dicetak pada tanggal: 21 Agustus 2026 12:12 AM

Kemenkes Pastikan Stok Obat Korban Gempa NTT Aman untuk Lima Hari
  • Penanganan Gempa NTT
  • https://news.republika.co.id/berita/tk1p2c487/kemenkes-pastikan-stok-obat-korban-gempa-ntt-aman-untuk-lima-hari-part2

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dalam penanganan pascagempa bumi M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, salah satunya terus mengirimkan bantuan obat-obatan untuk menangani warga terdampak bencana tersebut. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bencana Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan obat-obatan ke lokasi terdampak bencana di NTT. Menurut dia, ketersediaan obat-obatan yang ada saat ini masih mencukupi untuk penanganan sampai lima hari ke depan.

Ia menambahkan, pihaknya juga terus menyalurkan bantuan obat-obatan ke NTT, terutama ke tujuh kabupaten yang terdampak bencana gempa bumi. Ia memastikan, kebutuhan obat-obatan masih akan terus tercukupi untuk penanganan di lapangan. Selain itu, Sumarjaya mengatakan, Kemenkes juga mengirimkan tenda ke lokasi terdampak. Tenda itu digunakan untuk membuat rumah sakit lapangan di lokasi terdampak bencana.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang telah didirikan Kemenkes, yaitu di Rumah Sakit Ruteng, Manggarai, dan Rumah Sakit Aeramo, Nagekeo. Pasalnya, kondisi dua rumah sakit itu mengalami kerusakan cukup parah. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengidentifikasi kondisi puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Pasalnya, saat ini terdapat sejumlah puskesmas yang juga mengalami kerusakan, seperti Puskesmas Dampek dan Puskesmas Pota.

8 Negara Produsen Teh Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
  • Produsen Teh Terbesar Dunia
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/08/20/100000165/8-negara-produsen-teh-terbesar-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-

Setidaknya ada delapan negara yang memiliki produksi komoditas teh terbesar di dunia. Hal tersebut berdasarkan laporan International Tea Committee Ltd melalui Tea & Coffee Trade Journal yang dirilis pada 2025. Adapun laporan itu mengumpulkan data produksi teh tahun 2024. Dikutip dari VisualCapitalist, Sabtu (15/8/2026), teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Sesuai data, jumlah produksi teh global tercatat sebanyak 7,05 metrik ton pada tahun 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari jumlah produksi 20 tahun sebelumnya.

China Jumlah produksi: 3.740.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 53 persen. India jumlah produksi: 1.285.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 18 persen. Kenya jumlah produksi: 599.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 8 persen. Turkiye jumlah produksi: 273.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 4 persen. Sri Lanka Jumlah produksi: 262.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 4 persen. Vietnam jumlah produksi: 180.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 3 persen. Indonesia jumlah produksi: 125.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 2 persen. Jepang jumlah produksi: 74.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 1 persen.

Ekspor Minyak Atsiri RI Tembus Rp5,6 Triliun, Indonesia Jadi Eksportir Terbesar Kelima Dunia
  • Indonesia Jadi Eksportir Minyak Atsiri Terbesar Kelima Dunia
  • https://wartaekonomi.co.id/read629601/ekspor-minyak-atsiri-ri-tembus-rp56-triliun-indonesia-jadi-eksportir-terbesar-kelima-dunia

Industri minyak atsiri Indonesia mulai menunjukkan taji di pasar global. Sepanjang 2025, nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai US$348,7 juta atau sekitar Rp5,6 triliun, berdasarkan data perdagangan pada HS 3301. Angka tersebut melonjak 34,4 persen dibandingkan ekspor pada 2024 yang tercatat sebesar US$259,5 juta. Dengan capaian itu, Indonesia menjadi eksportir minyak atsiri terbesar kelima dunia setelah India, Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan ekspor tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk minyak atsiri Indonesia masih cukup kuat di pasar internasional.

Transaksi QRIS Juli 2026 Tumbuh 82,42% YoY, BI-FAST Tembus 546 Juta
  • Pertumbuhan Transaksi Transaksi QRIS Juli 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a857021225bb/transaksi-qris-juli-2026-tumbuh-82-42-yoy-bi-fast-tembus-546-juta

Transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Menurut Bank Indonesia (BI), volume transaksi QRIS pada Juli 2026 tumbuh lebih dari 80% secara tahunan atau year on year (YoY). Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan transaksi QRIS tersebut didukung oleh semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS. Capaian itu menjadi salah satu penopang perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

BI mencatat, volume transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 5,5 miliar transaksi pada Juli 2026, atau tumbuh 28,69% YoY. Transaksi melalui internet naik 9,39 % YoY, sementara transaksi mobile meningkat 24,25 % YoY; di sisi infrastruktur ritel, BI-FAST mencatat 546 juta transaksi (31,62 % YoY) senilai 1.355 triliun, dan BI-RTGS tercatat 0,99 juta transaksi (3,12 % YoY) dengan nilai Rp 20.097 triliun. Uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 15,10 % YoY menjadi Rp 1.314 triliun, mencerminkan upaya BI menjaga ketersediaan dan kualitas uang rupiah di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.

BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp 32 Triliun hingga Pekan Kedua Agustus
  • Aliran Modal Asing Masuk
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a85738af0b31/bi-catat-aliran-modal-asing-masuk-rp-32-triliun-hingga-pekan-kedua-agustus

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran investasi portofolio asing ke Indonesia mencapai net inflows sebesar US$ 1,8 miliar atau sekira Rp 32,04 triliun (dengan asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS). Aliran modal tersebut tercatat pada triwulan III 2026 hingga 14 Agustus 2026. Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, menuturkan masuknya modal asing tersebut ditopang oleh penerbitan global bond dari pemerintah serta meningkatnya aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Cadangan devisa pada akhir Juli 2026 tetap terjaga di US$ 145,3 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar 5,5 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan tiga bulan impor, menandakan bantalan eksternal yang kuat. Meski neraca perdagangan kumulatif Januari‑Juni 2026 menunjukkan surplus US$ 3,58 miliar, pada Juni terjadi defisit US$ 0,45 miliar; BI menekankan perlunya penguatan NPI dan sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal.

Pemerintah akan Tarik Utang Baru Rp 876,3 T di 2027, Tertinggi Sejak 2022
  • Pemerintah akan Tarik Utang Baru
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a857fca58dc6/pemerintah-akan-tarik-utang-baru-rp-876-3-t-di-2027-tertinggi-sejak-2022

Pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp 876,3 triliun pada 2027. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi penarikan utang baru pada 2026 yang mencapai Rp 868,1 triliun.  Angka tersebut akan menjadi penarikan utang baru terbesar sejak 2022. Ketika itu, pemerintah merealisasikan penarikan utang sebesar Rp 696 triliun. 

Prioritas pembiayaan melalui surat berharga negara (SBN) domestik dipilih untuk mengurangi risiko eksternal, sementara strategi manajemen liabilitas mengatur komposisi tenor utang agar beban bunga tidak terkonsentrasi pada satu periode. RAPBN 2027 menargetkan pendapatan Rp 3.426 triliun (pajak Rp 2.908 triliun), penerimaan bukan pajak Rp 517,4 triliun, belanja Rp 4.097,2 triliun, sehingga defisit diperkirakan Rp 671,12 triliun atau sekitar 2,40 % PDB.

DJP-Polisi Bekuk Jaringan Meterai Ilegal, Nyaris Rugikan Negara Rp1 T
  • Jaringan Meterai Ilegal
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260820081851-4-760784/djp-polisi-bekuk-jaringan-meterai-ilegal-nyaris-rugikan-negara-rp1-t

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Polda Metro Jaya membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

Kasus ini terbongkar setelah DJP dan Polisi melakukan investigasi gabungan dari hasil laporan masyarakat. Investigasi ini telah dilakukan dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Kementerian Kebudayaan Jadi Wali Data Masyarakat Adat, Cari Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
  • Integrasi Budaya Ekonomi dan Lingkungan
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/20/081900286/kementerian-kebudayaan-jadi-wali-data-masyarakat-adat-cari-keseimbangan

Kementerian Kebudayaan menyatakan kesiapan menjadi wali data masyarakat adat untuk membangun basis data yang terintegrasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai lemahnya integrasi data selama ini menjadi salah satu penyebab kebijakan kurang tepat sasaran. Melalui program Satu Data Masyarakat Adat, pemerintah ingin memperkuat data mengenai masyarakat adat, wilayah adat, serta kekayaan budaya seperti warisan budaya, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, dan pangan lokal.

Sebagai wali data, Kementerian Kebudayaan akan berperan sebagai fasilitator dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pendataan, dokumentasi, perlindungan, dan pemajuan kebudayaan. Program ini juga diarahkan untuk menyediakan dasar kebijakan yang lebih berbasis bukti serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Fadli menyebut program Satu Data Masyarakat Adat telah memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta intervensi pemerintah terhadap perlindungan masyarakat adat, budaya, dan wilayahnya.

Kementerian Kebudayaan juga mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta keberlanjutan kebudayaannya. Fadli menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan melalui dialog dan kolaborasi. Sementara itu, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyampaikan bahwa data pemetaan wilayah adat seluas 36,6 juta hektare telah diserahkan kepada pemerintah dan berharap data tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat sekaligus mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Mendikdasmen: Pembelajaran Tetap Berjalan Bagi Satuan Pendidikan NTT
  • Akses Pendidikan bagi Korban Gempa NTT
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260819173346-20-1394131/mendikdasmen-pembelajaran-tetap-berjalan-bagi-satuan-pendidikan-ntt

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembelajaran tetap berlangsung bagi satuan pendidikan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan keselamatan guru dan murid sebagai prioritas utama. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana, termasuk melalui sistem pembelajaran darurat dan penggunaan kurikulum darurat. Hingga 19 Agustus, sebanyak 512 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak, melibatkan 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan.

Dampak gempa menyebabkan 52.268 murid di 276 satuan pendidikan mengalami gangguan pembelajaran karena sekolah diliburkan, sehingga sebagian belajar dari rumah atau dari titik pengungsian. Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo, berupa 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan tingkat kerusakan, ketersediaan fasilitas, serta kondisi guru dan murid.

Panduan pembelajaran masa darurat menekankan materi yang esensial, literasi dan numerasi dasar, keselamatan diri, dukungan psikososial, serta pemulihan rutinitas belajar. Metode pembelajaran dapat berupa tatap muka terbatas, pembelajaran mandiri, atau metode lain sesuai kondisi dan sumber daya yang tersedia. Aspek psikososial menjadi perhatian penting karena bencana dapat memengaruhi kondisi emosional murid dan tenaga pendidik, sehingga sekolah diharapkan kembali menjadi ruang aman untuk mendukung proses pemulihan dan keberlanjutan pendidikan.

Di Balik Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%
  • BI Rate 5.75%
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260820/11/1997640/di-balik-keputusan-bank-indonesia-tahan-bi-rate-575

Bank Indonesia mempertahankan BI Rate Agustus 2026 di level 5,75%. Kendati menjadi jeda kenaikan suku bunga, risiko BI Rate kembali naik hingga 6,25% pada akhir tahun masih terbuka seiring tekanan global yang belum mereda. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode 18–19 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi keputusan suku bunga pertama di bawah kepemimpinan Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Juli 2026. Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan keputusan mempertahankan BI Rate ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Kiriman Pemerintah Untuk Korban NTT, Ada Bantuan 253 Ton & Pendirian RS Darurat
  • Penanganan Korban Gempa Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • https://rm.id/baca-berita/nasional/322442/kiriman-pemerintah-untuk-korban-ntt-ada-bantuan-253-ton-pendirian-rs-darurat

Pemerintah terus mempercepat penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan bantuan logistik secara bertahap. Hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang telah tiba mencapai 253 ton, termasuk tambahan 65 ton yang dikirim dari Halim Perdanakusuma. Bantuan mencakup makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan distribusi melalui jalur udara, laut, dan darat dari dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere.

Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Manggarai, yang terdiri dari lima tenda: empat untuk pasien dan satu sebagai ruang operasi steril. Fasilitas awal memiliki sekitar 60 tempat tidur dan akan ditingkatkan menjadi minimal 100 tempat tidur, serta akan direplikasi di wilayah terdampak lainnya seperti Nagekeo. Dukungan sosial juga diperkuat oleh Kemensos dengan bantuan sekitar Rp14 miliar, tujuh dapur umum, buffer stock lebih dari Rp4 miliar, santunan Rp15 juta untuk keluarga 70 korban meninggal, serta Rp5 juta bagi 199 korban luka berat.

Pemerintah juga memastikan akses distribusi dan koordinasi lapangan terus dipantau. Seluruh jalur darat dilaporkan telah dapat dilalui sejak hari kedua, sementara tiga KRI dan satu kapal rumah sakit disiapkan untuk mendukung operasi kemanusiaan. Mendagri meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan meninjau langsung penanganan gempa di NTT dengan waktu kunjungan yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Harapan Baru bagi Dosen PPPK Akhirnya Tiba
  • Alih Status PPPK jadi PNS
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/20/065000271/harapan-baru-bagi-dosen-pppk-akhirnya-tiba?page=all#page2

Terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen memberikan titik terang bagi sekitar 25.265 dosen PPPK di bawah Kemendiktisaintek dan Kementerian Agama. Kebijakan ini diharapkan menjawab persoalan ketidakpastian karier dosen PPPK yang selama ini terikat perjanjian kerja, termasuk terbatasnya peluang pengembangan jabatan fungsional. Padahal, tugas dan tanggung jawab dosen PPPK dinilai sama dengan dosen PNS, sehingga diperlukan kepastian status dan keberlanjutan profesi.

Pengangkatan menjadi PNS dalam PP tersebut bukan sekadar alih status, tetapi tetap melalui seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang untuk menjaga prinsip meritokrasi. Para dosen PPPK menilai mereka sebelumnya telah melalui berbagai proses seleksi, baik saat menjadi dosen maupun ketika diangkat sebagai PPPK, bahkan sebagian telah mengalami penurunan jabatan fungsional. Karena itu, seleksi mendatang diharapkan lebih menitikberatkan pada kompetensi bidang, sekaligus mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional agar tidak terjadi kembali penurunan karier.

