dicetak pada tanggal: 05 Desember 2022 3:16 PM

Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah belum lagi melanjutkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dalam hal khususnya Pertalite. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya masih akan mengevaluasi pola konsumsi pertalite selama ini sejak ditetapkan kenaikan harga dan menjadi barang subsidi.

Arifin juga menjelaskan kedepan memang perlu ada aturan khusus yang menjelaskan soal distribusi BBM bersubsidi. Namun, ia menilai payung hukum tidak akan keluar dalam waktu dekat. Sebab, kata Arifin ada komponen yang perlu dihitung lebih rigid. Pertimbangan payung hukum soal BBM subsidi juga perlu memperhitungkan ketahanan energi, ketidakstabilan harga, juga soal penyaluran.

Senada dengan Arifin, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury ditemui ditempat yang sama menjelaskan sampai saat ini pemerintah belum ada rencana melanjutkan pembatasan peyaluran BBM subsidi. Bahkan Pahala mengatakan yang semula pembatasan akan berdasarkan CC mobil, kini akan diubah kembali acuannya.

Kota-Kota di China Kehabisan Uang Gara-gara Lockdown

Pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdown mengaku kekurangan uang dan dipaksa untuk mengurangi layanan vital lainnya.
Hal ini merupakan dampak dari kebijakan zero-covid yang membuat China keluar dari resesi 2020. Namun hampir tiga tahun kemudian, tagihan kesehatan meningkat dan beban keuangan itu diberikan kepada otoritas kota.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US$1,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

Sementara, utang pemerintah yang membengkak menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan ekonomi China. Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdown yang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Perppu Pemilu Mendesak Diterbitkan

Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima KPU bahwa Perppu Pemilu akan diterbitkan dalam pekan ini. Namun, selama perppu tersebut belum terbit, KPU belum bisa mengatur pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonom baru (DOB) sehingga pengaturan tahapan masih dilakukan berdasarkanUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Keputusan KPU Nomor 478 tentang penetapan jumlah dukungan minimal pemilih untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterbitkan pada 16 November lalu, KPU hanya mengatur persyaratan di 34 provinsi. Namun, belum mengatur jumlah minimal dukungan bakal calon anggota DPD di empat DOB di Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa penerbitan Perppu Pemilu menjadi semakin mendesak karena tahapan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD bakal dimulai dua hari lagi. Sekalipun Perppu Pemilu terbit sebelum 6 Desember, ia menyangsikan pelaksanaan tahapan bisa langsung dijalankan. Sebab, waktu yang tersedia untuk menyiapkan penyelenggara pemilu di keempat DOB tidak mencukupi sebelum tahapan dimulai.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kastorius Sinaga mengatakan, Perppu Pemilu sedang dalam proses. Dari sudut pandang Kemendagri, sudah tak ada lagi persoalan dan perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rancangan peraturan itu sehingga Mendagri telah menandatanganinya dan selanjutnya draf akan segera dikirim kepada Presiden.

Sekjen Gerindra: Meski Tahun Politik, Kita Harus Tetap Jaga Persatuan

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan meskipun sekarang ini sudah memasuki tahun politik, namun para pemimpin bangsa harus tetap memprioritaskan kepentingan rakyat (4/12). Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri peringatan Haul Mbah Noer Durya bin Sayyid yang ke 35 di Pemalang, Jawa Tengah.

Di tengah kesibukan para pemimpin politik mencari calon presiden tidak boleh lupa untuk tetap memikirkan rakyat. Ahmad Muzani mengimbau kepada para pemimpin meskipun sekarang tahun politik, sudah ramai pembahasan calon presiden, tapi harus tetap bersatu membantu rakyat kita yang sedang kesulitan terkena musibah.

Semeru Alami 22 Kali Letusan Setelah Statusnya Naik Menjadi Awas

Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami 22 kali letusan setelah statusnya naik dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV) pada Ahad (5/12/2022) sejak pukul 12.00 WIB. Berdasarkan laporan tertulis petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru di Gunung Sawur, Mukdas Sofian menyebutkan pengamatan aktivitas Semeru pada periode 4 Desember 2022 pukul 12.00-18.00 WIB tercatat 22 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10-35 mm dan lama gempa 60-140 detik.

Mukdas Sofian mengatakan PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan peningkatan status Gunung Semeru menjadi Awas yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar). Kemudian mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pengamat Sebut Relawan Jokowi Harusnya Sudah Membubarkan Diri

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, menyoroti terkait keberadaan relawan Jokowi yang hingga kini masih melakukan berbagai aksi dan kegiatannya. Kunto Adi menilai, relawan Jokowi seharusnya sudah membubarkan diri ketika Jokowi telah memenangkan pilpres dan pemilu telah berakhir. Keberadaan relawan ini diduga memberikan zona nyaman bagi Jokowi. Ada simbiosis mutualisme yang tercipta dari keberadaan para relawan hingga saat ini.

Kunto Adi juga mempertanyakan terkait kepemimpinan publik yang dimiliki Jokowi. Sebab, sebagai seorang negarawan seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengutamakan publik. Jokowi memiliki peluang untuk menjadi seorang negarawan, karena negarawan lahir karena adanya berbagai krisis. Namun sayangnya, berbagai tindakan dan kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi justru bertentangan dengan publik. Kunto Adi juga berpendapat, seharusnya Jokowi bisa keluar dari zona nyamannya saat ini. Kepemimpinan Jokowi saat ini, lanjutnya, menjadi catatan penting dalam memilih pemimpin berikutnya di 2024.

Waswas dengan Stok Beras

Empat tahun berselang, polemik soal perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras kembali terulang. Bedanya, kali ini bukan karena data yang berseberangan, melainkan soal sudut pandang. Kementerian Pertanian menganggap produksi surplus sehingga tak perlu impor, sedangkan Perum Bulog menilai stok dan pasokan makin kritis sehingga perlu tambahan dari luar negeri.

Perdebatan terkait hal itu membuat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (23/11/2022), menjadi panas. Dengan mengacu data BPS, produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 31,9 juta ton. Dengan perkiraan kebutuhan konsumsi domestik sebesar 30,2 juta ton, ada potensi surplus beras 1,7 juta ton tahun ini. Jika ditambah dengan akumulasi surplus 5,2 juta ton tahun lalu, total surplus pada akhir tahun ini bisa mencapai 6,9 juta ton. Dengan beberapa data itu, Kementerian Pertanian meyakini Indonesia tidak memerlukan impor beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi bahkan menyanggupi kesimpulan rapat untuk menyetor data 600. 000 ton stok beras di penggilingan dalam tempo enam hari guna memperkuat stok beras yang dikelola Bulog.

Akan tetapi, menurut Bulog stok beras di penggilingan tak sebesar yang disampaikan Kementerian Pertanian. Ketika beberapa penggilingan dicek, kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, stok yang siap diserap jauh lebih kecil. Salah satu perusahaan penggilingan hi Jember, Jawa Timur, misalnya, disebut memiliki stok 100. 000 ton. Namun, setelah dicek stok yang siap hanya 7.000 ton. Situasi serupa terjadi di penggilingan lain di Malang, Tegal, Indramayu, dan Semarang.

Tak hanya pengadaan dari produksi dalam negeri yang dilematis, Bulog juga khawatir karena stok beras yang dikuasainya kurang dari 1 juta ton tentu amat riskan sebagai cadangan pemerintah. Sejumlah pihak menilai stok beras pemerintah yang dikelola Bulog dalam kondisi kritis dan berisiko meng- goyang stabilitas. Apalagi, per 25 November 2022, stok beras yang dikuasai Bulog tinggal 571. 000 ton. Dengan perkiraan kebutuhan pengeluaran sekitar 150. 000 ton serta pengadaan yang seret, stok beras berpotensi makin tipis di akhir Desember 2022 atau Januari 2023 atau jauh di bawah stok yang ditargetkan pemerintah, yakni 1,2 juta ton. Selain makin tidak berdaya mengintervensi pasar, pemerintah juga tidak punya cadangan beras yang cukup untuk tanggap darurat saat teijadi bencana.

Bjorka dan Lemahnya Politik Hukum Digital

Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak terlepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi, setidaknya setelah keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2008, termasuk perubahan UU ITE pada 2016. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia.

Padahal, sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, diskursus Revolusi Industri 4.0 mengharu biru di ruang publik kita. Perbincangan atas wacana itu semarak, mulai dari lingkungan pemerintahan hingga ke ruang akademik perguruan tinggi. Sayangnya, keriuhan ini tak linier dengan hadirnya kebijakan hukum yang terarah, berkelan- jutan, dan sistemik.

Persoalan lama dan baru di ranah digital terus bermunculan. Di sisi yang lain, respons negara atas persoalan ini terus berulang; reaktif dan tentu tak sistemik. Akibatnya, persoalan terkait digital silih berganti bermunculan dan tak terselesaikan. Situasi ini akibat pangkal persoalan tak serius dibenahi.

Perbaiki Kluster Ketenagakerjaan

UU No 13/2003 dinilai lebih baik meski butuh penguatan penegakan hukumnya. Kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disorot. Desakan untuk menghapus kluster ketenagakerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus mencuat di kalangan kelompok pekerja atau buruh. Mereka berharap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikembalikan lagi fungsinya sembari penegakan hukumnya diperkuat.

Kami dari dulu sangat menolak UU tentang Cipta Kerja. Selama pembahasan UU tersebut, kami tidak dilibatkan. Isinya pun merugikan buruh, ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat. Substansi kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Keija yang dinilai merugikan, antara lain, menyangkut tenaga kerja asing (TKA), hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja yang dipekerjakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, hingga sistem pengupahan. Terkait TKA, misalnya, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 46 UU No 13/2003. Isi Pasal 46 tersebut adalah TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Yudo Margono Diharapkan Mampu Tingkatkan Profesionalisme TNI

Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tentara nasional sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi.

Politisi dari Fraksi PPP itu juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi.  Dia menjelaskan, profesionalisme prajurit dan netralitas TNI dalam Pemilu harus benar-benar dijaga. Menurutnya, TNI harus berada di belakang rakyat. Karena itu, dia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.

Dia mengatakan, tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang, adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Di tahun politik ini, tambahnya, penting untuk menempatkan profesionalisme posisi TNI dalam kancah perpolitikan.  Lebih lanjut, Arwani juga memberikan perhatian khusus agar Panglima TNI melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembangan atau dinamika nasional.

Menteri PUPR: Investor Sudah Bisa Masuk ke IKN Kuartal II 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap investor, lokal maupun asing, mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai kuartal kedua tahun depan. Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C yang berfokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran. Basuki mengatakan banyak investor yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LoI) untuk investasi pada proyek pembangunan IKN, baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal agar bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20 persen-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengaku siap memulai pembangunan KIPP wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara. Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan ibu kota baru tersebut di Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur. Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya. Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati, seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya. Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya untuk mencegah preseden pada 2019 terulang. Pada 2019, pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang unjuk rasa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk di antaranya mahasiswa di seluruh daerah.

Pada Selasa (6/12/2022), DPR RI ditargetkan mengesahkan draf RKUHP di tingkat II, sebelum nantinya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dewan memastikan, RKUHP akan menjadi undang-undang sebelum masa reses pada pertengahan Desember. Di atas kertas, pengesahan draf rancangan undang-undang di tingkat II tidak akan bisa berubah lagi.

Bivitri menilai, tidak ada yang akan dapat menghentikan pengesahan RKUHP tahun ini, selain munculnya gelombang penolakan sebesar saat 2019. Tanda-tanda penolakan dari kalangan masyarakat sipil itu dianggap sudah menguat sehingga membuat Dewan ingin segera mengesahkannya. Draf terbaru RKUHP hasil tindak lanjut Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi III DPR RI dianggap masih menyisakan sejumlah beleid bermasalah yang dapat mengancam kebebasan berekspresi.

Pinjol Menjamur, Alasan OJK Kerek Modal Disetor Rp25 M

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan batas modal disetor perusahaan pinjaman online (pinjol) Rp2,5 miliar di awal perkembangan industri ini membuat pinjol menjamur dimana-mana. Sebab, jumlah setoran modal itu dinilai relatif kecil. “Setelah itu, kita naikkan syarat batas modal jadi Rp25 miliar,” ujarnya di Sentul, Bogor, Jumat (2/12) lalu.

Aturan modal disetor Rp25 miliar akan wajib untuk perusahaan pinjol baru sesuai POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Modal disetor Rp25 miliar ditujukan untuk mencegah fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjol dari kerugian. Separuh dari modal disetor atau berarti Rp12,5 miliar nantinya akan dialokasikan untuk menyerap kerugian. Modal pinjol yang turun jadi Rp12,5 miliar harus top up (tambah).

Saat ini, OJK masih menetapkan moratorium bagi perusahaan pinjol. Data OJK menyebut hingga kini, total perusahaan pinjol sebanyak 102 entitas. Dari jumlah tersebut, 61 perusahaan pinjol di antaranya mencatat profitabilitas negatif. Ada tiga yang negatif equity dan ada 21 yang ekuitasnya di bawah 25 miliar.

Moeldoko Sebut Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut subsidi untuk pembelian motor listrik masih dibahas pemerintah. Pemerintah Lempar Wacana Subsidi Motor Listrik Rp6,5 Juta. Pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp7,8 triliun untuk subsidi motor listrik. Angka itu berasal dari target kepemilikan 1,2 juta unit motor listrik hingga 2024 nanti.

Rencana pemberian subsidi motor listrik dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Tidak hanya motor listrik, pemerintah bahkan menyiapkan skema subsidi untuk pembelian mobil listrik. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyebut masih membahas soal anggaran subsidi untuk pembelian kendaraan listrik tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rencana pemberian subsidi tersebut masih dalam tahap awal diskusi di internal pemerintah. Sebagai informasi, Moeldoko juga tercatat sebagai salah satu pejabat yang terlibat langsung dalam industri kendaraan listrik. Pada 2016, ia membangun PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang memproduksi bus bertenaga listrik. Selain itu, pada Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa PT MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.

IDAI Ingatkan Bahaya Campak, Rubella, Difteri

Sejumlah pakar mengungkap erupsi Gunung Semeru tak terkait dengan potensi tsunami, apalagi di Jepang. Apa sebabnya? Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, sempat mengalami 22 kali letusan usai statusnya naik menjadi Awas, Minggu (4/12) siang. Rangkaian erupsi itu beramplitudo 10-35 mm dengan lama gempa 60-140 detik.

Awan panas guguran Gunung Semeru pun menjangkau kurang lebih 13 kilometer ke arah tenggara meski tidak sampai ke laut. Pakar Sistem Informasi Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sandy Budi Wibowo mengatakan erupsi Gunung Semeru tak relevan jika dikaitkan dengan prakiraan tsunami di Jepang karena berbagai sebab.

“Melihat lokasi geografis Gunung Semeru, arah letusan dan magnitude-nya, nampaknya tidak bisa dikaitkan dengan perkiraan tsunami di Jepang,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (4/12). Senada, Koordinator Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Oktory Prambada mengatakan erupsi gunung ini tak ada hubunganya dengan tsunami lantaran Semeru berada di darat.

