Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi subsidi listrik per April 2024 mencapai Rp23,45 triliun. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu, angka tersebut merupakan 32 persen dari total kebutuhan subsidi listrik APBN Tahun Anggaran (TA) 2024 yakni sebesar Rp73,24 triliun. “Realisasi subsidi listrik sampai dengan April 2024 sebesar Rp23,45 triliun atau sekitar 32 persen dari total kebutuhan subsidi listrik APBN TA 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” tutur Jisman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (3/6).
Ia menyebutkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik yang dikeluarkan PLN cenderung naik setiap tahun disebabkan oleh kenaikan asumsi makro, kenaikan biaya bahan bakar, dan pembelian tenaga listrik swasta alias IPP. “Subsidi listrik dihitung berdasarkan selisih tarif tenaga listrik rata-rata dengan BPP ditambah margin dikalikan volume penjualan,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Jisman, susut jaringan ditargetkan menurun tahun depan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penyusunan road map susut jaringan listrik untuk 2025. Meski demikian, dia menyebut besaran subsidi listrik tetap dikendalikan dengan penerapan subsidi tepat sasaran dan pengendalian BPP, melalui pengaturan specific fuel consumption, susut jaringan, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu, dan domestic market obligation untuk batubara. Adapun subsidi listrik pada 2025 berdasarkan KEM PPKF diberikan kepada golongan yang berhak dan rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi sosial, fiskal, dan lingkungan.
