dicetak pada tanggal: 17 April 2026 11:32 AM

Kemlu Beber Nasib WNI di Lebanon Selama Perang Israel-Hizbullah

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengungkapkan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon di tengah perang Israel dan Hizbullah membara beberapa waktu terakhir. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan saat ini jumlah warga Indonesia di Lebanon mencapai 934 orang. Dari jumlah ini, 756 di antaranya WNI bertugas di UNIFIL dan 178 warga sipil. “KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Libanon, sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Libanon dalam keadaan aman,” kata Heni dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4). Lebih lanjut, Heni mengatakan pemerintah punya kontigensi plan jika suatu waktu keadaan di Lebanon memburuk. “Dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, kontingensi plan tetap disiapkan,” imbuh dia.

Mendag: Kewajiban DMO 35 Persen Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. Minyak goreng yang disalurkan, salah satunya dalam bentuk Minyakita. Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku.

Dampak positif tersebut semakin menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat. Mendag Busan juga mengatakan, hingga 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen. Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam

“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat”. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025.

Harga Minyakita Tembus HET, Kemendag Sebut Hanya Imbas Kenaikan Kemasan Plastik

Harga minyak goreng rakyat merek Minyakita terpantau merangkak naik dan mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan tersebut, namun menegaskan kondisi itu bukan disebabkan kelangkaan barang di pasaran. Per April 2026, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di kisaran Rp15.800 hingga Rp15.900 per liter, sedikit di atas HET Rp15.700 per liter. Menurut Budi, kenaikan harga lebih dipicu oleh kendala bahan baku kemasan plastik yang terdampak situasi global, termasuk konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Gaji Karyawan Bebas Pajak Dilanjut 2026, Pagu Naik Hampir Rp500 M

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, nilainya hampir Rp500 miliar pada tahun ini. Secara rinci, pagu yang telah disiapkan untuk insentif PPh DTP 2026 itu senilai Rp494 miliar, naik sekitar 25,06 persen dibanding pagu yang disiapkan pada 2025 sebesar Rp395 miliar.

Insentif PPh DTP Pasal 21 untuk karyawan tertentu ini telah pemerintah tetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. PMK terbaru ini telah berlaku sejak 31 Desember 2025. Dalam Pasal 2 PMK 105/2025 itu, disebutkan jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026. Penerima insentif itu ialah pekerja di sektor usaha alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; kulit dan barang dari kulit; atau pariwisata; dan 133 kode klasifikasi lapangan usaha yang termasuk ke dalam lima sektor bisnis itu. Batasan penghasilan para pegawai yang pajaknya ditanggung pemerintah itu ialah memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta pada Masa Pajak Januari 2026.

RI Dapat Kepastian Pasokan Minyak Mentah dari Rusia, Berapa Banyak?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah sudah mengamankan pasokan minyak mentah dari Rusia. Hal ini diungkapkan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Seperti diketahui, Bahlil telah melakukan pertemuan tatap muka bersama Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada Selasa (15/4/2026) lalu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya. Tak hanya mendapatkan pasokan minyak mentah, dari hasil pertemuan itu menurutnya Indonesia juga mendapatkan komitmen dari pihak Rusia untuk membangun infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi.

S&P Ingatkan Purbaya-Prabowo soal Rasio Utang terhadap Penerimaan APBN Sudah di Atas 15%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.  Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA. 

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.  “Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi,” terang Purbaya. Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan.

Sebagai contoh, Purbaya menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik. Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

Mobil Listrik Tidak Lagi Otomatis Bebas Pajak, Ini Aturan Barunya

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat. Aturan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) atau battery electric vehicle (BEV). Dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Klaim Purbaya soal Modal Asing Guyur RI Realistis atau Omon-omon?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim arus modal asing ke Indonesia akan meningkat setelah pertemuannya dengan International Monetary Fund, World Bank, serta investor global di Amerika Serikat. Ia menyebut para investor menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal.

Namun, sejumlah ekonom menilai klaim tersebut masih terlalu dini dan belum mencerminkan kondisi pasar saat ini. Syafruddin Karimi menyebut fundamental ekonomi Indonesia memang cukup kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali, serta rasio utang yang moderat. Meski demikian, pasar belum memberikan konfirmasi penuh, terlihat dari nilai tukar rupiah yang masih lemah dan belum adanya arus modal asing yang signifikan.

Pandangan serupa disampaikan Bhima Yudhistira dan Yusuf Rendy Manilet yang menilai klaim tersebut lebih merupakan upaya membangun kepercayaan pasar. Indonesia dinilai tetap menarik secara fundamental, namun sentimen investor masih tertekan oleh faktor global, pelemahan rupiah, dan risiko pasar. Tanpa perbaikan fundamental dan stabilitas yang lebih kuat, arus modal asing berpotensi hanya menjadi optimisme jangka pendek.

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Restitusi Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang ditargetkan berlaku mulai 1 Mei 2026. Aturan ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Otoritas pajak menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak, sehingga pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pengembaliannya berjalan dengan baik dan tidak ditahan jika memang sudah memenuhi ketentuan.

Perubahan utama dalam kebijakan ini difokuskan pada perbaikan skema restitusi dipercepat, yang akan lebih selektif dan berbasis kepatuhan. Hanya wajib pajak yang terbukti patuh yang akan mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan proses yang lebih cepat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan. Rancangan aturan yang tertuang dalam RPMK mengatur mekanisme penelitian permohonan restitusi, termasuk syarat formal dan kondisi yang dapat menyebabkan penolakan.

Selain itu, ditetapkan batas waktu penyelesaian restitusi, yakni maksimal tiga bulan untuk Pajak Penghasilan dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Kebijakan ini juga akan menggantikan aturan sebelumnya guna memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam proses restitusi pajak.

Stok Aman, Harga BBM Subsidi RI Dipastikan Tak Naik Sampai Akhir Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun ini. Meskipun, saat ini harga minyak dunia masih bergejolak. Dia juga memastikan bahwa stok BBM di Indonesia masih cenderung aman. Bahlil juga berharap harga minyak mentah dunia tidak kembali melonjak di atas US$ 100 per barel, sehingga tidak akan menambah beban APBN.

“Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman dalam APBN, dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari US$77 (per barel). Jadi kita itu baru split US$7 jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik US$7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini,” kata Bahlil. Perlu diketahui, harga minyak dunia bergerak melemah pada perdagangan Kamis pagi (16/4/2026), setelah pelaku pasar merespons peluang meredanya tensi antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut data Refinitiv pada pukul 09.30 WIB, Kamis (16/4/2026), harga Brent kontrak terdekat berada di US$ 95,19 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) tercatat US$ 91,60 per barel.

Pemerintah Klaim DMO 35% Ampuh Jaga Harga Minyak Goreng

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minimal 35% melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan efektif menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat. Hingga 10 April 2026, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter, turun 5,45% dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum kebijakan diterapkan. Realisasi distribusi bahkan mencapai 49,45%, melampaui ketentuan minimal.

Pemerintah menilai keberhasilan ini menunjukkan distribusi pasokan berjalan baik dan mampu menjaga ketersediaan di pasar. Kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) juga diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga dan pasokan. Minyakita ditegaskan bukan minyak subsidi, melainkan hasil kewajiban pelaku usaha ekspor sawit, sehingga ketersediaannya bergantung pada volume ekspor.

Di sisi lain, pemerintah memperketat pengawasan distribusi dengan menjatuhkan sanksi kepada produsen dan distributor yang melanggar ketentuan. Meski stok nasional dinilai aman dan harga relatif terkendali di banyak wilayah, masih terdapat disparitas harga di beberapa daerah, khususnya Indonesia Timur yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah terus mendorong optimalisasi distribusi dan produksi sebagai langkah menjaga stabilitas pasar.

MBG “Reborn”: Menakar Keadilan di Piring yang Tepat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami perubahan paradigma mendasar. Pemerintah, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, mengalihkan fokus program dari pendekatan massal menjadi intervensi medis-sosial yang lebih presisi. MBG tidak lagi ditujukan secara universal kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kekurangan gizi. Pendekatan ini menekankan bahwa negara harus hadir secara tepat sasaran untuk kelompok paling rentan, bukan sekadar menjalankan program populis berbasis pemerataan bantuan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, sekitar 7,8 juta anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi kronis, menempatkan persoalan gizi sebagai ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia nasional. Pemerintah menilai kebijakan berbasis “pukul rata” tidak lagi relevan, sehingga bantuan difokuskan pada wilayah kemiskinan ekstrem dan kantong stunting. Kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk keadilan substantif, yakni memastikan anggaran negara digunakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Secara teknokratis, MBG bertransformasi dari program sosial umum menjadi intervensi klinis yang terukur. Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk melakukan validasi langsung di lapangan, dimulai dari DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program kini mengutamakan standar nutrisi tinggi, bukan sekadar memenuhi rasa kenyang, dengan integrasi data kesehatan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Program Indonesia Pintar guna memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.

Transformasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan stunting yang pada 2024 berhasil ditekan hingga 19,8 persen, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda. Selain memperbaiki kesehatan anak, kebijakan MBG juga mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan peternak daerah sebagai pemasok pangan.

Bahaya! Iran Ancam Tutup 3 Perairan ‘Nadi’ Dunia, Bukan Cuma Hormuz

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Tak hanya Selat Hormuz, Teheran kini mengancam akan memblokir pelayaran di tiga jalur laut strategis dunia, yakni Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Merah. Langkah ini disebut sebagai respons atas tekanan Washington yang membatasi pergerakan kapal Iran di Selat Hormuz. Perwakilan komando militer Iran menegaskan penghentian aktivitas kapal komersial di tiga perairan strategis dapat dilakukan jika tekanan terhadap pengiriman maritim Iran terus berlanjut. Sementara Kepala staf militer Iran, Ali Abdollahi, menyebut langkah blokade tambahan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rezim gencatan senjata.

Di sisi lain, AS menyatakan kebijakan pembatasan tersebut bertujuan untuk mengontrol jalur pelayaran yang terkait dengan Iran. Namun, Teheran menilai langkah itu ilegal dan provokatif. Ancaman Iran ini menjadi perhatian global karena ketiga jalur laut tersebut merupakan ‘urat nadi’ perdagangan dunia. Sebagian besar distribusi minyak mentah global melintasi kawasan ini. Gangguan di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi dan mengacaukan rantai pasok global.

Sejumlah analis memperingatkan, eskalasi konflik dapat berdampak langsung pada harga minyak dunia. Jika distribusi terganggu, harga energi berisiko melonjak tajam, yang pada akhirnya bisa mendorong inflasi global. Hingga kini, upaya diplomatik masih terus berlangsung. Opsi perpanjangan gencatan senjata dan pembukaan kembali negosiasi tengah dibahas, namun belum ada kesepakatan konkret antara kedua pihak.

Langkah BNPB Hadapi Risiko Karhutla Imbas Kemarau Tahun Ini

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang dan kering dari biasanya. Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi sehingga seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta bergerak sejak dini untuk mencegah kebakaran meluas.

BNPB menekankan langkah pencegahan sebagai strategi utama dengan mengerahkan berbagai dukungan, seperti patroli udara, operasi water bombing, dan modifikasi cuaca. Pengalaman menghadapi fase El Niño pada 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan bahwa kekeringan dapat meningkatkan risiko karhutla, namun dampaknya diyakini dapat ditekan melalui tindakan preventif yang dilakukan lebih awal.

Dalam memperkuat kesiapsiagaan, BNPB mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk deteksi titik panas berbasis satelit, pemantauan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta penggunaan drone untuk patroli udara. Selain itu, BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai dan bantuan peralatan seperti pompa air, alat pelindung diri, serta sarana komunikasi, sambil menekankan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan karhutla.

Gencatan Senjata Israel-Lebanon Dilanggar, Situasi Masih Rawan

Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja berlaku dilaporkan langsung menghadapi pelanggaran di lapangan. Militer Lebanon menyatakan bahwa Israel melakukan sejumlah pelanggaran sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat (17/4/2026) dini hari, termasuk penembakan sporadis ke beberapa desa di wilayah selatan Lebanon. Militer Lebanon meminta warga untuk menunda kembali ke wilayah selatan yang terdampak konflik. Hingga saat ini, pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi.

