dicetak pada tanggal: 25 Maret 2023 2:26 AM

Pasar Asia Jatuh, Investor Pertimbangkan Komentar Menkeu AS

Pasar Asia Pasifik sebagian besar jatuh pada perdagangan Jumat (24/3), karena investor mempertimbangkan pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Ia mengatakan tindakan darurat federal untuk mendukung bank-bank regional yang gagal dapat digunakan lagi jika diperlukan. Ia menyampaikan pesan yang berbeda dibandingkan dengan komentar Yellen sehari sebelumnya, ketika ia memberi tahu para senator Departemen Keuangan AS tidak mempertimbangkan rencana apa pun untuk mengasuransikan semua simpanan bank AS tanpa persetujuan kongres.

Buntut Panjang Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memperingatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Peringatan tersebut terkait soal adanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (Mahfud), yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” kata Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Selasa (21/3/2023). Dalam Pasal 11 Ayat (1) UU itu disebutkan, “pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU 8/2010 wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU 8 tahun 2010”.

PDIP Masih Buka Pintu untuk Menjalin Koalisi di Pemilu 2024 tapi Ini Syaratnya

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan partainya membuka pintu agar parpol bisa menjalin koalisi dengan PDIP asalkan tidak saling ngotot-ngototan dalam proses kerja sama politiknya. Menurut Andreas, pembicaraan seputar koalisi sejatinya bisa langsung dibicarakan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, pembicaraan dengan saling ngotot-ngototan akan membuat proses kerja sama politik menjadi sulit.

Andreas mengungkap bahwa kerja sama politik yang tidak bisa diusik bagi PDIP yang menyangkut wilayah ideologis. Namun, tidak dijelaskan maksud wilayah ideologis yang tak bisa diganggu gugat dari PDIP. Dinamika dalam proses kerja sama politik ini yang nantinya akan menentukan formasi pencapresan dan koalisi dari PDIP. Namun, Andreas meyakini nantinya para elite politik akan bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan terkait pencapresan maupun koalisi di Pilpres 2024 mendatang.

Pengamat: Subsidi Kendaraan Listrik Menarik, tapi Mau Ngecas di Mana?

Subsidi dari pemerintah untuk kendaraan listrik merupakan daya tarik, meski begitu dorongan ini dirasa belum bisa jadi acuan masyarakat segera melakukan pembelian. Hal itu diungkapkan Esa Suryaningrum, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dia bilang konsumen akan berpikir dua kali sebelum membeli kendaraan listrik sebab sistem penunjang, yaitu infrastruktur pengisian daya baterai, masih terbatas. “Minat iya, dipikir-pikir memang murah, tapi mikir kalau beli ngecas di mana? Infrastrukturnya saja belum banyak. Kalau mau pergi kemana-mana nanti bingung,” kata Esa. Esa mengatakan pemberian subsidi dari pemerintah mungkin belum akan tepat sasaran, terutama untuk kategori mobil listrik. “Karena siapa yang mau beli mobil listrik? Harganya tetap mahal. Ya pasti orang yang punya uang dan pengen punya, kebetulan ada subsidi. Jadi subsidi tepat sasaran kalau memang ada shifting antara mobil fosil ke mobil bahan listrik,” kata Esa. Subsidi kendaraan listrik dari pemerintah berlaku untuk tiga kategori yakni motor listrik, mobil listrik dan bus listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah memberi bantuan pembelian sebesar Rp7 juta yang telah dimulai pada 20 Maret. Ada 13 model motor listrik dari delapan produsen yang masuk kategori ini. Tahun ini subsidi hanya berlaku buat 200 ribu unit motor listrik, sementara pada 2024 mencapai 600 ribu unit. Jika ditotal, subsidi yang digelontorkan pemerintah selama dua tahun ini meliputi 800 ribu unit. Sedangkan mobil listrik bentuk subsidinya berbeda, berupa insentif fiskal yakni diskon PPN sebesar 10 persen. Ini membuat PPN yang harus dibayar hanya 1 persen. Subsidi mobil listrik berlaku hanya untuk model produksi lokal dengan TKDN minimal 40 persen. Beda dari motor listrik yang ditujukan untuk kalangan menengah bawah, pemerintah tak membatasi profil pembeli mobil listrik. Sampai saat ini baru ada dua model mobil listrik yang berhak mendapat insentif tersebut, yakni Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Sementara bus listrik juga mendapatkan diskon PPN namun sebesar 5 persen sehingga yang dibayar hanya 6 persen. Ini berlaku bagi bus listrik dengan TKDN di atas 20-40 persen. Sejauh ini calon peserta subsidi bus listrik ada empat yaitu Kendaraan Listrik Indonesia, MAB, Bakrie, dan Inka. Ketentuan subsidi mobil listrik dan bus listrik akan diumumkan pemerintah pada 1 April 2023. Esa menambahkan yang dibutuhkan masyarakat bukan cuma subsidi, melainkan juga infrastruktur pendukung berupa SPKLU sehingga kendaraan listrik dapat digunakan tanpa was-was.

Imbas Silicon Valley Bank Bangkrut, Kepercayaan Warga AS pada Bank Turun

Kepercayaan masyarakat Amerika Serikat pada bank di negaranya mulai menurun, menyusul krisis di Silicon Valley Bank, Signature Bank dan First Republic Bank. Hal itu diungkapkan oleh polling yang dilakukan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Melansir Associated Press, Kamis (23/3/2023) jajak pendapat AP menemukan hanya 10 persen orang dewasa di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan tinggi pada bank negara dan lembaga keuangan lainnya. Angka itu menandai penurunan dari 22 persen yang mengatakan mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada tahun 2020.

Menyusul keruntuhan Silicon Valley Bank bulan ini, jajak pendapat dari The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research juga menemukan bahwa mayoritas (56 persen responden) menyebut pemerintah tidak berupaya cukup keras untuk menangani krisis di industri ini. Sementara itu, 27 persen rmengatakan pihak berwenang sudah melakukan langkah yang tepat, dan 63 persen responden Partai Demokrat mengatakan regulasi bank saat ini tidak memadai, seperti halnya 51 persen dari Partai Republik. Selain 10 persen yang mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan negara, 57 persen mengungkapkan mereka memiliki kepercayaan, sedangkan 31 persen hampir tidak memilikinya.

5 Fakta Paparan PPATK dalam rapat dengan DPR soal TPPU Rp 300 Trilun di Kemenkeu

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa, 21 Maret 2023. Rapat itu khusus digelar untuk membahas dugaan pencucian uang dengan nilai Rp 300 triilun yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan selama periode 2009-2023. Dalam rapat tersebut, anggota DPR Komisi III mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait temuan lembaganya itu. Ivan memberikan sejumlah penjelasan dan membeberkan fakta-fakta mengenai laporan hasil analisis PPATK yang menjadi basis temuan dugaan transaksi pencucian uang ini. Temuan dugaan pencucian uang Rp 300 triliun ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md beberapa waktu lalu. Temuan ini membuat heboh publik negeri ini terlebih karena Kemenkeu tengah disorot oleh kasus penganiayaan dan gaya hidup mewah pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Namun, ucapan Mahfud mengenai pencucian uang senilai Rp 300 triliun tak sepenuhnya benar. Berikut merupakan sejumlah penjelasan yang disampaikan Kepala PPATK Ivan, serta sejumlah fakta yang ada dalam rapat dengan DPR tersebut.

Ivan mengatakan memang benar lembaganya menemukan transaksi mencurigakan dengan nilai lebih dari Rp 349 triliun yang terindikasi pencucian uang di lingkungan Kemenkeu. Namun, transaksi itu tidak semuanya dilakukan oleh pegawai Kemenekeu, melainkan terkait tugas dan fungsi Kemenkeu. Ivan melanjutkan tugas pokok yang dimaksud adalah dugaan pencucian uang terkait kasus perpajakan, serta bea-cukai. Ivan menyebutkan kasus itu bisa saja dilakukan oleh pihak luar. “Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan, di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa lebih dari Rp 100 triliun,” kata dia.

Ivan mengatakan berdasarkan temuan PPATK terdapat tiga jenis laporan hasil analisis yang disampaikan lembaganya kepada Kemenkeu. Pertama adalah PPATK melaporkan seseorang yang diduga melakukan pencucian uang, namun belum ketahuan sumber asal pidananya. Kedua adalah PPATK menemukan pihak yang diduga melakukan tindak pidana serta modus yang dilakukan. Jenis laporan ketiga, kata Ivan, adalah PPATK tidak menemukan pelakunya, namun menemukan tindak pidana asalnya. “Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeaan, perpajakan, itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya,” kata dia.

Verifikasi Ulang Prima Ditargetkan Rampung Pekan Ketiga April

Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan paling lama 10 x 24 jam sejak dibukanya akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU juga diperintahkan untuk menjalankan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Prima. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idham Holik, mengatakan perbaikan dokumen dan verifikasi Prima sebagai parpol peserta Pemilu 2024 ditargetkan selesai sebelum tahapan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) dimulai (23/3/2023). Targetnya minggu ketiga bulan April sudah selesai. KPU telah menjadwalkan bertemu dengan Prima pada Jumat (24/3/2023). Pertemuan akan membahas jadwal dan teknis perbaikan persyaratan serta verifikasi Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024. Idham menyebut, salah satu dokumen yang harus diperbaiki Prima adalah daftar pemilih yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, melihat banyak persoalan yang muncul dalam sejumlah tahapan pemilu, termasuk dalam tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu. Oleh karena itu, KPU diharapkan dapat menjalankan proses verifikasi ulang terhadap Prima secara terbuka sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu. Feri menilai, sejauh ini pelaksanakaan tahapan pemilu cenderung tertutup. Padahal, jika akses terhadap data dibuka, utamanya pada Sipol, masyarakat akan tahu akar persoalan yang muncul dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu. Dengan keterbukaan itu pula, kesalahan dalam verifikasi dapat diantisipasi.

Anggota DPR Nilai Perpu Ciptaker Beri Manfaat Buka Lapangan Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) yang RUU-nya telah disetujui DPR menjadi undang-undang dapat memberi manfaat dalam membuka lapangan pekerjaan. Rahmad menilai UU Penetapan Perpu Ciptaker melingkupi banyak isu, di antaranya mencakup investasi yang berkait dengan kluster tenaga kerja.

Selain untuk para pencari kerja, lanjut dia, keberadaan UU Penetapan Perpu Ciptaker juga mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) terkait dengan perizinan sertifikasi halal, lalu fasilitas fiskal untuk industri tertentu. Namun, dia tidak menampik apabila sebuah keputusan belum tentu menyenangkan semua pihak, begitu pula dengan persetujuan RUU Penetapan Perpu Ciptaker menjadi UU oleh parlemen.

Untuk itu, dia menghormati apabila ada pihak yang ingin menempuh jalur konstitusi atas UU Penetapan Perpu Ciptaker dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Rahmad pun mengingatkan bahwa apa pun yang menjadi putusan MK atas gugatan uji materi nantinya harus dihormati pula.

Denny Indrayana Nilai Pengesahan Perppu Ciptaker Langgar Konstitusi

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanggar konstitusi. Denny menjelaskan sebagaimana aturan Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945 bahwa Perppu harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna untuk kemudian diputuskan diterima menjadi undang-undang atau ditolak pada sidang berikutnya.

Perppu Ciptaker diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022. Padahal, saat itu DPR tengah reses masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 dari 16 Desember 2022-9 Januari 2023. Pencabutan perlu dilakukan dengan alasan melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, ia menilai pengesahan yang sekarang itu tidak sah.

Pernyataan itu disampaikan setelah DPR mengesahkan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023, Selasa (21/3). Perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi itu resmi menjadi undang-undang setelah disetujui tujuh fraksi. Sementara itu, dua fraksi menolak pengesahan UU itu. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi PKS yang walk out saat pengesahan Perppu Ciptaker. Perppu tersebut dikritik sebagian kalangan karena sebelumnya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perppu Ciptaker itu diteken Jokowi untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021.

Pengamat Jelaskan Mengapa Pasangan Prabowo-Ganjar Berpeluang Besar Menang Pilpres

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, duet kader PDIP dan Ketua Umum Partai Gerindra itu berpeluang memenangkan Pilpres 2024 karena keduanya memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang baik, modal partai yang kuat, berprestasi, memiliki irisan calon pemilih yang berbeda, dan kombinasi dengan latar belakang yang ideal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting, diketahui bahwa sebesar 15 persen responden menilai simulasi pasangan yang ideal untuk menjadi capres dan cawapres adalah sosok dari latar belakang sipil dan militer.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan Prabowo Subianto memperoleh keuntungan besar dengan masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini dikarenakan calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Raya mendapat pemilih baru dari pendukung Jokowi di samping tetap dipilih oleh para pemilih lama. Qodari mengatakan, saat ini calon pemilih Pilpres 2024 terbagi menjadi tiga segmen yakni pendukung Jokowi, anti Jokowi dan di tengah-tengah. Segmentasi ini yang kemudian menguntungkan bagi Prabowo sebagai calon di tengah-tengah. Hal ini terbukti dalam survei elektabilitas Pilpres dsimulasi dua nama yang dilakukan Indo Barometer. Prabowo yang berada di posisi kedua, unggul jika hanya head to head dengan Ganjar dan Anies.

Mendag Jamin Harga Sembako Stabil Masuki Bulan Ramadan

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjamin harga bahan pangan pokok stabil memasuki puasa Ramadan 1444 H yang akan dimulai pada Kamis (23/3) besok. Zulkifli menyebutkan sejumlah komoditas yang harganya masih stabil pada H-1 Ramadan di antaranya bawang, telur ayam, daging ayam, dan beras Bulog. Bahan-bahan pangan itu, katanya, masih murah di beberapa tempat seperti di Surabaya, Mojokerto dan Mamuju.

Tak hanya itu, Zulkifli juga menegaskan bahwa stok MinyaKita masih banyak di pasar-pasar tradisional. Pihaknya sengaja tak mendistribusikan minyak subsidi tersebut ke ritel modern maupun marketplace karena memang ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah. Zulkifli pun berharap kestabilan stok dan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2023 ini bisa senantiasa terjaga.

Sri Lanka Terima Dana Bantuan IMF Tahap Pertama US$330 Juta

Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen telah menerima bagian pertama dari program bantuan Dana Moneter Internasional IMF senilai US$330 juta atau setara dengan Rp5,04 miliar (asumsi kurs Rp15.274 per dolar AS). Jumlah tersebut merupakan bagian pertama dari bantuan hampir US$3 miliar yang disetujui oleh IMF pada Senin (20/3). Bantuan IMF diharapkan akan mendorong dukungan tambahan sebesar US$3,75 miliar dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan pemberi pinjaman lainnya. Hal ini membuka jalan bagi Sri Lanka untuk menyelesaikan sebagian besar utang publik senilai US$84 miliar.

Ini adalah bailout IMF ke-17 untuk Sri Lanka dan ketiga kalinya sejak perang saudara yang berlangsung beberapa dekade berakhir pada 2009. Kegagalan pengelolaan ekonomi yang dipadukan dengan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan Sri Lanka kekurangan dolar yang sangat parah untuk impor penting pada awal tahun lalu, menjadikan krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade.

Pertamina Geothermal Energy Bukukan Pendapatan dari Carbon Credit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), emiten anak usaha BUMN dengan kapasitas terpasang panas bumi terbesar di dunia, memiliki pos pendapatan baru dari hasil perdagangan karbon. Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nelwin Aldriansyah mengatakan, ini membuktikan operasional PGE telah mendapatkan sertifikasi dari berbagai lembaga karbon kredit. Sehingga PGE berhak untuk memonetisasi atas penjualan karbon kredit dari operasional. Untuk itu, kata dia, PGE berkomitmen untuk turut serta secara aktif melakukan transisi energi.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat perdagangan karbon di Indonesia dapat menembus US$300 miliar atau sekitar Rp 4.625 triliun (asumsi kurs JISDOR BI Rp15.418 per US$) per tahun, yang berasal dari kegiatan menanam kembali hutan yang gundul hingga penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun sudah resmi meluncurkan perdagangan karbon, di mana mulai 2023-2024, perdagangan karbon dilakukan di subsektor pembangkit tenaga listrik secara mandatory. Perdagangan karbon dilakukan pada unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW. Perdagangan karbon itu sendiri diimplementasikan melalui 2 mekanisme, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi. Sejumlah strategi dan upaya monetisasi terus dilakukan PGEO untuk mengawal kinerja keuangan tetap solid dengan misalnya menjaga pendapatan, EBITDA margin maupun profit margin yang stabil hingga rasio utang yang terjaga.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury juga telah mendorong BUMN untuk mulai melakukan perdagangan karbon, kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2). Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, energi dan transportasi yang telah mencakup 97 persen dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Untuk diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen setiap negara terhadap Persetujuan Paris untuk menurunkan emisi karbon di negara masing-masing.

