Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, pada tanggal 14 s.d. 19 Mei 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengunjungi
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara melaksanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, pada tanggal 8 s.d. 13 April 2017. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, mekanisme dan prosedur yang
Pertemuan Anggota Wantimpres, Bapak Subagyo Hadisiswoyo dan Bapak M. Yusuf Kartanegara, dengan Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika membahas kebijakan Kementerian Kominfo (14/03)
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Pertimbangan
Dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Partisipasi pemerintah dalam misi memelihara perdamaian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015
Saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi sedang fokus menangani masalah ketimpangan dan kesenjangan. Salah satu kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang menjadi komitmen pemerintah dan terus secara konsisten dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program unggulan yang tercantum dalam Nawacita. Menginjak tahun ke
Pengadaan Alutsista yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada penguatan industri pertahanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertahanan, termasuk pemeliharaan maupun perbaikan menuju proses untuk terwujudnya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), diharapkan terjadi pada Tahun 2024. Selain itu, hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya sebagai
Sektor energi dan sumber daya alam memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan serta politik. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan sebagian besar proyek di lingkungan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai obyek vital nasional dimana untuk subsektor kelistrikan salah satunya adalah Waduk Cirata. Waduk Cirata sebagai salah
Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks pertahanan negara, industri pertahanan mempunyai peranan penting dalam mendukung kebutuhan
Pada Hari Selasa (8/11), Letnan Jenderal TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara bersama Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo serta Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menerima audiensi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Turut hadir dalam pertemuan dimaksud adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Mashudi Darto, Mayor Jenderal TNI (Purn) A.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, beserta rombongan melakukan foto bersama dengan Danlanud Padang, Kolonel Pnb I Putu Gede Suastika beserta jajaran, pada tanggal 2 Agustus 2016, di halaman Pangkalan TNI AU Padang
Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggara pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, aksi separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di satu sisi, Indonesia merupakan
