dicetak pada tanggal: 13 Desember 2025 7:18 PM

Menteri LH Setop Sementara Tambang Emas Martabe, UNTR dan Agincourt Buka Suara
  • Menteri LH Setop Sementara Tambang Emas
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/693b678301701/menteri-lh-setop-sementara-tambang-emas-martabe-untr-dan-agincourt-buka-suara

Menteri Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR). Penghentian ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan penyebab bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. PTAR menyatakan bersikap kooperatif dengan pihak otoritas dan menegaskan operasionalnya telah sesuai regulasi. Perusahaan juga menghentikan sementara kegiatan untuk fokus pada upaya tanggap darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

Selain PTAR, dua perusahaan lain juga dihentikan operasinya dan akan menjalani audit lingkungan. Pemerintah akan mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap risiko bencana dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran.

OJK Terapkan Sistem Whistleblowing, Identitas Pelapor Bakal Dirahasiakan
  • OJK Terapkan Sistem Whistleblowing
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/693a9a159cf67/ojk-terapkan-sistem-whistleblowing-identitas-pelapor-bakal-dirahasiakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan Whistleblowing System (WBS) sebagai saluran pelaporan resmi bagi internal dan masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran. Sistem ini dirancang untuk menerima laporan secara aman dan rahasia.

Sistem WBS OJK dinilai telah efektif dan mencapai tingkat maturitas tertinggi pada level optimized. Pengelolaan sistem ini juga telah selaras dengan pedoman standar internasional. OJK menjamin perlindungan identitas pelapor melalui mekanisme pelaporan anonim dan enkripsi data. Pada tahap awal, laporan yang masuk dikelola oleh pihak eksternal yang independen untuk menjaga objektivitas.

Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, Ini Beda dengan Aturan RI
  • Larangan Anak Bermain Medsos
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/693ab27325331/australia-larang-anak-di-bawah-16-tahun-main-medsos-ini-beda-dengan-aturan-ri

Australia menjadi negara pertama yang secara resmi melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Platform digital diwajibkan menerapkan metode verifikasi usia dan akan dikenakan denda besar jika gagal mencegah anak di bawah umur memiliki akun.

Berbeda dengan Australia, Indonesia menerapkan aturan yang tidak melarang total tetapi mewajibkan adanya verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Regulasi ini juga mengamanatkan platform untuk menerapkan pengaturan privasi tertinggi secara default dan menyediakan fitur yang disesuaikan dengan kelompok usia anak.

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak menjadi tren global, dengan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Selandia Baru mempertimbangkan larangan serupa Australia. Sementara itu, negara-negara di Eropa cenderung mengkaji aturan yang mirip dengan model Indonesia, yang menekankan pada persetujuan orang tua ketimbang larangan mutlak.

Outlook Perberasan 2026, Antara Produksi dan Tuntutan Transformasi
  • Outlook Perberasan 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5300629/outlook-perberasan-2026-antara-produksi-dan-tuntutan-transformasi?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menilik prospek dan analisis kondisi perberasan 2026 di Indonesia, sesungguhnya menghadirkan optimisme sekaligus tantangan baru yang perlu dibaca secara jernih. Proyeksi lembaga internasional, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), yang menempatkan Indonesia pada posisi produsen beras terbesar keempat dunia dengan estimasi produksi mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, atau meningkat 4,5 persen dari tahun sebelumnya, memberi sinyal bahwa sektor pangan strategis ini sedang berada di fase penguatan.

Namun, angka-angka itu seharusnya tidak dihentikan hanya sebagai capaian statistik, melainkan dijadikan titik tolak untuk mempertanyakan kembali arah kebijakan, ketahanan pangan jangka panjang, dan transformasi struktural yang harus dikerjakan agar produksi yang meningkat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjamin kesejahteraan petani.

Produksi global sendiri menunjukkan tren yang terus naik, terutama karena kontribusi India, China, dan Bangladesh. Konsumsi juga meningkat, khususnya di kawasan Asia. Di tengah dinamika itu, perdagangan beras dunia diperkirakan menguat, dan sejumlah analisis bahkan menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu eksportir utama.

Kata Airlangga soal Persetujuan Israel untuk Jadi Aksesi OECD
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kata-airlangga-soal-persetujuan-israel-untuk-jadi-aksesi-oecd-2098150

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan persetujuan semua negara anggota untuk bergabung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan diperlukan dari semua anggota klub negara maju tersebut, termasuk persetujuan dari Israel.

Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2025 lalu. Pada pidatonya Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara jika Israel menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Israel merupakan salah satu dari 38 negara anggota tetap OECD. Seperti diketahui, Indonesia sedang menjalani proses untuk bergabung dengan organisasi internasional tersebut.

ILO Dukung Akses Keuangan UMKM Lewat Digitalisasi
  • ILO Dukung Akses Keuangan UMKM Lewat Digitalisasi
  • https://www.tempo.co/ekonomi/ilo-dukung-akses-keuangan-umkm-lewat-digitalisasi-2098153

International Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM. Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Project Manager Promise II Impact ILO Djauhari Sitorus mengatakan pelaksanaan proyek difokuskan di tiga lokasi dengan sektor yang berbeda-beda, yaitu sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Sumba Timur.

“Tujuan proyek ini adalah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bgi UMKM di dalam rantai nilai,” kata Djauhari. Djauhari menjelaskan, ILO melakukan intervensi pada UMKM yang telah menjadi bagian dari rantai nilai, dalam artian usaha tersebut sudah memiliki pasar dan menghasilkan transaksi bisnis. ILO kemudian melakukan intervensi agar proses bisnis UMKM tersebut bisa terdigitalisasi. Djauhari mencontohkan, dalam bisnis sapi perah misalnya, proses bisnis mulai dari penyetoran susu, pembayaran cicilan, hingga transaksi penjualan menjadi bisa dilakukan secara digital. Tak hanya pelaku UMKM, ILO juga mendorong transformasi digital lembag akeuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah.

Polemik Baru Pemilihan Kapolri: Perlukah DPR Dilibatkan?
  • Polemik Pemilihan Kapolri
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/05412671/polemik-baru-pemilihan-kapolri-perlukah-dpr-dilibatkan?page=2

Wacana pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tanpa melewati mekanisme uji kelayakan atau kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menjadi perbincangan publik. Usulan ini pertama kali disuarakan oleh Pusat Purnawirawan (PP) Polri usai bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, pada Rabu (10/12/2025).

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa perlu persetujuan dari DPR. Jika Kapolri memerlukan persetujuan dari DPR, ia khawatir orang nomor satu di kepolisian itu akan memikul beban balas jasa. Sebab, selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui fit and proper test di DPR terlebih dahulu. Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menekankan, polisi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, Jimly meyakini akan ada perubahan aturan mengenai pemilihan Kapolri, di mana Presiden bisa memilih langsung tanpa harus melalui proses di DPR. Jimly menyampaikan, polisi harus betul-betul menjadi aparatur demi kepentingan rakyat.

Cerita dari Lampung Tengah, Bupati Korupsi Buat Bayar Utang Kampanye
  • OTT KPK Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/06493011/cerita-dari-lampung-tengah-bupati-korupsi-buat-bayar-utang-kampanye

Seusai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung pada Rabu (11/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, pada Kamis (11/12/2025).

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030; RHS selaku Anggota DPRD Lampung Tengah; RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah; ANW selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; dan MLS selaku Direktur PT EM,” kata Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Hasil temuan KPK dalam perkara ini mengungkapkan bahwa sebagian uang dari total yang diterima Bupati Lampung Tengah, Ardito, digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang digunakan untuk kampanye di Pilkada 2024. Mungki mengatakan, Ardito Wijaya berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek untuk perusahaan milik tim pemenangannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2024-2030. Ardito, kata dia, meminta bantuan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda untuk memuluskan pemenang lelang proyek tersebut.

DPD RI Bangun Sistem Parlemen Modern Berbasis Data
  • Sistem Parlemen Modern
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839410/dpd-ri-bangun-sistem-parlemen-modern-berbasis-data

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa transformasi digital di lembaganya bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” yang digelar di Universitas Udayana, Bali, Kamis (11/12).

Iqbal menambahkan bahwa lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya. qbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana.

Menutup pernyataannya, Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan. “Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya.

Tumpang Tindih Data Lahan Pangan, Moratorium Alih Fungsi Diberlakukan
  • umpang Tindih Data Lahan Pangan
  • https://www.kompas.com/properti/read/2025/12/11/100000521/tumpang-tindih-data-lahan-pangan-moratorium-alih-fungsi-diberlakukan

Tantangan Indonesia untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan isu kritis ketahanan pangan nasional memasuki babak baru yang didorong oleh kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa upaya pemerintah menjaga swasembada pangan, melalui kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah, tidak akan menghambat iklim investasi. Kedua agenda besar ini harus berjalan beriringan demi masa depan bangsa yang berkelanjutan. Kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah moratorium alih fungsi lahan sawah yang diterapkan sementara. Nusron menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang berlangsung secara adil dan terukur. Tujuannya adalah mencapai target perlindungan lahan pangan sebesar 87 persen secara nasional.

Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas
  • Pertemuan Prabowo dan Vladimir
  • https://www.jpnn.com/news/prabowo-bertemu-vladimir-putin-ini-yang-dibahas

Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Rabu (10/12). Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Prabowo tiba di kompleks Kremlin pada siang hari waktu setempat dan disambut oleh jajaran pejabat tinggi Rusia, di antaranya Komandan Utama Kremlin Sergey Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko

Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan. Kedua pemimpin tampak berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan rapat tertutup (tête-à-tête) antara kedua kepala negara. Pertemuan yang berlangsung intens itu membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.

Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Berpotensi Lebih Buruk dari 2025, Ini Penyebabnya
  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6927c2bd962cb/pertumbuhan-ekonomi-ri-2026-berpotensi-lebih-buruk-dari-2025-ini-penyebabnya

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2026 hanya akan mencapai 4,9% hingga 5,1%, di bawah target pemerintah. Proyeksi ini mengindikasikan perekonomian Indonesia tidak akan mengalami percepatan pertumbuhan meskipun relatif tangguh. Perlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi menurunnya net ekspor, melemahnya konsumsi kelas menengah, dan merosotnya investasi asing.

Kondisi ini dapat berlanjut jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi dan keluar dari stagnasi, industrialisasi berbasis manufaktur menjadi kunci utama. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan juga disebut sebagai faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Pemerintah Indonesia Bantah Kesepakatan Tarif dengan AS Batal
  • Kesepakatan Tarif Perdagangan Indonesia-AS Terancam Batal
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/693915920c2ff/pemerintah-indonesia-bantah-kesepakatan-tarif-dengan-as-batal

Kesepakatan tarif perdagangan Indonesia-AS terancam batal karena Indonesia dinilai menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati. Menurut pejabat AS, perubahan yang diajukan Jakarta berpotensi merugikan pihaknya dibandingkan kesepakatan dagang dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia menegaskan perundingan dagang masih terus berlanjut dan menganggap dinamika yang terjadi merupakan hal wajar. Pemerintah berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak dapat segera tercapai. Kesepakatan awal mencakup penurunan tarif bagi barang Indonesia dengan imbalan penghapusan hambatan non-tarif. Indonesia dilaporkan menarik diri dari komitmen untuk menghapus hambatan ekspor industri dan pertanian AS serta isu perdagangan digital.

Perusahaan Adik Prabowo Resmi Masuk Pasar Kripto, Borong Saham Indokripto (COIN)
  • Perusahaan Adik Prabowo Masuk Pasar Kripto
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/69395140ba004/perusahaan-adik-prabowo-resmi-masuk-pasar-kripto-borong-saham-indokripto-coin

Arsari Group, melalui entitas investasinya, resmi menjadi salah satu pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN). Investasi ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. COIN dinilai memiliki pondasi bisnis yang solid dan ekosistem kripto lengkap yang telah diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi ini bertujuan membangun kedaulatan digital dan menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi aset digital di Asia Tenggara. Masuknya Arsari Group diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan COIN serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri aset digital. Langkah ini juga menjadi penegas kuatnya kepercayaan institusi terhadap prospek ekonomi digital berbasis aset kripto di Indonesia.

Bertemu Putin, Prabowo Sampaikan Banjir Sumatera Ditangani dengan Baik
  • Pertemuan Prabowo - Putin
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69397a1fabb9a/bertemu-putin-prabowo-sampaikan-banjir-sumatera-ditangani-dengan-baik

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto terkait bencana banjir yang melanda Indonesia. Prabowo berterima kasih dan mengapresiasi ucapan belasungkawa tersebut dalam pertemuan di Moskow.

Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah menangani bencana dengan baik. Penanganan tersebut juga didukung oleh penggunaan helikopter buatan Rusia. Banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra pada akhir November menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa serta kerusakan masif pada rumah dan fasilitas publik.

Berbenah Bea Cukai Usai Diultimatum Purbaya, Percepat Transformasi Digital dengan Luncurkan Website Baru
  • Strategi untuk Perbaikan Bea Cukai
  • https://money.kompas.com/read/2025/12/11/074200026/berbenah-bea-cukai-usai-diultimatum-purbaya-percepat-transformasi-digital

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serius membenahi jajarannya di Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Terakhir, Purbaya memberikan ultimatum bahwa seluruh pegawai berpotensi dirumahkan bila perbaikan kinerja tidak tercapai dalam tenggat satu tahun. Bahkan, Purbaya berkelakar akan merumahkan hingga pensiun tanpa gaji jika tak kunjung berbenah. Sebelum kejadian ini, Purbaya menyebut ada opsi pembekuan dan mengalihkan tugasnya ke perusahaan swasta asal Swiss, yaitu Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti praktik pada masa Orde Baru (Orba) jika perbaikan tidak terlihat.

3 Kota Ini Jadi Lokasi Awal Pemetaan UMKM Perumahan Berbasis Wilayah
  • Lokasi Awal Pemetaan UMKM Perumahan Berbasis Wilayah
  • https://www.kompas.com/properti/read/2025/12/11/080000421/3-kota-ini-jadi-lokasi-awal-pemetaan-umkm-perumahan-berbasis-wilayah

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan mulai memetakan UMKM sektor perumahan berbasis wilayah. Pemetaan awal akan dilakukan di Serang, Bogor, serta Semarang–Kendal yang memiliki potensi kuat dalam produksi bahan bangunan dan layanan konstruksi. Ini disampaikan Maman kala bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Pertemuan itu sekaligus membahas penguatan UMKM dalam ekosistem sektor perumahan, termasuk penguatan rantai pasok bahan bangunan, jasa konstruksi, dan industri pendukung pembangunan hunian di seluruh Indonesia.

KPK Sebut OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Berawal dari Permintaan Keterangan
  • OTT Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/11/08191761/kpk-sebut-ott-bupati-lampung-tengah-ardito-wijaya-berawal-dari-permintaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, berawal dari permintaan keterangan kepada beberapa pihak di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12/2025).

Budi mengatakan, KPK menangkap lima orang di Lampung dalam operasi senyap itu, termasuk Ardito Wijaya. Dia menyampaikan bahwa saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada Ardito dan empat orang lainnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam operasi tangkap tangan itu. Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek. Fitroh juga mengatakan bahwa dalam operasi senyap ini, KPK juga menangkap beberapa pihak. Namun, ia belum mengungkapkan jumlah dan identitas pihak tersebut.

Motif Dugaan Korupsi Wawalkot Bandung: Minta Proyek Pengadaan Barang
  • Dugaan Korupsi Wakil Walikota Bandung
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251210202427-12-1305234/motif-dugaan-korupsi-wawalkot-bandung-minta-proyek-pengadaan-barang

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkap motif dugaan korupsi yang dilakukan dua pejabat Kota Bandung yakni Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Menurutnya kedua pejabat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu berupaya mengarahkan sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di berbagai OPD Kota Bandung, lalu memastikan proyek-proyek tersebut jatuh ke pihak yang memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan keduanya. Pola ini disebut dilakukan secara berulang dan sistematis.

Irfan menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mengamankan keuntungan bagi pihak tertentu secara melawan hukum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan kedua tersangka belum dilakukan penahanan lantaran masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara soal pencekalan, Kejari memastikan langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran proses hukum. Kejari Kota Bandung menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan terbuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terseret dalam perkara ini.

Jejak Pembalakan Liar di Banjir Tapsel: Perkara Naik Penyidikan, Pelaku Diburu
  • Pembalakan Liar Banjir Tapsel, Penyidikan Perkara
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/11/06560951/jejak-pembalakan-liar-di-banjir-tapsel-perkara-naik-penyidikan-pelaku-diburu?page=2

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam rangkaian peristiwa sebelum bencana terjadi.

Irhamni menegaskan, fokus utama penyidikan saat ini adalah memastikan apakah banjir besar yang membawa kayu gelondongan itu murni bencana alam atau dipicu aktivitas manusia di kawasan hulu. Penyidik, kata dia, bekerja bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengumpulkan bukti secara komprehensif.

Salah satu pendalaman dilakukan terhadap asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan berserakan di lokasi terdampak banjir. Kayu-kayu tersebut diperiksa untuk memastikan apakah berasal dari kawasan hutan atau dari luar kawasan hutan dan apakah terkait aktivitas penebangan tertentu sebelum banjir terjadi. Menurut Irhamni, penyidik menemukan sejumlah bukaan lahan baru di dua titik, yakni Desa Garoga dan Anggoli. Di dua lokasi itu, penyidik juga mendapati jenis kayu yang identik dengan yang ikut terbawa arus banjir. Temuan ini memperkuat dugaan adanya aktivitas yang tidak semestinya dilakukan di wilayah hulu.

Indonesia Peringkat 1 Sumber Serangan Siber
  • Sumber Serangan Siber Terbesar
  • https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/11/073000565/indonesia-peringkat-1-sumber-serangan-siber-ini-10-negara-paling-sering?source=headline

Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara sumber serangan siber terbesar di dunia pada 2025. Temuan ini diungkap dalam Laporan Ancaman DDoS Q3 2025 yang dirilis Cloudflare, perusahaan penyedia layanan distribusi konten dan perlindungan dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Laporan tersebut disusun berdasarkan data jaringan Cloudflare selama periode Juli–September 2025. Dilansir dari laman resmi Cloudflare (4/12/2025), tujuh dari sepuluh negara sumber teratas serangan siber di dunia berada di kawasan Asia, dengan Indonesia memimpin di posisi pertama. Indonesia merupakan sumber serangan DDoS terbesar dan telah menduduki peringkat pertama di dunia selama setahun penuh, sejak kuartal ketiga 2024.

Berikut 10 negara sumber serangan DDoS terbesar di dunia kuartal III-2025 menurut Cloudflare:

  1. Indonesia
  2. Thailand
  3. Bangladesh
  4. Ekuador
  5. Rusia
  6. Vietnam
  7. India
  8. Hong Kong
  9. Singapura
  10. Ukraina.
Dualisme PBNU, Pengamat: Segera Islah atau Muktamar Luar Biasa
  • Konflik PBNU
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838863/dualisme-pbnu-pengamat-segera-islah-atau-muktamar-luar-biasa

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai situasi konflik internal PBNU telah mengarah pada dualisme kepemimpinan yang berpotensi merusak integritas organisasi. Lili Romli mencatat bahwa saat ini, baik kepemimpinan Gus Yahya maupun kepemimpinan Zulfa Mustofa sama-sama mengklaim memiliki dasar dan legitimasi yang kuat, serta sama-sama mengacu pada AD/ART organisasi.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar, Romli menekankan bahwa konflik yang berlarut-larut ini harus segera diakhiri karena tidak elok bagi organisasi yang dihuni oleh para kiai dan ulama. Ia melihat jalan islah atau rekonsiliasi masih terbuka lebar. Jika konflik ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan muncul kekecewaan dari para jamaah. Konsekuensi terburuknya adalah munculnya krisis kepercayaan dan krisis legitimasi otoritas keagamaan.

Romli mengusulkan tiga opsi penyelesaian utama jika islah gagal dicapai. Pertama, jalur hukum yang menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui pengadilan. Kedua, penyelenggaraan muktamar lebih awal. Ketiga, muktamar luar biasa yang merupakan mekanisme darurat untuk menyelesaikan konflik organisasi.

Gubernur Mualem Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Aceh
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/10/230418378/gubernur-mualem-perpanjang-masa-tanggap-darurat-bencana-aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana Aceh selama 14 hari ke depan hingga 25 Desember 2025. Mualem menyebutkan, perpanjangan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi bencana di Aceh yang masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk evakuasi. Pertimbangan juga menyangkut soal distribusi logistik dan penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektivitas), sarana pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Penetapan status tanggap darurat tersebut, kata Mualem akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember sampai 25 Desember 2025. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Aceh mencatat korban meninggal ada 407 orang, sementara korban hilang ada 31 orang dan warga yang mengungsi ada 817.742 orang.

Inflasi 2025 di Jabar: Harga Pangan Menggila, Produksi Naik tapi Harga Tak Kunjung Turun
  • Tren Kenaikan Harga Pangan
  • https://bandung.kompas.com/read/2025/12/11/051700178/inflasi-2025-di-jabar--harga-pangan-menggila-produksi-naik-tapi-harga-tak

Tekanan inflasi di Jawa Barat sepanjang Januari–November 2025 masih didominasi kenaikan harga pangan strategis, terutama beras, cabai merah, minyak goreng, serta komoditas lain seperti emas dan tarif air PAM. Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyebut inflasi tahun ini terjadi tujuh kali ini yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi dan harga. Anwar menilai tahun 2025 adalah paradoks: dimana produksi beras meningkat, tetapi harga di konsumen masih tinggi.

Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar, Muslimen menilai, hal tersebut memperlihatkan ada masalah struktural di titik-titik kritis rantai pasok yang harus dibenahi bersama. Gangguan suplai akibat cuaca, meningkatnya permintaan, serta distribusi yang belum efisien menjadi kombinasi yang memicu lonjakan harga di banyak daerah.

Inflasi di Jawa Barat juga menunjukkan pola spasial yang timpang. Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat inflasi year-to-date (YTD) tertinggi, terutama karena tekanan pangan bergejolak. Sebaliknya, Kabupaten Subang menjadi daerah dengan inflasi YTD terendah. Bahkan Subang mengalami deflasi karena penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar pada awal tahun serta panen raya pada triwulan III dan IV.

Politikus PKB Kritik Pengerahan Gajah untuk Bersihkan Sisa Banjir
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.tempo.co/politik/politikus-pkb-kritik-pengerahan-gajah-untuk-bersihkan-sisa-banjir-2097780

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan mengkritik pengerahan empat ekor gajah untuk membantu proses pembersihan material sisa banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Menurut Daniel, menggunakan tenaga satwa untuk membersihkan material yang hanyut terbawa banjir bandang merupakan tindakan tidak tepat, karena Gajah adalah satwa lindung.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, pengerahan gajah juga bertentangan dengan prinsip konservasi yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai prioritas. Daniel menegaskan, membersihkan puing-puing kayu di wilayah banjir merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan peralatan mekanis. Ia meminta agar kondisi medan yang sulit dijangkau oleh alat berat tidak menjadi pembenaran untuk memilih gajah sebagai alat pengganti.

Kapolres Pidie Jaya Ajun Komisaris Besar Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, kedatangan gajah-gajah itu tak hanya untuk membantu membersihkan material pascabencana. Namun, juga dihadirkan sebagai dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir. Menurut dia, kehadiran gajah-gajah tersebut di sana bisa membawa suasana ceria.

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker
  • Peredaran Kosmetik Ilegal
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8251049/bpom-ungkap-peredaran-kosmetik-ilegal-senilai-rp-1-8-triliun-efeknya-bisa-picu-kanker

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk ilegal mencapai Rp 1,8 triliun.

Untuk produk dengan bahan berbahaya, BPOM menyebut beberapa kandungan yang ditemukan seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang. Dampaknya bisa memicu iritasi kulit, bintik-bintik hitam, atau okronosis.vSelain itu, produk mengandung bahan berbahaya juga berpotensi memicu kanker.

Selanjutnya, hasil intensifikasi melalui patroli siber menemukan sebanyak 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang. Hasil intensifikasi menemukan asal pengiriman terbanyak berasal dari Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang 407 tautan, Kabupaten Bogor 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Kota Medan 191 tautan.

Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
  • OTT Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/21352131/kata-ketum-golkar-bahlil-soal-bupati-lampung-tengah-kena-ott-kpk

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.

Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (10/12/2025), sekitar pukul 20.17 WIB. Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.

Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/20531731/mensos-tegaskan-tak-ada-larangan-galang-dana-untuk-bencana-sumatera-tetapi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang publik menggalang dana untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Gus Ipul memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut. Kendati demikian, Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada undang-undang yang memang mengatur bahwa penggalangan dana perlu memperoleh izin. Gus Ipul menuturkan bahwa setelah mengantongi izin, kegiatan penggalangan dana dapat dilaksanakan, tetapi harus diikuti oleh audit setelah kegiatan selesai dilakukan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial. Beleid itu menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Gus Ipul menekankan bahwa inti dari aturan tersebut bukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengumpulan dana secara kredibel.

Gus Ipul membeberkan sejumlah manfaat dari pelaksanaan aturan ini. Pertama, masyarakat dapat semakin percaya untuk memberikan donasi karena pihak pengumpul donasi mampu mengelola dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kedua, lembaga atau pihak yang mengumpulkan dana semakin kredibel, maka masyarakat akan lebih banyak yang menitipkan rezekinya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mekanisme ini membuat pemerintah dapat mengetahui siapa saja yang memberikan donasi, siapa penerimanya, dan bagaimana pemanfaatannya. Menurut Gus Ipul, data tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memetakan bantuan seperti apa saja yang dibutuhkan.

Detail Ratusan Pelanggaran Israel Selama 60 Hari, Hamas: Gencatan Senjata Tak Bisa Dilanjutkan
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7765078/detail-ratusan-pelanggaran-israel-selama-60-hari-hamas-gencatan-senjata-tak-bisa-dilanjutkan

Anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, Selasa (9/12/2025) mengatakan kalau gencatan senjata Gaza tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua selama “pelanggaran” oleh ‘Israel’ terus berlanjut. Gerakan perlawanan Palestina itu juga meminta para mediator untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan tersebut. “Hamas telah meminta para mediator untuk menekan pendudukan agar menyelesaikan (kewajiban) pelaksanaan tahap pertama,” kata Hossam Badran. 

Terkait sikap ini, kantor media pemerintah Palestina yang dikelola Hamas di Jalur Gaza mengeluarkan Pernyataan Pers pada Selasa yang melaporkan detail pelanggaran gencatan senjata Israel selama periode tahap pertama kesepakatan. Laporan menyatakan ada 738 pelanggaran oleh pasukan Israel di Gaza selama 60 hari pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Pelanggaran ini dilaporkan mengakibatkan 386 kematian, 980 cedera, dan 43 penangkapan ilegal oleh pasukan ‘Israel’.

Di bidang kemanusiaan, pernyataan tersebut menyoroti kegagalan ‘Israel’ untuk mematuhi pengiriman bantuan minimum yang disepakati. Selama 60 hari, hanya 13.511 truk bantuan yang masuk ke Gaza dari 36.000 truk yang direncanakan, dengan rata-rata 226 truk per hari, bukan 600 truk sebagaimana disepakati, sehingga hanya mencapai 38 persen dari komitmen.

Sinyal Peringatan dari BI, Krisis 2008 akan Terulang?
  • Sinyal Peringatan dari BI
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251210/9/1935573/sinyal-peringatan-dari-bi-krisis-2008-akan-terulang

Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank. Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat perilaku institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana lembaga-lembaga non-bank kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai. “Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya

RI Dinilai Ingkari Komitmen, Kesepakatan Dagang dengan AS Terancam Batal
  • Kesepakatan Dagang dengan AS Terancam Batal
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251210/12/1935591/ri-dinilai-ingkari-komitmen-kesepakatan-dagang-dengan-as-terancam-batal

Kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dikabarkan terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2024. Pejabat tersebut menyebut, pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan yang dilaporkan pertama kali oleh Financial Times (FT).

Pemerintah Indonesia dinilai berupaya menafsirkan ulang sejumlah ketentuan dengan cara yang, menurut pemerintahan Presiden Donald Trump, menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan AS dibandingkan perjanjian yang baru-baru ini disepakati Washington dengan Malaysia dan Kamboja. Salah satu sumber FT menyebut, Indonesia bukan sekadar memperlambat implementasi kesepakatan, seperti yang sering terjadi dalam perundingan dagang dengan mitra lain. Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak bisa menjalankan apa yang telah disepakati dan ingin menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak bersifat mengikat.

Australia Mulai Berlakukan Larangan Media Sosial untuk Anak Pertama di Dunia
  • Larangan Media Sosial untuk Anak
  • https://www.tempo.co/internasional/australia-mulai-berlakukan-larangan-media-sosial-untuk-anak-pertama-di-dunia-2097533

Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun mulai Rabu 10 Desember 2025. Canberra memblokir akses remaja ke berbagai platform termasuk TikTok, YouTube milik Alphabet, serta Instagram dan Facebook milik Meta. Sepuluh platform terbesar diperintahkan untuk memblokir anak-anak di abwah usia 16 tahun mulai tengah malam atau menghadapi denda hingga A$49,5 juta berdasarkan undang-undang baru tersebut. Undang-undang ini menuai kritik dari perusahaan teknologi besar dan aktivis kebebasan berbicara, tetapi disambut baik oleh orang tua dan aktivis anak.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Siap Serahkan Proposal Perdamaian Baru ke AS
  • Proposal Damai Rusia-Ukraina
  • https://mediaindonesia.com/internasional/838543/presiden-ukraina-volodymyr-zelensky-siap-serahkan-proposal-perdamaian-baru-ke-as

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina kemungkinan akan menyerahkan proposal perdamaian versi terbaru kepada Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina bersama sekutu Eropa hampir menyelesaikan penyempurnaan proposal tersebut. Selesainya proposal itu setelah pembahasan di London dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman.

Zelensky menjelaskan ada tiga dokumen utama yang saat ini dibahas antara Kiev, Washington, dan negara-negara Eropa. Dokumen pertama berisi kerangka 20 poin yang terus berkembang. Dokumen kedua membahas jaminan keamanan bagi Ukraina. Dokumen ketiga menyangkut rencana pemulihan Ukraina. Zelensky kembali menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah mana pun yang saat ini diduduki Rusia. Ia menekankan perlunya memastikan pertemuan tingkat pimpinan antara Ukraina dan Amerika Serikat dapat digelar dalam beberapa minggu mendatang.

Zelensky juga membuka kemungkinan digelarnya pemilu dalam 60 hingga 90 hari, dengan catatan Amerika Serikat dan Eropa dapat menjamin keamanan penyelenggaraan pemungutan suara. Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan dalam wawancara dengan Politico bahwa “sudah saatnya” Ukraina menggelar pemilu.

Tindak 3,3 Juta Konten Negatif dan Judi Online, DPR Apresiasi Kinerja Tegas Kemkomdigi Jaga Ruang Digital
  • Kinerja Komdigi Jaga Ruang Digital
  • https://wartaekonomi.co.id/read593118/tindak-33-juta-konten-negatif-dan-judi-online-dpr-apresiasi-kinerja-tegas-kemkomdigi-jaga-ruang-digital

Kinerja tegas pemerintah dalam menjaga ruang digital kembali mendapat apresiasi luas dari anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Penindakan terhadap lebih dari 3,3 juta konten negatif, yang sebagian besar merupakan konten judi online, serta langkah aktif dalam meredam ribuan isu hoaks, dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah menjaga internet Indonesia tetap sehat dan aman.

Apresiasi pertama disampaikan oleh Farah Puteri dari Fraksi PAN, yang menilai upaya Kemkomdigi dalam pemberantasan judi online menunjukkan peningkatan signifikan, baik secara teknologi maupun kolaborasi lintas lembaga. Ia menegaskan bahwa efektivitas Kemkomdigi tidak hanya sebatas memutus akses di hulu, tetapi juga menjangkau pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama erat dengan PPATK. Dukungan serupa datang dari Fraksi Gerindra melalui Endipat Wijaya yang menilai bahwa Kemkomdigi bekerja melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) teknisnya.

Bendera Indonesia Tertukar di Pembukaan SEA Games 2025
  • Sea Games 2025
  • https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20251210064157-178-1304842/bendera-indonesia-tertukar-di-pembukaan-sea-games-2025

Pembukaan SEA Games 2025 sejatinya berlangsung meriah. Pertunjukan tarian budaya tradisional yang dikombinasikan dengan permainan laser dan grafis LED membuat pembukaan itu tampak memukau. Akan tetapi, pembukaan dengan durasi lebih dari dua setengah jam itu tidak luput dari kontroversi. Setelah pelaksanaan opening ceremony yang sedikit tertunda karena Raja Vajiralongkorn dan Ratu Sineenat belum tiba, momen itu tercela dengan kesalahan teknis tertukarnya bendera Indonesia dengan Singapura.

Insiden tertukarnya bendera Merah Putih itu terjadi saat Indonesia diperkenalkan sebagai tuan rumah SEA Games 1997. Alih-alih menggunakan bendera Indonesia, panitia penyelenggara SEA Games 2025 menampilkan bendera Singapura.

Selain tertukarnya bendera Indonesia, pembukaan SEA Games 2025 juga terdapat kesalahan penampilan jumlah medali yang diperebutkan. Jumlah medali yang diperebutkan pada ajang ini adalah 574, namun yang ditampilkan pada monitor 547. Ketika kontingen Vietnam diperkenalkan, peta negara Vietnam tidak lengkap, karena tidak menampilkan Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa.

Purbaya dan DPR Setujui Pencairan PMN 2025 Rp 14,41 T untuk KAI hingga Pelni
  • Purbaya dan DPR Setujui Pencairan PMN 2025
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6936c44959a90/purbaya-dan-dpr-setujui-pencairan-pmn-2025-rp-14-41-t-untuk-kai-hingga-pelni

Pemerintah dan DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) 2025 senilai total Rp 14,41 triliun. Suntikan modal ini diarahkan kepada sejumlah BUMN dan lembaga untuk menjalankan penugasan pemerintah.

PMN tunai dialokasikan untuk modernisasi sarana transportasi melalui KAI, Inka, dan Pelni, serta untuk mendukung program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui PT SMF. Selain tunai, PMN non-tunai juga diberikan kepada Badan Bank Tanah untuk penyediaan lahan bagi program prioritas nasional. PMN ini disalurkan khusus untuk entitas yang menjalankan fungsi penugasan atau Public Service Obligation (PSO).

Kemenpar Tegaskan Akan Tata Villa Tanpa Izin Bukan Larang Airbnb – Gaya Hidup
  • Kemenpar Akan Tata Villa Tanpa Izin
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/92971/kemenpar-tegaskan-akan-tata-villa-tanpa-izin-bukan-larang-airbnb

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang ataupun berencana menghentikan operasional layanan Online Travel Agent (OTA) seperti Airbnb di Bali. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan mengenai dugaan pelarangan OTA di Bali. Pemerintah justru menilai OTA sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pariwisata nasional.

Kemenpar menjelaskan bahwa langkah yang saat ini ditempuh bukanlah pengetatan terhadap platform OTA, melainkan penataan akomodasi pariwisata ilegal. Yang dimaksud ilegal adalah unit akomodasi yang beroperasi tanpa izin usaha penyediaan akomodasi pariwisata sesuai ketentuan. 

Perang Thailand-Kamboja Makin Ngeri, 10 Tewas-140 Ribu Ngungsi
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20251210072347-4-692696/perang-thailand-kamboja-makin-ngeri-10-tewas-140-ribu-ngungsi

Konflik bersenjata antara Thailand-Kamboja kembali memanas dan meluas, dengan pertempuran kini menjalar ke lima provinsi di dua negara. Bentrokan terbaru menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara lebih dari 140.000 warga sipil terpaksa mengungsi akibat serangan jet, tank, dan drone. Ketegangan meningkat setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat kembali runtuh. Kedua negara saling menuduh sebagai pemicu eskalasi. Di pihak Thailand, militer melaporkan tiga tentara tewas dan 29 terluka sejak Senin.

Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut tujuh warganya tewas dan 20 lebih luka-luka. Di Kamboja, gelombang pengungsian terus bertambah. AS kembali mendesak kedua pihak menghentikan kekerasan. PBB juga mengingatkan potensi eskalasi lebih besar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta kedua pihak “menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.”

Phnom Penh menuduh Thailand melakukan serangan fajar di beberapa titik, termasuk dekat Kuil Preah Vihear yang menjadi sengketa. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan militernya tak akan mundur. Sementara itu, Angkatan Laut Thailand menyebut Kamboja menggunakan drone untuk memprovokasi pasukan Thailand dan mengklaim telah melancarkan operasi untuk “mengusir” mereka dari wilayah sengketa di Trat.

