dicetak pada tanggal: 25 Juni 2024 4:26 PM

Menperin Buka Suara soal Isu Sritex Bangkrut

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemerintah bakal mempelajari isu kebangkrutan yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Agus menyebut Kemenperin akan melihat dan mempelajari model bisnis yang dijalankan salah satu raksasa tekstil RI itu. “Itu harus kita pelajari mengapa bangkrut,” kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6). Agus menilai perlu kajian mendalam terkait permasalahan yang dihadapi perusahaan. Dalam hal ini, faktor pemicunya bisa dari lesunya permintaan industri tekstil lokal hingga masalah internal perusahaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) sebelumnya mencatat sekitar 13.800 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024. Presiden KSPN Ristadi menuturkan data PHK yang terjadi di Jawa Tengah lebih masif. Ia mencatat pabrik-pabrik yang terdampak, misalnya di grup Sritexz. Ia mencontohkan tiga perusahaan di bawah grup Sritex yang mem-PHK sejumlah karyawannya. Ada PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, PT Bitratex di Kabupaten Semarang, dan PT Djohartex yang ada di Magelang. Secara garis besar, ia menangkap biang kerok PHK massal ini adalah orderan yang lesu. Ristadi menyebut tingkat pesanan yang masuk ke sejumlah pabrik tekstil di Indonesia terus menurun.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan Sritex kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) emiten tersebut membantah mengalami kebangkitan. Perusahaan mengklaim perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan. Direktur Keuangan Sritex Welly Salam menyebut restrukturisasi lewat PKPU sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PKPU tertanggal 25 Januari 2022 atas perkara PKPU No. 12/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Niaga Semarang.

Pembubaran BUMN PANN Masih Tunggu Lampu Hijau Jokowi

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengatakan PT Pembangunan Armada Niaga Nasional (PANN) dan anak usahanya, PANN Multi Finance akan dibubarkan. Pembubaran BUMN itu tengah menunggu proses penerbitan peraturan pemerintah (PP). “Saat ini sudah di Kementerian Setneg (Sekretariat Negara) untuk proses usulan ke presiden,” katanya dalam rapat panja dengan Komisi VI DPR, Senin (24/6).

Setelah pp pembubaran diterbitkan, aset PANN akan dijual dan dilakukan pembayaran ke kreditur. Setelah itu, dilakukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status badan hukum. Enam BUMN sebelumnya dibubarkan, di antaranya PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN yang pembubarannya ditargetkan selesai 2029, PT Kertas Kraft Aceh yang pailit pada Februari 2024 dan ditargetkan selesai 2028. Kemudian PT Industri Gelas (Persero) yang pailit pada November 2023 dan ditargetkan selesai 2028, PT Istaka Karya (Persero) yang pailit pada Juli 2022 dan ditargetkan selesai 2027, PT Pabrik Kertas Leces yang pailit pada September 2018 dan ditargetkan selesai 2027, dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang pailit pada Juni 2022 dan ditargetkan selesai 2027.

JMO Dinilai Mudahkan Peserta Akses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)  menanamkan pemahaman program perlindungannya dan aplikasi JMO untuk memudahkan peserta mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). BPJAMSOSTEK Jakarta Pulogebang melakukan sosialisasi kepada seluruh PIC perusahaan binaan cabang pulogebang terkait manfaat empat program, penjelasanprogram MLT dan penggunaan aplikasi JMO. Kegiatan ini dilaksanakan secara online.

Dalam sosialisasi tersebut materi paparan disampaikan oleh Bidang Pelayanan dan Bidang Kepesertaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pulo Gebang Dewi Mulya Sari, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh PIC perusahaan binaan yang telah memberikan kesempatan kepada pihaknya mensosialisasikan program jamsostek, persyaratan klaim, program MLT dan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Dia menjelaskan solusi JMO atau Jamsostek Mobile memiliki fitur lengkap berupa informasi saldo pekerja, informasi program dan beragam fitur lain seperti co-marketing, jaringan mitra layanan dan kantor cabang, pelaporan kecelakaan kerja dan sebagainya. Dengan komunikasi yang baik, jika terjadi kecelakaan kerja, maka tanggung jawab materiil maupun pengobatan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan.

Investasi di IKN Tumbuh Positif

Pasca peletakan batu pertama tahap keenam, investasi di IKN menunjukan tren pertumbuhan positif dengan realisasi komitmen mendekati angka 100 triliun rupiah. Investasi ini banyak di sektor pengembangan kota cerdas, infrastruktur, dan pusat studi demikian penjelasan Direktur Pendanaan Otorita IKN (OIKN) Insyafiah kepada RRI IKN, Senin (24/6/2024).

Hingga bukan Juni ini terdapat kurang lebih 400 surat komitmen bergabung (Letter of Intent-LOI) yang masuk ke OIKN. Sudah terdapat lebih dari 360 LOI telah direspon pihak OIKN, baik melalui surat maupun melalui pertemuan langsung dengan para calon investor.

Calon investor yang masuk beragam, mulai dari kontraktor hingga badan hukum yang memberikan jasa. Terutama pada gedung yang telah terbangun, atau dalam proses penyelesaian, menawarkan diri sebagai penyedia jasa pengelolaan properti. 

Polri Luncurkan Digital Layanan Izin Event, Begini Cara Pengajuannya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan digitalisasi layanan perizinan event akan memudahkan penyelenggara untuk melakukan pengajuan. Sigit mengatakan penyelenggara hanya perlu melengkapi dokumen persyaratan secara online. “Digitalisasi perizinan bukan hanya sekedar memindahkan proses manual ke online tapi juga penyederhanaan proses birokrasi perizinan,” kata Sigit dalam sambutannya di acara grand launching layanan perizinan penyelenggara event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

“Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di Kepolisian saja memakan waktu 14 hari saat ini penyelenggaraan event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online instansi terkait mulai dari pengelola venue Dinas Parekraf dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja,” sambungnya.

Sigit menyampaikan digitalisasi perizinan event tersebut dapat diakses kapan saja. Sigit mengatakan hal ini sejalan dengan kebijakan transformasi digital Indonesia dan tren global. “Untuk itu Polri terus beradaptasi untuk menjamin penyelenggaraan event yang mudah dan berstandar internasional. Kami berharap industri kreatif dapat segera beradaptasi dari pengajuan secara offline menjadi pengajuan secara online,” jelasnya.

Paloh Kembali Bertemu Jokowi, Nasdem: Sangat Mungkin Bahas Pilkada

Surya Paloh mengatakan pertemuan antara dirinya dan Jokowi baru berlangsung belum lama ini di Istana Negara, Jakarta (24/6/2024). Paloh menyebutkan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi biasa. Tak lama setelah bertemu Jokowi, Paloh mengungkapkan, pada 22 Juni 2024 lalu, dirinya juga berdiskusi dengan Anies Rasyid Baswedan. Ia mengakui salah satu hal yang dibahas bersama Anies ialah seputar Pilkada Jakarta.

Paloh mengungkapkan, setidaknya ada dua variabel yang menjadi preferensi Nasdem dalam menempatkan pilihan akhirnya, yakni kapabilitas dan elektabilitas. Menurut dia, Anies sudah mengantongi dua hal tersebut. Kemudian, untuk Pilkada Sumatera Utara, Paloh menyampaikan bahwa Nasdem sudah memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution.

Terhadap keputusan PKS untuk mengajukan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta, Paloh menghargainya. Namun, menurut Paloh, keputusan PKS tersebut sangat mungkin ke depan bisa berubah.

Gangguan Server Merembet ke Kegiatan Birokrasi dan Pemerintahan, BSSN Minta Maaf

Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan, keamanan server seharusnya menjadi hal yang prioritas karena memengaruhi aktivitas kegiatan pemerintah dan berbagai layanan publik. Akik mengatakan, gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) merembet ke berbagai hal, termasuk membuat evaluasi kinerja penyelidikan publik harus berhenti sementara.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, untuk mengatasi masalah server pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kominfo, untuk memprioritaskan perbaikan kepada layanan-layanan yang langsung kepada masyarakat.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengucapkan permohonan maaf karena masyarakat terganggu sebagai dampak dari masalah server down di PDN. Hinsa menjelaskan, masalah server ini terjadi di pusat data sementara yang berada di Surabaya. Pusat data sementara ini dibangun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan jalannya pemerintahan mengingat PDN belum tersedia. Menurut Hinsa, sejumlah persoalan akibat gangguan server telah terselesaikan.

Menteri PUPR targetkan pembangunan Memorial Park IKN tuntas 16 Agustus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Memorial Park Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur selesai pada 16 Agustus 2024 atau satu hari sebelum perayaan upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia yang diselenggarakan secara hybrid di IKN dan Jakarta. Memorial Park dibangun sebagai bentuk penghormatan pada pahlawan pendiri bangsa yang telah memerdekakan Indonesia. Pembangunan Memorial Park akan terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara yang akan menjadi point of view di IKN yang mampu menarik perhatian masyarakat serta para tamu negara yang berkunjung ke IKN.

Memorial Park ini juga akan melengkapi berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN, termasuk untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024. Memorial Park IKN dibangun oleh Nindya Karya – Penta KSO dengan biaya Rp335 miliar. Area Memorial Park memiliki luas 2.034 m2 terdiri dari area altar seluas 1.690 m2 dan akses tangga seluas 344 m2 serta dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan lanskap. Area terbuka Memorial Park dapat menampung 1.000 orang.

Progres pekerjaan struktur Memorial Park 40 persen, pekerjaan patung 61 persen, progres pekerjaan struktur Bukit Bendera 50 persen, pekerjaan tiang bendera 50 persen, pekerjaan fisik Beranda Nusantara 65 persen. Rencananya Beranda Nusantara akan digunakan sebagai lokasi upacara HUT Ke-79 RI jika hujan turun. Untuk itu Menteri Basuki meminta mempercepat penyelesaian Beranda Nusantara.


Sri Mulyani Ungkap di Mana Anggaran Rp71 T untuk Makan Gratis Disimpan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan di mana anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto disimpan. Sri Mulyani menjelaskan sampai saat ini belum ada detail skema penyaluran program tersebut. Oleh karena itu, anggarannya yang masuk dalam postur APBN 2025 masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, pemerintah belum menentukan kementerian/lembaga (K/L) mana yang akan mengeksekusi program makan bergizi gratis. Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelasnya.

Sri Mulyani menuturkan sampai saat ini masih menunggu detail pelaksanaan program untuk menyusun lebih lengkap di RAPBN 2025. Di mana, masih dalam tahap pembicaraan internal Tim Prabowo-Gibran. “Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti dari tim pak Prabowo yang akan jelaskan,” kata dia. Apabila Tim Prabowo-Gibran belum melaporkan detail pelaksanaan dan siapa yang akan mengeksekusi program ini hingga akhir pembahasan APBN 2025, maka anggarannya yang sudah dialokasikan akan disimpan oleh negara.

Data Masyarakat Dikhawatirkan Tak Aman Buntut Serangan Siber PDN

BSSN memaparkan data masyarakat pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang mengalami terenkripsi akibat serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware) tidak aman. Akan tetapi, BSSN menyampaikan mereka sudah berupaya melakukan konversi informasi atau enkripsi data masyarakat sebagai pengamanan sementara.

Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Hinsa Siburian, peladen PDN Sementara mengalami serangan brain chiper ransomware versi terbaru bernama lockbit 3.0. Hinsa mengatakan, BSSN bersama Kemenkominfo, Tim Cyber Crime Polri, dan Kerja Sama Operasi Telkomsigma sebagai pengelola PDN Sementara buat menangani persoalan itu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut pelaku serangan siber meminta tebusan 8 juta dollar Amerika Serikat, jika pemerintah ingin membuka enkripsi terhadap sistem data PDN yang terinfeksi. Dirjen Imigrasi Silmy Karim menyebut, sistem aplikasi pelintasan keimigrasian saat ini telah kembali normal sejak Sabtu (22/6/2024) malam.

PDI-P Sebut PKB Condong Dukung Anies di Pilkada Jakarta

PDI-P menyebutkan bahwa PKB condong akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah yang mengaku sudah bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beberapa waktu lalu. Dalam pembicaraan itu, Said mendengar dari Cak Imin bahwa PKB akan mengusung Anies.

Said menyatakan bahwa pertemuan itu tidak hanya membahas tentang Pilkada Jakarta. Banyak wilayah yang dibahas oleh keduanya yakni Riau, Jawa Timur dan lainnya. Meski tahu bahwa PKB akan mengusung Anies, bukan berarti PDI-P sudah memastikan kerja sama dengan PKB. Menurut Said, belum ada kesepakatan apa pun dari pertemuan itu.

Penerimaan Seret, APBN Mei Defisit Rp21,8 T

Penerimaan negara yang seret dan lebih rendah dari belanja membuat kinerja APBN hingga Mei 2024 defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit per akhir Mei ini terjadi lantaran penerimaan negara hanya Rp1.123,5 triliun. Sedangkan belanja Rp1.145,3 triliun. “Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu growth-nya negatif 7,1 persen,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN di Gedung DJP, Senin (24/6).

Penerimaan per akhir Mei terkontraksi terutama dari pendapatan pajak yakni minus 8,4 persen (Rp760,4 triliun) dan penerimaan kepabeanan dan cukai minus 7,8 persen (Rp109,1 triliun). “Ini terutama perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan-perusahaan mining di Indonesia maupun CPO mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaannya untuk 2023 yang dilaporkan pada April lalu dan kita lihat koreksinya sekitar 8,4 persen dari sisi penerimaan pajak,” kata Sri Mulyani. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kontraksi atau minus 3,3 persen (Rp2251,4 triliun). Sebab, tahun lalu hingga akhir Mei bisa terkumpul Rp260 triliun.

Data Bais TNI Diklaim Ikut Diretas, Begini Tanggapan Kapuspen

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyatakan, tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Sampai saat ini, pihaknya belum dapat membenarkan atau membantah dugaan peretasan itu.

Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber termasuk dari situs gelap (dark web) mengumumkan adanya peretasan oleh peretas MoonzHaxor dari BreachForum terhadap sistem Bais TNI. Sehingga mereka mengeklaim telah menguasai sejumlah data milik Bais TNI. Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada siapa pun yang ingin membayar. Unggahan itu, yang saat ini telah dilihat oleh 484.000 pengguna X, disiarkan pada Senin pukul 10.39 WIB.

Walaupun demikian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan, data yang diklaim diretas oleh MoonzHaxor itu merupakan data lama. “Ini sudah kami konfirmasi dengan kepolisian, bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web itu,” kata Hinsa saat jumpa pers di Jakarta, Senin. Hinsa menegaskan, sistem Polri saat ini tidak mengalami gangguan dan tetap berjalan dengan baik. “Kami yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik,” ucap mantan wakil KSAD itu.

Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara Kasus Korupsi LNG

Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galaila Karen Kardinah dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar majelis hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (24/6).

Hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Karen. Hal-hal memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal meringankan terdakwa adalah Karen mempunyai tanggung keluarga dan telah mengabdi ke PT Pertamina. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Karen sebelumnya dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam perkara ini.

DPD Getol Suarakan Amendemen UUD 1945 agar Presiden Kembali Dipilih MPR, Klaim Prabowo Mau

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang getol-getolnya menyuarakan amendemen UUD 1945 untuk dikembalikan ke naskah asli. Jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, maka artinya Presiden tak lagi dipilih langsung rakyat, melainkan kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, semua partai politik telah menyetujui UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli. Dia mengklaim pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk PDI-P, untuk mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen. Adapun beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menyerukan perihal amendemen UUD 1945 ini.

Dalam masa demokrasi ini, rakyat memiliki hak pilih untuk memilih siapa pemimpin atau wakil rakyatnya. Akan tetapi, La Nyalla menilai, sudah saatnya untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Sebab, menurutnya, rakyat sangat mudah dibeli dalam kontestasi pemilu. La Nyalla pun berpandangan, tidak ada yang salah apabila pemilihan presiden dikembalikan melalui MPR. Menurut dia, pemilihan presiden melalui MPR justru sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwa MPR merupakan perwakilan dari masyarakat.

La Nyalla menyatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto setuju apabila pemilihan presiden dikembalikan ke tangan MPR, bukan lagi oleh rakyat. Menurut La Nyalla, Prabowo punya visi untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah aslinya yang mengatur presiden dipilih oleh MPR. La Nyalla mengatakan, amendemen UUD 1945 harus dilakukan sebelum pemilu kembali dilakukan di tahun 2029. Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo belum memikirkan amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR. Dasco menegaskan, belum ada pembahasan sama sekali dari Prabowo terkait amendemen UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli.

Sri Mulyani Beber Dampak Rupiah Tembus Rp16.400 ke Belanja Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pelemahan rupiah hingga tembus di atas level Rp16.400 per dolar AS berdampak pada belanja subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Terlebih, kurs rupiah saat ini jauh di atas asumsi yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar Rp15 ribu per dolar AS. “Akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, BBM, yang sebagian bahannya adalah impor,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Senin (24/6).

Namun, ia menekankan tidak berarti anggaran subsidi akan langsung bertambah. Semua tergantung pada volume BBM yang disalurkan. Apabila volume BBM subsidi tidak naik dan tetap, maka pemerintah akan menggunakan anggaran yang ada saat ini. Hanya saja kekurangan pembayaran ke PT Pertamina dan PT PLN akibat pelemahan kurs akan dibayarkan setelah ada audit dari BPKP. “Kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Seperti tahun lalu kami membayarkan sampai kuartal III, karena kuartal IV itu baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai,” jelasnya.

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraaan Keluarga Masuk Isu Strategis

Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa isu kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga akan masuk isu strategis pemerintah. Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami mengatakan kedua isu tersebut akan masuk dalam RPJPN 2025-2045. Amich menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi semakin sulit terwujud. Sebab, masih adanya norma sosial budaya yang melanggengkan diskriminasi dan perlakuan salah.

Menurut Amich, saat ini peran dan fungsi keluarga yang belum optimal menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda. Ini disebabkan oleh perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan anak, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, ketimpangan gender yang terjadi menjadi salah satu penghambat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif. Menurut Amich, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya representasi perempuan dalam jabatan strategis yang rendah.

Danareksa Sebut 14 BUMN Sakit, 6 Terancam Dibubarkan

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan saat ini ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisinya tidak baik dan sedang dikaji oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dari total tersebut, enam BUMN berpotensi beroperasi minimum dan terancam dibubarkan. Keenam BUMN itu adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang. “Yang potensi minimum operasi itu sebenarnya more than likely akan kita setop, apakah nanti lewat likuidasi atau pembubaran BUMN, sepertinya ke sana ujungnya,” katanya dalam rapat panja dengan Komisi VI DPR, Senin (24/6).

Sementara itu, empat BUMN berpeluang selamat yakni PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Keempat BUMN itu dalam proses inbreng atau pengalihan ke Danareksa. “Yang sekarang ada istilahnya ada peluang (selamat) cuma empat,” katanya. Selanjutnya, ada empat ada empat BUMN yang perlu penanganan lebih lanjut yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Primissima (Persero), Perum Percetakan Negara RI, dan PT Djakarta Lioyd (Persero).

Ketahanan Pangan, Mendagri Minta Pemda Tak Konversi Lahan Pertanian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak mengonversi lahan pertanian untuk urusan lain seperti perumahan maupun industri. Tito menyatakan, upaya ini penting untuk menjaga hasil produksi pertanian tak menurun, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga. Mendagri juga meminta Pemda agar memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di masing-masing daerah menjadi pertanian produktif sepanjang lahan tersebut bukan hutan lindung.

Lebih lanjut Tito mengatakan, pemerintah telah menargetkan perluasan lahan pertanian di sejumlah daerah tertentu. Dia telah meminta jajarannya untuk mengawal program tersebut, sehingga Pemda dapat terus berkomunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tito berharap, Pemda dapat memprioritaskan urusan pertanian, meski merupakan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pilihan. Menurutnya, upaya mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan peran kepemimpinan kepala daerah. Apabila daerah memprioritaskan urusan pertanian, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diisi berbagai program pertanian seperti pompanisasi, irigasi, pupuk, dan benih.

Istana: Tema HUT Ke-79 RI terkait Pemindahan Ibu Kota Negara dan Transisi Pemerintahan

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang juga Ketua Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Heru Budi Hartono menjelaskan soal makna tema dan logo HUT ke-79 RI. Adapun tema HUT ke-79 RI yang resmi dipilih yakni “Nusantara Baru Indonesia Maju”. “Tema ini dipilih untuk menggambarkan transisi, bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara, tapi juga transisi yang berikutnya kepemimpinan bangsa dan negara kita,” ujar Heru di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Heru menjelaskan, konsep visual logo HUT ke-79 RI terdiri atas angka 79 yang mencakup tujuh konsep. Yakni negara kepulauan, lambang negara, pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, ekonomi hijau, persatuan dan harapan, serta kesetaraan. Ia pun mengimbau kepada semua entitas pemerintah untuk segera mempromosikan logo baru ini. “Nanti kami bersama Pak Sesmen, Kementerian Pariwisata, Kominfo, jajaran Sekretariat Presiden tentunya memberikan sosialisasi kepada menteri, kementerian/lembaga untuk segera dicetak, dipromosikan, diletakkan umbul-umbul, ditampilkan LED, untuk bisa dimulai kemeriahan HUT ke-79 Republik Indonesia ini,” tambah Heru.

Data Masyarakat Dikhawatirkan Tak Aman Buntut Serangan Siber PDN

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memaparkan data masyarakat pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang mengalami terenkripsi akibat serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware) tidak aman. Akan tetapi, BSSN menyampaikan mereka sudah berupaya melakukan konversi informasi atau enkripsi data masyarakat sebagai pengamanan sementara. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Hinsa Siburian, peladen PDN Sementara mengalami serangan brain chiper ransomware versi terbaru bernama lockbit 3.0. “Tadi, saya bilang datanya dienkripsi. Kalau dienkripsi ya sebenarnya tidak aman,” ujar Hinsa dalam jumpa pers bersama di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Kemungkinan besar pelaku sudah terlebih dulu menyalin data masyarakat yang berada di PDN sebelum dikunci. Data masyarakat sudah terlanjur berada di tangan pelaku juga berpotensi diperdagangkan di situs khusus para peretas. Hinsa mengatakan, BSSN bersama Kemenkominfo, Tim Cyber Crime Polri, dan Kerja Sama Operasi Telkomsigma sebagai pengelola PDN Sementara buat menangani persoalan itu.

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024). Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya. Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.

Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 71 Triliun di RAPBN 2025

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar RP 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). “Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp 71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Prabowo-Gibran Komit Jaga Defisit APBN 2025 Dibawah Rp 728,1 Triliun

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tahun 2025 sudah terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menjaga defisit fiskal sesuai regulasi. “APBN 2024 tetap dijaga defisitnya dibawah 3%, ini komitmen yang sama. Kami sudah menyampaikan juga ke Pak Prabowo, beliau memberikan keyakinan beliau komit bahwa defisit APBN (2025) di bawah 3%,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (24/6/2024).

Adapun dengan asumsi PDB Indonesia sebesar Rp 24.270 triliun pada 2025, maka nilai defisit 3% mencerminkan angka Rp 728,10 triliun. Sedangkan target defisit sebesar 2,29%-2,82% yang dicanangkan Sri Mulyani memiliki nominal Rp 555,78 triliun sampai Rp 684,41 triliun. Saat ini pemerintah masih menyusun rancangan APBN 2025 yang akan mengakomodasi program pemerintahan periode berikutnya. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja A Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.

Pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB. “APBN harus tetap dijaga kesinambungannya karena ini akan menjadi sumber confidence terhadap pelaksanaan pemerintahan,” terang Sri Mulyani. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 tetap di bawah 3% dari PDB. Rasio utang juga tetap dijaga agar tidak melebihi 50%. Apalagi penyusunan APBN 2025 dilakukan secara sinergis antara pemerintahan saat ini dan tim untuk pemerintahan periode berikutnya.

Ini Proyeksi Bank Dunia soal Pertumbuhan Ekonomi RI hingga 2026

Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil pada tahun depan dan tahun-tahun mendatang. Proyeksi ini didorong oleh peningkatan belanja masyarakat, peningkatan investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects terbaru yang dirilis Senin (24/6/2024), Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan mencapai rata-rata 5,1% per tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan rata-rata tersebut dapat dicapai meskipun ada tantangan dari meredanya lonjakan harga komoditas, peningkatan volatilitas harga pangan dan energi, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk mengatakan keberhasilan kinerja ekonomi Indonesia sebagian besar berkat kerangka kebijakan makroekonomi yang kuat dari pemerintah yang membantu menarik investasi. “Penting untuk mempertahankan kebijakan makro yang hati-hati, kredibel, dan transparan, sembari menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan pengeluaran prioritas untuk perlindungan sosial dan investasi sumber daya manusia dan infrastruktur,” ungkap Turk dalam keterangan resminya, Senin (24/6). Bank Dunia mencatat kenaikan harga pangan mengerek inflasi saat ini. Inflasi mencapai 2,8% pada Mei 2024, naik dari 2,6% pada Januari 2024. Kondisi iklim yang buruk mengurangi panen beras dalam negeri dan mempengaruhi harga pangan secara luas.

Bank Dunia memperkirakan inflasi utama diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar 3% pada 2024. Pada April 2024, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan ke 6,25%. Kenaikan suku bunga terjadi saat bank sentral di negara-negara maju menunda penurunan suku bunga kebijakan, sehingga memicu keluarnya portofolio dan arus keluar investasi dan menyebabkan tekanan mata uang di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

6 BUMN Berpotensi Dibubarkan, Ini Daftarnya

PT Danareksa (Persero) mengungkapkan ada potensi 6 BUMN dibubarkan atau dihentikan operasinya. Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyampaikan dari 21 BUMN dan satu anak usaha BUMN berstatus titip kelola yang sedang ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), hanya 4 perusahaan yang memiliki peluang kembali bangkit dan 6 perusahaan yang kemungkinan berpeluang untuk dihentikan. “Yang potensi operasi minimum itu sebetulnya more than likely itu akan kita setop, apakah nanti melalui likuidasi atau lewat pembubaran BUMN. Sebetulnya ujungnya ke sana,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, mengutip Antara, Senin (24/6/2024).

Adapun keenam perusahaan yang masuk dalam kategori potensi operasi minimum antara lain PT Indah Karya (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang. Adapun, keempat perusahaan BUMN yang memiliki peluang untuk kembali bangkit tersebut yakni Persero Batam, PT Boma Bisma Indra (Persero) atau BBI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI.

Hacker Minta Tebusan Rp 131 M, Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Bayar!

Pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan tebusan dari penjahat siber yang menyerang Pusat Dana Nasional sementara. Pelaku serangan siber di PDN sementara diketahui meminta bayaran US$ 8 juta (Rp 131 miliar). Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi serangan siber di PDN. Budi Arie menjelaskan bahwa insiden serangan siber di PDN sedang diselidiki. Hasil penyelidikan sudah mengetahui malware yang digunakan oleh penjahat siber. Pelaku serangan siber juga meminta uang tebusan US$ 8 juta untuk membuka enkripsi yang disandera.

Data Center yang diserang adalah Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan. PDNS terletak di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan terjadi pada PDNS yang berlokasi di Surabaya. “Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo, pusat data sementara, yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya,”.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Pangerapan membeberkan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi terdampak, baik dari pusat maupun daerah. Adapun pelayanan instansi yang menggunakan data PDN berangsur pulih. Instansi yang terdampak telah merelokasi data mereka di PDNS. “Dari data terdampak 210 instansi dari, baik pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi imigrasi melakukan relokasi menyalakan layanannya,” ujar Semuel. “LKPP SIKaP sudah on, Marves punya layanan perizinan event sudah on, kota Kediri sudah on, yang lain dalam progres,” imbuhnya.

Kapuspen: Tim Siber TNI masih dalami dugaan peretasan data BAIS

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyatakan Tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Oleh karena itu, Nugraha sampai saat ini pun belum dapat membenarkan ataupun membantah dugaan peretasan itu. Di lini masa media sosial X, akun ‪@FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber termasuk dari situs gelap (dark web) mengumumkan adanya peretasan oleh peretas MoonzHaxor dari BreachForum terhadap sistem BAIS, sehingga mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik BAIS TNI.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar. Peretas yang sama pada minggu lalu (22/6) juga mengumumkan dia berhasil meretas sistem Indonesia Automatic Finger Indentification System (INAFIS) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data-data yang diklaim diretas dari sistem INAFIS mencakup gambar sidik jari, alamat email, dan aplikasi SpringBoot dengan beberapa konfigurasi. Data-data itu dijual oleh MoonzHaxor seharga 1.000 dolar AS (setara Rp16,3 juta).

Walaupun demikian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan data-data yang diklaim diretas oleh MoonzHaxor itu data-data lama. Hinsa menegaskan sistem Polri saat ini tidak mengalami gangguan dan tetap berjalan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Hinsa juga memastikan dugaan peretasan data INAFIS tidak terkait dengan insiden serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Kemnaker bantu bangun BLK di Penajam, dongkrak mutu SDM IKN Nusantara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantu pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Kecamatan Sepaku masuk menjadi kawasan IKN Nusantara. Kemnaker meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara menyiapkan lahan minimal lima hektare sebagai lokasi pembangunan BLK tersebut.

Pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi untuk pembangunan BLK, di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. Untuk itu, lanjutnya, lahan lokasi pembangunan BLK terlebih dahulu dihibahkan kepada Kemnaker. Saat ini hibah lahan sedang diproses Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara. Setelah proses hibah lahan rampung, kata dia, Kemnaker membantu anggaran untuk pembangunan fisik BLK.

Keberadaan BLK sangat dibutuhkan agar akses masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara lebih mudah mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan kerja, terutama mengisi kebutuhan tenaga kerja di Kota Nusantara. Jurusan dalam BLK, kata dia, akan ditentukan berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan kebutuhan lapangan kerja di IKN Nusantara. 

Israel Serang Lokasi Dekat Distribusi Bantuan, 8 Warga Palestina Tewas

Serangan udara Israel di dekat sekolah kejuruan Kota Gaza yang kini menjadi lokasi distribusi bantuan, menewaskan delapan warga Palestina pada Minggu (23/6/2024). Sekolah kejuruan yang dihantam serangan dikelola oleh badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA) yang menyediakan bantuan bagi orang-orang di sana.

Militer Israel mengeklaim, lokasi yang katanya pernah menjadi markas UNRWA itu digunakan oleh Hamas dan kelompok lainnya. Tindakan pencegahan diklaim telah dilakukan Israel sebelum serangan untuk mengurangi risiko melukai warga sipil. Namun, Hamas membantah tuduhan Israel bahwa mereka menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia atau fasilitas sipil untuk tujuan militer.

Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan, badan tersebut sedang menyelidiki rincian serangan yang dilaporkan sebelum memberikan informasi lebih lanjut. “Sejak awal perang, kami mencatat hampir 190 gedung kami terkena serangan. Itu sebagian besar gedung kami di Gaza,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa 193 anggota tim UNRWA tewas dalam konflik tersebut.

RI Bakal Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Industri Jepang

Indonesia berharap dapat memperkuat kerja sama ekonomi industri dengan Jepang, baik melalui forum-forum internasional maupun perjanjian strategis. Dalam rangka membahas program-program kerja sama antara kedua negara, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa di Tokyo, Jumat, 21 Juni 2024. Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang terjalin melalui berbagai forum internasional dan perjanjian strategis, seperti Indo Pasific-Economic Framework for Presperity (IPEF), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEPA). Pada akhir 2023 lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan pertemuan puncak Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, menandai lima dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Pada pertemuan Menperin dengan Yoshimasa, keduanya menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang telah berjalan sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menperin apresiasi kesiapan Jepang

Menperin juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam sektor industri. Saat ini Indonesia sedang melakukan proses aksesi dalam tahap penyusunan nota kesepahaman awal yang menguraikan bagaimana kebijakannya selaras dengan standar OECD. Nota kesepahaman ini tengah disusun melalui proses penilaian mandiri dan diharapkan akan rampung pada akhir 2024. Masih dalam rangka peningkatan kerja sama di kawasan, Agus juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam ASEAN Statespersons’ Forum di Bali pada 29 Juli 2024. Kegiatan ini menyediakan kerangka kerja sama melalui tatap muka antara para pemimpin saat ini dan masa depan di kawasan.

Badai PHK di Industri Tekstil Dikhawatirkan Meluas ke Sektor Manufaktur


Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dikhawatirkan meluas ke sektor manufaktur. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan, terkait dengan PHK di Industri TPT, dari sisi supply impor dari China berpengaruh terhadap permintaan produk TPT dalam negeri. Di mana, produk TPT lokal kalah bersaing, terutama dari sisi harga, yang mana produk China itu bisa masuk ke dalam range harga masyarakat.

Nailul menambahkan, ditambah lagi adanya peraturan terbaru yang merelaksasi aturan impor yang menyebabkan barang impor masuk dengan lebih mudah. Akibatnya produsen dalam negeri harus bersaing secara harga dengan produk impor tersebut. Menurut Nailul, pasar produk TPT terbesar Indonesia yakni Amerika Serikat tengah mengalami penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya permintaan barang TPT dari Indonesia juga menurun.

Ancaman banjir produk impor yang berujung gelombang PHK di industri TPT ini juga dikhawatirkan dapat terjadi di sektor industri manufaktur lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya. Oleh sebab itu, pemerintah diminta dapat segera menetapkan kebijakan perlindungan pasar dalam negeri dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga diharuskan segera melakukan kebijakan atas bahan baku impor yang ketat melalui Domestic Utilization Obligation Policy, dimana importir produsen wajib terlebih dahulu menghabiskan menggunakan hasil dari kapasitas nasional industri dalam negeri sejenis.








Netanyahu Bakal Setop Serang Rafah, Alihkan Pasukan ke Lebanon

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan pasukan militer ke Rafah, wilayah ujung selatan Jalur Gaza sekaligus tempat jutaan warga Palestina mengungsi, akan segera dihentikan. Selanjutnya, pasukan militer akan dikerahkan ke utara Israel, perbatasan dengan Lebanon selatan. Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Zionis akan dikerahkan ke perbatasan utara untuk “tujuan pertahanan.” “Fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir,” kata Netanyahu.

Dia berujar setelah serangan di Rafah berhenti, ia akan memindahkan sejumlah pasukan ke utara untuk tujuan pertahanan serta untuk membawa kembali penduduk. Puluhan ribu warga Israel telah mengungsi dari Israel utara sejak Oktober lantaran pasukan militer bersitegang dengan milisi Lebanon Hizbullah di kawasan tersebut. Hizbullah menyerang Israel di perbatasan Lebanon sebagai bentuk solidaritas terhadap milisi Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menegaskan negaranya akan segera mengambil keputusan untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah setelah lebih dari delapan bulan perbatasan kedua negara menegang.

Menanggapi hal itu, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengancam akan menyerang Siprus jika Israel benar-benar menyerang pihaknya. Nasrallah menuding Siprus telah membantu Israel dengan mengizinkan Negeri Zionis menggunakan bandara dan pangkalannya untuk latihan militer. Dia juga menegaskan Hizbullah tak takut untuk berperang dengan Israel dan sebaliknya mereka akan berperang “tanpa aturan” dan “tanpa batasan” jika itu terjadi.

Bursa Pilkada DKI Jakarta Kian Ramai: Nasdem Dorong Sahroni, PKS Usung Sohibul Iman

Bursa Pilkada Jakarta 2024 kian ramai menyusul masuknya dua nama baru. Keduanya adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Wakil Ketua PKS, Sohibul Iman. Sahroni tengah didorong oleh DPW Partai Nasdem DKI Jakarta untuk mau menjajaki Pilkada DKI Jakarta. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, beralasan, Sahroni punya kapasitas dan basis massa yang cukup mumpuni. Sejak Pemilu 2014, hanya Sahroni satu-satunya kader Nasdem yang berhasil mendapatkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta. Wibi mengakui bahwa upaya mendorong Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu cukup sulit.

Sahroni sendiri mengklaim tak tertarik untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, keputusan bisa berubah jika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan perintah. Sahroni pun mengaku lebih suka menjadi anggota dewan ketimbang gubernur.

Di sisi lain, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan pihaknya telah mengambil keputusan untuk menjagokan Sohibul Iman. Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur Jakarta. Alasannya, selama menjadi Presiden PKS tahun 2015-2020, Sohibul terbukti dapat menaikkan capaian kursi di parlemen RI.

Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut, keputusan untuk mencalonkan Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bergantung hasil survei. Airlangga mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena itu, Ridwan Kamil belum dipastikan akan diusung me jadi calon gubernur DKI Jakarta.

Nama Emil sempat melejit ketika Golkar tes ombak dengan pemasangan billboard “On The Way Jakarta”. Namun, dinamika mulai berubah ketika Anies dan Ahok dikabarkan akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar masih akan melihat hasil survei ke depannya. Mengingat masih ada waktu dua bulan lagi jelang pembukaan pendaftaran calon pada 27-29 Agustus 2024.

BSSN Belum Temukan Akar Masalah Server PDN ”Down”

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan, sejak server Pusat Data Nasional (PDN) terganggu pada Kamis (20/6/2024), BSSN sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk memulihkan sistem. Tim lengkap BSSN dikirim untuk membantu menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN melakukan preservasi bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Sampai saat ini, proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama dari gangguan pada PDN itu masih terus dilakukan. Karena itu, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan server pada PDN tersebut.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, meminta Kemenkominfo dengan dibantu BSSN dapat segera memulihkan server PDN agar gangguan terhadap layanan publik tak berlarut-larut. Pengamat teknologi dan ahli siber forensik Ruby Alamsyah melihat ada kelemahan sistem PDN sehingga mudah terkena serangan siber. Diduga gangguan yang menyerang PDN berupa ransomware dan kemungkinan besar pelaku serangan siber akan meminta tebusan kepada pemerintah sebagai pemilik PDN. Ruby melanjutkan, jika gangguan ini terkonfirmasi disebabkan ransomware, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyediaan infrastruktur PDN, terutama terkait manajemen risiko dan mitigasinya. Dalam konteks business continuity plan (BCP), PDN seharusnya andal dalam mengidentifikasi risiko, ancaman, kerentanan, dan kemampuan merespons insiden.

QRIS Palsu Beredar, BI Minta Cek Ini Setiap Transaksi

Modus penipuan baru muncul untuk menguras rekening lewat aplikasi mobile banking, yaitu lewat QRIS palsu. QRIS palsu adalah kode QR bohong yang meniru identitas pedagang, jenis barang, dan jumlah transaksi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa platform QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan mengacu pada praktik terbaik secara global. QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama sehingga BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Dia memaparkan pedagang punya dua tanggung jawab untuk mencegah penipuan modus QRIS palsu. Pertama, pedagang harus memastikan gambar QRIS untuk pembayaran selalu ada di dalam pengawasannya. Mereka juga harus mengawasi proses transaksi pembelian menggunakan QRIS, baik lewat scan gambar maupun mesin EDC. Kedua, pedagang harus memeriksa status setiap pembayaran, antara lain, memastikan telah menerima notifikasi yang dikirim ke merchant. Di sisi lain, Filianingsih menjelaskan bahwa pembeli juga memiliki tanggung jawab dalam proses transaksi QRIS. Pembeli harus memastikan QRIS yang telah di-scan punya nama yang sama dengan merchant.

Elon Musk PHK 121 Ribu Karyawan Tesla Sejak Tahun Lalu

Perusahaan otomotif asal AS Tesla Inc secara total telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 121 ribu karyawan sepanjang 2023 hingga Juni ini. Mengutip CNBC Internasional, jumlah karyawan yang terdampak pemangkasan itu mencapai lebih dari 14 persen dari total pekerja. PHK terhadap ribuan pekerja itu rata-rata diumumkan langsung oleh CEO Tesla Elon Musk melalui e-mail.

Di sisi lain, Musk juga mengumumkan kepada para karyawannya bahwa selama beberapa pekan ke depan, Tesla akan melakukan tinjauan komprehensif untuk memberikan hibah opsi saham kepada karyawan yang memiliki kinerja sangat baik. Pengumuman PHK terbaru dari Tesla terjadi pada April lalu. Saat itu, Musk mengirimkan e-mail yang memberi tahu karyawan bahwa perusahaan akan memangkas lebih dari 10 persen stafnya. Musk sendiri menargetkan memangkas karyawan hingga 20 persen. Ia juga mengindikasikan jumlahnya bisa lebih besar lagi.

Pada laporan pendapatan kuartal pertama 2024, Musk mengatakan Tesla telah mencapai tingkat inefisiensi 25 persen hingga 30 persen setelah ‘periode kemakmuran yang panjang’ yang dimulai pada 2019. Namun, kata Musk, perusahaan telah melakukan beberapa koreksi. “Tetapi sekarang saatnya untuk mengatur ulang perusahaan untuk fase pertumbuhan berikutnya,” kata Musk. Langkah PHK diambil seiring dengan penurunan penjualan produk Tesla. Penurunan penjualan mobil listrik Tesla tak lepas dari persaingan di China. Selain itu, penurunan penjualan produk Tesla juga buntut memburuknya citra perusahaan imbas perkataan kasar Musk soal politik.

Bos Garuda Akui Pelemahan Rupiah Berdampak ke Bisnis Penerbangan

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra curhat soal pelemahan nilai tukar rupiah ke level Rp16 ribu belakangan ini. Ia mengatakan pelemahan itu telah berdampak pada bisnis. “(Pelemahan rupiah) pasti ada impact (ke bisnis). Tapi ya kan ini fakta yang kita harus hadapi. Kita nggak perlu komplain kan,” ujarnya di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (21/6).

Irfan mengatakan pelemahan rupiah harus tetap dihadapi dengan cara bekerja lebih keras. “Mungkin ada selip sana-sini, tapi itu bagian dari bisnis,” katanya. Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.450 per dolar AS pada Jumat sore ini. Mata uang Garuda melemah 20 poin atau minus 0,12 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya. Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.458 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Terluka dan Terkapar, Warga Palestina Diikat di Kap Jip Militer Israel Sebagai Perisai

Gambar seorang pria Palestina yang terluka diikat di kap jip kendaraan militer Israel telah memicu kemarahan. Banyak pihak menuduh militer menggunakan warga Palestina sebagai “perisai manusia”. Rekaman media sosial tentang pria tersebut, yang diidentifikasi oleh petugas medis sebagai Mujahid Raed Abbadi, 24 tahun, menjadi viral pada  Sabtu (23/6/2024). 

Abbadi terlihat diikat secara horizontal di kap mobil jip militer saat melewati gang sempit di kota Jenin, Tepi Barat. Pada Ahad militer Israel mengataku sedang menyelidiki insiden tersebut. Kejadian itu ditengarai terjadi selama “operasi kontraterorisme” untuk menangkap tersangka yang dicari di daerah Wadi Burqin, dekat Jenin.

Korban kemudian dipindahkan ke Bulan Sabit Merah Palestina untuk mendapatkan perawatan. “Tingkah laku pasukan dalam video insiden tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai IDF (militer) – insiden tersebut akan diselidiki dan ditangani sebagaimana mestinya. ”Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, mengatakan Israel telah menggunakan Abbadi sebagai tameng manusia. “#HumanShielding beraksi”, tulis Albanese di X (sebelumnya Twitter).