Larangan Buka Puasa Bersama Pejabat Menambah Kualitas Ramadan

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang meminta penyelenggaraan buka puasa  ditiadakan. Menurutnya, larangan itu segmentasinya diperuntukkan kepada para pejabat dan di lingkungan ASN. 

Ia mengatakan, perintah Presiden Jokowi itu tidak serta merta mendegradasi bulan suci Ramadan. Justru, kata Danny, perintah ini menambah kualitas bulan Ramadan agar hidup sederhana. Danny mengingatkan agar perintah Presiden Jokowi itu jangan dipolitisir. Menurutnya, silaturahmi antara pejabat dan ASN kerap dilakukan setiap saat. Sedangkan dalam berbuka puasa, dirinya memerintahkan ASN untuk turun ke masyarakat. Ia meminta para ASN untuk ke gang-gang kecil berbuka puasa dengan rakyat di gang-gang kecil.

Diketahui, arahan larangan buka puasa bersama itu tertuang dalam surat yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Ada tiga poin dalam surat arahan Presiden Jokowi tersebut, yaitu: 1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.

Jokowi Larang ASN-Pejabat Bukber, Menpan RB Anjurkan Bakti Sosial

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta fokus mengutamakan pelayanan publik selama Ramadhan 1444 Hijriah dan tidak terlibat dalam kegiatan buka bersama yang dilarang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jadi jangan sampai ada kesan di publik, ada ASN yang sibuk jadi panitia buka bersama,” kata Anas dalam keterangan pers yang dikutip pada Kamis (23/3/2023).

Menurut Anas, ajang buka puasa bersama memang menjadi salah satu kegiatan buat mempererat silaturahmi para ASN selama Ramadhan. Akan tetapi, lanjut Anas, di masa pandemi Covid-19 saat ini ada banyak cara yang bisa dilakukan buat memperkuat silaturahmi di kalangan ASN. Caranya menggunakan sarana komunikasi daring dan lainnya. Anas justru menganjurkan supaya kegiatan buka puasa bersama di kalangan ASN dialihkan menjadi bakti sosial pada Ramadhan dengan mengirim perwakilan. “Saya kira itu juga bagus untuk memupuk kebersamaan sekaligus solidaritas sosial,” ucap Anas.

Menurut Anas, larangan buka bersama itu diberlakukan sebagai salah satu upaya menuju masa transisi Covid-19 di Indonesia. “Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu. Intinya kita harus tetap berhati-hati, karena ini transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi,” ujar Anas dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta dan dikutip pada Kamis (23/3/2023).

Epidemiolog Dukung Larangan “Bukber” Pejabat Pemerintah

Epidemiolog Masdalina Pane mendukung larangan pejabat pemerintah untuk tidak menyelenggarakan buka puasa bersama (Bukber). Menurutnya, larangan itu untuk meningkatkan citra aparat pemerintah yang kurang baik karena ulah oknum ASN yang hidup bermewahan. Ia menyebut larangan buka puasa bersama itu tidak ada hubungannya dengan transisi pandemi Covid-19 ke endemic. Hal itu dikarenakan sebelum ada larangan tersebut banyak pertemuan yang dilakukan, seperti kegiatan konser musik dan sejenisnya. 

Menyinggung tradisi mudik lebaran tahun ini, Masdalina tidak mempermasalahkannya sepanjang tidak muncul varian baru Covid-19. Menurut dia, sejak WHO mengumumkan varian Omicron pada Desember 2022, hingga kini tidak ada varian baru lagi.

Apalagi, ujarnya, Indonesia sudah pernah memiliki pengalaman dengan mobilisasi sebanyak 80 juta orang pada mudik lebaran pada tahun lalu. Dan terbukti, mudik lebaran tahun lalu tidak berpengaruh terhadap peningkatan kasus yang terjadi. Ia memperkirakan lonjakan kasus Covid-19 sangat minim pada mudik lebaran tahun ini. Alasannya, karena masyarakat sudah memiliki imunitas terhadap virus Corona. 

Soal Larangan Buka Puasa Bersama, Pramono Anung: Hanya untuk Pejabat Pemerintahan

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara soal surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Setkab berkaitan dengan larangan buka puasa bersama. Pramono Anung menyatakan bahwa larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan. “Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa (larangan) buka puasa itu atau arahan presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah,” kata Pramono dalam keterangan melalui video yang disaksikan melalui akun Sekretariat Presiden di Youtube, Kamis (23/3) di Jakarta.

Kedua, lanjut Pramono, ketentuan dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Ketiga, kata dia, yang tidak kalah penting adalah saat ini aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Oleh karena itu, Pramono mengatakan Presiden Jokowi meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana. Tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama. “Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian,” pungkas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga. Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin, yakni: 1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian; 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan; 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada presiden dan wakil presiden sebagai laporan.

Polemik Rp 349 Triliun Perlu Segera Dibawa ke Ranah Hukum

Dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun terus bergulir. DPR RI pun mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap misteri uang ratusan triliun yang belum terang benderang tersebut. Namun, polemik itu dinilai lebih baik untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Ketua LSM antikorupsi IM57 Institute M Praswad Nugraha mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta profesional dalam mengusut dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun. PPATK diharapkan tak memanfaatkan momentum untuk sekadar cari panggung. IM57 yang diisi mantan pegawai KPK yang tersingkir tersebut meminta PPATK bertanggung jawab terhadap isu yang telah menjadi konsumsi publik tersebut dengan tindak lanjut.

“Hendaknya PPATK sebagai financial intelligence unit bekerja secara profesional untuk menindaklanjuti transaksi-transaksi mencurigakan dan rekening gendut, baik milik pejabat publik maupun penegak hukum, bukan malah melemparkan berbagai kontroversi kepada publik yang membuat publik kebingungan,” kata Praswad dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (23/3). Praswad merujuk Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPATK yang menyebut PPATK harus bersifat independen. Ia tak ingin PPATK dimanfaatkan untuk kepentingan pengaruh kekuasaan. “PPATK bukanlah panggung politik, melainkan tempat bagi orang-orang yang bekerja secara profesional mengungkap adanya transaksi terkait TPPU,” ujar eks pegawai KPK itu.

Praswad juga mengingatkan, masyarakat sudah muak dengan saling lempar informasi yang dilakukan antarpejabat negara. Padahal, belum ada satu pun pihak yang terindikasi memiliki rekening gendut dimintakan pertanggungjawaban atas hartanya tersebut. Selain itu, Praswad mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan TPPU yang masuk radar PPATK. Hal itu guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sebagian pejabat negara yang santer diisukan punya kekayaan fantastis. Di sisi lain, Praswad prihatin dengan reformasi sektor perpajakan yang ternyata sampai hari ini masih memberikan kekecewaan besar, terutama setelah mencuatnya rekening gendut mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. “Skandal terus-menerus terungkap, namun tidak dapat memberi dampak yang signifikan terkait adanya perbaikan sistem dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang ada pada institusi pajak,” kata Praswad.

Diminta ‘Take Down’ Produk Pakaian Bekas Impor, Sejumlah Toko Online Terpantau Masih Menjual

Sudah sepekan sejak para pelaku e-commerce diminta mencabut produk pakaian bekas impor yang beredar di platform mereka. Pantauan Tribunnews pada Kamis (23/3/2023) pukul 09.17 WIB, beberapa marketplace terpantau masih belum mencabut produk pakaian bekas impor yang beredar di platform mereka. Marketplace seperti Shopee terlihat masih menjual pakaian bekas impor. Dalam kolom pencariannya, masih ada “baju bekas import” sebagai saran pencarian. Ketika ditelusuri, produk yang muncul banyak berupa pakaian bekas impor yang dijual dalam satu bal.

Tak hanya Shopee, Lazada juga terpantau masih memiliki pakaian bekas impor yang diperjualbelikan di platformnya. Selain Shopee dan Lazada, Tokopedia juga terpantau masih menjual pakaian bekas impor. Namun, apabila dicari dengan kata kunci “baju bekas impor”, hasilnya tidak akan muncul. Baru saat mencari dengan kata kunci lebih spesifik seperti “baju bekas impor bal”, muncul beberapa produk pakaian bekas impor yang dijual dalam bentuk satu bal.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUK) dan para pelaku e-commerce mencapai kesepakatan terkait penjualan produk impor barang bekas, terutama pakaian, di ranah daring. Diketahui, penjualan pakaian bekas impor ini juga dikenal sebagai thrifting. Belakangan, praktik jual beli tersebut mendapat perhatian oleh banyak pihak, salah satunya Presiden Jokowi yang menyebut kegiatannya membuat perkembangan industri dalam negeri terganggu. Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengungkap beberapa langkah yang akan diambil oleh setiap e-commerce terkait hal ini. “Pertama, ada sosialisasi dari setiap platform ke semua penjualnya untuk mematuhi (peraturan),” katanya di KemenKopUKM, Kamis (16/3/2023). Kedua, para e-commerce diminta sudah mulai mencabut (take down) barang bekas impor yang dijual oleh para penjual di platformnya.

Kenaikan Suku Bunga The Fed Berpotensi Menekan Rupiah

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) tetap menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) 0,25 persen ke level 4,75- 5 persen meskipun perbankan di negara tersebut mengalami gejolak yang berbuntut pada penutupan tiga bank. Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan dengan kenaikan FFR, maka selisih (spread) dengan suku bunga acuan BI7 days Reverse Repo Rate makin sempit, karena Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di level 5,75 persen.

Kondisi tersebut kata Suhartoko berpotensi membuat nilai tukar (kurs) rupiah semakin melemah karena dengan spread yang tipis membuat investor melarikan modalnya (capital outflow) ke aset-aset yang lebih aman (save haven) seperti dollar AS dan yen Jepang. Apalagi, jika mereka tetap percaya dengan pasar AS, meskipun diterpa krisis perbankan dengan penutupan tiga bank di negara dengan perekonomian terbesar dunia itu. Suhartoko mengimbau Bank Indonesia (BI) terkait dengan kebijakan mempertahankan suku bunga acuan agar melihat reaksi pasar jangka pendek, mempertimbangkan likuiditas perbankan, apakah dalam jangka pendek dana pihak ketiga dan kredit masih bisa tumbuh tanpa kenaikan suku bunga.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan kenaikan suku bunga acuan The Fed di tengah gejolak perbankan AS menunjukkan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan moneter. “Kenaikan suku bunga acuan jika murni karena pertimbangan-pertimbangan moneter dan ekonomi seperti, pengendalian inflasi, akan mengurangi risiko pelemahan nilai tukar, mendorong tabungan, ataupun mengurangi risiko spekulasi,” kata Bambang. Namun, bila pertimbangannya adalah psikologis, misal untuk menenteramkan emosi masyarakat, menjaga harmonisasi kelembagaan atau lainnya, ini yang tentu harus dihindari. “The Fed tampaknya lebih memilih opsi yang mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, meskipun dengan beberapa konsekuensi,” jelas Bambang.

Mendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 10 Miliar di Sidoarjo

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memusnahkan pakaian bekas impor di salah satu gudang di Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (20/3/2023). Pakaian bekas impor yang dimusnahkan sebanyak 824 bal atau senilai Rp 10 miliar. Menurut Zulkifli, pakaian-pakaian bekas itu masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga harus dimusnahkan. Peredaran pakaian bekas impor itu juga berisiko merusak pasar produk dalam negeri. Biar masyarakat paham, kalau barang ilegal harus dimusnahkan karena merusak negeri kita. Kedua, kalau ilegal begini tidak membayar pajak, bekas, murah, itu merusak UMKM dan industri kita.

Pakaian bekas yang dimusnahkan itu merupakan hasil temuan dari program pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Pakaian itu terdiri dari baju, celana dan jaket. “Tapi, secara umum barang bekas tidak boleh, termasuk pakaian. Pakaian itu, seperti sepatu, motor, macam-macam bekas, itu tidak boleh,” tegas Zulkifli. Zulkifli mengatakan, mendatangkan barang bekas dari luar negeri tidak diperbolehkan, kecuali untuk barang yang sudah diatur seperti pesawat.

Pemusnahan pakaian bekas impor itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kembali Ajak Prabowo, Jokowi Kunjungi Pasar dan Food Estate di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja. Kali ini mengunjungi Provinsi Papua. Jokowi diagendakan meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada pagi hari. Setelah itu, Presiden akan mengunjungi Pasar Youtefa untuk memeriksa harga pangan dan membagikan bantuan sosial ke pedagang. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari kedua yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Pada siang hari, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan meninjau proyek food estate di Kabupaten Keerom. Jokowi berencana menanam benih jagung menggunakan alat mesin pertanian di kawasan proyek 210.000 hektare tersebut.

Tunda Subsidi Bus Listrik, Luhut: Belum Penuhi Tingkat Komponen Lokal

Subsidi bus listrik ditunda dari rencana 20 Maret menjadi 1 April. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ini karena belum ada yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 40%. “Bus listrik ini rata-rata local content tidak sampai 40%,” ujar Luhut dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta (21/3). Namun bus listrik memiliki kontribusi besar terhadap lingkungan, sehingga pemerintah akan tetap memberikan subsidi. Kementerian Perindustrian akan mendorong supaya bus listrik memenuhi TKDN 40%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan memberikan insentif pajak tambahan berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 10% untuk bus listrik dan mobil listrik dengan TKDN di atas 40%. “Untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN di atas 40% mengikuti program Kementerian Perindustrian diberikan insentif PPN 10%, sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%,” ujar Sri Mulyani.

Rincian diskon PPN bus listrik sebagai berikut: TKDN di atas 40% mendapatkan diskon PPN 10%, jadi hanya harus membayar 1% TKDN 20% – 40% memperoleh diskon PPN 5%, sehingga hanya harus membayar 6%. Untuk tipe model dan tipe kendaraan yang telah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Menteri Perindustrian.

10 Makanan Pokok di Indonesia Selain Nasi

Makanan pokok merupakan makanan yang mengandung zat karbohidrat yang berguna sebagai sumber tenaga pada tubuh kita untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok dapat berupa nasi, kentang, umbi-umbian, gandum, tepung terigu, oat dan jagung.

Berikut penjelasannya:

Jagung mengandung nutrisi yang berguna bagi tubuh, contohnya serat, karbohidrat, protein, vitamin B3, vitamin B5, vitamin C, mineral berupa potasium, besi, fosfor, magnesium dan antioksidan. Meski bisa menjadi pengganti utama nasi, jumlah karbohidrat yang dihasilkan kentang lebih sedikit dibandingkan nasi. Tapi, kentang juga banyak nutrisi dan manfaatnya. Kentang mengandung berbagai nutrisi berupa karbohidrat, protein, serat, antioksidan, potasium dan beberapa vitamin. Pisang mengandung vitamin A, C, fosfor dan kalsium. Memakan pisang dapat memiliki banyak manfaat seperti, mencegah kanker usus, menjaga kesehatan jantung, mencegah sakit maag dan menurunkan kadar kolesterol. Sagu dikenal sebagai makanan pokok masyarakat Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. Hal ini karena sagu banyak mengandung karbohidrat, sehingga harus ditambahkan lauk lain saat memakannya. Kandungan gizi talas sangat tinggi, termasuk adanya karbohidrat dan serat. Oleh karena itu, mengkonsumsi talas dapat bermanfaat untuk pencernaan, tekanan darah, dan sumber energi untuk jantung. Ubi jalar mengandung banyak vitamin, antioksidan dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu sebabnya ubi jalar cocok untuk anak kecil dan ibu hamil. Kandungan nutrisi tanaman sukun terdiri dari vitamin, protein dan karbohidrat yang konon lebih tinggi dari umbi lainnya. Selain itu, tepung yang terbuat dari tanaman sukun ini bahkan memiliki nilai gizi yang sama dengan beras. Gembili biasanya menjadi makanan favorit masyarakat pedesaan karena kemudahan pengolahan dan rasanya yang enak. Gembili mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, yaitu kalsium, protein, karbohidrat dan vitamin A. Labu kuning kaya akan vitamin A dan serat, sehingga secara alami baik untuk antioksidan, pencernaan, dan kesehatan mata.