Singgung Izin Praktik Dokter, Eks Ketum IDI Angkat Bicara soal RUU Kesehatan

RUU Kesehatan Omnibus Law tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan dokter. Salah satu isu kontroversial yang turut dibahas dalam kaitan itu adalah perihal Surat Izin Praktik (SIP).
Berangkat dari keluhan sejumlah pihak tentang sulitnya mengurus izin praktik, RUU Kesehatan yang tengah dibahas ini diharapkan bisa mempermudah sistem yang ada. Sebelumnya, calon dokter spesialis dan para dokter lulusan luar negeri mengaku butuh proses terlalu panjang untuk bisa praktik di tanah air.

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih turut angkat bicara mengomentari permasalahan ini. Menurutnya, pembahasan RUU Kesehatan hendaknya tidak mempersoalkan hal-hal administratif seperti perkara surat izin praktik (SIP).

Ia menyarankan agar pemerintah duduk bersama dengan organisasi profesi, bersama-sama merumuskan perubahan yang terbaik. Isu yang dinilainya lebih butuh diprioritaskan adalah kematian ibu dan anak, persoalan gizi buruk dan stunting, penanganan infeksi, hingga teknis jaminan kesehatan nasional (JKN).

Ia menyarankan agar pemerintah duduk bersama dengan organisasi profesi, bersama-sama merumuskan perubahan yang terbaik. Isu yang dinilainya lebih butuh diprioritaskan adalah kematian ibu dan anak, persoalan gizi buruk dan stunting, penanganan infeksi, hingga teknis jaminan kesehatan nasional (JKN).

1.900 Jiwa Mengungsi Akibat Erupsi Semeru

Bencana vulkanik Gunung Semeru di Jawa Timur mengakibatkan 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik. Sejak Ahad (4/12), pukul 12.00 WIB, status Semeru meningkat ke level IV atau awas. “Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci 11 titik pengungsian itu meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supiturang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-oro Ombo, 119 jiwa di SDN 2 Sumberurip, 228 jiwa di Balai Desa Sumberurip, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sawur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro, dan sisanya di SMP N 2 Pronojiwo,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ahad (4/12).

Sementara itu, ia menyebutkan wilayah yang terdampak Semeru meliputi Desa Capiturang dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbersari di Kecamatan Rowokangkung, Desa Penanggal dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro dan Desa Pasirian di Desa Pasirian. Sejauh ini, BNPB mencatat belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa.

Masyarakat sudah diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di area sejauh 17 kilometer (km) dari puncak atau pusat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan.

RI Bisa Memainkan Peran Penting dan Strategis di Level Global

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia memiliki kesempatan memainkan peran penting dan strategis di level kawasan maupun global. Menurutnya, hal ini karena Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang menjadi anggota dalam tiga forum kerja sama ekonomi utama kawasan dan global, yaitu Asean, APEC, dan G20. “Posisi unik yang dimiliki Indonesia dengan menjadi anggota di ketiga forum tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis di level global maupun kawasan,” kata Edi dalam seminar nasional “Road to Indonesia’s Asean Chairmanship in 2023: Economic Pillar”.

Edi menyebut Indonesia dapat menjadi jembatan komunikasi dan honest broker dari ketiga forum tersebut, mendorong agenda streamlining dari level global ke regional, serta mengartikulasikan agenda-agenda yang menjadi kepentingan kawasan ke level global. Selain itu, Indonesia sebagai global middle power, secara substansial mampu mempengaruhi agenda global serta menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Chairmanship Asean 2023 yang mengusung tema “Asean Matter: Epicentrum of Growth”. Dalam agenda tersebut, Indonesia akan mengangkat tiga klaster utama agenda prioritas, yaitu recovery-rebuilding, digital transformation, dan sustainability, yang meresonansi agenda Presidensi G20 Indonesia 2022.

Pemerhati Ekonomi Nasional dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan dengan posisi unik Indonesia tersebut di atas Indonesia memerlukan keberanian pemimpin dan sekaligus industriawan visioner sehingga tidak mau tunduk pada skenario rantai nilai global. Sumber daya alam dan posisi geografis serta cuaca sejak jaman dulu membuat Indonesia jadi incaran negara-negara besar dunia. Karenanya, menurut Aditya, sudah saatnya di era energi terbarukan dan tantangan kelangkaan pangan ini Indonesia kembali mendudukkan dirinya sebagai negara besar yang berdaulat. “Industriawan kita musti didorong untuk memiliki visi seperti Korsel, Jepang, dan Tiongkok. Jangan mau cuma eksportir bahan mentah atau bahkan malah importir. Dan pemim kita, musti bisa memberi kemudahan bagi industriawan yang bervisi kemandirian,” kata Aditya.

Semeru Erupsi, Gubernur Khofifah: 2.219 Warga Mengungsi di 12 Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mencatat, hingga Minggu (4/12/2022) malam, ada 2.219 warga yang mengungsi pascaerupsi Gunung Semeru pada Minggu pagi. Mereka tersebar di 12 titik pengungsian seperti di balai desa, rumah ibadah, gedung sekolah, lapangan, dan kantor kecamatan. Sementara itu, untuk layanan kesehatan terdapat di Puskesmas Pasirian dan Puskemas Tempeh, telah disiapkan menjadi tempat perawatan sementara rujukan dari Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro. “Hingga saat petugas BPBD terus melakukan pendataan para pengungsi untuk memaksimalkan bantuan. Data ini bisa berubah sewaktu-waktu,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan resminya Minggu malam.

BPBD Jatim dan relawan pada Minggu sore telah bergerak menuju lokasi erupsi untuk penanganan evakuasi dan penyiapan logistik untuk masyarakat yang terdampak. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Semeru Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tinggi kolom abu erupsi Semeru teramati ± 1.500 meter di atas puncak atau ± 5.176 mdpl. Dengan status itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan. Karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

BI: Meski Melambat, Surplus Neraca Perdagangan Masih Bisa Terjadi pada 2023

Bank Indonesia (BI) optimistis, neraca perdagangan Indonesia pada 2023 masih mencetak surplus di tengah ketidakpastian global.  Meski surplus, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan surplus neraca perdagangan akan lebih rendah dari capaian tahun 2021 dan 2022. Surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2021 mencapai US$ 35,34 miliar. Sedangkan surplus neraca perdagangan dari Januari 2022 hingga Oktober 2022 sudah tercatat US$ 45,52 miliar. Dody menjelaskan, perlambatan surplus neraca perdagangan pada tahun 2023 didorong oleh potensi ekspor yang melambat. Ini karena menurunnya permintaan global. 

BI memperkirakan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 tumbuh positif di kisaran 6,0% hingga 6,8% secara tahunan. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekspor pada keseluruhan tahun 2021 yang sebesar 14,9% hingga 15,7%. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah mengingatkan ada potensi penurunan kinerja ekspor Indonesia pada tahun depan karena ketidakpastian global dan berbagai situasi di negara mitra dagang. Jokowi mengambil contoh, perpanjangan kebijakan Zero Covid di China sehingga lockdown di negara tirai bambu diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Ini tentu menyendat permintaan dari negara tersebut. Apalagi, China merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia. Hingga akhir Oktober 2022, ekspor non migas ke China memegang pangsa 26,65% dari total ekspor non migas Indonesia pada bulan laporan.

Selain dinamika yang terjadi di China, ekspor Indonesia pada tahun depan juga akan terpengaruh dengan potensi resesi Amerika Serikat (AS) maupun negara-negara di Uni Eropa. Padahal, keduanya juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Per akhir Oktober 2022, pangsa ekspor non migas ke negara Paman Sam tercatat 8,83% dari total ekspor, sedangkan porsi ekspor non migas ke Uni Eropa tercatat 7,74% dari total ekspor non migas pada bulan laporan.  

Muhadjir Effendy Sepakati Ide Potong Jam Kerja Demi Hindari PHK

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Sebab, jika tidak ada payung hukum akan menjadi masalah. Selain itu, Muhadjir juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Menurutnya, alasan maraknya PHK di industri tekstil, garmen, dan alas kaki karena melemahnya permintaan ekspor. Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock. Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan. Yang punya potensi PHK kedepan itu adalah tiga sektor. Pertama, itu tekstil. Kedua, alas kaki. Ketiga, garmen. Karena 99 persen produknya itu ekspor dan ekspornya itu ke AS dan Eropa. Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

Filipina Berupaya Eksplorasi Minyak dan Gas di Laut China Selatan

Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (1/12/2022) mengatakan Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan (LCS) bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ia juga menekankan hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan presiden Filipina. Pernyataan Marcos muncul setelah menteri luar negerinya mengatakan pada Agustus bahwa Manila terbuka untuk pembicaraan baru dengan China mengenai eksplorasi minyak dan gas dan bahwa kesepakatan dengan China atau negara lain mana pun harus mematuhi undang-undang Filipina.

Filipina sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk kebutuhan energinya. Hal ini membuatnya rentan terhadap guncangan pasokan dan kenaikan harga minyak, yang telah membantu mendorong inflasi mendekati level tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Selama kunjungan tiga hari pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan komitmen pertahanan Amerika ke Filipina. Harris menegaskan kembali dukungan untuk putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim luas Beijing di LCS.

Putusan tersebut, yang ditolak oleh China, menyatakan bahwa Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil (321 kilometer). “Kami akan memiliki sesuatu yang lebih konkret untuk diumumkan awal tahun depan tentang proposal AS untuk mengakses pangkalan militer Filipina di bawah Enhanched Defence Cooperation Agreement (EDCA) 2014,” kata Marcos. Washington telah mengusulkan penambahan lebih banyak situs ke lima saat ini di bawah EDCA, yang memungkinkan rotasi kapal dan pesawat militer AS di pangkalan yang disepakati bersama. Perusahaan Filipina PXP Energy Corp, yang memegang izin eksplorasi di Reed Bank, wilayah yang disengketakan, telah melakukan pembicaraan dengan China National Offshore Oil Corp tentang usaha patungan. Akan tetapi klaim Manila dan Beijing yang saling bertentangan telah mencegahnya melakukan pengeboran lebih lanjut dan mencapai kesepakatan dengan CNOOC.

Dampak BBM pada Inflasi Berlanjut

Dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Kenaikan harga beras dan biaya produksi pertanian menjadi indikatornya. Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada kenaikan harga beras dan biaya produksi.

BPS merilis, tingkat inflasi pada November 2022 sebesar 0,9 persen secara bulanan, 5,42 persen secara tahunan, dan 4,82 persen secara tahun kalender. Adapun inflasi inti, 0,15 persen secara bulanan dan 3,3 persen secara tahunan. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain, telur ayam ras (0,02 persen) serta beras, tahu, dan tempe masing-masing 0,01 persen. Adapun kontributor utama inflasi tahunan adalah bensin (1,15 persen), bahan bakar rumah tangga (0,31 persen), tarif angkutan udara (0,3 persen), dan beras (0,13 persen).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, penyesuaian harga BBM memang jadi pemicu utama kenaikan inflasi, terlebih di kelompok pengeluaran transportasi. Namun, dampak lanjutan (second-round effects) sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Hal itu tercermin dalam harga beras dan biaya produksi pertanian. Empat bulan terakhir, kenaikan harga beras tak hanya dipengaruhi oleh penurunan produksi jelang akhir tahun, tetapi juga penyesuaian harga BBM.

Imbas kenaikan harga BBM juga terindikasi dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP November 2022 sebesar 107,25 atau naik 0,46 persen secara bulanan. Kenaikan itu ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani serta kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) seiring kenaikan ongkos angkut, pupuk, dan upah buruh tani.

Pemerintah Didesak Cegah PHK-Semakin Meluas

Pemerintah diminta segera mencari solusi terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang marak di Indonesia agar tak semakin meluas. Respons cepat diperlukan untuk mencari solusi terbaik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengingatkan, gelombang PHK pada tahun ini telah melanda sejumlah sektor industri, diantaranya industri tekstil, garmen, serta sepatu dan alas kaki.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang PHK hingga Oktober 2022 sebanyak 11.626 pekerja. Adapun berdasarkan data Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia, sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini telah terjadi PHK terhadap 25.700 pekeija bidang persepatuan dan alas kaki. Selain itu, ratusan ribu pekerja dirumahkan dan terjadi pengurangan jam kerja dari rata-rata 40 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu yang berdampak pada penurunan upah.

Pemerintah perlu bertindak cepat dan mencegah agar PHK tidak terus meluas. Dari temuan Ombudsman RI, fenomena PHK massal disinyalir merupakan dampak dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang baru ditetapkan pemerintah. Penetapan kebijakan UMP dinilai minim pelibatan para pihak, seperti unsur pemberi kerja, asosiasi, serikat pekerja, lembaga tripartit, dan Dewan Pengupahan. Di samping itu, Ombudsman menilai terdapat dualisme regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan Peraturan Men- teri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah perlu bertindak cermat dalam memberikan kepastian hukum dan hierarki norma kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengemukakan, pengusaha menghendaki kondisi investasi dan usaha yang kondusif. Salah satunya, yakni kepastian hukum. Permenaker No 18/2022 dinilai tidak melalui proses perundingan. Uji materi yang diajukan Kadin dan Apindo terkait aturan itu merupakan upaya mendapatkan kepastian hukum. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kenaikan UMP dikhawatirkan di luar kemampuan dunia usaha.

Pasokan Beras Makin Seret

Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS pada Kamis (1/12/2022) merilis, rata-rata harga beras per November 2022 mencapai Rp 11.877 per kilogram (kg). Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang Rp 11.837 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun jelang akhir tahun.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid memperkirakan, aliran beras ke pedagang-pedagang di pasar induk telah menurun lebih dari 50 persen. Realisasi permintaan beras ke Bulog juga belum optimal. Padahal, PIBC merupakan salah satu barometer beras nasional. Keterbukaan pemerintah terhadap rencana hingga realisasi impor, menurut Zulkifli, secara psikologis akan berdampak pada penurunan harga beras di pasar. Dia berharap, beras impor bisa sampai di Indonesia pada pertengahan Desember 2022, paling lambat sepekan sebelum akhir tahun.

Kasus Dugaan Gratifikasi Beking Tambang Ilegal Ismail Bolong Naik ke Penyidikan

Kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal ke pejabat tinggi Polri saat ini masih ditelusuri penyidik Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Bahkan menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Brigadir Jenderal Pipit Rismanto, kasus itu telah naik ke tahap penyidikan.

Meski demikian, Pipit belum mau menjelaskan secara rinci mengenai temuan apa yang membuat penyidik menaikkan kasus ini ke penyidikan. Kasus Ismail Bolong sebenarnya telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri saat masih dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Hal itu terungkap setelah video pernyataan Ismail Bolong viral di media sosial.

Eks Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Hendra Kurniawan mengakui jika dia pernah memeriksa langsung Ismail Bolong.  Ia pun meminta awak media agar menanyakan langsung kepada pejabat yang berwenang. Hendra juga membenarkan pemeriksaan itu menyeret nama perwira tinggi Polri.

PAN Bantah Zulhas Terlibat Kasus Titip Mahasiswa Unila

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah dugaan keterlibatan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Viva menyebut Zulhas tak memiliki keponakan yang masuk ke Unila. Zulhas juga tak mengenal Rektor Unila Karomani yang kini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Nama Zulhas sebelumnya disebut dalam sidang Rektor Unila nonaktif, Karomani saat menjadi saksi kasus dugaan suap untuk terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandarlampung. Menurut Karomani, dirinya sempat dititipi salah satu calon mahasiswa inisial ZAG oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari Alfian. Nama terakhir itu menyebut bahwa ZAG adalah keponakan Zulhas.

