dicetak pada tanggal: 05 September 2026 4:45 AM

Imbas Karhutla, Sejumlah Wilayah Kalimantan Terkepung Polusi Udara Berbahaya

Sejumlah wilayah di Kalimantan mengalami polusi udara tingkat berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masif, dengan skor Air Quality Index (AQI) yang menembus angka 300. Berdasarkan data IQAir, wilayah terparah mencakup Kabupaten Gunung Mas dengan AQI 710, Murung Raya (AQI 641), Katingan (AQI 638), Barito Selatan (AQI 466), Kotawaringin Timur (AQI 429), Kota Pontianak (AQI 417), hingga Kabupaten Kubu Raya (AQI 318). Dampak pencemaran asap lintas batas ini bahkan turut mengepung wilayah Serian di Sarawak, Malaysia, dengan catatan AQI mencapai 880.

Kondisi kualitas udara yang masuk dalam kategori berbahaya ini dinilai dapat memicu iritasi parah serta risiko kesehatan serius bagi seluruh populasi manusia, khususnya gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Menghadapi situasi tersebut, IQAir dan otoritas kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Warga juga dianjurkan agar senantiasa memastikan hunian tetap tertutup, menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan, serta disiplin mengenakan masker polusi demi menekan risiko paparan.

Secara ilmiah, indeks AQI dihitung berdasarkan enam polutan utama—yakni PM2,5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta ozon—dengan skor keseluruhan ditentukan oleh polutan dengan risiko tertinggi. Klasifikasi kualitas udara sendiri terbagi ke dalam enam kategori mulai dari baik (0-50), sedang (51-100), tidak sehat bagi kelompok sensitif (101-150), tidak sehat (151-200), sangat tidak sehat (200-299), hingga kategori berbahaya yang berada pada rentang skor 300 hingga 500.

Mengapa Kasus Keracunan MBG Kembali Marak di Berbagai Daerah?

Kasus dugaan keracunan massal akibat menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan kembali marak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Kabupaten Sidoarjo dan Nganjuk (Jawa Timur), Kabupaten Agam (Sumatera Barat), Tana Toraja (Sulawesi Selatan), hingga Kabupaten Rembang (Jawa Tengah). Insiden ini menimpa ratusan pelajar, santri, guru, ibu menyusui, hingga balita, dengan jumlah korban di Sidoarjo saja mencapai 664 orang. Para korban umumnya mengalami gejala mual, muntah, pusing, lemas, diare, hingga dehidrasi setelah menyantap makanan yang didistribusikan dari dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Menanggapi kejadian berulang ini, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menangguhkan operasional SPPG Kalitengah di Sidoarjo yang menyuplai makanan terkait serta mengusulkan pencopotan kepala dapur tersebut sambil menunggu hasil investigasi bersama dinas kesehatan. Guru Besar Mikrobiologi Pangan UKWMS Ignatius Srianta menilai pengolahan makanan skala ribuan porsi memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri patogen atau toksin apabila standar operasional dan waktu distribusi terabaikan. Oleh karena itu, evaluasi total, audit SPPG secara menyeluruh, serta transparansi hasil uji laboratorium sangat diperlukan untuk mencegah insiden serupa.

Lonjakan kasus ini turut memicu desakan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat total korban keracunan MBG telah mencapai 43.838 orang di 36 provinsi sejak 2025 hingga 2026. Mengingat tingginya angka tersebut dan keselamatan anak-anak yang dipertaruhkan, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prija Djatmika mendesak agar kasus ini tidak hanya diselesaikan secara administratif. Penanganan hukum tegas atau pemidanaan dinilai penting untuk memberikan efek jera (deterrence) bagi pihak pengelola SPPG agar tidak merasa kebal hukum.

Wamensos Dukung Literasi Keuangan-Kesiapan Kerja Generasi Muda Disabilitas

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Institusi Disabilitas Indonesia (INDISI) untuk membahas kolaborasi program penguatan literasi keuangan dan kesiapan kerja bagi generasi muda penyandang disabilitas. Pertemuan tersebut menyoroti rencana kegiatan ‘Pasar Modal untuk Sobat Disabilitas’ yang akan melibatkan sekitar 210 siswa dari tujuh Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta pada 21 September 2026.

INDISI menekankan pentingnya pembekalan soft skill, budaya organisasi, serta pemahaman pengelolaan keuangan agar siswa penyandang disabilitas memiliki kepercayaan diri dan kesiapan memasuki dunia kerja. Inisiatif ini dinilai sejalan dengan fokus pengembangan kemandirian finansial generasi muda agar tidak hanya mengandalkan tabungan, tetapi juga memahami cara mengelola investasi secara bijak.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Sosial menyatakan dukungannya terhadap pendekatan pemberdayaan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan intervensi sosial lainnya. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat ini diharapkan mampu memperluas ruang inklusi serta mewujudkan kemandirian jangka panjang.

Prabowo tiba di Tanah Air Usai Kunjungan ke Vladivostok Rusia

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat dini hari, setelah merampungkan kunjungan ke Vladivostok, Rusia. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 03.00 WIB, sebagaimana ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut kedatangan Presiden di bawah tangga pesawat.

Mengapa Beras Premium Langka di Ritel Modern Meski Pasokan Melimpah?

Tingginya harga pembelian beras premium di tingkat distributor yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) membuat peritel enggan menyetok komoditas tersebut di gerainya. Kondisi inilah yang membuat stok beras premium kemasan 5 kilogram (kg) di sejumlah gerai ritel modern langka. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan pasokan beras premium sebenarnya masih tersedia di pasar. Namun, harga yang ditawarkan pemasok berada di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut membuat peritel berada dalam posisi sulit. Peritel diwajibkan menjual beras premium sesuai HET, sementara harga pembelian dari pemasok sudah lebih tinggi dari batas harga jual tersebut. Jika tetap dibeli, peritel berisiko mengalami kerugian. Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, persoalan tersebut membuat stok beras premium kemasan 5 kg di jaringan ritel modern menjadi terbatas. 

Imbas Karhutla, Sejumlah Wilayah Kalimantan Terkepung Polusi Udara Berbahaya

Polusi udara di sejumlah wilayah Kalimantan masih berada di level berbahaya pagi ini. Sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi partikel padat berukuran sangat kecil, yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masif di pulau tersebut.

Merujuk situs IQAir, poin AQI sejumlah wilayah di Kalimantan tembus 300. Dalam kondisi tersebut, semua orang berisiko mengalami efek kesehatan. Oleh karena itu, IQAir menyarankan setiap orang untuk menghindari olahraga di luar ruangan, serta merekomendasikan penggunaan masker polusi di dalam dan luar ruangan.

