dicetak pada tanggal: 14 Oktober 2025 3:43 PM

Tensi Perang Dagang AS-Cina Memanas, Bagaimana Proyeksi Rupiah Hari Ini?

Pandangan para pengamat terbelah mengenai potensi pergerakan rupiah. Sebagian analis memprediksi rupiah akan menguat, sementara yang lain memperkirakan adanya pelemahan. Satu pihak memproyeksikan rupiah dapat terapresiasi hingga Rp 16.550 per dolar AS.

Proyeksi penguatan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya tensi perang dagang antara Cina dan AS. Di sisi lain, rupiah juga diprediksi berpeluang melemah karena tekanan dari kebijakan Bank Sentral AS. Pernyataan The Fed yang berhati-hati dalam menurunkan suku bunga membuat dolar AS tetap kuat.

Prabowo Hapus Proyek PIK 2 dari Daftar Proyek Strategis Nasional

Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), khususnya kawasan Tropical Coastland, dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penghapusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang masuk dalam daftar PSN. Hal ini dikonfirmasi oleh sejumlah menteri di kabinet. Proyek pengembangan kawasan PIK 2 yang merupakan garapan Agung Sedayu Group tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Aturan DHE Disorot Prabowo, Para Ekonom Ungkap Masalahnya

Pemerintah mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena dinilai belum efektif dalam memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Implementasi kebijakan ini dianggap masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Masalah utama kebijakan DHE terletak pada desain dan insentif yang tidak menarik bagi eksportir. Imbal hasil yang rendah serta produk lindung nilai yang kurang kompetitif membuat eksportir hanya menempatkan devisa untuk memenuhi kewajiban formal tanpa ada konversi riil ke rupiah. Bagi pelaku usaha, kewajiban menempatkan DHE dalam jangka waktu tertentu dirasa menjadi beban biaya karena mengikat modal kerja. Hal ini berisiko mengganggu arus kas perusahaan, terutama bagi subsektor dengan perputaran cepat dan margin tipis.

Media Israel Sebut Prabowo Sempat Ingin Berkunjung ke Tel Aviv, Kemlu: Tak Benar

Media Israel, The Times of Israel menulis artikel mengenai rencana kunjungan Presiden Indonesia, Prabowo ke Tel Aviv pada Senin (13/10/2025). Informasi itu ditulis dalam artikel berjudul, “Indonesia president gave tepid okay for Israel visit but got cold feet once plan was leaked — source”. Disebutkan bahwa, menurut keterangan narasumber, Prabowo sudah setuju untuk bertandang ke Israel dan tiba di sana pada Selasa (14/10/2025).

Kedatangan Prabowo bakal menjadi kunjungan kenegaraan pertama Indonesia ke Israel. Namun, kunjungan itu dibatalkan karena khawatir jika menimbulkan penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Sumber juga menyebut bahwa Pemerintah Indonesia kini meminta Kementerian Luar Negeri untuk membantah laporan mengenai rencana perjalanan Prabowo ke Israel dan mengeklaim bahwa rencana tersebut tidak pernah ada.

Kabar Prabowo bakal berkunjung ke Israel muncul bersamaan dengan agendanya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm el-Sheikh yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga mendampingi Prabowo membantah kabar tersebut.

Menlu Bantah Kabar Presiden Prabowo Akan Kunjungi Israel Seusai KTT Perdamaian Gaza

Menteri Luar Negeri Sugiono membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Israel setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono melalui keterangan tertulis yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin (13/10/2025).

Kabar Presiden bakal berkunjung ke Israel disiarkan sejumlah media massa Israel. The Times of Israel (timesofisrael.com), misalnya, pada Senin siang waktu setempat memberitakan bahwa Prabowo akan tiba di Israel pada Selasa (14/10/2025). Di media sosial X, akun media The Spectator Index juga menyampaikan kabar serupa.

Demo ‘Chaos’ Dibantu Militer, Presiden Madagaskar Kabur ke Luar Negeri

Presiden Madagaskar Andry Rajoelina melarikan diri ke luar negeri usai demonstrasi di negaranya yang juga didukung militer kian parah. Dalam pidato yang disiarkan di Facebook pada Senin malam, Rajoelina menyampaikan bahwa saat ini ia harus pindah ke lokasi aman untuk melindungi dirinya. Ia tidak memberi tahu di mana lokasinya kini. Rajoelina hanya menekankan bahwa dirinya tak akan “membiarkan Madagaskar dihancurkan.” Menurut seorang sumber diplomatik, Rajoelina menolak mundur dari jabatannya.

Sementara itu, seorang sumber militer mengatakan bahwa Rajoelina terbang dari negara Afrika itu sejak Minggu (12/10) dengan menggunakan pesawat militer Prancis. Madagaskar merupakan bekas koloni Prancis. Radio Prancis RFI melaporkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron mengatakan ia tak bisa mengonfirmasi laporan bahwa negaranya telah membantu Rajoelina melarikan diri. Ia hanya berpesan bahwa tatanan konstitusional harus dijaga di Madagaskar dan meskipun Prancis memahami keluhan para pemuda di negara itu, keluhan tersebut tidak boleh dieksploitasi oleh faksi-faksi militer.

Demo meletus di Madagaskar pada 25 September yang mulanya memprotes masalah kurangnya air dan listrik. Namun, demo meluas dan keluhan pun meningkat di mana warga mulai menentang tindakan korupsi, memprotes pemerintahan yang buruk, serta mengecam kurangnya layanan dasar bagi rakyat. Pemerintahan Rajoelina telah mencoba mengajak anak-anak muda berunding, namun ditolak. Demo di Madagaskar semakin panas setelah militer memutuskan mendukung aksi generasi muda. Pada Minggu (12/10), sejumlah tentara yang tergabung dalam pasukan elite CAPSAT menyatakan memihak pada demonstran.


Dana Transfer Dipangkas, Pemda Dituntut Petakan Kekuatan Keuangan Daerah

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid mengingatkan, pengurangan alokasi TKD dapat mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah. Bukan hanya itu, pemangkasan TKD juga akan peredaran uang di daerah, melemahkan transaksi ekonomi, bahkan bisa menimbulkan kebangkrutan daerah. Ryaas menyarankan agar pemda segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu, pemda juga perlu lebih aktif memberdayakan masyarakat. Pemda kini berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki daya tawar terhadap kebijakan fiskal nasional, dan tidak lagi punya kewenangan untuk mengelola sektor-sektor penting, seperti pertambangan dan kelautan.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menambahkan, desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua dekade ternyata belum mampu memperkuat kemandirian daerah. Wahyudi memperingatkan, pemangkasan TKD bisa memicu gejolak sosial. Tekanan untuk meningkatkan PAD bisa memaksa pemda menaikkan pajak daerah. Ia berpandangan, kondisi tiap daerah tidak bisa disamakan karena potensi dan kemampuan menggenjot PAD berbeda-beda.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah juga mengingatkan pemda agar menjelaskan secara terbuka pengurangan alokasi TKD. Hal itu penting untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman di daerah. Said mengingatkan, penurunan anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah. Said mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pengurangan TKD. Akan lebih baik jika pemerintah pusat juga memperkuat efisiensi penggunaan dana di daerah. Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien.

Purbaya Akan Buka Layanan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai Hari Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meluncurkan layanan pengaduan langsung terkait pajak dan bea cukai yang mulai hari ini, Selasa (14/10/2025). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi dan mempercepat penyelesaian keluhan dari pelaku usaha terhadap biaya-biaya yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi, terutama di kawasan pelabuhan. Purbaya mengatakan, layanan pengaduan ini akan disediakan melalui dua saluran berbeda, masing-masing untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua kanal tersebut akan menggunakan nomor telepon dan WhatsApp khusus agar pengaduan masyarakat dapat langsung diterima oleh pihak kementerian.

Menkeu Purbaya Tak Mau Biayai Proyek Family Office Pakai APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office di Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Asalkan dana pembangunannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut.

Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus menggunakan APBN untuk mendanai program-program yang langsung memberikan dampak ke perekonomian. Oleh karenanya, jika instansi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu ingin membangun family office, maka harus mencari sumber pendanaan selain APBN.

Selain itu, Purbaya juga enggan terlibat maupun memberikan masukan dalam perencanaan pembentukan family office di Bali. Sebab meski dia telah lama mendengar rencana Luhut ini, namun dia belum benar-benar memahami konsep family office.

Mendagri Sebut Inflasi Terkendali, tetapi Pemda Diminta Tetap Waspada

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali. Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025). Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun. Tito menyebutkan, kenaikan harga disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Tito juga menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras memicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah. Harga cabai merah naik cukup signifikan di 514 kabupaten/kota se-Indonesia akibat distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil. Tito mendorong pemda untuk mengajak masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga demi menekan harga.

BPS menunjukkan ada 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras dan 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Tito menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas, sehingga pemda bersama kementerian terkait mesti bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

Kaltim fokus kembangkan energi terbarukan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk meninggalkan energi fosil, seperti batu bara dan gas alam, dan beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan serta ramah lingkungan. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Senin, mengatakan komitmen transisi itu telah dicanangkan sejak 15 tahun lalu, dan implementasinya terus diperkuat sampai dengan saat ini.

Transisi energi itu, menurut dia, juga merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hijau dengan target nol emisi. Dia menuturkan meskipun Kaltim dikenal sebagai penghasil utama minyak, gas, dan batu bara, saat ini Kaltim mulai melirik sumber daya lokal yang lebih ramah lingkungan. Dia menyebutkan salah satu contoh nyata hilirisasi industri yang mendukung EBT di Kaltim, yaitu pabrik kelapa sawit yang memanfaatkan cangkang dan limbah cair (POME) untuk pembangkit listrik. Selain itu, sambung dia, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya (solar cell) juga sudah dimulai di sejumlah daerah terpencil di Kaltim. Sementara itu, dia mengungkapkan potensi besar di Kaltim terkait pemanfaatan EBT, yakni pengembangan energi dari tenaga air (hidro) dan angin.

Anggota Ombudsman Dukung Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Wacana pemutihan atau pelunasan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia. Wacana itu, bila terealisasi, menurut anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng merupakan upaya mengembalikan marwah jaminan sosial sebagai pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan. Meski demikian, tentu perlu dipikirkan cara teknisnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, rencana penghapusan tunggakan masih dalam tahap kajian. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membebani anggaran negara jika tidak diperhitungkan secara matang. Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang disebut akan dijalankan pada 2026.

Viral Dapur MBG Beroperasi Lagi Usai Kasus Keracunan, Ini Klarifikasi BGN

BADAN Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi video viral di media sosial yang menampilkan kegiatan distribusi makan bergizi gratis (MBG) bukan berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan. Dapur tersebut telah dihentikan operasionalnya sejak Jumat, 10 Oktober 2025, sehari setelah muncul laporan kejadian luar biasa (KLB) di wilayah itu.

Menurut Khairul, video yang beredar luas di platform media sosial itu sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, bukan di Martapura, Kalimantan Selatan. Kesamaan nama kedua daerah tersebut disebut menjadi penyebab utama kesalahpahaman publik. Ia menjelaskan, BGN bersama BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya kini tengah melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh atas insiden di Martapura. Meski begitu, program MBG tetap berjalan dengan pengalihan sementara distribusi ke dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan.

Proyek MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyediakan makanan siap saji bernutrisi bagi anak sekolah, kelompok rentan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. BGN menegaskan, klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak salah menafsirkan informasi yang beredar di dunia maya.

