dicetak pada tanggal: 24 November 2025 8:57 PM
Gerai UMKM binaan Pertamina dibanjiri pembeli saat gelaran Pertamina Eco RunFest 2025 di Gelora Bung Karno, Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 23 November 2025. Tercatat, puluhan UMKM mulai dari penjual kopi, snack, minuman sehat, makanan rumahan, hingga produk kriya melaporkan permintaan yang terus meningkat seiring padatnya pengunjung Eco RunFest 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan 31 provinsi di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrem pada Senin (24/11/2025). Cuaca ekstrem tersebut meliputi hujan sedang hingga sangat lebat dan angin kencang. Rilis BMKG menyebut provinsi yang diprakirakan mengalami hujan sangat lebat meliputi Aceh, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sangat lebat dan angin kencang. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur diprakirakan mengalami angin kencang tanpa hujan lebat. Papua dan Sulawesi Selatan juga berpotensi dilanda kombinasi hujan sedang-lebat disertai angin kencang. Mayoritas wilayah lainnya, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem ini dipicu beberapa fenomena atmosfer. Indian Ocean Dipole (IOD) negatif memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, sirkulasi siklonik yang terus berlangsung di perairan selatan Jawa turut memicu peningkatan hujan di sebagian besar Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Gelombang atmosfer yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia, ditambah kelembapan udara tinggi dan kondisi atmosfer yang relatif labil, menjadi faktor pemicu cuaca signifikan.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Cina Li Qiang tidak bertegur sapa sepanjang KTT G20 di Afrika Selatan akhir pekan ini. Seperti dilansir Kyodo dan dikutip Antara pada Ahad, ini terjadi di tengah memburuknya hubungan kedua negara setelah pernyataan Takaichi soal kemungkinan serangan Cina terhadap Taiwan. Dalam peringatan terbaru, Menlu Cina Wang Yi mengatakan pemimpin Jepang itu telah mengirim “sinyal keliru” dengan menyatakan kesiapan intervensi militer terkait Taiwan — sebuah “garis merah” yang tidak boleh dilanggar, sebut pernyataan kementeriannya pada Ahad. Usai menghadiri KTT dua hari yang menjadi debutnya di G20, Takaichi mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak menjadwalkan pertemuan dengan Li.
Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama maritim senilai £4 miliar yang berfokus pada pengembangan kemampuan maritim dan pembuatan kapal. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia serta menciptakan ribuan lapangan kerja di kedua negara.
Kedua negara juga membahas percepatan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi serta kolaborasi di sektor pendidikan. Pemerintah Inggris berkomitmen menyediakan hingga 10.000 beasiswa bagi pelajar Indonesia dan mendukung ekspansi universitasnya.
Selain isu bilateral, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi di Gaza dan menekankan kebutuhan pasukan stabilisasi internasional. Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju Kemitraan Strategis yang diharapkan menjadi tonggak baru kerja sama kedua negara.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyinggung, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan menentukan kekuatan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Gibran saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025). Gibran mengatakan, G20 harus memastikan bahwa AI menjadi kekuatan yang inklusif. Hal tersebut dapat terwujud dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara, sehingga para inovator dapat mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform global.
Sebanyak 21 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Gaza pada Sabtu (22/11/2025), menurut keterangan badan pertahanan sipil Gaza. Militer Israel menyebut seorang bersenjata menyeberangi apa yang mereka sebut sebagai Garis Kuning di Jalur Gaza dan melepaskan tembakan ke arah tentara Israel. Insiden tersebut terjadi di Gaza selatan pada jalur yang digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan sehingga Israel menyatakan mulai menyerang target teror di wilayah itu.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa hingga Kamis, total 312 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Khalil al-Daqran, menyebut lebih dari 20 orang terluka telah tiba di rumah sakit, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan mengirim seorang teroris ke wilayah yang dikuasai Israel untuk menyerang tentara IDF. Israel menyatakan telah menewaskan lima anggota senior Hamas sebagai respons atas pelanggaran tersebut. Hamas dalam pernyataan terpisah menyebut eskalasi serangan Israel merupakan upaya melemahkan gencatan senjata.
Badan kemanusiaan PBB OCHA menyebut peningkatan bantuan untuk Gaza masih terhambat oleh pembatasan visa, persetujuan impor, minimnya titik penyeberangan, serta berbagai hambatan teknis dan administratif lainnya.
Angola dan Ethiopia menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia saat pertemuan KTT G20 Afrika Selatan 2025. Para pemimpin kedua negara Afrika tersebut diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 2026 untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini.
Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis karena beberapa perusahaan Indonesia telah beroperasi di Ethiopia. Perusahaan tersebut membutuhkan dukungan dan kerangka kerja sama baru untuk memperdalam investasi di sektor agrikultur serta turunan kelapa sawit.
Negara lain juga menyampaikan minat kerja sama dengan Indonesia, seperti Finlandia yang tertarik pada investasi pusat data. Nota kesepahaman juga ditandatangani dengan perusahaan Jerman di bidang pertahanan serta adanya rencana investasi di sektor hulu migas.
Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan penghentian total pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Klungkung. Investor juga diwajibkan membongkar seluruh bangunan dalam waktu enam bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan lima jenis pelanggaran berat serta rekomendasi Pansus DPRD Bali. Pelanggaran tersebut mencakup tata ruang, perizinan, pengelolaan wilayah pesisir, hingga standar pariwisata budaya. Tindakan tegas ini bertujuan sebagai penegasan agar investasi di Bali ke depan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan. Selain itu, langkah ini demi menjaga kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk pariwisata yang berkualitas.
Presiden Lebanon Joseph Aoun, Minggu (23/11), mengatakan bahwa serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut merupakan bukti lain bahwa Israel mengabaikan seruan berulang kali untuk menghentikan serangannya. Pernyataannya muncul tak lama setelah serangan Israel yang menewaskan lima orang dan melukai 28 lainnya di Beirut selatan. Israel mengeklaim bahwa serangan itu menargetkan kepala staf Hezbollah, Ali Tabatabai. Hezbollah telah mengonfirmasi bahwa Tabatabai tewas dalam serangan tersebut.
Israel “menolak untuk menerapkan resolusi internasional dan menolak semua upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk mengakhiri eskalasi dan memulihkan stabilitas tidak hanya di Lebanon tetapi juga di seluruh kawasan,” tambahnya. Aoun menekankan bahwa Lebanon telah mematuhi penghentian permusuhan “selama hampir satu tahun” dan telah berulang kali mengajukan inisiatif untuk menjaga ketenangan.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 331 orang tewas dan 945 orang terluka akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024. Misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) juga melaporkan lebih dari 10.000 pelanggaran udara dan darat yang dilakukan Israel.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan setiap upaya impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Amran menyusul ditemukannya 250 ton beras asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat. Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala bentuk impor beras yang bertentangan dengan kebijakan nasional, terutama jika dilakukan tanpa prosedur resmi. Amran menuturkan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras karena stok dalam negeri berada pada posisi kuat. Proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Amran juga menyebut kebijakan penghentian impor oleh pemerintah berkontribusi pada penurunan harga beras dunia.
Myanmar menangkap sedikitnya 1.590 warga negara asing dalam operasi besar-besaran yang menargetkan pusat penipuan daring di sepanjang perbatasan Myanmar–Thailand. Operasi militer itu dilakukan pada 18–22 November di Shwe Kokko, kawasan yang dikenal sebagai pusat perjudian dan penipuan. Para pelaku yang ditahan disebut masuk secara ilegal ke Myanmar.
Otoritas juga menyita 2.893 komputer, 21.750 telepon seluler, 101 penerima satelit Starlink, 21 router, serta berbagai peralatan industri yang digunakan untuk aktivitas penipuan dan perjudian daring. Warga asing yang ditangkap itu berasal dari berbagai negara, termasuk China, Vietnam, Malaysia, Ethiopia, Namibia, Indonesia, Uganda, India, Zimbabwe, Filipina, Pakistan, Rwanda, Kenya, Nigeria, Nepal, Korea Selatan, Mesir, dan Madagaskar.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat, saat ini ada ketimpangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Padahal, AI selama beberapa dekade mendatang dinilai Gibran akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi. Sorotannya tersebut disampaikan saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025).
Gibran mengatakan, jika ketimpangan dan kesenjangan digital tersebut masih terjadi, Gibran menilai bahwa manfaat AI hanya akan dirasakan segelintir orang. G20 harus memastikan bahwa AI menjadi kekuatan yang inklusif. Inklusivitas itu dapat terwujud dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara, sehingga para inovator dapat mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform global.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengatakan bahwa AI juga sangat bergantung kepada mineral kritis yang diperlukan untuk pusat data hingga chip. Namun, Gibran melihat bahwa nilai sebenarnya bahan mentah itu diambil pihak lain, meskipun permintaannya terus meningkat.
Jembatan Kabanaran karya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada Rabu (19/11/2025). Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson, serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan Kulon Progo.
Jembatan Kabanaran dibangun oleh ADHI melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Sumber Wijaya Sakti (SWS). Pembangunan berlangsung sejak 2022 dan diselesaikan pada pertengahan 2025 dengan total nilai investasi mencapai Rp 863,72 miliar. Jembatan tersebut memiliki panjang total sekitar 2,3 kilometer (km), yang berfungsi menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Infrastruktur ini sebelumnya dikenal dengan nama Jembatan Pandansimo.
Sampai dengan Oktober, Jembatan Kabanaran mencatatkan prestasi nasional dengan menerima Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan sistem struktur corrugated steel plate (CSP) dan timbunan ringan mortar busa. Teknologi ini menjadikan Jembatan Kabanaran sebagai proyek inovatif dalam pengembangan infrastruktur jembatan di Indonesia, khususnya pada kawasan pesisir selatan. Selain teknologi struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal pada elemen arsitektur dan estetika, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga berpotensi menjadi ikon baru kawasan pesisir selatan DIY.
Ulama-ulama berkumpul memementahkan hasil rapat harian Syuriyah PBNU mendesak Yahya Cholil Staquf mundur dari kursi Ketua Umum. Pertemuan digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam. Silaturahmi ulama ini yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara. Gus Yahya, sebutan untuk Yahya Cholil Staquf, hadir.
Said Asrori menegaskan tidak ada pemakzulan terhadap Ketum PBNU Gus Yahya, karena forum suksesi ketum PBNU adalah Muktamar PBNU, bukan rapat harian Syuriyah PBNU. Yahya sendiri menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Jabatan Ketum PBNU dalah mandataris Muktamar PBNU. Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.
Risalah rapat yang mendesak Yahya mundur itu diteken oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Yahya mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.
Jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 10-13 November 2025 menangkap dukungan publik terhadap penguatan peran perempuan dalam politik. Sembilan dari 10 responden menilai keterwakilan minimal 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD adalah hal penting. Publik juga meyakini langkah penguatan peran perempuan ini akan diikuti komitmen fraksi-fraksi di DPR. Sebagian besar responden (75,7 persen) yakin fraksi akan memenuhi kuota 30 persen perempuan di pimpinan AKD.