Mekanisme teknis seleksi masih menunggu penyusunan petunjuk oleh BKN. Diharapkan pengadaan khusus ini dapat menyelesaikan status seluruh dosen PPPK yang ada saat ini, dengan perencanaan formasi yang akurat dari institusi masing-masing agar sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi dosen. Terbitnya PP 26/2026 dipandang sebagai hasil sinergi perjuangan dosen PPPK, DPR, dan pemerintah sekaligus bentuk kehadiran negara untuk memberikan kepastian karier, memperkuat profesionalisme dosen, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Kepala Daerah Dilarang Rekrut Staf Baru, Gerindra Ungkit Kebiasaan Akomodir Tim Sukses
  • Akomodir Tim Sukses
  •  https://nasional.kompas.com/read/2026/08/19/14455391/kepala-daerah-dilarang-rekrut-staf-baru-gerindra-ungkit-kebiasaan-akomodir

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengungkit kebiasaan kepala daerah yang mengakomodasi tim sukses (timses) untuk menjadi stafnya setelah menang pilkada. Hal tersebut Bahtra sampaikan dalam merespons Kemendagri yang melarang kepala daerah merekrut staf baru.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kepala daerah kini dipastikan tidak akan merekrut staf baru lagi. Bima menyebut, Kemendagri akan melakukan sosialisasi terkait tidak adanya perekrutan staf baru ini. Adapun pemerintah dan DPR telah sepakat memfinalisasi status PPPK, di mana salah satunya adalah pengalihan status mereka menjadi pegawai pemerintah pusat.

Bima menjelaskan bahwa kepala daerah selama ini memiliki dua harapan utama kepada pemerintah pusat, yaitu bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai serta alih status tenaga paruh waktu menjadi penuh waktu dan akhirnya ASN.

Prabowo Diapit Jokowi-Gibran: Momen Akrab atau Sinyal Politik 2029?
  • Prabowo Jokowi Gibran, Sinyal Politik 2029
  • https://news.detik.com/berita/d-8625519/prabowo-diapit-jokowi-gibran-momen-akrab-atau-sinyal-politik-2029

Dalam perayaan HUT RI ke-81 di Istana Presiden, publik menyoroti momen ketika Presiden Prabowo Subianto duduk diapit oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Potret keakraban ini dianggap sebagai penyeimbang isu keretakan hubungan Prabowo-Jokowi yang sempat mencuat, terutama setelah Jokowi melakukan lawatan politik bersama PSI. Kehadiran Didit Prabowo di Solo sebelumnya juga dinilai sebagai upaya merajut kembali kedekatan kedua tokoh.

Sejumlah pihak menilai momen tersebut sebagai simbol politik yang sehat. Waketum PAN Viva Yoga menyebutnya sebagai “kegembiraan politik” karena memperlihatkan para pemimpin mampu duduk bersama, berdialog, dan menunjukkan persahabatan di tengah peringatan kenegaraan. Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menekankan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi silaturahmi dan kerja sama antartokoh bangsa.

Meski demikian, muncul pertanyaan apakah keakraban ini benar-benar mencerminkan situasi politik menjelang 2029 atau sekadar bingkai seremonial. Publik bebas menafsirkan, sementara media menyoroti kemungkinan pesan politik di balik momen tersebut, termasuk spekulasi tentang arah hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran di panggung politik masa depan.

Ketua Umum Partai ini Nasehati Prabowo: ‘Buang ‘Ranjau Politik’ yang Mempermalukanmu di Setiap Pidato’
  • Ranjau Politik
  • https://wartaekonomi.co.id/read629425/ketua-umum-partai-ini-nasehati-prabowo-buang-ranjau-politik-yang-mempermalukanmu-di-setiap-pidato

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pemimpin yang memiliki niat baik. Namun, menurut dia, Prabowo saat ini dikelilingi berbagai “ranjau politik” yang berpotensi membuat sang presiden menjadi korban kepentingan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Pasek, terdapat pihak-pihak yang memasok data, fakta, maupun cerita kepada Prabowo. Dia menduga informasi tersebut tidak seluruhnya akurat, meskipun diterima dan dipercaya oleh Prabowo dengan niat baik. Pasek menduga terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan persoalan tersebut terjadi.

Pasek menyoroti ketidakprofesionalan orang-orang di sekitar presiden, kepentingan politik menjelang Pemilu 2029, serta dugaan perebutan keuntungan dari kekuasaan yang berpotensi membuat Prabowo dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia memperingatkan Prabowo bisa menjadi korban jika masalah di lingkaran kekuasaan tidak segera dibenahi, sehingga mendorong adanya langkah pembersihan terhadap “ranjau politik” di sekitarnya.

Pramono: Jakarta Tak Bisa Dibangun Sendiri, Butuh Dukungan Partai AHY
  • Kerjasama Multipihak, Pembangunan Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/19/05070001/pramono--jakarta-tak-bisa-dibangun-sendiri-butuh-dukungan-partai-ahy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembukaan pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), menegaskan pembangunan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut dia, Pemprov DKI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik.

Pramono menekankan, penyelesaian berbagai persoalan di Jakarta membutuhkan kerja sama dari banyak pihak termasuk Partai Demokrat dan tidak bisa hanya mengandalkan satu kelompok.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan dan proyek di Jakarta yang membutuhkan kolaborasi, mulai dari transportasi, kawasan Jakarta International Stadium (JIS), hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Menurut Pramono, dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar program pembangunan Jakarta dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rupiah Berpeluang Melemah pada Rabu (19/8), Dipengaruhi Sentimen RDG Bank Indonesia
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-berpeluang-melemah-pada-rabu-198-dipengaruhi-sentimen-rdg-bank-indonesia

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi lanjut melemah pada Rabu (19/8/2026). Pengumuman kebijakan moneter hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan diumumkan hari ini menjadi sentiment penggerak rupiah. Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada Rabu (19/8/2026) salah satunya dipengaruhi sentimen kebijakan moneter. Pelaku pasar akan memperhatikan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI. BI mulai menggelar RDG selama dua hari pada 18-19 Agustus 2026. Keputusan kebijakan moneter akan diumumkan pada Rabu (19/8/2026). 

DPR Mulai Proses Pergantian Gubernur BI dengan Calon Tunggal Destry Damayanti
  • Proses Pergantian Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a841113b294c/dpr-mulai-proses-pergantian-gubernur-bi-dengan-calon-tunggal-destry-damayanti

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai memproses pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).  Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia definitif. Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR.

Komisi XI juga ditugaskan meninjau calon anggota Dewan Komisioner OJK, dengan M. Sarito sebagai nama yang akan diproses. Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat paripurna setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Puan mengatakan, DPR selanjutnya akan menjalankan sejumlah mekanisme terkait persetujuan sejumlah agenda kelembagaan. Ia mengatakan, DPR juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat paripurna berikutnya pada 27 Agustus 2026.

Perpres Ojol Terbit Akhir Agustus: Atur Tarif Antar Makanan, Status, Kemitraan
  • Perpres Ojol
  •  https://katadata.co.id/digital/startup/6a84351284530/perpres-ojol-terbit-akhir-agustus-atur-tarif-antar-makanan-status-kemitraan

Pemerintah memperluas cakupan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi ojek online alias ojol. Aturan yang semula berfokus pada layanan transportasi orang kini akan mencakup pengantaran barang dan makanan. Peraturan Presiden tentang Ekosistem Transportasi Digital atau Perpres Ojol ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau awal September.

Komisi aplikasi turun menjadi 8 % untuk pengantaran orang, Kemenhub tetap mengatur tarif transportasi orang, dan Komdigi mengambil wewenang mengatur tarif pengantaran barang serta makanan, keduanya menyiapkan keputusan turunan. Menteri UMKM menegaskan pengemudi ojol akan diberi status usaha mikro, fleksibilitas, akses insentif UMKM, dan tidak otomatis dikenai PPh, serta akan difasilitasi kemitraan antara platform, asosiasi, dan aplikator.

UMN Karya Belum Beres, Dony Oskaria Target Restrukturisasi Rampung Akhir 2026
  • Restrukturisasi BUMN Utang Karya
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/6a843ff8d2f04/bumn-karya-belum-beres-dony-oskaria-target-restrukturisasi-rampung-akhir-2026

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengungkapkan proses penyehatan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya masih belum selesai. Sejumlah persoalan di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut masih harus dibereskan secara bertahap. Dony mengatakan, proses restrukturisasi BUMN Karya cukup kompleks karena persoalan tidak hanya berada di tingkat perusahaan induk, tetapi juga menjalar hingga anak dan cucu perusahaan.

Danantara menolak langkah instan seperti merger atau pailit, memilih penyehatan bertahap dengan pemeriksaan model bisnis dan cost structure agar fundamental keuangan dan operasional perusahaan benar‑benar kuat. Target penyelesaian restrukturisasi diharapkan pada akhir 2026. Dony mengakui dinamika proyek seperti LRT dan Wika Realty membuat kepastian waktu masih sulit.

Ini Komentar 8 Partai Soal APBN Rp4.097 T Rancangan Prabowo
  • APBN 2027, Komentar 8 Partai
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260818173852-4-760398/ini-komentar-8-partai-soal-apbn-rp4097-t-rancangan-prabowo

APBN 2027 sebesar Rp4.097 triliun mendapat catatan dari delapan fraksi DPR. PDI-P menyoroti tema fiskal yang dinilai belum jelas indikator kesejahteraannya, sementara Golkar dan Gerindra mendukung target pertumbuhan 6% dengan penekanan pada investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja. NasDem menekankan kualitas pertumbuhan dengan syarat investasi padat karya, sedangkan PKS mengingatkan beban bunga utang Rp650 triliun dan perlunya perhatian pada kelas menengah.

PAN mendukung evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan KDMP agar lebih tepat sasaran, serta menyoroti turunnya belanja modal. PKB menekankan produktivitas melalui reformasi regulasi, digitalisasi, dan penguatan pangan, serta menuntut keadilan fiskal pusat-daerah. Demokrat meminta pemerintah menyiapkan stress test dan skenario alternatif agar siap menghadapi perubahan ekonomi.

Secara umum, semua fraksi mendukung arah kebijakan fiskal Prabowo, tetapi dengan penekanan berbeda: dari kejelasan indikator kesejahteraan, kualitas pertumbuhan, beban utang, transparansi BUMN, hingga efektivitas program prioritas.

Bahlil Minta Menteri dari Golkar Tak Antikritik: Kasih Contoh ke Partai Lain
  • Golkar Antikritik
  • https://news.detik.com/berita/d-8624366/bahlil-minta-menteri-dari-golkar-tak-antikritik-kasih-contoh-ke-partai-lain

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berbicara mengenai kritik di kalangan pejabat. Bahlil menegaskan pejabat jangan anti terhadap kritik.

“Nah, ini saya minta dan semua menteri yang ada di Golkar nggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, nggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung. Justru di situlah kita di-challenge untuk kita membuktikan argumentasi yang baik dan benar terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam mengeksekusi program,” ujarnya.

“Kita harus memberikan contoh kepada kader-kader partai lain di parlemen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi,” tambahnya.

Pengarahan ini merupakan rangkaian dari HUT kemerdekaan RI, termasuk penyampaian nota pengantar APBN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengapresiasi Presiden Prabowo karena programnya sejalan dengan arah kebijakan politik Golkar.

Dua BUMN Karya Terancam Delisting, Ini Respons Bos Danantara
  • Dua BUMN Karya Terancam Delisting, Restrukturisasi BUMN
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjzrrw490/dua-bumn-karya-terancam-delisting-ini-respons-bos-danantara-part2

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menanggapi risiko penghapusan pencatatan saham (delisting) dua BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Lebih lanjut, Dony mengatakan pihaknya tengah berupaya membenahi fundamental dan posisi keuangan dua BUMN Karya tersebut.

Dony Oskaria menegaskan prinsip kehati-hatian dalam proses restrukturisasi BUMN Karya. Ia menilai BUMN Karya memiliki sejumlah masalah yang cukup kompleks sehingga memakan waktu cukup lama dalam proses restrukturisasi. Ia menyebut sejumlah permasalahan tersebut, mulai dari jumlah anak dan cucu perusahaan yang banyak hingga utang bernilai besar. Terkait target restrukturisasi BUMN Karya, Dony mengaku masih belum bisa memastikan. Namun, ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

Menkeu Purbaya Janjikan Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Berlaku September 2026
  • Insentif Motor Listrik
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjyy6i348/menkeu-purbaya-janjikan-insentif-motor-listrik-rp5-juta-berlaku-september-2026

Pemerintah membuka peluang insentif pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta mulai berlaku pada September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan sudah dapat berjalan pada bulan depan. Meski demikian, pelaksanaan insentif tersebut masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar kebijakan. Hingga saat ini, aturan tersebut belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut akan menemui Agus pada Rabu (19/8/2026).

Kementerian Perindustrian saat ini telah menyiapkan aspek teknis pelaksanaan program sehingga dapat segera disesuaikan setelah PMK diterbitkan. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengatakan daftar merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif masih dalam pembahasan. Penyusunannya dilakukan bersama oleh Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Danantara: Donasi untuk NTT saat Karnaval HUT ke-81 RI Capai Rp2,16 Miliar
  • Donasi untuk NTT
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260819/15/1997283/danantara-donasi-untuk-ntt-saat-karnaval-hut-ke-81-ri-capai-rp216-miliar

Danantara Indonesia melaporkan bahwa donasi masyarakat untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terhimpun selama acara karnaval Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan, mencapai Rp2.164.037.334 atau Rp2,16 miliar.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan donasi dihimpun melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian. Fasilitas tersebut disediakan keluarga besar BUMN dan Danantara Indonesia bersama pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membantu korban gempa NTT.

Indonesia Bayar Bunga Utang Rp 650 Triliun Tahun Depan, Setara Rp 1,78 Triliun Per Hari
  • Bunga Utang Indonesia
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/19/074400526/indonesia-bayar-bunga-utang-rp-650-triliun-tahun-depan-setara-rp-1-78-triliun

Pemerintah Indonesia pembayaran bunga utang Rp 650,31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Jika dibagi rata selama 365 hari, Rp 650,31 triliun setara dengan sekitar Rp 1,78 triliun per hari. Dengan demikian, secara rata-rata pemerintah membutuhkan sekitar Rp 74,3 miliar per jam atau sekitar Rp 1,24 miliar per menit untuk memenuhi kewajiban bunga utang. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan rata-rata tahunan. Pembayaran bunga utang secara aktual dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan masing-masing instrumen utang pemerintah. Alokasi bunga utang pada 2027 tersebut meningkat 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026 yang sebesar Rp 582,24 triliun.

