dicetak pada tanggal: 30 Oktober 2025 10:11 PM

Qatar kecewa gencatan senjata Gaza dilanggar, AS turun tangan

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, pada Rabu (29/10) menyampaikan kekecewaan dan rasa frustrasi atas pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Al-Thani juga mengungkapkan bahwa Qatar segera melakukan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat untuk menangani situasi tersebut. Dia mengatakan bahwa selama proses gencatan senjata berlangsung, Qatar telah menyaksikan banyak pelanggaran, meski sebagian besar tidak dilaporkan karena dianggap tidak signifikan.

Al-Thani mengatakan insiden pada Selasa (28/10) adalah pelanggaran dari pihak Palestina, meski Hamas menyangkal melakukan serangan yang menyebabkan seorang tentara Israel tewas di kota Rafah, Gaza selatan. “Saya yakin apa yang terjadi kemarin merupakan pelanggaran,” kata Al-Thani, seraya menambahkan bahwa “kedua pihak terlibat mengakui bahwa gencatan senjata tetap harus berjalan dan mereka harus mematuhi perjanjian tersebut.”

Pernyataannya muncul setelah tentara Israel menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak, di Jalur Gaza sejak Selasa malam, melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan Zionis Israel yang kembali terjadi juga melukai 253 orang, termasuk 78 anak-anak dan 84 perempuan, tambah kementerian tersebut. Data kementerian menunjukkan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, sedikitnya 211 orang tewas dan 597 lainnya luka-luka akibat serangan Israel.

Gencatan Senjata Pepesan Kosong! Israel Menggila Bom Gaza, 109 Tewas

Irael terus menggempur Gaza seharian melalui serangan udara Rabu. Dalam update Al-Jazeera, Kamis (30/10/2025), setidaknya 109 orang tewas, termasuk 52 anak-anak. Pernyataan resmi yang diberikan Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut serangan dilakukan selama 12 jam. Selain anak-anak, dijelaskan bahwa ada 23 perempuan, empat lansia, dan tujuh penyandang disabilitas yang juga tewas karena serangan itu. Kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan, dan kebohongan yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan menutupi kejahatan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di Jalur Gaza,” ujar kantor itu merujuk Israel.

Israel pun disebut telah melakukan pelanggaran mencolok dan disengaja pada gencatan senjata Gaza. Israel dikatakan berulang kali menargetkan lingkungan pemukiman, rumah sakit, dan tempat penampungan, dalam serangan terbarunya. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan serangan itu “sangat mengecewakan”. Ia menegaskan update terbaru itu sebagai hal yang membuatnya frustrasi. Ia mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York bahwa Hamas telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan di Gaza. Qatar sendiri sedang berusaha mendesak kelompok itu untuk melucuti senjatanya.

Tolak Legalisasi Umrah Mandiri, Amphuri Siapkan Upaya Hukum ke MK

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. UU yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu diketahui melegalkan umrah mandiri, yakni perjalanan umrah yang dilakukan tanpa melalui biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar resmi di Indonesia.

Ketua Bidang Peneltian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pimpinan Pusat Amphuri Ulul Albab mengatakan, pihaknya memandang, pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2025 telah menimbulkan guncangan di sektor penyelenggaraan umrah. Menurut dia, beleid itu berpotensi menggoyang keseimbangan antara negara, pelaku usaha, dan jamaah.Lebih lanjut, ia menengarai adanya potensi ketimpangan kebijakan dari legalisasi umrah mandiri. Kalangan PPIU pun merasa diabaikan oleh negara.

Ulul menegaskan, wacana judicial review (JR) ke MK bukanlah sebentuk perlawanan terhadap negara. Ini semata-mata upaya koreksi terhadap proses legislasi yang dinilai terburu-buru dan kurang inklusif.

Mayat Bergelimpangan di Jalanan Rio de Janeiro, Imbas Penggerebekan Narkoba Brasil

Ratusan jenazah bergelimpangan di jalanan Rio de Janeiro setelah Brasil melancarkan operasi antinarkoba di kawasan tersebut. Hingga Rabu (29/10/2025), otoritas setempat mencatat sedikitnya 121 orang tewas, termasuk empat polisi, dalam serangkaian penggerebekan besar terhadap kelompok narkoba Comando Vermelho. Menurut kepolisian negara bagian Rio, operasi tersebut telah direncanakan selama lebih dari dua bulan dan dirancang untuk “mengusir para tersangka ke kawasan hutan,” tempat satuan khusus telah menunggu dalam posisi penyergapan.

Namun, organisasi bantuan hukum publik menyebut jumlah korban bisa mencapai 132 orang, melebihi catatan resmi yang disampaikan polisi. Pemandangan memilukan terjadi di kawasan Penha, tempat warga memungut puluhan jasad dari hutan di sekitar permukiman. Lebih dari 70 mayat kemudian disusun berjajar di tengah jalan utama sebagai bentuk protes. Sore harinya, konvoi sepeda motor berangkat dari Penha menuju istana gubernur untuk memprotes kekerasan polisi.  Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk keras jumlah korban tewas yang luar biasa tinggi.

Meski gelombang kritik meningkat, Gubernur Rio Claudio Castro membela tindakan aparat. Ia meyakini seluruh korban adalah anggota geng bersenjata yang menembaki polisi dari dalam hutan. Menurut pemerintah negara bagian, operasi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan untuk menargetkan Comando Vermelho atau Red Command, geng narkoba yang menguasai perdagangan obat terlarang di sejumlah favela padat di Rio. Polisi juga menyita 118 senjata api dan menahan 113 tersangka.

Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta

DPR RI dan pemerintah menyepakati emaah haji tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366 dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 87.409.366. BPIH terdiri dari Bipih yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari tabungan jemaah haji.

Adapun nilai BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jemaah turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelum mencapai kesepakatan ini, pemerintah dan DPR telah membahas besaran BPIH, Bipih, syarikah, biaya pesawat jemaah, hingga komponen pengadaan dalam penyelenggaraan haji 2026. Pada musim haji tahun 2026, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 untuk haji khusus. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah di mana calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000.

Prabowo Akan Tambah Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Presiden RI Prabowo Subianto merencanakan untuk menambah pusat-pusat rehabilitasi untuk pengguna narkoba di berbagai daerah Indonesia. Dengan demikian, daerah-daerah yang belum punya fasilitas rehabilitasi ke depannya memiliki tempat untuk merawat dan mengobati para pengguna narkoba. Hal itu seiring pernyataan petinggi Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya yang mendukung penguatan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, ketimbang hukuman pidana.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendorong penguatan upaya rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kmbali di tengah masyarakat. Listyo mengatakan saat ini tidak semua kabupaten dan kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung para korban pecandu narkoba.

Guna memperkuat upaya rehabilitasi, menurut Kapolri, dibutuhkan kerja sama seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder), terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), BNN, dan pemerintah daerah untuk terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai. Dia menilai, kehadiran lembaga rehabilitasi yang memadai dengan metode penanganan yang tepat sangat penting untuk menuntaskan proses pemulihan pecandu narkoba agar korban tidak kembali menjadi pecandu.

Kata Gojek, Grab, Maxim soal Wacana Prabowo Terbitkan Perpres Ojol Akhir Tahun

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden atau Perpres untuk mengatur transportasi online. Regulasi ini bertujuan memberikan landasan hukum dan perlindungan bagi para pengemudi ojek online atau ojol. Perusahaan transportasi online seperti GoTo, Grab, dan Maxim menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menyusun regulasi tersebut.

Mereka siap berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan untuk memastikan aturan yang dihasilkan bersifat seimbang dan efektif. Perusahaan berharap regulasi ini akan mempertahankan status pengemudi sebagai mitra untuk menjaga fleksibilitas kerja. Grab secara khusus menyoroti perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengurangi jumlah mitra aktif secara drastis, merujuk pada contoh di negara lain.

DPR: Kerja Wartawan Dijamin UU Pers, Bukan Suatu Bentuk Imunitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. DPR juga menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo saat membacakan keterangan resmi DPR dalam gugatan UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyampaikan Pasal 8 UU Pers tidak dimaksudkan sebagai bentuk imunitas hukum bagi wartawan, melainkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Rudianto, prinsip dasar negara hukum tetap berlaku bagi semua warga negara, termasuk wartawan.

Rudianto menjelaskan perlindungan bagi wartawan sudah diatur secara sistematis dalam sejumlah pasal lain di UU Pers, seperti Pasal 3, 4, 5, 15, dan 18 ayat (1) yang melarang penghalangan kerja jurnalistik serta menjamin fungsi, hak, dan kewajiban pers. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari Pasal 8, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme Dewan Pers yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Lebih lanjut, Rudianto mengatakan peran besar pers dalam demokrasi harus diiringi dengan tanggung jawab dan profesionalisme, terutama di tengah era disrupsi informasi.

Prabowo Izinkan Pemda Pinjam ke Pemerintah Pusat, Ekonom Ingatkan Risiko Utang

Pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang membuka peluang pinjaman dari APBN bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan program strategis pemerintah.

Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan menetapkan batasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan ini. Hal tersebut untuk mencegah pemerintah daerah menambah utang secara berlebihan. Pinjaman disyaratkan hanya untuk pembiayaan aset dan sektor produktif yang meningkatkan layanan publik serta memberikan efek pengganda ekonomi. Dana tersebut dilarang digunakan untuk belanja rutin atau sekadar manajemen kas.

The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps, Belum Buka Arah Kebijakan Desember

Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan ketidakpastian mengenai kebijakan suku bunga acuan pada bulan Desember akibat adanya perbedaan pandangan di internal komite. Keputusan selanjutnya akan sangat bergantung pada data-data ekonomi yang masuk.

Menurut Powell, tingkat inflasi sebenarnya tidak terlalu jauh dari target 2% dan kenaikannya dipengaruhi oleh kebijakan tarif pemerintah. Tanpa tarif, inflasi inti PCE diperkirakan bisa berada di level yang lebih tinggi. Di antara para pembuat kebijakan, terdapat pandangan yang semakin kuat untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi dampak dari dua pemangkasan suku bunga sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan pemangkasan dalam waktu dekat.

DPR dan Kementerian Haji Tetapkan Biaya Haji 2026 Menjadi Rp87 Juta

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 sebesar Rp87.409.365,45 per orang. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp89,4 juta per calon jamaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa penurunan biaya tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan haji. Pembahasan yang berlangsung cepat dan bertanggung jawab ini berhasil menetapkan angka yang dianggap realistis.

Penurunan biaya ini merupakan hasil pembahasan intensif antara DPR, pemerintah, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPIH 2026 terdiri dari dua komponen yaitu biaya yang dibayar langsung oleh jamaah (Bipih) sebesar Rp54.193.806,58 atau 62 persen dari total biaya, dan biaya dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp33.215.558,87 atau 38 persen. Dengan komposisi ini, BPKH tetap mencatat surplus keuangan sekitar Rp149 miliar.

Kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 orang, yang terdiri dari 203.320 calon haji reguler (92 persen) dan 17.680 calon haji khusus (8 persen). Pembagian kuota dilakukan berdasarkan proporsi daftar tunggu jamaah di setiap provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BNPB tambah pesawat OMC percepat penanganan banjir di Semarang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu armada pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mempercepat penanganan banjir yang masih melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah sekitarnya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sebelumnya BNPB telah mengoperasikan satu pesawat Cessna Caravan PK-SNM untuk mengurai awan agar tidak menurunkan hujan di wilayah terdampak banjir maupun di daerah hulu sungai.

Armada kedua tersebut akan ditempatkan di Lanud Adi Soemarmo, Solo, sebagai posko OMC wilayah selatan Jawa Tengah. Dengan demikian, operasi dapat menjangkau area lebih luas dan efektif mengendalikan curah hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah banjir.

