Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEGIATAN

Kunjungan Kerja Ketua Wantimpres ke Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pariwisata di wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal secara optimal. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Tim Kajian “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata”, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

Selengkapnya »

Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Pembangunan daerah perdesaan, daerah tertinggal, dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal, memiliki banyak potensi sumber daya alam serta pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah

Selengkapnya »

Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025

Ibu Sri Adiningsih bersama dengan Bapak Jan Darmadi menyelenggarakan diskusi terbatas pada hari Senin, 31 Juli 2017 dengan tema “Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025”. Pertemuan ini dihadiri oleh antara lain Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan; Bapak Anggito Abimanyu, Chief Economist PT.

Selengkapnya »

Tantangan APBN dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pada hari Senin, 17 Juli 2017, Ketua WANTIMPRES, Prof. Dr. Sri Adiningsih mengadakan pertemuan terbatas dengan topik “Masalah dan Tantangan APBN dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Pertemuan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Anggota DPR RI; Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.D., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong Royong; Prof. Suahasil Nazara,

Selengkapnya »

100 Tahun Indonesia Emas 2045

100 Tahun Indonesia Emas adalah momentum yang membuktikan eksistensi NKRI dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai. Perubahan-perubahan yang terjadi baik sebagai akibat tarikan faktor di luar maupun dorongan faktor internal harus dapat dipetakan secara baik agar ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa tetap menjadi ideologi bangsa untuk selamanya. Berbagai rongrongan terhadap

Selengkapnya »

Menyikapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

Menindaklanjuti kemunculan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada tanggal 31 Mei 2017 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Secara garis besar PMK tersebut berisi hal-hal yang mengatur tata cara dan

Selengkapnya »

Penyerahan SK dan Kenang-kenangan

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Bapak Subiyantoro, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden menyerahkan Petikan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2017 dan kenang-kenangan kepada Bapak Yusron Shidqi sebagai perwakilan keluarga Alm. Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, pada tanggal 2 Mei 2017

Selengkapnya »

Kunjungan Kerja Ketua Wantimpres ke Provinsi Maluku

Pembangunan daerah perdesaan, daerah tertinggal, dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal, banyak yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperoleh gambaran secara langsung mengenai perkembangan pembangunan

Selengkapnya »

Pembangunan Sosial dan Budaya Menuju Indonesia Emas 2045

Sejak meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia senantiasa berkembang dan mengukuhkan kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya pembangunan sosial dan budaya sebagai pilar pembangunan nasional. Sepanjang 71 tahun kemerdekaannya, ada tiga capaian utama yang membuktikan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, yaitu kesatuan

Selengkapnya »

Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja

Perkembangan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia terus memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1997, dan pada akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan semangat untuk melindungi tenaga kerja, pembahasan kebijakan pengupahan, perjanjian kontrak, dan perlindungan tenaga kerja. Pada mulanya UU ketenagakerjaan ini dibuat untuk melindungi pekerja, namun efek jangka

Selengkapnya »

Evaluasi 2,5 Tahun Kinerja Pemerintah

Tanggal 20 April 2017 yang lalu bertepatan dengan 2,5 tahun atau setengah perjalanan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Secara umum kinerja pemerintah dinilai telah sesuai dengan yang telah direncanakan, namun tak dipungkiri ada beberapa pengecualian pada sektor-sektor yang dinilai belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, yaitu produksi perikanan, areal hutan produktif

Selengkapnya »
Search