Laporan Women in Politics 2025 dari IPU-UN Women menunjukkan, kemajuan global menuju kesetaraan jender masih sangat timpang. Per 1 Januari 2025, laki-laki masih menguasai jabatan eksekutif dan legislatif tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
Secara teknis, putusan ini tidak terlalu sulit diterapkan. AKD periode 2024-2029 tersebar di 13 komisi, 7 badan, dan 1 Mahkamah Kehormatan Dewan. Tiap-tiap AKD dipimpin satu ketua dan empat wakil ketua. Dari lima kursi pimpinan tiap-tiap AKD, setidaknya harus diisi oleh dua perempuan. Namun, enam dari 10 responden memperkirakan akan ada hambatan dalam penerapan putusan MK ini. Bagian terbesar responden (24,5 persen) menilai hambatan utama berasal dari kepentingan elite politik. Merespons pesimisme atas kemungkinan mandeknya implementasi kebijakan ini, mayoritas responden (77,2 persen) menilai perlu adanya sanksi tegas bagi lembaga legislatif atau fraksi di DPR yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan di pimpinan AKD.
Ketegangan politik dan hukum kembali mencuat dalam akhir pekan ini. Hal itu memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan penegakan regulasi di Indonesia tengah mengalami guncangan signifikan. Pada satu sisi, pemerintah terus memajukan agenda strategisnya melalui percepatan penyusunan kebijakan dan konsolidasi internal. Namun pada sisi lain, sejumlah gejolak dari berbagai sektor menunjukkan proses ini tidak selalu berjalan mulus dan kerap memunculkan pertanyaan tentang transparansi serta akuntabilitas.
Seiring dengan maraknya kritik dari masyarakat sipil dan akademisi, isu-isu seperti percepatan legislasi hukum pidana, perdebatan internal organisasi besar keagamaan, hingga penegakan hukum yang melibatkan aset bernilai besar menegaskan ruang publik tengah dipenuhi ketidakpastian.
Kelompok-kelompok pengawas kebijakan semakin tegas menyuarakan kekhawatiran terkait kualitas regulasi baru, kesiapan perangkat hukum, serta potensi penyalahgunaan kewenangan di berbagai institusi negara. Pada tengah turbulensi tersebut, Indonesia berada pada persimpangan penting. Tantangannya bukan hanya memastikan arah politik tetap stabil, tetapi juga menjamin proses hukum berjalan sesuai konstitusi dan berpihak pada kepentingan publik. Situasi ini menuntut kewaspadaan, kejelian, dan komitmen kuat untuk menjaga integritas demokrasi, sekaligus memastikan setiap keputusan strategis tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.
Pada hari kedelapan pencarian korban terdampak longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Minggu, 23 November 2025, Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban yang tersisa. Menurut keterangan dari Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, kendala di lapangan menjadi penyebab utama belum ditemukannya korban. Budiono juga menjabat sebagai Search Mission Coordinator (SMC) dalam operasi ini.
Budiono menambahkan bahwa tim telah mengupayakan usaha maksimal. Sebanyak 23 unit alat berat dikerahkan ke lokasi. Namun, kondisi medan yang berat dan tidak stabil membuat operator alat berat harus bekerja ekstra hati-hati. Dengan belum ditemukannya korban baru, jumlah korban yang masih dicari tidak mengalami perubahan. Total 16 korban masih dalam pencarian, sementara 12 korban lainnya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Operasi SAR akan dilanjutkan hari Senin ini dan Selasa besok sesuai SOP masa perpanjangan pencarian korban.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana.
Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan kekacauan penegakan hukum. Sebab, dalam Pasal 93 disebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik tertentu tidak lagi bisa melakukan penangkapan, kecuali atas perintah penyidik Polri. Padahal, dalam undang-undang tertentu, PPNS bisa menyidik, menangkap, dan menahan seseorang. Isnur menjelaskan, penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 huruf g disebutkan bisa menangkap dan menahan seseorang, selanjutnya penyidik Bea dan Cukai dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 juncto UU Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan bisa menangkap dan menahan seseorang.
Kemudian penyidik kehutanan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) serta UU Nomor 18 Tahun 2013 juga menyatakan polisi kehutanan memiliki kewenangan menangkap dan menahan pelaku pembalakan liar. “Terdapat potensi yang sangat berbahaya dalam penanganan pidana terkait dengan bea-cukai, narkotik, kehutanan, dan lain-lain karena mereka kehilangan kewenangannya. Itu berbahaya bagi penyidikan,” kata Isnur. Isnur mengatakan kekacauan itu bisa terjadi karena dalam KUHAP baru Pasal 363 disebutkan bahwa semua aturan mengenai PPNS dan penyidik tertentu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. “Nah, situasinya bertentangan. Pertanyaannya, kalau Pasal 93 lanjut Pasal 99, PPNS tidak dapat melakukan penahanan kecuali perintah penyidik Polri, mau pakai yang mana? Mau pakai KUHAP atau undang-undang tertentu?” tutur Isnur.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan untuk kembali menunda demo yang direncanakan digelar hari ini, Senin (24/11/2025). Keputusan ini diambil setelah pemerintah resmi menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang seharusnya dilakukan pada Jumat (21/11/2025). Kendati demikian, Said memastikan aksi buruh tetap akan digelar menjelang pengumuman resmi kenaikan UMP.
Selain aksi tersebut, Said juga mengklaim bahwa buruh telah menyiapkan rencana mogok nasional yang akan diikuti oleh sekitar 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Aksi mogok itu akan digelar apabila Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memaksakan pengumuman penetapan upah yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh.
Serikat buruh menawarkan tiga opsi perhitungan kenaikan UMP 2026. Opsi pertama, buruh mengusulkan kenaikan UMP di seluruh Indonesia pada kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen. Opsi kedua adalah kenaikan sebesar 7,77 persen. Opsi ketiga merupakan kenaikan paling rendah, yakni 6,5 persen. Menurut Said, angka ini setara dengan persentase kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry periode 2017–2024, Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tipikor menegaskan adanya kerugian keuangan negara hingga Rp 1,25 triliun, yang dinilai mendekati kondisi total loss.
Budi berujar bahwa temuan itu mencerminkan dampak finansial dan bisnis dari akuisisi yang dinilai jauh dari prinsip kehati-hatian. Salah satu penyebabnya, pengkondisian proses dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan valuasi kapal dan valuasi perusahaan.
Budi mengatakan pengkondisian ini, menurut hakim, dilakukan dengan sepengetahuan direksi ASDP. Dalam persidangan terungkap bahwa KJPP menyesuaikan nilai valuasi saham dan perusahaan PT JN dengan ekspektasi direksi, termasuk dalam penentuan Discount on Lack of Marketability (DLOM) yang ditetapkan lebih rendah dari opsi yang tersedia. Indikasi rekayasa itu terlihat dari perubahan versi kertas kerja penilaian, perbandingan nilai kapal serupa di ASDP, asumsi-asumsi konsultan, hingga percakapan internal para pihak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi pidana penjara terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi selama 4 tahun dan 6 bulan.
Posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 diperkirakan mencapai Rp9.450 triliun, seiring realisasi pembiayaan utang yang masih besar. Perkiraan itu dihitung dari tambahan bersih utang sepanjang Januari–Oktober 2025 dan dampak pelemahan rupiah.
Faktor pelemahan rupiah memperbesar nilai utang dalam rupiah karena 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing dan mayoritasnya dolar AS. Kurs tengah BI melemah dari Rp16.162 per dolar AS pada akhir 2024 menjadi Rp16.640 per dolar AS pada 31 Oktober 2025 sehingga menambah nominal utang sekitar Rp67 triliun. Dengan tambahan akibat kurs tersebut, diperkirakan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.450 triliun. Ia memperkirakan angka itu masih berpotensi naik hingga sekitar Rp9.600 triliun pada akhir 2025 dengan rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 40 persen.
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mempromosikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto setiap kali menggelar pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Johannesburg, Afrika Selatan.
Gibran pun mengungkap, setiap kali melakukan pertemuan bilateral, dirinya turut menyampaikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Diketahui, Gibran menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Selama berada di Afrika Selatan, ia menjalankan tugas dari Prabowo untuk mewakilinya berpidato di tiga sesi KTT G20.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan fasilitas tax holiday selama 20 tahun bakal diberlakukan di kawasan industri halal di Indonesia. Insentif tersebut disiapkan untuk menarik minat investor agar masuk ke ekosistem industri halal nasional. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan salah satu kawasan yang hampir rampung dibangun dan siap diresmikan adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) di Jawa Timur. Seiring beroperasinya HIPS, fasilitas tax holiday pun akan langsung diberlakukan di kawasan tersebut.
Menurut Haikal, penguatan ekosistem halal nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar, tetapi juga sebagai pemain utama dalam rantai pasok halal global. Haikal menegaskan nilai halal kini telah berkembang menjadi standar global yang berpengaruh pada pola konsumsi dan perdagangan internasional.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional. Mulai tahun 2026, seluruh sekolah di Indonesia—baik negeri maupun swasta—dapat mengajukan permohonan perbaikan gedung secara daring melalui sebuah aplikasi khusus. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam cara pemerintah memproses revitalisasi pendidikan yang selama ini kerap memakan waktu panjang. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbarui mekanisme pengusulan agar lebih efisien.
Melalui Aplikasi Revitalisasi Sekolah yang terintegrasi secara nasional, proses pengajuan kini tidak lagi harus melewati jalur manual berlapis. Aplikasi yang dapat diakses melalui revit.kemendikdasmen.go.id itu menjadi pusat kendali perencanaan dan pengawasan revitalisasi sekolah. Pemerintah daerah maupun satuan pendidikan bisa langsung memasukkan data, memantau progres, hingga mengakses rekomendasi otomatis berbasis data Dapodik. Sistem ini juga mampu mengecek kelengkapan dokumen secara real time dan menyajikan pemeringkatan objektif berdasarkan tingkat kerusakan.
Gogot menambahkan bahwa aplikasi tersebut dirancang agar proses perencanaan hingga evaluasi berjalan dengan cepat dan transparan. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, sehingga setiap usulan dapat ditindaklanjuti secara lebih akuntabel. Detail kondisi sekolah, termasuk kerusakan tiap ruang, juga dapat ditampilkan secara menyeluruh melalui sistem.
Defisit APBN per 31 Oktober mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02% dari PDB, angka ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, realisasi defisit ini masih berada dalam batas aman dan terkendali serta lebih rendah dari target outlook APBN. Pelebaran
defisit terjadi karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Namun, defisit keseimbangan primer tercatat lebih rendah, menunjukkan pendapatan negara sudah cukup untuk membiayai seluruh belanja di luar pembayaran bunga utang.
Belanja negara diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah seperti menjaga daya beli masyarakat, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Pemerintah berkomitmen menjalankan disiplin fiskal agar APBN tetap efektif sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis telah mencapai Rp 41,3 triliun per 18 November. Angka tersebut setara dengan 58,2% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. Penyaluran anggaran program telah tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Papua.
Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Target penyaluran kepada 82,9 juta penerima berpotensi mundur dari akhir tahun menjadi paling lambat pada Februari. Pergeseran target ini disebabkan oleh adanya kendala dalam proses distribusi dan verifikasi.
Pemerintah memberlakukan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode liburan akhir tahun.
Program ini memberikan diskon tarif untuk berbagai moda transportasi, termasuk kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan angkutan udara. Potongan harga yang diberikan bervariasi antara 13 hingga 30 persen, tergantung pada jenis layanan transportasi. Untuk mengoptimalkan program, pemerintah juga menyiapkan serangkaian acara budaya di berbagai destinasi wisata.
Selain itu, jadwal libur sekolah telah diselaraskan untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan keluarga.
Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza usai Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang menekankan bahwa Indonesia mengingingkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut. Selain itu, Indonesia menekankan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian itu untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati. Kemudian, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan. Hanya saja, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait menyebut, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza itu masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
Sambil menunggu keputusan Prabowo, menurut Rico, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI. Persiapan itu mulai dari bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak berinisial SHB di Semarang yang menunggak pajak sampai Rp25,4 miliar. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh mengatakan SHB punya utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451. Diharapkan langkah ini dapat memberikan efek jera baik kepada wajib pajak bersangkutan maupun wajib pajak lain. Nurbaeti memastikan penyanderaan dilakukan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. DJP telah melakukan upaya persuasif sebelum penyanderaan, tetapi tidak diindahkan oleh SHB. Penyanderaan pun dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya 2 Semarang dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. DJP dapat melepaskan wajib pajak yang disandera apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
Bareskrim Polri membongkar kasus dua aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dengan total 400 nasabah. Para pelaku tetap meneror nasabah meski pinjamannya telah dilunasi. Wadirtipidsiber Kombes Andri Sudarmadi menyebutkan dua aplikasi itu adalah Dompet Selebriti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini diawali adanya laporan salah satu korban berinisial HFS yang terus diancam sehingga mengalami kerugian mencapai Rp 1,4 miliar. Dalam kasus ini, Bareskrim menangkap total tujuh tersangka. Mereka memiliki tugas masing-masing, dari penagihan hingga pembayaran. Andri menyebutkan para pelaku mengancam menggunakan kata-kata yang digabung dengan angka. Hal itu agar mencegah pemblokiran.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, Kamis (20/11/2025), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati saat mengirim pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi, situasi politik di kawasan tersebut masih tidak kondusif dan berpotensi berisiko besar bagi Indonesia. Ia melihat indikasi adanya intervensi dari Israel untuk menentukan negara mana yang boleh bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Oleh mengingatkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan aspek geopolitik, kemanusiaan, serta keamanan nasional sebelum memutuskan mengirim pasukan.
Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran, Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan keputusan Dewan Keamanan PBB terkait bina damai di Gaza sarat kepentingan Amerika Serikat. Bahkan, keberadaan Rusia dan China sekalipun tidak mampu memengaruhi perumusan draf resolusi yang bebas kepentingan. Pasukan perdamaian itu sendiri akan bermasalah pada level kepemimpinan karena dikelola tidak seperti blue helmet yang netral dan berwibawa.
Rezasyah menduga akan terjadi kegamangan pemerintah karena struktur pengelolaan Dewan Perdamaian dan ISF yang membingungkan. Situasi juga menjadi ironis karena, jika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, mereka harus tunduk pada kepemimpinan Angkatan Bersenjata AS. Agar tidak terlibat dalam tarik-menarik kepentingan di antara negara-negara lain, Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario yang bisa menjadi pengetahuan bersama di kawasan ASEAN dan Gerakan Nonblok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga antikorupsi menyebutkan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat.
Penyelidikan ini, kata Budi, masih berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Ia menolak menjelaskan detail perkaranya. “Ini menjadi tugas rumah kita bersama, tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait guna berbenah,” tuturnya. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, permasalahan di BPKH yang sedang diusut terkait dengan pengiriman barang ke jemaah haji. Asep mengatakan permasalahan ini masih di tahap penyelidikan. Asep menyatakan KPK masih mendalami dugaan penyimpangan pengiriman barang yang dilakukan BPKH. Penelurusan ini dilakukan untuk mengetahui sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus korupsi di BPKH.
Asep menyatakan kasus ini berbeda dari dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. “Karena saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain. Nah, itu ada informasi yang kami terima,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Ia mengatakan setelah mengesahkan RUU KUHAP, Komisi III selanjutnya akan membahas RUU Perampasan Aset.
Namun demikian, ia menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait kapan dimulainya pembahasan RUU Perampasan Aset. Soedeson mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas, terlebih masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga menjadi prioritas karena menjadi tuntutan masyarakat dan perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi begini, kami Komisi III itu kan hanya menerima perintah. Pimpinan DPR memerintahkan Komisi III kerja, kita kerja. Tetapi itu kan yang berkaitan sama perampasan aset itu kan sudah merupakan tuntutan masyarakat. Dan itu sudah merupakan perintah Presiden dan Ketua DPR. Sehingga itu menjadi prioritas kita. Yang paling penting itu karena itu sudah menjadi tuntutan masyarakat,” katanya
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan Kapolri menarik Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri (20/11/2025). Trunoyudo mengatakan, penarikan perwira tinggi tersebut merupakan bentuk komitmen dan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri. Dari pertimbangan pokja, yang dibentuk Polri untuk mengkaji putusan MK, kemudian diputuskan untuk menarik Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka baru dalam dugaan suap untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Kamis (20/11/2025) malam. Dua tersangka di antaranya adalah Wakil Ketua dan anggota DPRD periode 2024-2029 yang mengatur besaran imbalan dari jatah anggaran pada pokok-pokok pikiran yang diajukan di anggaran Pemerintah Kabupaten OKU 2025.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa konstruksi perkara korupsi itu adalah melalui pengondisian jatah pokok-pokok pikiran (pokir) dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemkab OKU. Pokir anggota DPRD diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Nilai anggaran pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar. Dari anggaran itu disepakati jatah untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Rp 5 miliar, sementara masing-masing anggota sebesar Rp 1 miliar.
Menurut Asep, praktik jual-beli jatah proyek sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pejabat Pemkab maupun DPRD OKU. Asep menambahkan modus suap merupakan pola korupsi yang paling dominan dalam perkara tipikor yang ditangani KPK. Salah satu ruang paling rentan terjadi suap itu adalah pada proses penganggaran. Pada tahap itu, berbagai kepentingan dapat bernegosiasi untuk mengamankan alokasi anggaran, membuka peluang terjadinya pemberian janji atau pemberian uang kepada pemangku jabatan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait usul kenaikan gaji PNS pada 2026. Dirjen Anggaran Luky Alfirman menegaskan sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Namun, belum ada keputusan karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut. Luky menjelaskan ada banyak faktor dalam pertimbangan kenaikan gaji PNS tahun depan. Menurutnya, masalah ini tidak sederhana.
Menteri PAN RB Rini sebelumnya menegaskan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan hal tersebut tetap bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.
Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, mengumumkan bahwa road map lengkap untuk sepak bola Indonesia akan diperkenalkan pada tahun 2026. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di GBK Arena, Jakarta, pada hari Kamis (20/11/2025), pria yang sering disapa Alex tersebut menyatakan bahwa saat ini dia masih dalam proses mempelajari kondisi sepak bola di Indonesia.
Saat ini, telah beredar road map bernama “Garuda Membara” yang ditampilkan dalam tiga halaman. Berdasarkan dokumen yang beredar, peta jalan ini menjelaskan strategi Indonesia menuju tahun 2034. Fondasi dari road map ini adalah “Menyatukan dan Menginspirasi Bangsa”, dengan identitas tim yang dibangun melalui kebersatuan, keberanian, dan kesempurnaan.
Mengenai road map “Garuda Membara” yang belakangan bermunculan di media sosial, PSSI merasa tak tahu menahu. “Belum bisa menjawab, saya tidak akan komentar berkaitan dengan itu. Karena sumbernya dari mana saya juga belum tahu loh ini,” tutur Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji.
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan sebanyak 16 – 17,60 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana dalam acara Launching Wonderful Indonesia Outlook 2025 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Pada tahun 2026 pemerintah juga menargetkan sebanyak 1,18 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Serta, target devisa pariwisata sebesar 22 hingga 24,7 miliar dolar amerika serikat.
Widiyanti menyampaikan saat ini Gen Z cenderung memilih jenis wisata yang menawarkan pengalaman. Sebesar 52 persen dari Gen Z memilih pengeluaran uang lebih untuk pengalaman wisata, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini, kata Widi, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkaya produk wisata, menggabungkan destinasi popular dengan destinasi niche di sekitarnya. Sehingga, sambung Widi, dapat menghadirkan pengalaman yang lebih otentik dan menarik untuk wisatawan.
Saat ini, sebanyak 81 juta generasi muda di Indonesia belum mampu membeli rumah. Tingkat kepemilikan rumah pada usia 26–40 tahun juga masih berada di bawah 50 persen. Faktor utamanya bukan sebatas gaya hidup, melainkan harga rumah yang terus melesat. Generasi muda menghadapi kenyataan bahwa lonjakan harga properti jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan.
Berdasarkan data dari situs peringkat dunia, Numbeo, rasio harga rumah terhadap pendapatan di Indonesia itu sampai 16,73. Artinya dibutuhkan pendapatan hampir 17 tahun buat beli rumah di Indonesia. Banyak anak muda pesimis untuk bisa membeli rumah. Menurut riset Inventure, 65 persen Gen Z, tidak percaya mampu membeli rumah dalam tiga tahun mendatang.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.
Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik. Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.
Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi. Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern. Selain itu, ia menekankan tidak boleh lagi terjadi keterlambatan penerbitan sertifikat hak milik, sehingga setiap transmigran harus langsung menerima kepastian tanah sejak penempatan demi menghindari persoalan berkepanjangan.
Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 114/PUU-XXIII/2025 dengan menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Pada Kamis (20/11/2025), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo mengatakan, Jenderal Sigit resmi menarik penugasan Irjen Argo di Kementerian UMKM pertanggal 20 November 2025.
Trunoyudo menerangkan, sejak MK mengundangkan putusan tersebut, pada Senin (17/11/2025) Kapolri Sigit sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Khusus di internal untuk mempelajari putusan MK itu. Dan dari kajian mendalam yang dilakukan Pokja yang sudah disampaikan, kata Trunoyudo, Kapolri memutuskan untuk bertahap menarik sejumlah perwira tinggi kepolisian yang saat ini dalam peralihan tugas di sejumlah lembaga dan kementerian yang tak ada hubungannya dengan tugas kepolisian.
Trunoyudo menambahkan, Kapolri pun akan terus melakukan inventarisir sejumlah anggotanya yang berdinas di luar struktur Polri untuk dapat dilakukan penarikan ke markas. Dan Pokja Khusus di internal Polri, pun akan terus mengkaji setiap aspek keberlakuan putusan MK yang mengubah klausul kedinasan anggota kepolisian dalam Pasal 28 UU Polri.
Israel terus melancarkan serangan Gaza di tengah gencatan senjata. Akibat serangan itu, sebanyak 22 orang tewas. Dilansir AFP, Kamis (20/11), Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Hamas. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan 12 orang tewas di Kota Gaza di utara wilayah Palestina dan 10 orang tewas di wilayah selatan Khan Yunis.
Militer Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan Hamas setelah militan Hamas melepaskan tembakan ke arah area di mana pasukan Israel beroperasi di selatan wilayah tersebut. “Tindakan ini merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Tidak ada laporan cedera dari IDF (militer Israel). Sebagai tanggapan, IDF mulai menyerang target teroris Hamas di seluruh Jalur Gaza,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.
Sejak gencatan senjata yang rapuh tersebut berlaku, Israel telah berulang kali melancarkan serangan. Israel mengklaim serangan dilakukan untuk menargetkan Hamas. Sudah lebih dari 280 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tidak mengizinkan intervensi militer Amerika Serikat (AS) di wilayah Meksiko, meski Presiden AS Donald Trump kembali menyatakan kesiapan untuk melakukan serangan terhadap kartel narkoba. “Itu tidak akan terjadi,” kata Sheinbaum, Selasa (18/11/2025). Menurut Sheinbaum, Trump berulang kali menawarkan intervensi militer AS untuk membantu memerangi kelompok kriminal di Meksiko.
