dicetak pada tanggal: 09 Juli 2026 11:45 AM

AHY Nilai Parpol Kini Semakin Dewasa, Paham dan Hormati Peran Politik Masing-masing
  • AHY, Check and Balances, Partai Politik, Pentingnya Oposisi
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/08/20231171/ahy-nilai-parpol-kini-semakin-dewasa-paham-dan-hormati-peran-politik-masing

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang bahwa seluruh partai politik (parpol) saat ini sudah dewasa dan saling menghormati posisi politik mereka di dalam pemerintahan. Terlepas dari posisi mana yang diambil, menurutnya esensi utama dari setiap parpol adalah membawa kemajuan bagi masyarakat.

Namun AHY menegaskan pentingnya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) demi menjaga iklim demokrasi yang sehat. “Kehidupan demokrasi juga meniscayakan adanya checks and balance, adanya keterbukaan, dan adanya semangat untuk terus melakukan perbaikan untuk rakyat yang kita cintai,” tuturnya.


Yusril: Demokrasi tidak cukup hanya lewat prosedur politik
  • Dunia Politik, Kearifan Lokal, Supremasi Hukum
  • https://kl.antaranews.com/berita/43327/yusril-demokrasi-tidak-cukup-hanya-lewat-prosedur-politik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.

Selain itu, Yusril mengatakan kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional. Namun, lanjutnya, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Yusril berpesan agar ketika terjun ke dunia politik maupun profesi lainnya, mereka mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kebijakan Makro untuk Wilayah Mikro: Dilema Efisiensi dan Otonomi Daerah
  • Desentralisasi Fiskal, Money Follows Program
  • https://jurnalpost.com/kebijakan-makro-untuk-wilayah-mikro-dilema-efisiensi-dan-otonomi-daerah/95609/

Desentralisasi fiskal bukan sekadar urusan bagi-bagi uang dari pusat ke daerah tetapi juga janji kemandirian yang kini terbentur pada realitas ekonomi makro. Di satu sisi, pusat menginginkan efisiensi demi stabilitas, namun di sisi lain, daerah merasa kedaulatannya dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri mulai tergerus kebijakan pusat.

Dalam buku “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal”, sekitar 73 persen, masih terjebak dalam kuadran kapasitas fiskal rendah. Artinya ketergantungan transfer pusat menjadi absolut sebab memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang minim. Ketimpangan semakin nyata dengan melihat Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak digunakan untuk membangun infrastruktur wilayah namun habis untuk menggaji birokrasi daerah. Meskipun secara konseptual desentralisasi fiskal menganut prinsip “money follows function”, praktiknya justru sering kali sebaliknya.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran perlu dikritisi karena pendekatan seragamnya berisiko mengabaikan keragaman daerah. Kebijakan fiskal seharusnya memastikan setiap rupiah memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat, dengan penguatan kapasitas kelembagaan, akuntabilitas belanja, penerapan prinsip money follows program, optimalisasi PAD, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sebagai fondasi kedaulatan finansial daerah.

Indonesia Menang Sebagian dalam Sengketa Bea Anti-Dumping dengan Uni Eropa di WTO
  • Gugatan ke WTO Terkait Bea Masuk Asam Lemak
  • https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-menang-sebagian-dalam-sengketa-bea-anti-dumping-dengan-uni-eropa-di-wto

Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Rabu (8/7/2026) sebagian besar menolak gugatan Indonesia terhadap kebijakan bea masuk anti-dumping yang diterapkan Uni Eropa atas impor asam lemak (fatty acid) asal Indonesia. Meski demikian, panel menemukan adanya pelanggaran terbatas dalam metode perhitungan margin dumping yang dilakukan Komisi Eropa. Dalam laporan panel yang telah diedarkan kepada para anggota WTO pada Selasa, panel mengabulkan satu poin gugatan Indonesia. Panel menyimpulkan bahwa Komisi Eropa tidak melakukan konversi mata uang secara benar terhadap sejumlah transaksi yang menjadi dasar perhitungan. Kesalahan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Perjanjian Anti-Dumping WTO. Akibatnya, Komisi Eropa juga dianggap melanggar aturan yang mengatur besaran bea masuk anti-dumping yang dikenakan.

Rupiah Melemah ke Rp 18.070 Per Dolar AS, Terburuk di Asia Pagi Ini
  • Rupiah Melemah
  • https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-ke-rp-18070-per-dolar-as-terburuk-di-asia-pagi-ini?source=home_terbaru

Nilai tukar rupiah dan won Korea Selatan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (9/7/2026), di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung terbatas. Mengutip Reuters pada pukul 02.03 GMT, rupiah berada di level Rp 18.070 per dolar AS, melemah 0,44% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di Rp 17.990 per dolar AS. Pelemahan rupiah menjadi yang terdalam di antara mata uang utama Asia pada perdagangan pagi ini.

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Mantan PM Tailan Thaksin Shinawatra
  • Pertemuan Prabowo dan Thaksin Shinawatra
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/909086/presiden-prabowo-terima-kunjungan-mantan-pm-tailan-thaksin-shinawatra

Pemerintah Indonesia terus memperluas jaringan komunikasi dan mempererat hubungan dengan para pemimpin serta tokoh dunia. Komitmen ini ditegaskan melalui berbagai pertemuan diplomatik yang berlangsung dalam suasana hangat dan bersahabat. Salah satu momen penting terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarganya. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu malam (8/7). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo melepas keberangkatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Perbankan Indonesia Tetap Solid Saat Ramai Kekhawatiran Makro
  • Perbankan Indonesia Tetap Solid Saat Ramai Kekhawatiran Makro
  • https://katadata.co.id/infografik/6a4efa9966898/perbankan-indonesia-tetap-solid-saat-ramai-kekhawatiran-makro

Sektor perbankan nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah transformasi Danantara dan berbagai tantangan makroekonomi. Hingga Mei 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba bersih industri perbankan tumbuh 4,96% secara tahunan (YoY), sehingga sektor ini masih mendapat rekomendasi Overweight dari analis. Di antara bank-bank Himbara, BTN membukukan pertumbuhan laba bersih tertinggi, melampaui rata-rata bank umum nasional. Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) BTN juga berada di atas rata-rata industri, mencerminkan penguatan kinerja perseroan di tengah dinamika pasar.

OJK Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Ini Penjelasannya
  • Peraturan OJK tentang Perdagangan Karbon
  • https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-karbon-melalui-bursa-karbon-ini-penjelasannya?source=home_terbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. “Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah.

Substansi POJK 10 Tahun 2026 mengatur ketentuan antara lain yaitu Unit Karbon yang dapat diperdagangan di Penyelenggara Bursa Karbon wajib tercatat pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Perluasan lingkup Unit Karbon, serta Perdagangan atas unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK.

Disamping itu, POJK 10 Tahun 2026 juga mengatur Fasilitas perdagangan Unit Karbon yang tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait sampai dengan SRUK beroperasi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah POJK diundangkan. Adapun POJK 10 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Juli 2026.

Defisit Perdagangan Pertama Indonesia Selama 72 Bulan
  • Defisit Perdagangan
  • https://katadata.co.id/infografik/6a4f05764273a/infografik-defisit-perdagangan-pertama-indonesia-selama-72-bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan defisit perdagangan sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Ini adalah defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan tercuram sejak April 2019 yang sebesar US$2,3 miliar. Defisit perdagangan ini menjadi salah satu alarm tertekannya industri manufaktur tanah air. Ini tidak hanya tercermin di neraca perdagangan, tetapi juga pada indeks PMI Manufaktur Indonesia. Pada Juni 2026, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level kontraksi 46,9. Ini adalah level terendah sejak Juni 2025.

OJK Catat Kredit Perbankan Tembus Rp8.918 T pada Mei 2026
  • Pertumbuhan Kredit Perbankan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260707205523-78-1378076/ojk-catat-kredit-perbankan-tembus-rp8918-t-pada-mei-2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.918 triliun pada Mei 2026, tumbuh 11,51 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 9,98 persen pada April 2026. Pertumbuhan kredit tertinggi berdasarkan kelompok debitur berasal dari segmen korporasi yang meningkat 18,39 persen, sedangkan kredit UMKM mulai membaik dengan pertumbuhan 0,60 persen. Dari kelompok bank, bank BUMN mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 15,98 persen secara tahunan.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 13,49 persen menjadi Rp10.294 triliun, didorong peningkatan giro, deposito, dan tabungan. Kondisi likuiditas perbankan dinilai tetap memadai, tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 108,20 persen, AL/DPK sebesar 24,74 persen, dan liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 186,54 persen. Seluruh indikator tersebut menunjukkan kapasitas likuiditas perbankan masih berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan.

Kualitas kredit dan ketahanan industri perbankan juga tetap terjaga dengan NPL bruto sebesar 2,17 persen, NPL neto 0,84 persen, serta loan at risk sebesar 8,72 persen. Profitabilitas perbankan tercermin dari ROA sebesar 2,45 persen, sementara rasio kecukupan modal atau CAR berada pada level 23,74 persen. Di sisi lain, kredit buy now pay later (BNPL) perbankan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 37,72 persen secara tahunan menjadi Rp30,1 triliun dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta.

Kemenkeu Taksir PFII Bisa Tarik Investasi Asing Rp500 T Masuk RI
  • Pusat Finansial Internasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260708181456-532-1378455/kemenkeu-taksir-pfii-bisa-tarik-investasi-asing-rp500-t-masuk-ri

Kementerian Keuangan memperkirakan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menarik investasi asing sekitar Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Perkiraan tersebut menggunakan skenario moderat dan masih bergantung pada kemampuan PFII bersaing dengan pusat keuangan internasional lain, terutama Singapura. Investasi diharapkan berasal dari perusahaan asing yang membuka cabang atau mendirikan badan usaha di kawasan PFII.

Dalam tahap awal pembentukannya, pemerintah mengupayakan agar modal PFII tidak bersumber dari APBN. Skema pendanaan masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk dengan mempertimbangkan keberadaan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara. Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menargetkan RUU PFII dapat diselesaikan dan disahkan sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada 22 Juli 2026.

Pembentukan PFII diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperdalam sektor keuangan nasional. Pemerintah juga berharap PFII dapat mendorong inovasi sektor keuangan, meningkatkan investasi, memperluas pembiayaan sektor riil dan proyek strategis nasional, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan. Keberadaan PFII diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IMF: Ekonomi Global Tumbuh 3 Persen pada 2026, Inflasi Masih Tinggi
  • IMF Memproyeksi Ekonomi Global 2026 Tetap
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/09/061600526/imf--ekonomi-global-tumbuh-3-persen-pada-2026-inflasi-masih-tinggi

Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 di tengah dua kekuatan yang saling bertolak belakang, yakni dampak gejolak energi akibat perang di Timur Tengah dan lonjakan investasi yang didorong perkembangan teknologi. Deputi Direktur Departemen Riset IMF Petya Koeva Brooks mengatakan, kedua faktor tersebut memberikan dampak yang berbeda bagi setiap negara, bergantung pada tingkat keterpaparan terhadap konflik serta posisi masing-masing negara dalam rantai nilai teknologi.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027. Secara kumulatif, proyeksi tersebut tidak banyak berubah dibandingkan perkiraan pada April 2026 lalu. Di sisi lain, IMF menilai perkembangan inflasi belum menunjukkan perbaikan seperti yang diharapkan. Dalam pembaruan WEO Juli 2026, IMF merevisi naik proyeksi inflasi global menjadi 4,7 persen pada tahun ini. Sementara itu, proyeksi inflasi inti relatif tidak berubah.

RI Resmi Membangun Proyek Sampah Jadi Listrik, Ini Fakta & Datanya
  • Pengembangan PSEL Bali
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260709073700-4-749333/ri-resmi-membangun-proyek-sampah-jadi-listrik-ini-fakta-datanya

Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Denpasar Raya, Bali. Peresmian proyek ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) pada 8 Juli 2026 sebagai dasar kerja sama pembelian listrik yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Pembangunan PSEL Denpasar Raya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui pengolahan sampah perkotaan.

Setelah beroperasi, PSEL Denpasar Raya ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40 persen total timbulan sampah di Bali. Proyek tersebut juga diproyeksikan dapat mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80 persen serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO₂ per tahun, sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah dan penurunan emisi.

Pertamina & Boeing Jajaki Pengembangan Bahan Bakar Berkelanjutan SAF
  • Pengembangan Ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF)
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260709084623-4-749351/pertamina-boeing-jajaki-pengembangan-bahan-bakar-berkelanjutan-saf

PT Pertamina (Persero) dan Boeing menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjajaki pengembangan ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan dan mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emission. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan SAF, dengan proyeksi surplus produksi mencapai 2,2 juta barel per hari pada 2050 berdasarkan ASEAN 2050 SAF Outlook.

Kolaborasi Pertamina dan Boeing akan mencakup identifikasi potensi bahan baku, pengembangan teknologi, serta dukungan terhadap kebijakan yang dibutuhkan untuk mempercepat implementasi SAF. Pertamina menilai kerja sama ini sebagai investasi jangka panjang untuk membangun industri SAF nasional yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kemampuan pengolahan Pertamina, dan keahlian Boeing di industri penerbangan global. SAF dalam bentuk murni juga dinilai berpotensi mengurangi jejak karbon penerbangan hingga 80 persen dibandingkan bahan bakar jet konvensional.

Pertamina sebelumnya telah menjalankan sejumlah inisiatif untuk membangun ekosistem SAF nasional, mulai dari produksi dan sertifikasi Pertamina SAF, implementasi penggunaan bersama Pelita Air, hingga pengembangan proyek Cilacap Biorefinery. Fasilitas tersebut dirancang untuk memproduksi SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dengan memanfaatkan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) serta bahan baku berkelanjutan berbasis limbah lainnya. Kolaborasi dengan Boeing diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan penerbangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

OJK Sebut Perpanjangan Tenor Endapan SAL Bisa Dukung Ekspansi Kredit
  • Tenor Penempatan SAL di Himbara
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260708213904-78-1378527/ojk-sebut-perpanjangan-tenor-endapan-sal-bisa-dukung-ekspansi-kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perpanjangan waktu tenor penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan hingga setahun yang diminta oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendukung ekspansi kredit. Meski begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut keputusan perpanjangan waktu tenor SAL tetap berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak permintaan Himbara yang menginginkan perpanjangan tenor penempatan dana dari SAL hingga setahun. Adapun saat ini penempatan dana SAL bersifat on call. Perpanjangan jangka waktu penempatan dana SAL ini dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, termasuk penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, Purbaya menilai skema saat ini lebih fleksibel demi menjaga keamanan kas negara. Purbaya menjelaskan, ke depan, Bank Indonesia (BI) akan turut mengisi likuiditas di pasar secara bertahap. Hal ini bertujuan agar suplai uang di sistem perbankan tetap stabil meski dana SAL sewaktu-waktu ditarik oleh pemerintah.