Keselamatan Jemaah jadi Dasar Pembagian Kuota Haji Tambahan Era Gus Yaqut
  • Keselamatan Jemaah
  • https://rmol.id/hukum/read/2026/08/18/718794/keselamatan-jemaah-jadi-dasar-pembagian-kuota-haji-tambahan-era-gus-yaqut

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa keputusan membagi tambahan kuota haji 20.000 jemaah pada 2024 secara 50:50 antara haji reguler dan khusus didasarkan pada pertimbangan keselamatan jemaah. Kebijakan tersebut disebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2023 dan mitigasi bersama Pemerintah Arab Saudi, dengan mempertimbangkan kepadatan di Muzdalifah dan Mina, keterbatasan petugas, tingginya jumlah jemaah lansia, perubahan sistem pelayanan, serta kondisi teknis lainnya.

Kuasa hukum Yaqut menilai penetapan kuota merupakan kewenangan Menteri Agama berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dan termasuk keputusan administratif, sehingga jika yang dipersoalkan adalah keabsahan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengujiannya semestinya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tipikor. Mereka juga membantah tuduhan Yaqut menerima US$271.500 maupun memerintahkan penyediaan US$1 juta untuk memengaruhi Pansus Angket Haji DPR. Selain itu, dakwaan dinilai mencampuradukkan kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan alokasi kuota dengan mekanisme teknis pengisian kuota yang merupakan kewenangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan dakwaan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar karena menilai surat dakwaan tidak menjelaskan secara jelas objek keuangan negara yang hilang akibat kebijakan pembagian kuota. Mereka menegaskan kuota haji merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari Pemerintah Arab Saudi, bukan uang APBN atau aset negara. Atas berbagai keberatan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara, menyatakan surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel) serta batal demi hukum, sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.

81 Tahun Merdeka, Ketika Sistem Kesehatan Diuji dari Dalam
  • Kerentanan Struktural Sistem Kesehatan
  • https://www.kompas.id/artikel/81-tahun-merdeka-ketika-sistem-kesehatan-diuji-dari-dalam?open_from=Section_Opini

Sistem kesehatan Indonesia menunjukkan sejumlah kemajuan, antara lain cakupan JKN yang mencapai 99,1 persen dari penduduk pada September 2025 dan penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, capaian tersebut masih dibayangi oleh keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan, ketimpangan distribusi dokter, serta skor keamanan kesehatan global yang masih lemah pada aspek pencegahan, termasuk biosafety, biosecurity, dan pengendalian resistensi antimikroba.

Dalam tujuh bulan terakhir, sejumlah peristiwa memperlihatkan kerentanan struktural sistem kesehatan. Reformasi rujukan berbasis kompetensi dan akreditasi berbasis hasil klinis menjadi langkah maju, tetapi berpotensi memunculkan risk selection. Di sisi lain, kematian enam dokter peserta internship dalam beberapa bulan menjadi sentinel event yang menunjukkan perlunya evaluasi sistemik terhadap beban kerja dan perlindungan kesehatan tenaga medis. Kasus perundungan digital terhadap pasien BPJS oleh sejumlah tenaga kesehatan juga menunjukkan persoalan budaya profesional dan empati yang perlu dibenahi.

Di balik berbagai isu tersebut terdapat dua ancaman yang dinilai masih kurang mendapat perhatian, yaitu kesenjangan layanan kesehatan jiwa dan resistensi antimikroba (AMR). Keterbatasan psikiater dan psikolog klinis menyebabkan treatment gap yang besar, sementara AMR telah berkontribusi terhadap puluhan ribu kematian setiap tahun di Indonesia dan berpotensi mengancam efektivitas pengobatan modern. Karena itu, penguatan sistem kesehatan ke depan perlu berfokus pada pemerataan tenaga kesehatan, perlindungan tenaga medis, kesehatan jiwa, pengendalian AMR, pembiayaan berkelanjutan, serta evaluasi program berdasarkan dampak kesehatan masyarakat, bukan sekadar cakupan atau jumlah peserta.

Akar Masalah Politik Uang dalam Organisasi Agama
  • Nahdlatul Ulama, Politik Uang
  • https://islam.nu.or.id/syariah/akar-masalah-politik-uang-dalam-organisasi-agama-wQbcs

Money politics tidak hanya soal moral, tetapi juga terkait budaya dan sistem politik yang berkembang. Uang menjadi penakar nilai jabatan, sehingga posisi kepemimpinan dalam organisasi agama pun diperebutkan dengan transaksi finansial.

NU sebagai organisasi besar dengan basis massa signifikan memiliki daya tawar politik tinggi, sehingga rawan dijadikan komoditas kekuasaan. Fenomena ini muncul karena hilangnya tradisi etika agama, otoritas yang berubah menjadi alat tawar-menawar, serta runtuhnya kepercayaan internal. Akibatnya, jabatan dalam organisasi lebih dihargai dengan uang daripada integritas dan visi.

Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat aturan organisasi untuk mencegah praktik politik uang serta menumbuhkan kesadaran etis bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang layak dihasrati. Tradisi ulama NU yang menolak jabatan menjadi teladan penting, dan sikap etis ini perlu dihayati oleh seluruh pengurus agar muktamar berjalan sesuai nilai keulamaan yang suci.

Membincangkan Demokrasi Kita
  • Agora Demokrasi
  • https://www.kompas.id/artikel/membincangkan-demokrasi-kita

Buku Agora Demokrasi karya Moh Ilham A Hamudy menyoroti paradoks demokrasi Indonesia yang masih terjebak antara semangat reformasi dan dominasi oligarki. Demokrasi berjalan dengan praktik pemilu dan kebebasan berekspresi, namun pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi dan pelanggaran prinsip demokratis, sehingga muncul istilah hybrid regime yang menggambarkan stagnasi transisi politik.

Analisis dalam buku ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat melemah, partisipasi politik menurun, dan kebijakan publik sering dibajak oleh kepentingan segelintir elite. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan elite yang berkuasa, sehingga demokrasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi “demokrasi tanpa demos.”

Selain membahas dinamika nasional, buku ini juga menyoroti problem politik lokal, birokrasi, serta relasi antar-lembaga negara. Dengan dokumentasi perjalanan demokrasi sejak awal Reformasi hingga kini, buku ini menjadi referensi penting untuk memahami akumulasi persoalan yang membentuk wajah demokrasi Indonesia, baik sisi keberhasilan maupun kegagalannya.

Status PPPK Difinalisasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru
  • Kemendagri, PPPK
  • https://news.detik.com/berita/d-8624548/status-pppk-difinalisasi-kemendagri-minta-kepala-daerah-tak-rekrut-staf-baru

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Kemendagri meminta kepala daerah menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah.
Wakil Bima Arya mengatakan ada dua hal yang menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Dia mengatakan harapan itu terkait dukungan kapasitas fiskal dan kepastian status PPPK.

Ia menegaskan bahwa rapat hari ini memberikan kepastian atas dua isu utama, dan Kemendagri akan turun langsung untuk melakukan sosialisasi serta memastikan kepala daerah tidak merekrut staf baru, melainkan mengikuti tahapan yang telah disepakati.

Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN. Dalam hasil finalisasi itu, PPPK paruh waktu diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Dasco mengatakan pembahasan tersebut telah sampai pada tahap finalisasi. Selain status PPPK paruh waktu, rapat juga membahas kesempatan PPPK guru untuk menjadi PNS.

PPPK Berkesempatan Jadi PNS, Dasco: Termasuk Guru Madrasah Negeri dan TK
  • Peralihan Guru PPPK menjadi PNS
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/19/065917226/pppk-berkesempatan-jadi-pns-dasco-termasuk-guru-madrasah-negeri-dan-tk?page=all#page2

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, berpeluang menjadi PNS melalui seleksi yang direncanakan dibuka pada awal 2027. Pembahasan mengenai mekanisme tersebut telah memasuki tahap finalisasi sebagai tindak lanjut atas aspirasi guru PPPK. Kebijakan ini juga mencakup guru madrasah negeri dan guru TK di lingkungan Kemendikdasmen.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kemudian memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Selain itu, pemenuhan kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda akan menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan guru nasional. Jika lolos seleksi, status kepegawaian guru tersebut akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendagri akan melakukan sosialisasi dan mengawal pemerintah daerah agar tidak melakukan perekrutan staf baru yang tidak sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Pemerintah juga memastikan rencana perubahan status guru PPPK tersebut tidak mengganggu kondisi fiskal negara, sementara penyesuaian kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembayaran pegawai akan menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Pengalihan Status PPPK Guru, Pemerintah Siapkan Anggaran tanpa Ganggu Fiskal
  • Pengalihan Status PPPK Guru
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjzppv370/pengalihan-status-pppk-guru-pemerintah-siapkan-anggaran-tanpa-ganggu-fiskal

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berprofesi sebagai guru menjadi pegawai pemerintah pusat tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut. Ia juga menjamin dengan adanya kebijakan ini, target defisit dalam RAPBN 2027 bakal tetap dijaga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp671,2 triliun.

Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan pengalihan status PPPK itu merupakan kesepakatan dalam rapat antara jajaran pemerintah dengan DPR RI. Dalam hal itu, dia mengatakan bahwa guru-guru yang berstatus sebagai PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Menurut dia, pemerintah pun terus melakukan sinkronisasi data terkait kepegawaian guru dengan berbagai status tersebut. Dia mengatakan bahwa penyelesaian masalah kepegawaian guru itu tidak bisa berdiri sendiri, karena berbagai aspek harus dihitung. Selain ke DPR RI, menurut dia, pemerintah pusat juga kerap menerima aspirasi dari kalangan asosiasi guru.

Ada Demo Mahasiswa di Bundaran HI, Hindari Ruas Jalan Ini
  • Demonstrasi Mahasiswa di Bundaran HI
  • https://otomotif.kompas.com/read/2026/08/18/062200115/ada-demo-mahasiswa-di-bundaran-hi-hindari-ruas-jalan-ini

Pengguna kendaraan yang akan melintas di Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026) perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pasalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan tersebut mulai pukul 13.00 WIB. Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, massa mahasiswa dijadwalkan berangkat dari Universitas Indonesia (UI), Depok, sekitar pukul 11.00 WIB sebelum menuju Bundaran HI.

3 Hari Terisolasi Akibat Gempa M 7,7, Bantuan Tiba di Pulau Palue NTT
  • Penaganan Pasca Gempa NTT
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/18/092017178/3-hari-terisolasi-akibat-gempa-m-77-bantuan-tiba-di-pulau-palue-ntt

Bantuan untuk korban gempa magnitudo 7,7 akhirnya tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (17/8/2026). Bantuan dikirim melalui jalur laut dan udara. Saat ini pendistribusian ke sejumlah desa terdampak sedang dilakukan. Palau Palue merupakan salah satu daerah paling terdampak di Kabupaten Sikka. Sejak gempa pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pagi, warga pulau tersebut terisolasi. Akses lumpuh total akibat longsor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut bahwa bantuan itu terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, enam unit genset beserta enam jerigen BBM masing-masing berkapasitas 20 liter.

Pramono tegaskan PJJ dan WFH di Jakarta ikuti arahan Pemerintah Pusat
  • Pelaksanaan Arahan Presiden terkait WFH dan PJJ
  • https://www.antaranews.com/berita/5699233/pramono-tegaskan-pjj-dan-wfh-di-jakarta-ikuti-arahan-pemerintah-pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah dan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa, 18 Agustus 2026, merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menjalankan kebijakan tersebut sesuai arahan yang telah ditetapkan tanpa mempermasalahkan latar belakang penerapannya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 87/SE/2026 pada 15 Agustus 2026 yang memberikan opsi PJJ bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta pada 18 Agustus 2026. Kepala satuan pendidikan dapat menerapkan PJJ dengan tetap memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran serta memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diminta melakukan pendampingan dan pemantauan PJJ, menyediakan alternatif pembelajaran jika terjadi kendala, serta berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan atau bidang terkait. Sekolah juga diarahkan untuk menjaga komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali murid dan seluruh warga satuan pendidikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan pembelajaran selama kebijakan PJJ berlangsung.

Pengibaran Bendera Tak Biasa Saat HUT RI: Di Lahan Karhutla hingga Danau
  • Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 81
  • https://news.detik.com/berita/d-8623325/pengibaran-bendera-tak-biasa-saat-hut-ri-di-lahan-karhutla-hingga-danau?page=3

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 dirayakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia dengan cara yang beragam, namun tetap mencerminkan semangat nasionalisme. Pengibaran Merah Putih dilakukan di berbagai lokasi dan kondisi, termasuk di tengah lahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), permukaan danau, hingga dasar laut. Di Kecamatan Kerumutan, Pelalawan, Riau, personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD mengibarkan Merah Putih di tengah kepulan asap dan proses pemadaman karhutla.

Di Danau Situ Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sekitar 200 personel dari unsur kepolisian, BPBD, tim penyelamat, serta berbagai komunitas membentangkan bendera Merah Putih berukuran raksasa di atas permukaan danau. Kegiatan yang disaksikan sekitar 600 masyarakat tersebut diawali tradisi Palang Pintu dan doa bersama. Pembentangan bendera menjadi simbol persatuan sekaligus diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat.

Sementara itu, di Nusa Lembongan, Nusa Penida, Bali, pengibaran Merah Putih dilakukan di dasar laut dengan melibatkan tenaga kesehatan, mahasiswa KKN, dan siswa SD. Sebanyak 81 bendera juga dikibarkan di tebing Pantai Kelingking. Berbagai aksi tersebut menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi sarana menanamkan cinta tanah air, persatuan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sekaligus mengingatkan bahwa pengabdian kepada negeri dapat diwujudkan dalam berbagai kondisi dan lingkungan.

Istana Berterima Kasih Ribuan Warga Ikuti Upacara dengan Antusias
  • Peringatan HUT RI ke-81
  • https://www.antaranews.com/berita/5699021/istana-berterima-kasih-ribuan-warga-ikuti-upacara-dengan-antusias?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=category_home

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengucapkan terima kasih kepada ribuan warga yang antusias mengikuti upacara dalam rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/8). Dalam kesempatan yang sama, Pras juga berterima kasih kepada seluruh peserta upacara dan pengisi acara, karena penampilan mereka yang disebut luar biasa.

Kisah Pengungsi Gempa Nagekeo: Krisis Air Bersih, MCK, hingga Perahu Nelayan Hancur
  • Penaganan Pasca Gempa NTT
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/18/072035178/kisah-pengungsi-gempa-nagekeo-krisis-air-bersih-mck-hingga-perahu-nelayan?source=headline

Gempa bumi dahsyat yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan fasilitas permukiman, khususnya di wilayah pesisir. Warga Desa Nangadhero melaporkan rumah-rumah tergenang dan rusak akibat naiknya air laut, sementara perahu-perahu nelayan mengalami kerusakan bahkan hilang. Di Kolikapa, sejumlah rumah berstruktur tembok dilaporkan rusak berat hingga roboh. Meski demikian, sejumlah warga yang menjadi saksi menyampaikan bahwa keluarga mereka dalam kondisi aman.