Gencatan senjata selama 10 hari sebelumnya disepakati antara Israel dan Lebanon, di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan yang lebih luas, termasuk konflik yang melibatkan Iran. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran semakin terbuka. Jika gencatan senjata di Lebanon mampu membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih luas dengan Iran, hal ini akan menjadi capaian penting bagi pemerintah AS, terutama dalam upaya menstabilkan jalur energi global seperti Selat Hormuz.

Namun demikian, situasi di lapangan masih rapuh. Laporan pelanggaran gencatan senjata menunjukkan bahwa risiko eskalasi tetap tinggi. Kelompok Hezbollah, yang didukung Iran, juga dilaporkan masih aktif hingga menjelang diberlakukannya gencatan senjata, dengan serangan terakhir terjadi hanya beberapa menit sebelum kesepakatan berlaku.

Apa Itu Nutri-Level? Ini Arti Label Gizi A-D di Kemasan Makanan

Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan pelabelan gizi Nutri-Level sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 dan bertujuan membantu masyarakat memahami kualitas gizi produk secara cepat dan sederhana. Melalui label yang ditempatkan di bagian depan kemasan, konsumen dapat langsung menilai tingkat kesehatan suatu produk tanpa harus membaca informasi gizi secara rinci.

Penerapan Nutri-Level dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada produk minuman, karena minuman berpemanis menjadi penyumbang terbesar asupan gula berlebih di Indonesia. Pemerintah memberikan masa transisi sekitar 1–2 tahun agar pelaku usaha dapat beradaptasi sebelum aturan diberlakukan secara wajib. Selama masa tersebut, pelaku usaha didorong mencantumkan label secara sukarela dan akan mendapat insentif seperti percepatan perizinan maupun tanda pangan sehat bagi produk yang mendukung kebijakan ini.

Penilaian Nutri-Level berfokus pada kandungan GGL karena ketiganya berkaitan erat dengan risiko kesehatan. Konsumsi gula berlebih dapat memicu obesitas dan diabetes tipe 2, asupan garam tinggi berhubungan dengan hipertensi, sementara konsumsi lemak berlebih meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Label Nutri-Level menggunakan skala A hingga D dengan indikator warna, mulai dari A (hijau tua) sebagai pilihan lebih sehat hingga D (merah) yang perlu dibatasi konsumsinya.

Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman. Produk dengan level A dan B dianjurkan sebagai pilihan utama, sementara level C dan D sebaiknya dikonsumsi secara terbatas. Produk yang berpotensi mendapat nilai rendah antara lain minuman berpemanis, camilan tinggi garam, serta makanan ultra-proses seperti mi instan dan makanan siap saji. Nutri-Level bukan larangan konsumsi, melainkan panduan praktis agar pola makan lebih seimbang sehingga risiko PTM di Indonesia dapat ditekan dalam jangka panjang.

Dampak Blokade Selat Hormuz,  Ratusan Penerbangan Dibatalkan

Dampak blokade Selat Hormuz telah dirasakan sektor penerbangan global, yang ditandai batalnya ratusan penerbangan akibat lonjakan tajam harga bahan bakar. Maskapai besar Eropa seperti Lufthansa dan KLM terpaksa mengurangi operasional. Lufthansa melalui anak usahanya, Lufthansa CityLine, menangguhkan operasi mulai Sabtu, sementara KLM membatalkan sekitar 160 penerbangan dalam sebulan ke depan. Harga bahan bakar jet dilaporkan hampir dua kali lipat sejak konflik militer Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pecah, memaksa maskapai dunia mengurangi rute, menaikkan tarif, serta menambah biaya tambahan bahan bakar dan bagasi.

Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan Eropa kemungkinan hanya memiliki cadangan bahan bakar jet sekitar enam minggu jika gangguan pasokan terus berlanjut. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyebut situasi ini sebagai krisis energi terbesar yang pernah dihadapi dunia, dengan dampak berupa lonjakan harga bensin, gas, dan listrik serta tekanan inflasi global. Negara-negara Asia yang sangat bergantung pada energi Timur Tengah seperti Jepang, Korea Selatan, India, China, Pakistan, dan Bangladesh diperkirakan menjadi wilayah yang pertama merasakan dampak paling berat sebelum krisis meluas ke Eropa dan Amerika.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menegaskan blokade terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz akan berlangsung selama diperlukan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan angkatan laut AS akan mencegah seluruh pengiriman barang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran, sementara Presiden Donald Trump memperingatkan tindakan tegas terhadap kapal yang mencoba menerobos blokade. Ketegangan meningkat setelah laporan intelijen AS menyebut China berencana memasok sistem pertahanan udara baru kepada Iran, memperbesar potensi eskalasi konflik di kawasan strategis tersebut.

Rakyat dalam Jebakan Populisme

Populisme modern menghadirkan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat, tetapi sekaligus berisiko membuka jalan menuju otoritarianisme ketika retorika rakyat digunakan untuk melemahkan institusi demokrasi. Donald Trump menjadi contoh paling menonjol dengan slogan Make America Great Again yang menggaungkan propaganda anti-imigran, dan kepemimpinannya menunjukkan bagaimana populisme dapat menggerus kualitas demokrasi hingga menjadikan Amerika Serikat ilustrasi ekstrem kemunduran demokrasi global.

Populisme di Amerika Serikat di bawah Donald Trump menunjukkan bagaimana klaim keliru yang diulang-ulang dapat dinormalisasi dan bahkan dinikmati oleh pendukungnya sebagai strategi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa populisme tidak hanya bekerja melalui retorika kedekatan dengan rakyat, tetapi juga melalui penerimaan aktif terhadap kebohongan sebagai bagian dari permainan politik. Hal ini menegaskan bagaimana populisme bisa mengikis kualitas demokrasi dengan menggeser standar kebenaran publik.

Di Indonesia, populisme hadir dalam bentuk berbeda. Alih-alih menciptakan oposisi antar-elite seperti di AS, populisme di Indonesia dibangun melalui koalisi elite yang beroperasi bersama mayoritas rakyat. Pendekatan ini menyasar silent majority dengan strategi sederhana, transaksional, dan berbasis kedekatan emosional, seperti bantuan gratis atau politik dermawan. Sementara itu, masyarakat sipil kritis yang jumlahnya minoritas sering kali tidak dianggap sebagai suara rakyat, sehingga kontrol terhadap kekuasaan populis menjadi lemah.

Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Bermasalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan.

Arahan tersebut diterima Bahlil seusai menyerahkan laporan hasil evaluasi IUP kawasan hutan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional. Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan IUP di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam. Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dinilai berpotensi merusak lingkungan dan bertentangan dengan aturan perlindungan kawasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan terkait ratusan IUP bermasalah yang tersebar di berbagai kawasan hutan, termasuk hutan lindung, taman nasional, dan wilayah konservasi lainnya. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan bersikap lunak dalam menindak pelanggaran tersebut, bahkan jika melibatkan pihak tertentu. Penertiban IUP ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.

Duduk Perkara Korupsi Tata Kelola Tambang Nikel Jerat Ketua Ombudsman

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut kasus ini bermula ketika PT TSHI tidak terima atas perhitungan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Pemilik PT TSHI berinisial LD yang merasa keberatan untuk membayar PNBP kemudian menemui Hery selaku anggota Komisioner Ombudsman periode 2021-2026.

Syarief mengatakan selanjutnya dilakukan pertemuan antara Hery dengan LO selaku perantara PT TSHI pada April tahun 2025 di Kantor Ombudsman dan di Hotel Borobudur. Dalam pertemuan itu, LO dan Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta Hery menerbitkan surat yang berisi temuan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kemenhut.

Selanjutnya Hery memeriksa Kemenhut dan mengatur agar seolah-olah penagihan denda yang dikeluarkan terhadap PT TSHI adalah keliru. Sehingga dikoreksi Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah pemeriksaan kepada Kemenhut selesai, Hery memerintahkan LKM menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada LO.

Tiga terdakwa kasus korupsi Chromebook dituntut 6-15 tahun penjara

Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook dituntut pidana penjara selama 6-15 tahun, dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih beserta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana selama 6 tahun bui. Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut agar dihukum dengan pidana denda, yakni Ibam sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019–2022, ketiga terdakwa diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Strategi Politik Dua Kaki Indonesia dan Perang Pola Pikir ala Kolonialisme Modern

Politik dua kaki ala Soekarno pada era Perang Dingin menunjukkan kecerdikan diplomasi bebas-aktif dengan prinsip “mendayung di antara dua karang”. Ia memanfaatkan rivalitas AS–Soviet pada perang dingin untuk memperoleh keuntungan strategis, menghindari ketergantungan total, memperkuat militer sebagai alat diplomasi, sekaligus membangun citra Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga. Strategi ini berhasil merebut Irian Barat tanpa perang besar. Dalam jangka pendek Indonesia disegani karena mampu merebut Irian Barat. Meski citra ini kemudian runtuh akibat rapuhnya ekonomi domestik dan ketergantungan pada alutsista Soviet.

Dalam konteks kini, Prabowo menerapkan pendekatan serupa dengan konfigurasi multipolar yang lebih kompleks. Persamaannya dengar era Soekarno, diversifikasi sumber kekuatan melalui pembelian Rafale, F-15EX, serta kerja sama dengan China dan Rusia mencerminkan strategi bebas-aktif. Namun, tantangan utama bukan hanya militer, melainkan perang pikiran melalui dominasi platform digital, soft power budaya, beasiswa, proxy NGO, dan framing isu global.

Menghadapi kolonialisasi modern berbasis narasi, strategi pertahanan harus berlapis: intelijen untuk memetakan serangan, regulasi ruang digital, produksi narasi tandingan, dan pendidikan kritis untuk memperkuat identitas budaya. Sun Tzu menekankan kemenangan tanpa bertempur, dan dalam era ini, benteng terakhir kedaulatan adalah pikiran generasi muda. Jika negara gagal melindungi ruang ini, desentralisasi pikiran akan runtuh, dan kebijakan publik bisa terseret kepentingan asing.

Desentralisasi dan Politik yang Tak Lagi Lokal

Persoalan lokal saat ini dinilai menjadi perhatian publik yang lebih luas tidak seperti sebelumnya yang dipahami dalam konteks lokal. Saat ini batas persoalan lokal dan nasional semakin tipis.

Sejak reformasi, desentralisasi dipahami sebagai cara mendekatkan kekuasaan kepada rakyat dengan mantra demokrasi lokal dan good governance. Dalam kerangka ini, perbedaan antardaerah bukanlah masalah, melainkan konsekuensi yang wajar dari keberagaman sosial dan politik Indonesia.

Desentralisasi kini menghadapi perubahan besar akibat keterhubungan digital. Dinamika politik lokal cepat menjadi konsumsi publik nasional melalui fenomena political voyeurism, sementara kepala daerah menampilkan gaya kepemimpinan dan kebijakan di media sosial. Kondisi ini berkelindan dengan kecenderungan resentralisasi politik nasional yang melemahkan fungsi pengawasan formal, sehingga kontrol pusat atas daerah semakin kuat.

Di sisi lain, media sosial membuka ruang ekspresi publik namun juga memicu hoaks, polarisasi, dan partisipasi dangkal berbasis viralitas. Akibatnya, kualitas deliberasi melemah dan demokrasi lokal cenderung minimalis. Untuk menjaga makna desentralisasi, pemerintah daerah perlu memperkuat pelayanan publik dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan lebih efektif.

Amran Pastikan HET Minyak Goreng Tak Naik Meski Harga Plastik Melonjak

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski terjadi lonjakan harga plastik yang disebut berdampak pada biaya distribusi dan kemasan. Hal itu disampaikan di tengah keluhan pedagang terkait kenaikan harga minyak goreng curah yang dikaitkan dengan mahalnya plastik kemasan. Namun, Amran menegaskan persoalan tersebut tak boleh menjadi alasan untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

Ia juga menekankan akan menindaklanjuti laporan jika ditemukan pelaku usaha yang menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah, kata dia, siap melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar ketentuan. Saat ini, pemerintah masih mempertahankan HET minyak goreng, yakni Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng curah dan Rp15.700 per liter untuk Minyakita. Kebijakan ini menjadi acuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Terkait dengan tingginya harga plastik, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berupaya mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara lain seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat untuk meredam tekanan harga. Selain itu, optimalisasi bahan baku substitusi dan pemanfaatan plastik daur ulang juga mulai didorong.