13 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Sesuai Aturan DJP

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permohonan dapat disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum wajib pajak mengajukan permohonan menghapus NPWP. Di antaranya, wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Aturan lainnya adalah wajib pajak tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure), tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement), seluruh NPWP cabang telah dihapus, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan.

SMP Negeri di Pegunungan Papua Dibakar, KKB vs TNI-Polri Saling Tembak

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar gedung sekolah SMP Negeri Kiwirok di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (13/10). Gedung SMP Negeri Kiwirok itu sudah dua kali menjadi sasaran pembakaran KKB. “Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok dibakar KKB Kodap XV Ngalum Kupel,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, Senin (13/10). Pembakaran gedung SMP Negeri Kiwirok terjadi sekitar pukul 07.45 WIT oleh KKB pimpinan Ngalum Kupel. Aparat melihat tujuh anggota KKB membakar sekolah tersebut.

Dia menuturkan aksi saling tembak pun sempat terjadi antara aparat keamanan dengan anggota KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata tersebut ke arah Kampung Kotobib. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Adarma Sinaga menambahkan aparat keamanan siaga di wilayah Kiwirok dan sekitarnya.

Aparat memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. “Kami memastikan situasi di lokasi sudah terkendali. TNI-Polri akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat,” kata Sinaga. Sebanyak 16 terduga pelaku yang melakukan penyerangan kini diburu setelah melarikan diri dari lokasi kejadian.

Trump Puji Prabowo di KTT Perdamaian Gaza: Luar Biasa, Kerja Bagus!

Presiden RI Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional. Selain itu, Trump memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Merespons pujian Trump, Prabowo memberikan sikap hormat kemudian maju mendekati podium dan berjabat tangan dengan Trump. Saat Trump memuji Prabowo, terdengar tepuk tangan meriah dari para delegasi di acara KTT tersebut. Pada momen yang sama, Trump juga menilai kinerja sangat baik yang dilakukan oleh Prabowo dalam misi perdamaian dunia.

BPS Mencatat 21 Provinsi Alami Penurunan IPH

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada awal Oktober 2025. Penurunan ini terjadi karena turunnya harga sejumlah bahan pangan.Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan penyumbang utama penurunan IPH berasal dari beras dan bawang merah. Di beberapa daerah juga mulai terlihat penurunan harga cabai rawit.

Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan penurunan IPH terdalam di Indonesia. Komoditas yang paling berpengaruh adalah beras, bawang merah, dan cabai merah. Kalimantan Timur juga mencatat penurunan harga cukup besar pada periode yang sama. Penurunan IPH di daerah ini disumbang oleh bawang merah, beras, dan daging sapi. Sementara itu, Papua Selatan turut mengalami penurunan IPH yang cukup signifikan. Komoditas yang berperan besar adalah cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti perbedaan penyebab inflasi di berbagai daerah. Ia meminta pemerintah daerah dan pusat bekerja sama menekan harga komoditas penyumbang inflasi. Tito menjelaskan, cabai merah menjadi penyumbang utama inflasi di banyak wilayah. Karena itu, produksi dan distribusinya harus ditingkatkan agar harga bisa stabil. Selain cabai merah, daging ayam ras juga ikut mendorong inflasi di beberapa daerah. Tito menegaskan harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tetapi tidak boleh berlebihan.

Komdigi Tegur Platform X Tiga Kali Karena Tak Bayar Denda Konten Pornografi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengirim Surat Teguran Ketiga kepada X Corp (dulu Twitter) pada 8 Oktober 2025 melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.Teguran diberikan karena X belum membayar denda administratif Rp78,125 juta, hasil akumulasi dari teguran sebelumnya, akibat temuan konten bermuatan pornografi di platform tersebut.Komdigi menegaskan penegakan sanksi ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab, serta melindungi masyarakat—terutama anak dan kelompok rentan—dari paparan konten berbahaya.

Peluang Lapangan Kerja Melalui Transisi Kendaraan Listrik

Transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari agenda pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Disampaikan oleh Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi/BKPM, Ahmad Faisal Suralaga, hilirisasi industri kendaraan listrik kini memasuki tahap penting yang tidak hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga membangun ekosistem industri berkelanjutan. “Lebih dari 10.000 tenaga kerja telah terserap dari proyek-proyek yang sudah berjalan. Ke depan, tantangannya adalah memperkuat ekosistem agar manfaat ekonomi ini terus berlipat,” ujar dia dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025. Menurut Faisal, pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri menciptakan efek berganda, mulai dari peningkatan investasi hingga penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa pendukung. Di sisi lain, elektrifikasi transportasi juga dipandang sebagai jalan menuju ekonomi hijau yang memperkuat kemandirian industri nasional.

Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang, menyebut elektrifikasi bus dapat menekan biaya operasional hingga 30 persen dibanding armada berbahan bakar fosil. ITDP mencatat, penerapan elektrifikasi di kota besar seperti Jakarta memiliki rasio manfaat-biaya hingga 2,4. Artinya, setiap Rp 1 biaya investasi menghasilkan Rp 2,4 manfaat ekonomi dan sosial, mulai dari penghematan energi hingga peningkatan kualitas udara.

UMP 2026: Menaker Janji Patuhi Seluruh Poin Putusan MK, Termasuk Upah Sektoral

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, rumusan penentuan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 akan mengakomodasi seluruh poin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024. Salah satunya mengembalikan komponen upah minimum sektoral (UMS) yang wajib kembali berlaku berdasarkan putusan mahkamah. Selain itu, menurut Yassierli, UMP 2026 harus memperhatikan standar hidup layak pekerja. Saat ditanya soal permintaan buruh agar UMP 2026 naik sebesar 8,5 persen, ia menyebut hal itu bagian dari aspirasi. Yassierli menambahkan, deadline penentuan UMP 2026 jatuh pada November 2025, sehingga saat ini masih ada waktu untuk menuntaskan proses perumusan UMP.

Sebelumnya, aturan tentang pemberlakuan UMS terdapat pada UU Ketenagakerjaan yang diteken pada 2003. MK sependapat dengan gugatan yang dilayangkan kaum buruh bahwa dalam praktiknya, penghapusan UMS sama saja negara tak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja. Sebab, pekerja di sektor-sektor tertentu memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda. Penghapusan UMS dinilai justru bisa mengancam standar perlindungan pekerja, khususnya pada sektor-sektor yang sebetulnya memerlukan perhatian khusus dari negara.

Resmi! Perang Gaza Berakhir Usai Sandera Dibebaskan, Ini Kata Trump

Setelah 2 tahun perang yang meluluhlantakkan Jalur Gaza dan mengguncang kawasan Timur Tengah, Israel dan Hamas akhirnya memulai babak baru menuju perdamaian. Pada Senin (13/10/2025) waktu setempat, Hamas menyerahkan kelompok terakhir dari sandera Israel yang masih hidup, sementara Israel membebaskan ribuan tahanan Palestina sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump, yang memimpin upaya diplomatik tersebut, mengumumkan secara resmi berakhirnya perang dalam pidato di Knesset, parlemen Israel.

Militer Israel menyatakan telah menerima seluruh 20 sandera yang dikonfirmasi masih hidup, setelah mereka dipindahkan keluar dari Gaza oleh Palang Merah. Di Tel Aviv, ribuan warga tumpah ruah di “Hostage Square”, menangis, berpelukan, dan bersorak ketika berita pembebasan diumumkan. Di sisi lain, ribuan warga Palestina berkumpul di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, menyambut hampir 2.000 tahanan dan narapidana yang dibebaskan oleh Israel. Suasana haru dan sukacita menyelimuti massa yang memegang foto anggota keluarga mereka.

Beberapa jam setelah pengumuman pembebasan, Trump memimpin pertemuan tingkat tinggi di resor Sharm el-Sheikh, Mesir, bersama Presiden Abdel Fattah al-Sisi dan lebih dari 20 pemimpin dunia dari negara-negara Muslim dan Eropa. Pertemuan itu bertujuan membahas masa depan Gaza serta prospek perdamaian regional yang lebih luas. Meskipun Hamas dan Israel tidak hadir, pertemuan tersebut membahas isu krusial tentang tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza. Mesir menyatakan bahwa diskusi juga mencakup masa depan politik wilayah itu, termasuk peran Otoritas Palestina.

Trump Puji Prabowo saat di KTT Gaza: Dia Sosok Luar Biasa!

Di tengah sorotan dunia perang Israel vs Palestina di Gaza, para pemimpin dunia berkumpul untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian melalui ajang KTT Sharm El-Sheikh di Mesir. Ini merupakan sebuah momentum bersejarah untuk mencari solusi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. KTT perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh di Mesir dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, salah satunya Presiden RI Prabowo Subianto. Usai penandatanganan, Trump memberikan keterangan pers di hadapan awak media internasional. Dengan gaya khasnya, Trump menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pemimpin dunia yang hadir dan berperan dalam terwujudnya kesepakatan tersebut.

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kehadiran Indonesia dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mencerminkan komitmen dan konsistensi untuk terus mendorong stabilitas, kemanusiaan, dan keadilan global. Dalam bagian lain pidatonya, Presiden Trump kembali menyinggung Indonesia dengan nada penuh penghargaan. Di tengah suasana diplomatik yang sarat simbolisme, jabat tangan antara Prabowo dan Trump menandai semangat baru kerja sama lintas kawasan dalam mewujudkan perdamaian abadi. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam proses perdamaian di Gaza juga menjadi refleksi dari komitmen jangka panjang untuk turut menjaga tatanan dunia yang damai, adil, dan berkeadaban sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

MK Minta UU BUMN Baru Segera Dipublikasikan

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk segera mengunggah dokumen Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan agar masyarakat luas dapat mengaksesnya. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi UU BUMN di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, hari ini, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Menurut Saldi, pemerintah wajib untuk mengunggah dokumen suatu undang-undang begitu disahkan oleh Presiden. Hal ini, kata dia, berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.

Dalam persidangan tersebut, Eddy pada mulanya menjelaskan bahwa UU BUMN yang lama, yakni UU Nomor 1 Tahun 2025 telah mengalami perubahan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU BUMN. RUU BUMN tersebut disetujui oleh DPR pada 2 Oktober 2025. Kemudian, setelah disahkan oleh Presiden, RUU itu menjadi bernama UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

Menurut Eddy, pasal-pasal yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara uji materi di MK telah mengalami perubahan dalam UU BUMN yang baru. Oleh sebab itu, pemerintah menilai, permohonan para pemohon telah kehilangan objek.

Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Status Tersangka Sah

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak praperadilan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Nadiem mengajukan praperadilan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Hakim menyatakan telah memeriksa permohonan Nadiem ataupun jawaban Kejagung dalam perkara nomor 119/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL tersebut. Pendapat ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, yang dihadirkan kubu Nadiem dan ahli hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, yang dihadirkan Kejagung juga sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan yang dibacakan, hakim berpendapat bahwa Kejagung telah memiliki empat alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Tim kuasa hukum menilai, penetapan tersangka terhadap Nadiem cacat formal karena dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Mereka juga menyebut Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Penetapan Tersangka diterbitkan pada hari yang sama, yakni 4 September 2025, bersamaan dengan pelaksanaan penahanan.