Kondisi pengungsian masih sangat terbatas. Sebagian besar warga membangun tenda secara swadaya, sementara baru tersedia satu tenda resmi BNPB di Dadiwuwu, Kelurahan Lape, yang digunakan bersama oleh warga Mbai 1 dan Nangadhero. Karena keterbatasan kapasitas, tenda diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu-ibu yang sakit dan anak-anak, sedangkan warga lainnya harus tidur di ruang terbuka dengan fasilitas seadanya. Untuk memenuhi kebutuhan makan, warga secara gotong royong mendirikan dapur dan tungku darurat di lokasi pengungsian.

Selain kebutuhan pangan dan tenda, pengungsi menghadapi keterbatasan air bersih dan fasilitas sanitasi/MCK. Meskipun bantuan sembako mulai berdatangan, banyak toko dan kios di sekitar lokasi bencana tutup sehingga akses terhadap kebutuhan pangan tambahan masih terbatas. Warga berharap pemerintah dan lembaga terkait segera menambah tenda pengungsian, pasokan air bersih, serta toilet portable untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah munculnya masalah kesehatan di lokasi pengungsian.

Kirim Bantuan Bencana, Dirut Pertamina Turun Langsung ke Flores NTT
  • Penanganan Pasca Gempa NTT
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260818071942-4-760137/kirim-bantuan-bencana-dirut-pertamina-turun-langsung-ke-flores-ntt

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memimpin langsung rangkaian aksi kemanusiaan Pertamina di wilayah terdampak gempa, Senin (17/8/2026). Didampingi Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, Simon meninjau sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Manggarai, termasuk Posko Utama Lapangan Barang Kolong, Kecamatan Reok, sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Simon melihat langsung kondisi warga serta kebutuhan di lokasi pengungsian dan mengatakan kehadiran Pertamina di lapangan merupakan bentuk kepedulian sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

Mensesneg: Semarak HUT Ke-81 RI Inklusif, Hadir di 40 Lokasi Permukiman Padat di Jakarta
  • Peringatan HUT ke-81 RI
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260818/15/1997014/mensesneg-semarak-hut-ke-81-ri-inklusif-hadir-di-40-lokasi-permukiman-padat-di-jakarta

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih berlanjut pada Selasa (18/8/2026). Setelah perayaan di Istana dan kawasan Monumen Nasional (Monas), pemerintah memperluas semarak kemerdekaan hingga ke kampung-kampung dan permukiman padat di berbagai penjuru Jakarta. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perluasan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tahun ini, semarak HUT ke-81 RI digelar di 40 titik strategis di Jakarta.

Stok Makanan Menipis, Korban Gempa di Nagekeo NTT Bertahan dengan Pisang dan Ubi
  • Gempa NTT
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/18/075823778/stok-makanan-menipis-korban-gempa-di-nagekeo-ntt-bertahan-dengan-pisang-dan?source=headline

Warga Desa Ulupulu 1, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih diselimuti perasaan takut setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah itu pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Yanuarius Bala Pili, warga setempat, mengatakan bahwa aktivitas warga belum normal karena gempa susulan masih terus terjadi. Saat ini, Yanuarius mengungkapkan, dia bersama ratusan warga lainnya mengamankam diri di halaman rumah. Mereka membangun tenda darurat secara swadaya, dilengkapi peralatan tidur seadanya.

Yanuarius mengaku, hingga hari keempat pasca gempa, mereka belum menerima bantuan dari pemerintah. Warga cemas lantaran persediaan makanan menipis. Untuk sementara, mereka mengandalkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan. Menurut dia, penyaluran bantuan tidak boleh hanya difokuskan di pusat posko pengungsian, tetapi harus menyasar bagi warga yang mengungsi secara mandiri.

ITB Ingatkan Gempa Susulan, Sesar Naik Busur Belakang Flores Masih Ada yang Belum Hasilkan Gempa
  • Gempa NTT
  • https://rejabar.republika.co.id/berita/tjxc66282/itb-ingatkan-gempa-susulan-sesar-naik-busur-belakang-flores-masih-ada-yang-belum-hasilkan-gempa

Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB yang merupakan ahli gempa dan kadaster, Prof Irwan Meilano mengatakan gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT, Sabtu (15/8/2026) terjadi akibat sesar naik busur  belakang Flores. Prof Irwan mengingatkan potensi gempa susulan sebab masih terdapat bagian yang belum menghasilkan gempa.

Ia menyebut lokasi terjadi gempa merupakan bagian dari sesar naik busur belakang Flores dan memiliki aktivitas kegempaan signifikan. Di lokasi tersebut pernah terjadi gempa magnitudo 6,6 pada 2009 dan rangkaian gempa di utara Lombok pada 2018. Prof Irwan mengatakan kajian akademik dalam penyusunan peta gempa nasional menunjukkan masih terdapat bagian di kawasan tersebut yang memiliki potensi kegempaan.

Namun secara riset akademik yang dihasilkan Pusgen dan menjadi pusat studi gempa nasional masih ada di wilayah itu. Ia mengatakan aktivitas gempa susulan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan setelah gempa utama.

Peringatan HUT Ke-81 RI di Puncak Gunung Kerinci, Pendaki Bentangkan Merah Putih 30 Meter
  • Peringatan HUT RI ke-81
  • https://news.republika.co.id/berita/tjxivx5630000/peringatan-hut-ke81-ri-di-puncak-gunung-kerinci-pendaki-bentangkan-merah-putih-30-meter

Puluhan pendaki menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Kerinci (3.805 Mdpl), Jambi. Mereka membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 30 meter sebagai wujud nasionalisme di ketinggian. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Delfi Andra mengatakan, ide tersebut murni berasal dari inisiatif para pendaki untuk memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti sekitar 50 hingga 60 orang pendaki.

Selain upacara bendera, sehari sebelumnya, Minggu (16/8), dua pendaki asal Jakarta dan Jepang melakukan atraksi terbang paralayang dari puncak gunung. Kegiatan ini merupakan bagian dari promosi wisata olahraga terbang bebas yang menjadi daya tarik baru di Kabupaten Kerinci. Kegiatan paralayang tersebut melibatkan badan usaha penyedia paket wisata alam, yaitu tour operator trekking Indrapura. Balai Besar TNKS menyambut baik seluruh rangkaian kegiatan yang berjalan lancar dan aman ini.

Daftar 8 Tuntutan Demo BEM UI Hari Ini di Bundaran HI Jakarta
  • Demo BEM UI
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/18/07464431/daftar-8-tuntutan-demo-bem-ui-hari-ini-di-bundaran-hi-jakarta

BEM Universitas Indonesia (UI) membawa delapan tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Berikut delapan tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa: Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mewujudkan reforma agraria sejati. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Menurut dia, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat. Di antaranya perjanjian dagang dengan negara lain yang disebut menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.

Respons Pemerintah soal Ricuh Hari Damai Aceh: Situasi Kondusif hingga Bahas Otonomi Khusus
  • Kericuhan di Hari Damai Aceh
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/18/05515891/respons-pemerintah-soal-ricuh-hari-damai-aceh-situasi-kondusif-hingga-bahas?page=all#page2

Pada Sabtu (15/8/2026) pagi, kericuhan sempat terjadi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, tepatnya saat warga memperingati Hari Damai Aceh 2026. Kericuhan bermula saat sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Namun, aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut. Larangan kemudian diikuti beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Lalu, suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap. Dari situ lah bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini, situasi di Aceh sudah terkendali seluruhnya. “Saat ini, situasinya seluruhnya sudah terkendali,” kata Kapolri singkat, sebelum upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026). Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, tidak ada penambahan pengamanan dari TNI dan situasi di wilayah tersebut masih dapat ditangani. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengimbau semua pihak harus menjaga ketentraman setelah terjadinya insiden tersebut.


174.791 narapidana dan anak binaan se-Indonesia terima remisi HUT RI
  • Remisi HUT RI
  • https://www.antaranews.com/berita/5697849/174791-narapidana-dan-anak-binaan-se-indonesia-terima-remisi-hut-ri

Sebanyak 174.791 orang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak binaan dari sejumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia menerima remisi pada Hari Kemerdekaan RI tahun 2026. Penyerahan remisi Hari Kemerdekaan ini dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin. Dari 174.791 warga binaan itu, terdiri atas 173.706 narapidana menerima remisi umum (RU) dan 1.085 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum (PMPU) tahun 2026.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangannya mengatakan pemberian remisi umum dan PMPU ini merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain remisi HUT RI, pemerintah juga memberikan remisi tambahan atas dasar kemanusiaan kepada 47 orang narapidana Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang kembali secara sukarela serta melakukan perbantuan dan pemulihan di lapas usai kejadian banjir Sumatera tahun 2025.

Penyerahan remisi HUT RI ini juga dilakukan di masing-masing lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Tiga wilayah penerima remisi HUT RI terbanyak adalah Jawa Barat dengan 19.269 narapidana, disusul Sumatera Utara 18.222 narapidana, dan Jawa Timur 14.673 narapidana. Sedangkan untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara 94 anak binaan, diikuti Jawa Barat 86 anak binaan, dan Jawa Timur 85 anak binaan.

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2027 Naik 10,5% Jadi Rp 2.908 T
  • Targetkan Penerimaan Pajak 2027
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7f02acade63/pemerintah-targetkan-penerimaan-pajak-2027-naik-10-5-jadi-rp-2908-t

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2027 mencapai Rp 2.908 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan outlook penerimaan perpajakan 2026 sebesar Rp 2.631,4 triliun. Target tersebut menjadi penopang utama pendapatan negara dalam RAPBN 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 3.426 triliun, tumbuh 6,8% dibandingkan outlook 2026. Rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan mencapai 12,25%.

Berdasarkan data RAPBN 2027, target penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 2.591,4 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp 316,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025 yang hanya Rp 2.218,2 triliun serta pencapaian 2024 dan 2023. Tax ratio ditetapkan mencapai 9,27 % pada 2027, naik dari 8,97 % outlook 2026; Menteri Keuangan Purbaya mencatat pertumbuhan pengumpulan pajak telah mencapai sekitar 30 %, memberi ruang untuk peningkatan signifikan.

Bursa Komoditas Strategis Diberi Nama Icomex, ICDX Berpotensi Diajak Masuk
  • Bursa Komoditas Strategis
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a82ca5c5fa23/bursa-komoditas-strategis-diberi-nama-icomex-icdx-berpotensi-diajak-masuk

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bursa mineral dan komoditas strategis yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex. Bursa ini ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027. Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pemerintah masih menyiapkan sejumlah aspek teknis dan kelembagaan sebelum bursa tersebut mulai beroperasi nantinya. Rencananya, sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil atau CPO, nikel, dan batu bara bakal menjadi komoditas yang berpotensi masuk dalam Icomex.

Icomex bertujuan memperkuat kedaulatan Indonesia atas perdagangan komoditas strategis dengan mekanisme penentuan harga yang mempertimbangkan biaya produksi serta pergerakan harga global, serta membuka kemungkinan integrasi Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) ke dalamnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa selama ini harga komoditas Indonesia ditentukan oleh bursa asing yang tidak memiliki produksi tersebut, sehingga Indonesia perlu menjadi penentu harga untuk melindungi kepentingan generasi mendatang.

BI Rilis Dua Kebijakan saat HUT RI: Perluas MDR QRIS 0% dan Luncurkan KKI Ritel
  • BI Rilis Dua Kebijakan MDR QRIS dan KKI Ritel
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a82850639067/bi-rilis-dua-kebijakan-saat-hut-ri-perluas-mdr-qris-0-dan-luncurkan-kki-ritel

Bank Indonesia (BI) meluncurkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0% sekaligus mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel pada Senin (17/8). Kebijakan tersebut diluncurkan oleh Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, di Kantor BI, Jakarta Pusat. Destry berharap, kedua kebijakan tersebut dapat menjadi Instrumen untuk memperkuat sistem pembayaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien. Perluasan MDR QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp 100 ribu kini berlaku untuk seluruh kategori merchant. Sementara itu, MDR QRIS 0% untuk kategori usaha mikro (UMI) tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp 500 ribu.

Kebijakan MDR 0 % juga mencakup transaksi Government to People (G2P) dan People to Government (P2G), serta kategori khusus seperti pendidikan dan SPBU yang memiliki tarif MDR tertentu untuk transaksi melebihi Rp 100 ribu. Selain perluasan MDR QRIS, BI mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel sebagai sumber dana deferred payment yang diproses domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional, dengan partisipasi bank-bank seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Mega, dan BSI.

Prabowo Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Motor Listrik
  • Motor Listrik Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260814071356-532-1392093/prabowo-siapkan-skema-tukar-tambah-motor-bensin-ke-motor-listrik

Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan skema tukar tambah dari motor konvensional alias motor bensin ke motor listrik nasional (molinas). Skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik ini digagas guna menggenjot transisi menuju energi terbarukan (EBT). Selain tukar tambah, pemerintah juga merancang skema penurunan bunga cicilan bagi pembelian motor listrik nasional. Pemerintah berupaya menekan biaya uang muka (down payment/DP) untuk pembelian motor listrik, bahkan hingga tanpa DP.

Danantara Ungkap Misi di Balik Ambisi Jadi Pemegang Saham BEI lewat IPO
  • Demutualisasi BEI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a7da7f067370/danantara-ungkap-misi-di-balik-ambisi-jadi-pemegang-saham-bei-lewat-ipo

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membeberkan misi di balik rencananya menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah BEI melakukan demutualisasi dan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Misi tersebut adalah meningkatkan kapitalisasi pasar saham Indonesia. Ke depan, Danantara akan masuk sebagai pemegang saham bursa lewat entitas anaknya, Danantara Investment Management (DIM).

Menurut Managing Director Finance DIM, Djamal Attamimi, besaran kepemilikan dan dana yang akan dialokasikan akan disesuaikan dengan kebutuhan permodalan, pengembangan infrastruktur, serta valuasi BEI, serta diarahkan agar rasio kapitalisasi pasar terhadap gross domestic product (GDP) dapat mendekati atau melampaui tingkat 100‑120 % sebagaimana tercapai di Malaysia dan India. BEI telah mencatat minat investasi dari Danantara serta investor potensial lainnya, sedang menunggu penerbitan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mekanisme kepemilikan saham pascademutualisasi, sambil memastikan independensi bursa meski Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara diizinkan menjadi pemegang saham.

