Sejak awal, founding fathers negara ini telah bertekad membangun dan menumbuhkembangkan pendidikan bersifat nasional, yaitu “pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” dalam satu sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan Kuartal III Tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.08. Sejak Kuartal II Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan sejak krisis Tahun 2008. China yang menjadi salah
Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, saat menerima Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI, di Ruang Kerja, Kantor Wantimpres (8/11)
Suasana Pertemuan Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Abdul Malik Fadjar, tentang Diskusi Pendidikan Wantimpres (Permasalahan dan Pemecahan), yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 25 Oktober 2016
Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, didampingi oleh Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Wantimpres Prof. Dr. A. Malik Fadjar beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 21 s.d. 23 September 2016. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Wantimpres
Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945 dalam soal pendidikan dan pengajaran menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam sidang BPUPKI tersebut
Kemajemukan Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai kemajemukan yang “multidimensi”. Artinya, tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya saja akan tetapi juga muncul pada dimensi lain seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar realita tersebut, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila
Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD
