dicetak pada tanggal: 12 Juli 2025 9:57 AM

Sampai Pertengahan 2025 Baru 130 Ribu PMI Disalurkan dari Target 400 Ribu, Karding Ungkap Kendalanya

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan hingga pertengahan tahun 2025, sekitar 130 ribu PMI sudah disalurkan ke negara – negara kerja sama. Namun angka ini masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 400 ribu penempatan PMI untuk sepanjang tahun 2025. Karding mengakui adanya kendala soal penyaluran pekerja migran ke negara – negara tujuan. Salah satunya adalah beberapa negara penempatan tengah mengalami perlambaran perekonomian. 

Selain itu, pengiriman tenaga kerja profesional juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ini karena para calon pekerja migran harus melewati rangkaian proses mulai dari pelatihan bahasa negara penempatan, hingga pelatihan skill sesuai bidang. “Karena kalau kita seperti sebelumnya main kirim, bisa cepat. Jadi ini kendalanya menyiapkan sumber daya yang skill full butuh waktu,” katanya.

Karding pun menyatakan, Kementerian P2MI saat ini sedang berupaya membangun sistem tata kelola yang baik agar kehadiran negara bisa dirasakan oleh para pekerja migran baik saat di Indonesia hingga saat ditempatkan di negara tujuan. “Jadi saya kira diproses saja, yang penting saat ini kita bangun sistem tata kelolanya dulu yang bagus supaya rasa kehadiran kementerian ini ada. Kedua, kita siapkan betul betul orang kita punya skill, baik bahasa, teknik, soft skill maupun mentalnya,” pungkas Karding.

Trump Beri Ruang Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Masih Punya Waktu hingga 1 Agustus

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ruang tambahan bagi Indonesia untuk melanjutkan negosiasi terkait tarif resiprokal sebelum kebijakan itu resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Seperti dikutip dari Antara, Selasa, 8 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut bahwa semula tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia dijadwalkan berlaku mulai 9 Juli 2025. Namun, dalam pemberitahuan terbaru, Presiden Trump memutuskan menunda penerapannya hingga awal Agustus.

Dalam surat resmi berkop Gedung Putih yang tertanggal 7 Juli dan ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Trump menyatakan bahwa tarif impor sebesar 32 persen tetap akan dikenakan pada semua produk Indonesia yang masuk ke AS, di luar skema tarif sektoral lain. Kebijakan itu merujuk pada nilai tarif yang sebelumnya diumumkan pada April lalu.

Daftar Panjang 18 Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah, Terbaru Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Riza Chalid menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 285 triliun itu. Penetapan tersangka itu diumumkan Dirdik pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025) malam. Selain Riza Chalid, Kejagung juga mengumumkan delapan tersangka baru lainnya. Riza Chalid merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Mohammad Riza Chalid (MRC). Kejagung mengatakan Riza tiga kali mangkir pemeriksaan terkait kasus tersebut. Qohar menjelaskan Riza saat ini berada Singapura. Kejagung telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura terkait keberadaan Riza.

Kapolri Pastikan Pecat Kasat Narkoba Polres Nunukan dan 3 Anggota Lainnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram mendengar kabar masih ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini merespons penangkapan empat anggota Polres Nunukan atas kasus dugaan penyelundupan sabu, yang salah satunya merupakan Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH. Kapolri memastikan akan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri kepada empat orang tersebut. Dia tidak menoleransi tindakan yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Keempat polisi itu diringkus oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polres Nunukan, dan Propam Mabes Polri. Mereka ditangkap di Wilayah Aji Kuning, Pulai Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu, 9 Juli 2025.

Penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus narkoba. Namun, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso belum membeberkan kronologi penangkapan dan kasus narkoba yang diungkap. Eko hanya memastikan keempat yang ditangkap merupakan anggota polisi, tak ada warga sipil. Jenderal polisi bintang satu itu juga memastikan akan menindak tegas anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kejaksaan: Kerugian Negara Akibat Korupsi Minyak Mentah Membengkak Jadi Rp 285 Triliun

Kerugian negara korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding bertambah menjadi Rp 285,01 triliun sepanjang 2018-2023. Nilai tersebut lebih besar dari estimasi awal penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengumumkan kerugian negara dalam kasus tersebut senilai Rp 193,7 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan membengkaknya angka kerugian, karena adanya penambahan kerugian perekonomian negara. Qohar mengatakan, pada awal penyidikan kasus ini pada Februari 2025, tim di Jampidsus mengestimasi hitungan awal kerugian negara pada angka Rp 193,7 triliun.

Akan tetapi Qohar tak memerinci berapa besaran masing-masing komponen nilai kerugian negara tersebut. Namun begitu, Qohar menjelaskan dari dua komponen kerugian dan perekonomian negara itu, terdapat tujuh ragam perbuatan penyimpangan yang memunculkan adanya kerugian.

RI Jadi Incaran Vietnam buat Ekspor Beras

Vietnam akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman beras jangka panjang. Pernyataan itu muncul usai Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil, Selasa (8/7) lalu. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama itu dapat membuka peluang Indonesia serta Vietnam mencari pangsa pasar secara bersama-sama untuk ekspor beras, tidak hanya sebatas impor semata.

Kapolri Perintahkan Anggota Segera Ungkap Kasus Kematian Diplomat RI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kepolisian bakal membongkar tuntas kasus kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39). Sigit pun meminta jajarannya untuk bergerak maksimal jika juga sudah mengantongi bukti-bukti terkait kasus kematian tersebut.

Diplomat muda ahli Kemenlu RI Arya Daru ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban di sebuah kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut, barang milik korban juga tidak ada yang hilang. Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit gerd dan kolestrol. Namun, untuk kepastian terkait penyebab kematian korban, masih menunggu hasil autopsi. Termasuk, hasil pemeriksaan histopatologi dan toksiologi.

Kini, penyelidikan kasus tersebut telah diambil Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian korban akan rampung dalam satu pekan.

Sederet Perusahaan Ini Terancam Akibat Kebijakan Tarif Impor Trump

Pemerintah diharapkan segera menyiapkan antisipasi dari kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada Indonesia. Terutama pada industri alas kaki, pakaian jadi, elektronik, furnitur, CPO hingga produk perikanan seperti udang agar tercegah dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).Dave menilai diversifikasi pasar tujuan ekspor bisa menjadi pilihan pemerintah untuk mencegah ketergantungan dengan pasar Amerika Serikat. Maka dari itu ia mendorong pemerintah untuk mengarahkan perhatian pada pasar-pasar alternatif di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Selain diversifikasi, Dave menilai penting pemerintah untuk terus berinovasi dengan teknologi terbaru untuk menekan biaya produksi. Namun, tetap memerhatikan dampak inovasi kepada para buruh.

Gencatan Senjata Alot, Israel Minta Waktu 2 Minggu untuk Rampungkan Kesepakatan dengan Hamas

Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas kemungkinan baru dapat tercapai dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan. Demikian kata pejabat senior Israel dalam laporannya. Ia menyebut bahwa proses negosiasi gencatam senjata yang tidak mungkin selesai hanya dalam satu hari, meski sejumlah kemajuan telah dicapai. “Jika kesepakatan sementara selama 60 hari berhasil dicapai, maka Israel akan menggunakan jeda tersebut untuk mendorong gencatan senjata permanen yang mengharuskan Hamas melucuti senjatanya,” ujar pejabat tersebut yang enggan disebutkan namanya.

Terpisah, delegasi dari Israel dan Hamas memulai perundingan tidak langsung di Doha. Mereka mencoba menyepakati penghentian sementara perang. Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mengusulkan gencatan senjata 60 hari dengan imbalan pembebasan separuh dari 20 sandera yang masih hidup di Gaza. Namun upaya gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali menemui jalan terjal seusai PM Israel bersikukuh mempertahankan pasukan militernya di bagian selatan Jalur Gaza. Israel bersikeras ingin mempertahankan kehadiran pasukannya di Koridor Morag, jalur strategis di selatan Gaza, selama masa gencatan senjata 60 hari.

Hamas  dengan tegas menolak syarat yang dibawa Israel ke meja negosiasi itu. Hamas menyebut kehadiran Israel sebagai bentuk pendudukan yang tidak bisa ditoleransi. Dengan Hamas dan Israel masih bersikeras pada posisi masing-masing, tercapainya gencatan senjata jangka panjang tampaknya masih jauh dari harapan. Tekanan internasional terus meningkat, namun tanpa kompromi dari kedua belah pihak, konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara perundingan berjalan lambat, kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan air bersih telah mengancam nyawa ribuan pasien rumah sakit, termasuk bayi prematur dan pasien dialisis.

Bos BGN Minta Anggaran MBG Ditambah Jadi Rp335 T di 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pagu indikatif sebesar Rp217 triliun pada 2026 tak cukup untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG) dan meminta tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun. Dengan tambahan itu, anggaran BGN untuk tahun depan mencapai Rp335 triliun jika disetujui. Dadan menyebut angka pagu indikatif Rp217 triliun itu masih belum mencukupi jika jumlah penerima manfaat tetap mengacu pada target 82,9 juta orang selama satu tahun penuh.

Ia menjelaskan pada tahun ini BGN juga menghadapi tantangan serupa. Anggaran sebesar Rp121 triliun, yakni gabungan dari alokasi awal Rp71 triliun dan tambahan Rp50 triliun, diperkirakan habis terserap pada kuartal III 2025. Dadan menjelaskan lambatnya serapan anggaran hingga pertengahan 2025 disebabkan keterbatasan jumlah SDM pelaksana, yang hanya sekitar 3.000 orang hingga Juli. Namun, mulai pertengahan Juli ini, sebanyak 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) lulusan Universitas Pertahanan akan mulai diterjunkan ke daerah.

Hingga awal Juli 2025, BGN mencatat hampir 7 juta orang telah menjadi penerima manfaat MBG yang disalurkan melalui 1.873 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring penambahan 473 unit SPPG baru yang mulai beroperasi pertengahan Juli.

Presiden Iran Ultimatum IAEA: Hentikan Standar Ganda jika Ingin Kerja Sama Nuklir

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian mengultimatum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar menghentikan “standar ganda” sebelum kerja sama nuklir bisa dilanjutkan. Peringatan itu disampaikan melalui pembicaraan telepon dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa pada Kamis (10/7/2025). Ia menegaskan “setiap agresi berulang terhadap Iran akan direspons dengan lebih tegas dan disesalkan.”

Minggu lalu, Pezeshkian menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan IAEA. Teheran menuduh IAEA gagal bersikap netral, termasuk tidak mengutuk serangan AS dan Israel pada Juni. Iran menyebut pengesahan resolusi IAEA pada 12 Juni—yang menuduh Iran melanggar kewajiban nonproliferasi—hanya sehari sebelum pengeboman, sebagai bukti bias. “Kegagalan mematuhi prinsip imparsialitas dalam pelaporan menimbulkan keraguan terhadap status dan kredibilitas IAEA,” ujar Pezeshkian.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce menyebut keputusan Teheran menghentikan kerja sama IAEA sebagai langkah yang “tidak dapat diterima.”  Ia mendesak Iran untuk “membalikkan arah dan memilih jalan perdamaian.” Sementara itu, para pemimpin blok BRICS pada Minggu lalu mengecam keras pemboman AS dan Israel terhadap Iran pada Juni. Kelompok ekonomi dunia ini menyebutnya “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.”

RI Jadi Incaran Vietnam buat Ekspor Beras

Vietnam akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman beras jangka panjang. Pernyataan itu muncul usai Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil, Selasa (8/7) lalu. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama itu dapat membuka peluang Indonesia serta Vietnam mencari pangsa pasar secara bersama-sama untuk ekspor beras, tidak hanya sebatas impor semata. “Bukan, maksudnya contoh nih kalau kita suatu hari Insya Allah ya, kelihatan stok kita lumayan besar. Nah, mungkin bisa jadi kita cari pasar bersama, ya kan negara mana itu kita tuju, kita ekspor ke mana gitu,” kata Amran saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Menurut Amran, ekspor beras itu akan dilakukan ke negara-negara yang membutuhkan. Dia menilai kerja sama ini bagus karena dapat membuka pangsa pasar ke depan. “Kalau kita lebih, kita sama-sama mengekspor mungkin ya, pandangan saya kita ekspor ke negara yang butuh. Kolaborasi lah, itu sangat bagus,” jelas Amran. Saat ditanya lebih lanjut terkait perjanjian dagang tersebut, Amran menerangkan hal itu ranahnya Kementerian Perdagangan. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan keputusan tersebut diambil Prabowo pastinya telah melalui pertimbangan banyak hal. Arief menegaskan Prabowo mementingkan kepentingan petani Indonesia. “Tugas kita nih sebagai kepala lembaga, menteri dan lain-lain itu ikut perintah Presiden. Karena Pak Presiden udah memikirkan, pasti ada hubungan bilateral, pasti ada trade-off, pasti ada banyak hal. Tapi yang jelas Pak Presiden itu mementingkan petani Indonesia,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

RI Belum Nyerah! Siapkan Senjata Ini demi Trump Pangkas Tarif

Delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan negosiasi untuk memangkas tarif dagang 32% yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan melakukan pertemuan bersama Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Rabu (9/7). Airlangga mengatakan Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima Pemerintah AS untuk membahas kelanjutan kesepakatan tarif, usai diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025. “Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan dagang,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak AS. Perundingan mencakup isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Indonesia dan AS disebut sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progres perundingan. Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga. Airlangga menekankan bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat. Indonesia dan AS melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis. “Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Minggu lalu, perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani MoU dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan AS dan meningkatkan investasi,” ungkap Airlangga. “AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,” tambahnya.

