dicetak pada tanggal: 26 September 2023 11:13 PM

Soal Perubahan Iklim, Luhut kepada Barat: Jangan Ngajarin!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam masalah penanganan perubahan iklim. “Bicara perubahan iklim, orang-orang Barat itu suka merasa bahwa dia yang paling tahu semua. Saya bilang, jangan ngajarin kami, kami sudah ngerti semua itu, kami tidak akan membuat policy yang akan menghancurkan anak cucu kami,” ujar Luhut dalam FMB 9 “Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023” di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Luhut menyampaikan, Indonesia telah membuktikan keseriusannya dalam menangani perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan berhasil menurun jumlah sampah plastik di laut sebanyak 39 persen dalam empat tahun terakhir. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak melakukan pemprosesan sampah di darat sehingga mencegahnya masuk ke lautan.

Luhut menjabarkan, Indonesia telah berhasil melakukan restorasi gambut dan menekan tingkat kebakaran hutan. Menurut Luhut, deforestasi Indonesia berada pada peringkat terendah di dunia pada 2022. “Ini bukan data kita, angka dari UN (PBB). Jadi kita doing right,” ujarnya. Sementara itu, dari sisi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia memiliki potensi energi bersih yang mencapai 3.600 gigawatt berupa tenaga surya, tenaga hidro, geotermal, dan lainnya. Luhut menyampaikan, penanganan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu masa pemerintahan saja. Menurutnya, upaya ini harus terus berlanjut hingga puluhan tahun ke depan.

Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara Tewas Tertembak di Rumah Dinas, Mengingatkan Kasus Kematian Brigadir Yosua

Brigadir Setyo Herlambang ditemukan tewas di kamar rumah dinas ajudan Kapolda Kaltara atau Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Bulungan, pada Jumat, 22 September 2023. Penyebab diduga kelalaian saat membersihkan senjata api. Brigadir Setyo Herlambang ditemukan dalam kamar bersimbah darah. Di sampingnya tergeletak senjata api berjenis HS-9 dengan Nomor Senpi: HS178837.

Jenazah ajudan Kapolda itu diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Awaloedin Djamin Kota Semarang. Menurut pengakuan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya mengungkapkan karena itu adalah permintaan keluarga. Kini, tim gabungan sedang menyelidiki penyebab kematian Brigadir Setyo Herlambang. Tim gabungan tersebut terdiri atas Reserse Kriminal, Bidang Provesi dan Keamanan, serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan.

Kejadian ajudan yang mati diakibatkan senjata api tidak hanya Brigadir Setyo Herlambang mengingatkan publik pada pembunuhan Brigadir J yang merupakan ajudan Kepala Divisi Profesi dan pengamanan atau Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Kaesang saat Ditanya Dukung Ganjar Atau Prabowo: Kok Pak Anies Nggak Disebut?

Kaesang Pangarep mengaku dirinya belum menentukan arah politik partainya setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Khususnya terkait arah dukungan PSI di Pilpres 2024. Awalnya, awak media menanyakan apakah PSI bakal mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Lalu, Kaesang pun mempertanyakan mengapa nama Anies Baswedan tidak disebut.

Kaesang menuturkan pihaknya masih belum menentukan arah politiknya. Nantinya, kata dia, pihaknya bakal mendengar aspirasi dari DPD maupun DPW PSI se-Indonesia.

Menanti Transparansi Polri Usut Kematian Ajudan Kapolda Kaltara

Polri didorong transparan dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Adityajaya, pada Jumat (22/9/2023). Sejauh ini, Polri menduga Setyo tewas karena kelalaiannya sendiri saat membersihkan senjata api miliknya. Hal itu diketahui setelah didapati senjata HS-9 milik korban di sebelahnya. Namun, dugaan kematian ini justru dirasa janggal oleh sejumlah pihak. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai, korban semestinya paham bagaimana cara menggunakan dan mengamankan senjata miliknya.

Pasalnya, korban merupakan anggota Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Kaltara. Ia pun ragu bila Setyo dikatakan lalai dalam mengamankan senjata api miliknya. Hal yang sama disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.  Setiap anggota Polri, sebut dia, sudah dibekali kemampuan prosedur operasional standar (SOP) di dalam memeriksa dan merawat senjata. Sugeng pun berpandangan bahwa anggapan Setyo tewas karena kelalaian saat membersihkan senjata terlalu terburu-buru.

Bambang menambahkan, penyidik harus bekerja secara profesional dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.  Berkaca dari kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, ajudan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, ada sejumlah kejanggalan dalam peristiwa itu. Bambang menyebut, Polri memiliki metode investigasi yang bisa dibuktikan secara ilmiah guna menghindari asumsi liar di masyarakat. Instrumen inilah yang kemudian harus dilaksanakan di dalam mengusut kasus kematian Setyo.

Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar

Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel. Dalam kajian “Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia”, Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.

“PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar,” katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9). “Yang ada orang-orang Morowali bilang kita hanya terima debunya saja,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Arianto juga menyebut kemiskinan di Morowali juga masih tinggi. Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen. Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah. “Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini,” katanya.

Respons Ikatan Pedagang Pasar Usai Pemerintah Larang TikTok untuk Jualan: Ada Plus-Minusnya

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menanggapi keputusan pemerintah melarang transaksi jual beli lewat social commerce, seperti TikTok Shop. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Reynaldi mengakui kebijakan itu menumbuhkan optimisme pedagang yang selama ini berjualan secara konvensional lalu penjualannya anjlok gara-gara tersaingi social commerce. Namun, ia mengingatkan ada pula pedagang yang mulai bertransaksi melalui platform digital ini. Menurut Reynaldi, digitalisasi adalah keniscayaan. Pedagang pun mesti lebih aware dengan perkembangan ini. Namun, pedagang juga perlu mendapat pembekalan atau pelatihan, sehingga produk mereka bisa tampil di etalase pada platform social media tersebut. Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat ketimbang menutup transaksi di social commerce. “Mau tidak mau dan suka tidak suka, perkembangan zaman terus terjadi. Dan kita harus siap, serta pemerintah hadir unntuk mendampingi pedagangpedagang kecil,” ujar Reynaldi. “Soal algoritma, itu harus menyasar pedagangpedagang supaya yang join live di TikTok, Shopee, terpapang di etalase adalah produk-produk dalam negeri.”

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menata soal social commerce melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan baru, pemerintah melarang social media, seperti TikTok, untuk berjualan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan ini usai menggelar rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 25 September 2023. Zulkifli Hasan menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Peran sebagai media sosial dan ekonomi harus dipisahkan. “Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya.

UMKM Beromzet di Bawah Rp 500 Juta tidak Kena Pajak

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan RI Suryo Utomo menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Aturan tersebut menjadi salah satu bagian dari reformasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di masyarakat. Menurut dia, keringanan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM. Para pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta dapat mengalokasikan penghasilan tambahannya untuk memperkuat lini bisnis.

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan rencananya untuk memperbaiki proses pengumpulan data administrasi di masyarakat. Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai wilayah, sebanyak satu atau dua seksi pengawasan KPP Pratama akan dikerahkan ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengawasi wajib pajak yang di wilayah administrasi tersebut. Adapun saat ini jumlah KPP Madya di Indonesia ada 38 unit, bertambah dari yang sebelumnya 20 unit. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan Dirjen Pajak memastikan pemeriksaan pajak tidak akan didasarkan pada alasan subjektif. Dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan, DJP akan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua KPK Fasilitasi Perwira TNI Bertemu Tahanan Korupsi, MAKI: Salah, Nabrak SOP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dinilai melanggar standard operating procedure (SOP) karena memfasilitasi perwira TNI menemui tahanan korupsi Dadan Tri Yudianto di Gedung Merah Putih. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, memberikan fasilitas pertemuan tahanan dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Menurut Boyamin, di KPK sudah terdapat SOP yang jelas bagi siapa pun untuk bisa menemui tahanan korupsi.

Aturan itu adalah penjenguk harus mendapatkan persetujuan dari kepala rumah tahanan (Karutan), bertemu pada jam besuk yang ditentukan, dan harus memiliki kepentingan seperti sebagai pengacara maupun keluarga. Boyamin mengaku, pihaknya membuka peluang untuk kembali melaporkan Alex atas dugaan pelanggaran etik karena memfasilitasi perwira TNI itu ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sebelumnya, Alexander Marwata mengakui dirinya memfasilitasi perwira TNI menemui tahanan bernama Dadan Tri Yudianto. Dadan merupakan pengusaha yang menjadi perantara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Alex, peristiwa itu terjadi pada 28 Juli, ketika rombongan petinggi militer dari Mabes TNI ramai-ramai mendatangi KPK. Mereka keberatan karena KPK mengumumkan status tersangka Kabasarnas dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap prajurit aktif TNI. Meski disebut-sebut situasi rapat tegang dan pihak TNI menekan pimpinan KPK, Alex tidak mau menyimpulkan demikian. Ia hanya mengakui bahwa situasi saat itu membuatnya tidak nyaman. Dalam situasi saat itu kemudian salah seorang perwira TNI meminta Alex mempertemukannya dengan Dadan Tri. Ia mengaku tidak bisa berpikir dan bertindak normal sehingga menyanggupi permintaan tersebut.

Social Commerce Dilarang Bertransaksi, Ini Respons TikTok

Manajemen TikTok merespons keputusan pemerintah melarang social commerce seperti TikTok untuk melakukan transaksi jual-beli layaknya e-commerce. Larangan tersebut tercantum dalam beleid Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Juru bicara TikTok Indonesia mengatakan, pihaknya berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan kebijakan itu lantaran akan berdampak pada para penjual lokal dan kreator affiliate. “Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun kami juga berharap pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop,” ujar manajemen.

Manajemen TikTok menjelaskan, social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM dan membantu mereka untuk berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka. Oleh sebab itu dia mengatakan, sejak adanya informasi larangan itu, manajemen TikTok mendapatkan banyak keluhan dari penjual lokal. “Sejak diumumkan hari ini, kami menerima banyak keluhan dari penjual lokal yang meminta kejelasan terhadap peraturan yang baru, kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melarang social commerce seperti TikTok Shop, Facebook hingga Instagram untuk bertransaksi jual-beli dalam platformnya. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (25/9/2023). Zulhas mengatakan, social commerce hanya diperbolehkan untuk mempromosikan produk saja. “Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa tidam boleh transaksi langsung, bayar langsung, enggak boleh lagi,” ujar Mendag Zulhas. “Dia hanya boleh untuk promosi seperti Televisi (TV). TV kan iklan boleh, tapi TV kan enggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital dan tugasnya mempromosikan,” sambung Mendag Zulhas.

Hilirisasi Selamatkan Indonesia dari Dampak Pelemahan Ekonomi China

Perekonomian global tengah menghadapi ancaman perlambatan dari “gelapnya” perekonomian China. Meskipun demikian, Indonesia dinilai berpotensi terhindar dari ancaman tersebut. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman mengatakan, China merupakan negara mitra dagang utama Indonesia. Akan tetapi, di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu, kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut masih terjaga. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari adanya pergeseran komoditas utama yang diimpor oleh China dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Abdurohman menjelaskan, pada periode 2000-an, komoditas utama yang diekspor Indonesia ke China ialah minyak mentah, gas alam cair, hingga minyak sawit. Akan tetapi, sejak 2017 komoditas unggulan yang diimpor oleh China bukan lagi komoditas yang masih mentah. Mulai tahun 2017, China lebih gencar mengimpor komoditas dasar yang telah diolah, seperti feronikel, lignit, dan lain-lainnya.

Oleh karenanya, upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi menjadi sejalan dengan kebutuhan China. Hasil komoditas olahan berupa feronikel dan lignit pada akhirnya diserap oleh China. “Komoditas ekspor kita mengalami pergeseran yang saya kira juga ada efek positifnya. Karena meskipun mereka melambat permintaan ekspor terhadap Indonesia masih cukup kuat,” ujar Abdurohman. Sebagai informasi, perekonomian China tengah dihadapi potensi perlambatan pertumbuhan. Abdurohman bilang, hal itu salah satunya disebabkan oleh krisis sektor properti di Beijing. Sektor properti sendiri merupakan salah satu sektor usaha yang berperan besar terhadap PDB negara tersebut. “Lebih dari 48 persen total PDB mereka disumbang investasi. Parahnya investasi itu terkonsentrasi di sektor properti yang memang sedang mengalami tekanan cukup berat,” ucapnya.

Dilarang Jualan Online, TikTok: Pertimbangkan Nasib 6 Juta UMKM Lokal

TikTok angkat bicara perihal Revisi Permendag Nomer 50 yang akhirnya diteken pemerintah pada Senin (25/9/2023). TikTok mengaku akan menghormati peraturan yang berlaku. Hanya saja, imbas dari aturan ini ada 6 juta UMKM dan 7 juta kreator affiliate yang terdampak dari kebijakan ini. Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun kami juga berharap pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop,” ujar Kepala komunikasi TikTok Indonesia Anggini Setiawan.

Sejak ramai soal revisi aturan terkait media sosial dilarang menjadi platform jual beli, TikTok mengaku banyak penjual lokal yang resah. TikTok mengklaim bahwa platform ini merupakan salah satu wadah untuk UMKM meningkatkan produktivitasnya. “Sejak diumumkan hari ini, kami menerima banyak keluhan dari penjual lokal yang meminta kejelasan terhadap peraturan yang baru. Perlu kami tegaskan kembali bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka,” katanya.

Dalam revisi aturan permendag, Zulhas menyebut media sosial hanya boleh jadi media promosi, bukan jualan. Sehingga tak boleh lagi plarform media sosial menyuguhkan promosi barang dan memfasilitasi transaksi sekaligus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar platform media sosial dan e-commerce seperti TikTok Shop harus dipisahkan. Sebab, banyak sosial media lainnya yang kemudian ingin mengikuti tren seperti TikTok Shop yang menggabungkan antara sosial media dan e-commerce.

Bahas Alutsista dengan Wakasad, Pangkostrad: Ke Depan Kita Akan Lebih Banyak Pakai Drone dan Satelit

Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AD akan lebih banyak menggunakan drone dan satelit pada masa depan. Hal itu diungkapkan Maruli usai meninjau pameran alutsista dalam rangka HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023). Dalam kesempatan itu, Maruli tampak membahas alutsista bersama Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen Agus Subiyanto, Asisten Latihan KSAD Mayjen Dwi Darmadi, dan Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Mayjen Bobby Rinal Makmum di depan peluncur roket Astros II MK6.

Pangkostrad juga mengaku membahas soal modernisasi alutsista TNI AD saat ini, dikaitkan dengan situasi masa depan. “Apa yang sudah kita kerjakan selama ini masih relevan? Ini kan kebanyakan anak-anak muda, ini mungkin bisa lebih maju di bidang teknologinya,” ujar Maruli.

“Sekarang kami diskusi juga di dalam, cuma antara kemauan dengan kemampuan dukungan masih terbatas,” katanya lagi. Sementara itu, Wakasad Agus mengatakan, gelar alutsista TNI AD di Monas bertujuan supaya hubungan TNI dan masyarakat lebih erat lagi. “Alutsista yang dimiliki oleh TNI AD yang lama sampai yang terbaru kita gelar, agar masyarakat bisa melihat,” kata Agus.

Cawapres dari Ganjar Belum Akan Dimunculkan Saat Rakernas PDI-P

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDI-P akan menggelar Rakernas IV 2023 di JIExpo Kemayoran, pada 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Rakernas IV 2023 mengambil tema ”edaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan subtema ”Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia”. Sebelum dimatangkan di rakernas, PDI-P telah mengadakan sejumlah diskusi yang melibatkan akademisi pangan serta kunjungan ke IPB, Jawa Barat.

Hasto menambahkan, selain membahas kedaulatan pangan, Rakernas IV juga membahas strategi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Pembahasan tentang kedaulatan pangan, pileg, dan pilpres dibahas secara berturut-turut mulai dari hari pertama, kedua, hingga ketiga. Namun, pembahasan mengenai pileg akan dilakukan secara tertutup.