Kemenperin Sebut Industri Tekstil Ekspansif Meski Banyak Pabrik Tutup

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil tumbuh ekspansif meski banyak laporan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja di sektor tersebut. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan kinerja industri tekstil yang ekspansif ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKI) yang terus tumbuh. “Industri tekstil sih kita lihat tumbuh, mulai ekspansi dua bulan. Karena data IKI kita juga pada April dan Mei masih ekspansif di atas 50,” kata Reni dalam Acara StartUp for Industry di Kemenperin, Jumat (21/6).

Berdasarkan data Kemenperin, IKI pada April tercatat pada level 52,30 dan pada Mei pada level 52,50. Menurutnya, pertumbuhan industri tekstil dalam dua bulan terakhir, salah satunya didukung oleh periode Hari Raya Idulfitri. Namun, ia mengakui memang masih ada dampak pandemi covid-19 terhadap industri Tanah Air, termasuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Terutama untuk perusahaan yang besar-besar. “Kalau lesu order sih memang sudah dari tahun lalu, lesunya karenanya memang ketika pasca covid-19, orang belum fokus untuk membeli sandang, orang lebih memilih liburan, pariwisata. Jadi kalau order memang sudah lesu lama,” jelasnya. Selain itu, salah satu penyebab lesu nya tekstil dalam negeri adalah gempuran produk impor. Namun, setelah dibatasi oleh pemerintah dengan berbagai aturan, kinerja industri tekstil sebetulnya mulai naik, namun belum pulih sepenuhnya.

Uang Beredar RI Bakal Turun Akibat Aktivitas Ekonomi yang Melambat

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas ekonomi atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada bulan Mei 2024 naik lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mencatat uang beredar mencapai Rp 8.965,9 triliun atau meningkat 7,6% secara tahunan atau year on year (YoY) pada Mei 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,9% YoY. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan uang beredar bakal menurun dalam beberapa waktu ke depan lantaran melambatnya aktivitas ekonomi. Riefky menjelaskan uang beredar ini tidak hanya sekedar uang yang secara fisik beredar di masyarakat, tapi juga mencakup yang berada dalam sistem keuangan. Selain itu, terjadinya peningkatan uang beredar pada Mei 2024 lalu disebabkan oleh net domestic asset Indonesia yang meningkat. Kemudian, nilai penyaluran kredit dan saving deposit juga ikut tumbuh pada periode tersebut. “Komponen-komponen inilah yang mendorong peningkatan M2.

Menparekraf Promosikan Produk Lokal di Pasar Internasional

Gorontalo Karnaval Karawo 2024 sebagai momentum untuk mempromosikan produk ekraf di pasar internasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.  Sandiaga mengatakan, event ini merupakan event tahunan Provinsi Gorontalo yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat. Selain itu, acara tersebut mempromosikan sulaman tradisional khas Gorontalo, kain Karawo. 

“Event ini juga kita harapkan mampu memberdayakan UMKM lokal serta menjadi wadah promosi ekonomi kreatif Gorontalo. Khususnya kain tradisional Karawo,” kata Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya, Senin (24/6/2024). 

Lebih lanjut, Sandiaga berharap, acara tersebut dapat mengamplifikasi kehadiran kain Karawo sebagai produk ekonomi kreatif khas Gorontalo. Tak hanya itu, acara tersebut dapat memperkenalkan kain Karawo dan produk ekonomi kreatif Gorontalo ke pasar nasional dan internasional.

Pupuk Kujang Bangun Pabrik Baru, Gantikan Pabrik yang Sudah Tua

PT Pupuk Kujang, anak perusahaan pemerintah atau BUMN PT Pupuk Indonesia, menyiapkan pembangunan pabrik baru untuk menggantikan pabrik lain yang sudah berusia tua. Ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kelangsungan produksi pupuk untuk petani Indonesia.

Saat ini, Pupuk Kujang memiliki dua pabrik, Kujang-1A yang beroperasi sejak 1978 dan Kujang-1B yang beroperasi sejak 2006. Dengan dukungan induk perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Pupuk Kujang merencanakan pembangunan pabrik baru Kujang-1C sebagai pengganti pabrik Kujang-1A yang sudah tua dan relatif tidak efisien. Rencana pembangunan Kujang-1C ini akan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Sementara itu, pada Forum Gas Bumi 2024, Pupuk Kujang menjalin nota kesepahaman terkait suplai gas jangka panjang dengan Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) untuk mendukung pembangunan pabrik baru Kujang-1C. Seremonial penandatanganan MoU dilakukan pada Jumat, 21 Juni 2024 di Bandung. Adapun kerja sama dengan HCML dapat terbangun atas dukungan Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta bantuan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Nantinya HCML akan menyuplai gas bumi sebesar 48 BBTUD selama 20 tahun dengan memanfaatkan jalur pipa gas Cisem (Cirebon-Semarang). Pembangunan pipa Cisem tahap II merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM. Melalui proyek ini, sistem pasokan gas di Pulau Jawa bagian barat dan timur akan terhubung, sehingga meningkatkan keandalan pasokan gas di Pulau Jawa.

BPBD Probolinggo Selidiki Penyebab Kebakaran di Kawasan Bromo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Probolinggo masih menyelidiki penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Tepatnya di area Gunung Batok, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kepala Pelaksana BPBD Probolinggo R Demar Sjarief dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (24/6/2024).

ia berharap, masyarakat tidak membuat aktivitas menimbulkan titik-titik api. Mengingat di TNBTS  mengalami musim kering ditambah angin yang kencang sehingga api mudah menjalar. Sementara itu, tim gabungan, Senin (24/6/2024) melakukan patroli untuk memantau kondisi pascakebakaran di kawasan tersebr. Tim gabungan melanjutkan proses pemadaman dan pembasahan menggunakan alat gepyok dan jetshooter.

Diungkapkan, tantangan dalam pemadaman kebakaran adalah medan yang sulit dan terjal. Dipastikan, BPBD Kabupaten Probolinggo telah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kebakaran. Kemudian, upaya evakuasi dan perlindungan warga di sekitar lokasi telah dilakukan untuk memastikan keselamatan penduduk setempat. Dalam peristiwa ini, tidak ada laporan korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Hanya saja, kerugian materil sebanyak 50 hektar lahan terbakar. Berdasarkan BPBD Kabupaten Pasuruan kebakaran terjadi sekitar pukul 17:30 WIB. Melanda beberapa wilayah di Desa Mororejo, Podokoyo, dan Dusun Kandangsari. 

Kuasai Kursi Terbanyak, PDI-P dan Gerindra Tak Mau Gegabah Pilih Cagub

Meski mengantongi satu tiket penuh untuk Pilkada Jawa Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum juga menetapkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Begitu pula Partai Gerindra, yang belum juga menetapkan bakal calon gubernur Jawa Barat meski telah mengantongi satu tiket penuh untuk mengikuti pilkada di provinsi tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Aria Bima, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6/2024), menegaskan, tidak ada hambatan bagi partainya dalam proses pencalonan di Pilkada Jateng. PDI-P hanya ingin bakal cagub dan cawagub Jateng diumumkan bersamaan dengan calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota untuk 35 daerah di provinsi tersebut.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Ihsanudin menyampaikan bahwa partainya juga tidak pernah mengalami kendala dalam proses pencalonan di Jabar. Gerindra belum mengumumkan pasangan cagub-cawagub Jabar hanya karena masih mencari sosok yang tepat untuk bisa menjawab berbagai persoalan di provinsi tersebut.

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalui diperbarui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos, Agus Zainal Arifin mengatakan, pemutakhiran data tersebut dilakukan melalui proses verifikasi berjenjang mulai dari RT dan RW. Data itu kemudian dibawa dalam musyawarah desa/kelurahan sampai pengesahannya oleh kepala daerah masing-masing. DTKS juga sudah melalui pengecekan berlapis pada proses pemadanan data dengan data milik kementerian atau lembaga lain.

Pemutakhiran data ini diklaim telah diakui dan diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus meningkat setiap saat. Agus Zainal menjelaskan, pengelolaan DTKS oleh Kemensos merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Data ini juga digunakan sebagai data terpadu penerima bansos bagi kementerian atau lembaga lain. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (5) menyebutkan bahwa verifikasi dan validasi data dilakukan dua tahun sekali. Namun, sejak April 2021 Kemensos menetapkan pemutakhiran data dilakukan setiap bulan.

Agus Zainal mengatakan, pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah. Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain. Pengecekan data ini mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah di atas upah minimim regional (UMR) upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK). Bahkan data pelanggan listrik dan data kesehatan. Sehingga, dari data di lembaga negara dan pengecekan pengeluaran masyarakat, Kemensos bisa menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.

Waspada Angin Muson Timur di Perairan Pulau Padar NTT

Masyarakat di perairan Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta waspada. Selain warga, para wisatawan juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat berlayar di perairan sekitar. Demikian disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Christin Seran di Labuan Bajo, Minggu (23/6/2024).

Hal ini karena perairan tersebut langsung berbatasan dengan laut lepas, dekat Samudera Hindia selatan NTT. Ia menjelaskan pada periode bulan Mei-September, angin yang bertiup di wilayah NTT adalah angin Muson Timur yang berhembus dari Australia dan sifatnya kering. Perbedaan tekanan udara yang signifikan antara Australia dan Indonesia, lanjutntya, membuat kecepatan angin akan lebih tinggi. Hal ini, menurutnya, memicu tinggi gelombang di wilayah perairan yang dilewati angin tersebut.

 “Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” ujarnya. Sebelumnya pada Sabtu (22/6/2024) terjadi dua kecelakaan kapal akibat angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Selatan Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo. Kedua kecelakaan laut itu menimpa kapal pinisi KM Budi Utama. Dan kapal wisata jenis open deck bernama KM Hancur Karena Hobi 02. 

Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.

La Nyalla mengaku telah menjalin komunikasi dengan semua partai politik terkait pengembalian UUD 1945 ke naskah asli, termasuk PDI-P. Menurutnya, UUD 1945 hasil amendemen telah meninggalkan Pancasila, terutama menyangkut sila keempat tentang musyawarah dan perwakilan. La Nyalla juga menyatakan, DPD RI periode 2024-2029 akan menetapkan pengembalian UUD 1945 ke naskah asli sebagai agenda prioritas. Pihaknya juga bakal mengajak Prabowo Subianto selaku Presiden 2024-2029 terpilih untuk melaksanakan agenda tersebut. Menurutnya, hal ini selaras dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra yang didirikan dan dipimpin Prabowo.

UUD 1945 telah mengalami amendemen atau perubahan hingga empat kali dalam kurun waktu Oktober 1999 hingga Agustus 2002. Saat itu, amendemen dilakukan disebut sebagai amanat reformasi. Di antara poin amendemen adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebanyak lima tahun dan dua kali menjabat. UUD 1945 hasil amandemen juga mengatur mengenai Pemilu langsung.

Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Kementerian Agama (Kemenag) RI tengah menyiapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045 untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Dengan data 71 juta keluarga dan 250 juta individu di Kemenko PMK, kita harus menghindari duplikasi penggunaan dana daerah. Peta jalan ini harus inovatif dan terukur, serta dibedakan antara naskah akademik dan peta jalan praktis,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur melalui keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia melanjutkan pentingnya peta jalan pengelolaan zakat harus mencakup indikator kinerja utama amil, modul penguatan objek zakat, dan regulasi yang mendukung profesi amil. Ia menekankan pentingnya program zakat yang spesifik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045, kata dia, perlu direntangkan jangka waktu sesuai visi yang sejalan dengan program pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Waryono juga menekankan pentingnya ketepatan bantuan, waktu pelaksanaan, dan verifikasi dalam pengelolaan zakat. Melalui upaya tersebut, menurutnya, zakat akan berdampak secara signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu Waryono menyebut harmonisasi, verifikasi, dan validasi data, di seluruh pemangku kepentingan penting untuk diperhatikan, bahkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Waryono berharap perumusan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045 dapat menjadi upaya dalam mengidentifikasi arah, permasalahan, dan isu strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.

Evaluasi Haji 2024, Pengurus MUI Sebut Pihak Selain Kemenag yang ‘Harus’ Tanggung Jawab

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soal berbagai hal pada penyelenggaraan haji 2024 bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Ketua PP Muhammadiyah itu menjelaskan permasalahan soal jamaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati, namun dijadikan tempat menaruh barang oleh jamaah yang ada di sebelahnya.

Adapun terkait matras yang berukuran kecil, yang menyebabkan adanya jamaah yang meletakkan barang di atas matras jamaah lainnya, kata dia, merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama, karena berkaitan dengan luas lahan yang terbatas, sementara jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun terus bertambah.

Sementara keluhan terkait toilet, lanjut Anwar, disebabkan oleh tidak seimbang jumlah toilet dan jamaah yang ada, yang juga seharusnya disiapkan oleh masyariq yang ditentukan. Untuk itu ia meminta kepada pihak Kemenag RI untuk dapat mempertegas kerja sama yang dibangun antara Kemenag dengan pihak masyariq, agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali. Ia juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia secara langsung mengusulkan kepada pihak Pemerintah Arab Saudi untuk membangun bangunan bertingkat di Mina. Menurut Anwar, adanya bangunan bertingkat dapat meminimalisasi sejumlah evaluasi tersebut, yang pada umumnya berasal dari hal yang serupa, yakni keterbatasan lahan.

La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengeklaim semua partai politik telah menyetujui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli. Adapun UUD 1945 yang saat ini berlaku merupakan hasil amendemen pasca Reformasi 1998. La Nyalla mengatakan, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk PDI-P, untuk mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.

La Nyala menyebut, saat ini pengembalian UUD 1945 ke naskah asli menjadi pembahasan internal partai politik. Ia juga menyebut, presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto menyetujui UUD 1945 dikembalikan seperti sebelum Reformasi 1998. Sebab, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo menyatakan agenda pengembalian UUD 1945 ke sebelum amendemen.

La Nyala juga menyatakan, DPD RI terpilih periode 2024-2029 akan menjadikan pengembalian UUD 1945 ke naskah asli sebagai agenda prioritas. Menurutnya, UUD 1945 hasil amendemen telah meninggalkan Pancasila yang menyatakan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ia tidak mempersoalkan anggapan yang menyayangkan pengembalian UUD 1945 ke naskah asli membuat masyarakat tidak bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.

Adapun La Nyalla mengaku telah menjalin komunikasi dengan semua partai politik terkait pengembalian UUD 1945 ke naskah asli, termasuk PDI-P. Menurutnya, UUD 1945 hasil amendemen telah meninggalkan Pancasila, terutama menyangkut sila keempat tentang musyawarah dan perwakilan. La Nyalla juga menyatakan, DPD RI periode 2024-2029 akan menetapkan pengembalian UUD 1945 ke naskah asli sebagai agenda prioritas. Pihaknya juga bakal mengajak Prabowo Subianto selaku Presiden 2024-2029 terpilih untuk melaksanakan agenda tersebut. Menurutnya, hal ini selaras dengan  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra yang didirikan dan dipimpin Prabowo.