Lebih dari 100 Penerima Bansos Terlibat Pendanaan Terorisme

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) terlibat dalam pendanaan terorisme. Hal itu disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung DPR, Kamis (10/7). “Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” kata Ivan. Selain pendanaan terorisme, Ivan membenarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyebut 571 ribu penerima bansos terlibat judi online (judol). Selain kedua perbuatan tersebut, ada pula yang terlibat tindak pidana korupsi meski tak disebutkan jumlahnya.

Ivan mengaku telah mencocokkan data penerima bansos dari Kemensos dengan data rekening yang terlibat judol, terorisme, maupun korupsi. Khusus, judol, angka transaksinya menurut dia hampir mencapai Rp1 triliun. Namun, dia tak mengungkap jumlah transaksi terkait terorisme dan tindak pidana terorisme. “NIK Bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokin dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme,” katanya.

Setelah Bikin Geger, Ara Batal Perkecil Rumah Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi membatalkan wacana memperkecil rumah subsidi menjadi 18 meter persegi untuk luas bangunannya. Hal itu disampaikan Ara sebelum memulai paparan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan pada Kamis (10/7/2025).

Menurut Ara, tujuan dari ide rumah subsidi 18 meter persegi sejatinya sederhana, yakni menjawab suara anak muda yang ingin memiliki rumah di perkotaan.  Namun karena harga tanah di kota mahal, maka muncullah ide memperkecil luas rumahnya. Namun setelah mendengar banyak masukan dan kritik dari berbagai pihak Ara memutuskan untuk tidak melanjutkan ide rumah subsidi 18 meter tersebut.

Wacana luas rumah subsidi diperkecil ini sempat membuat geger publik karena dinilai tidak manusiawi. Dikritisi oleh para pakar dan bahkan Wamen PKP Fahri Hamzah. Fahri mengatakan bahwa rencana pengubahan aturan batas minimal luas rumah subsidi menjadi 18 meter persegi bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

PBB Warning! Trump Bisa Bikin 6 Juta Orang di Dunia Kena HIV/AIDS

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mewanti-wanti bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal berakibat pada jutaan lebih kematian akibat HIV/AIDS pada tahun 2029. Hal ini dituangkan dalam Pembaruan AIDS Global PBB (UNAIDS) 2025 yang dirilis Kamis waktu setempat. Hal ini disebabkan keputusan untuk Trump untuk memangkas Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR). Menurut laporan PBB itu, pemangkasan ini dapat mengakibatkan enam juta infeksi HIV tambahan dan empat juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029.

Menurut laporan tersebut, jumlah orang yang tertular HIV dan mereka yang meninggal karena penyebab terkait AIDS berada pada tingkat terendah dalam “lebih dari 30 tahun”. Namun, pada akhir tahun 2024, penurunan jumlah tersebut “tidak cukup” untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman publik pada tahun 2030. Namun, signifikansi pemotongan dana oleh Trump terhadap program tersebut sangat besar. Hal ini mengingat AS merupakan donor bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima, mengatakan bahwa program-program pencegahan lebih terpukul daripada pengobatan akibat keputusan pemotongan dana tersebut. Akan tetapi, bahkan sebelum Trump memutuskan untuk mengurangi dukungan tak lama setelah menjabat pada bulan Januari, para donor, terutama negara-negara Eropa, telah mengurangi bantuan pembangunan.

Transjakarta Gunakan AI untuk Tingkatkan Jumlah Pelanggan, Begini Sistem Kerjanya

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam operasionalnya. Penerapan AI itu dilakukan dalam manajemen operasional dan aplikasi pelanggan TJ:Transjakarta. Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta Raditya Maulana Rusdi menyebutkan, jumlah pelanggan harian Transjakarta saat ini telah mencapai angka 1,4 juta. Dengan pemanfaatan AI secara menyeluruh, angka itu diyakini akan terus tumbuh secara signifikan.

Raditya menjelaskan, implementasi AI secara konkret dapat dirasakan melalui aplikasi TJ:Transjakarta, yang resmi diluncurkan pada 4 September 2024, dan kini telah diunduh lebih dari satu juta kali. Aplikasi itu memungkinkan pelanggan mengakses informasi layanan secara real-time, mulai dari estimasi waktu kedatangan bus, pelacakan armada, hingga fitur perencanaan perjalanan yang membantu memangkas waktu tunggu secara signifikan. Aplikasi itu disebut telah tersedia di sistem operasi iOS dan Android, menjadikannya makin mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan customer-centric, Transjakarta menempatkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap pengembangan teknologi.

Selain itu, pemanfaatan AI juga digunakan untuk menganalisis pola mobilitas pelanggan di setiap halte dan armada berdasarkan data historis. Hasil analisis tersebut menjadi dasar algoritma penjadwalan otomatis yang memastikan armada dialokasikan secara presisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut dia, penjadwalan tersebut kemudian dikirimkan langsung ke unit on-board (OBU) pada setiap bus. Alhasil, tercipta integrasi menyeluruh antara pusat komando dan operasional lapangan.

PSI Undang Prabowo hingga Jokowi di Kongres Solo Pekan Depan

PSI akan menggelar kongres pertama mereka di Solo pada 19-20 Juli 2025. Kongres tersebut akan dilangsungkan di dua tempat yakni Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium K.H Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ketua DPD PSI Kota Solo Tri Mardiyanto mengkonfirmasi kesiapan penyelenggaraan kongres ini. Tri menjelaskan hari pertama kongres dengan agenda rapat pleno bersama 2.500 pengurus PSI, akan bertempat di Gedung Graha Saba Buana. Sedangkan hari kedua, kegiatan akan dilangsungkan di Gedung Edutorium UMS dengan agenda penutupan dan pidato ketua umum terpilih.

Pemilihan calon ketua umum PSI akan mulai dilaksanakan pada 12-18 Juli 2025. Mekanismenya menggunakan e-voting. Tanggal 19 Juli akan dilangsungkan rapat pleno secara internal dan tanggal 20 Juli nanti dihadiri Pak Presiden terus nanti pidato utama ketua umum terpilih. Tri mengatakan PSI juga mengundang ketua-ketua umum partai politik lain, termasuk PDI-P. PSI juga turut mengundang mantan Presiden, Joko Widodo. Dia mengatakan rencananya Jokowi akan hadir pada acara pertama dan kedua.

Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya Presedennya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang masa jabatan anggota DPRD pada masa lalu. Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga masa jabatan anggota DPR saat itu menjadi enam tahun. Hal serupa juga terjadi pada 1998, di mana masa jabatan anggota DPR dipotong satu tahun karena adanya tuntutan pemilu ulang dan reformasi.

Fajar mengatakan, MK sendiri paham adanya konsekuensi akibat keluarnya putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu. Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan teoretik yang kuat. MK, kata Fajar, mempersilakan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, dalam menindaklanjuti putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, perpanjangan masa jabatan DPRD dari lima tahun menjadi 7,5 tahun merupakan pelanggaran konstitusi. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan setiap lima tahun sekali merupakan amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Menurut Rifqi, rekayasa konstitusi tidak boleh melabrak konstitusi.

Penulisan Ulang Sejarah akan Diuji Publik 20 Juli

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan uji publik penulisan ulang sejarah akan dimulai 20 Juli 2025. “Nanti kita akan melaksanakan uji publik, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli,” katanya di Senayan, Kamis (10/7/2025). Ia pun menyambut baik pembentukan tim supervisi oleh DPR RI terkait penulisan ulang sejarah. Ia mengatakan pihaknya akan melibatkan berbagai stakeholder dalam uji publik tersebut.

Sebelumnya, DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya Republik Indonesia (Kemenbud RI). Tim supervisi ini ditugaskan untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Termasuk hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya. Dasco menyebut jika tim yang diturunkan terdiri Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI. Menurutnya, alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan akan bekerja secara profesional.

Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp500 Ribu/Bulan

Tunjangan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (ASN) naik Rp 500 ribu per bulan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut, proses pencairan akan dirapel sejak Januari 2025. Menag telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non-ASN yang belum inpassing. Diharapkan kesejahteraan guru non-ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin baik.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama. Serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2.000.000 per bulan dari sebelumnya R0 1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp 500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025. Menag mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan perhatian pada pendidikan, termasuk pada guru agama.

Pencarian Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang 3 Hari

Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali diperpanjang selama tiga hari, dari Rabu (9/7) hingga Jumat (11/7/2025), setelah sebelumnya memasuki batas akhir tujuh hari pencarian sesuai UU Nomor 29 Tahun 2014. Keputusan ini diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap perpanjangan ini dapat membuahkan hasil maksimal.

Basarnas melalui Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Ribut Eko Suyanto menegaskan pencarian akan dilakukan dengan taktik yang lebih efektif dan tetap mengedepankan keselamatan. Tim SAR bawah air (SRU underwater) juga telah disiapkan dengan rencana penyelaman yang matang. Diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada 2 Juli 2025 malam saat berlayar dari Banyuwangi ke Bali dengan membawa 65 orang dan 22 kendaraan.

Apindo Ungkap Dampak Ngeri Tarif Trump ke Sektor Padat Karya RI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah segera memberikan stimulus dan insentif kepada industri padat karya untuk merespons tarif impor 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Ketua Umum Apindo Shinta Wijaya Kamdani mewanti-wanti tarif ini akan berdampak langsung terhadap sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, yang selama ini menjadi andalan ekspor dan penyerap tenaga kerja besar di Tanah Air. Shinta juga mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tak bisa dihindari bila tidak ada langkah cepat dari pemerintah.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada pemerintah beberapa langkah penyelamatan dalam menghadapi tekanan tarif ini. Salah satunya, deregulasi untuk menurunkan biaya logistik, energi, tenaga kerja dan penyederhanaan perizinan usaha. Langkah perlindungan lainnya, kata Shinta, dengan pemberian insentif berupa penurunan bunga kredit dan subsidi energi kepada industri.

Selain menuntut kebijakan domestik, Apindo juga mendorong para pelaku industri untuk mendiversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain. Jadi, tidak hanya bergantung pada pasar Negeri Paman Sam tersebut. “Kita harus dorong ekspor ke pasar tradisional seperti Uni Eropa, maupun pasar non-tradisional seperti Amerika Latin, Asia Selatan, dan Afrika. Diversifikasi ini penting untuk menekan risiko ketergantungan,” kata Shinta.

Polisi Diminta Tak Anggap Enteng Kasus Kematian Diplomat Muda Kemenlu

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak kepolisian untuk menyelidiki secara serius dan transparan kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan (ADP), yang ditemukan dalam kondisi mencurigakan dengan kepala dililit lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Ia menilai kasus ini tidak lazim dan berpotensi melibatkan unsur pidana, sehingga polisi diminta tidak menganggap remeh dan membuka semua kemungkinan, termasuk dugaan keterlibatan pihak luar.

Abdullah juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada publik guna mencegah spekulasi liar. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut kematian ADP mengandung unsur mencurigakan dan saat ini masih dalam penyelidikan mendalam oleh tim Reskrim dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui analisis barang bukti, CCTV, dan keterangan saksi.

Penuh Kejanggalan, Ini Fakta Kematian Diplomat ADP di Kos Menteng

Diplomat muda Kementerian Luar Negeri, ADP (39), ditemukan tewas secara misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). Jenazahnya ditemukan dengan kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam, serta penggunaan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban, memunculkan sejumlah kejanggalan. Aktivitas terakhir ADP terekam CCTV saat membuang sampah pukul 22.30 WIB. Sebelumnya, ia sempat berkomunikasi dengan istrinya pada malam hari, namun tidak merespons sejak dini hari.

Polisi telah memeriksa empat saksi dan mengamankan dua rekaman CCTV, namun proses analisis lambat karena sistem berbasis kartu memori. Hasil olah TKP menemukan sidik jari ADP pada lakban, namun belum dapat disimpulkan apakah ia bunuh diri. Tidak ditemukan tanda kekerasan lain atau barang yang hilang. Jenazah telah diautopsi di RSCM, dan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil laboratorium. ADP dikenal sebagai sosok cerdas dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya di Kemenlu. Ungkapan duka mengalir dari rekan-rekan, alumni UGM, dan kalangan diplomatik. Polisi masih mendalami kasus ini tanpa kesimpulan akhir.

Indonesia Masih Punya Waktu untuk Tawar-menawar Tarif Impor dengan AS

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki waktu hingga 1 Agustus 2025 untuk menegosiasikan tarif impor 32 persen yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Ia menegaskan ruang negosiasi masih terbuka dan prosesnya tengah berlangsung di bawah koordinasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Surat pengenaan tarif yang dikirim Trump kepada Indonesia disebut bersifat standar dan juga ditujukan ke banyak negara lain, termasuk non-anggota BRICS, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.

Indonesia telah menyampaikan sejumlah penawaran kepada pemerintah AS, namun detailnya belum dapat diungkap karena masih dalam proses pembahasan. Selain itu, Havas membantah bahwa tarif tersebut berkaitan langsung dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, karena negara lain di luar kelompok tersebut juga dikenakan tarif tinggi. Dalam suratnya, Trump juga membuka peluang pembebasan tarif jika Indonesia bersedia memproduksi barang langsung di AS, tetapi memperingatkan akan ada tarif tambahan jika Indonesia melakukan aksi balasan.

Trump Ingin Indonesia Bangun Pabrik di AS, Ekonom: Jangan Semua Kemauan Dituruti

Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor 32 persen untuk produk dari Indonesia, berlaku mulai 1 Agustus 2025. Namun, ia menawarkan opsi penghapusan tarif jika pemerintah atau perusahaan Indonesia bersedia membangun pabrik di AS. Trump menjanjikan proses izin investasi akan dipermudah dan dipercepat. Menanggapi hal ini, ekonom Bhima Yudhistira mengingatkan agar Indonesia tidak serta-merta menuruti semua keinginan Trump, karena pembangunan pabrik di AS tidak menjamin terbebas dari tarif balasan, dan tujuan utama AS adalah menyeimbangkan neraca perdagangan.

