Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengakui, pembentukan postur kabinet periode 2024–2029 bakal terimplikasi dari gaya politik Prabowo Subianto. Menurut dia, gejolak politik yang mungkin terjadi karena akomodasi politik yang tidak sesuai bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, langkah untuk mengakomodasi kekuatan politik di luar koalisi membutuhkan pijakan hukum. Dedi pun meyakini, Prabowo telah merumuskan format kabinet yang ideal dengan memosisikan tokoh profesional pada kementerian strategis.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, melihat revisi UU Kementerian Negara untuk menambah jumlah kementerian berisiko memperlambat kerja kabinet. Selain itu, kabinet yang semakin gemuk juga akan memperpanjang rantai koordinasi dan pengambilan keputusan. Dengan begitu, kerja pemerintahan justru akan menjadi tidak efektif.