Teten Sebut Impor Baju Bekas ke Indonesia Naik 623 Persen, Padahal Sudah Dilarang

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyoroti masih adanya impor baju bekas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, impor busana bekas itu terjadi di tengah adanya regulasi soal larangan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan. “Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, termasuk Permendag Nomor 51 Tahun 2015 kan sudah melarang impor pakaian bekas. Tapi kalau kita lihat data BPS tahun lalu (2022), impor pakaian bekas naik 623 persen,” ujar Teten. Teten menyebut, praktik impor pakaian bekas itu bukan wewenang kementeriannya secara langsung. Namun, akibat derasnya arus pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia, membuat pelaku industri tekstil dan produsen busana lokal dalam negeri menjerit.

Perpusnas Luncurkan 15 Juta Buku Digital

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa peluncuran 15 juta buku digital yang diakses secara gratis bagi masyarakat menjadi solusi atas adanya ketimpangan jumlah buku. Ia menjelaskan jumlah itu tidaklah sesuai dengan standar UNESCO yang mewajibkan adanya minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahunnya, bahkan ada negara yang mampu memiliki 15 buku setiap tahunnya.

Dia melanjutkan 15 juta buku digital tersebut dibagikan, untuk mengatasi adanya keterbatasan cetak sekaligus memperluas akses jaringan bagi masyarakat, yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke perpustakaan. “Ini bisa diakses dari mana saja selama ada jaringan internet dan gawai. Beberapa waktu ini kami sudah melakukan digitalisasi 1,3 juta buku pelajaran, 12 juta jurnal internasional, dan 1,5 juta buku dalam negeri. Kalau mau membaca tinggal dibuka dari gawai saja,” ucapnya.

Menurut dia, memang ada sejumlah persoalan dalam pengadaan buku secara fisik. Seperti ekosistem perbukuan yang harus melalui siklus panjang yakni dari penulis, penerbit, hingga penganggaran buku dari dana APBN atau APBD. Dan kurangnya kemauan untuk menggali isi buku secara mendalam.

Dukung Arus Mudik, Kementerian PUPR Usul 120 KM Jalan Tol Fungsional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengusulkan 120 km ruas tol dapat difungsionalkan selama Lebaran 2023. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, itu karena tidak semua ruas tol tersebut betul-betul fungsional 100 persen. Ada ruas tol yang dapat beroperasi fungsional hanya pada siang hari.

Danang mengatakan, beberapa ruas tol yang paling dekat akan difungsionalkan yakni seksi 4,5,6 Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Kemudian, seksi 1,2,3,4 Tol Sigli-Banda Aceh yang kemungkinan bisa dioperasikan, lalu ruas Tol Pasuruan-Probolinggo yang kemungkinan sudah bisa sampai Probolinggo Timur.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan penuntasan pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) bisa diselesaikan pada 15 April 2023 atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Kementerian PUPR membangun Tol Cisumdawu yang terdiri dari enam seksi. Proyek itu dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp 5,5 triliun.

27 Juta Orang Diprediksi Mudik Gunakan Mobil Pribadi Tahun Ini

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran 2023 akan mencapai 123,8 juta orang. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pengguna kendaraan pribadi roda empat menjadi pilihan tertinggi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik.

Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) memprediksi jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama akan lebih tinggi dibandingkan masa mudik Lebaran 2022 lalu. Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan. Prediksi Jasa Marga tersebut naik 2,8 persen.

Sementara kendaraan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran 2022. Melihat tingginya prediksi lonjakan kendaraan di jalur tol ke arah Semarang, Budi memastikan akan terus berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kemeterian PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur terkait lainnya. Khususnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way, pembatasan angkutan barang, dan lain sebagainya.

Insentif Mobil Listrik Diumumkan 1 April, Harga Bisa Turun 32 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan insentif fiskal untuk mobil listrik baru akan diumumkan pada 1 April mendatang. Luhut berharap insentif itu nantinya menjadikan industri transportasi RI menjadi industri yang lebih hijau. Selain itu, insentif juga dapat mempercepat program KLBB. Menurutnya, Indonesia berisiko besar hanya menjadi pasar kendaraan listrik jika tidak bertindak cepat. Pemerintah menyadari harga kendaraan listrik masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan dan insentif fiskal. Melalui kebijakan ini masyarakat diharapkan bisa memperoleh KBLBB dengan harga lebih terjangkau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan insentif fiskal pemerintah akan menekan harga mobil listrik 32 persen. Insentif itu berupa pembebasan pajak (tax holiday) 20 tahun sesuai nilai investasi untuk industri logam dasar hulu besi baja termasuk smelter nikel dan produksi baterai. Lalu, super deduction tax hingga 300 persen untuk atas biaya pengembangan dan penelitian bidang pembangkit tenaga listrik dan baterai listrik. Kemudian, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku baterai. Berikutnya, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal untuk pabrik industri kendaraan bermotor. Selanjutnya, PPNBM mobil listrik dalam negeri dengan Kemenperin 0 persen, dibandingkan kendaraan lain 15 persen. Kemudian, pembebasan tarif bea masuk untuk impor kendaraan listrik dalam kondisi tidak utuh atau Incompletely Knocked Down (IKD), pembebasan bea masuk kendaraan yang diimpor langsung dengan komponen lengkap tapi belum dirakit (Completely Knock Down/CKD), pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor, hingga insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Listrik hingga 90 persen.

PPATK Surati Sri Mulyani soal Transaksi Aneh Rp189 T Saat Covid Naik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim 300 surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal temuan transaksi mencurigakan. Ada satu surat dengan nilai transaksi paling jumbo sebesar Rp189 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya menerima 300 surat dari PPATK, dengan nilai transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. “Saya minta seluruh, Pajak, Bea Cukai, untuk melihat surat tersebut. Melihat dan meneliti apa yang menjadi data dan informasi. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas.” ungkapnya.

“Bea Cukai yang menerima surat langsung dari PPATK by hand, melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor, impor, emas batangan dan emas perhiasan, kegiatan money changers dan kegiatan lainnya. Ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan tindak lanjut serta membahas laporan hasil analisis (LHA) tersebut bersama PPATK. “Ini yang tadi disampaikan Pak Menko, LHA kemudian dilakukan follow up. Pada saat yang sama, waktu Bea Cukai mengatakan tidak ditemukan (kecurigaan), maka Pajak masuk,” imbuhnya.

Sri Mulyani soal Subsidi Motor Listrik: Hanya Berlaku 2023 dan 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemberian subsidi motor listrik cuma berlaku dua tahun, yakni 2023 dan 2024. “Nilai bantuan pemerintah Rp7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi. Bantuan ini hanya berlaku dua tahun, untuk 2023 dan 2024, untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Dengan demikian kebutuhan total anggarannya Rp7 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (20/3). Rinciannya, pada 2023, subsidi diberikan untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi dengan total anggaran Rp1,75 triliun.

Selanjutnya, bantuan diberikan untuk 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi pada 2024 dengan anggaran Rp5,25 triliun. Pemerintah, sambung Sri Mulyani, juga memberikan dukungan berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mobil listrik pada 2023. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan ekonomi. “Pemerintah memberikan dukungan insentif PPN mobil listrik dan bus listrik untuk 2023,” tegasnya. Pertama, mobil dan bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen bakal mendapatkan insentif PPN dari 10 persen menjadi 1 persen. “Kedua, bus listrik dengan TKDN di atas 20-40 persen diberikan insentif PPN 5 persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah 6 persen,” tandasnya.

DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna Hari Ini

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perpu Cipta Kerja, hari ini. Melansir situs resmi DPR, pembicaraan tingkat II alias pengambilan keputusan atas RUU Perpu Ciptaker menjadi UU digelar dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV tahun 2022-2023. Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Demokrat Santoso membenarkan agenda tersebut. “Salah satu agendanya itu (pengesahan Perpu Ciptaker),” kata Santoso saat dikonfirmasi, Senin, 20 Maret 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan hasil rapat badan musyawarah (Bamus) sebelumnya sudah mengagendakan jadwal paripurna. Hasilnya, kata Achmad, rapat paripurna digelar hari ini dengan sejumlah agenda, salah satunya pengambilan keputusan soal RUU Penetapan Perpu Ciptaker. Dalam surat undangan itu, rapat paripurna akan digelar pukul 09.30 WIB. Agenda pertama adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Penetapan Ciptaker menjadi UU.

Adapun sebelumnya, Perpu Ciptaker sudah disepakati dalam pembicaraan tingkat I saat Baleg DPR, DPD RI, dan pemerintah menggelar rapat bersama pada medio Februari lalu. Sebanyak 7 fraksi menerima, sementara 2 fraksi dan DPD RI menolak pengesahan Perpu Ciptaker. Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Perpu Cipta Kerja sudah kehilangan alasannya mengenai kegentingan memaksa. Sebab, kata dia, usai diterbitkan pada 30 Desember 2022, DPR tak kunjung mengesahkan Perpu dalam rapat paripurna terdekat, alias pada masa sidang III periode Januari-Februari lalu.

Jokowi Ratas soal Keamanan dengan Panglima TNI-Kapolri di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda, hingga Pangdam Papua pada Senin (20/3) berbicara soal keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Listyo menuturkan Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI bekerja lebih terintegrasi lagi dalam mengamankan provinsi yang sering bergolak itu.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo menegaskan tidak ada penambahan pasukannya di Papua. Ia menuturkan pasukan TNI yang berada di Papua ditujukan melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. “Sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya untuk selain perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membantu Polri dalam rangka penegakan hukum,” kata Yudo.

Ratas ini berlangsung ketika warga Selandia Baru yang merupakan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak awal Februari lalu. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Baru-baru ini, KKB kembali merilis foto dan video yang memperlihatkan Philip. Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu terlihat dikawal oleh sejumlah pasukan yang membawa senjata api dan panah. KKB menyatakan kondisi pilot itu baik dan sehat.

Bawaslu Putuskan Beri Kesempatan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dikeluarkan dalam Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Pemilu setelah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU sebagai pihak terlapor untuk memberi kesempatan kepada Prima dalam menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan. Partai Prima Diberi waktu paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol oleh terlapor. Selanjutnya, KPU sebagai terlapor diperintahkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Prima.

Partai Prima merasa dirugikan KPU saat verifikasi administrasi melalui aplikasi Sipol. Mereka mendalilkan KPU melawan hukum dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024. Prima menyebut KPU melanggar Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu.

Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Mahfud Singgung Bahaya TPPU

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahaya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menyebut TPPU rawan melibatkan keluarga sebagai penerima uang haram. Mahfud baru saja menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga berasal dari TPPU. Jumlah itu melonjak dari pernyataan awal Mahfud sebesar 300 triliun.

Mahfud menerangkan sejumlah modus yang biasa dilakukan guna menyamarkan TPPU. Salah satunya mendirikan perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak atas nama pihak lain. Mahfud memantau pola TPPU menggunakan perusahaan rekayasa guna menampung uang. “Padahal enggak ada yang beli, ada nama (perusahaan),” lanjut Mahfud. Mahfud juga memandang nilai transaksi temuan TPPU ini lebih besar daripada korupsi. Sehingga PPATK bersama Kemenkeu menelusuri temuan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun. Selain itu, Mahfud bakal mengevaluasi laporan yang diduga merupakan TPPU hasil kerja PPATK dan Kemenkeu. Hal ini menyangkut tugasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menkeu Sri Mulyani mengklarifikasi mengenai dugaan adanya transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Sri menyampaikan jumlah itu bukanlah total transaksi mencurigakan yang dilakukan anak buahnya. Sri menjelaskan Kemenkeu pertama mendapat surat dari PPATK pada 7 Maret 2023. Isinya berisi 196 surat PPATK kepada Irjen Kemenkeu dari periode 2009-2023. Sri menjamin surat PPATK itu sudah ditindak oleh Kemenkeu. Mereka yang terbukti bersalah sudah diganjar sanksi. Sri mendadak heran ketika muncul pernyataan dari PPATK mengenai angka transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Padahal ia belum menerima surat PPATK berkaitan hal itu hingga Sabtu (11/3/2023). Beberapa hari berselang, Sri baru mendapatkan informasi resmi dari PPATK yang jumlah angkanya lebih fantastis hingga 349 triliun.

Indonesia Dorong Pemajuan Hak-hak Perempuan oleh OKI

 Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda utama. Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI, Tri Tharyat, dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-49 OKI pada 16-17 Maret 2023, di Nouakchott, Mauritania. Pada kesempatan itu, Tri juga menyebut OKI harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. Menurut Tharyat, komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pesan lainnya yang disampaikan Indonesia adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, Indonesia menekankan pentingnya OKI untuk bersatu dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mendukung Palestina. 

Hal terakhir yang ditekankan Indonesia adalah pentingnya OKI perkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat.  OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Pakar: Indonesia Harus Miliki Peta Jalan Bencana Hidrometeorologi

Indonesia mesti merumuskan dan segera memiliki peta jalan atau roadmap untuk mengatasi berbagai kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti banjir, erosi-sedimentasi, dan longsor yang mengancam utamanya ribuan pulau kecil berpenghuni di seluruh wilayah. Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak, PhD.

Prof Chay menjelaskan penyusunan roadmap tersebut harus dapat menjawab seperti apa pemetaan bentuk kerentanan bencana dan pengaturan jalur komunikasi dengan pusat pemerintahan atau SAR terdekat. “Kita punya banyak pulau kecil dengan karakteristik yang berbeda-beda. Melalui rumusan roadmap yang ada, nantinya kita bisa buat klaster-klaster pulau dengan karakteristik tertentu dan dari situlah kita bisa memetakan tanpa harus menunggu terjadi bencana,” papar pakar hidrologi lulusan University of Edinburgh tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan hadirnya roadmap kebencanaan berbasis klaster-klaster akan memberi gambaran atau spesifikasi terhadap pulau-pulau kecil tertentu. “Memang tidak akan mungkin kita melakukan pemetaan terhadap seluruh pulau kecil yang ada di Indonesia karena jumlahnya banyak sekali. Tetapi menjadi penting melakukan pemetaan dalam bentuk klaster-klaster untuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni,” jelasnya.

Menteri PUPR Sebut Food Estate untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Kementerian PUPR terus mendukung pengembangan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara sebagai lumbung pangan di Indonesia. Dukungan infrastruktur salah satunya melalui Pembangunan Fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Pollung sebagai pusat riset untuk menghasilkan bibit komoditi pangan yang unggul.

Pembangunan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Humbang Hasundutan untuk mendukung Food Estate di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR telah dilaksanakan secara bertahap, mulai tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada 13 April 2023.

Negara-negara yang Industri Tekstinya Hancur Digerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Tren thrifting atau membeli barang bekas makin marak terjadi pada masyarakat modern dunia, termasuk Indonesia. Dengan pro-kontra yang mengiringinya, tren ini disebut-sebut memiliki sejumlah dampak negatif seperti pada aspek kesehatan, lingkungan, keamanan, bahkan perekonomian. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, sejak tahun 2015 Pemerintah telah melarang praktik impor pakaian bekas, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/2015. “Artinya, selama ini thrifting atau jual beli pakaian bekas impor adalah sebuah transaksi jual beli yang ilegal, karena pakaian bekas impor dikategorikan sebagai limbah mode dan dilarang untuk diimpor masuk karena terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan,” kata Arsjad dalam keterangannya, Senin, 20 Maret 2023.

Arsjad pun menjelaskan dampak negatif pada aspek kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dari fenomena barang thrifting tersebut. Arsjad berpendapat, kadang kala masyarakat membeli barang bekas hanya untuk memenuhi keinginan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan. “Ini menyebabkan munculnya lebih banyak sampah yang harus diolah, mengonsumsi sumber daya yang tidak diperlukan,” ujarnya. Selain itu, thrifting juga bisa memengaruhi keberlangsungan industri. Karena membeli barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan brand pakaian dalam negeri, hingga kemudian menurunkan pendapatan mereka. Karenanya, Arsjad pun menghimbau agar masyarakat lebih memahami bahwa dampak negatif thrifting pakaian bekas impor ilegal bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di negara-negara lain.