BNPB berharap dengan penambahan armada udara, upaya percepatan penanganan banjir dan mitigasi ke depan bisa lebih optimal. Menurut Abdul, tim petugas BNPB melaporkan setidaknya sampai Rabu (29/10) sore banjir masih menggenangi sejumlah titik di Jalan Kaligawe Raya hingga wilayah Genuk, dengan ketinggian air mencapai 90 centimeter. BNPB mengkonfirmasi sebanyak 22.669 jiwa terdampak, 39 orang mengungsi, dan tiga warga meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Purbaya Jelaskan Pemda Boleh Ngutang APBN: Akhir Tahun Kadang Kurang Uang

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah daerah (pemda) kerap kekurangan uang pada akhir tahun, maka utang ke APBN solusinya. Purbaya menegaskan, pinjaman itu semata-mata untuk menutup kekurangan uang dalam jangka pendek. Namun, skema peminjaman dari APBN ini masih akan dibahas oleh Purbaya.

Kemenkeu membuka kesempatan bagi pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menghitung batas maksimal pinjaman yang akan diberikan ke pemda, BUMN, maupun BUMD. Meski begitu, dia tidak membeberkan lebih lanjut faktor yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam memberikan pinjaman ke pemda, BUMN, dan BUMD.

Pemerintah Butuh 6.000 Guru Berstatus ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat

Sekitar 3.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dipekerjakan di 166 Sekolah Rakyat (SR) yang sudah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menyebut masih membutuhkan 3.000 guru lagi untuk ditempatkan di SR. Sehingga total terdapat kebutuhan 6.000 guru untuk Sekolah Rakyat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menerangkan, pemerintah memprioritaskan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK untuk mengajar di SR. Namun karena mengusung konsep boarding atau asrama, guru PPPK dan ASN di sekolah umum tidak bisa langsung ditarik untuk menjadi pengajar di SR.

Menurut Rini, para guru berstatus ASN dan PPPK tetap harus menjalani tes terlebih dulu sebelum ditempatkan di SR. “Presiden menekankan betul kualitas guru. Sekolah Rakyat ini bukan sekolah biasa, karena ada pengasuhan, para guru mengasuh itu bukan hanya sekadar belajar, tapi juga membangun empati, keberanian, kepercayaan diri, dan itu 24 jam mereka lakukan. Jadi mempunyai kompetensi khusus,” ucapnya. Kendati demikian, Rini mengatakan, guru SR tidak hanya akan diambil dari mereka yang berstatus ASN dan PPPK. “Nanti para guru yang sudah lulus PPG (pendidikan profesi guru) bisa ikut serta untuk mengikuti tes Sekolah Rakyat,” ujarnya.

26 WNI Kabur dari Pusat Scam Myanmar ke Thailand Diduga Langgar Imigrasi

Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman mengatakan saat ini ada 30 warga negara Indonesia (WNI) yang kabur ke Thailand usai markas scam online di Myanmar digerebek. Rachmat mengatakan 26 WNI di antaranya saat ini tengah diproses lantaran melanggar keimigrasiian. KBRI Bangkok menyatakan 26 WNI tersebut bukan merupakan korban. Sebab mereka terbukti melanggar keimigrasian. “(Sedangkan) satu (WNI) sedang diproses screening dan tiga (WNI) baru tiba semalam, dan akan diproses screening,” ujar Rachmat. Saat ini KBRI Bangkok masih memantau hasil screening dari keempat WNI tersebut. Jika mereka dinyatakan korban, maka proses pemulangan akan segera dilakukan.

Sebelumnya, dalam keterangan persnya, KBRI Yangon menyatakan sedang memantau 20 warga negara Indonesia (WNI) yang melarikan diri lokasi scam KK Park. Mereka disebut telah berada di Thailand. KBRI menyebut ada sekitar 75 WNI yang melarikan diri dari kompleks tersebut pada Rabu (22/10). KBRI Yangon mengatakan kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, pelarian massal terjadi setelah militer Myanmar melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

KBRI Yangon menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei. Data identitas dan kondisi mereka saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.


Perang Baru Trump Menggila, Jet Bomber B-1B AS Teror Langit Venezuela

Sepasang jet pengembom B-1B milik Amerika Serikat terdeteksi terbang di atas perairan Laut Karibia, lepas pantai Venezuela, pada Senin (27/10). Penerbangan pesawat pembom supersonik jarak jauh ini berlangsung di tengah ketegangan antara AS dan Venezuela makin meningkat, terutama sejak operasi militer sepihak Amerika di kawasan tersebut dengan dalih memberantas kartel dan penyelundupan narkoba. Sementara itu, Caracas menuding operasi militer itu hanya dalih karena tujuan akhir Washington adalah menggulingkan rezim Presiden Nicolas Maduro.

Amerika Serikat juga telah memerintahkan pengerahan kelompok kapal induk USS Gerald R. Ford ke wilayah Amerika Latin, menempatkan 10 jet siluman F-35 di Puerto Rico, dan saat ini memiliki tujuh kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di Karibia. Presiden Donald Trump kekeh menegaskan semua operasi militer sepihak AS ini dilakukan sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai upaya pemberantasan narkotika. Sejak awal September, pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap sedikitnya 10 kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Laut Karibia. Insiden ini menewaskan setidaknya 43 orang.

Namun hingga kini, Washington belum mempublikasikan bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi target serangan tersebut benar-benar digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Operasi militer dan peningkatan kehadiran pasukan AS di kawasan itu telah memicu ketegangan regional, dengan Venezuela, di mana Caracas menuduh AS berupaya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. 

Netanyahu Hancurkan Gencatan Gaza, AS Dinilai Tutup Mata

Gencatan senjata di Gaza kembali runtuh setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat. Serangan yang diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk warga sipil dan satu anak, menurut pejabat kesehatan Gaza. Langkah Israel ini menjadi pukulan telak bagi kesepakatan gencatan senjata yang digagas Presiden AS Donald Trump, dan memicu pertanyaan soal keseriusan Washington menegakkan perdamaian di Timur Tengah.

Menurut laporan Associated Press, Israel telah memberitahu pemerintahan Trump sebelum serangan dilakukan. Namun, alih-alih mengutuk aksi tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru menyebutnya sebagai “pertempuran kecil di sana-sini” dan menegaskan bahwa “gencatan senjata masih berlaku.” Serangan terbaru Israel menghantam sejumlah titik di Kota Gaza, termasuk halaman Rumah Sakit al-Shifa dan kompleks apartemen, serta kawasan Khan Younis dan Deir al-Balah. Israel berdalih serangan dilakukan setelah tentaranya ditembaki pejuang Hamas di Gaza selatan, klaim yang kemudian dibantah kelompok tersebut.

Sementara tekanan terhadap Israel meningkat dari negara-negara Barat. Uni Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia dikabarkan mempertimbangkan sanksi atau pengakuan resmi terhadap negara Palestina jika kekerasan tak dihentikan. “Israel kini berupaya menciptakan narasi bahwa Hamas yang melanggar gencatan senjata,” kata Munayyer. “Pertanyaannya: apakah komunitas internasional akan kembali mempercayainya?” Serangan terbaru ini menandai meningkatnya ketegangan di tengah gencatan senjata rapuh yang ditengahi AS.


Menpan RB Segera Bertemu Purbaya Bahas Kenaikan Gaji PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini akan bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Rini mengungkapkan aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 lalu. Menurut Rini, ada peluang gaji ASN naik. Namun, hal itu harus dibahas terlebih dahulu.

Menteri Keuangan, Purbaya membuka peluang kenaikan gaji ASN tahun depan. Namun, besarannya masih dalam pembahasan. Terakhir, kenaikan gaji PNS terjadi pada 2024 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sebesar 8 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

Baru 690 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan baru ada 690 dari 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis yang sudah mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, lulus inspeksi kesehatan lingkungan, dan sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh SPPG ditargetkan mempunyai SLHS dalam waktu sebulan. Kementerian Kesehatan saat ini telah meminta dinas kesehatan untuk mempercepat proses penerbitan SLHS. Proses penerbitan SHLS mengacu pada Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK Kemenkes tentang higiene sanitasi.

PP 38 Tahun 2025: Terobosan Pembiayaan Daerah

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 oleh pemerintah pusat. Aturan baru ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Menurut Misbakhun, PP 38 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum dan merupakan terobosan penting dalam menyediakan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan adanya aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung.

Meskipun demikian, Misbakhun menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini. Dia menambahkan bahwa Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence), serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

DPR Minta KPK Tak Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Whoosh

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan salah satunya oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. Ia menilai, penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung akuntabel dan transparan. Abdullah berharap, penyelidikan dapat berjalan profesional dan independen agar hasilnya mampu mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Abdullah, proyek kereta cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan menimbulkan beban akibat penyimpangan anggaran.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, pengusutan dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tepat. Menurut dia, KPK memiliki dasar hukum untuk memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Zaenur menyoroti dua hal utama yang perlu diselisik KPK. Pertama, kebijakan pemerintah dalam memilih China sebagai mitra proyek setelah menjajaki kerja sama dengan Jepang. Penyidik, lanjutnya, perlu memastikan apakah proses pengambilan keputusan itu sesuai asas umum pemerintahan yang baik atau justru mengandung penyimpangan seperti suap, gratifikasi, ataupun benturan kepentingan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, pun menilai langkah penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung penting dilakukan. Namun, ia menyayangkan pengawasan dan penerapan prinsip transparansi baru dilakukan setelah proyek selesai dan muncul dugaan penyimpangan.

Diatur UU, Pemda Wajib Dukung Program Strategis Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Tito di hadapan para sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (26/10/2025).

Menurut Tito, PSN merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang wajib didukung oleh kepala daerah. Beberapa program tersebut, di antaranya Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Cek Kesehatan Gratis.

Mantan kepala Polri itu menjelaskan, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah berkewajiban melaksanakan PSN. Pasal 68 mengatur kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN bakal dikenai sanksi. Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali berturut-turut. Jika tidak juga dijalankan, kata Tito, kepala daerah bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Apabila setelah masa pemberhentian sementara kepala daerah tetap tidak melaksanakan program tersebut, pemberhentian permanen dapat dilakukan. “Tidak perlu menunggu DPRD. Mekanismenya bisa langsung berjalan melalui Kemendagri,” kata Tito.

Bawaslu: Penggunaan AI Dalam Pemilu Mendesak Diatur

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahaya konten deepfake terhadap kualitas pesta demokrasi sehingga dia menekankan urgensi pengaturan penggunaan akal imitasi (AI) dalam proses pemilu. Deepfake merupakan rekayasa digital menggunakan AI yang dapat mengubah wajah, bibir, maupun suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu.

Menurut Ketua Bawaslu, deepfake dapat membahayakan peserta pemilu karena konten rekayasa itu akan membentuk opini publik terhadap seseorang, termasuk tokoh politik yang sedang berkontestasi. Dia menilai, perlu peraturan pemerintah yang mengatur tentang deepfake maupun AI pada umumnya. Selain itu, khusus aturan kepemiluan, Bagja mendorong KPU mengeluarkan PKPU guna mencegah dampak negatif kecerdasan buatan. Ia pun mendorong agar regulasi terkait kecerdasan buatan dan perkembangannya turut diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang bergulir di parlemen.

Diketahui, MK memutuskan foto atau gambar dalam kampanye pemilihan umum tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI. Ketentuan tersebut merupakan tafsir baru MK terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu.

Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Indonesia Terletak di Tangan Pemuda

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat dan pesan penuh semangat kepada seluruh generasi muda Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Kepala Negara mengajak para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air untuk meneladani semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa sejak ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Kepala Negara menegaskan bahwa perjuangan membangun bangsa belum berakhir. Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana dan bekerja keras demi keluarga dan bangsa. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan kerja nyata agar seluruh rakyat dapat hidup layak dan sejahtera.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan dan masa depan Indonesia terletak di tangan para pemuda. Kepala Negara menyerukan agar semangat cinta tanah air tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Prabowo berpesan agar para pemuda tidak takut bermimpi besar dan terus menumbuhkan semangat persatuan serta gotong royong untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan disegani dunia.

Bahlil: Ada Dua Opsi Investor Asing yang Siap Garap Proyek DME Batu Bara RI

Pemerintah sedang mempertimbangkan dua calon investor untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yaitu dari Cina serta gabungan Korea Selatan dan Eropa. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan sehingga belum ada keputusan final mengenai investor yang dipilih.

Proyek ini diyakini tetap berjalan lancar karena didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa batu bara kalori rendah yang melimpah di Indonesia. Teknologinya pun dinilai terus berkembang menjadi lebih efisien. Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa investor dari Cina merupakan kandidat terkuat untuk menggarap proyek ini. Perusahaan tersebut dianggap memiliki proposal paling logis di antara para peminat lainnya.