Prabowo Hadiri Perundingan Damai Gaza di Mesir, RI Siap Kirim Pasukan Perdamaian

Presiden Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu jelang dini hari dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait Presiden mendapatkan undangan untuk menghadiri acara mengenai masalah Gaza di Mesir. Namun, Prasetyo mengungkap belum mendapatkan rencana kegiatan yang bakal diikuti Prabowo selama berada di Mesir.

Sekalipun undangan tersebut hadir mendadak, Prasetyo mengatakan RI tetap mempersiapkan dukungan untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, salah satunya dengan mengirim 20.000 anggota pasukan perdamaian. Pertemuan antarpemimpin negara atau konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk membahas perdamaian Gaza menurut rencana akan digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin. KTT yang dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mempertemukan para pemimpin lebih dari 20 negara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres juga dijadwalkan hadir.

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel diprakarsai Presiden AS Donald Trump dengan mengajukan 20 poin perdamaian. Sejumlah poin yang disepakati oleh Hamas dan Israel itu antara lain setelah Hamas memulangkan semua sandera, militer Israel secara bertahap membebaskan warga Palestina yang mereka tawan. Israel juga harus membuka lima gerbang perbatasan dengan Palestina, yakni Kerem Shalom, Al-Muntar (Karni), Al-Awdah (Sufa), dan Beit Hanoun, serta Gerbang Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

Kader PPP Gugat Mardiono, Kecewa Rekonsiliasi Belum Sentuh Akar Rumput

Keterpilihan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP periode 2025-2030 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia, Zainul Arifin. Ia memandang, dualisme hasil Muktamar X PPP perlu diuji secara hukum untuk memastikan keabsahan dan legitimasi hasil muktamar. Menurut dia, pengujian hukum penting guna menilai apakah Muktamar X telah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Selain itu juga memperhatikan susunan acara dan tata tertib sebagai dasar formil penyelenggaraan.

Zainul mengaku kecewa karena rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik suara dalam muktamar. Ia memrotes langkah Agus yang islah dengan Mardiono karena menilai Agus tidak memiliki kedudukan sah untuk mengambil keputusan tersebut. Ia menilai rekonsiliasi politik antara Mardiono dan Agus hanya menyelesaikan persoalan di tingkat elite, tetapi belum menyentuh akar rumput.

Politikus senior PPP, Usman M Tokan, menyayangkan sikap kader tersebut. Sebab, menurut dia, Mardiono dan Agus sudah mencapai kesepakatan islah dan bergabung dalam satu kepengurusan. Usman menjelaskan, baik Mardiono maupun Agus telah bersepakat untuk berdamai. Karena itu, ia berharap para kader yang mendukung keduanya di tingkat bawah juga mengikuti langkah rekonsiliasi tersebut.

Dana Transfer Berkurang, Kepala Daerah Kelimpungan Realisasikan Program Pembangunan

Melalui pengesahan RAPBN tahun 2026 menjadi undang-undang pada 23 September 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan Rp 693 triliun dana APBN 2026 untuk dana transfer ke daerah (TKD). Namun, total dana transfer untuk daerah tahun 2026 tetap masih jauh di bawah TKD tahun sebelumnya. Dalam APBN 2025, alokasi TKD sebesar Rp 848 triliun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mochamad Nur Arifin (Gus Ipin) mengungkapkan ruang fiskal daerah tetap terbatas, dan dapat menyebabkan pembangunan di daerah diperkirakan akan terhambat. Gus Ipin yang juga merupakan Bupati Trenggalek, menegaskan dampak paling nyata dari penurunan TKD itu adalah pendapatan pegawai pemda yang berpotensi berkurang. Sebab, pos APBD yang paling mungkin untuk dikurangi akibat turunnya TKD adalah belanja pegawai.

Penurunan TKD 2026 juga menuntut pemda bekerja keras untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD dinilai penting agar pemda dapat menambal kekurangan pendapatan. Jalan lain yang diharapkan dapat menutup defisit APBD adalah kucuran dana inpres (instruksi presiden) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu,sekaligus Wakil Ketua Apkasi) mengatakan dampak penurunan TKD 2026 paling berat dirasakan oleh daerah-daerah dengan PAD kecil dan terbatas. Sebab, mereka akan lebih kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Selain Tapanuli Tengah, masih banyak kabupaten dan kota lain di Indonesia yang memiliki PAD di bawah Rp 100 miliar per tahun. Oleh karena itu, penurunan alokasi TKD juga akan menghambat operasional pemerintahan daerah dan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah. Menurut Masinton, menambah PAD juga bukan perkara mudah.

Bukan hanya Apkasi, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga mengeluhkan penurunan TKD. Pada Selasa (7/10/2025) lalu, mewakili APPSI, sejumlah gubernur menyampaikan keluhan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan, pengurangan TKD bukan upaya menurunkan desentralisasi fiskal, melainkan dorongan agar daerah memperbaiki tata kelola keuangannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, protes yang disampaikan para kepala daerah terkait pemotongan TKD merupakan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan.

Respons Purbaya, Istana Cari Skema Atasi Beban Keuangan Whoosh Tanpa APBN

Pemerintah tengah mengupayakan skema pendanaan alternatif untuk proyek Kereta Cepat Whoosh guna mengurangi beban keuangan negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Menteri Keuangan yang tidak ingin menanggung utang PT KCIC melalui APBN.

Menteri Keuangan berpendapat bahwa PT KCIC seharusnya mampu mengelola utangnya secara mandiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan memiliki sumber dividen yang kuat untuk menopang keuangannya sendiri. Meskipun menghadapi tantangan pendanaan, pemerintah tetap memandang Whoosh sebagai infrastruktur strategis. Bahkan, terdapat keinginan untuk mengembangkan proyek ini dengan memperpanjang trayeknya hingga ke Surabaya.

Menlu: Pengembangan Mineral Kritis Indonesia Tetap Dukung Dekarbonisasi Global

Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan pengembangan mineral kritis melalui hilirisasi yang bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk mendukung upaya dekarbonisasi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Indonesia akan menjalin kerja sama global untuk investasi berkelanjutan dan pertukaran teknologi guna menghindari ketimpangan.

Transisi energi hijau harus menjadi jembatan menuju kemajuan teknologi bagi negara berkembang, bukan menciptakan ketergantungan. Kebijakan hilirisasi didasari oleh potensi besar Indonesia sebagai salah satu penghasil mineral kritis utama dunia. Negara ini memiliki cadangan signifikan seperti nikel, tembaga, kobalt, dan timah yang krusial untuk mendukung peralihan menuju energi bersih.

JPPI: Korban Keracunan MBG hingga 12 Oktober Capai 11 Ribu Orang

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan jumlah korban keracunan proyek makan bergizi gratis atau MBG per 12 Oktober 2025 tembus 11.566 anak. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan terdapat sejumlah 1.084 korban keracunan baru dalam sepekan terakhir atau selama periode 6 hingga 12 Oktober 2025. Ubaid menilai belasan ribu anak menjadi korban keracunan MBG ini bukan sekadar kelalaian, tetapi krisis tanggung jawab publik.

Sementara itu, bila dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, beberapa provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi di antaranya Jawa Barat sejumlah 4.125 korban, lalu Jawa Tengah dengan 1.666 korban, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.053 korban. Kemudian disusul Jawa Timur dengan 950 korban, dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 800 korban. Adapun JPPI mencatat adanya lonjakan kasus keracunan yang signifikan di Jawa Timur dan NTT. Padahal dua provinsi ini, kata Ubaid, tidak termasuk lima besar pada 30 September 2025.  Namun, dua wilayah itu kini masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak. Menurut JPPI, lonjakan kasus itu menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan.

JPPI menemukan bahwa korban tidak lagi terbatas pada peserta didik. Jaringan ini mendapat laporan bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga turut menjadi korban. Paket makan bergizi gratis yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu menyebabkan keracunan menyebar hingga ke rumah tangga, seperti terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan. JPPI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” kata Ubaid.

Prabowo Kumpulkan Menteri pada Minggu Malam, Bahas Realisasi Devisa Hasil Ekspor

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat dengan sejumlah menteri untuk mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan ini mewajibkan eksportir untuk menyimpan dana hasil ekspor sumber daya alam di bank lokal.

Hasil evaluasi menunjukkan penerapan kebijakan DHE belum berjalan maksimal dan hasilnya dinilai belum cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan masih adanya celah dalam peraturan yang memungkinkan eksportir tidak menempatkan devisanya di bank dalam negeri. Pemerintah akan mempelajari kembali peraturan tersebut untuk menutup celah yang ada. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban memarkir devisa terancam sanksi administratif berupa penangguhan izin ekspor.

Dihapus dari UU Kepariwisataan, GIPI akan Kirim Surat ke Presiden Prabowo

Nama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dari revisi Undang Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Menyikapi hal ini, pihak GIPI akan mengirimkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani dalam acara Press Conference DPP GIPI tentang Menilik Kondisi Pariwisata di tengah dinamika Undang-Undang Pariwisata Terbaru.

Ia menuturkan, apabila GIPI dihilangkan dari Undang-Undang, akan berdampak kepada koordinasi para pelaku industri pariwisata. “Semua pelaku industri karena melihat ada disebutkan di Undang-Undang pasti mempunyai ketertarikan, mempunyai kemudahan untuk kita melakukan koordinasi,” katanya. Hariyadi menuturkan tidak semua asosiasi di bidang pariwisata itu kuat, asosiasi tersebut katanya perlu berhimpun, dan keberadan GIPI di dalam Undang Undang dinilai sangat diperlukan. 

Prabowo Bertolak ke Mesir untuk Hadiri KTT Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza di Mesir sebagai bagian dari upaya perundingan damai untuk Palestina. Keberangkatan ini bersifat mendadak setelah menerima undangan sehari sebelumnya.

KTT tersebut akan dipimpin oleh Presiden Mesir dan Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB dan 20 pemimpin negara lainnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI untuk menyiapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza. Rencana ini akan dieksekusi jika KTT mencapai kesepakatan dan mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Rp 60 Triliun, Daftar Prioritas Sudah Disusun

Kementerian Keuangan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang memiliki total tunggakan sebesar Rp 60 triliun. Tunggakan pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penagihan ini menjadi prioritas yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.

Kasus ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Purbaya karena nilainya yang signifikan. Sebagian penunggak pajak telah mulai membayar kewajibannya secara bertahap setelah adanya peringatan dari Menteri Keuangan. Total pembayaran yang telah diterima pemerintah hingga saat ini mencapai hampir Rp 7 triliun.

Kemenbud Siapkan Anugerah Kebudayaan untuk Museum Indonesia

Kementerian Kebudayaan berencana menyiapkan anugerah kebudayaan untuk museum di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam mengapresiasi museum dari berbagai aspek.  Ia menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan usai pihaknya menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman. “Dalam waktu dekat kita akan menyusun RUU Permuseuman, setelahnya kita akan menyelenggarakan anugerah kebudayaan untuk museum,” ujarnya kepada wartawan usai Deklarasi Peringatan Hari Museum Indonesia, Plasa Insan Berprestasi, Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Sebelumnya, penghargaan terhadap museum pernah dilakukan oleh sejumlah komunitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Ia menilai, penghargaan itu menjadi apresiasi dan dorongan bagi pengelola museum untuk berinovasi serta menjaga warisan budaya. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kemajuan museum di Indonesia, pihaknya membentuk tim pemberi anugerah kebudayaan. Penghargaan ini akan diberikan berdasarkan kategori tertentu sebagai motivasi bagi museum untuk terus berkembang.