Adapun UUD 1945 telah mengalami amendemen atau perubahan hingga empat kali dalam kurun waktu Oktober 1999 hingga Agustus 2002. Saat itu, amendemen dilakukan disebut sebagai amanat reformasi. Di antara poin amendemen adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebanyak lima tahun dan dua kali menjabat. UUD 1945 hasil amandemen juga mengatur mengenai pemilihan umum (Pemilu) langsung.

Kualitas Udara Jakarta tak Sehat, Gunakan Masker Saat Keluar

Kualitas udara Kota  Jakarta tercatat tidak sehat pada hari ini, Senin (24/6/2024). Warga disarankan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berdasarkan laman IQAir yang diperbarui pada pukul 05.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada pada poin 158 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 65 mikrogram per meter kubik atau 13 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Paparan partikel polutan ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

Kualitas udara  Jakarta bila dibandingkan sembilan wilayah lain di Indonesia menempati peringkat kedua terburuk setelah Tangerang Selatan, Banten (180). Sebelumnya, kualitas udara  Jakarta tercatat dalam kondisi serupa pada Jumat (21/6) dan Sabtu (22/6) dengan poin masing-masing 156 dan 162. Mengingat kualitas udara yang tidak sehat, selain mengenakan masker, warga juga perlu mengurangi aktivitas luar ruang, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jakarta.

Kapolri Janji Tindak Tegas Anggota Terlibat Judi Online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat judi online. Selain itu, Sigit juga mengatakan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terus bergerak untuk mengungkap kasus judi online di Indonesia.

Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menegaskan bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat dalam judi online. Kata dia, anggota yang terlibat nantinya akan dikenakan sanksi etik hingga pidana.

Syahar mengatakan sudah ada beberapa surat telegram kepada seluruh jajaran terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum di kasus perjudian. Ia juga telah memerintahkan seluruh jajaran Divisi Propam di tingkat Mabes ataupun Polda untuk mengawasi ketat anggota Polri agar tidak terlibat di kasus judi online. Syahar pun mengklaim berdasarkan hasil pengawasan internal, tidak ada satupun anggota Polri yang terlibat dalam kasus judi online. Baik sebagai pengguna, penerima manfaat, maupun yang melindungi pelaku judi online.

Menkominfo Minta Putus Akses Internet untuk Judi Online ke Kamboja-Filipina

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online. Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Pencegahan Pemberantasan Perjudian Daring, meminta NAP untuk memutus akses koneksi internet yang diduga digunakan untuk , khususnya dari dan ke Kamboja serta Davao, Filipina.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP), dengan nomor surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024. Dalam surat tersebut, Budi Arie meminta tindakan pemutusan akses harus dilakukan dalam waktu paling lambat 3×24 jam sejak surat itu ditandatangani.

Adapun jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif. NAP juga diminta untuk melaporkan langkah-langkah pemutusan dan hasil pelaksanaannya untuk evaluasi dan tindak lanjut. Kementerian Kominfo juga telah mengajukan permintaan penutupan 555 akun e-wallet yang berkaitan dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia serta pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024.

BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat di Empat Daerah Sulteng

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga agar mewaspadai dampak hujan terhadap lima daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng). Antara lain di Kabupaten Morowali Utara, Tojo Una-una, Banggai, Poso, dan Parigi Moutong. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis-Aljufi Palu mengeluarkan peringatan dini cuaca berbasis dampak hujan lebat berlaku dua hari ke depan.

Kepala BPBD Parigi Moutong, Amiruddin menyampaikan ratusan warga Dusun IV Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, yang terisolir dievakuasi pasca-banjir bandang menerjang. Proses evakuasi terus dilakukan sampai saat ini. Banjir menerjang wilayah Kecamatan Toribulu pada Minggu (23/6/2024) pagi sekitar pukul 04:35 Wita. Ini dampak hujan lebat yang mengguyur Parigi Moutong sejak Sabtu (22/6/2024) malam.

Sedangkan warga yang terisolir di Dusun IV terus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Data sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, sebanyak 29 rumah warga terdampak banjir. Mereka terdiri dari 33 Kepala Keluarga (KK) atau 110 jiwa di Desa Sienjo terpaksa mengungsi di kantor kepala desa setempat. Dari 110 warga mengungsi, ada 12 bayi dan balita. Dua orang penyandang disabilitas, dan empat lansia.Adapun di Desa Sibalago, sebanyak 90 KK terdampak. Satu jembatan penghubung desa terputus sehingga menyebabkan warga Desa Sibalago terisolir.

Uang Beredar RI Bakal Turun Akibat Aktivitas Ekonomi yang Melambat

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas ekonomi atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada bulan Mei 2024 naik lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mencatat uang beredar mencapai Rp 8.965,9 triliun atau meningkat 7,6% secara tahunan atau year on year (YoY) pada Mei 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,9% YoY.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan uang beredar bakal menurun dalam beberapa waktu ke depan lantaran melambatnya aktivitas ekonomi. “Untuk beberapa bulan ke depan, kita melihat ada potensi penurunan M2 seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi walaupun tidak akan berlangsung lama,” kata Riefky kepada Kontan, Minggu (23/6). Riefky menjelaskan uang beredar ini tidak hanya sekedar uang yang secara fisik beredar di masyarakat, tapi juga mencakup yang berada dalam sistem keuangan. Selain itu, terjadinya peningkatan uang beredar pada Mei 2024 lalu disebabkan oleh net domestic asset Indonesia yang meningkat. Kemudian, nilai penyaluran kredit dan saving deposit juga ikut tumbuh pada periode tersebut. “Komponen-komponen inilah yang mendorong peningkatan M2,” kata Riefky.

Diberitakan sebelumnya, Erwin menyebut pertumbuhan M2 pada Mei 2024 dipengaruhi utamanya penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 11,4% YoY pada Mei 2024, setelah tumbuh sebesar 12,3% YoY pada bulan sebelumnya. “Perkembangan ini terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 6,3% YoY dan uang kuasi sebesar 8,8% YoY,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6).

Investasi Asing di IKN Nihil, Basuki Sebut Investor Minta Untung Segini!

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkap nasib investasi asing di IKN yang hingga saat ini masih nihil. Padahal, tahun ini OIKN menargetkan total investasi yang parkir di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Sejalan dengan hal itu, Basuki berkomitmen bakal mempercepat minat investor asing yang telah menyampaikan surat minat investasi atau letter of intent (LoI) untuk dapat mulai groundbreaking pada Juli 2024.

Lebih lanjut, Basuki mengungkap bahwa calon investor umumnya membidik pengembalian investasi atau Intrenal Rate of Return (IRR) di atas 12%. Hal itulah yang saat ini tengah dilakukan kajian. Pasalnya, bila IRR di bawah 11% umumnya pemerintah akan memberikan dukungan konstruksi (dukon) agar proyek investasi semakin menarik di mata investor. “Sampai sekarang ,yang surat ada beberapa yang baru menunjukkan interest saja. Sekarang lagi dibahas Pak Agung (Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN) untuk detailnya. Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12% pasti menarik,” imbuhnya.

Adapun, sejumlah investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya melirik kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat 3 calon investor asing yang paling santer disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN dalam waktu dekat. Perinciannya, satu Perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua Perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. Adapun, konsorsium Nusantara tersebut dilaporkan berkomitmen membangun 60 tower rusun dengan nilai investasi sebesar Rp30,8 triliun.

Bos Pertamina Minta Insentif Harga Gas Khusus Pengembangan Jargas

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta insentif harga gas khusus untuk membantu keekonomian proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga selepas absennya pembiayaan APBN untuk program infrastruktur tersebut. Nicke mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN masih menggunakan asumsi harga gas di pasar untuk membangun ratusan sambungan rumah tangga baru tahun ini. Padahal tahun lalu, pemerintah telah berjanji memberikan harga gas khusus dari hulu untuk program jargas di level 4,72 per MMBtu.

“Kita perlu dukungan dari pemerintah agar pembangunan jargas ini masuk keekonomian, kalau sekarang tidak masuk karena ini harganya bukan harga gas khusus, ini sama dengan harga gas yang biasa,” kata Nicke saat acara Gathering Pemimpin Redaksi Media di Bali, Sabtu (22/6/2024). Padahal, kata Nicke, pemerintah belakangan tengah konsen untuk mengurangi beban impor yang relatif makin lebar dari pengadaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) setiap tahunnya. “Di mana LPG ini lebih dari 50%-nya masih subsidi, harganya kan sangat jauh dari harga keekonomian,” kata Nicke.

Perusahaan pelat merah itu menargetkan pembangunan mencapai 117.701 sambungan rumah tangga sampai akhir 2024. Adapun, sampai triwulan pertama 2024, anggaran yang telah terserap mencapai US$2,4 juta untuk program infrastruktur gas tersebut. Adapun, PGN telah mengelola jargas sebanyak 820.000 sambungan per triwulan I/2024. Perinciannya, 584.000 sambungan dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sisanya menggunakan dana PGN. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas mencapai 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Diduga Diserang Ramsomware, Server PDN Kominfo Down

Sejak dini hari Kamis (20/6), server Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo mengalami gangguan. Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa perbaikan terus dilakukan dan sumber gangguan sedang diteliti. Menkopolhukan Hadi Tjahjanto, saat menghadiri Bhayangkara Fun Walk di Jakarta Selatan, Sabtu (22/6), mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan dan analisis agar masalah ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selama beberapa hari terakhir, layanan keimigrasian di seluruh bandara internasional Indonesia mengalami masalah karena gangguan pada server PDN Kemenkominfo. Dengan waktu pemulihan yang lama, para ahli IT mencurigai bahwa gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware. Antrean panjang akhirnya terjadi di pemeriksaan imigrasi di bandara, akibat masalah ini. Karena pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual selama gangguan, Ditjen Imigrasi menambah 100 personel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengatasinya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab gangguan server PDN di Kominfo. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memberikan rincian penyelidikan tersebut, tetapi menegaskan bahwa kolaborasi terus dilakukan dalam menangani serangan siber. Sementara Ariandi Putra, juru bicara BSSN menyatakan investigasi gangguan server PDN sedang berlangsung dan tim BSSN sedang menyelidiki masalah tersebut. Dirinya belum mau mengungkapkan penyebab gangguan, dan akan memberikan informasi lebih lanjut.

Zulhas Beri Sinyal Harga Minyakita Naik Pekan Depan

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal harga eceran tertiinggi (HET) minyak goreng kemasan murah Minyakita naik pekan depan. Kementerian Perdagangan, sambung Zulhas, sudah merampungkan pembahasan kenaikan HET Minyakita. Saat ini, pihaknya sedang menyusun ketentuan terkait. “Sudah dibahas lagi dibikin suratnya,” kata Zulhas di sela acara Forum Sinergitas Ekspor di Hotel Westin, Surabaya, Kamis (20/6).

Kendati demikian, ia belum menyebut tanggal pasti kenaikan itu berlaku. “Mudah-mudahan minggu depan,” ucapnya. Zulhas sebelumnya berniat menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pemerintah tersebut. Ia mengusulkan kenaikan Rp1.500 dari harga semula Rp14.000 ribu per liter, jadi Rp15.500. Kabar kenaikan HET minyak goreng juga sudah berembus sejak akhir Januari 2024 saat pemerintah mengevaluasi HET minyak goreng curah. Upaya ini dilakukan imbas lonjakan harga di pasar.

Ikuti Arahan Jokowi, Bulog Bakal Buka Agen Cabang di Kamboja

Perum Bulog berencana membuka agen cabang di Kamboja. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya menyebutkan Jokowi mengutus Perum Bulog untuk mengakuisisi produsen beras Kamboja untuk memastikan kepastian mendapatkan porsi impor saat dibutuhkan. “Jadi sekarang ini kan kita sudah beli dari Kamboja gitu kan. Nah Bapak Presiden tuh ingin, bisa nggak kita secure? Karena kan selalu deg-degan kalau kita impor itu,” ujar Bayu ditemui di DPR RI, Kamis (20/6).

Menurutnya, Kamboja adalah salah satu negara yang memiliki cadangan beras yang cukup banyak dan cocok atau disukai orang lokal. Karenanya, Indonesia perlu memastikan untuk mendapatkan porsi dengan mengakuisisi produsen beras di sana, apalagi di tengah banyak negara yang menutup keran impor. “Ada 22 negara yang sudah nutup kebijakan itu kan? Jadi ‘waduh, kita bagaimana caranya kita men-secure pasokan, kalau-kalau kita harus impor’. Kalau sekarang kan saya ordernya dari Jakarta, ya kan? Nah, ini kita bikin bisa punya buka agen di sana gitu,” jelasnya.

Namun, Bayu memastikan meski nantinya membuka agen cabang di sana, impor akan dilakukan jika dibutuhkan. Sebab, pemerintah akan mengutamakan untuk menyerap produksi dalam negeri, sehingga industri petani dan industri penggilingan dalam negeri dinilai tak perlu khawatir. “Saya jamin kalau sampai di dalam negeri produksinya ada, pasti kita enggak ambil ke sana. Stok beras yang misalnya sudah ada di sana (Kamboja) bisa di trading aja internasional.

Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office Buat Crazy Rich di RI

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Luhut mengatakan Singapura saja memiliki 15.500 familly office. Namun, Indonesia tidak punya satu pun.

Luhut mengatakan family office perlu dibentuk mengingat tingginya permintaan. Menurutnya, keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air. Selain itu, ia menilai family office bakal menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak. Luhut menuturkan yang paling penting dari family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat.

Luhut mencontohkan family office saat ini sudah ada di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office. Luhut berpendapat jika Singapura bisa, maka Indonesia juga pasti mampu.

Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada Senin, 16 Juni lalu ia menegaskan keterangan darinya jangan sampai dipotong.

Muhajir melanjutkan, jika gagasan pembagian bansos kepada keluarga korban yang terdampak judi online diusulkan Kemenko PMK dalam rapat persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam satgas ini pembentukan struktur telah ditunjuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc. Kemudian Menko PMK akan menjadi Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang akan mendampingi kinerja Ketua satgas selama bertugas.  Banyak pro kontra yang datang soal wacana pemerintah ini. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi. Sementara yang sebaliknya, menganggap judi online sudah membuat negara rugi. Hal ini juga akibat maraknya berita soal dampak judi online yang dirasakan oleh keluarga pelaku.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa bansos tidak akan diberikan kepada pelaku judi online. Ramainya polemik terkait bansos pelaku judi online telah dijawab dengan tegas oleh Jokowi. “Nggak ada, nggak ada (Bansos untuk pelaku judi online),” kata Jokowi usai meninjau Program Bantuan Pompa Air, Karanganyar, 19 Juni 2024, dikutip dari keterangan video.

