dicetak pada tanggal: 06 Maret 2026 12:44 AM

UGM Kecam Posisi Politik Luar Negeri Indonesia Terkait Konflik Timur Tengah

Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM mengecam posisi politik luar negeri Indonesia terkait konflik Timur Tengah dengan menyampaikan empat poin sikap tegas. Pertama, mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dianggap sebagai kejahatan agresi internasional, serta mendesak pemerintah Indonesia membawa isu ini ke PBB.

Kedua, UGM menuntut Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BOP) karena dinilai telah dibajak kepentingan politik Presiden Trump dan justru melemahkan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Ketiga, mendorong pemerintah mengutamakan solidaritas negara-negara Selatan, bukan strategi bandwagoning yang menggerus nilai historis Dasasila Bandung.

Keempat, UGM menolak personalisasi kebijakan luar negeri yang minim diskusi publik dan lebih mencerminkan pandangan pribadi presiden. UGM menekankan perlunya penguatan kelembagaan melalui Kementerian Luar Negeri agar kebijakan luar negeri benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa dan berorientasi pada prinsip politik bebas aktif.

Komisi IV: Politik Bebas Aktif Bukan Sekadar Tidak Ikut Blok Sana Sini

Panggah Susanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR, menegaskan bahwa warisan Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif merupakan sumber kekuatan Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Ia menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar tidak berpihak pada blok tertentu, melainkan berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan, musyawarah, dan perdamaian. Sikap Indonesia dalam merespons konflik internasional, menurutnya, mencerminkan konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar di panggung global, berhadapan dengan blok-blok kekuatan dunia yang sarat kepentingan strategis.

Perang Timur Tengah dan Stabilitas Politik Pemerintahan Indonesia

Eskalasi perang antara Iran dan Israel-Amerika Serikat tidak lagi menjadi perseteruan regional namun juga ketidakpastian global yang mempertemukan rivalitas kekuasaan besar, kepentingan ideologis, dan geopolitik energi dalam satu putaran krisis. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan ketergantungan pada impor energi, tidak kebal terhadap efek domino lonjakan harga akibat ditutupnya jalur vital distribusi minyak dunia, Selat Hormuz. Kenaikan harga minyak mentah berimplikasi pada beban subsidi, tekanan inflasi, dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini berdampak pada ketahanan ekonomi dan stabilitas pemerintahan yang mencakup ketegasan arah politik luar negeri.

Oleh karena itu respons kebijakan tidak boleh bersifat reaktif dan parsial. menjaga stabilitas harga tanpa merusak disiplin fiskal, menahan gejolak rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan, serta memastikan cadangan energi cukup untuk menghadapi skenario terburuk. Koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi mutlak. Tanpa orkestrasi yang padu, tekanan global bisa berubah menjadi krisis domestik yang lebih mahal biayanya. Stabilitas politik pun harus menjadi fondasi ketahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian strategis untuk menjaga kohesi nasional dan merespons dinamika geopolitik yang cepat berubah. Kepastian arah kebijakan menjadi jangkar psikologis bagi publik dengan berdasar pada nilai kebangsaan yang inklusif. Politik luar negeri bebas aktif menjadi kompas moral dan strategis.

Situasi ini seharusnya dipandang tidak hanya sebagai ancaman eksternal namun sebagai sebuah peringatan strategis untuk mempercepat transformasi energi dan memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan melalui sinergi antarlembaga, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi regulasi.

Canda AHY ke Sugiono: Demokrat Sering Turun, Jangan Artikan Manuver Politik

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkelakar di depan Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengenai kader-kadernya yang belakangan turun ke masyarakat namun bukan untuk bermanuver politik.

Kelakar tersebut disampaikan pada saat acara buka puasa bersama Partai Demokrat di Hotel Fairmont pada Rabu, 4 Maret 2026. Menlu Sugiono menjadi salah satu tamu undangan. Dalam pernyataannya, AHY menyampaikan semangat turun ke masyarakat karena pada 9 September 2026, perjalanan partai politik Demokrat akan genap berusia 25 tahun. Beliau menegaskan bahwa “Tolong jangan salah artikan sebagai sebuah manuver politik karena pemilu masih lama sekali.” Tujuannya semata-mata untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY pun menambah terkait pentingnya bersinergi dan berkolaborasi dengan partai lainnya. Jangan sampai lagi menjadi partai terujung.

Pemerintah Umumkan Kebijakan THR ASN 2026, Pejabat Negara, TNI, Polri, Pensiunan, THR Pegawai Swasta dan BHR Ojol

Kebijakan THR dan BHR 2026 ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara yang, antara lain, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan.

Untuk pemberian BHR Untuk pemberian BHR bagi ojek daring atau ojol, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator transportasi untuk menyalurkan BHR tahun 2026. Penyaluran akan dilakukan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi dengan nilai total sekitar Rp220 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Lonjakan Minyak dan Emas Setelah Konflik Iran: Safe Haven dan Risiko Pasokan Energi

Eskalasi militer AS-Israel terhadap Iran memicu lonjakan harga minyak mentah dan logam mulia di pasar global. Penutupan Selat Hormuz memperparah risiko gangguan pasokan energi dunia, sementara investor beralih ke aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik yang tinggi.

Update Terbaru Perang AS & Israel ke Iran: NATO Terlibat-1000 Tewas

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran memasuki hari kelima sejak dimulai pada 28 Februari 2026 lalu. Eskalasi konflik tidak hanya meluas di Timur Tengah, tetapi juga berdampak ke Asia Selatan hingga jalur perdagangan global. Rudal balistik yang diluncurkan dari Iran berhasil dicegat dan dihancurkan sistem pertahanan udara NATO saat mendekati wilayah udara Turki. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan serangan AS-Israel telah menewaskan sedikitnya 1.045 personel militer dan warga sipil sejak perang dimulai. Amerika Serikat memerintahkan staf non-darurat di konsulatnya di Karachi dan Lahore untuk meninggalkan Pakistan. AS juga memberikan izin kepada staf di Arab Saudi, Siprus, dan Oman untuk meninggalkan pos mereka.

Serangan udara Israel di Lebanon dilaporkan telah menewaskan 72 orang dan memaksa lebih dari 83.000 warga mengungsi. China mengumumkan akan mengirim utusan khusus untuk menengahi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Wang Yi menegaskan Beijing mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengecam keras sikap Iran dalam percakapan telepon dengan pejabat Teheran. Qatar menuding Iran berupaya menyeret negara-negara tetangganya ke dalam perang. Sementara itu, Turki memanggil duta besar Iran setelah sebuah rudal yang diduga menargetkan pangkalan militer di Siprus mendarat di wilayah Turki. Angkatan laut Oman menyelamatkan 24 awak kapal kontainer yang terkena serangan rudal di Selat Hormuz.

Dampak konflik meluas hingga Asia Selatan. Sebuah kapal perang Iran dilaporkan tenggelam di lepas pantai Sri Lanka setelah terkena serangan torpedo kapal selam AS. Sebanyak 87 jenazah telah ditemukan, sementara pencarian korban lain masih dilakukan. Israel berencana melanjutkan operasi di Iran setidaknya selama satu hingga dua pekan ke depan. Target serangan disebut mencakup ribuan fasilitas rezim Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan pemakaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang semula dijadwalkan Rabu malam ditunda. Penundaan dilakukan untuk mengantisipasi jumlah pelayat yang diperkirakan sangat besar. Pemerintah menyebut pembicaraan terkait pengganti Khamenei masih berlangsung.

Prediksi Cuaca Jakarta Kamis 5 Maret: Hujan Lebat Masih Mengintai

Sejumlah wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada hari ini, Kamis (5/3). Dalam Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek periode 4-8 Maret, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Kamis (5/5). Sementara itu, wilayah Jabodetabek lain diperkirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Potensi cuaca ekstrem ini diprediksi akan disertai angin kencang di Tangerang, Tangerang Selatan, seluruh wilayah Jakarta, serta Kepulauan Seribu. Kondisi hujan dan angin kencang ini diperkirakan berlanjut hingga Jumat (6/3), dengan Jakarta Utara berpotensi mengalami peningkatan intensitas hujan.

KPK Duga Ada Upaya ‘Kondisikan’ Saksi di Kasus Pemerasan Bupati Pati

KPK telah memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan calon perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Keduanya diperiksa karena KPK menduga mereka mengumpulkan saksi lain untuk ‘mengondisikan’ keterangan. Dua orang saksi itu adalah Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono (SDY), dan Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo, Pati, Noor Eva Khasanah (NEK). Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (4/3/2026). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yang salah satunya Bupati Pati Sudewo. KPK menduga Sudewo memasang tarif Rp 125-150 juta ke calon perangkat desa. Tarif itu kemudian dinaikkan oleh para anak buahnya menjadi Rp 165-225 juta untuk setiap calon perangkat desa. KPK menyita total Rp 2,6 miliar terkait kasus ini.

Bangun 5 Peternakan, RI Bakal Impor hingga 100 Ribu Sapi dari Brasil

Pemerintah berencana mengimpor hingga 100 ribu sapi bakalan dari Brasil untuk mendukung pengembangan peternakan sapi nasional. Langkah ini dilakukan seiring dimulainya pembangunan 5 kawasan peternakan sapi di berbagai daerah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebagian sapi bakalan yang akan digunakan untuk pengembangan peternakan berasal dari Brasil. Ia menyebut sejumlah sapi bahkan sudah mulai didatangkan dari negara tersebut. Ia menambahkan jumlah sapi bakalan yang direncanakan masuk ke Indonesia berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu ekor untuk memperkuat populasi ternak nasional. Amran menjelaskan pembangunan peternakan sapi nasional saat ini sudah mulai berjalan.

Pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah lokasi pengembangan peternakan. Program pengembangan peternakan sapi ini merupakan bagian dari proyek peternakan terintegrasi yang juga melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Nilai investasi yang disiapkan untuk satu paket pembangunan peternakan sapi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Amran menjelaskan proyek tersebut dirancang dalam sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembangunannya tidak hanya mencakup kawasan peternakan sapi, tetapi juga fasilitas pabrik pakan serta pengelolaan lahan rumput sebagai sumber pakan utama.

Selain pengembangan peternakan sapi, pemerintah juga tengah memperluas pembangunan peternakan ayam untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tahap pertama pembangunan peternakan ayam mencakup 12 lokasi, sementara tahap kedua direncanakan di 18 titik di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan. Pemerintah juga menyiapkan produksi bibit ayam atau day old chick (DOC) guna menjaga pasokan bagi peternak kecil. Di sektor pangan lainnya, pemerintah juga menargetkan perluasan penanaman kedelai hingga 1 juta hektare secara bertahap.

Kasus meningkat, anak bergejala campak diimbau tak masuk sekolah dulu

Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengimbau anak-anak yang mengalami gejala campak untuk tidak bersekolah guna mencegah penularan lebih luas, menyusul lonjakan kasus pada awal 2026. Kepala Dinkes, Dini Anggraeni, menyatakan bahwa penularan campak terjadi tidak hanya melalui kontak langsung, tetapi juga lewat udara dari percikan batuk dan bersin, sehingga berisiko tinggi menyebar di lingkungan rumah maupun sekolah.

Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, kasus campak di Kota Tangerang menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif dengan jumlah mencapai ratusan kasus setiap bulan. Lonjakan ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Faktor pemicu diduga terkait kelengkapan serta pemerataan imunisasi, kondisi cuaca, dan tingginya daya tular virus campak.

Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Tangerang mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) agar setiap kasus cepat terlaporkan dan tertangani secara terkoordinasi. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, dan ruam kemerahan, serta melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarga yang terindikasi campak.

Ganti Minyak Timur Tengah, RI Mulai Impor Bertahap dari AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa saat ini Indonesia sudah memulai melaksanakan impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk menutupi impor yang terhenti dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Pasca perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, Iran memutuskan untuk menutup urat nadi peredaran minyak Dunia di Selat Hormuz, yang tercatat memiliki peredaran hingga 20,1 juta barel per hari (bph).

Untuk Indonesia sendiri sebanyak 19% impor minyak secara nasional diperoleh melalui Selat Hormuz tersebut. Nah, saat ini 2 Kapal minyak kargo milik PT Pertamina (Persero) masih terjebak di pelayaran sempit Teluk Persia itu. Sebagai penggantinya, Bahlil menerangkan, bahwa sekarang Indonesia sudah memulai melaksanakan impor dari AS secara bertahap.

Soal Rating Fitch, Lelang SUN Sepi Peminat, Net Sell Asing Bayangi Pasar SBN

Pasar obligasi pemerintah terus menunjukkan penurunan minat investor ketika sentimen negatif muncul secara bertubi-tubi terhadap perekonomian nasional. Hal terbaru, lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, merevisi prospek kredit Indonesia dari stabil ke negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’. Outlook terbaru dari Fitch itu sejalan hasil pemeringkatan lembaga lainnya seperti Moody’s dan S&P, yang secara spesifik menyoroti tata kelola, ketidakpastian hingga sentralisasi kebijakan. Indikasi menyusutnya minat investor terhadap obligasi pemerintah tampak dari penawaran atau incoming bid dalam 5 kali lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung selama awal kuartal 1/2026. Merosotnya minat investor tampak dari bid to cover ratio alias rasio cakupan penawaran yang secara terus menerus tergerus.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi mengalami net sell asing seiring memuncaknya ketegangan antara AS—Israel dengan Iran. Kalangan analis memprediksi, investor asing bakal mengalokasikan dananya ke instrumen investasi rendah risiko, seperti obligasi AS atau emas. Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, mengemukakan bahwa selama tiga bulan ke depan, investor masih akan cenderung wait and see terhadap pasar SBN RI. Seiring dengan itu, tren capital flight dari pasar Indonesia juga diprediksi bakal terjadi. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 25 Februari juga mencatat aksi net sell asing di pasar SBN sebesar Rp3,25 triliun sepanjang tahun berjalan 2026. Fikri menilai, perang yang terjadi berpotensi mendorong sentimen sebesar 5—10% terhadap kondisi pasar obligasi dalam negeri. Artinya, yield acuan berpotensi kembali melemah hingga maksimal 10% atas kondisi yang terjadi.