Guna mewujudkan kesejahteraan museum di Indonesia, pihaknya akan melibatkan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta. Saat ini, juga dibentuk Dewan Penyantun yang beranggotakan pengusaha dan filantropis untuk mendukung pengelolaan museum. Sebelumnya, Ketua Dewan Penyantun Museum Cagar dan Budaya, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa dirinya akan membangun kesejahteraan museum. Hal itu diungkapkannya usai pelantikan Ketua Dewan Penyantun Museum Cagar dan Budaya oleh Menbud Fadli. 

Lapor Pajak Wajib Lewat Coretax Mulai 2026, Ini Cara Buat Akunnya

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan menjadi yang pertama kalinya menggunakan sistem baru bernama Coretax. Masyarakat diimbau untuk segera membuat atau mengaktifkan akun Coretax untuk mempersiapkan pelaporan tersebut.

Wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dapat membuat akun Coretax melalui menu ‘Lupa Kata Sandi’ di situs resmi. Sementara itu, wajib pajak baru dapat mendaftar melalui menu ‘Aktivasi Akun Wajib Pajak’ sebelum melanjutkan proses yang sama. Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan infrastruktur dan melakukan sosialisasi untuk memastikan proses penggunaan Coretax berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan dan stabilisasi sistem untuk menyempurnakannya sebelum digunakan secara luas.

Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut. Namun, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.

Pasar Otomotif Melambat, Gaikindo Belum Revisi Target 900.000 Unit

Di tengah tren penurunan penjualan mobil nasional sepanjang 2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan bahwa pihaknya belum menetapkan revisi terhadap target penjualan tahunan. Ketua Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyampaikan pembahasan soal revisi target masih akan dilakukan bersama seluruh anggota asosiasi. Saat ini, target penjualan mobil nasional masih berada di angka 900.000 unit.

Ia menambahkan, penyebab utama perlambatan penjualan tahun ini adalah daya beli masyarakat yang menurun, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Penurunan daya beli tersebut berkaitan erat dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Diketahui, pada kuartal II/2025 atau sepanjang semester I tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,87 persen, melambat dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen.

Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Mesir pada Minggu (12/10/2025) malam. Ia bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Prabowo memang mendapatkan undangan untuk mengikuti KTT Perdamaian Gaza secara mendadak.

Meski menerima undangan secara mendadak, Prabowo tetap memilih untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza tersebut. Ia mengaku belum mengetahui banyak hal terkait apa yang Pemerintah RI akan tawarkan dalam KTT itu. Akan tetapi, Prasetyo menyatakan Pemerintah RI siap mengirimkan 20 ribu pasukan tentara ke Palestina seperti yang dijanjikan Prabowo saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Ini Respons Istana

Istana buka suara merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membayar utang proyek kereta cepat Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh. Menurut Prasetyo, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut. Namun, ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa perlu mengandalkan APBN.

Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.

Istana Ungkap Alasan Arief Prasetyo Dicopot dari Kepala Bapanas

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pencopotan Arief Prasetyo dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Prasetyo menjelaskan Arief akan ditugaskan di tempat lain. Menurutnya, karena fungsi dari Bapanas sebelumnya ada di Kementerian Pertanian, jabatan Kepala Bapanas kini dijabat Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional. Prabowo menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas yang baru. Kebijakan itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala badan Pangan Nasional.

Zelensky Telepon Macron Minta Bantuan Tambahan Rudal untuk Lawan Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menelepon Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam telepon itu, Zelensky meminta Macron menambah bantuan rudal untuk melawan Rusia. “Saya berbicara dengan Presiden Emmanuel Macron… Saya memberi tahu beliau tentang kebutuhan prioritas kami, pertama dan terutama sistem pertahanan udara dan rudal,” kata Zelensky dalam sebuah unggahan Facebook, Minggu (12/10/2025).

Permintaan Zelensky agar Prancis meningkatkan bantuan pertahanan udara bagi Ukraina bukan tanpa alasan. Dia menyebut bahwa Rusia memanfaatkan perhatian dunia yang teralihkan untuk terus menyerang Ukraina. “Rusia sekarang memanfaatkan momen ini — fakta bahwa Timur Tengah dan isu-isu domestik di setiap negara mendapatkan perhatian maksimal,” ucap Zelensky.

Rusia telah menggempur jaringan energi Ukraina dalam beberapa hari terakhir, memutus aliran listrik bagi ratusan ribu warga Ukraina menjelang musim dingin. Upaya diplomatik untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina selama tiga setengah tahun telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir.

Kasus Udang Disorot Media Asing, Dilaporkan Ada 22 Pabrik di Cikande Terkontaminasi Cesium-137

Kasus udang Indonesia yang terpapar zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) menarik perhatian media internasional. The Guardian melaporkan pada Senin (13/10/2025), paparan Cs-137 kini ditemukan di kawasan industri Cikande, salah satu kawasan industri terbesar di pinggiran Jakarta. Pemerintah Indonesia sebelumnya mendeteksi jejak isotop berbahaya itu di 22 fasilitas produksi. Pemindaian radiasi menunjukkan seluruh pabrik tersebut terkontaminasi. Langkah dekontaminasi darurat segera dilakukan. Pemerintah juga merelokasi warga di sekitar lokasi yang memiliki tingkat paparan tinggi. Sebagian besar pabrik yang terpapar diketahui bergerak di bisnis ekspor makanan laut beku.

Israel Ajukan Banding Usai Indonesia Batalkan Visa Atlet Gimnastik

Federasi Gimnastik Israel mengajukan banding terhadap keputusan Indonesia yang membatalkan visa atlet gimnastik asal Israel untuk mengikuti Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta. Federasi menyebut langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (13/10/2025). Dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik ke Reuters pada Sabtu (11/10/2025), Federasi Gimnastik Israel menegaskan telah mengajukan banding mendesak ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS).  Mereka meminta agar CAS mengeluarkan perintah sementara yang memungkinkan para atlet Israel tetap dapat berpartisipasi.

Menanti Pembebasan Sandera oleh Israel dan Hamas

Gencatan senjata di Gaza saat ini tengah berlangsung. Kesepakatan damai tengah dibahas. Salah satu yang saat ini menjadi perhatian yakni pembebasan sandera baik oleh Israel maupun Hamas. Hamas akan memulai membebaskan sandera Israel pada Senin (13/10) pagi ini, sesaat sebelum perundingan perdamaian dimulai di Sharm el-Sheikh Mesir. Setidaknya, akan ada 20 sandera Israel yang dipercaya masih hidup akan dibebaskan Hamas, sementara sandera itu akan ditukar dengan 2.000 sandera dari pihak Palestina.

Pada hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesri Abdel Fattah al-Sisi akan mengetuai perundingan damai, yang akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara di kawasan Sharm el-Sheikh. Tak hanya itu, Sekjen PBB Antonio Guterres juga dijadwalkan akan hadir. Hadir pula Perdana Menteri (PM) dari Inggris, Italia, dan Spanyol serta Presiden Prancis. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan ikut berpartisipasi. Belum ada kepastian mengenai kehadiran dari PM Israel Benjamin Netanyahu. Sementara delegasi Hamas juga tak akan hadir. Keputusan mereka akan diwakili oleh diplomat dari Qatar dan Mesir.

Istana Ungkap Alasan Prabowo Tunda Umumkan Komite Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum juga mengumumkan sembilan anggota Komite Reformasi Polri, meski sebelumnya dijadwalkan dilakukan pada pekan ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, penundaan tersebut terjadi karena sejumlah calon anggota berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditetapkan.

Meski demikian, Prasetyo memastikan Presiden Prabowo telah mengantongi sembilan nama anggota Komite Reformasi Polri. Para tokoh tersebut berasal dari kalangan profesional, ahli hukum, dan kepolisian. “Tinggal diumumkan, sementara begitu (9 anggota),” tambahnya. Komite Reformasi Polri merupakan salah satu janji politik Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi internal kepolisian. Pembentukan komite ini diharapkan dapat menjawab desakan publik atas transparansi dan profesionalitas Polri.

Sebelumnya, Prasetyo juga sempat menyebut pelantikan anggota komite akan dilakukan langsung Presiden Prabowo di Istana pada pekan depan. “Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden pada minggu depan,” ungkapnya kepada awak media di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Namun, ia belum dapat memastikan waktu pelantikan yang baru. “Pelantikan akan segera dilaksanakan,” ujarnya singkat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyebut pembentukan Komite Reformasi Polri paling lambat diumumkan pertengahan Oktober 2025.

Nasib Status Tersangka Nadiem Makarim Ditentukan Hari Ini

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang putusan praperadilan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melawan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (13/10/2025). Nadiem menggugat Kejagung untuk menguji sah atau tidaknya status tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang disematkan. Dalam sidang sebelumnya, pada Jumat (10/10/2025), Nadiem dan Kejagung telah sama-sama memberikan kesimpulan atas rangkaian sidang yang telah dilalui.

Kejagung telah diberikan kesempatan untuk menyerahkan bukti dan menghadirkan ahli pada Rabu (8/10/2025). Mereka mendatangkan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad sebagai ahli untuk memperkuat dasar hukum menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Pada sidang sebelumnya, kubu Nadiem juga telah diberikan kesempatan untuk memberikan bukti yang menguatkan gugatan mereka.

Tim hukum eks Kemendikbudristek itu juga menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, untuk menguatkan dalil gugatan praperadilan tersebut. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem cacat formal karena dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka.

Yusril Nyatakan Komitmen Bersihkan Lapas dari Narkoba

Pemerintah menegaskan tak ada ruang kompromi bagi praktik peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Langkah-langkah tegas itu disebut diperkuat secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menutup seluruh celah penyalahgunaan narkotika di balik tembok penjara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah terus melaksanakan pembenahan struktural dan pengawasan menyeluruh di seluruh unit pemasyarakatan.

Langkah itu, kata Yusril, merupakan bagian dari upaya memastikan keamanan maksimal di lapas dan memutus rantai kendali jaringan narkotika dari balik sel. Pengawasan internal turut diperketat melalui serangkaian surat edaran yang mengatur prosedur penggeledahan blok hunian, evaluasi keamanan, serta intensifikasi razia.

Sepanjang Januari hingga September 2025, Ditjenpas telah melaksanakan 11.962 razia di berbagai lapas dan rutan. Dari operasi tersebut ditemukan 10.572 unit telepon genggam, 24.537 senjata tajam, 21.843 barang elektronik, dan 9 paket narkoba yang kini sedang diproses hukum. Untuk mencegah penyelundupan dan komunikasi ilegal, pemerintah juga memperluas pemasangan fasilitas komunikasi resmi berupa 6.320 unit kamar bicara umum (KBU) di 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Langkah itu diharapkan dapat menekan penggunaan telepon ilegal yang kerap menjadi sarana transaksi narkoba.