Dampak negatif dari tingginya jual beli pakaian bekas impor bahkan telah terjadi di Kenya dan Chile. Masuknya pakaian bekas impor ilegal secara drastis di Kenya mengurangi jumlah tenaga kerja pada industri tekstil. Pada masa jayanya industri tekstil, 30 persen dari jumlah pekerja formal di Kenya dapat terserap di industri ini. Namun, industri tekstil yang sempat mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja tersebut kini hanya dapat menyerap kurang dari 20.000 pekerja karena tingginya jumlah impor pakaian bekas. Kemudian, saat 59.000 ton sampah tekstil didatangkan ke Chile dari berbagai penjuru dunia, sampah-sampah ini kemudian menggunung karena mayoritas tidak dapat terserap pasar. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor pakaian bekas meroket 607,6 persen (yoy) pada Januari-September 2022. Tren ini sangat perlu diwaspadai pemerintah dan pelaku industri pakaian dalam negeri, untuk menghindari peningkatan dampak negatif dari impor pakaian bekas ini.

Bank Sentral Global Amankan Likuiditas

Bank-bank sentral global di negara besar tengah menghadapi risiko hilangnya kepercayaan yang bergerak cepat terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Walhasil, sejumlah bank sentral utama dunia bergerak pada hari Minggu untuk meningkatkan aliran uang tunai di seluruh dunia. Berkoordinasi dengan bank sentral di negara lain, Federal Reserve Amerika Serikat (AS) menawarkan pertukaran mata uang harian untuk memastikan bank di Kanada, Inggris, Jepang, Swiss, dan Zona Euro memiliki dollar AS yang cukup untuk beroperasi.

Langkah ini perluasan sederhana dari program Fed yang setiap pekan menyalurkan dollar AS ke bank sentral utama lain dengan pertukaran mata uang lokal. Dengan melakukan itu, Fed menawarkan pinjaman jangka pendek berisiko rendah yang memastikan ekonomi utama dunia memiliki pasokan mata uang cadangan global yang memadai untuk memenuhi permintaan industri bank domestik. Seperti dikutip dari Reuters kemarin (20/3), tindakan terkoordinasi pada hari Minggu itu mirip dengan upaya yang mendasari sistem keuangan setelah pasar perumahan AS runtuh dan memicu krisis keuangan global pada tahun 2007 hingga 2009. Swap harian, mulai Senin dan diperpanjang hingga akhir April. Itu berfungsi sebagai penopang likuiditas yang penting untuk meredakan tekanan di pasar pendanaan global.

Tren pertukaran bank sentral ini telah menunjukkan sedikit tanda krisis sejauh ini. Dengan bank sentral asing memegang outstanding swap dengan Fed sebesar US$ 472 juta per 15 Maret, dibanding US$ 446 miliar pada awal pandemi dan rekor US$ 583 miliar ketika krisis pada 2008. Masalah di antara bank menengah AS serta penyelamatan darurat Swiss Credit Suisse AG menimbulkan kekhawatiran tentang krisis penyaluran kredit. Langkah koordinasi antara bank sentral akan memungkinkan bank sentral Zona Euro, Inggris, Jepang dan Kanada untuk setiap hari menawarkan pinjaman dollar AS tujuh hari ke bank lokal mereka. The Fed dan Bank of England (BoE) akan mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan suku bunga acuan . Kedua bank sentral menurut analis yang disurvei oleh Reuters diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Menkeu: Insentif Fiskal Kendaraan Listrik Tekan Harga Hingga 32 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan seluruh insentif fiskal yang telah diberikan kepada kendaraan listrik selama masa pakai secara akumulasi menekan harga jual mobil listrik sebesar 32 persen dan motor listrik 18 persen. “Insentif perpajakan digunakan untuk meningkatkan investasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip level of playing field (kesetaraan berbisnis) untuk semua wajib pajak,” kata Sri Mulyani dalam Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Ia membeberkan terdapat tujuh insentif yang telah diberikan untuk mengembangkan KBLBB baik motor dan mobil, yakni pertama, tax holiday (pembebasan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu) hingga 20 tahun. Insentif tersebut diberikan sesuai dengan nilai investasinya untuk industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya, serta industri logam dasar hulu besi baja/bukan besi baja tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, termasuk smelter nikel dan produksi baterai. Insentif kedua yaitu super tax deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik baterai dan alat listrik. Ketiga, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai. Insentif keempat yaitu pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor.

Insentif kelima berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil listrik dalam negeri beserta program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar nol persen. Selanjutnya, insentif keenam yaitu bea masuk Most Favoured Nation (MFN) impor mobil Incompletely Knocked Down (IKD) sebesar nol persen serta impor mobil Completely Knock Down (CKD) nol persen melalui beberapa kerja sama Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk Korea dan Cina. Terakhir, insentif ketujuh melalui pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

PBB Rilis Laporan Situasi Perubahan Krisis Iklim Terbaru

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/3) merilis laporan penting yang ringkasan data mengenai dampak pemanasan global dalam hampir satu dekade terakhir. Laporan terbaru itu juga berisikan rekomendasi dalam upaya meredam bencana iklim dunia. Laporan ringkasan untuk para pembuat kebijakan setebal 30 halaman yang ditulis oleh lebih dari 1.000 ilmuwan itu, berisikan peringatan keras terhadap kondisi iklim global saat ini.

“Kita sudah mendekati titik tanpa harapan,” kata Sekjen PBB, Antonio Guterres, pekan lalu, saat para diplomat dari 195 negara berkumpul di Interlaken, Swiss. “Selama beberapa dekade, IPCC telah memberikan bukti-bukti tentang bagaimana manusia dan planet ini diguncang oleh kerusakan iklim,” imbuh Guterres.

Sejak laporan IPCC terakhir pada 2014, suhu permukaan rata-rata Bumi berada pada 1,2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Berdasarkan kondisi saat ini, Bumi akan menghangat hingga suhu 1,6 derajat Celsius. Laporan ilmiah IPCC terbaru ini nantinya akan menjadi bahan untuk pertemuan konferensi iklim PBB pada Desember mendatang di Dubai.

Subsidi Rp7 Juta untuk Pembelian Motor Listrik Baru Berlaku Hari Ini

Pemberian subsidi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik bakal berlaku hari ini, Senin (20/3). Untuk setiap pembelian satu unit motor listrik pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta. “Saya akan menyampaikan ini akan efektif 20 Maret tahun ini,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan awal Maret lalu. Subsidi ini akan dialokasikan untuk pembelian 200 ribu unit motor listrik. Namun begitu, tak semua motor listrik mendapat keistimewaan subsidi.

Subsidi hanya berlaku bagi motor-motor yang diproduksi di Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen lebih. Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Mulanya hanya tiga merek motor listrik yang produknya menerima subsidi, yakni Gesits, Volta, dan Selis. Namun, belakangan sejumlah merek motor lain seperti Smoot dan Viar mengaku sudah memenuhi syarat dari pemerintah dan motor listrik mereka berhak menerima subsidi dari pemerintah.

Bamsoet Setuju Tuntutan Apdesi Dana Desa Menjadi Rp 10 Miliar

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) setuju alokasi Dana Desa dinaikkan menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tuntutan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Bamsoet mengatakan, apabila desa tidak makmur, maka masyarakatnya akan lari ke kota untuk mencari pekerjaan. Alhasil, mereka akan menjadi beban di perkotaan. Sebaliknya, ketika desa makmur dan bisa menyediakan lapangan kerja, maka masyarakat desa akan bekerja di desanya. 

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas pada awal Januari 2023 mengatakan, pagu Dana Desa tahun 2021 besarannya Rp 72 triliun atau 2,3 persen dari total APBD. Jika pagu Dana Desa dinaikkan menjadi 10 persen, dia memperkirakan setiap desa bakal menerima kucuran dana sekitar Rp 10 miliar per tahun.

Gaji Buruh Dipotong 25 Persen Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Penerbitan izin pemotongan gaji buruh hingga 25 persen dinilai tidak tepat. Perihal izin pemerintah ke perusahaan memotong gaji itu terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh akan menggugat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait aturan terbarunya yang membolehkan pengusaha memangkas upah pekerja hingga 25 persen. “Minggu depan (minggu ini) akan kami layangkan gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata Iqbal dikonfirmasi Tempo pada Ahad, 19 Maret 2023.

Menurut Said, tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memotong upah pekerja. Baru kali pertama ini, seorang Menaker melakukan pemotongan upah melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan tanpa dasar hukum. Iqbal mengatakan, sikap Menaker Ida Fauziyah yang mengeluarkan aturan tanpa dasar hukum yang jelas sama saja melawan kebijakan presiden. Selain itu, Said mengatakan partai buruh dan organisasi Serikat buruh meyakini Menaker tidak berkonsultasi dengan Presiden ketika mengeluarkan Permenaker tersebut. Pasalnya, aturan itu berlawanan dengan Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan perusahaan tidak boleh membayar gaji buruh di bawah batas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Teten Masduki Sebut Impor Pakaian Bekas Masih Marak, Nasib 1 Juta Tenaga Kerja Terancam

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kembali buka suara pelarangan impor pakaian bekas atau baju bekas impor. Ia mengungkapkan impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia dan bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Alhasil, ada 1 juta nasib tenaga kerja di industri tersebut yang terancam kehilangan pekerjaannya.

Teten menjelaskan maraknya impor ilegal pakaian bekas, bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yaitu sebesar 99,64 persen. Angka tersebut berdasarkan data Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020.

Presiden Jokowi sudah meminta lembaga terkait untuk menelusuri bisnis baju bekas impor tersebut. Menurut Jokowi, sampai sekarang sudah ada beberapa pelaku bisnis tersebut yang tertangkap. Pelarangan impor pakaian bekas juga didukung oleh sejumlah pihak, termasuk buruh. Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang penjualan baju bekas impor sudah tepat. Pasalnya, menurut dia, pengusaha tekstil di Indonesia selama ini mengeluh tak bisa memenangkan pasar domestik lantaran kalah saing dengan produk baju bekas impor yang harganya jauh lebih murah.

Jokowi Bubarkan Dua BUMN, Salah Satunya Karena Pailit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Istaka Karya yang dibubarkan karena pailit dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Pembubaran itu masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Kedua aturan itu diteken Jokowi pada Jumat (17/30. Dalam aturan yang membubarkan PT Istaka Karya disebutkan, pembubaran dilakukan karena perusahaan berpelat merah itu dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022. “Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi,” tulis aturan tersebut.

Sedangkan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara dengan alasan likuidasi dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. “Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan,” bunyi pasal 2. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BI Ungkap RI Masih Kebal dari Efek Kolaps SVB dan Krisis Credit Suisse

Bank Indonesia (BI) percaya diri Indonesia tidak akan terdampak besar oleh kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) dan krisis Credit Suisse. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) BI Firman Mochtar menegaskan ada dua faktor mengapa kebangkrutan SVB tak akan berdampak pada RI. Pertama, kecilnya eksposur sektor keuangan RI ke SVB. Kedua, industri perbankan Indonesia cukup kuat yang tergambar dari besarnya jumlah modal. Namun, BI tetap bakal mencermati dampak kebangkrutan perbankan AS yang berpotensi melebar ke banyak sektor, khususnya finansial.

Firman mengatakan BI melakukan stress test menyikapi gejolak perbankan-perbankan luar negeri. Tujuannya melihat seberapa kuat perbankan Tanah Air, dilihat dari segi portofolio hingga aset yang dipengaruhi berbagai indikator ekonomi makro. Perhatian Gubernur BI Perry Warjiyo adalah memitigasi perilaku berlebihan selepas kasus SVB hingga Credit Suisse, termasuk penempatan dana di Indonesia. Firman mengatakan BI bakal memitigasi ketidakstabilan, baik di pasar valuta asing (valas) hingga keuangan. Kasus kebangkrutan perbankan AS menimbulkan kegamangan penempatan dana, termasuk di negara berkembang. Jika tidak dimitigasi, hal ini berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan fenomena krisis Credit Suisse adalah masalah lama yang berulang. Menurutnya, kredit hingga investasi obligasi di bank tersebut bermasalah. “Diperparah dengan sentimen negatif yang terjadi akhir-akhir ini yang kemarin Saudi National Bank gak bisa tambah modalnya. Karena aturan otoritas Swiss di sana, asing hanya boleh sampai 10 persen, tidak bisa tambah lagi,” ungkap David.

BI Kantongi Rp2,6 T dari Devisa Hasil Ekspor per 16 Maret 2023

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah berhasil mengumpulkan devisa hasil ekspor (DHE) US$173 juta atau setara Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15.363 per dolar AS). Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka tersebut diperoleh dari sejak 1 Maret 2023 atau usai lembaganya menerapkan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri, sampai dengan 16 Maret. DHE itu terkumpul baru sekitar dua pekan dari pemberlakuan kebijakan parkir DHE tahun ini. DHE dalam bentuk term deposit valuta asing (TD Valas) itu baru dikumpulkan dari 9 eksportir yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan. Devisa hasil ekspor itu disetor ke BI melalui 6 bank yang ditetapkan sebagai peserta.

Ramdan menambahkan sejatinya, sudah ada 20 bank yang ditetapkan BI sebagai peserta TD Valas DHE. Ada Bank Himbara, kecuali Bank Tabungan Negara (BTN), bank swasta nasional, hingga beberapa kantor cabang bank asing. BI menyebut jumlah peserta operasi moneter ini bakal bertambah dan dievaluasi berkala. Kebijakan parkir DHE sebelumnya diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo hadir dalam tiga tenor, yakni satu, tiga, dan enam bulan. Perry menegaskan kebijakan ini disiapkan untuk mendukung ekonomi Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan parkir DHE diharapkan membantu perbankan memupuk devisa.

Luhut Minta Persoalan UU Desa Tak Timbulkan Pertikaian

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan mengingatkan agar Undang-Undang Desa tidak menjadi pertikaian di antara kepala desa. Luhut meminta berbagai persoalan mengenai Undang-Undang Desa dibahas dengan tenang. Pernyataan ini Luhut sampaikan di hadapan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) di acara HUT UU Desa ke 9 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengucurkan hampir Rp 500 triliun untuk kawasan pedesaan selama 8 tahun terakhir. Hal itu membuat pembangunan di tingkat desa berjalan seperti jalan, bendungan, dan lainnya. Menurut Luhut, kucuran dana dari pemerintah pusat itu menimbulkan terjadinya perputaran uang Rp 1 miliar di pedesaan sehingga ekonomi berjalan. “Kalian memainkan peran itu,” tutur Luhut. Luhut mengatakan, saat ini dana desa menjadi salah satu dari empat pilar ekonomi. Ia menyebut, perekonomian Indonesia bisa tetap stabil meski dihantam pandemi Covid-19 karena adanya dana desa. Adapun tiga pilar ekonomi lainnya adalah hilirisasi, digitalisasi, dan harga komoditas.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda. Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

KPK Masih Temukan Kerawanan Alokasi Dana Desa

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pengelolaan alokasi dana desa menjadi salah satu persoalan penting yang dikritisi KPK. Ia menyebut, belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satunya. Belum lagi, potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.

Ali yang merespon usulan permintaan penaikan alokasi dana desa 10% itu menambahkan, masih ada persoalan lainnya yang cukup mencolok, yaitu formula pembagian dana desa yang berubah. Hal itu karena berubahnya PP Nomor 60 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015. Dijelaskannya, pada Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel. Sementara pada Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015 formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. “Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa dan satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia. Dan juga APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa,” tandasnya.

Kejagung Tegaskan Tak Ada Restorative Justice untuk Mario dan Shane

Kejaksaan Agung menegaskan tak ada opsi restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif untuk Mario Dandy dan Shane Lukas selaku tersangka penganiayaan David Ozora. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kedua pelaku tak bisa mendapatkan RJ lantaran didakwa hukuman tinggi, yakni lebih dari lima tahun. Selain itu, keluarga David tak memberikan maaf dan perdamaian. Meski begitu, Ketut berujar opsi RJ bisa diterapkan kepada AG karena ia masih di bawah umur. Menurutnya, hal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mathovani sempat menawarkan keadilan restoratif terhadap keluarga korban penganiayaan maupun tersangka. Pernyataan ini pun viral di media sosial dan menuai polemik.