Masyarakat dianjurkan hanya keluar rumah jika diperlukan, terus memperhatikan arahan otoritas kesehatan setempat, dan memastikan hunian tetap tertutup untuk menghindari udara tercemar.

Harga Ayam Menguat, JPFA Jadi Pilihan Utama di Tengah Risiko Oversupply 2027

Harga ayam broiler yang kembali melonjak menjadi angin segar bagi kinerja emiten sektor unggas. Penguatan harga jual ayam diperkirakan mampu menopang pemulihan margin dan mengimbangi kenaikan biaya pakan, sehingga prospek laba emiten di sektor tersebut semakin positif.

Analis Indo Premier Sekuritas, Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan, memperkirakan harga broiler tahun ini dapat bertahan kuat di level Rp 21.300 per kilogram (kg), naik 10,5% secara tahunan. Bahkan, harga broiler telah mencapai Rp 24.200 per kg, sementara rata-rata harga pada Juli-Agustus berada di Rp 21.300 per kg atau naik sekitar 20% dibandingkan rata-rata kuartal II 2026.

Pesawat Garuda Rute Jakarta-Makassar Alami Pecah Ban, 156 Penumpang dan Awak Selama

Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami insiden pecah ban pada Kamis (3/9/2026). Informasi mengenai insiden tersebut pertama kali diterima dari Tower AirNav Indonesia sekitar pukul 07.00 Wita. Pesawat dengan tipe Boeing 737-800 (B738) itu dilaporkan mengalami kondisi teknis pecah ban saat proses keberangkatan dari Jakarta.

Communication Departement Head Regional V Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Taufan Yudhistira menyampaikan petugas bandara langsung menyiapkan Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) untuk memastikan kesiapan dalam proses kedatangan pesawat. Pesawat tersebut kemudian melakukan fly pass untuk observasi operasional kesiapsiagaan sebelum melakukan pendaratan. Pesawat pun mendarat dengan sempurna di Runway 03 pada pukul 09.13 Wita.

Taufan menyampaikan, seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 156 orang dalam peristiwa tersebut dipastikan selamat. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penanganan insiden tersebut.

Kepala BGN soal Keracunan MBG Sidoarjo: Ini Kelalaian yang Disengaja

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan kasus keracunan massal santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggul Angin, Sidoarjo usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kelalaian yang disengaja. Sudaryono menyampaikan kronologi kasus keracunan tersebut bermula saat ahli gizi dan SPPG terkait tidak melabeli semua omprengnya. Ia mengatakan dalam kasus itu, dari sekian banyak ompreng yang diberikan ke penerima manfaat, hanya satu yang diberikan label.

Sudaryono menyampaikan di label itu memuat sejumlah informasi, salah satunya adalah jam makanan matang. Dalam kasus ini, Sudaryono menyebut makanan matang pada pukul 05.00 pagi, sehingga harus dikonsumsi sebelum pukul 09.00 pagi. Namun di pelabelan itu dilaporkan bahwa makanan matang pada Pukul 8.00 pagi dan dimakan maksimal pada Pukul 10.00.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, Rafli Ridho sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa dugaan keracunan ratusan santri dan siswa usai menyantap MBG, Selasa (1/9). Rafli mengatakan, dirinya menyesal telah mengakibatkan 566 santri Pondok Pesantren Manbaul Hakim dan pelajar di 19 lembaga pendidikan lainnya mengalami keracunan usai menyantap MBG yang diolahnya.

Menteri Kehutanan Bekukan Izin Lima Perusahaan Terkait Karhutla di Kalbar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan izin usaha lima perusahaan yang konsesinya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan ekosistem dan akan menempuh proses pidana jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Menurut dia, sanksi tidak hanya berupa tindakan administratif, tetapi juga dapat dilanjutkan dengan kewajiban pemulihan lingkungan dan proses pidana.

Lima perusahaan yang izinnya dibekukan adalah PT Mahkota Rimba Utama, PT Hutan Ketapang Lestari, PT Mayawana Persadamas, PT Duta Andalan Sukses, dan PT Wana Lestari Jaya. Secara keseluruhan, lima perusahaan tersebut memiliki konsesi seluas 371.560 hektare.

Raja Juli mengatakan pemerintah akan terus menambah kekuatan jika pengerahan personel dan peralatan yang ada belum mencukupi. Ia menyebut sekitar 1.200 personel tambahan TNI telah dikerahkan ketika Presiden Prabowo datang ke Kalimantan Barat, di samping sekitar 4.000 personel TNI yang telah berada di lapangan dan sekitar 1.500 personel kepolisian.

Terbongkar Jaringan Judol Mancanegara Modus Spam Komentar

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar praktik perjudian online (judol) jaringan internasional. Jaringan judol dengan nilai transaksi Rp 1 triliun ini memanfaatkan modus spam komentar. Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Adex Yudiswan, menyebut sindikat judol ini beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara. Dia mengatakan jaringan ini mengoperasikan situs judi online 1XBET, AJ8KEREN, dan EMPIRE88. Dia menyebut sindikat judol itu memanfaatkan perusahaan jasa pembayaran di Indonesia untuk mengelola dana deposit para pemain.

“Estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar Rp 1.037.790.052.498. Atau setara Rp 260 miliar per bulan atau setara Rp 8,6 miliar per hari,” ujarnya. Polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Adex menjelaskan para tersangka menggunakan modus mendirikan perusahaan fiktif bernama PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT) untuk menampung dana.

Bareskrim Polri juga membekukan aliran dana. Total aset yang disita dari jaringan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Adex menjamin pihaknya telah mengajukan pemutusan akses atau take down seluruh situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meski beroperasi di Indonesia, pusat kendali jaringan ini berada di luar negeri. Adex menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait maraknya spam komentar bermuatan perjudian di media sosial pada Juni 2026.