Terkait bakal cawapres pendamping Ganjar, Hasto mengatakan Megawati sudah lama memikirkan opsi yang akan dipilih. Namun, pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar masih menunggu momentum yang tepat selagi menunggu tahapan pencalonan capres dan cawapres dimulai 19 Oktober-25 November mendatang.

Baru Dua Hari Anggota, Kaesang Langsung Jadi Ketum PSI

Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023–2028 dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI, di Jakarta, pada Senin (25/9/2023) malam. Dalam agenda itu, Dewan Pembina PSI juga mengangkat mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha dan Pelaksana Tugas Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka sebagai anggota dewan pembina. Selain itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, diangkat menjadi Sekjen PSI.

Dalam pidato pertamanya sebagai ketua umum, Kaesang mengatakan, terinspirasi memasuki gelanggang politik dari Jokowi. Rekam jejak ayahnya itu meyakinkan dirinya bahwa kekuasaan bisa membawa kebaikan jika dipegang oleh orang yang tepat. Kaesang menegaskan, pilihan untuk berpolitik praktis jatuh pada PSI karena melihat konsistensi parpol tersebut memperjuangkan politik kaum muda. Kaesang juga mengatakan, terkait dukungan pada Pilpres 2024, PSI belum akan memutuskan.

Grace Natalie mengatakan, meski proses penetapan sebagai ketua umum berlangsung cepat, tetapi interaksi antara kedua pihak sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Raja Juli Antoni menambahkan, PSI memiliki sistem kaderisasi, tetapi terbuka untuk merekrut tokoh dari luar untuk menduduki posisi strategis.

Prabowo Kasih Penghargaan Berharga ke Habib Luthfi, Dharma Pertahanan Utama

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganugerahkan Penghargaan Dharma Pertahanan Utama kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpers RI) Dr. (H.C) H. Maulana AI-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di Kemhan, Jakarta, Senin (25/9). 

Penghargaan ini diberikan karena telah berjasa atas kerja sama dan kontribusinya dalam membantu kelancaran program dan kegiatan yang berhubungan dalam bidang pertahanan.  Menhan Prabowo mengungkapkan bahwa penganugerahan Dharma Pertahanan Utama sebagai hal yang luar biasa. Dengan keilmuan dan konsistensi dari Dr. (H.C) H. Maulana Al Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan diantara umat beragama sebagai pemersatu NKRI, Menhan Prabowo bahkan pun mengakuinya sebagai tokoh agama dan sekaligus pemersatu bangsa yang sangat disegani dunia internasional.

Usai penganugerahan, Habib Luthfi  mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Menhan Prabowo. Ia menilai penghargaan ini bukanlah suatu kebanggaan tapi tanggung jawab untuk mengemban amanah dan bagaimana mempertahankan NKRI, karena persatuan dan kesatuan itu merupakan pertahanan nasional yg paling kokoh.

Ratusan Rekening Judi Online Diblokir, Ribuan Menunggu Giliran

Upaya mempersempit ruang gerak perjudian online di Tanah Air masih berjalan. Setidaknya, ratusan rekening yang digunakan dalam transaksi judi online telah diblokir, dan ribuan lainnya menunggu giliran. Rekening yang akan diblokir itu menunggu ‘restu’ dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini masih diproses. “Per tanggal 21 September 2023, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 201 rekening bank dan 1.931 rekening lainnya sedang diproses oleh OJK,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dikutip dalam keterangan resminya, Senin (25/9/2023).

Budi Arie memastikan, pemberantasan judi online kini menjadi prioritas Kemenkominfo. Menurutnya, pemberantasan praktik judi online harus semakin serius lantaran kegiatan perjudian online menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp 27 triliun. Bahkan, kata Budi, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. “Untuk penanganan judi online ini, fokus strategi kita harus lebih maju daripada yang digunakan oleh pelaku. Kita tidak bisa lagi melakukan upaya yang biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,” ujar Budi.

Selain itu, Kemenkominfo melakukan tindakan preventif dengan menganalisis modus terbaru penyebaran konten perjudian online. Salah satunya ditemukan adanya penyisipan tautan situs dan konten judi online ke dalam situs-situs pemerintah. Kemenkominfo akan terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan dan kebijakan lintas sektor maupun platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi online dan konten negatif lainnya.

Mahfud MD: MK tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres Cawapres

Ahli Hukum Tata Negara yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres cawapres.  Menurut Mahfud, batas usia capres cawapres termasuk open legal policy atau politik hukum yang sifatnya terbuka. Maka MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan tersebut.

Mahfud menjelaskan, MK tidak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi. Termasuk pembatasan usia capres – cawapres yang merupakan kewenangan lembaga legislatif atau DPR RI. Mahfud mendasarkan pada sejarah munculnya MK sebagai negative legislator di Austria pada 1920. MK hanya boleh membatalkan aturan perundangan yang menyalahi konstitusi. Mahfud meyakini MK sudah mengetahui soal kewenangan dan apa yang boleh ditangani atau tidak boleh ditangani. Maka ia meminta seluruh pihak untuk membiarkan MK bekerja dengan independen. Tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Diketahui, pihak-pihak yang menggugat adalah PSI dan dua orang kepala daerah dari Partai Gerindra. Yang pertama adalah Walikota Bukittinggi, Erman Safar dan yang kedua adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa. Lalu, Partai Garuda, yang saat ini sudah mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Gugatan pihak-pihak tersebut, ingin batasan usia minimal capres – cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan batasan usia 40 tahun atau pernah menjadi penyelenggara negara.

Aplikasi Teknologi Tarik Minat Pemuda Bekerja Sektor Pertanian

Pengaplikasian teknologi yang semakin marak mampu menarik minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yudhistira Nugraha. “Aplikasi teknologi menarik generasi muda untuk lebih banyak lagi bergelut di bidang pertanian. Sehingga tidak ada lagi yang menganggap pekerjaan di bidang pertanian adalah pekerjaan tradisional,” kata Yudhistira Nugraha dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut, Yudhistira mengatakan pesawat tanpa awal (Drone) salah satu teknologi yang dipakai dalam bidang pertanian. Sebab, Drone membawa transformasi signifikan dalam cara pengelolaan tanah dan lahan guna menopang peningkatan produktivitas tanaman.

Melalui informasi yang didapatkan dari drone, kata Yudhistira, petani dapat mengambil tindakan seperti pengaturan pemberian air yang lebih efisien hingga perawatan khusus tanaman tertentu. Selain itu, Yudhistira menambahkan drone tersebut dapat memetakan lahan pertanian dengan tingkat detail, memungkinkan perencanaan  penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan, yang lebih baik.

RI Dapat Utang Rp7,6 T dari ADB untuk Reformasi Iklim Investasi

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui gelontoran utang sebesar US$500 juta atau setara Rp7,69 triliun (asumsi kurs Rp15.386 per dolar AS) kepada Indonesia. Pinjaman itu diberikan untuk mendukung agenda pembangunan RI dan prioritas reformasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, serta meningkatkan skala usaha. Pinjaman untuk sub program kedua dari tiga sub program Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA) ini melanjutkan keberhasilan sub program pertama yang disetujui pada Oktober 2021.

“Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberdayakan perusahaan lokal,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dikutip dari laman ADB, Senin (25/9). Ia mengatakan CITA sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tominaga juga menyebut CITA merupakan bagian integral dari strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia pada 2020-2024, khususnya jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan iklim.

Lebih lanjut, ADB menilai pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki iklim investasi, sebagaimana disepakati dalam sub program dua. Persetujuan izin usaha telah dilakukan lebih cepat melalui pembaruan pendekatan berbasis risiko yang bersifat pengajuan tunggal secara online, yang mengintegrasikan tingkat nasional, sub nasional, dan nasional. Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi sub program satu.

Pemerintah Bahas Aturan Perdagangan Platform Digital

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut ada empat poin yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat Pengaturan Perdagangan Elektronik, pada Senin (25/9/2023). Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku UMKM dan ekonomi domestik. Selain itu juga terkait pengetatan importasi consumer goods lewat jalur crossborder atau impor biasa. Kemudian soal pengaturan perdagangan offline dan oline. Teten menekankan pentingnya untuk memproteksi atau melindungi ekonomi domestik, agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing. Salah satu langkah yang mendesak saat ini adalah dengan merealisasikan kebijakan transformasi digital dari sisi investasi, perdagangan, maupun persaingan usaha.  Data menunjukkan, pertumbuhan pasar perdagangan elekronik cukup pesat. Menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp476 triliun.  Sementara volume transaksi tercatat 3,49 miliar kali. Selain itu, nilai transaksi perdagangan elektronik pada 2022 lebih tinggi 18,8 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp401 triliun. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perkembangan teknologi seharusnya bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada. “UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” kata Presiden. Seperti diketahui, dalam rapat terbatas tersebut pemerintah memutuskan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020. Yakni tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permendag baru tersebut nantinya mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi. Selain itu, pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap sebagai niaga-el atau e-commerce. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat.

Masih Bebas Judi Online di Tengah Klaim Pemblokiran

Judi online belum benar-benar hilang. Di tengah klaim gencarnya pemerintah memblokir aplikasi hingga rekening yang berkelindan dengan judi online, mereka masih asyik melanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Mereka pun masih bebas mengakses dan memainkan ragam aplikasi permainan yang dipakai sarana berjudi secara daring.

Higgs Domino Island, sebagai aplikasi yang paling sering digunakan berjudi daring,  memang sudah tidak tersedia lagi di Apps Store maupun Play Store. Tapi pemain gim yang sudah mengunduh sebelum aplikasi tersebut dihapus dari Play Store dan Apps Store, masih dapat bermain. Karena aplikasi Higgs Domino Island yang sudah ada di HP pemain, baik itu android maupun iPhone, tidak terblokir alias masih bisa dimainkan seperti biasa. Berdasarkan penelusuran Republika, ada dua opsi aplikasi yang dapat digunakan pemain slot Higgs Domino. Selain di iPhone atau Android yang sudah mengunduh Higgs Domino sebelum dihapus Apps Store dan Play Store, pemain juga bisa mengunduh baru melalui tautan-tautan yang disediakan youtuber slot di channel Youtube.

Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, upaya penindakan terhadap pihak yang terlibat. Budi Arie menegaskan, pemberantasan judi online menjadi prioritas Kemenkominfo saat ini. Budi Arie menekankan, pemberantasan praktik judi online harus makin serius karena kegiatan perjudian online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp 27 triliun. Bahkan, Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. 

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang. “Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan,” kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dalam kesempatan itu, Bahlil membantah kabar 28 Agustus sebagai batas waktu pengosongan Rempang. Dia berkata pembangunan Rempang Eco-City masih dalam sosialisasi. Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga. Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barang impor yang boleh dijual secara online di Tanah Air. Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). “Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu,” kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9).

Ia juga menyebut pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline,” imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US$100 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS). “Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup,” ucap Zulhas. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi.

Bahlil Tuding Ada Pihak Asing di Balik Kisruh Pulau Rempang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara ihwal adanya keterlibatan pihak asing dalam kisruh di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Dia menuding bahwa ada pihak asing yang tengah terlibat dalam konflik horizontal yang terjadi di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Hal tersebut menurutnya, terungkap setelah tim internalnya melakukan investigasi mendalam setelah terjadi konflik. “Saya tahu kok siapa yang bermain dari luar negeri dalam kasus ini. Tim saya sudah mendapatkan temuan setelah investigasi,” tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/9).

Dia menjelaskan bahwa setiap ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau, selalu ada masalah di masyarakat. Kendati demikian, Bahlil menilai bahwa hal tersebut biasa terjadi di dalam setiap persaingan antar negara. “Saya curiga, setiap kali ada investasi besar mau masuk ke Kepri, selalu saja ada yang menghalangi, ada apa ini?” katanya. Sayangnya, Bahlil masih merahasiakan negara yang seringkali menghalangi investasi besar di Kepulauan Rian tersebut. Namun, menurutnya, negara tersebut berlokasi tidak jauh dari negara Indonesia.

“Masih negara tetangga kok, saya tidak mau sebut namanya. Biasanya kan negara tetangga itu selalu bersaing dengan teman-teman sendiri kan,” ujar Bahlil. Bahlil mengimbau agar jangan ada lagi pihak asing yang menghalangi investasi besar masuk ke Tanah Air. Menurut Bahlil, dirinya akan pasang badan agar Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. “Jangan kita pertentangkan terus apa yang terjadi kemarin. Mari kita lihat bangsa ini secara baik,” tutur Bahlil.

TikTok Buka Suara atas Larangan Jualan dan Transaksi

TikTok Indonesia langsung memberikan pernyataan atas segera ditekennya kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop untuk berjualan dan penyediaan layanan transaksi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menyusul beredarnya pemberitaan tersebut, TikTok mengaku mendapat banyak keluhan dari penjual lokal yang selama ini memanfaatkan platform TikTok Shop untuk mendukung penjualan mereka.

“Sejak (revisi Permendag) diumumkan hari ini, kami menerima banyak keluhan dari penjual lokal yang meminta kejelasan terhadap peraturan yang baru,” kata Juru Bicara TikTok Indonesia Anggini Setiawan kepada Investor Daily, Senin (25/09/2023). Nama TikTok sering dikaitkan dengan social commerce yang memfasilitasi jual beli melalui TikTok Shop dan menggerus omzet pedagang UMKM. Anggini kembali menegaskan bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM yakni traffic ke toko online mereka yang rendah. Kehadiran social commerce, seperti TikTop Shop, adalah untuk membantu UMKM berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka.

Sebelumnya pada Senin (25/9/2023), di Istana Negara, digelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai peraturan perdagangan elektronik khususnya social commerce. Ratas itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai Ratas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa telah disepakati bahwa Permendag 50/2020 akan direvisi dan akan langsung di teken hari ini juga. Isi revisi Permendag tersebut nantinya akan mengatur social commerce yang hanya boleh melakukan promosi barang atau jasa. Social commerce juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi baik secara elektronik maupun secara langsung.

Jokowi: UMKM Harus Dipayungi dari Terjangan Dunia Digital

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya regulasi terkait transformasi digital yang lebih holistis agar perkembangan teknologi dapat menciptakan potensi ekonomi baru dan tidak menghambat perekonomian yang sudah ada. “Ini sedang dikerjakan pemerintah. Semestinya perkembangan teknologi bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada,” kata Jokowi saat membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2023, yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (25/9/2023).

Jokowi menegaskan, regulasi itu untuk mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi. Melalui regulasi transformasi digital tersebut, pemerintah ingin memberikan payung hukum terhadap industri kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. “UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital,” tegasnya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pemerintah baru saja memutuskan aturan terkait perniagaan di media sosial atau social commerce di Indonesia. Ia menyebut social commerce memberikan dampak yang besar bagi pelaku UMKM akibat terlambatnya regulasi. “Kita baru saja rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya ke mana-mana,” ungkap Presiden Jokowi.

Pilkada 2024 Maju, KPU Kaji Solusi PPS-PPK yang Berpotensi “Double Job”

KPU RI mengeklaim sedang mengkaji solusi atas kemungkinan para petugas badan ad-hoc di bawah naungan KPU bekerja dobel (double job), sehubungan dengan majunya Pilkada 2024. Badan ad-hoc ini merupakan panitia/petugas yang direkrut untuk waktu tertentu alias tidak permanen, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hasyim menilai, terbuka lebar kemungkinan pihaknya kembali membuka seleksi untuk rekrutmen anyar petugas badan ad-hoc khusus untuk Pilkada 2024. Sebab, jika mengandalkan badan ad-hoc yang sebelumnya menyelenggarakan Pemilu 2024, maka beban kerja yang bersangkutan akan bertambah. Sementara itu, berdasarkan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan, mereka tidak boleh menerima pendapatan/honorarium ganda (double income).