Bhima menyoroti bahwa Indonesia sudah berkomitmen mengimpor energi dari AS senilai Rp250 triliun, namun tetap dikenakan tarif tinggi. Ia menilai mengikuti permintaan Trump bisa merugikan Indonesia, terutama di tengah tantangan deindustrialisasi dan meningkatnya PHK dalam negeri. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan Indonesia saat ini adalah mendorong investasi dan pembangunan industri dalam negeri, terutama sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, bukan memindahkan kapasitas produksi ke luar negeri dengan biaya tinggi dan dampak ekonomi terbatas.

Tarif Impor AS Tetap 32 Persen, Indonesia Dinilai Gagal Negosiasi

Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif impor 32 persen terhadap produk Indonesia meski pemerintah telah menawarkan kerja sama perdagangan senilai US$34 miliar. Bahkan, muncul ancaman tambahan tarif 10 persen akibat bergabungnya Indonesia ke kelompok BRICS, yang dinilai Presiden Trump sebagai aliansi anti-AS. Sejumlah ekonom menilai kegagalan ini menunjukkan lemahnya strategi negosiasi Indonesia, terutama karena negara-negara lain seperti Thailand dan Kamboja berhasil menurunkan tarif mereka secara signifikan.

Ekonom Bhima Yudhistira dan Achmad Nur Hidayat mengkritik pendekatan diplomasi Indonesia yang dianggap terlalu formal dan tidak strategis. Mereka menilai tarif tinggi akan memukul industri padat karya seperti tekstil, furnitur, dan produk pertanian. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani berharap jalur diplomasi masih terbuka, mengingat tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Ia menilai dinamika negosiasi belum selesai dan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan.

Airlangga Temui 2 Pembantu Trump Demi Nego Tarif 32 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia bertemu dengan dua pejabat tinggi AS, yakni US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan USTR Jamieson Greer, pada 9 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia merespons kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima AS untuk membahas kelanjutan negosiasi tarif.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat mengintensifkan perundingan selama tiga minggu ke depan. Topik yang dibahas mencakup tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, dan kerja sama investasi. Airlangga menekankan pentingnya memperkuat hubungan dagang, terutama di sektor strategis seperti pertanian, energi, dan mineral kritis. AS disebut tertarik memperluas kemitraan dalam pengolahan nikel, tembaga, dan kobalt milik Indonesia. Negosiasi akan terus dilanjutkan dengan semangat saling menguntungkan.

Indonesia dan AS Sepakati Langkah Lanjutan Negosiasi Tarif

Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati untuk melanjutkan negosiasi tarif dalam tiga minggu ke depan sebagai respons atas keputusan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor. Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan USTR Jamieson Greer pada 9 Juli 2025. Airlangga menegaskan bahwa kedua negara telah memiliki pemahaman yang sama terkait arah perundingan dan akan terus mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam pembahasan selanjutnya.

Pertemuan tersebut juga menandai keseriusan Indonesia dan AS dalam memperkuat hubungan dagang bilateral, terutama di sektor strategis seperti pertanian, energi, dan mineral kritis. Airlangga menyebut bahwa sejumlah perusahaan Indonesia telah menandatangani MoU untuk pembelian produk unggulan AS. Di sisi lain, AS menunjukkan minat besar untuk bekerja sama dalam pengolahan mineral seperti nikel, tembaga, dan kobalt. Selain isu tarif, negosiasi mencakup kerja sama investasi, ekonomi digital, serta penguatan keamanan ekonomi. Indonesia menyampaikan apresiasi atas proses perundingan yang selama ini berlangsung konstruktif dan beritikad baik.

Tawaran Investasi Rp551 T ke AS Berlaku Meski RI Kena Tarif 32 Persen

Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan penawaran investasi dan impor ke Amerika Serikat senilai US$34 miliar (sekitar Rp551 triliun), meskipun AS tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa selama transaksi bersifat saling menguntungkan—baik dalam skema antar-pemerintah (G2G) maupun antar-bisnis (B2B)—Indonesia tetap akan menjalankannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang tidak memberikan potongan tarif untuk Indonesia sejak pengumuman awal 2 April 2025.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di AS usai mendampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS di Brasil. Ia dijadwalkan melakukan lobi dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan pejabat USTR Jamieson Greer. Meski belum ada pertemuan langsung dengan Trump, pemerintah masih berharap ada ruang negosiasi terkait tarif tersebut. Menariknya, tawaran Indonesia jauh melebihi nilai defisit perdagangan dengan AS yang hanya sebesar US$19 miliar, menunjukkan tekad kuat RI dalam menjalin kerja sama ekonomi yang lebih erat, meski belum berbuah hasil konkret.

Gunung Lewotobi 3 Kali Meletus pada Rabu Pagi

Gunung Lewotobi Laki-laki, yang saat ini berstatus Level IV (Awas), mengalami tiga kali letusan pada Rabu pagi (9/7/2025) antara pukul 00.00 hingga 06.00 WITA. Letusan tercatat melalui seismograf dengan amplitudo 11 hingga 29,6 mm dan durasi antara 83 hingga 134 detik. Meski kolom erupsi tidak dapat diamati karena tertutup kabut, aktivitas vulkanik tetap terpantau intensif. Selain letusan, tercatat pula dua gempa embusan, satu gempa frekuensi rendah, satu gempa vulkanik dalam, dan tiga gempa tektonik jauh.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi, Herman Yosef Mboro, mengingatkan warga agar tetap waspada, khususnya terhadap potensi banjir lahar hujan bila terjadi hujan lebat. Beberapa wilayah rawan yang diimbau untuk siaga termasuk Dulipali, Hokeng Jaya, dan Boru. Warga juga diminta mengenakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari kawah, serta sektoral barat daya dan timur laut sejauh 7 km. Cuaca saat kejadian dilaporkan berawan dengan suhu 22–24°C dan angin lemah ke arah utara dan barat laut.

Presiden Brasil Bilang ke Prabowo Ingin Ekspor Daging Sapi untuk Indonesia

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengungkapkan keinginan negaranya untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Lula saat memberi keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Planalto, Brasilia, Brasil pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Lula menyampaikan, pada 2024, negaranya mencapai perdagangan bilateral terbesar dengan Indonesia.Saat ini, Indonesia sudah menjadi tujuan kelima terbesar bagi produk agribisnis dari Brasil.

Data yang dirangkum pemerintahan Presiden Lula da Silva mencatat, pada 2024, nilai perdagangan bilateral antara Brasil dengan Indonesia mencapai 6,34 miliar dollar AS atau setara Rp 103,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.190). Sementara itu, total ekspor Brasil ke Indonesia mencapai 4,46 miliar dollar AS, sedangkan impor mencapai 1,87 miliar dollar AS atau setara Rp 30,2 triliun. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-16 negara tujuan ekspor Brasil dan merupakan tujuan ke-5 terbesar untuk produk agribisnis. Ekspor Brasil ke Indonesia terkonsentrasi pada bungkil kedelai, kapas, dan tembakau.

Basarnas Tak Sarankan Penyelaman ke Titik Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya

Basarnas menyatakan tidak menyarankan adanya penyelaman langsung ke lokasi bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali karena faktor keselamatan dan risiko gangguan terhadap kabel bawah laut yang vital. Lokasi kapal kini diketahui berada di kedalaman 49 meter dan hanya berjarak 30 meter dari kabel yang menyalurkan listrik dari Jawa ke Bali. Sebelumnya, posisi kapal sempat diperkirakan berjarak 1,3 km dari kabel tersebut, namun ternyata terjadi pergerakan signifikan yang mengubah rencana operasi SAR. Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, menyarankan setiap operasional penyelaman harus dikoordinasikan ketat untuk menghindari dampak terhadap infrastruktur kelistrikan.

Seiring pencarian yang memasuki hari kedelapan, harapan menemukan korban selamat semakin menipis. Eko menyebut bahwa peluang keselamatan korban kini sangat kecil dan lebih bergantung pada keajaiban. Fokus tim SAR saat ini adalah memastikan posisi pasti bangkai kapal menggunakan ROV dan alat pemindai bawah air, terutama di area antara titik referensi 4 dan 7. Hingga hari kedelapan, total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 41 orang, terdiri dari 30 orang selamat dan 11 orang meninggal dunia. Upaya evakuasi selanjutnya akan dilanjutkan setelah keberadaan bangkai kapal benar-benar dipastikan.

Jejak Pengabdian Arya Daru, Diplomat RI yang Penuh Dedikasi Bantu WNI di Luar Negeri

Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI, meninggal dunia secara tragis dan mendadak, meninggalkan duka mendalam bagi koleganya. Sejak bergabung pada 2014, Arya dikenal sebagai sosok penuh empati dan dedikasi tinggi dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ia pernah bertugas di KBRI Dili dan Buenos Aires sebelum akhirnya kembali ke tanah air untuk bergabung dengan Direktorat Perlindungan WNI (PWNI) pada 2022. Di sinilah ia menangani berbagai kasus kemanusiaan, termasuk memulangkan anak-anak terlantar di Taiwan dan mengevakuasi korban WNI saat gempa besar di Turki.

Kepergiannya mengejutkan karena terjadi jelang penugasan barunya ke KBRI Helsinki, Finlandia. Arya ditemukan tewas dengan wajah tertutup lakban di indekosnya di Menteng, menyisakan misteri atas penyebab kematiannya. Jenazahnya disambut isak tangis keluarga di rumah duka di Banguntapan, Bantul, dan disemayamkan dalam peti putih sederhana sebagai simbol keheningan dan penghormatan atas jasa seorang abdi negara yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Kemenlu mengenangnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam perlindungan WNI.

KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Kedalaman 49 Meter, Dekat dengan Kabel Bawah Laut

Pencarian terhadap bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada 2 Juli 2025 memasuki hari kedelapan dengan kemajuan signifikan. KRI Pulau Fanildo milik TNI AL berhasil mendeteksi objek yang diduga bangkai kapal pada kedalaman 49 meter, hanya berjarak 30 meter dari kabel listrik bawah laut. Dari tujuh titik referensi awal, dua titik—yakni titik empat dan tujuh—dinyatakan paling menjanjikan, dengan jarak antar keduanya sekitar 124 meter.

Meski mengalami hambatan berupa arus laut yang kuat yang menyebabkan kamera bawah air hanyut sebelum mencapai kedalaman optimal, tim sempat menangkap citra objek bawah laut. Kini, KRI Spica dikerahkan dengan peralatan pemindaian lebih canggih untuk mengonfirmasi temuan tersebut. Basarnas bersama TNI AL juga menyatakan bahwa pemindaian harus dilakukan dengan hati-hati mengingat kedekatan lokasi dengan kabel vital bawah laut. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut dilibatkan untuk memvalidasi dan meneliti temuan secara lebih lanjut, mengingat risiko tinggi di Selat Bali.

Sri Mulyani Mau Pemda Ikut Tanggung Uang Pensiun PNS Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ke depannya, pemerintah daerah atau pemda juga harus ikut menanggung beban pensiun pegawai negeri sipil. Seperti yang diketahui, saat ini pembayaran dana pensiun masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban pensiun ini menjadi salah satu penyumbang utama kewajiban jangka panjang negara yang mencapai Rp 976 triliun, seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewajiban ini selama ini tidak pernah menanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden Brasil Sebut Indonesia Teman Lama, Berperan sejak KAA

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menyebut bahwa Indonesia sebagai sahabat lama Brasil yang memiliki peran penting untuk perjuangan negara-negara berkembang sejak menggagas Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 silam. Dalam sesi pernyataan pers bersama dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Brasil Palácio do Planalto, Brasilia, Brasil, Rabu (9/7/2025), Presiden Lula juga menyambut Indonesia yang resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS sejak Januari 2025. Dalam pernyataannya, Presiden Lula menilai Indonesia memiliki peran bersejarah dalam mengibarkan semangat perjuangan negara Global South sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.

Menurut Lula, Indonesia telah mengibarkan panji perjuangan untuk tatanan internasional yang lebih adil lewat KAA Bandung yang diselenggarakan Indonesia pada tujuh puluh tahun silam. Presiden Lula turut mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang mengkritik penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, serta menekankan pentingnya penegakan hukum internasional.

Sri Mulyani Ungkap Trump Mundurkan Tenggat Tarif RI: Ada 12 Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tenggat pemberlakuan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dimundurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia diklaim tidak sendiri. Wanita yang akrab disapa Ani itu mencatat ada 12 negara yang diberi kelonggaran tenggat penerapan tarif oleh Trump. “Disampaikan di dalam suratnya Presiden Trump kepada semua negara-negara, ada 12 negara yang deadline-nya dimundurkan 1 Agustus. Indonesia termasuk dari negara-negara yang mendapatkan deadline dimundurkan 1 Agustus (2025),” kata Ani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta Pusat, Rabu (9/7).

Sang Bendahara Negara menegaskan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri terkait. Ia mengatakan Airlangga juga telah memulai pembicaraan lanjutan dengan anak buah Trump. Ani menyebut ada berbagai pihak di tim Amerika yang menerima audiensi tim negosiasi Indonesia, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, sampai United States Trade Representative (USTR). “Kita berharap akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini,” ucap Sri Mulyani optimistis. Ia menjelaskan ada 89 negara yang digetok tarif impor oleh Trump. Kondisi ini memengaruhi ekonomi dunia yang diproyeksi melemah. “Karena ini lebih dari 89 negara akan terkena (tarif impor), makanya proyeksi ekonomi dunia menjadi melemah karena adanya langkah tersebut,” jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Menko Airlangga Hartarto saat ini sedang menuju Amerika dan dijadwalkan bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan Pejabat USTR Duta Besar Jamieson Greer. Menurutnya, Airlangga bakal memberikan respons resmi Indonesia atas pengumuman tarif 32 persen yang tak diturunkan AS. Padahal, Indonesia sudah menawarkan tambahan impor dan investasi US$34 miliar atau setara Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS). Ini dilakukan demi menyeimbangkan neraca dagang AS, di mana sebetulnya hanya defisit US$19 miliar. “Kita belum menganggap ini selesai karena di surat, mereka juga menyampaikan bahwa masih Agustus (2025). Kemudian, saya merasa lewat Agustus pun ini negosiasi juga belum selesai. Jadi, kesempatan masih terbuka untuk kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia adalah sangat penting sekarang ini, jadi perlu mendapatkan prioritas,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Kematian Diplomat Kemlu Mencurigakan, Anggota DPR Desak Usut Tuntas

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah meminta Polri mendalami dugaan motif di balik kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39). Dia menilai kasus itu perlu didalami karena korban ditemukan dengan kondisi mencurigakan. Sarifah meminta penyelidikan mendalam menyusul kemungkinan motif pembunuhan dalam kasus tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum menjaga objektivitas proses hukum dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di publik.