Kemenag Siapkan Struktur Ditjen Pesantren, Rekrutmen Harus Bersih

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang organisasi dan tata kerja (ortaker) Kementerian Agama yang di dalamnya mengatur pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kebijakan ini disambut positif sebagai langkah strategis memperkuat peran pesantren di Indonesia. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut. Ia menilai, pembentukan Ditjen Pesantren menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan pesantren, terlebih setelah urusan haji dan umrah dipisahkan ke kementerian tersendiri.

Menurut dia, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti arahan pimpinan di Kementerian Agama untuk menyusun struktur organisasi di bawah Ditjen Pesantren. Dalam Perpres tersebut, Ditjen Pesantren akan memiliki satu sekretariat dan maksimal lima direktorat teknis. Beberapa direktorat nantinya akan menangani fungsi pendidikan pesantren, pengembangan dakwah pesantren, dan pemberdayaan pesantren.

Terkait penunjukan Direktur Jenderal Pesantren, Basnang menegaskan bahwa kewenangan berada di tangan presiden. Namun, mekanisme seleksi tetap mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan melalui proses open bidding atau sistem talent pool. Sementara itu, terkait rekrutmen pegawai di lingkungan Ditjen Pesantren, Basnang juga menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi dan integritas.

Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Tindak Tegas Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia. Instruksi ini diberikan setelah laporan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) ilegal di kawasan hutan, termasuk hutan lindung, disampaikan kepada Presiden pada Kamis (16/4) di Istana Merdeka, Jakarta.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional. Pemerintah menegaskan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang baik, serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Meski Naik, Utang Luar Negeri Disebut Masih Terjaga

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi US$437,9 miliar, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen. Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy). Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menyampaikan bahwa peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$215,9 miliar, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah. Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy). ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta. Adapun secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Bukti RI ‘Raja’! Ubah Formula, Harga Nikel Dunia Langsung Naik Tinggi

Pemerintah resmi memberlakukan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih nikel mulai, kemarin 15 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang merevisi Kepmen Nomor 266 Tahun 2025. Kebijakan ini langsung direspon oleh pasar nikel dunia yang membuat harga menjadi naik Melansir Trading Economics, pada perdagangan 15 April 2026, nikel berada di US$18.323,88 per ton, naik 0,63 persen dibanding hari sebelumnya. Dalam sebulan harga sudah melesat 4,8 persen, sementara secara tahunan terbang 17,5 persen.

Pemerintah merevisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel. Dalam skema baru, komponen penilaian kini memasukkan unsur lain seperti besi, kobalt, dan kromium. Faktor koreksi untuk menentukan harga minimum juga dinaikkan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan penyesuaian formulasi harga tersebut guna mengoreksi harga bijih nikel di dalam negeri yang selama ini dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar internasional. Adapun, perubahan formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor royalti.

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan dampak kebijakan tersebut langsung terasa di pasar global. “Harga Nikel di bursa LME naik beberapa jam setelah rilis HPM baru, dari 17.090 menjadi 17.680. Untuk penambang, ini memperkuat dasar harga (price floor). Tapi untuk smelter, terutama HPAL, ini menambah tekanan biaya produksi,” ujar Meidy. Ia menilai, lonjakan tersebut terjadi di tengah kondisi pasar nikel global yang masih mengalami tekanan oversupply jangka pendek. Meski demikian, reformasi HPM dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mulai memainkan peran lebih aktif dalam mengatur keseimbangan suplai dan harga global.

Purbaya usai Pertemuan IMF-World Bank: Dana Asing akan ‘Serbu’ RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, serta investor global menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Hal ini disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan IMF, Bank Dunia, lembaga pemeringkat internasional, serta 18 lembaga investasi global di Washington, DC, Amerika Serikat. Pascapertemuan tersebut, Purbaya optimistis arus modal asing, baik ke instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas, akan meningkat ke Indonesia.

Purbaya mengatakan pada awalnya investor global, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity, mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap APBN. Purbaya kemudian merespons dengan menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara detail dan komprehensif, yang disambut positif oleh para investor. Adapun terkait pertemuannya dengan IMF, Purbaya mengatakan telah bertemu langsung dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva.

Dalam pertemuan tersebut, Kristalina menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Namun, IMF disebut tertarik dengan kondisi Indonesia yang tetap memiliki fundamental ekonomi yang kuat di tengah gejolak global. Adapun terkait pertemuan dengan Bank Dunia dan lembaga pemeringkat internasional, Purbaya mengatakan bahwa mereka memberikan respons positif terhadap penjelasan serta strategi makroekonomi Indonesia. Bahkan, Bank Dunia disebut akan menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia.

Loker 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Dibuka, yang Lolos Jadi Pegawai BUMN

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka per 15 April 2026. Zulhas menyebut, mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Dia menegaskan, rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP. Zulhas merinci, 35.476 lowongan kerja (loker) tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Iran Klaim Kapal Tankernya Lolos Blokade AS di Selat Hormuz

Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang mengangkut minyak mentah diklaim telah memasuki perairan negara itu setelah melintasi Selat Hormuz meski ada ancaman blokade dari Amerika Serikat. Kantor berita Iran Fars seperti dilansir Anadolu melaporkan pada Rabu bahwa supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah itu berlayar melalui perairan internasional dan Selat Hormuz dengan sistem pelacakan tetap aktif tanpa upaya penyamaran.

Sehebat Apa Hantaman Blokade AS Selat Hormuz untuk Iran?

Para pengamat menyatakan meski Iran terbiasa dengan sanksi AS, namun blokade AS di Selat Hormuz bisa berakibat signifikan pada ekonomi Iran. Melalui pelabuhannya, komoditi utama Iran adalah minyak dan gas yang diangkut melalui Selat Hormuz. Pasokan minyak dunia 20 persen melalui selat ini. Penutupan selat membuat harga minyak melonjak karena minyak dari kawasan teluk harus melalui jalur ini. Ekspor minyak Iran melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 80 persen dari total ekspornya.  Sekarang dengan blokade AS, para ahli memperkirakan kapasitas Teheran untuk mengekspor minyak mentah terdampak langsung.

Untuk mengurangi ketergantungan pada selat seperti Selat Hormuz dari Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara, Iran dan Tiongkok telah mengembangkan jalur kereta api. Keduanya disebut memanfaatkan jalur kereta api yang sudah ada di negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Jalur ini dipakai pertama kali pada Februari 2016 untuk kereta barang yang membawa barang dagangan dari Tiongkok.

Peneliti senior Middle East Council on Global Affairs, Frederic Schneider mengatakan karena sebagian besar tanker Iran menuju ke China, membuat Beijing tidak akan diam saja. Angkatan Laut AS juga sejauh ini seperti tidak berani menyita atau menenggelamkan kapal-kapal ini. Ia menyebut situasi sekarang serba tak menentu. Bisa saja gencatan senjata yang disepakati dua pekan ini tidak akan berlanjut dan malah bakal berujung pada meningkatnya eskalasi perang. Merespons blokade Selat Hormuz, Iran mengancam akan menutup akses menuju Laut Merah terutama di Selat Bab al Mandab di kawasan Yaman.

Pemerintah Buka 35.476 Lowongan Kopdes Merah Putih, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pembukaan rekrutmen sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini bertujuan mencari SDM kompeten yang akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN dengan skema kontrak (PKWT) selama dua tahun.

Dari total lowongan tersebut, sekitar 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara 5.476 lainnya untuk pegawai KNMP di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi pemerintah dan berlangsung dari 15 hingga 24 April 2026 dengan sistem seleksi terbuka.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan dengan syarat IPK minimal 2,75 dan usia maksimal 35 tahun. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya serta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi.

S&P: Peringkat Utang Indonesia Rentan Melemah Akibat Perang

S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat dampak konflik di Timur Tengah, terutama karena gangguan pasokan energi global. Saat ini, peringkat utang Indonesia berada pada level BBB (stabil), namun dinilai lebih rentan dibandingkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Risiko utama berasal dari kenaikan harga energi yang meningkatkan beban subsidi pemerintah, sehingga berpotensi memperlebar defisit fiskal. Selain itu, inflasi yang meningkat dapat mendorong kenaikan suku bunga, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pembayaran bunga utang. Impor minyak yang lebih mahal juga diperkirakan memperburuk defisit transaksi berjalan Indonesia.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya memberikan dukungan terhadap ekspor Indonesia. Namun, penurunan ekspor energi seperti batu bara, minyak, dan gas menahan laju pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas dapat membantu meredam tekanan terhadap peringkat utang jika kondisi global kembali stabil.

Wamenperin Pastikan Pasokan Bahan Baku Plastik Terjamin

Kenaikan harga bahan baku plastik di Indonesia dipicu oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia, terutama akibat penutupan Selat Hormuz. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor biji plastik, sehingga gejolak global sangat memengaruhi harga domestik.

Pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk industri plastik dan manufaktur tetap terjamin, meskipun terjadi lonjakan harga. Namun, pelaku industri mengeluhkan kenaikan harga biji plastik yang signifikan hingga mencapai 100 persen dalam satu bulan terakhir, yang mulai berdampak pada biaya produksi.

Akibat kenaikan tersebut, banyak pengusaha plastik terpaksa mengurangi kapasitas produksi dan berpotensi menaikkan harga produk di pasar. Jika kondisi ini berlanjut, daya beli masyarakat dapat menurun dan berisiko menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Pelaku usaha mendesak pemerintah untuk tidak hanya menjamin pasokan, tetapi juga menstabilkan harga bahan baku.

Kenaikan Harga Plastik Dinilai Berdampak Ganda, Lingkungan Diuntungkan

Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini dinilai membawa dampak ganda, baik bagi lingkungan maupun sektor ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Owner Rumah Plastik Singaraja, Putu Eka Darmawan, mengatakan lonjakan harga plastik saat ini dipicu oleh kondisi global, khususnya krisis energi akibat konflik internasional. Produksi plastik yang sangat bergantung pada energi menyebabkan biaya produksi meningkat signifikan. Dari sudut pandang lingkungan, kondisi ini dinilai positif karena mendorong masyarakat untuk lebih bijak menggunakan plastik. Namun di sisi lain, pelaku usaha kecil seperti rumah makan dan UMKM menghadapi tekanan karena biaya operasional meningkat.

Iran Ancam Tutup Laut Merah jika Blokade AS di Selat Hormuz Berlanjut

Militer Iran mengancam pada Rabu 15 April 2026 untuk menghentikan perdagangan Laut Merah kecuali Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan Teheran, dengan mengatakan gencatan senjata berisiko. Peringatan itu datang setelah Presiden Donald Trump mengindikasikan negosiasi perdamaian dapat dilanjutkan minggu ini, dan ketika Iran mengkonfirmasi bahwa kedua pihak terus berbicara melalui Pakistan setelah putaran pertama negosiasi gagal. Wakil Presiden AS JD Vance, yang memimpin pembicaraan akhir pekan, mengatakan Iran ditawari “kesepakatan besar” untuk mengakhiri perang enam minggu dan mengatasi perselisihan puluhan tahun tentang program nuklir Teheran.

HUT ke-74 Kopassus, Ini Sejarah Korps Baret Merah-Operasi Legendarisnya

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat hari ini, Kamis 16 April 2026 memperingati hari jadinya atau Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Sejak berdiri pada 16 April 1952, satuan elit baret merah ini telah menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan profesionalisme prajurit Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik di medan perang terbuka maupun operasi senyap.

Tahun ini, peringatan HUT Kopassus mengusung tema “Garda Senyap Untuk Negeri”. Dikutip dari Penkopassus, “Garda Senyap” merepresentasikan profesionalisme prajurit Komando yang bekerja secara rahasia, cepat, dan senyap, namun memberikan damapak taktis dan strategis yang mematikan. Sedangkan filosofi “Untuk Negeri” adalah sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian tanpa batas Korps Baret Merah dalam menjaga kutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usianya yang ke-74, Kopassus kembali menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi atau dinamis dan tegas, bergerak secara  progresif menuju medernisasi alutsista dan taktik pertempuran. Logo HUT ke-74 menggambarkan semangat itu.

Menkes: RS Dilarang Tolak 11 Juta Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan sebanyak 11 juta warga terdampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tetap memperoleh layanan kesehatan selama masa transisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan tetap melayani pasien meskipun status kepesertaan JKN mereka nonaktif sementara, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Rumah sakit juga diminta tidak menolak pasien dan mengutamakan pelayanan medis terlebih dahulu sebelum penyelesaian administrasi kepesertaan.