Tiga Warga Meninggal, Pemprov Jatim Bakal Evaluasi Aturan Sound Horeg

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengkaji ulang aturan terkait festival sound horeg usai menelan korban jiwa. Dalam sebulan, tercatat ada tiga warga yang meninggal dalam festival. Pertama, Zainal Arifin alias SN (29) tewas saat tidur di atas truk yang bermuatan sound horeg saat melintas di Jalan Krasak, Desa Candijati, Kabupaten Jember. Kepalanya terbentur saat menabrak gapura desa pada Minggu (2/8/2026). Kedua, Bonari (44) warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, meninggal akibat serangan jantung saat mengikuti festival sound horeg pada Minggu (23/8/2026). Ketiga, Slamet Timbang (57) warga Desa Wringinagung, Kabupaten Jember, tertimpa kanopi dan tembok karena getaran sound horeg saat mengantar istrinya ke apotek pada Sabtu (29/8/2026).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama untuk mengatur penggunaan sound system atau sound horeg agar tidak melanggar ketertiban umum. Poin utamanya, mengatur batas kebisingan. Untuk festival yang diselenggarakan di tempat statis atau satu tempat terbuka dibatasi maksimal 120 desibel sedangkan non statis atau berkeliling maksimal 85 desibel. Selain itu, dilarang melintasi tempat ibadah saat ibadah berlangsung, rumah sakit, dan lingkungan pendidikan saat kegiatan belajar. Lalu, kendaraan pengangkut sound system harus sesuai ketentuan dan lolos uji kelayakan dan wajib mengantongi izin dari kepolisian. Pemprov Jatim dan Forkopimda akan mengkaji ulang aturan tersebut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Ke depannya, aturan akan lebih diperketat dengan tambahan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi harus jauh dari pemukiman masyarakat.


Febrie Adriansyah Diperiksa 10 Jam Sebagai Tersangka, Dicecar 50 Pertanyaan

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama 10 jam pada Kamis (3/9/2026). Dia tiba di gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pukul 11.01 WIB dan meninggalkan Korps Adhyaksa itu pukul 20.55 WIB. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan bahwa kliennya menjawab 50 pertanyaan selama menjalani pemeriksaan oleh Tim Sembilan Kejagung. Jika dalam waktu dekat perkara ini dilimpahkan ke meja hijau, Febri memastikan Febrie tetap siap menjalankan proses persidangan. Tersangka Nurman Herin turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Febrie. Hanya saja, Nurman merampungkan pemeriksaan sebagai saksi lebih dulu dan meninggalkan Kejagung pada pukul 15.41 WIB.

LPS Bantah Ada Perang Suku Bunga di Perbankan

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu membantah adanya perang suku bunga di industri perbankan saat ini. Kondisi suku bunga perbankan masih terkendali dan belum menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam perebutan dana pihak ketiga.

Anggito menegaskn, tidak terjadi  indikasi crowding out atau perebutan dana dalam sistem keuangan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih berada di kisaran 10%, sedangkan pertumbuhan kredit mencapai sekitar 13%.  Meski demikian, Anggito mengakui masih terdapat persoalan dalam distribusi likuiditas dan penyaluran kredit.

Distribusi likuiditas terpusat pada deposan besar dan korporasi; kredit investasi dan korporasi tumbuh di atas 10 % sedangkan kredit untuk UMKM hanya sekitar 1,6 %. LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai jangkar suku bunga pasar dan menyesuaikannya tiap tiga bulan, serta pada Juni meningkatkan TBP 25 bps menjadi 3,75 % untuk bank umum rupiah dan 6,25 % untuk BPR, sementara bank valas tetap 2 %.

Danantara, Kemenkeu, dan Bank Indonesia Bisa Kuasai Lebih dari 5% Saham BEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi entitas negara untuk memiliki saham Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih dari 5% lewat demutualisasi bursa. Ketentuan porsi pemegang saham itu akan diatur dalam Peraturan OJK (POJK) yang dijadwalkan terbit pada September 2026. 

Berdasarkan ketentuan dalam revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ada tiga entitas negara yang dapat menjadi pemegang saham BEI. Ketiga institusi itu adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemegang saham yang ingin melebihi batas 5 % harus mengajukan permohonan, melalui penelitian, dan mendapatkan persetujuan OJK sesuai kriteria dalam POJK, dengan ketentuan khusus bagi pihak strategis yang dapat dipertimbangkan. RUPSLB BEI yang semula dijadwalkan 15 September 2026 ditunda; rapat luar biasa tersebut direncanakan membahas demutualisasi serta perubahan komposisi pemegang saham, sesuai keputusan RUPSLB 12 Agustus.

Purbaya soal Cicilan Kopdes Rp 37 T Jatuh Tempo Bulan Ini: Aman, Menterinya Saya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana Rp40 triliun tersedia untuk membayar cicilan Kopdes Merah Putih kepada bank-bank Himbara, dengan angsuran pertama jatuh tempo 25 September 2026. Purbaya menegaskan ketersediaan dana akan mencegah gangguan pada sistem perbankan.

Menanggapi laporan sebelumnya yang menyebutkan estimasi Rp8,1 triliun sebagai hasil verifikasi BPKP, Purbaya menegaskan anggaran yang telah disiapkan sejak awal 2026 cukup untuk melunasi utang Agrinas sebesar Rp37,7 triliun tepat waktu. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk menjamin kelancaran pembayaran, sementara fasilitas kredit sindikasi senilai Rp240 triliun dengan bunga 6 % per tahun diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih, meski belum ada data realisasi penggunaan kredit.

Norwegia Pertimbangkan Larangan Kacamata Pintar yang Memiliki Kamera

Pemerintah Norwegia mempertimbangkan larangan penggunaan kacamata pintar dan perangkat yang dikenakan (wearable) lain yang dilengkapi kamera di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai risiko terhadap privasi individu dari teknologi tersebut. Dilansir dari laporan Tech Crunch pada Rabu (2/9) waktu setempat, Menteri Digital Norwegia Karianne Tung mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan aturan untuk perangkat wearable berkamera, termasuk yang dibuat oleh perusahaan teknologi seperti Meta dan Snap.

Saat ini tengah ramai penggunaan perangkat yang dilengkapi kamera dapat terhubung ke internet dan dilengkapi teknologi pengenalan wajah. Perkembangan teknologi itu memicu kekhawatiran dari kelompok pemerhati kebebasan sipil yang menilai perangkat tersebut dapat mengganggu privasi masyarakat.

Menutup Kebocoran Pajak Demi Keadilan Ekonomi

Target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun pada 2027 mendatangkan tantangan besar bagi pemerintah. Di tengah kebutuhan menjaga kesinambungan fiskal, daya beli masyarakat, dan momentum pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara perlu ditempuh tanpa menambah tekanan berlebihan terhadap kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada akhir Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya penelusuran terhadap 40 perusahaan di sektor manufaktur baja dan bahan bangunan yang diperkirakan berkaitan dengan potensi kebocoran penerimaan negara sekitar Rp4 triliun hingga Rp10 triliun.

