Para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Rapat berlangsung di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Jakarta Pusat, Selasa (16/7). Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).
Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan. “Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono seperti dikutip dari Detik Finance. Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.