Instruksi tersebut berlaku termasuk bagi pasien dengan penyakit kronis maupun katastropik. Pemerintah telah mempermudah proses reaktivasi melalui koordinasi lintas lembaga agar biaya layanan tetap dapat diklaim. Namun, pemerintah mengakui masih terdapat anomali data, di mana sebagian masyarakat miskin justru mengalami kesulitan akses sementara kelompok ekonomi lebih mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. DPR RI pun menegaskan negara wajib menjamin pembiayaan pengobatan seluruh peserta terdampak selama masa transisi tiga bulan tanpa pengecualian di tingkat fasilitas kesehatan.

Data hingga pertengahan April 2026 menunjukkan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sekitar 2,1 juta telah kembali aktif melalui reaktivasi langsung maupun migrasi ke segmen lain seperti Jamkesda, peserta mandiri, atau pekerja formal. Sementara itu, sekitar 8,86 juta peserta masih berstatus nonaktif dan menjadi prioritas jaminan pelayanan kesehatan sementara. Pemerintah mengimbau masyarakat segera melapor ke Dinas Sosial atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemutakhiran data tanpa khawatir ditolak saat membutuhkan layanan medis darurat.

Mengenal ‘Juice Jacking’, Modus Pencurian Data via Port USB di Fasilitas Publik

Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking. Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi “Wall of Sheep” di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu. Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Pemerintah Terbitkan Permenhut 6/2026 Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan sebagai payung hukum untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan regulasi ini menjadi langkah konkret dalam mendorong ekonomi hijau sekaligus memastikan manfaat ekonomi karbon berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan hutan. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menetapkan peta jalan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk target pengurangan emisi dan strategi pencapaiannya.

Regulasi ini juga memperluas partisipasi perdagangan karbon tidak hanya bagi korporasi, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, dan pemilik hutan rakyat dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Proses bisnis dibuat lebih sederhana melalui sistem elektronik dengan mekanisme validasi dan verifikasi independen untuk mencegah perhitungan ganda, serta kewajiban persetujuan pemerintah bagi transaksi luar negeri. Pemerintah menilai kawasan konservasi memiliki potensi besar melalui restorasi ekosistem pada area terdeforestasi seluas 1,27 juta hektare, sehingga diharapkan mampu menarik investasi sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Kronologi Trump-Paus Leo ‘Ribut’ soal Perang AS dan Israel vs Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali tuai sorotan usai nyinyir karena dikritik Kepala Negara Vatikan sekaligus Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Leo soal perang Amerika Serikat-Israel vs Iran. Pada 29 Maret, Paus Leo mengatakan Yesus sebagai Raja Damai mengajarkan perdamaian bukan mengobarkan kekerasan bahkan ketika perang di sekitarnya mengancam. Kemudian pada 12 April, Trump membalas kritikan Paus. Ia menyebut Leo tak akan bisa berada di posisi tersebut jika politikus Partai Republik ini tak jadi presiden. Trump lantas menegaskan AS tak butuh Paus yang mengkritik kepala negara dan kebijakannya termasuk saat Washington meluncurkan agresi ke Venezuela.

“Saya tak ingin seorang Paus yang mengira tak apa-apa Iran punya senjata nuklir,” kata dia. “Saya juga tak ingin Paus yang berpikir bahwa serangan Amerika terhadap Venezeula sangat buruk, negara yang mengirim narkoba ke Amerika, dan lebih buruk lagi mengirim pembunuh, pengedar, mengosongkan penjara mereka ke negara kami,” imbuh Trump. Trump juga mengolok-olok Leo dan menyebutnya radikal karena pernah bertemu dengan sejumlah simpatisan eks Presiden Barrack Obama, David Axelrod.

Kemudian pada 13 April, saat hendak melakukan perjalanan Apostolik ke Al Jazair, Paus mengatakan tak takut pemerintahan Trump. Leo mengatakan “tak berniat berdebat” dengan Trump, seraya menegaskan bahwa dirinya “bukan seorang politisi”. Kemudian pada 14 April, Leo kembali menyerukan Tuhan tak suka orang-orang yang menyebabkan kekerasan dan kerusakan. Trump kembali nyinyir ke Puas Leo. Dia berdalih alasan AS menyerang Iran karena pemerintah membunuh 42.000 warga sipil tak berdosa. Pernyataan itu merujuk ke angka korban tewas dalam demonstrasi yang tak bisa diverifikasi lembaga independen mana pun.

Kemenkes Soroti Promosi Vape di Medsos yang Picu Minat Remaja

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi rokok elektronik atau vape di ruang digital yang dinilai mendorong peningkatan penggunaan, terutama di kalangan remaja. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Aji Muhawarman menyebut promosi masif di media sosial dan platform e-commerce menjadi tantangan utama pengendalian vape. Strategi pemasaran yang menampilkan gaya hidup modern serta visual menarik dinilai membentuk persepsi keliru bahwa vape aman dan wajar digunakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menegakkan PP Nomor 28 Tahun 2024. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi regulasi kepada penyedia platform digital serta penindakan berupa pemutusan akses atau takedown terhadap konten iklan vape yang melanggar aturan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan paparan promosi produk vape, khususnya bagi kelompok usia muda yang rentan menjadi target pasar.

Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Faisal Yunus menilai promosi berbasis gaya hidup menjadi faktor utama meningkatnya minat remaja terhadap vape. Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif melalui pembatasan akses, penegakan batas usia, pengawasan penjualan daring, serta pembatasan penggunaan zat perasa yang menarik bagi remaja. Selain itu, edukasi berbasis bukti di sekolah, peran keluarga, dan pelatihan keterampilan menolak tekanan sosial dinilai penting untuk mencegah penggunaan vape sejak dini.

BPJS Kesehatan Beri Warning Gagal Ginjal ‘Meroket’ di RI, Pembiayaan Naik 400 Persen!

Kasus gagal ginjal menunjukkan tren peningkatan signifikan di Indonesia, sejalan dengan kondisi yang juga terjadi di Malaysia. Beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit ini melonjak hingga sekitar 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Malaysia pun menghadapi situasi serupa dengan pengeluaran sekitar RM3,3 miliar atau setara Rp14,22 triliun per tahun untuk pengobatan penyakit ginjal stadium akhir. Lonjakan ini membuat gagal ginjal menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan terbesar dalam sistem jaminan kesehatan.

Data menunjukkan perubahan signifikan dalam peringkat pembiayaan penyakit. Pada 2024, penyakit jantung masih menjadi penyedot anggaran terbesar, diikuti kanker, stroke, dan gagal ginjal. Namun pada 2025, meski penyakit jantung tetap berada di posisi pertama, gagal ginjal melonjak ke peringkat kedua dengan peningkatan kasus hingga 12,68 juta dan biaya sekitar Rp13 triliun, melampaui kanker dan stroke. Kondisi ini menegaskan meningkatnya beban penyakit tidak menular terhadap sistem kesehatan nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut lonjakan kasus gagal ginjal terutama dipicu komplikasi hipertensi dan diabetes yang sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat. Pemerintah pun akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif, termasuk melalui kebijakan Nutri Level pada pangan siap saji. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengingatkan gagal ginjal sebagai “silent killer” karena sering muncul akibat hipertensi dan diabetes yang tidak terkendali, sehingga masyarakat diimbau lebih waspada terhadap konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak guna menekan risiko penyakit tersebut.

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH Pelaku Pelecehan, Dilarang Datang ke Kampus!

Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiwa Fakultas Hukum UI yang diduga melecehkan 27 mahasiswi dan dosen lewat grup chat mulai 15 April hingga 30 Mei 2026. Selama masa penonaktifan, 16 mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar, termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Mereka juga tidak diperbolehkan berada di lingkungan kampus, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau keperluan tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, dengan pengawasan dari universitas.

Universitas juga memberlakukan pembatasan terhadap keterlibatan para terduga pelaku dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan korban maupun saksi selama proses pemeriksaan berlangsung. UI juga menegaskan bahwa penonaktifan sementara ini bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari proses administratif dalam rangka pemeriksaan. Universitas tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak setiap individu.

Dalam pelaksanaannya, UI memastikan pendekatan yang digunakan berorientasi pada perlindungan korban (victim-centered), dengan menyediakan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik secara berkelanjutan. Kerahasiaan identitas seluruh pihak dijaga secara ketat sepanjang proses berlangsung.

Ormas Islam Berkumpul, MUI Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan pentingnya meneguhkan persatuan bangsa dalam kegiatan silaturahim nasional dan halalbihalal yang dihadiri puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama pemerintah dan perwakilan negara sahabat.

Ia menyebutkan, keberagaman latar belakang suku, agama, dan afiliasi politik tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Menurut Anwar, momentum halalbihalal menjadi wujud rasa syukur atas karunia persatuan dan kemakmuran bangsa. Ia melanjutkan, kolaborasi antara ulama dan umara atau pemerintahmenjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas dukungan MUI terhadap langkah pemerintah, khususnya dalam memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Menurut dia, Indonesia terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan global melalui pendekatan dialog.

Lima Tambahan RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Lima rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat menambahkan lima RUU baru dalam prolegnas prioritas 2026.

Berikut Lima RUU Baru yang Masuk Prolegnas Prioritas: 1) RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan inisiatif pemerintah diubah menjadi usul inisiatif DPR; 2) RUU tentang Penyiaran; 3) RUU tentang Profesi Kurator; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ketiganya berstatus RUU inisiatif DPR; 5) RUU Perlelangan yang merupakan inisiatif pemerintah. RUU ini sebelumnya bernama RUU Pelelangan Aset; 5) Ada sejumlah RUU yang menjadi prioritas namanya diubah seperti  RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Adat dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika diubah menjadi usul inisiatif DPR.

Kasus Kekerasan Seksual di FHUI, MUI Soroti Pendidikan Keagamaan dan Moral yang Harus Ditambah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu memperkuat pendidikan moral, Pancasila, dan nilai keagamaan. Menurutnya, pembentukan calon pemimpin bangsa harus disertai kecerdasan emosional dan spiritual agar lahir generasi yang berakhlak serta bertanggung jawab.

Kiai Cholil juga mendorong perguruan tinggi memperkuat peran tempat ibadah sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa, termasuk Masjid UI bagi mahasiswa Muslim serta ruang pembinaan keagamaan bagi pemeluk agama lain. Ia berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan untuk lebih serius mengintegrasikan pembinaan etika, karakter, dan nilai religius dalam proses pendidikan. Kasus tersebut mencuat setelah percakapan grup chat berisi pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, mulai dari mahasiswa hingga dosen, viral di media sosial.

Menanggapi kasus itu, Aliansi BEM se-UI meminta pengusutan secara tuntas serta pendampingan pemerintah pusat. Ketua BEM FH UI mendesak Dewan Guru Besar UI menggelar sidang etik transparan dan merekomendasikan sanksi tegas hingga pemberhentian permanen bagi para pelaku. Universitas Indonesia melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) telah merekomendasikan pembekuan status kemahasiswaan sementara terhadap 16 mahasiswa terlapor, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penonaktifan akademik sementara pada 15 April hingga 30 Mei 2026 guna memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, adil, dan menjaga lingkungan akademik tetap kondusif.

Skema Peserta PBI BPJS Kesehatan Dirombak, Daerah Miskin Dapat Jatah Lebih Besar

Pemerintah merombak skema pembagian kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan menjadikannya berbasis tingkat kemiskinan di tiap daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan daerah dengan jumlah penduduk miskin lebih besar akan memperoleh alokasi kuota lebih banyak melalui formula baru yang mengacu pada data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, total penerima PBI mencapai sekitar 96,8 juta jiwa dengan anggaran lebih dari Rp4 triliun per bulan atau sekitar Rp48 triliun per tahun yang disalurkan melalui BPJS Kesehatan. Perhitungan kuota dilakukan menggunakan rasio nasional antara jumlah penerima PBI dan total penduduk miskin, yakni sekitar 4,06 kali jumlah penduduk miskin di setiap daerah.