Survei KedaiKOPI: 25% Orang Kelas Menengah Terdampak PHK

Berdasarkan survei KedaiKOPI, seperempat responden terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka tersebut mencakup responden yang mengalami PHK secara langsung maupun yang anggota keluarganya terdampak.

Separuh dari korban PHK belum mendapatkan pekerjaan kembali setelah lebih dari enam bulan. Mereka pun terpaksa menggunakan tabungan darurat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pemerintah disarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah, tidak hanya kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk membantu menjaga kualitas hidup mereka yang turut terdampak oleh kondisi ekonomi.

Utang Negara Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya Siapkan Strategi Tekan Defisit

Pemerintah menerapkan strategi belanja negara yang tepat sasaran, efektif, dan tanpa kebocoran. Langkah ini bertujuan untuk menekan defisit serta mengoptimalkan dampak anggaran terhadap perekonomian. Percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Peningkatan pendapatan dari pajak dan bea cukai ini diharapkan dapat membantu menekan defisit. Perbaikan di sektor riil diyakini dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, yang berpotensi menambah penerimaan negara secara signifikan. Untuk itu, Menteri Keuangan turun langsung untuk memastikan hambatan di sektor riil dapat dikurangi.

Kabar Baik, Prabowo Minta ke Menteri Perumahan Agar Gratiskan BPHTB

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) agar menggratiskan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) yang selama ini berbayar. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat sejumlah menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (28/5/2025). Maruarar mengatakan, Presiden memberikan arahan kepadanya agar membuat program yang pro rakyat, termasuk program menggratiskan BPHTB.

Besaran BPHTB yang harus dibayar ke negara selama ini dihitung menggunakan beberapa variabel seperti tarif pajak sebesar 5 persen dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).  BPHTB selama ini dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, dan sebagainya. Ketika seseorang membeli rumah, tanah, atau bangunan lainnya, itu termasuk objek BPHTB, yang di antaranya bisa melalui transaksi seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, tukar-menukar, warisan, dan berbagai peristiwa hukum lainnya.

Maruarar mengatakan, pihaknya terus berusaha membuat program yang berpihak kepada rakyat kecil. Selain BPHTB, Kementerian PKP juga akan menggratiskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu bernama IMB. Dalam rapat dengan Presiden, Maruarar juga melaporkan serapan anggaran di Kementerian yang dipimpinnya.





Mensos Pastikan Bansos Siap untuk Korban Bencana

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan sosial selalu disiapkan untuk menghadapi bencana alam maupun non-alam. Ia menegaskan, bantuan itu menjadi bagian dari perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban. Menurut Saifullah, setiap kali terjadi bencana, pemerintah langsung menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak. Langkah cepat itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Ia menambahkan, penyaluran bantuan mencakup kebutuhan pokok, tenda, dan layanan dukungan psikososial. Semua disiapkan agar masyarakat bisa segera pulih dari dampak bencana.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan. Dengan kerja sama itu, bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan cepat diterima korban. Sebanyak 1.873 warga dari 626 kepala keluarga di Kecamatan Cisolok terdampak banjir dan longsor, Senin (27/10/2025). Bencana menyebabkan ribuan warga harus mengungsi.

Manajer Pusdalops BPBD Sukabumi, Daeng Sutisna, menyebut enam kampung terdampak banjir dan dua kampung longsor. Ia menjelaskan, peristiwa tersebut melanda beberapa desa di Kecamatan Cisolok. Daeng merinci daerah terdampak banjir berada di Desa Cikahuripan, Karangpapak, Cisolok, Wangunreja, dan Cikelat. Sementara itu, tanah longsor terjadi di Desa Sukarame dan Wangun Sari. Sebagian warga terdampak kini mengungsi di rumah kerabat terdekat. Kebutuhan mendesak berupa tenda, alat kebersihan, sandang pangan, air bersih, genset, dan pompa air.

Prabowo akan Ajarkan Bahasa Portugis di Sekolah, Kemenag: Kita akan Taat

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia mendapat respons dari Kementerian Agama (Kemenag). Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof Amin Suyitno menegaskan pihaknya siap mengikuti kebijakan tersebut jika sudah ada regulasi yang mengatur. Pernyataan Suyitno ini menegaskan bahwa Kemenag mendukung langkah Presiden Prabowo memperluas literasi bahasa asing di lingkungan pendidikan, termasuk di madrasah dan pesantren yang berada di bawah naungannya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu prioritas dalam disiplin pendidikan Indonesia. Prabowo juga menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.

KPK Selidiki Whoosh, KCIC Akan Kooperatif

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan bersikap kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/10/2025) malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus dugaan korupsi ini sudah dalam proses penyelidikan. KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Asep belum menjelaskan lebih lanjut kapan penyelidikan dilakukan karena KPK melakukan penyelidikan secara tertutup.

Menko Polhukam era Presiden Jokowi, Mahfud MD, mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya. Mahfud menyebut biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

Bahlil Sinyalkan Tambahan Kuota Impor BBM 2026 Tetap 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa kuota tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta akan tetap berada pada kisaran 10 persen pada 2026. Bahlil menjelaskan pemerintah telah menetapkan regulasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk melakukan impor BBM.

Pengaturan teknis terkait kerja sama bisnis diatur secara business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta. Menurut Bahlil, meskipun sebagian volume BBM impor milik swasta belum terserap, Pertamina diyakini tidak akan mengalami kerugian karena kebutuhan nasional terhadap BBM tetap tinggi. Bahlil menegaskan pada 2026, pemerintah akan tetap memberikan kuota impor bagi perusahaan yang mematuhi aturan.

Purbaya Ancam Blocklist Importir Pakaian Bekas Seumur Hidup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya. Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres. Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

Subsidi Membengkak, Pemprov DKI Jakarta akan Naikkan Tarif Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI berencana untuk menaikkan tarif Transjakarta setelah memiliki nilai yang sama selama 20 tahun. Pasalnya, subsidi untuk tarif Transjakarta kini semakin bengkak. Data Transjakarta menyebutkan, tarif reguler Transjakarta saat ini adalah Rp3.500 per perjalanan. Namun, pada jam ekonomi (pukul 05.00-07.00 WIB), tarif khususnya Rp2.000 per perjalanan. Namun, terkadang ada tarif khusus (promo) seperti Rp1 untuk hari-hari tertentu. Tarif Rp3.500 yang saat ini berlaku hanya mampu menutup 14 persen biaya operasional Transjakarta. Dikabarkan, tarif Transjakarta akan naik menjadi Rp5 ribu. Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan pihaknya akan memperbaiki fasilitas armada Transjakarta menjelang kenaikan tarif layanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Kemenham kumpulkan usulan pemangku kepentingan terkait revisi UU HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengumpulkan berbagai usulan dari pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga serta pakar dan ahli, dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional.

Dalam rangkaian pembahasan, Kementerian HAM kembali menggelar rapat koordinasi revisi UU HAM, Senin (27/10), bersama perwakilan Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BRIN, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pakar dan ahli HAM. Sejumlah lembaga memberikan pandangan strategis dalam rapat tersebut.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan, revisi UU HAM harus memperjelas posisi dan kewenangan lembaga nasional HAM. Anis juga mengusulkan agar korporasi dapat dimasukkan sebagai subjek pelaku pelanggaran HAM serta memperkuat pengakuan terhadap pembela HAM. Sementara itu, Komnas Perempuan menyoroti pentingnya penegasan hak-hak digital, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan hak ekologi dan perempuan dalam rancangan revisi UU HAM. Adapun LPSK menekankan perlunya sinkronisasi antara revisi UU HAM dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam penanganan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban.

Babak Baru Sengkarut Proyek Whoosh Diselidiki KPK

Polemik panjang mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini menemui titik terang. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menyelidiki dugaan korupsi terkait Whoosh sejak awal tahun 2025. KPK mengatakan penyelidikan tersebut masih berproses hingga saat ini. Sejumlah pihak terkait yang tak diungkap identitasnya sudah dimintai keterangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyelidikan merupakan proses yang tertutup dan rahasia. Untuk itu, dia meminta masyarakat memberi kesempatan tim penyelidik untuk terus bekerja. Mengenai pembicaraan Whoosh ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud menjadi salah satu orang yang membicarakan dugaan mark up Whoosh. Mahfud menegaskan dirinya siap memberikan keterangan apabila diminta oleh KPK. Akan tetapi, dia menolak jika diminta membuat laporan ke KPK.

Sebelumnya, Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

Kaops:Satgas Damai Cartenz tangkap KKB Dugi Telenggen di Lanny Jaya

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan anggota KKB Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, Senin (27/10) ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. KKB Dugi Telenggen merupakan terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani yang meninggal tanggal 10 September 2024 lalu. “Memang benar, tim Satgas Damai Cartenz telah menangkap anggota KKB Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani.

Dikatakan, penangkapan itu dilakukan saat Dugi Telenggen sedang berada di kampung yang tersebut dan setelah ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Lanny Jaya di Tiom. Dari pemeriksaan sementara, Dugi mengaku terlibat dalam penembakan yang menewaskan anggota Polres Lannya Jaya, Brigpol Joan Sibarani. Selain itu ditanggal yang sama, juga terjadi penembakan yang menewaskan Adi Abelo Falo di Kampung Ninegwa, Distrik Yiginua, Kabupaten Lanny Jaya. “Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” lanjut Faizal.

Tanpa Regulasi Tegas, ”Crawling AI” Bisa Merugikan Jurnalisme

Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI berbasis crawling atau pengambilan data masif dari internet kian mengancam industri media. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong menjelaskan, teknologi crawling AI, seperti AI Overview milik Google, menandai lompatan besar dari sekadar pengindeksan konten menjadi sistem yang lebih canggih, masif, dan analitis. Sejak teknologi ini muncul, trafik pembaca media daring menurun drastis karena hal yang dicari khalayak langsung dirangkum oleh sistem tersebut. Peningkatan penggunaan crawling AI menimbulkan kekhawatiran, misalnya, terkait hak cipta dari data atau informasi, termasuk dari produk jurnalistik yang dirangkum tanpa izin.

Secara hukum, Mustofa menilai, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan perlindungan eksplisit terhadap karya jurnalistik, terutama untuk berita tulis. Pasal 43C UU itu menyebutkan bahwa pengambilan berita aktual tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Namun, batasan “aktual” adalah berita yang dipublikasikan dalam waktu 3 x 24 jam, di luar itu tidak boleh diambil tanpa izin. Mustofa menekankan, pengambilan data oleh AI yang menurunkan trafik media jelas merugikan pencipta secara ekonomi, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau Komite Publisher Rights, Sasmito Madrim menambahkan, pengambilan data masif untuk AI bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga pelanggaran etika karena AI mengandalkan hasil kerja manusia tanpa memberikan atribusi atau kompensasi. Sejak dibentuk September 2024, Komite Publisher Rights sudah menjembatani kerja sama antara puluhan perusahaan pers dengan berbagai platform digital.

Hamas Setuju Pengerahan Pasukan PBB ke Gaza

Pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya menyetujui pengerahan pasukan perdamaian PBB di Jalur Gaza. Namun, isu pelucutan senjata masih dalam pembahasan lebih lanjut. Al Hayya mengatakan Hamas telah mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina lainnya soal kehadiran pasukan PBB untuk mengawasi proses gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Kendati demikian, Al Hayya menolak usulan pelucutan senjata. Pihak Hamas berjanji akan menyerahkan senjata jika agresi berakhir.

Permintaan Hamas untuk mempertahankan senjata masih dalam pembahasan para mediator. Sebab, penyerahan senjata termasuk dalam 20 poin perdamaian yang ditegaskan Presiden AS Donald Trump. AS dan Israel mengancam akan terus melanjutkan aksi militer jika Hamas tidak melucuti senjata mereka. Sementara Israel juga telah mempersenjatai kelompok geng dan milisi anti-Hamas di Gaza. Beberapa di antaranya terkait dengan penjarahan bantuan ke wilayah tersebut.