Pemerintah juga menyampaikan indikasi potensi kehilangan penerimaan hingga sekitar Rp1 triliun per tahun dari salah satu entitas yang diperiksa secara lebih mendalam. Potensi tersebut antara lain berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta aktivitas impor bahan baku. Temuan awal tersebut tentu harus ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang transparan serta sesuai ketentuan.

Mensos Gus Ipul Tekankan Tiga Pilar bagi Kepala Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian Kepala Sekolah Rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin institusi pendidikan berbasis asrama. Tiga pilar tersebut yakni pengawasan, kepatuhan, dan kolaborasi. Gus Ipul mengatakan pengawasan menjadi poin pertama yang harus diperkuat karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school. Menurutnya, seluruh siswa harus mendapat pengawasan selama 24 jam. Termasuk saat siswa berada di asrama. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat. Kepala sekolah, kata dia, dapat melibatkan wali asuh dan wali asrama serta memanfaatkan fasilitas kamera pengawas (CCTV) untuk memastikan keamanan dan kondisi para siswa.

Pilar kedua adalah kepatuhan terhadap seluruh prosedur dan tata kelola Sekolah Rakyat. Gus Ipul meminta kepala sekolah memastikan pengelolaan keuangan berjalan bersih dari korupsi dan bebas konflik kepentingan. Selain itu, standar pembelajaran dan pengelolaan asrama juga harus diterapkan secara setara di seluruh Sekolah Rakyat. Ia meminta kepala sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah (pemda). Serta para guru tamu yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Menurut Gus Ipul, guru tamu harus dilibatkan secara aktif meskipun kehadirannya bersifat sementara. Pemda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan sekaligus memperkuat dukungan terkait keamanan, kebersihan, hingga penanganan kasus. Gus Ipul menegaskan ketiga pilar tersebut tidak dapat ditawar. Sebab, seluruh penyelenggara Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab memastikan siswa mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung masa depan mereka.

Selain tiga pilar tersebut, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah mulai bulan depan menyusun laporan mengenai kondisi masing-masing peserta didik. Laporan itu mencakup kondisi kesehatan, perkembangan mental, hingga latar belakang setiap siswa. Gus Ipul memberikan waktu sekitar satu hingga tiga bulan bagi kepala sekolah. Guna beradaptasi dengan para siswa dan lingkungan baru sebelum pelaksanaan program memasuki tahap berikutnya.

Pemerintah Didesak Perhatikan Dampak Asap Karhutla Terhadap Anak hingga Lansia

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, hingga lansia ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. Sebab, karhutla yang terjadi meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak karhutla tembus 50.891 kasus sejak pada Juli hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan, pemantauan melalui sistem surveilans tersebut dilakukan sejak Juli ketika karhutla mulai meningkat.

Peningkatan kasus ISPA ini sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau menjadi lokasi karhutla. Sebab, kasus ISPA dapat menyebar ke wilayah lain akibat asap karhutla yang terbawa angin meski di wilayah tersebut tidak ditemukan titik api

Kementerian PU Gandeng BRIN-Kemenhan, Kembangkan Air Laut jadi Air Bersih

Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan. Kerja sama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air.

Teknologi itu akan diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih. Menurut Dody, teknologi tersebut nantinya dapat dipasang di sejumlah kecamatan dan desa. Namun, pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut secara optimal.

Dody menekankan, keberlanjutan teknologi menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya agar peralatan yang dipasang dapat digunakan dalam jangka panjang.

BPS Ungkap Alasan Angka Kemiskinan RI Versi Bank Dunia Berbeda

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia dengan data kemiskinan nasional yang dihitung BPS. Perbedaan tersebut terjadi karena Bank Dunia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda. Bank Dunia dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026 memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan sebesar 8,30 dollar AS per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Sementara itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi mengatakan angka yang dirilis Bank Dunia tidak dihitung menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia. Ia menegaskan, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun berdasarkan standar kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda.

Sejauh Mana Hubungan Perdagangan hingga Industri Pertahanan Indonesia-Rusia?

Kemitraan strategis Indonesia dan Rusia terus diperluas ke berbagai sektor, tidak hanya perdagangan dan investasi, tetapi juga pertanian, industri, infrastruktur maritim, pertahanan, riset, teknologi, hingga pembangunan infrastruktur. Penguatan kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih bernilai tambah sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar Eurasia. Di sektor perdagangan, nilai perdagangan bilateral Indonesia–Rusia mencapai sekitar US$4,8 miliar pada 2025, naik 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Rusia mencapai sekitar US$1,8 miliar, atau meningkat 7,5%. Produk utama Indonesia yang diekspor ke Rusia mencakup minyak kelapa sawit dan produk turunannya, kopi, kakao, produk kelapa, perikanan, tekstil, alas kaki, serta berbagai produk manufaktur. Dari sisi impor, Rusia memasok sejumlah komoditas strategis bagi Indonesia, seperti pupuk, batu bara, baja, dan berbagai input industri.

Purbaya Siapkan Rp 40 T untuk Bayar Utang Kopdes ke Himbara, Pastikan Tak Macet

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, telah menyiapkan dana Rp 40 triliun untuk membayar kewajiban cicilan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada bank-bank BUMN. Pembayaran utang Agrinas ini terkait dengan pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Anggaran Rp 8,1 triliun yang sempat disebut dalam dokumen rapat dianggap hasil verifikasi BPKP, namun Purbaya memastikan dana yang tersedia melebihi kewajiban jatuh tempo sebesar Rp 37,7 triliun pada 25 September 2026. Bank-bank Himbara menyalurkan kredit sindikasi total Rp 240 triliun dengan bunga 6 % per tahun selama 72 bulan untuk program Kopdes Merah Putih, namun belum ada laporan penggunaan dana serta belum ada respons resmi dari bank terkait pembayaran angsuran.

Nihil di Riau dan Jambi, Ribuan Titik Panas Masih Bertaburan di Kalimantan

Kementerian Kehutanan mengungkap tidak ada titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terdeteksi di Riau dan Jambi pada Selasa (1/9) malam. Namun, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan. Data tersebut berasal dari pantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 yang ditampilkan dalam situs SiPongi Kementerian Kehutanan.

Secara nasional tercatat 1.370 hotspot berkepercayaan tinggi, dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan Barat (570 titik) dan Kalimantan Tengah (488 titik), serta masih terdeteksi 19 titik di Sumatra Selatan. Kualitas udara di Kalimantan dipantau berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat akibat kabut asap. Pemerintah mengerahkan 53 unit armada udara ke enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) untuk patroli, modifikasi cuaca, dan water bombing, serta mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara.