Kesehatan Preventif Jadi Prioritas, Pembiayaan Fleksibel Bantu Perluas Akses Vaksinasi
  • Kesadaran Masayarakat atas Kesehatan Preventif
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/908996/kesehatan-preventif-jadi-prioritas-pembiayaan-fleksibel-bantu-perluas-akses-vaksinasi

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebelum sakit terus meningkat, seiring berkembangnya pola hidup sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan preventif seperti vaksinasi serta pemeriksaan laboratorium. Namun, biaya layanan kesehatan masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel agar akses terhadap layanan preventif semakin luas.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) bekerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika menghadirkan program pembiayaan melalui Indodana PayLater untuk layanan vaksinasi dan pemeriksaan laboratorium di lebih dari 450 jaringan Kimia Farma Laboratorium & Klinik di seluruh Indonesia. Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto, menyatakan bahwa vaksinasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang perlu didukung dengan solusi pembiayaan yang praktis dan mudah diakses.

Program yang berlangsung pada 30 Juni hingga 31 Desember 2026 ini menawarkan berbagai promo, seperti diskon hingga 50%, cicilan 0 persen, dan bebas satu kali cicilan sesuai syarat dan ketentuan. Program ini juga mencakup pembiayaan vaksin premium, seperti HPV 9 strain, herpes zoster, demam berdarah dengue (DBD), serta pneumonia (PCV 13 dan PCV 20). Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan preventif demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan produktif.

122.000 Pengungsi Papua Menanti Perhatian Negara
  • Pengungsi Papua
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/09/06212821/122000-pengungsi-papua-menanti-perhatian-negara

Sebanyak 122.000 orang menjadi pengungsi imbas konflik bersenjata berkepanjangan di Papua, kini membutuhkan perhatian pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan data tersebut usai menggelar rapat dengan TNI-Polri terkait kondisi Papua, di kantor KemenHAM, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). “Jadi, kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi,” kata Wamenham Mugiyanto, Selasa. Atas kondisi tersebut, Mugiyanto mengatakan, pihaknya ingin memastikan TNI-Polri dapat menahan diri dan mengutamakan prinsip HAM selama bertugas di Papua.

Dia juga mengatakan, KemenHAM bersama TNI-Polri ingin memastikan negara hadir agar persoalan pengungsi dapat ditangani dengan baik. Tak hanya itu, persoalan tersebut membutuhkan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Dalam kesempatan yang sama, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf mengatakan, TNI berkomitmen untuk menjaga hak dasar dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dia juga memastikan, pelaksanaan tugas TNI di Papua selalu dibekali dengan aturan hukum yang berlaku. Farid mengatakan, jika masih ada terjadi kekerasan di wilayah Papua, ia meminta tetap berkoordinasi dengan aparat demi keamanan wilayah.

Secara terpisah Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menilai, pemerintah belum memprioritaskan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua. Filep mengatakan, pemerintah mestinya mencari penyelesaian konflik agar jumlah pengungsi tidak terus bertambah. Ketua Komite III DPD itu khawatir konflik yang berkepanjangan dapat memunculkan trauma terhadap para pengungsi, terutama anak-anak. Selain itu ia juga mendorong Kementerian HAM untuk menyatakan ada pelanggaran jika terbukti terdapat pelanggaran.

Kalimantan Kaya Batu Bara justru Terkena Pemadaman Listrik Bergilir
  • Pemadaman Listrik Bergilir di Kalimantan
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/07/08/192529786/kalimantan-kaya-batu-bara-justru-terkena-pemadaman-listrik-bergilir

Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya batu bara tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di daerah penghasil. Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, krisis kelistrikan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026 perlu diusut secara terbuka agar penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas.

Menurut Janang, pemerintah perlu melakukan audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga tata kelola kelistrikan di Kalimantan. Hasil audit tersebut, kata dia, harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan listrik.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman dipicu gangguan teknis pada pembangkit dan kerusakan jaringan listrik. Namun, menurut Janang, penjelasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola energi nasional agar daerah penghasil batu bara tidak hanya diposisikan sebagai wilayah penyedia bahan baku energi, tetapi juga memperoleh jaminan ketahanan pasokan listrik.

Bapanas Pastikan Harga Beras Terkendali, Cadangan Beras Pemerintah Tembus 5,2 Juta Ton
  • Pengendalian Harga Beras
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/thvw6j370/bapanas-pastikan-harga-beras-terkendali-cadangan-beras-pemerintah-tembus-52-juta-ton-part2

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tetap masih terkendali seiring penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton guna menjaga stabilitas pangan nasional. Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan dalam analisis yang dilakukan Bapanas, hanya terdapat 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan IPH beras sampai awal Juli 2026 dengan kondisi melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Dia menyampaikan pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui implementasi program intervensi dengan stok CBP per 7 Juli 2026 mencapai 5,2 juta ton. Menurutnya dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik.

Untuk menjaga harga beras, Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah (GPM) di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota. Sebagai kontinuitas program bantuan pangan, pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli 2026 ini sebanyak 3 bulan alokasi.

Respons MUI Jabar Soal Boti Hunter: Jangan Anarkis, Kedepankan Pembinaan
  • Penanganan LGBT
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/thvusk366/respons-mui-jabar-soal-boti-hunter-jangan-anarkis-kedepankan-pembinaan-part2

Merespons munculnya gerakan Boti Hunter, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis terhadap mereka yang memiliki perilaku LGBT. MUI mengajak agar mereka mendapatkan pembinaan sehingga terhindar dari perilaku tersebut. Ketua MUI Jawa Barat KH Anang Abdussalam menyarankan agar dilakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang memiliki perilaku menyimpang tersebut.

MUI Jawa Barat pun mendukung langkah Pemprov dan DPRD Jawa Barat yang akan menyusun peraturan daerah (perda) tentang penanganan dan pencegahan LGBT. Mereka siap memberikan masukan kepada pihak terkait. KH Anang menambahkan perilaku LGBT dilarang dalam ajaran Islam dan pelakunya akan mendapatkan azab. Ia pun mengajak masyarakat untuk membina mereka yang memiliki perilaku tersebut.

Iran Ancam Trump: Tak Ada Satu Pun Tentara AS Akan Pulang Hidup-hidup
  • Perang AS vs Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260709070759-120-1378562/iran-ancam-trump-tak-ada-satu-pun-tentara-as-akan-pulang-hidup-hidup

Iran mengultimatum Amerika Serikat akan memberi hukuman yang sangat berat menyusul serangan terbaru AS ke negaranya di tengah gencatan senjata pada Selasa (7/7) dan Rabu (8/8). Juru bicara Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan mewanti-wanti akan memusnahkan tentara AS yang berani menginvasi negaranya. Ancaman itu menyusul pernyataan terbaru Presiden Donald Trump yang mengancam mau menginvasi Pulau Kharg.

Menanggapi ancaman Trump yang disampaikan di sela-sela KTT NATO di Ankara, Rezaei menulis bahwa “tidak akan ada satu pun tentara Amerika yang pulang dalam keadaan hidup”. Selain Rezaei, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaee, turut bersumpah bahwa negaranya akan membalas serangan terbaru AS dengan lebih berat.

AS kembali melancarkan rentetan serangan udara ke selatan Iran pada Selasa dan Rabu dengan dalih konsekuensi bagi Teheran lantaran masih menyerang kapal-kapal komersil di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Iran marah dan menegaskan AS telah jelas-jelas melanggar gencatan senjata dan nota kesepahaman (MoU) kedua negara yang baru diteken pada Juni lalu untuk mengakhiri perang yang pecah sejak Februari lalu.

Menkes targetkan RI bisa buat 15 antigen secara mandiri sebelum 2029
  • Target Riset dan Pengembangan Antigen Mandiri
  • https://www.antaranews.com/berita/5641299/menkes-targetkan-ri-bisa-buat-15-antigen-secara-mandiri-sebelum-2029?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu melakukan riset dan pengembangan terhadap 11 antigen vaksin serta memproduksi seluruh 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Saat ini, Indonesia baru mampu menghasilkan empat dari 15 antigen, sementara sebagian besar vaksin masih bergantung pada impor bahan baku yang kemudian hanya dirakit dan dikemas di dalam negeri. Menurut Budi, pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga 5–10 tahun, sebagaimana dibuktikan pada pengembangan vaksin COVID-19 yang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun.

Untuk mencapai kemandirian tersebut, pemerintah akan memperkuat penguasaan teknologi vaksin, termasuk teknologi viral vector dan mRNA, melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, BRIN, Bio Farma, serta berbagai mitra guna mendorong riset dan alih teknologi. Budi menegaskan bahwa hasil riset harus diwujudkan menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar publikasi ilmiah, sehingga Indonesia tidak hanya mandiri dalam produksi vaksin tetapi juga mampu menghasilkan produk kesehatan yang berdaya saing global.

Daftar Lengkap 12 Lokasi  yang Digeledah Polri hingga Tadi Malam: Dari Jakarta, Serpong hingga Bogor
  • Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7851903/daftar-lengkap-12-lokasi-yang-digeledah-polri-hingga-tadi-malam-dari-jakarta-serpong-hingga-bogor

Hingga tadi malam, Rabu (8/7/2026), Tim Gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ​dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Dia mengatakan kegiatan penggeledahan itu termasuk bagian dari tindakan hukum untuk mengumpulkan barang bukti. 

Adapun 12 lokasi yang digeledah menurut Kombes Budi, antara lain: Kafe de’Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan; Koin Money Changer, Cipete Selatan, Jakarta Selatan; PT CBS, Cengkareng Timur, Jakarta Barat; PT CBS (Kantor Pusat), Penjaringan, Jakarta Utara; PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat; Kantor/Grup DMG / CP, Kuningan, Jakarta Selatan; PT PML, Karet Kuningan, Jakarta Selatan; Rumah Sdri. MILDK, Apartement Pacific Place, Jakarta Selatan; Sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut terkait dengan tiga kasus yaitu, kasus batu bara PT PLN (Persero), kasus di PT Asabri (Persero), dan kasus di PT Krakatau Steel. 

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan dua laporan polisi yang saat ini ditangani pihaknya. Menurut Victor, laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam proses penanganan perkara PT Asabri (Persero) dan/atau Asuransi Jiwa Jiwasraya pada kurun waktu 2020 hingga 2025. Laporan kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI yang diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada periode yang sama.

Kritik Rektor Universitas Paramadina: PTN ‘Membunuh’ PTS
  • PTN vs PTS
  • https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8565333/kritik-rektor-universitas-paramadina-ptn-membunuh-pts

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai bahwa peran masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta gereja dalam membangun pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) lahir dari inisiatif masyarakat tanpa bergantung pada anggaran negara. Namun, ia menilai kebijakan pendidikan tinggi saat ini justru menciptakan ekosistem yang tidak adil dan perlahan melemahkan keberlangsungan PTS.

Ia mengkritik kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai tidak terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTN menerima puluhan ribu mahasiswa baru setiap tahun, sehingga jumlah mahasiswa meningkat secara signifikan dari sekitar 2,9 juta pada 2022 menjadi 4,5 juta pada 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak PTS kehilangan mahasiswa, sementara PTN tetap memperoleh dukungan anggaran negara yang jauh lebih besar dibandingkan PTS yang harus bertahan dengan dana terbatas dari pendiri dan masyarakat.

Prof. Didik juga menyoroti perluasan kampus PTN di kota-kota besar yang dinilai tidak mendukung penguatan riset maupun peningkatan daya saing global. Ia meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang menciptakan persaingan tidak seimbang antara PTN dan PTS. Menurutnya, jika PTN tetap diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, maka negara harus memastikan distribusi sumber daya, seperti anggaran, dana riset, beasiswa, laboratorium, dan dukungan bagi dosen, dilakukan secara adil agar tidak terjadi diskriminasi terhadap PTS.

Bahasa Indonesia tak Lagi Menjadi Bahasa Berpikir di Sekolah
  • Pengembangan Kemampuan Bernalar Peserta Didik di Indonesia
  • https://retizen.republika.co.id/posts/769858/bahasa-indonesia-tak-lagi-menjadi-bahasa-berpikir-di-sekolah

Kemampuan peserta didik untuk menjelaskan alasan di balik suatu jawaban masih menjadi tantangan di sekolah. Meski bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, pembelajaran selama ini lebih banyak berfokus pada kaidah kebahasaan dibandingkan dengan pengembangan kemampuan bernalar. Akibatnya, banyak siswa mampu menghafal materi, tetapi kesulitan menyampaikan pendapat, membangun argumentasi, atau memahami persoalan yang menuntut penalaran. Padahal, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sarana utama untuk membentuk cara berpikir, mengolah informasi, dan memahami realitas.

Bahasa Indonesia seharusnya menjadi fondasi bagi seluruh proses pembelajaran karena setiap mata pelajaran bergantung pada kemampuan memahami dan mengungkapkan gagasan melalui bahasa. Namun, praktik pendidikan masih sering terjebak pada orientasi mengejar target kurikulum sehingga ruang untuk berdiskusi, bertanya, berargumentasi, dan mengembangkan pemikiran menjadi terbatas. Rendahnya literasi pun tidak hanya berkaitan dengan minat membaca, tetapi juga dengan kemampuan memahami, menafsirkan, mengolah, serta menyampaikan informasi secara utuh.

Karena itu, penguatan kemampuan berbahasa tidak boleh menjadi tanggung jawab guru Bahasa Indonesia semata, melainkan seluruh guru di berbagai mata pelajaran. Pembelajaran perlu lebih kontekstual dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengkritisi informasi, mempresentasikan gagasan, dan menulis tentang persoalan nyata. Dengan cara tersebut, Bahasa Indonesia kembali berfungsi sebagai sarana melatih berpikir kritis, sehingga sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang mampu menjawab soal, tetapi juga mampu menjelaskan alasan dan makna di balik setiap jawabannya.