Perubahan ini dilakukan karena sebelumnya terjadi ketimpangan distribusi kuota, di mana beberapa daerah mengalami kelebihan sementara wilayah lain justru kekurangan penerima. Pemerintah akan melakukan redistribusi secara bertahap dan dinamis mengikuti pembaruan data penerima setiap bulan. Peserta dapat dinonaktifkan apabila tidak lagi memenuhi kriteria, seperti meninggal dunia, menjadi ASN, atau mengalami peningkatan kesejahteraan, sehingga kuota dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan berdasarkan desil kesejahteraan. Transformasi data dan perbaikan sistem penyaluran juga dilakukan karena masih ditemukan warga miskin yang belum terakomodasi, sementara sebagian masyarakat mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Cerita Menkes, Orang Kaya sampai Sekjen Kemenkes Masuk Daftar PBI BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa masih banyak orang kaya yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Bahkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha juga sempat masuk daftar tersebut. Budi pun mengakui masih ada anomali terkait data PBI BPJS Kesehatan itu karena terdapat orang kaya yang masuk dalam daftar.

Berdasarkan data Kemenkes, masih ada 47.000 PBI BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran.  Sementara, dari data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda) terdapat 35 juta yang tidak tepat sasaran dan 20 juta lainnya tepat sasaran. Selain itu, ada juga 11 juta data PBPU-BP Kelas 3 yang tidak tepat sasaran.

Budi mengatakan, pemerintah berencana mengalihkan data PBI ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Dia memastikan pemerintah akan melakukan integrasi data dengan mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak menerimanya.

Loker 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Dibuka, yang Lolos Jadi Pegawai BUMN

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka per 15 April 2026. Zulhas menyebut, mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Dia menegaskan, rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP.

Zulhas merinci, 35.476 lowongan kerja (loker) tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah akan menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Zulkifli menyampaikan, seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Kelas Menengah Menyusut ke 16,9 Persen, Strategi Bertahan Kian Adaptif

Tekanan terhadap kelas menengah di Indonesia kian terasa dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah kelompok ini, di tengah meningkatnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), menjadi sinyal penting bagi arah ekonomi nasional sekaligus tantangan bagi target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan proporsi kelas menengah menurun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 16,9 persen pada 2024. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class meningkat hingga 48,8 persen pada periode yang sama. Padahal, Bappenas sebelumnya memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara maju jika proporsi kelas menengah mencapai 70 persen dari total populasi.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra, mengatakan kelas menengah memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Sejumlah temuan menunjukkan kelompok ini mulai mengubah strategi bertahan hidup. Vice President Finance & Business Development Katadata, Ivan Triyogo Priambodo, mengungkapkan satu sumber pendapatan tidak lagi dianggap cukup bagi banyak keluarga kelas menengah.

Research Analyst Katadata Insight Center, Kholis Dana P., menilai kebijakan publik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kelas menengah. Menurutnya, pemerintah perlu berperan dalam menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses pekerjaan, serta menghadirkan perlindungan sosial yang adaptif.

Prabowo dan Macron Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas sejumlah isu strategis termasuk penguatan kerja sama kedua negara dalam sektor pertahanan hingga ekonomi kreatif. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo dalam unggahan resmi media sosial mengatakan telah bertemu Presiden Macron di Istana Elysee, Paris pada Selasa (14/4) untuk membahas seputar penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor prioritas yang akan menguntungkan baik Indonesia maupun Prancis.

Korban Pelecehan oleh 16 Mahasiswa FH UI Ada 27 Orang, Paling Banyak Mahasiswa

Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berjumlah 27 orang. Kuasa hukum korban mahasiswa yakni Timotius Rajaguguk mengatakan, 27 korban itu terdiri dari 20 mahasiswa dan tujuh orang dosen. Terkait bagaimana chat tersebut tersebar, Timotius menegaskan penyebaran tersebut dilakukan secara sah dan sebagai bentuk perjuangan para korban. Mengingat para korban, kata Timotius, sudah mengetahui adanya pelecehan tersebut sejak tahun 2025.

Usai Pasukannya Diserang, Italia Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan Israel

Italia telah menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel, yang mencakup pertukaran peralatan militer dan penelitian teknologi. Keputusan ini menyusul insiden di Lebanon yang melibatkan konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Italia. “Mengingat situasi saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel,” kata Perdana Menteri Giorgia Meloni di sela-sela sebuah acara di Verona, Selasa (14/4/2026). Disetujui oleh Israel pada tahun 2006, perjanjian ini ditinjau setiap lima tahun sekali. Hal ini menyerukan kerja sama di seluruh industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan personel militer, penelitian dan pengembangan, serta teknologi informasi, di antara lainnya.

Merespons hal itu, Israel tak peduli dengan keputusan Italia untuk menangguhkan perjanjian pertahanan antara kedua negara. Bagi Israel, langkah Roma tersebut tidak akan berdampak pada keamanannya.  “Kami tidak memiliki perjanjian keamanan dengan Italia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein. “Kami memiliki nota kesepahaman dari bertahun-tahun yang lalu yang tidak pernah berisi isi substantif apa pun. Ini tidak akan memengaruhi keamanan Israel,” sambungnya.

Untuk diketahui, ketegangan antara kedua negara meningkat selama pekan lalu setelah pemerintah Italia menuduh pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan ke arah konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Italia di Lebanon. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Atas insiden itu, Italia langsung memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes atas insiden yang merusak setidaknya satu kendaraan. Pada hari Senin, Israel memanggil duta besar Italia menyusul komentar Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang mengutuk serangan terhadap warga sipil Lebanon.

Harga BBM Tak Naik, Beban Mengalir ke Hilir Migas

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia justru tetap tak bergeming. Pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM, baik yang subsidi maupun nonsubsidi. Kondisi itu berbeda dengan kebijakan sejumlah negara yang mulai menyesuaikan harga di negaranya. Data menunjukkan harga bensin dan solar di berbagai negara terus meningkat hingga awal April 2026, mengikuti lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.

Namun, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menahan harga BBM di tingkat konsumen itu menyisakan tekanan di balik layar. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini sama sekali belum mengeluarkan kebijakan untuk menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian yang ditanggung oleh Pertamina dan badan usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum(SPBU) swasta. Kebijakan menahan kenaikan harga BBM ini juga menimbulkan risiko fiskal pada keuangan negara.

Tempo Jawab Protes NasDem soal Laporan Isu Merger dengan Gerindra

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menanggapi protes Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem Martin Manurung terkait pemberitaan isu merger NasDem dengan Gerindra. Ia menegaskan bahwa Tempo menghormati segala bentuk penilaian sebagai masukan, serta menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sesuai undang-undang. Setri juga menyebut hak jawab adalah hak setiap pihak yang diberitakan, namun hingga kini Tempo belum menerima hak jawab atau koreksi dari pihak terkait.

Sementara itu, Martin menilai pemberitaan Tempo mengandung opini yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan melanggar kode etik jurnalistik. Ia menyoroti ilustrasi tentang Surya Paloh yang dianggap kebebasan pers yang kebablasan, serta meminta Dewan Pers melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat. Menurutnya, kritik terhadap media bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan upaya menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi agar kebebasan pers berjalan seiring dengan tanggung jawab.

PLN Bakal Ganti 2.139 PLTD ke EBT Demi Kurangi Ketergantungan ke BBM

PT PLN (Persero) berencana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dengan mengganti 2.139 mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini dilakukan untuk menekan penggunaan energi impor yang mahal sekaligus meningkatkan efisiensi sektor ketenagalistrikan nasional.

Konversi PLTD akan disesuaikan dengan potensi energi di masing-masing daerah. Jika tersedia sumber air, PLN akan mengembangkan pembangkit pikohidro atau mikrohidro. Sementara itu, di wilayah yang tidak memiliki potensi tersebut, solusi yang digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.

Program ini merupakan bagian dari strategi transisi energi PLN untuk meningkatkan ketahanan energi, menurunkan biaya produksi listrik, dan mendorong penggunaan energi hijau. Selain itu, PLN juga akan meluncurkan program Green Integrated GigaWatt Acceleration (Gigaone) mulai 2026 untuk memperkuat sistem kelistrikan, meningkatkan bauran EBT, serta menarik investasi hijau di Indonesia.

Sepekan WFH ASN, Mengapa Masih Ada Daerah yang Belum Menerapkannya?

Sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home), meskipun kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang wajib diterapkan. Mengapa masih ada resistensi daerah?

Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengakui setiap daerah belum memiliki kemampuan penerapan teknologi yang berbeda-beda. “Ada yang sudah sangat siap pengawasannya. Jadi mereka memiliki aplikasi khusus untuk absensi berdasarkan titik koordinat rumah. Ada aplikasi juga untuk mengisi tugas-tugas ya, ada e-Kinerja di situ,” kata Bima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2026). “Nah, tetapi ada daerah yang masih belum memiliki aplikasi itu. Masih belum memanfaatkan teknologi, ini kan kendala,” imbuh Bima.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyoroti tiga kendala utama dalam penerapan WFH ASN setiap Jumat, yakni kesiapan infrastruktur digital terutama sistem bukti kehadiran dan berbagi pakai nasional, keragaman karakteristik pelayanan publik daerah yang membutuhkan pemetaan lebih rinci, serta pola koordinasi lintas unit yang perlu dirapikan. Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pengawasan langsung oleh atasan agar WFH berjalan efektif, serta memastikan daerah yang belum menerapkan kebijakan segera menyesuaikan. Ia menegaskan WFH wajib tanpa pengecualian sesuai SE Mendagri, dengan sanksi berupa pengurangan dana insentif fiskal bagi daerah yang tidak patuh. Kebijakan ini dipandang bukan sekadar penyesuaian jam kerja, melainkan transformasi budaya kerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk efisiensi energi, pelestarian lingkungan, dan antisipasi kondisi geopolitik global.

Heboh Militer AS Minta Akses Wilayah Udara RI, Ini Kata Guru Besar UI

Permintaan izin lintas udara militer oleh Amerika Serikat ke Indonesia perlu disikapi secara hati-hati karena memicu kekhawatiran terhadap posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mengusung prinsip bebas aktif. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengungkapkan bahwa saat ini tengah beredar informasi mengenai permintaan dari Departemen Perang AS kepada Kementerian Pertahanan Indonesia terkait pemberian blanket overflight clearance, meski hingga kini belum disetujui oleh pihak Indonesia.

Hikmahanto mengingatkan bahwa pemberian izin semacam itu di tengah situasi global saat ini berpotensi menimbulkan implikasi politik serius. Ia menilai langkah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan Indonesia kepada AS. Lebih jauh, ia menilai Iran dapat memandang kebijakan tersebut sebagai dukungan tidak langsung Indonesia terhadap operasi militer AS. Hal ini mengingat kemungkinan pesawat militer AS dari berbagai pangkalan di kawasan Asia Pasifik dan Australia harus melintasi wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan kekuatan militer AS di Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa jalur udara Indonesia berpotensi menjadi rute strategis bagi pergerakan militer AS menuju kawasan konflik, sehingga keputusan terkait izin lintas udara harus dipertimbangkan secara matang.

Raksasa Tambang Emas RI Ini Diramal Bisa Setor Rp100 T ke Negara

PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari perusahaan akan melonjak hingga US$6 miliar atau setara Rp100 triliun per tahun mulai 2028. Estimasi tersebut sejalan dengan rencana pencapaian kapasitas produksi normal di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah melewati fase pemulihan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan proyeksi kontribusi tersebut mencakup berbagai komponen mulai dari pajak perseroan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga dividen.

Kenaikan setoran negara tersebut didasari oleh asumsi harga mineral yang stabil serta kembalinya operasional ke level normal sebesar 200.000 ton bijih per hari pada 2027. Perusahaan menggunakan asumsi harga tembaga di level US$4,75 per pon dan harga emas sebesar US$4.000 per ounces dalam hitungan jangka panjang tersebut. Pada periode 2028 dan 2029, volume produksi tembaga diprediksi menyentuh angka 1,7 miliar pon tembaga, sementara produksi emas mencapai 43 ton per tahun. Target tersebut merupakan level produksi tertinggi yang akan dijaga secara konsisten untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan negara.

Pengusaha Ketar-ketir Pabrik Terancam Lumpuh Bulan Depan Gegara Perang

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan bahwa aktivitas industri di Indonesia berpotensi terganggu bahkan terhenti pada Mei akibat gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kelangkaan bahan baku, khususnya yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pabrik.

Dampak gangguan pasokan ini meluas ke berbagai sektor, terutama industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Selain kelangkaan, harga bahan baku seperti plastik juga melonjak tajam hingga 60–70 persen, sehingga meningkatkan tekanan biaya produksi. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha berupaya menahan kenaikan harga dengan melakukan efisiensi internal karena daya beli masyarakat sedang melemah. Apindo juga mengingatkan risiko stagflasi jika harga terus naik sementara daya beli turun. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja serta kebijakan yang lebih fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Tito Imbau Daerah Berbagai TKD untuk Bantu Wilayah Terdampak Bencana

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhamaad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak atau terdampak ringan bencana, tetapi memperoleh tambahan alokasi TKD (Transfer ke Daerah) cukup besar agar dapat menghibahkan sebagian anggarannya untuk membantu daerah terdampak berat yang tidak mendapatkan TKD signifikan.

“Saya mengimbau daerah-daerah di Sumatera Utara yang tidak terdampak atau terdampak ringan, tetapi mendapatkan tambahan anggaran besar, agar bisa membantu daerah yang terdampak berat di Aceh melalui mekanisme hibah,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan semangat gotong royong antar daerah. Misalnya, Sumatera Utara berpotensi memberikan dukungan hibah sebab tambahan TKD yang diterima adalah sekitar RP565 miliar. Diimbau agar menghibahkan sekitar Rp50 miliar. Selain itu Kabupaten Deli Serdang yang mendapat TKD Rp493 miliar dapat memberikan hibah Rp50 miliar untuk membantu wilayah terdampak seperti Aceh Timur. Begitu juga dengan Kabupaten Simalungun yang mendapat TKD Rp412 miliar untuk menghibahkan anggarannya ke Aceh Utara. Asahan, Serdang Bedagai, dan Kota Pematangsiantar juga diminta berkontribusi sesuai kapasitas fiskalnya.

Menurut Tito, daerah Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah setidaknya membutuhkan tambahan dukungan minimal Rp25 miliar untuk mempercepat pemulihan. Dasar kebijakan hibah adalah Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah TA 2026.

Indonesia Bakal Dapat Jatah Minyak dan LPG dari Rusia

Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan akan memperoleh tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kerja sama energi ini dilakukan melalui skema government to government (G2G) maupun business to business (B2B), dengan melibatkan sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft dan Lukoil. Selain pasokan minyak dan LPG, kedua negara juga menjajaki peluang kerja sama lain, termasuk pengembangan penyimpanan minyak mentah, kontrak pasokan jangka panjang, hingga potensi kerja sama di sektor nuklir dan mineral.

Pemerintah menilai kemitraan dengan Rusia memberikan prospek positif bagi ketahanan energi Indonesia, mengingat kapasitas produksi energi Rusia yang besar. Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menjadi strategi diversifikasi sumber energi di tengah dinamika geopolitik global.

Trump Bocorkan Perundingan Damai AS-Iran Putaran Kedua, Digelar Kamis

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan, putaran kedua perundingan damai dengan Iran kemungkinan akan segera digelar di Pakistan dalam dua hari ke depan, yaitu pada Kamis (16/4/2026). Setelah kedua belah menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama pada Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026). Trump secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap laporan mengenai draf kesepakatan yang diajukan negaranya.  Laporan tersebut menyebutkan bahwa AS mengusulkan “penangguhan” seluruh aktivitas nuklir Iran selama 20 tahun, bukan memberlakukan larangan permanen terhadap pengayaan nuklir. Trump menegaskan bahwa komitmen AS tetap pada pelarangan total kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

Rencana perundingan baru ini muncul setelah perundingan tertutup selama 16 jam yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance di Pakistan pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan.  Vance meninggalkan lokasi pada Minggu pagi lebih awal dari jadwal semula. Pihak AS bersikeras pada sejumlah poin krusial, yakni penghentian seluruh pengayaan uranium Iran dan pembongkaran fasilitas nuklir utama. Washington juga menuntut Teheran untuk membuka penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya biaya, serta menghentikan pendanaan untuk kelompok proksi regional.

Sebaliknya, Iran mengajukan tuntutan yang mencakup gencatan senjata permanen yang terjamin, serta pencabutan sanksi primer dan sekunder. Iran juga mendesak pencairan aset-aset yang dibekukan serta pengakuan hak pengayaan uranium dan kendali atas Selat Hormuz. Sementara Washington fokus pada masalah nuklir dan Selat Hormuz, Teheran menginginkan pemahaman yang lebih luas, menurut dua sumber kepada Reuters. Tembok perbedaan pun tetap terlalu tinggi. Pihak AS bersikeras pada “garis merah” mereka soal nuklir, sementara pihak Iran merasa AS tidak memahami kekhawatiran mendasar mereka soal kepercayaan. 

IHSG Dibuka Menguat 1,01 Persen ke Level 7.753,72

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) sekitar pukul 09.11 WIB, IHSG naik 77,77 poin atau 1,01 persen ke level 7.753,72. IHSG hari ini dibuka di posisi 7.750,90, lebih tinggi dibandingkan penutupan sebelumnya di level 7.675,95. Sepanjang awal sesi perdagangan, indeks bergerak di rentang 7.734,22 hingga 7.773,58. Sejumlah indeks utama terpantau menguat. Indeks LQ45 naik 1,01 persen ke posisi 772,29. Sementara itu, indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat 1,25 persen ke posisi 537,73, serta indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 1,20 persen menjadi 280,61.

Aktivitas transaksi terpantau cukup ramai pada awal sesi. Volume perdagangan mencapai 7,203 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp3,569 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 441,3 ribu kali transaksi. Kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp13,827 triliun. Sebanyak 427 saham menguat, 163 saham melemah, dan 369 saham belum berubah. Komposisi ini menunjukkan mayoritas saham berada di zona hijau dan mendorong penguatan indeks.

RI Dibayangi Krisis Plastik, Ancaman Nyata atau Sekadar Alarm Dini?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana. kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik. Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur.

Rencana RI Beli BBM dari Rusia

Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi energi dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di Rusia. Indonesia disebut berencana melakukan pembelian produk minyak langsung dari Rusia. Saat melakukan perbincangan dengan Putin, Prabowo menyatakan harapannya agar Indonesia dan Rusia bisa terus menjalin kerja sama yang erat. Terutama di bidang ekonomi dan energi.

Usai pertemuan, pihak Rusia menyatakan pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan pasokan produk minyak bumi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov. Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Tsivilyov menyatakan pihaknya dan pemerintah Indonesia sedang menyusun kontrak jangka panjang untuk pasokan produk minyak bumi dengan harga yang terjangkau. “Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” kata Tsivilyov.

Rupiah Tembus Rekor Terlemah Sepanjang Masa, BI Perkuat Intervensi

Nilai tukar rupiah resmi mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Pada penutupan perdagangan Selasa (14/4/2026), rupiah parkir di level Rp17.127 per dolar AS di pasar spot dan Rp17.135 per dolar AS berdasarkan JISDOR. Tekanan terhadap rupiah yang makin dalam membuat Bank Indonesia (BI) mempercepat langkah stabilisasi. Otoritas moneter kini mengandalkan strategi baru dengan memperkuat instrumen pasar, terutama melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus meredam gejolak.

BI kini makin agresif menerbitkan SRBI. Jika sebelumnya lelang hanya digelar sekali sepekan, sejak Februari 2026 frekuensinya ditingkatkan menjadi dua kali, yakni setiap Rabu dan Jumat. Langkah ini dimaksudkan untuk menyerap likuiditas sekaligus menarik dana asing agar tetap bertahan di pasar domestik. Respons pasar sempat kuat di awal. Pada Februari, rata-rata nilai lelang SRBI tembus di atas Rp16 triliun per sesi. Namun, minat investor sempat merosot pada Maret dengan rata-rata hanya Rp4,37 triliun.

Memasuki April, permintaan mulai pulih, didorong kenaikan imbal hasil. Dalam lelang terakhir 10 April 2026, yield SRBI tenor enam bulan mencapai 5,49 persen, level tertinggi sejak Agustus 2025. Penguatan peran SRBI juga menjadi bagian dari strategi BI untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi langsung di pasar valas. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo menilai, kombinasi kenaikan frekuensi lelang dan yield SRBI adalah sinyal kuat untuk menjaga daya tarik aset domestik.

Menkeu Purbaya Ultimatum Pengusaha Rokok Ilegal: Bayar Cukai atau Pabrik Ditutup

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum para pengusaha rokok ilegal. Dia menegaskan pemerintah tidak akan melegalkan rokok ilegal dan meminta pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan membayar cukai. Karenanya, pemerintah menyiapkan penambahan lapisan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT). Purbaya menargetkan kebijakan tersebut mulai berjalan paling lambat Mei agar penerimaan negara dapat segera masuk, sekaligus memberi dasar untuk melarang peredaran rokok tanpa cukai. 

Selama ini, peredaran rokok ilegal menjadi sumber kebocoran penerimaan negara sekaligus menekan pelaku usaha legal. Produk tanpa cukai dijual lebih murah sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang, terutama bagi usaha kecil dan menengah di industri hasil tembakau. Dengan penambahan layer cukai, pemerintah berharap tercipta jembatan bagi pelaku ilegal untuk masuk ke sistem resmi, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan sehat. Purbaya menyebut proposal kebijakan tersebut telah rampung dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun, ia belum merinci potensi tambahan penerimaan negara dari langkah ini.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan penyusunan kebijakan dilakukan dengan pendekatan hukum. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor padat karya, termasuk industri hasil tembakau. Menurut dia, ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara legal tetap dibuka selama memenuhi kewajiban cukai, guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha. Sebagai informasi, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022. Ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Menhaj Siap Hentikan Wacana dan Pembahasan War Ticket Haji

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana war ticket haji masih dalam tahap wacana dan pembahasannya akan dihentikan apabila dinilai terlalu prematur. Wacana war ticket haji menuai pro dan kontra khususnya di media sosial. Gus Irfan menekankan bahwa dirinya merupakan pihak yang pertama kali melontarkan istilah tersebut. Kemenhaj, kata dia, tetap memprioritaskan persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji yang akan segera berlangsung, sebelum melanjutkan pembahasan kebijakan atau inovasi baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Wacana war ticket ini menuai beragam pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial. Sejumlah pihak menganggap penerapan wacana tersebut akan menyulitkan mereka yang berada di desa-desa atau yang masih belum melek teknologi digital. Selain itu, warganet menanyakan perihal nasib para calon peserta haji yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi percaloan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan wacana war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar, mengingat sistem haji Indonesia bergantung pada kesepakatan kuota dengan Pemerintah Arab Saudi.

Respons Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Mendiktisaintek: Tak Boleh Ada Toleransi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menekankan kampus harus menjadi ruang yang aman, berintegritas, dan melindungi seluruh sivitas akademika. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan rektor UI untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak.

Penanganan kasus mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, verbal, psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Setiap kampus diwajibkan memperkuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta menjamin pemulihan korban. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengambil sejumlah langkah konkret, antara lain berkoordinasi dengan pihak universitas untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, mengawasi kinerja Satgas PPKPT, memastikan korban mendapat perlindungan dan layanan pemulihan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi. Pemerintah menegaskan komitmen menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital.

Untuk Apa ‘War’ Tiket Naik Haji

Usulan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf untuk menerapkan sistem “war” tiket haji dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Gagasan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah di Tangerang itu disebut bertujuan memangkas antrean haji yang kini mencapai sekitar 5,6 juta calon jemaah, sementara kuota haji Indonesia dari Arab Saudi hanya sekitar 200 ribu orang per tahun sehingga masa tunggu bisa mencapai 25 tahun.

Skema “war” tiket memungkinkan calon jemaah yang lebih cepat melunasi biaya haji untuk mendapatkan kursi keberangkatan lebih dulu. Namun mekanisme ini dinilai berisiko menciptakan persaingan tidak sehat karena hanya menguntungkan masyarakat yang memiliki akses informasi, kemampuan teknologi, dan kondisi ekonomi lebih baik. Selain itu, sistem tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mewajibkan pemberangkatan jemaah berdasarkan nomor urut pendaftaran.

Kritik juga muncul karena kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan membuka peluang penyimpangan, mengingat sebelumnya pernah terjadi kasus korupsi terkait pembagian kuota tambahan haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemerintah dinilai harus menjaga amanah sebagai penyelenggara ibadah, bukan memperlakukan haji seperti perebutan tiket acara komersial. Di tengah keterbatasan kapasitas haji, pembenahan tata kelola, transparansi, dan pengawasan justru dianggap lebih mendesak agar penyelenggaraan haji tidak kembali menjadi celah praktik korupsi.