Destry Damayanti Resmi Dilantik MA, Perempuan Pertama Jadi Gubernur BI

Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026‑2031, menjadi Gubernur perempuan pertama. Upacara pengucapan sumpah dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung bersama Deputi Gubernur Senior Aida S. Budiman dan Deputi Gubernur Solikin M. Juhro.

Mereka menyatakan komitmen menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga integritas, serta menolak semua bentuk pemberian atau janji. Selain itu, mereka bersumpah setia kepada negara, konstitusi, dan haluan negara. Penunjukan mereka merupakan tahap akhir pergantian pimpinan Bank Indonesia setelah melalui fit‑and‑proper test di Komisi XI DPR dan persetujuan DPR atas usulan Presiden. Proses uji kelayakan dilakukan pada akhir Agustus, menandai penyelesaian transisi kepemimpinan.

4.743 Personel dari 21 Negara Latihan Militer di Indonesia, Ada AS hingga Jepang

Sebanyak 4.743 personel dari 21 negara mengikuti Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) ke-V Tahun 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Latihan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan negara-negara mitra tersebut berlangsung 31 Agustus hingga 11 September 2026. Pelaksanaannya tersebar di Bandung, Jakarta, Lampung, Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Sumatera Selatan, serta Nunukan, Kalimantan Utara. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka latihan tersebut di Gedung Graha Widya Adibrata, Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8/2026).

Keterlibatan negara-negara tersebut menempatkan SGS 2026 sebagai latihan militer multinasional dengan materi yang mencakup sejumlah kemampuan operasi. Panglima TNI sebelumnya menyebut SGS 2026 memiliki 12 materi latihan. Salah satu pengembangan tahun ini adalah kemampuan siber untuk memperkuat pertukaran kemampuan dengan negara mitra. Menurut Nas, rangkaian latihan tersebut bertujuan meningkatkan interoperabilitas, kesiapsiagaan, dan kemampuan operasi gabungan.

Nas mengatakan latihan SGS 2026 juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama TNI dengan United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) untuk Kawasan Indo-Pasifik, serta negara-negara mitra. Menurut TNI, latihan tersebut menjadi bagian dari diplomasi pertahanan dan pertukaran kemampuan antarpeserta. Dengan rangkaian tersebut, Super Garuda Shield 2026 berlangsung bukan hanya sebagai latihan operasi militer, tetapi juga mencakup kemampuan siber, penanganan bencana, evakuasi medis, serta kegiatan kemanusiaan di sejumlah wilayah Indonesia.

KPK duga pihak Imigrasi tetap peras WNA meski OTT sudah dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pihak Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Kantor Imigrasi masih melakukan praktik pemerasan terhadap warga negara asing, meskipun operasi tangkap tangan (OTT) sudah dilakukan pada Juni 2026. Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK melakukan penggeledahan di sejumlah Kantor Imigrasi yang diduga masih melakukan praktik pemerasan tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan ada juga Kantor Imigrasi yang sudah tidak melakukan dugaan pemerasan, bahkan mengembalikan uang dari praktik yang dilakukan sebelum OTT tersebut kepada KPK.

Perkara tersebut bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam rangkaian OTT tersebut, Silmy Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan diri kepada KPK. Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Impor Seret, Stok Sapi Terancam Habis November

Persediaan sapi siap potong di pasar diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga November 2026. Sementara itu, sapi yang baru didatangkan membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan untuk mencapai bobot layak potong. Kondisi tersebut membuat ruang pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga daging sapi makin terbatas, terutama menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang berdekatan. Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan keterbatasan sapi siap potong sudah terjadi mulai dari tingkat peternak hingga pasar, terutama di Pulau Jawa.

Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo: 19 Sekolah Terdampak, Menu Dipasok SPPG Kalitengah Tanggulangin

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan massal santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Tanggulangin, Sidoarjo, diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidoarjo Tanggulangin Kalitengah. Ia menyebut temuan diperoleh seusai hasil pencocokan data yang menemukan kesamaan konsumsi jenis makanan yang menyebabkan sejumlah santri maupun siswa dari satuan pendidikan lainnya yang mengalami gejala medis serupa.

Prabowo Terbang ke Rusia, Penuhi Undangan Putin Hadiri Forum Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa (1/9/2026) malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11. Kepala Negara hadir dalam forum tersebut sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 23.20 WIB.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF mencerminkan semakin eratnya hubungan antara Indonesia dan Rusia. Selain itu, kehadiran tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik maupun dunia.

Menkes Respons Usulan IDI soal Gaji Dokter Rp 30-110 Juta, Bahas Bareng Kemenkeu⁠

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons usulan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai penetapan Standar Pendapatan Minimum (Take Home Pay) bagi dokter. Dalam usulan tersebut, IDI menetapkan rincian pendapatan minimum bulanan sebesar Rp34.830.140 untuk dokter umum di Puskesmas, Rp30.825.067 untuk dokter umum di rumah sakit, dan Rp110.943.487 untuk dokter spesialis. IDI menekankan bahwa perhitungan gaji tersebut didasarkan pada ketersediaan waktu kerja standar (8 jam/hari atau 160 jam/bulan), bukan pada jumlah pasien yang dilayani.

Menanggapi hal itu, Menkes menegaskan bahwa usulan besaran gaji dokter perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian. Kementerian Kesehatan saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengkaji kesetaraan aturan dengan aparatur sipil negara lainnya, serta menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperhitungkan kemampuan dan kapasitas anggaran negara.

Di luar kajian usulan gaji minimum tersebut, pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis tenaga medis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah pelosok guna membantu meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.

Yusril soal 8 WNI Gabung Tentara Rusia: Jangan Langsung Ambil Kesimpulan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah sedang memastikan informasi yang menyebut delapan warga negara Indonesia (WNI) telah bergabung dengan tentara Rusia. Yusril mengatakan, informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh, baik mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan maupun bentuk keterlibatan masing-masing WNI.

Informasi itu datang dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU). Yusril juga menyoroti informasi dari FISU yang mengungkap mendapatkan sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia. Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.

Pemerintah Izinkan 35 Pesawat Asing Bantu Padamkan Karhutla Kalimantan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan izin bagi 35 pesawat asing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Keputusan ini diambil karena peralatan udara yang memadai untuk memadamkan kebakaran belum sepenuhnya tersedia di Indonesia, sehingga BNPB mendatangkan sarana tambahan tersebut untuk mempercepat penanggulangan di lapangan.