Sementara itu, pejabat Meksiko dan AS pada Selasa masih menelusuri insiden dugaan pemasangan tanda peringatan oleh kontraktor AS di wilayah Meksiko. Insiden terjadi pada Senin (17/11/2025) ketika beberapa orang tiba dengan perahu di sebuah pantai di timur laut Meksiko dan menancapkan tanda yang menyatakan bahwa area tersebut merupakan wilayah terbatas milik Kementerian Pertahanan AS. Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan, angkatan laut negara itu telah mencabut tanda-tanda tersebut karena tampak berada di wilayah Meksiko.
Tanda yang dipasang di dekat muara Sungai Rio Grande itu menggemparkan warga setempat. Kawasan tersebut dikenal sebagai Playa Bagdad. Tanda itu memuat peringatan dalam bahasa Inggris dan Spanyol yang berbunyi “Warning: Restricted Area” atau “Peringatan: Area Terbatas”. menegaskan bahwa area tersebut merupakan properti Kementerian Pertahanan AS serta melarang akses tidak sah, fotografi, atau pembuatan sketsa. Dalam pernyataan yang dibagikan Kedutaan Besar AS, Pentagon mengonfirmasi bahwa para kontraktor memasang tanda untuk menandai “National Defense Area III”.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan objek praperadilan diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan kemarin. Ia mengatakan perluasan objek praperadilan itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya mengontrol kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum.
Eddy mencontohkan ketika seseorang melapor ke polisi, namun laporan tersebut didiamkan atau tidak digubris, bisa dimajukan ke praperadilan. Penyitaan oleh aparat penegak hukum yang tidak terkait dengan tindak pidana juga menjadi objek praperadilan. Selain itu, penangguhan penahanan juga menjadi objek praperadilan dalam KUHAP baru. Eddy menjelaskan KUHAP baru juga mengatur di dalam ruang pemeriksaan, seorang tersangka atau saksi saat diperiksa harus dilengkapi dengan CCTV.
Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya resmi mengesahkan RKUHAP pada Selasa. Rapat pengambilan keputusan tingkat dua itu dilakukan setelah RKUHAP sebelumnya telah disetujui delapan fraksi di Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR pada Kamis (13/11).
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda. “Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, hari ini. Ia juga mengatakan bahwa buku tersebut berupa pencatatan nomor dan tanggal penerimaan dokumen ijazah Jokowi. “Bukan dokumen syarat pencalonan yang dimusnahkan, tetapi registrasi, buku registrasi,” ujarnya.
Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen. Menurut ia, pada persidangan sengketa informasi, sesuai pelaporan pemohon yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat di Komisi Informasi Pusat menghadapi isu ijazah palsu Jokowi pada Selasa (18/11), terdapat kekeliruan dalam menerangkan kearsipan tersebut.
August melanjutkan bahwa setiap pemusnahan berkas fisik harus mengikuti peraturan yang ada, termasuk membuat dokumen digital yang dapat diakses.
Sejumlah purnawirawan TNI mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025). “Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi kan tidak ada. Maka, muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu.
Jimly mengungkapkan bahwa gagasan tersebut mencuat sebagai bagian dari diskusi tentang arah penataan ulang sistem keamanan nasional. Namun, ia menilai, penggunaan istilah ‘di bawah’ kementerian sering menimbulkan salah persepsi, baik di lingkungan TNI maupun Polri. Jimly menegaskan bahwa dalam desain ketatanegaraan Indonesia, seluruh lembaga negara, termasuk TNI dan Polri, secara prinsip berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Jimly menilai, wacana menempatkan Polri dalam kementerian khusus bukan ide baru. Usulan serupa pernah mengemuka dalam berbagai forum pembahasan reformasi sektor keamanan selama dua dekade terakhir. Sebagai informasi, sejumlah purnawirawan TNI yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Brigjen TNI (Purn) Purnomo, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Moeryono, dan Kolonel TNI (Purn) Candra Rajasa.
Perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 menunjukkan pergeseran signifikan ke sektor produksi. Pemerintah menyampaikan bahwa porsi penyaluran ke sektor tersebut telah mencapai 60,7% dari total target Rp286 triliun. Angka ini disebut sebagai capaian tertinggi sejak skema KUR diterapkan, karena selama lima tahun terakhir porsi penyaluran ke sektor produksi tidak pernah menyentuh 60%.
Dalam evaluasi terbaru, pemerintah menyampaikan bahwa kinerja KUR tahun ini sudah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp238 triliun atau sekitar 83% dari target. Sementara itu, penyerapan dari sisi debitur baru mencapai 96%, yaitu 2,25 juta dari target 2,34 juta debitur. Pemerintah juga mencatat bahwa debitur graduasi—yakni pelaku usaha yang berhasil naik kelas dari pembiayaan KUR ke pembiayaan komersial—telah melampaui target dengan realisasi 112% atau sekitar 1,3 juta debitur.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai temuan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada udang Indonesia memengaruhi citra produk perikanan RI, sehingga harus ditangani serius oleh semua pemangku kepentingan terkait. Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi menuturkan udang adalah komoditas ekspor produk perikanan Indonesia peringkat pertama. Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya urgensi sejumlah aksi yang dilakukan untuk mengikis citra buruk tersebut di mata global. Prioritas pertama jangka pendek adalah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam import alert 99-52 yaitu setiap pengiriman wajib melampirkan sertifikat yang menjamin bebas dari radioaktif Cs-137.
Lebih lanjut Hendra menjelaskan bahwa adanya jumlah dan timeline yang jelas terhadap pengadaan alat uji screening dan juga spectrometry agar mampu mampu melayani semua perusahaan yang masuk dalam daftar kuning atau yellow list, bukan hanya sekadar seremonial. Aksi berikut yang sekaligus menjadi tantangan adalah bagaimana certified entity atau CE mencabut import alert 99-52 dengan menyampaikan secara tertulis kepada Food and Drug Administration atau FDA.
Militer Myanmar menggerebek sebuah pusat penipuan daring atau online scam dan judi online (judol) di kawasan perbatasan Myanmar–Thailand dan menangkap 346 warga negara asing (WNA) pada Selasa (18/11/2025). Operasi tersebut digelar di Shwe Kokko, kawasan yang dikenal sebagai pusat aktivitas perjudian, penipuan, dan bisnis ilegal lain yang berkembang pesat di wilayah perbatasan negara itu. Media pemerintah junta militer Myanmar juga menyebut perusahaan Yatai milik She Zhijiang sebagai entitas yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Shwe Kokko.
China, pendukung penting junta Myanmar, disebut semakin geram karena banyak warganya menjadi korban sekaligus pelaku penipuan tersebut. Tekanan Beijing diyakini menjadi faktor utama di balik rangkaian penggerebekan terhadap pusat scam online dari milter Myanmar sejak Februari. Operasi besar yang dimulai Februari diklaim telah memulangkan sekitar 7.000 tersangka pelaku penipuan dan memicu Thailand menerapkan blokade internet lintas perbatasan.
Beberapa analis menilai, operasi-operasi itu juga berfungsi sebagai kampanye propaganda. Tekanan dari China harus dijawab, tetapi kepentingan ekonomi kelompok bersenjata pro-junta di wilayah tersebut tetap dijaga. Laporan PBB menyebut korban scam online di Asia Tenggara dan Asia Timur kehilangan hingga 37 miliar dollar AS sepanjang 2023.
Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sedang mengkaji rencana penggabungan atau merger BUMN karya. Proses ini ditargetkan dapat rampung pada Desember 2025. Dalam pelaksanaannya, BP BUMN akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Danantara (BPI Danantara).
Nantinya, BUMN karya akan dikelompokkan ke dalam beberapa kluster. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan konsolidasi BUMN guna mendorong efektivitas serta efisiensi kinerja. Tujuannya agar BUMN mampu beradaptasi dan menjadi lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Asset Manajemen berencana mengambil alih sebagian besar saham lini bisnis rumah sakit PT Pertamina Bina Medika. Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi agar Pertamina dapat kembali fokus pada bisnis intinya di sektor minyak dan gas.
Setelah pengambilalihan, Danantara akan membentuk Danantara Hospital Group yang didorong menjadi jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Untuk mewujudkannya, Danantara akan mencari pengelola profesional yang fokus membangun jaringan rumah sakit berskala internasional. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, Danantara meyakini dapat meningkatkan margin EBITDA rumah sakit BUMN dari 8% menjadi setidaknya 20% pada tahun pertama. Nilai buku rumah sakit BUMN juga diproyeksikan dapat meningkat hingga lima sampai enam kali lipat.
Makanan ultraproses (Ultra-Processed Food/UPF) merupakan ancaman kesehatan masyarakat utama yang harus segera diatasi. Hal ini diungkapkan melalui serangkaian makalah baru yang ditulis oleh 43 pakar global dalam jurnal medis Lancet. Para ilmuwan, termasuk profesor dari Brasil yang menciptakan istilah UPF, bersama rekan-rekannya sekitar 15 tahun yang lalu, berpendapat bahwa UPF kini semakin umum di seluruh dunia dan terkait dengan penurunan kualitas pola makan dan sejumlah penyakit, mulai dari obesitas hingga kanker.
Penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lambat meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya secara signifikan. Rata-rata bunga kredit baru hanya turun tipis sejak awal tahun hingga Oktober.
Penyebab utama lambatnya penurunan ini adalah adanya suku bunga spesial (special rate) yang diberikan perbankan kepada para deposan besar. Hal ini membuat biaya dana perbankan menjadi sulit untuk turun secara cepat.
Bank Indonesia mendorong percepatan penurunan suku bunga kredit dan meminta para deposan besar menurunkan permintaan suku bunga spesialnya. Transmisi kebijakan moneter ini telah berjalan baik pada instrumen lain seperti SBN dan SRBI, namun belum pada kredit perbankan.
Mayoritas harga rata-rata nasional komoditas pangan kompak mengalami penurunan pada hari ini, (20/11/2025). Mulai dari beras, cabai, hingga minyak goreng mencatatkan tren penurunan. Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada pukul 08.10 WIB, harga beras kualitas bawah I tercatat turun 6,57% menjadi Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras kualitas bawah II turun 9,52% menjadi Rp12.850 per kg. Selanjutnya, beras kualitas medium I turun 5,68% menjadi Rp14.950 per kg, serta beras kualitas medium II turun 8,6% menjadi Rp14.350 per kg. Kemudian, beras kualitas super I turun 8,5% menjadi Rp15.600 per kg dan beras kualitas super II turun 7,85% menjadi Rp15.250 per kg.
Aneka bumbu dapur seperti bawang merah ukuran sedang turun 5,91% menjadi Rp39.000 per kg, bersamaan dengan bawang putih ukuran sedang turun 14,03% menjadi Rp33.100 per kg. Minyak goreng curah turun tipis 0,8% menjadi Rp18.500 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 3,12% menjadi Rp21.750 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 7,26% menjadi Rp19.800 per kg. Terakhir, gula pasir kualitas premium turun 8,86% menjadi Rp18.000 per kg, sedangkan gula pasir lokal turun 6,65% menjadi Rp16.850 per kg.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang dinilai penting. Hal itu dinilai sebagai pendukung dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menjelaskan bahwa BGN telah memperkuat akses komunikasi publik melalui berbagai kanal layanan, seperti Dashboard Utama BGN, Portal Mitra BGN, Tauwas Care, JDIH BGN, PPID BGN, kanal media sosial, serta layanan Call Center Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127.
