7) SA_SD-9 April 2018

Audiensi Ketua Wantimpres dengan beberapa Pihak terkait Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres dan Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres melaksanakan pertemuan terkait Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) di Kantor Wantimpres hari Senin tanggal 9 April 2018. Dalam pertemuan dijelaskan bahwa UKMPPD dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan profesi sebagai exit exam untuk menghindari malpraktek yang dilakukan dokter yang tidak kompeten. UKMPPD bersifat multidimensional sehingga tidak bisa dinilai …

5) SD-31 Maret 2018

Kemampuan Islam Berintegrasi dengan Kearifan Lokal Indonesia

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri Haul XV Hadratus Syaikh KH Mahfudz Syafi’i dan Nyai Hj. Muchsonah. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Al-Istighotsah, Bekasi, Sabtu (31/3). Hadir sebagai penceramah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya Bapak Sidarto mengatakan, Thoriqoh merupakan inti dari ajaran tasawuf. Di Indonesia ajaran yang mengutamakan kasih sayang dan …

Endah - DNR - SA Batam copy

Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota Wantimpres ke Batam

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri Batam Economic Forum 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang mempertemukan para pejabat senior di pemerintahan, para pimpinan bisnis nasional, termasuk pebisnis dari Batam, untuk bertukar informasi strategis tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, menyumbangkan dan merumuskan pemikiran-pemikiran baru guna mendongkrak perekonomian Batam dan nasional. Pengembangan …

Andhi - Audiensi SD2

Aliansi Nasional KUHP: Kaji Ulang RKUHP

Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menerima audiensi dari Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kantor Wantimpres (23/02). Aliansi menyampaikan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih mengandung banyak persoalan yang perlu dikaji ulang. Beberapa hal yang perlu dikaji, diantaranya RKUHP mengancam hidup kelompok rentan, menghambat program pembangunan …