Politikus PDP itu menyoroti tiga hal krusial yang perlu menjadi fokus penyelidikan. Pertama, autopsi forensik untuk menentukan penyebab kematian. Kedua, pendalaman terhadap kemungkinan motif pembunuhan. Ketiga, objektivitas proses hukum tanpa tekanan pihak manapun. Sarifah meminta Polri mempercepat proses visum et repertum. Menurut dia, kasus tersebut memiliki sensitivitas tinggi, sebab korban diketahui tengah dalam proses penugasan ke Finlandia dan dikenal vokal dalam isu perlindungan WNI dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Komisi I DPR RI, menurut Sarifah, akan terus memantau perkembangan kasus ini bersama Polri dan Kemlu. Ia juga mendorong Kemlu untuk memberikan perlindungan serta bantuan finansial kepada keluarga korban. “Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi,” katanya.

Temukan Penyebab Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi: Ini Banjir yang Disengaja

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti langsung penyebab banjir yang melanda sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Ciledug, Kecamatan Setu. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada Rabu (9/7/2025), Dedi menyebut, bahwa banjir kali ini bukan semata akibat faktor alam, melainkan karena kelalaian teknis dalam proyek pembangunan turap atau polder pengendali air.

Dedi menegaskan, bahwa tindakan membuka tanggul sebelum proyek rampung menunjukkan ketidakcakapan pihak kontraktor dalam menjalankan proyek pengendalian air. Ia menuding adanya pelanggaran terhadap standar prosedur operasional (SOP), serta kurangnya perhitungan teknis yang matang. Lebih lanjut, Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama Bupati, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaksana proyek serta mengevaluasi seluruh proses pengerjaan teknis yang berjalan.

Indonesia-Brasil Sepakat Tekankan Gencatan Senjata di Gaza dan Ukraina

Indonesia dan Brasil menekankan perlunya suksesi gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan Ukraina. Penekanan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama (joint press statement) dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil, Rabu (9/7/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia sepenuhnya sejalan dengan pandangan Brasil untuk mengoordinasikan beberapa inisiatif agar gencatan senjata bisa dilakukan. Prabowo juga setuju dengan konsep Presiden Brasil untuk melanjutkan peran negara sahabat mendorong gencatan senjata sesegera mungkin di Ukraina maupun Gaza. Prabowo pun menekankan, solusi dua negara (two-state solutions) adalah satu-satunya jalan keluar atas konflik yang terjadi di Palestina. Artinya, Israel harus mengakui kemerdekaan bangsa Palestina sebagai solusi damai.

Prabowo setuju bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu direformasi untuk mendengarkan suara pemain besar lainnya. Prabowo menekankan, Indonesia-Brasil perlu menggabungkan upaya untuk mendorong reformasi itu. Begitu pun menyatukan suara dengan negara lain, seperti India, Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, Jerman, Jepang, hingga Meksiko.

Ilham Habibie Dukung Usulan Badan AI Nasional, Tekankan Perlunya Regulasi

Gagasan pembentukan Badan AI Nasional yang diusulkan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) mendapat tanggapan positif dari tokoh teknologi Indonesia, Ilham Akbar Habibie. Menurutnya, kehadiran badan tersebut sangat penting, asalkan berada di bawah kendali pemerintah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Namun, Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas) ini menekankan, sebelum badan tersebut dibentuk hal yang lebih mendesak adalah kehadiran regulasi yang jelas. Saat ini, menurutnya, peraturan khusus terkait kecerdasan artifisial di Indonesia belum tersedia. Ilham juga menyoroti pentingnya transparansi dalam algoritma kecerdasan artifisial. Menurutnya, masyarakat harus memahami bagaimana sistem AI menilai dan mengambil keputusan agar tidak terjadi bias atau diskriminasi yang tidak disadari.

Terkait lembaga yang saat ini sudah ada seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi), Ilham menilai fungsinya terlalu luas dan tidak fokus hanya pada AI. Ia menyarankan agar badan yang dibentuk bersifat multisektoral, dengan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, industri, akademisi, organisasi profesi, hingga media.

ICC Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Taliban atas Tuduhan Persekusi Gender

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Pemimpin Tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada dan Hakim Agung Afghanistan Abdul Hakim Haqqani, Selasa (8/7/2025). Kedua pemimpin Taliban tersebut dituduh mendalangi kejahatan terhadap kemanusiaan dan persekusi berbasis gender sejak peralihan kekuasaan di Afghanistan pada 2021 lalu. Akhundzada dan Haqqani dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan secara sistematis dan meluas dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin Emirat Islam Afghanistan.

Majelis Pra-Peradilan II ICC menyatakan, terdapat bukti kuat bahwa Akhundzada dan Haqqani melakukan kejahatan persekusi dengan memerintahkan, meminta, dan menerapkan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok lain yang tidak sehaluan dengan Taliban dalam ekspresi dan identitas gender. Majelis tersebut mengatakan tindakan-tindakan itu dilakukan dari 15 Agustus 2021, ketika Taliban kembali merebut kendali atas Aghanistan, hingga setidaknya 20 Januari 2025.

Menurut ICC, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan kepada Taliban telah dilembagakan melalui kebijakan resmi pemerintah. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan tersebut pada 31 Januari 2024. Namun, pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu baru mengumumkan surat perintah penangkapan tersebut pada pekan ini.

Rusia Kirim Serangan Terbesar, NATO Respons Kerahkan Jet Tempur

Ketegangan di kawasan timur Eropa meningkat tajam setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasinya ke Ukraina lebih dari tiga tahun lalu. Serangan tersebut mendorong Polandia, negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina, untuk mengerahkan jet tempur dan mengaktifkan sistem pertahanan udara dalam kesiapan tingkat tertinggi. Komando operasional militer Polandia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap ancaman langsung dari gelombang drone dan rudal Rusia yang menyerang wilayah-wilayah Ukraina dekat perbatasan NATO. Selain jet tempur, sistem radar dan pertahanan berbasis darat Polandia juga telah ditempatkan dalam kesiagaan penuh.

Sebelumnya, langkah serupa juga dilakukan oleh Rumania, negara anggota NATO lain yang berbatasan dengan Ukraina, yang mengerahkan jet tempur menyusul serangan drone Rusia ke dekat perbatasannya pada awal bulan ini. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pada Rabu (9/7/2025) dini hari, Rusia menembakkan total 728 drone, enam rudal balistik hipersonik Kinzhal, dan tujuh rudal jelajah ke berbagai wilayah Ukraina. Mayoritas serangan berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Tujuh rudal jelajah berhasil ditembak jatuh, dan sekitar 300 drone juga berhasil dicegat, termasuk oleh drone interseptor. Namun lebih dari 400 drone lainnya sempat masuk ke wilayah Ukraina sebelum sempat dihentikan.

Kolonel Yuriy Ignat, juru bicara angkatan udara Ukraina, menyebutkan bahwa lebih dari 300 drone Shahed rancangan Iran digunakan dalam serangan semalam tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan bahwa kota Lutsk di barat laut Ukraina, dekat perbatasan dengan Polandia dan Belarusia, menjadi salah satu target utama. Kota Khmelnytskyi juga menjadi sasaran, bersama dengan beberapa wilayah besar lain termasuk Kyiv, Dnipro, Kharkiv, dan Mykolaiv. Ledakan serta kerusakan dilaporkan di berbagai kota besar dan wilayah timur laut, tengah, dan selatan Ukraina, mengakibatkan gangguan besar pada infrastruktur sipil dan militer.


Mahfud MD: Laksanakan Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Pemilu Sela DPRD Bisa Jadi Opsi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta DPR untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal karena putusan itu final dan mengikat. Mahfud menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Menurut dia, pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti diperintahkan MK memang menimbulkan kerumitan hukum. Menurut Mahfud, kekosongan kepala daerah bisa diisi oleh penjabat kepala daerah seperti yang diberlakukan di banyak daerah menjelang pilkada serentak 2024, namun, hal serupa tidak bisa diterapkan untuk DPRD. Mahfud mengusulkan, pada 2029 tetap digelar pemilu sela untuk memilih anggota DPRD. Meski demikian, masa jabatan untuk anggota DPRD terpilih hanya 2-2,5 tahun atau hingga digelar pemilu lokal serentak digelar. Untuk ini, UU Pemilu perlu direvisi dan mengadopsi skema transisi tersebut.

Meski menyatakan putusan MK harus dilaksanakan, Mahfud mengkritik mahkamah karena telah melampaui batas kewenangannya dengan masuk ke wilayah teknis penyelenggaraan pemilu. Ia menilai, MK telah menyentuh ranah kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy. MK sejatinya berfungsi sebagai negative legislature yang hanya membatalkan norma, bukan membentuk norma baru, kecuali dalam kondisi darurat hukum seperti kekosongan hukum.

Saat DPR Semprot MK gara-gara Aturan Pemilu Diutak-atik

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) itu sebenarnya beragendakan pembahasan anggaran.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menyinggung proses legislasi di DPR yang melibatkan waktu panjang dan harus menjaring aspirasi publik. Namun, hasil kerja itu bisa langsung berubah drastis oleh satu putusan MK. Anggota Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menyindir dominasi sembilan hakim konstitusi dalam mengubah arah sistem pemilu yang disusun oleh ratusan anggota legislatif. Hasbiallah pun mendorong agar proses seleksi calon hakim konstitusi lebih ketat ke depannya. Fraksi Demokrat, Andi Muzakir juga menyuarakan kekhawatiran soal inkonsistensi MK karena akan berdampak buruk bagi sistem ketatanegaraan. Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro turut mengingatkan MK agar menjalankan tugas sebagai penguji, bukan pembentuk norma hukum.

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menegaskan bahwa putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah dibacakan dan MK hanya tinggal menunggu DPR menindaklanjutinya. Heru pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai kritik yang diarahkan ke lembaganya ataupun terhadap putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Segudang Masalah di Papua yang Harus Diurus Wapres Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan Papua. Sejumlah masalah krusial pun kini menjadi sorotan, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, eksploitasi alam dan hutan, pendidikan, kesehatan, hingga korupsi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai Gibran perlu mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebelum menjalankan tugasnya.

Ia juga menyarankan pembentukan tim baru yang diisi oleh pakar multidisiplin. Mulai dari isu sosial, kesehatan, pendidikan hingga agama. Frits menekankan agar tim tersebut tidak dibentuk atas dasar kepentingan politik, bukan pencitraan semata.

Menurut Frits, penyelesaian konflik bersenjata merupakan kebutuhan paling mendesak masyarakat Papua. Ia menyebut percepatan pembangunan tidak akan efektif selama konflik bersenjata masih berlangsung. Komnas HAM mencatat konflik bersenjata meningkat dalam lima tahun terakhir. Tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di daerah rawan bahkan turut menjadi korban.

Saat DPR Semprot MK gara-gara Aturan Pemilu Diutak-atik

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) itu sebenarnya beragendakan pembahasan anggaran.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo mengatakan, MK saat ini tengah menjadi perbincangan hangat karena telah membuat putusan yang kontroversial dan bahkan menabrak konstitusi. Dia pun menyinggung proses legislasi di DPR yang melibatkan waktu panjang dan harus menjaring aspirasi publik. Namun, hasil kerja itu bisa langsung berubah drastis oleh satu putusan MK.

Nada serupa dilontarkan anggota Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas. Dia menyindir dominasi sembilan hakim konstitusi dalam mengubah arah sistem pemilu yang disusun oleh ratusan anggota legislatif. Dia juga mengkritisi inkonsistensi aturan pemilu dari waktu ke waktu yang dinilai menimbulkan kebingungan di masyarakat. Berkaca dari persoalan ini, Hasbiallah pun mendorong agar proses seleksi calon hakim konstitusi lebih ketat ke depannya. Dari Fraksi Demokrat, Andi Muzakir juga menyuarakan kekhawatiran soal inkonsistensi MK karena akan berdampak buruk bagi sistem ketatanegaraan.

DPR-Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden-Wapres Bisa “Restorative Justice”

DPR dan pemerintah bersepakat bahwa kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ), atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesepakatan tersebut pun dimuat dalam Draft Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut sekaligus mengakomodasi masukan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil. Sebab, banyak pihak menilai bahwa penghinaan terhadap Presiden atau Wapres acap kali muncul dari ekspresi yang sebenarnya ditujukan sebagai kritik.

Politikus Gerindra itu berpandangan bahwa mekanisme RJ penting dikedepankan untuk membuka ruang komunikasi antara pengkritik dan pemerintah, sehingga ada klarifikasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, lanjut Habiburokhman, DPR RI mengusulkan agar Pasal 77 huruf a RUU KUHAP menghapus pengecualian perkara penghinaan martabat Presiden atau Wapres untuk diselesaikan dengan mekanisme RJ. Dengan begitu, perkara penghinaan Presiden dan Wapres tetap dapat menempuh penyelesaian secara damai.