Kapolri Janji Usut Tuntas Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Penyebab tewasnya ajudan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Adityajaya, Brigadir Setyo Herlambang, masih meninggalkan tanda tanya. Pasalnya, Setyo Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya, di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9/2023) sekitar pukul 13.00 Wita. Di sebelahnya ditemukan senjata api milik korban. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kaltara Kombes Budi Rachmat menjelaskan, pengawal pribadi Irjen Daniel Adityajaya itu ditemukan tewas tergeletak bersama pistol jenis HS-9 di samping jenazah. Pria yang berasal dari Kota Semarang, Jawa Tengah, itu menjabat sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Kaltara. Setyo Herlambang diperbantukan sebagai ajudan atau bagian Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) pribadi Kapolda Kaltara.

Guna memperjelas penyebab kematian Setyo Herlambang, polisi pun membawa jenazah ajudan Kapolda Kaltara itu ke Rumah Sakit (RS) Kota Tarakan untuk dilakukan otopsi. Tim Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kaltara pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dugaan sementara tim dokter Polda Kaltara menyebutkan, kematian ajudan Daniel Adityajaya itu disebabkan oleh kelalaian saat membersihkan senjata api HS-9. Budi menambahkan, pihak keluarga Setyo Herlambang meminta agar otopsi jenazah dilaksanakan di Semarang. Oleh karena itu, ajudan Kapolda Kaltara itu hanya dilakukan pemeriksaan dan visum luar selama di Rumah Sakit Tarakan. Jenazah pun diterbangkan dari Tarakan, Kalimantan Utara, ke Surabaya, Jawa Timur, untuk kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Semarang. Tiba pada Sabtu sekitar pukul 12.30, jenazah diotopsi di Instalasi Kedokteran Kepolisian (Dokpol) Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Kominfo Siapkan Cara untuk Berantas Judi Online

Kegiatan perjudian online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp 27 Triliun. Bahkan, Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengklaim pihaknya bakal memprioritaskan penanganan perjudian online. Salah satu langkah yang diambil dengan meningkatkan pemberantasan konten judi online. Budi menekankan pemberantasan praktik judi online harus makin serius.

Selama periode tanggal 1 s.d. 21 September 2023, Kemenkominfo sendiri menyebut pihaknya telah melakukan pemutusan akses dan/atau penghapusan (takedown) terhadap 60.582 konten perjudian online. Adapun platform dengan sebaran konten yang ditangani terbanyak adalah pada situs web dan alamat IP sebanyak 55.768 konten, selanjutnya file sharing sebanyak 3.488 konten, Facebook dan Instagram sebanyak 675 konten, lalu Google serta Youtube sebanyak 638 konten. Selain pemutusan akses dan/atau penghapusan (takedown) konten, Kementerian Kominfo mendorong upaya penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi perjudian online. Pada tanggal 18 September 2023, Menteri Kominfo telah secara formal meminta Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat kegiatan perjudian online.

Upaya Kementerian Kominfo dalam memberantas judi online akan dilakukan secara menyeluruh. Tindakan preventif diambil dengan menganalisis modus terbaru penyebaran konten perjudian online. Salah satunya ditemukenali adanya penyisipan tautan situs dan konten judi online ke dalam situs-situs pemerintah. Kemenkominfo juga menyatakan bakal terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan dan kebijakan lintas sektor maupun platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi online dan konten negatif lainnya.

Polisi Tangkap 1 Anggota KKB Pembakar Gedung SMAN 1 Ilaga Papua

Satgas Operasi Damai Cartenz kembali menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial AK alias Artis (20) di wilayah Ilaga, Puncak Papua. Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis (21/9). Berdasarkan pemeriksaan, AK beberapa kali terlibat dalam pembakaran, mulai dari rumah warga hingga gedung SMAN 1 di Ilaga, pada Kamis (17/8).

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan aksi pembakaran terhadap gedung SMAN 1 Ilaga dilakukan oleh KKB pimpinan Titus Murib sekitar 17 Agustus siang. Benny menjelaskan aksi pembakaran tersebut pertama kali diketahui Personel Satgas Kopasgat Yonko 468/Sarotama Pos 25 Bandara Aminggaru usai melihat asap tebal dari bangunan Kompleks Sekolah Ilaga.

Setelahnya, tim gabungan TNI-Polri langsung mengerahkan dua unit kendaran taktis dan truk menuju lokasi pembakaran. Benny menyebut para petugas gabungan juga langsung melakukan penyisiran saat tiba di lokasi komplek SMAN 1 Ilaga. Dalam aksi tersebut, Benny mengatakan tim gabungan sempat melepaskan tembakan balasan ke arah belakang SMAN 1 yang diduga menjadi tempat pelarian KKB. “Namun, aparat Keamanan gabungan TNI-Polri tidak melakukan pengejaran dikarenakan hal tersebut diindikasi merupakan pancingan dari Kelompok KKB,” kata Benny, 18 Agustus.

Tak Sebatas Pilpres, Koalisi Parpol Kerja Sama Hadapi Pileg

Salah satu koalisi parpol yang telah bekerja sama untuk pemenangan Pileg 2024 adalah koalisi pengusung bakal capres, Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, keempat parpol dalam koalisi menempuh langkah konsolidasi di setiap dapil untuk Pileg 2024 (24/9/2023). Kerja samaini penting agar parpol ataupun caleg dalam barisan koalisi yang sama tidak saling menjatuhkan. Kerja sama ini juga penting agar kelak kursi yang diraih koalisi, dominan jumlahnya di parlemen, sehingga akan lebih mudah dalam memastikan efektivitas pemerintahan Ganjar jika kelak terpilih.

Koalisi Perubahan yang mengusung bakal capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga akan bekerja sama untuk saling membantu dalam kontestasi pileg. Menurut Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, tidak mudah mengatur sejauh mana efektivitas skema sinergisitas dan upaya saling membantu di lapangan tersebut. Sebab, faktanya, di lapangan, ada semacam persinggungan di antara caleg. Menurut Sekjen PAN, Eddy Soeparno, tak ada kerja sama untuk pemenangan pileg di antara parpol dalam koalisi. Berkaitan dengan pileg, koalisi sebatas menyepakati agar antarparpol di koalisi tidak membajak caleg yang telah diusung oleh parpol lain dalam koalisi.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, berpandangan pileg merupakan ruang tarung bebas sehingga setiap parpol pasti berpikir agar bisa ”selamat” dari ambang batas parlemen. Arya pesimistis jika ada koalisi yang bekerja sama untuk bisa memenangi pileg dan pilpres bersamaan. Menurut dia, itu hanya semacam retorika politik untuk bisa mengonsolidasikan kekuatan antarparpol di koalisinya.

Antisipasi Kekeringan, Bulog Akan Impor Beras 1 Juta Ton dari China

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras dari China pada tahun depan. Ini merupakan kelanjutan kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun ini. Budi mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang dampaknya diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan. “Kejadian cuaca, banjir, gagal panen di mana-mana beberapa wilayah yang menjadi produksi beras akhirnya kita kurang, mau tidak mau kita mulai (impor beras). Kita impor mulai tahun lalu akhir 2022. Tapi, ternyata berkepanjangan masalah cuaca, produksinya menurun, kita ditugaskan 2 juta (2023),” kata Budi.

Budi mengatakan keputusan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan. “Prediksi (kekeringan) tidak hanya tahun ini. Nanti BMKG akan memprediksi kira-kira kalau ini ternyata rawan (kondisi cuaca) pasti Presiden mau menugaskan lagi (untuk) cepat ambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah,” katanya. Budi menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan penambahan jumlah impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri memang sedang mengalami penurunan.

Budi menambahkan China menjadi salah satu negara yang siap mengekspor berasnya untuk Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pasokan dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan. “Berarti kalau ada penugasan nanti ke saya (Bulog) 1 juta lagi, saya akan ambil dari negara China. Karena China sudah siapkan 1 juta (ton). Jadi saya tidak ngambil dari Thailand, tidak ngambil dari Vietnam atau negara-negara yang kemarin, Pakistan termasuk,” sebutnya.

Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi, Begini Peringatan BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di wilayah pantai barat selatan Aceh, agar mewaspadai tingginya potensi hujan yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan di daerah ini dengan intensitas sedang hingga tinggi, sehingga berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi di masyarakat.

“Penyebab terjadinya potensi hujan lebat ini karena aktifnya Madden Julian Oscillation (MJO) atau gelombang osilasi di wilayah Samudra Hindia bagian Timur dekat dengan Indonesia, yang mempengaruhi ke pertumbuhan awan konvektif daerah Indonesia khususnya wilayah Aceh,” kata prakirawati Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, Almira Aprilianti.

Seperti diketahui, Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan aktivitas intra seasonal yang terjadi di wilayah tropis, yang dapat dikenali berupa adanya pergerakan aktivitas konveksi, yang bergerak ke arah timur dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik yang biasanya muncul setiap 30 sampai 40 hari.

Selain MJO, kata Almira, berdasarkan peta prakiraan angin 3.000 ft terdapat daerah konvergensi di sekitar Aceh bagian barat dan selatan, yang menyebabkan penumpukan massa udara di wilayah tersebut, dan meningkatkan potensi tumbuhnya awan konvektif penyebab terjadinya hujan lebat.

Setiap Daerah Diminta Miliki Cadangan Beras

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade berharap seluruh organisasi perangkat daerah menyediakan cadangan pangan beras. Hal ini diutarakan Ramdan saat membuka kegiatan sosialisaai Peraturan Bapanas RI nomor 15 tahun 2023. “Harapannya kami di tahun 2024, bapak dan ibu sekalian dapat mengalokasikan cadangan pangan di daerah masing-masing. Walaupun tidak sesuai dengan hasil penghitungan, setidak-tidaknya harus ada,” kata Ramdan di Gorontalo, Minggu (25/9/2023).

Ramdan mengatakan, ia pribadi menyadari bahwa beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap Kabupaten dan Kota memang sangat berat di tahun tersebut. Penyebabnya, kata Ramdan, semua pemerintah daerah sudah harus melunasi dana hibah yang telah disepakati bersama KPU dan Bawaslu untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa ketersediaan cadangan pangan pemerintah ini sangat penting untuk menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan. Seperti krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam atau keadaan darurat tertentu.

​Awal Pekan Ini, Kondisi Udara Jakarta Tidak Sehat

Kondisi udara di DKI Jakarta, awal pekan ini masih terpantau kategori tidak sehat, khususnya untuk kelompok sensitif. Mengutip situs IQAir, kualitas udara Jakarta berada di angka 141 US Air Quality Index (AQI US), Senin (25/9/2023).

Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk kelima di dunia. Data itu dilihat dari situs IQAir pukul 07.00 WIB. Polutan utama Jakarta berukuran PM2.5 dengan konsentrasi 51.9 µg/m³. Angka Konsentrasi itu 10.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Sementara, peringkat pertama kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati Karachi, Pakistan. Yakni, dengan indeks kualitas udara Karachi mencapai angka 171 US AQI US. Masyarakat, khususnya kelompok sensitif di Jakarta, sangat disarankan menggunakan masker. Terutama, saat beraktivitas di luar rumah atau outdoor. Masyarakat juga disarankan untuk menghindari aktivitas outdoor. Juga menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor serta nyalakan penyaring udara.

Kaderisasi PSI Dipertanyakan jika Wacana Kaesang Jadi Ketum Didukung

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia diusulkan menjadi ketua umum. Menurut Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, usulan itu disampaikan oleh kader-kader mereka di daerah. Di sisi lain, jika usulan itu disetujui maka hal tersebut akan memperlihatkan persoalan kaderisasi di tubuh PSI. Isyana menjelaskan, pada Senin (25/9/2023), PSI akan menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas). Dalam Kopdarnas PSI, PSI pusat akan mengumpulkan semua pengurus partai se-Indonesia. Isyana menyebut usulan Kaesang menjadi Ketum PSI akan dibahas besok.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro juga menyoroti usulan supaya Kaesang diusung menjadi ketua PSI. Padahal, Kaesang terhitung “anak baru” dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah. Selain itu, jika PSI berharap Kaesang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum, maka hal itu dinilai bakal menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono mengatakan, jika PSI kembali memilih sosok baru buat memimpin maka mereka harus menjelaskannya kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu.

Pekerja Indonesia Paling Melek AI

Karyawan Indonesia mendapat skor tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam hal penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) di tempat kerja. Itu terungkap dalam penelitian konsumen global mengenai AI di tempat kerja yang digagas oleh LinkedIn. Studi melibatkan 29 ribu pekerja berusia di atas 16 tahun secara global, antara 23 dan 30 Agustus 2023. Dari jumlah itu, 6.624 responden berasal dari Asia Tenggara, yang perinciannya antara lain berasal dari Singapura (2.009 responden), Malaysia (1.513 responden), Filipina (1.527 responden), dan Indonesia (1.575 responden). Mereka ditanyai terkait penerapan AI di dunia kerja.

Di seluruh pasar Asia Tenggara yang disurvei LinkedIn, sekitar satu dari dua profesional sudah menggunakan AI di tempat kerja, dengan persentase Indonesia (72 persen), Singapura (56 persen), Filipina (55 persen), dan Malaysia (51 persen). Selain itu, LinkedIn mencatat, masyarakat Indonesia paling aktif memanfaatkan AI di tempat kerja. Ada 72 persen karyawan Indonesia yang mengungkapkan, perusahaan mereka telah memperkenalkan pedoman atau rencana pelatihan untuk mengintegrasikan AI ke pekerjaan sehari-hari. Disusul dengan Filipina (55 persen), Malaysia (48 persen), serta Singapura (46 persen).

Pakar karier dan kepala editorial Asia Pasifik di LinkedIn, Pooja Chhabria, mengatakan potensi dari perkembangan AI. Hal itu dinilai membuka jalan bagi para profesional di Asia Tenggara untuk bekerja dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Chhabria mengatakan bahwa perkembangan AI, khususnya AI generatif, telah mengubah perspektif para profesional tentang cara bekerja pada masa depan. Meskipun meningkatkan kecepatan bisa menjadi suatu tantangan, para profesional di Asia Tenggara menyambut kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh AI.

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan, bakal transparan mengusut kematian ajudan dari Kepala Kepolisian (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya, Brigadir Setyo Herlambang. Diketahui, Setyo Herlambang ditemukan tewas di kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9/2023) sekira pukul 13.00 WITA. Di sebelahnya ditemukan senjata api milik korban.

Listyo pun memerintahkan jajarannya mengunakan scientific crime investigation (SCI) atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah untuk mengusut penyebab kematian Brigadir Setyo Herlambang. Kapolri menilai, kesimpulan yang diperoleh dari investigasi ilmiah ini dapat menjelaskan secara lebih kongkret perihal penyebab kematian ajudan Kapolda Kaltara itu. Kendati demikian, Kapolri enggan berandai-andai soal penyebab kematian ajudan Irjen Daniel Adityajaya itu. Menurut Listyo, Polda Kaltara tengah mendalami hasil otopsi Setyo Herlambang yang telah dilakukan oleh rumah sakit.

Di sisi lain, tim dari Laboraturium Forensik (Labfor) Polri juga melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab tewasnya ajudan Kapolda Kaltara itu. Kapolri menuturkan, dirinya juga sudah memerintahkan Kapolda Kaltara untuk mengusut tuntas penyebab kematian ajudannya itu. Bahkan, pihaknya juga telah mengirimkan dokter forensik pada Pusat Laboraturium Forensik (Puslabfor) untuk ikut mendukung mengusutan kasus tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat menuturkan, berdasarkan dugaan sementara, Setyo Herlambang meninggal lantaran mengalami insiden saat membersihkan senjata api.