BI Rilis Aturan Pendanaan Luar Negeri Baru, Berlaku 1 Agustus

Bank Indonesia (BI) merilis kebijakan makroprudensial baru terkait dengan pendanaan perbankan dari luar negeri. Kebijakan tersebut adalah penyempurnaan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian. “(RPLN) berlaku sejak 1 Agustus 2024,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Kamis (20/6).

Perry menjelaskan kebijakan ini mencakup pengaturan baru mengenai definisi dan cakupan pendanaan luar negeri untuk perhitungan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek bank (threshold RPLN). Pengaturan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal bank alias threshold RPLN sebesar 30 persen dengan parameter kontrasiklikal 0 persen atau plus minus 5 persen yang ditetapkan berdasarkan asesmen forward-looking BI atas siklus keuangan, risiko eksternal dan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK).

Basuki Ungkap Alasan Tidak Ada Investor Rusun ASN di IKN

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada investor swasta untuk pembangunan rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (asn) di IKN. Ia menilai salah satu kendalanya adalah skema kerja sama dan badan usaha (KPBU) yang biayanya dinilai terlalu mahal. Karenanya, Basuki membahas lebih lanjut terkait skema pembangunan rusun ASN di IKN dengan skema KPBU bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sebenarnya, menurut Basuki, banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat untuk membangun Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU. Terlebih, proyek itu dijamin pemerintah. Namun, ongkos proyeknya terlalu mahal. “Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas itu terlalu mahal menurut saya. Ini yang saya bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kalau beliau ibu Menteri Keuangan tidak mau, ya sudah tapi saya harus memberikan informasi kepada Menkeu. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Menurut saya cost of money atau biaya dananya terlalu mahal,” ujarnya.

Basuki mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU dengan 37 jembatan yang sudah selesai investasinya sekitar Rp600 miliar. Kendati demikian, Kementerian PUPR mengembalikan selama 15 tahun bisa sampai Rp1,5 triliun. “Jadi kita masih hitung betul, mendingan loan (pinjaman). Kalau dengan loan masih lebih kecil bunganya 1 persen paling,” katanya pula.

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah pihak Istana mengarahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan suap eks caleg PDI-P Harun Masiku. Moeldoko menegaskan, pihak Istana tidak ikut campur dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Menurut dia, KPK punya pertimbangan sendiri untuk memeriksa Hasto.

Sebelumnya, Hasto diperiksa penyidik sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024) pekan lalu. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa kasus suap Harun Masiku selalu naik ke permukaan ketika kliennya menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ronny mengeklaim memiliki data fluktuasi atau naik turunnya isu terkait Harun Masiku dan kasus hukum yang menimpa politikus PDI-P selama beberapa waktu terakhir di media online.

Titik Lemah Kasus Vina, Pengakuan Kapolri Hingga Perlawanan Terpidana

Kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Berkas Pegi Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama di balik perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya jaksa masih akan menilai kembali apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap apakah belum. Namun menariknya, sejumlah terpidana yang terlebih dulu dijebloskan ke penjara kini melawan balik balik dengan mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Enam orang terpidana telah menunjuk Peradi dalam proses Peninjauan Kembali tersebut. Perlawanan hukum akan dijalani para terpidana di meja hijau.

Polisi tentu harus bekerja keras untuk membuktikan kasus pembunuhan Vina dan Eky yang sudah berlangsung 2016 silam. Masalahnya, sejak awal, perkara kasus ini dibangun dengan konstruksi bukti yang lemah. Hal itu pun diakui oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Saat memberikan arahan di Sekolah Ilmu Kepolisian, Kaporli membandingkan kasus Vina dengan pembunuhan Dokter Mawartih yang terjadi di pelosok timur Indonesia itu. Dalam kasus Dokter Mawartih, tim penyidik kepolisian mampu mengusut para pelakunya secara profesional dengan menjadikan scientific crime investigation sebagai metode pembuktian yang akurat.

Namun kata Kapolri, pada pengusutan kasus Vina-Eky pada 2016 lalu, tak didukung dengan metode scientific crime investigation. Sehingga, kata Kapolri, memunculkan spekulasi-spekulasi yang berujung pada penilaian terhadap institusi kepolisian, atas kompetensi dan integritas dari para penyidiknya.

PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

Peraturan KPU yang baru mengenai pencalonan pilkada ditargetkan akan diundangkan pada bulan Juni ini. Di dalam peraturan baru itu, KPU mengakomodasi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 HUM/P/2024 tentang syarat baru penghitungan batas minimal calon kepala daerah. Anggota KPU, Idham Holik, menyebutkan KPU sampai saat ini masih menunggu jawaban konsultasi tertulis dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi II DPR RI dan pemerintah melalui Kemendagri. Idham meyakini, pemerintah dan DPR memahami posisi hukum putusan MA itu.

KPU RI telah memberikan draf final rancangan PKPU itu kepada Komisi II DPR RI, melalui surat nomor 951/MK.02-SD/08/2024 yang diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 14 Juni lalu. Saat ini, draf final rancangan PKPU tentang Pencalonan Pilkada itu masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Rupiah tak Berdaya di Tengah Pencarian Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Baru

Sejak awal tahun ini hingga 19 Juni 2024, rupiah telah terseok dan mengalami pelemahan sebanyak 5,92 persen. Gejolak ekonomi global memberikan dampak besar terhadap ketahanan rupiah. Pengamat ekonomi Yusuf Wibisono berpendapat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang didominasi oleh faktor eksternal. Kendati demikian, faktor internal berupa ketidakpastian arah kebijakan fiskal juga menjadi faktor yang memengaruhi pelemahan mata uang Garuda.

Yusuf berpendapat, selayaknya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah berbasis kekuatan fundamental perekonomian Indonesia. Hal itu yakni surplus neraca perdagangan, bukan intervensi valuta asing (valas) dengan cadangan devisa yang terbatas atau menaikkan suku bunga domestik yang beban mahalnya harus ditanggung seluruh negeri. Yusuf menuturkan, sebenarnya rupiah tidak perlu mengalami pelemahan yang panjang jika pasokan dolar dari surplus neraca perdagangan mengalir ke pasar. Pelemahan rupiah, menurutnya, merupakan anomali karena hingga Mei 2024 Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan yang cukup baik.

Untuk stabilitas rupiah ke depan, alih-alih memperkenalkan dan bergantung ke instrumen baru seperti SVBI atau menaikkan suku bunga acuan, menurut Yusuf, sebaiknya BI lebih mendorong pelaksanaan kewajiban repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA. Menurutnya, jika pelaksanaan kewajiban repatriasi dan konversi DHE berjalan efektif, penguatan rupiah akan signifikan. Intervensi dolar AS senilai 1—2 miliar saja di pasar valas sudah akan menarik rupiah ke kisaran Rp 16.000 per dolar AS.

Dugaan Serangan Siber, Perlu Audit Forensik Menyeluruh Pusat Data Nasional

Gangguan pusat data nasional (PDN) dibenarkan tiga direktur jenderal. Mereka adalah Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kanson, serta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim. Menurut Semuel, Kemenkominfo memulihkan layanan secara bertahap. Selain itu, sedang diperiksa pula penyebab gangguan.

Silmy menyebut, layanan imigrasi terganggu sejak Kamis subuh. Selain Ditjen Imigrasi, berbagai lembaga lain milik Pemerintah RI juga dilaporkan terganggu. SIMSPAM dan SIINSAN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga terganggu.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, kelumpuhan itu memicu sejumlah pertanyaan serius. Paling pokok, soal transparansi pengadaan hingga pengelolaan PDN. Dengan kabar kelumpuhan, kini PDN tidak hanya diperlu diuji ketahanannya. Perlu audit forensik menyeluruh sejak proses pengadaan hingga pengelolaan. Hal itu penting mengingat amat terbuka kemungkinan mayoritas komponen di PDN, perangkat keras dan perangkat lunak, buatan luar negeri.

Satgas Pemberantasan Judi Online Gandeng BIN Siap Berantas Judi Online

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online). Pembentukan Satgas ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kasus perjudian online yang telah meresahkan masyarakat, hingga mengorbankan nyawa sehingga mengancam stabilitas sosial. Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga memimpin Satgas tersebut, menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengatasi masalah perjudian online yang semakin merajalela.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Satgas akan melibatkan langsung pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turun ke lapangan. Selain langkah-langkah penegakan hukum, Satgas juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Ketua Harian Satgas, menekankan pentingnya koordinasi, sosialisasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan judi online.

Keanggotaan Satgas ini mencakup berbagai unsur, termasuk aparat kepolisian, jaksa, BIN, BSSN, dan lembaga lainnya yang berwenang menangani kasus-kasus perjudian online. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik judi online yang bisa merugikan secara finansial dan merusak kehidupan sosial. Peningkatan edukasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan cara menghindari godaan tersebut.

Kemenparekraf Sebut Potensi Pangan Lokal Indonesia Luar Biasa

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal untuk olahan kuliner. Ini dikarenakan potensi bahan pangan lokal Indonesia luar biasa. Ketua Tim Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kemenparekraf, Budiyanti mengatakan, pemanfaatan pangan lokal bisa jadi nilai tambah. Selain itu juga sebagai bagian untuk mempertahankan warisan kebudayaan di sektor kuliner.

Melihat potensi besar tersebut, Kemenparekraf kemudian mendorong pelaku usaha kuliner untuk memanfaatkan pangan lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan Bimtek kepada pelaku kuliner dengan materi mengolah pangan lokal.  Tujuan Bimtek tersebut, kata Budiyanti, memberikan pengetahuan kepada pelaku kuliner tentang potensi pangan lokal. Dan yang terpenting bagaimana mengolah dan memanfaatkannya.

Bukan itu saja, Kemenpakraf juga menginginkan bahan pangan lokal dikelola menjadi kuliner bergizi. Sehingga bisa bermanfaat dalam penurunan angka stunting.

Berantas Judi ‘Online’, Ini Langkah yang Dilakukan Satgas

Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) akan melakukan tiga operasi hukum guna menangani kasus judi online. Langkah tersebut disampaikan Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto menyatakan mulai efektif minggu depan. “Dalam waktu dekat, minggu ini, termasuk minggu depan kita akan melaksanakan tiga operasi. Pertama, pembekuan rekening, kedua, penindakan jual-beli rekening dan ketiga penindakan terhadap transaksi game online melalui top up di minimarket,” ujarnya dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Satgas Judi Online di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/06/2024), sebagaimana dilansir Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ia menyatakan, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat ada 4.000 hingga 5.000 rekening mencurigakan yang sudah diblokir. Menurutnya, PPATK akan segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri untuk membekukan rekening tersebut selama 20 hari. Menkopolhukam menyatakan. penindakan akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal itu untuk mengantisipasi jual-beli rekening yang kebanyakan terjadi antara pelaku dengan warga di kampung. 

“Dalam melakukan jual beli rekening, pelaku datang ke kampung-kampung untuk melakukan pendaftaran rekening kepada masyarakat secara online. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul,” katanya. Ia menyatakan telah meminta kepada Wakabareskrim dan Wakapuspom TNI untuk membantu memberantas jual beli rekening tersebut

Tolak Tapera, Ribuan Buruh Blokade Tol Tangerang-Merak

Ribuan buruh yang menamakan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar konvoi dan memblokade Tol Tangerang-Merak, Kamis (20/6/2024). Aksi tersebut sebagai penolakan rencana penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dedi Sudarajat, Presidium AB3.

Sebelumnya, lanjut Dedi, massa buruh juga menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Tujuannya mendesak anggota DPRD untuk menolak wacana Tapera. Menurut Dedi, wacana penyelenggaraan Tapera hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memeras rakyat kecil, khususnya kaum buruh. Untuk itu, pihaknya dengan tegas menolak wacana jahat tersebut.

Terpisah, Kabag Ops Polresta Tangerang, Kompol Kosasih mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 350 personel gabungan. Seluruhnya untuk mengamankan aksi yabg dilakukanboleh buruh dalam menolak Tapera. Ia menjelaskan, dalam penyampaian pendapat sejumlah kelompok buruh sempat memblokade jalan tol. Sehingga, pihaknya menerapkan skema rekayasa lalu lintas didua titik.

Menkominfo Dalami Gangguan Siber pada Pusat Data Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi membenarkan adanya gangguan siber pada Pusat Data Nasional (PDN). Namun, diungkapkan Budi Arie, pihaknya kini tengah melakukan pemulihan layanan publik tersebut. Akan tetapi, Budi Arie tidak menjelaskan, mengenai sistem bagian mana yang mengalami gangguan tersebut. Budi Arie hanya memastikan bahwa Kemenkominfo sedang melakukan perbaikan pada sistem Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola Kementerian Kominfo. 

Gangguan itu bersumber dari sistem layanan Pusat Data Nasional (PDN). Melalui akun resmi media sosial Instagram, Ditjen Imigrasi mengatakan layanan keimigrasian sedang mengalami gangguan. 

Selain pada sistem layanan keimigrasian, namun Ditjen Imigrasi menyebut gangguan juga sedang terjadi di seluruh instansi pemerintah. “Sahabat Mido, saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” ucap Akun Ditjen Imigrasi, yang dipantau RRI.co.id, Kamis (20/06). 


Pengusaha Tekstil Beberkan Borok Impor Merajalela – Picu PHK di RI

Pengusaha tekstil di dalam negeri menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengungkapkan penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil. Menurutnya, hal itu akibat persaingan bisnis tekstil yang kian ketat, sementara pasokan berlebih. Akibatnya, imbuh dia, memicu praktik dumping atau upaya menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pernyataan tersebut hanyalah pengalihan isu. Meski, dia membenarkan, memang ada praktik dumping yang dilakukan oleh China karena kondisi di sana terjadi oversupply sangat besar. “Tapi aneh juga, sudah tahu ada dumping tapi perpanjangan safeguard tekstil yang sudah direkomendasi Menteri Perdagangan malah mandek di meja Bu Sri lebih dari satu tahun,” tukas Redma dalam keterangan resmi, Kamis (20/6/2024).