Daftar Nama Korban Meninggal Kebakaran Terra Drone: 15 Perempuan, 7 Laki-laki
  • Korban Meninggal Kebakaran Terra Drone
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6938b11428021/daftar-nama-korban-meninggal-kebakaran-terra-drone-15-perempuan-7-laki-laki

Kebakaran ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, telah menewaskan 22 orang. Hingga kini, tim DVI Polri masih terus melakukan proses identifikasi jenazah para korban. Penyebab utama kematian para korban diduga akibat menghirup gas karbondioksida saat terperangkap di dalam gedung.

Pihak kepolisian sedang menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana atau kelalaian dari pihak pengelola. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban, baik yang meninggal maupun yang luka. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya prioritas jalur keselamatan pada gedung usaha.

Tarif Tol Diskon Nataru 2025/26: 26 Ruas Dapat Potongan 20 Persen
  • Diskon Tarif Tol Nataru 2025/26
  • https://otomotif.kompas.com/read/2025/12/10/074200315/tarif-tol-diskon-nataru-2025-26--26-ruas-dapat-potongan-20-persen

Pemerintah RI melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah menyiapkan program diskon tarif tol untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/26. Potongan tarif akan berada di kisaran 10–20 persen dan berlaku di 26 ruas tol sebagai bentuk apresiasi bagi pengguna jalan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, besaran potongan disesuaikan dengan usulan masing-masing BUJT. “Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pengguna jalan tol, direncanakan pemberian diskon selama periode Natal–Tahun Baru 2025–2026, dengan besaran 10 persen hingga 20 persen,” ujar Diana dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang disiarkan daring, Selasa (9/12/2025).

Secara umum, diskon hanya berlaku untuk tarif terjauh dan menggunakan pembayaran elektronik. Kebijakan ini tidak dapat digunakan jika saldo e-money tidak cukup atau asal-tujuan kendaraan tidak terdeteksi oleh sistem transaksi. Program ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 22, 23, dan 31 Desember 2025.

Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum
  • Konflik PBNU
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/07003421/konflik-pbnu-gus-yahya-diberhentikan-zulfa-mustofa-jadi-pj-ketum

Di tengah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais Syuriah mengumumkan bahwa Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Pengumuman ini disampaikan usai PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam, yang diikuti oleh Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU. Zulfa sebelumnya diketahui menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Menurut M Nuh, Zulfa akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pj Ketum sampai Muktamar PBNU digelar pada 2026 mendatang.

Namun, penetapan Pj Ketum itu, dinilai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak sah menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. Sebab, pleno hanya bisa diadakan oleh jajarah Syuriyah (dewan ulama) bersama Tanfidziyah (badan pelaksana harian). Ia menambahkan, di tubuh PBNU tidak mungkin ada dua ketua umum. Sementara, perubahan ketua umum, menurutnya, hanya bisa dilakukan melalui muktamar, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan AD/ART.

Pemerintah Akan Bangun 2.000 Rumah Korban Banjir Sumatera Dibantu CSR
  • Rumah untuk Korban Banjir Sumatera
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251210074544-92-1304875/pemerintah-akan-bangun-2000-rumah-korban-banjir-sumatera-dibantu-csr

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi korban banjir besar di Pulau Sumatera dibantu oleh Corporate Social Responsibility (CSR).
Bantuan pembangunan 2.000 rumah itu tersebar di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana Sumatera merupakan bentuk gotong royong. Sejumlah perusahaan menyatakan siap membantu pembangunan rumah para korban. Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal penyediaan lahan untuk hunian korban banjir Sumatera.

Ia menyatakan jika masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar yang menjadi korban banjir membutuhkan hunian, baik tetap maupun sementara, sedangkan lahannya tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini menjadi atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.
Nusron mengatakan belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan untuk dijadikan hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

UPI Sebut 74 Persen Upah Guru Honorer di Bawah UMK, RUU Sisdiknas Disorot
  • Upah Guru Honorer di Bawah UMR
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/10/083027178/upi-sebut-74-persen-upah-guru-honorer-di-bawah-umk-ruu-sisdiknas-disorot

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam kesempatan tersebut, Didi mengungkapkan, sekitar 74 persen guru honorer menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Lebih lanjut, Didi juga menyoroti implementasi anggaran pendidikan nasional yang ditetapkan sebesar 20 persen, yang dinilai belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh jenjang. Ia menyampaikan perlunya kejelasan dalam pendistribusian anggaran, khususnya bagi perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), agar tetap sejalan dengan prinsip akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Presiden Prabowo Terima Penghargaan Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan
  • Prabowo Terima Penghargaan dari Presiden Pakistan
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/08234201/presiden-prabowo-terima-penghargaan-nishan-e-pakistan-dari-presiden-pakistan

Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan bintang tertinggi Republik Islam Pakistan “Nishan-e-Pakistan” dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Penghargaan tersebut diberikan di Istana Kepresidenan Pakistan Aiwan-e-Sadr, Islamabad, Selasa (9/12/2025). Melansir Antara, “Nishan-e-Pakistan” merupakan bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Pakistan kepada pemimpin asing atau tokoh-tokoh penting yang dinilai berjasa luar biasa dan berkontribusi terhadap Pakistan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Prabowo diberi penghargaan karena dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penganugerahan kepada Presiden Prabowo mencerminkan pengakuan Pemerintah Pakistan terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, ekonomi, dan solidaritas dunia Islam, menurut siaran resmi dari Sekretariat Presiden tersebut.

Kementerian Keuangan Siapkan Aturan Soal Keuangan Berkelanjutan
  • Peraturan Keuangan Berkelanjutan
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6937e73f98d42/kementerian-keuangan-siapkan-aturan-soal-keuangan-berkelanjutan

Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengembangan keuangan berkelanjutan sebagai mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi ini ditujukan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru dari keuangan berkelanjutan guna menutup celah fiskal perekonomian.

PP ini akan membentuk sebuah komite keuangan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga dan sektor swasta, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Penyusunannya juga melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawal dari sisi makroprudensial dan mikroprudensial.

Regulasi tersebut akan mengembangkan taksonomi keuangan berkelanjutan sebagai acuan bagi pelaku usaha dan emiten untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Keuangan berkelanjutan ini akan mencakup empat area utama, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik 31,7 Persen, Pemerintah Kejar Swasembada Nasional
  • Anggaran Ketahanan Pangan 2026
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t714v4370/anggaran-ketahanan-pangan-2026-naik-317-persen-pemerintah-kejar-swasembada-nasional-part2

Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 sebesar 31,7 persen menjadi Rp 210,4 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp 159,7 triliun, untuk mendukung target swasembada nasional. Pertumbuhan itu tercatat relatif tinggi dibandingkan tren beberapa tahun sebelumnya, seiring komitmen memperkuat kemandirian pangan.

Arah anggaran ketahanan pangan 2026 disusun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan aspek konsumsi. Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp 27,8 triliun ditujukan untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog yang menargetkan penyediaan 3 juta ton.

Pada pilar peningkatan produksi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 162,4 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, serta sejumlah program pendukung peningkatan kapasitas produksi lainnya. Sementara itu, penguatan konsumsi memperoleh alokasi sekitar Rp 6,2 triliun yang diarahkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Gerakan Pangan Murah.

Komisi Reformasi Polri tampung masukan untuk revisi UU Polri
  • Komisi Reformasi Polri, Revisi UU Polri
  • https://www.antaranews.com/berita/5296480/komisi-reformasi-polri-tampung-masukan-untuk-revisi-uu-polri

Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung masukan dari sejumlah lembaga dan organisasi profesi dalam tiga sesi audiensi yang digelar secara terpisah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/12).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, saat jumpa pers selepas pertemuan, menjelaskan masukan dan hasil diskusi yang digelar antara Komisi Percepatan Reformasi dengan berbagai lembaga serta organisasi itu menjadi bahan menyusun rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, Komisi Percepatan Reformasi Polri beraudiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), organisasi advokat Peradi, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

KPK: Pencegahan Tak Efektif Tanpa Memahami Titik Rawan Korupsi
  • Hakordia, Strategi Pencegahan Korupsi
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209205145-12-1304794/kpk-pencegahan-tak-efektif-tanpa-memahami-titik-rawan-korupsi

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo Widiarto mengungkapkan upaya pencegahan tidak akan efektif jika tidak memetakan titik rawan korupsi yang mengakar dalam siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penerapan sistem merit, digitalisasi melalui SIASN dan CAT, hingga pembangunan zona integritas, masalah manajemen ASN masih ditemukan.

Bagi KPK, terang Arif, kerawanan itu bukan sekadar temuan, melainkan menjadi indikator dini yang menunjukkan kondisi kesehatan integritas birokrasi di Indonesia. Dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedhong Pracimasana Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12), KPK meluncurkan peta kerawanan gratifikasi sektor manajemen SDM sebagai upaya sistematis membangun integritas ASN dari hulu ke hilir.

Arif menilai masalah seperti belum meratanya sistem merit pada rekrutmen dan promosi, kompetensi ASN, hingga belum optimalnya budaya kerja berdampak pada rendahnya kinerja ASN sehingga berpotensi korupsi. Atas dasar itu, Arif menuturkan KPK membedah celah gratifikasi, mulai dari rekrutmen, promosi, mutasi, hingga pengembangan karier yang selama ini menjadi masalah laten birokrasi dalam seminar dengan tema “Peta Kerawanan Gratifikasi: Langkah Strategis Membangun SDM ASN yang Berintegritas.”

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan 3 Bulan Imbas Umrah saat Bencana
  • Bupati Aceh Selatan Diberhentikan 3 Bulan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6937f87a770d9/bupati-aceh-selatan-mirwan-ms-diberhentikan-3-bulan-imbas-umrah-saat-bencana

Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan. Sanksi tersebut diberikan karena ia meninggalkan daerahnya yang sedang dalam status darurat bencana. Tindakan Bupati Mirwan yang pergi umrah di tengah bencana mendapat kecaman dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Partai Gerindra juga mencopotnya dari jabatan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Selama masa sanksi, posisi bupati akan diisi oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas. Mirwan MS sendiri akan menjalani pembinaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Aceh Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito Paparkan Aturan yang Dilanggarnya
  • Pemberhentian Sementara Bupati Aceh Selatan
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/08150081/bupati-aceh-diberhentikan-sementara-mendagri-tito-paparkan-aturan-yang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara, selama tiga bulan, kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS karena melakukan perjalanan umrah tanpa izin saat daerahnya berstatus tanggap darurat bencana. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan bahwa Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur larangan bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan merupakan bentuk penegakan aturan secara tegas, merujuk Pasal 77 ayat (2) yang mengatur pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan. Sebagai pengganti sementara, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Aceh Selatan.

Ia menilai bahwa dalam situasi darurat bencana, seorang kepala daerah semestinya tidak meninggalkan wilayah tanpa izin karena masyarakat sangat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung. Atas dasar itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya hingga 15 Januari 2026, mengingat potensi bencana hidrometeorologi masih tinggi.

PLN Perlu Lima Hari Lagi Pulihkan Listrik di Aceh, akan Datangkan Genset
  • Pemulihan Listrik Aceh
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6938088a3c917/pln-perlu-lima-hari-lagi-pulihkan-listrik-di-aceh-akan-datangkan-genset

PT PLN (Persero) menargetkan pemulihan listrik total di Banda Aceh akan memakan waktu lima hari menyusul gangguan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan jaringan yang terjadi menyebabkan beberapa wilayah terisolasi dan belum teraliri listrik secara sempurna.

Sistem kelistrikan Aceh terisolasi dari jaringan utama Pulau Sumatera akibat terputusnya transmisi listrik dari Langsa ke Pangkalan Brandan. Kondisi ini mengakibatkan Banda Aceh mengalami defisit pasokan listrik sebesar 40 megawatt sehingga terjadi pemadaman bergilir.

PLN berupaya memulihkan transmisi utama dan akan mendatangkan genset untuk mengurangi dampak pemadaman di Banda Aceh. Upaya untuk mengalirkan listrik dari sumber lain juga sempat mengalami kendala berupa ketidakstabilan pada sistem kelistrikan.

Menkeu Dukung Komitmen Robinhood untuk Investasi di Indonesia
  • Investasi Perusahaan Fintech Amerika Serikat Robinhood Market Inc
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6937f01d614f9/menkeu-dukung-komitmen-robinhood-untuk-investasi-di-indonesia

Perusahaan fintech Amerika Serikat Robinhood Market Inc akan berinvestasi di Indonesia dengan mengakuisisi Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya ekspansi perusahaan ke pasar Asia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik investasi Robinhood karena dinilai berpotensi mengembangkan pasar modal Indonesia. Kehadiran platform ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi investasi bagi investor pemula.