Teten Akui Harus Ada Perbaikan Regulasi Lindungi Industri Tekstil

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengakui bahwa harus ada perbaikan regulasi untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk-produk impor. Sebab, menurut Teten, dari hasil tinjauannya di Kabupaten Bandung, Ahad (24/9/2023), ia mendapatkan informasi dari para pelaku usaha bahwa regulasi yang ada kini, masih belum bisa membendung serbuan barang impor hingga memukul telak industri dalam negeri baik tingkat pengecer sampai produsen, termasuk pada sektor tekstil. Teten menjelaskan, para pelaku usaha, menilai Safeguard (tindak pengamanan) kurang efektif katanya, di mana safeguard untuk pakaian Rp 25 ribu untuk satu potong, tapi dijual secara online bisa di bawah Rp 25 ribu. “Itu artinya regulasinya tidak jalan. Nah kita tidak tahu apakah ini ada indikasi masuknya tidak resmi atau tidak dilaporkan ini soal kepabeanan,” kata Teten.

Efek membanjirnya barang impor yang juga menerapkan predatory pricing atau jual rugi melalui daring atau online, mengakibatkan berbagai pusat penjualan besar seperti ITC Kebon Kalapa, Pasar Andir, hingga Pasar Tanah Abang sepi, bahkan produsen sendiri tidak bisa bersaing dalam platform daring. “Jadi betul juga apa yang disampaikan para pelaku usaha di sini, bahwa kita tuh barang dari luar masih terlalu mudah dan murah masuknya, sehingga memukul produksi dalam negeri. Makannya saya akan coba sampaikan ini,” ucapnya.

Mudah masuknya barang-barang impor itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemi Kartiwa dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global hingga barang-barang dari produsen besar dunia seperti China tidak terserap ke berbagai negara seperti Amerika, akhirnya mereka mencari pasar baru yang memiliki pembatasan perdagangan (trade barrier) yang lemah. “Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena memang Indonesia kan populasinya nomor empat di dunia, dan GDP kita masih cukup terkontrol dan inflasi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara lain, makanya kita ini dibidik oleh mereka menjadi pangsa pasarnya,” ucap dia.

Filipina Kecam Tiongkok Pasang Penghalang di Laut Cina Selatan, Hilangkan Mata Pencaharian Nelayan

Filipina menuduh Tiongkok memasang ‘penghalang mengambang’ untuk menghentikan kapal penangkap ikan memasuki wilayah sengketa di Laut China Selatan. Penjaga Pantai Filipina mengatakan, penghalang sepanjang 300 meter mencegah para nelayan untuk bekerja di laguna di Scarborough Shoal. Tiongkok mengeklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut Cina Selatan dan merebut perairan dangkal tersebut pada tahun 2012.

Penjaga pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, mengatakan penghalang itu ditemukan oleh tim patroli pada hari Jumat (22/9/2023). Ia menuturkan tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan satu kapal dinas milisi maritim Tiongkok memasang penghalang ketika kapal Filipina tiba. Jay mengatakan bahwa Tindakan Tiongkok itu menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencahariannya. Ia menambahkan, bahwa para nelayan Filipina mengatakan Tiongkok biasanya memasang penghalang seperti itu ketika mereka melihat ada banyak nelayan di wilayah tersebut. Laut Cina Selatan merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya.

Wilayah tersebut diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Lebih dari separuh kapal penangkap ikan dunia beroperasi di kawasan ini. Tindakan Tiongkok soal Laut China Selatan telah membuat marah bukan hanya Filipina juga Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tiongkok melancarkan ambisinya dengan melakukan pembangunan pulau dan menjalankan patroli angkatan laut. Beijing merebut Scarborough Shoal pada tahun 2012 dan memaksa dari Filipina melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan yang lebih kecil.

Mendag Zulhas Klaim Harga Beras Sudah Tak Naik

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga beras sudah tak menanjak. Namun, ia mengatakan harga beras di sejumlah wilayah memang belum turun. “(Harga beras) sudah enggak naik. Tapi ada sedikit turun, ada yang belum. Tapi sudah enggak naik,” katanya di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/9). Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan jika ingin harga beras yang terjangkau, bisa membeli beras Bulog dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg).

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat harga beras masih mengalami kenaikan. Per Jumat (22/9), beras kualitas bawah I dibanderol Rp13.100 per kg, naik dari Rp13.050 pada pekan lalu. Kemudian, beras kualitas bawah II naik dari Rp12.850 ke Rp12.900 per kg. Kemudian, beras kualitas medium I naik dari Rp14.150 ke Rp14.300 per kg, beras kualitas medium II naik dari Rp13.950 ke Rp14.100 per kg. Lalu, beras super I naik dari Rp15.500 ke Rp15.650 per kg dan beras super II naik dari Rp14.900 ke Rp15.050 per kg.

Kemendag Gandeng Kantor Airlangga dan Mahfud Bahas Utang Minyak Goreng

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan masalah utang rafaksi minyak goreng sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Sudah ketemu level eselon I. Kita akan bahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukum. Jadi kita akan bahas ramai-ramai,” ujar Isy di kantornya pada Jumat (22/9).

Sejalan dengan pembahasan dengan kedua kementerian tersebut, Isy mengatakan Kemendag masih akan memverifikasi klaim utang pemerintah ke pelaku usaha minyak goreng. Pasalnya, saat ini masih ada perbedaan angka yang diklaim.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar. Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun. Terbaru, Aprindo bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

Jokowi soal TikTok Shop: Mestinya Media Sosial, Bukan ‘Media Ekonomi’

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kegaduhan TikTok Shop yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, TikTok seharusnya cukup menjadi media sosial, bukan media ekonomi. Keberadaan TikTok Shop sendiri belakangan diketahui memukul usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jokowi mengatakan, tindak lanjut terhadap keberadaan TikTok Shop masih disiapkan. Hal ini juga menyangkut urusan lintas kementerian dan difinalisasi di Kementerian Perdagangan. “Kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun,” katanya.

OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening Terlibat Judi Online, Ini Catatan Pengamat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan perintah kepada perbankan untuk memblokir sejumlah rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. Menanggapi hal tersebut, Ekonom sekaligus pakar keuangan dan pasar modal Budi Frensidy, mengatakan selama ini aturan Undang-undang yang menyangkut Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (UPU-PPT) sudah ada, sehingga bank dapat pro aktif untuk melakukan antisipasi bila ada transaksi yang berhubungan dengan UPU-PPT.

Namun meskipun demikian, kebijakan pemblokiran tetap harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai kebijakan tersebut merugikan banyak orang. “Ini harus hati-hati karena dapat merugikan banyak orang yang rekeningnya diblokir akibat keputusan sepihak dari otoritas atau regulator,” kata Budi. Pasalnya, ini hanya akan menyusahkan orang-orang yang hanya ikut-ikutan tergoda untuk berjudi online, namun tidak akan efektik untuk membasmi kegiatannya. Budi sendiri tidak menapik jika aktivitas judi online memang membuat kehidupan banyak orang semakin sulit. Dirinya juga kemudian mempertanyakan berapa lama pemblokiran akan dilakukan jika memang terbukti rekening tersebut digunakan untuk judi online. “Harusnya mereka diarahkan untuk meninggalkan judi online, bukan malah disalahkan dan dikenakan hukuman tambahan, jadi ini saya pikir tidak akan efektif untuk membasmi judi online,” kata Budi.

Di sisi lain, dana judi online tidak melulu dilakukan lewat rekening bank, “Jika transfernya tidak melalui bank tapi via kripto kan sulit sekali mendeteksinya,” lanjut Budi. Dirinya menyarankan agar lebih adil, regulator maupun bank memblokir rekening mereka yang sudah terbukti menjadi bandar ataupun pialangnya. Namun hal ini pun harus berdasarkan bukti-bukti yang valid dan tidak boleh sembarangan. Senior Vice President LPPI, Trioksa Siahaan mengatakan terkait perjudian memang perlu adanya penegasan baik dari sisi regulasi dan mekanisme pemblokirannya, sehingga bank dapat melakukan pemblokiran sesuai aturan yang ada termasuk untuk pendeteksian kegiatan judi, namun menurutnya bank tetap perlu diberikan pembekalan khusus.

Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Minta Petugas Tidak Memaksa Warga Pindah

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menginstruksikan seluruh pegawai BP dan Pemerintah Kota Batam untuk tidak memaksa masyarakat Pulau Rempang untuk pindah. “Apalagi memaksa, itu tidak ada dan tidak boleh dilakukan. Kami ingin ada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat,” kata Rudi dikutip dari Antara, Minggu (24/9/2023). “Sehingga masyarakat tau, investasi ini masuk, apa manfaatnya buat masyarakat setempat dan tentu apa hasilnya ke depan yang mereka dapat,” kata pria yang juga menjabat Wali Kota Batam itu. Ia mengatakan akan turun sendiri ke lapangan untuk melakukan pendekatan kepada warga. Terutama di lokasi-lokasi yang terdampak pembangunan proyek tahap I di Kelurahan Sembulang.

Rudi memastikan relokasi warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik. “Pergeseran itu akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik dan kedua belah pihak sudah sepakat demi kebaikan bersama,” ujarnya. Maka, kata Rudi, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan kabar target pergeseran warga sampai tanggal 28 September 2023. Menurut dia, saat ini yang paling penting adalah BP Batam dan masyarakat Rempang bisa bersepakat, sehingga investasi bisa terealisasi.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis BP Batam disebutkan, sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan Kawasan Rempang terus berlangsung, Sabtu (23/9/2023). Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, masyarakat yang terdampak investasi Rempang Eco-City pun mulai bersedia untuk menempati hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam. Menurut dia, kesediaan warga tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk terus melakukan pendekatan persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan oleh tim satuan tugas. Hal ini selaras dengan instruksi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang meminta tim pendataan agar mengutamakan tindakan yang humanis serta komunikasi persuasif selama di lapangan.

Industri Tekstil di Jabar Hampir Mati Akibat Predatory Pricing di Social Commerce

Para pelaku usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jabar) terancam berhenti berproduksi karena imbas praktik predatory pricing di platform social commerce. Praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM. Di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat misalnya, sebagai kawasan yang penduduknya menjalani usaha pertekstilan pada hari biasa ramai aktivitas produksi. Namun sejak Lebaran hingga saat ini, penurunan produksi terus terjadi hingga beberapa pabrik tak mampu lagi bertahan untuk terus berproduksi.

Dalam kunjungannya ke beberapa pabrik tekstil di Majalaya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyaksikan secara langsung kondisi terkini pabrik dan menerima keluhan beberapa pelaku UKM tekstil di Kabupaten Bandung. “Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis,” ucap Menteri Teten dalam kunjungan ke beberapa pabrik tekstil sekaligus berdiskusi dengan para pelaku usaha tekstil di Majalaya, Bandung, Ahad (24/9).

Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya, dan KADIN Kabupaten Bandung. Menteri Teten mengatakan, produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing. Menurut MenKopUKM, hal itu terjadi juga karena didorong adanya aturan safe guard yang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membenahi dan berkoordinasi dengan Mensesneg untuk langkah ke depan.

Pemerintah Harus Waspadai Perkembangan AI

Pemerintah diminta untuk semakin waspada dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Jika tidak waspada dan hati-hati dalam menyikapinya, manusia akan tergilas oleh teknologi modern ini dan mengancam ratusan juta penduduk Indonesia. “Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur AI dalam bentuk UU. Regulasi yang ada dalam UU perlindungan data pribadi belum cukup mengawasi dan mengatur AI,” kata Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudisthira, pada Koran Jakarta, Minggu (24/9).

Bhima mengingatkan kehadiran AI juga mengancam sumber penghasilan banyak orang dan tentunya implikasi lanjutannya ialah pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, sebelum terlambat maka regulasi harus dibuat duluan sebelum teknologi masuk. Hal tersebut berkaca dari pengalaman selama ini yang mana regulasi selalu kalah cepat dari kemajuan, akhirnya kewalahan mengaturnya. Negara lain juga sudah ramai membahas regulasi yang menaungi AI, termasuk pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual yang bisa diolah AI tanpa mencantumkan sumber aslinya.

Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Widyawan, mengatakan memang sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk rutin bertemu khusus membahas perkembangan AI. Sebab, pada dasarnya teknologi AI berbeda dengan teknologi lain sehingga tidak bisa diserahkan pada pasar bebas. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB memperingatkan kepada para pemimpin dunia bahwa manusia bisa kehilangan kendali atas mesin kecerdasan buatan. Dowden mengatakan tingkat kemajuan harian yang dicapai teknologi ini mengharuskan negara-negara untuk bertemu secara rutin. “Untuk membahas pagar pembatas yang diperlukan,” ujar Dowden, yang memaparkan prospek masa depan suram jika pengembangan AI tidak terkendali.

Pakar Wanti-wanti Kepentingan Pihak Asing di Pemilu 2024

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mewanti-wanti potensi tangan asing bermain dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ancaman itu mesti diwaspadai lantaran dampaknya krusial. Hikmahanto mengatakan beberapa negara kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi pemimpin di negara lain. Aksi itu erat hubungannya dengan permainan intelijen.

Hikmahanto mencontohkan hal lainnya, yakni calon pemimpin di negara tetangga yang mendapat dana kampanye. Tangan asing itu berharap pemimpin terpilih nantinya lebih lunak terhadap kepentingannya meski kontroversial.

Hikmahanto mengajak seluruh pihak mewaspadai adanya tangan asing yang ikut campur. Supaya pemimpin terpilih betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia.

Temuan Komnas HAM Soal Bentrok di Pulau Rempang, Ada Selongsong Gas Air Mata dan Warga Terintimidasi

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM dalam serangkaian insiden bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan temuan sementara, Komnas HAM mengingatkan negara agar tidak melanggar hak warga atas tempat tinggal yang layak.

Insiden bentrokan di Pulau Rempang berawal dari rencana pemerintah menjadikan kawasan ini perpaduan industri, perdagangan, dan wisata dengan nama Rempang Eco City. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi proyek dengan target investasi Rp 381 triliun pada 2080. Proyek ini akan merelokasi warga Pulau Rempang yang sudah mendiami 16 kampung adat sejak 1834. Namun, upaya relokasi ini tidak mulus karena tak semua warga bersedia angkat kaki dari kampung yang telah mereka didiami sejak ratusan tahun silam. Dampak penolakan adalah kericuhan yang berujung bentrokan antara warga dan aparat pada 7 dan 11 September 2023.

Komnas HAM menerjunkan tim untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di kawasan proyek strategis nasional ini sepuluh hari pasca terjadinya bentrokan. Dalam investigasinya, Komnas HAM menemukan beberapa selongsong peluru gas air mata di atap dan di dekat pekarangan Sekolah Dasar Negeri 024 Galang. omnas HAM juga menilai ada penggunaan kekuatan aparat yang dianggap berlebihan dalam penanganan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, pihaknya sepakat dengan KontraS yang telah melakukan audiensi dengan masyarakat Pulau Rempang dan menemukan hal yang sama soal penggunaan kekuatan aparat dalam konflik di sana.

Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 2.710 kejadian berkaitan dengan konflik agraria dalam kurun 2015-2022 atau hampir 9 tahun pemerintahan Joko Widodo efektif berjalan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria ini meletus di banyak wilayah di Tanah Air, berdampak kepada 5,8 juta hektare tanah yang menjadi sumber penghidupan sekitar 1,7 juta keluarga.

KPA mencatat, selama kurun waktu yang sama, sedikitnya 1.615 warga ditangkap polisi dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Hasil dari pendekatan represif ini, 842 warga diseret ke meja hijau. Tidak berhenti di sana, konflik-konflik agraria yang meletus di era Jokowi juga memakan korban nyawa. Ia menambahkan, konflik agraria ini terus berlangsung di seluruh sektor perkebunan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan properti, hingga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagian di antaranya dipicu oleh proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap “lapar tanah” dan bermuara pada liberalisasi sektor industri, mengorbankan warga. PSN itu banyak berlangsung dengan pendekatan domain verklaring yang kira-kira berprinsip, jika seseorang tak dapat membuktikan bahwa tanahnya merupakan miliknya, maka tanah itu tanah negara yang ia tak berhak duduki. Prinsip ini bermasalah karena mengabaikan hak ulayat masyarakat atas tanah yang sudah dibuka, diusahakan, dan dimukimi dari generasi ke generasi. Akibatnya, KPA mencatat, PSN-PSN era Jokowi sudah memicu sedikitnya 73 konflik agraria selama tiga tahun belakangan. KPA pun menyoroti kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria.