“Tapi kita tunggu apa yang akan dilakukan Bu Sri dalam menghadapi badai PHK di sektor ini. Karena dalam 2 tahun terakhir sudah 3 surat dilayangkan API dan APSyFI untuk bertemu Menkeu dan DirJen Bea Cukai, sama sekali tidak ada respons,” ungkap Redma. Redma pun mengungkapkan borok di balik serbuan impor yang semakin merajalela merangsek pasar domestik, hingga memicu badai PHK. “Kinerja buruk dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan adalah salah satu penyebab utama badai PHK dan penutupan sejumlah perusahaan dalam 2 tahun terakhir,” cetusnya. “Hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map. Di mana gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Yaitu US$2,7 miliar di tahun 2021 menjadi US$2,9 miliar di tahun 2022. Dan diperkirakan mencapai US$4 miliar di tahun 2023,” ujar Redma.

Karena itu, Redma mendesak pemerintah serius menangani modus-modus impor borongan/ kubikasi. Salah satunya, lewat penentuan impor jalur merah atau hijau di pelabuhan. Menurutnya, praktik itu adalah ulah mafia impor yang menyusup di berbagai level. Dia mencontohkan sikap pemerintah yang kemudian menyerah dan melakukan relaksasi impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Makanya segala upaya usulan perbaikan sistem ditolak mentah-mentah. Sistem pemeriksaan Bea Cukai kita ketinggalan jauh dibanding Thailand, Malaysia dan Singapura yang menerapkan sistim IT, AI Scanner,” ucap Redma.

Ma’ruf Amin Ancam Cabut Bansos Pemain Judi Online

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan akan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin pemain judi. Pernyataannya tersebut sekaligus menepis isu akan ada bansos khusus korban judi online. “Bansos itu untuk orang miskin. Jadi jangan bilang ini untuk judi. Pokoknya, orang miskin aja. Itu kategorinya miskin itu yang diverifikasi memang dia miskin dan pantas mendapatkan bansos,” ungkap Ma’ruf, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/6/2024).

Ma’ruf menegaskan, data penerima bansos akan diperbaharui secara berkala. Apabila, ada temuan penerima bansos ternyata pemain judi, baik itu judi online atau segala bentuk judi lainnya, maka akan dihapus dari daftar penerima bansos. Ma’ruf khawatir, dana bansos yang seharusnya dipergunakan masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan hidup, justru disalahgunakan untuk hal yang merugikan. “Kalau penerima bansos, bansosnya digunakan untuk berjudi itu dicabut saja, itu usul saya. Jangan sampai ada orang-orang yang nanti menggunakan bansos untuk berjudi,” kata dia.

Dengan begitu, Ma’ruf menegaskan, tidak akan ada bansos yang dikucurkan khusus untuk pemain judi online. Justru, pemain judi online harus dikecualikan dari daftar penerima bansos. “Jadi bukan orang berjudi diberi bansos tapi penerima bansos yang berjudi dicabut. Untuk memberi pelajaran kepada semua orang supaya digunakan dengan sesuatu untuk yang bermanfaat,” tegasnya.

Luhut Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Tahap Pertama Mulai dari Rp20 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis atau bergizi tidak langsung digelontorkan seluruhnya. Adapun, program makan siang gratis merupakan program yang digaungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang tertuang dalam dokumen visi, misi, program kerja mereka. Luhut mengatakan, anggaran yang diberikan akan bertahap. Pada tahun pertama atau tahap awal untuk program ini akan dianggarkan sebesar Rp20 triliun.

Luhut pun menyampaikan, program makan siang gratis atau bergizi bagi anak anak bukan program yang asing didengar. Sebab, sudah ada 93 negara melalukan hal yang sama guna memberikan makanan yang bergizi kepada setiap anak di negara tersebut. Berdasarkan dokumen visi, misi, program kerja Prabowo—Gibran tercantum bahwa paslon nomor urut 02 itu memiliki program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.

Program ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Adapun, program bantuan gizi ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029.

Rupiah Jeblok ke Rp16.400, Jokowi Panggil Sri Mulyani Cs ke Istana

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan mengenai perkembangan nilai tukar rupiah dan langkah pemerintah ke depan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pembahasan yang dilakukan bersama Kepala Negara terkait dengan perkembangan nilai tukar. Menurutnya, kondisi nilai tukar rupiah masih dalam taraf aman. Mengingat, nilai tukar dipengaruhi dua faktor utama, yaitu faktor fundamental dan faktor sentimen jangka pendek. Apalagi, dari faktor pertama Indonesia masih dalam keadaan baik.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari faktor fundamental, keadaan Indonesia terpantau aman, terlihat dari indeks penjualan riil masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat tengah mengalami pemulihan terutama pada Mei—Juni ini. “Kemudian Mandiri Spending Index (MSI), confidence masyarakat, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga dan ini menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II/2024 ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal I/2024,” ujarnya di Istana pada Kamis (20/6/2024). Sri Mulyani melanjutkan bahwa dari sisi kredit perbankan juga mengalami kenaikan dalam hal ini jumlah ekspansi kreditnya baik kredit investasi, modal kerja, konsumsi dan ini menggambarkan fungsi intermediari perbankan juga mengalami hal yang positif atau meningkat cukup baik. Terlihat dari jumlah pertumbuhan kredit yang mencapai 12,3% dari total peningkatan dari dana pihak ketiga juga meningkat 8,1%.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dari sisi global Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus memantau perkembangan mulai dari perekonomian di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China yang memiliki potensi pengaruh spill over secara langsung terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah, kata Sri Mulyani juga melihat pergerakan nilai tukar dan yield yang sangat dipengaruhi faktor fundamental yang sebetulnya saat ini posisi Indonesia menurutnya masih sangat kuat. Selain itu, Sri Mulyani mengamini bahwa Kepala Negara juga mengimbau agar KSSK terus memantau stabilitasi sistem keuangan, baik dari perbankan maupun instituasi non bank, juga pergerakan dari kurs kemudian yeild surat berharga dan saham.

Staf Sekjen PDIP Diperiksa KPK

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengaku pernah bertemu eks caleg PDIP Harun Masiku. Hal itu disampaikan Kusnadi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. Dalam perkara itu diketahui Harun Masiku sudah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2020 silam.

Namun, Kusnadi enggan mengungkap lokasi pertemuan dengan Harun Masiku, termasuk kapan dia bertemu. Kusnadi yang diperiksa selama kurang lebih delapan jam itu ogah menjawab secara detil materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik KPK terhadap dirinya. Ada satu pertanyaan awak media yang dijelaskannya agak panjang, yaitu terkait percakapan Kusnadi dengan staf di DPP PDIP. Kusnadi mengeklaim percakapan dia dengan staf tidak terkait Harun Masiku, melainkan soal pembayaran pertunjukan wayang.

Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme PAW. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Selain Wahyu dan Harun, ada juga kader PDIP Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Putin dan Kim Jong Un Sepakat Saling Bantu Melawan Agresi

Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un menandatangani perjanjian akan saling membantu jika terjadi agresi terhadap salah satu negara. Klausul dalam perjanjian itu mengharuskan kedua negara saling membantu jika salah satu dari mereka diserang. Kim Jong Un menggambarkan kerja sama ini sebagai aliansi yang diyakini akan menambah kekhawatiran negara-negara Barat atas meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Korea Utara dan Rusia. Perjanjian pertahanan bersama itu bisa membuat Moskow membantu Pyongyang dalam konflik di Semenanjung Korea di masa depan. Sementara bagi Korea Utara, kerja sama itu bisa secara terbuka membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Kim memuji perjanjian tersebut sebagai momen penting dan bersejarah dalam hubungan kedua negara. Dia juga menyatakan dukungan penuh untuk Rusia dalam perang terhadap Ukraina. Perjanjian tersebut kemungkinan besar akan membuat marah Seoul, yang sebelum pertemuan tersebut telah memperingatkan Rusia agar tidak melampaui batas tertentu. Rachel Lee dari peneliti senior di program Korea di lembaga think tank Stimson Center, mengatakan perjanjian semacam itu akan memiliki implikasi signifikan bagi kawasan dan dunia, termasuk kemungkinan intervensi Rusia dalam konflik baru antara Korea Utara dan Korea Selatan.

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menjadi saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Senin (24/6/2024). SYL turut menjadi terdakwa dalam perkara ini. Namun, dalam sidang Senin pekan depan, ia menjadi saksi untuk terdakwa eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Hakim Rianto mengatakan, sidang Senin depan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Tiga terdakwa dalam perkara ini bakal diperiksa bersama-sama. Setelah itu, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutan terhadap SYL, Kasdi, dan Hatta pada Jumat 28 Juni 2024. Sementara itu, para terdakwa diberikan kesempatan membacakan nota pembelaan atau pleidoi pada Jumat 5 Juli 2024. Para terdakwa dan tim penasihat hukum memiliki waktu tujuh hari untuk menyusun pembelaan.

Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan Muhammad Hatta, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.

PDIP Lirik Susi Pudjiastuti Maju di Pilgub Jabar 2024

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan pihaknya mempertimbangkan mengusung mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Barat 2024. Ono menyebut Susi telah mengeluarkan pernyataan siap maju dalam pemilihan kepala daerah Jabar jika diminta oleh masyarakat. Selain itu, ia juga melirik calon yang diusung Partai NasDem, Ilham Habibie.

Ono mengaku juga masih menunggu keputusan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jabar yang mempertimbangkan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya. “Sampai saat ini mereka belum putuskan, termasuk RK apakah di Jabar dan Jakarta. Dari statement Pak Airlangga tunggu bulan Juli, lalu dari Gerindra akan paketkan Kang Demul dengan Bima Arya. Saya lihat juga masih belum final, makanya PDIP nunggu itu,” ujarnya. Selain itu, kata Ono, pihaknya juga tengah menjajaki komunikasi dengan partai lain seperti, PKS, PPP, PKB, serta PAN.

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, elektabilitas eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil di DKI Jakarta semakin menurun saat ini. Sebab, nama-nama seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai muncul meramaikan bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Padahal, kata Doli, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta sempat naik ketika memasang billboard “On The Way Jakarta”.

Melihat temuan tersebut, kata Doli, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya membutuhkan waktu apakah akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta atau tidak. Sebab, masih ada waktu sekitar dua bulan lagi sebelum pendaftaran resmi Pilkada DKI Jakarta 2024. Doli menegaskan, Golkar masih belum mengusung siapa pun untuk maju Pilkada Jakarta.

Babinsa-Bhabinkamtibmas Dijadikan Ujung Tombak Pemberantasan Judi Online di Lapangan

Pemberantasan perjudian online akan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam penindakan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring Hadi Tjahjanto menegaskan, dalam pengerahan aparat tersebut, tak akan melibatkan para prajurit dan anggota yang terlibat sebagai pelaku, apalagi pembekingan perjudian online.

Hadi yang juga Menko Polhukam tersebut menegaskan, Polri dan TNI sudah mengetahui sejumlah anggota dan prajuritnya yang terlibat dalam pusaran dan candu qimar daring tersebut. pelibatan personel dan anggota TNI-Polri dalam pemberantasan judi online terutama di masyarakat akar rumput. Yaitu dengan pelibatan prajurit Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, serta anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri. Kata Hadi, ada dua peran penting Babinsa dan Bahbinkamtibmas dalam pemberantasan perjudian online ini. Pertama, kata Hadi, sebagai aparat keamanan dan penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk penindakan praktik jual beli rekening yang digunakan untuk praktik judi online.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kata Hadi, juga akan menjadi ujung tombak dalam penindakan terhadap gerai-gerai jual beli pulsa, atau top up gim online yang terafiliasi dengan perjudian online. “Jadi Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini yang akan diberikan pelatihan sebentar tentang bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening, dan modus-modus isi ulang pulsa atau top up gim online untuk judi online itu,” begitu kata Hadi.

Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan peningkatan jumlah gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan semakin buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, terdapat dua sisi yang bisa dicermati dari kenaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di MK.

Dilansir laman resmi mkri.id tercatat adanya grafik kenaikan sejak tahun 2014, 2019, dan 2024. Pada 2014, MK memproses 297 perkara, kemudian  2019 turun menjadi 262 perkara. Lalu pada 2024 terjadi kenaikan signifikan yaitu terdapat 299 perkara yang diadukan dengan rincian 285 perkara DPR/DPRD, 12 perkara DPD, dan terakhir 2 perkara PHPU Pilpres. Kenaikkan jumlah gugatan itu menunjukkan bahwa semakin banyak peserta pemilu yang menyadari adanya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada hasil akhir penghitungan suara.  Sedangkan di sisi lain, kenaikkan gugatan itu telah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat telah meningkat dalam melihat pelanggaran pemilu. Menurut dia, masyarakat sadar bahwa terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan pemilu.

Di samping itu terdapat tiga isu krusial tentang proses pencalonan yang kemudian dibawa ke MK. Yang pertama adalah isu kuota 30 persen perempuan yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik di seluruh daerah pemilihan. Kemudian isu kedua adalah masalah mantan terpidana yang belum selesai menjalani masa jeda 5 tahun, tapi diberikan kesempatan untuk maju pada Pemilu 2024. “Isu ketiga adalah isu permohonan Irman Gusman ke Mahkamah Konstitusi dan ia berhak ikut Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilu di DPD Sumbar.

Menko Hadi: 80 Ribu Pemain Judi Online Berusia di Bawah 10 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada 80 ribu pemain judi online (judol) di Indonesia yang terdeteksi berusia di bawah 10 tahun. Kemudian Hadi mengungkapkan terdapat 440 ribu pemain judi online yang berusia 10 tahun sampai 20 tahun. Sementara pemain judi online yang berusia 21- 30 tahun sebanyak 520 ribu pemain.

Sementara ia mengungkapkan terdapat 1,6 juta pemain judi online dengan rentang usia 30 sampai 50 tahun. Di sisi lain, Hadi mengungkapkan kalangan kelas menengah ke bawah kerap kali menghabiskan uang antara Rp10 ribu sampai Rp100 ribu untuk bermain judi online.

Hadi juga mengatakan Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo sudah berjalan. Ia memastikan anggota Satgas yang berisi lintas kementerian/lembaga telah menyamakan pola pikir dan standar prosedur operasional untuk memberantas judi online.

Putin-Kim Jong Un Teken Pakta Perjanjian Pertahanan, AS Cs Panik

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un telah menandatangani pakta yang mencakup klausul yang mengharuskan negara-negara tersebut untuk saling membantu jika salah satu dari mereka diserang. Dimasukkannya klausul pertahanan bersama dalam kemitraan strategis komprehensif mereka, akan menambah kekhawatiran negara-negara barat atas meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Korea Utara dan Rusia. Kesepakatan itu diselesaikan pada Rabu (19/6/2024) di ibu kota Korea Utara, Pyongyang.