Fikri memprediksi setidaknya terdapat tiga skenario yang dapat terjadi terhadap pasar keuangan Tanah Air akibat perang. Pertama, dalam jangka pendek, pasar keuangan diprediksi akan mengalami peningkatan volatilitas. Kondisi ini bakal mendorong yield acuan kian melemah ke level 6,7%. Dia menilai, investor global cenderung mengalihkan modal dari pasar negara berkembang ke aset aman. Kedua, jika perang tidak tereskalasi lebih lanjut, yield acuan akan kembali bergerak moderat ke level 6,5% dan rupiah akan bergerak menguat pada rentang Rp16.700—Rp17.000. Terakhir, jika perang justru meluas dan meningkatkan ancaman keamanan di seluruh kawasan, yield acuan akan bergerak kian melemah ke level 7,00%.

Perang Iran vs AS-Israel Guncang Ekonomi Dunia

Eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat usai serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ini memicu perang antara ketiga negara. Imbas perang, Iran menutup Selat Hormuz yang dapat mengguncang pasokan minyak dan perekonomian global. Sekitar 30% pasokan minyak mentah global melewati selat yang terletak di antara Oman dan Iran tersebut. 

Inflasi global diprediksi bakal meningkat akibat kenaikan biaya logistik dan produksi. Tidak hanya minyak, komoditas krusial dunia lainnya seperti 20% pasokan gas alam cair (LNG) dan 30% pasokan pupuk urea dunia melewati kawasan konflik.

Harga Minyak Naik 2% Kamis (5/3), Meluasnya Konflik Iran dan Penutupan Selat Hormuz

Harga minyak dunia menguat pada Kamis (5/3/2026) di tengah kekhawatiran berkepanjangan atas penutupan Selat Hormuz. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik US$1,67 atau 2,05% ke level US$83,07 per barel pada pukul 01.41 GMT. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat US$1,94 atau 2,60% menjadi US$76,60 per barel. Di kawasan Timur Tengah, Irak produsen minyak terbesar kedua di Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memangkas produksi hampir 1,5 juta barel per hari karena keterbatasan penyimpanan dan jalur ekspor, menurut pejabat kepada Reuters. Sementara itu, Qatar, produsen gas alam cair (LNG) terbesar di Teluk, mendeklarasikan force majeure atas ekspor gasnya pada Rabu.

Sumber menyebutkan normalisasi volume produksi kemungkinan membutuhkan waktu setidaknya satu bulan. Pengapalan melalui Selat Hormuz jalur penting yang menyalurkan hampir seperlima konsumsi energi global nyaris terhenti selama lima hari terakhir seiring perang melawan Iran dan aksi balasan Teheran. J.P. Morgan memperkirakan sekitar 329 kapal tanker minyak tertahan di kawasan Teluk. J.P. Morgan menilai sebagian besar ladang minyak dapat kembali beroperasi dalam hitungan hari, dengan kapasitas penuh biasanya pulih dalam dua hingga tiga pekan.

Setelah Venezuela dan Iran, AS Kini Lancarkan Operasi Militer di Ekuador

Amerika Serikat (AS) memperluas jangkauan operasi militernya di kawasan Amerika Latin.  Kali ini, Washington menggandeng Ekuador untuk melancarkan operasi militer gabungan guna menumpas organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok teroris narkoba di negara tersebut. Langkah ini menandai eskalasi besar dari operasi sepihak militer AS sebelumnya yang menyasar kapal-kapal di Laut Karibia dan Pasifik Timur. Pemerintahan Trump menuding kapal-kapal tersebut digunakan sebagai sarana penyelundupan narkoba.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dalam kondisi anonim, mengungkapkan bahwa Pasukan Khusus AS memberikan nasihat strategis serta dukungan kepada komando militer Ekuador dalam serangkaian penggerebekan di seluruh negeri. Meskipun membantu dalam perencanaan, intelijen, dan logistik, pejabat tersebut mengeklaim bahwa personel AS tidak terlibat langsung dalam kontak senjata atau serangan fisik di lapangan.

Ekuador sendiri merupakan titik strategis dalam peta perdagangan gelap global. Meski bukan negara produsen, Ekuador menjadi jalur transit utama bagi kartel-kartel dari Kolombia dan Peru untuk menyelundupkan kokain ke AS. Hubungan AS dan Ekuador semakin mesra sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden pada 2025.  Presiden Ekuador, Daniel Noboa, menjadikan kekuatan militer sebagai pilar utama kepemimpinannya untuk menekan angka kriminalitas geng narkoba yang melonjak tajam.

Pakar Geologi: Potensi Banjir Bandang di Cycloop Papua Besar

Dicky Muslim, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, menyatakan Pegunungan Cycloop tersusun atas batuan beku tua yang telah berulang kali mengalami sesar tektonik. Secara fisik, batuan tersebut tampak keras di bagian luar, tetapi rapuh di bagian dalam sehingga rentan hancur ketika terpapar air berlebih. Kondisi ini meningkatkan potensi longsor dan banjir bandang, terutama saat hujan deras sebagai pemicu utama bencana hidrometeorologi. Ia menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan, terlebih setelah teridentifikasi tanda-tanda longsor di Kali Kemiri yang berpotensi menahan aliran air dan memicu banjir bandang susulan.

Menurut Dicky, secara genetik terdapat wilayah yang memang berpotensi longsor, terlepas dari ada atau tidaknya intervensi manusia, sebagaimana tercermin dari kasus di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu, penelitian geologi detail sangat diperlukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kerentanan dan memperkuat sistem mitigasi. Ia mendorong mahasiswa geologi di Jayapura untuk memanfaatkan teknologi seperti drone dan citra satelit guna memetakan area rawan serta meningkatkan sistem peringatan dini.

Pandangan serupa disampaikan Adi Tonggiroh dari Universitas Hasanuddin yang menjelaskan bahwa batuan ultramafik dan metamorf Cycloop merupakan batuan hancuran tektonik yang labil ketika terus mendapat tekanan dan hujan. Sementara itu, geolog independen Awang Harun Setyana menegaskan pentingnya pelestarian Cycloop, tidak hanya dari sisi potensi tambang, tetapi juga sebagai kawasan biodiversitas dan laboratorium alam bagi penelitian. Ketiganya sepakat bahwa mitigasi berbasis riset dan konservasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.

Budaya Politik Tak Tahu Malu: Mengapa Politikus Bermasalah Enggan Mundur dari Jabatannya?

Pejabat publik dan elite politik secara terang-terangan tetap bertahan dengan jabatannya meski bermasalah dan terlibat pidana. Persoalan ini bukan hanya sekedar tidak tahun malu atau tidak memiliki kesadaran moral, melainkan sistem politik yang ada sekarang sangat bergantung pada jaringan dan kompromi antar elite.

Terdapat tiga alasan mengapa politikus bermasalah enggan mundur dan bersikeras mempertahankan kekuasaannya:

  1. Ketergantungan pada kekuasaan: Politikus memandang jabatan sebagai sumber identitas dan aset pribadi, bukan mandat rakyat. Kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan diri, sehingga menjaga kursi lebih penting daripada menjaga etika, membuat mereka terjebak dalam pola mempertahankan diri.
  2. Perlindungan dari proses hukum: Politikus bermasalah enggan mundur karena jabatan memberi perlindungan hukum dan akses elite untuk memanipulasi proses. Mereka mempertahankan kursi demi keselamatan diri, bukan rakyat, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan kesetaraan di Indonesia.
  3. Keterbatasan kemampuan di luar jabatan politik: Politik Indonesia kerap dijalankan secara tertutup oleh elite partai tanpa transparansi publik, sehingga menciptakan jarak dengan masyarakat. Banyak politikus hanya bergantung pada jabatan tanpa keahlian lain, menjadikan posisi politik sebagai puncak karier yang harus dipertahankan meski kehilangan jabatan berarti menghadapi ketidakpastian eksistensial.

Pengunduran diri pejabat bermasalah adalah tanggung jawab moral untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik. Bertahan di jabatan saat gagal justru menyelewengkan etika, dan jika dibiarkan, merusak bukan hanya individu tetapi juga budaya politik secara keseluruhan.

Inggris-Perancis Mulai Bergerak, Kerahkan Kapal Induk dan Jet Tempur Lawan Iran

Pemerintah Inggris akan mengerahkan kapal perang dan helikopter ke Siprus, seiring meningkatnya kekhawatiran atas dampak dari serangan mematikan AS-Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, mereka mengirimkan HMS Dragon ke Mediterania timur bersama dengan dua helikopter Wildcat. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer mengatakan, negaranya  berkomitmen terhadap keamanan Siprus dan personel militer Inggris yang ditempatkan di sana. Namun, Menteri Pertahanan Al Carns pada Rabu (4/3/2026) mengatakan, pengerahan kapal itu baru bisa dilakukan minggu depan mengganti sistem pertahannannya.

Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis, Charles de Gaulle, untuk berpindah dari Laut Baltik ke Laut Mediterania.  Ia mengatakan Charles de Gaulle akan dikawal oleh sayap udaranya dan fregat pengawalnya. Macron menambahkan bahwa jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara, dan sistem radar udara telah dikerahkan selama beberapa jam terakhir di Timur Tengah. Pengumuman ini disampaikan sehari setelah Iran menargetkan pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, barat daya kota pesisir Limassol, Siprus.

Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke beberapa negara di dan sekitar Timur Tengah sebagai tanggapan atas serangan AS dan Israel. Starmer awalnya menolak untuk terlibat dalam perang AS-Israel dengan Iran, tetapi kemudian menyetujui permintaan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan dua pangkalan militer Inggris. Pangkalan-pangkalan itu berada di Gloucestershire di Inggris bagian barat dan pangkalan Diego Garcia milik Inggris-AS di Samudra Hindia.

Eks Hakim MK Tekankan Proporsionalitas Soal “Parliamentary Threshold”

Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh menghilangkan suara pemilih sah dengan dibuang percuma dalam penentuan ambang batas.

Perubahan formula ambang batas memerlukan kesepakatan bersama antar lembaga negara untuk mencapai tujuan terhadap visi misi yang sama. Boleh bersinergi tetapi tidak boleh saling mengintervensi tugas dan kewenangannya.

Enam Kasus Leptospirosis di Kota Yogyakarta dalam Dua Bulan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memperketat kewaspadaan terhadap leptospirosis menyusul meningkatnya risiko penularan pada musim hujan. Sejak Januari hingga akhir Februari 2026, tercatat enam kasus, angka yang dinilai cukup tinggi karena sudah mencapai separuh rata-rata kasus tahunan. Sebagai perbandingan, terdapat 11 kasus pada 2023, sembilan kasus pada 2024, dan meningkat menjadi 14 kasus pada 2025. Seluruh kasus awal 2026 telah tertangani dan tidak menimbulkan kematian.

Leptospirosis merupakan penyakit endemis di Kota Yogyakarta yang ditularkan bakteri leptospira, umumnya melalui urine tikus terinfeksi. Penularan tidak hanya terjadi di lingkungan permukiman, tetapi juga di area berisiko seperti pasar, sungai, dan sawah yang terpapar air tercemar. Bakteri dapat masuk ke tubuh melalui luka pada kulit maupun mukosa (mata, hidung, mulut, telinga). Gejala awal kerap menyerupai masuk angin, seperti demam ringan 37–38°C, pusing, nyeri otot, mata merah atau kekuningan, penurunan volume urine, serta nyeri khas pada betis.

Musim hujan memperbesar risiko penyebaran karena lingkungan lembap dan tumpukan sampah mendukung perkembangbiakan tikus. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk rajin mencuci tangan dengan sabun, membersihkan lingkungan, tidak menumpuk sampah, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di area berisiko. Warga juga disarankan segera mandi setelah terpapar air kotor dan menutup luka terbuka guna mencegah infeksi.

Di Sidang MK, DPR Sebut UU Telekomunikasi Tidak Mengatur Kuota Hangus

I Wayan Sudirta, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, mengungkapkan bahwa kuota internet hangus tidak diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Maksud pembentuk undang-undang (original intent) Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yakni hanya mengatur tarif atau harga layanan telekomunikasi, bukan soal kuota internet hangus. Namun, pemerintah tetap menetapkan formula penentuan tarif untuk mencegah tarif terlalu tinggi akibat dominasi pelaku usah tertentu, dan tarif terlalu rendah yang bersifat predatory. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas.

Wayan menjelaskan bahwa urgensi perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi telah ditegaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan kuota hangus ini bermula dari permohonan uji materiil dengan perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan praktik penghangusan kuota internet yang dinilai merugikan konsumen secara konstitusional. Pemohon meminta MK menguji Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ke Mahkamah Konstitusi.

Rekam Jejak Israel yang Telah Menyerang Sekolah-sekolah di Beberapa Negara Ini

Konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) bersama Israel terus bereskalasi melalui saling balas serangan udara yang menyasar fasilitas militer dan objek vital. Namun pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebuah sekolah dasar khusus perempuan di Kota Minab, Sekolah Shajareh Tayyebeh, dilaporkan menjadi sasaran serangan udara yang diduga dilakukan oleh AS-Israel. Mengutip Al Jazeera, serangan terjadi saat para siswa memulai pelajaran. Rudal menghantam bangunan sekolah hingga atap runtuh dan menimpa siswa serta guru. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 165 orang tewas—sebagian besar anak perempuan berusia 7–12 tahun—serta 95 lainnya mengalami luka-luka.

Serangan terhadap fasilitas pendidikan tersebut disebut bukan yang pertama dalam rangkaian konflik kawasan. Dilansir TRT World, penyerangan sekolah merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Di Jalur Gaza, lebih dari 90 persen fasilitas pendidikan dilaporkan rusak atau hancur, termasuk ketika bangunan sekolah digunakan sebagai tempat berlindung warga sipil. Beberapa insiden yang tercatat antara lain serangan terhadap Sekolah Al-Burqa (November 2023, lebih dari 50 korban tewas), Sekolah Al-Sardi (Juni 2024, lebih dari 35 tewas), Sekolah Al-Tabin (Agustus 2024, lebih dari 100 tewas), dan Sekolah Fahmi Al-Jarjawi (Mei 2025, lebih dari 36 tewas).