Taliban Balas Serangan Udara, 58 Tentara Pakistan Tewas di Perbatasan

Pemerintah Afghanistan pada Minggu (12/10/2025) menyatakan puluhan tentara Pakistan tewas dalam bentrokan sengit di wilayah perbatasan kedua negara. Pasukan Taliban menyebut bentrokan terjadi pada Sabtu malam dan menewaskan 58 tentara Pakistan serta melukai sekitar 30 lainnya. Sementara itu, sembilan tentara Taliban juga dilaporkan tewas dalam pertempuran tersebut. Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan udara Pakistan di Kabul pada Kamis (9/10/2025) malam.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 2021, bentrokan di wilayah perbatasan kedua negara memang kerap terjadi. Namun, dugaan pelanggaran wilayah udara yang disebut meluas ke dalam teritori Afghanistan kali ini dinilai sebagai eskalasi signifikan. Islamabad tidak secara langsung mengklaim serangan udara tersebut, tetapi pemerintah Pakistan berulang kali menegaskan hak mempertahankan diri terhadap ancaman militan yang disebutnya berasal dari wilayah Afghanistan. Menurut Mujahid, insiden pada Kamis malam itu bukan serangan udara, melainkan pelanggaran wilayah udara tanpa dampak berarti.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengeluarkan pernyataan keras menanggapi bentrokan tersebut. “Tidak akan ada kompromi terhadap pertahanan Pakistan. Setiap provokasi akan dijawab dengan respons yang tegas dan efektif,” kata Sharif, menuding otoritas Taliban membiarkan wilayahnya digunakan oleh kelompok teroris. Militer Afghanistan melaporkan pasukan Taliban terlibat pertempuran hebat melawan pasukan keamanan Pakistan di beberapa titik perbatasan pada Sabtu malam.

Utang Paylater Warga RI Terus Melambung, Capai Rp 34 Triliun per Agustus 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pinjaman produk Buy Now Pay Later (BNPL)  atau paylater di perbankan maupun maupun perusahaan pembiayaan mencapai Rp 34,3 triliun. Penyaluran pinjaman ini masih didomonasi perbankan. Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mencatat, nilai penyaluran pinjaman Paylater di perbankan mencapai Rp 24,33 triliun, naik 32,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka penyaluran ini juga naik dibandingkan Juli 2025 yang mencapai Rp 24,05 triliun. Dian mencatat, jumlah pemilik rekening Paylater juga terus naik menjadi 29,33 juta, dari 28,25 juta rekening pada bulan sebelumnya. Meski demikian, menurut Dian, porsi kredit Paylater perbankan tercatat masih mencapai 0,30% dari total kredit perbankan. 

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan pembiayaan Paylater oleh perusahaan pembiayaan juga tumbuh pesat dan telah mencapai Rp 9,97 triliun.

OJK Terima Laporan 27.395 Rekening Dipakai Judi Online, Minta Bank Blokir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 27.395 rekening di perbankan terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, telah meminta bank untuk memblokirnya. Dian menjelaskan, jumlah meningkat dibandingkan periode sebelumnya. OJK sebelumnya telah meminta perbankan untuk memblokir 25.912 rekening yang juga terindikasi terkait aktivitas judi online. Menurut Dian, langkah ini merupakan tindak lanjut dari data dan laporan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Berdasarkan laporan tersebut, OJK melakukan pengembangan dengan meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan (NIK), guna memastikan tidak ada rekening yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan bank untuk menerapkan enhance due diligence (EDD), yaitu proses verifikasi yang lebih mendalam dan ketat terhadap nasabah atau transaksi berisiko tinggi. Melalui EDD, bank diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi serta memitigasi potensi risiko kejahatan keuangan yang timbul dari aktivitas mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait judi online.

Produk Makanan Sehat RI Catat Transaksi Rp145 Miliar di Chili

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk makanan sehat Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi senilai 8,8 juta dolar AS atau setara Rp145 miliar pada pameran Espacio Food & Service 2025 di Chili. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Kemendag) Fajarini Puntodewi mengatakan Indonesia juga berhasil mendapat peluang kontrak jangka panjang di sektor ritel modern, niaga elektronik (e-commerce) dan distributor untuk Chili dan sekitarnya. Menurut dia, produk Indonesia berhasil menarik minat pengunjung karena menawarkan keunikan rasa, kualitas, dan nilai tambah yang khas. Kelebihan-kelebihan itu sulit ditemukan di produk dari negara lain.

Pemerintah Terapkan Mandatori B50 Mulai 2026 Hentikan Impor Solar

Pemerintah menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama dalam forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025), menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor minyak solar mulai 2026. Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi.

Program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara. Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS. Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun. Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini. Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional. Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.

Mendagri Tegur Gubernur yang Protes Pemotongan TKD: Singgung Pemborosan dan OTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, sebagian besar pemerintah daerah masih belum mampu mengelola anggaran secara efisien.

Tito mengingatkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat penggunaan anggaran yang tidak efisien. Ia meminta para gubernur menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan hemat.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga meminta para gubernur melakukan exercise atau evaluasi terhadap anggaran yang dimiliki setelah adanya pemotongan TKD. Daerah yang benar-benar mengalami kesulitan akan dicarikan solusi.

Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber

Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik. Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer ke ranah penegakan hukum sipil. Lantas, bagaimana posisi penyidik TNI dalam RUU KKS?

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.

Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil.

Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang hendak berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Yusril mengungkapkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo mengecam kebiadaban dan kekejaman Israel kepada Palestina. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai adanya pengakuan terhadap negara Palestina.

Yusril menjelaskan, tidak akan diberikannya visa tersebut sejalan dengan penolakan masyarakat terhadap kehadiran atlet Israel di Jakarta. Sikap ini sudah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Total ada 12 kontingen atlet gimnastik Israel yang visanya dibatalkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, pembatalan visa itu dilakukan segelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) selaku penjamin meminta Imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel tersebut.

Menko Muhaimin Beberkan Kriteria Ponpes yang Dibantu Rehabilitasi Bangunan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pondok pesantren (ponpes) wajib memenuhi tiga kriteria untuk mendapat bantuan rehabilitasi bangunan dari Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Adapun tiga kriteria itu ditentukan supaya bantuan yang diberikan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dua kriteria awal yang harus dipenuhi ialah jumlah santri dan tingkat kerawanan bangunan. “Jumlah siswa, siswi, santrinya harus di atas 1.000 santri. Yang kedua, memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

Muhaimin menerangkan setelah kedua kriteria awal telah dipenuhi, selanjutnya Satgas akan memberikan bantuan rehabilitasi bangunan langsung, jika pondok pesantren benar-benar tidak mampu. “Yang ketiga, benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan. Kita bantu,” ujar ketua umum DPP PKB itu. Muhaimin menjelaskan, bantuan rehabilitasi akan memiliki dua jenis yakni bantuan renovasi gedung hingga bantuan pembangunan ulang secara penuh. Adapun jenis bantuan akan diputuskan Satgas setelah melakukan audit secara menyeluruh terhadap gedung pondok pesantren.

Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi-Digital-Budaya

Pemerintah telah resmi memberlakukan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Seluruh platform digital pun diwajibkan untuk mencegah anak dari paparan konten berbahaya. Regulasi yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari tiga strategi terpadu untuk menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Dua lainnya adalah gizi dan kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Kemudian penguatan karakter bangsa melalui keterlibatan lembaga budaya. Kemkomdigi pun memastikan informasi program MBG dan PKG mudah dipahami masyarakat, sehingga orang tua tahu manfaat langsung bagi tumbuh kembang anak. Kemajuan teknologi digital memberi banyak kemudahan. Tetapi, menurutnya, budaya tak bisa ditinggalkan, harus berjalan beriringan.

Penguatan budaya ini dikatakan Menteri selaras dengan tugas Kemkomdigi yang tidak hanya mengatur tata kelola ruang siber. Tetapi juga memastikan bahwa ruang komunikasi dan informasi menjadi medium bagi penyebaran nilai-nilai budaya bangsa. Melalui literasi digital, program konten positif, dan kolaborasi dengan lembaga budaya, pemerintah memastikan hadir. Guna menyeimbangkan percepatan teknologi dengan pelestarian identitas nasional. Tujuan akhirnya jelas, anak Indonesia tumbuh aman di dunia digital, sehat secara jasmani. Serta kuat dalam identitas budaya menuju Indonesia Emas 2045.

Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil. Freddy menambahkan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga sipil sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.

Koalisi sipil mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI dalam RUU KKS akan melemahkan supremasi sipil. Mereka menilai, penegakan hukum pidana seharusnya menjadi ranah lembaga sipil seperti kepolisian dan kejaksaan, bukan militer. Koalisi juga menilai, jika pasal tersebut tetap dipertahankan, hal itu bisa membuka ruang bagi praktik militerisasi di ruang siber.

Mendagri Meminta Inspektorat Daerah Ikut Kawal Pelaksanaan Program MBG

Pemerintah pusat meminta para inspektorat daerah mengawasi keuangan daerah sejak tahap perencanaan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Tito menuturkan, rakor nasional itu digelar agar para inspektorat daerah bisa lebih baik menjalankan tugasnya. Inspektorat daerah diminta mengawasi dan aktif memberikan masukan bagi pemda sejak tahapan perencanaan anggaran dan program. Dengan pelibatan inspektorat, setiap program pemda diharapkan bisa lebih efektif dan efisien. Dengan pelibatan inspektorat, setiap program pemda diharapkan bisa lebih efektif dan efisien.

Inspektorat daerah diminta mengawasi dan mengevaluasi jika ada program yang melenggar aturan. Tito pun berpesan kepada para inspektur agar tidak hanya mengawasi program-program reguler pemda, tetapi juga pengawasan terhadap program-program yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman melihat struktur kelembagaan inspektorat daerah di dalam pemda menyulitkan inspektorat menjalankan tugasnya. Di pemda, inspektorat bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Konsekuensinya, inspektorat daerah tunduk pada kepala daerah. Jika Mendagri mengharapkan inspektorat lebih berperan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu direvisi.

KPK Siap Turun Gunung Bantu Usut Permasalahan MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti sejumlah masalah keracunan, dalam program makan bergizi gratis (MBG). Lembaga Antirasuah menyatakan siap membantu mengusut keracunan jika diminta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meyakini keracunan terjadi karena adanya penurunan kualitas bahan makanan, sampai prosedur pengolahan yang tidak dilakukan dengan baik. KPK bisa menurunkan tim pencegahan memastikan semua prosedur dijalankan dengan semestinya.

Budi mengatakan, KPK sudah pernah membuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga, keikutsertaan KPK mencegah keracunan karena penurunan kualitas MBG bukan mustahil dilakukan.Menurut Budi, ada kesepakatan antara pihaknya dengan BGN agar KPK bisa membantu sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya penurunan kualitas.

Bahlil: RI Butuh Investasi Rp10 Ribu T untuk Hilirisasi 20 Komoditas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi hingga US$618 miliar atau sekitar Rp10.224,18 triliun (asumsi kurs Rp16.543 per dolar AS) untuk hilirisasi 20 komoditas unggulan dalam negeri. Menurut Bahlil, hilirisasi memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian dalam negeri, tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga bisa mendongkrak lapangan kerja sampai meningkatkan pendapatan negara, khususnya disektor mineral dan migas.

Namun, ia mengakui kebijakan hilirisasi ini tidak disukai oleh banyak orang, tercermin dari aksi demonstrasi yang dilakukan saat kebijakan tersebut dilakukan. “Contohnya adalah hilirisasi nikel, saya didemo 1,5 bulan. Mereka katakan kepada saya, ‘kalau ditutup ekspor nikel, bagaimana usaha kami?’ Saya katakan, sudahlah, kita ini kan sudah cukup mengirim bahan baku, sudah saatnya kita harus insaf, kalau enggak bisa insaf total, ya sudahlah insaf bertahap,” terang Bahlil.