Gunung Semeru Meletus Kamis 10 Juli

Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus (erupsi), Kamis (10/7/2025), pukul 00:37 WIB. Petugas Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru Liswanto, A.P. mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya. Tinggi kolom letusan belum bisa teramati. 

Gunung Semeru berstatus waspada (level II), sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi sbb: 1. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, 8 km dari puncak (pusat eru.  2. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. 3. Masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 3 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. 4. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.  5. Mewaspadai kawasan sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sebelumnya, Gunung Semeru meletus Rabu, (9/7/ 2025) pukul 20:49 WIB dan Sabtu (5/7/2025) pukul 01:31 WIB. Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676m dari permukaan laut Di Indonesia, Semeru adalah gunung tertinggi ketiga setelah Gunung Kerinci di Sumatra dan Gunung Rinjani di NTB. Gunung Semeru adalah bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.  

Program Sekolah Rakyat Harus Berlanjut Pasca Presiden Prabowo

Program Sekolah Rakyat harus terus dilanjutkan tidak boleh berhenti hanya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Mohammad Nuh mengatakan hal itu di Jakarta Rabu (10/7/2025) Moh Nuh yang juga Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan Sekolah Rakyat harus memiliki landasan hukum yang kuat.  Nuh menilai Sekolah Rakyat tak boleh berhenti di masa Presiden Prabowo. Program ini harus berlanjut lintas pemerintahan.  Pemerintah sedang menyusun UU Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Usulan Sekolah Rakyat bisa langsung dimasukkan ke dalamnya Sekolah Rakyat harus ada acuan yang kuat.  

Program Sekolah Rakyat berdasarkan Instruksi Presiden  Nomor 8/ 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Mohamad Nuh menilai dasar hukum tersebut perlu diperkuat dengan Undang-undang.  ​

Dengan adanya acuan hukum berupa Undang-undang, program ini tak mudah dihentikan. Ia menyebut Sekolah Rakyat sudah memiliki sistem yang lengkap,  negara tinggal memperkuatnya lewat peraturan resmi. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini ditujukan untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem. 

Presiden Prabowo Tinggalkan Brasil

Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Brasil pada Rabu (9/7/2025). Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan Udara Brasilia sekitar pukul 17.20 waktu setempat.

Tampak melepas keberangkatan Prabowo secara resmi yaitu Secretary For Asia Pasific Susan Kleebank, Dubes Brasil untuk Indonesia George Prata, Director of India South and South East Asia Everton Lucero, serta Komandan Pangkalan Udara Brasilia Kolonel Nicolas. Selain itu, Dubes Indonesia untuk Brasil Eddy Yusup dan Athan RI untuk Brasil Kolonel Inf Rizal Ashwan juga terlihat di pangkalan.Selama di Brasil, Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro pada 6-7 Juli 2025, yang dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan di Brasilia. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Brasil diharapkan memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama strategis di berbagai bidang, khususnya pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya.

Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan Garuda Indonesia-1 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Adapun Presiden Prabowo selanjutnya akan melakukan lawatan resmi ke Paris, Prancis bertemu Presiden Emmanuel Macron dan melihat defile TNI-Polri saat Hari Bastille pada 14 Juli 2025.

Peringatan Trump ke Prabowo: Jangan Balas Tarif 32%!

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak membalas tarif yang diberikan AS. Jika itu dilakukan, AS mengancam mengenakan tarif lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan sebesar 32%. Hal itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Trump untuk Prabowo. Trump meminta Indonesia memaklumi keputusan AS yang mengenakan tarif 32% untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke AS. “Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif impor Anda (atas produk dari AS), maka tarif yang Anda naikkan akan ditambahkan ke 32% yang kami tetapkan,” ancam Trump dalam surat itu, dikutip Selasa (8/7/2025). Dalam surat tersebut, Trump mengungkapkan alasannya menghajar Indonesia dengan tarif impor 32% yakni karena ketidakseimbangan hubungan dagang. Ia menilai selama ini hubungan dagang antara AS dengan Indonesia tidak seimbang sehingga membuat AS mengalami defisit neraca dagang dengan Indonesia.

Untuk itu, Trump menilai perlu mengeluarkan kebijakan perdagangan untuk menutup defisit yang selama ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional AS. “Kami telah bertahun-tahun berdiskusi mengenai hubungan dagang dengan Indonesia dan kami menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari kebijakan jangka panjang yang sangat persisten yang menyebabkan defisit perdagangan besar karena tarif dan kebijakan non-tarif, serta hambatan perdagangan dari Indonesia. Hubungan kita sejauh ini sayangnya tidak bersifat timbal balik,” ucap Trump. Tarif 32% dari AS untuk Indonesia berlaku mulai 1 Agustus 2025. Meski begitu, Trump menyebut tarif itu dapat turun jika Indonesia ingin membuka pasar perdagangan yang selama ini tertutup terhadap AS, menghapus tarif serta kebijakan non-tarif dan hambatan perdagangan.

Bahkan menurut Trump, Indonesia tidak akan kena tarif jika perusahaan asal Indonesia membangun pabrik di AS. “Kami akan melakukan segala cara untuk mempercepat persetujuan secara cepat, profesional dan rutin – dengan kata lain, dalam hitungan minggu,” tuturnya. “Tarif ini dapat diubah, naik atau turun tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan AS,” tambah Trump menutup suratnya ke Prabowo.

Operasi Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang 3 Hari

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, mengatakan bahwa masa operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) korban insiden tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali diperpanjang selama tiga hari atas pertimbangan kemanusiaan dan arahan SAR coordinator yang memonitor jalannya operasi. Perpanjangan ini bakal menambah masa pencarian yang sudah memasuki hari ketujuh.

Kemenhut: Banyak Lahan Konservasi Digunakan Perusahaan Sawit

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan banyak lahan konservasi digunakan perusahaan dengan mengatasnamakan rakyat. Hal ini terungkap ketika Kemenhut menertibkan kawasan perkebunan sawit di kawasan konservasi. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan Kemenhut di dalamnya, terus melakukan verifikasi dan inventarisasi kawasan yang sudah ditertibkan termasuk dari aktivitas sawit ilegal. Dia menjelaskan terdapat praktik di mana aktivitas perkebunan sawit menggunakan atas nama masyarakat, tetapi sebenarnya korporasi berada di belakang perkebunan tersebut.Dengan model tersebut, korporasi menggunakan nama rakyat yang sebenarnya merupakan pekerja perkebunan untuk melakukan aktivitas di lahan konservasi dan menjual hasil sawitnya ke perusahaan. Termasuk, beraktivitas secara ilegal di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau.

4 Link untuk Pantau Banjir di Jakarta Secara Real-Time

Banjir di wilayah DKI Jakarta kian meluas pada Selasa (8/7/2025) pagi. Berdasarkan laporan terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, genangan yang sebelumnya tercatat di 35 RT pada pukul 05.00 WIB, kemudian menjadi 46 RT pada pukul 06.00 WIB. Ketinggian air yang menggenangi permukiman warga bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 130 cm, akibat curah hujan tinggi serta luapan beberapa sungai. Selain itu, sejumlah ruas jalan tergenang dan ratusan warga mengungsi ke beberapa titik posko yang telah disiapkan pemerintah. Pihak BPBD DKI Jakarta terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi-lokasi terdampak.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, serta disarankan untuk menghindari ruas jalan yang masih tergenang demi keamanan dan kelancaran mobilitas. Informasi terkini dapat diakses melalui kanal resmi BPBD dan TMC Polda Metro Jaya. Dengan kondisi ini, supaya waspada, masyarakat bisa memantau perkembangan kondisi dan potensi banjir Jakarta secara online. Lantas, bagaimana cara pantau banjir Jakarta secara online? Pantau banjir Jakarta bisa dilakukan lewat berbagai cara, seperti aplikasi JAKI (Jakarta Kini), website “pantaubanjir.jakarta.go.id”, akun Twitter dari BPBD (Badan Penanggulangan Banjir Daerah) Jakarta, dan website “bpbd.jakarta.go.id”.

Jakarta Banjir Lagi, Pramono Tak Malu Minta Maaf hingga Enggan Salahkan Bogor

Banjir lagi-lagi melanda sejumlah wilayah Jakarta sejak Sabtu (5/7/2025). Ribuan rumah terendam, warga pun terpaksa mengungsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait ini. Ia mengatakan, banjir Jakarta bukanlah sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya. Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin apel dan memberi arahan kepada jajaran petugas penanganan banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025). Menurut Pramono, banjir Jakarta disebabkan oleh tiga faktor alam yang terjadi bersamaan. Pertama, tingginya curah hujan di Jakarta; kedua, banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Bogor dan Depok; dan ketiga, kondisi rob atau pasang air laut yang menyebabkan air tidak dapat mengalir keluar.

Prabowo Bertemu Presiden Brasil Hari Ini, Kasus Juliana Marins akan Diungkit

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva akan menerima kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto hari ini, Rabu (9/7/2025) di Istana Presiden Brasil. Dalam pertemuan itu, kematian Juliana Marins diperkirakan akan sedikit diungkit. Menurut Aloysio Gomide Filho, Direktur Departemen Komunitas dan Urusan Konsuler Brasil, presiden Brasil diperkirakan akan mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas kerja samanya dalam pencarian jenazah Juliana Marins.

Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada Januari tahun ini. Diantara topik yang akan dibahas adalah ketahanan pangan, krisis iklim, dan pencarian solusi diplomatik untuk konflik di Timur Tengah, dengan perhatian khusus pada situasi di Palestina. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan pemerintah Brasil melihat dialog dengan Jakarta sebagai kesempatan untuk memperkuat pertahanan solusi damai bagi kawasan tersebut. Brasil juga berharap dapat mengandalkan dukungan Indonesia pada KTT Ketahanan Pangan, yang akan diselenggarakan pada bulan September di Fortaleza.

Dari sudut pandang ekonomi, kemajuan diharapkan terjadi dalam negosiasi untuk meningkatkan ekspor daging sapi Brasil dan membuka pasar domestik bagi daging ayam Indonesia. Belum ada konfirmasi mengenai penandatanganan dokumen, tetapi lima instrumen bilateral sedang dinegosiasikan, di bidang pertahanan, pengawasan kesehatan, bantuan timbal balik, dan pendidikan. Kemungkinan kunjungan Lula ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN, yang dijadwalkan pada Oktober, juga sedang dipelajari.

Tok! Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen Berlaku 1 Agustus

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang, mundur dari jadwal semula yang seharusnya diterapkan per 9 Juli. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters, Selasa (8/7), yang menyebut bahwa Indonesia termasuk dalam daftar 14 negara yang menerima surat langsung dari Trump terkait kebijakan tarif terbaru.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang turut menerima surat serupa antara lain Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Bangladesh, Serbia, Bosnia, Kazakhstan, Afrika Selatan, dan Tunisia. Dua negara sekutu AS, Jepang dan Korea Selatan, bahkan lebih dulu menjadi sasaran tarif impor serupa. “Trump mengatakan AS akan memberlakukan tarif impor 32 persen pada Indonesia,” tulis Reuters dalam laporannya. Dalam surat yang diunggah ke akun Truth Social, Trump menegaskan bahwa jika negara-negara tersebut memutuskan untuk menaikkan tarif balasan, maka AS akan menambahkan tarif tambahan sebesar 25 persen lagi di atas tarif yang sudah ditetapkan.

Untuk kasus Indonesia, Trump menegaskan tarif ini diberlakukan sebagai bentuk “penyeimbangan” perdagangan. Berdasarkan data yang ditampilkan Gedung Putih dan dikutip Reuters, Amerika mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia mencapai US$18 miliar. Artinya, nilai barang yang diimpor AS dari Indonesia jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor AS ke Indonesia, hal yang dianggap Trump sebagai kerugian sepihak. Hingga kini, hanya dua negara yang berhasil merundingkan dan memperoleh pengecualian dari tarif ini, yaitu Inggris dan Vietnam.

Gunung Lewotobi Laki-laki meletus tiga kali

Gunung berapi Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur yang kini berada pada Tahap IV (awas) meletus sebanyak tiga kali dalam tempoh enam jam awal pagi Rabu, sekali gus mencetuskan amaran keselamatan kepada penduduk sekitar. Menurut Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, letusan direkodkan berlaku antara jam 12 tengah malam hingga 6 pagi (waktu tempatan) dengan kekuatan amplitudo antara 11 hingga 29.6 milimeter berdasarkan bacaan seismograf.

Ketua Pos PGA Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef Mboro berkata, setiap letusan berlangsung antara 83 hingga 134 saat. Ketika kejadian, cuaca di sekitar gunung berawan dan mendung dengan angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut serta suhu sekitar 22 hingga 24 darjah Celsius. Selain letusan, Herman memaklumkan turut berlaku dua kali gempa embusan – satu gempa frekuensi rendah dan satu gempa vulkanik dalam selain tiga gempa tektonik jauh.

KNKT: Ada Tiga Fase Investigasi Ungkap Penyebab KMP Tunu Tenggelam

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soejanto Tjahjono menyebutkan ada tiga tahapan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam investigasi pada fase pertama yang dilakukan lembaga non-struktural itu, lanjut Soejanto Tjahjono, selain mewawancarai penumpang dan kru selamat juga berdiskusi dengan pihak perusahaan pelayaran.

Selain itu, kata dia, petugas KNKT juga melakukan investigasi terhadap operator Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan bahkan KNKT sudah mendapatkan video saat KMP Tunu Pratama Jaya menata angkutan kendaraan sebelum bertolak dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk (Bali). Informasi yang diterima KNKT dari hasil investigasi, kata dia, juga mendapatkan ada faktor gelombang cukup besar pada saat tragedi tenggelamnya KMP Tunu.