Dampak konflik juga meluas ke wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur, di mana lebih dari 806.000 siswa Palestina terdampak akibat meningkatnya serangan, intimidasi, serta pembatasan akses pendidikan. Beberapa sekolah yang dilaporkan mengalami serangan meliputi Sekolah Al-Kaabneh (September 2024), Sekolah Zanuta (April 2025), dan Sekolah Al-Tahaddi-Ibziq (Februari 2026). Di Lebanon selatan, sejak Oktober 2023 lebih dari 100 sekolah hancur atau rusak parah, termasuk Sekolah Menengah Umum Yarine, Naqoura, Aita al-Shaab, Tayr Harfa, dan Ramieh, yang memperlihatkan luasnya dampak konflik terhadap infrastruktur pendidikan di kawasan Timur Tengah.

Pakar: Gugatan masa jabatan Kapolri dibenarkan demi kepastian hukum

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki) Ahmad Sofian mengatakan gugatan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang (UU) Polri dapat dibenarkan demi kepastian hukum. Sofian menjelaskan jabatan tersebut memerlukan batas waktu, dan mengusulkan dibatasi dengan maksimum lima tahun masa menjabat sehingga memungkinkan institusi Polri dapat melakukan regenerasi sesuai ketentuan.

Pembatasan, kata dia, penting diatur dalam undang-undang agar penentuan masa jabatan tidak bergantung kepada usia pensiun. Hal itu dapat menghindari kekuasaan absolut pada jabatan, dan preseden buruk pada mekanisme rotasi di tubuh Polri. Selain itu, Sofian menekankan jabatan Kapolri sendiri sangat politis dan rentan terdampak pada konflik kepentingan politik apabila tidak diatur secara cermat dalam batas masa jabatan.

Dalam siaran pers Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/3), pengujian Undang-Undang terhadap masa jabatan Kapolri tertuang dalam permohonan nomor 77/PUU-XXIV/2026 dan menguji Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya” dalam pemeriksaan pendahuluan.

4.000 Pekerja Migran Indonesia Bakal Ditempatkan di Jerman

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengungkapkan, sebanyak 4.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bakal ditempatkan di Jerman. Hal ini seiring dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Tenriawaru Elite Internasional dan Aurelium Global Talent GmbH. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Misi Dagang Jasa Profesi Indonesia ke Berlin yang sebelumnya dilaksanakan oleh KP2MI dengan Kementerian Perdagangan.

Dalam proses penempatan, Mukhtarudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengutamakan pelindungan bagi calon PMI. Oleh karena itu, setiap calon PMI tetap harus melalui tahapan persiapan yang menyeluruh, mulai dari verifikasi dokumen, peningkatan kompetensi, penguatan literasi kontrak kerja, hingga pembekalan tentang sistem ketenagakerjaan di negara tujuan.

Mukhtarudin menyampaikan bahwa kerja sama ini membuka peluang penempatan PMI di sejumlah sektor strategis di Jerman, khususnya perhotelan, ritel modern, dan layanan kesehatan. Dia berharap implementasi kerja sama tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip tata kelola penempatan yang baik serta menjamin pelindungan maksimal bagi setiap PMI.

Prabowo Ingatkan Risiko Perpecahan

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan potensi retaknya persatuan nasional di tengah situasi global yang kian tidak menentu. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Jakarta, yang kemudian disampaikan kembali oleh Ketua MPR Ahmad Muzani kepada awak media, Rabu (4/3). Menurut Muzani, Prabowo melihat dinamika global saat ini bukan hanya berdampak pada ekonomi dan politik, tetapi juga berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat di dalam negeri.

Prabowo menegaskan, setiap kebijakan yang diambil diarahkan untuk kepentingan nasional dan menjaga keutuhan negara. Salah satu langkah yang disebut Muzani sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas adalah pertemuan Presiden dengan para pemimpin nasional lintas generasi pada Selasa malam (3/3). Forum itu, kata dia, menjadi ruang bertukar pandangan di tengah tantangan global yang kompleks.

Muzani menyebut Prabowo membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan berbagai elemen bangsa. Keterbukaan itu dinilai penting agar kebijakan strategis tidak lahir dalam ruang tertutup, melainkan melalui pertimbangan yang lebih luas.

Muzani: RI Bisa Keluar BoP tapi Harus Ada Kesepakatan Bersama

Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengatakan, Indonesia bisa kapan saja memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Menurutnya, hal itu beberapa kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, menyusul perang yang pecah di Timur Tengah. Terlebih, mandat BoP seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata (ceasefire). Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi. Kendati demikian, keputusan keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan BoP harus berdasar pada kesepakatan bersama.

Sebagai informasi, keanggotaan Indonesia dalam BoP juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara presiden dan wakil presiden terdahulu, serta menteri luar negeri terdahulu di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026) malam. Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, Presiden Prabowo bahkan menimbang dan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu. Hassan menuturkan, Kepala Negara juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut. Sebab diketahui, serangan berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.

Hassan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.

Ketua MPR Beri Sinyal Indonesia Keluar dari Board of Peace, Ini Penjelasannya

Ketua MPR Ahmad Muzani menandakan kemungkinan Indonesia mengakhiri keanggotaan Board of Peace (BoP) Gaza, berdasarkan pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan saat pertemuan di Istana Jakarta. Ia menjelaskan Indonesia bergabung dengan BoP untuk mempercepat kemerdekaan, pembangunan, dan rekonstruksi Palestina, namun serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu evaluasi kembali peran BoP.

Muzani mengatakan pada kesempatan itu hampir semua pemimpin itu menyampaikan pandangan tentang kondisi terkini. Pandangan itu menurut dia antara lain disampaikan oleh Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ma’ruf Amin. Dalam diskusi kebangsaan yang melibatkan mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh politik, berbagai pandangan diungkapkan dan dijadikan masukan bagi Presiden Prabowo dalam menentukan kebijakan ke depan.

OJK Geledah Kantor Sekuritas PT MASI di SCBD, Ini Kasusnya

OJK bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Gedung Treasury, setelah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Kedua tersangka, AS dan M, diduga melakukan insider trading dan perdagangan semu pada periode 2020‑2022, dengan memanfaatkan emiten PT Berkah Beton Sedaya (BEBS) yang mengalami lonjakan harga saham signifikan.

Penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi terkait dugaan insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu, namun modus operandi secara detail belum dijelaskan. Transaksi semu umumnya praktik jual-beli satu pihak untuk menaikkan harga saham tertentu. Sementara insider trading adalah menggunakan informasi sebuah emiten untuk mendahului tren pasar demi mendapatkan keuntungan.

Fitch Pangkas Outlook RI Jadi Negatif, Soroti Bunga Utang, Danantara, hingga BI

Fitch Ratings menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif, namun tetap mempertahankan rating BBB (investment grade) berkat rekam jejak stabilitas makroekonomi, pertumbuhan menengah, rasio utang/PDB moderat, dan cadangan eksternal yang memadai. Lembaga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk potensi pelonggaran batas defisit fiskal 3 % dan perluasan mandat Bank Indonesia, yang dapat menurunkan kredibilitas fiskal serta menambah tekanan pada nilai tukar dan inflasi.

Penerimaan negara diproyeksikan lemah sekitar 13,3 % PDB. Kemampuan mencetak penerimaan negara jauh di bawah negara lain pada peringkat BBB lainnya, yang mampu mencapai 25,5% terhadap PDB. Sementara peran Danantara dalam investasi US$2,6 miliar di sektor hilir menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi fiskal dan risiko kontingen.

Mendikdasmen Ajukan Anggaran Tambahan Rp181 Triliun, Pastikan tak untuk MBG

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 triliun ke DPR tidak untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun, ia mengakui Program MBG adalah bagian tak terpisahkan dari Kemendikdasmen. Terkait MBG Abdul Mu’ti menyampaikan, menurut laporan terakhir Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia, sedangkan yang belum menerima sebanyak 3.780.445 siswa.

Untuk ABT, program pertama yang diajukan Mendikdasmen yakni anggaran untuk program revitalisasi 20 ribu satuan pendidikan karena saat ini masih banyak yang dalam kondisi rusak dan cukup memprihatinkan. Program kedua yakni digitalisasi pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interactive Flat Panel) atau Panel Interaktif Digital (PID). Rencananya, di tahun 2026 ini, Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu satuan pendidikan.

Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1) sebesar Rp3 juta per semester. Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen ke DPR itu guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.

Percepatan Pembahasan RUU Pekerja GIG, Wakil Ketua Komisi V Ajak Masyarakat Sipil Terlibat Aktif

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengajak kalangan masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan pembahasan di parlemen yang selama ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan.

Huda mencontohkan nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan di lapangan. Para mitra pengemudi kerap menghadapi potongan pendapatan yang tidak transparan, pemotongan tips, hingga algoritma yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat. Selain itu, minimnya perlindungan sosial menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup mereka.

Ketua DPP PKB tersebut mengatakan telah meluncurkan hak inisiatif pembuatan RUU Pekerja GIG. Dalam RUU inisiasinya memuat beberapa poin penting sebagai upaya perlindungan bagi pekerja GIG dan pelaku usaha. Poin penting tersebut di antaranya kejelasan status pekerja GIG, adanya batas pendapatan bersih, kejelasan waktu keterlibatan, tranparansi algoritma, hingga mekanisme penyelesaian konflik industrial.

Harga Emas Dunia Turun, Tertekan Penguatan Dollar AS dan Surutnya Harapan Pemangkasan Suku Bunga

Harga emas dunia melemah pada akhir perdagangan Selasa (3/3/2026) waktu setempat atau Rabu (4/3/2026) pagi WIB, tertekan penguatan dollar Amerika Serikat (AS) serta memudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed). Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 3,6 persen menjadi ke level 5.137,00 dollar AS per ons, setelah pada sesi sebelumnya sempat mencapai level tertinggi dalam lebih dari empat minggu. Sementara kontrak emas berjangka Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 3,5 persen ke level 5.123,70 dollar AS per ons.

“Penurunan harga emas tampaknya didorong oleh pelarian ke likuiditas, pelarian ke uang tunai. Dollar AS dan imbal hasil obligasi pun diperdagangkan lebih tinggi,” kata Haberkorn. Adapun dollar AS, yang juga berstatus aset safe haven, mencatat penguatan tajam sehingga membuat emas yang dihargakan dalam dollar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Kondisi ini menurunkan minat investor terhadap logam mulia. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS terpantau naik dua sesi berturut-turut. Meski begitu, Haberkorn menilai pelemahan harga emas kemungkinan hanya bersifat sementara.

Analis pasar City Index dan Forex.com, Fawad Razaqzada, mengatakan kerusakan infrastruktur energi serta terhambatnya lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz meningkatkan risiko kenaikan harga minyak, gas, dan produk olahan secara berkelanjutan. “Kondisi ini memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong mundurnya ekspektasi pemangkasan suku bunga, sehingga membatasi dukungan bagi emas,” ucapnya. Meski dikenal sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan gejolak ekonomi, emas biasanya lebih diminati dalam lingkungan suku bunga rendah karena tidak memberikan imbal hasil.

Purbaya Jamin Subsidi BBM Tak Jebol di 2026 Meski Ada Perang Iran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dari hasil simulasi yang telah Kementerian Keuangan buat, potensi krisis berkepanjangan yang disebabkan konflik lintas negara di kawasan Timur Tengah itu tak akan membuat kondisi APBN mengalami tekanan defisit alias jebol, terutama untuk menanggung beban subsidi BBM efek harga minyak naik. Berdasarkan Refinitiv per pukul 12.55 WIB, kontrak Brent crude berada di US$80,32 per barel, melonjak 3,24% dibandingkan penutupan Senin (2/3/2026) di US$73,2. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) tercatat di US$72,41 per barel, naik 2,60% dari posisi sebelumnya di US$71,23.

Purbaya mengatakan, ketahanan APBN ini disebabkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara sudah semakin baik. Per Januari 2026, setoran pajak sudah mampu mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% (year on year). Ia pun memastikan, dari hasil simulasi yang dilakukan untuk sepanjang tahun ini, beban subsidi BBM tidak akan mengalami pembengkakan yang membuat APBN terguncang efek perang Iran vs Israel-AS itu. Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, anggaran belanja subsidi bahan bakar dan energi yang telah disiapkan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp210,06 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibanding yang disiapkan pada 2025 sebesar Rp203,41 triliun.

Konflik Timur Tengah Memanas, OJK Minta Lembaga Jasa Keuangan Siaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang Iran, yang memicu gejolak di pasar keuangan global. Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mencermati serius perkembangan di kawasan Timur Tengah, karena berpotensi memengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik. OJK pun meminta seluruh lembaga jasa keuangan meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan langkah antisipatif guna memitigasi dampak lanjutan dari dinamika global tersebut.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyebut tekanan di pasar saham domestik sempat mereda pada Februari 2026, meski volatilitas kembali meningkat memasuki awal Maret seiring eskalasi konflik. Ia menuturkan, per Jumat (27/2) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.235,49 atau terkoreksi 1,13 persen secara bulanan (month to date). Secara tahunan berjalan (year to date), IHSG melemah 4,76 persen. Hasan menegaskan OJK terus memantau pergerakan pasar dan memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta pelaku industri pasar modal.

Kampus-kampus AS di Timur Tengah Ditutup Imbas Konflik AS-Israel dan Iran

Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, ditandai serangan balasan Iran menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak ke pangkalan AS di Qatar dan Uni Emirat Arab. Situasi semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan gugur. Serangan udara yang saling berbalasan membuat kondisi keamanan kawasan tidak kondusif dan berdampak langsung pada sektor pendidikan tinggi.