Kemenkeu Tegaskan Single Salary PNS Belum Siap Diterapkan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan skema single salary alias gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) belum siap diterapkan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, tidak merinci lebih lanjut apa masalah atau ketidaksiapan implementasi skema tersebut. Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga tak bisa menjelaskan nasib gaji tunggal PNS. Ia mengaku belum mengetahui terkait update penerapannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga sudah pernah menepis isu pemerintah bakal segera mengimplementasikan single salary. Ia mengatakan pihaknya masih fokus menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Jika PP Manajemen ASN sudah rampung, Rini menyebut aturan-aturan turunan lainnya otomatis ikut serta. Pada April 2025 lalu, Kemenpan RB mengaku masih menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tersebut.

Soal ”Reshuffle” Kabinet Lagi, Gerindra: Tunggu Saja!

Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet jilid IV, Rabu (8/10/2025) kemarin, dua wakil menteri baru dilantik. Salah satunya Benjamin Paulus Octavianus yang ditetapkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan, yang merupakan kader Partai Gerindra. Dalam reshuffle yang sama, Presiden juga menunjuk dua kader Gerindra lainnya, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, sebagai Asisten Khusus Presiden. sedikitnya 20 kader Gerindra kini menduduki posisi menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat menteri pada pemerintahan Prabowo.

Situasi itu menuai kritik publik. Kritik salah satunya dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menilai pemerintahan Prabowo semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Fungsionaris Partai Gerinda Ahmad Riza Patria mengatakan setiap presiden memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet. Terkait kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang semakin gemuk, Riza menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata untuk mempercepat kinerja pemerintahan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpandangan reshuffle kali ini membuat kabinet semakin gemuk dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sebelumnya disampaikan Presiden. Ia menilai, kehadiran wakil menteri tidak memiliki urgensi yang jelas. Sebab, di setiap kementerian sudah ada sekretaris jenderal dan direktur jenderal yang dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri. Kehadiran wakil menteri dapat memunculkan persaingan tidak sehat dengan sang menteri. Menurut Jamiluddin, terlalu sering reshuffle juga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan menteri. Hal ini juga mengindikasikan kurang selektifnya Presiden Prabowo saat memilih menteri dan wakil menteri.

Kementerian UMKM Luncurkan Program Kumitra untuk Perkuat Rantai Pasok

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) di Sukabumi, Kamis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem rantai pasok nasional dengan memperluas peluang usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar terintegrasi dalam rantai pasok formal baik di tingkat nasional maupun global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa alasan diluncurkannya Kumitra adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro yang selama ini berjuang tanpa jaminan pasar yang pasti. Maman menyatakan bahwa selain memperkuat rantai pasok, program Kumitra juga berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Sebagian besar pelaku usaha mikro adalah ibu rumah tangga, dan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Protes Pemangkasan TKD: Ketegangan Fiskal antara Purbaya dan Para Gubernur

Sejumlah kepala daerah memprotes pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026. Anggaran tersebut turun signifikan dibandingkan alokasi 2025, sehingga menimbulkan ketegangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pemangkasan dana tersebut dikeluhkan akan mengganggu belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, daerah juga menghadapi kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK di tengah menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menteri Keuangan menyatakan akan mengevaluasi kembali alokasi TKD jika penerimaan negara membaik, namun menolak mengambil alih pembiayaan gaji ASN. Pemerintah pusat menegaskan prioritasnya adalah menjaga keberlanjutan fiskal nasional dan tidak akan melampaui batas defisit anggaran.

Pemerintah Negosiasi dengan Cina untuk Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak Tiongkok. Negosiasi ini bertujuan untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. Proses restrukturisasi ini mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan dan bukan sekadar perbaikan jangka pendek.

Hal ini dilakukan untuk memastikan risiko serupa, seperti potensi gagal bayar, tidak terulang di masa depan. Hasil negosiasi utang KCIC berpotensi memengaruhi rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah memastikan proyek lanjutan tersebut akan menggunakan struktur pembiayaan yang benar-benar berkelanjutan.

Pertama Kalinya Koperasi Bisa Kelola Tambang 2.500 ha, Menkop Susun Syaratnya

Koperasi untuk pertama kalinya dapat mengelola usaha pertambangan mineral dan batu bara berkat terbitnya peraturan pemerintah yang baru. Kebijakan ini menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional secara resmi.

Pemerintah, melalui kementerian terkait, akan menyusun regulasi teknis mengenai kriteria koperasi yang layak mengelola tambang. Aturan ini bertujuan memperkuat posisi koperasi agar mampu bersaing dengan korporasi besar dalam industri pertambangan. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan gerakan koperasi dan menjadi titik balik peran aktif koperasi. Pemerintah akan mendukung peningkatan kapasitas koperasi agar mampu mengelola tambang secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

RI Target Tambah 76 Persen Pembangkit dari EBT di 2029

Pemerintah menargetkan ada tambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik hingga 2034. Di mana, 76 persennya direncanakan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Rencana penambahan ini ditetapkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Termasuk di dalamnya ada pembangkit energi tenaga nuklir. “RUPTL telah disahkan dua bulan yang lalu, yang mana RUPTL 2025-2034 ini adalah RUPTL paling hijau dalam sejarah ketenagalistrikan Indonesia, menunjukkan komitmen kepada transisi energi,” ujar Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar dalam acara peluncuran Electricity Connect 2025 di Hotel Tribrata Jakarta, Selasa (7/10).

Menurutnya, saat ini pembangkit utama di sektor ketenagalistrikan masih berasal dari fosil atau energi kotor sehingga ada tekanan kuat untuk melakukan transisi energi. Namun, ia berkata perpindahan dari energi berbasis fosil ke EBT tentu tidak mudah. Hal itu karena seluruh perencanaan maupun pelaksanaan program ke depan harus berbelok 180 derajat. Kebijakan penggunaan energi berbasis fosil yang sangat ekonomis harus beralih harus dialihkan ke energi baru dan terbarukan. Namun, hal tersebut berhasil diubah di dalam RUPTL 10 tahun ke depan. Dengan demikian, dominasi energi batu bara dapat dibuah. Saat ini, porsi batu bara dalam bauran energi nasional 66 persen, sedangkan EBT 14 persen.

Tanggapan Gubernur Soal Dana Transfer Pusat Dipotong

Dana transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2026 mendatang berkurang atau dipotong sebesar Rp2,8 triliun. Dimana ketentuan ini berdasarkan surat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dari Dirjen Pertimbangan Keuangan yang tertulis per tanggal 23 September 2025. Terkait dengan hal ini, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya dalam hal ini Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sudah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Khofifah pilihannya adalah dengan menaikkan besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari semula hanya 3 persen naik menjadi 10 persen. Dengan begitu, Khofifah menambahkan pihaknya yakin jika prosentase dinaikkan, maka tekanan akibat pemotongan dana transfer pusat bisa direduksi secara signifikan.

AS Ngeri! Trump Kerahkan Militer di Chicago, Tangkap Walikota-Gubernur

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menimbulkan gejolak politik. Ia telah mengerahkan ratusan pasukan Garda Nasional di Chicago serta menyerukan agar dua politisi dari Partai Demokrat, Wali Kota Chicago Brandon Johnson dan Gubernur Illinois JB Pritzker, untuk dijebloskan ke penjara. Langkah itu memicu kekhawatiran baru atas penggunaan kekuasaan politik untuk menekan oposisi. Trump menuding Johnson dan Pritzker gagal melindungi agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Chicago.

Seruan tersebut muncul setelah Johnson menandatangani perintah eksekutif yang menjadikan Chicago sebagai “Zona Bebas ICE,” melarang agen federal menggunakan fasilitas kota untuk operasi imigrasi. Johnson menyebut pernyataan Trump sebagai serangan politik yang tidak berdasar. Pritzker mengatakan ia menolak tunduk pada tekanan politik.

Garda Nasional AS mengkonfirmasi sekitar 500 personel kini bersiaga di wilayah Chicago, yang terdiri dari 200 pasukan dari Texas dan 300 dari Illinois, untuk melindungi fasilitas federal dan personel ICE. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Gedung Putih dan pemerintah daerah yang dikuasai Partai Demokrat. Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru menunjukkan mayoritas warga AS menolak pengerahan pasukan tanpa ancaman eksternal yang jelas. Pritzker menilai pengerahan pasukan justru dapat memperburuk situasi politik dan sosial.

7 Fakta Teror Sekolah Internasional: Tebusan Kripto hingga Nomor Nigeria

Teror bom menyasar tiga sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) dan Jakarta Utara. Para pelaku meminta tebusan uang hingga aset kripto. Dirangkum detikcom, Kamis (9/10/2025), aksi ini pertama kali menimpa dua sekolah internasional di Tangsel pada Selasa (7/10) yang menerima pesan berisikan teror bom. Sehari berselang, giliran sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mendapatkan pesan serupa. Aparat kepolisian telah bergerak cepat mengusut rangkaian teror bom tersebut. Polisi memastikan tidak ada bom di ketiga sekolah itu. Polres Tangerang Selatan bersama tim penjinak bom (jibom) Detasemen Gegana Polda Metro Jaya menyisir dua sekolah internasional yang mendapatkan pesan teror bom. Hasilnya, nihil ditemukan bahan peledak di dua sekolah tersebut.

Dua sekolah yang mendapatkan teror itu adalah Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School di Bintaro. Kedua sekolah itu mendapatkan pesan teror bahwa di sekolahnya terdapat bom. Polisi memburu pelaku teror ke dua sekolah internasional di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Pelaku disebut mengirimkan ancaman dan permintaan tebusan USD 30 ribu atau sekitar Rp 499 juta lewat pesan WhatsApp dan e-mail ke pihak sekolah. Victor mengatakan pesan ancaman itu dikirim ke dua sekolah internasional dengan nomor yang sama. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga mendapat teror ancaman bom. Tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran dan hasilnya nihil. Sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga mendapat teror ancaman bom. Sama halnya dengan teror di Tangerang Selatan (Tangsel), pelaku meminta tebusan USD 30 ribu yang dikirim melalui kripto.

Polres Tangerang Selatan dan Polsek Kelapa Gading berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengirim teror itu kini diburu.

KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.

KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi ini pada 9 Agustus 2025 setelah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun, serta mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga keterlibatan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji dalam kasus ini. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan 20.000 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Ada Upaya Penyebaran Paham Radikal melalui Game Online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengimbau paraorang tua, khususnya para ibu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. Peringatan ini disampaikan menyusul temuan adanya upaya sistematis kelompok berpaham radikal yang menyusup melalui gim online. Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Sudaryanto menjelaskan bahwa penyebaran paham radikal kini memanfaatkan platform permainan daring seperti Roblox.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas anak di dunia maya, termasuk saat bermain gim online. Sudaryanto menilai banyak orang tua tidak menyadari bahwa paparan ideologi berbahaya dapat terjadi secara perlahan. Meski saat ini tidak ada aksi terorisme besar di Indonesia, ancaman dan potensi radikalisme masih nyata dan memerlukan kewaspadaan bersama.

Ia menambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam menjaga toleransi, moderasi beragama, serta mencegah masuknya paham ekstrem di lingkungan keluarga. Sudaryanto juga mengapresiasi kehadiran para tokoh perempuan dan aktivis masyarakat dalam dialog tersebut. Ia berharap kegiatan seperti Dialog Kebangsaan dapat menjadi wadah memperkuat narasi moderasi beragama dan memperluas jaringan agen perdamaian di Sumatera Barat.