Soejanto Tjahjono menambahkan, untuk tahapan selanjutnya adalah menganalisa, lalu fase temuan dan kesimpulan serta rekomendasi. KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru dan 22 unit kendaraan itu tenggelam setelah sekitar 30 menit bertolak dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sampai dengan Selasa (8/7) malam, korban ditemukan selamat 30 orang, 10 orang korban ditemukan meninggal dan 25 korban masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

Polemik Pemisahan Pemilu: DPR Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. “Undang-Undang MK tidak ada revisi, kan itu sudah direvisi periode anggota DPR yang lima tahun yang lalu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Pada periode DPR 2019-2024, UU MK sudah selesai direvisi. Namun, tidak jadi disahkan karena menuai penolakan publik. “Revisi MK itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua panjanya, dan itu tinggal tunggu. Itu sudah tinggal rapat paripurna tingkat II saja tinggal paripurna,” ujar Adies.

Adies menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan kembali apakah hasil revisi UU MK sebelumnya akan disahkan. “Jadi kita tinggal tunggu aja Bamus (Badan Musyawarah), tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pimpinan, mestinya kan kalau ada kan di rapat pimpinan, kemudian dibamuskan. Tapi belum ada terkait dengan MK, belum ada pembicaraan,” ujar Adies.

Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil harmonisasi draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat yang digelar, pada Selasa (8/7/2025). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, seluruh fraksi di Baleg dan perwakilan Komisi VIII telah menyatakan setuju terhadap hasil harmonisasi tersebut. Dengan demikian, RUU tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR.

Setelah menyampaikan persetujuan, Baleg pun menutup rapat dengan penandatanganan draf RUU bersama perwakilan fraksi-fraksi dari Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Baleg Ahmad Iman Syukri mengungkapkan, pihaknya melakukan beberapa penyempurnaan substansi dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan.

Sebagai informasi, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah revisi beleid usulan DPR RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Komisi VIII DPR RI pun telah menggelar sejumlah rapat pembahasan mengenai RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Setelah itu, draf yang telah disusun Komisi VIII diserahkan ke Baleg untuk tahap harmonisasi dan sinkronisasi, sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR.

Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani Jadi Dirut Baru Bulog, Ini Sosoknya

Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Ahmad Rizal menggantikan peran Novi Helmy Prasetya sekaligus Prihasto Setyanto yang diangkat sebelumnya menjadi Plt Dirut Bulog. Erick menjelaskan pengangkatan Ahmad Rizal Ramdhani tak lepas dari kembalinya Novi Helmy bertugas ke jajaran TNI. Ahmad Rizal sudah menjalankan tugas sebagai Dirut Bulog untuk mengamankan perberasan nasional. Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani merupakan salah satu perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Ahmad merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 yang lahir di Jakarta pada 19 November 1970. Ahmad memiliki berbagai pengalaman, baik di bidang intelijen, zeni atau korps konstruksi, destruksi, dan rintangan TNI AD, hukum, dan pangan. Sebelum diangkat jadi Dirut Bulog, Ahmad yang dikenal jenderal TNI bintang dua itu menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).

Trump: AS akan kirim lebih banyak senjata ke Ukraina

Presiden AS Donald Trump pada Senin (7/7) mengatakan bahwa AS akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Trump mengatakan bahwa Ukraina sedang mendapat serangan yang sangat keras. “Kami tampaknya harus mengirim lebih banyak senjata, terutama senjata pertahanan, tetapi mereka benar-benar sedang diserang dengan sangat keras. Begitu banyak orang tewas dalam kekacauan itu,” tambahnya.

Sebelumnya, media lokal melaporkan bahwa Pentagon menangguhkan sebagian pengiriman rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya ke Ukraina karena kekhawatiran terhadap stok senjata AS yang menipis. Departemen Pertahanan mengatakan pada pekan lalu bahwa mereka terus memberi Presiden Trump berbagai “opsi yang kuat terkait dukungan militer untuk Ukraina, yang konsisten dengan tujuan Trump untuk mengakhiri perang yang tragis ini.”

Ukraina telah memperingatkan pada pekan lalu bahwa penundaan atau pengurangan dukungan pertahanan hanya akan mendorong Rusia untuk memperpanjang perang. Langkah untuk mengirim lebih banyak senjata ini diambil setelah percakapan terpisah Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada pekan lalu.

Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Tito menjelaskan, tidak hanya pandangan dari internal pemerintahan, Kemendagri juga akan menerima masukan dari partai politik yang telah mengambil sikap. Termasuk pandangan dari pengamat dan para ahli terhadap putusan MK tersebut.

Trump Ancam Kenakan Tarif 200% untuk Produk Farmasi dan Tembaga Impor 50%

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam akan meningkatkan tensi perang dagang global. Dalam pernyataannya pada Selasa (8/7) waktu setempat, Trump menyatakan akan menerapkan tarif hingga 200% untuk produk farmasi dan 50% untuk tembaga impor. Trump juga menyampaikan bahwa surat pemberitahuan tarif baru akan dikirimkan ke negara-negara mitra dagang mulai pekan ini. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa tarif 50% untuk tembaga diberlakukan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Akibat pengumuman tersebut, harga tembaga AS melonjak 12% ke rekor tertinggi. Tak hanya itu, sektor farmasi juga akan terdampak besar. Menurut Trump, setelah masa transisi satu hingga 1,5 tahun, produk obat-obatan dari luar negeri akan dikenakan tarif sangat tinggi.

Trump Pastikan Negara BRICS Kena Tarif Tambahan 10%

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan negara anggota BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10%. Trump menilai BRICS terbentuk untuk merugikan AS, terutama menjatuhkan kekuatan nilai tukar dolar AS. Trump dengan keras menyampaikan tidak akan membiarkan dolar AS lenyap dari dunia. Ia bertekad untuk terus membuat dolar AS menjadi standar keuangan dunia. “BRICS dibentuk untuk mendegradasi dolar kita dan mencopotnya sebagai standar, dan tidak apa-apa jika mereka ingin memainkan permainan itu, tetapi saya juga dapat memainkan permainan itu. Kita menghilangkan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, ini seperti kalah dalam perang, perang dunia yang besar. Kita tidak akan menjadi negara yang sama lagi,” tegas dia. Para pemimpin negara BRICS mengkritik tidak langsung terhadap kebijakan militer dan perdagangan AS. Seperti Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Selasa menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan Trump.

KKB Bakar 2 Rumah Bupati Puncak-Kantor Distrik Usai Tuding Jadi Pos Militer

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar 2 unit rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni hingga kantor Distrik Omukia di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. KKB melancarkan aksi kejahatan usai menuding lokasi tersebut dijadikan sebagai pos militer. Kaops Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan tudingan KKB itu bagian dari propaganda untuk memprovokasi. “Kelompok KKB berupaya membangun narasi seolah-olah pemerintah memanfaatkan fasilitas sipil untuk kepentingan militer,” tuturnya.

Diketahui, tudingan rumah bupati Puncak dan kantor Distrik Omukia dijadikan pos militer disebarkan juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom. Dalam pernyataannya, Sebby menuding alih fungsi rumah dan kantor menjadi pos militer menimbulkan ketakutan kepada warga dari kampung halaman mereka. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo turut membantah tudingan KKB tersebut. Yusuf melanjutkan, narasi pembakaran yang diklaim sebagai perlawanan terhadap ‘militerisasi’ fasilitas sipil disebut kerap menjadi strategi KKB. Para pelaku hendak menarik simpati internasional serta membangun dukungan masyarakat lokal.

Sebelumnya diberitakan, dua 2 unit rumah bupati Puncak yang dalam keadaan kosong, dibakar KKB di Distrik Omukia, Puncak, Minggu (6/6). Para pelaku juga membakar sejumlah fasilitas kantor di Distrik Omukia. Satgas Damai Cartenz turut melaporkan ada empat bangunan lain yang juga dibakar di Distrik Omukia. Rinciannya satu unit gereja, rumah dinas pemda, puskesmas dan satu unit bangunan sekolah.

Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna

Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi UU MK (8/7/2025). Menurut dia, pembahasan revisi UU MK telah tuntas pada periode 2019–2024 dan tinggal disahkan dalam rapat paripurna tingkat dua. Revisi mencakup tiga poin utama, yakni pengaturan ulang masa jabatan hakim konstitusi dalam Pasal 23A dan Pasal 87, serta perubahan komposisi Majelis Kehormatan MK pada Pasal 27A.

Sejumlah pakar hukum tata negara dan hukum administrasi menolak keras revisi tersebut. Penolakan karena perubahan mengancam prinsip negara hukum, demokrasi, dan independensi MK. Ketika wacana revisi UU MK disuarakan sejumlah anggota DPR setelah putusan MK soal putusan pemisahan pemilu, suara penolakan terhadap revisi pun disampaikan sejumlah pihak.

Di tengah mencuatnya wacana revisi UU MK, Rapat Paripurna DPR, Selasa, mengesahkan rencana kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik serta penyesuaian dengan putusan MK dalam Peraturan DPR tentang Renstra DPR 2025-2029. Meski demikian, belum ada kepastian apakah putusan MK soal pemisahan pemilu akan diadopsi dalam RUU Pemilu. Menurut Adies Kadir, mayoritas fraksi di DPR masih mengkajinya.

Trump Ancam Tambah Tarif Impor Barang Negara BRICS

Pengamat ekonomi, Andri Perdana menilai ancaman tarif tambahan Presiden AS Donald Trump bertujuan menekan dominasi Tiongkok. Ia menyebut kebijakan Trump tersebut berakar pada persaingan geopolitik ekonomi antara AS dengan Tiongkok yang semakin memanas.

Ia menegaskan bahwa tarif baru ini dapat merugikan pelaku industri ekspor Indonesia secara signifikan. Menurutnya, keputusan tersebut muncul karena Indonesia dianggap terlalu dekat dengan Blok BRICS. Lebih lanjut, Andri mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus bersikap lebih strategis dalam merespons tekanan AS. Ia menyebut Washington juga punya kepentingan mempertahankan relasi dagang yang menguntungkan dengan Indonesia.

Andri juga menjelaskan bahwa sektor tekstil menjadi industri Indonesia yang paling terdampak akibat potensi kenaikan tarif ini. Menurutnya, barang ekspor Indonesia kerap dituduh berasal dari Tiongkok sebelum diekspor ke AS Ia menekankan perlunya diplomasi dagang yang cermat agar Indonesia tidak menjadi korban tekanan geopolitik. Untuk itu, Andri menyarankan agar Indonesia tetap bermain aman tanpa terlalu memihak dalam konflik dagang global.

Air Masih Menggenangi Sembilan RT di Jakarta Sampai Pagi Ini

Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter. Data hingga pukul 05.00 WIB itu menyebutkan banjir masih terjadi di tujuh RT yang berada di Jakarta Barat (Jakbar) dan dua RT di Jakarta Utara (Jaktim).

Untuk penyebab banjir di tujuh RT Jakarta Barat dikarenakan curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Angke yang melintas di wilayah tersebut.Sementara untuk banjir di Jakarta Timur dikarenakan curah hujan tinggi dan banjir rob sehingga air masih menggenangi kawasan tersebut.

Kapten dan Tujuh Awak Kapal Tunu Belum Ditemukan

Kapten Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya dan tujuh  awak kapal belum ditemukan.  Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (8/7/2025). KMP Tunu Pratama Jaya mengalami kecelakaan/ tenggelamm Rabu (2/7/2925) malam di Selat Bali. Sepuluh orang telah ditemukan meninggal dan 30 orang selamat. 

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam karena menglami kebocoran di sisi kanan ruang mesin kapal. Kebocoran terjadi setelah 30 menit berlayar. Pemberitahuan Menhub ini disampaikan  menjawab pertanyaan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Nahkoda atau kapten kapal memiliki posisi strategis sebagai saksi kunci dalam kejadian kecelakaan laut.

Menhub menuturkan, hingga kini belum ada laporan tentang perkembangan kondisi nakhoda kapal. Beberapa anak buah kapal (ABK) dilaporkan berhasil selamat  dalam insiden itu. Menhub juga menyampaikan berdasarkan laporan Basarnas, terdapat 12 ABK dalam kapal tersebut. Lima di antaranya telah ditemukan dalam kondisi selamat, tujuh orang masih hilang. 

Tak Ada Tes Akademik di Sekolah Rakyat, Seleksi Berbasis DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak ada tes akademik dalam penerimaan para calon peserta didik di Sekolah Rakyat. Seleksi calon siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dia, dalam seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat, tim Formatur Sekolah Rakyat akan mendatangi masyarakat yang berada di desil 1 (miskin ekstrem) dan desil 2 (miskin) DTSEN untuk asesmen. “Siapa yang berada di DTSEN dan desil 1, khususnya yang miskin ekstrem, akan didatangi oleh tim, ada wawancara, dilihat faktanya. Kalau memang nyata-nyata mereka miskin ekstrem, maka mereka diminta kesediaannya untuk mengikuti proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat,” kata Saifullah Yusuf.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa 63 titik Sekolah Rakyat siap beroperasi mulai 14 Juli 2025. Sementara 37 titik lainnya akan beroperasi pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Nantinya pada perencanaan tahap dua, pemerintah menargetkan 100 titik Sekolah Rakyat lagi. Hal ini sebagaimana permintaan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi amanah agar jumlah Sekolah Rakyat ditambah dari 100 titik menjadi 200 titik pada tahun ajaran 2025 – 2026.

Tangerang Raya Banjir, Gubernur Banten Enggan Modifikasi Cuaca: yang Salah Tata Ruangnya

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan tidak akan melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mengatasi banjir Tangerang. Dia menilai, yang perlu dibenahi adalah penataan ruang dan wilayah di Tangerang Raya. Ia mengatakan, banyak hal mengenai perbaikan tata ruang di Banten, termasuk di Kota Tangerang. Maka itu Pemprov dan kabupaten/kota akan melakukan pendataan terkait langkah jangka pendek yang akan dilakukan.