Pilkada 2024 Dipercepat, Ide “Coba-coba” Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Isu yang selama ini ditutup-tutupi itu akhirnya terang-benderang. Pemerintah berniat mempercepat Pilkada 2024 dari jadwal semula 27 November 2024 menjadi bulan September. Rencana ini akan diwujudkan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, yang usulnya telah dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Rabu (20/9/2023).

Dalam pemaparannya, Mendagri Tito mengeklaim bahwa UU Pilkada mengamanatkan keserentakan pelantikan pejabat di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, pada tahun yang sama. UU itu juga dianggap mengamanatkan supaya pelantikan pejabat daerah dilakukan pada tahun yang sama dengan pejabat di tingkat pusat.

Tito menilai, keserentakan itu akan merapikan tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah yang selama ini dianggap tidak sinkron karena masa jabatan yang tidak serentak dan bervariasi. Ia memberi contoh, kota/kabupaten dalam provinsi yang sama bisa jadi mempunyai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tak sinkron satu sama lain karena tak didesain serentak. Begitu pula di tingkat provinsi yang RPJMD-nya mungkin tak sinkron satu sama lain atau tidak selaras dengan RPJM Nasional. Tito beranggapan, situasi ini menghambat pembangunan nasional karena banyak proyek strategis tak dieksekusi dengan baik lantaran perbedaan di tingkat daerah tadi.

Bentuk Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi di Kalimantan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda di Jakarta, Kamis (21/9/2023). Ketiganya menyetujui pembentukan satuan tugas (task force) untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur terkait kerja sama Indonesia dan Jepang. Pada Juli 2023 , Airlangga dan Maeda sepakat mengusulkan pembentukan task force untuk mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukung, terutama di kawasan Kalimantan. Struktur satuan tugas tersebut terdiri dari dewan pengarah (steering committee) dengan pengambil kebijakan setingkat menteri, kelompok ahli (expert group) yang dikelola pejabat senior Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, serta JBIC. Satuan tugas itu melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula beberapa sektor potensial, seperti pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jawa. Ada pula pengembangan teknologi efisien untuk pembangkit listrik geotermal, carbon capture, utilization, and storage (CCUS), blue urea, serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang. Airlangga menyatakan, pihaknya telah menugaskan jajarannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu tersebut. Ia melanjutkan, Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam task force tersebut dengan Green Innovation Fund sebesar 2 triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp 207 triliun per tahun. “Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tegas Airlangga.

Selain menyepakati pembentukan satuan tugas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC). Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon. Dalam hal ini, JCM berperan penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon. Lebih jauh, implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri dalam berpartisipasi terkait aksi iklim.

Saat ini, Indonesia berencana untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait JCM, Indonesia dapat mengimplementasikan 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon. Pada kesempatan itu, pemerintah Jepang turut menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada Desember 2023 dan meminta Indonesia untuk mendukung acara ini. Airlangga menyambut positif usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada kementerian/lembaga terkait.

Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.” “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022. Meskipun Gedung Putih mengumumkan akan memberinya “kemampuan pertahanan udara yang signifikan,” namun tidak ada kesepakatan untuk menyediakan rudal jarak jauh yang didambakan Zelensky. Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

Laksda Kresno Tepis Muatan Politis di Balik Gugatan Usia Pensiun TNI

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro menepis adanya muatan politis di balik langkahnya mengajukan uji materi Pasal 53 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi pasal yang mengatur usia pensiun itu diketahui didaftarkan beberapa waktu belakangan. Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal pensiun di akhir tahun.

Kresno mengatakan proses gugatan di MK biasanya memakan waktu hingga berbulan-bulan sampai pada putusan hakim. Menurutnya, gugatan itu baru diputuskan hakim di pertengahan Desember 2023 atau awal Januari 2024. Saat itu, Yudo Margono telah pensiun. Ia mengatakan gugatan bersama sejumlah prajurit aktif dan purnawirawan itu diajukan secara pribadi, bukan kedinasan. “Walaupun ada surat perintah dari Panglima TNI tetapi isi dari surat perintah itu pada intinya adalah di samping tugas dan jabatan saya, saya diizinkan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebetulnya surat perintah itu adalah pemberian izin dari Panglima kepada kita bertiga yang aktif,” katanya.

Yudo mengaku merestui tindakan Kresno dan sejumlah prajurit aktif itu. Menurutnya, prajurit memiliki hak untuk menggugat ketentuan soal usia pensiun. Meski demikian, ia mengaku tidak ikut campur lantaran akan pensiun Desember nanti.

TNI Dinilai Tak Cukup Minta Maaf Tanpa Tarik Pasukan dari Rempang

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dinilai tidak cukup hanya meminta maaf terkait ucapan piting pendemo di Pulau Rempang, Batam. Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia memandang pernyataan itu harus dibarengi dengan langkah penarikan prajurit di wilayah Rempang. “Permintaan maaf saja dari Panglima TNI itu tidak cukup jika tidak diikuti dengan penarikan Prajurit TNI secara khusus yang paling dekat adalah tugas pembantuan di Pulau Rempang,” kata pengacara Publik Pilnet, Teo Reffelsen lewat keterangan tertulis, Kamis (21/9).

Teo Reffelsen mengatakan pengerahan prajurit TNI di wilayah Rempang tak memiliki legitimasi hukum. Selain itu, Teo juga mendesak Panglima TNI mengevaluasi kebijakan pengarahan prajurit, terlebih keterlibatannya dalam konflik agraria. Dia meminta TNI berfokus pada isu pertahanan, profesionalitas maupun tantangan perkembangan situasi global dan kemajuan teknologi. Lebih lanjut, Teo menyebut peranan Presiden dan DPR lemah untuk memastikan TNI bertugas pada koridor tugas pertahanan.

Menkominfo Pastikan TikTok Shop Punya Izin E-Commerce Sejak Juli Lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan TikTok Shop telah mengantongi izin untuk media sosial maupun berjualan secara daring di Indonesia. Izin keluar sejak Juli lalu. Izin itu ia ketahui usai bertanya ke TikTok. Karena izin itulah menurut Budi, pihaknya tidak bisa asal mengambil keputusan menutup TikTok Shop sesuai yang diinginkan beberapa kalangan belakangan ini. Menurutnya, langkah itu harus dilakukan melalui kajian dan evaluasi mendalam. Hal itu diperlukan agar keputusan yang diambil bisa tepat sasaran. Kajian dan evaluasi terutama akan dilakukan terkait tuduhan TikTok Shop melakukan predatory pricing. Pihaknya akan memverfikasi tuduhan tersebut.

Kemunculan aplikasi TikTok Shop menjadi polemik belakangan ini. Salah satu polemik muncul dari para pedagang Pasar Tanah Abang. Anton (36) misalnya. Salah seorang pedagang mengatakan TikTok Shop sangat merugikannya. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang. Karena itu, ia mendesak pemerintah melarang aplikasi itu. Desakan ia sampaikan saat Menkop UKM Teten Masduki mengunjungi Pasar Tanah Abang pekan ini. Ia pun menuturkan harga di TikTok Shop keterlaluan murah. Anton mencontohkan dirinya menjual gamis seharga Rp100 ribu. Sementara di TikTok ada yang menjual Rp39 ribu.

Ini Dampak Krisis Properti China ke Ekonomi Global Menurut BI

Ekonomi China kini tengah menjadi sorotan. Apalagi, krisis properti di China menambah karut marut perekonomian di negara tersebut. Fenomena yang ditandai dengan bangkrutnya raksasa properti Evergrande itu dinilai akan berdampak terhadap perekonomian global. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, guncangan sektor properti yang terjadi di Negeri Tirai Bambu utamanya disebabkan oleh perusahaan besar. Pemicunya ialah langkah ekspansif yang dilakukan raksasa properti sebelum pandemi Covid-19 merebak. “Dan kemudian (terdampak) Covid dan sekarang belum pulih,” kata dia, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, krisis properti hanya berimbas terhadap perusahaan skala besar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan properti skala kecil dan menengah kinerjanya tetap terjaga. Namun demikian, dampak dari guncangan sektor properti tetap dirasakan oleh perekonomian China. Perry menyebutkan, permasalahan sektor properti menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi China. “Sehingga secara keseluruhan menyebabkan ekonomi Tiongkok yang melambat,” ujarnya. Perlambatan ekonomi negara adidaya pada akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian global. Salah satunya ditunjukan dengan perlemahan permintaaan dunia. “Itu menyebabkan kenapa merembet ke negara lain,” kata Perry. Dampak dari perlambatan ekonomi global China juga dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara mitra dagang utama, perlambatan ekonomi China berimbas terhadap menurunnya ekspor Indonesia ke negara tersebut.”Ekspor kita juga masih meningkat tapi tidak sekuat sebelumnya,” ucap Perry.

China Setop Ekspor Dua Komoditas Bahan Baku Cip Komputer dan Panel Surya

China menghentikan ekspor dua mineral penting dalam pembuatan semikonduktor, yakni galium dan germanium. Penghentian ekspor itu dilakukan dengan alasan keamanan nasional. Critical Raw Materials Alliance menyebut, China adalah produsen 80 persen galium dan 60 persen germanium dari totalnya di dunia. Data Bea Cukai China melaporkan negara tidak menjual sedikitpun dari dua komoditas itu bulan lalu. Dilansir dari CNBC, Jumat (22/9/2023) juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong mengatakan, departemen terkait tidak menerima permohonan dari perusahaan untuk mengekspor dua bahan tersebut. Pembatasan ekspor ini disebut sebagai indikasi balas dendam China terhadap kontrol ekspor AS. Padahal, pertumbuhan ekonomi sedang dikhawatirkan seiring memanasnya perang teknologi.

Sebagai catatan, China tengah menghadapi tantangan lantaran pelemahan permintaan domestik dan krisi perumahan. Belum lagi, bulan lalu ekspor China merosot ke titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Sebuah pukulan bagi negara yang masih dalam pemulihan itu. Sementara itu, analis Eurasia Group mengatakan pembatasan ekspor dapat menjadi pedang bermata dua. Dalam kata lain, pembatasan ekspor dapat merugikan perekonomian China dan menyebabkan perpindahan rantai pasokan ke luar negeri. China memang menjadi pemimpin industri dalam dua komoditas itu, tetapi ada produsen alternatif. Selain itu, ada juga komoditas subtitusi yang dapat digunakan untuk mengganti dua bahan itu. Di dalam negeri, harga galium anjlok 20 persen secara bulanan karena stok yang menumpuk. Sementara itu harga spot germanium sedikit tumbuh karena adanya keterbatasan stok. Germanium dan galium adalah bahan yang dapat digunakan dalam cip komputer dan panel surya.

Sebagai informasi, pada Juli lalu pemerintah China mengatakan ekspor dua barang itu akan tunduk pada kontrol demi melindungi keamanan dan kepentingan nasional. Mulai 1 Agustus, eksportir perlu mengajukan izin khusus untuk mengirimkannya ke luar negeri. Langkah ini telah meningkatkan perang teknologi dengan Amerika Serikat mengenai siapa yang memiliki akses terhadap teknologi pembuatan chip canggih, yang sangat penting dalam segala hal mulai dari ponsel pintar dan mobil tanpa pengemudi hingga pembuatan senjata.

Cadangan Devisa RI Berada di Posisi US$137,1 M per Agustus 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan posisi cadangan devisa RI sebesar US$137,1 miliar pada akhir Agustus 2023. Angka tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (21/9). Ia pun mengatakan neraca perdagangan surplus sebesar US$4,4 miliar per Agustus 2023. Menurut Perry capaian tersebut mendukung transaksi berjalan kuartal III 2023 tetap terjaga.

Sementara itu, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio mencatat net outflow sebesar US$1,7 miliar pada kuartal III 2023. Perry menyebut net outflow ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Lebih lanjut, Perry memperkirakan neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4 persen sampai dengan defisit 0,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.

Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan-IKN Rampung Juli 2024

Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit. Selain jalan tol, Jokowi menyebut infrastruktur lain yang sedang dibangun adalah bandara. Kata dia, kehadiran bandara juga akan mempermudah mobilitas masyarakat ke IKN.

Sama seperti Jalan Tol Balikpapan-Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli 2024 atau maksimal di awal Agustus 2024. Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9/2023). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini, yaitu Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, IKP ini menjadi intstrumen proyeksi dan deteksi dini untuk upaya pencegahan melekat. Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri. ASN kerap terlibat mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. Selain itu, ditemukan juga penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye.

Dari segi motif, masalah netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat. Dalam isu netralitas ASN ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara. Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban.

BI Catat Transaksi QRIS mencapai Rp18,33 T per Agustus 2023

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi QRIS mencapai Rp5.098,46 triliun per Agustus 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan capaian tersebut tumbuh 28,38 persen (yoy). “Dengan jumlah pengguna 40,05 juta dan jumlah merchant 28,38 juta yang sebagian besar merupakan UMKM,” ucap Perry dalam konferensi pers, Kamis (21/9). Menurut Perry, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Perry menyebut nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 8,62 persen (yoy) menjadi Rp38,51 triliun pada Agustus 2023. Sementara, nilai transaksi digital banking tumbuh sebesar 11,87 persen (yoy) menjadi Rp5.098,46 triliun. “Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital,” kata Perry.

BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

Peneliti Ahli Utama kluster Partisipasi Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah PRP BRIN, Firman Noor, melalui hasil kajian bersama rekan-rekannya mengatakan Presiden sudah melanggar prinsip demokrasi ‘terlalu jauh ke dalam’ (in too deep) hingga mengetahui dinamika internal partai politik. Hal ini menunjukkan memperlihatkan peluang Jokowi buat melakukan intervensi dalam persoalan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 sudah sangat terbuka. Firman menambahkan bahwa pernyataan Jokowi memperlihatkan potensi gangguan terhadap Pemilu dan Pilpres di masa mendatang akan bertambah dengan aksi-aksi intervensi dari lembaga intelijen yang dikerahkan.

Peneliti dan Koordinator klaster Konflik, Pertahanan, dan Keamanan PRP BRIN, Muhamad Haripin, mengatakan pernyataan Jokowi memperlihatkan hubungan antara presiden dan lembaga intelijen yang penuh dengan konflik kepentingan. Menurut Haripin berdasarkan kajian dan analisis di PRP BRIN, aksi spionase terhadap parpol mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan. Dampak dari hal itu adalah pelanggaran hak kebebasan warga. Praktik memata-matai parpol juga dinilai sebagai wujud intimidasi negara. Hal ini bisa menimbulkan ketakutan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara.

Parpol Ingatkan Perubahan Jadwal Pilkada Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politis

Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara mengenai usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Jika disepakati anggota DPR dan penyelenggara pemilu, untuk mengubah jadwal Pilkada, diperlukan perubahan setidaknya empat pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, pada Kamis (21/9/2023), mengatakan sejauh ini pengaturan keserentakan baru sebatas tahap pencoblosan. Padahal, seharusnya, perlu diatur pula keserentakan terkait pelantikan kepala daerah terpilih. Djarot berharap, rencana memajukan pilkada tidak serta-merta ditarik untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, pun menyadari, usulan untuk mempercepat jadwal Pilkada 2024 juga mengindikasikan kepentingan politis pihak tertentu karena seolah menarik penyelenggaraannya ke masa jabatan Presiden Jokowi. Kendati demikian, PKS tetap sepakat dengan usulan tersebut agar tidak terlalu banyak daerah yang dipimpin oleh penjabat. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, usulan mempercepat jadwal pilkada masih akan dibicarakan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR.

