Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5/2024), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V. Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Aria Bima berpandangan, PDI-P belum menentukan sikap karena memang saat ini pemerintahan belum berganti. Faktor lain yang menjadi pertimbangan ialah Pilkada 2024, November mendatang.
Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan kepada Megawati untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. Selain itu, PDI-P menilai, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dibutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang.
Dalam pidato politiknya, Megawati sependapat dengan hasil rakernas bahwa tantangan bangsa ke depan tidak ringan, apalagi dengan melihat problem hukum yang dilihatnya telah dimanipulasi. Terkait dengan adanya perilaku kader yang tak menjunjung tinggi etika politik serta melanggar konstitusi dan demokrasi, partai meminta maaf kepada rakyat. Rakernas merekomendasikan pentingnya penyempurnaan sistem perekrutan, kaderisasi, dan penugasan.