Sejumlah kampus asal AS yang memiliki cabang di Timur Tengah turut terdampak, antara lain Georgetown University, New York University, Carnegie Mellon University, Northwestern University, Virginia Commonwealth University, Texas A&M University, serta Weill Cornell Medicine. Kampus Georgetown di Qatar menyatakan peralihan ke pembelajaran daring mulai 3 Maret 2026, sebagaimana dikutip The New York Times. Langkah serupa diambil oleh Virginia Commonwealth School of the Arts di Doha dan Weill Cornell Medicine-Qatar, dengan seluruh aktivitas akademik dan kerja dialihkan ke sistem jarak jauh. Bahkan, beberapa institusi mulai mempertimbangkan penutupan permanen cabang mereka akibat ketidakstabilan keamanan.

Pemerintah di kawasan itu juga mengambil kebijakan serupa. Otoritas pendidikan di Qatar dan Bahrain mengumumkan peralihan pembelajaran ke sistem daring tanpa batas waktu yang pasti, sementara UEA menerapkan kebijakan serupa sejak awal Maret 2026, sebagaimana dilaporkan Times Higher Education. Di dalam negeri, Iran menutup seluruh universitas sejak serangan terhadap Teheran pada 28 Februari 2026. Berdasarkan laporan IRNA yang dikutip AFP, penutupan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selain itu, akses internet kembali dibatasi, menyebabkan situs Sharif University of Technology, Universitas Teheran, dan Amirkabir University of Technology tidak dapat diakses.

Ada Negara-Negara yang Mungkin tak Kirim Jamaah Haji Akibat Perang, Ini Antisipasi Kemenhaj

Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Menteri Haji dan Umrah RI memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan lancar tanpa kendala, meski pemerintah tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipasi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam Konsolidasi Perhajian dan Umrah di Asrama Haji Banten, ia menyatakan bahwa hingga kini belum ada penundaan maupun gangguan dalam tahapan persiapan. Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan adanya negara lain yang tidak mengirimkan jamaahnya akibat situasi geopolitik yang memanas.

Menurut Dahnil, tahun ini pola persiapan dilakukan lebih dini dan telah mencapai sekitar 95 persen, mencakup aspek katering, hotel, transportasi, penerbangan, hingga pembayaran. Ia menegaskan bahwa seluruh komponen teknis sudah hampir rampung, sehingga optimistis penyelenggaraan haji 2026 tidak terdampak konflik dan seluruh jamaah Indonesia dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Secara khusus, ia meminta dukungan doa dari para pemangku kepentingan, terutama di Banten, agar 8.995 jamaah haji asal provinsi tersebut dapat berangkat dan kembali dengan selamat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah, Fitriyanto, berharap konflik di Timur Tengah segera mereda agar tidak berdampak pada jadwal keberangkatan yang tinggal dua bulan lagi. Ia mengingatkan bahwa jika konflik berkepanjangan hingga menyebabkan penundaan haji, dampaknya akan sistemik, mulai dari antrean jamaah, akomodasi, hingga layanan yang telah dibayarkan di Arab Saudi. Di Jawa Tengah sendiri, daftar tunggu haji mencapai 911 ribu orang dengan masa tunggu 26 tahun. Ia juga mengimbau masyarakat yang berencana umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi lebih kondusif.

PLN: Stok Pembangkit Listrik Aman hingga Agustus, Pasokan 84 Juta Ton Batu Bara

PT PLN (Persero) menyebut pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi aman dan tidak ada potensi blackout (padam). Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan hal ini disebabkan karena PLN dan pembangkit swasta (IPP) telah mendapatkan kepastian pasokan batu bara. Dia menyampaikan pasokan tersebut didapatkan dari 8 perusahaan batu bara yang tidak terkena pemangkasan RKAB.

Prabowo serukan penguatan jati diri di Museum Nasional Indonesia

Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk terus mempelajari artefak bersejarah dan warisan budaya sebagai upaya memperkuat jati diri bangsa. Melalui unggahan media sosialnya, ia menegaskan bahwa peradaban besar lahir dari pengetahuan dan penghargaan terhadap masa lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia mengunjungi Museum Nasional Indonesia di Jakarta menjelang waktu berbuka puasa, didampingi putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dan jajaran Kementerian Kebudayaan RI.

Presiden menekankan bahwa penting untuk mempelajari peninggalan sejarah dan memahami perjalanan panjang bangsa dan nilai-nilai yang membentuk Indonesia hingga kini. Museum Nasional sendiri berperan sebagai lembaga penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan sekitar 140.000 benda hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya dalam rangka pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Sepanjang Maret 2026, Museum Nasional menghadirkan program publik spesial Ramadan yang bersifat rekreatif, edukatif, dan reflektif. Kegiatan tersebut meliputi workshop Islamic Paper Collage, Petualangan Ramadhan Detektif Misykat untuk anak-anak, pertunjukan musik Mantra di Majapahit Hall, Rakopi (Rasa dan Kisah Kopi) yang memadukan kelas meracik kopi dan tur museum, serta Yoga Night at Museum. Melalui rangkaian ini, masyarakat diajak menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkaya pengalaman budaya, memperdalam refleksi diri, dan mempererat kebersamaan.

Selat Hormuz Ditutup, RI Bakal Beli Minyak Mentah dari AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan skenario terburuk jika perang di Timur Tengah saat ini belum dapat ditentukan waktu berakhirnya. Pasalnya, suplai minyak mentah Indonesia dari kawasan tersebut sebanyak 20-25 persen. Bahlil mengatakan suplai minyak mentah selama ini selain dari Timur Tengah berasal dari berbagai negara di Afrika, Brasil, dan Amerika Serikat. Karena ada perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, maka pemerintah mengalihkan sebagian suplai dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bila Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan global ditutup sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Menurut Bahlil, impor bahan bakar minyak (BBM) dengan Research Octane Number atau RON 90, 92, 95, dan 98 dibeli dari negara-negara di Asia Tenggara dan di luar Timur Tengah, sehingga aman dari ancaman gangguan suplai. Stok BBM jenis solar pun dipastikan aman karena tidak ada lagi impor tahun ini.

Fakta-Fakta OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Sekda Ikut Ditangkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3) dini hari di Semarang, Jawa Tengah. OTT tersebut menjerat kepala daerah dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim penindakan KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Selasa dini hari. OTT itu menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Paralel dengan penangkapan, tim KPK menyegel sejumlah kantor termasuk kantor bupati. Kasus yang sedang diungkap KPK lewat OTT tersebut berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Setelah melakukan pemeriksaan awal di Pekalongan, KPK memutuskan untuk membawa 11 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Jakarta. Satu di antara mereka ada Sekretaris Daerah Mohammad Yulian Akbar. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3) malam sekitar pukul 21.00 WIB. KPK menyita Barang Bukti Elektronik (BBE) dan kendaraan roda empat dalam OTT terhadap Bupati Fadia Arafiq dan kawan-kawan.

Partai Golkar buka suara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan yang juga kader Golkar, Fadia Arafiq. Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya prihatin sekaligus menyesal ada kader yang terkena OTT yang terjadi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dia meminta kader lain Golkar yang mendapat amanat jabatan publik untuk melaksanakan tugasnya sesuai koridor tata pemerintahan yang baik dan tak melanggar hukum.

AS dan Israel Pakai AI untuk Serang Iran, Gaza, dan Tangkap Presiden Venezuela

Militer AS menggunakan Claude AI dari Anthropic untuk analisis intelijen, pemilihan target, dan simulasi medan perang dalam serangan terhadap Iran. Sementara Israel mengandalkan AI seperti ChatGPT dan sistem Palantir dalam pengeboman di Gaza.

Anthropic menolak penggunaan Claude untuk tujuan militer, memicu perintah Presiden Trump untuk menghentikannya, namun AS tetap memakai Claude selama enam bulan transisi ke ChatGPT; akademisi memperingatkan “kompresi keputusan” yang dapat mengurangi kontrol manusia. Investigasi AP mengungkap Microsoft Azure dan model OpenAI (GPT‑4, Whisper) dipakai Israel untuk mengolah data pengawasan massal melalui sistem Lavender AI, menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas dan risiko korban sipil dalam perang era AI.

Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak

Profesor hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah.

Tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Dia berharap DPR bisa menolak masuknhya Indonesia ke BoP. Hikmahanto berpandangan bahwa secara internasional, Indonesia telah tercatat sebagai anggota BoP berdasarkan ketentuan Pasal 11 Piagam BOP, namun menurut Hikmahanto pengesahan parlemen di dalam negeri tetap perlu.

Wakil Ketua MPR sekaligus politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari BoP, jika lembaga tersebut justru memperluas perang dan bukan menghadirkan perdamaian. Menurut Hidayat, sejak awal BoP disebut dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik lainnya. Tapi kini, AS justru mengobarkan perang di Timur Tengah.

Pelibatan Partai Nonparlemen dalam Revisi UU Pemilu, Antara Partisipasi dan Batas Rasionalitas

Wacana pelibatan partai-partai politik non-parlemen dalam pembahasan revisi UU Pemilu menimbulkan pro dan kontra.

Alasan pelibatan menurut Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, bertujuan untuk mewujudkan meaningful participation yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, niat Komisi UU DPR ini justru dipandang negatif oleh salah satu partai politik non parlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pelibatan ini dinilai tidak rasional dan berlebihan karena proses pembentukan UU merupakan tugas dari parlemen dan pemerintah. Sebaiknya Komisi II DPR menanyakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai yang gagal lolos DPR.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pelibatan partai non-parlemen sejalan dengan prinsip pembentukan undang-undang yang partisipatif. Undangan kepada partai non-parlemen tidak serta merta memberikan hak suara atau kewenangan mengambil keputusan, mereka hanya punya kewajiban untuk memberikan gagasan dan pikiran yang sifatnya konstruktif dan berguna untuk perbaikan pemilu ke depan. PSI seharusnya menilai undangan tersebut sebagai bentuk partisipasi pada bangsa dan negara serta bentuk penghargaan DPR RI terhadap partai non-parlemen. Namun, Iwan melihat adanya dimensi politik dalam respons PSI, sebab Ahmad Ali adalah kader dari Partai NasDem.

BEI–KSEI Resmi Buka Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat di Atas 1%

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kini membuka data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 % melalui situs resmi IDX setelah pasar tutup, sebagai langkah meningkatkan transparansi struktur kepemilikan emiten. Jeffrey Hendrik menjelaskan empat proposal utama yang diajukan kepada MSCI dan FTSE Russell: membuka data pemegang saham >1 %, menyediakan tipe investor yang lebih granular, mengubah ketentuan free float dari 7,5 % menjadi 15 %, serta menyusun shareholders concentration list.

Rancangan aturan free float telah selesai, melewati public hearing, dan kini menunggu persetujuan OJK. Sementara itu, terkait penyusunan shareholders concentration list, BEI masih melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk merumuskan metodologi yang akan digunakan.

CPNS dan Pensiunan PNS Bakal Dapat THR, Segini Besarannya

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 55 triliun untuk THR Idul Fitri, dengan Rp 22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN Pusat, Rp 20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN Daerah, dan Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Semua komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, dan tunjangan kinerja dibayarkan 100 %.

Pencairan THR dimulai pada minggu pertama Februari secara bertahap kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, TNI, Polri, serta pensiunan, berbeda dengan gaji ke‑13 yang biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, sekitar 26,5 juta pekerja diperkirakan menerima THR senilai Rp 124 triliun, dengan ketentuan pembayaran penuh satu bulan gaji paling lambat H‑7 Lebaran; kementerian terkait juga mengeluarkan Surat Edaran yang merujuk pada peraturan pengupahan dan THR bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan.

Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para eks presiden-wakil presiden, eks menteri luar negeri (menlu), hingga ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Parlemen di Istana, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan selama sekitar 3,5 jam itu dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih juga ikut menghadiri pertemuan.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap pertemuan itu membahas berbagai hal termasuk situasi geopolitik dunia, khususnya usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang disusul serangan balasan Iran ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Bahlil mengeklaim, para petinggi partai politik yang hadir sangat memahami posisi dan langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Prabowo  menjelaskan soal keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta tentang perkembangan di Iran. Sementara terkait perkembangan situasi di Iran, Prabowo disebut menekankan soal kesiapan pertahanan Indonesia jika menghadapi krisis. Hal senada juga disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang menyebut Indonesia harus mengantisipasi dan bersiap diri khususnya dalam hal pangan serta energi. Soal Board of Peace, Cak Imin menyebutkan bahwa kepentingan nasional akan menjadi prioritas pemerintah.

Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusulkan penggabungan suara partai politik di akhir proses pemilu. Usulan ini merupakan solusi untuk mencegah hilangnya suara dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian.

Sistem tersebut memberikan kesempatan kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas tertentu atau kekurangan kursi untuk membentuk fraksi, dapat menjalin kerja sama dengan partai lain untuk bergabung setelah hasil Pemilu ditetapkan.

Penggabungan ini juga berpotensi menghasilkan kekuatan politik baru yang signifikan. Bukan tidak mungkin gabungan partai-partai non parlemen melampaui perolehan suara partai besar. Penggabungan dilakukan pada tahap pembentukan fraksi bukan pada perhitungan awal perolehan suara. Hal ini dapat mendorong partai-partai non parlemen bersatu dan berpotensi melebur menjadi satu kekuatan politik yang lebih solid.

