Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, maupun agama. Kondisi ini memuat potensi besar yang bisa menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Namun di sisi lain keberagaman menjadi potensi kerawanan akibat adanya perbedaan, yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Sehubungan
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2018. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan di daerah guna memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Negara, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Kunjungan kerja Anggota Wantimpres ke Banten,
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak M. Yusuf Kartanegara berfoto bersama Tim Kajian “Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Non-Militer dalam rangka Memperkokoh NKRI” setelah kegiatan Konsinyering Tim Kajian di Istana Kepresidenan Cipanas (20/10)
Isu ketimpangan dan kesenjangan sosial menjadi fokus Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dalam rangka upaya menangani masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan-nya antara lain penang-gulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan wilayah masing-masing dengan menetapkan program prioritas yang di-arahkan untuk menurunkan ketim-pangan dan kesenjangan tersebut. Menginjak tahun ke tiga pemerintahannya, dukungan
Dinamika perkembangan dunia siber sangat pesat di lingkungan strategis di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, keamanan siber sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi yang tersebar terutama data yang bersifat rahasia. Siber diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi saat ini telah terjadi berbagai pembobolan data. Serangan siber merupakan salah
Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2002, Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Wantimpres, Bapak Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, dan Tim Kajian “Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter dalam rangka Memperkokoh NKRI”
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, dan Tim Kajian Wantimpres berfoto bersama dengan Danrem 042/Garuda Putih, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, beserta jajaran Korem 042/Garuda Putih bertempat di Makorem 042/Garuda Putih, Jambi (18/09)
Isu ketimpangan dan kesenjangan sosial menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dalam penanganan masalah ini Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan antara lain penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan wilayah dengan masing masing telah ditetapkan program prioritas yang diarahkan untuk menurunkan ketimpangan dan kesenjangan. Menginjak tahun ke tiga
Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Dalam dinamika perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi saat ini, kekuatan nonmiliter terlihat lebih dominan digunakan oleh suatu negara untuk menekan dan mengancam negara lain agar memenuhi ambisi kepentingan nasionalnya. Daya hancur ancaman nonmiliter ini lebih dahsyat, lebih mudah di-laksanakan, dan dengan biaya
100 Tahun Indonesia Emas adalah momentum yang membuktikan eksistensi NKRI dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai. Perubahan-perubahan yang terjadi baik sebagai akibat tarikan faktor di luar maupun dorongan faktor internal harus dapat dipetakan secara baik agar ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa tetap menjadi ideologi bangsa untuk selamanya. Berbagai rongrongan terhadap
