Pada 8 Mei 2020, Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan pertemuan terbatas secara daring dengan tema “Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)” dengan menghadirkan narasumber Menteri Kesehatan. Pertemuan terbatas tersebut adalah dalam rangka mengetahui langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. (IP)
Isu mengenai wabah global COVID-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan dan keselamatan manusia, namun juga berdampak pada berbagai sektor, diantaranya pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia meliputi pariwisata, industri manufaktur dan kenaikan harga komoditas serta rantai pasok komoditas. Untuk mengetahui perkembangan upaya implementasi mitigasi, sinergitas, koordinasi antar K/L dan daerah
Pada era Revolusi Industri 4.0, peran pertahanan dan keamanan dalam transformasi digital menjadi semakin signifikan. Sektor pertahanan dan keamanan harus mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang berpengaruh besar terhadap sistem keamanan siber serta teknologi pertahanan itu sendiri (di antaranya alat utama sistem senjata termasuk industri pertahanan dan teknologi intelijen). Di samping
Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, Ibu Sri Adiningsih, Ketua WANTIMPRES melaksanakan Pertemuan Terbatas pada tanggal 30 Januari 2019 dengan beberapa lembaga dan asosiasi antara lain Forum Rektor Indonesia (FRI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Bina Nusantara
Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menyelenggarakan pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Lembaga Administrasi Negara (LAN); Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg); Sekretariat Wakil Presiden, Kemensetneg; Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada tanggal 23
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis peta jalur Pemilu yang dinamakan “Identifikasi Terhadap Potensi Timbulnya Masalah yang Mungkin Terjadi Berkaitan Ketatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 (Termasuk alur dari Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota)”. Untuk mencermati dan mengkritisi gambaran tersebut Anggota Wantimpres, Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar menggelar pertemuan terbatas
Rapat Paripurna DPR, 16 Oktober 2018, telah menyetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai “inisiatif visual” DPR. Perlu diketahui bahwa keberadaan Pendidikan Keagamaan itu (termasuk yang berbentuk “pesantren”), telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 30, Ayat: 1, 2, 3, 4, dan 5).
Energi dan migas merupakan faktor yang sangat dominan dan penting bagi suatu negara dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Harga minyak dunia yang terus meningkat yang dibarengi dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dollar menjadikan neraca pembayaran Indonesia berada pada kondisi
Perkembangan teknologi informasi, seperti machine learning dan big data analysis, membuat data yang tersimpan dapat diolah untuk berbagai kepentingan. Namun, hal tersebut membuka peluang pemanfaatan data tadi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau mendapatkan otoritas di luar kesadaran pengunggah/pemilik data. Berdasarkan hal tersebut, Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres,
Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, menyelenggarakan Pertemuan Terbatas dengan tema “Perkembangan Teknologi Digital dan Dampaknya di Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan”, di Kantor Wantimpres, pada hari Senin, 16 April 2018. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, dan Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, serta para
Kakao dan Jagung dapat dikategorikan sebagai komoditas strategis nasional, dua komoditas ini menopang hidup banyak keluarga petani di Indonesia. Selain itu kakao dan jagung juga menjadi bahan baku industri terutama bubuk coklat dan makanan ternak, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Namun demikian, banyak permasalahan
Pertentangan ataupun ketegangan dalam kehidupan sosial keagamaan, terasa mengganggu, baik stabilitas nasional maupun kehidupan agama itu sendiri. Ketidak-rukunan dalam kehidupan sosial keagamaan akan menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, Prof. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama 1972-1977), berpendapat bahwa “kerukunan hidup umat beragama“ di Indonesia merupakan