RI-Kamboja Bentuk Indonesia Desk, Cegah WNI Terlibat Online Scam
  • Kasus Online Scam, Kerja Sama RI-Kamboja
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260813201057-106-1392022/ri-kamboja-bentuk-indonesia-desk-cegah-wni-terlibat-online-scam

Pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia (WNI) terlibat online scam atau penipuan online. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kemlu, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Telah dibentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja,” kata Nabyl saat konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta, pada Kamis (13/8).

“Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penangangan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan WNI di Kamboja,” imbuh dia. Nabyl menyebut Indonesia Desk akan mencakup penanganan hukum, pelindungan, hingga penelusuran transaksi keuangan. Persoalan online scam menjadi kekhawatiran bagi sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Kamboja.

Menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terdapat 5.088 WNI yang menjadi korban atau menangani kasus terkait sindikat online scam. Sebegitu mengkhawatirkan permasalah itu, organisasi bangsa Asia Tenggara, ASEAN sampai-sampai membentuk Dekralasi ASEAN soal Pemberantasan Kejahatan SIber dan Penipuan Daring (ASEAN Declaration on Combating Cybercrime and Online Scam). Kesepakatan itu mendorong pembentukan pusat anti-scam, pembentukan satgas, hingga kerja sama lintas batas.

Polda Metro Jaya Siapkan 8.095 Personel Amankan Kegiatan Masyarakat
  • Pengamanan Kawasan Senayan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260814090424-25-1392139/polda-metro-jaya-siapkan-8095-personel-amankan-kegiatan-masyarakat

Polda Metro Jaya menyiapkan pelayanan dan pengamanan untuk sejumlah kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukumnya pada Jumat (14/8). Langkah ini dilakukan agar seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan yang diamankan antara lain berlangsung di kawasan Senayan, RI Fest di Gambir, serta Jambore Nasional Pramuka di Jakarta Timur. Selain itu, kepolisian juga mengamankan sejumlah aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Khusus untuk pengamanan kegiatan di kawasan Senayan, Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel gabungan. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unsur, mulai dari kepolisian, TNI, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel gabungan itu terdiri atas 800 personel Mabes Polri, 4.230 personel Polda Metro Jaya, dan 1.163 personel polres jajaran. Selain itu, terdapat 1.850 personel TNI serta 52 personel dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pemadam kebakaran Pemprov DKI Jakarta. Di samping penyiapan personel, kepolisian turut menyiapkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional.

Kisi-Kisi Isi Pidato Prabowo soal Rancangan APBN 2027 Hari Ini
  • Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7e568975726/kisi-kisi-isi-pidato-prabowo-soal-rancangan-apbn-2027-hari-ini

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2027 dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Jumat (14/8). Nota keuangan dan RAPBN 2027 kemudian akan diserahkan untuk dibahas bersama DPR.  Berdasarkan jadwal yang diperoleh Katadata.co.id, DPR akan menggelar sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pagi ini.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro 2027, dengan target pertumbuhan 5,8‑6,5 %, inflasi 1,5‑3,5 % dan nilai tukar rupiah 16.800‑17.500 per dolar AS. Pada sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan 12,01‑12,40 % PDB, belanja negara 13,81‑14,80 % PDB, dan defisit APBN 1,80‑2,40 % PDB, sambil menurunkan pengangguran terbuka ke 4,3‑4,87 % serta kemiskinan ekstrem menjadi nol.

Purbaya Ungkap Alasan Penyelundupan Emas Marak Demi Hindari Bayar Bea Keluar
  • Maraknya Penyelundupan Emas
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a7e5d11b79e9/purbaya-ungkap-alasan-penyelundupan-emas-marak-demi-hindari-bayar-bea-keluar

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan maraknya penyelundupan emas ke luar negeri. Menurut dia, peningkatan aktivitas tersebut terjadi setelah pemerintah menerapkan bea keluar terhadap ekspor emas. Purbaya mengatakan, pengenaan bea keluar menciptakan insentif bagi pelaku untuk menghindari pembayaran pungutan tersebut dengan cara menyelundupkan emas ke luar negeri.

Purbaya menilai peningkatan penyelundupan sebagai indikasi kebijakan yang memberi tekanan pada pertambangan emas ilegal (PETI) dan menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan di semua titik keluar Indonesia serta menelusuri pihak terkait. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menambahkan bahwa Bea Cukai akan terus menindak penyelundupan, menelusuri asal emas yang diduga berasal dari lokasi tanpa izin usaha pertambangan, dan menegaskan pentingnya kepatuhan di wilayah bandara sebagai area kepabeanan.

Pemerintah Luncurkan Program Kredit Khusus untuk Perempuan Prasejahtera, Bunga Flat 8%
  • Program Kredit Khusus untuk Perempuan Prasejahtera
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260814/9/1996102/pemerintah-luncurkan-program-kredit-khusus-untuk-perempuan-prasejahtera-bunga-flat-8

Pemerintah meluncurkan skema kredit pembiayaan produktif ultramikro dengan suku bunga flat 8% per tahun khusus untuk pelaku usaha perempuan. Penyaluran program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.7/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera. Aturan ini telah diundangkan pada 5 Agustus 2026.

Selain suku bunga 8% flat per tahun, pembiayaan UMKM perempuan ini memiliki plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan. Penerimanya adalah perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha.

Prabowo Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua MPR dan Ketua DPD RI
  • Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260814/15/1996193/prabowo-tiba-di-kompleks-parlemen-disambut-ketua-mpr-dan-ketua-dpd-ri

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Keduanya kemudian mendampingi Presiden menuju lokasi pelaksanaan sidang.

Kehadiran Presiden menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI yang digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato Presiden dijadwalkan berlangsung selama 60 menit, mulai pukul 09.34 hingga 10.34 WIB. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bareskrim Buru Otak Jaringan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin di Bintan
  • Penyeludupan Narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/14/07430001/bareskrim-buru-otak-jaringan-penyelundupan-13-ton-ketamin-di-bintan

Bareskrim Polri memastikan tengah memburu otak jaringan penyelundupan 1,3 ton ketamin yang diangkut menggunakan kapal MV King Sun. Diketahui, delapan anak buah kapal (ABK) MV King Sun ditangkap setelah diduga menyelundupkan 1,3 ton ketamin di Bintan, Kepulauan Riau. Kedelapan tersangka telah dibawa dari Batam ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri. Zulkarnain menjelaskan, dari delapan tersangka yang diamankan, tujuh di antaranya merupakan warga negara Myanmar dan satu lainnya warga negara Taiwan.

Para tersangka sebelumnya telah beberapa kali mengirimkan narkotika ke sejumlah negara. “Kemudian mereka sudah melakukan pengiriman ketamin sebanyak tiga kali yang termasuk yang tertangkap. Yang pertama bulan Februari yang dikirimkan ke Filipina, jumlahnya hampir sama antara 60 sampai 65 karung,” katanya. “Kemudian yang kedua dibawa ke Taiwan, jumlahnya hampir sama. Dan masing-masing orang ataupun ABK mendapatkan bonus di luar dari gaji bulanannya,” jelasnya.

Krisis! 18 Juta Keluarga Tak Punya Rumah Layak, 9 Juta Masih Numpang
  • Angka Rumah Tidak Layak Tinggi, Backlog Perumahan
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/08/14/080000221/krisis-18-juta-keluarga-tak-punya-rumah-layak-9-juta-masih-numpang?page=all#page2

Persoalan perumahan di Indonesia ternyata bukan hanya soal masyarakat yang belum memiliki rumah. Data terbaru Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan kelayakan hunian mencapai 18,01 juta pada 2026. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau backlog kepemilikan yang mencapai 9,29 juta rumah tangga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, terdapat empat komponen yang menentukan kelayakan sebuah hunian, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Dari keempat komponen tersebut, sanitasi menjadi salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian.

BGN Tutup Permanen 504 Dapur MBG, 3.000 Lainnya Diperiksa
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/tjqbth393/bgn-tutup-permanen-504-dapur-mbg-3000-lainnya-diperiksa

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen sebanyak 504 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak. Pasalnya, ratusan dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sanitasi berdasarkan pengecekan dinas kesehatan setempat. Menurut Kepala BGN, Sudaryono, jumlah SPPG yang akan ditutup masih berpotensi meningkat. Pasalnya, saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap sekitar 3.000 dapur MBG di berbagai daerah.

Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah melakukan percepatan proses pemeriksaan kelaikan sanitasi dapur MBG. Namun, percepatan itu dipastikan tidak dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Sudaryono menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Ia juga menegaskan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

Purbaya Sudah Ajukan Rencana Penambahan Cukai Rokok
  • Kebijakan Cukai MBDK, Kebijakan Cukai Rokok
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjqh0b502/purbaya-sudah-ajukan-rencana-penambahan-cukai-rokok

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan rencana penambahan satu lapisan (layer) baru tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) saat ini masih dalam kajian dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia mengatakan, hingga saat ini proses pembahasan kebijakan tarif cukai rokok tersebut masih menunggu jadwal diskusi resmi bersama. Namun demikian, pihaknya telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok tersebut.

Sementara itu, mengenai penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang sempat tertunda, Kemenkeu menyampaikan bahwa statusnya hingga kini belum final dan belum dimasukkan ke dalam perhitungan utama APBN. Purbaya juga menyinggung terkait maraknya penindakan barang impor ilegal, ia menjelaskan, anggaran operasional Bea Cukai akan ditambah untuk memberantas penyelundupan.

Paradoks Sarjana Menganggur dan Kualitas Pendidikan Tinggi Indonesia
  • mempertanyakan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Persoalan Sajana Menganggur
  • https://www.kompas.id/artikel/paradoks-sarjana-menganggur-dan-kualitas-pendidikan-tinggi-indonesia?open_from=Section_Opini

Pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, dengan jumlah sarjana menganggur mencapai sekitar 1,03 juta orang atau 14,31 persen dari total pengangguran berdasarkan Sakernas BPS Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi dan kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan rendahnya kreativitas atau kompetensi lulusan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja formal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta lemahnya integrasi kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan industrialisasi.

Di tingkat perguruan tinggi, kritik diarahkan pada kecenderungan komersialisasi dan orientasi pada indikator kuantitatif seperti jumlah mahasiswa, IPK tinggi, kelulusan tepat waktu, dan predikat cum laude, sementara relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja belum selalu menjadi prioritas. Kondisi ini mendorong inflasi gelar dan kredensial, ketika semakin banyak lulusan bergelar sarjana tidak diikuti peningkatan pekerjaan berkeahlian tinggi. Akibatnya, sebagian sarjana mengalami qualification mismatch dan bahkan masuk ke pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Meski demikian, pekerjaan informal tetap merupakan pekerjaan yang terhormat dan tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan pribadi lulusan.

Persoalan tersebut juga mencerminkan kelemahan perencanaan pendidikan tinggi secara makro. Pembukaan program studi dan penentuan daya tampung belum sepenuhnya berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja, sementara akses mahasiswa terhadap pengalaman kerja dan keterampilan praktis masih terbatas. Untuk mengatasinya, pendidikan tinggi perlu bergeser dari paradigma “pemujaan ijazah” menuju pendidikan berbasis portofolio, proof of work, dan microcredentials. Mahasiswa perlu dibekali karya nyata, sertifikasi profesional, pengalaman industri, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Transformasi tersebut perlu didukung perencanaan pendidikan berbasis big data labor analytics, sehingga pembukaan, restrukturisasi, atau penghentian program studi dapat mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja secara dinamis. Hubungan perguruan tinggi dan industri juga perlu diperkuat melalui kemitraan dalam penyusunan kurikulum, penyediaan mentor dan laboratorium terapan, program magang, hingga penyerapan lulusan. Dengan demikian, penyelesaian pengangguran sarjana membutuhkan tanggung jawab bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kompetensi serta karya nyata, bukan sekadar kepemilikan ijazah.

Kemensos Siapkan 31 Shelter di Aceh hingga Papua Hadapi Karhutla
  • Upaya Kemensos menekan dampak Karhutla di Masyarakat
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260813213840-20-1392059/kemensos-siapkan-31-shelter-di-aceh-hingga-papua-hadapi-karhutla

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan 31 shelter di 16 provinsi, dari Aceh hingga Papua, sebagai bagian dari respons cepat terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan diawali dengan penggunaan data tunggal untuk mengidentifikasi keluarga terdampak dan memetakan kebutuhan mereka. Berdasarkan asesmen bersama pemerintah daerah, Kemensos menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda, perlengkapan keluarga, serta kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Kemensos mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan untuk mendistribusikan bantuan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Kemensos juga menyediakan layanan psikososial dan dukungan kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Pendekatan ini diarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada evakuasi dan bantuan material, tetapi juga perlindungan serta pemulihan kondisi keluarga terdampak.

TPS Ilegal di Jakarta: Bom Waktu yang Ancam Keselamatan Warga
  • Pengelolaan Sampah yang Buruk jadi Ancaman Keselamatan, Persoalan Sampah, TPS Ilegal
  • https://tirto.id/tps-ilegal-di-jakarta-bom-waktu-yang-ancam-keselamatan-warga-hBeU

Pemprov DKI Jakarta berencana menindak tegas pengelola dan pengguna tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, termasuk memberikan denda hingga mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat. Langkah ini penting karena Walhi menemukan lebih dari 10 titik TPS ilegal di Jakarta. Persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan dan lingkungan akibat penumpukan sampah, pembakaran terbuka, emisi metana, bau, serta pencemaran udara, tanah, dan air tanah melalui lindi.

Di balik keberadaan TPS ilegal terdapat dugaan jaringan bisnis persampahan yang memanfaatkan celah pengawasan. Sampah dari hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang seharusnya dikelola melalui jalur resmi dapat dialihkan kepada pengepul dan kemudian dibuang ke TPS ilegal untuk menghindari biaya pengelolaan dan retribusi. Praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Sejumlah titik bahkan disebut melibatkan kelompok tertentu sebagai pelindung, sehingga penertiban tidak cukup hanya dengan menutup lokasi pembuangan.