Gubernur juga mengatakan jika banjir ini bukan karena faktor kiriman dari daerah lain, melainkan kapasitas daya tampung air yang perlu dicek lagi agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tidak mungkin merelokasi warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di permukiman.

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, penanganan banjir saat ini sudah dipetakan dan akan dilakukan bersama termasuk dukungan dari Kementerian PU. Saat ini, pemkot sudah melakukan penanganan darurat seperti air yang meluap di Kali Angke dan berdampak le perumahan Ciledug Indah serta di Kali Ledug untuk wilayah Periuk.

Mensos akan Coret Penerima Bansos yang Sengaja Main Judol

Kementerian Sosial (Kemensos) mengancam akan menghentikan penerima bantuan sosial yang secara sengaja main judi online.  Ancaman ini disampaikan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada 571.410 rekening penerima bansos yang terindikasi terlibat judi daring atau online (judol). 

Menurut Menteri Sosial, Gus Ipul, pada dasarnya dana bansos yang telah diberikan tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, terdapat aturan yang jelas terkait penggunaan dana bansos. Namun, Kemensos akan melakukan verifikasi terlebih dalu. “Maka kami akan evaluasi. Kalau memang ada satu kecenderungan sengaja, mau tidak mau, kami harus pertimbangkan untuk dicoret dan dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul menambahkan, ada juga temuan sejumlah rekening penerima bansos memiliki saldo yang cukup tinggi. Temuan itu juga akan dievaluasi Kemensos ke depannya.  

Saat Para Calon Dubes RI Dinilai ‘Kelas Berat’

Sebanyak 24 calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat telah melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai mayoritas calon Dubes RI ini memiliki karier sebagai diplomat, Utut menyebut mereka masuk dalam kategori ‘kelas berat’ dengan latar belakang yang dipunya. Adapun fit and proper test 24 calon dubes dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI selama dua hari, sejak Sabtu (5/7) dan Minggu (6/7). Hasil uji kelayakan itu akan dikirim ke pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sebelum akhirnya diberikan kembali ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengisian posisi dubes dalam beberapa waktu ini menjadi atensi dari masyarakat, apalagi setelah mencuatnya konflik di Timur Tengah hingga munculnya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor hingga visa pelajar yang membutuhkan perwakilan RI di sana. Sebagaimana diketahui, posisi Dubes RI untuk AS hampir kosong selama dua tahun. Pun beberapa KBRI seperti di Jerman hingga Korea Utara juga mengalami kekosongan Dubes.

Ratusan RT di Jakarta Terendam Banjir Awal Juli, Pramono Tak Tidur

Ratusan RT di berbagai wilayah Jakarta terendam banjir pada awal Juli 2025. Banjir juga mengakibatkan ratusan warga sempat mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta awalnya melaporkan 49 RT terendam banjir pada Minggu (6/7) pagi. Banjir kemudian meluas hingga ke lebih 50 RT pada Minggu sore. Ratusan warga juga mulai mengungsi. Pada Senin (7/7) dini hari, banjir meluas ke 141 RT dan tujuh ruas jalan. Banjir mulai surut sejak Senin pagi hingga malam. Per Senin malam, tinggal enam RT yang terendam banjir dan sudah tidak ada warga yang mengungsi. Namun, banjir kembali merendam 35 RT pada Selasa (8/7) pagi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan curah hujan tinggi, banjir kiriman dan rob. “Memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan, rob atau permukaan air lautnya naik,” kata Pramono di Jakarta Timur, kemarin. Ia mengatakan permukaan air laut di Jakarta baru turun pada Minggu pukul 22.30 Wib. Pramono mengaku saat itu langsung memerintahkan jajarannya untuk mengerahkan pompa-pompa air. Pramono mengatakan jika pompa-pompa tidak digunakan pada Minggu malam, ada kemungkinan daerah-daerah strategis di Jakarta terendam banjir. “Tetapi akhirnya dipompa pelan-pelan daerah-daerah strategis seperti Bundaran HI, Istana dan sebagainya yang kita rawat jangan sampai apa, kena banjir sedikit pun,” kata dia. Ia meminta jajarannya siaga mengatasi potensi banjir beberapa hari ke depan.

Pramono mengatakan berdasar perkiraan dari BMKG, ada kemungkinan Jakarta diguyur hujan dan terjadi rob. “Dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, ada kemungkinan satu-dua hari ini ada rob, permukaan air naik dan sekaligus ada hujan, dan itu saya sudah meminta kepada Ibu Ika (Kepala Dinas SDA) dan teman-teman, kita standby untuk mengatasi itu,” ujarnya.

Pramono Merenung: Banjir Terkadang Memang Tidak Bisa Dilawan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan banjir terkadang tidak bisa dilawan. Ia menyebut pemerintah hanya bisa menyiasati agar banjir tidak berdampak negatif ke warga. Pramono berkaca pada banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu (6/8). “Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan,” kata Pramono saat apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/6). “Maka untuk itu kita harus menyiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga,” imbuh dia.

Pramono menjelaskan banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan curah hujan tinggi, banjir kiriman dan rob. Pramono mengatakan saat itu hanya memikirkan cara agar banjir tidak berdampak kepada warga. “Saya dengan Bu Ika (Kepala Dinas SDA) dan dengan dinas terkait dan wali kota yang ada, tentunya hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya dampak dari banjir itu tidak kemana-mana, tidak meluas, tidak memakan korban. Sehingga itulah yang kita pikirkan,” kata Pramono.

Update Terkini KMP Tunu: Satu Korban Ditemukan, Sisa 27 Masih Dicari

Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jasad diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya, yang tenggelam di Selat Bali, Minggu (6/7) petang. Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra mengatakan jenazah itu ditemukan Tim SRU Darat yang bekerja sama dengan nelayan setempat sekitar pukul 16.00 WIB. “Sekitar 16.00 WIB nelayan dengan tim Selendang Sutro ini menemukan satu jenazah dengan posisi telungkup, laki-laki di sekitar Perairan Tapak Guwo,” kata Rama di Banyuwangi. Jasad itu kemudian dibawa dari laut ke daratan dalam perjalanan satu setengah jam untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Blambangan, Banyuwangi. “Jadi dibawa tarik ke darat sekitar 17.30 WIB tadi sudah sampai di Pantai Muncar. Posisi sekarang di perjalanan menuju RSUD Blambangan,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan juga menemukan satu orang jasad diduga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, Minggu siang. Korban ditemukan oleh SRU Laut sekitar pukul 10.41 WIB sejauh 6 mil ke arah selatan dari last know position (LKP) atau titik terakhir hilangnya KMP Tunu Pratama Jaya. “Jaraknya sekitar 5,7 hingga 6 mil laut ke arah selatan dari titik kapal dinyatakan hilang,” kata Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana TNI Endra Hartono. Dengan dua temuan baru hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan mencapai 38 orang. Dengan rincian 8 orang meninggal, 30 selamat. Sementara 27 orang lainnya masih dalam pencarian.

Data Manifes KMP Tunu Diduga Tak Valid, Banyak Penumpang Tak Tercatat

Data manifes KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, Rabu (2/7) malam diduga tak valid. Banyak penumpang yang ternyata tak tercatat dalam dokumen itu. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah pengakuan masyarakat yang menyebut anggota keluarganya hilang dan tenggelam saat menaiki KMP Tunu Pratama Jaya, namun namanya tak masuk dalam daftar manifes. Erna, warga Banyuwangi, mengaku anaknya bernama Daniar (21) adalah salah satu penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang karam di Selat Bali. Menurut dia, Daniar menggunakan jasa travel saat naik ke kapal tersebut. Erna baru mendapat kabar bahwa putranya menjadi salah satu korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada Kamis (3/7) pagi. Ia pun langsung bergegas menuju ke Pelabuhan Ketapang. Namun setibanya di sana, ia tidak melihat nama Daniar di papan posko terpadu. “Anak saya penumpang, namanya Daniar, enggak ada dalam data manifes,” ujarnya. Tak hanya itu, Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Fauzi Bin Awam, diduga jadi salah satu korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Namun namanya juga tak masuk dalam data manifes penumpang kapal tersebut.

Dikonfirmasi soal dugaan penumpang yang tak terdaftar dalam manifes KMP Tunu Pratama Jaya, Tim SAR gabungan mengaku juga masih menelusuri hal itu. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno mengatakan pihaknya sudah membuka pendataan melalui posko terpadu untuk menampung laporan masyarakat. “Bagi keluarga yang tidak pulang ataupun hilang yang diduga mungkin ada di atas kapal untuk melapor. Ya, Posko yang kita buka. Sejauh ini Posko sedang mendata,” kata Ribut, Minggu (6/7) malam.

Sinkronisasi data dari Posko dan pihak pengelola kapal akan menjadi acuan bagi SAR Mission Coordinator (SMC) untuk menentukan langkah berikutnya. Namun hingga kini, Ribut belum dapat menyampaikan angka pasti karena proses pendataan masih berlangsung. “Sehingga sinkronisasi data Posko dengan pihak pengelola nanti akan memberikan data tersebut kepada SMC. Kira-kira diduga berapa? Itulah yang akan bisa saya sampaikan ke media. Untuk ini saya belum bisa karena belum adanya data tersebut di tangan saya. Mereka masih mengumpulkan sebanyak mungkin,” lanjut Ribut.

Tim SAR Kembali Temukan Satu Jasad Diduga Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Tim SAR Gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Senin (7/7) pagi. Hingga hari keempat atau Minggu (6/7) kemarin, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 38 korban. Dengan rincian, 8 orang meninggal, 30 selamat dan 27 orang lainnya masih dalam pencarian. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno mengatakan, temuan jasad terbaru kini sedang dievakuasi oleh SRU (Search Rescue Unit) udara dan sedang dibawa menuju daratan untuk diantar ke RSUD Blambangan Banyuwangi. “Pagi tadi juga informasinya ada ditemukan lagi korban terapung di laut dan sudah diaksi oleh SRU darat,” kata Ribut di Banyuwangi. Namun ia mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan informasi detail mengenai ciri-ciri jenazah yang ditemukan mengapung di Selat Bali pagi tadi.

Ribut mengatakan, total jenazah yang sudah dievakuasi selama dua hari ini menjadi tiga orang. Namun pihaknya masih menunggu hasil identifikasi untuk memastikan apakah tiga jenazah merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya atau bukan.
Proses identifikasi dan konfirmasi tiga jenazah tersebut saat ini sedang ditangani oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri yang dilakukan di RSUD Blambangan Banyuwangi. “Dari tiga penemuan yang sudah kita evakuasi dan kita tindak lanjuti kami sedang melakukan hasil DVI yang akan bisa kita dapatkan,” ujarnya. Dari hasil analisa selama lima hari operasi pencarian, penemuan jenazah rata-rata ditemukan mengarah ke selatan dari titik lokasi kejadian kecelakaan kapal. Data tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan operasi hari ini. “Selanjutnya kami melakukan evaluasi dengan posisi terakhir korban terapung yang rata-rata berada di selatan dari lokasi kejadian kapal kecelakaan,”tandasnya.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra mengatakan satu jenazah yang ditemukan Tim SAR Gabungan, Minggu (6/7) kemarin telah berhasil diidentifikasi. “DVI akan melakukan rilis terkait dengan hasil proses identifikasi terhadap satu korban yang kemarin pada hari Minggu itu diterima dari hasil evakuasi KRI Tongkol,” kata Rama. Tim DVI Polda Jatim AKBP Adam Bimantoro pun mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut bernama I Kadek Oka (51) warga Pranjangan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. “Bisa kita simpulkan untuk korban yang pertama itu terkonfirmasi atas nama I Kadek Oka, umur 51 tahun tempat tinggal tanggal lahir Pranjangan 18 September 1973, alamat Desa Pranjangan, Kecamatan Pranjangan, Klungkung, Provinsi Bali,” kata Adam.

Koperasi Merah Putih Diluncurkan, Ekonom Ingatkan Risiko Sistemik

Pemerintah menargetkan pendirian 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025, yang akan diluncurkan pada 19 Juli 2025. Ekonom Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, menyebut langkah ini sebagai upaya besar yang mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal.

Setelah sekian lama terpinggirkan, lanjut dia, koperasi kembali mendapat ruang dalam rancangan pembangunan ekonomi bangsa. Ariyo menyampaikan koperasi sering kali hanya ditempatkan sebagai pelengkap retorika pembangunan pascareformasi, tanpa penguatan kelembagaan yang serius dan konsisten. Ariyo menilai koperasi lebih sering dibentuk karena target program, bukan karena kebutuhan nyata di lapangan. Namun, apresiasi ini perlu dibarengi dengan dukungan teknokratik dan strategi operasional yang tepat serta dapat dieksekusi dengan kehati-hatian dalam waktu yang tidak sebentar.

Ariyo menegaskan fokus pengembangan koperasi seharusnya tidak dimulai dari membangun unit-unit baru, melainkan dengan konsolidasi koperasi yang sudah ada tanpa mengganggu budaya atau keunikan yang positif dari setiap koperasi, memperkuat tata kelola, membangun kapasitas SDM koperasi, dan memperluas jejaring pasar koperasi secara kolektif. Hal ini akan membuat koperasi-koperasi sekunder yang dibentuk oleh Bank Himbara lebih siap memainkan peran dalam berbagai kebijakan ekonomi, misalnya penyaluran berbagai subsidi atau bantuan untuk UMKM melalui koperasi sekunder ke anggotanya.