Namun, dalam keterangan terbarunya, Kasie Penkum Kejati DKI Jakarta Ade Softa memastikan tak ada opsi penghentian penuntutan melalui RJ untuk tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas. Ade menyebut pernyataan yang disampaikan Kepala Kejati DKI Jakarta hanya ditujukan kepada pelaku AG yang berkonflik dengan hukum. Ia mengatakan penawaran RJ terhadap AG juga dilakukan dengan mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Survei SMRC : Kecuali PDIP, Elektabilitas Parpol Menurun dibanding Pemilu 2019

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.Salah satu yang diulas, yakni soal elektabilitas sebagian besar partai yang belum pulih jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019. Adapun SRMC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas yang dilaksanakan melalui wawancara tatap muka pada 2-11 Maret 2023 silam. Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebut dari hasil survei dengan margin of error itu diketahui kenaikan angka dukungan hanya terjadi pada beberapa partai.

Deni mengemukakan kenaikan elektabilitas pada survei jelang Pemilu 2024 terjadi pada PDIP dari yang pada Pemilu 2019 mencapai 19,3 persen menjadi 23,4 persen. Di bawahnya ada partai Gerindra dari 12,6 persen menjadi 14,1 persen, kemudian PKB dari 9,7 persen menjadi 10,3 persen. Lalu, Golkar 9,1 persen, NasDem 7 persen, Demokrat 5,9 persen, PKS 5,7 persen, PPP 2,4 persen, PAN 1,9 persen, Perindo 1,7 persen, dan PSI 1,1 persen. Lalu partai lain mendapatkan suara di bawah 1 persen. “Jika pemilihan legislatif diadakan pada Maret ini, PDIP terbesar disusul Gerindra, PKB , Golkar, lalu NasDem,” ungkap Deni, Minggu (19/3).

Di sisi lain, Deni mengemukakan NasDem walaupun dari 2019 ke 2022 mengalami penurunan, tetapi survei sebelum digelarnya pemilu itu selalu paling tinggi. Deni menyebut elektabilitas NasDem mengalami kemajuan dari Maret 2020 hingga 2023. Deni menuturkan Ketika elektabilitas NasDem naik setelah mengusung Anies, dua parpol lain PKS dan Demokrat mengalami penurunan.

Megawati Bertemu dengan Jokowi Bahas Pilpres 2024, PDIP: Pemilu Pasti Terlaksana

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerangkan pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut membahas tentang Pemilihan Presiden 2024 serta tahapannya. Keduanya bersua di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Sabtu kemarin, 18 Maret 2023. Hasto mengatakan masih ada waktu bagi partai politik untuk menentukan figur yang akan dijagokan pada 2024. Oleh sebab itu, Hasto menyebut sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran capres dilakukan pada September mendatang.

Ia memastikan Mega akan mengambil keputusan yang tepat soal capres maupun cawapres yang akan diusung PDIP. Selain itu, Hasto memastikan Pemilu 2024 pasti terlaksana, kendati kabar penundaan Pemilu mencuat. Apalagi, kata dia, Megawati yang mendukung Pemilu digelar sesuai jadwal sudah bertemu Jokowi.

Pertemuan Jokowi dengan Mega secara empat mata itu merupakan yang kedua kalinya dalam rentang waktu beberapa bulan belakangan. Sebelumnya, mereka bertemu di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, akhir tahun lalu. Ia menyebut pertemuan kedua tokoh itu membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan. Di antaranya, agenda strategis ihwal kebijakan luar negeri menghadapi berbagai tantangan geopolitik, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi, serta mewujudkan kedaulatan pangan sebagai jalan Indonesia berdikari.

Era Harga Beras Tinggi, BI Yakin Laju Inflasi Tetap Terkendali

Harga komoditas beras telah memasuki keseimbangan baru karena meningkatnya biaya produksi gabah yang diikuti kebijakan pemerintah menaikkan harga acuan baik di petani maupun di tingkat konsumen. Di satu sisi, masyarakat juga bakal memasuki bulan Ramadhan di mana harga pangan kerap mengalami kenaikan.

Di tengah tantangan dari sektor pangan, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Firman Mochtar mengatakan, otoritas moneter tetap memproyeksi laju inflasi tahunan keseluruhan 2023 masih tetap terkendali pada kisaran dua persen hingga empat persen.

Proyeksi itu juga telah memperhitungkan faktor kenaikan harga pangan pada bulan Ramadhan. “Proyeksi (inflasi) ke depan dua, empat persen. Tentunya respons yang kami tempuh sifatnya antisipatif lebih forward looking termasuk bagaimana kita melihat dampak beras,” kata dalam sebuah diskusi di Yogyakarta. Laju inflasi bersumber dari tiga komponen. Yakni inflasi inti, inflasi administered price atau harga ditetapkan pemerintah, serta inflasi volatile foods atau harga pangan bergejolak. Adapun harga beras, masuk dalam inflasi volatile foods.

Dinkes DKI Sebut Ada Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta, 6 Orang Meninggal dalam Sepakan Terakhir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mencatat ada kenaikan kasus Covid-19 di Ibu Kota dalam waktu sepekan terakhir. Berdasarkan catatan Dinkes DKI Jakarta, enam orang meninggal dunia dalam waktu satu minggu terakhir karena diduga terpapar Covid-19.

“Kita fokus mencegah kematian pada kasus positif, karena dalam seminggu terakhir ada 6 orang meninggal,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama dalam keterangannya, Minggu (19/3/2023) malam.

Ngabila mengemukakan, enam orang yang meninggal dunia itu semuanya berusia di atas 50 tahun. Dari sejumlah orang itu, empat di antaranya belum divaksinasi mulai dosis pertama. Sedangkan dua orang lain sudah divaksinasi hingga dosis ketiga. “Semua memiliki komorbid berat terutama hipertensi dan diabetes mellitus yang merupakan silent killer dan mother of disease,” kata Ngabila. Ngabila tak memberikan data lengkap mengenai jumlah terkini kasus Covid-19.

Teknologi Smart Farming untuk Petani Milenial, Seperti Apa?

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak para petani muda untuk menerapkan teknologi smart farming dalam pengembangan budi daya pertanian. Menurutnya, pertanian berbasis teknologi akan mempermudah proses budi daya karena lebih efisien dan modern sehingga mendorong akselerasi produksi petani.

Ia menegaskan, arah pembangunan pertanian ke depan akan semakin mengandalkan para petani muda dengan teknologi digital. Terutama, sebagai strategi untuk memperkuat produksi dan distribusi. Seorang agripreneur muda yang melek teknologi adalah potensi dan mitra strategis memecahkan kendala distribusi serta lemahnya akses pasar petani selama ini.

Syahrul pun menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam menyiapkan sumber daya pertanian yang berjiwa wirausaha. Salah satunya, melalui program utama Kementan penumbuhan 2,5 juta pengusaha pertanian milenial hingga 2024. Hal ini dilakukan untuk menjamin produktivitas, kontinuitas, dan ketahanan pangan. Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pun telah menggelar Pelatihan smart farming dan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani millenial khususnya penerima manfaat program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS).

Masih Mandeg, Menteri ESDM Dorong Program Gasifikasi Segera Dilaksanakan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menunggu dilaksanakannya program konversi pembangkit diesel ke gas (gasifikasi) yang masih mandeg hingga saat ini. Menurutnya program gasifikasi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi negara. Melansir laman resmi Kementerian ESDM, PT PLN telah menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk melakukan konversi 33 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi berbasis gas khususnya di wilayah terpencil. Meski kerja sama antara PLN dan PGN sudah terjalin, Menteri ESDM mengkritik program gasifikasi ini tidak kunjung berjalan. “Belum dijalanin, kita udah tunggu-tunggu dari dulu ini engga jalan-jalan, padahal aturannya sudah ada,” jelasnya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/3).

Program konversi PLTD ke gas tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 13 K Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG Dalam Peyediaan Tenaga Listrik. Di dalam Kepmen ini menugaskan PT PLN untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian Liquefied Natural Gas (LNG) dari PT Pertamina dalam rangka konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel dengan LNG. Arifin menegaskan, pihaknya menunggu-nunggu konversi pembangkit diesel ke gas bisa cepat dijalankan. Dengan begini, bisa memberikan manfaat pengurangan subsidi BBM cukup besar. “Karena beda harga diesel dengan gas sudah berbeda jauh, gas sudah dikasih harga yang murah,” ujarnya.

Di tahun lalu, Arifin menyampaikan, pemerintah akan mendorong konversi pembangkit diesel menjadi lebih ‘bersih’ menggunakan teknologi terbaru berbasis lingkungan. Pemerintah menargetkan akan melakukan dedieselisasi 5.200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 Giga Watt (GW). Program ini dialihkan menjadi tiga skema yakni mengkonversi PLTD menjadi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru Terbarukan (EBT), gasifikasi dengan kapasitas 598 MW, dan Perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Sementara, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman.

Hippindo: Pakaian Bekas Impor Mematikan Toko yang Menjual Merek Global

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk menghentikan praktik impor pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal. “Selaku asosiasi yang memiliki toko dan menjual merek global, kami pasti keberatan bila barang bekas dengan merek sama. Meskipun jumlah yang masuk misalnya kecil, tetap akan mematikan toko kami yang menjual barang baru termasuk masalah paten HAKI merek apalagi bila barang bekasnya palsu,” kata Budihardjo melalui keterangan persnya, Minggu 19 Maret 2023.

Budihardjo tidak mempersoalkan masalah thrifting yang belakangan menjadi gaya hidup, karena memiliki aspek positif. Salah satunya adalah upaya masyarakat terutama anak muda yang sadar untuk mengurangi limbah pakaian yang banyak diciptakan dari budaya over comsumption yang bisa merusak lingkungan. “Harus diperjelas bahwa memperjualbelikan barang bekas tentunya bukan dilarang jika asalnya adalah dari perputaran atau pertukaran tangan di dalam negeri,” kata Budihardjo. Ia mengatakan dengan mengatur batas terendah harga yang boleh diimpor diharapkan dapat membatasi para importir nakal juga untuk menjamin investor masuk ke Indonesia. “Orang luar negeri akan takut berinvestasi di Indonesia bila hal ini (impor barang bekas) tidak diatur,” kata Budihardjo.

Budihardjo menuturkan, jika praktik impor pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal tidak segera dihentikan, hal ini secara perlahan akan mengubah lanskap dan berpotensi menguasai ekosistem retail market di Indonesia serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil. Maka dari itu, penolakan masuknya barang-barang bekas dari luar itu bukan hanya permasalahan thrifting, tapi penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri atau impor pakaian bekas secara ilegal. Tindakan ini juga dikatakan tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mencintai produk dalam negeri yang digaungkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan 40% belanja pemerintah wajib membeli produk lokal.

Sentimen Asing di Pemilu, Menteri Bahlil Sebut Hilirisasi Mandek tanpa Investor Asing

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan isu-isu terkait polarisasi di sektor investasi, terutama pada sentimen penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, memang masih kerap mencuat di tengah-tengah masyarakat. Namun, Bahlil menjelaskan bahwa peran investor asing dalam pembangunan di Tanah Air tidak bisa disangkal. Karena menjadi pendukung utama upaya hilirisasi yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.

“Bukan saya bela pihak asing, tapi fair saja, kalau kita tidak mau pihak asing masuk, maka kita akan menjadi negara yang lambat dalam proses hilirisasi,” kata Bahlil dalam diskusi hasil rilis survei nasional bertajuk ‘Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta?’, yang disiarkan di akun Youtube Laboratorium Psikologi Politik UI, Minggu 19 Maret 2023. Bahlil menambahkan, peran investor asing itu diperlukan untuk mengisi kekosongan pemerintah, yang tidak bisa menggunakan APBN untuk menggenjot hilirisasi dan membangun industri-industri tersebut. “Pemerintah itu tugasnya membangun regulasi,” ujarnya.

Dengan APBN tidak lebih dari Rp 3.000 triliun minus pembiayaan, GDP Indonesia adalah Rp 17.000 triliun. Karenanya hanya sekitar 18-19 % saja kontribusi yang bisa diberikan oleh APBN terhadap GDP. “Dari Rp 17.000 triliun itu, itu kan punya swasta semua. Kalau kita tidak membuka diri untuk pihak asing masuk memutar ekonomi kita, terus kita mau ambil dari mana? Sementara kemampuan keuangan kita sangat terbatas,” kata Bahlil. Di sisi lain, dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang hadir dari adanya investasi asing tersebut, diakui Bahlil benar-benar membantu terciptanya peluang kerja yang lebih banyak. Jika itu dibanding yang bisa diciptakan oleh pemerintah sendiri.

OECD Memprediksi Pemulihan Ekonomi Global Rapuh

Dunia berada di tengah-tengah “pemulihan ekonomi yang rapuh” akibat dampak pandemi Covid-19 dan konflik antara Russia dan Ukraina, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD) mengatakan pada Jumat (17/3). Dalam Economic Outlook, Interim Report yang dirilis pada Jumat (17/3), OECD memperkirakan ekonomi global tumbuh sebesar 2,6 persen tahun ini, dan kemudian meningkat menjadi 2,9 persen pada tahun 2024 sebagai dampak abadi dari krisis Ukraina, seperti masalah pasokan energi dan inflasi tinggi.

Laporan tersebut memperkirakan ekonomi Tiongkok akan tumbuh paling cepat di dunia tahun ini, meningkat sebesar 5,3 persen, sedangkan ekonomi AS tumbuh sebesar 1,5 persen tahun ini dan 0,9 persen pada 2024. Dalam rekomendasinya, OECD meminta negara-negara untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menurunkan inflasi, menargetkan dukungan fiskal ke sektor-sektor yang terkena dampak paling parah, dan mengambil langkah-langkah untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dapat mencapai 2,6 persen sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi suplai global. Perry menuturkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa lebih baik dari proyeksi sebelumnya dan diikuti oleh risiko resesi yang menurun. Perbaikan prospek ekonomi global tersebut, tambah Perry, diperkirakan menaikkan harga komoditas non-energi di tengah harga minyak yang menurun akibat berkurangnya disrupsi suplai global. Pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju tersebut ditambah munculnya kasus penutupan tiga bank di Amerika Serikat meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian menahan aliran modal ke negara berkembang dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tiga bank yang ditutup tersebut adalah Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank, dan Signature Bank.

BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah guna memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global tersebut termasuk dampak rambatan penutupan bank di Amerika Serikat terhadap pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah.

Pengusaha Warteg Sesalkan Kenaikan HET Beras jadi Rp10.900

Keputusan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) beras dikeluhkan pedagang warteg. Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan kenaikan HET beras ini memberatkan daya beli para pedagang yang baru berupaya bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Menurut Mukroni, para pedagang Warteg keberatan karena mereka harus merogoh kantong lebih dalam membeli beras, sementara sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Sementara mereka harus berpikir berulang kali untuk dapat menaikkan harga menu makan, mengingat daya beli masyarakat masih lesu terdampak pandemi Covid-19 dua tahun lalu.

Pada bulan Februari 2023 lalu saat harga beras medium berkisar di atas Rp10 ribu per kilogram pun sejumlah pedagang Warteg bahkan harus mengurangi porsi makan untuk pembeli. Kini, setelah pemerintah menaikkan HET beras medium Mukroni menuturkan para pedagang Warteg belum dapat memastikan apa mereka menaikkan harga atau kembali mengurangi porsi.











Kemendikbud Rekomendasikan Kaji Ulang Masuk Sekolah Jam 5.30 Pagi di NTT

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengatakan sejumlah kementerian terkait segera memberikan rekomendasi untuk kaji ulang kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 WITA yang diberlakukan Pemerintah Provinsi NTT. “Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan segera menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur NTT agar mengkaji kembali kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 Wita,” katanya.

Daton menjelaskan berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, untuk model kebijakan tersebut harus merujuk pada minimal dua prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak. Selain itu, kata dia, belum ada studi yang menjustifikasi jika sekolah dimulai lebih pagi dan menambah lama jam sekolah memiliki signifikansi terhadap etos belajar, kedisiplinan, dan prestasi siswa.