Karena itu, penanganan TPS ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memutus jaringan bisnis dan pihak-pihak yang berada di belakangnya, bukan sekadar melakukan penutupan lokasi. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemerintah perlu memperkuat pengawasan kepatuhan pelaku usaha, membangun TPS 3R atau pusat daur ulang di tingkat kelurahan, serta melegalkan dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pembenahan tata kelola, termasuk pencegahan korupsi dan kolusi dalam pengelolaan sampah, juga menjadi kunci agar persoalan TPS ilegal tidak terus berulang dan berkembang menjadi bom waktu lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Sekolah kedua di balik kota besar
  • Pendidikan Kesetaraan untuk Akses Pendidikan Lebih Luas
  • https://www.antaranews.com/berita/5693540/sekolah-kedua-di-balik-kota-besar?page=all

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 26 lokasi pendidikan kesetaraan, terdiri dari 9 lokasi Program Krisna (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 PKBM, untuk memberi kesempatan kedua bagi warga yang pernah keluar dari pendidikan formal karena faktor ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau kondisi lainnya. Layanan Paket A, B, dan C yang fleksibel dan ditempatkan dekat dengan masyarakat menjadi strategi penting untuk memperluas akses pendidikan. Kebijakan ini relevan karena meskipun partisipasi pendidikan dasar Surabaya tinggi, angka partisipasi murni menurun pada jenjang SMP dan terutama SMA/SMK/MA, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan warga agar tetap berada dalam jalur pendidikan.

Namun, keberhasilan pendidikan kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah lokasi belajar, peserta, atau ijazah yang diterbitkan. Tantangan utama justru terletak pada keberlanjutan peserta, kualitas tutor, motivasi belajar, serta kondisi sosial ekonomi warga. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data untuk mengidentifikasi warga yang berisiko putus sekolah, sekaligus mengintegrasikan sekolah, PKBM, kelurahan, keluarga, pekerja sosial, dan sektor lainnya. Data pendidikan juga perlu dikembangkan menjadi profil warga yang mencakup usia, pendidikan terakhir, alasan berhenti sekolah, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kebutuhan pembelajaran.

Ke depan, Krisna perlu dikembangkan bukan sekadar sebagai jalur memperoleh ijazah, tetapi sebagai instrumen mobilitas sosial dan peningkatan produktivitas. Pembelajaran dapat diperkuat dengan literasi digital, numerasi keuangan, kewirausahaan, keterampilan kerja, serta kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan sektor ekonomi kota. Kualitas tutor, insentif, pelatihan, dan evaluasi juga perlu diperkuat, sementara indikator keberhasilan diperluas hingga mencakup kelanjutan pendidikan, peningkatan kualitas pekerjaan, dan pendapatan lulusan. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan benar-benar menjadi “jalan pulang” menuju pendidikan sekaligus jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar kesempatan memperoleh ijazah.

Mencermati Lonjakan Perceraian
  • Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian
  • https://rm.id/baca-berita/kolom/321701/trend-masa-depan-umat-19-mencermati-lonjakan-perceraian/2

Perceraian dipandang sebagai salah satu persoalan sosial karena dampaknya tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi juga anak-anak dan perempuan. Setelah perceraian, kondisi ekonomi keluarga dapat memburuk sehingga anak berisiko mengalami putus sekolah atau harus berpindah ke sekolah yang lebih murah. Perempuan yang menjadi janda juga menghadapi berbagai persoalan, termasuk stigma sosial serta kesulitan mengakses dan menguasai harta bersama yang sebagian besar masih atas nama mantan suami.

Fenomena perceraian di Indonesia disebut menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sekitar 2 juta perkawinan setiap tahun, sekitar 200 ribu berakhir dengan perceraian. Sekitar 70 persen merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sementara sekitar 80 persen terjadi pada pasangan dengan usia perkawinan relatif muda. Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak anak yang masih kecil harus menghadapi perceraian orang tua dan semakin banyak perempuan menjadi janda pada usia produktif.

Penyebab perceraian sangat beragam, mulai dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, perbedaan sosial dan pendidikan, campur tangan keluarga, hingga perbedaan agama dan politik. Perbedaan pilihan politik, misalnya, bahkan disebut dapat menjadi pemicu perceraian dalam jumlah yang cukup signifikan. Selain itu, perkembangan media dan infotainment dinilai turut mengubah pandangan masyarakat terhadap perceraian, yang semakin dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan lagi persoalan yang harus dihindari atau diselesaikan terlebih dahulu.

China Buka Sekolah untuk Robot Humanoid, Dilatih Pekerjaan Manusia
  • Sekolah untuk Robot, Teknologi China
  • https://tekno.kompas.com/read/2026/08/12/07010067/china-buka-sekolah-untuk-robot-humanoid-dilatih-pekerjaan-manusia?page=all#page2

China membuka sekolah khusus robot humanoid di Distrik Yuhang, Hangzhou, Provinsi Zhejiang, pada 29 Juni 2026. Sekolah yang diklaim sebagai yang pertama di China ini didirikan oleh Institute of Robotics Zhejiang University, Zhejiang Institute of Quality Sciences, dan sejumlah perusahaan industri. Sekitar 30 robot dari sektor manufaktur, layanan, keamanan, dan hiburan menjadi angkatan pertama.

Robot-robot tersebut menjalani pemeriksaan, pelatihan, dan pengujian dalam lingkungan nyata sebelum memperoleh sertifikat keterampilan profesional. Pelatihan mencakup empat bidang utama, yaitu industri, kesehatan, seni, dan olahraga, dengan materi seperti kemampuan teknis, persepsi lingkungan, mobilitas, pengoperasian perangkat, serta etika. Tujuannya agar robot mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak sepenuhnya diprediksi dalam program awal.

Sekolah ini menggunakan sistem WJ-Brain dari Zhejiang University untuk menambahkan kemampuan penalaran logis pada model vision-language-action (VLA), sehingga robot dapat memahami situasi, menyusun rencana, dan mengambil keputusan secara lebih mandiri. Setelah lulus, robot diharapkan dapat bekerja di pabrik, museum, komunitas, dan layanan publik, serta terus memperoleh pembaruan berbasis AI. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya China mempercepat komersialisasi dan penerapan robot cerdas di dunia nyata.

1.297 Koperasi Merah Putih di Jateng Berdiri di Lahan Sawah Dilindungi
  • Kopdes di Lahan Sawah
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjoofg423/1297-koperasi-merah-putih-di-jateng-berdiri-di-lahan-sawah-dilindungi

Sebanyak 1.297 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Secara peraturan, LSD dilarang dialihfungsikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Desy Arijani mengungkapkan, jumlah KDKMP yang telah berdiri di Jateng mencapai 8.523 unit. Namun, baru 63 persen atau setara 5.400-an KDKMP yang sudah beroperasi.

Desy mengaku tak mengetahui secara pasti mengapa terdapat gedung KDKMP yang didirikan di atas LSD. Sebab, penentuan lokasi KDKMP dilakukan lewat musyawarah desa. Sementara pembangunan infrastrukturnya dieksekusi PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI.

Desy menyebut 1.297 KDKMP yang berdiri di atas LSD itu tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Desy mengungkapkan, secara peraturan LSD memang tidak boleh dialihfungsikan. Sepengetahuannya, jika LSD dialihfungsikan, seharusnya ada penggantian lahan.

Menko Polkam tegaskan RI tak boleh jadi transit barang ilegal
  • Penyeludupan Barang Ilegal
  • https://www.antaranews.com/berita/5690668/menko-polkam-tegaskan-ri-tak-boleh-jadi-transit-barang-ilegal?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, penyimpanan, maupun pasar barang ilegal yang masuk melalui jaringan kejahatan transnasional. Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton ketamin hasil penggagalan penyelundupan melalui jalur laut di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Djamari mengatakan Indonesia memiliki wilayah pintu masuk yang luas sehingga pengawasan terhadap jalur penyelundupan perlu terus diperkuat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kepulauan Riau. Menurut dia, keberhasilan pengungkapan tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah barang bukti yang disita, tetapi juga kemampuan aparat mendeteksi dan membongkar jaringan internasional yang melakukan penyelundupan.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan dan penyelundupan melalui jalur laut. Menurut Ali, sepanjang 2026 TNI AL telah menggagalkan sejumlah pelanggaran hukum di laut, termasuk penyelundupan barang terlarang serta pelanggaran terkait sumber daya alam. Ia menyebut nilai ekonomi dari berbagai pelanggaran yang berhasil dicegah sepanjang 2026 secara akumulatif diperkirakan mencapai Rp12,4 triliun.

Rasio Utang RI Tertinggi Sepanjang Masa, Purbaya Ungkap Strategi agar Tak Tekor
  • Rasio Hutang Indonesia
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260813/9/1995853/rasio-utang-ri-tertinggi-sepanjang-masa-purbaya-ungkap-strategi-agar-tak-tekor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah strategi untuk menahan laju utang pemerintah Indonesia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa , mulai dari membatasi defisit hingga mengoptimalkan penerimaan pajak dan sebagian keuntungan Danantara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, outstanding utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp373,2 triliun dari posisi akhir kuartal I/2026 sebesar Rp9.920,42 triliun. Dengan posisi tersebut, rasio utang pemerintah mencapai 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II/2026. Rasio itu dihitung berdasarkan outstanding utang serta akumulasi PDB harga berlaku terbaru sebesar Rp6.552,1 triliun pada kuartal II/2026 dan tiga kuartal sebelumnya.

Gerak Cepat Pemerintah Atasi Api Bromo dan Ancaman Karhutla
  • Penanganan Karhutla
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260813/15/1995533/gerak-cepat-pemerintah-atasi-api-bromo-dan-ancaman-karhutla

Dua titik api yang masih bertahan di kawasan Bromo pada Selasa (11/8/2026) menjadi pengingat bahwa risiko ekonomi akibat perubahan pola cuaca tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya, pemerintah harus mengerahkan personel lintas lembaga, operasi water bombing, hingga menyiapkan modifikasi cuaca untuk menjaga agar api tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar.

Pemerintah mencatat sebelumnya terdapat 36 titik kebakaran di kawasan Bromo. Sebagian telah ditangani, tetapi dua titik api masih harus dipantau dan dikendalikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bahkan turun langsung ke kawasan tersebut untuk memimpin koordinasi percepatan pemadaman.

LPEM FEB UI: Lulusan Manajemen Paling Banyak Menganggur
  • Pengangguran S-1
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/13/090512971/lpem-feb-ui-lulusan-manajemen-paling-banyak-menganggur

Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat lulusan perguruan tinggi yang paling banyak menganggur berasal dari program studi (Prodi) Manajemen. Data tersebut dihimpun LPEM FEB UI berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 lalu.

LPEM mencatat proporsi lulusan Manajemen yang menganggur sebesar 10,3 persen, jurusan lain yang banyak mencetak pengangguran adalah lulusan jurusan hukum sebesar 9,0 persen. Kemudian disusul oleh lulusan prodi Ekonomi 8,7 persen, Pendidikan 7,1 persen dan Akuntansi 5,1 persen. LPEM FEB UI menilai, besarnya proporsi lulusan Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis tidak terlalu mengejutkan karena program-program tersebut tersedia di banyak perguruan tinggi dan cenderung menerima mahasiswa dalam jumlah besar.

Dua Srikandi Diusulkan Prabowo Pegang Kendali Bank Indonesia
  • Usulan Dua Srikandi Bank Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/13/09103891/dua-srikandi-diusulkan-prabowo-pegang-kendali-bank-indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua srikandi untuk memegang kendali di Bank Indonesia (BI). Kedua sosok wanita yang dimaksud adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, dan Aida S Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Mereka dijadwalkan akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan pada pekan depan di DPR. Dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan Prabowo ke DPR, ada pula nama Solikin M Juhro dan Anwar Bashori yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI.

Taiwan Kecam Rencana Latihan Angkatan Laut China-RI, TNI AL Beri Penjelasan
  • Latihan Passing Exercise AL
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7867661/taiwan-kecam-rencana-latihan-angkatan-laut-china-ri-tni-al-beri-penjelasan

Baru-baru ini Pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan angkatan laut China bersama kapal perang Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan. Pemerintah Taiwan juga menilai latihan itu sebagai tindakan berbahaya dan merupakan upaya China menciptakan kesan memiliki yurisdiksi atas perairan di kawasan tersebut. Terkait hal itu, Markas Besar TNI Angkatan Laut angkat bicara.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 akan melaksanakan latihan Passing Exercise dengan angkatan laut sejumlah negara yang dilintasi. Angkatan laut dimaksud, kata dia, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat. Tunggul mengatakan kegiatan itu merupakan praktik yang lazim dilakukan antar angkatan laut saat kapal melintasi suatu kawasan dan tidak ditujukan sebagai latihan tempur. 

Passing Exercise, lanjutnya, merupakan bentuk interaksi untuk membangun komunikasi, kepercayaan, hubungan baik, dan semangat persahabatan antar angkatan laut, sekaligus mendukung diplomasi maritim Indonesia. Tunggul juga mengatakan pelaksanaan passing exercise sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang membuka ruang kerja sama dengan semua negara. Kegiatan itu juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat persahabatan serta turut menjaga keamanan, stabilitas maritim, dan perdamaian dunia.

Menteri LH Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Terlibat dalam Perdagangan Karbon, Ini Skemanya
  • Perdagangan Karbon
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tjnic6490/menteri-lh-sebut-kopdes-merah-putih-bisa-terlibat-dalam-perdagangan-karbon-ini-skemanya-part2

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi terlibat dalam perdagangan karbon. Lebih lanjut, ia mengatakan koperasi secara umum pun bisa ikut terlibat dalam bisnis ini agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon lebih banyak dinikmati masyarakat. Jumhur mengatakan wacana ini muncul menyusul besarnya potensi Indonesia sebagai pemasok jasa lingkungan, terutama dari kawasan hutan dan mangrove yang mampu menyerap emisi karbon.

Ia menjelaskan, koperasi nantinya dapat menjadi pengelola unit karbon melalui skema pemanfaatan kawasan hutan atau mangrove. Lebih lanjut, koperasi kemudian mendaftarkan unit karbon ke Sistem Registri Nasional (SRN) sebelum akhirnya memperdagangkannya di pasar karbon.Ia mengatakan skema tersebut diharapkan memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon kembali kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan dan sekitar hutan.

Menurut dia, unit karbon yang dikelola koperasi dapat didaftarkan ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebelum diperdagangkan di pasar karbon sehingga koperasi dan anggotanya memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem tersebut dikelola Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencatat, mengelola, dan memverifikasi unit karbon yang diperdagangkan.

Dramatis, Seorang Wanita Berhasil Diselamatkan Setelah 36 Jam Terjebak Reruntuhan Pascagempa Kolombia
  • Gempa Kolombia M7.4
  • https://news.okezone.com/amp/2026/08/13/18/3235786/dramatis-seorang-wanita-berhasil-diselamatkan-setelah-36-jam-terjebak-reruntuhan-pascagempa-nbsp-kolombia

Seorang wanita berusia 32 tahun yang terjebak di bawah reruntuhan selama 36 jam setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia, berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Daniela Largo berhasil dikeluarkan dari bawah reruntuhan sebuah bangunan di Kota Pereira setelah operasi penyelamatan yang berlangsung selama 10 jam. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjangkaunya melalui terowongan yang mereka gali di bawah empat lempengan beton tempat Largo terkubur. Setidaknya 188 orang tewas akibat gempa tersebut, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, melansir BBC, Rabu (12/8/2026).