Sebagian besar pesawat asing yang dikerahkan berupa helikopter guna mendukung proses pemadaman api dari udara secara efektif di lokasi terdampak. Kemenhub memastikan seluruh izin telah diterbitkan dan pesawat-pesawat tersebut sudah mulai beroperasi membantu operasi darurat penanganan asap karhutla.

Secara keseluruhan, izin yang diterbitkan mencakup 36 helikopter dari 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang berasal dari delapan negara, yaitu Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. Kementerian Perhubungan turut memfasilitasi penggunaan pesawat registrasi asing ini melalui percepatan perizinan serta pengawasan keselamatan penerbangan.

Harga BBM Pertamina Naik Dua Hari Beruntun, Pertamax Turbo hingga Pertamax Green

Harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi PT Pertamina (Persero) mengalami kenaikan dalam dua hari berturut-turut pada awal September 2026. Kenaikan pertama berlaku mulai 1 September 2026, ketika Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexliter. Sehari berselang, giliran harga Pertamax Green 95 yang disesuaikan naik. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp 19.600 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter. Sementara Pertamina Dex naik menjadi Rp 25.200 per liter dari sebelumnya Rp 21.150 per liter. Kemudian Dexlite pada periode naik menjadi Rp 23.700 per liter dari sebelumnya Rp 19.700 per liter. Harga Pertamax Green 95 pun menyusul dinaikan per 2 September 2026 menjadi sebesar Rp 19.150 per liter dari sebelumnya Rp 16.600 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamax tetap dibanderol sebesar Rp 15.950 per liter.

Reaksi Kemenpora soal Atlet Tuli Galang Dana demi Lomba di Malaysia

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan bahwa mereka hanya dapat memfasilitasi kontingen Indonesia yang berafiliasi dengan payung hukum resmi. Terkait aksi viral 24 atlet tuli yang menggalang dana sebesar Rp700 juta untuk berlaga di Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Penang, Malaysia, Kemenpora menyatakan tidak dapat memfasilitasi keberangkatan tersebut. Hal ini dikarenakan penggalangan dana dan keikutsertaan ajang tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) yang berafiliasi dengan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Selain masalah koordinasi dan aturan keorganisasian, Kemenpora melalui Plt. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Budi Ariyanto Muslim, menilai turnamen di Malaysia tersebut tidak resmi dan tidak diakui oleh federasi internasional. Karena tidak ada sanksi jika tidak berpartisipasi, Kemenpora mengategorikan ajang tersebut sebagai festival semata. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan anggaran dan pembinaan pada kejuaraan resmi yang mendukung target utama nasional, seperti Paralimpiade, ASEAN Para Games, dan Asian Para Games.

DPR Minta Tindak Tegas Pungli Di Dunia Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dari tingkat SD hingga perguruan tinggi yang diungkapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Praktik ilegal tersebut paling sering terjadi saat proses penerimaan siswa baru dan kian menjadi sorotan setelah adanya dugaan korupsi pejabat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Kurniasih menegaskan bahwa dunia pendidikan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga penyimpangan ini tidak boleh dibiarkan atau dianggap biasa.

Sebagai langkah penanganan, Kurniasih mendorong Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek untuk memperketat pengawasan, memperbaiki celah tata kelola, serta memastikan transparansi biaya resmi di setiap satuan pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai temuan ORI sebagai alarm keras agar sektor pendidikan tidak dijadikan ajang pemerasan yang membebani peserta didik. Evaluasi menyeluruh ini dinilai penting agar biaya pendidikan memiliki landasan hukum yang sah dan jelas.

Sementara itu, anggota ORI Nuzran Joher menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mengawal penegakan keadilan dan melindungi masyarakat dari maladministrasi. Pihak ORI berkomitmen menjadi jembatan pelindung agar hak-hak publik dapat terpenuhi secara maksimal tanpa dirugikan oleh praktik pungli. Temuan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperkuat integritas tata kelola layanan publik nasional yang adil dan transparan.

8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Kemlu RI Turun Tangan

Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara Rusia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyelidiki informasi tersebut. Rilis data terkait delapan WNI menjadi tentara Rusia disampaikan Intelijen Ukraina dalam sebuah keterangan di situs resminya, Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU. Intelijen Ukraina menampilkan dokumen identitas WNI yang diduga menjadi tentara Rusia.

Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang mengatakan Pemerintah Indonesia mencermati informasi yang disampaikan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia. Pemerintah RI tengah melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebut Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kabar ini juga direspons Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan, berdasarkan informasi dari otoritas intelijen RI, perekrutan para WNI itu dilakukan oleh negara pihak ketiga yang seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan gaji besar. Dasco menyebut para WNI tersebut mendaftar dan kemudian dikirim menjadi tentara.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menegaskan pihaknya tidak merekrut WNI menjadi tentaranya. Ia tidak memungkiri adanya warga negara asing (WNA), seperti pekerja, mahasiswa, dan bahkan wisatawan, yang memutuskan bergabung dalam angkatan bersenjata Rusia saat menetap di negara tersebut. Tolchenov menegaskan Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di mana pun berada sama sekali tidak terlibat dalam proses rekrutmen WNA ke dalam militer negaranya. Tolchenov mengaku telah mengetahui adanya langkah penyelidikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terhadap keberadaan delapan WNI yang diduga bergabung ke militer Rusia itu. Dia mengatakan Kedubes Rusia siap membantu proses penyelidikan apabila diminta Kemlu RI.

Kemenbud akan angkat wastra Indonesia dalam misi kebudayaan di AS

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia berencana menggelar misi kebudayaan di Amerika Serikat dengan menonjolkan wastra Nusantara, seperti batik, songket, dan tenun. Rencana ini dibahas dalam dialog strategis antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Duta Besar RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menghidupkan literasi budaya sekaligus melestarikan warisan tradisi Indonesia di kancah internasional.

Sebagai wujud konkret dari program tersebut, Kementerian Kebudayaan menargetkan penyelenggaraan pameran wastra Indonesia di museum ternama AS, seperti Museum Smithsonian atau The George Washington University Museum and The Textile Museum. Selain itu, Menbud Fadli Zon mencatat bahwa potensi penguatan ekosistem ini didukung oleh keberadaan koleksi tenun Sumatra atau Minang yang lengkap di Museum UCLA, serta dasar kerja sama berupa MoU yang telah ditandatangani Indonesia bersama Museum Smithsonian pada tahun 2024.

Kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan KBRI Washington, D.C. ini optimistis dapat memperkuat diplomasi budaya serta mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pelaksanaan pameran dan festival budaya internasional semacam ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan identitas budaya Nusantara ke panggung dunia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara nyata melalui peningkatan pembelian produk lokal dan lonjakan pariwisata internasional.