Karomani mengaku tak mengetahui jika ZAG lulus masuk Unila meski passing grade-nya hanya mencapai 480, atau kurang dari standar 500. Andi Desfiandi menjadi terdakwa perkara dugaan suap terhadap Karomani dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Selain Andi Desfiandi, dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka.

Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu Pemilu

Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu agar tidak menimbulkan polemik dan perdebatan di kemudian hari. Jika memang tidak bisa, KPU tetap wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut di dalam perubahan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Ini sesuai dengan sifat putusan MK yang mengikat kepada semua warga negara, serta kedudukannya setara dengan undang-undang. Ihsan juga berpandangan bahwa idealnya aturan masa jeda lima tahun itu tidak hanya diterapkan untuk calon anggota DPR dan DPRD. Seharusnya, syarat itu juga diterapkan untuk calon anggota DPD.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan itu, MK menambahkan syarat bagi mantan terpidana, yakni telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani penjara berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Mereka juga secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Selain itu, caleg juga bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan usulan kemungkinan tak dimasukkan dalam rancangan perppu karena draf rancangan perppu sudah dibaca dan diperiksa di tahap akhir oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

NasDem Sebut Anies Dibenci Gegara Medsos, PAN Sarankan Proses Hukum

NasDem menilai calon presiden yang diusungnya Anies Baswedan dibenci lantaran kerap dibicarakan dalam nada negatif di media sosial (medsos). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyarankan agar dilakukan upaya hukum jika merasa keberatan terkait hal itu. UU ITE secara tegas melarang penggunaan media sosial dengan menebarkan ujaran kebencian hate speech, memfitnah, mem-bully, dan pencemaran nama baik seseorang. Viva mengatakan sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, menurutnya, terciptalah ketertiban dan keharmonian dalam lingkungan masyarakat.

Terkait kegiatan Anies yang tidak diizinkan di daerah. Menurut Viva, tidak mungkin pemerintah setempat menghambat tugas partai politik. Dia menyarankan agar seluruh pihak duduk bersama membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, sebelumnya mengakui adanya kendala kegiatan Anies di beberapa daerah. Sehingga adanya perubahan lokasi dari tempat semula. Ali merasa sosok Anies dibenci dan tidak dikenal karena media sosial (medsos). NasDem saat ini berkewajiban untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat secara langsung agar sosok Anies lebih dikenal.

Ketum FKUB: Meningkatkan Kualitas Kerukunan Tanggung Jawab Bersama

Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Ida Pangelingsir Agung Sukahet menegaskan membina dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Tanah Air menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Ia menegaskan, pembinaan dan peningkatan kualitas kerukunan, bukan hanya menjadi tanggung jawab FKUB seluruh Indonesia. Melainkan, tanggung jawab multi pihak, utamanya pemerintah.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah. Dalam peraturan bersama itu, disebutkan bahwa keberadaan FKUB membantu pemerintah untuk melaksanakan pembinaan kerukunan. Dalam hal mengoptimalkan pembinaan kerukunan di Tanah Air, kata dia, pemerintah perlu menaikan status hukum terkait dengan eksistensi FKUB, yang selama ini berpijak pada peraturan bersama tersebut, perlu memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden.

Survei Indikator: Basis Ganjar Pranowo Cenderung Inginkan Erick Thohir sebagai Cawapres

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan jejak pendapat mengenai elektabilitas Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam survei tersebut Menteri BUMN, Erick Thohir, dinilai sebagai kandidat potensial Cawapres, terutama diinginkan oleh pendukung Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bila melihat dari tren waktu ke waktu, elektabilitas dan dukungan untuk Erick Thohir terus mengalami kenaikan. Elektabilitas Erick stabil dan cenderung menguat. 

Sementata itu secara keseluruhan Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas tertinggi ketimbang figur-figur lainnya sebagai Cawapres. Dalam simulasi 18 nama semi terbuka cawapres, Ridwan Kamil paling banyak dipilih. Meski meraih elektabilitas teratas, Burhanuddin menuturkan dalam surveinya beberapa bulan terakhir posisi Ridwan Kamil cenderung melemah. Sementara, elektabilitas Sandiaga Uno cenderung menurun, dan elektabilitas AHY konsisten menguat sejak Juni 2022. 

IDAI: Suplemen tak Bisa Gantikan Imunisasi

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof Dr dr Soedjatmiko, Sp.A(K) mengatakan suplemen tidak bisa menggantikan imunisasi untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan pertusis. Untuk itu, ia mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI.

Menurut Miko, imunisasi akan merangsang kekebalan tubuh spesifik. Misalnya vaksin campak, maka akan merangsang kekebalan agar tubuh siap menghadapi virus campak. Begitu virus campak menyerang tubuh anak yang sudah diimunisasi campak, kata dia, anak tersebut akan lebih terlindungi karena di dalam tubuhnya sudah memiliki antibodi terhadap virus tersebut.

Sedangkan suplemen, makanan, dan ASI eksklusif, menurut Miko, tidak dapat menghasilkan antibodi spesifik sehingga hanya bisa mempercepat proses penyembuhan ketika anak terserang penyakit. 

Izin Safari Politik Anies Dicabut, Sekjen Nasdem Singgung Kepentingan Demokrasi 

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut Johnny, pemerintah daerah perlu membantu kegiatan safari politik calon pemimpin demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah daerah perlu membantu untuk membuka ruang komunikasi calon-calon pemimpin nasional ke berbagai tokoh dan masyarakat di daerah. Namun, kegiatan tersebut juga harus sejalan dengan aturan yang ada. 

Johnny menilai kendala safari politik Anies di berbagai daerah hanya karena masalah administrasi. Johnny mendorong agar ruang komunikasi dengan rakyat dapat dibangun dan dibuka. Selain itu, seluruh pihak baik kementerian/lembaga serta institusi terkait kepemiluan dan juga demokrasi bisa saling berkolaborasi membuka ruang komunikasi. Kegiatan safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah menghadapi sejumlah kendala. Izin penyelenggaraan kegiatan Anies dicabut oleh pemerintah daerah seperti di Aceh dan Riau. 

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dia menyebut hasil kajian menunjukkan bahwa revisi diperlukan agar UU IKN lebih sempurna. Menurut Dasco, revisi UU IKN dimaksudkan agar implementasi dan waktu pengerjaannya tepat. Selain itu, kata dia, pengumpulan dana diharapkan bisa lebih mudah usai UU IKN direvisi.

Dengan tujuan yang baik ini, kata Dasco, maka DPR menyetujui usulan revisi UU IKN. Menurut dia, semangat revisi UU IKN senada dengan semangat DPR agar proyek IKN bisa terealisasi dengan baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan memasukkan Revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Adapun penguatan otorita IKN ini disebut Yasonna melalui peraturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progesif, serta adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Hari Ini

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR pada hari ini, Jumat (2/12). Yudo akan menjalani tes usai dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada Desember ini.

Pelaksanaan fit and proper test direncanakan akan berlangsung selama sehari penuh. Proses akan dimulai sejak pagi dengan verifikasi persyaratan. Selanjutnya, Yudo akan memaparkan visi misinya di Komisi I secara terbuka pada siang hariny. Penyampaian ini bisa tertutup jika ada hal strategis yang harus dirahasiakan.

Terpisah, Yudo mengaku sudah siap menjalani fit and proper test. Ia mengatakan telah menyiapkan bahan untuk dipaparkan di Komisi I. Di sisi lain, ia mengaku akan meneruskan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa usai resmi menjadi panglima.

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan sejumlah koalisi warga sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian, terkait ketiadaan aturan teknis pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah. Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga menyebut bahwa Kemendagri menghargai hak konstitusional warga masyarakat, baik individual maupun secara kelompok seperti lembaga swadaya masyarakat, yang menggugat ke PTUN soal hal ini.

Kemendagri merasa telah berlaku sesuai prosedur. Sebab, penunjukan pj kepala daerah, sekalipun dalam jumlah yang banyak, adalah perintah UU Pilkada sebagai akibat diserentakkannya pilkada ke tahun 2024. Kastorius mengatakan, segala persyaratan dan tugas serta kewenangan pj kepala daerah mengacu pada UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah. Ia juga merasa bahwa tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Kemendagri membuat aturan teknis pengangkatan pj kepala daerah, sebagaimana dalam gugatan warga sipil ke PTUN.

Kemendagri mengklaim bahwa aspek-aspek itu telah dipenuhi lewat prosedur terbaru yang diterapkan dalam pengangkatan pj kepala daerah. Prosedur itu adalah mengakomodasi usulan tiga kandidat dari DPRD yang dianggap mewakili aspirasi publik, untuk selanjutnya diverifikasi dan dibawa ke sidang Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum diputuskan mendagri (untuk bupati/wali kota) dan presiden (untuk gubernur).

Kunjungan Turis Meningkat 364,31 Persen, Paling Banyak dari Malaysia

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah wisatawan asing atau turis yang masuk ke Indonesia mencapai 678,5 ribu pada Oktober 2022. Jumlah ini naik 364,31 persen jika dibandingkan dengan Oktober 2021 sebanyak 146,1 ribu kunjungan. Adapun secara bulanan, kunjungan wisman tercatat naik 4,57 persen jika dibandingkan dengan September 2022 yang menunjukkan angka sebanyak 648,9 ribu. 

Jumlah kunjungan pada Oktober ini terdiri dari wisman yang berkunjung melalui pintu masuk utama sebanyak 564,71 ribu dan pintu masuk perbatasan sebanyak 113,82 ribu. Adapun kunjungan melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara tercatat sebanyak 446,70 ribu kunjungan. Realisasi ini naik 2.741,26 persen dibandingkan dengan kondisi Oktober 2021.

Berdasarkan kebangsaan, wisman yang paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia yakni 106,1 ribu kunjungan. Setelah Malaysia, wisman asal Australia menyusul dengan 93 ribu kunjunga dan  Singapura 84,5 ribu kunjungan. Lalu, terdapat pula wisman dari Timor Leste sebanyak 66,1 ribu kunjungan, India 37 ribu kunjungan, Inggris sebanyak 23,1 ribu kunjungan, serta dari Amerika Serikat sebanyak 21,6 ribu kunjungan.

Stok Kedelai Menipis, Harga Tahu Tempe Kembali Melonjak

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat kenaikan harga tahu dan tempe hingga menyumbang inflasi sepanjang November 2022. Disinyalir kenaikan tersebut akibat menipisnya stok impor dalam negeri serta adanya kenaikan harga dunia.

Selama November 2022 rata-rata harga tahu sebesar Rp 11.680 per kg atau naik dari bulan sebelumnya Rp 11.438 per kg. Tahu memberikan andil inflasi 2,2 persen secara bulanan atau month to month (mtm) atau 12,43 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan harga tempe kembali naik menjadi Rp 12.949 per kg dari sebelumnya Rp 12.682 per kg. Komoditas tempe memberikan andil inflasi 2,13 persen mtm atau 13,56 persen yoy.

Adapun komoditas lain yang perlu diwaspadai yakni telur ayam ras yang kembali menunjukkan tren kenaikan dan menyumbang inflasi. Rata-rata harga telur ayam ras pada November 2022 sebesar Rp 27.474 per kg, naik dari Oktober Rp 26.725 per kg. Telur pun menyumbang inflasi 2,77 persen mtm atau 17,11 persen yoy.  

Kinerja Manufaktur RI Melambat, Capai 50,3 pada November 2022

Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 50,3 November 2022. Angka ini melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 51,8. Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan ekspansi sektor manufaktur nasional masih terjaga dalam 15 bulan secara berturut-turut.

Menurutnya, permintaan dalam negeri diindikasi masih cukup kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh stabilitas konsumsi dalam negeri hingga saat ini. Selain itu, pembukaan lapangan kerja juga masih ekspansif dan diharapkan dapat konsisten. Ia menyebut ekspansi manufaktur Indonesia terjadi di tengah pelemahan PMI manufaktur beberapa negara yang bahkan mulai mengalami kontraksi, seperti Vietnam 47,4 (Oktober 50,6) dan Jepang 49,0 (Oktober 50,7). Secara keseluruhan, kata Febrio, optimisme dunia usaha masih terjaga dengan terus stabilnya kondisi pandemi serta pemulihan permintaan yang terus menguat meskipun sebagian responden mulai mengantisipasi risiko gejolak ekonomi global.

Di sisi harga, pada November 2022 inflasi tercatat sebesar 5,42 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Oktober yang mencapai 5,71 persen. Jika dibandingkan secara bulanan, inflasi November naik tipis sebesar 0,09 persen. Menurut Febrio, melambatnya laju inflasi ini menunjukkan stabilitas harga domestik yang tetap dapat dijaga di tengah tekanan inflasi global yang masih tinggi. Hal ini juga merupakan hasil positif dari bauran kebijakan pengendalian inflasi, terutama komponen inflasi pangan.

Realisasi Belanja APBN Capai 78,2 Persen per November 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi belanja dari APBN 2022 mencapai Rp876 triliun atau 78,2 persen dari total anggaran Rp1.119,5 triliun. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan apabila seluruh kementerian/lembaga melakukan belanja sampai akhir tahun dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96 persen, maka anggaran sebesar Rp203 triliun dari belanja pusat akan dicairkan pada Desember ini.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 818 triliun atau 68,2 persen dari total Rp1.196 triliun. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93 persen, maka pada Desember akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun,” ujar Ani dalam konferensi pers, Kamis (1/12). Pendapatan negara dalam APBN 2023 ditargetkan mencapai Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor. Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock. Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Potensi PHK ke depan ada pada tiga sektor yaitu tekstil, alas kaki dan garmen. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan. Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha. Selain itu, Muhadjir juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Menkes: Kasus Covid-19 Sudah Capai Puncak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini sudah mencapai puncaknya. Menurut dia, hal tersebut diukur dari kenaikan positivity rate. Saat ini, angka positivity rate di seluruh daerah sudah mengalami penurunan. Sehingga diprediksi dalam dua pekan ke depan, jumlah kasus Covid-19 akan mengalami penurunan. Dia juga menjelaskan, penularan dari sub varian Omicron XBB dan BQ.1 saat ini sudah mencapai 80 persen dari keseluruhan varian yang ada.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 memiliki tingkat risiko keparahan gejala maupun kematian yang tinggi. Ia pun menyebut sebanyak 74 persen pasien positif yang dirawat di rumah sakit belum mendapatkan vaksin booster. Sedangkan 84 persen pasien Covid-19 yang meninggal juga diketahui belum mendapatkan vaksin booster.

Direktur Jenderal P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menambahkan, saat ini Kemenkes sedang memfokuskan diri untuk mengejar cakupan booster pertama atau dosis ketiga vaksin bagi masyarakat umum yang masih rendah. Kemenkes juga memetakan daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah dan mendistribusikannya bersama TNI/Polri.

  

Ancaman Ketidakpastian Ekonomi Global Tekan Manufaktur RI November 2022

Ancaman ketidakpastian ekonomi global yang kian nyata semakin mempengaruhi kinerja manfaktur Indonesia. Aktivitas manufaktur dalam mengeri pada November 2022 terpantau menurun. S&P Global mencatat, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur atau indeks manufaktur Indonesia pada November 2022 berada di level 50,3, atau turun dibandingkan September 2022 yang sebesar  51,8. “Namun adanya kekhawatiran tentang perkiraan ekonomi, masih menghambat kepercayaan dalam bisnis secara keseluruhan. Tingkat ekspansi ini juga paling lambat dalam lima bulan dan hanya pada kisaran kecil,” dikutip dari laporan tersebut, Kamis (1/12).