Konflik Timur Tengah Memanas, Sektor Energi RI Diuji

Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas menempatkan ketahanan energi Indonesia dalam sorotan. Di tengah risiko gangguan pasokan global, pemerintah dan DPR memastikan langkah mitigasi disiapkan agar kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, meminta PT Pertamina (Persero) melakukan mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas pasokan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional. Menurut legislator asal Sumsel II itu, mekanisme pembelian minyak mentah oleh Pertamina, termasuk dari Saudi Aramco, dilakukan melalui skema business to business (B to B). Dalam skema tersebut, kontrak bersifat komersial antar korporasi sehingga manajemen risiko, fleksibilitas pasokan, serta pengaturan jadwal pengiriman menjadi aspek krusial dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Seskab Ungkap Alasan Prabowo Undang Eks Presiden-Wapres Hingga Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan presiden dan wakil presiden terdahulu hingga para ketua umum partai politik parlemen untuk dimintai pandangan terkait isu terkini, termasuk kondisi geopolitik.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan alasan pertemuan itu adalah “Untuk diskusi bersilaturahmi saling bertukar pandang. Bapak Presiden ingin bertukar pandang dengan tokoh tersebut,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari mantan presiden dan wakil presiden seperti SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin, hingga para ketua umum partai besar seperti Surya Paloh, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Al Muzzamil, Zulkifli Hasan, dan AHY. Selain itu, hadir pula jajaran kabinet seperti Purbaya Yudhi Sadewa, Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Saifullah Yusuf, Abdul Mu’ti, serta Kepala BGN Dadan Hindayana. Dari lembaga legislatif tampak Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Singkatnya, acara ini mempertemukan tokoh eksekutif, legislatif, serta pimpinan partai politik utama.

Kedubes AS di Seluruh Timur Tengah Ditutup Imbas Meningkatnya Perang Lawan Iran

Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di seluruh Timur Tengah telah beralih ke keadaan darurat, mengeluarkan peringatan keamanan, menangguhkan layanan, dan mendesak warga Amerika untuk segera mengambil tindakan pencegahan. Keputusan ini seiring meningkatnya konflik antara AS, Israel, dan Iran. Di Arab Saudi, Kedutaan besar AS di Riyadh ditutup setelah drone Iran menyerang kompleks kedutaan, menyebabkan kerusakan kecil dan kebakaran kecil. Kedutaan membatalkan janji temu konsuler rutin dan darurat serta menyarankan warga Amerika di Riyadh, Jeddah, dan Dhahran untuk berlindung di tempat aman.

Kedutaan besar AS di Kota Kuwait menginstruksikan personel dan warga Amerika di negara itu untuk berlindung di dalam ruangan di tengah ancaman berkelanjutan dari aktivitas rudal dan pesawat tak berawak. Kedutaan Besar AS di Bahrain juga telah menangguhkan operasi normal. Di Qatar, tempat Kedutaan besar AS mengeluarkan panduan serupa, yang menyarankan warga Amerika untuk berlindung di tempat aman dan bersiap menghadapi potensi gangguan. Di Yordania, Kedutaan besar AS memperingatkan bahwa rudal, roket, atau drone dapat memasuki wilayah udara Yordania seiring dengan perkembangan konflik. Warga Amerika diimbau untuk tetap waspada dan bersiap mencari perlindungan jika sirene atau peringatan resmi dikeluarkan.

Kemudian, di Israel, di mana permusuhan terkait langsung dengan konfrontasi yang lebih luas dengan Iran, Kedutaan besar AS menyarankan warga Amerika untuk meninjau rencana keamanan pribadi mereka. Selain peringatan untuk masing-masing negara, Departemen Luar Negeri AS telah memperluas peringatan regionalnya, mendesak warga Amerika di beberapa negara Timur Tengah untuk mempertimbangkan evakuasi karena memburuknya lingkungan keamanan.

Menlu Ungkap Pembicaraan di BoP Dihentikan Sementara Usai AS-Israel Serang Iran

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembicaraan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sedang dihentikan sementara (on hold) usai memanasnya konflik di Kawasan Timur Tengah. Sugiono menyampaikan ini saat merespons adanya desakan yang meminta Indonesia keluar dari BoP setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Menurut Sugiono, Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah soal Board of Peace. Pasalnya, sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah. Menurut Sugiono Prabowo sudah melakukan komunikasi dengan mayoritas pimpinan Negara Teluk.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indonesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi. Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), rencana pengiriman TNI ke Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim Board of Peace menjadi Board of War.

Mereka menilai Ketua BoP yang seharusnya menjaga perdamaian sesuai piagam organisasi justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Indonesia dinilai sudah sepatutnya mempertimbangkan untuk menarik diri dari BoP.

Sejarah Cap Go Meh yang Dirayakan pada 3 Maret 2026

Cap Go Meh 2026 pada hari Selasa, 3 Maret 2026 merupakan perayaan hari ke-15 sejak hari terakhir dari rangkaian masa perayaan Tahun Baru Imlek. Seperti diketahui, perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dirayakan pada 17 Februari 2026 lalu. Istilah Cap Go Meh sendiri bermakna 15 hari/malam setelah Imlek. Cap memiliki arti sepuluh, Go lima, dan Meh berarti malam. Cap Go Meh bisa disebut sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek yang dikenal juga dengan sebutan Festival Lampion.

8 Hal yang Harus Disiapkan Jika Perang Dunia III Terjadi

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah, kekhawatiran soal meluasnya perang makin sering dibahas. Meski tak ada yang berharap skenario terburuk terjadi, sejumlah negara mulai mengingatkan warganya untuk lebih siap menghadapi kemungkinan krisis besar, termasuk perang.

Melansir Swedish Civil Defence and Resilience Agency, Senin (2/3/2026), panduan kesiapsiagaan bertajuk Seven Days, jika terjadi perang, dirilis. Panduan tersebut memuat bagaimana langkah setiap rumah tangga mampu bertahan setidaknya satu minggu tanpa bantuan langsung dari negara.

Berikut hal-hal yang disarankan untuk disiapkan di rumah jika krisis besar atau bahkan perang terjadi:

  1. Stok Air dan Makanan untuk Minimal 7 Hari
  2. 2. Alat Komunikasi Tanpa Listrik
  3. Sumber Penerangan dan Energi Cadangan
  4. Sleeping bag
  5. Obat dan Perlengkapan Kesehatan
  6. Uang Tunai dan Sistem Pembayaran Alternatif
  7. Perlengkapan Kebersihan
  8. Bangun Jaringan dengan Tetangga
Neraca Perdagangan Kembali Surplus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus pada Januari 2026 sebesar 0,95 miliar dolar AS, yang memperpanjang tren surplus 69 bulan beruntun sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3) menyampaikan surplus tersebut terutama ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang masih kuat, meski impor mengalami peningkatan cukup tinggi secara tahunan. Neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus 3,22 miliar dolar AS, sementara neraca migas masih mengalami defisit sebesar 2,27 miliar dolar AS. Kata Ateng, komoditas utama penyumbang surplus nonmigas antara lain lemak dan minyak hewan nabati (HS15) dengan surplus 3,10 miliar dolar AS, bahan bakar mineral (HS27) sebesar 2,16 miliar dolar AS, serta besi dan baja (HS72) sebesar 1,51 miliar dolar AS.

Dari sisi kinerja perdagangan, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS, meningkat 3,39 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 4,38 persen menjadi 21,26 dolar AS. Ia menyampaikan pula, peningkatan ekspor nonmigas terutama berasal dari komoditas lemak dan minyak hewan nabati yang melonjak 46,05 persen, diikuti nikel dan barang daripadanya yang naik 42,04 persen, serta mesin dan perlengkapan elektronik yang meningkat 16,27 persen. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 21,20 dolar AS miliar, naik cukup tinggi yakni 18,21 persen dibandingkan Januari 2025. Kenaikan impor itu terutama didorong oleh impor nonmigas. BPS mencatat peningkatan impor terjadi pada seluruh kelompok penggunaan, terutama bahan baku atau penolong yang naik 14,67 persen, serta barang modal yang meningkat 35,32 persen.

Secara negara mitra dagang, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 1,55 miliar dolar AS, diikuti India 1,07 miliar dolar AS, dan Filipina 0,69 miliar dolar AS. Adapun defisit terdalam tercatat dengan China sebesar 2,47 miliar dolar AS, kemudian Australia 0,96 miliar dolar AS, dan Prancis 0,47 miliar dolar AS.

Danantara–INA Guyur Rp 3,37 T ke Pabrik Chlor Alkali Milik TPIA, Intip Prospekya

PT Chandra Asri Pacific Tbk bersama Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority menandatangani Conditional Share Subscription Agreement, di mana Danantara dan INA akan menyuntikkan modal US$200 juta untuk memperkuat kapasitas produksi Caustic Soda dan Ethylene Dichloride. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas strategis Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA‑EDC) di Cilegon melalui anak perusahaan Chandra Asri Alkali.

Target produksi awal adalah 400.000 ton Caustic Soda kering dan 500.000 ton Ethylene Dichloride per tahun serta menciptakan sekitar 3.250 lapangan kerja selama konstruksi dan operasional. Proyek senilai US$800 juta ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional, diharapkan mengurangi ketergantungan impor bahan kimia penting, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat ketahanan rantai pasok dan daya saing industri kimia Indonesia.

Pemerintah Pede Ekonomi RI Sold di Tengah Gejolak Perang Iran vs AS-Israel

Pemerintah mewaspadai risiko gangguan rantai pasok global akibat perang Iran‑AS‑Israel dan penutupan Selat Hormuz, namun menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dengan surplus neraca perdagangan selama 69 bulan berturut‑turut. Pada Januari 2026 neraca perdagangan mencatat surplus US$950 juta, didukung ekspor US$22,16 miliar (+3,39 % yoy) terutama non‑migas, serta impor US$21,20 miliar (+18,21 % yoy) yang mencerminkan produksi dan investasi domestik yang kuat.

Indikator domestik tetap kuat: PMI manufaktur 53,8 pada Februari 2026, IPR naik 7,9 % yoy, IKK berada di 127, sementara inflasi Februari 2026 sebesar 4,76 % yoy diperkirakan kembali normal pada Maret 2026. Pemerintah akan menjaga defisit APBN di bawah 3 % PDB serta memperkuat kebijakan hilirisasi dan diversifikasi mitra dagang.

Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 M, PKS: Utamakan Etika-Logika

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan keputusan pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,49 miliar adalah keputusan yang bisa memajukan pemerintahan Kaltim. Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pejabat dan meminta semua pihak untuk mengutamakan etika.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan langkah pengembalian ini merupakan bentuk kepekaan Gubernur terhadap dinamika sosial di Benua Etam. “Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal.

Faisal juga memastikan bahwa kendaraan tersebut sama sekali belum digunakan untuk operasional. Bapak Gubernur telah memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya.

Iran Apresiasi Prabowo yang Ingin Jadi Juru Damai, tetapi…

Pemerintahan menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pernyataan resmi ini menyusul serangan udara gabungan yang dilancarkan militer AS dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026). Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut. Namun Iran berpandangan bahwa sampai saat ini tidak ada mediasi atau perundingan yang berdampak secara signifikan.

Meski begitu, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal dan turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras. Selain itu, ia berharap negara-negara Islam mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Inflasi Februari 2026 4,76 Persen, Listrik Jadi Pemicu

Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen, dengan normalisasi tarif listrik menjadi faktor dominan yang mendorong kenaikan tersebut. Kenaikan inflasi tahunan ini tidak lepas dari dampak lanjutan normalisasi harga listrik pada awal 2026, setelah pada Januari–Februari 2025 pemerintah memberikan diskon listrik 50 persen. Kondisi tersebut memunculkan apa yang dikenal sebagai efek basis rendah (low-base effect). Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada Januari dan Februari 2026 tarif listrik sudah kembali normal. Karena itu, indeks harga konsumen tarif listrik terlihat stabil dan tidak memberikan andil terhadap inflasi bulanan Februari 2026. Dari total inflasi tahunan 4,76 persen pada Februari 2026, sebesar 2,17 persen di antaranya disumbangkan oleh komoditas tarif listrik. Secara tahunan, tarif listrik sendiri mengalami inflasi sebesar 86,96 persen.

Data BPS menunjukkan dampak low-base effect tercermin pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Pada Februari 2026, kelompok ini mencatat inflasi tahunan sebesar 16,19 persen dan memberikan andil inflasi 2,26 persen. Amalia menambahkan, hasil simulasi BPS menunjukkan gambaran berbeda jika diskon listrik 50 persen pada Februari 2025 tidak pernah ada. “Berdasarkan hasil perhitungan BPS, seandainya efek diskon listrik 50 persen dihilangkan, asumsi tidak ada diskon listrik pada Februari 2025, maka inflasi bulan Februari 2026 berada pada kisaran 2,54 persen,” ujarnya.

Eskalasi Perang Iran Meningkat, Begini “Update” Kondisi WNI di Timur Tengah

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini meng-update situasi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Amelia menyebut, para WNI harus terus memantau perkembangan situasi imbas perang Iran vs Israel-AS.

Amelia menyampaikan, berdasarkan update terbaru, terdapat 329 WNI di Iran yang berhasil dihubungi. Ratusan orang tersebut dilaporkan dalam kondisi aman dan belum merasakan ancaman langsung. Hanya saja, mereka tetap diminta meningkatkan kewaspadaan.

Selanjutnya, di Uni Emirat Arab (UEA), Amelia menyebut KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai sudah meningkatkan kesiapsiagaan menjadi siaga tiga. Dengan penetapan status siaga ini, kata Amelia, WNI diimbau disiplin untuk memantau setiap informasi resmi, serta membarui data lapor diri. Lebih jauh, di Arab Saudi, tercatat ada 58.867 jemaah umrah asal Indonesia yang masih ada di Tanah Suci. Sementara itu, Amelia menegaskan bahwa pemerintah belum bisa menyatakan situasi di Timur Tengah dalam kondisi aman. Dia menyebut, situasi imbas perang Iran vs Israel dan AS ini masih menciptakan kondisi yang sangat dinamis. Sebab, Iran diketahui meluncurkan rudal ke negara-negara yang ada lokasi pangkal militer AS.

OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah pada Selasa (3/3/2026). “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.

Budi mengatakan, saat ini, KPK membawa Fadia dan sejumlah pihak ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan perkara yang menjerat Bupati Pekalongan. Dia juga belum mengungkapkan jenis barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi senyap tersebut.

Trump Sebut Serangan ke Iran Bakal Lebih Besar

Trump mengatakan kepada CNN bahwa militer AS sedang “menghancurkan Iran” namun “gelombang besar” serangan belum terjadi. Trump memperkirakan konflik hanya akan berlangsung sekitar empat minggu dan menilai penggunaan militer AS sangat kuat.

