Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri Batam Economic Forum 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang mempertemukan para pejabat senior di pemerintahan, para pimpinan bisnis nasional, termasuk pebisnis dari Batam, untuk bertukar informasi strategis tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, menyumbangkan dan
Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri ke-empat yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri keempat memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Monoarfa melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Bapak Mardiasmo untuk berdiskusi mengenai “Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemberdayaan BUMN” di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan (21/11)
Suasana saat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Monoarfa menerima Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia Sayyid Nazar bin Al-Julandi bin Majed Al-Said dan Omani High Level Delegation untuk membahas rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Kesultanan Oman (21/11)
[dropcap]P[/dropcap]ada Tahun 2016 ini gejala pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat dan dampak keluarnya Ingrris dari Uni Eropa menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi penurunan perekonomian global. Sebagai akibatnya perekonomian Indonesia akan terpengaruh. Mampukah Indonesia menghadapi tantangan global ini? Sebagai salah satu pakar ekonomi dan
[dropcap]S[/dropcap]empat alot dalam pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-32 masa jabatan 2014-2019 tanggal 28 Juni 2016. Pengampunan pajak itu sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