Meski menurun, PMI Manufaktur Indonesia masih berada di level 50,0 atau konsisten dengan 15 bulan berturut-turut. Ini karena hambatan pasokan dan tekanan biaya sudah sedikit berkurang. Perbaikan kesehatan di sektor manufaktur Indonesia juga terus berlanjut, dan produksi yang meningkat karena adanya kenaikan permintaan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan permintaan baru dan output turun dari posisi Oktober dan hanya pada kisaran marginal.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence, Jingyi Pan dalam laporannya mengatakan, data PMI November mengungkap pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia melambat pada pertengahan menuju kuartal IV. Menurutnya, perbaikan yang lambat di keseluruhan kondisi permintaan di tengah penurunan besar pada penjualan asing merupakan salah satu penyebab hilangnya momentum pertumbuhan. “Asal penurunan permintaan adalah kenaikan biaya yang terus terjadi. Meski inflasi harga kembali melambat pada bulan November, yang memberikan sedikit kelegaan bagi perusahaan manufaktur,” kata Jingyi Pan. Jingyi juga mengatakan, harga juga terus mengalami kenaikan karena perusahaan meneruskan biaya tambahan kepada konsumennya, yang mungkin memerlukan perhatian kebijakan moneter lanjutan dalam waktu dekat.

Indonesia Gandeng FAO untuk Perkuat Kerja Sama Pangan dan Pertanian 4 Tahun ke Depan

Pemerintah Indonesia dan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) kembali menegaskan kerja sama yang lebih kuat untuk empat tahun ke depan untuk membangun program pembangunan pangan dan pertanian di Indonesia. Program tersebut diluncurkan pada acara peluncuran “Workshop of the Country Programming Framework (CPF)” di Bogor pada Kamis (1/12), demikian menurut keterangan FAO Indonesia yang diterima pada Kamis. CPF adalah alat perencanaan dan pemrograman yang menerjemahkan Kerangka Kerja Strategis FAO untuk dilaksanakan di Indonesia selama periode 2021-2025.

Dokumen strategis itu disusun melalui kerja sama dan kemitraan yang erat antara FAO dengan Pemerintah Indonesia dan bertujuan untuk mendukung prioritas, perencanaan, implementasi, dan pelaporan pemerintah terkait Agenda 2030. Kementerian Pertanian memimpin implementasi CPF di Indonesia dengan berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. “CPF ditetapkan sebagai dasar untuk prioritas strategis tingkat negara FAO dan program tingkat negara jangka menengah. Ini mendefinisikan prioritas pembangunan Indonesia dan FAO dan berkontribusi pada prioritas nasional, prioritas regional, dan hasil perusahaan,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste. Rajendra menambahkan bahwa CPF diselaraskan dengan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.

“CPF juga memainkan peran kunci sebagai kendaraan untuk menentukan kontribusi dan komitmen PBB untuk mendukung upaya nasional untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” jelas Aryal. Di bawah CPF, terdapat sembilan proyek FAO dengan Kementerian Pertanian yang berfokus pada berbagai isu di sektor pertanian. Isu tersebut antara lain digitalisasi pertanian (e-Agriculture), penanganan resistensi antimikroba (AMR), peningkatan penyakit zoonosis, demam babi Afrika, mitigasi bencana di sektor peternakan, penanganan pemborosan pangan, sistem pangan perkotaan, dan pertanian keluarga.

Menkeu: Ekonomi Nasional Tumbuh Cukup Kuat

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai perekonomian nasional saat ini masih tumbuh cukup kuat dan menunjukan tren pemulihan yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional terjaga di atas 5 persen selama lima kuartal berturut-turut, bahkan pada kuartal ketiga 2022 mencapai 5,72 persen (yoy). Menkeu mengatakan, inflasi nasional juga relatif moderat jika dibandingkan negara-negara lainnya, yakni di level 5,71 persen pada Oktober. Angka ini menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,99 persen. Sementara, neraca perdagangan mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut dan indeks PMI berada pada level ekspansif dalam 14 bulan terakhir. “Dengan capaian ini memang APBN bekerja luar biasa keras,” katanya.

Meskipun ada optimisme untuk pemulihan ekonomi, Sri Mulyani meminta agar perkembangan global tetap harus diwaspadai bersama. Risiko global yang perlu diwaspadai, antara lain, dampak yang timbul dari konflik geopolitik, penerapan kebijakan nol Covid-19 di Cina yang menyebabkan perlambatan ekonomi, serta dampak penetapan kebijakan moneter di negara-negara maju yang juga bisa berakibat pada pelemahan ekonomi global. “Kenaikan suku bunga global juga akan meningkatkan biaya dana dan ini memicu aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, serta menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dari negara-negara berkembang,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, risiko ekonomi saat ini telah berubah dari sebelumnya ancaman pandemi menjadi ancaman finansial. Kondisi ini membutuhkan respons yang berbeda dan kewaspadaan yang tinggi.

Cak Imin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras. Menurutnya, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok. Impor beras juga disebut membuat Indonesia semakin sulit mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Untuk itu, Cak Imin minta Kementan memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi. “Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras,” katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka dari itu perlu dilakukan pemetaan wilayah yang kekurangan pasokan beras. Dengan begitu, target impor beras bisa tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan sebaliknya merugikan petani. “Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras,” ujar Cak Imin. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. “Kementan saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras,” kata Cak Imin.

Ini Dia 5 Momok yang Menghantui Ekonomi Indonesia Tahun Depan

Pemulihan ekonomi global dan Indonesia masih menemui jalan terjal. Bank Indonesia (BI) menyebut ada lima permasalahan besar yang menghantui prospek perekonomian global tahun depan.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI 2022, lima masalah besar itu, pertama, risiko pertumbuhan ekonomi global yang menurun (slow growth). Perry meyakini pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 akan mencapai 3% yoy. Namun, ada potensi perlambatan ekonomi global menjadi 2,6% yoy pada tahun 2023. Skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan hanya mentok 2% yoy. Kedua, inlfasi yang tinggi akibat disrupsi rantai pasok energi dan pangan. Ini imbas dari perang di Rusia dan Ukraina. Tentu ini menjadi momok, karena inflasi yang tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Ketiga, tren suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama dari perkiraan. Sebagai upaya menurunkan ekspektasi inflasi, bank sentral dari penjuru dunia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. Bak dua mata pisau, memang di satu sisi kenaikan suku bunga acuan bisa diandalkan untuk menekan ekspektasi inflasi. Namun, era suku bunga tinggi bisa menghambat pemulihan ekonomi dan gonjang-ganjing di pasar keuangan, terutama negara berkembang.

Keempat, dolar AS yang perkasa. Bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) selama beberapa waktu ini mencuri perhatian dunia dengan kenaikan suku bunga acuannnya yang agresif. Akibat langkah The Fed, dolar AS menjadi kuat sehingga memberi tekanan pada mata uang negara lain, termasuk Rupiah. Kelima, cash is the king. Dengan meningkatnya risiko investasi portofolio, para investor berbondong-bondong untuk menarik dananya. Mereka lebih memilih instrumen yang lebih aman, seperti uang tunai. Ini turut mendorong pelemahan mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meski begitu, di tengah gonjang-ganjing perekonomian dunia, Perry optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 berada di kisaran 4,5% yoy hingga 5,3% yoy. Namun, ia tak menampik ketidakpastian global akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, ia melihat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan menjadi di titik tengah kisaran sasaran tersebut.

ILO Catat Penuruan Tajam Upah Rill di Seluruh Dunia

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menuturkan krisis inflasi yang parah dikombinasikan dengan perlambatan global dalam pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penurunan tajam dalam upah bulanan rill di banyak negara. Dalam laporan upah global 2022-2023, ILO membeberkan upah bulanan global turun secara riil menjadi minus 0,9 persen pada paruh pertama tahun 2022, pertama kali dalam abad ini pertumbuhan upah global riil negatif.

Kemudian upah rill di negara-negara Kelompok 20 (G20) pada paruh pertama tahun 2022 diperkirakan turun hingga minus 2,2 persen. Lalu upah riil di negara-negara berkembang G20 tumbuh sebesar 0,8 persen, 2,6 persen lebih rendah dari tahun 2019, tahun sebelum pandemi COVID-19. “Berbagai krisis global yang kita hadapi telah menyebabkan penurunan upah riil. Ini menempatkan puluhan juta pekerja dalam situasi yang mengerikan karena mereka menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat,” kata Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo dikutip dari Antara, Kamis (1/12/2022).

“Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan akan meningkat jika daya beli masyarakat berpenghasilan terendah tidak dipertahankan. Selain itu, pemulihan pasca pandemi yang sangat dibutuhkan dapat berisiko. Hal ini dapat memicu keresahan sosial lebih lanjut di seluruh dunia dan melemahkan tujuan mencapai kemakmuran dan perdamaian untuk semua,” tambahnya. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga menunjukkan di Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat, pertumbuhan upah riil mereka rata-rata turun menjadi nol pada tahun 2021 dan turun menjadi minus 3,2 persen pada paruh pertama tahun 2022. Sementara itu, di Uni Eropa, skema retensi pekerjaan dan subsidi upah sebagian besar melindungi pekerjaan dan tingkat upah selama pandemi, pertumbuhan upah riil meningkat menjadi 1,3 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi minus 2,4 persen pada paruh pertama tahun 2022. Selanjutnya, di Eropa Timur, pertumbuhan upah riil melambat menjadi 4,0 persen pada 2020 dan 3,3 persen pada 2021, dan turun menjadi minus 3,3 persen pada paruh pertama 2022. “Kita harus memberikan perhatian khusus kepada pekerja di kelas menengah dan bawah dari skala gaji. Berjuang melawan penurunan upah riil dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat membantu memulihkan tingkat pekerjaan yang diamati sebelum pandemi,” kata salah satu penulis laporan tersebut, Rosalia Vazquez -Alvarez.

Komnas Perempuan Ungkap Ada Pembunuhan Berbasis Gender

Komnas Perempuan terus menyebarluaskan konsep femisida kepada masyarakat. Konsep itu digunakan dalam menerjemahkan kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara sengaja karena jenis kelamin atau gendernya.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani merasa miris menyaksikan berita terbunuhnya perempuan yang sering diberitakan nyaris setiap hari. Ia menegaskan pemajuan dan penegakkan HAM tidak dapat dipisahkan dari penghapusan segala kekerasan terhadap perempuan.

Andy mengamati pada banyak kasus sangat nampak kepuasan sadistik yang diarahkan pelaku kepada perempuan sebagai korban. Ia menyebut ketika femisida terjadi memang tidak jarang ada penganiayaan berlapis dan tindakan sadis.

Jokowi Perintahkan Pemerintah Banding Kekalahan Sengketa Nikel di WTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan mengajukan banding setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022, Rabu (30/11/2022).

Jokowi ingin mineral mentah dapat diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ia mengaku memahami alasan Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bahan mentah milik Indonesia. Sebab, kata dia, kebijakan tersebut akan mengganggu pertumbuhan industri dan juga ekonomi Uni Eropa.

Namun, ia menegaskan Indonesia juga ingin menjadi negara maju dengan mulai melakukan hilirisasi industri. Sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu, Jokowi menegaskan tak akan mundur meskipun mengalami kekalahan di WTO. Jokowi melanjutkan, larangan ekspor bahan mentah nikel selama ini telah meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Tujuh tahun yang lalu, kata dia, nilai ekspor nikel hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS dalam setahun atau sekitar Rp 20 triliun.

Muslim Rohingya, Terjebak Antara Junta Militer Myanmar dan Tentara Arakan

Muslim Rohingya di Myanmar mengalami penderitaan dan penindasan selama puluhan tahun. Kini, aktivis lokal Arakan menyebut mereka masih harus mengalami permasalahan karena terjebak di antara dua tembakan, dari junta militer negara yang represif dan Tentara Arakan Budha yang memberontak.

PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional lainnya menyebut kekerasan terhadap Rohingya di negara itu sebagai “pembersihan etnis” atau “genosida”. Mereka juga mengatakan kelompok Muslim tersebut sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Perwakilan dari Aktivis Arakan, Mohammed Rafik dan Nay San Lwin, membagikan informasi tentang pelanggaran hak yang dihadapi Muslim Rohingya sejak kudeta militer Februari 2021. Mereka menyebut apa yang telah dilakukan terhadap masyarakat Arakan bukanlah hal baru.

Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima Tertinggi TNI telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan MPR. Dalam Surpres tersebut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya  Ia menjatuhkan pilihan kepada calon tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI H. Yudo Margono sebagai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang juga Pengurus  Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Jokowi mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat. Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI mengingat rotasi matra.

Menurut Hakeng, Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau. Sehingga penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilainya sebagai upaya pemenuhan janji politik untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hakeng berharap calon Panglima TNI Yudo Margono mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan sejumlah mahasiswa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah mantan anggota Polri bernama Ismail Bolong mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar kepada Agus. Koordinator Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa (KSPM), Giefrans Mahendra meminta KPK mengusut dugaan korupsi di sektor tambang ilegal tersebut.

Giefrans mengatakan, KPK merupakan ad hoc yang didirikan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. Oleh karena itu, Ia mengingatkan semua pejabat, termasuk pihak kepolisian, yang diduga terlibat dalam korupsi tambang ilegal di Kaltim harus ditangkap dan diadili. Dalam laporan tersebut, Giefrans melampirkan dua dokumen. Salah satunya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun Divisi Propam Polri. Laporan tersebut dibuat pada saat Divisi Propam Polri masih dipimpin oleh Ferdy Sambo yang saat ini sedang diadili dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sebelumnya, isu dugaan setoran kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mencuat setelah sebuah video yang muat pengakuan Ismail Bolong viral di media sosial. Dalam video itu, Ismail Bolong mengaku menyetorkan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Agus Andrianto. Selang beberapa waktu kemudian, Ismail Bolong mengklarifikasi pernyataan dalam video tersebut. Ia mengaku, menyampaikan pernyataan itu dalam keadaan tertekan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menyatakan akan mengusut kasus tersebut. Namun, keberadaan Ismail Bolong saat ini tidak diketahui.

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang diduga melibatkan aparat khususnya prajurit TNI, merupakan pekerjaan rumah turun temurun Panglima TNI. Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, jika nantinya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono terpilih menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Khairul, persoalan HAM yang diduga dilakukan prajurit TNI di Papua muncul karena beberapa faktor. Pertama, budaya di internal TNI yang telah mengakar puluhan tahun bahkan sejak Presiden Soeharto berkuasa. Ditambah, kata Fahmi, sebagai alat politik pada pemerintah Orde Baru, prajurit TNI mendapatkan banyak kekuasaan, dan impunitas hukum.

Faktor kedua, lanjut dia, kultur kekerasan di internal TNI tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Sebab, tentara memang menjadi alat kekerasan yang dipakai oleh negara. Fahmi menceritakan, kondisi itu yang dilihat dan menjadi visi Andika Perkasa ketika menjabat sebagai Panglima TNI. Fahmi menceritakan, kondisi itu yang dilihat dan menjadi visi Andika Perkasa ketika menjabat sebagai Panglima TNI. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pandangan masyarakat yang menganggap prajurit TNI adalah sosok yang superior. Fahmi berharap pandangan itu harus ditinggalkan, agar prajurit TNI tak melulu bersikap arogan. Ia menganggap, jika prajurit TNI bisa mematuhi hukum, maka secara otomatis pelanggaran HAM di Papua juga bakal mengalami penurunan.