Ketergantungan AI Ancam Daya Pikir Siswa, Akademisi Ingatkan Risiko “Cognitive Debt”

Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI, Ummi Azizah, menilai generasi muda perlu dibekali pemahaman yang lebih dalam terkait dampak penggunaan AI, tidak hanya dari sisi manfaat, tetapi juga risikonya. Saat ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif di kalangan pelajar mulai memunculkan kekhawatiran baru terkait penurunan kemampuan berpikir kritis. Akademisi mengingatkan, ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai cognitive debt hingga “penyerahan kognitif”.

Pakar pendidikan teknik dari Central University of Technology Afrika Selatan, Prof James Swart, menyoroti fenomena cognitive surrender, yakni kecenderungan pengguna menerima begitu saja informasi dari AI meskipun belum tentu benar. Selain itu, ia juga mengingatkan adanya risiko cognitive debt, yaitu penurunan kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan jangka panjang terhadap AI.

Menurut dia, AI seharusnya tidak menggantikan proses berpikir manusia, melainkan menjadi alat bantu. Ia mendorong pendekatan penggunaan AI yang tetap menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam proses belajar. Fenomena ini juga menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam merumuskan batasan etika penggunaan AI di lingkungan sekolah. Guru dituntut menyesuaikan metode pembelajaran dan evaluasi agar tetap mendorong orisinalitas serta daya pikir kritis siswa di tengah kemudahan teknologi.

Menkes Bantah Dugaan Penculikan di RSHS Bandung Imbas Bayi Hampir Tertukar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu penculikan bayi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Menurut Menkes, kasus bayi dari Nina Saleha yang nyaris tertukar bukanlah tindakan kriminal, melainkan kelalaian perawat. Ia menegaskan tidak ada unsur penculikan dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit terkait peristiwa tersebut.

Kasus ini kemudian berlanjut secara hukum setelah Nina Saleha melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit. Didampingi kuasa hukumnya, Mira Widyawati, Nina mendatangi RSHS untuk menemui Direktur Utama Rachim Dinata Marsidi, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi sehingga pertemuan hanya dilakukan dengan perwakilan biro hukum. Karena tidak memperoleh solusi, tim hukum Nina mengirimkan surat somasi dengan tenggat respons selama 3×24 jam, dan mengancam akan melapor ke kepolisian jika tidak ditanggapi.

Di sisi lain, Polrestabes Bandung telah meminta keterangan dari pihak rumah sakit meski belum ada laporan resmi dari keluarga korban. Satreskrim Polrestabes Bandung mendatangi RSHS untuk menelusuri prosedur operasional standar (SOP) pemulangan pasien bayi. Kepolisian menyatakan penyelidikan tetap berjalan guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam insiden bayi nyaris tertukar tersebut.

Anggota DPR minta UI utamakan perlindungan korban di kasus pelecehan

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Universitas Indonesia (UI) memprioritaskan perlindungan terhadap korban dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum perguruan tinggi tersebut.  Ia lalu mengaku merasa miris dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) kepada 27 korban secara daring itu. Menurutnya, para pelaku yang merupakan calon praktisi hukum semestinya memahami konteks dan menjadi contoh sebagai kalangan terpelajar.

Mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly menegaskan para terduga pelaku melanggar Pasal 4 dan 5 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Artinya, lanjut Selly, para pelaku bisa dijerat hukuman penjara maksimal selama sembilan tahun dan/atau denda Rp10 juta.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu kemudian melihat kejadian itu menunjukkan adanya kekerasan seksual yang telah berevolusi, yakni tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk merendahkan, mengeksploitasi, dan melukai korban. Oleh karena itu, ia mendesak Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi agar tidak boleh hanya berfokus pada penanganan internal. Selain itu, ia meminta negara memastikan implementasi UU TPKS berjalan efektif di ruang digital, di antaranya dengan menguatkan literasi digital, mengawasi penyalahgunaan teknologi, serta menegakkan hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan berbasis elektronik.

Putin undang Prabowo kembali ke Rusia pada Mei dan Juli 2026

Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang secara langsung Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ke Rusia menghadiri acara pameran industri pada bulan Mei dan Juli 2026, yang salah satunya digelar di Kota Kazan, Tatarstan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam tayangan video yang direkam di Moskow, Rusia dan disiarkan oleh Sekretariat Presiden RI, menjelaskan undangan itu diberikan oleh Presiden Putin kepada Presiden Prabowo saat keduanya bertemu di Istana Kremlin, pada Senin (13/4).

Undangan tersebut merupakan bagian dari memperkuat hubungan kedua negara yang diharapkan bisa semakin intensif dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Terkait undangan dari Presiden Putin, acara besar yang dijadwalkan digelar di Kazan pada bulan Mei, salah satunya forum ekonomi International Economic Forum Russia-Islamic World: KazanForum di Kazan Expo. Acara tersebut digelar oleh Pemerintah Rusia bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dijadwalkan berlangsung pada 12-17 Mei 2026.

Sementara itu, untuk acara pameran industri yang digelar di Rusia pada Juli 2026, salah satunya International Innovation Industry Expo (INNOPROM) 2026 dijadwalkan digelar di Ekaterinburg pada 6-9 Juli.

Bupati Tulungagung Diduga Peras Camat dan Kepala Sekolah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut memeras sejumlah camat hingga kepala sekolah. Dugaan ini muncul berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari sejumlah saksi setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemerasan yang dilakukan Gatut adalah label harga untuk jabatan kepala sekolah ataupun camat. Budi menolak merinci detail jumlah uang pemerasan itu karena penyidik masih melakukan pendalaman. “Ini yang terus akan kami dalami kami telusuri ya,” ucapnya.

Gatut Sunu meminta maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lembaga antirasuah menetapkan Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “Mohon maaf,” kata Gatut saat digiring menuju mobil tahanan KPK di Jakarta Selatan, pada Ahad, 12 April 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Gatut meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Permintaan itu melewati ajudan bupati Dwi Yoga Ambal sebesar Rp 5 miliar. Asep mengungkapkan setiap Kepala OPD dimintai uang oleh Gatut sebesar Rp 15 juta sampai Rp 2,8 miliar. Permintaan tersebut Gatut lakukan sebagai ‘jatah’ dengan menambah dan menggeser anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Kata Kemenhan RI soal Isu Pesawat Militer AS Bebas Masuk Wilayah Indonesia

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia merespons pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebut ada persetujuan final yang membolehkan pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas keluar-masuk di wilayah udara Indonesia. Kemenhan menegaskan hal itu “masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final.” Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengutarakan hal itu setelah beredar informasi yang menyebut adanya dokumen perjanjian antara Indonesia dan AS yang mengatakan bahwa AS memiliki kebebasan penuh untuk melintasi wilayah udara Indonesia.

Pada Minggu (12/4/2026), media online The Sunday Guardian juga melaporkan terdapat dokumen pertahanan rahasia AS untuk mengamankan akses lintas udara bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen tersebut disebutkan menyusul pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Disebutkan Prabowo menyetujui proposal guna mengizinkan izin lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia.

Lebih lanjut Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Senin (13/4/2026), menjelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa setiap kerja sama pertahanan dengan negara lain harus mengutamakan kepentingan nasional. Rico menambahkan, seluruh proses kerja sama itu tetap berpedoman pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Dia juga menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara. “Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional, tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” tegasnya.

Babak Baru AS dan Iran di Perkara Blokade Selat Hormuz

Amerika Serikat (AS) dan Iran masih memanas di tengah kesepakatan gencatan senjata. Babak baru ketegangan AS Vs Iran kini perkara Selat Hormuz. Panasnya konflik dua negara ini setelah perundingan di Pakistan gagal. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negosiasi maraton di Pakistan berjalan baik dan sebagian besar poin telah disepakati. Namun, Trump mengatakan Teheran menolak untuk mengalah dalam masalah program nuklirnya. Trump pun langsung memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman Trump perkara blokade Selat Hormuz.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan setiap kapal militer yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak “dengan keras dan tegas”. Ditegaskan IRGC bahwa jalur perairan strategis itu “terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus”. Trump mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mendekati blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz.

Dilansir AFP, Senin (13/4/2026), militer AS menyebut blokade akan dimulai pukul 14.00 GMT dan berlaku untuk semua kapal yang meninggalkan atau berusaha berlabuh di pelabuhan Iran. Tetapi setelah batas waktu berlalu, tidak ada pengumuman bahwa tindakan itu telah berlaku. Dalam unggahan media sosial, Trump mengatakan sebagian besar angkatan laut Iran telah dihancurkan selama perang, tetapi jika ada yang disebutnya sebagai beberapa “kapal serang cepat” Teheran yang tersisa mendekati blokade, “mereka akan segera dihapus”.

Hemat BBM, PLN Akan Pensiunkan 2.139 PLTD

PT PLN (Persero) berencana mempensiunkan 2.139 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah ini untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor ketenagalistrikan, sehingga menekan impor minyak yang kini harganya semakin mahal. Menurutnya, pensiun ribuan PLTD tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebagai gantinya, PLN akan mengembangkan energi alternatif di masing-masing lokasi, seperti potensi pikohidro dan mikrohidro. Jika sumber tersebut tidak tersedia, PLN akan merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Melalui strategi itu, PLN menargetkan penggunaan energi berbasis impor dan berbiaya tinggi seperti BBM dapat ditekan dalam jangka pendek hingga menengah, sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. “Bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost (biaya) dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta PLN untuk menutup PLTD. Menurutnya, penutupan 13 PLTD dapat menghemat BBM impor hingga 200.000 barrel per hari. Nantinya, pemerintah juga akan berbarengan membangun PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt dalam waktu dua tahun. Ia mengeklaim, PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt mampu memenuhi kebutuhan listrik negara.

Usai OTT KPK, Plt Bupati Tulungagung Ungkap soal Trauma ASN hingga OPD

Peta kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung resmi berganti setelah penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. Langkah ini diambil menyusul proses hukum yang tengah menjerat kepala daerah sebelumnya pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski memimpin di tengah suasana penuh tekanan, Ahmad Baharudin yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Tulungagung, memastikan bahwa roda pemerintahan tidak akan berhenti. Meski demikian, Baharudin tidak menampik bahwa adanya guncangan psikologis di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

FAO: Konflik Timur Tengah Dorong Harga Pangan Dunia Naik

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat kenaikan harga pangan global pada Maret 2026 dipicu oleh meningkatnya biaya energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, yang mulai merembet ke rantai pasok pangan global. Mengacu pada laporan terbaru FAO, Food Price Index (FFPI) mengalami kenaikan untuk bulan kedua berturut-turut. Indeks ini mencerminkan pergerakan harga lima kelompok komoditas utama, yakni serealia, daging, produk susu, minyak nabati, dan gula.

Indeks harga pangan global tercatat mencapai 128,5 poin, naik 2,4 persen dibandingkan Februari. Kenaikan ini terjadi di hampir seluruh kelompok komoditas, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. FAO menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi fundamental pasar, tetapi juga dampak langsung dari lonjakan biaya energi yang dipicu konflik geopolitik. Namun demikian, ia juga memperingatkan bahwa tekanan biaya input dapat meningkat jika konflik berlangsung lebih lama.

Kenaikan harga pangan global pada Maret 2026 terutama didorong oleh lonjakan harga minyak nabati dan gula, yang sangat sensitif terhadap perubahan harga energi. FAO mencatat, indeks harga minyak nabati naik 5,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya, melanjutkan tren kenaikan selama tiga bulan berturut-turut. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Sementara itu, harga gula mencatat kenaikan paling tajam, yakni sebesar 7,2 persen secara bulanan. FAO menyebut kenaikan ini terkait dengan ekspektasi bahwa Brasil akan lebih banyak mengalokasikan tebu untuk produksi etanol, seiring meningkatnya harga energi global.

Nasib Cuan RI dari Batu Bara di Tengah Konflik Global

Harga batu bara tercatat naik signifikan secara year to date (ytd) dari US$106 per ton pada Januari 2026 menjadi US$134,9 per ton pada awal April 2026. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024 dan jauh di atas posisi April 2025 yang sempat turun ke US$90 per ton. Adapun kenaikan tersebut didorong oleh gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah serta peralihan konsumsi dari gas ke batu bara. Dalam konteks itu, Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum harga.