Hujan Meteor Perseid Masih Bisa Dilihat Nanti Malam, Cek Waktunya!
  • Hujan Meteor Perseid
  • https://www.beritasatu.com/ototekno/3018667/hujan-meteor-perseid-masih-bisa-dilihat-nanti-malam-cek-waktunya

Hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit pada Agustus 2026. Fenomena astronomi tahunan ini mencapai periode puncaknya pada Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Meski waktu puncak utama telah berlalu, masyarakat di Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan Perseid pada Kamis (13/8/2026) malam hingga Jumat (14/8/2026) dini hari. Berdasarkan kalender International Meteor Organization (IMO), hujan meteor Perseid berlangsung sejak 17 Juli hingga 24 Agustus 2026. Intensitas tertinggi terjadi pada sekitar 12–13 Agustus, tetapi aktivitas meteor masih cukup tinggi setelah melewati puncaknya. Dengan kondisi langit yang mendukung, masyarakat tetap berpeluang melihat sejumlah meteor melintas di langit malam. Tahun ini, pengamatan Perseid juga mendapat keuntungan dari kondisi Bulan yang minim cahaya sehingga langit menjadi lebih gelap.

Loyalis Bos Narkoba di Kampung Bahari Melawan, Petugas Dilempari Mercon
  • Penggerebekan di Kampung Bahari
  • https://news.detik.com/berita/d-8616218/loyalis-bos-narkoba-di-kampung-bahari-melawan-petugas-dilempari-mercon

Penggerebekan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kampung Bahari, Jakarta Utara mendapatkan perlawanan jaringan narkoba. Petugas dilempari mercon hingga petugas membalas dengan gas air mata. Dalam rekaman video, terlihat personel BNN dan Brimob tengah berjaga-jaga. Jaringan narkoba melawan dengan menembaki petugas menggunakan mercon dan petasan. Petugas membalas dengan tembakan gas air mata.

Di sisi lain, petugas juga melakukan penjagaan di jalanan menuju Kampung Bahari. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas diminta putar balik karena adanya perlawanan dari jaringan narkoba. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Roy Hardy Siahaan mengatakan upaya penindakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para loyalis bandar narkoba berinisial MR. Penggerebekan dilakukan hari ini, Kamis (13/8/2026) sejak subuh.

“Awalnya kita tangkap bosnya ini di sekitar Kampung Bahari, kemudian kita bawa ke dalam untuk pengembangan,” kata Roy. Petugas kemudian membawa MR ke Kampung Bahari untuk menunjukkan di mana tempat dia menyimpan narkoba. Namun, saat petugas hendak masuk, para loyalis MR menyerang petugas. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga jaringan narkoba dalam penggerebekan tersebut. Beberapa barang bukti juga telah diamankan.

Utang Pemerintah Tembus Rp 10.000 T, Purbaya Bakal Lihat Posisi Akhir Tahun
  • Utang Pemerintah Tembus Rp 10.000 T
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7c5c235bfb4/utang-pemerintah-tembus-rp-10000-t-purbaya-bakal-lihat-posisi-akhir-tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi utang pemerintah yang telah lebih dari Rp 10 ribu triliun per 30 Juni 2026. Purbaya meyakini utang pemerintah dapat turun pada akhir 2026.  Utang pemerintah hingga akhir Juni 2026 tepatnya senilai Rp 10.293,69 triliun, dengan rasio utang setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan Singapura yang mencapai 180 % PDB. Purbaya menekankan pentingnya menilai sustainability utang relatif terhadap size ekonomi masing‑masing negara. Strategi penurunan utang meliputi pembatasan defisit. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas tax collection tanpa menaikkan tarif pajak.

Purbaya: Sebagian Keuntungan Danantara Masuk APBN Mulai 2026
  • Keuntungan Danantara Masuk APBN Mulai 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7c65ae7520d/purbaya-sebagian-keuntungan-danantara-masuk-apbn-mulai-2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Purbaya menuturkan, rencana Prabowo tersebut akan mulai digulirkan pada 2026. Namun, ia belum merinci bagaimana bentuk dari rencana tersebut. 

Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp 10,29 triliun (41,26 % PDB) pada pertengahan 2026, sekaligus meningkatkan efisiensi pendapatan negara. Sebelumnya, dividen BUMN masuk langsung ke APBN sebagai PNBP. Kini model Danantara memungkinkan laba BUMN dikelola kembali untuk investasi dengan kemungkinan sebagian kembali berkontribusi pada APBN, meski nominalnya masih dibahas.

MSCI Tak Ubah Status Indonesia, Masih Emerging Market
  • Index Review MSCI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a7d1942a8ad9/msci-tak-ubah-status-indonesia-masih-emerging-market

MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara emerging market berdasarkan hasil August 2026 Index Review yang diumumkan pada Rabu (12/8) waktu setempat. Berdasarkan hasil 2026 Annual Country Review untuk MSCI Frontier Emerging Markets Index, MSCI tidak melakukan perubahan terhadap daftar negara dalam indeks tersebut. Status Indonesia masih bertahan di emerging market.

MSCI akan mendepak hingga 10 saham Indonesia efektif setelah penutupan perdagangan 31 Agustus 2026, termasuk pengeluaran PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dari MSCI Global Standard Indexes, penurunan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ke MSCI Global Small Cap Indexes, serta pemindahan sembilan saham lainnya dari MSCI Global Small Cap Indexes. OJK berharap MSCI mencabut kebijakan freeze pada bursa Indonesia, menilai perbaikan transparansi pasar sudah signifikan dan memperkirakan dampak rebalancing Agustus 2026 tidak sebesar rebalancing Mei, bahkan dapat menjadi katalis positif bila kebijakan freeze diangkat.

7 Kantor Pemerintahan Puncak Papua Dibakar Massa
  • Konflik Keamanan di Papua
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260812071939-12-1391267/7-kantor-pemerintahan-puncak-papua-dibakar-massa

Massa membakar tujuh kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diduga dipicu oleh ketidakpuasan soal pembagian dana desa tahap I tahun 2026. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Ilaga, Puncak pada Selasa (11/8) sekitar pukul 18.45 WIT. Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengungkap titik api ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, Kantor Keuangan.

Domingos menuturkan sekelompok massa tiba-tiba mendatangi kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT, setelah penyaluran dana desa. Bupati Puncak Elvis Tabuni yang mengetahui pergerakan massa kemudian datang ke Kantor PMK. Bupati berupaya berkomunikasi dengan merek, namun massa tidak puas hingga situasi memanas hingga terjadi pembakaran kantor PMK sekitar pukul 18.45 WIT. “Selain sejumlah kantor pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga turut terbakar,” bebernya.

Domingos menjelaskan personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Kepolisian Sektor disiagakan di kawasan perempatan alun-alun, tepatnya di depan Markas Polsek Ilaga. Sementara personel Satgas ODC ditempatkan di Kotis. Selain melakukan pengamanan, sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama sejumlah tokoh masyarakat memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri dan tidak melanjutkan aksi.

Pelajaran Mendalam Memerlukan Keseriusan Guru dalam Mengajar
  • Mewujudkan SDM Unggul dengan Guru Berkualitas, Urgensi Peran Guru
  • https://mediaindonesia.com/opini/920773/pelajaran-mendalam-memerlukan-keseriusan-guru-dalam-mengajar

Pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang ditekankan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti merupakan perubahan cara pandang terhadap pendidikan untuk membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter, bukan sekadar menghafal materi. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sosok guru sebagai fasilitator yang merancang strategi pembelajaran interaktif, menghubungkan materi dengan realitas, serta menghidupkan ruang kelas.

Di era kecerdasan buatan (AI), peran guru tetap tidak tergantikan karena memiliki sentuhan kemanusiaan dalam membimbing moral, empati, dan karakter siswa. Dari perspektif Islam, profesi guru merupakan amanah mulia yang menuntut prinsip profesionalitas (itqan) dan keseriusan (ihsan). Oleh karena itu, guru juga dituntut untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam memperkaya proses pembelajaran.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045 melalui pembelajaran mendalam, keseriusan guru harus didukung oleh peran negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Negara perlu mengurangi beban administratif, menyediakan pelatihan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan dasar guru. Tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, fokus dan keseriusan guru dalam mengajar tidak akan berjalan maksimal.

BNN usulkan tim terpadu awasi tempat rehabilitasi narkotika
  • Rehabilitasi Narkoba
  • https://www.antaranews.com/berita/5690156/bnn-usulkan-tim-terpadu-awasi-tempat-rehabilitasi-narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas instansi untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi narkotika dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tempat rehabilitasi memberikan pelayanan sesuai standar. Ia menyampaikan hal tersebut dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN Lido.

Menurut Suyudi, pemerintah masih menemukan penyelenggaraan rehabilitasi yang belum memenuhi standar, tidak didukung tenaga kompeten, bahkan belum memiliki izin. Menurut dia, standardisasi tersebut harus diikuti mekanisme pengawasan yang jelas agar ketentuan tidak hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan di lapangan. Suyudi mengatakan penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemulihan penyalahguna narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kerja sama empat instansi tersebut mencakup rehabilitasi medis dan sosial secara komprehensif dan berkelanjutan, pertukaran serta pemanfaatan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan hingga layanan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja pascarehabilitasi.

Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas soal Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan
  • Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/11/22202711/wakil-menteri-perang-as-temui-menhan-sjafrie-bahas-soal-kelanjutan-kerja

Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan Elbridge A. Colby mengunjungi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026). “Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis dan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat,” bunyi keterangan pers Kemhan RI, dikutip Selasa (11/8/2026). Kedua negara berkomitmen memperkuat Major Defense Cooperation Partnership sebagai salah satu landasan kerja sama pertahanan.

Sjafrie mengatakan, salah satu fokus kerja sama ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan. Indonesia dan AS juga membahas peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI. Selain latihan, kedua pihak membahas kerja sama industri pertahanan. Indonesia ingin kerja sama tersebut ikut meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dan mendukung kemandirian pertahanan nasional.

Dalam pertemuan itu, AS juga menilai Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting di kawasan. Kedua negara sepakat menjaga kerja sama pertahanan melalui kerangka Major Defense Cooperation Partnership. Sjafrie menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan AS tidak mencakup pembentukan pangkalan militer AS di Indonesia. Kerja sama tetap difokuskan pada pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, dan penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan Indonesia.

Sidang MK, Dosen Singgung Pembangunan Universitas Republik Indonesia
  • Kesejahteraan Dosen, Pembangunan URI, Pendanaan Riset Perguruan Tinggi
  • https://www.liputan6.com/news/read/8267646/sidang-mk-dosen-singgung-pembangunan-universitas-republik-indonesia

Aris Armunanto, salah satu dosen Politeknik LP3I, mengajukan uji materi terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Hafidz, pemohon meminta pemerintah untuk lebih berfokus meningkatkan kesejahteraan dosen serta memperkuat pendanaan pendidikan tinggi nasional ketimbang mengalokasikan anggaran untuk mendirikan perguruan tinggi baru, seperti Universitas Republik Indonesia (URI).

Pemohon menilai norma dalam pasal yang diuji tersebut belum mewujudkan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 secara optimal. Hal ini disebabkan belum adanya kewajiban konstitusional bagi pemerintah untuk membangun sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Dampaknya, perguruan tinggi swasta (PTS) mengalami keterbatasan anggaran yang signifikan dalam mendukung kegiatan akademik para pengajarnya.

Keterbatasan dana tersebut berdampak langsung pada para dosen PTS yang kesulitan mendapatkan dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, hingga mengikuti konferensi akademik. Pemohon menegaskan bahwa gugatan ini tidak menuntut agar negara membiayai seluruh PTS, melainkan mendesak hadirnya sistem pendanaan yang dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi, mendukung inovasi, serta menjamin hak warga negara atas pendidikan yang bermutu.

Purbaya Salurkan Rp 20,5 Triliun kepada 490 Pemda, Termasuk untuk Bayar Pegawai
  • Tambahan Anggaran Pemda
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7b2b35a3031/purbaya-salurkan-rp-20-5-triliun-kepada-490-pemda-termasuk-untuk-bayar-pegawai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (Pemda). Ia menyebut dana tersebut telah disalurkan secara serentak pada Jumat (7/8).  Bendahara negara mengatakan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penyaluran didasarkan pada kebutuhan APBN tiap daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan tambahan anggaran cukup besar adalah Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang menerima sekitar Rp 193 miliar, Kota Kupang Rp 17 miliar, sementara Jakarta dianggap cukup kaya sehingga tidak memperoleh alokasi tambahan yang signifikan. Tambahan dana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah, agar tidak kesulitan memenuhi pembayaran gaji, termasuk PPPK, dan program-program kecil.

WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
  • Dekarbonisasi Sektor Farmasi
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/12/084439886/who-rilis-kerangka-kerja-keberlanjutan-untuk-dekarbonisasi-sektor-farmasi?page=all#page2

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis kerangka kerja global berjudul “Towards a greener pharmaceuticals’ regulatory highway: a framework for regulators as enablers of decarbonisation” pada tahun 2026. Panduan ini diterbitkan untuk mengatasi tingginya lonjakan emisi gas rumah kaca dari sektor farmasi yang meningkat hingga 77 persen pada rentang 1995–2019, serta dampaknya terhadap ketahanan rantai pasokan obat akibat perubahan iklim. Pedoman ini bertujuan untuk memandu lembaga pengawas obat di seluruh dunia dalam memangkas jejak karbon industri tanpa mengurangi mutu, keamanan, dan keampuhan obat.

Kerangka kerja tersebut berfokus pada tiga pilar utama: edukasi, standar aturan, dan inovasi regulasi. Pilar edukasi berfokus pada pelatihan tentang isu iklim bagi badan pengawas untuk mengenali sumber emisi terbesar. Pilar standar aturan mendorong penyelarasan standar internasional dalam pengukuran dan pelaporan emisi secara sukarela. Sementara itu, pilar inovasi regulasi memanfaatkan aturan yang ada untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan yang disorot oleh WHO adalah keberhasilan BPOM dalam proyek percontohan label digital (kode QR) pengganti petunjuk obat kertas pada 2023–2025.

