Pemegang kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian serta menambah pikulan beban bagi generasi mendatang. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. Wacana penaikan rasio utang itu, sebut Didik, akan menjadi beban baru dan menyusahkan keuangan negara. Sebab, tanpa realisasi penaikan rasio utang pun presiden terpilih sudah diwariskan kewajiban utang dan bunga utang yang cukup besar. Data Indef menunjukkan penambahan utang yang besar selama pemerintahan Joko Widodo. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nilai utang pemerintah tercatat Rp2.600 triliun, lalu naik tiga kali lipat di era Jokowi menjadi Rp8.300 triliun. “Ini adalah kebijakan yang serampangan dalam kebijakan fiskal dan tidak bisa ditolerir. Bayar bunganya itu Rp497 triliun (tahun ini), bunganya tinggi, itu 10 kali dengan tingkat bunga di Jepang dan negara lain. Siapa yang menikmati? Investor, orang-orang kaya, mereka mengeruk dari pajak masyarakat,” kata Didik