Terkait soal tawanan Israel yang masih tersisa, Al Hayya menegaskan kelompoknya terus melanjutkan pencarian dan memasuki sejumlah wilayah baru. Selain itu, Al Hayya juga berupaya untuk mengamankan pembebasan warga Palestina yang selama ini ditahan Israel. Ia menekankan bahwa perjuangan para tawanan merupakan isu nasional semata untuk mengakhiri berbagai penderitaan yang telah dialami.

Ketegangan di Lebanon: Israel dan Pasukan PBB Saling Tuduh soal Insiden Drone

Militer Israel menuduh pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) menembak jatuh salah satu pesawat nirawaknya saat menjalankan misi pengumpulan intelijen di Lebanon selatan. Dalam pernyataannya di X pada Senin (27/10/2025), juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani mengatakan insiden itu terjadi sehari sebelumnya di wilayah Kfar Kila. Ia menyebut, setelah insiden itu, pasukan Israel menjatuhkan granat ke area jatuhnya drone, namun membantah menembaki pasukan penjaga perdamaian.

Sementara itu, UNIFIL mengonfirmasi adanya insiden yang melibatkan drone Israel. Dalam pernyataannya pada Minggu (26/10/2025), UNIFIL menyebut pesawat nirawak Israel terbang dengan cara agresif di atas patroli mereka. UNIFIL juga menuding Israel melakukan tindakan balasan usai drone ditembak jatuh. UNIFIL menilai insiden tersebut menunjukkan pengabaian terhadap keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian yang melaksanakan mandat Dewan Keamanan PBB di Lebanon selatan.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahun lalu, pasukan Israel diwajibkan mundur dari Lebanon selatan, sementara kelompok Hezbollah harus berpindah ke utara Sungai Litani dan membongkar seluruh infrastruktur militernya. Dalam perjanjian itu disebutkan, hanya tentara Lebanon dan UNIFIL yang diizinkan beroperasi di wilayah selatan negara tersebut. Namun, Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima titik perbatasan yang dianggap strategis. Dalam beberapa pekan terakhir, militer Israel juga meningkatkan intensitas serangan, termasuk sejumlah serangan mematikan di wilayah Lebanon.

Menkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Jadi Instrumen Baru Stabilisasi Inflasi

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi instrumen baru penguatan ekonomi desa. Keberadaannya diharapkan dapat membantu mengendalikan serta menopang stabilisasi inflasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurut Ferry, setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, koperasi ini akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan. Lembaga tersebut juga akan berfungsi sebagai kanal distribusi langsung bagi program pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat.

Selain itu, Ferry menegaskan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, baik dari sektor perkebunan, pertanian, maupun kerajinan. Produk-produk masyarakat tersebut dapat disimpan di gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian didistribusikan kembali ketika terjadi gejolak harga. Dalam mekanisme ini, Kopdes/Kel Merah Putih berperan sebagai instrumen pengendali dan stabilisator harga.

Ia menekankan, percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan, pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya telah terbangun dan siap dioperasikan. Ferry berharap, operasionalisasi Kopdes Merah Putih secara nasional pada 2026 mendatang akan membantu pencapaian target pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi delapan persen dan swasembada pangan nasional. Dengan kemandirian di sektor pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk kebutuhan pokok masyarakat.

Bank Mandiri (BMRI) Cetak Laba Rp 37 Triliun per September 2025

Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp 37,7 triliun hingga kuartal ketiga, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi meskipun perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid sebesar 11% secara tahunan.

Pertumbuhan kredit Bank Mandiri melampaui rata-rata industri, dengan total aset konsolidasi yang juga meningkat. Kenaikan ini diiringi dengan kualitas aset yang terjaga baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh solid yang didominasi oleh komposisi dana murah (CASA). Pertumbuhan ini ditopang oleh akselerasi transaksi digital melalui platform seperti Super App Livin’ by Mandiri.

Dokter Peringatkan Risiko Infeksi dari Thrifting Pakaian Bekas

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Arini Widodo, SM, Sp.DVE, yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski), mengungkapkan beragam risiko kesehatan yang mungkin dihadapi seseorang ketika melakukan thrifting atau membeli pakaian bekas. Menurut dia, potensi seseorang terkena infeksi kulit sangat besar karena terdapat beragam penyakit yang bisa muncul sejak proses penjualan pakaian bekas, mulai dari awal hingga akhirnya dibeli konsumen.

Dokter yang juga Kepala Departemen Dermatologi Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) itu mengatakan, kesehatan juga dapat terganggu akibat proses thrifting karena beberapa konsumen mencoba pakaian terlebih dahulu tanpa memperhatikan langkah-langkah keamanan. dr. Arini menyebutkan, pernah ada temuan bahwa pakaian bekas dapat menyimpan virus pernapasan seperti influenza. Pakaian bekas yang melewati banyak tangan sebelum mencapai konsumen terakhir dapat menjadi rute penularan infeksi. Selain itu, masalah kesehatan lainnya dalam thrifting baju bekas juga dapat timbul dari bahan kimia yang disemprotkan atau digunakan penjual untuk mendisinfeksi pakaian bekas.

Bantargebang Disorot Prabowo, Dinas LH Bekasi: Sampah Hanya dari Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi menyatakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, hanya menampung sampah dari Jakarta. Adapun di samping TPST Bantargebang, ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang dikelola oleh Pemkot Bekasi.

Lantaran jarak tempat penampungan sampah yang berdekatan disebut jika Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sepakat mengelola sampah menjadi energi (PSE). Kiswatiningsih mengatakan hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2025.

Pengelolaan sampah itu nantinya akan menghasilkan energi listrik. Ia menyebutkan Pemkot Bekasi akan menyiapkan tanah untuk pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini. Ia menyebut proses pengelolaan sampah menjadi energi itu akan dimulai pada awal 2026. Kiswatiningsih mengatakan ada 33 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia yang berminat menjalankan program tersebut.

Polusi Badung, Surabaya dan Tangsel Terburuk, Rentan Bagi Kelompok Sensitif

Kabupaten Badung di Bali tercatat memiliki kualitas udara paling tidak sehat di Indonesia pada Selasa pagi, dengan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kondisi ini berisiko bagi kesehatan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru. Selain Badung, wilayah lain seperti Surabaya dan Tangerang Selatan juga memiliki kualitas udara serupa.

Sementara itu, Palangkaraya dan Jambi tercatat sebagai wilayah dengan kualitas udara paling sehat di Indonesia. Di tingkat global, kota seperti Lahore di Pakistan dan Delhi di India memiliki kualitas udara sangat buruk hingga berbahaya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Canberra dan Sydney di Australia yang kualitas udaranya tergolong baik.

Purbaya Larang Impor Baju Bekas Ilegal, Penindakan Fokus di Pelabuhan

Pemerintah akan melarang impor pakaian bekas ilegal dengan memperketat pengawasan di pelabuhan oleh Bea Cukai. Penindakan ini tidak akan dilakukan dengan merazia pedagang di pasar. Pemerintah akan bersikap tegas terhadap penolakan kebijakan ini.

Pedagang yang memprotes larangan impor justru akan dianggap sebagai pelaku dan ditindak. Kebijakan ini bertujuan mendorong pedagang dan konsumen beralih ke produk dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat industri tekstil nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Calon Kepala Sekolah Rakyat Ikuti Pelatihan di Bandung

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf membuka Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah Rakyat 2025 di Bandung. Kegiatan berlangsung di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat, Senin (27/10/2025). Gus Ipul sapaan akrab Mensos menjelaskan pelatihan ini menyiapkan pimpinan sekolah masa depan yang inovatif dan visioner. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat hadir bagi yang belum tersentuh pembangunan. Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan lima kompetensi Kepala Sekolah Rakyat. Pertama, kompetensi kepribadian, yaitu integritas, disiplin, dan kepribadian kuat. Kompetensi ketiga adalah supervisi. Kepala sekolah harus membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi pembelajaran serta kinerja guru. Keempat, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah wajib mengidentifikasi peluang, mengambil risiko, dan mengembangkan sekolah secara inovatif.

Kelima, kompetensi sosial. Kepala sekolah perlu membangun hubungan harmonis dengan seluruh SDM dan masyarakat. Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Di Sekolah Rakyat, anak disekolahkan, orang tua diberdayakan, dan rumah diperbaiki. Keluarga juga didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih, mendapat bansos dan jaminan kesehatan.

Kepala Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), Sugito Adiwarsito mengatakan pelatihan berlangsung 110 jam pembelajaran. Peserta belajar mandiri, diskusi, dan kunjungan ke sekolah rujukan untuk memecahkan masalah. Sebanyak 95 Kepala Sekolah Rakyat mengikuti pelatihan selama 9 hari, mulai Minggu 26 Oktober hingga Senin 3 November. Peserta mempelajari praktik manajemen sekolah dan inovasi pendidikan. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin. Hadir pula Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan Profesi Hasim, serta stakeholder terkait lainnya.

BGN Janjikan Rp 5 Juta untuk Konten Positif MBG yang Viral di Medsos

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, berjanji akan memberikan insentif bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang berhasil membuat konten MBG positif dan viral di media sosial. Adapun konten tersebut diharapkan dapat menangkal kabar tidak benar atau hoaks terkait dengan Program MBG di media sosial. Dia mengatakan, saat ini ada banyak konten negatif yang tidak benar muncul di media sosial dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.

Nanik mendorong setiap daerah untuk membangun akun media sosial resmi dan akun pendukung yang difokuskan untuk menyebarkan informasi positif seputar program. Konten seperti aktivitas dapur, menu makanan, hingga kisah perubahan ekonomi petugas MBG maupun ekonomi masyarakat akibat program MBG, dinilai efektif untuk membangun kepercayaan publik serta menampilkan wajah BGN yang transparan, inspiratif, dan responsif.

Rakor dengan Sekda Se-Indonesia, Mendagri Bahas Harga Telur Naik Imbas MBG

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian membahas tingkat inflasi di berbagai daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan 1.104 peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Se-Indonesia. Rakor tersebut digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025). Salah satu yang menjadi perhatian Tito adalah harga komoditas telur yang naik karena permintaan yang cukup tinggi untuk program Makan Bergizi Gratis. Meski ada kenaikan, Tito mengatakan tren tersebut dipandang positif karena hanya perlu meningkatkan suplai saja.

Tito juga mengatakan, komoditas yang naik yakni cabai merah. Sebab itu, dia kembali berpesan untuk melakukan gerakan tanam cabai sendiri. Tito juga meminta agar ada kerja sama antar daerah. Hal ini diperlukan agar daerah yang punya pasokan cabai berlebih bisa menjual pasokannya ke daerah yang minim stok. Sehingga bisa memutar roda ekonomi daerah sekaligus menciptakan stabilitas harga yang lebih baik.

Untuk rencana tahun depan pemerintah daerah harus bisa mengefisiensikan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan sangat baik. Kemudian, untuk mendapatkan pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil di antaranya ada beberapa yang sudah ada pajak restoran, hotel itu kan selalu ditarik tapi belum tentu sampai ke Dispenda.

Perang Baru Trump Menggila, Sudah 40 Tewas-Warga Was-Was Mati Konyol

Perang baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap narkoba di Laut Karibia makin panas. Minggu, kapal perang AS dilaporkan merapat ke Trinidad dan Tobago untuk latihan militer, membuat Venezuela meradang. Trump sendiri telah menuding Venezuela berada di balik kartel narkoba Amerika, seraya menuduh Presiden Nicolas Maduro terkait jaringan di dalamnya. AS meluncurkan kapal perang dan jet tempur bahkan melakukan meledakkan kapal-kapal yang diduga terkait narkoba di lautan, menewaskan setidaknya 43 orang dalam sebulan lebih terakhir.

Menurut pemerintah Trinidad dan Tobago, USS Gravely sendiri sudah datang sejak Kamis pekan lalu. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal. Warga Trinidad dan Tobago sendiri kini khawatir terjebak dalam konflik AS dan Venezuela. Sementara itu, dua orang pria Trinidad tewas dalam serangan AS ke sebuah kapal Venezuela pertengahan Oktober. Ibu dari salah satu korban bersikeras bahwa anaknya adalah seorang nelayan bukan pengedar narkoba. Pihak berwenang setempat belum mengonfirmasi kematian mereka. Namun memang banyak warga khawatir mereka akan mati konyol karena perang baru Trump itu.