Kepala BNPB Tinjau Tempat Relokasi Warga Terdampak Gempa Cianjur

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa titik lokasi terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (30/11/2022). Adapun salah satu titik yang ditinjau ialah Wilayah Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku yang merupakan lokasi relokasi bagi warga terdampak.

Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan relokasi dan pemerintah pusat akan membangunkan rumah warga yang rusak. Bagi warga yang rumahnya direlokasi, dia melanjutkan, akan mendapatkan ganti rumah di tempat yang telah disediakan, rumah yang lama tidak diperbolehkan lagi dihuni masyarakat.

Kemudian, meninjau SMPN 1 Cugenang, melihat kondisi sekolah yang rusak berat sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Titik peninjauan terakhir ialah pengungsian di Desa Sarampad yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Karena akses ke lokasi agak sulit, rombongan memilih berjalan kaki ke pengungsian untuk berdiskusi dan memberikan paket sembako kepada warga.

Pengamat Sarankan Evaluasi Batasan Kewenangan pada Neraca Komoditas

Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali tentang batasan kewenangan pada neraca komoditas dikarenakan memiliki potensi dualisme kewenangan. Perpres No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas disebutkan akan menjadi dasar acuan menentukan kebijakan ekspor dan impor. Namun di sisi lain, Gunawan menilai pengaturan ini menimbulkan dualisme kewenangan dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Di Pasal 18 ayat 1 dan 1 Perpres 32/2022 tentang Neraca Komoditas, tertuang ketentuan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI). Selain itu, pada Pasal 16 ayat 2 dan 4 menjelaskan dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, penetapan neraca komoditas berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri dapat berupa penugasan kepada BUMN.

Menurut Gunawan, dalam konteks pangan, Perpres Neraca Komoditas terkait ekspor dan impor perlu memperhatikan Perpres Badan Pangan Nasional. Pada Pasal 49 Perpres 66/2021 terdapat pendelegasian kewenangan dari Menteri Perdagangan dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

Airlangga: KIB Sepakat Jadikan Demokrasi Sebagai Pesta Rakyat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk bersama PPP dan PAN, sepakat ingin menjadikan Demokrasi sebagai pesta rakyat. Hal itu disampaikan Airlangga usai makan malam bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono, pada Rabu (30/11/2022). Airlangga menambahkan, KIB saat ini tengah membangun sebuah pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia. Untuk memperkuatnya Airlangga menyatakan KIB masih membangun komunikasi dengannya partai-partai lain untuk bergabung. Plt. Ketua Umum PPP Mardiono juga menyampaikan keinginan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024, dapat dihadirkan dengan tersenyum dan tidak menghadap-hadapkan rakyat.

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah organisasi serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 yang hanya sebesar 5,6 persen. Demo buruh rencananya digelar mulai hari ini hingga Rabu pekan depan, 7 Desember 2022.

Ketua Partai Buruh Said Iqbal menilai kenaikan UMP 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Sebab, menurut dia, selama pandemi Covid-19 tidak ada kenaikan upah sama sekali, sementara harga-harga barang melonjak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Khusus Jakarta, kata Said, karena besarannya lebih kecil ketimbang daerah sekitar lainnya seperti Bogor. Pemerintah kota Bogor merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen. Selain itu ada sejumlah daerah lain yang kenaikan UMP-nya lebih tinggi dari DKI Jakarta adalah Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Pemilu Masih Dua Tahun Lagi, Hoaks Politik Sudah Masif

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sebanyak 441 hoaks politik muncul sejak Januari-Oktober 2022. Konten hoaks banyak menyerang figur potensial bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan penyelenggara pemilu. Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menerangkan tema hoaks yang muncul tahun ini tidak jauh berbeda dengan hoaks di pemilihan umum sebelumnya. Isu seperti politisasi identitas dan isu ketidaknetralan KPU dan Bawaslu masih diprediksi akan muncul.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebutkan bahwa hoaks politik berdampak buruk karena memicu perpecahan dan kericuhan di masyarakat. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Bawaslu saat Pemilu 2019, hoaks mulai masif sejak lima hingga enam bulan menjelang hari pencoblosan. Masifnya hoaks tidak lepas dari rendahnya literasi politik dan kemampuan verifikasi berita yang dimiliki warga. Untuk itu, Bawaslu sudah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengedukasi publik mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu yang perlu diketahui publik adalah soal larangan kampanye berisi muatan yang menghina, menghasut, memfitnah, dan mengadudomba. Bawaslu juga akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti media massa, platform media sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk menyebarkan informasi sahih mengenai pemilu dan membekali warga dengan kemampuan verifikasi yang baik.

Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, salah satu potensi hoaks yang akan membayangi pelaksanaan Pemilu 2024 adalah upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum. KPU menyiapkan upaya preventif dan kuratif dengan membentuk Satgas Siber untuk memetakan hoaks apa saja yang berpotensi dilancarkan kepada KPU. Satgas yang juga terdiri atas unsur kepolisian ini juga akan menindak orang atau kelompok yang menyebarkan hoaks tersebut. Peneliti Perludem, Mahardhika, menyebutkan bahwa partai politik juga harus ikut berkomitmen untuk tidak menggunakan hoaks sebagai senjata politik. Mahardhika menyatakan masih banyaknya pihak yang menggunakan hoaks karena para kandidat dinilai tidak memiliki program konkret yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Selain itu, minimnya tawaran kebijakan membuat jalan pintas melalui strategi politisasi identitas ditempuh kandidat.

Jokowi: Situasi Global Tak Pasti, Harga Minyak Tak Bisa Diprediksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak ada yang bisa memprediksi arah perekonomian dan harga minyak tahun depan. Pasalnya, berbagai ancaman datang tanpa henti mulai dari pandemi covid-19 yang belum usai dan bahkan kembali meningkat penyebarannya, hingga perang Rusia dan Ukraina yang menimbulkan berbagai krisis.

Tak hanya perekonomian, harga minyak di tahun depan pun tak ada yang bisa memprediksi. Jokowi bahkan sudah menemui dan bertanya pada produsen minyak besar, tapi tak ada yang bisa menjawab mengenai harga minyak di 2023. Oleh karena itu, tahun depan semua negara termasuk Indonesia memang masih harus sangat hati-hati dan waspada. Indonesia tidak boleh lengah dan puas dengan perekonomian yang tumbuh kuat di atas 5 persen saat ini. Apalagi, motor penggerak perekonomian tahun ini seperti ekspor dan investasi diprediksi tak akan tumbuh setinggi sekarang di tahun depan. Hal ini dikarenakan, negara mitra dagang utama Indonesia, China dan AS diramal bakal mengalami perlambatan ekonomi.

Indeks Kepercayaan Industri RI Capai 50,89 Pada November 2022

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2022 mencapai level 50,89. Menurutnya, capaian terbilang ekspansif, mengingat angka di atas 50 mengindikasikan kinerja industri cukup baik. IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

IKI pada November 2022 tercatat di angka 50,89 yang artinya bahwa industri tetap dan selalu tumbuh, selalu ekspansif. Lebih lanjut, ia menjelaskan IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan di industri serta untuk mencari jalan penyelesaiannya. Agus menyebut saat ini ada tiga variabel penilaian dalam IKI, yakni pesanan, ketersediaan produk, dan produksi. Penilaian dalam IKI juga mencakup 23 sub sektor industri dan melibatkan 2.000 responden yang berasal dari pelaku industri. Agus mengatakan data-data dari IKI ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam membuat kebijakan di Kemenperin.

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022. Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang. Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyebutkan elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cocok menjadi calon presiden untuk diusung tahun 2024 sesuai kriteria Presiden Joko Widodo, yaitu yang memiliki banyak kerutan di wajah dan berambut putih. Menurut Zulhas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono memiliki banyak kerutan di wajah sehingga sesuai dengan kriteria yang disebut Jokowi sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat (30/11). Zulhas juga memberikan kode bahwa ia cocok menjadi capres versi ideal Jokowi karena memiliki jenggot berwarna putih.

Zulhas mengungkapkan, KIB memang akan mengusung ketua umum parpol masing-masing untuk maju sebagai capres. Hal ini akan menjadi prioritas, selain nama-nama yang sudah disebutkan sebelumnya. Menurut Zulhas, pencapresan ketua umum sudah disepakati bersama.

Rabu malam (30/11), ketua umum tiga partai politik anggota KIB tengah melakukan pertemuan tertutup. Selain ketiga ketua umum, pertemuan ini juga dihadiri Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

Kementan Proyeksi Defisit Daging Sapi Menurun Tahun Ini

Kementerian Pertanian memproyeksi defisit daging sapi pada 2022 akan mengalami penurunan. Penurunan defisit dapat dicapai jika produksi hingga akhir tahun mengalami kenaikan sesuai rencana yang diikuti dengan adanya penurunan konsumsi. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementan, Agung Suganda, menyampaikan, produksi daging sapi/kerbau tahun ini diproyeksikan naik menjadi 436,7 ribu ton dari tahun lalu 415 ribu ton.

Total kebutuhan 2022 mencapai 695,4 ribu ton atau mengalami penurunan tipis dari 2021 sebesar 696,9 ribu ton. Turunnya kebutuhan itu karena Kementan memproyeksi terdapat penurunan angka konsumsi per kapita daging sapi dari 2,56 kg tahun 2021 menjadi 2,53 kg tahun 2022. Dari neraca tersebut, defisit diperkirakan mencapai 258,7 ribu ton, turun dari tahun lalu yang mencapai 281,8 ribu ton.

Salah satu kendala peternakan sapi di Indonesia karena budidaya masih dikembangkan secara intensif bukan ekstensif. Dengan kata lain, pengembangbiakan tidak dilakukan dalam skala bisnis melainkan sebatas rumahan yang tidak terintegrasi satu sama lain. Kementan juga mencatat, sekitar 80 persen peternak sapi di Indonesia menjalankan usahanya hanya untuk sampingan atau tabungan skala kecil. Di sisi lain, terdapat penyusutan lahan pengembalaan dan tingginya biaya transportasi.

Indonesia Banding Putusan WTO

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengajukan banding setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jokowi bahkan mengaku bakal memperluas larangan ekspor bahan mentah demi mendorong hilirisasi industri di Tanah Air. Pernyataan tersebut ditegaskan Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (30/11). “Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO urusan nikel yang digugat oleh Uni Eropa, enggak apa-apa kalah. Saya sampaikan ke menteri, banding,” kata Jokowi. Presiden menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan larangannya untuk mengekspor bahan mentah nikel. Setelah nikel, pemerintah berencana melarang ekspor mineral mentah lainnya, seperti bauksit. “Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain,” tegas Jokowi.

Jokowi ingin mineral mentah dapat diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ia mengaku memahami alasan Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bahan mentah milik Indonesia. Sebab, kata dia, kebijakan tersebut akan mengganggu pertumbuhan industri dan ekonomi Uni Eropa. “Setelah saya cek, kenapa sih Uni Eropa ini menggugat, ya benar, karena industrinya ternyata banyak di sini. Kalau dikerjakan di sini, di sana akan ada pengangguran. Di sana akan ada pabrik yang tutup. Di sana akan ada industri yang tutup,” jelas Jokowi. Namun, Jokowi menyatakan Indonesia juga ingin menjadi negara maju dengan mulai melakukan hilirisasi industri. Hilirisasi dilakukan guna meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu, Jokowi menegaskan tak akan mundur meskipun mengalami kekalahan di WTO.

Larangan ekspor bahan mentah nikel selama ini telah meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Tujuh tahun yang lalu, nilai ekspor nikel hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS dalam setahun atau sekitar Rp 20 triliun. Namun setelah dilakukannya hilirisasi industri dengan membangun industri smelter di dalam negeri, nilai ekspor nikel pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 20,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun. Keputusan WTO terkait gugatan larangan ekspor dalam sengketa DS 192 telah keluar pada 17 Oktober 2022. WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. WTO juga menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk good mining practice sebagai pembelaan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, kebijakan hilirisasi akan tetap berjalan dan dipertahankan pemerintah meski diintervensi WTO. Penegasan tersebut juga merupakan aspirasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia.

Ekonom: Krisis Ekonomi 2023 Berisiko Lebih Lama dan Akut

Dampak ketidakpastian ekonomi global pada 2023 disebut akan berlangsung lama dan cukup parah. Banyak pihak meramal, ancaman resesi, tingginya inflasi, hingga pengetatan likuiditas akan semakin memojokkan ekonomi banyak negara menuju pelemahan. “Dibanding dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya, seperti yang terjadi pada 1998 dan 2008, durasi, sebaran dan keparahan krisis ekonomi 2023 berisiko lebih lama dan akut,” kata Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, Rabu (30/11).

Dalam kondisi terburuk, Bank Dunia meramal perekonomian global akan menyusut hingga 1,9 persen poin menjadi 0,5 persen pada 2023. Bank Indonesia (BI) juga menyatakan, melambatnya ekonomi global terutama akan terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Bahkan probabilitas terjadinya resesi di AS sudah mendekati 60 persen, demikian juga di Eropa. Pemicu utama dari kondisi ekonomi AS dan Eropa adalah tingginya harga energi dan bahan makanan, serta kebijakan moneter yang diambil akan semakin mengetat. Menurut Budi, hal ini didorong oleh konflik geopolitik multi polar dan polemik kebijakan moneter paskapandemi yang lebih membutuhkan kerja sama internasional terutama antar negara yang berseteru.

Budi menilai, pertumbuhan ekonomi telah kehilangan momentum akibat covid yang diperparah perang Rusia-Ukraina serta perang dagang AS – China. Kondisi ini meningkatkan risiko utang negara miskin dan potensi krisis pangan di sejumlah kawasan. Pengaruh berbagai cost-push factors paskapandemi yang pelik terutama terkait upah, gangguan rantai pasok, lonjakan biaya energi dan pangan mempersulit upaya bank sentral mengendalikan inflasi. Kebijakan pengetatan lanjutan berisiko memicu stagflasi global.

IMF dan WTO Ingatkan Dampak Negatif Deglobalisasi pada Ekonomi Global

Para pemimpin Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Selasa (29/11/2022) memperingatkan dampak negatif deglobalisasi bagi ekonomi global, sebaliknya mendorong langkah-langkah cerdas untuk mendiversifikasi rantai pasokan. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, berbicara setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, mengatakan globalisasi menghadapi tantangan terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua setelah pandemi Covid-19 dan perang Rusia di Ukraina. “Jangan menghentikan perdagangan yang membuat kita semua lebih baik”, ungkap Kristalina.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, berbicara pada konferensi pers yang sama, menggemakan pandangan itu, mencatat perkiraan WTO bahwa memecah ekonomi global menjadi dua blok perdagangan akan mengurangi produk domestik bruto global sebesar 5,0 persen dalam jangka panjang. “Mundur dari perdagangan, menjadi proteksionis akan membuat lebih sulit – bukan lebih mudah – untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki sekarang,” kata Okonjo-Iweala. “Proteksionisme, decoupling, fragmentasi sangat mengganggu dan akan sangat mahal.”