Dadan menambahkan bahwa penyebarluasan informasi MBG hingga ke daerah terpencil menjadi prioritas. Ia menilai peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sangat strategis karena tersebar di seluruh Indonesia. Dadan berharap SPPI mampu menguasai informasi yang diperlukan. Sehingga menjadi garda terdepan dalam edukasi masyarakat. Dadan menegaskan komitmen BGN untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Serta, memastikan Program MBG memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebanyak 990 warga di daerah rawan terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, telah diungsikan. Pernyataan tegas ini, diungkapkan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian ESDM, Hadi Wijaya. Hadi mengatakan, PVMBG telah menaikan status Gunung Semeru dua tingkat (level II dan level IV) dalam sehari. Status Gunung Semeru itu naik pada pukul 16.00 WIB dan 17.00 WIB, pada Rabu (19/11/1015).
Tidak hanya itu, Hadi mengungkapkan, PVMBG juga telah merekomendasikan masyarakat sekitar Semeru tidak melakukan aktivitas. Tepatnya, masyarakat yang tinggal di kawasan Semeru dengan radius 8 km dari puncak atau pusat erupsi.
Kemudian, Hadi meminta, masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar Semeru. Tepatnya, di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. PVMBG, katanya, terus melakukan pemantauan 24 jam melalui seismograf untuk memantau gempa vulkanik. Kemudian, PVMBG melakukan pengamatan visualultra satelit dan valuasi berkala.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan 3.908 personel pasukan biru untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem mendatang. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pasukan biru bakal bertugas memantau kondisi lapangan, memastikan kelancaran aliran air, serta bertindak cepat jika terjadi genangan atau banjir rob. Tak hanya itu, Ika juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya genangan banjir.
Ika merinci, informasi gelombang laut dan banjir rob dapat diakses melalui aplikasi JAKI dan laman web bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut serta hubungi 112 bagi yang membutuhkan penanganan segera. Lebih lanjut ia menyebut pihaknya telah menyiagakan pompa stasioner dan pompa mobile guna mengatasi kemungkinan genangan yang timbul.
Hingga 15 November 2025, sudah siaga 560 unit pompa stasioner di 191 lokasi dan 627 unit pompa mobile tersebar di lima wilayah administrasi. Selain itu, pemeliharaan badan air turut dilakukan untuk memastikan kapasitas tampung dan aliran air tetap optimal. Dinas SDA telah melakukan pengerukan di sungai/kali serta waduk/situ/embung dengan total volume 756.000 m³ yang tersebar di 1.876 titik pengerukan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025), mengatakan, seusai mengesahkan RKUHAP, Komisi III berencana membahas RUU Penyesuaian Pidana pada pekan depan. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai usul inisiatif DPR. Habiburokhman melanjutkan, jika masa sidang tahun ini sudah selesai dan RUU Perampasan Aset belum sempat dibahas, maka dapat dipastikan RUU tersebut akan dimasukkan kembali dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Habiburokhman bersama sejumlah anggota Komisi III DPR juga menyampaikan sejumlah informasi terkait substansi RKUHAP yang dianggap telah disalahpahami oleh beberapa pihak termasuk koalisi masyarakat sipil di media sosial. Habiburokhman juga mengklarifikasi soal pasal penangkapan yang menyebutkan bahwa seseorang bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Yang benar, penangkapan harus dilakukan setelah penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu mensyaratkan dua alat bukti.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (20/11/2025). Sejumlah wilayah diminta waspada terhadap potensi hujan yang diprakirakan sedang hingga lebat.
Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul potensi cuaca ekstrem yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari masyarakat setempat. Secara spesifik, BMKG memproyeksikan intensitas hujan sedang hingga lebat akan melanda Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Adapun wilayah penyangga ibu kota yang juga masuk dalam kategori waspada meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain potensi hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan khusus mengenai ancaman angin kencang. Peringatan ini ditujukan kepada Kabupaten Bekasi dan Provinsi Banten.
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 terkait Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, menyusul kenaikan status gunung tertinggi di Jawa Timur itu ke Level IV Awas pada 19 November 2025. Langkah ini menjadi peringatan tertinggi bagi warga di seluruh wilayah terdampak.
Camat dan Kepala Desa diminta bergerak cepat mengarahkan warga serta memperkuat koordinasi dengan aparat terkait. Langkah ini dinilai penting agar penanganan darurat Erupsi Gunung Semeru berjalan optimal dan terstruktur. Warga juga dihimbau menjauhi seluruh zona rawan terdampak, memeriksa informasi dari sumber resmi serta menghindari penyebaran kabar belum terverifikasi. Pemerintah menegaskan upaya ini menjadi kunci agar tidak muncul kepanikan di tengah meningkatnya ancaman Erupsi Gunung Semeru.
Kepala perangkat daerah sesuai kewenangannya diminta melaksanakan langkah penanggulangan untuk mengurangi dampak erupsi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan pedoman resmi penanganan darurat Erupsi Gunung Semeru.
Banyak pihak menyatakan kekecewaannya terhadap pengesahan UU KUHAP, karena masih berpolemik dan kontroversi yang menyertainya. Hal ini terutama terkait dengan sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang justru dianggap menjadi ancaman bagi siapa saja yang terjerat kasus pidana. Salah satu kritik yang diangkat oleh kelompok masyarakat sipil adalah masih jauhnya proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah contoh kasus memperlihatkan bagaimana sejumlah pembahasan undang-undang cenderung minim membuka ruang keterlibatan masyarakat atau publik. Misalnya, pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdampak pada pelemahan independensi lembaga antirasuah ini. Salah satunya dengan hadirnya Dewan Pengawas dan pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian juga ada UU 1/2023 tentang KUHP yang disambut resisten publik karena sejumlah pasal di dalamnya dinilai mengandung pembatasan berekspresi masyarakat, salah satunya dengan munculnya pasal penghinaan presiden. Selain itu, contoh lain adalah pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja.
Sejumlah contoh kasus pembahasan dan pengesahan UU menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat terhadap pembahasan UU tersebut. Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak dengan mudah bisa mengakses atau mendapatkan draf perubahan dari RKUHAP.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti pemerintah agar tetap mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sesuai tenggat 21 November. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menyampaikan bahwa keterlambatan pengumuman upah minimum akan memberikan ketidakpastian bagi buruh dan dunia usaha.
Menurutnya, pemerintah harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan. Rosita memandang bahwa pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan apabila pengumuman kenaikan UMP melebihi 21 November setiap tahunnya, sebagaimana tercantum dalam beleid tersebut.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran UMP 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini. Nurjaman lantas menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat kementerian oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain di mana Seek (perusahaan induk penyedia platform lokapasar lowongan pekerjaan Jobstreet dan Jobsdb beroperasi), Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar. Indonesia bahkan menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia. Filipina menyusul sebagai target kedua terbesar, dengan porsi 20 persen dari total upaya penipuan di Asia Pasifik.
Menanggapi temuan Seek itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menyebutkan, sesuai data Badan Pusat Statistik tentang Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, terdapat sekitar 7,46 juta orang yang berstatus penganggur di Indonesia. Angka ini hanya turun 4.000 orang dari Agustus 2024. Kondisi ini mudah dimanfaatkan oleh pelaku penipuan lowongan pekerjaan. Menurut dia, di luar platform lowongan pekerjaan resmi yang dimiliki Seek, penipuan merajalela, bahkan terjadi secara luring di sejumlah kawasan industri. Pelaku biasanya menjanjikan pekerjaan di pabrik, tetapi korban ternyata dipekerjakan di tempat berbeda dengan upah murah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, terutama sejak hal itu berada di bawah pemerintah daerah, membuat praktik penipuan lowongan pekerjaan susah ditekan. Penindakan hukum atas laporan penipuan lowongan pekerjaan juga minim.
Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, berpendapat, temuan Seek yang menyebut Indonesia sebagai pusat penipuan lowongan pekerjaan terbesar di Asia Pasifik merefleksikan tiga hal. Pertama, kebutuhan lapangan kerja tinggi, sedangkan penciptaan lapangan kerja baru terbatas. Kedua, penipuan yang banyak menggunakan media digital menunjukkan penetrasi internet yang sudah menyentuh 80 persen di Indonesia. Namun, pesatnya penggunaan internet itu tidak selalu disertai dengan literasi yang memadai. Ketiga, lemahnya langkah perlindungan atau proteksi dari pemerintah untuk meminimalkan merebaknya penipuan di internet.
Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti proyek pengembangan energi berbasis sampah yang saat ini digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya proyek ini sudah muncul setidaknya 1 dekade lalu, namun tidak berjalan baik. Sampai akhirnya, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi tumpukan sampah yang sudah menggunung. Dalam rapat itu, Zulhas mengaku mengajukan diri untuk mengatasi persoalan sampah menggunung itu.
Dalam rapat itu, Zulhas juga mengajukan kepada Presiden Prabowo agar menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengatasi persoalan sampah yang menggunung di Indonesia. Zulhas menuturkan alasan proyek waste to energy atau pengembangan energi berbasis sampah di Indonesia tidak berhasil meski sudah dimulai sejak 11 tahun lalu. Karena prosesnya rumit, ruwet, berputar-putar dan proses kerja sama antar Pemda, Pusat dan PLN turut membayar atau dikenal tipping fee.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah sejumlah pejabat pajak terkait penyidikan dugaan korupsi. Kasus ini menyangkut dugaan memperkecil kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak pada periode 2016-2020.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum penting untuk menjaga integritas institusi. Pihak Kejagung telah membenarkan adanya penggeledahan dan memastikan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun, detail mengenai lokasi dan rincian perkara belum diungkapkan kepada publik.
Pemerintah akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dengan tarif 7,5% hingga 15% untuk menahan laju ekspor saat harga global tinggi. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan emas di pasar domestik.
Regulasi ini juga merupakan strategi untuk mendorong hilirisasi industri emas di dalam negeri. Dengan menahan bahan baku, diharapkan dapat tumbuh industri pengolahan yang akan meningkatkan nilai tambah dan PDB nasional dalam jangka panjang.
Penerapan bea keluar dipandang sebagai langkah untuk mengamankan cadangan emas nasional yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan emas lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional.
DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang yang menuai sorotan dari masyarakat sipil. Aturan baru ini dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang aparat terkait penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan.
KUHAP yang baru mewajibkan segala bentuk penyitaan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Demikian pula tindakan pemblokiran rekening atau media sosial yang juga harus dilakukan dengan izin hakim. Meskipun penyadapan menjadi salah satu sorotan, ketentuan rincinya tidak dibahas dalam KUHAP terbaru. Regulasi mengenai tata cara penyadapan akan diatur secara terpisah dalam undang-undang tersendiri.
Ketersediaan air minum dunia kini semakin terancam. Penyebab penyusutannya tidak lagi semata-mata berasal dari kekeringan atau perubahan iklim, tetapi juga dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Menurut laporan Forbes, kemajuan teknologi AI ternyata membawa konsekuensi yang tidak diharapkan. Salah satu dampak paling terasa adalah percepatan menurunnya cadangan air minum global. Masalah itu terutama dipicu oleh meningkatnya penggunaan air bersih oleh perusahaan teknologi untuk mendinginkan pusat data (data center) yang menjalankan sistem AI berskala besar. Pusat data AI membutuhkan sistem pendingin khusus agar suhu server bisa tetap stabil. Sistem pendingin ini didapatkan dari menara pendingin dan mekanisme udara yang memanfaatkan air bersih sebagai bahan utama untuk menguapkan panas. Untuk diketahui, menurut Laporan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir dua pertiga populasi dunia mengalami kekurangan air yang parah setidaknya selama satu bulan dalam setahun.
Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi produk ekspor Indonesia menembus pasar Eropa. Head of Center of Industry Trade and Investment Indef Andry Satrio menilai dengan penghapusan tarif, produk nasional disebut akan memiliki daya saing harga yang lebih kuat dibandingkan sebelum perjanjian tersebut berlaku.
Menurutnya dampak paling terasa akan muncul pada industri padat karya, terutama sektor berbasis sumber daya alam seperti furnitur, perikanan, perkebunan, tekstil, karet, hingga sawit. Selain keuntungan tarif, kepastian akses pasar serta meningkatnya minat investor Eropa untuk menanam modal di Indonesia juga diperkirakan ikut terdorong berkat payung kerja sama yang lebih jelas. Meski peluang terbuka lebar, khusus untuk sawit Indonesia, tantangan justru cukup besar.
Harga rata-rata nasional sejumlah komoditas pangan dibuka bervariasi pada hari ini, Rabu (19/11/2025). Seluruh jenis komoditas beras kompak mengalami penurunan harga, sedangkan minyak goreng kemasan mengalami kenaikan. Mengacu pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 8.30 WIB, harga rata-rata nasional beras premium turun 0,81% menjadi Rp15.481 per kilogram (Kg). Sementara itu, harga beras medium turun 1,25% menjadi Rp13.438 per kg. Harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga turun tipis 0,04% menjadi Rp12.456 per kg.
Pemerintah Jepang meminta warganya di China untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kerumunan, menyusul memanasnya hubungan kedua negara setelah komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Peringatan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Jepang di China melalui situs resminya pada Senin (17/11/2025), waktu setempat. Dalam imbauannya, warga Jepang diminta memperhatikan lingkungan sekitar dan menghindari lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul masyarakat. China merespons dengan mengatakan bahwa keselamatan warga asing tetap menjadi prioritas. Namun, Beijing juga menegaskan telah kembali mengajukan protes keras kepada Tokyo terkait komentar Takaichi.
Ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo meningkat setelah Takaichi menyebut kemungkinan Jepang melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan. China, yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, mengecam keras pernyataan itu. Beijing mendesak Takaichi untuk mencabut pernyataannya dan memanggil duta besar Jepang.
Upaya meredakan ketegangan kembali dilakukan pada Selasa (18/11/2025), saat pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Urusan Asia-Pasifik, Masaaki Kanai, mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Urusan Asia Departemen Luar Negeri China, Liu Jinsong, di Beijing. Ketegangan politik turut berdampak pada sektor budaya. Media pemerintah China melaporkan bahwa pemutaran dua film Jepang ditunda. Penundaan tersebut semakin menandai memburuknya hubungan kedua negara di tengah perselisihan tentang Taiwan yang terus bereskalasi.
Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme yang memanfaatkan ruang digital, mulai dari media sosial hingga game online. Berdasarkan asesmen Polri, faktor psikologis dan sosial anak juga memengaruhi proses perekrutan, misalnya anak-anak yang kurang perhatian orangtua atau berasal dari keluarga broken home. “Modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan dan situs-situs tertutup,” kata Karopenmas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dari hasil asesmen kerentanan, Polri menemukan sejumlah faktor yang membuat anak rentan direkrut kelompok teroris. Salah satunya, yakni anak korban perundungan (bullying) dan kurang perhatian orangtua atau berasal dari keluarga broken home. Menurut Trunoyudo, strategi perekrutan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, propaganda disebarkan melalui platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan sejumlah game online populer. Anak-anak yang dinilai potensial kemudian dihubungi melalui platform yang lebih privat dan sulit dilacak, seperti WhatsApp dan Telegram.
Hingga saat ini, lima orang perekrut yang berperan dalam menyebarkan paham radikal dan merekrut anak-anak telah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Data Densus 88 menunjukkan, sejauh ini 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun di 23 provinsi teridentifikasi sebagai korban perekrutan lima tersangka itu. Densus 88 menegaskan bahwa anak-anak yang direkrut jaringan teroris diperlakukan sebagai korban. Mereka kini berada dalam pendampingan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian Sosial, serta berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten menyoroti terdapat dugaan kelalaian sistemik dari SMPN 19 Tangerang Selatan dalam kasus dugaan perundungan yang menyebabkan seorang siswa berinisial MH meninggal dunia. Ketua Komnas PA Provinsi Banten Hendry Gunawan menegaskan bahwa temuan tersebut merujuk langsung pada mandat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ia menyebut Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban satuan pendidikan memberi perlindungan penuh dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya.
Atas dugaan kelalaian itu, Komnas Perlindungan Anak Banten mendorong agar aspek tanggung jawab pihak sekolah turut diselidiki secara hukum. Menurut Hendry, langkah tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan perubahan kebijakan perlindungan anak di sekolah. Komnas Perlindungan Anak Banten juga menyoroti lemahnya implementasi regulasi perlindungan anak di sekolah, terutama terkait peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Ia mendorong agar TPPK difungsikan secara aktif oleh guru, konselor, dan perwakilan siswa untuk mendeteksi dan menangani potensi kekerasan. Selain itu, ia menekankan perlunya sanksi administratif tegas bagi sekolah yang lalai menangani laporan kekerasan. Komnas Perlindungan Anak Banten juga meminta penguatan koordinasi lintas instansi melalui Satgas PPA. Hendry menilai SOP terpadu antara Dinas Pendidikan, DP3A, Dinas Sosial, dan Kepolisian harus memastikan korban langsung mendapat pendampingan, sementara pelaku ditangani sesuai ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
Israel menyerang kamp pengungsi Palestina di Lebanon dengan alasan menyerang kompleks kelompok militan Hamas. Klaim Israel tersebut dibantah Hamas. Hamas mengatakan tidak memiliki instalasi militer di kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Hamas menepis klaim Israel yang mengatakan menyerang kompleks pelatihan Hamas sebagai “kebohongan”. Hamas juga menegaskan bahwa “Tidak ada instalasi militer di kamp-kamp Palestina di Lebanon”.
Militer Israel merilis video serangan yang menghantam sebuah gedung, akan tetapi Hamas mengklaim bahwa “lokasi yang ditargetkan adalah lapangan olahraga terbuka yang sering dikunjungi oleh pemuda kamp”. Selain itu Hamas juga menyebut, “yang menjadi target adalah sekelompok anak laki-laki” yang berada di lapangan saat itu.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 13 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam serangan Israel di kamp tersebut. Kemenkes Lebanon juga mengatakan saat ini ambulans masih mengangkut lebih banyak korban luka ke rumah sakit terdekat. Kantor Berita Nasional milik pemerintah mengatakan serangan tersebut menargetkan sebuah mobil di tempat parkir dekat masjid Khalid bin al-Walid. Selanjutnya dilaporkan pula bahwa serangan itu juga menargetkan masjid itu tersebut dan sebuah pusat dengan nama yang sama.
Tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban tewas tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (18/11). Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi menjadi 18 orang. Tim pencarian dan pertolongan gabungan kini fokus terhadap lima orang masih dinyatakan hilang.
Selain korban jiwa, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan total ada 46 jiwa terdampak langsung dan 383 orang mengungsi di Balai Desa Cibeunying, MTS SS Cibeunying, Masjid Baeturrohman Wanasari, dan rumah saudara.
Bencana tanah longsor terjadi pada Kamis (13/11), sekitar pukul 19.00 WIB, serta menimbun sejumlah rumah warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap.
Operasi Zebra Jaya 2025 di Jakarta Barat (Jakbar) memperlihatkan satu pola pelanggaran yang paling menonjol yakni pengendara menutupi pelat nomor motornya dengan stiker. Temuan pelanggaran itu menjadi sorotan petugas kepolisian saat penertiban digelar di kawasan Jalan Letjen S Parman, Grogol Petamburan, pada Senin (17/11/2025).
Belum ada tindakan tilang pada hari pertama operasi. Namun, pelanggaran yang paling banyak ditemui adalah pengendara roda dua yang sengaja menutupi pelat nomor. Bahan yang digunakan bermacam-macam: stiker besar, bungkus rokok, tisu, bahkan masker. Ketika ditegur, mayoritas pelanggar beralasan “tidak tahu” bahwa pelatnya tertutup. Seorang pengemudi ojek online yang menutupi pelatnya dengan stiker mengaku tidak merasa memasangnya.
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini sudah menjangkau anak-anak kini rencananya akan diperluas hingga menyasar kelompok lanjut usia (lansia) dan difabel. Serupa tapi tak sama, MBG untuk lansia dan difabel ini bukan berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini akan dijalankan sebagai kelanjutan program “Permakanan” Kementerian Sosial (Kemensos).
Bantuan makanan dari Kemensos sebenarnya sudah dimulai sejak 2022. Realisasinya adalah memberikan makanan kepada lansia dan difabel yang terdiri dari nasi/sejenisnya (menyesuaikan daerah masing-masing), lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral. Artinya, program permakanan Kemensos tampaknya berganti kemul menjadi “MBG” dengan penyesuaian tertentu.
Kemensos mengatakan pemberian MBG untuk lansia dan difabel bakal dimulai pada 2026 mendatang. Kendati tak pakai anggaran BGN, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemberian makanan bergizi untuk lansia terlantar dan penyandang disabilitas ini disesuaikan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
Targetnya menyasar 100 ribu lansia terlantar di atas usia 75 tahun serta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menjelaskan para penerima manfaat akan mendapatkan makanan sehari dua kali untuk makan pagi dan siang hari. POKMAS itu disebut akan memberikan MBG tanpa mengenal hari libur alias tetap dilakukan meski akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu. Menu-menunya juga bakal diperbarui sesuai dengan standar MBG.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengkritisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh DPR pada Selasa (18/11). Wirya menilai pengesahan revisi KUHAP menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia mengatakan alih-alih menjadi tonggak pembaruan hukum acara yang lebih modern dan berkeadilan, revisi ini justru memperlihatkan regresi yang mengkhawatirkan.
Wirya menyoroti proses penyusunan berlangsung minim transparansi, bahkan memanipulasi partisipasi publik, meski masyarakat sipil telah berkali-kali meminta agar DPR dan pemerintah tidak terburu-buru merevisi KUHAP demi menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, substansi KUHAP baru sarat dengan pasal-pasal bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Warga negara dapat sewaktu-waktu diposisikan sebagai tersangka tanpa perlindungan memadai. Bahkan, ia menilai KUHAP yang disahkan menentukan pemenuhan hak atas bantuan hukum berdasarkan besarnya ancaman pidana. Padahal akses atas bantuan hukum, baik di pra-peradilan, penahanan, maupun investigasi merupakan prinsip dasar terpenuhinya hak atas peradilan yang adil.
Di sisi lain, kata Wirya, KUHAP memberikan kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa izin pengadilan, sehingga memperbesar kemungkinan tindakan sewenang-wenang seperti yang terjadi pada gelombang penangkapan massal pasca-demonstrasi Agustus 2025. Selain itu, Wirya menilai ada ketentuan mengenai pembelian terselubung, penyamaran, dan operasi pengiriman di bawah pengawasan oleh penyelidik tanpa batasan jenis tindak pidana dan tanpa pengawasan hakim. Metode penyelidikan ini membuka peluang praktik penjebakan kepada warga, sehingga merekayasa terjadinya tindak pidana beserta pelakunya. Wirya menilai alih-alih memperkuat keadilan, penghormatan pada rule of law dan penghormatan pada hak peradilan pidana yang adil, revisi KUHAP saat ini justru menempatkan aparat dalam posisi yang dominan tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, sementara warga semakin rentan terhadap kesewenang-wenangan negara.