KPK Teliti Pemberian Amplop Bupati Kuansing ke Menhut
  • Polemik Amplop Menhut
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/908575/kpk-teliti-pemberian-amplop-bupati-kuansing-ke-menhut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan analisis terhadap proses penerimaan hingga pengembalian uang dalam amplop yang melibatkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim di Kedeputian Pencegahan sedang meneliti linimasa kejadian tersebut. Fokus utama analisis terletak pada rentang waktu antara penerimaan amplop pada 2 Juni 2026 hingga pengembaliannya pada 12 Juni 2026. Budi menjelaskan bahwa Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi untuk melihat apakah laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Raja Juli berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 14 Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa laporan gratifikasi bisa tidak ditindaklanjuti jika terdapat indikasi keterkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. “Kami akan lihat unsur-unsur dalam materi laporan penolakan gratifikasi tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan aturan dalam perkom tersebut,” tambah Budi.

Iran Murka Digempur AS Lagi di Selat Hormuz, Ancam Serangan Balasan
  • Serangan Udara AS ke Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8564474/iran-murka-digempur-as-lagi-di-selat-hormuz-ancam-serangan-balasan

Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terbaru terhadap Iran di Selat Hormuz. Pihak Iran menuding AS telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Iran menegaskan akan mengambil langkah tegas dalam menyikapi serangan tersebut. Pihak Iran mengatakan AS telah melanggar Pasal 10 nota kesepahaman dengan membatalkan pengecualian sementara atas sanksi yang menargetkan penjualan minyak Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa serangan terbaru di Selat Hormuz menunjukkan “itikad buruk” dan membuktikan bahwa pemerintah AS tidak dapat dipercaya.

Untuk diketahui, AS baru saja mengumumkan serangan terbaru di wilayah Selat Hormuz. Serangan itu terjadi usai Iran mengirimkan rudal ke sejumlah kapal komersial yang melintas di selat tersebut. “Serangan AS ini merupakan tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal komersial yang sedang melintasi Selat Hormuz dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat atas tindakan menargetkan dan menyerang pelayaran komersial,” bunyi pernyataan Komando Pusat AS dilansir AFP, Rabu (8/7/2026).

“Agresi yang ditunjukkan Iran tersebut tidak dapat dibenarkan, berbahaya, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata,” tambahnya. Serangan tersebut terjadi pada Selasa (7/7) malam waktu setempat. Media pemerintah Iran melaporkan serangkaian ledakan terdengar di sejumlah wilayah Selat Hormuz usai pengumuman dari militer Amerika. Kantor berita IRIB melaporkan enam ledakan terdengar di Pulau Qeshm, Iran, tujuh ledakan terdengar di kota Sirik, dan lebih banyak lagi ledakan terdengar di kota pelabuhan utama Bandar Abbas.

Penyaluran Kredit Tumbuh 11,51%, Tembus Rp 8.918 Triliun
  • Kinerja Perbankan Bulan Mei 2026
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8564351/penyaluran-kredit-tumbuh-11-51-tembus-rp-8-918-triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit bank pada Mei 2026 tumbuh 11,51% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 8.918 triliun. Angka ini naik dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang sebesar 9,98%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 18,39% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM juga menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,60% (yoy), di mana sebelumnya baru tumbuh sekitar 0,16% (yoy).

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,49% menjadi Rp 10.294 triliun pada Mei 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April yang sebesar 11,39%. Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro yang naik 20,53%, deposito 10,17%, dan tabungan 10,21% secara tahunan.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 108,20%, sedangkan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74%. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 186,54%. Dari sisi kualitas aset, OJK menilai rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tetap terjaga di level 2,17%, sedangkan NPL net berada di 0,84%. Adapun loan at risk (LAR) membaik menjadi 8,72% dari 8,82% pada April.

Prabowo Instruksikan Percepatan Batam sebagai Gerbang Maritim dan Investasi Global
  • Batam sebagai Gerbang Maritim dan Investasi Global
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/08/050400226/prabowo-instruksikan-percepatan-batam-sebagai-gerbang-maritim-dan-investasi

Realisasi investasi di Batam pada triwulan I 2026 melonjak 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadi alasan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi Batam menjadi gerbang maritim dan investasi global. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjelaskan Presiden Prabowo menegaskan Batam harus menjadi model implementasi agenda pembangunan nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, serta efisiensi logistik.

“Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden mengarahkan percepatan modernisasi pelabuhan dan pembangunan Pelabuhan Internasional Batam yang akan terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data (data center), dan jaringan pelayaran internasional,” jelas Amsakar. Pemerintah meyakini pengembangan pelabuhan tersebut akan menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor nasional, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai bagian penting dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah termasuk penguatan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, telah mempercepat pelayanan investasi di Batam. Saat ini, BP Batam terus membenahi tata kelola pertanahan melalui digitalisasi Land Management System (LMS). Sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan lahan bagi investor.

Sekolah Negeri Sepi Peminat, Apa yang Dicari Orang Tua?
  • Sekolah Negeri Sepi Peminat
  • https://tirto.id/sekolah-negeri-sepi-peminat-apa-yang-dicari-orang-tua-hzkJ

Fenomena bangku kosong di sejumlah sekolah negeri mulai terlihat di berbagai daerah seperti Solo, Semarang, hingga Lubuk Linggau pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor, mulai dari penurunan jumlah anak usia sekolah, perubahan pola permukiman, hingga berkurangnya minat masyarakat terhadap sebagian sekolah negeri. Pemerintah daerah merespons dengan membuka pendaftaran lanjutan, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas, serta mengajak masyarakat kembali mempercayai sekolah negeri.

Perubahan preferensi orang tua menjadi salah satu penyebab utama. Banyak orang tua milenial dan Gen Z kini memilih sekolah berdasarkan kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, penguatan nilai agama, kurikulum, ukuran kelas yang lebih kecil, hingga komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan keluarga. Sejumlah orang tua yang diwawancarai mengaku lebih memilih sekolah swasta karena dinilai mampu memberikan perhatian lebih kepada siswa, menawarkan program unggulan seperti kurikulum internasional, serta memiliki lingkungan yang lebih mendukung pembentukan karakter.

Pengamat pendidikan menilai fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya mengejar pendidikan yang gratis, tetapi juga berkualitas. Meski demikian, kondisi sekolah negeri yang kekurangan murid tidak semata-mata disebabkan perpindahan ke sekolah swasta. Faktor demografi, regulasi penerimaan murid berdasarkan usia, hingga kecenderungan orang tua memilih sekolah swasta berbasis agama pada jenjang PAUD dan SD juga turut memengaruhi. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat kualitas sekolah negeri sekaligus menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan pemerintah tengah mendata puluhan ribu SD negeri yang memiliki kurang dari 60 siswa untuk menyusun langkah penataan. Opsi yang dipertimbangkan meliputi penggabungan sekolah yang berdekatan, penerapan sekolah satu atap, hingga sistem guru multigrade. Di sisi lain, revitalisasi sarana sekolah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal itu terlihat di SDN Cimahpar 5 yang mengalami peningkatan jumlah pendaftar setelah bangunan sekolah diperbaiki sehingga lebih aman, nyaman, dan menarik bagi calon peserta didik.

Roy Suryo siap hadapi praperadilan kedua soal penetapan tersangka
  • Praperadilan Roy Suryo
  • https://gorontalo.antaranews.com/berita/412729/roy-suryo-siap-hadapi-praperadilan-kedua-soal-penetapan-tersangka

Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi praperadilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya penetapan tersangka. Ia mengatakan praperadilan kedua tersebut akan menjadi bagian dari upaya hukum yang masih ditempuh tim kuasa hukumnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan sidang praperadilan Roy Suryo terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya penetapan tersangka pada Jumat (10/7) pagi pukul 09.00 WIB.

Roy juga memastikan tetap mengikuti proses persidangan pokok yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, Roy mengungkapkan tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumana. Roy menilai putusan praperadilan yang dibacakan hakim menjadi awal untuk memperjuangkan proses hukum yang menurutnya lebih baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah. Namun, hakim menolak permohonan Roy agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah serta permintaan agar penuntut umum tidak menerbitkan surat perintah penahanan karena dinilai bukan merupakan kewenangan praperadilan.

KPK & PU Uji Coba SIPASTI di Pemda, Bidik Celah Korupsi Proyek Konstruksi
  • Uji Coba SIPASTI di Pemda
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260708/45/1986439/kpk-pu-uji-coba-sipasti-di-pemda-bidik-celah-korupsi-proyek-konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) di pemerintah daerah (pemda) melalui proyek percontohan yang dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, penerapan SIPASTI di pemda menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.

Lebih lanjut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan, sistem tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih transparan dalam menyusun perencanaan biaya konstruksi. Aminudin menilai SIPASTI milik Kementerian PU memiliki instrumen yang mampu meminimalkan ruang manipulasi dalam penyusunan harga satuan pekerjaan konstruksi.

Aminudin menambahkan, hasil kajian KPK menunjukkan standar harga yang dimiliki Kementerian PU dinilai lebih terperinci dibandingkan sejumlah acuan harga yang selama ini digunakan pemerintah daerah. KPK juga menemukan praktik penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) di sejumlah daerah yang membuka peluang terjadinya mark-up anggaran.

Warga RI Makin Doyan Pakai Pinjol, Sebulan Utang Naik Rp1,6 Triliun
  • Pertumbuhan Pinjaman Online
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8564383/warga-ri-makin-doyan-pakai-pinjol-sebulan-utang-naik-rp-1-6-triliun

OJK mencatat total outstanding pembiayaan masyarakat melalui industri pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending mencapai Rp103,73 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,60 persen secara tahunan dibandingkan Mei 2025 dan meningkat dibandingkan posisi April 2026 sebesar Rp102,07 triliun.

Secara bulanan, outstanding pinjaman daring bertambah sekitar Rp1,66 triliun hanya dalam satu bulan. Kenaikan tersebut menunjukkan terus meningkatnya penggunaan layanan pinjaman daring oleh masyarakat, sejalan dengan pertumbuhan industri pembiayaan digital dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Di tengah pertumbuhan pinjaman, tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP90 tercatat membaik dari 4,62 persen pada April menjadi 4,42 persen pada Mei 2026. OJK juga mencatat pertumbuhan pembiayaan di sektor pergadaian sebesar 57,97 persen secara tahunan menjadi Rp163,27 triliun, sementara pembiayaan modal ventura tercatat sebesar Rp16,36 triliun.

MSCI Bekukan Saham RI & Tendang Kategori HSC
  • Pembekuan Indeks MSCI
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8564378/msci-bekukan-saham-ri-tendang-kategori-hsc

MSCI mempertahankan kebijakan pembekuan terhadap saham Indonesia dalam Tinjauan Indeks Agustus 2026. Keputusan tersebut membuat tidak ada saham Indonesia yang akan ditambahkan ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), sementara peningkatan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) juga tetap dibekukan.

Selain itu, MSCI tidak akan melakukan penyesuaian segmen ukuran indeks terhadap saham Indonesia, termasuk perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap proses evaluasi dan perubahan komposisi saham Indonesia dalam indeks global MSCI masih terus berlanjut.

MSCI juga tetap mengeluarkan saham Indonesia yang dikategorikan memiliki High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks globalnya. Dalam menentukan estimasi free float, MSCI akan menggunakan informasi keterbukaan kepemilikan saham dengan ambang 1 persen, sehingga isu konsentrasi kepemilikan dan transparansi struktur pemegang saham tetap menjadi perhatian penting bagi pasar modal Indonesia.

Pertamina Mulai Salurkan B50 di Pulau Sumatra hingga Makassar
  • Implementasi B50 Mulai 1 Juli 2026
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114247/pertamina-mulai-salurkan-b50-di-pulau-sumatra-hingga-makassar

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) resmi mendistribusikan biodiesel B50 yang merupakan campuran antara 50% bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dengan 50% solar konvensional di beberapa wilayah di Indonesia. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, pada tahap awal atau tahap transisi dari B40 ke B50, perseroan menyalurkan B50 ke beberapa wilayah di antaranya Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kota Balikpapan, hingga Kota Makassar. Distribusi awal ini dilakukan melalui 29 terminal BBM dari total 126 terminal BBM milik Pertamina.

Catatan Purbaya soal APBN Semester I: Pajak Tumbuh, Defisit Tetap Aman
  • Kinerja Fiskal Nasional
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260708082414-4-748987/catatan-purbaya-soal-apbn-semester-i-pajak-tumbuh-defisit-tetap-aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan APBN semester I-2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, sedangkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun hingga akhir Juni 2026.

Kinerja pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan realisasi mencapai 46,3 persen dari target APBN dan meningkat sekitar 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan penerimaan, terutama dari sektor perpajakan, menjadi salah satu penopang utama kinerja fiskal pada semester pertama 2026.

Purbaya menegaskan bahwa posisi defisit tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal agar defisit APBN sepanjang 2026 tidak melampaui batas 3 persen terhadap PDB, meskipun terdapat peningkatan belanja untuk mendukung berbagai program pemerintah dan prioritas pembangunan nasional.

Setoran Negara Tembus Rp 1.187 T, Purbaya Janji Tak Naikkan Pajak
  • Ekspansi Basis Pajak
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260708082807-4-748990/setoran-negara-tembus-rp-1187-t-purbaya-janji-tak-naikkan-pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya mengatakan peningkatan penerimaan negara yang terjadi sepanjang semester I-2026 bukan berasal dari kenaikan tarif pajak, melainkan hasil reformasi perpajakan, perbaikan organisasi, serta pembenahan administrasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah. Ia menegaskan, strategi pemerintah ke depan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak (ekstensifikasi), optimalisasi pemungutan (intensifikasi), serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini penerimaan negara masih dapat meningkat tanpa harus membebani dunia usaha maupun masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

Bakal Jadi Terbesar, Danantara Merger 4 BUMN Manajemen Investasi
  • Merger 4 BUMN Manajemen Investasi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260708071125-92-1378167/bakal-jadi-terbesar-danantara-merger-4-bumn-manajemen-investasi

Danantara Indonesia melakukan konsolidasi terhadap empat perusahaan manajemen investasi milik BUMN menjadi satu entitas. Dalam skema tersebut, PT Mandiri Manajemen Investasi menjadi entitas yang bertahan dan mengintegrasikan PT PNM Investment Management, PT BNI Asset Management, serta PT BRI Manajemen Investasi.

Penggabungan tersebut merupakan bagian dari program konsolidasi dan perampingan BUMN untuk meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Danantara menegaskan bahwa perampingan jumlah entitas bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghasilkan pengelolaan aset BUMN yang lebih produktif, profesional, dan terintegrasi.

Entitas hasil merger diproyeksikan menjadi perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia. Konsolidasi diharapkan dapat mengintegrasikan portofolio investasi, meningkatkan kapasitas pengelolaan aset, menciptakan efisiensi operasional, serta meningkatkan daya tarik perusahaan pengelola investasi nasional bagi investor domestik maupun global.