Namun, pemerintah justru menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15 persen dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Hingga awal April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi mendekati angka tersebut. Dilema antara harga dan volume ini menjadi sorotan ekonom. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai situasi saat ini mencerminkan trade-off klasik sektor komoditas.

Menurut Yusuf, struktur penerimaan negara dari batu bara sangat sensitif terhadap harga karena skema royalti yang progresif. Dengan harga di kisaran US$134,9 per ton, tarif royalti berada di sekitar 19 persen, mendekati level tertinggi 22 persen jika harga menembus US$140 per ton. Kondisi tersebut membuat dampak kenaikan harga tidak bersifat linear, melainkan berlipat melalui kenaikan tarif. Dalam simulasi kasar, penurunan produksi berpotensi hampir diimbangi oleh kenaikan harga. Meski demikian, dia mengingatkan adanya friksi struktural. Produksi Indonesia didominasi batu bara kalori rendah yang tidak sepenuhnya mengikuti lonjakan harga global. Secara realistis, tambahan PNBP dari windfall diperkirakan berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp80 triliun di atas target awal, tergantung durasi harga tinggi dan kemungkinan menembus level US$140 per ton.

IMA : Wacana Penghentian Restitusi Pajak agar Ditinjau Kembali karena dapat Mengganggu Iklim Usaha

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah bijak dengan meninjau ulang wacana penghentian restitusi pajak, yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan. Sari Esayanti, Direktur Eksekutif IMA menyampaikan bahwa kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor. IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Purbaya Beri Subsidi Bunga, Bulog Siapkan Rp68,6 T Serap Gabah-Jagung

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 2 persen kepada Perum Bulog. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pembiayaan Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Dengan skema ini, dari total bunga pinjaman 4 persen, separuh ditanggung pemerintah dan separuhnya oleh Bulog.

Dukungan tersebut memperkuat kapasitas pendanaan Bulog untuk menyerap komoditas pangan seperti gabah, jagung, dan kedelai dengan total anggaran mencapai Rp68,6 triliun. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat cadangan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Hingga 13 April 2026, realisasi penyerapan beras oleh Bulog telah mencapai 48,7 persen dari target 4 juta ton atau sekitar 1,9 juta ton. Sementara itu, stok beras nasional yang dikelola Bulog mencapai lebih dari 4,7 juta ton dan diperkirakan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat, menunjukkan peningkatan signifikan dalam cadangan pangan pemerintah.

Anak Buah Paloh Bantah Merger NasDem-Gerindra: Tawarkan Blok Politik

Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menolak istilah merger atau penggabungan partainya dengan Partai Gerindra dalam laporan Majalah Tempo yang dirilis pada minggu (12/4). Willu menyebut Paloh menawarkan blok politik.

Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menawarkan political block atau kerja sama antar partai. Istilah merger yang digunakan oleh Tempo dikritik sebagai miskin literatur politik. Penggunaan merger adalah bentuk diskredit terhadap NasDem dan Gerindra. Willy mengatakan Indonesia memiliki dua sejarah political block yakni pertama saat Bung Karno mengeluarkan dekret Front Nasional atau Nasakom dan kedua, saat Sekber Golkar menjadi Golongan Karya.

Senada dengan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, yang mengatakan belum ada diskusi serius soal wacana penggabungan atau merger sekarang masih fokus pada konsolidasi internal. Dia menggunakan istilah lain yakni fusi. Saan pun mengakui tidak mengetahui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umumnya, Surya Paloh. Namun, dia menilai hal itu wajar apalagi Indonesia pernah melewati masa di mana sejumlah partai digabung menjadi satu pada awal pemerintahan Orde Baru di 1973. Untuk benar-benar terjadi, ada banyak faktor yang dipertimbangkan mulai dari ideologi, idealisme, hingga cita-cita bersama.

Tekan Konsumsi BBM, PLN Bakal Eksekusi 21 Proyek PLTS

PT PLN (Persero) menyiapkan 21 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PLTS terintegrasi Battery Energy Storage System (BESS) dengan total kapasitas 513 MWp. Proyek-proyek ini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (COD) pada periode 2026 hingga 2028 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang masih berbasis impor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi menuju sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Pengembangan PLTS dan BESS diharapkan mampu menggantikan pembangkit berbasis fosil serta meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, PLN juga berencana mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi dengan total 2.139 mesin. Proyek PLTS tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku, termasuk proyek besar seperti PLTS Terapung dan PLTS+BESS di Jawa Timur. Langkah ini memperkuat komitmen pemerintah dalam mendorong energi terbarukan dan menekan konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan.

Pentagon Terima Kunjungan Menhan RI, Resmikan Kemitraan Pertahanan Baru

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menerima kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (13/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara mengumumkan pembentukan kemitraan pertahanan baru yang lebih strategis. Kemitraan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menurut laman resmi Departemen Perang AS, kemitraan baru ini akan memperkuat daya tangkal kawasan dan komitmen bersama terhadap perdamaian. Sjafrie Sjamsoeddin menyambut positif kerja sama ini dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan pertahanan dengan AS yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Kemitraan pertahanan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi dan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan peningkatan kerja sama operasional serta latihan bersama. Dalam implementasinya, kedua negara juga akan mengeksplorasi berbagai inisiatif teknologi pertahanan mutakhir, termasuk pengembangan bersama kemampuan asimetris, teknologi generasi berikutnya di bidang maritim dan sistem otonom, serta kerja sama pemeliharaan dan perbaikan alat utama sistem persenjataan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Selain itu, pelatihan pasukan khusus gabungan akan diperluas guna mempererat hubungan militer kedua negara.

Dalam pernyataan terpisah, Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menyebut kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama operasional, modernisasi pertahanan, serta interoperabilitas. Kedua pihak juga berkomitmen memperluas cakupan dan kompleksitas latihan militer, termasuk latihan gabungan seperti Super Garuda Shield, guna memperkuat kemampuan kolektif.

Mendag Harap Harga Plastik Bisa Turun Bulan Ini

Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap harga plastik dapat turun pada April 2026 seiring upaya pemerintah mencari alternatif impor bahan baku biji plastik (nafta). Selama ini, pasokan utama berasal dari Timur Tengah, namun terganggu akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemerintah kini menjajaki sumber baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.

Meski demikian, impor dari wilayah alternatif tersebut masih dalam proses dan menghadapi kendala ketersediaan stok serta keterlambatan pengiriman. Akibatnya, produsen plastik dalam negeri masih bergantung pada stok yang ada. Pemerintah juga terus mencari sumber tambahan dari negara lain melalui jaringan perwakilan perdagangan guna mengatasi keterbatasan pasokan.

Di sisi lain, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyebut kenaikan harga plastik telah membebani industri, dengan lonjakan harga mencapai 30 hingga 100 persen. Kondisi ini memicu kenaikan biaya kemasan yang berdampak pada harga produk makanan dan minuman di pasar, meskipun pelaku usaha menghadapi dilema untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi agar tetap kompetitif.

Kopdes Merah Putih Kini Bisa Dapat Pembiayaan dari APBN, Airlangga Siapkan Pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk mendukung program prioritas tersebut.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur skema baru pembiayaan KDMP. Aturan ini memungkinkan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan fisik gerai hingga kelengkapan koperasi lainnya melalui APBN.

Dalam beleid terbaru, pemerintah dapat menempatkan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembiayaan diberikan dengan batas maksimal Rp 3 miliar per unit gerai KDMP, dengan tingkat bunga, margin, atau bagi hasil sebesar 6 persen per tahun. Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran cicilan koperasi pada praktiknya akan ditopang oleh mekanisme transfer ke daerah (TKD), baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa sehingga meringankan beban pengelola koperasi di tingkat lokal.

5 Jam Pertemuan Prabowo-Putin: Sepakat Kerja Sama Minyak, Akui Rusia Kekuatan Besar Dunia

Presiden RI Prabowo Subianto telah selesai bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026) kemarin. Pertemuan Prabowo dan Putin di ruang kerja di Istana Kremlin berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Ketika baru bertemu saja, Putin langsung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Prabowo ke Moskow.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara. “Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” ujar Teddy dalam keterangan Sekretariat Presiden, Selasa (14/4/2026). Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

Tito Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH Tunjukkan Loyal ke Pusat

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan work from home (WFH) harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Meskipun saat ini ada beberapa daerah yang belum menerapkan WFH, secara prinsip kebijakan tersebut harus tetap dijalankan dengan mekanisme seperti proporsinya diserahkan kepada diskresi pemerintah daerah.

Seluruh daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kepada pemerintah pusat. Hal ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien.

SLIK OJK Bakal Direvisi, Akses Kredit Rumah Subsidi Dipermudah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam rangka mendukung program rumah subsidi bagi masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan SLIK memiliki tujuan untuk memberikan rekam jejak (track record) kepada pelaku jasa keuangan terkait individu, serta mendorong tanggung jawab masyarakat dalam perilaku keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat diumumkan pada pekan depan. Pada prinsipnya, OJK mendukung program pemerintah, termasuk target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat, khususnya MBR.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Iran Buka Suara soal Trump Kritik Keras Paus Leo yang Serukan Perdamaian

Iran ikut angkat suara setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik keras kepada Pemimpin Gereja Katolik Paus Leo XIV yang vokal menyerukan perdamaian di tengah konflik global. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam keras pernyataan Trump yang dinilai menghina Paus Leo XIV. Dalam unggahan di media sosial X pada Senin (13/4/2026), ia menyatakan dukungan atas pemimpin umat Katolik tersebut.

Mendagri Tito Soal Marak OTT Kepala Daerah: Yang Milih Siapa?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespon maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dengan menyinggung sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus.

“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4)

“Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” imbuh dia.

Ia mengatakan sistem pilkada langsung memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif. Di antaranya adalah biaya politik mahal.

RUU ASN Bakal Beri Keleluasan Pemerintah Pusat Lakukan Mutasi ke Daerah 3T

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan mutasi ASN ke sejumlah daerah khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian ASN di sejumlah wilayah. Misalnya pelayanan di Papua dan beberapa daerah lainnya masih belum maksimal. Selain itu, distribusi guru ASN juga belum merata. Di daerah lain kelebihan sumber daya guru, daerah lainnya kekurangan.

Seusai OTT, KPK Dalami Kasus Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah penetapan tersangka dan penahanan, penyidik KPK akan melanjutkan serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 18 pihak di Tulungagung serta pemeriksaan intensif terhadap 13 orang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Gatut dan ajudannya kini ditahan selama 20 hari ke depan hingga 30 April 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, para kepala OPD bahkan harus menggunakan uang pribadi hingga berutang untuk memenuhi permintaan tersebut. KPK menemukan dua skema pemerasan yang dilakukan. Skema pertama adalah permintaan langsung kepada kepala OPD melalui ajudannya, dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Skema kedua dilakukan dengan mengatur anggaran di setiap OPD. Dalam skema ini, Gatut diduga meminta hingga 50% dari setiap pergeseran atau penambahan anggaran di OPD tertentu.

Kajari Karo Danke Rajagukguk Resmi Dicopot Usai Kasus Amsal Sitepu

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi mencopot Danke Rajagukguk dari posisinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026 dan dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna. Dalam surat itu, Jaksa Agung menunjuk Edmond Novvery Purba sebagai Kajari Karo yang baru. Kendati demikian belum diketahui posisi baru Danke usai dicopot.

Selain Danke, Burhanuddin juga merotasi Harli Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Utara (Sumut) menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Sementara posisi Kajati Sumut akan digantikan oleh Muhibuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Barat.

Adapun pencopotan ini dilakukan Jaksa Agung setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer Amsal Christy Sitepu menghebohkan publik. Jaksa menilai proposal yang diajukan Amsal kepada para kepala desa tidak disusun secara benar dan cenderung di-mark up. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sementara itu, Majelis Hakim PN Medan membebaskan Amsal Christy Sitepu dari seluruh dakwaan jaksa. Menurut hakim, Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Prabowo-Putin Bertemu Empat Mata Selama 3 Jam, Apa yang Disepakati?

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremil, Moskwa, Senin (13/4/2026), menghasilkan sejumlah poin penting bagi kedua negara. Teddy menyebutkan, ada kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang bagi Indonesia dan Rusia.

Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Lebih jauh, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting. Pasalnya, Rusia merupakan salah satu negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pendiri BRICS.

Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Adapun pertemuan Prabowo dan Putin ini berlangsung selama lima jam, terdiri dari dua jam pertemuan bilateral dan tiga jam pertemuan empat mata.

Search