Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019) Jusuf Kalla menilai penambahan jumlah kementerian sesungguhnya bisa dilakukan. Hal terpenting dalam penentuan jumlah kementerian adalah program kerja presiden terpilih.
Kalla juga menambahkan, Indonesia pernah memiliki Kabinet 100 Menteri. Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri pada 1965 untuk merespons krisis ekonomi, sosial, dan keamanan. Diakui, sebagai negara kesatuan, kabinet di Indonesia lebih gemuk ketimbang di negara federal. Namun, apabila penambahan kursi menteri ditujukan untuk mengakomodasi partai-partai politik pendukung Prabowo yang semakin banyak, hal itu dinilai bukan lagi menjadi kabinet kerja atau zaken kabinet.
Pengajar kebijakan publik Universitas Airlangga, Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, menilai penambahan kementerian, apalagi disertai jumlah lembaga pemerintah nonkementerian yang tetap banyak, akan membuat birokrasi memburuk.