OJK Sebut 81 Bank Digabung Menjadi 24 BPR per Juni
  • Penggabungan 81 BPR
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260708075101-78-1378176/ojk-sebut-81-bank-digabung-menjadi-24-bpr-per-juni

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sebanyak 81 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah memperoleh persetujuan untuk melakukan konsolidasi menjadi 24 entitas hingga akhir Juni 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan proses penggabungan tersebut masih terus berlangsung dan jumlah BPR maupun BPRS yang melakukan konsolidasi masih dapat bertambah.

Selain 81 BPR dan BPRS yang telah disetujui untuk bergabung, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK. Konsolidasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri perbankan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas tata kelola lembaga keuangan mikro.

OJK juga mendorong penguatan sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya melalui pengelompokan BPR dan BPRS milik pemerintah daerah ke dalam kelompok usaha BPD. Sinergi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada sektor mikro, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat kontribusi perbankan daerah terhadap perekonomian lokal dan daya saing nasional.

Diplomasi Budaya, Presiden Beri PM Modi ‘Hadiah’ Angklung
  • Diplomasi Budaya Indonesia dan India
  • https://rri.co.id/internasional/2552351/diplomasi-budaya-presiden-beri-pm-modi-hadiah-angklung

Presiden Prabowo Subianto memberikan satu set angklung sebagai cendera mata diplomasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat, dipilih sebagai simbol persahabatan sekaligus representasi kekayaan budaya Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak PM Modi mencoba memainkan angklung dengan didampingi pemain angklung yang memberikan penjelasan mengenai teknik memainkannya. PM Modi tampak antusias dan mampu memainkan alat musik tersebut dengan baik, bahkan menikmati alunan lagu Kuch Kuch Hota Hai yang dibawakan menggunakan seperangkat angklung.

PM Modi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas hadiah tersebut. Momen hangat itu mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga diperkuat melalui diplomasi budaya yang mempererat persahabatan kedua negara.

Usul Gaji Guru PPPK Dibiayai APBN, Komisi II DPR: Dana TKD 2027 Diproyeksi Turun
  • Realisasi Usulan Pengalihan APBN Gaji Guru PKKK
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8563686/usul-gaji-guru-pppk-dibiayai-apbn-komisi-ii-dpr-dana-tkd-2027-diproyeksi-turun

Komisi II DPR mengusulkan agar pembiayaan gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini muncul sebagai respons atas proyeksi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027 yang dikhawatirkan akan membebani kemampuan pemerintah daerah dalam membayar belanja pegawai.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan pihaknya telah menyepakati bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar gaji PPPK dibiayai oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar efisiensi anggaran daerah tidak berdampak pada pelayanan publik maupun memicu pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK yang telah diangkat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan guna memastikan skema pembiayaan tersebut dapat direalisasikan. Usulan pembiayaan gaji guru PPPK dan tenaga kesehatan melalui APBN juga diharapkan dapat mengurangi beban fiskal pemerintah daerah yang selama ini mengeluhkan keterbatasan anggaran.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan bahwa dana transfer ke daerah pada 2027 belum dipastikan turun. Menurutnya, berdasarkan pembahasan awal, nilai TKD justru diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2026. Kepastian besaran anggaran tersebut akan disampaikan pemerintah dalam pidato penyampaian Rancangan APBN 2027 pada 16 Agustus 2026.

Belajar dari India, Indonesia Ubah Strategi Digitalisasi UMKM
  • Kunjungan PM India
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260708/15/1986403/belajar-dari-india-indonesia-ubah-strategi-digitalisasi-umkm

Selama bertahun-tahun, didgitalisasi UMKM di Indonesia berkembang secara terfragmentasi. Sebagian pelaku usaha telah berjualan di marketplace, tetapi masih kesulitan memperoleh pembiayaan. Ada yang sudah menggunakan pembayaran digital, namun belum terhubung dengan layanan logistik atau akses pasar yang lebih luas. Pemerintah kini berupaya mengubah pendekatan tersebut. Alih-alih membangun aplikasi baru, Indonesia menggandeng India untuk mengembangkan Indonesia Open Network (ION), sebuah ekosistem digital terbuka yang menghubungkan berbagai layanan yang dibutuhkan UMKM, mulai dari pemasaran, pembiayaan, hingga dukungan usaha.

Kerja sama yang sebelumnya diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kini memasuki tahap implementasi.

Kemenag Akan Masukkan Pencegahan Budaya LGBTQ di Madrasah-Pesantren-Kampus
  • Pencegahan Budaya LBTQ di Lingkungan Pendidikan
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8563765/kemenag-akan-masukkan-pencegahan-budaya-lgbtq-di-madrasah-pesantren-kampus

Kementerian Agama (Kemenag) berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam pendidikan agama dan keagamaan. Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari sikap dan kerja kelembagaan Kemenag dalam merespons isu tersebut melalui jalur pendidikan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Kemenag menilai pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan sosialisasi yang terencana.

Materi edukasi tersebut direncanakan masuk ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan di madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemenag akan membentuk tim penyusun bahan edukasi, menyusun strategi sosialisasi, serta menjalankan program edukasi secara bertahap.

Selain melalui lembaga pendidikan, Kemenag juga akan memperkuat penyuluhan agama di masyarakat melalui khutbah, pengajian, dan majelis taklim, serta mendorong gerakan di perguruan tinggi keagamaan negeri. Kemenag juga berencana bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan organisasi kemasyarakatan keagamaan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Hadza Min Fadhli Robby : Kunjungan Modi dan Peluang Memperkuat Poros Indonesia–India di Indo-Pasifik
  • Kunjungan PM India
  • https://katadata.co.id/indepth/opini/6a4c6450c6f24/kunjungan-modi-dan-peluang-memperkuat-poros-indonesiaindia-di-indo-pasifik

Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 6-7 Juli 2026 merupakan kali kedua setelah pertama kali pada 2018. Kunjungan ini terjadi dalam situasi di tengah meningkatnya tensi politik di kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik.  Di tengah kemungkinan diperparahnya konflik di kedua kawasan tersebut, India berupaya keras untuk mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi domestik dengan melakukan kunjungan ke negara-negara mitra di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kunjungan Modi kali ini menjadi menarik, karena Modi juga akan mengunjungi Australia dan Selandia Baru dalam satu rangkaian setelah menyelesaikan kunjungannya dengan Indonesia. 

Hampir Semua Warga RI Disebut Punya Bakat Diabetes, Ini Jadi Pemicu Utamanya
  • Potensi Diabetas pada warga RI
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8564551/hampir-semua-warga-ri-disebut-punya-bakat-diabetes-ini-jadi-pemicu-utamanya

Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa prevalensi diabetes melitus tipe 2 di DKI Jakarta telah mencapai 12,8 persen atau sekitar satu dari delapan penduduk. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 3 persen yang telah terdiagnosis secara medis, sementara 9,8 persen lainnya baru mengetahui dirinya mengidap diabetes saat mengikuti survei kesehatan karena sebelumnya tidak merasakan gejala.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa tingginya kasus diabetes juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Berdasarkan studi genetik di Indonesia, sebagian besar masyarakat memiliki bakat atau gen diabetes. Risiko seseorang mengalami diabetes meningkat apabila memiliki riwayat keluarga, terutama jika kedua orang tuanya merupakan penyandang diabetes.

Selain faktor keturunan, obesitas menjadi pemicu utama aktifnya gen diabetes laten. Karena itu, masyarakat diminta mengubah pandangan bahwa obesitas hanya persoalan penampilan, melainkan penyakit metabolik kronis yang dapat memicu diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pengendalian obesitas dinilai menjadi langkah penting untuk menekan peningkatan kasus diabetes dan berbagai komplikasi penyakit tidak menular lainnya.

Dorong Kesejahteraan, Lapangan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK Diperluas
  • Perluasan Lapangan Kerja Bagi Lulusan SMA/SMK
  • https://www.metrotvnews.com/read/bw6C2zDB-dorong-kesejahteraan-lapangan-kerja-untuk-lulusan-sma-smk-diperluas

Lapangan kerja formal bagi lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga prasejahtera semakin terbuka seiring berkembangnya usaha ultra mikro di berbagai daerah. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, Kindaris, menyatakan bahwa pertumbuhan usaha ultra mikro turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi kelompok yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan formal.

Perluasan kesempatan kerja tersebut berjalan seiring dengan komitmen pemerintah melalui Danantara untuk memperkuat sektor UMKM. Hingga saat ini, program pemberdayaan yang dijalankan telah menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sekitar 88 persen di antaranya merupakan perempuan, sementara lebih dari 43 ribu posisi diisi oleh lulusan SMA/SMK dari keluarga prasejahtera. Menurut Kindaris, program ini tidak hanya melahirkan pelaku usaha yang mandiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memperoleh pekerjaan formal, para lulusan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, membangun jenjang karier, serta mengakses beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat di tengah upaya memperluas penyerapan tenaga kerja.

Sampah di Bali Capai 3.500 Ton Per Hari, Gas Metana Tingkatkan Risiko Kebakaran TPA
  • Resiko Kebakaran TPA akibat meningkatnya Gas Metana pada Timbunan Sampah
  • https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/08/080546878/sampah-di-bali-capai-3500-ton-per-hari-gas-metana-tingkatkan-risiko

Timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai sekitar 3.500 ton per hari, sehingga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Pernyataan tersebut disampaikan saat Apel Siaga Pilah Sampah di Denpasar pada Selasa (7/7/2026).

Hanif menjelaskan bahwa tingginya volume sampah di TPA meningkatkan risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan. Ia mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di TPA Suwung pada 2023, yang dipicu antara lain oleh penumpukan sampah organik penghasil gas metana yang mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh terulang karena Bali merupakan wajah Indonesia sekaligus destinasi wisata dunia.

Pemerintah berharap seluruh kabupaten dan kota di Bali segera mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Hanif menargetkan persoalan sampah di Bali dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026. Meski diakui sebagai tantangan yang berat, ia menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan secara bersama-sama.

Siasat Daerah Hadapi Efisiensi, dari Obligasi hingga Optimalisasi PAD
  • Creative Financing, Optimalisasi PAD
  • https://www.kompas.id/artikel/siasat-daerah-menghadapi-efisiensi-terbitkan-obligasi-daerah-hingga-optimalkan-potensi-pendapatan

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) senilai Rp 3,5 triliun. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas sumber pembiayaan di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah, pagu transfer ke daerah untuk Jakarta pada 2026 tercatat Rp 13,76 triliun, turun dari Rp 30,19 triliun pada 2025.

Menurut Pramono, Gubernur DKI Jakarta, dana hasil penerbitan obligasi tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat sektor-sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk itu dibutuhkan partisipasi publik, baik swasta maupun BUMD.

Selain menerbitkan obligasi daerah, Pemprov Jakarta juga membuka peluang pemanfaatan hak penamaan (naming rights) untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. Namun, prosesnya harus dilakukan secara transparan agar seluruh penerimaannya masuk ke kas daerah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga melakukan berbagai langkah penyesuaian anggaran. Salah satu fokusnya ialah menjaga agar belanja pegawai tidak terdampak.  Sejumlah program prioritas tahun ini meliputi pemberian bantuan keuangan infrastruktur desa sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap desa, pembangunan dan penataan jalan alternatif di Bogor Selatan dan kawasan Puncak, serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Jalur Puncak II.

Ngebet Jadikan Jateng ‘Kandang Gajah’, PSI Diingatkan soal Realita Politik Satu Ini
  • Kandang Gajah, PSI
  • https://www.inilah.com/ngebet-jadikan-jateng-kandang-gajah-psi-diingatkan-soal-realita-politik-satu-ini

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” masih menghadapi tantangan besar sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki basis pemilih yang kuat di Jawa Tengah.

Menurut Pangi, membangun basis politik di Jawa Tengah tidak cukup hanya mengandalkan strategi kampanye atau sumber daya yang besar atau kekuatan finansial. Diperlukan faktor ideologi, kedekatan emosional dengan partai, rekam jejak, hingga figur politik tetap menjadi pertimbangan penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menargetkan Jawa Tengah menjadi “kandang gajah” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kaesang menyatakan, saat ini PSI memiliki 12 anggota DPRD di Jawa Tengah. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum ideal untuk wilayah yang memiliki peran strategis secara politik.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo mengusulkan agar hampir seluruh kabupaten/kota di Jateng didatangi, namun keputusan tetap ada di Jokowi.

Di Balik Safari Politik Pria Solo
  • Safari Politik Jokowi
  • https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20260707/Di-Balik-Safari-Politik-Pria-Solo/

Safari politik Joko Widodo pada akhir Juni 2026 menandai langkah barunya sebagai ‘rakyat biasa’ yang tetap aktif dalam arena politik. Lawatan ke Lampung bukan sekadar kunjungan, melainkan bagian dari strategi politik yang memanfaatkan jejak infrastruktur era pemerintahannya. Kehadiran Jokowi di Rakorda PSI di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung memperlihatkan kedekatan emosionalnya dengan daerah tersebut, sekaligus mengingatkan publik pada infrastruktur yang pernah dibangun di masa jabatannya.

Menurut Bestari Barus, Ketua Bidang Politik DPP PSI, safari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Jokowi dalam Rakernas PSI di Makassar untuk turun ke 38 provinsi bersama PSI. Selain faktor pembangunan, undangan tokoh masyarakat dan ikatan emosional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan daerah tujuan. Jokowi tidak hanya menghadiri satu agenda, melainkan menyambangi beberapa titik dalam sehari, sehingga safari ini memiliki dimensi politik sekaligus sosial.

Kehadiran Jokowi di berbagai daerah diharapkan menjadi energi baru bagi kader PSI dalam menuntaskan pekerjaan organisasi menjelang verifikasi KPU 2027. Popularitas Jokowi dijadikan PSI sebagai modal politik untuk Pemilu 2029, dengan safari ini berfungsi sebagai sarana konsolidasi, penguatan jaringan, dan pengingat atas capaian pembangunan yang dapat dijadikan narasi politik di masa mendatang.

Menko Zulhas Perkenalkan Lahsamor, Teknologi BRIN untuk Atasi Sampah Organik di Bali
  • Teknologi Pengolahan Sampah
  • https://news.republika.co.id/berita/thtljn8730000/menko-zulhas-perkenalkan-lahsamor-teknologi-brin-untuk-atasi-sampah-organik-di-bali

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperkenalkan teknologi pengolahan sampah organik bernama “lahsamor” sebagai alternatif penanganan masalah sampah di Pulau Bali. Inovasi yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diperkenalkan dalam Apel Siaga Pilah Sampah di Lapangan Renon, Denpasar, pada Selasa.