Baik Okonjo-Iweala maupun Georgieva mengatakan bahwa dampak deglobalisasi dan fragmentasi akan berdampak paling parah pada negara berkembang dan pasar negara berkembang. Dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara tersebut akan mencapai dua digit, kata ketua WTO. Okonjo-Iweala menyerukan langkah untuk mendekonsentrasikan manufaktur dengan cara yang cerdas dan memperingatkan agar tidak terlalu mengandalkan “menopang teman”.

Harga Terus Naik, Pedagang Minta Bulog Segera Impor

Krisis pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) mulai mengkhawatirkan banyak pihak. Tidak terkecuali para pedagang beras, karena harga beras di pasaran bisa ikut terkerek. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menyebut, harga beras terus mengalami kenaikan sejak Agustus lalu. Ia bahkan mengatakan, harga beras kini hampir mendekati harga eceran tertinggi (HET). Ia menjelaskan, harga beras medium saat Agustus lalu berada di kisaran Rp 8.300- Rp 8.400 per kilogram (kg). Harga tersebut sudah cukup tinggi dari sebelumnya. Kemudian saat ini harga beras medium naik lagi menjadi Rp 9.200 per kg. Menurutnya, di luar PIBC sudah ada yang menyentuh level harga Rp 12.000-Rp 14.000 per kg. “Sebab beras yang mengalir dari dderah itu tidak ada. Satu- satunya beras yang bisa menyuplai ke pasar induk itu adalah Bulog,” kata Zulkifli, Selasa (29/11).

Ia juga mengatakan, stok beras di Bulog sekarang dikhawatirkan tidak cukup untuk menghadapi kondisi akhir tahun hingga Februari 2023. Asal tahu, PIBC merupakan tempat barometer harga beras di seluruh Indonesia. Apabila PIBC menyatakan kekurangan stok beras, dikawatirkan akan mempengaruhi pasar- pasar lainnya. Untuk itu, Zulkifli menyarankan, agar ada kebijakan impor untuk memenuhi stok beras di Bulog.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan, impor beras memang menjadi opsi apabila pengadaan beras dari dalam negeri tidak memungkinkan. Hanya saja, pilihan impor harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya, memastikan betul berapa jumlah beras yang dibutuhkan untuk mengisi stok di Bulog hingga perlu perhitungan matang.

Buwas: Benahi Data Beras dan Pacu Produktivitas Tanaman

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) merekomendasikan dua hal agar polemik pangan, khususnya beras, tidak terulang lagi ke depan. Pertama, membenahi data perberasan dengan melakukan verifikasi faktual sehingga data yangdisajikan oleh kementerian/lembaga berupa data riil. Kedua, meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui penggunaan bibit unggul dan penerapan mekanisasi.

Buwas menjelaskan, data produksi pangan dalam hal ini beras sebenarnya bisa dihitung. Saat ini, semua pihak menggunakan data yang sama yakni data dari BPS, namun teknis pengambilan data dan metodologi masih mengacu sumber dari Kementerian Pertanian (Kementan). Belajar dari kondisi sekarang, berarti ada something wrong, jadi harus dibenahi.

Menurut Buwas, data panen dari setiap kabupaten atau kecamatan akan menghasilkan data riil yang nantinya bisa menjadi pegangan setiap kementerian/lembaga terkait pangan. Data riil tersebut sudah mencerminkan bagaimana kondisi di lapangan, termasuk anomali cuaca. Masalah anomali cuaca, kita tidak bisa melawan alam. Kalau nanti ada perubahan-perubahan cuaca yang berdampak pada produksi kita bisa antisipasi, data kita up date, inilah data riil. Jadi saya kira mari kita berangkat dari data yang betul, yang valid. Jadi, saya bukan anti impor, tapi sekali lagi yang penting ketersediaan. Terkait data itu, kalau memang cukup ya cukup, kalau lebih ya kita ekspor, kalau kurang ya kita impor, karena beras itu kebutuhan mendasar, kata Buwas.

Kemelut Upah Minimum 2023

Pemerintah melalui Permenaker No 18/2022 pada 16 November lalu menetapkan upah minimum (UM) 2023 dengan kenaikan maksimal 10 persen. Lewat permenaker ini, gubemur di seluruh Indonesia paling lambat harus menetapkan UM provinsi 2023 masing-masing pada 28 November, disusul penetapan UM kabupaten/kota pada 7 Desember. Penetapan kenaikan UM dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi. Namun, permenaker ini ditolak kalangan pengusaha, yang diwakili Kadin dan 10 asosiasi pengusaha, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Alasan pengusaha, ketentuan permenaker akan memberatkan dunia usaha dan bisa menuntun pada gelombang PHK, ditengah situasi suram global 2023. Proses penetapan UM juga dinilai melanggar beberapa aturan perundangan di atasnya, serta tak melewati pembahasan dengan dewan pengupahan dan forum tripartit.

Semakin menambah kusut, sebagian serikat pekerja yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi di beberapa daerah di seluruh Indonesia jika tuntutan kenaikan UM kabupaten/kota sebesar 10-13 persen tak dipenuhi.

Kisruh soal UM jamak terjadi setiap tahun. Namun, pelaku usaha, buruh, ataupun pemerintah tak boleh menafikan adanya kepentingan bersama untuk tetap menjaga kelangsungan dunia usaha, daya beli pekerja dan ketersediaan lapangan kerja, hubungan industrial yang kondusif, serta tetap berputamya roda perekonomian nasional. Maka, tak ada pilihan lain, duduk bersama, take and give. Jangan memaksakan kehendak masing-masing. Kita mema- hami, UM adalah bentuk pelindungan negara pada pekeija sebagai jaring pengaman sosial agar terhindar dari eksploitasi.

Langkah Kemenaker menetapkan Permenaker No 18/2022 sudah tepat. Kondisi sosial ekonomi yang berubah tak memungkinkan PP 36/2021 yang diberlakukan pada masa krisis pandemi dipertahankan sebagaimana diinginkan pengusaha. Kondisi riil itu termasuk inflasi karena kenaikan harga barang-barang. Namun, semestinya hal ini tetap dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Sebaliknya, serikat pekerja juga tak bisa mematok tuntutan kenaikan UM yang tak masuk akal, tanpa melihat situasi riil dunia usaha. Disini pentingnya pemerintah menjembatani kepentingan keduanya.

Kalangan pengusaha menyatakan akan mematuhi apa pun putusan MA. Namun, mereka berharap kebijakan kenaikan upah itu juga dibarengi dengan kebijakan insentif untuk pelaku usaha. Masukan pengusaha agar kenaikan UM disesuaikan dengan kondisi sektoral perlu pula diakomodasi. Idealnya, penetapan upah tak hanya melihat situasi riil sekarang, tetapi juga kepentingan lebih jangka panjang, termasuk upah harus mencerminkan produktivitas pekerja. Perbaikan terhadap produktivitas pekerja harus terus dibenahi. Hal ini menjadi PR dan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan.

Ahli Bilang Tak Mungkin Menyetop Jakarta Tenggelam, yang Bisa Dilakukan Hanya Menundanya

Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA), Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Eddy Hermawan, memberikan catatan penting kepada pemerintah soal isu Jakarta tenggelam. Eddy menyebut, proses tenggelamnya Jakarta secara perlahan-lahan memang tak bisa dihentikan. 

Ia menyebut bahwa yang bisa dilakukan ialah menunda proses tenggelamnya Jakarta. Salah satu caranya, yakni dengan mengawasi pemakaian air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah atau land subsidence. Selain itu, Eddy berpandangan, mengantisipasi tenggelamnya Ibu Kota tak bisa dilakukan sendiri.

Artinya, peran masyarakat terkait permasalahan ini dibutuhkan agar jangan sampai hanya segelintir orang yang peduli soal isu Jakarta tenggelam. “Bagi masyarakat yang memang sudah mulai merasakan dampaknya, tidak panik, tetapi juga pemerintah jangan no action tindakan juga harus cepat dengan cara mengurangi (pemakaian) air tanah,” kata Eddy.

Penentuan Biaya Haji Harus Berdasarkan Keadilan dan Kemaslahatan Bersama

Kementerian Agama (Kemenag) mengundang sejumlah pihak untuk mencari solusi dan titik temu perihal pembiayaan haji ke depannya. Tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidangnya diajak untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam legiatan Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2022.

Salah satu masukan dan saran disampaikan oleh Wakil Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Situbondo, KH Afifuddin Muhajir. Ia mengingatkan tentang unsur kemaslahatan dan keadilan, dalam pengelolaan pembiayaan haji yang dikelola Kemenag.

Ia menambahkan, kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu, yakni membayar secara sempurna biaya haji yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi, biaya haji juga harus atas dasar keadilan bagi jamaah maupun pemerintah. Prinsipnya, Kiai Afifudin menekankan dalam pelaksanaan haji ini tidak harus untung dan yang penting tidak merugi.

Menlu Latvia Desak NATO Izinkan Ukraina Serang Langsung Wilayah Rusia

Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics mendesak NATO agar mengizinkan Ukraina menyerang langsung ke wilayah Rusia menggunakan senjata bantuan barat. Secara khusus, persenjataan harus digunakan untuk menyerang situs yang digunakan oleh Moskow untuk melakukan serangan rudal terhadap infrastruktur kritis Ukraina. Sementara Moskow telah berulang kali memperingatkan barat agar tidak memompa Ukraina dengan berbagai macam persenjataan. Perilaku seperti itu menurut Rusia pada akhirnya dapat mengakibatkan konflik langsung antara aliansi NATO pimpinan AS dan Rusia. Menlu Latvia Rinkevics menepis kekhawatiran tersebut. Blok tersebut seharusnya tidak takut terjadinya eskalasi konflik.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi itu akan memperluas kehadirannya di seluruh Eropa Timur, dari Laut Hitam hingga Baltik. Langkah itu disebut sebagai pesan yang terang benderang ke Rusia saat pertempuran berkecamuk di Ukraina. Berbicara di Bucharest, Stoltenberg mengatakan Eropa sedang menghadapi krisis keamanan terbesar dalam satu generasi. Ia menekankan perlunya memperkuat area kepentingan strategis sebagai pembalasan atas serangan Moskow yang sedang berlangsung.

Pertemuan para Menlu NATO dimulai di Bucharest sejak Selasa, dan akan fokus membahas cara untuk meningkatkan dukungan ke Ukraina. Para pejabat juga akan membahas penyediaan sistem pertahanan udara baru ke Ukraina, melatih tentaranya, serta memasok suku cadang dan amunisi. Kiev telah menerima daftar panjang persenjataan berat dari pendukung baratnya. Washington dan mitranya berjanji melanjutkan bantuan tersebut, meskipun ada laporan mayoritas negara NATO telah sangat menghabiskan persediaan senjata dan amunisi mereka.

Kurikulum Merdeka Memantik Antusiasme Warga Pendidikan Kota Kupang

Kurikulum Merdeka dinilai memantik antusiasme warga pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas serta menghadirkan kesempatan bagi para guru dan siswa untuk mengembangkan diri.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bertingkat I Naikoten, Martinha Amaral, mengatakan, para guru di sekolah yang dipimpinnya tak butuh waktu lama untuk memutuskan beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2022/2023 ini, Kurikulum Merdeka tercatat telah dilakukan di sekolahnya.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bertingkat I Naikoten, Martinha Amaral, mengatakan, para guru di sekolah yang dipimpinnya tak butuh waktu lama untuk memutuskan beralih dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2022/2023 ini, Kurikulum Merdeka tercatat telah dilakukan di sekolahnya.

Presiden: ASN Jangan Minta Dilayani, Tetapi Harus Melayani

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mesti melayani seluruh lapisan masyarakat. Jokowi menekankan Korpri dan ASN harus mampu melahirkan beragam inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, masyarakat merasa terlayani, terlindungi, terayomi, serta keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Presiden juga mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.

Menurut dia, dukungan dan upaya seluruh elemen bangsa, termasuk Korpri, dapat mengembalikan Indonesia menjadi pulih dan bangkit membangun perekonomian. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan Korpri harus terus bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang modern dan profesional, dengan tetap menjaga kode etik profesi, menjaga standar pelayanan, dan menjadi pemersatu bangsa.

Terdakwa Pelanggaran HAM Paniai Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa

Penasihat hukum terdakwa pelanggaran HAM Paniai, Papua, Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu penasihat hukum terdakwa, Syahrir Cakkari menyimpulkan bahwa dakwaan maupun tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan terkait pelanggaran HAM berat di Paniai.

Menurut Syahrir, dalam perkara pelanggaran HAM ini tidak ada perbuatan yang berbentuk serangan ke penduduk sipil, baik itu secara sistematis maupun meluas. Menurutnya, dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan selama persidangan di Pengadilan HAM Makassar.

Terkait pemeriksaan terhadap korban, kata Syahrir, tidak ada keterangan yang menunjukkan pelaku penembakan yang menyebabkan empat orang meninggal dunia berasal dari kesatuan mana. Kasus ini pun dinilai tidak memenuhi syarat terjadinya pelanggaran HAM berat. Selain itu, kata Syahrir selama proses persidangan yang telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi tidak ada ditemukan adanya fakta terjadi pelanggaran HAM berat yang menyeret Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai terdakwa.

KY Minta KPK Usut Tuntas Korupsi di Sektor Peradilan

Komisi Yudisial (KY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan rasuah di sektor peradilan. Ketegasan dari Lembaga Antikorupsi itu diyakini bisa memperbaiki kepercayaan publik. “KY terus mendukung KPK untuk mengusut tuntas persoalan korupsi di sektor peradilan (judicial corruption). Hal ini sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada integritas hakim,” kata Juru Bicara KY Miko Ginting melalui keterangan tertulis, Rabu (30/11).

KY mengaku miris melihat ada dua hakim lagi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka karena menerima suap. Dua orang itu adalah Hakim Agung Gazalba Saleh dan Hakim Yustisial Prasetio Nugroho. KPK diharap tidak pandang bulu dalam memberikan penindakan dalam kasus ini. KY juga bakal menindak para hakim yang berurusan dengan hukum ini dalam waktu dekat.

KPK diharap tidak pandang bulu dalam memberikan penindakan dalam kasus ini. KY juga bakal menindak para hakim yang berurusan dengan hukum ini dalam waktu dekat.

Presiden Korea Selatan Tegaskan China Bertanggung Jawab Ubah Sikap Korea Utara

China tidak hanya memiliki tanggung jawab tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi perilaku Korea Utara. Hal ini disampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, sembari menyerukan Beijing mencegah Pyongyang mengejar pengembangan senjata nuklir dan rudal yang dilarang. Yoon mendesak China, sekutu terdekat Korea Utara, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. China punya kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi.

Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional bulan ini, termasuk konferensi Kelompok G20 di Bali, di mana Yoon menekan Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak untuk mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Menjelang G20, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Beijing memiliki kewajiban untuk mencoba berbicara dengan Korea Utara agar tidak melakukan uji coba nuklir ketujuh, meskipun dia mengatakan tidak jelas apakah China memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan sebelum pertemuan bahwa Biden akan memperingatkan Xi bahwa pengejaran pengembangan senjata Korea Utara yang berkelanjutan akan mengarah pada peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Beijing. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah setuju untuk mengerahkan lebih banyak aset strategis AS seperti kapal induk dan pembom jarak jauh ke daerah itu, tetapi Yoon mengatakan dia tidak mengharapkan perubahan pada 28.500 pasukan darat Amerika yang ditempatkan di Korea Selatan.