Israel Mau Tentukan Pasukan Asing untuk Amankan Gencatan Senjata di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menentukan pasukan asing mana yang diizinkan sebagai bagian dari pasukan internasional yang direncanakan di Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata. Netanyahu mengklaim pihaknya yang akan mengendalikan keamanan Gaza. Diketahui, saat ini masih belum jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lain siap mengirimkan pasukan, sebagian karena penolakan Hamas terkait pelucutan senjata yang diisyaratkan dalam rencana gencatan senjata itu, sementara Israel telah menyuarakan kekhawatiran tentang komposisi pasukan tersebut. Meskipun pemerintahan Donald Trump telah mengesampingkan pengiriman tentara AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan multinasional tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan bantuan pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Sikap Prabowo itu juga dipuji oleh Trump. Dilansir Aljazeera, Selasa (22/10), Donald Trump mulanya mengisyaratkan bahwa beberapa negara di Timur Tengah telah menawarkan pengiriman pasukan ke Gaza untuk melawan Hamas. Ia menyebut Hamas kembali mengancam Palestina di tengah gencatan senjata yang rapuh di wilayah tersebut. Trump tidak menyebutkan negara mana yang menawarkan diri untuk memasuki Gaza. Namun, ia secara khusus menyinggung Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Trump Ikut Tandatangani Gencatan Senjata Thailand-Kamboja di Malaysia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut menandatangani perjanjian gencatan senjata Thailand dan Kamboja di Malaysia, Senin (26/10/2025). Kesepakatan tersebut juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perjanjian ini menjadi hasil dari upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik perbatasan berdarah yang terjadi tahun ini.

Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kamboja, kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 18 tawanan perang asal Kamboja atas dasar kemanusiaan. Trump menyebut kesepakatan itu sebagai langkah monumental dan kesepakatan damai besar yang menjadi kebanggaan dirinya untuk dimediasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Anutin dan Hun Manet atas upaya mereka mencapai perdamaian.

Meski demikian, para analis menilai pakta perdamaian komprehensif antara kedua negara masih belum tercapai sepenuhnya. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, yang terlibat langsung dalam proses negosiasi atas nama ASEAN, mengatakan bahwa kesepakatan terbaru menitikberatkan pada pembentukan tim pengamat regional di wilayah perbatasan.


Danantara Sebut Proyek Kelola Sampah Jadi Listrik Dimulai Maret 2026

Pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di tujuh lokasi diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun, di luar persiapan administrasi. Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini pada Maret 2026, bergantung pada kesiapan daerah.

Proses tender proyek PSEL telah berjalan dan menarik minat 204 perusahaan, 66 di antaranya merupakan perusahaan asing. Dalam kemitraan ini, Danantara akan bertindak sebagai pemegang saham. Penetapan lokasi didasarkan pada studi kelayakan yang ketat, dengan syarat utama kemampuan daerah menghasilkan 1.500-2.000 ton sampah per hari. Pemerintah berharap ke depan jumlah lokasi proyek ini dapat bertambah.

Uang Beredar Naik 8% pada September 2025, Tembus Rp 9.771,3 Triliun

Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh tinggi pada September sebesar 8% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Peningkatan uang beredar tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pada aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit, dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Seluruh komponen tersebut juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Di sisi perbankan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada kedua sektor ini utamanya didorong oleh segmen korporasi.

g

Pramono: Dana Pemprov Jakarta Rp 14,6 Triliun Tersimpan di Deposito dan Giro

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membenarkan adanya dana Pemprov sebesar Rp14,6 triliun yang akan digunakan untuk membayar proyek hingga akhir tahun. Dana tersebut bahkan dinilai masih kurang untuk menutupi total pembayaran yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menantikan dana dari pemerintah pusat senilai Rp10 triliun. Dana itu nantinya akan ditempatkan di Bank Jakarta dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Pramono juga akan mengubah pola lelang proyek dengan memulainya lebih awal pada November hingga Desember agar pembangunan fisik dapat dikerjakan sejak awal tahun berikutnya. Langkah ini diharapkan membuat serapan anggaran lebih merata dan mencegah dana mengendap di akhir tahun.

Wamensos Tekankan Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Hal itu disampaikan saat meninjau calon lokasi pembangunan di Magelang, Minggu (26/10/2025). Pembangunan harus dimulai segera agar tidak mengganggu rekrutmen siswa tahun depan. Targetnya, Sekolah Rakyat baru dapat menerima siswa pada tahun ajaran 2026.

Salah satu lokasi Sekolah Rakyat permanen disiapkan di Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Lahan tersebut memiliki luas 10 hektare dan berada di dataran tinggi. Proses administrasi pembangunan sedang diselesaikan pemerintah daerah. Ia berharap semua persyaratan selesai pertengahan November agar pembangunan dapat segera berjalan.

Lahan ini akan menampung dua Sekolah Rakyat rintisan yang sudah ada. Masing-masing adalah SRMA 43 di Sentra Antasena dan SRMA 15 di Balai Latihan Kerja Tegalrejo. Kedua sekolah rintisan saat ini masing-masing memiliki 100 siswa. Sekolah permanen diharapkan memberikan fasilitas belajar yang lebih layak dan lengkap. Pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini termasuk dalam 104 titik tahap pertama. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium, aula, tempat ibadah, dan sarana olahraga.

BGN Ingin MBG Preneur Ciptakan “Multiplier Effect” di Tiap Wilayah

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mendorong agar wirausaha yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau MBG Preneur bisa berkelanjutan dan menciptakan multiplier effect di wilayahnya. Pentingnya menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat ekonomi lokal (multiplier effect), bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan.

Keberhasilan dapur MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan pasokan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal. Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 10.900 unit yang beroperasi. Di Kota Malang sendiri, baru tersedia 25 dari kebutuhan 83 SPPG. Baca juga: BGN Bakal Atur Kapasitas Dapur MBG, Latihan Masak 1.000 Porsi Dulu Sebulan Pertama

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden. Implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG berkelanjutan. Dipastikan jajaran pemerintah daerah telah menerapkan standar pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab sesuai ketentuan, agar program berjalan efektif di lapangan.

Jampidum Kejagung: Penjudi Online dari Anak SD hingga Tunawisma

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang fenomena judi online di Indonesia.  Berdasarkan data per 12 September 2025, pelaku judi online ternyata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah dasar (SD) hingga tunawisma. Asep menyebutkan, yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak-anak usia sekolah dasar yang sudah mulai mencoba permainan slot daring kecil-kecilan. Fenomena ini menunjukkan penyebaran judi online semakin meluas dan merambah kelompok usia muda.

Secara demografis, Asep menjelaskan penjudi online di Indonesia didominasi laki-laki 88,1% atau 1.899 orang, sedangkan perempuan 11,9% atau 257 orang. Dari sisi usia, kelompok 26-50 tahun menjadi yang paling banyak terlibat dengan jumlah 1.349 orang, disusul 18-25 tahun sebanyak 631 orang, di atas 50 tahun sebanyak 164 orang, dan di bawah 18 tahun sebanyak 12 orang.

Untuk menekan maraknya praktik ini, Kejaksaan Agung kini turut tergabung dalam Desk Pemberantasan Judi Daring, bersama Kemenko Polkam, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta berbagai kementerian dan lembaga lainnya.

Prabowo Ajak Negara ASEAN Tetap Bersatu Hadapi Ketegangan Global

Presiden RI Prabowo Subianto, mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk tetap bersatu saat dunia terpecah belah dan tatanan global kehilangan keseimbangan. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi retret KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Presiden Prabowo menegaskan persatuan dan sentralitas ASEAN merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian kawasan.

Menurut Prabowo, kekuatan ASEAN tidak terletak pada konfrontasi, tetapi pada kemampuan untuk terus membangun keterlibatan yang konstruktif dan inklusif. Melalui pendekatan tersebut, kata dia, ASEAN berhasil mengatasi berbagai tantangan di masa lalu melalui dialog dan sikap saling menghormati. Dalam konteks keamanan maritim, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya suara kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip hukum laut internasional. Prabowo mendorong ASEAN terus bersuara satu untuk menegakkan UNCLOS 1982, serta mengupayakan penyelesaian awal kode etik yang efektif dan substantif tahun depan.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan. Dia menegaskan persatuan ASEAN bukan hanya sebuah slogan, melainkan jalan menuju masa depan yang damai dan sejahtera.

BNN bongkar jaringan narkoba lintas pulau, vape jadi alat penyamaran

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui operasi gabungan yang digelar pekan ini membongkar jaringan peredaran narkoba lintas pulau yang menghubungkan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah, serta menyita 985 butir ekstasi dan ratusan cairan vape yang diduga mengandung narkotika.

Pengungkapan bermula dari penelusuran paket mencurigakan di kawasan Bandara Kualanamu, Sumut, yang akan dikirim ke Sulteng. BNN kemudian menelusuri rantai pengiriman hingga ke sebuah rumah kos di Medan, Sumut. “Para pelaku semakin kreatif dalam mencari celah. Vape digunakan bukan lagi untuk gaya hidup, melainkan sebagai alat penyamaran distribusi narkotika. Ini alarm bagi kita semua,” ujar Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Suyudi, penyalahgunaan cairan vape atau rokok elektrik berisi narkotika berpotensi membentuk generasi baru pengguna tanpa disadari. Adapun barang bukti vape yang diduga mengandung narkotika tersebut saat ini sedang diselidiki di laboratorium untuk memastikan kadar zat terlarang yang terkandung dalam cairannya. Suyudi menyoroti masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran cairan vape di pasaran. Terlebih, produk impor yang tidak terdaftar kerap masuk melalui jalur logistik daring dan ekspedisi tanpa kontrol ketat.

Mahfud MD Siap Hadapi Panggilan KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diminta memberikan keterangan terkait dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan terhadap imbauan KPK yang mendorong dirinya membuat laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Menurut Mahfud, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk melapor ke KPK, begitu pula sebaliknya lembaga antirasuah tidak memiliki wewenang untuk mendesak hal itu.

Mahfud menjelaskan bahwa informasi mengenai dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh sudah diketahui KPK jauh sebelum ia menyampaikan hal tersebut ke publik. Ia juga menilai bahwa pihak yang seharusnya dipanggil oleh KPK adalah orang-orang yang sebelumnya telah menyampaikan dugaan serupa dan memiliki data terkait proyek tersebut. Terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok mengenai utang proyek Whoosh, Mahfud menilai langkah tersebut memang tidak bisa dihindari.

Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan adanya indikasi korupsi berupa penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai US$52 juta, sementara di Tiongkok hanya sekitar US$17-18 juta.

Prabowo Bakal Terbitkan Perpres Atur Tarif hingga Kesejahteraan Ojol

Presiden Prabowo Subianto disebut bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (Ojol). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut aturan itu nantinya akan menyangkut dasar pemberian tarif, perlindungan serta kesejahteraan untuk para pengemudi.

Prasetyo mengatakan pemerintah juga berkomunikasi dengan semua pihak termasuk perusahaan jasa aplikasi atau aplikator dan pengemudi ojol dalam penyusunan Perpres itu. Hal ini diharapkan agar aturan yang dikeluarkan menjadi relevan. Ia memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Prasetyo menjelaskan penerbitan aturan lewat Perpres juga sengaja dipilih agar dapat lebih cepat diterapkan. Ia mengatakan diharapkan Perpres terkait Ojol bisa diselesaikan pada tahun 2025.

Industri Tekstil RI Minim Inovasi akibat Impor, Perlu Pulihkan Pasar Domestik dari Hulu ke Hilir

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dinilai masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan global. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menilai potensi itu belum tergarap karena kebijakan industri TPT masih dikendalikan oleh birokrasi yang pro impor. Redma menyoroti perlunya pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan energi yang melimpah dengan biaya kompetitif. Ia juga menilai bahan baku utama seperti polyester dan rayon sudah tersedia di dalam negeri. Dari sisi efisiensi biaya, industri tekstil Indonesia masih mampu bersaing dengan Vietnam. Namun posisi Indonesia masih tertinggal dari Bangladesh.