Indonesia menjadi pasar yang menarik karena memiliki puluhan juta investor pasar modal dan kripto yang terus bertumbuh. Pertumbuhan ini didominasi oleh generasi muda yang cepat mengadopsi platform investasi digital.

Tim Dukcapil Akan Dibentuk di 3 Provinsi Banjir Sumatera, Pulihkan KTP-Ijazah
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/09/23260691/tim-dukcapil-akan-dibentuk-di-3-provinsi-banjir-sumatera-pulihkan-ktp-ijazah

Mendagri Tito Karnavian akan membentuk tiga tim terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) pada masing-masing tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Setelah alat-alat yang rusak didata, nantinya Kementerian Dalam Negeri akan membuka pelayanan perbaikan data dan dokumen kependudukan.

Menurut dia, layanan perbaikan dukcapil bukan hanya soal KTP, tetapi juga mencakup ijazah warga. Tito akan menyurati kepala daerah terkait karena ranah perbaikan ijazah berada di pemerintah daerah (pemda). Mendagri juga menegaskan, pelayanan perbaikan dokumen warga ini gratis atau tidak akan ada pungutan apapun.

Rapat Pleno PBNU Tunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum, Gus Yahya Nilai Tidak Sah
  • Konflik PBNU
  • https://www.kompas.id/artikel/rapat-pleno-pbnu-tunjuk-zulfa-mustofa-sebagai-pj-ketum-gus-yahya-nilai-tidak-sah

Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang digelar Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memutuskan Zulfa Mustofa, keponakan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat pleno digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Zulfa akan memimpin PBNU hingga Muktamar 2026. Selain menyiapkan Muktamar PBNU 2026, lanjut M Nuh, tugas Pj Ketum PBNU adalah menyiapkan kegiatan besar seperti peringatan satu abad NU pada 31 Januari 2026. Kemudian, kegiatan konferensi besar dan Musyawarah Nasional NU.

Rapat Pleno PBNU ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar dengan didampingi jajaran Wakil Rais Aam seperti KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar. Rapat pleno pukul 20.53 WIB. Zulfa Mustofa mengajak kepada seluruh PBNU, baik di tingkat pusat, wilayah, kota, kabupaten, kecamatan, maupun ranting, termasuk para kiai, masyarakat, dan keluarga NU kultural, untuk bersatu kembali.

Gus Yahya menilai rapat pleno untuk menentukan penjabat ketua umum tersebut tidak sah. Sebab, pihak yang membuat undangan rapat pleno hanya melibatkan unsur syuriyah saja dan tidak melibatkan dirinya sebagai ketua umum PBNU. Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali berupaya menghubungi Rais Aam Miftahul Akhyar. Namun, hingga kini, dirinya masih menunggu balasan dan jadwal pertemuan dengannya.

Bahlil Usulkan Koalisi Permanen, PDIP Tegaskan Sikap sebagai Partai Penyeimbang
  • Isu Koalisi Permanen
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/09/18453661/bahlil-usulkan-koalisi-permanen-pdip-tegaskan-sikap-sebagai-partai

Politikus PDI-P, Guntur Romli menekankan sikap partainya yang berada di luar pemerintahan dan bertindak sebagai penyeimbang. Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal usulan dibentuknya koalisi permanen dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. PDI-P tidak mempunyai kapasitas untuk mengomentari usulan Bahlil soal dibentuknya koalisi permanen. Namun, ia mengingatkan bahwa dipermanenkannya koalisi jangan malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira menilai tak ada urgensi terkait pembentukan koalisi permanen. Dalam sistem presidensial di Indonesia, kata Andreas, tidak mengenal konsep koalisi permanen. Koalisi permanen dinilainya relevan terhadap negara yang pemerintahannya menerapkan sistem parlementer.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik. Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan, Bakal Diberi Pelatihan Hadapi Bencana
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.kompas.id/artikel/mendagri-berhentikan-sementara-bupati-aceh-selatan-bakal-diberi-pelatihan-hadapi-bencana?open_from=Politik_&_Hukum_Page?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/mendagri-berhentikan-sementara-bupati-aceh-selatan-bakal-diberi-pelatihan-hadapi-bencana

Tito Karnavian dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025), mengatakan, tim Inspektorat Jenderal telah memeriksa Mirwan terkait keberangkatannya umrah tanpa izin menteri. Dari hasil pemeriksaan, Mirwan dinyatakan melanggar Pasal 76 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77, yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan. SK pemberhentian telah ditandatangani Mendagri per hari Selasa (8/12/2025). Dengan demikian, sanksi terhadap Mirwan berlaku sejak SK diterbitkan hingga 9 Maret 2026. Terkait pengisian posisi kepala daerah, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan.

Tito juga sudah mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya dan tidak ke luar negeri sampai dengan 15 Januari 2026. Surat edaran ini diterbitkan karena setelah melihat prakiraan cuaca, cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi hingga Januari mendatang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menilai tepat sanksi yang dijatuhkan bagi Mirwan. Ia menilai tindakan Mirwan merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah, terutama ketika masyarakat tengah mengalami kondisi darurat.

100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria
  • Kasus Penculikan di Nigeria
  • https://news.detik.com/dw/d-8249539/100-siswa-dibebaskan-dari-penyanderaan-di-nigeria

Sebanyak 100 orang siswa yang dibebaskan merupakan bagian dari 315 murid dan staf yang disandera kelompok bersenjata di Sekolah St. Mary, Negara Bagian Niger, Nigeria tengah, sejak 21 November lalu. Asosiasi Kristen Nigeria (Christian Association of Nigeria/CAN) sebelumnya menyebutkan, sekitar 50 siswa berhasil melarikan diri beberapa jam setelah insiden penculikan. Namun, hingga kini nasib 165 murid dan staf sekolah lainnya yang diduga masih ditahan belum diketahui secara pasti.

Sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, 100 siswa yang dibebaskan telah tiba di Abuja, ibu kota Nigeria. Juru bicara Presiden Nigeria, Sunday Dare, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut telah dipulangkan. Namun, belum jelas apakah pembebasan itu merupakan hasil operasi militer atau melalui proses negosiasi. Pihak berwenang juga belum mengungkap kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Pemerintah Negara Bagian Niger dan CAN menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pembebasan itu, sementara pemerintah pusat Nigeria juga belum memberikan pernyataan resmi.

Peningkatan kasus penculikan sejak beberapa pekan terakhir kembali menegaskan rapuhnya situasi keamanan di negara Afrika Barat tersebut. Bahkan, pekan lalu Menteri Pertahanan Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri di tengah upaya pemerintah merespons krisis yang berulang.

KBRI Yangon Pulangkan 56 WNI Terdampak Online Scam dari Myanmar
  • Online Scam Myanmar
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251208150318-106-1304143/kbri-yangon-pulangkan-56-wni-terdampak-online-scam-dari-myanmar

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon memindahkan 56 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak penertiban pusat online scam dan judi online yang terjaring di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy Myanmar, ke Mae Sot, Thailand, Senin (8/12). Pemindahan ini merupakan tahap awal proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Dalam pernyataan resmi, KBRI Yangon menyebut 56 WNI tersebut merupakan bagian dari 300 lebih WNI yang berada dalam pengawasan otoritas Myanmar sejak operasi penegakan hukum dimulai pada 22 Oktober lalu.

KBRI Yangon menyatakan pemindahan ini merupakan hasil dari negosiasi panjang dan koordinasi intensif dengan otoritas Myanmar, serta dukungan teknis dari KBRI Bangkok untuk proses lintas batas dan penerbangan. Setelah tiba di Mae Sot, para WNI dijadwalkan terbang ke Indonesia pada Selasa (9/12) melalui rute Bangkok-Soekarno Hatta menggunakan penerbangan komersial.

“Proses pemindahan hari ini dilakukan dengan pengawalan pihak berwenang Myanmar, mengingat situasi keamanan Myawaddy yang dinamis dan tidak menentu. KBRI Yangon terus memantau pergerakan konvoi dan berkoordinasi erat dengan KBRI Bangkok guna memastikan proses lintas-batas berjalan lancar dan aman,” demikian keterangan KBRI Yangon.


Terulang Lagi Thailand dan Kamboja Saling Serang
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://news.detik.com/internasional/d-8250100/terulang-lagi-thailand-dan-kamboja-saling-serang

Konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi lagi. Kedua negara kembali terlibat saling serang hingga memakan korban. Militer Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja. Thailand mengatakan bahwa serangan dilancarkan setelah pasukannya dihujani serangan militer Kamboja. Dilaporkan oleh militer Thailand bahwa setidaknya satu tentaranya tewas dan empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru yang meletus di dua area di Provinsi Ubon Ratchathani tersebut.

Kementerian Pertahanan Kamboja, dalam pernyataan terpisah, menyebut militer Thailand telah melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi-aksi provokatif. Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Kamboja bahwa pasukannya tidak membalas serangan itu. Namun, militer Thailand mengatakan bahwa militer Kamboja telah menembakkan sejumlah roket BM-21 ke area-area sipil Thailand.

Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, dalam pernyataannya, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa serangan militer Thailand menghantam dua area, yakni di provinsi perbatasan Oddar Meanchey dan Preah Vihear, pada Senin (8/12) waktu setempat dan memakan korban jiwa. Setidaknya empat warga sipil Kamboja tewas dan 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka.

Ancaman Megaquake M 8, KBRI Wanti-wanti WNI Jepang Siaga Tas Darurat
  • Gempa di Jepang
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251209082018-113-1304414/ancaman-megaquake-m-8-kbri-wanti-wanti-wni-jepang-siaga-tas-darurat

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Jepang untuk waspada dan terus memantau situasi pasca gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Prefektur Aomori, Senin (8/12) malam. Pernyataan itu dikeluarkan KBRI juga menyusul peringatan dari Badan Meteorologi Jepang (JMA) soal kemungkinan terjadinya gempa besar atau megaquake setelah gempa Senin malam ini. Peringatan ancaman megaquake ini berlaku hingga beberapa hari ke depan.

JMA melaporkan gempa besar seperti itu dapat memicu gelombang tsunami di sepanjang pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Prefektur Chiba. Mereka yang tinggal di pesisir diminta tetap waspada selama satu minggu ke depan meski belum ada rekomendasi evakuasi. Gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Senin (8/12) malam. Gempa terdeteksi di lepas pantai Misawa, Prefektur Aomori, pada pukul 23.15. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan untuk Prefektur Iwate serta sebagian wilayah Hokkaido dan Aomori. Kini, peringatan tsunami telah dicabut dan diganti dengan tsunami advisories. Menurut otoritas, setidaknya 10 orang terluka imbas gempa. Satu korban dilaporkan dalam kondisi serius. Berdasarkan catatan KBRI Tokyo, tidak ada WNI yang menjadi korban akibat gempa. Jumlah WNI di Aomori sendiri diperkirakan sekitar 969 orang.

Dana “Donatur” Menipis, PBB Potong Anggaran untuk Bantuan pada 2026
  • Dana Bantuan PBB
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/08/200000770/dana-donatur-menipis-pbb-potong-anggaran-untuk-bantuan-pada-2026

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memangkas anggaran bantuan hingga hampir 50 persen untuk tahun depan, meski kebutuhan kemanusiaan meningkat. PBB mengakui, permohonan anggaran sebesar 23 miliar dollar AS atau sekitar Rp 383 triliun mengabaikan nasib puluhan juta warga yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini akibat dari turunnya dukungan untuk PBB sehingga memaksa mereka memprioritaskan warga yang paling membutuhkan. Dampak pemotongan anggaran itu akan menambah tantangan lain bagi lembaga bantuan, termasuk risiko keamanan bagi staf di zona konflik.

Pemotongan ini mengulangi tahun sebelumnya, ketika PBB meminta anggaran sekitar 47 miliar dollar AS atau sekitar Rp 785 triliun untuk 2025. Akan tetapi, angka itu dikurangi setelah AS memotong dana bantuan untuk PBB. Hingga November, PBB baru menerima 12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 200 triliun, terendah dalam 10 tahun terakhir dan hanya seperempat dari kebutuhan. 