OpenSignal: Selama Ramadhan, Kecepatan Internet 4G Turun Dini Hari Hingga Pagi

Hasil riset menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan internet 4G turun pada pagi hari selama bulan Ramadhan dibandingkan hari-hari biasa. Data tersebut berasal dari perusahaan analitik seluler global OpenSignal melalui publikasi “How Ramadan affects mobile network experience” yang disiarkan Selasa (14/3/2023) . Berdasarkan penelusuran OpenSignal, rata-rata kecepatan internet di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia, mengalami penurunan pada pukul 03.00 sampai 06.00 pada bulan Ramadhan 2022.

Pada rentang waktu tersebut, banyak orang yang bangun dan mengakses internet sehingga lalu lintas internet naik dan menyebabkan kecepatan unduhan turun. Perubahan kebiasaan berinternet selama bulan Ramadhan, menurut OpenSignal, menunjukkan pergeseran kebiasaan masyarakat selama bulan suci tersebut.

Jokowi Bawa Banyak Oleh-Oleh Investasi dari Singapura

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pada Kamis (16/3) menghasilkan berbagai komitmen investasi dan kerja sama di sejumlah bidang. Salah satu komitmen investasi yang dihasilkan dalam pertemuan Leader’s Retreat antara Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong adalah mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, terdapat 20 letter of intent (LOI) dari pihak swasta di Singapura mengenai IKN.

Selain membahas investasi di IKN, Jokowi dan PM Lee juga sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru-terbarukan yang digunakan untuk pemenuhan energi kedua negara. Kedua kepala negara juga membahas kerja sama di bidang digital, termasuk investasi dan pusat data serta kerja sama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi. “Dan saat ini terdapat Apple Academy dan IBM Academy di Batam,” kata Jokowi.

Di bidang perdagangan, Jokowi menyebut produk peternakan Indonesia mulai bisa memasok kebutuhan ayam di Singapura. Singapura melalui Badan Pangan Singapura atau Singapore Food Agency (SFA) telah menyetujui Indonesia sebagai sumber baru impor ayam beku dan olahan ke negaranya. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu dari 20 lebih negara yang telah terakreditasi untuk mengekspor ayam ke Singapura. Sedangkan, di bidang kesehatan, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat layanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan berikut investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia

Golkar Ogah Bikin Poros Baru untuk Pemilu 2024, KIB Dianggap Masih Solid

Partai Golkar menegaskan tak akan membuat poros baru. Partai berlogo pohon beringin itu masih solid dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Posisi Golkar yang masih menjadi bagian dari KIB, maka kita tidak bisa dipisahkan dalam konteks koalisi ini dengan KIB,” kata Ketua DPD I Jawa Barat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 16 Maret 2023.

Ace mengatakan hal itu merespons Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan membuka diri dan berpeluang kerja sama dengan partai politik (parpol) lain. Selain itu, PDIP juga sudah menjajaki pertemuan dengan PPP.

KIB, kata Ace, sejatinya merestui membuka kerja sama dengan partai serta koalisi lain. Namun, KIB tidak akan bubar. “Sejak awal KIB jelas membuka diri untuk bekerja sama dengan partai yang lain menambah dukungan dari partai-partai yang lain. Karena itu termasuk juga dengan koalisi-koalisi yang lain. KIB sendiri tidak bubar. Saya kira itu jelas ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa Golkar main sendiri, berkoalisi dengan partai lain,” ujar Ace. Ace menambahkan Golkar bersama KIB konsisten mengikuti tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 versamat. Termasuk dalam menentukan capres dan cawapres bakal dirembukkan bersama PPP dan PAN. “Konsisten dalam tahapan termasuk nanti menentukan siapa figur capres, cawapres,” ucap Ace.

Yusril Berharap Ada Koalisi Partai Nasional-Islam di Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berharap ada koalisi nasionalis-islamis dalam Pemilu 2024 nanti. Nasionalis-islamis merupakan garis tradisi politik Indonesia yang sudah berlangsung di hampir setiap perhelatan pesta demokrasi. “Mudah-mudahan garis yang selama ini, koalisi antara nasionalis-Islam itu akan tetap ada,” ujar Yusril saat bersilaturahmi ke Kantor DPP PKB, Kamis (16/3).

Menurutnya, koalisi nasionalis-islam selalu dibentuk antara PDIP dan partai-partai Islam. Koalisi ini cukup kuat dan mampu memenangkan capres cawapres yang diusung. Sehingga dia menilai PDIP akan mempertimbangkan formasi koalisi tersebut.

“Dan menjadi pertimbangan juga bagi PDIP dalam membangun koalisi yang akan datang,” imbuhnya. Yusril pun mengaku terbuka untuk bergabung ke koalisi mana pun. Saat ini PBB tengah melakukan penjajakan ke semua partai sebelum menentukan sikapnya. Dia juga menambahkan bahwa koalisi yang ada saat ini masih cair. Peta koalisi akan benar-benar terbentuk setelah PDIP menentukan capres yang akan diusung.

KPK Bekukan Rekening Rp 81,8 Miliar Terkait Kasus Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi membekukan rekening berisi uang sekitar Rp 81,8 miliar dan 31.559 ribu dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk tersangka Lukas Enembe. “Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (16/3/2023). Selain pembekuan rekening tersebut, tim penyidik KPK juga telah menyita uang sejumlah Rp 50,7 miliar yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Ali menuturkan tim penyidik juga telah menyita empat unit mobil serta emas batangan dan beberapa cincin dengan batu mulia, namun tidak merinci jumlahnya.

Penyitaan tersebut juga dalam rangka memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) yang nantinya akan dirampas untuk negara. “KPK terus mengembangkan lebih lanjut perkara dimaksud dengan kemungkinan penerapan pasal maupun ketentuan undang-undang lainnya untuk mengoptimalkan asset recovery yang dinikmati tersangka,” ujar Ali. Ali juga menyebut penyitaan tersebut sebagai bagian dari penanganan perkara dalam rangka pembuktian unsur pasal suap dan Gratifikasi. Hingga saat ini KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakkasebagai penyuap LE.

Kemudian berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, KPK telah memperpanjang masa penahanan Lukas Enembe hingga 12 April 2023 di Rutan KPK. Perpanjangan masa penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.

Teddy di Sidang Narkoba: Saya Sama Sekali Tak Salah Yang Mulia

Terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengaku dirinya sama sekali tidak bersalah atas kasus narkoba yang menjerat dirinya. Hal itu ia sampaikan lantang saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/3). Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih awalnya menyebutkan persidangan kali ini sudah terhitung persidangan yang ke-12, sehingga ia menganggap mereka serius dalam melakoni rangkaian agenda persidangan dalam kasus ini.

“Saya menyesal karena satu hal, mengapa saya memperkenalkan Linda Pujiastuti kepada saudara Dody [Eks Kapolres Bukittinggi] Itu saja yang menjadi dampak semua ini,” jawab Teddy. Adapun dalam kasus ini, Teddy didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu sebanyak 5 kilogram hasil sitaan Polres Bukittinggi yang saat itu dipimpin Dody. Tindak pidana itu turut melibatkan Dody, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif.

Kasus ini awalnya terjadi ketika Polres Bukittinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu seberat 41,387 Kg pada 14 Mei 2022. Dody yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi melaporkan kasus tersebut kepada Teddy Minahasa yang ketika itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Teddy memerintahkan Dody untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 Kg. Selain itu, Teddy juga meminta agar Dody menukar sabu itu sebanyak 10 kg.

Vonis Bebas Kasus Kanjuruhan Dipertanyakan

Tak hanya menghukum ringan sejumlah terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 13 orang, majelis hakim juga membebaskan dua terdakwa. Komnas HAM menyayangkan vonis-vonis tersebut yang dinilai tak sensitif terhadap kedukaan keluarga korban. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik pedas vonis para terdakwa yang terjerat kasus tragedi Kanjuruhan. Dua terdakwa di kasus ini yaitu Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan, dan security officer Suko Sutrisno dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Majelis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya juga memvonis bebas eks kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Majelis hakim juga memvonis bebas mantan kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Bambang juga dinyatakan tidak terbukti melakukan kealpaan yang menyebabkan timbulnya korban jiwa maupun luka-luka. “Komnas HAM menyayangkan putusan ringan yang tidak sensitif pada korban dan rasa keadilan,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada Republika, Kamis (16/3).

Komnas HAM sepaham dengan langkah banding yang diambil Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas vonis ini.  “Komnas HAM mendukung jaksa yang melakukan upaya banding atas vonis ringan dalam kasus Kanjuruhan,” ujar Anis.  Komnas HAM memandang pengajuan banding ialah upaya menciptakan keadilan dalam kasus ini. Apalagi tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 lalu menelan 135 nyawa dan ratusan korban luka-luka.  Komnas HAM juga mendorong korban dan keluarga korban mendapat kompensasi atau restitusi lewat putusan Hakim Pengadilan Tinggi. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap mereka.

Polri Tunggu PDRM soal Kasus Paket Pasta Gigi Ganja ke PM Malaysia

Mabes Polri buka suara terkait pengiriman paket yang berisi pasta gigi ganja dari Indonesia kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Perekonomian Malaysia Rafizi Ramli. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan pihaknya masih menunggu permohonan dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Krisno memastikan pihaknya akan membantu pengusutan kasus itu apabila nantinya ada permohonan dari pihak Kepolisian Malaysia. Terlebih, kata dia, selama ini kerap dilakukan pertukaran informasi terkait jaringan narkotika antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya publik Malaysia digegerkan dengan temuan paket berisi pasta gigi ganja yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Perekonomian Rafizi Ramli dari Indonesia. Rafizi mengatakan paket itu tiba di kantornya pada Senin (13/3) lalu. Ketika dibuka, paket itu ternyata berisi pasta gigi dengan ekstrak ganja. “Saya tidak tahu. Paket itu dikirimkan ke kantor saya. Bukan saya juga yang membukanya,” ujar Rafizi pada Selasa. “Paket itu dialamatkan kepada perdana menteri dan saya. Kami tak memakai ganja jadi saya pikir tidak akan terpakai. [Paket itu] kemudian diserahkan ke kantor polisi,” imbuhnya.

Pihak Kepolisian Malaysia kemudian menerima laporan mengenai paket itu di hari yang sama. Saat itu, kepolisian menerima telepon dari salah satu staf kementerian Rafizi. Berdasarkan keterangan kepolisian, pasta gigi itu berlabel “Happy Green” dengan gambar daun ganja di bungkusnya. Kepala kepolisian Sepang, Wan Kamarul Azran Wan Yusof mengatakan pasta gigi itu dibeli melalui platform daring dengan alamat pengirim di Indonesia mengatakan pasta gigi itu dibeli melalui platform daring dengan alamat pengirim di Indonesia.

Badan Nuklir PBB Cepat-cepat Selidiki Hilangnya Berton-ton Uranium di Libya

Badan nuklir PBB, International Atomic Energy Agency (IAEA), melaporkan sekutar 2,5 ton uranium hilang dari sebuah situs di Libya. Situs tersebut tidak berada di bawah kendali pemerintah. Laporan tersebut disampaikan Kepala IAEA Rafael Grossi dalam sebuah pernyataan. Grossi menuturkan, inspektur badan tersebut melaporkan hilangnya 10 drum berisi konsentrat bijih uranium dari sebuah situs di Libya.

Dia menuturkan, IAEA akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hilangnya uranium tersebut dan lokasinya saat ini. Dalam sebuah pernyataan, IAEA mengatakan bahwa hilangnya uranium tersebut dapat menimbulkan masalah. “Hilangnya pengetahuan tentang keberasaan bahan nuklir saat ini dapat menimbulkan risiko radiologis serta masalah keamanan nuklir,” kata IAEA. Badan tersebut menambahkan, untuk mencapai situs tempat uranium tersebut memerlukan perencanaan logistik yang rumit.

Pada 2003, pemimpin Libya saat itu Muammar Gaddafi mengumumkan eliminasi program senjata nuklir, kimia, dan biologi setelah menggelar pembicaraan rahasia dengan AS dan Inggris. Rezim Gaddafi sebelumnya memperoleh alat centrifuge yang dapat memperkaya uranium serta merancang informasi untuk bom nuklir. Meski demikian, negara tersebut hanya mampu membuat sedikit kemajuan dalam menciptakan senjata nuklir.

Jokowi ke Singapura Pastikan 3 Perjanjian, Ada soal Ruang Kendali FIR

Presiden Indonesia Joko Widodo membahas tindak lanjut tiga perjanjian termasuk soal ruang kendali udara (FIR) saat bertemu Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis (16/3). Dalam pertemuan kali ini, mereka membahas kerja sama di berbagai bidang. “Di bidang politik hukum dan keamanan ratifikasi ada tiga yang telah diselesaikan yaitu persetujuan FIR, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerja sama pertahanan,” kata Jokowi saat konferensi pers bersama Lee.

Untuk memperkuat implementasi ketiga perjanjian tersebut, kedua pemimpin itu setuju segera memperbarui kesepakatan antara kejaksaan, dan menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) antara kepolisian. “Untuk pemberantasan kejahatan lintas batas dan membentuk Defence Cooperation Committee dan membuat aturan teknis pelaksanaan terkait perjanjian FIR, pertahanan dan ekstradisi,” lanjut Jokowi.

RI dan Singapura menyepakati pembagian wilayah udara pada 2022 lalu. Dalam kesepakatan itu, ruang lingkup FIR Indonesia akan mencakup seluruh teritorial RI terutama di Natuna dan Riau. Namun, beberapa pengamat tak menganggap pencapaian tersebut bukan hak signifikan. Sebab, Indonesia masih memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan ke otoritas penerbangan Singapura di area tertentu di Kepulauan Riau dengan ketinggian 0-37 ribu kaki. Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37 ribu kaki ke atas di kawasan tersebut. Sementara itu, penerbangan komersial beroperasi 31 ribu hingga 38 ribu kaki.

Siap-siap Harga Beras Terus Naik, RI Jajaki Impor Beras dari India

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka opsi impor beras dari India guna mencukupi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “Maksud saya beli dulu, nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa. Jadi Bulog punya stok tapi di India,” katanya dalam acara Seminar Nasional Nagara Institute di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (17/3/2023). Usulan untuk impor beras dari India tersebut, diakui Ketua Umum Partai Amanat Nasionall (PAN) itu muncul usai kunjungan kerjanya di India beberapa hari lalu.

Menurutnya, persoalan pangan merupakan masalah serius yang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Impor beras bisa menjadi opsi jika pada musim panen raya ini Bulog tidak mampu memenuhi kecukupan stok CBP. “Sekarang stoknya kan nggak ada, ada tapi nggak banyak harus sampai 1,2 (juta ton). Tadi saya tanya panen ini sudah beli berapa Bulog, baru 35 ribu ton,” ucap Zulkifli. Ia menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, masing-masing negara membatasi akses penjualan, termasuk penjualan beras. Jika tidak bergegas mengambil mitigasi, ia khawatir stok beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Kendati demikian ia menegaskan bahwa impor beras dari India tersebut baru sebatas usulannya dan belum didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholder terkait, apalagi membuat kesepakatan dengan pemerintah India.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa saat ini pihaknya hanya akan fokus pada penyerapan gabah dan padi pada musim panen raya. Terkait keputusan impor untuk memenuhi stok CBP, hal tersebut diakuinya akan diperhitungkan lebih lanjut usai musim panen raya berlangsung. Sedangkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa stok CBP saat ini berjumlah 280 ribu ton dan sudah menyerap 35 ribu ton dari hasil panen raya. Stok tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial beras kepada penerima dengan jumlah total 210 ribu ton. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Terkait keputusan impor beras, tegasnya, akan diputuskan usai BPS melakukan penghitungan terkait hasil panen raya. Jika pun nantinya harus impor, ia mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut karena persentase impor hanya sebagian kecil dari total produksi beras nasional.

Data Lahan Pertanian Terdampak Abu Vulkanis Merapi Terus Dikumpulkan

Hujan abu vulkanis akibat erupsi gunung Merapi, Sabtu 11 Maret 2023 lalu, berdampak terhadap ribuan hektare lahan pertanian warga di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Hal ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang kini terus melakukan upaya pendataan terhadap berbagai jenis tanaman pertanian yang terdampak.

