Bukti-bukti daya beli masyarakat melemah semakin tampak. Kondisi ini ditunjukkan indikator ekonomi terkini, yakni deflasi beruntun pada Mei dan Juni 2024 hingga penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Dari data Bank Indonesia (BI), IKK Mei 2024 turun menjadi 125,2, dari posisi April 2024 di level 125,2. Lemahnya daya beli itu juga terukur dari anjloknya pembelian barang-barang berdaya tahan lama atau durable goods. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesales atau penjualan dari pabrik ke diler sepanjang Januari-Mei 2024 yakni sebanyak 334.969 unit. Angka tersebut jeblok 21% year on year (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni dengan penjualan 423.771 unit.
Pelemahan daya beli tersebut berisiko semakin memburuk, mengingat wacana pemerintah akan menaikkan harga-harga energi bersubsidi seperti bahan bakar minyak atau BBM hingga listrik, serta Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. “Kalau terjadi kenaikan tarif listrik atau tarif bahan bakar. Ini menjadi masalah serius,” ucap Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana dalam Program Profit CNBC Indonesia, dikutip Selasa (2/7/2024). Danang mengatakan, sejak bertebarannya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa tahun terakhir, seiring dengan gulung tikarnya sejumlah industri, membuat masyarakat kehilangan sumber pendapatannya dari pekerjaan formal. Akibatnya, daya beli merosot, tergambar dari data deflasi dua bulan terakhir.
Adapun, pelemahan daya beli disebut Tim Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani sebagai momok menakutkan bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Saat daya beli turun maka konsumsi yang berkontribusi sekitar 53% pada PDB akan menekan pertumbuhan ekonomi RI, oleh karena itu dibutuhkan insentif bagi pendorong daya beli. Apindo mendorong Pemerintah untuk memperhatikan benar Daya beli kelas menengah mengingat kelompok masyarakat ini tidak mendapat banyak insentif fiskal karena efeknya ke konsumsi nasional cukup besar. Ajib berharap pemerintah memberikan insentif bagi kelas menegah dalam bentuk regulasi-regulasinya saja, tidak dalam bentuk tunai. Dalam konteks ini, penurunan suku bunga acuan bisa menolong. Sementara itu, Chief Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian mengatakan upaya mendorong daya beli warga menengah bisa dilakukan lewat kebijakan yang pro mendukung peningkatan pendapatan kelas menengah, salah satunya lewat kenaikan UMR lebih tinggi mengikuti inflasi.