PBB mengatakan, anggaran sebesar Rp 383 triliun tahun depan dikhususkan untuk 87 juta orang yang dianggap sebagai prioritas. Padahal, sekitar 250 juta orang sedang membutuhkan bantuan mendesak. PBB juga telah mengusulkan anggaran 4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67 triliun untuk Palestina. Sebagian anggaran untuk Palestina ditujukan guna membangun kembali Gaza yang hancur akibat serangan Israel selama dua tahun. Anggaran selanjutnya ditujukan untuk Sudan dan Suriah.


Enam Jembatan Putus di Aceh, Kementerian PU Kebut Pemasangan Jembatan Bailey
  • Dampak Bencana Sumatera
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6z81q490/enam-jembatan-putus-di-aceh-kementerian-pu-kebut-pemasangan-jembatan-bailey

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan jalur Bireuen, Provinsi Aceh, pascabencana banjir dan tanah longsor dengan pengerahan personel serta peralatan berat untuk membuka keterisolasian wilayah. Dody menyebut fokus penanganan berada pada sejumlah titik kritis, termasuk jembatan penghubung yang putus akibat terjangan banjir dengan pemasangan jembatan bailey sebagai akses sementara.

Berdasarkan data penanganan pascabencana di Provinsi Aceh per 8 Desember 2025, pemulihan jembatan penghubung di ruas strategis Bireuen yang terdampak cukup parah dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pada ruas Jalan Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara. Akses ini sempat terputus akibat runtuhnya satu bentang Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang. Sebagai langkah tanggap darurat, telah disiapkan jalur alternatif dengan akses terbatas melalui Jembatan Bailey di Awe Geutah. Saat ini, pemasangan Jembatan Bailey pada jalur alternatif sedang berlangsung dengan target penyelesaian 14 Desember 2025.

Purbaya Batalkan Cukai MBDK pada 2026, Tunggu Ekonomi 6% Lebih – Market
  • Pembatalan Cukai MBDK pada 2026
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/92844/purbaya-batalkan-cukai-mbdk-pada-2026-tunggu-ekonomi-6-lebih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan menerapkan rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang telah tercantum dalam UU APBN 2026. Purbaya mengatakan rencana penerapan tersebut akan memperhitungkan kondisi ekonomi di dalam negeri yang ditargetkan akan mampu mencapai pertumbuhan hingga sebesar 6%.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel FP mempertanyakan keputusan itu. Dolfie menila jika pada akhirnya cukai batal diterapkan 2026, mengapa tetap dimasukkan dalam target penerimaan negara. Dalam UU APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara lewat cukai tersebut sebesar Rp7 triliun. Jika dibatalkan, kata dia, maka akan berimbas pada pengurangan pendapatan negara.

4 Modus Baru Terbongkar, Pemerintah Tekan Bea Cukai Perbaiki Tata Kelola Ekspor
  • Ancaman Menkeu Bekukan Bea Cukai
  • https://money.kompas.com/read/2025/12/09/070224826/4-modus-baru-terbongkar-pemerintah-tekan-bea-cukai-perbaiki-tata-kelola-ekspor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia memberi batas waktu satu tahun untuk berbenah. Jika tidak, 16.000 pegawai terancam dirumahkan. Purbaya menyampaikan pernyataan itu dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI. Ia menilai pembenahan menyeluruh tidak bisa ditunda lagi. Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menanggapi ultimatium tersebut sebagai koreksi terbuka. Ia menyebut DJBC harus menjadikannya momentum untuk berubah.

Purbaya memaparkan empat modus pelanggaran ekspor yang ia temukan. Pertama, penyelundupan langsung. Kedua, kesalahan administratif saat pemberitahuan ekspor. Ketiga, penyamaran ekspor sebagai distribusi antarpulau. Keempat, pencampuran barang legal dan ilegal. Ia menilai pengawasan yang ketat menjadi kunci menjaga integritas proses ekspor. Lewat temuan itu, ia meminta DJBC memperketat pengawasan di seluruh jalur ekspor. Saat ini DJBC mengawasi ekspor dalam tiga tahap. Pre-clearance, clearance, dan post-clearance.

Kebun Sawit Bakal Dikembalikan Jadi Hutan Imbas Banjir Sumatera
  • Bencana Banjir Sumatera
  • https://www.kompas.com/properti/read/2025/12/09/070000821/kebun-sawit-bakal-dikembalikan-jadi-hutan-imbas-banjir-sumatera?source=headline

Perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025). Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025. Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman. Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Persatin Tegaskan Komitmen Penyelamatan Lingkungan dan Pemulihan Ekologi
  • Lingkungan Hidup
  • https://rri.co.id/nasional/2029333/persatin-tegaskan-komitmen-penyelamatan-lingkungan-dan-pemulihan-ekologi

Pemerhati Satwa Indonesia (Persatin) menegaskan komitmennya dalam penyelamatan lingkungan dan pemulihan fungsi ekologi. Salah satunya melalui meluncurkan program Pahlawan Penyelamat Bumi Indonesia.

Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan bibit tanaman Ficus kepada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat di Sumedang. Bibit yang diserahkan meliputi Ficus microcarpa, Ficus drupacea, serta beberapa jenis Ficus lainnya yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Kepala UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dede Mahmiludin mengapresiasi langkah Persatin dalam mendukung rehabilitasi hutan dan lingkungan. Ia menegaskan, tanaman Ficus memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Pada 9–12 Desember 2025, Dipicu Bibit Siklon 91S
  • Cuaca Ekstrem
  • https://www.kompas.com/sumatera-selatan/read/2025/12/09/061500988/bmkg-peringatkan-gelombang-tinggi-pada-9-12-desember-2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Informasi tersebut tertuang dalam Peringatan Dini No: B/MR.01.02/PDGT/8/DMM/XII/2025 yang berlaku pada 9 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga 12 Desember 2025 pukul 07.00 WIB. BMKG melaporkan bahwa Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di Samudra Hindia barat daya Lampung memicu peningkatan kecepatan angin dan ketinggian gelombang di berbagai perairan.

Menurut BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian barat, dan Laut Arafuru bagian timur.

Samuel menegaskan bahwa kondisi atmosfer akibat bibit siklon dapat berubah secara dinamis Untuk itu masyarakat, khususnya nelayan dan operator pelayaran, untuk selalu memperbarui informasi gelombang tinggi dari BMKG. BMKG juga menekankan pentingnya kewaspadaan bagi wilayah pesisir yang rentan terhadap cuaca ekstrem, angin kencang, dan potensi hujan lebat.

Prabowo Minta Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan yang Umrah Tinggalkan Rakyat Hadapi Banjir dan Longsor
  • Wacana Pencopotan Bupati Aceh Selatan
  • https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019849650/prabowo-minta-mendagri-copot-bupati-aceh-selatan-yang-umrah-tinggalkan-rakyat-hadapi-banjir-dan-longsor?page=2

Presiden Prabowo Subianto menegur keras para kepala daerah yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis, terutama setelah mencuatnya kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diketahui pergi menunaikan umrah tanpa izin di tengah bencana banjir bandang dan longsor. Teguran itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). Dalam arahannya, Prabowo awalnya mengapresiasi kehadiran para bupati yang hadir lengkap dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih bukan semata untuk menerima jabatan, melainkan untuk memimpin masyarakat saat keadaan paling sulit.

Setelah itu, Prabowo menyampaikan sindiran tajam kepada bupati yang meninggalkan wilayahnya ketika situasi genting. Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil tindakan tegas. Prabowo kemudian menegaskan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat keadaan bahaya disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi. Ia memastikan Kemendagri akan bertindak sesuai ketentuan hukum apabila terbukti ada pelanggaran. Bima mengatakan pemeriksaan terhadap Mirwan akan dilakukan setelah ia tiba kembali di Indonesia.

Menko Polkam, TNI, dan BIN Rapat Bahas Penanganan Banjir Sumatera
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/21252101/menko-polkam-tni-dan-bin-rapat-bahas-penanganan-banjir-sumatera

Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) kompak menangani banjir Sumatera. Dalam rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, Djamari menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi TNI, Polri, dan BIN bukan hanya untuk penanganan jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana. Djamari menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif di media sosial.

Dalam sisi operasi kemanusiaan, TNI telah mengerahkan total sekitar 30.864 personel dari seluruh matra serta mengerahkan aset besar. TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan yang terputus, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, hingga mendukung layanan kesehatan lapangan. Sementara itu, Polri mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terintegrasi.

Di balik operasi lapangan tersebut, BIN menjalankan fungsi intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan aman dalam distribusinya. BIN memainkan peran penting dalam peringatan dini terhadap potensi bencana susulan maupun kerawanan sosial.

Gerindra Dorong Kemendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.kompas.id/artikel/gerindra-dorong-kemendagri-berhentikan-sementara-bupati-aceh-selatan

Partai Gerindra mendorong Kemendagri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang disorot karena berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sudah membahas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pada kasus yang melibatkan Bupati Mirwan.

Dasco mendorong agar sanksi tegas diberlakukan bagi kepala daerah yang juga kader Gerindra tersebut. Baginya, sekadar pemeriksaan keterangan saja tak cukup. Bahkan, sanksi yang dikenakan itu bisa berupa pemberhentian sementara. Hal ini bertujuan agar semua pihak bisa lebih dahulu memusatkan perhatian pada penanganan bencana. Terkait desakan pencopotan permanen Mirwan sebagai bupati, menurut Dasco, hal itu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang semua sudah diatur mekanismenya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pihaknya akan berpegang teguh pada UU Pemda dalam menjatuhkan sanksi terhadap Bupati Mirwan (8/12/2025). Apabila kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan UU Pemda, maka inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut kepada Mendagri. Menurut Bima, berdasarkan UU Pemda, diatur sejumlah sanksi, mulai dari sanksi teguran, peringatan, hingga pemberhentian sementara. Bahkan, dimungkinkan pula inspektorat merekomendasikan pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Prabowo Minta Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana
  • Wacana Pencopotan Bupati Aceh Selatan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251208051134-32-1303918/prabowo-minta-mendagri-copot-bupati-aceh-selatan-umrah-saat-bencana

Presiden Prabowo Subianto menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang pergi umrah tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan. Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan sudah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mirwan.

Sebelumnya,  Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan usai melaksanakan ibadah umrah saat bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya. Mirwan MS sendiri sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor. Surat itu diterbitkan Mirwan pada 27 November bernomor 360/1315/2025. Kemudian pada 2 Desember, Mirwan justru pergi umrah memboyong keluarganya di tengah masih adanya warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian.

Gubernur Aceh Selatan Muzakir Manaf alias Mualem mengklaim sudah menolak dan tidak mengabulkan keinginan Mirwan menunaikan umrah saat banjir. Surat izin permohonan perjalanan ke luar negeri itu disampaikan Bupati Aceh Selatan ke Mualem pada 24 November 2025. Namun, dia tak mengabulkan karena saat itu Aceh sedang dilanda bencana alam hidrometeorologi. Mualem menilai Kabupaten Aceh Selatan salah satu daerah yang terdampak parah akibat bencana banjir dan longsor.

Dukung Purbaya, Buruh Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos
  • Kontroversi Kemasan Rokok Polos
  • https://www.liputan6.com/bisnis/read/6231669/dukung-purbaya-buruh-tolak-wacana-kemasan-rokok-polos

Kelompok buruh yang tergabung dalam serikat pekerja industri hasil tembakau (IHT) menolak keras wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok polos atau plain packaging. Seraya mendukung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tidak ingin kebijakan pemerintah mengganggu perputaran ekonomi di sektor tersebut.

Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, mempertanyakan efektivitas plain packaging dalam menekan angka perokok. Ia menilai kebijakan tersebut tidak ideal dan justru berpotensi memperburuk peredaran rokok ilegal. Lantaran, kemasan seragam akan menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal. Serta memudahkan pelaku industri ilegal memalsukan produk tanpa perlu meniru desain dan logo merek yang kompleks. Akibatnya, penerimaan negara dari cukai bisa terancam.

Sudarto menyatakan, penyeragaman warna dan logo merek dalam kemasan rokok merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI), dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Ia menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang secara spesifik hanya memberikan mandat kepada Kemenkes untuk mengatur aspek peringatan kesehatan bergambar (GHW), bukan kemasan secara keseluruhan.

UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
  • Demo Menuntut UMP 2026
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/08/182302878/ump-gagal-ditetapkan-buruh-mengamuk-robohkan-gerbang-kantor-gubernur-jateng

Ratusan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/12/2025), setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali gagal dilakukan seperti jadwal. Gerbang kantor sempat dirobohkan massa sekitar pukul 16.00 WIB sebelum aparat mengamankan situasi.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng sekaligus Koordinator Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera), Maksuri, menegaskan aksi ini merupakan bentuk protes atas penundaan penetapan UMP. “Harusnya UMP itu ditetapkan pada bulan November. Tetapi sampai dengan hari ini UMP dan UMSP belum ditetapkan. Pemerintah itu terkesan selalu mengakal-mengakali kami,” kata Maksuri.

Ia menilai penundaan dilakukan secara sengaja agar buruh tak punya ruang negosiasi ketika keputusan UMP tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Maksuri menyebut penundaan penetapan UMP terus berulang. Tahun lalu UMP ditetapkan pada 1 Desember, sementara tahun ini jadwal kembali mundur.

Purbaya Batal Kenakan Cukai Minuman Berpemanis di 2026
  • Cukai MBDK Batal Diterapkan
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8249182/purbaya-batal-kenakan-cukai-minuman-berpemanis-di-2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatalkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang rencananya akan diterapkan pada 2026. Keputusan ini diambil melihat kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai belum terlalu baik. Jika ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6%, Purbaya berjanji akan datang ke DPR dan memberikan paparan mengenai potensi pengenaan cukai MBDK.

Pengenaan cukai MBDK sejatinya sudah tercantum dalam APBN 2026, bahkan setorannya ditarget dapat mencapai Rp 7 triliun. “Ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi (memasukkan target cukai MBDK). Waktu saya masuk ke sini kan ini sudah ada dan kondisi waktu itu kelihatannya masih bagus,” tutur Purbaya.

Prediksi Timnas U-23 Indonesia vs Filipina di SEA Games 2025 Senin Malam
  • Persiapan SEA Games 2025
  • https://www.tempo.co/sepakbola/prediksi-timnas-u-23-indonesia-vs-filipina-di-sea-games-2025-senin-malam-2096871

TIMNAS U-23 Indonesia akan berduel melawan Filipina pada laga pertamanya di Grup C SEA Games 2025 pada Senin, 8 Desember 2025. Laga ini digelar mulai pukul 18.00 WIB di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, dan bisa disaksikan secara langsung melalui tayangan televisi RCTI atau platform streaming Vision+.

Tim asuhan Indra Sjafri memiliki waktu lebih panjang untuk mematangkan persiapan menghadapi laga melawan Filipina, karena adanya perubahan jadwal pertandingan. Semula, Indonesia akan melawan Singapura pada Jumat lalu. Namun, jadwal berubah setelah Kamboja mundur dengan alasan keamanan sehingga Garuda Muda baru bertanding pada Senin.

Libur Nataru, Potensi Pergerakan Masyarakat Meningkat 2,71 Persen Dibanding Tahun Lalu
  • Persiapan Nataru
  • https://pasardana.id/news/2025/12/8/libur-nataru-potensi-pergerakan-masyarakat-meningkat-2-71-persen-dibanding-tahun-lalu/

Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi telah melakukan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dari hasil survei itu, menyebutkan bahwa sebanyak 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. “Menurut survei 42,01 persen penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026,” kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Kata Menhub, hasil dari survey ini terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebesar 2,71 persen, dari 39,30 persen pada tahun lalu menjadi 42,01 persen.

Pelaku Konveksi Ingatkan Negara Bahaya Legalisasi Thrifting – Sektor Riil
  • Potensi Bahaya Legalisasi Thrifting
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/92733/pelaku-konveksi-ingatkan-negara-bahaya-legalisasi-thrifting

Pelaku konveksi dalam negeri mendorong pemerintah untuk tidak goyah dalam menjalankan pelarangan importasi pakaian bekas. Seperti diketahui, sejumlah pelaku thrifting mendorong pemerintah untuk memberikan izin, bahkan siap menyetor pajak 7-10%. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiman mengatakan terkait dengan importasi pakaian bekas, tidak ada satu pun bangsa di dunia yang ingin menjadikan negaranya sebagai tempat sampah dari negara lain. “Daya rusaknya sudah sangat jelas, di mana ribuan IMKM dan ratusan ribu UMKM sudah tutup dan jutaan orang telah kehilangan pekerjaannya,” ujarnya. Nandi mengklaim bahwa sikapnya didukung penuh oleh seluruh stakeholder industri dari hulu sampai hilir. Tutupnya usaha di hilir, kata dia, berimbas juga pada sektor antara yang memproduksi kain sebagai bahan baku pakaian hingga sektor hulu yang memproduksi benang dan serat sebagai bahan baku kain.

Ada 119,5 Juta Orang Diprediksi akan Bepergian saat Libur Nataru 2025/2026
  • Persiapan Nataru
  • https://jakrev.com/nasional/ada-1195-juta-orang-diprediksi-akan-bepergian-saat-libur-nataru-2025-2026/

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan lonjakan signifikan dalam mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Berdasarkan hasil survei, diperkirakan sebanyak 119,5 juta orang Indonesia berpotensi melakukan perjalanan antarprovinsi atau ke luar negeri. Angka proyeksi tersebut setara dengan 42,01% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,71% dibandingkan potensi pergerakan pada Nataru tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 39,30%.

“Menurut survei, 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Menhub Dudy menjelaskan, peningkatan drastis ini dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya waktu libur panjang karena liburan sekolah yang bertepatan dengan libur Nataru.

“Faktor lainnya juga seperti kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik, kemudian tingginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi,” sambungnya.

Pramono: UMP Jakarta 2026 Hampir Final, Pekan Ini Dibahas
  • Kenaikan UMP 2026
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/08/09100751/pramono-ump-jakarta-2026-hampir-final-pekan-ini-dibahas

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 akan dibahas secara khusus pekan ini. UMP 2026 untuk Ibu Kota sebenarnya sudah hampir selesai dibahas, tetapi masih ada perbedaan pendapat antara buruh dengan pengusaha. Menurut Pramon, Pemprov Jakarta harus menjadi penengah dalam kondisi ini. Ia berjanji akan memberi keputusan yang adil dalam persoalan skema maupun besaran UMP 2026.

Pertamina gunakan SPBU mobile percepat layanan BBM di wilayah bencana
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://www.antaranews.com/berita/5292484/pertamina-gunakan-spbu-mobile-percepat-layanan-bbm-di-wilayah-bencana

PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengoptimalkan pemanfaatan moda suplai darurat berupa Pertamina Mobile SPBU hingga canting atau set tabung mini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan prioritas utama adalah memastikan masyarakat tetap dapat bergerak dan menjalankan aktivitas pemulihan. Lebih lanjut, Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga juga mengoperasikan Pertamina Mobile SPBU di SPBU 11.201.106 Polonia, Kota Medan. Inisiatif itu disebutnya mempercepat pengisian BBM dan sangat membantu mengatasi lonjakan kebutuhan energi pascabencana di beberapa wilayah.

Anggota DPR Usul Pemerintah Moratorium Izin Pinjam-Pakai Kawasan Hutan Setelah Banjir Sumatera
  • Usulan Moratorium Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  • https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-usul-pemerintah-moratorium-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan-setelah-banjir-sumatera-2096883

ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Soebagyo, mengusulkan agar pemerintah menerapkan moratorium izin pinjam-pakai kawasan hutan (PPKH) setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera. Legislator Partai Golkar itu juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin pemanfaatan lahan di kawasan hutan. Tak sedikit lahan yang diberikan izin oleh pemerintah ternyata termasuk kawasan hutan lindung. “Karena ada beberapa peta yang kemudian kita cross check kementerian, itu dinyatakan memang ada beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi, atau diberikan izin PPKH, pinjam pakai kawasan hutan,” kata Firman. Firman mengatakan kerusakan lingkungan merupakan salah satu pemicu utama banjir besar dan tanah longsor yang terjadi selama ini, termasuk di Pulau Sumatera. Dengan adanya bencana yang terjadi belakangan, ia yakin bahwa laporan pemerintah tentang penurunan deforestasi bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

China-Jepang Makin Ngeri, Radar Jet Tempur Beijing Incar Pesawat Tokyo
  • Ketegangan China - Jepang
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20251208064738-4-691902/china-jepang-makin-ngeri-radar-jet-tempur-beijing-incar-pesawat-tokyo

Ketegangan Jepang-China meningkat setelah Tokyo menuding jet tempur China mengarahkan radar tembak ke pesawat militernya dalam dua insiden berbahaya di dekat Kepulauan Okinawa. Beijing langsung membantah tuduhan tersebut. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kejadian itu “sangat disesalkan” dan menegaskan Tokyo telah mengajukan protes resmi ke Beijing. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan negaranya akan menanggapi China “dengan tegas dan tenang” demi menjaga stabilitas kawasan.

Sementara itu China balik menuduh Jepang sebagai pihak pemicu. Juru bicara Angkatan Laut China Kolonel Wang Xuemeng mengatakan pesawat Jepang “berulang kali mendekati dan mengganggu” latihan kapal induk China di timur Selat Miyako. Tokyo mengatakan jet J-15 China yang terlibat dalam insiden radar itu lepas landas dari kapal induk Liaoning, yang beroperasi di selatan Okinawa bersama tiga kapal perusak. Jepang juga mengerahkan jet F-15 sebagai respons.

Reuters melaporkan China mengerahkan lebih dari 100 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di Asia Timur pekan ini, langkah yang disebut Taiwan sebagai ancaman bagi stabilitas Indo-Pasifik. Di Selat Taiwan, penjaga pantai Taipei memantau latihan tiga kapal keselamatan maritim China dan menuduh Beijing menggunakan “kata-kata menyesatkan” untuk melakukan perang psikologis. China menyatakan Selat Taiwan berada dalam yurisdiksinya. Sementara itu, Amerika Serikat dan Taiwan menegaskan jalur tersebut adalah perairan internasional.

Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
  • Banjir di Bandung Raya
  • https://bandung.kompas.com/read/2025/12/08/081221278/dedi-mulyadi-hentikan-penerbitan-izin-perumahan-usai-bandung-raya-dikepung

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah. Penerbitan izin perumahan akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan. Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali. Setiap bangunan diwajibkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pelaksanaan pembangunan harus selaras dengan dokumen teknis yang ada.

Netanyahu Klaim Gencatan Senjata Fase 2 di Gaza Segera Dimulai
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251208050424-120-1303916/netanyahu-klaim-gencatan-senjata-fase-2-di-gaza-segera-dimulai

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza akan segera dimulai. “Kami berharap segera memasuki fase kedua, yang lebih sulit,” kata Netanyahu. Pada tahap kedua gencatan senjata ini, pasukan militer Israel harus ditarik mundur ke posisi di belakang “Garis Kuning” wilayah Gaza. Panglima Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan garis demarkasi itu adalah “garis perbatasan baru”.

Selain menarik mundur pasukan, tahapan kedua gencatan senjata juga termasuk pelucutan senjata Hamas dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah dimulai sejak 10 Oktober lalu. Namun pada pelaksanaannya, militer Israel masih melakukan serangan di Gaza dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Selain itu sejauh ini, semua sandera Israel telah dibebaskan, kecuali jenazah seorang polisi Israel.

Sebelumnya Qatar dan Mesir sebagai negara mediator juga telah menyerukan langkah selanjutnya, termasuk penarikan pasukan Israel di Gaza. Hamas pada Sabtu (6/12) kemarin menyatakan pihaknya siap menyerahkan persenjataannya di Gaza kepada otoritas terkait, dengan syarat pendudukan tentara Israel berakhir.

Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/01360461/prabowo-minta-mendagri-proses-bupati-aceh-selatan-dalam-militer-itu-desersi

Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat. Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang. Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan. Bupati Aceh Selatan, Mirwan, disebut tidak izin untuk pergi umrah. Diketahui, kepala daerah yang berpegian ke luar negeri diharuskan izin terlebih dahulu.

Di Konferda PDIP Jabar, Hasto Singgung Bencana Ekologi karena Lemahnya Penegakan Hukum
  • Bencana Banjir Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/05192651/di-konferda-pdip-jabar-hasto-singgung-bencana-ekologi-karena-lemahnya

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya politik lingkungan sebagai fondasi arah perjuangan partai. Dia mengatakan, upaya merawat bumi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang kerap menghadapi bencana ekologis. Hasto menyebut kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum. Hal ini disampaikan Hasto dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat di Bandung, Minggu (7/12/2025).

Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa seluruh kader PDIP tak boleh meninggalkan sejarah perjuangan (Jas Merah) dan tetap menjaga spirit ideologis. Ia menegaskan bahwa perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, Hasto juga mengajak seluruh kader di Jawa Barat menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas.