Ia menyebut tekanan barang impor selama 15 tahun terakhir membuat industri TPT dalam negeri kehilangan ruang untuk berinovasi. Akibatnya, Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi dan produk baru dibanding Vietnam. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengamankan pasar domestik dari hulu hingga hilir. Hal itu penting agar industri bisa pulih sambil memperbaiki rantai pasok yang terganggu oleh praktik impor dumping dan impor ilegal. Setelah stabil, industri baru bisa berinovasi dan meningkatkan daya saing di pasar ekspor.

Nasib Pesantren dalam Genggaman Revisi UU Sisdiknas

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memperkuat kedudukan pendidikan keagamaan dan pesantren. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga ini tidak terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional. Ia berharap revisi UU Sisdiknas ini dapat memperjelas sejumlah aspek, seperti kodifikasi aturan, kesetaraan hak guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, serta kepastian alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga menyatakan bahwa revisi UU Sisdiknas mengatur penguatan posisi pesantren. Integrasi pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional sangat urgen karena pesantren telah terbukti menjadi salah satu pilar pendidikan tertua dan terkuat di Indonesia, yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama tetapi juga membangun karakter, moral, dan etika bangsa.

Lebih dari itu, pengintegrasian pesantren dapat mengoptimalkan peran pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga pada dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari negara, pesantren dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya, seperti menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi usaha kecil.

Presiden Prabowo Ajak Mitra ASEAN Jaga Stabilitas Indo-Pasifik

Ajakan untuk menjaga stabilitas di Indo Pasifik itu disampaikan Presiden Prabowo dalam KTT ASEAN-AS dan KTT ASEAN-Jepang, Minggu. Kedua forum itu digelar dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur yang akan berlangsung hingga Selasa (28/10/2025).

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan strategis ASEAN dan Amerika Serikat dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan sejahtera. Kemitraan dengan AS juga telah membantu memperkuat integrasi dan daya saing ASEAN. Presiden Prabowo pun kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung bantuan dan rekonstruksi di Gaza, dan siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan. Presiden Trump juga menyanjung Presiden Prabowo dan para pemimpin ASEAN dalam pidatonya. Indonesia disebutnya sebagai teman baru yang terlibat dalam 59 negara yang ikut mendukung perjanjian gencatan senjata dalam KTT Perdamaian Sharm El Sheikh.

Pada KTT Ke-28 ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo tak hanya mengapresiasi dukungan Jepang pada sentralitas ASEAN, tetapi juga komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama ekonomi yang inklusif melalui implementasi efektif kemitraan ekonomi komprehensif ASEAN-Jepang (ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership) dan kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP).

Tito dan Purbaya Sepakati Strategi soal Transfer ke Daerah

Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati strategi soal transfer ke daerah (TKD) yakni TKD harus dikelola secara sehat dan daerah harus lebih mandiri. Hal ini disampaikan Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir ANTARA, Minggu (26/10/2025).

Tito menuturkan pengalihan sebagian TKD adalah langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tito dan Purbaya akan bersinergi mewujudkan transfer fiskal daerah agar menjadi transparan, produktif, dan berdampak untuk publik. Purbaya menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar Rp 1.300 triliun, namun sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah. Kemenkeu mengatur alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD, sedangkan Kemendagri mengawal teknis pengelolaan serta pengalihan TKD di daerah, memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai langkah koordinatif antara Mendagri dan Menkeu menunjukkan babak baru reformasi fiskal nasional. Menurutnya, untuk pertama kalinya dua kementerian strategis ini bergerak dalam satu garis kebijakan fiskal yang terpadu. Ia menjelaskan perbedaan data antara BI, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait dana mengendap bukanlah indikasi kelemahan, tetapi tanda bahwa mekanisme pelaporan fiskal mulai diperhatikan secara serius dan saling diaudit.

Ngeri, Ini yang Terjadi pada Paru-paru saat Menghirup Mikroplastik

Belakangan ini ramai dibahas soal air hujan di Jakarta yang mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Partikel tersebut diduga berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, seperti penggunaan plastik sekali pakai, limbah kendaraan, hingga degradasi sampah plastik di lingkungan. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga atmosfer. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu biasa, sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke dalam tubuh melalui air dan makanan. Paparan jangka panjangnya berpotensi berdampak pada kesehatan, termasuk gangguan pada paru-paru dan sistem pernapasan.

Spesialis paru dr Agus Susanto, SpP(K) menjelaskan mikroplastik merupakan partikel plastik halus hasil degradasi berbagai jenis plastik, dengan ukuran berkisar antara 1 mikrometer hingga 5 milimeter. Menurutnya, mikroplastik primer dapat berasal dari produk kosmetik, perawatan diri, detergen, hingga insektisida. Sementara mikroplastik sekunder terbentuk dari pecahan botol plastik, kantong plastik, wadah penyimpanan makanan, dan berbagai produk plastik lainnya. “Mikroplastik dapat terbawa di udara, mengalami pengendapan kering dan basah di permukaan bumi. Mikroplastik dapat terdapat di air, menempel di sayuran, makanan dan masuk tubuh secara tertelan. Sedangkan yg ada di udara permukaan dapat terhirup/terinhalasi masuk tubuh lewat saluran napas dan masuk ke paru. Saat terhirup, dr Agus menjelaskan mikroplastik dan nanoplastik dapat bersirkulasi di dalam tubuh atau tertangkap di beberapa lokasi, tergantung ukuran partikelnya. Partikel berukuran lebih dari 5 mikrometer biasanya terperangkap di saluran napas atas. Partikel berukuran 1-5 mikrometer dapat terdeposit di jaringan paru.

Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14% untuk Libur Nataru

Pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 13-14% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta menjaga konektivitas antar daerah dengan tarif yang lebih terjangkau.

Langkah strategis ini diambil sesuai arahan presiden untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat selama periode liburan. Penurunan harga tiket ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk kementerian, maskapai, dan pengelola bandara. Selain tarif yang terjangkau, pemerintah juga akan tetap memprioritaskan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan.

Danantara Kirim Tim Negosiasi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh ke Cina

Danantara membentuk tim negosiasi yang akan berangkat ke Cina untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Utang tersebut merupakan pinjaman untuk pembangunan proyek yang timbul akibat keterbatasan modal awal.

Poin utama yang akan dinegosiasikan dalam restrukturisasi utang ini mencakup tiga aspek krusial. Aspek tersebut adalah jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, dan jenis mata uang yang digunakan. Penyelesaian masalah keuangan KCIC secara keseluruhan masih dalam tahap kajian untuk mencari opsi terbaik. Beberapa alternatif yang dipertimbangkan adalah pemisahan infrastruktur dan operasional atau pelimpahan sebagian aset menjadi milik negara.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Ketua Bawaslu RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja. Dugaan ini mencuat usai dilaporkan oleh Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) pada 21 Oktober 2025. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya sedang melakukan telaah untuk memastikan validitas informasi serta melihat apakah terdapat unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi. “KPK akan mempelajari dan menganalisis apakah dugaan tersebut menjadi kewenangan lembaga antirasuah atau tidak,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10).

Budi menambahkan bahwa seluruh perkembangan laporan pengaduan masyarakat ini bersifat tertutup, dan KPK akan menyampaikan perkembangan penanganannya hanya kepada pelapor. “Masyarakat perlu memahami bahwa tindak lanjut dari sebuah aduan tidak selalu berujung pada penindakan, bisa juga melalui pencegahan, pendidikan, ataupun koordinasi dan supervisi,” jelasnya.

Dugaan korupsi ini terkait proyek Command Center atau Pusat Komando, serta renovasi gedung A dan B Bawaslu RI. Laporan Gabdem menyebutkan bahwa investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kedua proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp12,14 miliar.

Yusril Ihza: Proses Harmonisasi Hukum Ke Depan Harus Lebih Sistematis

Indonesia sampat saat ini masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi antarperaturan yang menghambat penerapan prinsip rule of law. Karena itu, harmonisasi sistem hukum nasional penting dilakukan.

Menurut Yusril, hal itu tak lepas dari sejarah panjang pluralitas hukum di Tanah Air. Masyarakat Indonesia hidup dengan mewarisi berbagai sistem hukum mulai dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial, yang berjalan berdampingan tanpa integritas utuh. Kondisi ini melahirkan perbedaan legitimasi dan penerapan di lapangan.  Ini dilakukan agar hukum Indonesia tak hanya jadi kumpulan norma, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof Eddy Pratomo memandang sistem perundang-undangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan hukum yang terus berkembang. Beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain tumpang tindih regulasi, disharmoni antarperaturan, rendahnya mutu naskah akademik, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan.

Prabowo Dukung COP 30 Brasil, RI Bakal Investasi di Dana Abadi Hutan Tropis

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung inisiatif pemerintah Brasil dengan berinvestasi pada dana pelestarian hutan tropis untuk Konferensi Perubahan Iklim (COP 30). Nilai investasi yang akan dilakukan Indonesia direncanakan setara dengan yang akan dilakukan Brasil.

Indonesia dianggap sebagai mitra strategis oleh Brasil dalam penanganan krisis iklim karena sama-sama memiliki hutan tropis yang luas. Kedua negara juga akan bekerja sama dalam transisi energi yang adil, salah satunya melalui pengembangan bahan bakar nabati. Di tingkat nasional, komitmen iklim Indonesia perlu diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi, sementara isu pendanaan iklim dari negara maju yang belum terealisasi menjadi tantangan. Oleh karena itu, Indonesia akan memanfaatkan COP 30 untuk memperkuat diplomasi dan transaksi karbon.

Mentan Amran Ajak Brasil Investasi Bangun Peternakan Sapi di RI

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia menawarkan Brasil untuk berinvestasi di bidang peternakan sapi. Amran menyebut tawaran tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, pada Kamis (23/10). Kendati demikian, ia tidak mengungkap lebih jauh ihwal besaran nilai investasi yang akan dilakukan Brasil di Indonesia. Selain sapi, kata dia, Brasil nantinya juga akan mengimpor produk gandum dan daging sapi mentah.

Sementara itu, Amran menyebut Indonesia nantinya akan mengirim produk ekspor unggulan RI seperti sawit atau CPO, kopi, kakao serta kelapa ke Brasil. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati 8 poin kerja sama setelah melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, kamis (23/10).

Prabowo menyebut kerja sama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari bidang energi hingga sains dan teknologi. Ia menjelaskan lewat kerja sama itu diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Indonesia juga akan belajar dari Brasil untuk meningkatkan hasil pertanian seperti yang telah berhasil dilakukan di sana.

WHO Sebut Perlu Rp116 T untuk Bangun Kembali Faskes di Gaza

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut perlu setidaknya US$7 miliar atau sekitar Rp116 triliun untuk membangun kembali fasilitas kesehatan (faskes) di Gaza. Perang telah menghancurkan faskes di Gaza. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tidak ada rumah sakit yang berfungsi penuh di wilayah tersebut. Saat ini, hanya 14 dari 35 rumah sakit yang masih beroperasi. Rumah sakit kekurangan obat-obatan, peralatan, dan tenaga kesehatan esensial yang kritis. “Total biaya untuk membangun kembali sistem kesehatan Gaza setidaknya akan mencapai $7 miliar,” Ghebreyesus pada wartawan seperti dilaporkan Al Jazeera.

Sementara itu, situasi kelaparan di sana tidak banyak berubah sejak gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. PBB menilai bencana kelaparan di Gaza timbul akibat tindakan Israel yang sering menghentikan bantuan ke Jalur Gaza. Sejak awal 2025, sebanyak 411 orang meninggal akibat malnutrisi. Gencatan senjata pun jadi harapan akan akhir dari kelaparan di sana. Bantuan mulai masuk Gaza tetapi Ghebreyesus menyebut jumlahnya tidak cukup. Dalam perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS, diatur ada 600 truk bantuan yang masuk. Akan tetapi, truk masuk hanya sebanyak 200-300 truk, itu pun banyak truk yang bersifat komersial. Padahal warga tidak dalam kondisi cukup sumber daya untuk membeli barang.