Deklarasikan Dukungan, Demokrat Minta Prabowo Jaga Kesinambungan Pembangunan

Dalam pidatonya pada pembukaan Rapimnas Demokrat tahun 2023, pada Kamis (21/9/2023) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan harapan kandidat yang didukung Partai Demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan bangsa. Rapimnas Partai Demokrat 2023 dengan agenda deklarasi calon presiden dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. AHY dalam pidatonya mengatakan Partai Demokrat memiliki mimpi dan cita-cita yang sama, Indonesia emas 2045. Oleh karena itulah, dibutuhkan pemimpin pemersatu yang mampu mengayomi semua identitas, suku, dan agama. Menurut AHY, hal yang tidak kalah penting adalah pemimpin yang senantiasa menjaga konsistensi antara perkataan dengan perbuatan.

Prabowo Subianto mengatakan pihaknya merasa mendapat kehormatan besar dengan diberi kepercayaan oleh Partai Demokrat untuk maju sebagai calon presiden 2024-2029. Sementara itu, Airlangga Hartarto mengatakan, dengan adanya dukungan dari Partai Demokrat, maka Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi besar. Sebab, empat parpol anggota KIM menguasai hampir 45 persen kursi DPR.

Komnas HAM Duga Ada Penggunaan Kekuatan Berlebihan di Konflik Pulau Rempang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai ada penggunaan kekuatan aparat yang dianggap berlebihan dalam penanganan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.  Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, pihaknya sepakat dengan KontraS yang telah melakukan audiensi dengan masyarakat Pulau Rempang dan menemukan hal yang sama soal penggunaan kekuatan aparat dalam konflik di sana.

Saurlin mengatakan, konflik di Pulau Rempang sudah sangat terbuka informasinya. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan keprihatinannya. Namun ia mengatakan masih was-was dengan adanya ancaman eskalasi yang jauh lebih besar pada 28 September 2023. Tanggal tersebut sebelumnya diungkapkan sebagai tenggat agar warga Pulau Rempang mengosongkan area yang akan dijadikan proyek strategis nasional Rempang Eco-City. Dalam tenggat itu sebelumnya disampaikan akan ada tindakan yang sangat serius kepada masyarakat yang menolak relokasi. Artinya, kata Saurlin, hal ini bisa menimbulkan sesuatu yang lebih dinamis dibandingkan pada 7 September 2023 lalu. Jika pada tanggal 7 masih di pintu masuk, maka kata Saurlin, tanggal 28 bukan hanya di pintu masuk, namun di seluruh kampung akan terjadi pengangkatan paksa, pembawaan paksa, dan sebagainya untuk mengosongkan lokasi.

Komnas HAM dalam pantauannya di Pulau Rempang sempat menemukan selongsong gas air mata di atap salah satu sekolah di sana. Saurlin mengakui timnya menemukan selongsong gas air mata itu di atap sekolah. Namun yang jadi pertanyaan kenapa benda itu masih ada di sana padahal saat ditemukan Komnas HAM, peristiwa bentrokan itu telah terjadi beberapa hari sebelumnya.

RUU IKN Segera Disahkan, PKS: Berpotensi Bebani APBN

Komisi II DPR RI telah menyepakati RUU IKN pada tingkat pertama, Selasa, 19 September 2023. PKS satu-satunya fraksi yang menolak revisi itu, menyebut IKN membebani APBN dan pemerintahan berikutnya. Fraksi PKS memandang alokasi APBN untuk IKN akan mempengaruhi kinerja APBN mendatang. Realisasi APBN tahun 2022 mencatatkan defisit anggaran mencapai angka 2,35% atau sebesar Rp460,4 triliun. Meski angka ini masih di bawah ketentuan 3% dari PDB, ada defisit terhadap realisasi pendapatan sebesar 17,46% jika dihitung berdasarkan rasio penerimaan Negara.

PKS juga tak menyetujui pemerintah bisa memberikan jaminan atas pembiayaan utang Otorita IKN sesuai dengan mekanisme APBN. Hal itu, menurut PKS, berpotensi menambah berat beban negara karena menjadi penjamin atas pembiayaan utang otorita IKN.

Selain itu, PKS tak menyetujui IKN menjadi program prioritas nasional selama 10 tahun. “Hal ini karena pembangunan Ibukota Nusantara berpotensi memperberat beban APBN, menambah utang negara sehingga dapat menjadi masalah bagi pemerintahan berikutnya,” kata PKS.

BPBD Kalteng Telah Tangani Kasus Karhutla Ratusan Hektare

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi pemerintah terkait lain di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menangani total 206,56 hektare lahan gambut terbakar. Ini sejak awal Januari sampai 20 September 2023. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya Heri Fauzi menyampaikan, bahwa selama kurun itu ada 352 kejadian kebakaran lahan gambut. Khususnya di empat wilayah kecamatan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

“Selama periode tersebut tercatat terjadi 55 kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Pahandut, 206 kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Jekan Raya. Lalu 85 kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Sebangau, dan lima kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Bukit Batu,” kata Heri, Kamis (21/9/2023).  Lebih jauh, Heri mengungkapkan, hanya wilayah Kecamatan Rakumpit yang sejak awal Januari tidak mengalami kebakaran lahan gambut. Namun, pihaknya masih tetap waspada untuk antisipasi. 

Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya melibatkan sejumlah instansi, termasuk kepolisian. Lalu masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Nilai Kerugian Kebakaran Bromo Diprediksi Capai Miliaran Rupiah

Nilai kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang belakangan terjadi di kawasan Gunung Bromo diprediksi mencapai Rp5,4 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Hendro Widjanarko.  Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditutup dari 6 sampai 18 September 2023 akibat kebakaran hutan dan lahan. Ratusan personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di kawasan taman nasional tersebut selama 6 sampai 14 September 2023.

Hendro menjelaskan bahwa penghitungan nilai kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo mencakup biaya pemadaman kebakaran dari darat. Lalu kerugian akibat hilangnya habitat satwa, dan kerugian akibat terhentinya aktivitas wisata di taman nasional. Menurut dia, perhitungan nilai kerugian belum mencakup biaya operasi pengeboman air menggunakan helikopter. Termasuk untuk memadamkan kebakaran lahan serta kerusakan jaringan pipa air akibat kebakaran.

Empat pintu masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total dari 6 sampai 18 September 2023. Ini untuk memudahkan operasi pemadaman kebakaran di kawasan taman nasional. Kebakaran besar terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak 6 September 2023. Kebakaran itu terjadi karena ada pengunjung yang menggunakan suar untuk keperluan pengambilan gambar di kawasan taman nasional.

Revisi Aturan Perdagangan Elektronik Tunggu Persetujuan Presiden

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 terkait dengan perdagangan elektronik sudah sampai di tahap persetujuan Presiden Joko Widodo dan menunggu tanda tangan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Diharapkan pada akhir September prosesnya sudah selesai.

Isy menjelaskan setelah presiden mengeluarkan izin revisi Permendag 50/2020, selanjutnya Mendag melakukan penandatanganan surat. Selanjutnya, revisi tersebut masuk dalam proses dijadikan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Isy, proses perundang-undangan tidak bisa diburu-buru. Namun diharapkan dapat selesai pada akhir September.

Revisi Permendag 50/2020 merespons pola belanja konsumen dari e-commerce ke social commerce yang berdampak pada penjualan UMKM, salah satunya TikTok. Revisi tersebut mengatur tentang penjualan produk loka pasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama. Kemudian, platform digital luar negeri tidak diperbolehkan untuk menjual produk yang berasal dari afiliasi bisnisnya. Sebab, dengan teknologi algoritma yang dimiliki oleh sosial media, maka akan lebih mudah untuk menarik konsumen membeli produk yang terafiliasi dengan bisnisnya. Ketiga, penetapan harga batas minimum 100 dolar AS untuk barang impor. Hal itu bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Presiden Jokowi: Investasi Swasta Kunci Bangun IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan  investasi  swasta dalam penyediaan beragam kebutuhan fasilitas publik menjadi kunci proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Jokowi mengatakan investor swasta mulai berdatangan ke IKN seiring penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan tol, serta Bandara yang ditarget rampung di tahun ini. “Swasta sudah mulai masuk, artinya di sini ada sesuatu dan kalau sudah ada sesuatu akan terus berbondong-bondong berdatangan, dan yang paling penting kecepatan penyelesaian untuk urusan infrastruktur dasar,” katanya.

Selain rangsangan penyediaan infrastruktur dasar, kata Jokowi, pemerintah juga memfasilitasi insentif Super Tax Deduction, yakni insentif berupa pengurangan pajak bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan pengembangan di IKN. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa tax holiday untuk merangsang minat investor asing.

Asosiasi Logistik Laporkan Produk Impor Ilegal di E-Commerce

Asosiasi Pengusaha Logistic E-Commerce (APLE) dan Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki untuk melaporkan maraknya produk impor yang diduga ilegal masuk ke e-commerce atau lokapasar. Ketua Asosiasi APLE Sonny Harsono menuturkan barang-barang di e-commerce yang dijual dengan murah dapat dipastikan tidak diimpor dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak resmi under invoicing. Sebab dilihat dari ongkos logistik saja, harusnya produk impor sudah di atas biaya minimum pengiriman secara airfreight (udara).

“Banyak barang masuk secara ilegal dari jalur laut dengan ongkos kirim cukup murah berkisar 500 dolar AS per satu kontainer atau setara dengan 0,001 dolar AS per barang. Padahal jika menggunakan jalur resmi dikenakan ongkos kirim mencapai 6 dolar AS sampai 8 dolar AS per kilogram,” kata Sonny.

Ia menambahkan, luasnya wilayah Indonesia, memang menjadikan semakin sulit untuk melakukan pengawasan barang impor yang masuk. Untuk itu, APLE mengusulkan adanya logistic hub yang berada di sisi barat yakni di Batam dan sisi timur di Sorong Papua agar lebih mudah dalam pengawasan. Hal senada disampaikan Ketua ALDEI Imam S. Imam mengatakan, dugaan impor ilegal bisa mematikan UKM dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari banyak biaya yang dipangkas secara tidak resmi sehingga harga pun bisa jauh lebih murah.

Ancaman Inflasi Impor, Apindo Minta BI Kendalikan Pelemahan Rupiah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendongkrak inflasi impor. Adapun, rupiah hanya menguat 1,2 persen (year-to-date/ytd) dibandingkan dengan apresiasi 1,78 persen hingga 23 Agustus atau 6 persen pada semester I/2023. “Ini akan memberikan tambahan inflasi impor akibat semakin mahalnya barang-barang yang mesti dibeli oleh Indonesia dari luar negeri,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani kepada Bisnis, Kamis (21/9/2023). Lebih lanjut, Shinta mengatakan, tingkat inflasi yang terlampau tinggi dapat memberikan tekanan terhadap biaya operasional perusahaan dan menggerus daya beli konsumen.

Untuk mengatasi masalah inflasi, Apindo berharap agar pemerintah dan otoritas terkait dapat merumuskan dan menentukan kebijakan yang tepat dalam mengontrol harga-harga yang mulai tak terkendali. Pasalnya, inflasi yang terkendali merupakan salah satu syarat untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan stabil bagi perekonomian yang berkelanjutan. Apindo juga berharap Bank Indonesia dan pemerintah dapat bersinergi dalam mengendalikan pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi. Menurutnya, kebijakan suku bunga dan intervensi valas oleh BI harus seimbang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mencegah inflasi yang merugikan bagi perekonomian.

Ini Alasan BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75%

Seperti perkiraan, Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, suku bunga acuan pada bulan ini tetap di level 5,75%. “Keputusan mempertahankan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran pada sisa tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024,” tutur Perry, Kamis (21/9) di Jakarta.

Perry memperkirakan, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tetap bergerak di kisaran 3% yoy plus minus 1% hingga akhir 2023. Kemudian turun ke kisaran 2,5% yoy plus minus 1% pada tahun 2024. Ia menambahkan, fokus kebijakan moneter BI saat ini diarahkan pada stabilitas nilai tukar rupiah untuk memitigasi dan antisipasi dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global. BI juga akan melanjutkan kebijakan makroprudensial dan likuiditas longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha lewat kebijakan insentif likudiitas makroprudensial. Fokusnya, terutama untuk memperkuat hilirisasi, perumahan, maupun ekonomi hijau, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan.

BI juga akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital, serta menguatkan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. “Bauran kebijakan tersebut akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Perry. Lebih lanjut, selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 5% dan suku bunga lending facility di level 6,5%.

Asosiasi Logistik Bongkar Sebab S-Commerce Banting-Banting Harga

Asosiasi logistik menyebut saat ini persaingan perusahaan logistik di Tanah Air cukup berat dimana 70 persen sektor logistik dikuasai asing dan sisanya 30 persen lokal. “Kondisi persaingan logistik saat ini bisa dibilang sudah sampai tahap predatory pricing dan unfair competition, dimana pemilihan jasa tidak lagi ditentukan oleh buyer dan seller tetapi ditentukan oleh platform e-commerce,” ungkap Ketua Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) Imam S di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Dalam audiensi dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Asosiasi Pengusaha Logistic E-Commerce (APLE) dan Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) memberikan lima rekomendasi terkait permasalahan terkait dugaan banyaknya produk impor ilegal. Rekomendasi pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan bersama ke setiap platform e-commerce yang menjual barang murah dan mengecek barang yang dijual apakah sudah sesuai dokumen kepabeanan atau belum. Kedua, mendorong platform e-commerce untuk mewajibkan barang impor disertai dokumen izin impor sebelum dijual.

Rekomendasi ketiga, produk crossborder dari produsen luar negeri ke konsumen di dalam negeri di bawah harga 100 dolar AS dilarang masuk ke Indonesia. Keempat, mewajibkan platform e-commerce dalam negeri dan luar negeri untuk mengutamakan dan tidak mendiskriminasi produk Indonesia. Lalu rekomendasi kelima, penyedia platform e-commerce dilarang menjual produk miliknya sendiri. Kecuali produk tersebut hasil agregasi UMKM dan dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB) milik UMKM.

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani. Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Pada awalnya, Kepala Negara beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business (b to b) antar-BUMN Indonesia dan China. Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apa pun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun. Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun. Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. Terbaru, pemerintah juga membuka opsi penjaminan utang ke China. Namun demikian sampai saat ini, baik pemerintah maupun pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih kukuh menganggap proyek ini B to B.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni bisnis alias business to business. Proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Waspada, Kenaikan Harga Beras Berpotensi Jadi Bola Panas

Kenaikan harga beras menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan sektor pangan. Fenomena El Nino yang semakin sering terjadi setidaknya menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan pangan selama ini. Selain mendorong penggunaan benih yang tahan terhadap cuaca kering di tingkat petani, langkah diversifikasi pangan juga harus semakin intens dilakukan. Hal itu sebagai langkah antisipasi ketika harga beras naik, dan masyarakat bisa beralih mengonsumsi sumber karbohidrat yang lain.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable, Indef, Rusli Abdullah, mengatakan beras memang memiliki elastisitas harga yang tinggi yang bisa membuat bertambahnya penduduk miskin. Gejolak harga beras memiliki penimbang tinggi dalam perhitungan inflasi. Di sisi lain, yang mengambil keuntungan besar dari kenaikan harga beras bukanlah produsen pangan atau petani, melainkan para pedagang besar. Hal itu berarti, kenaikan harga beras hanya menguntungkan sekelompok kecil golongan, sementara di sisi lain yang paling merasakan dampak dari kenaikan itu ialah kelompok menengah ke bawah. Rusli pun mengingatkan kalau gejolak harga beras itu tidak bisa dibenahi baik maka berpotensi jadi bola panas. Pembenahan harus memiliki strategi dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang, agar tidak merembet ke banyak hal termasuk situasi chaos secara politik seperti kejadian tahun 1998.