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan meninjau langsung proses kerja lahsamor yang dirancang untuk mengolah sampah organik rumah tangga setiap hari. Teknologi berbahan dasar drum ini diklaim mampu menekan hingga 40 persen volume sampah harian rumah tangga yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA), meskipun penggunaannya saat ini masih terbatas pada skala rumah tangga.

Teknologi lahsamor bekerja dengan cara yang sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan sampah organik busuk sebanyak 0,5 kilogram hingga 1 kilogram per hari, kemudian memutar tuas sebanyak lima kali. Keunggulan lahsamor dibandingkan kantung kompos konvensional terletak pada kemudahannya. Pada kantung kompos biasa, hasil kompos harus diambil secara manual dan memerlukan berbagai bahan campuran. Sementara itu, dengan lahsamor, pengguna hanya perlu membuka dan memutar alat, maka kompos akan jatuh dengan sendirinya.

Kemendagri Pantau Upaya Perubahan Jabar jadi Tatar Sunda
  • Wacana Perubahan Nama Jawa Barat
  • https://news.republika.co.id/berita/thtvng393/kemendagri-pantau-upaya-perubahan-jabar-jadi-tatar-sunda

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda sedang jadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan hingga kini belum menerima usulan resmi terkait perubahan nama provinsi tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, mengatakan Kemendagri sejauh ini baru mengikuti perkembangan wacana tersebut melalui pemberitaan media.

Disinggung proses atau mekanisme yang diperlukan guna perubahan nama tersebut Benni tak merinci. Ia menegaskan Kemendagri tengah menunggu pengajuan resmi baru akan dilakukan sesuai regulasi yang ada.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau alias setuju untuk melanjutkan usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Pemberian izin itu akan masuk ke tahapan legislasi berikutnya. Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda Setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020. Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat.

Pengemudi Ojek Bukan Pengusaha Kecil
  • Polemik Ojok Online sebagai UMKM
  • https://www.tempo.co/ekonomi/pengemudi-ojek-online-pengusaha-umkm-2273952

Polemik atas penetapan pengemudi ojek online alias ojol sebagai pengusaha mikro transportasi online terus berlanjut. Sejumlah asosiasi ojol secara terbuka menolak kebijakan pemerintah ini. Sebaliknya, ada pula komunitas ojol yang terang-terangan mendukung gagasan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang memasukkan mereka dalam kategori pelaku UMKM.

Kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 itu berlaku mulai Rabu, 1 Juli 2026. Tapi, sebenarnya, pro-kontra di ruang publik telah mengemuka sejak setahun lalu, yakni saat Maman melempar idenya kepada publik pada April 2025. Ketika itu dia mengatakan inisiatif tersebut menjawab aspirasi yang telah lama disuarakan komunitas ojek online. Kini, topik yang sama bukan hanya mencuat kembali, tapi juga telah resmi berlaku. 

Jaringan Narkoba di Instagram Sasar Remaja
  • Kasus Pengedaran Narkoba
  • https://www.tempo.co/hukum/jaringan-narkoba-di-instagram-sasar-remaja-2273963

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menangkap tiga terduga pengedar narkoba yang memasarkan barang haram melalui media sosial Instagram. Mereka diduga menyasar kalangan remaja sebagai target utama. Tiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial RJ, AN, dan AL. RJ dan AN terlibat dalam satu perkara, sedangkan AL ditangkap dalam kasus yang berbeda. “Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat,” kata Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Indah Hartantiningrum dalam keterangan tertulis, 5 Juli 2026.

Hasil penyidikan mengungkap para tersangka memperoleh narkotika melalui akun Instagram, kemudian menjualnya kembali menggunakan akun Instagram milik mereka. Setelah menerima pesanan, para pelaku mengedarkan barang dengan metode sistem tempel di sejumlah lokasi di Jakarta Barat untuk menghindari pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 142,07 gram tembakau sintetis yang telah dikemas dalam ratusan paket siap edar serta sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dan transaksi.

Dalam operasi terpisah, Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Benda, Kota Tangerang. Polisi menangkap AL setelah menggeledah rumahnya dan menemukan 72,76 gram sabu, lima butir ekstasi, 44,85 gram ganja, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

RI-Singapura jajaki pengembangan rahlat militer Sumatera, Kalimantan
  • Kunjungan PM Singapura
  • https://www.antaranews.com/berita/5637812/ri-singapura-jajaki-pengembangan-rahlat-militer-sumatera-kalimantan?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura menjajaki pengembangan daerah latihan (rahlat) militer di dua tempat di Sumatera, yaitu di Batujajar, Sumatera Selatan dan Siabu, Riau, kemudian di Kalimantan Barat. Pengembangan daerah latihan untuk latihan bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) itu merupakan salah satu isu yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong saat Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

PM Wong mengatakan inisiatif tersebut akan membuka peluang yang saling menguntungkan antara angkatan bersenjata dua negara, terutama untuk berlatih bersama-sama, dan memperkuat kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Bagi Singapura dan Indonesia, PM Wong melanjutkan, hubungan erat antara TNI dan SAF menjadi bidang yang krusial. Dalam rangkaian Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura tahun ini, dua negara juga mengumumkan penandatanganan dokumen kerja sama terkait pembaharuan bersama (joint update) terhadap perjanjian kerja sama pertahanan dua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, prajurit Angkatan Bersenjata Singapura rutin ikut dalam program-program latihan multinasional ataupun latihan bilateral Indonesia-Singapura yang digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura juga rutin menggelar latihan bersama di perairan perbatasan Selat Malaka.

Kemenko Pangan Targetkan Perluasan Panen Jagung Lebih dari 1.000 Hektare
  • Memperkuat Ketahanan Pangan - Perluasan Panen Jagung
  • https://foto.bisnis.com/view/20260707/1986004/kemenko-pangan-targetkan-perluasan-panen-jagung-lebih-dari-1000-hektare

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan perluasan area panen jagung menjadi lebih dari 1.000 hektare sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi jagung nasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri yang terus meningkat.

Perluasan panen diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas jagung yang memiliki peran penting sebagai bahan pangan dan pakan ternak. Dengan bertambahnya luas panen, produksi jagung nasional diproyeksikan meningkat secara signifikan.

Aturan Turunan Perpres Karbon Mulai Digarap, Ini Fokus ESDM
  • Regulasi Perdagangan Karbon
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260706182600-4-748519/aturan-turunan-perpres-karbon-mulai-digarap-ini-fokus-esdm

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan ekonomi karbon, khususnya di sektor energi.

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa Permen ESDM tersebut akan mengatur proses bisnis penerapan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Namun, substansi regulasi masih berada dalam tahap penyusunan sehingga rincian mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaturannya belum dapat disampaikan secara lengkap.

Selain menyiapkan aturan turunan, pemerintah juga akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam pencatatan dan registrasi unit karbon serta mendukung pelaksanaan perdagangan karbon, khususnya dalam memperkuat tata kelola pasar karbon di sektor energi.

RI Bakal Ekspor Listrik ke Singapura 3,4 Giga Watt, Begini Skemanya
  • Ekspor Listrik ke Singapura
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260706172126-4-748481/ri-bakal-ekspor-listrik-ke-singapura-34-giga-watt-begini-skemanya

Pemerintah Indonesia berencana mengekspor listrik berbasis energi terbarukan ke Singapura dengan total kapasitas pengembangan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Danantara akan bertindak sebagai pihak pengembang dari Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan Singapura, yakni Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections, yang akan berperan sebagai pihak pembeli atau off-taker.

Pembangkit listrik untuk mendukung ekspor tersebut direncanakan dibangun di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Pada tahap awal, kapasitas yang akan dikembangkan berkisar antara 600 megawatt (MW) hingga 1,2 GW, sebelum nantinya ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai total 3,4 GW. Proyek ini difokuskan pada pengembangan listrik dari sumber energi terbarukan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kerja sama dengan Singapura merupakan bagian dari kesepakatan yang juga mencakup pengembangan listrik hijau dan Carbon Capture and Storage (CCS). Namun, implementasi ekspor listrik masih dalam proses negosiasi, terutama terkait harga dan regulasi, agar kerja sama tersebut memberikan manfaat yang seimbang dan saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Singapura.

RUU PFII Banjir Insentif Pajak, Tapi Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah
  • RUU PFII
  • https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-pfii-banjir-insentif-pajak-tapi-pengusaha-minta-ini-ke-pemerintah

Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global. Insentif tersebut mencakup pengurangan PPh badan hingga 100% bagi pelaku usaha tertentu, insentif bagi tenaga ahli asing, pembebasan PPh atas penghasilan investasi, fasilitas PPN tidak dipungut, pembebasan PPnBM tertentu, serta pembebasan bea masuk untuk pembangunan kawasan.

Kalangan pengusaha menilai paket insentif tersebut cukup kompetitif dan menjadi sinyal positif dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Namun, HIPMI dan Kadin menegaskan bahwa insentif pajak saja belum cukup, karena investor juga membutuhkan kepastian hukum, stabilitas dan konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, penyelesaian sengketa yang kredibel, infrastruktur memadai, energi kompetitif, serta kualitas sumber daya manusia.

Pengusaha juga mendorong agar pemberian insentif dilakukan secara selektif dan berbasis kinerja, dengan prioritas kepada investasi yang menciptakan nilai tambah, mendukung hilirisasi, membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, dan berorientasi ekspor. Implementasi kebijakan juga perlu dilakukan secara sederhana, transparan, konsisten, dan memiliki kepastian waktu pelayanan agar PFII mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya di kawasan Asia.

Banggar DPR Tolak Usul Kepala Daerah Naik Gaji Lewat PAD
  • Insentif Kepala Daerah, Sumber Pendanaan PAD
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260706152139-32-1377463/banggar-dpr-tolak-usul-kepala-daerah-naik-gaji-lewat-pad

Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan wacana tersebut sementara dihentikan sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Bukan hanya lebih inklusif, namun juga langsung dirasakan masyarakat.

Sebelumnya usulan insentif kepala daerah hingga 20 persen dari PAD disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Pemberian insentif ini menurutnya dapat menekan tingkat korupsi kepala daerah. Penerapannya juga berdasar pada proporsi dan klasterisasi yang dibangun. Misalnya di Jakarta yang PAD-nya sudah 60 persen tentu tidak boleh memperoleh 20 persen insentif dari PAD.

Lulusan SMA & SMK Diusulkan Ikut Magang Nasional, Menaker Buka Suara
  • Perluasan Magang Nasional
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8562747/lulusan-sma-smk-diusulkan-ikut-magang-nasional-menaker-buka-suara

Program Magang Nasional diusulkan untuk diperluas agar dapat diikuti lulusan SMA dan SMK, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap dunia industri. Saat ini, program tersebut baru diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang diploma dan sarjana dengan fasilitas uang saku setara UMP atau UMK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah akan mengkaji aturan yang berlaku sebelum memutuskan perluasan peserta program. Kemungkinan keterlibatan lulusan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan pada pelaksanaan Magang Nasional angkatan ketiga, sementara saat ini pemerintah sedang mempersiapkan angkatan kedua.

Menurut Yassierli, kebutuhan lulusan SMA dan SMK memiliki karakteristik berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Lulusan SMA dan SMK dinilai lebih membutuhkan peningkatan kompetensi dan sertifikasi, sedangkan lulusan perguruan tinggi membutuhkan pengalaman langsung di lingkungan kerja. Meski demikian, pemerintah akan mengkaji pemberian kesempatan magang yang lebih luas, khususnya bagi lulusan SMA dan SMK di daerah.

Harga Pangan Hari Ini 7 Juli: Harga Cabai & Bawang Merah Turun, Beras Stabil
  • Harga pangan didominasi penurunan
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260707/12/1986074/harga-pangan-hari-ini-7-juli-harga-cabai-bawang-merah-turun-beras-stabil

Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Selasa (7/7/2026) masih melanjutkan tren penurunan pada sejumlah komoditas hortikultura. Harga cabai dan bawang merah kembali terkoreksi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (7/7/2026), harga beras bergerak relatif stabil. Harga beras kualitas bawah I naik tipis 0,34% menjadi Rp14.700 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas bawah II tetap di Rp14.500 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 3,99% menjadi Rp46.900 per kilogram. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang turun 0,45% menjadi Rp44.000 per kilogram. Harga cabai kembali melemah di hampir seluruh jenis. Cabai merah besar turun 3,75% menjadi Rp50.050 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 1,45% menjadi Rp50.900 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah turun 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik tipis 0,25%. Di sisi lain, harga daging ayam ras segar turun 0,27% menjadi Rp36.700 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar turun 0,68% menjadi Rp29.100 per kilogram. Secara keseluruhan, harga pangan pada hari ini masih didominasi tren penurunan, terutama pada kelompok cabai dan bawang merah. 

Era Bakar Uang Berakhir, Badai PHK Menerpa Industri E-Commerce
  • Badai PHK Industri E-Commerce
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20260707/266/1985959/era-bakar-uang-berakhir-badai-phk-menerpa-industri-e-commerce

Industri e-commerce Indonesia memasuki fase baru. Setelah bertahun-tahun mengandalkan strategi ‘bakar uang’ untuk mengejar pertumbuhan pengguna dan transaksi, pelaku industri kini mulai mengalihkan fokus pada profitabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai industri e-commerce nasional kini bergerak menuju fase yang lebih matang.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, fokus perusahaan tidak lagi semata mengejar pertumbuhan transaksi melalui promo besar-besaran, tetapi juga membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan tersebut didorong oleh berbagai faktor.

Danantara Diusulkan Jadi Modal Awal PFII, Ekonom Maybank: Perlu Dikaji Lagi
  • Pendanaan Awal PFII
  • https://nasional.kontan.co.id/news/danantara-diusulkan-jadi-modal-awal-pfii-ekonom-maybank-perlu-dikaji-lagi

Rencana pemerintah menjadikan Danantara sebagai sumber modal awal pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai perlu dikaji lebih lanjut. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai Danantara masih berada pada tahap awal operasional dan konsolidasi sehingga pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan kapasitas lembaga tersebut sebelum memberikan tambahan mandat pembiayaan.