Indonesia menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyetujui rencana perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan resolusi yang diterbitkan DK PBB memastikan kelanggengan genjatan senjata antara kelompok pejuang Palestina dengan pemerintah Zionis Israel di Gaza. Resolusi DK PBB juga menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sebagai pemerintahan transisi di Gaza.
Juru Bicara (Jubir) Kemenlu Yvone Mewengkang mengatakan, resolusi DK PBB tersebut bertujuan utama penghentian perang, demi tercapainya perdamaian yang permanen. Paling penting dari resolusi DK PBB tersebut memastikan terbukanya koridor kemanusian untu penyaluran bantuan kemanusian yang krusial dibutuhkan oleh masyarakat Palestina di Gaza saat ini. Adapun menyangkut pasukan stabilitas internasional (ISF) disetujui DK PBB atas pembentukan BoP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), Yvone menerangkan, Indonesia dalam posisi mendukung terciptanya perdamaian di Palestina melalui mekanisme internasional yang dimandatkan oleh PBB.
Indonesia, kata Yvone pada posisi siap dalam partisipasi internasional untuk pengerahan pasukan perdamaian untuk memastikan jaminan kemerdekaan Palestina, dan perdamaian di Gaza. Tapi Indonesia, juga dalam posisi geopolitik yang mendukung terwujudnya dua negara antara Palestina yang meliputi Gaza dan Zionis Israel.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum dan merusak prinsip negara hukum. Menurutnya, manuver atau akal-akalan sejumlah pejabat membuka ruang tafsir semau-maunya terhadap putusan lembaga yudisial tertinggi itu.
Ray menyoroti rangkaian alasan yang digunakan, mulai dari perlu mengkaji putusan, pembentukan kelompok kerja, hingga pandangan bahwa putusan tidak berlaku surut. Menurutnya, rangkaian respons itu menunjukkan kecenderungan menghindari kewajiban hukum. Ia menegaskan putusan MK pada prinsipnya berlaku seketika kecuali ditentukan lain oleh MK. Karena itu, klaim bahwa putusan hanya berlaku ke depan dinilai tidak memiliki landasan.
Dalam pandangannya, cara pemerintah merespons putusan itu memperlihatkan relasi yang timpang antara negara dan warga. Aturan yang membatasi pejabat justru diperlakukan lentur, sementara rakyat tetap dibebani penegakan hukum yang ketat. Ray juga menilai, praktik itu dapat menciptakan preseden berbahaya. Bila pejabat dapat secara sepihak menunda pelaksanaan putusan MK, maka prinsip kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum akan melemah. Ia menambahkan.
Pelaku perundungan SMPN 19 Kota Tengerang yang sedang diperiksa polisi tetap mendapat kesempatan bersekolah. Kebijakan ini demi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni. Deden juga menyebutkan pemerintah daerah tetap memfasilitasi anak terduga pelaku perundungan untuk belajar lewat online. Dinas Pendidikan juga memberi bantuan hukum dan konseling psikologi kepada yang bersangkutan. .
Deden mengatan, sudah ada empat atau lima orang siswa dan terduga pelaku yang dimintai keterangan polisi. Petugas Dinas Pendidikan kemarin juga telah berkunjung ke tempat tinggal pelaku dan terduga pelaku juga mendapat pendampingan. Deden menuturkan dari unsur aparat Binamas Kepolisian juga ikut memberikan pendampingan terhadap anak terduga pelaku. Sebab hak anak untuk dapat pelajaran tidak boleh dibatasi. Kasus perundungan di SMPN 19 Ciater, Serpong, Tangerang berakibat meninggalnya seorang siswa kelas tujuh berinisial MH. Peristiwa itu terjadi 20 Oktober di ruang sekolah saat hendak jam istirahat. Korban (MH) diduga dipukul menggunakan bangku besi pada bagian kepala. Setelah itu MH dirawat dirawat di rumah sakit namun sekitar sepekan korban meninggal dunia.
Deden Deni menjelaskan terdga pelaku sudah mengetahui ramainya informasi bahwa MH, temannya di jelas VII meninggal dunia. Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel), AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengatakan proses hukum tetap berjalan. Hal itu disampaikan usai melayat korban. Victor mengatakan pihaknya sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan. Enam orang saksi-saksi telah dimintai keterangan di antaranya keluarga korban dan pihak sekolah. Ia pastikan jumlah saksi masih akan bertambah. Polisi juga memintai keterangan saksi ahli dari rumah sakit yang sempat menangani perawatan korban.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari pengusaha dan filantropis Michael Bloomberg beserta delegasinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025) sore. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog keduanya saat lawatan Presiden Prabowo ke New York beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pertemuan di Istana merupakan tahap awal. Setelah pertemuan di Istana, diskusi dilanjutkan di kantor Danantara. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pembahasan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.
Selain itu, Michael Bloomberg juga berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota New York, khususnya terkait kebijakan kesehatan publik.
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya laporan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap anggota Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait proses pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Puan mengatakan, Komisi III telah menjelaskan secara terbuka dalam rapat paripurna bahwa pembahasan RUU KUHAP melewati proses panjang dan melibatkan banyak pihak.
Menurut Puan, masukan untuk RUU KUHAP sudah dikumpulkan sejak 2023, sehingga proses legislasi berjalan panjang dan tidak terburu-buru. Oleh karena itu, dia menilai penyelesaian revisi ini sangat penting mengingat KUHAP telah berlaku selama 44 tahun tanpa perubahan signifikan. Meski begitu, Puan menyatakan, pimpinan DPR menghormati seluruh mekanisme yang berlaku soal tindak lanjut laporan masuk ke MKD DPR RI.
Sehari sebelum pengesahan RUU KUHAP, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP melaporkan anggota Komisi III DPR RI ke MKD DPR RI, Senin (17/11/2025). Mereka menilai, Komisi III melanggar kode etik dalam proses legislasi, karena pengaduan tersebut diajukan karena proses pembahasan RUU KUHAP dinilai tertutup dan tidak melibatkan publik secara substansial.
Beberapa pihak yang memastikan akan mengajukan uji konstitusionalitas KUHAP baru ke MK, di antaranya organisasi advokat DPN Peradi dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sipil adalah kewenangan penangkapan di tahap penyelidikan. Pengacara senior Luhut MP Pangaribuan, yang juga Ketua Umum DPN Peradi, menilai RKUHAP yang disahkan masih mengandung sejumlah permasalahan. DPN Peradi juga menilai secara umum konsep RKUHAP belum beranjak dari KUHAP lama yang masih terpusat pada penyidik. Selain DPN Peradi, ICJR juga mempertimbangkan untuk menguji sejumlah pasal di RKUHAP.
Sementara itu, Ketua YLBHI M Isnur dan Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, menyatakan koalisi belum menyepakati tentang pengujian ke MK. Bagi koalisi, proses pembahasan RKUHAP dinilai dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi bermakna. Menurut koalisi, praktik penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi, penggunaan kekuatan berlebihan atau penyalahgunaan kewenangan polisi terjadi akibat kegagalan mekanisme pengawasan di dalam KUHAP tahun 1981.
Para akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) juga memberikan kritik terkait dengan kewenanganan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyelidik di tahap penyelidikan, seperti dimuat dalam Pasal 5, Pasal 90, dan Pasal 93 RKUHAP. Sebelum tindak pidana terkonfirmasi hanya berdasarkan alasan pengamanan atau interpretasi subyektif dari penyidik yang semuanya berada di bawah institusi Kepolisian. Hal lain yang meresahkan adalah adanya konsentrasi kekuasaan di kepolisian atau police superpower. KIKA mengkritisi Pasal 7 dan 8 RKUHAP yang menempatkan semua penyidik PNS dan penyidik khusus di bawah koordinasi Kepolisian Negara RI.
Menpan dan RB Rini Widyantini mengatakan pihaknya menghormati Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil. Pemerintah akan mengidentifikasi posisi mana saja yang relevan dengan kompetensi anggota dan tugas pokok serta fungsi kepolisian, terutama jabatan yang terkait dengan keamanan atau pengamanan. Kemenpan dan RB akan segera berkoordinasi dengan Polri guna membahas penataan ulang posisi polisi dan mempersiapkan masa transisi.
Terkait penataan ini, Rini menegaskan, pemerintah akan mengikuti aturan yang ditetapkan MK. Menurut dia, pengunduran diri sangat mungkin dilakukan apabila sesuai dengan putusan MK.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia sekaligus mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, menilai langkah penataan ulang penempatan anggota Polri di jabatan sipil perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Edi menegaskan pimpinan Polri harus menyiapkan posisi baru bagi para perwira apabila mereka ditarik dari kementerian. Menurut Edi, sejumlah institusi, seperti KPK, BNN, dan BNPT, masih membutuhkan personel polisi karena memiliki fungsi penegakan hukum yang erat dengan ranah kepolisian.
Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel melakukan perdagangan orang usai ratusan warga Gaza tiba diterbangkan secara misterius ke Afrika Selatan. Kemlu Palestina merilis pernyataan yang mewanti-wanti entitas atau jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk jalur Gaza sesuai kepentingan Israel. Kemlu juga mengimbau masyarakat, terutama di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tak jadi korban perdagangan manusia, pedagang dan perusahaan darah, serta agen pengungsian.
Kedutaan Besar Palestina di Pretoria di Afrika Selatan juga mewanti-wanti warga bahwa ada perusahaan, entitas tak resmi dan tak terdaftar di wilayah yang diduduki Israel berupaya menyesatkan dan menghasut warga untuk pergi. Pekan lalu, sebanyak 153 warga Palestina dengan pesawat carter tiba di Afrika Selatan. Mereka sempat terjebak di pesawat selama 12 jam karena persoalan administrasi. Pada Oktober lalu, pesawat sewaan yang mengangkut 176 warga Palestina juga mendarat di Johannesburg. Namun, beberapa penumpang dipindah ke negara lain.
Organisasi bantuan kemanusiaan di Afrika Selatan, Gift of the Givers, menilai Israel sengaja tak memberi cap karena mereka ingin mengusir warga Gaza. Namun, otoritas Israel melalui badan yang mengurusi urusan sipil dan wilayah Palestina (COGAT) menyatakan sebelum terbang mereka sudah mendapat izin dari negara ketiga, tanpa menyebut negara mana yang dimaksud.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut fenomena baju bekas (thrifting) hingga impor murah asal China yang membanjiri pasar Indonesia semakin menekan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan tren belanja pakaian bekas bermerek membuat masyarakat semakin terpaku pada citra merek asing, sedangkan produk lokal masih belum menjadi pilihan utama.
Andry menyebut, pemerintah perlu melakukan pengamanan perdagangan yang tegas, agar produk lokal tak kalah saing di pasar domestik. Situasi ini mempertegas tantangan utama, yakni rendahnya familiaritas masyarakat terhadap produk buatan dalam negeri. Kualitas dan harga produk lokal harus ditingkatkan agar mampu bersaing, mengingat banyak produk berstandar ekspor justru tidak tersedia di pasar domestik. Andry mendorong pemerintah mengambil tindakan pengamanan perdagangan yang lebih komprehensif, termasuk upaya mengubah perilaku konsumen agar lebih mendukung produk buatan lokal. Apalagi, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku industri lokal, mulai dari perpajakan hingga ekosistem industri yang belum terintegrasi, sehingga menyulitkan usaha dalam negeri untuk bersaing. Untuk itu, diperlukan insentif fiskal dan nonfiskal serta dukungan lintas kementerian untuk memperkuat industri tekstil dan pakaian jadi nasional.