Israel-Hamas Sepakat Gencatan Senjata Tahap Pertama di Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel dan Hamas telah menyepakati tahapan pertama gencatan senjata di Jalur Gaza. “Semua sandera akan dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati,” imbuhnya. Qatar sebagai negara mediator mengatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut akan diumumkan kemudian hari. “Para mediator mengumumkan bahwa malam ini telah dicapai kesepakatan mengenai semua ketentuan dan mekanisme implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza, yang berujung pada berakhirnya perang, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan. Detailnya akan diumumkan kemudian,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

Tahap pertama proposal gencatan senjata yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata dan pembebasan 48 sandera Israel yang ditahan di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Hamas juga disebut telah menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan dari Gaza, sebagai bagian dari pertukaran dengan Israel di antaranya pemimpin gerakan Fatah Marwan al-Barghouti dan ketua Front Populer untuk Pembebasan Palestina Ahmed Saadat.

Purbaya Ungkap Kesalahan 26 Pegawai Pajak yang Dipecat

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawainya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kesalahan para pegawai itu tak bisa diampuni. Bendahara negara itu mengatakan pemecatan dilakukan berdasarkan temuan Dirjen Pajak. “Jadi mungkin dia (Bimo) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampunin lagi, ya dipecat. Biar saja,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Kamis, 9 Oktober 2025. Ia menegaskan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fakta-Fakta Teror Ancaman Bom Sasar 3 Sekolah Internasional di Tangsel dan Jakarta Utara

Sejumlah sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) mendapatkan teror ancaman bom dari orang tak dikenal. Sekolah yang menjadi sasaran teror bom yakni Jakarta Nanyang School di Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School di Tangerang Selatan. Teror bom tersebut diterima dua sekolah tersebut pada Selasa (7/10/2025) kemarin. Sementara di Jakarta Utara ancaman teror bom itu menyasar ke North Jakarta Intercultural School (NJIS) pada Rabu (8/10). Pihak kepolisian pun kemudian melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah tersebut.

Teror ancaman bom yang didapatkan di tiga sekolah internasional itu memiliki modus yang sama yakni pemerasan. Pelaku minta uang tebusan senilai 30.000 dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hasil penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian di tiga sekolah internasional tersebut tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom seperti dalam teror.

Penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Tangsel dan Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara dengan melakukan serangkaian pendalaman, termasuk mencari sosok pengirim pesan teror tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan pendidikan tetap terjaga.

RI Banjir Pekerja Informal, Purbaya Ungkap Sumber Masalahnya

Bank Dunia atau World Bank tengah menyoroti masalah di sektor ketenagakerjaan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik. Adapun, masalah ketenagakerjaan itu terkait dengan semakin memburuknya ketersediaan lapangan kerja berkualitas, karena makin marak peralihan tenaga kerja ke sektor informal. Menurut Bank Dunia, banjirnya tenaga kerja informal dapat mengancam produktivitas suatu negara. Hal ini juga memicu masyarakat kelas menengah rentan miskin. “Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa, termasuk di dalamnya pekerjaan gig economy,” kata Aaditya Matto saat konferensi pers World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (7/10/2025). Sorotan Bank Dunia ini mendapatkan komentar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, salah satu penyebab semakin banyaknya pekerja informal lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melambat sejak awal tahun.

Buntut Tragedi Al-Khoziny, 40.000 Bangunan Pesantren di Indonesia Dicek Kemen-PUPR

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementeriannya, bekerja sama dengan Kementerian Agama, akan melakukan pemeriksaan terhadap 40.000 bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah insiden runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU telah mulai memeriksa bangunan di beberapa pondok pesantren sejak Senin, 6 Oktober 2025. Pengecekan ini lebih banyak dilakukan di pesantren yang terletak di Pulau Jawa. Dody juga menyatakan bahwa fokus pengecekan ini ditujukan pada bangunan pondok pesantren yang memiliki lebih dari satu lantai.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah mengklarifikasi berita mengenai hanya 51 pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Prof. Amien Suyitno, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, menjelaskan bahwa jika isu tersebut benar, maka angka tersebut hanya merupakan sampel dari total 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Amien juga menegaskan bahwa setelah Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk mengevaluasi insiden di Pondok Pesantren Al Khoziny, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar telah mengambil langkah-langkah konstruktif terkait pesantren di tanah air.

Benjamin Paulus Jadi Wamenkes Baru, Legislator Harap Segera Turun Awasi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap Benjamin dapat segera turun mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Nurhadi mengatakan kasus keracunan MBG menjadi perhatian serius DPR. Dia berharap ada langkah cepat dan terukur dari Wamenkes baru.

Nurhadi lantas menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Khususnya, antara Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah. Selain itu, dia juga mendorong agar Perpres MBG cepat dikeluarkan. Hal itu, menurutnya, agar terdapat kejelasan dari tata kelola MBG.

Sebelumnya, Benjamin resmi menjabat sebagai Wamenkes. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Keputusan pengangkatan Benjamin tertuang dalam Keppres Nomor 32 M Tahun 2025. Prabowo memandu langsung prosesi pengucapan sumpah. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan penambahan Wamenkes baru. Pras mengatakan Kemenkes juga diperlukan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN).

Dewan Komisioner LPS Baru Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Ini Jajarannya

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik dan mengambil sumpah enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode jabatan 2025–2030. Upacara pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025), menyusul penetapan mereka dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 22 September 2025. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Anggito Abimanyu, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi menjabat Menteri Keuangan.

Dengan pelantikan ini, Dewan Komisioner LPS kini berjumlah tujuh anggota yang terdiri dari anggota yang dipilih DPR dan anggota ex-officio dari lembaga negara lain: Anggito Abimanyu: Ketua Dewan Komisioner LPS.; Farid Azhar Nasution: Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS.; Doddy Zulverdi: Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.; Ferdinan D Purba: Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis; Aida S Budiman: Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia.; Suminto: Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Kementerian Keuangan.

Satu anggota lainnya, Dian Ediana Rae, masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melengkapi komposisi pimpinan lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan industri perasuransian.

Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua. Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden. Anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua, serta perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.

Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri berjanji akan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua agar menjadi barometer atau tolok ukur di seluruh tanah Papua. Hal ini dikatakannya usai ia dan wakilnya, Aryoko Rumaropen, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Mathius mengajak semua pihak dan masyarakat Papua untuk membangun Provinsi Papua bersama-sama. Mathius juga akan berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang turut dilantik Presiden Prabowo.

Prabowo Lantik Pimpinan BP BUMN, Tandai Transformasi dari Kementerian BUMN

Presiden Prabowo Subianto melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala (BP BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore. Hal ini sebagai tindak lanjut perwujudan transformasi dari Kementerian BUMN. Pelantikan Dony, Aminuddin dan Tedi sebagai pimpinan BP BUMN itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Pelantikan Dony sebagai Kepala BP BUMN beserta Aminuddin dan Tedi sebagai Wakil Kepala BP BUMN ini pun mengakhiri tugas Kementerian BUMN yang saat ini resmi bertransformasi sebagai Badan Pengaturan BUMN. Perubahan itu juga sesuai dengan revisi UU BUMN yang telah disetujui oleh DPR RI.

Rosan Kasih ‘Bocoran’ Soal Kampung Haji: Luas 80 Hektare Bisa Tampung 200 Ribu Orang

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare. Bangunan tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.

Rosan mengatakan Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan. Saat ini, lahan tersebut  dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan. “Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” kata Rosan.

Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang dan Mineral hingga 2.500 Hektare

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

Ferry menjelaskan bahwa peraturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi. Hal ini menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, yang sebelumnya didominasi oleh korporasi besar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan. Dengan adanya peluang ini, diharapkan koperasi dapat melahirkan pengusaha-pengusaha tambang yang tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Banyak Warganet Keluhkan Batuk-Pilek, Dokter Paru: Lagi Musim Infeksi Pernapasan

Belakangan ini, tak sedikit netizen di media sosial mengeluhkan masalah batuk dan pilek. Mereka lantas mengaitkan kondisi ini dengan musim batuk dan pilek. Berkaitan dengan fenomena tersebut, dokter spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menjelaskan memang ada peningkatan kasus batuk dan pilek. Menurutnya, ini disebabkan oleh perubahan cuaca tak menentu dan sirkulasi virus yang terus meningkat.

Hal ini yang membuat daya tahan tubuh menurun sehingga lebih rentan mengalami masalah batuk dan pilek. dr Erlang menjelaskan sebagian besar masalah infeksi disebabkan oleh virus dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, ia mengingatkan pada kelompok rentan, misalnya pada lansia dan orang dengan komorbid (penyakit penyerta), tetap harus berhati-hati.

Mobil Kapolres Kuansing Dirusak Massa Saat Operasi Tambang Emas Ilegal

Mobil Kapolres Kuantan Singigi (Kuansing), Riau, dirusak massa saat sedang operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti, Selasa (7/10). Polda Riau pun turun tangan membantu memburu pelaku kericuhan hingga perusakan mobil kapolres saat penertiban tambang emas ilegal itu. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menegaskan operasi pada Selasa kemarin merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal.

Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menerangkan awalnya tim gabungan Polres Kuansing bersama pemerintah daerah melakukan penyisiran dan pembongkaran rakit-rakit PETI di wilayah Cerenti. Dia menyebut rakit-rakit PETI itu sudah lama meresahkan masyarakat. “Penertiban ini kami lakukan karena kegiatan PETI di Cerenti sudah sangat merusak lingkungan. Kami sudah melakukan imbauan sebelumnya agar masyarakat menghentikan aktivitas tersebut,” ujarnya. Namun, sambungnya, sejumlah warga menolak dan mengadang petugas.

Dalam insiden tersebut, massa melempari kendaraan dinas yang digunakan Kapolres dan rombongan hingga mengalami kerusakan cukup berat. Mobil Toyota Fortuner hitam yang digunakan kapolres  tampak hancur di bagian kaca depan dan belakang. Diketahui seorang anggota polisi turut terluka. Ricky menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kasus penghadangan dan perusakan tersebut, serta tetap melanjutkan operasi pemberantasan PETI di wilayah Kuansing.

BBM Pertamina Mengandung Etanol, Bos Toyota Ungkap Hal Tak Terduga

Polemik soal kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina belakangan ramai dibicarakan, terutama setelah sejumlah SPBU swasta seperti Vivo Energy dan BP-AKR dikabarkan urung menambah pasokan dari Pertamina. Namun, dari sudut pandang dunia industri otomotif, kondisi ini ternyata bukan masalah besar.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai kandungan etanol 3,5% di BBM Pertamina masih dalam batas wajar dan aman digunakan. Menurutnya, angka 3,5% jauh di bawah batas toleransi mesin kendaraan modern, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Bob bahkan menyebut penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru di dunia otomotif global. Banyak negara sudah jauh lebih maju dalam penerapan campuran bahan bakar berbasis bioetanol.

Bahlil Kaji Pengembangan BBM Mengandung Etanol 10%

Pemerintah tengah mengkaji penerapan Bioetanol 10% (E10) di Indonesia. Bioetanol merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol. “Sekarang belum E10, masih dalam pembahasan dan uji coba dahulu. Kalau sudah dinyatakan jelas, bagus, baru kami jalankan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui di Sarinah, Selasa (8/10).