Trump mengungkapkan keterkejutannya atas serangan Iran terhadap negara‑negara Arab seperti Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, dan UEA yang bertujuan memancing kemarahan AS, serta menekankan ancaman nuklir Iran sebagai faktor utama yang menghambat perdamaian di kawasan. Mengenai suksesi di Iran, Trump menyatakan AS tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Ayatollah Khamenei, mengingat banyak pemimpin Iran tewas dalam serangan AS, dan menuturkan bahwa negosiasi gagal karena Iran menolak menghentikan pengayaan uranium.

Kata KPK Usai Gubernur Kaltim Batal Pakai Mobil Dinas Range Rover Rp 8,49 M

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pembatalan penggunaan mobil dinas baru seharga Rp8,49 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur adalah sebuah respons positif yang mendengarkan suara rakyat dan menerima saran serta masukan.

Pengembalian mobil dinas ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, proses pengadaan barang harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan asas kebutuhan/urgensinya. KPK meminta setiap instansi baik pusat maupun daerah, selalu mengedepankan skala prioritas dalam menggunakan anggaran negara. Anggaran sedianya digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendesak.

Heboh Gubernur Kaltim, Legislator Minta Standardisasi Mobil Dinas Direvisi

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan pengembalian mobil dinas Rp8,49 miliar adalah tepat dilakukan.

“Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan sangat tepat,” kata Irawan

Diharapkan polemik ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya agar bisa mengutamakan aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Meskipun APBD yang dimiliki cukup kuat, belanja difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik. Irawan juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri merevisi aturan soal standar fasilitas kepala daerah yang lebih mengutamakan fungsi, kepantasan, dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Negara Bisa Bengkak Rp 10,3 Triliun tiap Kenaikan 1 Dollar AS Harga Minyak

Kenaikan harga minyak mentah dunia bisa berpengaruh pada belanja negara dan menjadi pukulan bagi ekonomi Indonesia. Sekretaris Kemenko bidang Perekonominan (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso mengatakan kenaikan harga minyak merupakan hal yang sensitif untuk anggaran belanja negara. “Harga minyak ini sensitivitasnya ke anggaran kita cukup tinggi karena APBN kita setiap kenaikan 1 dollar AS ICP (Indonesian Crude Price), itu dari sisi belanja kita harus tambah Rp10,3 triliun. Rp10,3 triliun belanjanya karena ada subsidi, kompensasi energi,” ujar Susi dalam “UOB Media Editors Circle How the Middle Class Thrives in Economics Volatility“, Senin (2/3/2026). Kendati demikian, ia menambahkan, Indonesia juga akan mendapatkan penerimaan Rp3,6 triliun per kenaikan 1 dolar AS ICP dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas. Dengan skenario tersebut, terdapat defisit yang ditanggung pemerintah sekitar Rp6,7 triliun dari tiap kenaikan 1 dola AS ICP.

Ia berpandangan, ketika rantai pasok global logistik nanti terganggu, seperti waktu perang Ukraina dulu, pasti akan seluruh komoditas global akan terpengaruh sehingga akan terjadi kenaikan harga. Jika itu semua terjadi maka ujung-ujungnya tekanan inflasi yang akan meningkatkan harga bukan hanya energi, melainkan juga bahan baku industri dalam negeri yang sebagian besar impor. Kondisi tersebut akan membuat investor melirik safe haven dan harga emas serta obligasi pemerintah diproyeksikan akan naik. “Sehingga akan menekan pasar saham dan sebagainya,” tutup dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, mulai dari kenaikan inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga, seiring meningkatnya harga komoditas global. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, konflik tersebut dapat memicu kenaikan sejumlah harga komoditas strategis, terutama minyak mentah, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.

Intelijen Prediksi Iran Bakal Luncurkan Serangan Langsung ke AS

Badan intelijen Amerika Serikat memprediksi Iran akan menyerang langsung negeri Paman Sam, menyusul serangan bersama AS dan Israel ke negara Timur Tengah itu. Laporan penilaian ancaman 28 Februari yang dibuat Kantor Intelijen dan Analisis Kementerian Keamanan Dalam Negeri menyebut Iran dan proksinya “kemungkinan” menimbulkan ancaman serangan yang menargetkan AS. Namun, mereka mencatat tak akan ada serangan fisik dengan skala besar yang menghantam AS.

“Meskipun serangan fisik berskala besar tidak mungkin terjadi, Iran dan proksinya kemungkinan besar menimbulkan ancaman serangan terarah yang terus-menerus di Tanah Air,” demikian laporan DHS yang ditinjau Reuters, Senin (2/3). Laporan DHS juga mencatat bahwa dalam jangka pendek, kekhawatiran utama adalah “aktivis peretas” yang bersekutu dengan Iran akan melakukan serangan siber tingkat rendah terhadap jaringan AS. Tindakan itu misalnya perusakan situs web dan serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS).

Penilaian DHS juga menyatakan Iran kemungkinan akan melanjutkan serangan terhadap target AS dan sekutu di Timur Tengah. Laporan menyebut Iran hampir pasti akan menyalahkan pejabat senior pemerintah AS atas protes apa pun yang dimulai karena pernyataan Presiden Donald Trump yang ingin perubahan rezim. Menanggapi potensi ancaman Iran, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan terus memantau situasi secara seksama.

Misbakhun sebut MBG tak pangkas anggaran infrastruktur pendidikan

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan dalam APBN. Ia menilai polemik yang membenturkan MBG dengan pembangunan sarana pendidikan tidak proporsional, karena alokasi anggaran pendidikan selalu meningkat setiap tahun sesuai amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20 persen dari belanja negara untuk sektor pendidikan. Seiring meningkatnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nominal anggaran pendidikan juga terus naik, sehingga strategi pengalokasian sebagian anggaran untuk MBG tidak dapat dianggap sebagai pengurangan komitmen terhadap infrastruktur pendidikan.

Menurut Misbakhun, pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor pada penganggaran MBG yang menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, dengan mayoritas anak usia sekolah. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan fungsi anggaran dengan tujuan program, yakni memperkuat gizi anak-anak sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN dan justru mencerminkan strategi alokasi yang cermat untuk memperluas jangkauan manfaat, bukan kesalahan alokasi anggaran.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah membantah narasi MBG memangkas anggaran pendidikan yang berdampak pada sekolah dan kesejahteraan guru. Dia memastikan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah dan DPR, dengan seluruh program strategis tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP). Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun pada 2025, serta percepatan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 televisi digital.

RUU Pemilu Dibahas Mepet Tahapan, Pasal Problematik Rawan Diselundupkan

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu ditargetkan mulai Juli atau Agustus 2026. Proses ini akan dilakukan setelah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan kerangka normatif selesai. Di tengah waktu yang kian mepet dengan tahapan Pemilu 2029, dibutuhkan percepatan yang harus segera dilakukan setidaknya di pertengahan 2027 seperti penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Diharapkan proses pembahasan RUU tidak terlalu panjang karena sembari menyusun DIM dan kerangka normatif, Komisi II DPR akan mengundang berbagai pihak termasuk pegiat pemilu untuk dimintai pandangan dan masukan.

Namun menurut Titi Anggaraini, pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, langkah DPR yang baru memulai pembahasan revisi UU Pemilu sudah sangat terlambat. Seharusnya, sudah dipetakan sejak evaluasi Pemilu 2019 dan pembatalan rencana revisi pada 2021. ”Risiko terbesar bukan hanya soal keterbatasan waktu, melainkan juga kualitas legislasi yang terancam dikorbankan atas nama urgensi,” ujar Titi.

Titi mengkritik buruknya manajemen waktu DPR yang belum menyiapkan naskah akademik dan draf RUU sebagai landasan kerja. Tanpa dokumen konkret, rapat dengar pendapat (RDPU) hanya akan menjadi diskusi abstrak yang tidak efektif. Draf RUU yang disusun Badan Keahlian DPR (BKD) pada 2021 dan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bisa langsung diadopsi secara sistematis ke dalam draf baru sehingga DPR tidak perlu memulai dari nol.

Puncak Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali

Mudik Lebaran 2026 diprediksi bakal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya puncak arus kendaraan hanya terjadi sekali saat berangkat dan sekali saat kembali. Kali ini Polri memperkirakan lonjakan pergerakan masyarakat akan terbagi dalam dua gelombang. Penyebabnya, libur Idulfitri 1447 Hijriah berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, lonjakan arus mudik diperkirakan terjadi yakni 14–15 Maret sebagai gelombang pertama dan 18–19 Maret 2026 sebagai gelombang kedua. “Sedangkan puncak arus balik juga diprediksi, diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026,” ujar Dedi, dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Secara total, pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diproyeksikan mencapai 143,9 juta orang. Meski angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan,” ucap Dedi. Untuk mengantisipasi dua kali puncak arus mudik dan dua kali puncak arus balik tersebut, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari.

Sebanyak 161.243 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan 185.608 objek vital, mulai dari masjid, lokasi salat Id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga destinasi wisata. Tak hanya itu, sebanyak 2.746 posko akan didirikan, terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu. Polri juga menyediakan layanan penitipan kendaraan di kantor kepolisian terdekat bagi masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik. Rekayasa lalu lintas pun sudah disiapkan guna meredam lonjakan di dua periode krusial tersebut.

Kenapa Stunting di Indonesia Tak Bisa Diselesaikan Cuma dengan Makanan

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8% dan menunjukkan tren penurunan, namun persoalan ini masih kompleks dan multidimensi. Stunting bukan sekadar isu tinggi badan atau kekurangan asupan gizi, melainkan berdampak pada perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, produktivitas jangka panjang, dan kualitas sumber daya manusia. Anak yang tampak aktif sekalipun dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak langsung terlihat. Karena itu, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Secara struktural, stunting dipengaruhi oleh kesehatan ibu, sanitasi, akses air bersih, kemiskinan, serta ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah. Proses stunting bahkan dapat dimulai sejak masa kehamilan, sehingga intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan menjadi krusial. Berbagai pihak telah berkontribusi melalui pendekatan kolaboratif, seperti penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, pendampingan tenaga kesehatan, serta dukungan pembiayaan untuk wilayah rentan seperti Papua. Sinergi pemerintah, organisasi pembangunan, dan sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperkuat intervensi dari hulu ke hilir.

Selain gizi dan kesehatan ibu, akses air bersih dan sanitasi layak merupakan determinan penting yang kerap terabaikan. Tanpa lingkungan yang sehat, anak rentan mengalami infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air bersih dan penguatan layanan dasar menjadi bagian integral dari strategi penurunan stunting. Target pemerintah menurunkan prevalensi menjadi 14% hanya dapat tercapai melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan keterlibatan multipihak. Jika stunting terus dipersempit sebagai persoalan gizi semata, maka intervensi akan tetap parsial, padahal yang dipertaruhkan adalah daya saing dan kualitas generasi masa depan Indonesia.

Pengamat Wanti-wanti Perang AS-Israel vs Iran Ancam Krisis Energi ke RI

Indonesia  akan merasakan tekanan langsung, terutama dari sektor energi dan pangan, dengan adanya konflik AS-Israel dengan Iran. Pakar hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengingatkan bahwa eskalasi konflik saat ini telah memasuki fase yang lebih berbahaya setelah jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz dilaporkan telah ditutup. Penutupan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia tersebut berpotensi memicu guncangan ekonomi global yang dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

21 Update Iran: Trump Sebut Perang 1 Bulan Lebih, Selat Hormuz Tutup

Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran memasuki fase eskalasi penuh dengan serangan besar-besaran. Ini mengancam regional Timur Tengah, menimbulkan gejolak harga energi dan emas dunia. Dalam update terbaru, Amerika menyebut menghantam 1.250 target di Iran dalam waktu 48 jam. Presiden AS Donald Trump sendiri membuka opsi perang melalui pasukan darat. Di sisi lain, Iran menyerang 500 target AS dan Israel. Jenderal Iran pun secara resmi mengumumkan penutupan selat Hormuz. Trump memperingatkan bahwa operasi militer AS terhadap Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.

Trump menegaskan empat sasaran utama operasi tersebut, yakni menghancurkan kemampuan rudal Iran, memusnahkan angkatan lautnya, memastikan Teheran tidak pernah memperoleh senjata nuklir, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di luar wilayahnya. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 555 warga sipil tewas di 131 kota akibat serangan gabungan AS dan Israel. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan ancaman keras terhadap AS dan sekutunya. Tentara Iran itu menyebut kepentingan Amerika tidak lagi aman di mana pun. Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran hanya akan menargetkan AS dan Israel serta kepentingannya.

Serangan baru Iran dilakukan di sejumlah negara Teluk yang memiliki pangkalan militer Amerika. Serangan juga dilakukan Iran ke negara lain dengan basis militer AS. Hibullah juga ikut dalam perang dengan melakukan serangan ke Israel mendukung Iran. Serangan balasan kemudian dilakukan Israel yang memicu pengungsian lebih dari 28.500 warga Lebanon selatan. Demo masih terjadi di Irak. Demo ini merupakan hari ke-2 setelah berita kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Asosiasi maskapai global mendesak agar penerbangan sipil tidak menjadi sasaran dalam konflik. Beberapa bandara regional sebelumnya terdampak serangan.

Ahmad Ali PSI Sebut Tak Rasional Komisi II DPR Undang Partai Nonparlemen Bahas RUU Pemilu


Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, menilai pelibatan partai di luar DPR dalam revisi UU Pemilu sebagai tindakan tidak rasional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Secara hukum, partai nonparlemen tidak memiliki formal dalam pembentukan undang-undang apalagi partai tersebut belum berstatus penuh sebagai partai politik peserta pemilu. Ali menilai, jika partai nonparlemen dilibatkan, pembahasan RUU Pemilu akan sarat subjektivitas. Karena itu, ia mendorong agar DPR lebih memprioritaskan suara publik. “Kalau mau tanya kepentingan, tanyakan kepentingan rakyat. Undang ormas-ormas, tanyakan kepada mereka. Ngapain partai-partai politik yang punya kepentingan?” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan saat ini Badan Keahlian DPR RI sedang menyusun draf naskah akademik dan draf RUU Pemilu. “Untuk menyusun dua hal itu diperlukan banyak pikiran, pandangan, dan masukan dari masyarakat, sehingga kami berharap pada saatnya nanti panitia kerja pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI digulirkan, proses pembahasan RUU-nya tidak terlalu panjang lagi karena telah didahului satu proses di mana kami menghimpun sejumlah pandangan pikiran yang penting tersebut,” jelasnya.