Guna mengantisipasi ancaman kerusakan yang ditimbulkan, jelasnya, tentu pemerintah akan memperhatikan lahan- lahan pertanian yang sampai saat ini terdampak oleh erupsi Merapi. Saat ini, Pemprov  Jawa Tengah masih dalam tahap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang maupun Pemkab Boyolali, untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi kerusakannya.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah baru bisa menentukan jenis bantuan apa yang dapat diberikan. Sebab berdasar catatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, lahan pertanian dan perkebunan yang terkena paparan abu vulkanik seluas 1.661,8 hektare. Sebarannya di Kecamatan Sawangan  mencapai 1.185 hektare dan di Kecamatan Dukun  mencapai 476 hektare. Jenis komoditas di lahan tersebut adalah cabai, tomat, kubis, kopi dan sawi hijau.

Kemenkop UKM Ungkap Modus Memasukan Pakaian Bekas ke Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap modus yang dilakukan pengimpor nakal ketika mengirimkan pakaian bekas impor ke Tanah Air. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, salah satu modus yang dipakai adalah menyelipkan barang-barang (pakaian) bekas ketika mengirimkan barang baru. “Modus yang dipakai mereka adalah barang yang dikirim itu barang-barang baru sebenarnya yang kemudian diselipin barang-barang bekas pada proses impornya. Selain itu ada juga yang tidak declare yang menyelundupkan modusnya,” ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (16/3/2023).

Bahkan, lanjut Hanung, tidak sedikit barang-barang lama yang dikirimkan ke Indonesia adalah barang sampah lantaran tidak layak dipakai sama sekali. Oleh sebab itu pemerintah terus menyuarakan larangan aktivitas membeli thrifting. Menurut Hanung, dengan masukanya pakaian bekas tersebut ke Tanah Air membuat Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah dari negara lain. Oleh sebab itu, kata Hanung, masuknya pakaian bekas impor tersebut sebagai masalah yang harus diperangi. “Kami tidak mau kita jadi bangsa yang menampung sampah. Itu juga menghancurkan industri pakaian dan alas kaki,” kata Hanung.

Hanung juga menilai, thrifting menghancurkan industri dalam negeri karena mengambil pangsa pasar dari kelas menengah ke bawah. Padahal, pasar tersebut mestinya menjadi pasar UKM Tanah Air. “Mereka ingin beli barang branded dengan harga murah, padahal barang UMKM itu bagus dan murah-murah Loh, itu yang harus kita perangi,” ungkap Hanung.

KemenPPPA Dukung Regulasi Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyambut baik rancangan pemerintah membuat peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini nantinya langsung di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Kebijakan ini sebagai langkah konkret dari Kemendikbudristek dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan di satuan pendidikan. Tidak hanya di hilirnya, tetapi juga mengatur bagaimana cara mencegah kekerasan itu di hulunya.

Selanjutnya disebut Permendikbudristek, kebijakan ini akan mengatur pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan. Menteri Bintang menggarisbawahi pentingnya peran TPPK dalam menangani isu kekerasan di satuan pendidikan. 

Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan, Rancangan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dinilai penting untuk diterbitkan. Guna memperkuat regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan yang sebelumnya telah diatur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Kebijakan ini akan diluncurkan oleh lima kementerian, yaitu Kemendikbudristek, KemenPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. 

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) menyampaikan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, pemerintah menargetkan universal access atau 100 persen layanan air minum layak tercapai pada 2024.

“NUWSP merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Dirjen Bangda Kemendagri, Teguh Setyabudi saat membuka Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 secara daring di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).

Teguh yang baru dilantik sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri menuturkan, khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen pada 2024, harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemda, dan badan usaha milik daerah (BUMD) air minum. Untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional, sambung dia, saat ini didominasi proyek dua subkegiatan, yaitu pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Krisis Merambat ke Eropa, Investor Berburu “Safe Haven”

Kekhawatiran akan meluasnya krisis perbankan di Amerika Serikat (AS) dengan dilikuidasinya Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank mulai menghantui pasar keuangan global. Apalagi, pada Kamis (16/3) diberitakan kalau Credit Suisse, salah satu bank ternama di Eropa, akan mengajukan pinjaman hingga 54 miliar dollar AS ke Bank Sentral Swiss (SNB). Pinjaman itu untuk menopang likuiditas dan menjaga kepercayaan investor setelah saham bank tersebut pada perdagangan Rabu (15/3) anjlok hingga 30 persen. Informasi pengajuan jaman ke bank sentral itu segera direspons investor di bursa regional Asia menjelang penutupan perdagangan Kamis dengan memburu safe haven atau aset investasi yang nilainya tetap terjaga meskipun ekonomi dunia tidak stabil. Investor pun berburu dollar AS dan yen Jepang karena khawatir krisis perbankan global makin meluas.

Kekhawatiran munculnya tekanan-tekanan baru tersebut pada bank-bank di AS dan Eropa menimbulkan berbagai aksi spekeluasi kalau krisis perbankan bisa meluas dan sistemik. Credit Suisse berjuang untuk memulihkan kepercayaan investor dan nasabah dari serangkaian skandal. Hal itu yang menyebabkan mereka menjadi korban terbaru yang terjebak dalam krisis kepercayaan setelah runtuhnya SVB minggu lalu. Penutupan SVB, pada Jumat (10/3), diikuti runtuhnya Signature Bank dua hari kemudian telah memaksa Presiden AS, Joe Biden buru-buru memberikan jaminan bahwa sistem keuangan aman dan mendorong tindakan darurat AS yang memberi bank akses yang lebih luas ke banyak pendanaan. Investor pun dikabarkan cemas menunggu kejelasan lebih lanjut tentang seberapa luas dampaknya, dan langkah-langkah penyelamatan dari pihak berwenang yang dinilai belum banyak membantu meredakan ketakutan yang meningkat.

Direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan perlunya mewaspadai efek domino kejatuhan bank SVB yang mengingatkan pada dotcom bubble tahun 1995-2000. Bedanya, dotcom bubble saat ini lebih terintegrasi antara startup digital dan sektor keuangan sehingga mengirim sinyal risiko secara global. “Sekarang yang perlu diwaspadai efek domino ke modal ventura di mana beberapa perusahaan startup merugi dan membutuhkan suntikan modal baru untuk mempertahankan operasionalnya,” kata Bhima. Bhima pun menyarankan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan segera melakukan stress test dan mitigasi risiko bank-bank di Indonesia. “Terlalu dini menyatakan dampak penutupan SVB, sangat kecil ke Indonesia,” pungkasnya.

DPR Beri Waktu Sebulan ke Bos Pertamina Buka Sebab Kebakaran Plumpang

Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan hasil investigasi kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara, paling lambat satu bulan ke depan. Hal itu tercantum dalam kesimpulan hasil rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pertamina pada Kamis (16/3). Komisi VII DPR RI juga mendesak Nicke untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas minyak dan gas (migas) Pertamina. Audit ini termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terulang.

Selain itu, wakil rakyat juga mendorong Nicke untuk meningkatkan pengamanan seluruh aset vital milik Pertamina dengan berkoordinasi bersama aparat dan instansi negara. Di sisi lain, Komisi VII mendukung Pertamina untuk melakukan penyelesaian masalah jangka pendek, memperbaiki fasilitas dan prasarana menengah, serta implementasi buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan warga sekitar dalam jangka panjang. Komisi VII juga mendukung Pertamina melakukan kajian komprehensif untuk rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas integrate terminal Jakarta secara bertahap.

BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

Bank Indonesia menahan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen. Dengan demikian, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan keputusan ini dilakukan karena BI tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter preemptive dan forward looking.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75 persen tersebut memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1 persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1 persen mulai September 2023 yang akan datang.

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik 21 April dan Arus Balik 25 April

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini, 123,8 juta orang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan prediksi pergerakan itu disampaikan berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 atau Rabu, 19 April 2023. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023). Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang. Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang). Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang). Survei ini dilakukan secara daring bekerja sama dengan kalangan akademisi dan pakar transportasi.

Menkominfo Johnny Plate: Saya Masih Saksi di Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 pada Rabu, 15 Maret 2023. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu mengaku sudah memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dari jam 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Sebagai warga negara dan menteri, Johnny mengaku berkewajiban untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Achmad Latif (AAL) sebagai tersangka korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022, yakni tersangka AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian Direktur Utama PT. Mora Telematika Indonesia, GMS; Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS; dan MA, selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment (HWI); dan IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Zulhas Sebut Pemerintah Kembali Buka Opsi Impor Beras 500 Ribu Ton Tahun Ini

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal opsi impor beras tahun ini. Menurut dia, pemerintah telah sepakat membuka kembali opsi impor sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah atau CBP. “Beras ini, kemarin dipimpin presiden, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi (impor) 500.000 ton. Karena stok Bulog yang harusnya 1,2 juta, sekarang kalau enggak salah tinggal 300.000-an,” kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. 

Tujuannya, kata dia, agar ketersediaan dan harga beras di pasaran bisa terjaga. Namun, ia memastikan kegiatan impor beras ini tak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, kini Indonesia mengalami panen raya sehingga Bulog akan memaksimalkan penyerapan beras dari dalam negeri. Kendati demikian, dia menilai impor beras merupakan hal yang mendesak lantaran untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. “Kalau enggak (impor) nanti enggak ada (pasokan) bagaimana?” ucapnya. 

Penerapan KUHP Baru Dinilai Perlu Perubahan Pola Pikir

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej gencar menyebarluaskan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke berbagai daerah Indonesia. Sebab ia mengakui perlu perubahan pola pikir masyarakat dalam penerapan KUHP Baru. Prof Eddy mengamati perilaku masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum sebagai korban. Pada saat itu, masyarakat cenderung mendukung “balas dendam” agar pelaku dihukum berat.

Padahal, menurut Prof Eddy, pola pikir seperti itu merupakan paradigma lama hukum.  “Artinya kita semua kedepankan pidana sebagai sarana balas dendam, hukum balas dendam, berdasarkan keadilan retributif,” lanjut Prof Eddy. Prof Eddy berprinsip bahwa semangat KUHP Baru menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir merupakan jalan terbaik. Adapun Pemerintah punya waktu tiga tahun untuk mensosialisasikan KUHP Baru sebelum resmi berlaku. 

Prof Eddy juga mengungkapkan perkembangan hukum modern yang patut diterapkan di Tanah Air. Ia meyakini hukum pidana kini mesti memberi porsi lebih luas bagi pemulihan korban. Diketahui, perubahan paradigma hukum modern yang berlaku universal difasilitasi dalam KUHP Baru. Hukum pidana kini dipandang lebih luas tak sekedar sebagai sarana balas dendam atau keadilan retributif karena mengarah pada orientasi keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Keadilan korektif menekankan pelaku dalam konteks ini dikenakan pidana untuk koreksi kesalahan atas perlakuannya. Sedangkan restorative justice ditujukan kepada korban untuk memulihkan keadaan. Indonesia akhirnya memiliki KUHP sendiri. Pengesahan beleid ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (6/12/2022). Ini merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum di Indonesia.

KPU Sebut PN Jakpus tidak Pernah Tawarkan Mediasi

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak pernah menawarkan mediasi dalam proses penyelesaian gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Putusan atas perkara ini diketahui memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Hasyim menjelaskan, dalam salinan putusan PN Jakpus, memang terdapat penjelasan bahwa mediasi telah dilakukan antara KPU RI dan Prima sesuai Peraturan Mahkamah Agung.

Kendati begitu, kata Hasyim, sebenarnya PN Jakpus tidak pernah sama sekali menawarkan mediasi kepada KPU. Karena itu pula, mediasi itu tidak pernah terjadi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meragukan klaim Hasyim tersebut. Menurut dia, tidak mungkin majelis hakim PN Jakpus tidak menawarkan mediasi karena mediasi merupakan prosedur wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Junirmat meyakini, PN Jakpus sudah menyampaikan surat panggilan mediasi kepada KPU. Akan tetapi, KPU tidak mengetahui keberadaan surat tersebut sehingga tidak menghadiri agenda mediasi.

Dalam rapat dengar pendapat kali ini, anggota Komisi II silih berganti mencecar Hasyim. Mereka menilai KPU tidak serius menghadapi gugatan Prima di PN Jakpus, sehingga muncul putusan penundaan Pemilu. Mereka juga menilai Memori Banding yang disiapkan KPU kurang kuat.  PN Jakpus pada Kamis (2/3/2023) memutuskan menghukum KPU RI menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan mengulang semua tahapan sedari awal dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya, pemilu yang sejatinya digelar 14 Februari 2024 ditunda ke Juli 2025.  Perintah penundaan pemilu itu merupakan putusan atas gugatan perdata yang dilayangkan Prima, partai pendatang baru yang dinyatakan gagal jadi peserta pemilu. KPU RI sudah mengajukan banding guna membatalkan putusan tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selanjutnya akan memutuskan menerima atau menolak banding tersebut.

Perppu Pemilu Disepakati, Bukti Komisi II DPR dan Pemerintah Kompak Pemilu 2024 Tetap Berjalan

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi disepakati Komisi II DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke sidang paripurna DPR. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (15/3/2023). Rapat yang berlangsung lebih kurang tiga jam itu membahas mulai dari poin-poin materi muatan rancangan Perppu Pemilu hingga pengambilan keputusan tingkat I oleh fraksi-fraksi Komisi II DPR.

Awalnya, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan rancangan Perppu Pemilu kepada Komisi II DPR. Hal ini menandai serah terima rancangan Perppu Pemilu dari pemerintah ke DPR. Rancangan itu pun langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Penyerahan rancangan Perppu itu dilakukan setelah Tito Karnavian memaparkan 10 poin materi Perppu Pemilu. Adapun 10 poin Perppu Pemilu yang disampaikan oleh Tito dalam rapat di Komisi II mengatur sejumlah urgensi penting. Seperti, Pasal 10a mengenai pengaturan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi baru.

Tito mengatakan, pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali. Poin kedua, Pasal 92a tentang pengaturan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di provinsi baru. Poin itu menjelaskan pengaturan mengenai mandat pembentukan Bawaslu, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali. Paling penting berikutnya adalah Pasal 186 tentang jumlah kursi dan dapil DPR RI pada provinsi baru. Menurut Tito, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pembentukan 4 daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat, maka diperlukan penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI. Selain itu, pada poin-poin muatan materi Perppu Pemilu yang disepakati juga mengatur soal pelaksanaan Pemilu di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 tetap mengikuti UU Pemilu yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaannya di IKN tetap mengikuti wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Patok HET Beras di Kisaran Rp10.900-Rp14.800 per Kg

Pemerintah resmi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru bagi beras kualitas medium dan premium. Selain HET, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menuturkan HET beras dibagi dalam tiga zonasi. Untuk zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium dipatok Rp10.900 per kilogram (kg). Sedangkan HET beras premium Rp13.900 per kg. Untuk zona II yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, HET beras medium dipatok Rp11.500 per kg, dan beras premium Rp14.400 per kg. Sementara untuk zona III yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium dipatok Rp11.800 per kg dan beras premium Rp14.800 per kg.

Terkait dengan HPP untuk gabah dan beras, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dipatok Rp5.000 per kg dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dipatok Rp6.200 per kg dan di gudang Bulog Rp6.300 per kg. Sedangkan beras di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen dipatok Rp9.950 per kg. Besaran HET beras kualitas medium dan premium, serta HPP gabah ini naik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Menkes Janji Sederhanakan Surat Tanda Registrasi Dokter

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti keluhan para dokter terkat proses uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI) untuk mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR). Ia tak menampik berbagai keluhan lain soal STR yang harus diperbarui secara berkala setiap periode waktu tertentu. Menkes berencana untuk membuat perizinan tersebut disederhanakan. “Kita mau sederhanakan, kita mau gabungkan, supaya izinnya jangan terlampau banyak dan kita permurah,” kata Budi di acara public hearing soal RUU Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Sebenarnya, kata dia, STR ini masuk dalam draft RUU Kesehatan pasal 245 poin lima dan enam yang kini baru selesai di Baleg DPR. Kedepannya, disebutkan jika STR masih bisa berlaku setiap lima tahun sekali dan bisa dicabut jika ada perubahan kompetensi maupun profesi dari tenaga kesehatan tersebut.