Melihat progres saat ini, ia menilai Indonesia membutuhkan waktu dua hingga tahun lagi untuk bisa menerapkan E10. Menurutnya, sebelum dijalankan, perlu perhitungan yang matang. Etanol berasal dari tumbuhan seperti tebu atau jagung, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil murni. Saat ini, tingkat campuran BBM dan etanol di Indonesia baru mencapai 5%, seperti yang digunakan dalam produk Pertamina Pertamax Green 95. Bahlil menyebut, kajian pengembangan E10 ini berangkat dari keberhasilan mandatori penerapan biodiesel (B) yang sudah dimulai sejak 2016. Pada 2024 Indonesia sudah menerapkan B35 dan tahun ini memulai mandatori B40.

AS Makin Ngeri! Situasi Bak Perang Saudara-Kota-Kota Dikepung Tentara

Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan sejumlah kota yang dipimpin Partai Demokrat memanas. Ancaman Trump untuk menerapkan Insurrection Act atau Undang-Undang Pemberontakan memicu perdebatan sengit soal batas kekuasaan presiden atas penggunaan militer di dalam negeri. Pada Selasa (7/10/2025) waktu setempat, ratusan personel Garda Nasional Texas dilaporkan berkumpul di fasilitas Angkatan Darat di Elwood, Illinois. Ini terjadi di tengah ancaman Trump mengerahkan pasukan ke lebih banyak kota besar seperti Chicago dan Portland. Langkah itu menimbulkan kekhawatiran akan militerisasi sipil dan pelanggaran kewenangan negara bagian.

Trump menyatakan, pengerahan pasukan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi fasilitas pemerintah federal. Namun, pernyataan itu memantik kritik keras dari para pejabat Demokrat yang menilai langkah tersebut sebagai upaya memperluas kekuasaan presiden secara sewenang-wenang. Gubernur Illinois JB Pritzker menuduh Trump menggunakan militer untuk kepentingan politik. Illinois dan pemerintah kota Chicago menggugat administrasi Trump, berupaya menghentikan pengerahan 700 pasukan Garda Nasional yang sebagian besar berasal dari Texas dan Illinois. Pejabat setempat menilai situasi di lapangan tidak seperti yang digambarkan Trump sebagai “zona perang.”

Pensiunan Mayor Jenderal Randy Manner menilai langkah Trump berpotensi melanggar norma hukum dan demokrasi. Penggunaan undang-undang tersebut tanpa restu negara bagian akan menjadi eskalasi besar terhadap kebijakan keamanan domestik AS. Sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari, Trump terus memperluas peran militer dalam urusan sipil dan memperkuat posisi eksekutif melampaui batas konstitusional. Di Chicago dan Portland, protes terhadap kebijakan imigrasi Trump tetap berlangsung damai. Meski begitu, sebagian pengamat menilai ancaman Trump menggunakan Insurrection Act lebih bersifat simbolis untuk menunjukkan ketegasan politik menjelang pemilihan sela, ketimbang langkah nyata untuk menekan kerusuhan.

Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 4,8%, Kalah dari Filipina dan Vietnam

Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun angka tersebut masih berada di bawah target pemerintah serta lebih rendah dibandingkan Filipina dan Vietnam. Pertumbuhan Indonesia saat ini dinilai masih mendapat dukungan signifikan dari pemerintah. Tantangan fiskal Indonesia bukan terletak pada besaran defisit, melainkan pada komposisi belanja pemerintah yang masih terfokus pada subsidi dan investasi negara.

Bank Dunia menyarankan reformasi seperti deregulasi dan penyederhanaan izin usaha untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Filipina dan Vietnam diproyeksikan tumbuh lebih tinggi karena telah melakukan reformasi struktural yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Reformasi tersebut mencakup pembukaan sektor strategis di Filipina serta restrukturisasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi di Vietnam.

Patrick Kluivert: Garuda tak Gentar Hadapi Arab Saudi

Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan timnya tak gentar menghadapi tekanan besar di Jeddah. Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada laga hidup-mati Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Rabu (8/10/2025) waktu setempat atau Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. Bagi Kluivert, laga ini bukan sekadar pertandingan. Ini final pertama menuju sejarah besar.

Indonesia datang dengan tekad besar. Garuda ingin mencatat sejarah, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka. Dua laga melawan Arab Saudi dan Irak dalam empat hari akan menentukan segalanya. Kluivert tahu, tekanan besar ada di pundak para pemain. Namun, ia menolak rasa takut. Ia hanya menuntut keberanian, fokus, dan disiplin dari skuad Garuda.

Garuda memang kehilangan beberapa pemain penting. Emil Audero absen. Marselino Ferdinan juga tidak dipanggil. Marselino merupakan pahlawan Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi di Jakarta pada putaran ketiga. Sementara penyerang Ole Romeny diragukan. Namun, Kluivert menilai timnya tetap tangguh dan siap bertarung. Indonesia punya modal kepercayaan diri. Mereka pernah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah, kemudian menang 2-0 di Jakarta. Kini, Kluivert ingin mengulang kisah itu, bahkan melampauinya.

Pemerintah Berencana Wajibkan Campuran Etanol 10% di BBM

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana mandatori campuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta menekan ketergantungan terhadap impor BBM. PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program pemerintah tersebut demi menjamin ketahanan energi nasional.

Saat ini Pertamina telah memiliki produk dengan campuran 5% etanol (E5), yaitu Pertamax Green 95. Meskipun kendaraan di Indonesia sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga 20%, ketersediaan bahan baku etanol dalam negeri menjadi pertimbangan utama. Pemerintah masih memastikan pasokan bahan baku seperti tebu dan jagung untuk mendukung kebijakan ini.

Gubernur Minta Gaji PNS Daerah Dibayar Pusat, Menkeu: Nggak Bisa

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, usulan agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah dibayar pemerintah pusat belum bisa dipenuhi. Hal itu karena perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Menurut Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat. Sehingga, ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.

Macron Didesak Mundur di Tengah Krisis Politik Terburuk Perancis

Presiden Perancis Emmanuel Macron menghadapi tekanan besar, termasuk dari mantan sekutunya sendiri, untuk segera mengakhiri kebuntuan politik yang mengguncang negaranya. Tekanan ini muncul setelah mantan perdana menteri sekaligus sekutu lamanya meminta Macron mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Diketahui, Macron yang menjabat sejak 2017, kini berhadapan dengan krisis politik domestik terparah dalam masa pemerintahannya. Situasi itu memuncak setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri secara mendadak pada Senin (6/10/2025).

Macron memberikan waktu kepada Lecornu hingga Rabu malam untuk mencari kompromi yang memungkinkan pemerintahan koalisi tetap bertahan. Jika upaya itu gagal, Macron dapat membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan legislatif dadakan untuk membentuk komposisi parlemen yang lebih stabil. Sejak tahun lalu, Macron sudah berganti tiga perdana menteri dalam kurun waktu hanya satu tahun. Kondisi ini menimbulkan kejengkelan di kalangan politik.

Juru bicara pemerintah yang akan segera lengser, Aurore Berge, menegaskan pada Selasa bahwa ia akan tetap menjabat hingga akhir masa pemerintahan Macron pada 2027. Namun, mantan perdana menteri Edouard Philippe justru menyerukan agar pemilihan presiden dimajukan setelah rancangan anggaran disahkan. Krisis politik di Perancis bermula dari langkah Macron yang memutuskan mengadakan pemilu legislatif pada musim panas 2024. Keputusan itu justru berbalik arah dan menghasilkan parlemen yang terpecah, memperkuat posisi kelompok sayap kanan.

Danantara Bakal Suntik Garuda Indonesia (GIAA) Rp 30 T, Ini Skemanya

Garuda Indonesia berencana melakukan private placement senilai US$ 1,84 miliar yang bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi lanjutan untuk mengatasi ekuitas yang masih negatif. Aksi korporasi ini akan dilaksanakan oleh PT Danantara Asset Management melalui dua skema, yaitu setoran modal tunai dan konversi pinjaman menjadi saham baru.

Pinjaman yang dikonversi tersebut sebelumnya telah digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Garuda Indonesia dan Citilink. Dana hasil private placement akan dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan dan anak usahanya, Citilink. Penggunaannya mencakup pembiayaan modal kerja, perawatan pesawat, ekspansi armada, serta pembayaran utang bahan bakar Citilink.

Bahlil Pastikan Etanol di BBM Pertamina Sesuai Standar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terhadap keraguan masyarakat terkait kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina karena mengandung etanol. Menurut Bahlil, kandungan etanol yang ada di BBM Pertamina masih di batas aman dan telah memenuhi ketentuan atau standar untuk digunakan kendaraan. Pasalnya, sudah melalui uji standar yang dilakukan oleh Lemigas. Uji standar oleh Lemigas ini ditekankan juga diterapkan sama kepada badan usaha (BU) pengelolaan SPBU swasta.

Bahlil menekankan sesuai dengan aturan, kandungan etanol dalam produk BBM itu diperbolehkan dan masih aman sampai 20 persen. Sedangkan, etanol yang ada digunakan Pertamina maksimal 5 persen pada Pertamax Green 95. “Etanol itu selama di bawah 20 persen itu nggak ada masalah. Selama etanolnya itu etanol murni 99,95 persen dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin itu adalah sudah memenuhi standar,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM merupakan best practice yang telah diterapkan secara internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Ia merinci, beberapa negara yang sudah menggunakan etanol adalah Amerika Serikat 10 persen, Brasil 27 persen etanol, hingga Uni Eropa 10 persen etanol.

KPK: Putusan Hakim di Kasus Taspen Selaras Semangat Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di kasus korupsi terkait investasi fiktif PT Taspen yang merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. KPK merespons baik pertimbangan hakim yang menyatakan investasi fiktif di PT Taspen telah mengakibatkan kerugian dana program Tabungan Hari Tua (THT) yang merupakan iuran dari 4,8 juta ASN.

Perkara tersebut diadili oleh ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah dengan hakim anggota Sunoto dan Mulyono Dwi Purwanto. Panitera Pengganti Prastiwi Ari Yuniati. Putusan dibacakan pada Senin, 6 Oktober 2025. Hakim menghukum mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, terhadap terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto selaku mantan Direktur utama PT Insight Investment Management, majelis hakim juga menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana badan 9 tahun dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan.

Pengaruh Etanol BBM terhadap Mesin Maupun Performa Kendaraan

Sejumlah pakar energi menyampaikan pandangannya terhadap kekhawatiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta terhadap kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dasar milik Pertamina. Menurut mereka, kekhawatiran tersebut tidak berdasar secara teknis. Pakar Energi Prof Tri Yuswidjajanto mengatakan, penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di tingkat internasional. Bahkan, di luar negeri kandungan etanolnya lebih tinggi dari milik Pertamina yang mencapai 3,5 persen.

Menurut dia, kandungan etanol dalam BBM dasar tidak berpengaruh terhadap mesin maupun performa kendaraan. Meskipun kandungan energi etanol yang sekitar 26,8-29,7 megajoule per kilogram lebih rendah dibandingkan bensin yang mencapai 40 megajoule per kilogram. Selain itu, konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, sementara tarikan atau performa kendaraan tetap enak.

Sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan bahwa SPBU swasta batal membeli BBM dasar dari Pertamina karena ada kandungan etanol. Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada 6 Oktober 2025, menjelaskan, mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen. Namun, ia menyebut Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM Bahlil tidak mau mengimpor bahan baku etanol tersebut. Sehingga, kandungan etanol dalam BBM di Indonesia belum mencapai 20 persen.

Search