Juniman menyoroti bahwa Danantara memperoleh modal dari dividen BUMN dan aset negara, sementara lembaga tersebut juga telah dikaitkan dengan berbagai proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan besar. Apabila terlalu banyak mandat dibebankan secara bersamaan, terdapat risiko Danantara tidak dapat menjalankan fungsi utamanya secara optimal dan menghadapi keterbatasan pendanaan.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa apabila kapasitas keuangan Danantara tidak mencukupi, risiko pembiayaan pada akhirnya dapat kembali membebani negara melalui APBN. Karena itu, pemerintah dan DPR didorong melakukan kajian komprehensif dengan membandingkan praktik pembentukan pusat keuangan internasional di negara lain, terutama terkait sumber modal, struktur pendanaan, kemandirian lembaga, dan pembagian risiko.

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Resmi PM Singapura
  • Kunjungan PM Singapura
  • https://www.kemhan.go.id/2026/07/07/menhan-sjafrie-dampingi-presiden-prabowo-sambut-kunjungan-resmi-pm-singapura.html

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Singapura H.E. Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk terus memperkuat kemitraan strategis. Sejumlah sektor prioritas dibahas, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan konektivitas, kerja sama pendidikan, penguatan hubungan antarmasyarakat, hingga kolaborasi di bidang pertahanan.

Prabowo Akan Terima Kunjungan PM India di Istana Hari Ini
  • Kunjungan PM India
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/07/05062291/prabowo-akan-terima-kunjungan-pm-india-di-istana-hari-ini

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Modi sebelumnya telah tiba di Jakarta, Senin (6/7/2026) sore, untuk menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama tiga hari. Kedatangan Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, sebelumnya mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto.

Ada 2,9 Juta Anak Tidak Sekolah, Paling Banyak Jenjang Menengah
  • Angka Anak Tidak Sekolah
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/07/084500271/ada-2-9-juta-anak-tidak-sekolah-paling-banyak-jenjang-menengah?source=personalisasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 2,9 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti. Suharti mengatakan, dari angka 2,9 juta itu paling banyak berasal dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun atau anak-anak pada jenjang sekolah menengah.

Selain itu, data juga menunjukkan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ada yang berasal dari kelompok dengan kebutuhan khusus, disabilitas, dan dari kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Maka dari itu, Suharti menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan angka anak tidak sekolah.

Demi mengatasi hal itu, Kemendikdasmen telah resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026. Adapun SPMB PJJ ini ditujukan bagi anak tidak sekolah (ATS). SPMB PJJ dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa SPMB PJJ merupakan gerakan pengembalian ATS ke pembelajaran.

Jangan Biarkan Kepala Daerah Bergaji UMR
  • Gaji Kepala Daerah, OTT Kepala Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/07/05300091/jangan-biarkan-kepala-daerah-bergaji-umr

Adanya ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yakni kemarahan publik akibat kepala daerah yang terjerat OTT korupsi dan adanya pembiaran penghasilan resmi yang stagnan selama lebih dari dua dekade. Gaji seorang bupati/wali kota hanya sekitar Rp5 juta per bulan, gubernur Rp9 juta, jumlah yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab atas lebih dari 30 urusan pemerintahan. Rasionalisasi penghasilan kepala daerah dipandang sebagai kebutuhan, bukan kemewahan.

Usulan pemberian insentif berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) memunculkan pro-kontra. Sebagian menilai sebagai dorongan kinerja fiskal, sementara yang lain menganggapnya distorsi keuangan negara. Pemberian insentif harus kecil, berjenjang, dan berbasis indikator kinerja ketat, karena PAD tidak sepenuhnya bergantung pada kecakapan kepala daerah, melainkan sangat dibatasi oleh regulasi pusat. Lebih dari 90 persen daerah masih bergantung pada transfer pusat, sehingga memperluas ruang fiskal daerah dinilai lebih strategis daripada sekadar memberi bonus berbasis PAD.

Pada akhirnya, solusi korupsi kepala daerah tidak boleh parsial. Yang dibutuhkan adalah pembenahan ekosistem: menurunkan biaya politik pilkada, merasionalisasi penghasilan kepala daerah, memperkuat profesionalisme birokrasi, memperketat pengawasan, dan memberikan sanksi tegas. Menaikkan penghasilan bukanlah tabu, tetapi menjadikan PAD sebagai hadiah pribadi adalah kebijakan populis yang berbahaya. Fondasi otonomi daerah yang sehat terletak pada sistem insentif yang adil, rasional, dan mampu menjaga integritas pemerintahan daerah.

Kemenkeu Lelang 9 Surat Utang Hari Ini, Incar Dana Rp 32 Triliun
  • Kemenkeu Lelang Surat Utang
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8562920/kemenkeu-lelang-9-surat-utang-hari-ini-incar-dana-rp-32-triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melelang 9 seri surat utang negara (SUN) bertenor pendek dan panjang. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan target indikatif dari lelang pada hari ini mencapai Rp32 triliun dengan target maksimal sebesar 150 persen dari target indikatif alias sebesar Rp48 triliun.

SUN yang akan dilelang untuk tenor pendek berupa 2 seri surat perbendaharaan negara (SPN) New Issuance dan 1 seri Reopening. Sementara itu, untuk SUN yang dilelang tenor panjang berupa 6 seri Obligasi Negara (ON) Reopening. Termasuk ke dalam peserta lelang SUN ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.

Suara Revisi UU Pilkada Buntut Gelombang OTT Kepala Daerah
  • OTT Kepala Daerah, Revisi UU Pilkada
  • https://news.detik.com/berita/d-8562767/suara-revisi-uu-pilkada-buntut-gelombang-ott-kepala-daerah#google_vignette

Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang silih berganti memantik wacana Undang-Undang Pilkada direvisi.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang menjabat setelah menggantikan Andi Putra yang juga ditangkap KPK pada Oktober 2021. Fenomena serupa terjadi di Langkat, ketika Syah Afandin (Ondim) terjerat OTT setelah sebelumnya menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin yang ditangkap KPK pada 2022. KPK menilai pola back to back korupsi ini menyerupai “regenerasi koruptor,” karena Syah Afandin yang awalnya Wakil Bupati kemudian menjadi Plt. Bupati, terpilih sebagai Bupati periode 2025–2030, dan akhirnya kembali terjerat kasus korupsi.

Wacana revisi UU Pilkada diungkit kembali kaitannya dengan fenomena politik uang atau money politics. Kapoksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai perubahan UU Pilkada menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk merancang pilkada yang tidak padat modal, sekaligus menutup celah korupsi yang kerap menjerat kepala daerah melalui pola jual beli jabatan, pemberian izin, serta pengadaan barang dan jasa. Ia meminta Kemendagri mendesain tata kelola pemda yang lebih bersih dengan dukungan aparat penegak hukum.

Senada, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyoroti tingginya biaya politik dan rendahnya kesejahteraan kepala daerah sebagai faktor maraknya korupsi, sehingga ia mengusulkan pemberian insentif berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan gubernur, bupati, dan wali kota.


Pasokan Global Bertambah, Harga Minyak Turun ke Level Sebelum Perang AS-Iran
  • Harga Minyak Dunia Turun
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/07/075613226/pasokan-global-bertambah-harga-minyak-turun-ke-level-sebelum-perang-as-iran

Harga minyak dunia melemah pada akhir perdagangan Senin (6/7/2026) waktu setempat atau Selasa (7/7/2026) pagi WIB ke level sebelum perang Amerika Serikat (AS) dan Iran mencuat. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun tipis 13 sen atau 0,2 persen menjadi 71,99 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 14 sen atau 0,2 persen menjadi 68,55 dollar AS per barrel. Penurunan terjadi seiring bertambahnya pasokan minyak global.

Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan meningkatkan produksi minyaknya hingga mendekati rekor tertinggi, yakni di atas 3,8 juta barrel per hari pada Juni setelah keluar dari OPEC untuk terbebas dari pembatasan produksi. Sementara itu, Arab Saudi memangkas harga jual resmi (official selling price/OSP) minyak Arab Light untuk pasar Asia pada Agustus menjadi 1,50 dollar AS per barrel di bawah rata-rata harga Oman/Dubai. Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi (ADNOC) juga dilaporkan menjual minyak mentah melalui tender dengan harga diskon.

Di sisi lain, negara-negara anggota OPEC+ yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia pada Minggu sepakat menaikkan target produksi sebesar 188.000 barrel per hari mulai Agustus. Analis PVM ,Tamas Varga, mengatakan produsen minyak kini menghadapi pasar yang sedang melemah sehingga peluang pemulihan harga dalam waktu dekat masih terbatas.

LHS: Saatnya Meluruskan Paradigma Pendidikan Tinggi Indonesia
  • Perbaikan Tata Kelola Perguruan Tinggi
  • https://news.republika.co.id/berita/ths8vr451/lhs-saatnya-meluruskan-paradigma-pendidikan-tinggi-indonesia-part2

Aktivis Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, menilai perbaikan kebijakan manajemen perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, menurut dia, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengembalikan paradigma pendidikan tinggi kepada amanat konstitusi dengan mengakhiri praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Mantan Menteri Agama itu menyoroti fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), tetapi tidak melakukan daftar ulang. Menurut dia, kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia mengatakan negara tidak boleh kehilangan calon generasi muda berpendidikan tinggi hanya karena persoalan biaya. Menurut Lukman, pemerintah semestinya menempatkan pendidikan tinggi sebagai investasi strategis bangsa, bukan ruang komersialisasi yang membuat keluarga berpenghasilan menengah ke bawah semakin tertekan.

Lukman juga menilai besaran UKT kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan riil keluarga mahasiswa. Ia menyoroti adanya tingkatan UKT yang dinilai terlalu sempit sehingga keluarga pegawai menengah dapat terbebani biaya yang hampir sama dengan kelompok ekonomi jauh lebih mapan.

Polri Temukan Titik Terang Perburuan Penyerang 3 Polisi di Katingan: Sebaiknya Menyerahkan Diri
  • Polisi Gugur di Penggerebekan Bandar Narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/06/20120981/polri-temukan-titik-terang-perburuan-penyerang-3-polisi-di-katingan

Polri menyatakan pengejaran terhadap pelaku penyerangan yang menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, telah menemukan titik terang. Aparat pun mengimbau para pelaku agar segera menyerahkan diri. “Sudah ada titik terang. Kalau bisa biar menyerahkan diri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia memastikan jajaran Polda Kalimantan Tengah bersama Bareskrim Polri terus memberikan dukungan kepada Polres Katingan untuk memburu jaringan pengedar narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut.

Di sisi lain, Isir menegaskan Polri berduka atas gugurnya tiga personel terbaik dalam operasi pemberantasan narkoba di Kabupaten Katingan. Sebagai bentuk penghormatan, Polri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada ketiga anggota yang gugur. Diketahui, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, yakni Aipda Yudhie Perdana Putra, Aiptu Sumaryanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana, gugur setelah menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada Rabu (1/7/2026) malam.

Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia tidak lama setelah kejadian dengan luka akibat senjata tajam. Sementara itu, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan meninggal di Sungai Katingan pada 4 dan 5 Juli 2026.

OJK Pangkas Pembaruan Data SLIK Jadi 3 Hari, Akses KPR dan Kredit UMKM Dipercepat
  • Kemudahan Perizinan Perumahan dan UMKM
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/ths0gd370/ojk-pangkas-pembaruan-data-slik-jadi-3-hari-akses-kpr-dan-kredit-umkm-dipercepat-part2

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu pembaruan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi maksimal tiga hari kerja setelah kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas. Langkah ini diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap KPR maupun pembiayaan UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan optimalisasi SLIK merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem informasi kredit agar lebih akurat, mutakhir, dan relevan. Menurut dia, perubahan tersebut juga menjawab keluhan masyarakat yang selama ini harus menunggu cukup lama setelah melunasi pinjaman sebelum statusnya diperbarui di SLIK.

Selain mempercepat pembaruan data kredit lunas, OJK juga melakukan penyesuaian terhadap informasi debitur yang ditampilkan dalam SLIK. Ke depan, informasi difokuskan pada debitur yang memiliki plafon awal dan baki debet di atas Rp1 juta secara kumulatif berdasarkan nomor identitas. Penyesuaian tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 18 juta debitur yang masih memiliki nominal kredit di bawah Rp1 juta secara akumulatif.  

Optimalisasi SLIK juga diharapkan mendukung percepatan program 3 juta rumah serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan data debitur yang lebih mutakhir, proses penilaian kredit diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

DPR bakal Minta Klarifikasi Menhut soal Temuan Amplop: Kami Harap Bisa Jelaskan Sejujur-Jujurnya
  • Polemik Amplop Menhut
  • https://www.kompas.tv/nasional/679098/dpr-bakal-minta-klarifikasi-menhut-soal-temuan-amplop-kami-harap-bisa-jelaskan-sejujur-jujurnya?page=all#goog_rewarded

Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni untuk mengklarifikasi terkait temuan amplop yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo n menyoroti ihwal Raja Juli yang tidak mengembalikan amplop tersebut kepada terduga pemberi yakni, Bupati Kuansing. Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada seharusnya amplop tersebut diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan pemberi. Ia berharap nantinya Menhut dapat menyampaikan secara jujur ihwal temuan amplop yang diduga ditinggal Bupati Kuansing tersebut.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni membenarkan dirinya pernah melakukan audiensi dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, ia mengungkap Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Namun, ia mengaku baru menyadari keberadaan amplop itu usai Suhardiman pergi, dan tidak mengetahui isinya. Raja Juli mengatakan, amplop tersebut kemudian dikembalikan pihaknya pada 12 Juni 2026, atau 17 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus yang menjerat Bupati Kuansing.

Menhut mengaku sempat menelepon Kapolda Riau untuk meminta bantuan agar ajudannya bisa bertemu Bupati Kuansing di Polres Kuansing. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengatakan, Menhut baru melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing  pada Jumat, 3 Juli 2026. Artinya, laporan dibuat setelah Lembaga Antirasuah melakukan OTT dan Suhardiman menyerahkan diri.