Bom Waktu Pekerja Prekariat

Pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tidak lagi sekadar persoalan rutin menjelang Lebaran, namun mencerminkan lemahya struktur sistem ketenagakerjaan Indonesia. Meskipun kewajiban pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, praktik penghindaran kewajiban masih marak, terutama terhadap pekerja kontrak (PKWT). Hal ini menunjukkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan, dengan korban utama adalah pekerja berstatus kontrak yang posisinya paling rentan.

Fenomena memecat dan mempekerjakan kembali pekerja setelah idul fitri ini tidak lepas dari perubahan paradigma ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan fleksibilitas pasar kerja. Hilangnya batasan waktu PKWT dan kemudahan pemutusan hubungan kerja memperlemah posisi tawar buruh serta menggeser risiko usaha dari pengusaha ke pekerja. Dengan jumlah pekerja kontrak mencapai sekitar 16 juta orang dan dominasi sektor informal sebesar 86,5 juta pekerja, sebagian besar angkatan kerja Indonesia berada dalam kondisi rentan atau “prekariat”, yakni bekerja tanpa kepastian dan perlindungan sosial memadai.

Tingginya angka pengangguran—sekitar 7,35 juta orang per November 2025—semakin memperlebar ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha. Surplus tenaga kerja membuat buruh sulit menuntut hak, termasuk THR, karena khawatir kehilangan pekerjaan. Situasi ini mungkin menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi menciptakan fondasi yang rapuh dan eksploitatif. Seperti diingatkan Guy Standing, kelas prekariat yang terus membesar berpotensi memicu instabilitas sosial apabila ketidakpastian dan ketimpangan dibiarkan berlarut-larut.

Ekonom UGM Ungkap Tantangan Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai ambisius dan menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ekonom menilai, dalam kondisi ekonomi saat ini, laju pertumbuhan tersebut sulit dicapai dalam waktu dekat. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, menyebutkan bahwa meskipun semua pihak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, target 8 persen masih cukup jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini.

Pergantian Antar-Waktu Anggota DPR oleh Parpol Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan lima mahasiswa terkait UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD/MD3) dan menegaskan bahwa pemecatan anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik tetap konstitusional.

Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 menyatakan “Karena mekanisme PAW merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilih dalam pemilihan umum.” Di samping itu, Mahkamah juga menilai keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW anggota DPR tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan bersangkutan, dan bertentangan dengan prinsip one man one vote. Selain itu, dapat menimbulkan persoalan lain seperti timbulnya polarisasi yang mempertajam pandangan pro dan kontra, yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat,

Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 239 ayat (2) UU 17/2014 tidak melanggar kedaulatan rakyat maupun hak kolektif warga negara (Pasal 1 & 28C UUD 1945). Karena dalil para Pemohon dianggap tidak berdasar secara hukum, MK menolak gugatan tersebut sepenuhnya.

Ketentuan Ambang Batas Parlemen Belum Direvisi, Permohonan Uji UU Pemilu Prematur

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim.

Keduanya menegaskan ketidakpastian hukum atas ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen (parliamentary threshold). MK menolak permohonan tersebut sebab DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk merevisi norma dimaksud sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sehingga belum terdapat perubahan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang menjadi objek dalam permohonan ini.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan selama pembentuk undang-undang masih dalam proses melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk merevisi norma pasal a quo dalam kerangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sejatinya ruang pengujian terhadap norma pasal a quo belum terbuka. Menurut Saldi “Permohonan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 adalah prematur.”

Menakar Arah Revisi UU Pemilu

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tengah dalam pembahasan internal di Komisi II DPR sebagai RUU asal dari parlemen. Kemudian naskah akademik dan draf RUU Pemilu harus disiapkan DPR sebelum dibahas bersama dengan pemerintah. Namun hingga saat ini, proses tersebut belum menunjukkan kemajuan yang memadai karena masih dalam tahapan fase rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar dan praktisi pemilu, sementara tenggat waktu dan kelembagaan semakin dekat.

Banyak pihak menilai Pemilu 2029 masih jauh, pahadal seleksi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional untuk masa jabatan 2027-2032 harus dimulai paling lambat Oktober 2026 dan atau sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana putusan MK No 120/PUU-XX/2022. Oleh karena itu setidaknya, revisi UU Pemilu harus sudah berlaku sebelum proses seleksi berlangsung, yakni pada pertengahan 2026. Apabila revisi terlambat, seleksi akan tetap menggunakan kerangka hukum lama yang selama ini dikritik kualitas dan kredibilitasnya. Putusan-putusan yang telah diterbitkan oleh MK tidak hanya menyelesaikan perkara pengujian konstitusional norma tetapi juga mandat normatif yang harus segera ditindaklanjuti pembentuk undang-undang guna menjaga keseimbangan antara keterbukaan kompetisi, kualitas kandidasi, dan stabilitas pemerintahan. Serta urgensi untuk menyinkronisasi pengaturan pemilu dan pilkada.

Mengingat urgensi tersebut, jika proses pembahasan di internal DPR berlarut-larut, maka ruang waktu legislasi akan semakin sempit. Risiko yang dapat timbul adalah seleksi penyelenggara Pemilu 2029 akan tetap menggunakan kerangka hukum lama dan perubahan yang dilakukan bisa jadi bersifat terburu-buru dengan ruang deliberasi publik yang terbatas. Pola legislasi cepat (fast-track legislations) pernah terjadi dalam sejumlah undang-undang strategis misalnya revisi UU KPK, revisi UU MK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara Nusantara.

Partai Gelora Targetkan 1,5 Juta Anggota Baru demi Kemenangan Pemilu 2029

Sebagai langkah strategis dalam memperkokoh basis massa menjelang Pemilu 2029, Partai Gelora secara resmi menginisiasi Program Nasional Rekrutmen dengan target 1,5 juta anggota baru.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengesahkan dimulainya program tersebut dalam Rapat Koordinasi III Pimpinan DPP dan DPW yang digelar secara daring, Sabtu (28/2/2026). “Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Program Nasional Rekrutmen 1,5 Juta Anggota menuju kemenangan Pemilu 2029 yang akan datang dimulai secara resmi,” ujar Anis Matta dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Selain perluasan keanggotaan, partai juga menekankan pada pembinaan generasi muda sebagai tulang punggung organisasi. Ketua Tim Program Nasional Rekrutmen Triwisaksana memaparkan penggunaan formasi “222” yang mengadopsi taktik sepak bola profesional. Strategi ini mencakup dua jalur utama: verifikasi anggota lama dan perekrutan anggota baru. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menambahkan, rekrutmen ini akan dibarengi dengan percepatan kelengkapan struktur partai hingga tingkat terbawah.

Prabowo Panggil Bahlil dan Zulkifli Hasan Bahas Potensi Dampak Konflik Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk rapat terbatas di Istana, Jakarta, Senin, membahas sejumlah isu terkait pangan dan energi terutama setelah adanya krisis Timur Tengah (Timteng). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dirinya akan melaporkan kondisi terkini bidang energi terutama setelah Angkatan Laut Iran menutup Selat Hormuz sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selat Hormuz merupakan salah satu “choke point” yang vital di wilayah Asia Barat, terutama untuk negara-negara eksportir minyak ke negara-negara tujuan di Asia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Dampak tersebut terutama dipicu oleh terganggunya pasokan minyak global akibat penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur penting itu dinilai dapat mengerek harga minyak mentah global yang pada akhirnya berimbas pada harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) turut menambah kapasitas produksi. Pemerintah memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS.

Dituding Lobi Trump untuk Serang Iran, Arab Saudi Buka Suara

Arab Saudi membantah klaim bahwa mereka melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Arab Saudi menyebut laporan-laporan yang menyatakan sebaliknya sebagai tidak benar. Juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, Fahad Nazer mengatakan Kerajaan secara konsisten mendukung upaya diplomatik yang bertujuan mencapai kesepakatan yang kredibel dengan Teheran.

Sebelumnya terdapat laporan dari The Washington Post, yang mengutip empat orang yang mengetahui masalah tersebut dan menyatakan Presiden Trump melancarkan serangan terhadap Iran setelah upaya lobi selama berminggu-minggu oleh Israel dan Arab Saudi. Laporan tersebut juga menyebutkan penilaian intelijen AS tidak melihat ancaman yang akan segera terjadi, tetapi sekutu regional berpendapat mendukung tindakan militer.

Pernyataan Arab Saudi menggarisbawahi posisinya yang telah lama mengadvokasi dialog dan solusi diplomatik atas ketegangan regional, sekaligus menolak anggapan bahwa mereka mendorong pergeseran ke arah konfrontasi militer langsung. Kerajaan tersebut telah berulang kali menyerukan de-eskalasi dan resolusi politik atas perselisihan yang melibatkan Iran, dengan menekankan stabilitas dan keamanan di seluruh kawasan.

Program Makan Bergizi Tak Ganggu Anggaran Infrastruktur Pendidikan

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Senin, untuk meluruskan polemik yang mengaitkan MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan. Menurut Misbakhun, setiap tahun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat sesuai amanat konstitusi, yang mensyaratkan minimal 20 persen dari total belanja negara dialokasikan untuk pendidikan. Dengan meningkatnya volume APBN, nominal anggaran pendidikan pun ikut naik.

Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor (cross cutting policy) dalam penganggaran. Artinya, pembagian fungsi anggaran dilakukan sesuai dengan penerima manfaat dan tujuan program. Ia menambahkan bahwa strategi alokasi ini merupakan kewenangan penuh pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN.

Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan pada 2026 telah disepakati bersama pemerintah dan DPR, termasuk peruntukannya. Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan, bahkan diperkuat, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Transformasi Digital Pemerintah Jadi Panduan Jangka Panjang

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 menjadi acuan jangka panjang untuk memastikan transformasi digital pemerintah berjalan terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Menurut Meutya, pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan aplikasi maupun infrastruktur tetapi harus mampu menyentuh masyarakat melalui pengelolaan data yang baik, sistem digital yang terhubung, serta proses pengambilan kebijakan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada informasi yang tepat, relevan, dan akurat.

Teknologi pemerintah digital memungkinkan terselenggaranya tiga fungsi dasar yakni pertukaran data, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Namun, penyelenggaraan ini menghadapi tantangan yang perubahan waktu yang cepat. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penguatan tata kelola ekosistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik sesuai dengan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 5 Tahun 2025. Kedua, Komdigi mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan klasifikasi data berbasis risiko. Ketiga, Komdigi mendorong penerapan pemisahan lapisan data dari aplikasi layanan publik.

Keempat, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data antarinstansi pemerintah. Kelima, penggunaan nama domain go.id oleh seluruh instansi pemerintah. Keenam, Komdigi mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berkala. Ketujuh, memberikan rekomendasi clearance belanja TIK bagi instansi pemerintah. Kedelapan, melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 6 Tahun 2025, Komdigi menetapkan standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan aplikasi SPBE. Kesembilan, sebagai lapisan infrastruktur, Komdigi juga mendorong pembangunan pusat data nasional berbasis ekosistem. 

MUI Kritik Board of Peace terkait Kolaborasi AS-Israel Serang Iran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap resmi dengan mengutuk serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2) lalu. Dalam serangan roket AS-Israel akhir pekan lalu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei hingga anak cucunya dilaporkan jadi salah satu korban tewas. MUI pun blak-blakan mengkritik posisi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah.

MUI mempertanyakan posisi Board of Peace–di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya–ketika AS justru berkolaborasi dengan Israel memborbardir Iran dengan roket atau rudal. Menurut MUI, AS dalam konflik itu tengah memainkan peran melalui Board of Peace. MUI mempertanyakan apakah BoP diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator dialog di tengah kondisi tegang dan membara di kawasan Timur Tengah menyusul konfirmasi serangan AS dan Israel ke Iran. Prabowo bahkan disebut siap bertolak ke Teheran, Iran. Merespons itu, Iran menyambut tawaran Prabowo untuk menjadi mediator di tengah konflik negara Timur Tengah ini versus AS yang berkolaborasi dengan Israel. Sementara itu terkait posisi Indonesia di BoP, Prabowo menegaskan opsi bagi RI keluar dari BoP ketika organisasi multilateral itu tidak mampu mewujudkan tujuan utama yang selama ini diperjuangkan.

Anggaran Mengalir ke Mana? Membongkar Politik Penggajian ASN di Daerah

Terdapat ketimpangan kebijakan anggaran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara. Dimana, ASN di tingkat kabupaten/kota hanya menerima gaji pokok tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara, ASN di provinsi menerima keduanya.

Persoalan ini dinilai bukan sekedar masalah teknis fiskal, melainkan cerminan politik anggaran mengenai prioritas pemerintah daerah. Meskipun kewenangan mengatur belanja pegawai berdasarkan kemampuan APBD sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019, namun kewenangan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Transparansi pengalihan anggaran jika TPP ASN kabupaten/kota tidak dialokasikan ke dalam komponen THR telah menjadi pertanyaan publik.

Ketimpangan pemberian THR antara ASN provinsi dan kabupaten/kota ini dinilai mencederai prinsip sistem merit bagi pelayanan publik di lini terdepan. Alasan klasik mengenai keterbatasan APBD menjadi pertanyaan jika tidak ada transparansi yang terukur. Dalam politik anggaran, persoalannya bukan sekedar ada atau tidak ada uang namun ke mana uang itu diprioritaskan.

Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada psikologi birokrasi tetapi juga efek ekonomi langsung terhadap kabupaten/kota. Kondisi ini menciptakan dua kelas kesejahteraan ASN: ASN dengan insentif penuh dalam THR dan ASN pelayanan dasar tanpa komponen tambahan. Sehingga muncullah pertaruhan mengenai legalitas kebijakan dan integritas politik anggaran serta keberpihakan kepala pemerintahan daerah kepada pelayanan dasar.

Gunung Ibu Kembali Erupsi, PVMBG Perluas Radius Bahaya hingga 3,5 Kilometer

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan rekomendasi terbaru menyusul erupsi Gunung Ibu yang terjadi pada Minggu sore, 1 Maret 2026. Masyarakat di sekitar gunung yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius tertentu dari kawah aktif. Rekomendasi tersebut diterbitkan PVMBG setelah Gunung Ibu kembali erupsi pada pukul 17.37 WIT. Berdasarkan laporan resmi, kolom abu teramati setinggi kurang lebih 300 meter di atas puncak atau sekitar 1.625 meter di atas permukaan laut.

Saat ini Gunung Ibu masih berstatus Level II atau Waspada. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah aktif. Selain itu, terdapat perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian Utara yang juga harus dikosongkan dari aktivitas warga.

PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung hidung dan mulut seperti masker serta pelindung mata apabila terjadi hujan abu dan harus beraktivitas di luar rumah. Masyarakat diminta tetap tenang, menjaga kondusivitas wilayah, serta tidak menyebarkan informasi bohong atau terpancing isu yang tidak jelas sumbernya.

Inilah Tarif Ekspor Sawit Terbaru Mulai 2 Maret 2026, CPO Jadi 12,5%

Tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya naik mulai 2 Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan. Dalam pertimbangan beleid disebutkan bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan serta memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

Dalam regulasi terbaru, tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan sebesar 12,5% dari harga referensi yang ditetapkan kementerian yang membidangi perdagangan. Sebelumnya, dalam PMK 69/2025, tarif CPO ditetapkan sebesar 10% dari harga referensi. Artinya, terdapat kenaikan 2,5 poin persentase dari ketentuan sebelumnya. Selain tarif berbasis persentase harga referensi, pemerintah juga menaikkan pungutan dengan skema tarif tetap per metrik ton, bungkil inti sawit naik dari US$ 25 menjadi US$ 30 per metrik ton dan cangkang kernel sawit naik dari US$ 3 menjadi US$ 5 per metrik ton.

Kenaikan tarif pungutan ekspor ini berpotensi memengaruhi struktur biaya eksportir dan pelaku industri hilir sawit. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat produktivitas dan meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan nasional, khususnya di tingkat petani dan industri pengolahan.

Pertamina Mitigasi Dampak Operasional Imbas Konflik Timur Tengah

PT Pertamina (Persero) memfokuskan penguatan mitigasi risiko di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah, imbas konflik Amerika Serikat (AS)-Iran. Perusahaan memastikan seluruh lini bisnis mulai dari penyediaan minyak mentah, hingga penyediaan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG domestik terus beroperasi secara optimal dan dalam kondisi terkendali.

Pertamina mengidentifikasi terdapat tiga unit bisnis yang bersinggungan langsung dengan dinamika di kawasan tersebut. Mulai dari PT Pertamina International Shipping (PIS) Non Captive terkait aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang menjalankan operasi hulu di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk dari sumber di Kawasan Timur Tengah.

Konflik di Iran Memanas, Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.000 Pekan Ini

Sejumlah pengamat mata uang menilai memanasnya konflik geopolitik di Iran dapat menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.000 per dollar AS pada pekan ini. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (27/2/2026), rupiah ditutup melemah 0,17 persen ke level Rp 16.787 per dollar AS. Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp 16.750-16.900 per dollar AS pada perdagangan hari ini, Senin (2/3/2026). Namun tidak menutup kemungkinan rupiah akan melemah hingga ke level Rp 17.000 pada pekan ini, seiring meningkatnya sentimen risk off akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, kata Lukman, rupiah berpotensi tidak melemah terlalu dalam karena dia memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan melakukan intervensi di pasar uang.

Bank sentral terus memastikan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sementara itu, Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi juga memperkirakan, memanasnya konflik AS dan Israel ke Iran dapat memicu pelemahan rupiah yang signifikan. Padahal tanpa adanya sentimen negatif dari geopolitik di Timur Tengah tersebut, rupiah sudah berpotensi melemah akibat penerapan tarif impor dari AS. Dengan adanya dua sentimen dari eksternal tersebut, rupiah diperkirakan akan menuju level Rp 17.000 per dollar AS. Oleh karenanya, dia berharap pelemahan rupiah ini dapat segera diantisipasi oleh BI dengan melakukan intervensi di pasar uang.

MUI Desak Prabowo Mundur dari Keanggotaan Board of Peace Bentukan Trump

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan dukacita atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Israel–Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari 2026. MUI mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan kemanusiaan serta Pembukaan UUD 1945, khususnya frasa “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

MUI memahami serangan balasan Iran ke sejumlah wilayah Teluk sebagai respons atas serangan Amerika dan Israel. Menurut MUI, serangan balasan tersebut dibenarkan oleh hukum internasional karena menyasar pangkalan militer. Sebaliknya, MUI menilai serangan bom Israel dan Amerika disebut menyasar sekolah dasar di Iran yang mengakibatkan sekitar 160 anak meninggal dunia. MUI pun menilai, serangan militer Israel dan Amerika terhadap Iran merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang lebih luas.

MUI turut menyoroti peran Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Board of Peace (BoP). Organisasi itu dinilai belum efektif mewujudkan perdamaian yang adil bagi Palestina. “Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegasnya.

Peran DPRP Otsus Papua Barat Dikritisi Soal Hak Politik Orang Asli Papua

Maxi Nelson Ahoren, Mantan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengkritik anggota DPR Papua Barat dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) karena dianggap tidak optimal dalam pembahasan regulasi terkait perubahan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Menurut Maxi, meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah diproyeksikan berlangsung pada periode 2030-2031, pembahasan PKPU yang akan segera dilakukan harus menjadi momentum untuk memperjuangkan kepentingan politik Orang Asli Papua (OAP). Anggota DPR Otsus yang berasal dari mekanisme pengangkatan memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat adat melalui reses dan diskusi publik. Sebab saat ini, muatan perlindungan hak dasar Orang Asli Papua dalam sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) masih sangat minim.

Harapannya, DPRP Otsus Papua Barat segera berinisiatif membangun sinergi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) meski MRP tidak memiliki kewenangan legislasi. Sebab, MRP merupakan representasi kultural masyarakat adat. Ia menambahkan, momen pembahasan regulasi saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar tidak tertinggal dalam kontestasi politik seperti tahun sebelumnya.

Imigrasi siaga dampak penutupan ruang udara pascakonflik Timur Tengah

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi RI meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi udara pascakonflik militer di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, menegaskan jajarannya telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pembatalan keberangkatan, baik secara manual maupun sistem, bagi penumpang dan kru maskapai yang terdampak.

Ia menyebut situasi ini berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Berdasarkan pemantauan Ditjen Imigrasi hingga Sabtu (28/2) pukul 21.00 WIB, tercatat delapan penerbangan internasional di tiga bandara utama, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Kualanamu, mengalami pembatalan atau penundaan. Menurut Yuldi, total 2.228 penumpang terdampak akibat pembatalan maupun penundaan tersebut. Adapun para penumpang penumpang terdiri atas 1.644 warga negara asing dan 584 warga negara Indonesia.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Ditjen Imigrasi telah menginstruksikan jajaran petugas imigrasi di bandara untuk merespons situasi terkini penerbangan, salah satunya dengan menyesuaikan penempatan personel pada area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai dinamika penerbangan.

Bareskrim Polri Bongkar 3 Lokasi Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung, Sabtu (28/2). Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan timah yang sebelumnya diungkap di Batam. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni mengatakan, lokasi yang digerebek merupakan tempat pengolahan timah ilegal yang diduga kuat menjadi sumber penyelundupan ke Malaysia.

Ia menjelaskan, penggerebekan dilakukan di tiga tempat kejadian perkara (TKP). TKP pertama berada di tempat pemurnian pasir timah menggunakan meja goyang di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. TKP kedua berada di sebuah gudang dan ruko penyimpanan pasir timah ilegal yang masih di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit. Dari lokasi ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa timbangan, pasir timah, serta catatan pembelian pasir timah, sekaligus memasang garis polisi.

Sementara TKP ketiga berada di Pantai Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang diketahui menjadi lokasi pengiriman pasir timah ilegal. Dalam penggerebekan tersebut, tim mengamankan dua orang berinisial A dan M. Menurut Irhamni, pengungkapan di Belitung ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dibongkar bersama Bea Cukai di Batam, Kepulauan Riau.

Timur Tengah Memanas, Pertamina Buka Suara

Di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dengan memprioritaskan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional sebagai fokus utama melalui penguatan mitigasi risiko dan pemantauan intensif.

Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta otoritas setempat, Pertamina yang menjadi tulang punggung energi Indonesia memastikan seluruh lini bisnis mulai dari penyediaan minyak mentah, hingga penyediaan kebutuhan BBM dan LPG domestik terus beroperasi secara optimal dan dalam kondisi terkendali.

Mewaspadai Inflasi Pasca-Gejolak Harga Minyak Mentah

Dunia dikejutkan oleh kabar meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Iran bukan produsen kecil. Ia bagian penting dari struktur pasokan minyak global dan memiliki posisi strategis dalam dinamika Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pasar global segera bereaksi. Harga minyak mentah bergejolak, premi risiko melonjak, dan kekhawatiran atas stabilitas Selat Hormuz kembali mencuat. Pasar minyak tidak menunggu kepastian politik; ia bergerak berdasarkan ekspektasi. Dan ekspektasi yang dibayangi konflik hampir selalu bermuara pada kenaikan harga.

Indonesia telah menjadi net importer minyak sejak dua dekade terakhir. Konsumsi energi nasional melampaui produksi domestik. Artinya, setiap lonjakan harga minyak global akan merembes melalui mekanisme harga BBM, biaya logistik, dan pada akhirnya harga pangan. Ia bisa menjelma menjadi Inflasi yang menyentuh harga beras, cabai, telur, hingga ongkos transportasi harian. Inflasi yang bersumber dari energi—cost-push inflation—tidak mudah dikendalikan hanya dengan menaikkan suku bunga. Ketika pangan naik, daya beli melemah. Ketika daya beli melemah, konsumsi—yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia—ikut tertekan.

Beasiswa LPDP Bukan Alat Represi

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta penerima beasiswa negara yang belum memenuhi masa pengabdian untuk mengembalikan dana studi memicu polemik publik. Kasus ini mencuat setelah Arya Iwantoro, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), disorot di media sosial karena belum kembali ke Indonesia usai menyelesaikan studi doktoralnya. Arya, yang kini bekerja sebagai periset di University of Oxford dan menempuh pendidikan di Universiteit Utrecht, diwajibkan mengembalikan dana sekitar Rp 2 miliar karena dianggap belum memenuhi ketentuan masa pengabdian 2N+1.

Kontroversi bermula dari unggahan istri Arya di media sosial yang memicu kemarahan warganet, lalu berkembang menjadi sorotan terhadap kewajiban pengabdian LPDP. Meski Arya telah memberi pemberitahuan resmi bahwa ia belum bisa pulang karena masih bekerja di luar negeri, hal tersebut dianggap tidak cukup setelah pernyataan Menteri Keuangan muncul ke publik. Data menunjukkan, dari puluhan ribu penerima beasiswa LPDP, terdapat sejumlah alumni yang belum memenuhi kewajiban pengabdian, bahkan sebagian telah mengembalikan dana atau membayar denda karena beasiswa diperlakukan layaknya pinjaman negara.

Beasiswa LPDP yang dibentuk pada 2013 di era Sri Mulyani Indrawati bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul melalui pendanaan dari dana abadi pajak masyarakat. Namun, kewajiban kembali ke dalam negeri dianggap tidak selalu relevan, terutama bagi peneliti yang berkiprah di institusi global dan berpotensi menjadi duta bangsa.

Isu Dinasti Politik Disorot, Tim Ahli Hak Politik Tak Bisa Dilarang

Isu dinasti politik kembali mencuat dalam diskursus publik di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah adanya berbagai polemik yang menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menyatakan persoalan dinasti politik harus dilihat dalam kerangka demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk anggota keluarga pejabat publik. Perdebatan soal ini lebih banyak berada pada wilayah etik, bukan semata-mata hukum. Menurut Sudarno, jika isu dinasti terus dipersoalkan, maka konsistensi juga perlu dijaga dengan melihat praktik serupa di berbagai level politik, baik daerah maupun nasional.

Meskipun isu dinasti kerap memunculkan perdebatan publik mengenai persepsi tentang keadilan dan kesempatan yang sama dalam kontestasi politik, hingga kini, belum ada regulasi yang secara eksplisit melarang anggota keluarga pejabat maju dalam pemilihan umum selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ancang-Ancang RI Redam Tekanan Berlapis Konflik AS-Israel vs Iran

Konflik AS-Israel vs Iran menimbulkan tekanan ekonomi bagi Indonesia, terutama melalui perubahan perilaku investor global dan kenaikan harga energi. Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi untuk meredam dampak konflik, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga energi. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dilakukan untuk memastikan APBN berfungsi sebagai shock absorber dan menjaga stabilitas rupiah.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Konflik AS-Iran Ganggu Pengiriman

Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 8 persen pada perdagangan Senin (2/3/2026) waktu setempat. Harga mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan terjadi setelah eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pengiriman minyak dari Timur Tengah.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent sempat menyentuh 82,37 dollar AS per barrel. Pada pukul 23.05 GMT atau 06.05 WIB, harga berada di 79,34 dollar AS per barrel, naik 6,47 dollar AS atau 8,88 persen. Harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat naik 5,36 dollar AS atau sekitar 8 persen menjadi 72,38 dollar AS per barrel. Harga sempat menyentuh 75,33 dollar AS per barrel pada perdagangan harian.

Search