Di lokasi yang sama, beberapa pihak tenaga kesehatan memang menolak adanya supremasi dari salah satu organisasi kedokteran. Salah satu perwakilan dari Forum Pejuang STR, Dokter Maya Sandra mengatakan, banyak pihaknya yang tidak lulus mengantongi STR. Perwakilan Presidium Farmasi Indonesia Bersatu (FIB) Ismail juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, merunut pada RUU Kesehatan yang masih memberlakukan STR setiap lima tahun sekali masih bisa dijadikan lahan bisnis. “Harusnya STR seumur hidup,” keluhnya.

Luhut Sebut RI akan Gandeng Singapura Bangun Industri Panel Surya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan menggandeng Singapura untuk membangun industri panel surya. Awalnya pemerintah Singapura hanya ingin listriknya diekspor dari Indonesia. Namun, Luhut menegaskan pemerintah tidak setuju, dan bersikukuh pengembangan industri harus sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Pemerintah Singapura akhirnya setuju untuk mengembangkan industri panel surya di dalam negeri. Prosesnya sudah masuk tahap finalisasi dengan nilai investasi diperkirakan mencapai US$50 miliar atau setara Rp76,98 triliun (asumsi kurs Rp15.397b per dolar AS).

Ketertarikan untuk mengembangkan industri panel surya juga sebelumnya datang dari pemerintah Korea Selatan untuk membangun pabrik panel surya di Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Perusahaan dari Korea Selatan tertarik investasi di daerah ini, karena dekat IKN Nusantara,” kata Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang di Penajam seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu. Selain investor dari Korea Selatan, ada dua investor lainnya yang sedang melakukan pengurusan perizinan untuk membangun pabrik baterai dan pabrik soda ash (natrium karbonat/Na2Co3) di KIB Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare di KIB.

Pemerintah Naikkan Harga Beras, Ini Alasannya

Pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras di level konsumen maupun harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras di tingkat produsen. Badan Pangan Nasional (NFA) menjelaskan, kenaikan harga itu telah mempertimbangkan masukan dari organisasi petani, penggilingan, hingga kementerian lembaga terkait perberasan.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan, tujuan utama ditetapkannya acuan harga beras di konsumen dan produsen demi menjaga keseimbangan harga baik di tingkat hulu maupun hilir. Penentapan HET Beras kembali dilakukan berdasarkan zonasi. Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali. NTB, dan Sulawesi. Kemudian, Zona II meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan. Adapun Zona III meliputi Maluku dan Papua.

HET beras medium di Zona I naik dari Rp 9.450 per kg menjadi Rp 10.900 per kg, Zona II naik dari Rp 9.950 per kg menjadi Rp 10.900 per kg dan di Zona III naik dari Rp 10.250 per kg menjadi Rp 11.800 per kg. Sementara itu, untuk HET beras premium Zona II naik dari Rp 12.800 per kg menjadi Rp 13.900 per kg, kemudian di Zona II dinaikkan dari Rp 13.300 per kg menjadi Rp 14.400 per kg dan di Zona II naik dari 13.600 per kg menjadi Rp 14.800 per kg. Adapun HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kg, GKP di penggilingan Rp 5.100 per kg. Kemudian gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 6.200 per kg, GKG di gudang Bulog Rp 6.300 per kg, dan beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg. Acuan HPP itu naik dari sebelumnya resmi yang diatur, yaitu GKP tingkat petani Rp 4.200 per kg, GKP tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg, GKG tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg, dan beras medium di gudang Bulog Rp 8.300 per kg.

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker

5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerja nasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota. “Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi,” kata Said Iqbal.

Said menegaskan pemogokan akan berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga keesokan harinya. Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa. Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI. “Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM,” tegas Said. Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

BUMN Pastikan Kebutuhan Pangan dan Kesehatan Tercukupi Jelang Ramadhan

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan. Kebutuhan pokok tersebut di antaranya adalah minyak goreng, tepung, daging sapi, hingga gula. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan pangan dari BUMN. Arya menyebut BUMN memiliki tugas menjaga stabilitas pangan nasional sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas di masa ramadhan.

Direktur Komersial Holding BUMN pangan atau ID Food Ardiansyah Chaniago mengatakan, pihaknya menyiapkan stok dan pendistribusian komoditas pangan melalui skema realisasi penugasan pemerintah dan komersial bisnis. Ardiansyah menyampaikan ID Food telah menerima penugasan pemerintah sekaligus menyiapkan skema komersial B2B dengan pelaku usaha pangan untuk beberapa komoditas seperti gula, daging dan minyak goreng maupun kebutuhan sembako pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menyampaikan terus menggelontorkan beras operasi pasar yang sekarang bernama program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilisasi harga beras di masyarakat. Sejak awal tahun sampai dengan saat ini, Febby mengatakan, Bulog sudah menyalurkan beras operasi pasar sebanyak hampir 500 ribu ton. Febby menyampaikan Bulog juga rutin menggelar operasi pasar secara masif melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta distributor sehingga mampu menahan laju kenaikan harga beras.

Sementara itu, Biofarma Group mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan selama ramadhan. Direktur Portofolio, Produk dan Layanan Kimia Farma Jasmine Karsono mengatakan Kimia Farma merupakan end to end healthcare provider yang meliputi produksi, distribusi, ritel farmasi hingga pelayanan Kesehatan pada konsumen melalui klinik Kesehatan dan laboratorium.  Biofarma Group melalui Kimia Farma, lanjut Jasmine, menyediakan berbagai produk vitamin dan suplemen dalam rangka menunjang daya tahan tubuh seperti Fituno, dan Citamin. Jasmine menyebut produk ini tersedia di apotek Kimia Farma, marketplace, dan event-event seperti bazar Ramadhan Kimia Farma.

KLHK Catat Ada 116 Komoditas yang Dihasilkan dari Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, ada 116 komoditas yang dihasilkan dari perhutanan sosial dengan luas mencapai 5,31 juta hektare dan melibatkan 1,1 juta kepala keluarga. “Data kami sudah ada 116 komoditas. Ini tentunya banyak komoditas yang besar, seperti kopi dan kayu, tapi banyak juga yang kecil,” kata Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat KLHK Catur Endah Prasetiani dalam diskusi pojok iklim di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Pada 2022, nilai transaksi ekonomi dari kelompok usaha perhutanan sosial mencapai Rp 118,69 miliar. Sebanyak tiga provinsi dengan nilai tukar ekonomi tertinggi adalah Sumatra Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. KLHK mengeklaim peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial menjadi platinum dan emas mampu memberikan sumbangan terhadap peningkatan nilai indeks desa membangun atau IDM di Solok, Sigi, Lombok Tengah, dan Karangasem.

Prasetiani menuturkan pengelolaan perhutanan sosial memerlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak karena masyarakat yang mengelola kawasan hutan punya keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, modal, hingga pasar. Apalagi sejak masuknya proses digital yang membuat pasar tidak lagi fisik melainkan telah menjadi pemasaran digital membuat perhutanan sosial perlu inovasi. Bahkan, offtaker kini lebih bebas berbisnis tidak hanya kayu dengan hanya pedagang kayu saja, tetapi pedagang lain juga boleh berbisnis kayu.

Rusia: Insiden Drone Tegaskan Keterlibatan AS dalam Perang Ukraina

Rusia akan berusaha untuk menemukan puing-puing pesawat tak berawak atau drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS) yang jatuh di laut hitam. Hal itu diumumkan sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev. Patrushev mengakui bahwa dia tidak tahu apakah mungkin untuk mencapai puing-puing UAV AS itu. Namun ia menekankan bahwa penting untuk melakukan upaya untuk menemukan dan mempelajari puing-puing itu. “Orang Amerika terus mengatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam permusuhan di Ukraina dan insiden terbaru dengan drone ini adalah konfirmasi lain bahwa (AS) terlibat langsung dalam konflik militer yang sedang berlangsung,” Patrushev menambahkan.

Pernyataan Patrushev muncul setelah Komando Eropa Washington (EUCOM) melaporkan bahwa salah satu drone MQ-9 Reaper-nya dijatuhkan di atas Laut Hitam pada Selasa pagi sebagai akibat dari tindakan tidak aman dan tidak profesional dua jet tempur Su-27 Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia membantah klaim bahwa pesawatnya melakukan kontak dengan drone Amerika, tetapi melaporkan bahwa Angkatan Udara telah merekam penerbangan UAV Amerika di atas Laut Hitam menuju perbatasan Rusia dan mengirim dua pencegat untuk menyelidiki. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa pesawat terbang dengan transponder dimatikan dan melanggar batas udara sementara yang ditetapkan di sekitar area operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina.

Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk komunikasi strategis John Kirby sejak itu menyatakan bahwa AS mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa puing-puing pesawat tak berawak MQ-9 Reaper tidak jatuh ke tangan orang lain. Namun, dia juga mengakui bahwa dia tidak yakin apakah AS dapat menemukan pesawat tersebut, karena jatuh ke air yang sangat dalam di Laut Hitam.

Wapres Luncurkan Gerakan Wakaf Indonesia

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya mendukung pemanfaatan wakaf sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Adapun saat ini Indonesia berada di peringkat teratas negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2022 dengan indeks sebesar 68 persen. 

Lebih jauh Wapres menekankan bahwa dana sosial wakaf perlu dikembangkan. Hal ini sebagai upaya pembiayaan umat muslim dalam rangka kemajuan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya mendorong kemajuan wakaf di seluruh penjuru wilayah Indonesia, Wapres pun menginstruksikan dibentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Di sisi lain, Wapres menuturkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan sedang mengupayakan agar sistem perwakafan dapat lebih terstruktur secara profesional. Selain itu, Wapres juga meyakini, dana sosial wakaf di Indonesia dapat terus berkembang, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan umat Islam dapat tercukupi secara mandiri. Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat atas peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia oleh Badan Wakaf Pesantren Tebuireng.

Presiden Finlandia Akan Temui Erdogan untuk Bahas Keanggotaan NATO

Presiden Finlandia Sauli Niinisto akan ke Turkiye untuk bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (17/3/2023) guna membahas keanggotaan negaranya di NATO. Turkiye sudah mengisyaratkan kesiapan untuk menyetujui Finlandia gabung NATO. Niinisto akan ditemani Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto. Topik bahasannya mencakup rekonstruksi setelah gempa Turkiye pada Februari 2023, serta keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO.

Finlandia dan Swedia membatalkan kebijakan non-blok militer selama puluhan tahun untuk mendaftar bergabung dengan NATO pada Mei 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Turkiye dan Hongaria adalah dua anggota NATO yang masih meratifikasi permohonan negara-negara Nordik itu. Untuk masuk ke NATO, Finlandia dan Swedia harus diterima oleh semua 30 anggota aliansi tersebut. Erdogan berusaha keras menolak Swedia sembari menuju pemilihan presiden yang ketat, tetapi Turkiye tampaknya siap meratifikasi keanggotaan Finlandia. Belum ada tanggal ratifikasi yang ditetapkan oleh parlemen Turkiye. Pilpres dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2023.

Meski persetujuan Hongaria juga diperlukan, jalan Finlandia tampak lebih jelas untuk bergabung dengan NATO daripada Swedia. Finlandia dan Swedia saling mengoordinasikan pengajuan mereka dan menekankan ingin bergabung bersama. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Selasa (14/3/2023) mengakui, kemungkinan Finlandia gabung NATO mendahului Swedia meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, ia menekankan bahwa masuknya Swedia ke NATO hanya masalah waktu.

Bantuan Selandia Baru soal Pilot Susi Air Ditolak Sebab TNI Masih Mampu

TNI mengungkap sebab pihaknya menolak bantuan dari Selandia Baru untuk menyelamatkan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya. TNI menekankan masih mampu menangani kasus penyanderaan tersebut. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen) Laksda Kisdiyanto di PMPP Sentul, Bogor, Rabu (15/3/2023). Kisdiyanto mengatakan Panglima Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa TNI masih mampu menangani persoalan tersebut.

Kisdiyanto mengatakan negosiasi dilakukan sesuai arahan pemerintah. Dia berharap semua pihak bersabar karena negosiasi membutuhkan waktu. TNI sudah menemukan beberapa titik lokasi penyanderaan Pilot Susi Air. Melihat medan di Papua yang sulit, akan berisiko jika pihaknya langsung mendekat ke lokasi. Kisdiyanto mengungkap KKB mengancam akan membunuh sandera jika TNI bergerak. Karena hal itulah, kata Kisdiyanto, TNI menghindari pergerakan tersebut. Terlebih, pemerintah daerah sudah berupaya akan bernegosiasi dengan pihak KKB.

Sebelumnya, Diplomat Selandia Baru menawarkan bantuan pencarian pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara aparat TNI dan Polri bersama rombongan diplomat Selandia Baru yang dipimpin Brendan Andrew Stanbury selaku Deputy Head (Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN). Pertemuan itu juga dihadiri 2 staf Kementerian Luar Negeri RI yang digelar di Rimba Papua Hotel Timika, Senin (13/2). I Nyoman menjelaskan pihaknya membahas perkembangan penanganan pencarian terhadap Kapten Phillip Mark Mehrtens.

Jokowi Sebut Impor Pakaian Bekas Sangat Mengganggu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa aktivitas impor pakaian bekas sangat mengganggu perkembangan industri dalam negeri. “Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari-dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri,” kata Jokowi dikutip dari Antara, Kamis (16/3/2023). Pakaian bekas sendiri merupakan barang yang dilarang diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Pemerintah menyebutkan pakaian bekas dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM, dan buruk juga untuk kesehatan penggunanya. Untuk mencegah impor barang, termasuk pakaian bekas, Presiden Jokowi pun meminta ada penyesuaian indikator tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD. Diketahui pada 2021, BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia hanya delapan ton dengan nilai 44 ribu dollar AS dengan pos tarif HS 6309 (worn clothing and other worn articles/pakaian bekas dan produk bekas lainnya).

Namun berdasarkan laman Trade Map, data ekspor baju bekas yang dicatat negara eksportir menunjukkan sepanjang 2021, ada 27.420 ton baju bekas yang diimpor Indonesia dengan nilai total 31,95 juta dollar AS. Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena adanya jalur ilegal pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut akan memusnahkan pakaian bekas impor senilai Rp 10 miliar di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum ke Mojokerto, Zulkifli juga akan ke Riau, Pekanbaru, untuk memusnahkan pakaian bekas sebanyak 900 bal dengan nilai diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar. Zulkifli mengatakan pakaian bekas impor dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi konsumen. Di sisi lain, masifnya impor pakaian bekas juga menghambat pertumbuhan bisnis UMKM Indonesia. Zulkifli mengakui memang ada kesulitan untuk menindak impor pakaian bekas karena banyaknya jalan tikus atau pintu ilegal untuk masuk ke Indonesia. Karena itu, dia menekankan pentingnya kerja sama antar berbagai instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk menekan masuknya pakaian bekas dari luar negeri.

Presiden Akan Sanksi Instansi yang Gemar Berbelanja Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada instansi pemerintah, baik di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), hingga BUMN/BUMD yang masih gemar berbelanja produk impor untuk pengadaan barang dan jasa. Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk merumuskan bentuk sanksi tersebut. Kepala Negara ingin ada penghargaan dan sanksi terhadap instansi pemerintah yang menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Sebagai bentuk penghargaan, Presiden memerintahkan agar ada insentif berupa tunjangan kinerja (tukin) untuk instansi yang melakukan pembelanjaan produk dalam negeri terbesar. “Saya sudah perintahkan Menpan-RB untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat,” kata Jokowi. Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan pengenaan disinsentif pada instansi yang tidak memenuhi target belanja dalam negeri. “Kami sepakat Mendagri dan Menpan-RB dan Menteri Keuangan untuk mengecek langsung ke lapangan belanja e-katalog di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian,” kata Luhut.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan 95 persen pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga BUMN dan BUMN menggunakan produk dalam negeri pada 2023. Pada 2022, pengadaan produk dalam negeri baru mencapai 78 persen. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Hempri Suyatna, mengatakan sanksi yang dijanjikan Presiden Jokowi kepada instansi pemerintah, baik pusat dan daerah hingga BUMN/BUMD yang masih nekad belanja produk impor merupakan langkah luar biasa bagus untuk membuat ekonomi nasional berputar sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Sementara itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan kebijakan reward dan punisment perlu diterapkan sebagai respons atas masih rendahnya komitmen K/L, pemda, BUMN/BUMD memanfaatkan produk lokal.