Kepala Daerah Dipilih DPRD Berpotensi Buka Ruang Transaksi Politik
  • Pilkada oleh DPRD
  • https://www.kompas.id/artikel/kepala-daerah-dipilih-dprd-berpotensi-buka-ruang-transaksi-politik

Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan bahwa mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah (7/12/2025). Hal ini disampaikan menanggapi wacana perubahan kembali sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD, yang kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar (5/12/2025). Presiden Prabowo pun merespons positif dan bakal mempertimbang gagasan itu. Ia sepakat dengan Bahlil bahwa demokrasi di Indonesia harus dibuat dengan ongkos politik yang minimal.

Haykal menegaskan, gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan alasan lebih murah dan praktis tidak hanya salah arah secara substansial, tetapi juga memperlihatkan sikap nirempati elite terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit. Elite mendiskusikan perihal perubahan sistem pilkada yang justru bisa mengabaikan kedaulatan rakyat.

Koalisi menilai tingginya ongkos politik bukan disebabkan oleh mekanisme pilkada langsung. Ongkos politik tinggi justru disebabkan biaya kampanye yang tidak terkendali, termasuk praktik politik uang, seperti jual beli suara ataupun jual beli perahu. Menurut koalisi, daripada menghidupkan kembali wacana pilkada tidak langsung, pembentuk undang-undang seharusnya fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan untuk menjawab persoalan politik uang.

Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Pengungsi Bencana
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t6x7ui6730000/prabowo-setujui-anggaran-rp60-juta-per-rumah-untuk-pengungsi-bencana

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penganggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) malam.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi para pengungsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa sebanyak 37.546 rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak berat hingga ringan akibat bencana tersebut.

Untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan adalah Rp30 juta per rumah yang akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar dan sarana MCK. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperhitungkan kenaikan harga dan inflasi dalam penganggaran pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.

BGN Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal
  • MBG
  • https://economy.okezone.com/read/2025/12/08/320/3188462/bgn-pangkas-insentif-rp6-juta-per-hari-untuk-dapur-mbg-nakal

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 6 juta per hari untuk operasional akan dipangkas jika dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Pemberian insentif fasilitas SPPG ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

Nanik memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini BGN, akan tetap menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Tim appraisal akan bekerja secara independen.

BNPB: Perbaikan Kerusakan Bencana di Sumatera Capai Rp51,82 Triliun
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t6wty82330000/bnpb-perbaikan-kerusakan-bencana-di-sumatera-capai-rp5182-triliun

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Estimasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam. Pada kesempatan tersebut, Suharyanto menyebutkan bahwa estimasi biaya tersebut masih bisa bertambah mengingat jumlah korban yang terus diperbarui setiap hari.

Untuk rincian biaya, Suharyanto menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengestimasi biaya pemulihan khusus untuk Aceh mencapai Rp25,41 triliun. Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing mencapai Rp12,88 triliun dan Rp13,52 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban, serta mencukupi stok logistik dari tingkat desa hingga daerah.

Dalam fase rehabilitasi, BNPB juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Pembangunan huntara akan dilakukan oleh satuan tugas dari TNI dan Polri, sementara hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan.

Korban Bencana Sumut Butuhkan Sarden dan Sayur-Mayur
  • Korban Banjir Sumatera
  • https://rri.co.id/nasional/2027002/korban-bencana-sumut-butuhkan-sarden-dan-sayur-mayur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bila korban bencana di Simatera Utara membutuhkan asupan protein untuk gizi mereka. Sarden, kornet, ikan serta sayur-mayur sudah menjadi kebutuhan yang sangat langka untuk dipenuhi. Direktur Penglolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Bambang Surya Putra menyatakan kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas dalam distribusi bantuan. BNPB menekankan pentingnya makanan bergizi seimbang bagi warga terdampak.

Menurut Bambang, bantuan protein seperti sarden dan kornet dinilai sangat dibutuhkan. Walaupun, pihaknya tetap memastikan distribusi logistik terus dipercepat ke kabupaten terdampak. Bambang mengaku pihaknya juga akan memfasilitasi bantuan untuk memastikan bahwa semua fungsi mendapatkan makanan dengan gizi yang baik. Dia menyebut 358 ton bantuan logistik telah masuk ke Sumatra Utara. Bambang merinci bantuan logistik itu terdiri dari 304 ton pangan dan 53 ton non-pangan. BNPB juga menyalurkan satu ton obat-obatan. Sedangkan stok bantuan logistik saat ini ada sekitar 50 ton tersedia di Bandara Silangit. Ia memastikan bantuan tambahan juga terus berdatangan dari berbagai daerah. BNPB, sambung Bambang, kini tengah juga menghitung kebutuhan logistik untuk satu pekan ke depan.

Diketahui, korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor diwilayah Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah. Sebanyak 13 kecamatan dari empat kabupaten/kota diwilayah tersebut masih terisolasi. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni mengatakan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumut mencatat korban meninggal bertambah 12 jiwa. Bila diakumulasikan hingga Minggu (7/12/2025), totalnya korban meninggal dunia 330 jiwa.

Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://news.okezone.com/read/2025/12/08/340/3188444/prabowo-perintahkan-menkes-kirim-dokter-magang-bantu-korban-bencana-sumatera?page=all

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melibatkan dokter internship (magang). Hal ini untuk ikut membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Awalnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana. Budi juga meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menurunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama 3 bulan untuk membantu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya apakah dokter koas sudah boleh diturunkan atau tidak untuk membantu korban. Budi menjawab bahwa yang sudah boleh diturunkan untuk ikut membantu adalah dokter magang. Namun tetap membutuhkan dokter pendamping.

Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP
  • UMP 2026
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251207/12/1934814/bos-buruh-ungkap-kelanjutan-aksi-jelang-pengumuman-ump#goog_rewarded

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.  Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026. Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia. 

Prabowo Datangkan Helikopter Terbesar di Dunia Bantu Bencana di Sumatera
  • Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t6xdhw484/prabowo-datangkan-helikopter-terbesar-di-dunia-bantu-bencana-di-sumatera-part2

Teka-teki helikopter yang dibeli pemerintah RI akhirnya terkuak. Presiden Prabowo Subianto membocorkan helikopter yang akan diakuisisi merupakan helikopter angkut asal Rusia. Jawaban Prabowo itu keluar saat merespons jawaban dari anak buahnya yang menjelaskan salah satu helikopter yang dikerahkan TNI untuk mengirimkan bantuan ke wilayah terisolasi di Provinsi Aceh.

Hanya saja, Prabowo tidak menjelaskan apakah helikopter angkut produksi Mil Moscow Helicopter Plant tersebut merupakan hasil pengadaan saat ia menjabat menteri pertahanan (menhan) atau disewa untuk membantu tanggap darurat dalam pengiriman bantuan ke warga korban benca. Meski begitu, helikopter berjuluk Halo tersebut merupakan alutsista angkut berat terbesar dan terkuat di dunia buatan negeri Beruang Merah yang bisa memuat kargo sampai 20 ton atau setarar 90 personel.

Saat berpidato pada Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (5/12/2025) malam WIB, Prabowo mengeklaim, Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan mampu menghadapi berbagai cobaan, termasuk bencana alam yang saat ini terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dia mengeklaim, pemerintah bereaksi cepat dalam penanganan bencana di berbagai daerah.

Prabowo: Kerusakan Banjir Sumatra Memprihatinkan, Penanganan Masih Terkendala
  • Kerusakan Banjir Sumatra Memprihatinkan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69361b27e7c98/prabowo-kerusakan-banjir-sumatra-memprihatinkan-penanganan-masih-terkendala

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tingkat kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat terbilang serius dan memprihatinkan. Bencana tersebut telah merusak area persawahan, menjebol bendungan, dan menghancurkan banyak perumahan warga.

Berdasarkan data sementara dari BNPB, bencana ini telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya hilang, dan memaksa hampir satu juta warga mengungsi. Selain itu, lebih dari 147 ribu rumah, ratusan jembatan, dan ribuan fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan mengalami kerusakan.

Upaya penanganan dinilai sudah berjalan masif dan cepat, namun masih terkendala oleh kondisi alam yang belum stabil. Sejumlah desa dan kecamatan di tiga provinsi tersebut juga dilaporkan masih terisolasi, meskipun distribusi bantuan logistik terus diupayakan melalui darat dan udara.

Purbaya Bakal Rombak Desain Subsidi Biar Tak Dinikmati Orang Kaya
  • Purbaya Bakal Rombak Desain Subsidi
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6931647bf2c10/purbaya-bakal-rombak-desain-subsidi-biar-tak-dinikmati-orang-kaya

Pemerintah akan merombak desain penyaluran subsidi setelah menemukan adanya kendala dan salah sasaran dalam skema yang berjalan saat ini. Perombakan ini bertujuan agar subsidi, seperti untuk listrik dan BBM, dapat disalurkan secara lebih efektif. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih banyaknya kelompok masyarakat kaya yang turut menikmati subsidi.

Ke depan, pemerintah menargetkan agar subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat miskin yang berhak. Perancangan ulang strategi subsidi ini disepakati akan dilakukan dalam dua tahun ke depan. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah mengubah formula kompensasi menjadi disesuaikan dengan harga pasar agar lebih efisien.

Airlangga Sebut Dana JETP untuk RI Naik Jadi US$ 21,4 M, Ini Daftar Proyeknya
  • Kenaikkaan Dana Just Energy Transition Partnership (JETP)
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/693296dac7eff/airlangga-sebut-dana-jetp-untuk-ri-naik-jadi-us-21-4-m-ini-daftar-proyeknya

Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia meningkat menjadi US$ 21,4 miliar. Peningkatan ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional untuk mempercepat proyek transformasi energi di tanah air.

Pendanaan ini berasal dari International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Sejauh ini, dana sebesar US$ 3,1 miliar telah dimobilisasi untuk proyek-proyek konkret. Dana JETP dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek energi terbarukan. Proyek tersebut antara lain koridor hijau di Sulawesi, geotermal, panel surya terapung, dan pembangkit listrik tenaga sampah.

Prabowo Umumkan Hapus Utang Petani Terdampak Bencana di Aceh
  • Penghapusan Utang Petani Terdampak Bencana di Aceh
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69357b8d3f150/prabowo-umumkan-hapus-utang-petani-terdampak-bencana-di-aceh

Presiden Prabowo Subianto menyatakan para petani akan mendapatkan relaksasi atau penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diambil karena bencana yang terjadi dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Pemerintah menjamin akan memperbaiki sawah dan irigasi yang rusak melalui program rehabilitasi.

Selama proses perbaikan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan bagi warga yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan. Upaya ini melibatkan kerja sama berbagai instansi seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Korban Tewas Bencana Sumatera Capai 921 Jiwa, Hampir Satu Juta Warga Mengungsi
  • Korban Bencana Sumatera
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69360f8cdcd61/korban-tewas-bencana-sumatra-capai-921-jiwa-hampir-satu-juta-warga-mengungsi

Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mengakibatkan 921 orang meninggal dunia dan 392 lainnya hilang. Musibah ini juga menyebabkan total 975.079 warga terpaksa mengungsi.

Provinsi Aceh mencatat dampak terparah dengan 366 korban jiwa dan 914.202 warga mengungsi. Sementara itu, Sumatera Utara melaporkan 329 orang meninggal dunia dan lebih dari 43 ribu warga mengungsi. Selain menelan 226 korban jiwa di Sumatera Barat, bencana ini juga menyebabkan sejumlah wilayah di ketiga provinsi masih terisolasi. Penanganan difokuskan pada distribusi bantuan logistik melalui jalur darat dan udara ke daerah terisolasi.

Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Bencana di Aceh Malam Ini
  • Rakor Presiden Penanganan Bencana Aceh
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/07/19591011/prabowo-pimpin-rapat-penanganan-bencana-di-aceh-malam-ini

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan yang kedua ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Presiden juga menyampaikan bahwa sejumlah laporan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Banyak area persawahan rusak akibat banjir, sementara beberapa bendungan, baik besar maupun kecil, dilaporkan jebol sehingga mengganggu aliran irigasi.

Selain itu, gubernur dan para bupati juga melaporkan banyak rumah warga yang perlu dibantu untuk dibangun kembali. Kendati demikian, Presiden menilai operasi penanganan bencana di beberapa daerah sudah berjalan cukup masif dan responsif, meski masih terdapat tantangan terkait kondisi alam. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Mauarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU.

Search