WHO menekankan pentingnya transisi energi dan dekarbonisasi yang adil serta merata agar tidak mengganggu keterjangkauan harga maupun keterkaitan akses obat masyarakat. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah turut didorong untuk berpartisipasi agar regulasi ramah lingkungan tidak menjadi hambatan untuk masuk pasar. Dengan didukung oleh peningkatan kapasitas SDM, teknologi, pembiayaan berkelanjutan, serta kerja sama antarnegara, industri farmasi diharapkan mampu membangun sistem kesehatan yang lebih tahan krisis dan ramah lingkungan.

Pendaftar Magang Nasional Tembus 732 Ribu, yang Lolos 6,3 Persen
  • Pendaftaran Peserta Magang Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260811142808-92-1391031/pendaftar-magang-nasional-tembus-732-ribu-yang-lolos-63-persen

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pendaftar Program Magang Nasional angkatan 2 batch I 2026 mencapai 732.483 orang. Namun, hanya 6,3 persen atau 46.160 orang yang berhasil lolos menjadi peserta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan program ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Dari jumlah 732.483,

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan para peserta magang akan mendapatkan upah minimum sesuai dengan standar kabupaten atau kota tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, peserta yang menjalani masa magang di Jakarta akan menerima upah pada kisaran Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan.

Teddy mengungkapkan tingkat keberhasilan program magang ini pada angkatan sebelumnya. Berdasarkan datanya, sekitar 30 hingga 40 persen dari total 100 ribu peserta pada angkatan pertama langsung direkrut menjadi karyawan di perusahaan tempat mereka magang maupun di perusahaan lain. Teddy berharap seluruh peserta pada batch baru ini juga bisa langsung mendapatkan pekerjaan secara permanen setelah masa magang mereka selesai.

irlangga Sebut Pemerintah Kantongi Nama Calon Gubernur Pusat Finansial
  • Calon Gubernur PFII
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7b2aff2ed49/airlangga-sebut-pemerintah-kantongi-nama-calon-gubernur-pusat-finansial

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan calon Gubernur Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sudah ada. Penentuan calon itu dilakukan seiring dengan rencana pemerintah untuk mempercepat operasional lembaga. Airlangga menjelaskan bahwa pembentukan PFII menjadi tahapan utama sebelum kepengurusan ditetapkan. Dengan begitu, proses penunjukan gubernur maupun struktur organisasi belum dapat diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Penetapan struktur organisasi dan lokasi operasional PFII masih dalam kajian; opsi meliputi kawasan InJourney dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali serta area awal di Jakarta, dengan keputusan akhir menunggu terbentuknya kelembagaan resmi. Pengumuman resmi mengenai calon gubernur, struktur, dan lokasi PFII diperkirakan akan disampaikan bersamaan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026.

Purbaya Ungkap Rencana Prabowo, Keuntungan Danantara Bakal jadi Cadangan APBN
  • Keuntungan Danantara Bakal jadi Cadangan APBN
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a7b3426c8f5a/purbaya-ungkap-rencana-prabowo-keuntungan-danantara-bakal-jadi-cadangan-apbn

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto bahwa penggunaan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Purbaya menyatakan hal ini masih dibahasnya dengan Danantara. 

Pemerintah belum menetapkan target kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi dalam APBN 2027, serta belum memutuskan apakah keuntungan akan dicatat melalui pos PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Perubahan UU BUMN (UU No. 1 Tahun 2025) mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke dalam skema Danantara, memungkinkan laba BUMN diinvestasikan kembali dan berpotensi menyumbang ke APBN. Namun, besaran dan cara pencatatannya masih menunggu keputusan lanjutan.

Kelompok Ini Akan Dilarang Beli Pertalite, Purbaya-Bahlil Kaji Aturan
  • Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260812071628-85-1391266/kelompok-ini-akan-dilarang-beli-pertalite-purbaya-bahlil-kaji-aturan

Pemerintah bakal melarang sejumlah kelompok masyarakat membeli Pertalite. Aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut tengah dikaji. Kemarin (11/8), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya mengatakan pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yakni kelompok kaya dan sangat kaya.

Purbaya menjelaskan rencana pembatasan ini masih dalam tahap pengkajian. Salah satu yang masih dibahas adalah evaluasi terhadap sistem penyaluran Pertalite oleh PT Pertamina (Persero). Setelah melihat langsung, Purbaya menilai mekanisme penyalurannya sudah cukup baik. Karenanya, ia menilai pembatasan ini bisa segera dilaksanakan. Dalam kesempatan sama, Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut.

Bahlil mengatakan langkah ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kementerian ESDM bergerak cepat menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan. Bahlil juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia sedang melonjak. Namun, kebijakan berbeda akan berlaku untuk harga BBM nonsubsidi yang disesuaikan secara fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Anomali Cuaca Panas Ekstrem: Bahaya Laten Krisis Iklim di Indonesia
  • Dampak Cuaca Panas Ekstrem
  • https://retizen.republika.co.id/posts/776151/anomali-cuaca-panas-ekstrem-bahaya-laten-krisis-iklim-di-indonesia

Gelombang suhu tinggi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar fenomena kemarau biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa indeks suhu maksimum harian di sejumlah kota besar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi berkali-kali menembus angka 35 hingga 38 derajat Celcius. Angka ini melonjak signifikan di atas rata-rata klimatologis historis harian Indonesia.

Dampak paling langsung dari siaran cuaca panas ekstrem bermuara pada sektor kesehatan masyarakat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan suhu tinggi secara terus-menerus memicu tekanan termal (heat stress) yang meningkatkan risiko sengatan panas (heat stroke), dehidrasi akut, gangguan kardiovaskular, serta eksaserbasi penyakit kronis. Di sisi ekonomi, stres termal berakibat fatal pada efisiensi ketenagakerjaan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam studinya mengenai Working on a Warmer Planet mencatat bahwa pada suhu di atas 33 derajat Celcius, pekerja dapat kehilangan hingga 50 persen dari kapasitas kerja fisik mereka akibat kelelahan otot dan penurunan fokus kognitif. Di Indonesia, di mana sektor informal, pertanian, konstruksi, dan transportasi menyerap lebih dari 60 persen total tenaga kerja, dampak paparan panas ini sangat menggerus perekonomian. 

Tidak kalah pentingnya, suhu ekstrem memberikan tekanan berat pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Peningkatan suhu permukaan tanah dan tinggi laju evapotranspirasi mempercepat penguapan udara tanah, memicu kekeringan agronomi, dan menurunkan hasil panen komoditas pangan utama. Kenaikan harga beras dan pangan pokok akibat kelangkaan pasokan ini pada akhirnya mendorong laju inflasi dan memperberat beban ekonomi masyarakat yang rendah.

Beda Jalan Partai Parlemen dan Nonparlemen Menuju Pemilu
  • Partai Nonparlemen
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/11/09203011/beda-jalan-partai-parlemen-dan-nonparlemen-menuju-pemilu

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU/XVIII/2020, MK membagi partai politik ke dalam tiga kategori: partai yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019, partai yang tidak lolos ambang batas, serta partai baru. Partai yang memenuhi ambang batas 4 persen hanya perlu menjalani verifikasi administrasi, sementara partai nonparlemen dan partai baru wajib mengikuti verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual.

Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar oleh KPU dalam menyusun mekanisme verifikasi Pemilu 2024 melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwa partai politik peserta pemilu adalah yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi KPU sesuai Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, partai parlemen memiliki jalur lebih sederhana dibandingkan partai nonparlemen yang harus membuktikan keberadaan dan dukungan nyata di lapangan.

Namun, sejumlah partai nonparlemen mendesak adanya kelonggaran syarat verifikasi dan penghapusasn ambang batas parlemen. Bahkan mengusulkan perubahan aturan main Pemilu melalui RUU, seperti penghapusan parliamentary threshold atau penyederhanaan verifikasi faktual. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara partai parlemen yang sudah mapan dengan partai nonparlemen yang berupaya memperluas akses politik menjelang Pemilu berikutnya.

Pakar Ungkap Pilkada Tanpa Wakil Berpotensi Langgar UUD
  • Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810195803-32-1390764/pakar-ungkap-pilkada-tanpa-wakil-berpotensi-langgar-uud

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menilai wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil bukan solusi atas budaya ban serep dan pembagian tugas yang tidak proporsional antara kepala daerah dan wakilnya.

Wacana ini harus dicermati karena memiliki risiko serius terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan di daerah. Secara yuridis, wakil kepala daerah adalah jabatan politik yang ditunjuk dengan demokratis merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Secara politik, penunjukan wakil kepala daerah oleh kepala daerah terpilih akan menghilangkan kesempatan masyarakat menilai calon pemimpin mereka dengan utuh.

Wacana ini tidak sejalan dengan aspek teoritis kepemimpinan demokrasi menurut teori Robet Dahl. Dahl menyebut prinsip demokrasi adalah partisipasi warga dan akuntabilitas penguasa. Iqbal menambahkan, penunjukan wakil kepala daerah juga hanya akan mengubah praktik transaksionalisme politik dari sebelum pemilihan menjadi setelah pemilihan.

Menurutnya, budaya ban serep yang berujung pada perselisihan lebih banyak disebabkan karena kompromi elite. Alih-alih meniadakan pemilihan wakil kepala daerah, Iqbal mengusulkan perjanjian pembagian tugas yang jelas sejak awal.

Daftar Kepala Daerah Pecah Kongsi di Tengah Isu Pilkada Tanpa Wakil
  • Pecah Kongsi, Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810195445-32-1390766/daftar-kepala-daerah-pecah-kongsi-di-tengah-isu-pilkada-tanpa-wakil

Perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya yang muncul ke ruang publik memicu adanya wacana wakil kepala daerah tanpa wakil di Komisi II DPR. Sejumlah anggota Komisi II dari lintas fraksi mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih atau bahkan kepala daerah atau deputi bisa lebih dari satu beban tugas atau kebutuhan.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus perselisihan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perselisihan itu dipicu sejumlah hal, terutama pembagian tugas yang tak seimbang.

  1. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo: Wakil Bupati Mimik Idayana memprotes keputusan Bupati Subandi yang melakukan mutasi tanpa melibatkan dirinya dan tidak prosedural.
  2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengeluh karena kurang dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintahan.
  3. Bupati dan Wakil Bupati Lebak: Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah sempat bersitegang secara terbuka karena Hasbi mengungkit kembali kasus korupsi yang pernah menjeratnya. Meski pada akhirnya keduanya terlihat berjabat tangan.
  4. Bupati dan Wakil Bupati Jember: Wakil Bupati Jember, Djoko Santoso, sempat melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke KPK pada September 2025.
Otonomi Daerah yang Kehilangan Napas Fiskal
  • Otonomi Daerah, Resentralisasi Fiskal
  • https://www.hukumonline.com/berita/a/otonomi-daerah-yang-kehilangan-napas-fiskal-lt6a7941c349d82/?page=all

Otonomi daerah sejatinya diukur dari kemampuan fiskal untuk melayani warga, bukan dari seremoni atau banyaknya regulasi. Kewenangan daerah harus diikuti dengan sumber daya keuangan, sesuai asas money follows function. Namun, gelombang resentralisasi fiskal melalui kebijakan efisiensi belanja dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat banyak daerah kehilangan kepastian pendanaan, sehingga otonomi berisiko menjadi “cangkang kosong” tanpa napas fiskal.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2025 memperlihatkan pergeseran kekuasaan fiskal ke pusat, dengan penyaluran dana bergantung pada arahan Presiden. Kondisi ini berdampak besar karena sekitar 80 persen daerah masih bergantung pada transfer pusat. Pemangkasan Dana Alokasi Khusus fisik, misalnya, membuat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik tersendat atau berhenti. Akibat ruang fiskal yang menyempit, daerah terpaksa memilih antara memangkas pelayanan atau menaikkan pajak, seperti kasus Kabupaten Pati yang menaikkan PBB hingga 250 persen.

Efisiensi fiskal memang diperlukan untuk menghadapi tekanan utang dan program prioritas, tetapi pelaksanaannya harus tepat sasaran. Dengan adanya momentum revisi UU No. 23 Tahun 2014 sebagai kesempatan menata ulang hubungan keuangan pusat-daerah agar adil dan selaras, dengan pembagian kewenangan yang sinkron dengan pendanaan. Tanpa kepastian fiskal, otonomi daerah justru memperdalam ketimpangan antarwilayah dan membebani rakyat melalui pajak, sehingga perlu refleksi serius tentang otonomi macam apa yang sedang dirawat.

Hasto: PDIP Tak Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah
  • Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810214522-32-1390797/hasto-pdip-tak-setuju-pilkada-tanpa-wakil-kepala-daerah

PDIP tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah yang belakangan mencuat di DPR RI. Wacana ini dilontarkan oleh Komisi II DPR dari Fraksi PKB.

Ia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih. isu yang lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berperan sebagai wadah pembinaan calon pemimpin.

Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyoroti pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasto menegaskan keberadaan jabatan wakil kepala daerah tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan, termasuk untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kepala daerah yang berhalangan menjalankan tugas.

365 Kejari Gelar Lelang Serentak, Potensi Pemulihan Aset Capai Rp 289 Miliar
  • Lelang Aset Rampasan Negara
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/10/15261191/365-kejari-gelar-lelang-serentak-potensi-pemulihan-aset-capai-rp-289-miliar

Sebanyak 365 kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia menggelar lelang serentak barang hasil rampasan negara dengan potensi pemulihan aset mencapai Rp 289,3 miliar. “Dari akumulasi keseluruhan pelaksanaan lelang serentak ini, potensi pemulihan aset negara diproyeksikan dari nilai limit sekitar Rp 289.397.309.438,” kata Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Patris Yusrian Jaya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Yusrian mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian barang rampasan sekaligus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menjelaskan, lelang kali ini melibatkan mayoritas satuan kerja Kejaksaan di daerah sebagai bentuk solidaritas jajaran dalam mengawal penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Meski demikian, pihak Kejagung mencatat masih ada puluhan satuan kerja yang belum berpartisipasi pada gelaran kali ini. Menurut Yusrian, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya.

Adapun obyek yang dilelang dalam kegiatan serentak kali ini mulai dari barang elektronik seperti ponsel dengan limit terkecil sebesar Rp3.000 hingga aset properti bernilai miliaran rupiah senilai Rp 9,11 Miliar. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, pelaksanaan lelang serentak ini mengusung lima agenda utama, yakni meningkatkan literasi masyarakat, edukasi transparansi lelang, optimasi PNBP, percepatan penyelesaian barang bukti agar tidak menumpuk dan mengalami penurunan nilai ekonomis, serta penguatan tupoksi jajaran pemulihan aset.

Search