Venezuela Pamer Siap Lawan AS Pakai 5.000 Rudal Anti Pesawat Rusia

Presiden Nicolas Maduro mengatakan Venezuela punya 5.000 rudal anti pesawat Rusia untuk melawan militer Amerika Serikat yang dikerahkan di dekat perbatasan negara tersebut di Karibia. “Venezuela punya Igla S, tidak lebih dari 5.000 sebagai kunci pertahanan mengamankan perdamaian,” kata Maduro saat pidato Rabu (22/10). Igla S dirancang untuk menembak jatuh pesawat yang terbang rendah. Rudal ini menggunakan inframerah untuk melacak dan mendeteksi target.

Pernyataan Maduro merupakan respons usai AS mengerahkan pasukan, pesawat tempur siluman, dan kapal Angkatan Laut di Karibia. Belakangan hubungan AS dan Venezuela memanas usai pasukan Negeri Paman Sam menembaki kapal berisi warga sipil yang dituduh membawa narkoba. Setidaknya 8 kapal di Karibia atau lepas pantai Venezuela diserang AS dan menyebabkan puluhan orang tewas. Venezuela mengecam insiden tersebut. Mereka juga menyatakan pemerintah AS melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Venezuela.

Di kesempatan terpisah, Maduro mengatakan tindakan AS mengancam Venezuela dan bisa memicu agresi. Namun, mereka tak tinggal diam. Venezuela juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyelidiki penembakan AS ke kapal-kapal di Karibia. Venezuela juga menyiapkan pasukan dalam keadaan status siaga tinggi. Tak cuma itu, Maduro pernah mengatakan penembakan kapal kemudian diikuti pengerahan pasukan serta alat utama sistem pertahanan sebagai upaya menggulingkan pemerintahan dirinya.


Purbaya Ungkap Triliunan APBD Mengendap, Anggota DPR Minta Pemda Klarifikasi

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan klarifikasi terkait dana publik yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Dana anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang mengendap di bank berpotensi mengganggu pelayanan publik di daerah tersebut. Hal tersebut juga dapat mengganggu pelaksanaan program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah-daerah.

Di sisi lain, Khozin mendorong adanya perubahan pola belanja baik di pusat maupun daerah, jika dana tersebut tersimpan karena siklus penyerapan anggaran yang meningkat. Khozin mengatakan, Komisi II akan memanggil sejumlah pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendalami pengendapan APBD itu. Tujuannya untuk meminta klarifikasi terkait dana publik atau pemda yang mengendap di perbankan.

RI-Brasil Perkuat Kerja Sama Energi, Bahlil: Babak Baru yang Strategis

Indonesia dan Brasil resmi memperkuat kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10). Kerja sama ini menjadi momentum penting dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri. Pemerintah menilai, kolaborasi internasional di sektor ESDM merupakan bagian krusial dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di tengah transisi energi global.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva dan menegaskan pandangan strategisnya terhadap peran Brasil di kawasan Selatan dunia. Presiden Lula da Silva menegaskan hal senada. Dia menilai Indonesia dan Brasil memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan teknologi secara berkelanjutan.

Pelukan Hangat Prabowo-Lula Tandai Penguatan Kemitraan Strategis RI-Brasil

Pelukan hangat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025), memperlihatkan eratnya hubungan RI-Brasil. Indonesia dan Brasil sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis dengan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Selain delapan nota kesepahaman, dua kepala negara itu juga sepakat untuk mempercepat realisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif RI dan Mercosur, blok dagang terbesar di Amerika Latin.

Setelah melalui sederet pertemuan bilateral, Prabowo dan Lula menyampaikan pernyataan pers bersama. Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan bilateral dengan Lula berlangsung intensif dan produktif. Hal ini menandai komitmen kedua negara sebagai kekuatan ekonomi baru yang terus berkembang di kawasan selatan-selatan atau Global South. Prabowo juga memutuskan untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa prioritas dalam pendidikan di Indonesia. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan hubungan RI-Brasil sangatlah penting.

Sementara itu, dalam pernyataan persnya, Presiden Lula menyatakan, ia merasa terhormat bisa membalas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo pada Juli lalu ke Brasilia. Untuk itu, Brasil ingin memperdalam dialog dan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Seusai berkunjung ke Jakarta, Presiden Lula akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, untuk menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

Putin Emosi Lihat Kelakuan Trump, Sebut Sudah Lancarkan Perang!

Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025). Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai “pembawa perdamaian”. “Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan ‘pembawa perdamaian’ mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia,” kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu. “Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila,” tambahnya.

Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan “armada bayangan” kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut “kontraproduktif.” Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.

RI-Brasil Buka Kemungkinan Gunakan Mata Uang Lokal untuk Bertransaksi

Indonesia dan Brasil membuka kemungkinan menggunakan mata uang lokal masing-masing untuk transaksi perdagangan antara kedua negara. Hal ini disampaikan oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). Presiden Lula menyebut, negara perlu mengubah penggunaan mata uang asing dalam transaksi perdagangan agar tidak mengalami ketergantungan. Ia menegaskan banyak negara, termasuk Brasil, menginginkan multilateralisme, alias bukan unilateralisme. Lebih lanjut, ia meyakinkan bahwa Brasil dan Indonesia akan menjadi negara besar, sebesar yang diinginkan. Oleh karenanya, kedua negara perlu membahas kesamaan pandangan dalam kondisi politik dan ekonomi saat ini, agar hubungan kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, sains dan teknologi, budaya, serta politik, dapat terus bertumbuh.

Besaran Kenaikan Upah Minimum 2026 Diumumkan Paling Lambat 21 November

Pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk 2026 paling lambat pada 21 November mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses pembahasan kenaikan upah 2026 masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pengumuman upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika tanggal 21 November bertepatan dengan hari Minggu, libur nasional, atau hari libur resmi, pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya. Sementara itu, upah minimum yang ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Terkait tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen, Yassierli menyebut hal tersebut masih menjadi bahan pembahasan pemerintah. Ia mengakui dinamika menjelang penetapan upah minimum memang selalu menimbulkan perdebatan antara berbagai pihak.

Survei LSI Denny JA: 5 Rapor Biru dan 1 Merah Buat Setahun Tahun Prabowo-Gibran

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberikan lima rapor biru (baik) dan satu rapor merah (kurang baik) untuk satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengungkap, rapor biru diberikan untuk sektor sosial budaya, keamanan nasional, hukum nasional, politik nasional, dan hubungan internasional. Sementara rapor merah diberikan untuk sektor ekonomi nasional. Adjie menjelaskan, tahun pertama menjadi momen krusial bagi sebuah pemerintahan baru, sebab pada saat itu janji kampanye diuji.

Adjie menyebut, hubungan internasional mendapatkan skor paling tinggi karena Prabowo aktif dalam dunia internasional. Terlebih, Prabowo mendapatkan kesan baik atas pidatonya di PBB, dan juga turut hadir dalam upaya perdamaian Gaza. Sementara bidang ekonomi nasional mendapatkan skor paling buruk akibat disebabkan oleh lapangan kerja yang bermasalah. Bahkan, publik membandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program MGB hingga Kopdes Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat dan mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Rapat pertama pembahasan satgas ini telah dilakukan pada Rabu (22/10) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Hasilnya, Airlangga menyebutkan ada tiga kelompok kerja (pokja) yang dibentuk. Pertama, terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah. Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottlenecking (penyelesaian hambatan). Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Airlangga melanjutkan, program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih), dan program utama di kementerian yang anggarannya besar juga akan menjadi fokus tim pokja.

Duduk Perkara Persoalan APBD Mengendap di Bank: Setelah Diungkap Purbaya, Ramai-ramai Dibantah Pemda

Persoalan dana APBD dengan jumlah total ratusan triliun yang tersimpan di perbankan masih menjadi perhatian publik. Data tersebut berdasarkan catatan Kemenkeu per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya, uang yang menganggur di bank itu disebabkan oleh realisasi belanja APBD yang masih lambat. Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Para kepala daerah lantas ramai-ramai membantah data yang diungkap oleh Menkeu Purbaya itu. Mula-mula ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak sepakat jika daerahnya masih punya APBD yang tersimpan di bank sebesar Rp 4,1 triliun. Untuk mencari tahu soal kebenaran data, ia mendatangi Kantor Kemendagri dan Kantor Bank Indonesia (BI), pada Rabu (22/10/2025). Usai berkunjung ke BI, Dedi menegaskan tidak ada dana pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito, baik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) maupun di bank lain. Menurut Dedi, dana yang tersimpan hanya Rp 2,4 triliun dan tersimpan di rekening giro dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan penjelasan ini, Dedi berharap tidak ada lagi kecurigaan soal pengendapan dana daerah.

Selain Dedi, ada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang membantah data APBD yang tersimpan di bank sebesar Rp 3,1 triliun. Bobby bilang, berdasarkan data yang diperolehnya, dana APBD yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi Sumut hanya tinggal Rp 990 miliar. Bupati Mimika Johannes Rettob turut membantah data Kemenkeu. Johannes menyampaikan, per 22 Oktober 2025, sisa saldo dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Mimika di Bank Papua hanya sebesar Rp 1,3 triliun, bukan Rp 2,4 triliun. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, juga ikut membantah data Kemenkeu soal dana milik pemerintah daerah sebesar Rp 5,1 triliun yang mengendap di bank. Wali Kota Lisa memastikan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kemkomdigi Tangani 3 Juta Konten Negatif di Ruang Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani sekitar 3 juta konten negatif di ruang digital selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Dari total tersebut, lebih dari dua juta konten terkait perjudian daring menjadi yang terbanyak, seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar di Makassar, Kamis. Alexander menjelaskan bahwa dari total 3.053.984 konten negatif yang ditindak, sebanyak 2.377.283 adalah konten perjudian. Selain itu, terdapat 612.618 konten pornografi, termasuk 8.517 konten pornografi anak.

Kemkomdigi menggunakan pendekatan proaktif dan reaktif dalam pengawasan ruang digital. Pendekatan proaktif dilakukan melalui patroli siber 24 jam, pengelolaan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), serta koordinasi dengan platform digital. Sedangkan pendekatan reaktif menanggapi laporan masyarakat melalui kanal aduankonten.id dan aduan dari kementerian dan lembaga lain.

Alexander menambahkan bahwa dalam menangani pengaduan seperti penipuan atau pinjaman online ilegal, Kemkomdigi bekerja sama dengan OJK untuk menverifikasi legalitas konten tersebut. Untuk kasus pencemaran nama baik, laporan harus melalui aparat kepolisian terlebih dahulu.

Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Tuai Kritik, Golkar Kukuh Berikan Dukungan

Partai Golkar berkukuh mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, pada Kamis (23/10/2025). Bahkan, Idrus menyinggung turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden menunjukkan kesadarannya terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Golkar menolak dukungan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional. Idrus juga memaklumi adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan pemberian gelar pahlawan tersebut.

Politikus PDI-P Guntur Romli menyayangkan wacana Soeharto sebagai pahlawan nasional. Guntur bahkan mengingatkan konsekuensi yang menanti. Salah satunya terkait isu pelanggaran HAM yang terjadi saat Soeharto menjabat sebagai Presiden. Guntur juga menyayangkan nama Presiden Soeharto disandingkan bersama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga disayangkan Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, yang menilai usulan tersebut sarat politik mengingat Presiden Prabowo Subianto adalah mantan menantunya. Menanggapi penolakan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa semua nama yang diusulkan ini telah memenuhi syarat.

Prakiraan Cuaca BMKG 24 Oktober: Potensi Hujan Deras & Angin Kencang di Beberapa Wilayah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca terbaru untuk Jumat, 24 Oktober 2025. BMKG mengingatkan adanya sirkulasi siklonik di sejumlah wilayah yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, terutama di daerah konvergensi dan konfluensi. Adapun, dari prakiraan cuaca BMKG hari ini, daerah yang berisiko mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan.

Waspadai banjir rob yang diprediksi terjadi dalam prakiraan cuaca di sejumlah pesisir Indonesia, seperti: Pesisir Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sementara itu, bagi warga di Banjarmasin dan Kupang, suhu diperkirakan akan mencapai 33-36°C, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan di luar ruangan. Disarankan untuk menjaga hidrasi tubuh dan menggunakan tabir surya.