BPI Danantara menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang akan disalurkan untuk membiayai peternak ayam pedaging dan petelur. Dana ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah lonjakan harga.
Pelaksanaan program MBG telah memicu kenaikan permintaan bahan baku yang signifikan dan mendorong kenaikan harga, sehingga berpotensi memicu inflasi pangan. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk lima kelompok kerja (Pokja) untuk menangani berbagai persoalan secara terkoordinasi, terutama terkait pasokan pangan. Sambil menyiapkan investasi jangka panjang, pemerintah mengambil langkah antisipatif seperti diversifikasi menu MBG dengan mengurangi porsi ayam dan telur untuk sementara. Selain itu, pemerintah juga mempercepat sertifikasi keamanan pangan dan mendorong produksi pangan lokal melalui pemerintah daerah.
Pemerintah Jepang pada Senin (17/11/2025) berusaha meredakan perselisihan diplomatik yang memanas dengan China terkait isu Taiwan, setelah Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi kepada parlemen Jepang awal bulan ini, yang menyebut bahwa serangan China terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer.
Langkah diplomatik kini ditempuh Tokyo dengan rencana kunjungan Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, ke Beijing pekan ini untuk bertemu mitranya dari China, Liu Jinsong. Media Jepang melaporkan bahwa Kanai akan menjelaskan bahwa komentar Takaichi tidak menandai perubahan kebijakan keamanan Jepang, serta meminta China agar menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk hubungan kedua negara. Jepang menegaskan bahwa komunikasi dengan Beijing tetap terbuka.
Berbicara kepada wartawan di New Taipei pada Senin, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa China sedang melakukan “serangan multifaset” terhadap Jepang. Ia menyerukan perhatian global terhadap situasi tersebut. Di tengah meningkatnya ketegangan, kekhawatiran muncul mengenai potensi dampak ekonomi, terutama saat terjadi penurunan wisatawan China.
Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hak guna usaha hingga 190 tahun dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian tinggi yang membuat investor enggan masuk. Pembatalan ini dianggap memperburuk situasi karena proyek IKN dipandang sebagai proyek politik yang rentan terhadap perubahan kebijakan.
Di sisi lain, putusan MK justru dinilai memberikan kepastian hukum yang menguntungkan karena menggeser konfigurasi risiko. Dengan skema bisnis dan kontrak yang realistis, investor diyakini tetap bisa membiayai IKN karena risiko regulasi menurun dan proses pembiayaan lebih cepat.
Putusan MK dinilai tepat secara konstitusional karena memperkuat mandat negara atas penguasaan tanah sesuai Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memastikan proyek IKN berjalan sesuai koridor hukum dan fungsi sosial tanah, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Direktur Utama KCIC menyerahkan urusan penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penegasan ini disampaikan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Utang proyek Whoosh membengkak akibat peningkatan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar dari total investasi US$ 7,27 miliar.
Sebagian besar investasi proyek ini dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank. Pemerintah mempertimbangkan opsi menanggung sebagian biaya operasional melalui skema APBN, namun Menteri Keuangan menyatakan sikap tidak ingin menggunakan APBN untuk membayar utang tersebut. Pembahasan mengenai skema penyelesaian utang ini masih belum mencapai keputusan final.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa mekanisme penugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian/lembaga (K/L) negara.
Sandi dalam keterangan mengatakan bahwa data terbaru mencatat tidak seluruhnya anggota Polri mengisi jabatan struktural atau manajerial. Data tersebut menunjukkan bahwa penugasan berlandaskan fungsi yang beragam. Berdasarkan data resmi Polri per 16 November 2025, tercatat sekitar 300 anggota Polri yang mengisi jabatan manajerial/eselon di kementerian/lembaga, mulai dari eselon I.A, I.B, II.A, III.A, hingga IV.A, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Sementara itu, sekitar 4.000 anggota Polri lainnya bertugas pada jabatan nonmanajerial, seperti staf, asisten, koordinator, penyidik, ajudan, pengawal/pamwal, staf khusus, dan fungsi pendukung lainnya.
Selain memberikan data terbaru, Sandi juga menjelaskan mekanisme resmi yang selama ini berlaku dalam penugasan anggota Polri ke kementerian/lembaga. Mekanisme tersebut memastikan setiap penempatan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.
Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal mengejar para koruptor dan menggunakan uang hasil sitaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Prabowo menegaskan tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal pendidikannya. Ia memerintahkan agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia harus sama.
Oleh karenanya, Prabowo mengatakan program digitalisasi pembelajaran tersebut dilakukan agar dapat memperbaiki tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut, ia juga bertekad untuk memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Menurutnya pendidikan adalah investasi masa depan bangsa.
Di sisi lain, Prabowo tidak menampik apabila saat ini masih banyak kekurangan terkait pendidikan. Kendati demikian, ia menegaskan itu semua akan diperbaiki di masa kepemimpinannya. Salah satu caranya, kata dia, dengan mengejar koruptor dan memanfaatkan uang hasil sitaannya untuk perbaikan pendidikan.
Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump. Termasuk pengerahan pasukan internasional serta jalur menuju kemungkinan negara Palestina di masa depan. Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington memuji hasil pemungutan suara tersebut sebagai langkah bersejarah sekaligus konstruktif. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa resolusi ini menjadi momentum penting bagi stabilisasi Gaza dan keamanan Israel.
Rancangan tersebut telah melalui beberapa revisi selama negosiasi berisiko tinggi. Dokumen itu mendukung rencana presiden AS, termasuk implementasi gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas pada 10 Oktober di wilayah yang hancur akibat perang selama dua tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Rencana perdamaian itu mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ini akan bekerja bersama Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi Jalur Gaza. Selain itu, resolusi tersebut juga memuat pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang secara teoritis akan diketuai Trump dengan masa tugas hingga akhir 2027.
Polri membentuk tim kelompok kerja atau Pokja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, tidak menimbulkan multitafsir. Kajian dibutuhkan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Tim Pokja ini juga ditugaskan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho, mengatakan Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama untuk membahas putusan MK tersebut pada Senin (17/11/2025) pagi. Tim Pokja ini akan dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Sandi menyampaikan lembaga yang akan diajak berkonsultasi, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Sandi juga mengoreksi data jumlah anggota Polri aktif yang bertugas di luar struktur. Berdasarkan data internal Polri, dari total sekitar 4.351 personel yang berada di luar struktur, hanya 300-an orang yang menduduki jabatan manajerial. Sisanya merupakan personel yang mengisi fungsi pendukung nonmanajerial, seperti staf, ajudan, dan pengawal di berbagai kementerian atau lembaga.
Mengenai nasib personel yang saat ini telanjur menduduki jabatan sipil, Sandi menyatakan bahwa Kapolri akan menunggu laporan dan hasil kajian tim Pokja. Laporan itu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah Polri selanjutnya.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan KUR dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak mensyaratkan agunan dalam bentuk apa pun. Penegasan ini ia sampaikan karena masih menerima laporan soal permintaan jaminan oleh oknum bank penyalur. Maman meminta pelaku usaha yang menemukan praktik serupa segera melapor ke Kementerian UMKM. Laporan menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada bank penyalur. Sanksi tersebut berupa pencabutan subsidi KUR bagi bank yang terbukti melakukan pelanggaran. Aturan sanksi termuat dalam Peraturan Menko Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pasal 14 ayat (3) mengatur agunan tambahan tidak diberlakukan untuk KUR dengan plafon sampai Rp 100 juta. Pasal 14 ayat (5) menyebut, penyalur KUR yang meminta agunan tambahan akan kehilangan subsidi bunga atau subsidi marjin untuk debitur terkait. Kementerian UMKM juga menyiapkan sistem pengawasan terpadu bernama Sapa UMKM. Platform ini akan menjadi tempat laporan dari berbagai daerah, termasuk aduan pelanggaran penyaluran KUR. Maman menyebut sistem tersebut akan aktif setelah Desember.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan redenominasi rupiah tidak bisa dijalankan dalam waktu singkat. Prosesnya panjang dan memerlukan persiapan bertahun-tahun. Perry menyebut seluruh tahapan, dari penerbitan undang-undang sampai implementasi penuh, membutuhkan waktu lima hingga enam tahun. Tahap pertama adalah penerbitan undang-undang redenominasi. Landasan hukum ini menjadi syarat utama sebelum seluruh proses dimulai. Tanpa aturan tersebut, kebijakan penyederhanaan mata uang tidak dapat berjalan.
Pemerintah telah menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah rampung pada 2027 melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029. Tahap berikutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga. Langkah ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi dan memahami redenominasi tidak mengubah nilai barang. Tahap ketiga adalah penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Proses ini memerlukan waktu serta koordinasi lintas lembaga. Tahap keempat memasuki masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia tak hanya akan memiliki industri mobil nasional melainkan juga motor nasional karya anak bangsa. Menurut dia rencana itu siap direalisasikan sehingga dapat diproduksi secara massal dalam beberapa waktu mendatang.
Ini merupakan pernyataan terbaru Prabowo berkaitan kemandirian industri otomotif Tanah Air. Sebelumnya presiden hanya mengungkap ambisinya membangun mobil nasional. Mobil nasional ini diklaim telah siap secara konsep sehingga dapat diproduksi 2027. Salah satu pihak yang digandeng untuk proyek ini adalah Pindad.
Ia juga meminta tidak ada lagi becak yang menggunakan kekuatan manusia. Menurutnya seluruh becak di Tanah Air harus berbasis sepeda motor listrik. “Saya sudah siapkan, nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Enggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun,” jelasnya. “Nanti tolong para menteri pikirkan rencana bagaimana pokoknya Indonesia akan bangkit bersama-sama. Kita menuju Indonesia yang hebat, Indonesia Emas,” ucap Prabowo kemudian.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi. Cucun menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) itu menyinggung profesi ahli gizi. Menurut dia, usulan untuk mengubah diksi ‘ahli gizi’ di SPPG menjadi tim ‘quality control’ saat ini masih hanya wacana.
Usai polemik tersebut, Cucun juga menggelar pertemuan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), di kompleks parlemen, Senin (17/11). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Badan Gizi Nasional (BGN) itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan profesi ahli gizi untuk program MBG.
Namun, menurut dia, usul untuk mengganti nomenklatur atau istilah ahli gizi di SPPG semula mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR. Usulan itu disampaikan untuk mencari solusi atas kekurangan ahli gizi. Akan tetapi, usulan itu dinilai berisiko karena justru bisa membuat program MBG diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa satu yayasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi untuk mengelola maksimal 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan adanya yayasan yang mengoperasikan puluhan SPPG di satu wilayah. Dadan menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga profesionalitas dan efektivitas dalam pengelolaan dapur gizi.
BGN juga telah meluncurkan kanal Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 untuk melayani aduan tentang Program MBG selama 24 jam. Kanal ini memungkinkan masyarakat melaporkan penyalahgunaan SPPG oleh oknum di berbagai wilayah. Operator SAGI 127 adalah pegawai BGN terlatih yang siap menindaklanjuti setiap laporan dengan segera.