Sebagai upaya jangka pendek, lanjut Rusli, Satgas Pangan harus memperketat pengawasan terhadap distributor. “Mungkin selama ini dia mampunya menampung 10 ton, tetapi tiba-tiba dia bisa menampung 100 atau 1.000 ton beras maka itu harus diusut, kenapa bisa,” tandas Rusli. Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin, menyebut untuk skenario jangka menengah, pemerintah perlu menyediakan benih padi unggul yang tahan kekeringan. “Itu perlu disebarkan ke petani-petani seluruh wilayah agar ketika ada kekeringan lagi, produksi tidak turun dan harga beras tidak bergejolak,” papar Bustanul. Bustanul juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah (pemda) bahu-membahu melakukan percepatan tanam di lahan-lahan yang mengandalkan irigasi teknis dan perpompaan sehingga meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

ID FOOD Minta Rp832 M Buat Revitalisasi Pabrik – Bangun Cold Storage

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp832 miliar. Modal tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi pabrik gula dan membangun pendingin (cold storage). “Penyertaan modal negara kepada ID FOOD sebesar Rp832 miliar, esensinya akan berguna untuk ketahanan pangan nasional,” kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/9).

Frans menjelaskan dua tujuan utama dalam pendirian ID FOOD adalah memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam memperkuat ekosistem pangan nasional, perusahaan sebagai calon pembeli (offtaker) bagi peternak, nelayan, dan UMKM serta melaksanakan penugasan cadangan pangan pemerintah (CPP). Pengajuan PMN sebesar Rp832 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun cold storage kapasitas 5.000 ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan pangan dan daging unggas.

Koalisi Prabowo Godok Konten untuk Visi-Misi hingga Kampanye pada Pilpres 2024

Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggodok konten visi misi untuk pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyebut bahwa KIM tengah mengebut proses penyusunan konten tersebut karena waktu kampanye yang sudah semakin dekat. Lodewijk mengatakan, dalam pertemuan Rabu (20/9/2023) malam, para pengurus partai politik KIM mendengarkan masukan dari tim pakar Partai Gerindra terkait program-program yang hendak dibawa oleh Prabowo.

Hasil pertemuan pun menyepakati bahwa konten yang akan dibawa kelak harus relevan, bernilai, dan konsisten. Lodewijk mengatakan bahwa konten yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk tiga hal, yakni penyusunan visi dan misi bakal capres dan bakal cawapres yang diserahkan ke KPU. Konten tersebut juga akan menjadi bahan juru bicara dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, dan akan digunakan untuk iklan kampanye.

Lodewijk lantas menegaskan bahwa KIM akan mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi dalam menyukseskan kampanye Prabowo kelak.

Mendagri Resmi Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024, Ini Isinya

Mendagri, Tito Karnavian, mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR. Tito kemudian mengungkapkan sejumlah isi dari Perppu Pilkada tersebut. Tito menjelaskan bahwa ada enam poin penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai pilkada. Pertama adalah antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025, harus dipastikan bahwa paling lambat 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 harus sudah dilantik.

Kemudian, memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September 2024. Proses pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 harus disesuaikan. Ketiga, mempersingkat durasi kampanye. Untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan pemilu dan pilkada, maka pelaksanaan kampanye harus dipersingkat menjadi 30 hari. Selanjutnya, mempersingkat durasi sengketa proses pilkada (sengketa pencalonan). Penyesuaian kelima adalah kepastian hukum partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengusulkan paslon kepala daerah adalah hasil Pemilu 2024.

Poin terakhir adalah pelantikan serentak DPRD Tahun 2024. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan penyelengara pemerintahan di daerah. Tito mengatakan, manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.

Komisi II DPR Segera Bawa Revisi UU IKN ke Rapat Paripurna

Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengaku komisinya akan segera membawa revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang. “Ya, secepatnya,” ujar Saan kepada Tempo saat ditemui di kompleks DPR pada Rabu, 20 September 2023.

Dia menambahkan, beberapa perubahan dari UU IKN itu adalah tentang kemitraan kerja IKN berada di komisi pemerintahan. Juga soal hak atas tanah atau HGU hingga 95 tahun, tetapi ada mekanisme evaluasi sepertiga dari waktu yang diberikan. “Hal-hal lain juga diatur,” kata Dia. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan dokumen revisi Rancangan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kepada DPR pada Senin, 21 Agustus 2023. Revisi UU IKN ini memuat sembilan pokok perubahan untuk memastikan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.

Adapun sembilan pokok perubahan itu, seperti Otorita IKN, pengelolaan tanah, pengelolaan anggaran, pimpinan tinggi Pratama Otorita IKN, area pemukiman, penyelenggaraan perumahan, tata ruang, pelibatan DPR sebagai pengawas IKN, jaminan keberlanjutan IKN. Sementara itu, Saan menepis anggapan bahwa Komisi II tertutup dan tidak banyak merespons publik tentang revisi UU IKN ini. Komisi II, kata Saan, ketika rapat selalu terbuka dengan masyarakat.

Komisi II DPR Akan Bahas Isi Perppu Pilkada Bareng KPU dkk

Komisi II DPR RI memahami pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal alasan ingin mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari bulan November ke September. Percepatan ini rencananya akan diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Hal ini menjadi poin pertama kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (20/9/2023) hingga tengah malam.

Rapat juga mengamanatkan agar lembaga-lembaga itu bakal bersama-sama membahas substansi perppu yang akan merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu, meski secara formal penerbitan perppu merupakan ranah pemerintah. Sementara itu, dalam pemaparannya, Tito mengeklaim bahwa UU Pilkada mengamanatkan keserentakan pelantikan pejabat di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, pada tahun yang sama. UU itu juga dianggap mengamanatkan supaya pelantikan pejabat daerah dilakukan pada tahun yang sama dengan pejabat di tingkat pusat. Menurut Tito

, keserentakan itu akan merapikan tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah yang selama ini dianggap tidak sinkron karena masa jabatan yang tidak serentak dan bervariasi. Ia memberi contoh bahwa kota/kabupaten dalam provinsi yang sama bisa jadi mempunyai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak sinkron karena tidak didesain serentak. Begitu pula, provinsi di pulau yang sama juga berlainan RPJMD-nya dan tak saling menopang. Belum lagi, membandingkannya dengan RPJM tingkat nasional yang berpotensi juga tidak sama.

Pelindo Sambut Baik Penurunan 40 Persen Biaya Logistik Dalam 5 Tahun Terakhir

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) merespons penurunan biaya logistik sebesar 40 persen di Indonesia yang dihitung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas selama 5 tahun terakhir. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi menuturkan berdasarkan perhitungan Bappenas, biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 14,1 persen dan biaya logistik untuk kegiatan ekspor malah sudah tinggal 8,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). SEmentara itu, pada 2018, Bank Dunia mencatat, biaya logistik di Indonesia masih 23,8 persen.

Biaya logistik turun 40 persen dalam 5 tahun terakhir, dihitung berdasarkan realisasi perekonomian Indonesia sampai dengan 2022. Perhitungan biaya logistik ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas, Kementerian Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan perguruan tinggi, dan para pelaku usaha. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyambut baik perhitungan baru yang menghasilkan angka biaya logistik yang sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada 2018. Arif memaparkan setelah merger, Pelindo kemudian membentuk empat subholding atau anak usaha. Empat anak perusahaan itu adalah PT Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas (SPTP), PT Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), dan PT Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Pembentukan empat anak usaha itu membuat mereka fokus pada masing-masing bidang pelayanan, sehingga kinerjanya meningkat.

“Transformasi di level operasional langsung dilaksanakan anak-anak usaha. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain memperpendek waktu sandar atau port stay dan masa tinggal kontainer di terminal atau cargo stay, menyatukan sistem pelayanan dan pembayaran melalui aplikasi online dan digital,” paparnya. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan operasional di pelabuhan, yang pada akhirnya akan menguntungkan Pelindo dan para pengguna jasa kepelabuhan dan terminal. Hasil transformasi tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan kinerja operasional. Arus peti kemas pada 2022 mencapai 17,2 juta TEUS, naik satu persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Jumlah arus barang yang terealisasi mencapai 160 juta Ton, tumbuh sembilan persen dari tahun sebelumnya. Total arus kapal yang dilayani Pelindo mencapai 1,2 miliar GT, naik satu persen, sedangkan jumlah penumpang tumbuh 86 persen menjadi mencapai 15 juta orang.

Sejumlah Ritel Batasi Pembelian Beras oleh Konsumen

Beras operasi pasar berupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) kemasan 5 kilogram mulai dibatasi di ritel-ritel modern seperti Superindo dan Alfamart. Seperti diketahui, Ombudsman menyatakan saat ini pasar modern telah membatasi masyarakat untuk membeli beras. Pembatasan dilakukan lantaran pasokan dari distributor terhambat dan membuat stok menipis. Beras yang dibatasi pembeliannya adalah beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) yang berasal dari pemerintah. Tiap konsumen akan dibatasi pembelian sebanyak 2 pack dengan masing-masing pack seberat 5 kg beras.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memandang, efek Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di pasar modern sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. “Karena penjualan dibatasi HET, margin perdagangan makin kecil. Bukan hanya pemilik beras, tapi juga dialami pasar modern. Kalau menjual di atas HET, berisiko,” ungkap Khudori. Untuk itu, kata Khudori, karena semua transaksi di pasar modern tercatat, daripada berisiko, pasar modern membatasi jumlah beras yang dijual. Memang, beras ada tapi hanya pelengkap, bukan jualan yang penting karena marginnya tidak menjanjikan. Ia menambahkan, harga gabah yang tinggi otomatis membuat harga beras menjadi mahal. Harga gabah naik tinggi karena harganya tak diatur. Jika harga gabah diatur, misal ada het gabah, potensial merugikan petani. “Di sisi lain, harga beras dibatasi harga jualnya dengan HET. Kalau harga gabah terus naik, pada titik tertentu memproduksi beras tak lagi menguntungkan,” pungkasnya.

Bahlil Janji Berikan Kado Terbaik ke Masyarakat Rempang

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menemukan solusi terbaik terkait kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City. Solusi tersebut akan menjamin hak serta budaya masyarakat setempat. Kalaupun terjadi relokasi, Bahlil menyebut masyarakat masih akan ditempatkan di wilayah Rempang. “Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelesaian ini,” kata Bahlil dalam video resmi, Rabu (20/9).

Bahlil juga berjanji akan memperjuangkan delapan warga Rempang yang penahanannya ditangguhkan. Ia mengupayakan agar kasus warga tersebut bisa dihentikan atau Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Ia mengatakan langkah itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian.

Bahlil sebelumnya menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik. Ia menyebut pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China. BP Batam sendiri menyatakan sudah ada ganti untung bagi warga lokal terkait dengan proyek Rempang Eco City tersebut. Di antaranya adalah rumah dan lahan.

Penarikan Utang Turun 40 Persen, Sri Mulyani: Penerimaan Kita Masih Cukup Baik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah baru mencapai Rp 198 triliun hingga Agustus 2023. Nilai ini jauh lebih rendah dari target yang dietapkan dalam APBN 2023 atau realisasi periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menetapkan pagu pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun sepanjang 2023. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang baru mencapai 28,4 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, realisasi pembiayaan juga lebih rendah dibandingkan posisi Agustus tahun lalu. Tercatat realisasi pembiayaan pemerintah turun 40,4 persen dari Agustus 2022 yang mencapai Rp 332 triliun.

Menurut bendahara negara, turunnya realisasi pembiayaan negara tidak terlepas pendapatan negara yang masih tumbuh lebih pesat dari belanja negara. Tercatat realisasi pendapatan negara tumbuh 3,2 persen secara tahunan menjadi Rp 1.821,9 triliun sementara belanja negara hanya tumbuh 1,1 persen menjadi Rp 1.674,7 triliun. “Karena penerimaan kita masih cukup baik, meskipun tadi tren growth-nya mulai melemah namun belanjanya tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Kita lihat pembiayaan anggaran mengalami penurunan yang sangat jam,” tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9/2023).

Pendaftaran Capres Disepakati 19-25 Oktober 2023

Kesepakatan waktu pendaftaran capres-cawapres diambil saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/9/2023). Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan opsi ini disampaikan sehubungan dengan sudah ada PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam aturan itu ditentukan masa pendaftaran capres-cawapres dimulai 19 Oktober. Sesuai UU 7 2023 tentang Pemilu yang mengatur durasi pendaftaran capres-cawapres, maka desain yang diusulkan KPU yakni 19-25 Oktober. KPU tetap mengacu penetapan capres-cawapres pada 13 November. Hal ini menyesuaikan Perppu 1/2022 yang disahkan jadi UU 7/2023 yang mengatur masa kampanye dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan capres dan cawapres.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan tak ada unsur politis dalam penentuan masa pendaftaran capres dan cawapres. Diksi percepatan pendaftaran yang belakangan muncul juga tidak tepat karena usulan itu merupakan konsekuensi dari Perppu Pemilu yang telah disahkan jadi undang-undang. Doli mengingatkan, pemadatan durasi pengusulan penggantian pasangan capres dan cawapres harus diantisipasi oleh parpol atau gabungan parpol.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan karena waktu pemenuhan logistik Pemilu 2024 lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019, KPU menyiapkan strategi yaitu pengadaan tahap I dan tahap II. Pengadaan tahap I meliputi kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel. Pengadaan awal logistik itu dimulai 20 September-6 Desember 2023. Adapun, untuk pemenuhan kebutuhan logistik tahap II masih harus menunggu proses penetapan daftar calon tetap. Pengadaan tahap II meliputi surat suara, sampul, formulir, alat bantu tuna netra, dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap.

Harga Minyak Hampir Tembus 100 Dolar AS per Barel, Kemenkeu: APBN Masih Aman

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu memastikan APBN sampai saat ini masih bisa menopang kenaikan harga minyak dunia yang kembali melangit. Ia memastikan, pemerintah telah merancang APBN secara sehat dan memiliki mitigasi anggaran untuk menghadapi ketidakstabilan. “APBN kita desain dari awal untuk selalu antisipatif ya. Naiknya berapa, pasti kita ada buffer-nya. Jadi cukup kita lihat saja dulu ke depan bagaimana, APBN tidak masalah,” kata Febrio saat ditemui di International Geothermal Conference, Rabu (20/9/2023).

Pada rapat dengan DPR pekan lalu, Febrio juga mengatakan pemerintah perlu melakukan perubahan asumsi harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) serta lifting minyak dalam asumsi dasar makro RAPBN 2024. Ia mengusulkan asumsi ICP meningkat menjadi 82 dolar AS per barel dari yang sebelumnya 80 dolar AS per barel. Menurutnya, perubahan dalam asumsi dasar makro tersebut diperlukan guna memberikan APBN yang antisipatif, fleksibel, serta sehat. Hal itu mengingat posisi perekonomian Indonesia yang masih resilien, bahkan cenderung bertumbuh di tengah gejolak perekonomian global yang tak menentu.

“Perubahan itu tentunya mengantisipasi, terutama harga ICP, kita harapkan juga mengakomodir risiko yang memang kita lihat dalam harga ICP ke depan, mungkin harus kita siapkan antisipasi risikonya. Jadi, supaya APBN kita tetap forward looking,” kata Febrio. Patokan global, minyak mentah berjangka Brent bertengger di level 93,33 dolar AS per barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS sebesar 90,45 dolar AS per barel.

Bulog Karawang Kesulitan Serap Gabah karena Harganya Tinggi

ulog Kabupaten Karawang, Jabar, mengalami kesulitan menyerap gabah untuk beras cadangan pangan pemerintah menyusul tingginya harga gabah petani, sehingga penyerapan gabah sementara ini dilakukan untuk beras komersil. Kepala Sub Divre Perum Bulog Karawang, Yuliani Alzam, disela operasi pasar murah di Karawang, Rabu (20/9/2023) mengakui saat ini cukup sulit menyerap gabah petani untuk dijadikan beras cadangan pangan pemerintah, karena harga gabah yang lebih tinggi dibanding dengan standar Bulog.

Menurut dia, saat ini realisasi penyerapan gabah oleh Bulog Karawang masih di bawah 50 persen dari target sekitar 34 ribu ton. Namun Yuliani mengaku optimis target penyerapan gabah dapat tercapai hingga akhir tahun. Pihaknya juga optimis beras cadangan pemerintah untuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Bulog Karawang, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, dapat tercukupi hingga tahun depan.