Pakta tersebut juga memperbesar kekhawatiran negara-negara Barat mengenai potensi bantuan Rusia untuk program rudal atau nuklir Korea Utara. Para pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) yakin Putin memberi Korea Utara teknologi kapal selam nuklir dan rudal balistik sebagai imbalan atas senjata untuk perangnya di Ukraina. Belum jelas apakah dukungan Rusia terhadap rudal balistik akan menunjukkan rudal balistik antarbenua (ICBM) atau rudal balistik jarak pendek yang menurut laporan Korea Utara telah disuplai ke Rusia selama perang dan juga dapat digunakan dalam perang jika terjadi konflik skala besar dengan Korea Selatan.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyatakan kekhawatirannya sebelum pertemuan puncak. “Kami tentu juga prihatin dengan potensi dukungan yang diberikan Rusia kepada Korea Utara dalam mendukung program rudal dan nuklir mereka,” katanya. Pejabat tinggi pengawasan senjata AS, Wakil Menteri Luar Negeri Bonnie Jenkins, mengatakan dia yakin Korea Utara tertarik untuk memperoleh pesawat tempur, rudal permukaan-ke-udara, kendaraan lapis baja, peralatan atau bahan produksi rudal balistik, dan teknologi canggih lainnya dari Rusia.

Babinsa-Bhabinkamtibmas Dijadikan Ujung Tombak Pemberantasan Judi Online di Lapangan

Pemberantasan perjudian online akan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam penindakan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring Hadi Tjahjanto menegaskan, dalam pengerahan aparat tersebut, tak akan melibatkan para prajurit dan anggota yang terlibat sebagai pelaku, apalagi pembekingan perjudian online. Hadi yang juga Menko Polhukam tersebut menegaskan, Polri dan TNI sudah mengetahui sejumlah anggota dan prajuritnya yang terlibat dalam pusaran dan candu qimar daring tersebut.

Pelibatan personel dan anggota TNI-Polri dalam pemberantasan judi online terutama di masyarakat akar rumput. Yaitu dengan pelibatan prajurit Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, serta anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri. Ada dua peran penting Babinsa dan Bahbinkamtibmas dalam pemberantasan perjudian online ini. Pertama, sebagai aparat keamanan dan penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk penindakan praktik jual beli rekening yang digunakan untuk praktik judi online.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan menjadi ujung tombak dalam penindakan terhadap gerai-gerai jual beli pulsa, atau top up gim online yang terafiliasi dengan perjudian online. “Jadi Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini yang akan diberikan pelatihan sebentar tentang bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening, dan modus-modus isi ulang pulsa atau top up gim online untuk judi online itu,” begitu kata Hadi. Satgas Pemberantasan Perjudian Online sudah melakukan rapat kordinasi lintas otoritas, kementerian, dan lembaga dalam pemberantasan perjudian online.

Menlu-DPR Bahas 5 RUU Kerja Sama Pertahanan saat Konflik Dunia Memanas

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan DPR membahas lima rancangan undang-undang (RUU) kerja sama di bidang pertahanan dengan lima negara saat konflik dunia kian memanas dan ketakutan soal kemungkinan Perang Dunia 3. Kelima negara tersebut yakni India, Brasil, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pembahasan ratifikasi RUU ini berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/6). “Sebagai informasi, pembentukan kerja sama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam,” kata Retno kepada media di Kompleks Parlemen.

Kerja sama tersebut, lanjut dia, dilakukan dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia. Retno juga menekankan kerja sama itu bukan merupakan pakta pertahanan atau aliansi militer tetapi penguatan kerja sama dalam rangka menjaga integritas wilayah Indonesia. “Dan memperkuat pertahanan serta dalam rangka menjaga perdamaian dunia,” ujar dia. Kerja sama dengan lima negara itu mencakup berbagai macam seperti pertukaran kunjungan dialog hingga kerja sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Erick Bentuk Satgas Khusus Sembuhkan BUMN Farmasi Sakit

Menteri BUMN Erick Thohir membentuk task force alias satuan tugas (satgas) untuk merestrukturisasi dan menyembuhkan BUMN Farmasi yang sakit. Ini diungkap oleh Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya. Bio Farma merupakan pimpinan holding perusahaan pelat merah farmasi. “Kementerian BUMN selaku pemegang saham telah membentuk tim task force, diketuai Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Wakil Menteri BUMN (Kartika Wirjoatmodjo),” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Farmasi di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Shadiq mengatakan satgas ini dibentuk sejak Oktober 2023 lalu. Ia menegaskan perbaikan finansial dan operasional Holding BUMN Farmasi terus berlangsung hingga sekarang. Ada dua bagian fokus dari tim task force yang dipimpin Erick tersebut. Pertama, mengebut upaya restrukturisasi keuangan. Shadiq mengatakan ini menargetkan perbaikan finansial Bio Farma dan perusahaan pelat merah di bidang farmasi lainnya. Kedua, satgas akan menjalankan reorientasi bisnis. Ini ditempuh dalam rangka pembenahan dan streamlining operation dari berbagai lini bisnis.

Ia mengatakan satgas akan melakukan penataan dan pengembangan produk. Langkah tersebut dilakukan dengan streamlining produk dan treatment kepada produk-produk yang overlapping di Bio Farma Group. Shadiq menjelaskan Kimia Farma dengan Bio Farma punya produk-produk sejenis. Oleh karena itu, akan ditata ulang produk yang sama dari berbagai perusahaan pelat merah tersebut.

Banyak PHK, BPS Catat Ekspor Tekstil Justru Meningkat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor tekstil meningkat di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan hampir seluruh ekspor komoditas tekstil naik pada periode April ke Mei 2024. “Nilai ekspor komoditas tekstil atau kode HS dari 50 sampai 63 cenderung mengalami peningkatan pada Mei dibandingkan April 2024,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6).

Dari seluruh komoditas, hanya satu yang mengalami penurunan yakni kode HS 50 atau sutera. Sedangkan, secara kumulatif pada Januari-Mei 2024 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan ekspor. “Secara kumulatif ekspor tekstil mengalami penurunan 0,80 persen,” jelasnya. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024. Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/6), menyebut PHK ini tersebar di beberapa wilayah perusahaan tekstil. Misalnya, pabrik milik PT Alenatex yang tutup di Bandung, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Ristadi mengatakan karyawan PT Alenatex mulanya ribuan, sekitar 2.000 orang lebih. Namun, perusahaan tersebut melakukan PHK secara bertahap.

Pemerintah Mulai Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp474 M ke Peritel

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474 miliar mulai dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ke pelaku usaha. Namun, jumlah utang yang telah dibayarkan belum dipastikan besarannya mengingat proses masih berlangsung. “Sebagian sudah (dibayar). Ini prosesnya sudah bergulir di BPDPKS,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim di Kemendag, Rabu (19/6).

Ia mengatakan berdasarkan hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor total utang yang harus dibayar ke pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Utang tersebut akan dibayar ke produsen kemudian diteruskan ke peritel. “Ini masih memilah-milah dari total itu perusahaan A dapat berapa perusahaan B dapat berapa. Nanti produsen dulu baru ke peritel,” imbuhnya.

Indofarma Terjerat Utang Pinjol Rp1,26 M, Bukan untuk Perusahaan

Bos PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya selaku pimpinan Holding BUMN Farmasi membongkar sejumlah borok pengelolaan keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk. Borok pertama berkaitan dengan jerat utang pinjaman online Rp1,26 miliar yang menimpa Indofarma. Kedua, indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM) mencapai Rp157,33 miliar yang timbul dari transaksi unit bisnis fast moving consumer goods (FMCG) serta indikasi kerugian IGM dengan penempatan dan pencairan deposito beserta bunganya senilai Rp35,07 miliar. Ketiga, indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito beserta bunga senilai Rp38,06 miliar pada Bank Oke. Keempat, indikasi kerugian Rp18 miliar atas pengembalian uang muka yang tak masuk ke rekening Indofarma Global Medika. Kelima, pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa didasari transaksi yang menimbulkan indikasi kerugian sebesar Rp24,35 miliar. Keenam, kerja sama distribusi alat kesehatan TeleCTG dengan PT ZTI tanpa perencanaan memadai yang berpotensi merugikan Rp4,50 miliar. Pembayaran yang melebihi invoice dan berpotensi merugikan IGM senilai Rp10,43 miliar atas stok TeleCTG yang tidak terjual.

Ketujuh, kegiatan usaha masker tanpa perencanaan memadai yang berindikasi fraud senilai Rp2,67 miliar dan berdampak pada penurunan nilai persediaan masker serta berpotensi kerugian Rp60,24 miliar atas piutang macet PT Promedik dan imbas sisa masker Rp13,11 miliar. Kedelapan, pembelian dan penjualan rapid test panbio PT IGM tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian senilai Rp56,70 miliar. Kesembilan, Indofarma membeli dan menjual PCR kit covid-19 senilai Rp5,98 miliar pada 2020-2021, juga menyangkut piutang macet PT Promedik Rp9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR kit covid-19 yang kedaluwarsa. Jika ditotal data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, potensi fraud Indofarma dan anak usahanya IGM mencapai Rp436,87 miliar.

Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Wacana kenaikan rasio utang pemerintah era Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinilai bakal berdampak buruk terhadap kas keuangan negara. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dampak pertama yang bakal dirasakan akibat kenaikan rasio utang ialah turunnya kepercayaan investor di pasar keuangan, akibat kredibilitas kebijakan fiskal yang diragukan. Kemudian, kenaikan rasio utang pemerintah juga bakal membuat rating surat utang negara menurun, sehingga bunga surat berharga negara (SBN) berpotensi meningkat.

Dampak ketiga yang bakal dirasakan ialah potensi kenaikan pungutan pajak terhadap masyarakat, sebab kebutuhan untuk menutupi anggaran belanja negara semakin besar. “Kalau utang naik, pajak akan tambah naik untuk imbangi kemampuan bayar utang,” kata Bhima. Terakhir, pelebaran rasio utang terhadap pemerintah bakal berdampak terhadap pelemahan kurs rupiah terhadap dollar AS yang semakin dalam, sebab kebutuhan valuta asing (valas) untuk membayar utang semakin tinggi.

Sebelumnya berdasarkan sumber informasi yang namanya enggan disebutkan, Prabowo disebut berencana meningkatkan rasio utang sebesar 2 persen setiap tahunnya, hingga mendekati 50 persen. Namun, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, membantah kabar tersebut. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya yang mewakili pembahasan rencana anggaran Prabowo – Gibran, belum menentukan target rasio utang terhadap PDB. Selain itu, Prabowo juga disebut bakal mematuhi ketentuan mengenai batasan rasio utang sebagaimana diatur dalam aturan berlaku.

Menparekraf Segera Tindak Lanjuti Harga Tiket Pesawat yang Mahal

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, segera menindaklanjuti harga tiket pesawat mahal. Salah satunya melalui komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah jumlah maskapai penerbangan. Sandiaga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan penambahan maskapai. Penambahan tersebut, kata Sandiaga, akan dilakukan pada pertengahan 2024.

Ia mencontohkan penerbangan ke Bali. Walaupun jumlah wisatawan domestik yang berminat untuk berkunjung ke Bali meningkat sekitar sepuluh persen,  jumlah penerbangan menuju Bali justru menurun sekitar 20 persen. Sandiaga menjelaskan bahwa sebagian maskapai yang sudah ditambahkan adalah untuk rute penerbangan Indonesia bagian timur, yakni dari Bali-Manado, Manado-Sorong, Manado-Ambon oleh TransNusa, dan sudah mulai beroperasi sejak April 2024.

Sandiaga Uno memperkirakan harga tiket pesawat segera turun menyusul langkah maskapai penerbangan dalam menambah jumlah pesawat. Sandiaga memprediksi harga tiket pesawat akan turun di paruh kedua tahun ini.

KPK: Urusan Pendidikan Harus Dikelola Kemendikbudristek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, urusan pendidikan harus dikembalikan kepada  Kemendikbudristek, sehingga kementerian lain harus lewogo. KPK mendapati fakta bahwa Kemendikbudristek hanya mengelola anggaran 15 persen atau Rp98 triliun dari total Rp665 triliun. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menuturkan, sejumlah kementerian memiliki dan memgelola lembaga pendidikan sendiri. Ia menyebut ada kementerian yang memiliki akademi pariwisata, akademi keperawatan, dan sekolah penerbangan.

Menurut Pahala, KPK pernah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 2018 agar menertibkan kementerian yang mengelola pendidikan. Lembaga antirasuah tersebut memberikan kriteria kementerian boleh membuka pendidikan, asalkan memiliki jurusan lebih spesifikasi.  Rencananya KPK akan mendata kementerian yang memenuhi syarat untuk membuka sekolah atau perguruan tinggi. Sebelumnya, KPK juga menyoroti kenaikan uang tunggal kuliah (UKT) karena alokasi untuk PTN lebih kecil ketimbang kampus yang dikelola oleh kementerian lain. 

Pahala menyebut alokasi anggaran untuk PTN hanya Rp7 trilun yang tersebar pada 80 PTN di seluruh Indonesia. Atau masing-masing mahasiswa hanya mendapat anggaran Rp3 juta persemester, padahal biaya kuliah Rp10 juta per semester.Sementara, anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga mencapai Rp32 triliun, atau lebih besar ketimbang dana yang dikelola Kemendikbudristek. “Ngapain kementerian lain menyelenggarakan sekokah dengan jurusan banyak?” kata Pahala heran.

Beda Sikap Legislator soal Pembentukan Pansus Haji

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 berdasarkan temuan masalah oleh Timwas Haji DPR. Dia menilai, isu pansus tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan. Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.

Karena itu, menurut dia, isu Pansus yang dihembuskan baru-baru ini cenderung politis. Bahkan, ia menilai yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian. Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI. Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut pihaknya menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Karena, menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

Kebakaran Lahan Gunung Rinjani Diduga Akibat Cuaca Panas

Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani tepatnya di jalur pendakian melalui Aik Berik, Lombok Tengah, diduga akibat cuaca yang sangat panas. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah 1 Dwi Pangestu. Dwi mengungkapkan lokasi kebakaran lahan terletak pada koordinat 08,44 Lintang Selatan (LS) dan 116,96 Bujur Timur (BT). Ini dengan perkirakan luas kawasan yang terbakar sekitar 31 hektare. 

“Saat ini api telah padam. Vegetasi yang terbakar adalah rumput, alang-alang, dan Cemara Gunung,” ujarnya.  Sebelumnya Balai TNGR NTB menurunkan petugas untuk melakukan pengecekan dan pemadaman kebakaran lahan. Khususnya di kawasan Gunung Rinjani pada Senin (18/6/2024).

“Tim dari Resort Aik Berik pagi ini persiapan menuju lokasi titik api. Atau lokasi kebakaran,” kata Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNGR Budi Soesmardi.

Search