Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjawab kemarahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal penurunan anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada 2025. “Hampir semua kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil,” tutur Suharso dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 di Jakarta, Rabu (12/6), mengutip Antara. Berdasarkan aturan yang berlaku, Suharso menjelaskan Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).
Dengan perspektif GRC, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan. “Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh, ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” jelas Suharso lebih lanjut. Bahlil sebelumnya kesal karena anggaran yang didapat Kementerian Investasi/BKPM di 2024 sebesar Rp1,22 triliun malah anjlok setengahnya menjadi Rp681 miliar pada tahun depan.