Gelombang Panas di Perancis Tewaskan 2.025 Orang dalam Sepekan
  • Gelombang Panas Eropa
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/07/06/101200186/gelombang-panas-di-perancis-tewaskan-2.025-orang-dalam-sepekan

Menteri Kesehatan Perancis, Stephanie Rist menyebutkan sebanyak 2.025 orang di Perancis meninggal dunia dalam sepekan akibat gelombang panas ekstrem yang memecahkan rekor. Ia memperingatkan bahwa penghitungan tersebut masih jauh dari lengkap, meski angka terbaru ini menandai peningkatan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang menyebutkan setidaknya 1.000 kematian akibat panas. Laporan terbaru dari Badan Kesehatan Masyarakat Prancis menyebut, sebanyak 2.025 kematian tambahan itu setara peningkatan sebesar 29,1 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Prabowo Presiden dan PM Singapura Menggelar Pertemuan di Istana Merdeka
  • Kunjungan PM Singapura
  • https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/prabowo-presiden-dan-pm-singapura-menggelar-pertemuan-di-istana-merdeka/

Prabowo Subianto Presiden RI, hari ini, Senin (6/7/2026), terjadwal menerima kunjungan resmi Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura, di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Perdana Menteri Wong kali ini dalam rangka menghadiri Pertemuan Pemimpin (Leaders’ Retreat) Indonesia-Singapura Tahun 2026. Leaders’ Retreat merupakan forum bilateral tahunan tingkat tertinggi antara Indonesia dan Singapura yang mempertemukan kepala pemerintahan beserta jajaran menteri kedua negara.

Pertemuan tahun ini menjadi yang kedua bagi Prabowo dan Wong. Sebelumnya, keduanya mengadakan pertemuan di Singapura pada bulan Juni 2025.

CDS RI Naik Hampir 30% YtD, Investor Asing Masih Belum Percaya pada Prospek Ekonomi
  • Kepercayaan Investor Asing
  • https://nasional.kontan.co.id/news/cds-ri-naik-hampir-30-ytd-investor-asing-masih-belum-percaya-pada-prospek-ekonomi

Premi risiko Indonesia meningkat cukup tajam pada awal Juli 2026, tercermin dari CDS tenor lima tahun yang mencapai 89,44 atau naik 29,82% secara year to date (YtD), sedangkan CDS tenor 10 tahun meningkat 28,32% menjadi 143,50. Kenaikan tersebut menunjukkan investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk berinvestasi di Indonesia, meskipun kondisi ini dinilai belum mencerminkan persoalan solvabilitas karena Indonesia masih berstatus investment grade dan memiliki cadangan devisa yang relatif kuat.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai investor asing masih tertarik pada instrumen berimbal hasil tinggi seperti SRBI dan SBN, tetapi arus dana yang masuk lebih banyak berupa investasi portofolio jangka pendek. Investor semakin mempertimbangkan real yield, risiko pelemahan rupiah, inflasi, dan biaya lindung nilai, sehingga kenaikan suku bunga dinilai baru mampu menjaga arus modal sementara, tetapi belum cukup membangun kepercayaan terhadap prospek ekonomi jangka panjang Indonesia.

Kehati-hatian investor juga dipengaruhi sejumlah indikator domestik, seperti kontraksi PMI manufaktur, menyempitnya surplus perdagangan, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Apabila tekanan premi risiko berlangsung lama dan terjadi pembalikan arus modal asing, rupiah berpotensi semakin tertekan, inflasi impor meningkat, suku bunga bertahan tinggi, serta biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, stabilisasi jangka pendek perlu dibarengi penguatan fundamental ekonomi untuk memulihkan kepercayaan investor.

Ditjen Pajak Bidik Pedagang Beromzet di Atas Rp 4,8 Miliar Lewat Data Marketplace
  • Pengawasan Pajak Marketplace
  • https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-bidik-pedagang-beromzet-di-atas-rp-48-miliar-lewat-data-marketplace

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanfaatkan data transaksi dari marketplace untuk memantau omzet pedagang online, terutama pelaku usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data bukti potong PPh Pasal 22 yang diterbitkan marketplace akan tersimpan dalam basis data DJP dan digunakan untuk memperkuat pengawasan serta verifikasi kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan data marketplace juga diarahkan untuk memperluas basis pajak, termasuk menjangkau pedagang yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan maupun wajib pajak berstatus nonaktif. DJP menegaskan kebijakan tersebut tidak menciptakan jenis atau kewajiban pajak baru, tetapi mengubah mekanisme pembayaran pajak dari setor sendiri menjadi pemungutan melalui marketplace yang ditunjuk.

DJP telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai 1 Juli 2026, dengan pemungutan kepada pedagang dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi. Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto, sementara wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikecualikan dari pemungutan sepanjang memenuhi ketentuan penyampaian surat pernyataan.

Selain Buat MBG, Ini Daftar Fokus Anggaran Pendidikan Rp769 T di 2026
  • Prioritas Anggaran Pendidikan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260706045836-4-748218/selain-buat-mbg-ini-daftar-fokus-anggaran-pendidikan-rp769-t-di-2026

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun, meningkat dibandingkan pagu APBN 2025 sebesar Rp724,26 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat pembiayaan beasiswa melalui LPDP. Pemerintah juga menajamkan kebijakan beasiswa LPDP dengan memprioritaskan bidang STEM dan sektor strategis, antara lain pangan, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, maritim, manufaktur, material maju, dan kewirausahaan.

Pengembangan talenta dinilai menjadi inti transformasi ekonomi nasional sehingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi. Penguatan kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional guna mendukung target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, dengan PDB sekitar US$5 triliun dan pendapatan per kapita di atas US$15.000.

Produsen Minyakita Bau Solar Terancam Sanksi Berat
  • Pengawasan Mutu Minyakita
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8561199/produsen-minyakita-bau-solar-terancam-sanksi-berat

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah tegas menyikapi temuan Minyakita dalam bantuan pangan yang diduga beraroma solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Kemendag telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk menarik produk yang terindikasi bermasalah serta menggantinya dengan minyak goreng yang memenuhi standar mutu dan keamanan.

Kemendag saat ini tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab utama kontaminasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian produsen. Apabila terbukti terjadi pelanggaran serius, pemerintah akan menjatuhkan sanksi dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kemendag juga telah mengingatkan seluruh produsen Minyakita agar mematuhi standar mutu, kuantitas, izin edar, serta keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan Minyakita secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait akan meningkatkan pengawasan mulai dari proses produksi di pabrik hingga distribusi kepada konsumen, sekaligus memperkuat koordinasi dengan lembaga standardisasi dan aparat penegak hukum guna mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar.

PLN Buka Suara Penyebab Mati Lampu di Kalimantan
  • Gangguan Listrik Kalbar
  • ttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260706062933-85-1377236/pln-buka-suara-penyebab-mati-lampu-di-kalimantan

PT PLN (Persero) menjelaskan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terjadi akibat gangguan pada salah satu mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Cuaca panas ekstrem menyebabkan kemampuan produksi mesin pembangkit menurun atau mengalami derating, sementara PLN menegaskan gangguan tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer.

Pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih luas selama proses pemulihan pembangkit. Di Pontianak dan sejumlah wilayah lainnya, pemadaman dibagi dalam beberapa sif dengan durasi sekitar lima jam, sementara di Singkawang pemadaman di beberapa lokasi berlangsung hingga lima sampai tujuh jam.

PLN terus melakukan percepatan perbaikan dan mengerahkan sumber daya untuk memulihkan pasokan listrik secara normal. Selama masa gangguan, pasokan listrik diprioritaskan untuk fasilitas vital seperti rumah sakit dan kantor pelayanan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, sementara pengaturan beban terus dilakukan hingga kapasitas pembangkit kembali pulih.

Pemerintah Rancang Perpres usai Ada Kasus Intimidasi Maut terhadap dokter Icha
  • Kasus Intimidasi Tenaga Kesehatan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/06/07493291/pemerintah-rancang-perpres-usai-ada-kasus-intimidasi-maut-terhadap-dokter

Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden (perpres) untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi saat bekerja. Perpres tersebut dirancang usai adanya kasus kematian tragis dr Icha yang diduga diintimidasi saat bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelum meninggal, dr Icha sempat menjalani perawatan medis akibat mengalami tekanan psikologis setelah diduga mendapat intimidasi saat bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu. Keluarga almarhumah menyebut dua pria yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) datang ke ruang perawatan dan memprotes penanganan pasien dengan nada tinggi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak membuka hasil investigasi mereka atas kematian dr Icha karena langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Investigasi lintas sektor yang diturunkan langsung oleh Menteri Kesehatan tersebut melibatkan tim gabungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Fokus investigasi tidak hanya menelusuri dugaan kekerasan verbal oleh oknum warga, tetapi juga meninjau kembali prosedur penanganan medis pada pasien gigitan ular yang menjadi pemicu awal kejadian tersebut.

Berkaca dari kasus dr Icha, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta setiap rumah sakit memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk melindungi tenaga kesehatan dari intimidasi, ancaman, maupun konflik saat menjalankan tugas pelayanan. Netty menilai, peristiwa intimidasi dr Icha hingga mengalami tekanan psikologis, harus menjadi momentum penguatan perlindungan tenaga kesehatan. Politikus PKS itu menegaskan bahwa tenaga kesehatan (nakes), baik dokter maupun perawat, membutuhkan lingkungan kerja yang aman agar dapat melayani pasien dengan baik.

OECD: Kemampuan Tarik Pajak RI Peringkat 3 Terbawah di Asia-Pasifik
  • Rasio Pajak Indonesia
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260706091720-4-748263/oecd-kemampuan-tarik-pajak-ri-peringkat-3-terbawah-di-asia-pasifik

Berdasarkan laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8% atau di urutan ke-3 terbawah dari 38 negara yang disurvei. Kinerja pajak Indonesia sedikit lebih baik dari Timor Leste (10%) dan Bangladesh (6,7%).

Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia sendiri berada di bawah rata-rata rasio pajak di kawasan Asia Pasifik, yakni 19,7% pada 2024. Begitu juga jika dibandingkan dengan rasio pajak di berbagai kawasan, Indonesia masih berada di bawah rata-ratanya. Rasio pajak terhadap PDB banyak digunakan untuk menilai kinerja mobilisasi pendapatan domestik suatu negara.

Namun demikian, OECD menilai rasio pajak per PDB harus dilengkapi oleh pendapatan pajak per kapita. Meskipun Indonesia memiliki rasio pendapatan pajak per PDB yang rendah, namun jika diukur dari pendapatan pajak per kapita memiliki kinerja yang serupa dengan negara dengan tingkat rasio pajak per PDB di atas 20%. “Indonesia dan Samoa memiliki tingkat pendapatan pajak per kapita yang serupa pada tahun 2024, masing-masing sebesar USD 1.969 dan USD 2.043,” tulis laporan OECD. Adapun Samoa sendiri memiliki rasio pendapatan pajak per PDB sebesar 22% pada 2024.

Pesawat PT AMA Ditembaki dan Dibakar KKB Jaringan Baru Pimpinan Mbalingga
  • Aksi KKB di Papua Pegunungan
  • https://news.okezone.com/read/2026/07/05/340/3228326/pesawat-pt-ama-ditembaki-dan-dibakar-kkb-jaringan-baru-pimpinan-mbalingga

Pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Bakusip pimpinan M. Mbalingga. Kejadian itu terjadi di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Satgas Operasi Damai Cartenz mengatakan, KKB ini merupakan jaringan baru. Kejadian ini sendiri menewaskan Pilot Captain Nicholas F. Goselin (29), warga negara Amerika Serikat.

Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz Kombes I. G. G. Era Adinata, menjelaskan, sejak terjadinya peristiwa penembakan tersebut, pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, wawancara, pengumpulan informasi, serta pemantauan media sosial. “Kelompok ini merupakan kelompok baru yang dipimpin oleh M. Mbalingga. Dalam sejumlah unggahan media sosial, yang bersangkutan mengaku sebagai bagian dari kelompok pimpinan Elkius Kobak di wilayah Yahukimo,” lanjutnya.

Namun demikian, Ia menyebut masih terus mendalami, hubungan antara kelompok Bakusip dengan kelompok Elkius Kobak. “Sesaat setelah kejadian, M.Mbalingga mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut,”ujarnya. “Tidak lama kemudian, Elkius Kobak juga mengeluarkan pernyataan serupa. Selain itu, kami memperoleh dokumentasi berupa foto pelaku yang berdiri di atas pesawat PT AMA yang telah terbakar. Berdasarkan identifikasi, pelaku tersebut dipastikan adalah M. Mbalingga,” pungkasnya.

Kompolnas Duga Lokasi Tewasnya 3 Polisi di Katingan Merupakan Kantong Narkoba
  • Kasus Narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/06/08422611/kompolnas-duga-lokasi-tewasnya-3-polisi-di-katingan-merupakan-kantong

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang menjadi lokasi gugurnya tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan saat menggerebek bandar sabu, merupakan salah satu kantong peredaran narkoba. Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan, informasi awal yang diterima pihaknya menunjukkan wilayah tersebut memiliki tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Menurut dia, apabila suatu wilayah telah dikenal sebagai kantong narkoba, maka aparat tidak hanya perlu menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor utama yang mengendalikan jaringan tersebut.

Anam menegaskan, tragedi yang menewaskan tiga anggota Polri tidak boleh menghentikan upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. Selain mendalami jaringan narkoba, Kompolnas juga akan menelusuri penyebab pasti kematian ketiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan. Anam mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah para korban meninggal saat melakukan upaya penyelamatan diri atau justru lebih dahulu menjadi korban penyekapan dan penganiayaan sebelum jasadnya dibuang ke sungai. Ia menambahkan, apabila dugaan penyekapan terbukti, para pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Diketahui, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur usai penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei pada Rabu (1/7/2026) malam. Korban terdiri atas Aipda Yudhie Perdana Putra, Aiptu Sumaryanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam waktu berbeda setelah operasi penggerebekan.

Dampak Perang AS-Iran, Suku Bunga Global Sulit Turun Cepat
  • Suku bunga global sulit turun
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/06/084447226/dampak-perang-as-iran-suku-bunga-global-sulit-turun-cepat

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mungkin telah mereda, tetapi dampaknya terhadap perekonomian global diperkirakan masih akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. Menurut analisis Bloomberg Economics, Senin (6/7/2026), bank sentral di berbagai negara diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level lebih tinggi hingga 2028 dibandingkan proyeksi sebelum konflik di Timur Tengah pecah. Bloomberg Economics memperkirakan jalur suku bunga global dapat bertahan hingga 0,5 poin persentase lebih tinggi daripada perkiraan sebelum perang.

Kondisi tersebut dipicu lonjakan inflasi akibat terganggunya pasokan energi selama perang. Lembaga tersebut menyebut dampak kenaikan biaya energi masih terus mengalir ke harga barang dan jasa. Selain itu, meningkatnya investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi dalam jangka menengah.

Di Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75 persen hingga akhir 2026. Penurunan suku bunga baru diperkirakan mulai terjadi pada paruh pertama 2027 apabila tekanan inflasi mereda dan produktivitas ekonomi meningkat. Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) masih berpeluang menaikkan suku bunga sekali lagi sebelum kembali melonggarkan kebijakan.