Demo Covid di China: Aparat Mulai Mengekang Aksi Protes, Kepung Titik Pertemuan dan Buru Demonstran

Pasca-demo Covid di China yang meletus selama akhir pekan, pihak berwenang mulai menerapkan tindakan pencegahan aksi massa di berbagai wilayah. Polisi dilaporkan berjaga dalam jumlah besar di beberapa kota, dan beberapa agenda kerumunan massa diredam atau gagal terlaksana. Terdapat laporan bahwa sejumlah orang dipanggil untuk menjalani proses interogasi dan telepon mereka digeledah.

Pada Senin (28/11/2022), protes yang direncanakan di Beijing tidak terlaksana setelah petugas mengepung titik pertemuan. Di Shanghai, penghalang besar didirikan di sepanjang rute protes utama dan polisi melakukan beberapa penangkapan. Meski begitu, gelombang protes tetap dilakukan oleh orang China perantauan di setidaknya selusin kota di seluruh dunia. Demonstrasi akhir pekan lalu meningkat setelah kebakaran di apartemen bertingkat tinggi di Urumqi, China barat, menewaskan 10 orang pada Kamis (24/11/2022). Setelah insiden itu, ribuan orang turun ke jalan selama berhari-hari.

Massa menuntut diakhirinya penguncian Covid-19 China, dengan beberapa bahkan menyerukan gagasan yang jarang terdengar untuk meminta Presiden Xi Jinping mundur. Dilansir dari BBC pada Selasa (29/11/2022), polisi Shanghai dan Beijing terlihat berpatroli di tempat di mana massa berencana akan kembali berkumpul. Perencanaan aksi massa tersebut dilakukan melalui beberapa grup di aplikasi berbagi pesan Telegram. Pemerintah China belum mengakui protes tersebut atau menanggapinya secara formal.

Pasca-pemekaran, Keterwakilan Papua di DPR Diusulkan Sebanyak 16 Kursi

Alokasi keterwakilan rakyat Papua di DPR pada Pemilu 2019 sebanyak 10 kursi. Dengan terbentuknya tiga daerah otonomi baru yang membagi Papua menjadi empat provinsi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jhony Banua Rouw, menyampaikan usulan keterwakilan Papua di DPR sebanyak 16 kursi dengan pertimbangan luas wilayah, aksesibilitas, dan konektivitas (29/11). Menurut Jhony, usulan penambahan kursi keterwakilan Papua di DPR tersebut menimbang luas wilayah, aksesibilitas, dan konektivitas. Akan tetapi, Papua diharapkan mendapat kebijakan khusus karena otonomi khusus. Setidaknya, di setiap komisi DPR ada keterwakilan anggota dari Papua, sehingga masyarakat Papua lebih dapat banyak keterwakilan di DPR sehingga bisa menyuarakan aspirasi di Tanah Papua.

Mewakili rekan-rekan di DPRP dan MRP, Jhony juga menyampaikan bahwa pihaknya memohon agar masa bakti MRP dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya MRP baru. Hal ini diperlukan karena dalam masa sidang, DPRP membutuhkan MRP untuk memberikan pertimbangan dalam sidang-sidang perdasus yang dibahas di DPRP. Sementara itu, Wamendagri John Wempi Wetipo, menuturkan bahwa rapat secara internal yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian telah menyepakati untuk memperpanjang masa jabatan keanggotaan MRP sampai dengan terbentuknya pansel dan kemudian kita akan memiliki keanggotaan MRP baru.

John Wempi menuturkan dengan adanya DOB, yakni di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, maka akan terbentuk majelis baru di 3 DOB baru tersebut, termasuk MRP di provinsi induk, yakni Papua. Selain itu, juga di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pembentukan Majelis Rakyat Papua juga diperpanjang sampai Juni 2023. Kemendagri dan pemerintah daerah di Papua akan membentuk pansel untuk melakukan seleksi.

Cerita Jokowi soal Rambut Putih dan Kerutan di Wajah Prabowo Subianto: Saya Sudah Cek, Ternyata Ada

Pernyataan Presiden Jokowi terkait rambut putih ramai diperbincangkan publik. Setelah ramainya pernyataan soal rambut putih tersebut, kini Jokowi pun bercerita bahwa dirinya sudah mengecek rambut Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan Prabowo Subianto juga memiliki rambut putih. Tak hanya itu, Jokowi juga menuturkan bahwa Prabowo Subianto memiliki kerutan di wajahnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat kunjungan meninjau Asrama Mahasiswa Nusantara dengan didampingi sejumlah menteri, termasuk Prabowo Subianto pada Selasa (29/11). Prabowo yang berada di belakang Jokowi saat itu pun hanya bisa tertawa atas pernyataan tersebut

Saat acara peresmian Pembukaan Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajaking (TBBR) atau temu akbar pasukan merah yang digelar di Rumah Radakng Pontianak, Presiden Jokowi kembali menjelaskan perihal ucapannya terkait ciri-ciri pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Dimana, kata presiden, satu diantaranya memiliki raut mukanya berkerut serta rambutnya putih, karena bila ditafsirkan apa pun, orang bekerja kalau kerjanya sungguh-sungguh, pasti mempengaruhi fisik. Jokowi mengisyaratkan pernyataan tersebut tidak bermaksud menyebut sosok tertentu karena banyak tokoh berambut putih di Indonesia.

Survei Charta Politika: Pemilih PDIP Berpotensi Tergerus Jika Tak Usung Ganjar Capres 2024

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa PDIP berpotensi ditinggal pemilihnya bila tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres 2024 (29/11). Yunarto mengungkapkan sebanyak 31 persen responden pemilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP. Dalam simulasi yang sama, Yunarto menyebut mayoritas pemilih Ganjar Pranowo akan tetap memilihnya apabila tidak diusung PDIP sebagai Capres 2024.

Dalam simulasi lain yang melibatkan 398 responden pendukung Ganjar, mantan anggota DPR RI itu pantas menjadi capres Golkar apabila tidak diusung PDIP. Elektabilitas Ganjar jauh di atas nama-nama lain seperti Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan tokoh lainnya.

Kadin Sebut UMP Berlebihan ‘Ancam’ Iklim Investasi dan Picu PHK

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan. Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

Menurut Sarman, kenaikan UMP yang berlebihan atau di luar kemampuan pengusaha akan menggangu iklim investasi. Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal. Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini. Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak. Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

Zulhas Blak-blakan soal Impor Beras: Sudah Dibeli

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan impor beras dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog. “Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup,” katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. Di lain sisi, ada rancu data beras antara Kementan dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU EBT ke DPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) kepada DPR dalam waktu dekat. RUU EBT merupakan RUU inisiatif DPR RI yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. Hal itu berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tertanggal 7 Desember 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Arifin mengatakan pemerintah telah menyusun DIM RUU EBT dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya serta asosiasi terkait energi baru dan energi terbarukan. RUU EBT ini merupakan upaya untuk melengkapi dan menyempurnakan regulasi di bidang energi baru dan energi terbarukan, serta memberikan landasan pengaturan yang lebih strategis untuk transisi energi dan peta jalan menuju ekonomi hijau. RUU EBT diharapkan dapat mempercepat upaya pencapaian target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 32 persen pada 2030, dan juga pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Menurutnya, dengan potensi EBT nasional yang besar, beragam, dan tersebar, pemanfaatan EBT diyakini akan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. Selain itu, pemanfaatan EBT juga diyakini bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan secara bersamaan menumbuhkan industri hijau nasional.

Perppu Pemilu Segera Disahkan, Pasal Masa Jabatan KPU Digugat

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memeriksa draf terbaru Rancangan Perppu Pemilu (28/11). Dari sudut pandang Kemendagri, sudah tak ada lagi persoalan dan perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rancangan peraturan itu sehingga Mendagri telah menandatanganinya dan selanjutnya draf akan segera dikirim ke Presiden. Materi dalam rancangan perppu prinsipnya hanya mengakomodasi terkait kebutuhan untuk Pemilu 2024 di daerah otonom baru (DOB), di Papua dan Papua Barat, seperti pembentukan daerah pemilihan (dapil) baru dan penyelenggara pemilu.

Dalam draf Rancangan Perppu Pemilu yang beredar di publik awal November lalu, sejumlah pasal menyebutkan terkait pembentukan KPU dan Bawaslu di empat provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Jumlah kursi anggota DPR diubah menjadi 580 kursi dari saat ini berjumlah 575 kursi. Daerah pemilihan juga ikut ditata ulang, termasuk di dalamnya jumlah kursi anggota DPD serta DPRD. Namun, tak sebatas yang terkait implikasi dari pemekaran di Papua, ada juga sejumlah norma yang tak terkait. Di antaranya, soal penyerentakan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu serta soal nomor urut parpol.

Walaupun penyerentakan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di rancangan perppu belum jelas, sejumlah warga menguji konstitusionalitas Pasal 10 Ayat (9) UU Pemilu. Pasal itu mengatur tentang masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Para pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”.

Presiden: RI Harus Miliki Strategi Besar agar Kuat dan Mandiri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bangsa Indonesia harus memiliki strategi besar untuk menjadi kuat dan mandiri di tengah situasi dunia yang bergejolak saat ini. Presiden kembali menegaskan kalau Indonesia sedang menghadapi situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Salah satu strategi yang harus yang harus diterapkan adalah meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri. Sebaliknya, penggunaan produk-produk impor harus makin kecil dan dihilangkan. Untuk itu, Jokowi memandang perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Kepala Negara dalam kesempatan itu juga meminta perlu perbaikan besar-besaran dari hulu hingga hilir dengan memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar kualitas produk dalam negeri makin meningkat.

Dekan Fakultas Pertanian Univeristas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jaka Widada, mengatakan Presiden Jokowi di masa akhir pemerintahannya harus benar-benar meletakkan kemandirian sebagai jalan bangsa dan negara yang tegas dipilih untuk menghadapi tantangan ke depan. Jaka mengatakan masalah yang benar-benar akan terjadi melanda seluruh negara bahkan seluruh umat manusia yakni bencana kelaparan sebagaimana yang diprediksi organisasi pangan dunia, FAO, pada 2050 mendatang. Ancaman riil itu bukan hanya negara-negara tertentu, tetapi bagi dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, kata Jaka, tidak boleh lagi mengandalkan kebutuhan pangan dari impor. Sebaliknya, masalah pangan harus tuntas dengan kemandirian nasional. Karena di hari depan saat kesulitan pangan terjadi setiap negara akan mengamankan kebutuhan negaranya sendiri.

Indonesia semestinya meniru tiga negara yang kini telah siap menghadapi ancaman krisis pangan, yakni Tiongkok, Israel, dan Belanda. Tiongkok sudah sukses membuat benih padi yang produksinya dua kali lipat lebih banyak, sedangkan Belanda dan Israel telah mengimplementasikan teknologi yang mumpuni untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan pemerintah perlu membuat strategi besar. Kekuatan Indonesia adalah penghasil komoditas primer, baik berupa bahan tambang, pertanian, kelautan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta variasinya. “Keunggulan ini harus ditingkatkan dengan meningkatkan nilai tambahnya,” kata Suhartoko.

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub

Pemerintah tengah merevisi aturan dalam Permenhub No.12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Nantinya, kewenangan penetapan tarif ojek online (Ojol) akan ditetapkan oleh gubernur. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiarto, menjelaskan selama ini penetapan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) masih ditetapkan oleh Kemenhub. Nantinya, pasca revisi tersebut kewenangan dari Kemenhub melalui Dirjen perhubungan Darat adalah hanya melakukan penetapan formula atas biaya jasa yang dimaksud.

Dalam aturan yang baru nantinya juga ditambahkan pasa peralihan yang berisi besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan menteri tersebut tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi. Saat ini revisi aturan tersebut dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kebaya akan Diusulkan Jadi Warisan Budaya tak Benda UNESCO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berupaya mendorong dan menguatkan keputusan pemerintah yang telah menyepakati kebaya untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO melalui mekanisme “single nomination” tanpa melibatkan negara-negara lain dalam proses pengajuan. Sandiaga mengatakan keputusan pemerintah ini didasarkan dari hasil rapat yang dilakukan antara Komisi X DPR RI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan Komunitas Kebaya.

“Jadi kebaya tidak lagi kita perlu perdebatkan. Ini tentunya budaya luhur milik anak bangsa dan telah diputuskan untuk menjadi single nomination. Kita akan mendorong dan menguatkan agar kebaya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia untuk kemajuan pergerakan ekonomi, dan juga terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam meningkatkan taraf hidupnya,” kata Sandiaga.

Inkripsi Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dapat dilakukan melalui single nomination dan multi-national (joint) nomination, seperti yang dilakukan oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Pada 23 November 2022 keempat negara tersebut telah mendeklarasikan kebaya untuk diajukan ke Intergovernmental Committee Intangible Culture Heritage and Humanity (IGC ICH) UNESCO dan mengajak negara-negara serumpun termasuk Indonesia untuk bergabung. Akan tetapi Indonesia memilih untuk menempuh prosedur single nomination. Mengingat saat ini Indonesia memiliki satu berkas aktif cycle yaitu Budaya Sehat Jamu yang akan dibahas dalam IGC ICH UNESCO di 2023. Dan tiga berkas non-aktif cycle (dokumen berkas pengusulan sudah diterima oleh ICH UNESCO, namun belum masuk sebagai agenda pembahasan IGC ICH Meeting) yaitu Reog Ponorogo, Tenun, dan Tempe. Masing-masing pengajuan membutuhkan kurang lebih dua tahun sebelum diakui oleh UNESCO.

CIPS: Impor Beras Perlu untuk Pastikan Stok Cukup dan Harga Terjangkau

Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan impor beras demi memastikan ketersediaan stok yang mencukupi dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada komoditas beras. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menyebut, ketersediaan stok yang mencukupi akan membantu menjaga kestabilan harga beras. Kemudian harga beras yang stabil diharapkan dapat tetap terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Impor perlu dipertimbangkan apabila dihadapkan oleh tiga kondisi. Pertama ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen tiba. Kedua, harga beras mengalami peningkatan, baik di pasar tradisional maupun di supermarket. Ketiga, harga beras nasional lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar internasional. Menjelang akhir tahun, ada kecenderungan kenaikan harga beras yang berulang setiap tahunnya karena adanya peningkatan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Lalu, tidak lama lagi juga Indonesia akan masuk ke Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. “Sementara sebagaimana yang kita lihat, krisis iklim sudah berdampak pada sektor pertanian dengan berkurangnya produksi, yang sangat mungkin terjadi akibat tertundanya musim panen dan musim tanam,” ungkap Hasran.

Cadangan beras di tingkat nasional pada pekan keempat september 2022 mencapai 6,8 juta ton. Hasran menuturkan, stok tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan selama 81 hari, dengan asumsi pemakaian stok beras per harinya mencapai 84.330,07 ton. Sementara, musim panen baru akan terjadi pada Februari sehingga masih ada permintaan beras selama sebulan yang harus dipenuhi. Adapun kenaikan harga beras di dalam negeri relatif rendah secara bulanan belakangan ini. Namun jika dibandingkan dengan Oktober 2021, harganya masih lebih tinggi 2,22 persen. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN seperti Filipina dan Thailand, harga beras di Indonesia juga masih cenderung mahal. Proses produksi yang belum efisien bisa menjadi perhatian untuk diatasi supaya proses produksi beras menjadi lebih efisien, harganya terjangkau dan kualitasnya berdaya saing.