700 Ribu Batang Rokok Ilegal Diselundupkan Pakai Minibus Wisata, Bea Cukai Langsung Sikat

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menggagalkan upaya pengiriman 758.800 batang rokok ilegal bernilai Rp 1,12 miliar yang disembunyikan dalam sebuah minibus wisata. Penindakan dilakukan di Jl. Dr. Wahidin, Jatingaleh, Kota Semarang pada Kamis (3/7/2025). Dalam keterangannya, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto mengatakan penggagalan ini merupakan hasil analisa intelijen dan koordinasi intensif tim penindakan. Petugas mendapatkan informasi awal adanya sarana pengangkut yang melintasi jalur distribusi Jawa Tengah dengan membawa rokok tanpa pita cukai.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati sebanyak 758.800 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek seperti Red Blu, Sinar Exclusive Gunung Semeru, Redblu Bold, hingga Sempurna Mild. Rokok-rokok ilegal ini dikemas dalam 212 bal dan 144 slop, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 1,12 miliar dan potensi kerugian negara dari sisi cukai sebesar Rp 566 juta.

Modus yang digunakan pelaku adalah menyamarkan sarana pengangkut sebagai minibus wisata. Menurut dia, modus ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cukai terus berupaya mencari celah.

Prabowo Ingin RI Akses Pinjaman dari Bank BRICS, Potensi Rp633,75 T

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia mengakses pembiayaan dari New Development Bank (NDB) yang dibentuk BRICS. BRICS membentuk NDB untuk merespons lambatnya reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Brasil, Senin (7/7). “Tak kalah penting di konteks keuangan dan financial di bawah Bretton Woods institution, dalam hal ini adalah IMF dan World Bank. Nah karena memang selama ini reform di dalam konteks Bretton Woods institution itu sangat lambat, maka BRICS ambil inisiatif membentuk NDB,” ujar pria yang akrab disapa Tata itu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Tata mengatakan NDB menjadi salah satu opsi agar negara berkembang bisa mengurus permasalahan-permasalahan serta pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia siap bergabung secara aktif dalam NDB untuk mengakses pembiayaan strategis terutama yang mendukung proyek transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Airlangga menyebut potensi pembiayaan dari NDB untuk Indonesia mencapai US$39 miliar atau setara Rp633,75 triliun (asumsi kurs Rp16.250 per olar untuk 120 proyek. “Bapak Presiden mendorong bahwa multilateralisme sekali lagi didorong dalam situasi global yang multipolar ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa kemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

Usai Indonesia Gabung, BRICS Diklaim Jadi Lebih Besar dari G7

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini organisasi BRICS lebih besar dari pada kelompok kerja sama negara-negara G7 (negara ekonomi maju). Hal tersebut jika merujuk kepada nilai purchasing power parity dari keseluruhan negara-negara yang sudah menjadi anggota BRICS. Sehingga menurut Menko Airlangga keikutsertaan pada organisasi BRICS ini sangat penting. “Bagi Indonesia ini penting karena dari keseluruhan GDP (gross domestic product negara anggota) yang sebesar sebelum Indonesia masuk Rp 28 triliun (dollar AS). Itu 34 persen dari global GDP,” ujar Airlangga dalam keterangannya dari Rio de Janeiro yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025). “Dengan masuknya Indonesia dan beberapa negara lain, ini sudah merepresentasi 40 persen GDP dan merepresentasi dari 56 persen penduduk dunia. Jadi ini ekonominya terus bertambah dan kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, Ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7,” jelasnya.

Dengan kata lain, menurut Airlangga BRICS saat ini jadi bagian kekuatan global yang diharap bisa menyuarakan suara negara-negara global south (negara berkembang) kepada dunia. Menko Airlangga melanjutkan, Presiden Prabowo dalam pernyataan di hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Minggu (6/7/2025) juga menegaskan penolakan terhadap perang. Presiden mendorong reformasi multilateral dan mendorong keterwakilan negara global south dalam tatanan global. Khususnya dalam institusi seperti PBB, diharapkan keberadaan BRICS bisa menyuarakan situasi multilateral yang lebih adil. “Dan juga Bapak Presiden menegaskan dukungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung Spirit (KAA 1955) agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” ungkap Airlangga. “Kemudian di sesi terkait dengan multilateral, ekonomi, financial, dan AI, Bapak Presiden mendorong bahwa multilateralisme dalam situasi global yang multipolar ini demi kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa kemanfaatan dari New Development Bank bisa dikuatkan,” jelasnya.

Menkomdigi: Fokus Pengembangan AI Terkait Program Prioritas Presiden

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah memilih fokus pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkaitan dengan program prioritas presiden. Menurutnya, arah pengembangan AI Indonesia akan diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Dia menambahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan arah pengembangan AI juga akan dilakukan untuk bidang lain.Selain itu, Kemkomdigi tengah meminta izin kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mengeluarkan Peta Jalan (Roadmap) AI sebagai panduan pengembangan ekosistem AI di Indonesia.

Lebih lanjut, Menkomdigi yakin bahwa kolaborasi aktif antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha adalah kunci utama untuk mewujudkan pengembangan AI yang merata dan bertanggung jawab. Kolaborasi inilah yang akan menjadikan potensi AI Indonesia sebagai manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Negara-Negara BRICS Diharapkan Jadi Potensi Pasar bagi RI

Indonesia resmi menjadi anggota baru BRICS dengan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat. Pada pertemuan perdana yang diikuti Indonesia, para pemimpin negara anggota BRICS menyepakati arah kerja sama berbagai bidang, termasuk kolaborasi ekonomi, perdagangan dan keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Prabowo, mengatakan negara-negara BRICS diharapkan bisa menjadi pasar baru bagi produk-produk Indonesia.

Ia menuturkan, dalam Leaders’ Declaration, para pemimpin negara anggota BRICS menyepakati sejumlah hal, di antaranya terkait penguatan multilateralisme dan reformasi global governance. Kemudian terkait penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Selain itu, deklarasi para pemimin BRICS juga mencakup komitmen terhadap isu perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang. Kemudian deklrasi mencakup pula mengenai penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

KTT BRICS, Prabowo Nyatakan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghadapi atau memerangi perubahan iklim dan krisis kesehatan global karena dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo pada hari kedua rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025) dalam sesi pertemuan bersama para pemimpin dan delegasi yang mengangkat tema “Environment, COP 30, and Global Health” yang menyoroti tantangan lingkungan serta isu kesehatan global. “Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia. Dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan utamanya proses upaya kita untuk melakukan energi bersih,” ucap Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (8/7/2025).

Menurut Tata, sapaan akrab Arrmanatha, sejumlah negara pada sesi tersebut turut menyampaikan komitmennya untuk menangani permasalahan perubahan iklim. Komitmen itu mencakup juga penguatan kolaborasi dan agenda iklim menjelang Conference of The Parties atau COP30 yang akan diselenggarakan di Brasil. “Ada beberapa yang menyampaikan komitmen negara mereka untuk menangani climate change, dan mempersiapkan COP 30 yang akan dilaksanakan di Belem, Brasil,” lanjutnya.

Trump Tetap Kenakan Tarif Impor Resiprokal 32% untuk Indonesia, Berlaku Agustus

Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan 14 negara yang tetap dikenakan tarif impor minimal 10% dan tarif resiprokal per 1 Agustus. Indonesia salah satunya. Selain Indonesia, 13 negara lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang-barang yang diimpor ke Amerika dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia kini akan dikenakan tarif 25%, menurut surat yang diunggah Trump di media sosial Truth Social, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (8/7). Barang-barang Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif 30%, sementara dari Indonesia 32%.

DPR Gelar Paripurna Hari Ini, 24 Nama Calon Dubes akan Dilaporkan

Proses uji kelayakan dan kepatutan 24 calon duta besar Republik Indonesia telah rampung di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Ahad, 6 Juli 2025. Daftar nama calon dubes hasil fit and proper test itu harus disetujui dalam sidang paripurna DPR sebelum diserahkan kembali ke pemerintah. “Hasil uji kelayakan ini akan dibawa dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI sebelum para calon dubes resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, melalui keterangan tertulis pada Senin, 7 Juli 2025.

DPR akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Selasa, 8 Juli 2025, dengan agenda pandangan fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban APBN 2024. Agenda lainnya adalah mengenai laporan badan legislasi soal hasil pembahasan rancangan peraturan dan langkah strategis DPR. Sejumlah anggota komisi I dan pimpinan DPR yang dihubungi Tempo melalui pesan singkat, belum mengkonfirmasi rencana pengumuman serta hasil fit and proper test calon duta besar.

KTT BRICS 2025 Hasilkan 4 Kesepakatan Strategis, Apa Saja?

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menghasilkan empat kesepakatan strategis dalam Leaders Declaration. Pertemuan berlangsung di Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025) waktu setempat. Negara yang hadir meliputi anggota awal BRICS: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hadir pula Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, deklarasi tersebut mencakup penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. “Outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah Leader Declaration. Dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Rio de Janeiro. Kesepakatan pertama menyangkut penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global. Kesepakatan kedua menekankan pentingnya stabilitas internasional, serta kerja sama ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Kesepakatan ketiga berfokus pada transisi energi dan pembangunan hijau. Kesepakatan keempat menyasar pembangunan manusia, sosial, dan budaya antaranggota.

Indonesia kini resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Selain itu, ada Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan yang diterima sebagai mitra baru. Langkah ini menunjukkan upaya BRICS memperluas pengaruh, memperkuat blok negara berkembang, dan menyeimbangkan dominasi negara maju.

Banjir di Jakarta Meluas, 46 RT Terendam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan banjir di Jakarta kembali meluas, dari sebelumnya menggenangi 35 Rukun Tetangga (RT) yang berada di Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Utara, kini bertambah menjadi 46 RT. Data yang dikeluarkan oleh BPBD DKI Jakarta pada Selasa pukul 05.00 WIB banjir terjadi di 35 RT yang terdiri atas Jakarta Barat sebanyak tujuh RT, satu RT di Jakarta Timur, 25 RT di Jakarta Selatan, dan dua RT di Jakarta Utara.Hingga Selasa (8/7) pukul 06.00 WIB, banjir meluas hingga mengakibatkan 46 RT di daerah itu terendam. Rinciannya, Jakarta Barat sepuluh RT, Jakarta Timur sembilan RT, Jakarta Selatan 25 RT, dan Jakarta Utara dua RT. Banjir yang terjadi di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin (7/7) sore hingga malam, serta meluapnya sejumlah sungai yang melintasi kawasan tersebut.

Dapat Lampu Hijau DPR, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN 2026 Maksimal 2,53%

Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target ini lebih rendah dibanding outlook defisit APBN tahun 2025 yang naik menjadi 2,78% PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit tetap terkendali sesuai target tersebut. Ia juga memastikan pengelolaan pembiayaan dan utang negara dilakukan secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan sebagaimana menjadi perhatian DPR.

Suara Palestina Desak PBB Buntut Warga Israel Serbu Al-Aqsa

Salah satu kompleks suci bagi umat muslim, Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem Timur, diserbu pemukim Israel ilegal. Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Palestina mendesak PBB untuk mengambil tindakan menyikapi hal tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki. Mereka meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya “untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan (Israel)”. Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, para pemukim Israel yang ilegal telah melakukan sedikitnya 25 penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan lalu. Disebutkan juga bahwa pasukan Israel menutup Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus selama 11 hari, melarang umat Kristen untuk berdoa di sana, dengan dalih masalah keamanan.

DPR Soroti Pentingnya Perbaikan Budaya Politik dalam Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan. Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

Rifqi menilai upaya perbaikan tersebut diperlukan sebab kritik terhadap pelaksanaan pemilu di tanah air kerap kali ditujukan terhadap praktik-praktik politik dalam memenangkan pemilu yang kerap terjadi setiap hajat pesta demokrasi tersebut digelar, seperti politik uang hingga intimidasi politik. Untuk itu, Rifqi menyebut Komisi II DPR RI mendorong agar sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat terus dilakukan dan dimasifkan.

Dia lantas menambahkan, “Kita kan punya harapan terhadap anak-anak muda kita yang sekarang SMP, yang sekarang SMA, untuk kemudian bisa menjadi pemilih yang cerdas sebagaimana tujuan kita bersama.” Rifqi juga mengimbau anggota Komisi II DPR RI lainnya untuk melakukan sosialisasi yang disebutnya sebagai “ijtihad politik” tersebut dengan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu ketika mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing. Rapat yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu itu membahas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

Seskab: BRICS 2025 Sejarah Baru Diplomasi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS merupakan sejarah baru diplomasi. KTT BRICS ini digelar selama dua hari pada 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Prabowo dalam forum ini menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Teddy mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Ia menyebut ikutsertanya Indonesia dalam BRICS merupakan inisiasi Prabowo.

KPK Masih Gali Keterangan soal Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Budi mengatakan, KPK juga membuka kemungkinan akan memanggil eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Dia juga menekankan bahwa kasus kuota haji masih dalam tahap penyelidikan.

Seperti diketahui, KPK tengah menyelidik dugaan korupsi penentuan kuota haji yang terjadi pada era Menteri Agama Gus Yaqut. Namun, KPK belum merinci lebih lanjut soal detail perkara yang diselidiki secara tertutup itu. Sejauh ini, KPK sudah meminta keterangan kepada sejumlah pihak, salah satunya adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah terkait perkara tersebut pada Senin (23/6/2025).

Nasdem Minta MPR Sikapi Putusan MK soal Pemilu Dipisah: Jangan Sampai Deadlock

Partai Nasdem minta MPR untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan polemik putusan MK itu perlu original intent atau penafsiran resmi dari MPR RI.

Dia bilang putusan tersebut bisa menyebabkan deadlock atau kebuntuan konstitusi. Ia merujuk Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945 yang selama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan Pemilu. Lebih lanjut, dia menambahkan tanpa penafsiran dari MPR sebagai lembaga perumus konstitusi, putusan MK berisiko menimbulkan tafsir baru yang seolah menggantikan kedudukan UUD.

Willy menekankan, demokrasi membutuhkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, yang harus dilihat jangan sampai puluhan orang menggugat ke MK, sementara MPR merepresentasikan sekian juta masyarakat. Dia menyayangkan apabila arah hukum tata negara ditentukan oleh sebagian kecil pihak melalui uji materi di MK.

Search