Kurang Bayar Pajak ASN Melonjak 81%, Tembus Rp 9,16 Triliun!
  • Kurang Bayar Pajak ASN
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8561373/kurang-bayar-pajak-asn-melonjak-81-tembus-rp-9-16-triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri mencapai Rp9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Jumlah itu naik 81,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp5,05 triliun.

Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jumlah ASN yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP. Angkanya mencapai 3,39 juta, meningkat sekitar 14% dibandingkan periode sebelumnya. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi mengatakan hal itu dikarenakan dampak transformasi perpajakan melalui Coretax. Kehadiran Coretax disebut mendorong aparatur negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.

ORI030 Ditawarkan Mulai Hari Ini (6/7): Kupon 7% Siap Cair, Ini Cara Pemesanannya
  • Peluncuran SBN Ritel ORI030
  • https://investasi.kontan.co.id/news/ori030-ditawarkan-mulai-hari-ini-67-kupon-7-siap-cair-ini-cara-pemesanannya

Penawaran produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel kembali dibuka mulai hari ini, Senin 6 Juli 2026. Terbaru, pemerintah menawarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030 dengan kupon hingga 7%. Untuk Anda yang ingin mendapatkan imbal hasil rutin dan tetap secara bulanan, berikut cara investasi ORI030 secara online. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menawarkan ORI030 mulai 6 Juli – 30 Juli 2026. Target penerbitan SBN ritel ini mencapai Rp 20 triliun. 

PMI Manufaktur Jatuh, Ekonom Soroti Daya Beli dan Ancaman PHK
  • PMI Manufaktur Indonesia Turun
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260705122252-92-1377067/pmi-manufaktur-jatuh-ekonom-soroti-daya-beli-dan-ancaman-phk

S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 per Juni 2026. Hal ini menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir. Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penurunan angka PMI manufaktur Indonesia adalah sinyal aktivitas industri sedang kehilangan momentum. Menurut Yusuf, penurunan tersebut sangat mengkhawatirkan karena PMI yang turun ke zona kontraksi pada Juni 2026 adalah level terendah sejak Juni 2025. Selain itu, indeks manufaktur tersebut juga menjadi kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan penurunan PMI manufaktur belum tentu langsung berisiko terhadap meningkatnya jumlah PHK. PMI yang turun biasanya diikuti oleh penyesuaian di pasar tenaga kerja, tetapi ada jeda waktu (lag). Namun, apabila tren PMI kontraktif ini berlanjut dan meluas ke sektor lain, Ronny mengingatkan risiko PHK bisa menjadi lebih sistemik, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.

PDI-P Minta Jokowi Transparan soal Ijazah Saat Safari, Relawan Gibran: Ini Lawakan Politik
  • Safari Politik Jokowi
  • https://www.kompas.tv/nasional/678933/pdi-p-minta-jokowi-transparan-soal-ijazah-saat-safari-relawan-gibran-ini-lawakan-politik

Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan yang meminta Joko Widodo tidak menghindari isu ijazah saat safari politik. Ia menilai sikap tersebut justru mencerminkan adanya “ketakutan” dari PDI-P, dan menyebut wacana soal ijazah itu tak lebih dari “lawakan politik.”

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira sebelumnya menyatakan ingin melihat Joko Widodo membawa ijazah asli saat safari politik ke NTT. Juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, menilai hal itu wajar karena Jokowi adalah mantan pejabat publik dan isu ijazahnya telah lama menjadi perbincangan masyarakat. Jokowi sendiri memulai safari politik di Lampung pekan lalu dan berencana melanjutkan kunjungan ke NTT.

Menanggapi hal tersebut, Andi Azwan menyebut Jokowi berniat berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bertemu masyarakat yang pernah dipimpinnya selama dua periode. Ia menilai ada elite politik yang menganggap safari Jokowi sebagai ancaman, bahkan ada partai yang merasa khawatir kehilangan basis suara akibat aktivitas politik tersebut.

2 Bupati Pengganti Kena OTT, Legislator Golkar Soroti Tingginya Biaya Politik
  • Biaya Politik, Korupsi Kepala Daerah
  • https://news.detik.com/berita/d-8560247/2-bupati-pengganti-kena-ott-legislator-golkar-soroti-tingginya-biaya-politik

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai terjeratnya dua Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) dalam operasi tangkap tangan (OTT) disebabkan oleh lemahnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia.

Irawan mengatakan penegakan hukum saja tak cukup, menurutnya perlu dukungan kebijakan yang lebih komprehensif. Mengingat korupsi yang terjadi di daerah biasanya lahir dari persilangan faktor seperti hedonisme, politik desentralisasi, dan budaya permisif maka penegak hukum harus didukung dengan perangkat kebijakan yang memadai.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby, yang menjabat menggantikan Andi Putra setelah pendahulunya ditangkap KPK pada Oktober 2021. Pola serupa terjadi di Langkat, di mana Syah Afandin yang awalnya menjadi Plt Bupati menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin setelah tertangkap KPK pada 2022, kini juga terjerat OTT lembaga antirasuah tersebut.

Sistem Pendanaan Politik hingga Mekanisme Akuntabilitas Jadi Faktor Maraknya Korupsi Kepala Daerah
  • Akuntabilitas Pendanaan Politik, Integritas dan Partai Politik, Korupsi Kepala Daerah
  • https://www.inilah.com/sistem-pendanaan-politik-hingga-mekanisme-akuntabilitas-jadi-faktor-maraknya-korupsi-kepala-daerah

Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai maraknya korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor multidimensi, termasuk integritas dan partai politik.

Sementara, biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor risiko. Biaya politik tinggi menurutnya berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan dan peluang penyalahgunaan wewenang.

Neni menilai pengembalian pilkada ke DPRD bukanlah solusi sebab akar masalahnya tidak hanya pada faktor biaya mahal, tetapi juga bagaimana sistem pendanaan politik, rekrutmen calon oleh partai politik, serta mekanisme akuntabilitas selama seseorang menjabat sebagai kepala daerah.

Dari sisi pencegahan, tentu ada beberapa aspek diantaranya transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, seleksi calon yang lebih berbasis integritas dan kapasitas, penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, optimalisasi pengawasan oleh masyarakat dan media, serta penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera.

Kepala BKN: Kualitas ASN Masih Jadi Tantangan, Sepertiga Berpendidikan di Bawah Diploma
  • Data Pendidikan ASN, Sepertiga ASN Berpendidikan di Bawah Diploma
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/06/060400526/kepala-bkn--kualitas-asn-masih-jadi-tantangan-sepertiga-berpendidikan-di-bawah

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan sekitar sepertiga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih berpendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Data BKN menunjukkan sekitar 33 persen dari total 6,7 juta ASN di Indonesia memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma.

Menurut Zudan, peningkatan kualitas ASN menjadi faktor penting untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal. Ia menilai pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi daerah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien.

Buruh Menanti UU Ketenagakerjaan Baru, Tersisa Sedikit Waktu
  • Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/06/05193131/buruh-menanti-uu-ketenagakerjaan-baru-tersisa-sedikit-waktu?page=all#page2

Waktu yang dimiliki DPR dan pemerintah untuk memenuhi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 kian menipis. Di sisi lain, kelompok buruh menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembahasan juga belum berjalan optimal.

Adapun putusan MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk UU untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023, dan menyusunnya dalam beleid tersendiri. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyampaikan lambannya proses pembahasan terlihat dari minimnya pelibatan organisasi buruh dalam penyusunan rancangan beleid tersebut.

KASBI juga menyatakan menolak draf RUU Ketenagakerjaan yang saat ini beredar. Organisasi buruh menilai, substansinya belum mengakomodasi aspirasi pekerja. Karena itu, mereka mendesak DPR dan pemerintah segera membentuk panitia kerja serta melibatkan serikat buruh secara bermakna dalam pembahasan RUU sebagaimana amanat Putusan MK.

Penyebab Gelombang Panas Eropa dan Potensi di Indonesia
  • Gelombang Panas Eropa
  • https://www.tempo.co/lingkungan/penyebab-gelombang-panas-eropa-dan-potensi-di-indonesia-2273213

Peristiwa gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara di Eropa dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian dunia. Suhu yang menembus rekor di berbagai wilayah memunculkan pertanyaan mengenai penyebab fenomena tersebut serta sejauh mana kaitannya dengan perubahan iklim global. Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, Sonni Setiawan, menjelaskan bahwa gelombang panas di Eropa tidak disebabkan oleh satu faktor saja. “Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara pemanasan daratan yang luas pada musim panas dengan perambatan Gelombang Rossby di atmosfer lintang menengah, di mana Eropa berada pada zona wilayah ini,” kata dia, Jumat, 3 Juli 2026.

Sonni mengatakan Gelombang Rossby merupakan gangguan atmosfer berskala besar yang memengaruhi pola tekanan udara, angin, dan suhu di wilayah lintang menengah. Gelombang ini memiliki panjang sekitar 4.000-6.000 kilometer dan terbentuk ketika angin baratan melintasi pegunungan besar, seperti Pegunungan Rocky di Amerika Utara dan Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin diperparah oleh melemahnya aktivitas Gelombang Rossby pada musim panas. Pergerakan gelombang yang lebih lambat membuat massa udara panas bertahan lebih lama di suatu wilayah. Menanggapi anggapan bahwa meningkatnya frekuensi gelombang panas merupakan bukti langsung perubahan iklim, ia menilai hal tersebut perlu dikaji secara ilmiah dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer alami. “

Menurutnya, Indonesia juga berpotensi mengalami peningkatan kejadian suhu panas pada masa mendatang. Namun, karakteristiknya berbeda dengan gelombang panas di Eropa. Di Indonesia, suhu panas ekstrem lebih banyak dipicu oleh perubahan penggunaan lahan dan efek urban heat island yang umum terjadi di kawasan perkotaan. Sebagai langkah adaptasi, ia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya penghijauan melalui reboisasi, penanaman pohon, serta pengendalian alih fungsi lahan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi peningkatan suhu permukaan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim.

Hong Kong Menghadapi Musim Flu hingga Lonjakan COVID-19, Bayi Paling Terancam
  • Ancaman pada Bayi saat Musim Flu
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8557712/hong-kong-menghadapi-musim-flu-hingga-lonjakan-covid-19-bayi-paling-terancam#google_vignette

Hong Kong tengah menghadapi peningkatan kasus penyakit pernapasan, mulai dari musim flu hingga lonjakan kasus COVID-19. Kondisi ini memicu kekhawatiran otoritas kesehatan karena dapat meningkatkan beban layanan kesehatan dan memperbesar risiko penularan di masyarakat.

Kelompok yang paling rentan terdampak adalah bayi dan anak usia dini karena sistem kekebalan tubuh mereka belum berkembang sempurna. Pemerintah dan tenaga kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menerapkan langkah pencegahan, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman flu dan COVID-19.

Kemenkop Gandeng Agrinas Palma, 20% Lahan Sawit Produktif Akan Dikelola Koperasi
  • Kemenkop gandeng Agrinas kelola lahan sawit
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260703/12/1985111/kemenkop-gandeng-agrinas-palma-20-lahan-sawit-produktif-akan-dikelola-koperasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 20% lahan sawit produktif akan dikelola koperasi dalam skema plasma. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pola kemitraan tersebut dirancang dengan menempatkan Agrinas Palma sebagai inti, sedangkan koperasi petani sawit akan berperan sebagai plasma. 

Sebagai proyek percontohan, pemerintah akan meresmikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) milik koperasi di Musi Banyuasin pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 60 ton per jam dengan dukungan lahan sawit seluas sekitar 3.100 hektare. Model tersebut nantinya akan direplikasi di daerah lain bersama Agrinas Palma Nusantara.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Abdul Ghani mengatakan, Agrinas mendapat penugasan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit sekitar 850.000 hektare. Ke depan, Agrinas menargetkan memperluas lahan kelolaan sawit menjadi sekitar 1,25 juta hektare. “Kalau menurut ketentuan yang berlaku selama ini minimal 20% harus dibentuk plasma. Artinya apa? Ada 250.000 hektare dalam jangka panjang, minimal dalam artian tentu ada kebijakan pemerintah kita akan ikut, minimal 250.000 hektare, itu sama dengan 250 koperasi,” ucap Abdul.

Kejagung Resmi Ajukan Banding Vonis 10 Tahun Penjara Nadiem Makarim
  • Vonis Nadiem Makarim
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260703083000-12-1376311/kejagung-resmi-ajukan-banding-vonis-10-tahun-penjara-nadiem-makarim

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada eks Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut pengajuan banding itu telah dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menghormati penuh putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Hanya saja, upaya banding tetap dilakukan lantaran ada sejumlah tuntutan yang dirasa masih belum diakomodir. Salah satunya, terkait hukuman pidana 10 tahun penjara yang masih kurang dari 2/3 tuntutan JPU yakni 18 tahun penjara.

Sebelumnya Nadiem dijatuhi hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara.

Salah satu anggota majelis hakim Andi Saputra memiliki pendapat berbeda dalam vonis ini alias dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus Chromebook. Nadiem pun telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Belajar dari Malaysia dan India, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun Atlet
  • Kesejahteraan bagi Pensiunan Atlet
  • https://news.republika.co.id/berita/thkon6484/belajar-dari-malaysia-dan-india-pemerintah-siapkan-skema-dana-pensiun-atlet-part2

Pemerintah tengah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para pahlawan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengatakan skema tersebut masih dalam proses finalisasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan transparansi.

Menurut Erick, masa karier atlet relatif lebih singkat dibandingkan dengan profesi lainnya. Banyak atlet sudah pensiun pada usia produktif, sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memiliki jaminan kehidupan setelah tidak lagi aktif bertanding. Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan sistem dana pensiun yang mampu menopang kesejahteraan atlet di masa tua.

Penyusunan skema ini dilakukan secara hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana. Kemenpora menggandeng berbagai lembaga, seperti Kejaksaan, BPKP, dan para pakar olahraga guna memastikan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Tantangan lainnya adalah merancang sistem yang berkelanjutan, mengingat atlet tidak memiliki pola pendapatan tetap seperti pekerja formal.

Pemerintah juga mempelajari praktik terbaik dari sejumlah negara, seperti Malaysia dan India, sebelum menetapkan skema yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengatur hak jaminan sosial dan penghargaan bagi atlet, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan atlet secara berkesinambungan dari masa aktif hingga masa pensiun.

Search