Pengembangan Budaya Papua di Jayapura Didorong untuk Tingkatkan Ekonomi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Jayapura, Papua, menyoroti potensi ekonomi tinggi dari kekayaan budaya Papua jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, menegaskan bahwa penguatan sektor budaya kini menjadi strategi utama dalam pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Kabupaten Jayapura dikenal memiliki kekayaan budaya yang melimpah, mulai dari seni ukir, lukisan kulit kayu, tarian, musik tradisional, hingga tradisi upacara adat. Menurut Elisa, semua elemen ini tidak hanya merupakan warisan leluhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disbudpar berupaya mendorong transformasi budaya menjadi sektor produktif dengan melibatkan pelaku seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat dalam pengembangan produk kreatif. Lebih lanjut, Elisa menyebutkan bahwa pihaknya berencana memperkuat kemitraan dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini.

Prabowo dan Lula Sepakat Dorong Perdamaian Nyata di Palestina-Ukraina

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Brasil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu perdamaian global, khususnya terkait konflik di Palestina dan Ukraina. Dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Prabowo menyampaikan kedua negara sepakat mendorong gencatan senjata segera di kedua wilayah konflik tersebut.

Prabowo menilai, gencatan senjata adalah langkah awal menuju perdamaian yang nyata dan berkelanjutan, serta penting untuk menghentikan penderitaan warga sipil yang terus berlangsung. Presiden Lula juga menunjukkan sikap serupa. Brasil bersama Indonesia siap berperan aktif dalam mendorong penyelesaian politik yang adil di Palestina dan Ukraina. Prabowo menyebutkan, Indonesia mendukung inisiatif perdamaian Gaza yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025.

Dalam pertemuan itu, sejumlah pemimpin dunia, seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani turut menandatangani dokumen perdamaian. Kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata antara Palestina dan Israel, serta pembebasan warga sipil yang menjadi sandera. Proses lanjutan kini tengah berjalan menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun ketiga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Serangan udara dan artileri masih terus terjadi di sejumlah wilayah, menimbulkan krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Kemlu RI Bahas Peluang ASEAN Kerja Sama dengan Korea Utara

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bicara soal peluang ASEAN bekerja sama dengan Korea Utara. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan Indonesia berharap bahwa Korea Utara bisa menjalin hubungan dengan ASEAN, seiring dengan fakta bahwa hanya Korut satu-satunya negara di Asia Timur yang belum bekerja sama dengan forum Asia Tenggara tersebut.  

Isu mengenai Korea Utara bekerja sama dengan ASEAN belakangan mencuat terutama setelah Menteri Luar Negeri RI Sugiono berkunjung ke Pyongyang baru-baru ini. Kunjungan itu dilakukan pada 10-11 Oktober lalu, dan menjadi kunjungan resmi pertama yang dilakukan menteri luar negeri RI dalam 12 tahun terakhir. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri RI, lawatan ini dilakukan atas undangan dari Menlu Korut Choe Son Hui. Kedua Menlu pada kesempatan itu bertukar pandangan mengenai persahabatan yang telah terjalin antara Indonesia-Korut serta membahas upaya untuk memperkuat kerja sama dua negara.

Sugiono sepakat untuk menjajaki bidang-bidang kerja sama baru yang saling menguntungkan, dan menegaskan bahwa RI siap untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih erat antara Korut dan ASEAN, termasuk melalui peningkatan partisipasi Korea Utara dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti ARF.

ICJ Wajibkan Israel Permudah Bantuan ke Gaza, Israel-AS Menolak

Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan perintah kepada Israel yang mewajibkannya untuk mempermudah penyaluran bantuan ke Jalur Gaza. ICJ mendesak Israel untuk mengizinkan badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza (UNRWA) guna mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di wilayah yang terkepung itu. Perintah itu berdasarkan Pasal 59 Konvensi Jenewa Keempat, bahwa Negara Pendudukan wajib mengizinkan penyaluran bantuan kemanusiaan dasar untuk penduduk sipil secara bebas dan cepat, dengan pengawasan Negara Pelindung. ICJ menyebutkan bahwa warga Palestina di Jalur Gaza tidak mendapat pasokan bantuan yang memadai. Pengadilan di bawah PBB itu mengharuskan Israel untuk memastikan kebutuhan dasar penduduk setempat terpenuhi.

Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), menolak keputusan ICJ yang dirilis pada Rabu. Kementerian Luar Negeri Israel dengan tegas menolak perintah ICJ. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS membela Israel dengan mengecam keputusan ICJ. AS menuduh keputusan ICJ sebagai “korup” dan mengulangi narasi Israel bahwa UNRWA disusupi anggota Hamas/faksi Palestina lainnya. AS menuduh ICJ menyalahgunakan wewenang dan keputusan tersebut hanyalah alat politik partisan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berupaya memutus hubungan dengan UNRWA atas dasar klaim Israel mengenai keterkaitan badan PBB itu dengan Hamas.

Petani Berharap Penurunan Harga Pupuk 20 Persen Tekan Biaya Bertani

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyambut gembira langkah pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat Entang Sastraatmaja mengatakan penurunan harga pupuk yang mulai berlaku pada Rabu (22/10) menjadi kabar baik bagi seluruh petani di Tanah Air. Ia meyakini kebijakan ini akan menjadi harapan baru bagi peningkatan produksi beras nasional. Kendati demikian, Entang mendorong agar sosialisasi penurunan harga ini dilakukan dengan cepat dan menyeluruh supaya seluruh petani, terutama di daerah sentra produksi luar Jawa, dapat segera merasakan manfaat kebijakan tersebut.

Mari Elka: Second NDC dan Perpres NEK Jadi Jembatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan dokumen Second NDC dipandang sebagai pondasi penting untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan. Dua kebijakan tersebut menghubungkan komitmen iklim dengan tujuan pembangunan nasional.

Implementasi kedua kebijakan secara tepat diyakini dapat menarik investasi serta mengembangkan sektor-sektor baru yang berkelanjutan. Perkembangan ini juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor transisi energi hijau. Penting untuk membentuk pasar karbon yang kredibel dan berstandar internasional untuk mendapatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor. Aktivitas perdagangan karbon ini juga harus dipastikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

ASEAN dan Ancaman Penipuan Daring

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025 tampaknya tidak hanya akan membahas persoalan politik dan ekonomi semata. Salah satu agenda yang kini mulai mencuri perhatian publik internasional adalah isu penipuan daring (online scam). Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto R. Suryodipuro, menjelaskan bahwa isu ini sedang dinegosiasikan dalam rangkaian pembahasan KTT dan akan dituangkan dalam dokumen resmi bertajuk Statement on Online Scam. Menariknya, usulan pembahasan ini bukan datang dari dalam kawasan, melainkan dari Amerika Serikat, salah satu mitra strategis ASEAN. Keterlibatan AS dalam isu yang tampak “lunak” ini sejatinya menggambarkan dua hal sekaligus: pertama, kesadaran global bahwa kejahatan digital telah melampaui batas negara; dan kedua, bahwa ruang digital kini juga menjadi ajang pengaruh politik dan ekonomi antar-kekuatan besar. Namun di tengah dinamika tersebut, pertanyaan utama bagi ASEAN tetap sama: apakah kawasan ini mampu melindungi warganya dari ancaman dunia maya yang semakin kompleks?

Kredit Program Perumahan Sudah Diluncurkan, Ini Syarat Mendapatkannya

UMKM kini sudah bisa memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KPP), atau juga dikenal dengan KUR Perumahan. Sebab, pemerintah telah resmi meluncurkan KPP pada Selasa (21/10/2025). Meski demikian, ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi UMKM agar bisa memanfaatkan KPP. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel mengatakan, KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.

BI Respons Polemik Beda Data Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa data simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan berasal dari laporan bulanan seluruh kantor bank yang telah diverifikasi. Penjelasan ini menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat terkait dana APBD yang disebut mengendap.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan data dari BI sebagai dasar untuk menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah. Data yang digunakan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki angka yang serupa. Permasalahan dana mengendap ini merupakan isu nasional dengan total simpanan seluruh Pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun. Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menelusuri dana miliknya yang tersimpan di bank.

110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Akan Dipulangkan

Pemerintah Indonesia terus menangani kasus online scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Sebanyak 110 WNI berhasil diamankan dari sindikat penipuan daring dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan ke Tanah Air. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menyampaikan bahwa penyelamatan dilakukan setelah terjadi kericuhan di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, pada 17 Oktober 2025.

Dari total 110 WNI, sebanyak 67 orang dijadwalkan dipulangkan ke Indonesia pada 22-24 Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 97 WNI sempat terlibat langsung dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025. Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang ditahan oleh kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

Lebih lanjut, Judha menyoroti bahwa kasus di Kamboja merupakan bagian dari maraknya jaringan online scam yang melibatkan WNI di luar negeri. Sejak tahun 2020 hingga kini, lebih dari 10.000 WNI diketahui terlibat kasus serupa di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, dan Afrika Selatan. Dari jumlah itu, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring dan sebagian besar WNI berangkat tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis.

Regulasi DHE Belum Efektif Dongkrak Devisa, BI Jelaskan Alasannya

Regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dinilai belum efektif mendongkrak cadangan devisa karena mayoritas dana tersebut dikonversi ke rupiah. Valuta asing hasil konversi ini lebih banyak digunakan untuk menambah pasokan dan memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Meskipun aturan DHE belum optimal, tingkat kepatuhan eksportir sangat tinggi dan mampu menjaga keseimbangan pasar valas domestik.

Namun, tekanan eksternal seperti arus keluar modal asing serta pembayaran dividen dan pinjaman menjadi tantangan utama yang menguras cadangan devisa. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan revisi terhadap aturan parkir devisa hasil ekspor. Rincian perubahan pada peraturan tersebut belum diungkapkan ke publik dan rencananya akan diumumkan langsung oleh presiden.

KPU Hormati Sanksi DKPP soal Penggunaan Private Jet

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada dirinya dan empat anggota KPU, serta Sekretaris Jenderal KPU karena menggunakan private jet. Afifuddin enggan berkomentar lebih jauh soal sanksi yang ia terima. Ia mengatakan sanksi tersebut akan menjadi pembelajaran bagi dirinya dan KPU di masa mendatang.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, empat anggota KPU RI, serta Sekretaris Jenderal KPU RI karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain itu, DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, yang dalam perkara ini menjadi Teradu VII. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu VII Bernad Dermawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” imbuh Heddy.

Polri Bongkar 197 Ton Narkoba, Tersangka Capai 51.000 Orang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap hasil besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 197,71 ton barang bukti narkoba berhasil disita dari ribuan kasus di seluruh Indonesia. Barang bukti tersebut terdiri dari 184,64 ton ganja, 6,95 ton sabu, 1.458.078 butir ekstasi, 1,87 ton tembakau gorila, serta berbagai jenis narkoba lain, seperti kokain, heroin, dan ketamin.

Eko menegaskan seluruh barang bukti itu akan segera dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Bareskrim Polri dan polda jajaran telah berhasil mengungkap sebanyak 38.934 kasus narkoba dan melakukan penahanan terhadap 51.763 tersangka,” ungkap Eko. Selain menangani peredaran narkoba, Polri juga menindak tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal narkoba. Langkah ini disebut sebagai upaya memiskinkan jaringan pengedar narkoba.

Dari hasil penyelidikan selama 2025, Polri mencatat 22 kasus TPPU dengan 29 tersangka, serta penyitaan aset senilai Rp 221,3 miliar. “Aset yang berhasil disita terdiri dari uang tunai Rp 18,8 miliar dan aset bergerak maupun tidak bergerak senilai Rp 202,5 miliar,” jelasnya. Aset bergerak yang disita meliputi 45 mobil, 43 motor, empat alat berat, 14 jam tangan mewah, serta emas dan logam mulia. Sementara itu, aset tidak bergerak mencakup tanah bersertifikat di 18 lokasi serta tanah dan bangunan di 19 lokasi. Brigjen Eko menegaskan, Polri akan terus memperkuat pemberantasan narkoba dari hulu ke hilir sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah. “Kami berkomitmen menindak tegas seluruh jaringan narkoba, dari produsen, pengedar, hingga pencuci uangnya,” tutupnya.

Search