Kabar duka datang menyelimuti Wantimpres, mantan Anggota Wantimpres pada periode pertama Presiden Jokowi (2015 – 2019), Abdul Malik Fadjar meninggal dunia pada Senin, 7 September 2020, pukul 19.00 WIB, di Jakarta pada usia 81 tahun. Semasa hidupnya, Abdul Malik Fadjar yang lahir di Yogyakarta pada 22 Februari 1939 dikenal sebagai
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis peta jalur Pemilu yang dinamakan “Identifikasi Terhadap Potensi Timbulnya Masalah yang Mungkin Terjadi Berkaitan Ketatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 (Termasuk alur dari Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota)”. Untuk mencermati dan mengkritisi gambaran tersebut Anggota Wantimpres, Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar menggelar pertemuan terbatas
Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi pembicara dalam Seminar interdisciplinary sharing bertemakan “Pendidikan dan Pembangunan Bangsa”, yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada hari Kamis, 29 November 2018. Dalam kegiatan yang dihadiri 250 peserta dari berbagai program studi di sekolah pascasarjana UMS tersebut, Prof.
Rapat Paripurna DPR, 16 Oktober 2018, telah menyetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai “inisiatif visual” DPR. Perlu diketahui bahwa keberadaan Pendidikan Keagamaan itu (termasuk yang berbentuk “pesantren”), telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 30, Ayat: 1, 2, 3, 4, dan 5).
Pada Hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres menerima Tim Inisiator Dewan Pendidikan di ruang rapat utama Kantor Wantimpres. Pertemuan berlangsung cukup singkat namun membahas banyak hal sebagaimana dikemukakan oleh Tim Inisiator Dewan Pendidikan. (ARD)
Sebelum menggelar acara Diskusi Terbatas dengan tema “Revolusi Karakter Bangsa (Sudut Pandang Pendidikan)”, dalam kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres menyempatkan diri untuk meninjau Gedung Rektorat UIN Walisongo, pada hari Kamis, 2 Agustus 2018. (ARD)
Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menghadiri peresmian gedung kampus terapung Ahmad Azhar Basyir, sebagai kampus utama dari UMB. Dalam kegiatan tersebut, diselenggarakan kegiatan peletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Convention Centre (UMBCC) yang dilakukan oleh Bapak A. Malik Fadjar, dan juga peletakan
Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres disambut meriah para guru saat tiba di SMK Muhammadiyah Lumajang, Jawa Timur, Selasa (12/4/2018). Para guru dengan mengenakan pakaian batik hijau dan berkain jarit tersebut menyambut kedatangan Menteri Pendidikan Nasional era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001 s.d. 2004 tersebut. Sebelumnya, pada hari yang
Pertentangan ataupun ketegangan dalam kehidupan sosial keagamaan, terasa mengganggu, baik stabilitas nasional maupun kehidupan agama itu sendiri. Ketidak-rukunan dalam kehidupan sosial keagamaan akan menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, Prof. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama 1972-1977), berpendapat bahwa “kerukunan hidup umat beragama“ di Indonesia merupakan
Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, turut menghadiri acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Gelar kehormatan ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis, 8 Maret 2018 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. IPDN
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Tinggi (PT) di Indonesia menunjukkan bahwa, kehadiran, pertumbuhan, dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bisa dikatakan telah memperluas akses bagi generasi penerus bangsa dalam memperoleh pendidikan tinggi. Bahkan ada beberapa PTS di daerah yang menjadi “cikal bakal” pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai PT yang
Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Trenggalek, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Bapak M. Maksum Isa, S.Sos., Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik dan Kesra; dan Drs. Kamarullah Halim, Kepala Biro Data dan