Ia menyebutkan kalau saat ini stok beras di gudang wilayah Karawang mencapai sekitar 18.500 ton. Terdiri atas beras impor dan beras produksi dalam negeri. “Stok beras itu (persentasenya), antara berisi beras impor dan beras dalam negeri, 50:50. Karena memang beras dalam negeri kan sebelumnya banyak dikeluarkan untuk bantuan pangan tahap pertama,” katanya. Saat musin panen tiba,  Bulog Karawang akan memaksimalkan penyerapan beras untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian Rp 5.500.

Pengusaha Ritel Bersiap Gugat Pemerintah Terkait Utang Migor Rp344 M

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka. “Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini. Namun, meski sudah diberi waktu panjang, pemerintah belum juga memberikan kepastian kepada pengusaha ritel terkait pembayaran utang itu. Karenanya, Aprindo sedang memikirkan langkah-langkah proaktif agar dana tersebut bisa kembali.

Roy juga menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang masih tutup mulut menyoal kasus ini. “Karena, kok, rasanya diam-diam aja jadi sekarang ya, siapa yang diam-diam? Sudah tahu dong, enggak usah saya perjelas. Menteri Perdagangan,” ucapnya. Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022. Namun, sudah setahun setengah berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Sri Mulyani Berhasil Kumpulkan Pajak Rp1.246,9 T per Agustus 2023

Pemerintah meraup Rp1.246,9 triliun dari pajak sepanjang Januari-Agustus 2023. Angka tersebut baru mencapai 72,58 persen dari target penerimaan pajak tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pendapatan pajak itu berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp708,23 triliun. Capaian ini naik 7,06 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, Rp447,58 triliun dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Capaian ini naik 8,14 persen dari pendapatan tahun lalu.

Selanjutnya, Rp49,51 triliun dari PPh Migas. Capaian ini turun 10,58 persen dari pendapatan tahun lalu. Lalu, Rp11,64 triliun sisanya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan PBB ini turun 12,01 persen dari tahun sebelumnya. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga Agustus ini tumbuh positif terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Meski begitu, ia menyebut pertumbuhan penerimaan pajak melambat pada Januari-Agustus.

The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan, Perketat Sikap Hawkish

The Fed mempertahankan suku bunga tetap stabil pada Rabu (20/9/2023). Tetapi memperkuat sikap hawkish-nya. Dengan proyeksi kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun dan kebijakan moneter tetap diperketat secara signifikan hingga 2024 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Seperti yang dilaukan pada Juni, para pengambil kebijakan The Fed masih memperkirakan suku bunga acuan bank sentral akan mencapai puncaknya tahun ini pada kisaran 5,50%-5,75%. Angka itu hanya seperempat poin persentase di atas kisaran saat ini, yaitu 5,25%-5,5%.

Namun proyeksi kuartalan terbaru The Fed menunjukkan penurunan suku bunga hanya setengah poin persentase pada 2024 dibandingkan dengan persentase pemotongan penuh yang diantisipasi pada pertemuan Juni. Dengan penurunan suku bunga Fed menjadi 5,1% pada akhir 2024 dan 3,9% pada akhir tahun 2025, ukuran utama inflasi bank sentral diproyeksikan turun menjadi 3,3% pada akhir tahun ini, menjadi 2,5% pada tahun depan dan menjadi 2,2% pada akhir tahun 2025. The Fed memperkirakan inflasi akan kembali ke target 2% pada tahun 2026, lebih lambat dari perkiraan beberapa pejabat.

Proyeksi baru tersebut juga mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Setelah memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,4% untuk tahun ini dalam proyeksi sebelumnya, kini The Fed memperkirakan perekonomian akan tumbuh sebesar 2,1% pada 2023. Namun proyeksi tersebut juga mengancam perusahaan dan rumah tangga dengan kemungkinan kondisi kredit yang lebih ketat dan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Dibandingkan yang telah mereka tanggung selama dua tahun dalam upaya agresif The Fed untuk mengendalikan inflasi.

Warga Rempang Batal Direlokasi ke Pulau Galang, Bahlil Beberkan Opsi Pabrik Xinyi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang. Bahlil menuturkan, warga lokal yang terkena dampak dari rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan digeser ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan Pulau Rempang. “Itu bukan relokasi karena kalau dari Rempang ke Pulau Galang itu kan relokasi beda pulau, tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan rekolasi, itu pergeseran,” kata Bahlil saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).

Bahlil mengeklaim masyarakat yang terkena dampak rencana revitalisasi Pulau Rempang seluas 17.000 hektare itu sudah menyetujui proposal yang disampaikan pemerintah ihwal pergeseran tempat tinggal saat ini. Revitalisasi Pulau Rempang itu akan diarahkan untuk menjadi kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Dari 17.000 hektare tersebut, hanya 7.000 hektare yang akan dikelola, sedangkan 10.000 hektare lainnya merupakan kawasan hutan lindung. Untuk tahap pertama, pembangunan kawasan industri akan dilakukan pada luas lahan sekitar 2.000-2.500 hektare.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, pengembangan kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group yang akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi senilai US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun. Di sisi lain, Bahlil menegaskan, pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 kepala keluarga yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Rumah type 45 dengan nilai sekitar Rp120 juta tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Legislator Dukung Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung segera dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Ini untuk memajukan pendidikan santri di Tanah Air. Dia menjelaskan terbentuknya Ditjen Pondok Pesantren agar pengelolaan pesantren dapat dilaksanakan lebih fokus, lebih baik. Serta lebih sesuai dengan semangat sudah disahkannya Undang-Undang Pesantren. Menurut dia, jumlah pesantren periode 2022-2023 berdasarkan data Kemenag ada 39.043 pesantren. Tentu dengan total jumlah santri sebanyak 4,08 juta.

Dia mengatakan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren sudah diusulkan oleh Menteri Agama sejak tahun 2021 dan sudah mendapatkan dukungan dari PBNU. Tidak hanya itu, kata dia, usulan meningkatkan status menjadi Direktorat Jenderal Pesantren juga ia dukung secara terbuka.  Hidayat mengatakan bahwa saat ini pesantren ditangani oleh sebuah Direktorat Diniyah dan Pesantren yang berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag. Menurut dia, apabila pesantren dinaikkan levelnya ke level Ditjen, maka Ditjen Pendis dapat lebih fokus menangani pendidikan agama Islam selain pesantren, seperti madrasah, perguruan tinggi Islam atau pendidikan agama Islam di luar pesantren.

Selain jumlah pesantren dan santri yang sangat besar, Hidayat menilai kelayakan pesantren diurus oleh eselon satu (direktur jenderal). Sebab didukung regulasi yang membahas secara spesifik mengenai pesantren. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang salah satunya mengatur dana abadi pesantren.

Izin Operasional Kereta Cepat Terbit Minggu Depan, Beroperasi Penuh 1 Oktober 2023

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum menerbitkan izin operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan menerbitkan izin operasional kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan depan. Dia juga memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada 1 Oktober mendatang. “Minggu depan (izin operasional keluar). (Operasional penuh) 1 Oktober,” ujar Menhub saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal memastikan izin operasional kereta cepat akan keluar sebelum kereta api ini diresmikan 1 Oktober nanti. “Pokoknya sebelum tanggal 1 (Oktober) Insya Allah sudah keluar izin operasinya, baik sarana maupun prasarana,” ucap Risal. Dia menjelaskan, sejauh ini dalam proses pengujian untuk penerbitan izin operasi, kereta cepat tidak mengalami masalah yang berarti. Namun pihaknya perlu memastikan kereta cepat memenuhi 4 aspek penilaian sebelum izin operasi diterbitkan. Misalnya, operator harus dapat menjamin keselamatan penumpang saat operasional seperti memberikan asuransi perjalanan kepada penumpang.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator telah memulai uji coba operasional terbatas kereta cepat untuk masyarakat umum sejak Jumat (15/9/2023) hingga Sabtu (30/9/2023). Adapun uji coba operasional terbatas ini dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada 14 September lalu.

Kemenkes Antisipasi Menyebarnya Virus Nipah di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengantisipasi menyebarnya virus Nipah di Indonesia. Pencegahan masuknya virus itu dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara.  “Artinya bagaimana kantor kesehatan pelabuhan dan bandara menyampaikan informasi mengenai risiko terinfeksi virus Nipah ini. Terutama bagi mereka yang habis melakukan perjalanan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (20/9/2023). 

Menurut Nadia, pihaknya juga mewaspadai negara-negara yang telah terjangkit virus Nipah tersebut. Salah satunya adalah negara India.  Diketahui, virus Nipah telah menewaskan dua orang di Negara Bagian Kerala, India. Virus ini ditularkan dari hewan, khususnya kelelawar buah yang termasuk ke dalam famili Pteropodidae sebagai host alamiahnya. Lebih lanjut, Nadia menyarankan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti sering melakukan cuci tangan. Selain itu, menurutnya, masyarakat juga diminta tidak sembarang memakan buah. Salah satunya dengan tidak mengkonsumsi buah yang telah digigit oleh kelelawar.

Kemudian, Nadia juga menyarankan para peternak kambing, domba, sapi, dan babi untuk rajin membersihkan lokasi peternakannya. Pembersihan harus dilakukan dengan menggunakan disinfektan. Kemenkes, ujarnya, terus meningkatkan kesadaran petugas kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Menurut Nadia, petugas kesehatan harus mengetahui gejala-gejala seseorang yang terjangkit virus Nipah ini. “Kalau ada pasien datang dengan keluhan pegal-pegal, demam, dan sakit tenggorokan. Ditambah lagi mempunyai faktor risiko kontak dengan hewan yang sakit terkena virus Nipah, maka harus ditangani cepat,” ujarnya.

Wapres Dorong Baznas Ikut Mengentaskan Kemiskinan

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2023 untuk fokus pada program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wapres di sela-sela penyelenggaraan Rakornas BAZNAS 2023 di Hotel Sultan, Jakarta. “Keberadaan dan peran BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah tentu sangat krusial. Sebagai badan pengelola zakat nasional, BAZNAS turut aktif membantu pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” ujar KH Ma’ruf Amin, Rabu (20/9/2023).

Menurut KH Maruf Amin, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrem ini hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.  Lebih lanjut KH Ma’ruf Amin memberikan apresiasi dan mengharapkan BAZNAS agar meningkatkan penyediaan akses lanjutan bagi kelompok masyarakat miskin yang berkebutuhan khusus seperti yang dilakukan saat ini melalui penyediaan akses dan fasilitas pendidikan Al-Quran kepada kelompok penyandang disabilitas tuna rungu.

“Saya kembali mendorong BAZNAS untuk senantiasa mendorong upaya perbaikan nyata terutama demi menciptakan tata kelola dana sosial syariah yang maslahat bagi umat, terutama merumuskan beragam gagasan dan terjemahkan dalam inovasi-inovasi baru dana sosial syariah agar mampu menjadi alternatif solusi untuk peningkatan kegiatan masyarakat dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ucapnya. Oleh karena itu, KH Ma’ruf Amin berharap, Rakornas BAZNAS tahun ini dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif serta mampu menghasilkan rekomendasi program yang signifikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama para muzaki agar terdorong untuk menunaikan ZIS di BAZNAS sebagai lembaga utama menyejahterakan umat.

Sri Mulyani: APBN 2023 Surplus Rp 147,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mengalami surplus Rp 147,2 triliun hingga 31 Agustus 2023, surplus 0,7% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp 422,1 triliun per 31 Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total pendapatan negara hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp 1.821,9 triliun. Angka ini menunjukan bahwa Kemenkeu telah mengumpulkan 74% dari target penerimaan yang sebesar Rp 2.463 triliun. Adapun penerimaan negara terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar 1.418,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 402,8 triliun.

“Dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara tumbuh 3,2% dari bulan Agustus 2022,” imbuh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi September 2023 yang berlangsung secara virtual pada Rabu (20/9/2023). Penerimaan perpajakan terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 1.246,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 171,6 triliun. Menkeu mengatakan realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.246,9 triliun hingga 31 Agustus 2023. Angka ini telah mencapai 72,58% dari target penerimaan pajak 2023 yang senilai Rp 1.718 triliun.

Sementara itu realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.674,7 triliun. Angka ini menunjukan bahwa realisasi belanja telah mencapai 54,7% dari total pagu anggaran tahun 2023. Realisasi belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.170,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 503,9 triliun. “Angka ini (belanja negara) naik tipis 1,1% dibandingkan total Belanja Negara posisi akhir Agustus 2022,” terang Sri Mulyani.

Di Majelis Umum PBB, Zelensky Minta Rusia Hentikan Perang

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta para pemimpin dunia yang berkumpul di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (19/9/2023) untuk bersatu melawan invasi Rusia. Dia mengatakan bahwa Moskwa harus didesak mundur agar dunia dapat beralih untuk menyelesaikan tantangan global yang mendesak. Ini adalah penampilan langsung pertamanya di sidang tahunan Mejalis Umum PBB (UNGA) sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.  

Zelensky menuduh Rusia memanipulasi pasar pangan global untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kepemilikan tanah yang dirampasnya dari Kyiv. Dalam kesempatan itu, Zelensky turut berbicara tentang krisis iklim yang semakin memburuk dan bencana alam, dengan menyebutkan gempa bumi baru-baru ini di Maroko dan banjir di Libya.

Sebelumnya pada Selasa, para pejabat Ukraina mengatakan sembilan orang tewas dalam serangan Rusia, termasuk serangan pesawat tak berawak (drone) yang membakar gudang-gudang industri. Zelensky menuduh Rusia menculik anak-anak Ukraina. Pada bulan Maret, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin karena dicurigai mendeportasi anak-anak dari Ukraina secara ilegal. Kremlin menepis tuduhan tersebut dan yurisdiksi pengadilan.

Prabowo Subianto Bantah Lalu Pelajari Narasi Cekik dan Tampar Wamen: Sedang Diproses

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan media dan jagat maya lantaran diterpa isu negatif. Prabowo dinarasikan telah menampar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi dalam sebuah rapat kabinet. Kejadian ini menjadi bahan perbincangan di media sosial hingga mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Dia tegas menepis kabar yang beredar. Sambil tertawa, Prabowo bahkan mengaku belum pernah sama sekali bertemu dengan wamen yang bersangkutan, yakni Harvick Hasnul Qolbi. Setiap dia berurusan atau berkelindan tugas dengan kementerian tersebut, Prabowo mengatakan pertemuan yang terjalin tidak pernah melibatkan wakil menteri. “Saya ketemu saja belum sama wamennya. Nggak pernah ketemu, selalu sama menteri yang ketemu,” ujarnya, saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan mereka ke gedung fasilitas produksi kendaraan khusus PT Pindad, di Kota Bandung, Selasa, 19 September 2023. Kendati citranya terganggu usai kabar mengudara, Prabowo mengatakan dirinya sebisa mungkin ingin menghindari jalur hukum. Namun, dia mengaku tetap mempelajari dan menelusuri bagaimana narasi demikian bisa menjadi ramai. “Kalau bisa sejuk-sejuk. Sedang diproses juga dipelajari,” katanya dengan bijak.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan tanggapan terhadap isu miring yang melibatkan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa sejauh pengetahuannya, tidak ada peristiwa cekik-mencek seperti yang diisukan. Ditemui wartawan selama kunjungannya ke Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jokowi bahkan menyatakan keheranannya terhadap narasi tersebut. “Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekik,” kata Presiden sambil tertawa. Jokowi juga mengingatkan bahwa tahun politik seringkali menjadi momen di mana berita-berita jelek dan kontroversial seperti ini muncul. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan memilah informasi yang beredar. “Memang tahun politik itu banyak berita-berita seperti itu. Tolong di crosscheck, di crosscheck kebenarannya jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita,” ujar Jokowi. Menurut Jokowi, penting bagi masyarakat untuk selalu berusaha mencari kebenaran di balik berita-berita kontroversial dan tidak terjebak dalam penyebaran berita palsu atau isu miring.