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi, Paling Tinggi 9,15%

Hingga saat ini sudah ada 33 Provinsi yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Daftar Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%)

LKPP Bekukan 14 Ribu Lebih Produk Impor di E-Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan belasan produk yang diduga barang impor dari katalog elektronik atau e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu alasannya, produk itu tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar. Selain itu, sudah ada subtitusi produk serupa yang dibuat produsen lokal.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan, total produk yang dibekukan atau diturunkan dari e-katalog sekitar 20.652 sampai sekarang. Sebanyak 14.161 di antaranya merupakan produk impor. Tidak hanya membeku produk impor, LKPP pun membekukan produk yang menetapkan harga tidak wajar. Langkah tersebut dilakukan guna mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN. Terdapat 3.910 produk yang dibekukan LKPP karena menetapkan harga tidak wajar.

Hendrar mengungkapkan, LKPP sedang menyusun naskah akademik rancangan undang-undang pengadaan barang atau jasa publik. RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024 RUU tersebut sudah menjadi undang-undang pengadaan barang dan jasa. Muatan materi RUU tersebut di antaranya afirmasi produk dalam negeri, afirmasi produk UMK dan Koperasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi publik. Lalu penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan, transformasi digital, termasuk terkait pengadaan berkelanjutan, dan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur pengadaan.

Kenaikan UMP yang Tak Seberapa Ancam ‘Dapur’ Pekerja

Pemerintah memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan ini akan mengancam pemulihan daya beli masyarakat, terutama pekerja rentan. Kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Dalam beleid ini ada tiga poin utama yang ditetapkan, pertama kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah. Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang). Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3). Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut akan mengganggu proses pemulihan ekonomi dalam negeri. Bagaimana tidak, kenaikan UMP 2023 tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat. “Aturan kenaikan upah yang dilakukan pemerintah sangat kontra terhadap pemulihan daya beli masyarakat. Padahal upah minimum bisa menjadi stimulus sekaligus perlindungan sosial terhadap pekerja rentan,” ujar Bhima. Menurut Bhima, skema ideal untuk perhitungan UMP menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yakni menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Dengan formula ini, maka kenaikan UMP 2023 harusnya sekitar 11,4 persen. Lagi pula, kata Bhima, Permenaker 18/2022 yang merupakan turunan dari PP 36/2021 secara hukum tidak berlaku dan tidak bisa digunakan. Sebab, PP tersebut adalah bagian dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. “Harusnya memang pengaturan formulasi pengupahan direvisi saja, jangan menggunakan bagian dari UU Ciptaker,” jelasnya.

Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA). Beleid tersebut menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 10 persen pada tahun 2023. “Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di MA, sebelum disidangkan,” ujar kuasa hukum, Denny Indrayana melalui keterangan tertulis pada Senin, 28 November 2022.

Sepuluh asosiasi pengusaha yang mengajukan uji materiil itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan 10) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman, serta disertai 82 alat bukti. Denny berujar dalil-dalil uji materiil yang diajukan berisi alasan mengapa Permenaker 18 Tahun 2022 harus dibatalkan oleh MA. Ia menilai ada enam peraturan perundangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilanggar oleh Permenaker 18 Tahun 2022. Keenam batu uji itu, kata dia, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan lain yang menurutnya dilanggar Permenaker 18 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

Menurut Denny, Permenaker 18 Tahun 2022 telah menambah dan mengubah norma yang telah jelas mengatur soal upah minimum di dalam PP Pengupahan. Karena itu, ia menilai Permenaker 18 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Di sisi lain, menteri ketenagakerjaan telah mengambil alih otoritas presiden untuk mengatur upah minimum. Apalagi pengubahan kebijakan melalui Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut dilakukan mendadak tanpa sama sekali melibatkan para stakeholder. Keputusan pemerintah dalam menerbitkan aturan tersebut juga tanpa didahului pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Karena itu, langkah tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum hingga memperburuk iklim investasi nasional.

Kenaikan UMP Lemahkan Daya Saing Industri

Penetapan upah minimum tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 akan berdampak buruk bagi kelangsungan kinerja industri padat karya di Tanah Air. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terlalu tinggi akan mendorong harga produk menjadi lebih mahal, sehingga berdampak negatif terhadap daya saing industri Indonesia. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, saat ini, produk industri padat karya yang menjadi andalan ekspor seperti sepatu, garmen, dan tekstil menurun ordernya 30-50%, akibat pelemahan ekonomi global. Dengan adanya regulasi Permenaker untuk kenaikan upah minimum tahun 2023, akan memperberat laju industri padat karya. Padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Dalam keadaan order turun bagi industri labour intensive, export oriented yang penting perusahaan survive dan melakukan sesedikit mungkin PHK. Dalam kondisi susah ditambah kebijakan upah minimum tahun 2023, ini tambah memberatkan, ucap Anton.

Menurut Anton, langkah pemerintah menerbitkan PermenakerNo 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 juga menunjukkan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam melaksanakan regulasi. Sebab, sebelumnya, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dari sisi struktur kebijakan, Permenaker juga lebih rendah dari PR Penetapan Permenaker No 18 Tahun 2022 terkesan dipaksakan, dan dinilai tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, kami membawa masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan apakah bertentangan atau tidak bertentangan. Dalam kondisi yang berat ini, faktor riil di beberapa industri seperti sepatu, garmen, dan produk padat karya lain yang menurun 30-50% tidak dimasukkan dalam perhitungan, kata Anton. Dia menuturkan, pihaknya menekankan aspek legalitas dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Bila Permenaker No 18 Tahun 2022 sudah sah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pihaknya akan menjalankan regulasi tersebut.

Kalau aspek legal terpenuhi, walaupun kami sulit apa boleh buat. Ini kan ada masalah legal yaitu aspek hukum tidak diperhatikan, hanya untuk memenuhi tuntutan salah satu kelompok. Kepentingan kelompok pencari kerja tidak menjadi perhatian, dalam keadaan sulit ditambah kebijakan ini (Permenaker No 18 Tahun 2022), akan menutup pintu bagi para pencari kerja, tandas Anton.

Berdasarkan PP No 36 Tahun 2021, rumus kenaikan upah minimum tahun depan adalah Max (PE(t), Inflasi(t)) x [(Batas atas (t) – UM(t)) / (Batas Atas(t) – Batas Bawah (t)) ]. UM adalah upah minimum, sedangkan Max artinya dipilih angka paling tinggi antara pertumbuhan ekonomi (PE) atau inflasi. Sedangkan Batas Atas adalah rata-rata konsumsi per kapita di suatu provinsi sebesar Rp 2,5 juta dikalikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) yakni 4 orang, kemudian dibagi rata-rata banyaknya ART yang bekerja pada setiap rumah yakni 1. Sedangkan Batas Bawah adalah 50% dari Batas Atas.

Sedangkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menetapkan, kenaikan upah minimum adalah inflasi (PE x a), dengan besaran maksimal adalah 10%. Simbol a adalah indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,10 sampai 0,30. Kenaikan upah berdasarkan formulasi ini lebih tinggi.

Tekan Harga, Bapanas Minta Importasi Kedelai Dipercepat

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) meminta proses importasi 350 ribu ton kedelai oleh Perum Bulog bisa dipercepat guna meningkatan ketersediaan sekaligus menekan harga komoditas tersebut di pasaran. Saat ini, rata-rata harga komoditas kedelai di tingkat perajin tahu-tempe di Indonesia telah mencapai Rp 14.600 per kilogram (kg).

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional untuk 12 komoditas pangan strategis periode Januari-Desember 2022, per 25 November 2022, stok kedelai nasional akan ada di angka 58.708 ton pada akhir tahun ini apabila tidak terjadi percepatan kedatangan kedelai impor oleh Bulog. Sementara itu, saat ini, terjadi peningkatan harga kedelai, apabila tidak terjadi percepatan kedatangan impor maka diprediksi akhir 2022 stok kedelai nasional ada di angka 58.708 ton, ungkap Rachmi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (28/11/2022).

Rachmi menjelaskan, untuk menjaga ketersediaan dan harga kedelai nasional, pemerintah telah menugaskan kepada Perum Bulog untuk mengimpor kedelai 350 ribu ton. Jadi, perlu dilakukan percepatan kedatangan kedelai impor, seperti sudah disampaikan Pak Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan), ada penugasan kepada Bulog untuk impor kedelai 350 ribu ton. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, saat ini terjadi peningkatan harga kedelai secara gradual pada 20-27 November 2022. Kami mengharapkan agar kedatangan kedelai impor bisa lebih dipercepat karena saat ini harga di level konsumen pada perajin tahu-tempe sudah Rp 14.600 per kg. Saat ini, memang ada operasi pasar (KPSH) untuk membantu perajin dengan subsidi harga yang dilakukan Bulog kepada perajin tahu-tempe melalui koperasi (Kopti), tutur dia.

Pasar Cemas pada Unjuk Rasa di China

Pasar global menunjukkan kecemasan atas unjuk rasa di China. Pasar kha- watir karantina wilayah untuk pengendalian Covid-19 di China menjadi semakin berlarut-larut gara-gara unjuk rasa itu. Rangkaian unjuk rasa terjadi di beberapa kota di China sepanjang pekan lalu. Kebakaran di salah satu rumah susun di Kota Urumqi, Xinjiang, 25 November 2022, menjadi salah satu faktor pemicu unjuk rasa. Warga marah dan menuding karantina wilayah (lockdown) yang terlalu ketat berkontribusi pada kematian 10 orang di rusun itu.

Pembukaan kembali tidak akan mudah. Sepertinya perekonomian China akan semakin tertekan, bisa karena karantina yang tidak kunjung berakhir atau karena krisis kesehatan, kata analis senior Swiss- quote Bank, Ipek Ozkardeskaya. Ekonom Natixis, Gary NG, mengingatkan, pasar Asia sangat terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, dampak gangguan pasar China bisa meluas ke berbagai negara. Pasar tidak suka ketidakpastian. Unjuk rasa di China menyebabkan kondisi ini, ujamya.

Seperti dikhawatirkan Ozkardeskaya, pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan di China. Ketidakpastian pemulihan China membuat harga minyak anjlok. Dalam perdagangan kemarin, minyak WTI dijual 74 dollar AS per barel. Minyak Brent dijual 81 dollar AS per barel. Pedagang khawatir, permintaan minyak akan semakin berkurang kala perekonomian China tidak kunjung pulih. China merupakan iniportir minyak terbesar dunia. “Permintaan akan terus terpangkas, kata Direktur Pasar Minyak China pada S&P Global Commodity Insights, Fenglei Shi.

Daftar UMP Terbaru 10 Provinsi

Sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, di antaranya Banten, Jawa Timur, dan Jambi. Kenaikan UMP di setiap daerah berbeda-beda, tetapi dibatasi maksimal 10 persen. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Berikut kenaikan UMP di 10 provinsi pada tahun 2023:

  1. DKI Jakarta naik sebesar 5,6%, dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,9 juta.
  2. Banten naik sebesar 6,4%, dari Rp Rp2.501.203 menjadi Rp2.661.280.
  3. Aceh naik sebesar 7,8%, dari Rp3.166.460 menjadi Rp3.413.666.
  4. Jawa Timur naik sebesar 7,8%, dari Rp1.891.567 menjadi Rp2.040.244.
  5. Sulawesi Utara naik sebesar 5,2% dari Rp3.310.723 menjadi Rp3.485.000.
  6. Jambi naik sebesar 9,04% dari Rp2,6 juta menjadi Rp2,84 juta.
  7. Yogyakarta naik sebesar 7,6% menjadi Rp1.981.782,39.
  8. Kalimantan Selatan naik sebesar 8,38% menjadi Rp3.149.977,65.
  9. Jawa Tengah naik sebesar 8,01% menjadi Rp1.958.169,69.
  10. NTB naik sebesar 7,44% menjadi Rp2,3 juta.

Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Acara reuni relawan Jokowi yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan publik di medsos dalam beberapa hari terakhir. Warganet menyoroti pengakuan sejumlah peserta yang merasa dibohongi. Ada pula peserta yang mengaku diberitahu akan ada pengajian dalam acara yang ternyata reuni relawan Jokowi tersebut. Namun, menurut para peserta, dalam acara yang digelar itu tak tampak ada ulama maupun acara pengajian. Oleh karenanya, muncul tagar #prankGBK di medsos .

Anggota panitia acara Gerakan Nusantara Satu, Silvester Matutina, menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin menggembosi acara. Silvester kemudian mengungkapkan, acara silaturahmi relawan ini sudah diketahui oleh Presiden Jokowi sejak lama. Hanya saja, rencana kegiatan mundur karena masih terjadi pandemi Covid-19. Saat disinggung soal relawan mana saja yang ikut terlibat dalam acara, Silvester mengungkapkan hampir semua relawan Jokowi hadir. Ada Solidaritas Merah Putih, JBKP, Bara JP dan lainnya. Acara dibuat memang tidak untuk deklarasi capres-cawapres, bukan juga istigasah, tetapi acara silaturahmi relawan untuk relawan se Indonesia. Oleh karena itu, pihak panitia sama sekali tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi soal adanya pengajian maupun istigasah.

Gaduhnya Panggung Politik karena Jokowi: Ganjar-Emil Pamer Foto Penampilan Baru, PDI-P Lempar Kecurigaan

Panggung politik gaduh pascapidato Presiden Joko Widodo pada acara temu relawan Jokowi (26/11). Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jokowi juga sempat menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang menurutnya betul-betul memikirkan rakyat, yang bisa dilihat dari fisiknya, antara lain, raut mukanya berkerut serta rambutnya putih. Pernyataan soal “pemimpin berambut putih” inilah yang akhirnya banyak diperbincangkan. Presiden disinyalir tengah mengirim kode dukungan ke calon penerusnya kelak. Dukungan itu disebut-sebut dikirim buat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kandidat capres yang dikenal berambut putih.

Sehari setelah pernyataan Jokowi itu, tiba-tiba saja Ganjar mengunggah foto penampilan baru lewat akun Instagram miliknya, @ganjar_pranowo. Dalam foto tersebut, tampak Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memamerkan potongan rambut pendek berwarna hitam. Padahal, selama ini Ganjar identik dengan rambut warna putihnya. Tak mau kalah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengunggah foto rambutnya berwarna putih sambil memakai kacamata hitam. Dalam captionnya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa istrinya yang meminta dia mengganti gaya rambut. Sementara, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga digadang-gadang menjadi capres, Prabowo Subianto, ikut-ikutan memamerkan rambut putihnya saat dimintai keterangan oleh awak media. Pada pelipis bagian kanannya terlihat ada sedikit rambut berwarna putih di sebelah pinggir.

Terkait ramainya spekulasi yang beredar, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, Jokowi tidak sedang mempromosikan siapa pun lewat pernyataannya soal “pemimpin berambut putih”. Menurut Said, ciri-ciri yang disebutkan Jokowi masih terlalu umum sehingga tak bisa diasosiasikan ke sosok tertentu. Di internal PDI-P, kewenangan menentukan capres ada di tangan ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Jokowi diajukan menjadi presiden pun saat itu juga berdasarkan keputusan Megawati.