3 Negara Dikepung Kabut Asap Karhutla Kalimantan, Kualitas Udara Sangat Berbahaya

Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah berdampak luas hingga ke kawasan Borneo Malaysia, Brunei, dan Filipina. Polusi udara yang mencapai tingkat berbahaya ini memicu lonjakan drastis penderita penyakit pernapasan, infeksi paru-paru, hingga iritasi mata. Sejumlah warga, seperti bayi berusia 10 bulan di Kuching serta penderita asma di Kuala Lumpur, terpaksa mendapatkan penanganan medis intensif akibat sesak napas akut di tengah kualitas udara yang buruk.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Malaysia pada akhir Agustus, kasus asma melonjak tajam menjadi 1.811 kasus dan kasus konjungtivitis meningkat hingga 720 kasus dalam sepekan. Kondisi serupa juga dirasakan di Filipina, di mana kabut asap lintas batas menyelimuti wilayah Metro Manila dan sekitarnya. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Quezon untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka setelah sensor kualitas udara mencatat Indeks Kualitas Udara (AQI) masuk dalam kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.

Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah setempat bersama para pejabat kota mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan, untuk membatasi aktivitas luar ruangan. Warga juga diwajibkan menggunakan masker pelindung saat beraktivitas demi menghindari paparan polusi udara beracun yang bersumber dari kabut asap karhutla tersebut.

Bahlil Bakal Tambah Target Pasang Baru Listrik Jadi 500 Ribu Rumah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meningkatkan target penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) hingga 500 ribu rumah tangga pada tahun depan. Rencana tersebut disampaikan Bahlil saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kementerian ESDM 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (31/8).

Menurut Bahlil, perluasan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat segera menikmati layanan kelistrikan. Bahlil juga meminta anggota Komisi XII DPR RI memberikan masukan mengenai daerah-daerah yang masih belum teraliri listrik untuk menjadi sasaran program.

Pada 2027, total anggaran Kementerian ESDM ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun. Rinciannya, 82 persen atau Rp22,51 triliun dialokasikan untuk program kerakyatan. Lalu, 5 persen atau Rp1,31 triliun digunakan untuk kegiatan publik nonfisik dan sisanya 12 persen untuk belanja operasional.

Amran Bongkar Dugaan Monopoli di Balik Kenaikan Harga Pakan Ayam

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik monopoli yang disebut ikut mendorong kenaikan harga pakan ayam. Temuan itu muncul setelah pemerintah merespons aksi protes peternak ayam di sejumlah daerah. Amran mengatakan pemerintah menemukan dugaan adanya pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk biaya menurunkan pakan dari kapal yang disebut meningkat hingga US$7 atau setara Rp124.166 (asumsi kurs Rp17.738) per ton. Amran mengatakan biaya menurunkan pakan hingga US$7 per ton tidak semestinya terjadi.

Untuk menjaga harga pakan, Amran mengatakan pemerintah kini menjadikan ID Food sebagai salah satu stabilisator melalui impor. Harga kemudian ditetapkan pemerintah karena ID Food merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain, pemerintah juga menjaga agar harga ayam dan telur tidak jatuh terlalu rendah dengan penyerapan daging ayam dan telur untuk program MBG.

Produksi Beras Indonesia Turun 1 Persen pada Juli 2026

Produksi beras Indonesia diprediksi belum menunjukkan banyak perubahan hingga Oktober 2026. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Januari-Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Dengan kata lain, produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2026 masih berada di kisaran yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun, di balik angka nasional tersebut, terdapat perbedaan perkembangan yang cukup lebar antardaerah.

Produksi beras pada Juli 2026 merupakan hasil konversi dari produksi padi. Pada bulan tersebut, produksi padi tercatat sekitar 4,75 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 0,05 juta ton atau 1 persen dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 4,80 juta ton GKG. Penurunan produksi tersebut berlangsung bersamaan dengan berkurangnya luas panen. BPS mencatat realisasi luas panen padi pada Juli 2026 mencapai 0,93 juta hektare, turun sekitar 0,01 juta hektare atau 1,05 persen dibandingkan Juli 2025 yang sebesar 0,94 juta hektare.

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Patuh Paling Lambat 28 September

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah memberi batas waktu sampai 28 September bagi operator seluler untuk melaporkan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penghangusan kuota internet yang sudah dibeli. Meutya menambahkan bahwa hak pelanggan atas kuota yang dibayar tidak boleh diabaikan.

Surat Edaran terbaru mengatur tujuh kewajiban operator, antara lain tidak menghilangkan sisa kuota secara sepihak, melarang biaya tambahan untuk mempertahankan kuota, serta menyediakan pilihan mekanisme seperti rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau mekanisme lain. Kewajiban ini bertujuan memberi kebebasan pilihan layanan dan menjamin perlindungan hukum bagi pengguna prabayar maupun pascabayar. Operator wajib menyampaikan laporan kepatuhan pertama pada batas waktu yang ditetapkan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kewajiban setiap bulan untuk diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah akan melakukan pengawasan berkala berdasarkan laporan tersebut.

OJK Mulai Ambil Alih Pengawasan Bursa Mineral, Aturan Terbit 17 September 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menyiapkan aturan untuk mengambil alih pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Aturan ini ditargetkan terbit pada 17 September 2026, sebagai persiapan sebelum bursa baru itu mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

POJK tersebut akan menjadi landasan bagi OJK mengawasi BMKS, namun rincian mekanisme perdagangan dan jenis produk masih menunggu Keppres yang belum diterbitkan. Pengawasan BMKS oleh OJK merupakan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2026, dengan target bursa mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

BEI Tunda Implementasi Harga Saham Minimum Rp 1 hingga Akhir September, Kenapa?

BEI menunda penerapan penurunan batas minimum harga saham dari Rp 50 menjadi Rp 1 karena delapan anggota bursa (AB) belum siap, meskipun 83 AB sudah lolos dua kali mock trading dan BEI terus berkoordinasi serta memberikan pendampingan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas saham “gocap” serta memperbaiki price discovery, sehingga saham dapat diperdagangkan hingga Rp 1 di pasar reguler continuous auction dan pasar tunai, bukan sekadar menampilkan angka di layar.

BEI menegaskan, kebijakan itu dibuat bukan semata-mata untuk menjawab perhatian lembaga pengelola indeks global MSCI. Bursa ingin meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan, mulai dari transparansi dan tata kelola hingga likuiditas serta pembentukan harga.

Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bansos, Dinsos Jateng Ungkap Alasan Data Desil Berantakan

Pembagian kelompok kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Pelaksana Harian Kepala Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo, mengatakan penentuan desil merupakan proses yang kompleks karena melibatkan pengolahan dan pengkajian data di tingkat pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah daerah berperan membantu menjembatani dan mengomunikasikan kondisi masyarakat apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

Ia mengatakan masyarakat yang merasa data atau klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan atau Dinas Sosial. Ia menilai pemutakhiran data penting dilakukan agar bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Kemlu RI Telusuri WNI Diduga Jadi Korban TPPO di Jeju Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) buka suara soal warga negara Indonesia (WNI) diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pulau Jeju, Korea Selatan. Direktur Pelindungan WNI Heni Hamidah mengatakan Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau perkembangan TPPO di Jeju. “KBRI Seoul menyampaikan bahwa dugaan tersebut lebih mengarah pada kasus penipuan jasa pengurusan visa oleh sindikat broker yang telah dilaporkan sejak Juni 2026, namun kini diberitakan sebagai dugaan TPPO,” kata Heni dalam rilis resmi.

Sebagai tindak lanjut, KBRI Seoul telah berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Jeju dan Kementerian Luar Negeri Korsel untuk memperoleh informasi resmi terkait perkembangan kedua kasus tersebut, serta konfirmasi terkait adanya keterlibatan WNI sebagai korban. “Terkait pemberitaan tersebut, dari Direktorat PPA dan PPO Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Div Hub Inter Polri dan kementerian terkait. Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima,” kata Direktur PPA-PPO Brigjen Pol. Nurul Azizah pada Minggu (30/8), dikutip Antara.

Informasi dugaan TPPO yang melibatkan WNI menjadi sorotan usai akun @Kioyyx menyebut ada dugaan perdagangan manusia di Seogwipo. Pemilik akun tersebut mengaku tinggal di Jeju. Unggahan itu muncul usai penemuan empat mayat dalam kurun waktu tiga hari. Petugas mengonfirmasi mereka ditemukan membusuk di jalur pendakian hingga kawasan permukiman warga. Penemuan tersebut memicu penyelidikan besar-besaran terhadap kepolisian yang diduga menutupi laporan ratusan orang hilang secara sepihak.

Utang Whoosh Masuk Kemenkeu 15 September, Skema Pembayaran Masih Digodok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembahasan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih bergulir di Kementerian Keuangan. Ia menargetkan skema tersebut dibahas lebih lanjut pada 15 September 2026. Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan masih menggodok bentuk skema yang paling tepat untuk menangani kewajiban utang Whoosh. Pembahasan tersebut juga melibatkan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyiapkan satu atau dua Special Mission Vehicle (SMV), baik yang berkapasitas besar maupun kecil, untuk mengelola aset KCIC melalui BUMN atau lembaga pembiayaan infrastruktur, tanpa membebani APBN secara langsung. Kepemilikan KCIC akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dengan saham konsorsium Indonesia berpindah ke pemerintah, sementara mitra Cina tetap mempertahankan 40 % kepemilikan dan menunjukkan komitmen melanjutkan serta kemungkinan perpanjangan jalur ke Jawa Timur.

OJK Sanksi 23 Emiten Langgar Aturan Pasar Modal, Ada Bakrie BNBR dan Salim ROTI

OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah emiten di BEI, termasuk perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Bakrie, Grup Salim, Grup Rajawali, dan Posco International Corporation, karena pelanggaran ketentuan pasar modal serta tidak patuh dalam penyampaian laporan.

Sebanyak 93 sanksi atas pelanggaran pasar modal menghasilkan denda total sekitar Rp 74 miliar, bersama dengan peringatan tertulis, larangan, dan pembekuan izin yang melibatkan 23 emiten serta berbagai pihak lain seperti direksi, komisaris, perusahaan efek, dan akuntan publik. Selain itu, OJK memberikan 1 184 sanksi administratif terkait keterlambatan laporan, dengan denda total sekitar Rp 253 miliar dan ratusan peringatan tertulis, sebagai upaya memperkuat pengawasan, menegakkan integritas, serta memberikan efek jera bagi pelanggar pasar modal Indonesia.

PMI Manufaktur RI Kembali Kontraksi, Turun ke 49,8 pada Agustus

Aktivitas industri manufaktur Indonesia kembali melemah pada Agustus 2026. Hal ini terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,8, dari 50,2 pada Juli 2026. PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas industri meningkat, sedangkan angka di bawah 50 berarti aktivitas industri menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, PMI sebesar 49,8 menunjukkan sektor manufaktur kembali masuk zona kontraksi.

S&P Global melaporkkan kondisi manufaktur Indonesia secara umum masih relatif stabil pada kuartal III 2026. Namun, produksi dan jumlah tenaga kerja kembali turun pada Agustus. Jumlah pekerja di sektor manufaktur juga kembali berkurang. Sejumlah perusahaan mengurangi tenaga kerja karena kebutuhan produksi yang lebih rendah. Selain itu, ada perusahaan yang kehilangan pekerja karena pengunduran diri. Di tengah pelemahan produksi, ada sedikit tanda perbaikan dari sisi pesanan baru. Indeks pesanan baru kembali berada di atas level 50 untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, namun, kenaikannya masih sangat tipis.

Bertambah, Polisi tetapkan 49 tersangka kerusuhan unjuk rasa di DPR

Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). “Sementara itu, lima orang lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO),” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari total 322 orang yang diamankan pada Kamis (27/8) berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi data terbaru oleh penyidik. Budi menambahkan sebanyak 273 orang sisanya yang sempat diamankan saat ini telah dipulangkan oleh pihak kepolisian setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Ia juga mengklarifikasi mengenai rincian tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam.

Neraca Dagang RI Diproyeksi Surplus, tapi Bukan Karena Ekspor

Neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan kembali mencatat surplus pada Juli 2026 setelah mengalami defisit pada bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 surplus sekitar 0,96 miliar dollar AS, berbalik dari defisit 0,45 miliar dollar AS pada Juni 2026. Menurut Josua, perbaikan tersebut terutama didorong oleh penurunan rata-rata harga minyak pada Juli yang membuat nilai impor minyak dan gas (migas) berkurang.

Di sisi ekspor, Josua memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia pada Juli melambat menjadi sekitar 5,27 persen secara tahunan, dari 8,63 persen pada Juni. Meski melambat, pertumbuhan ekspor masih diperkirakan positif. Kondisi tersebut ditopang oleh harga minyak sawit mentah (CPO) yang relatif lebih tinggi serta membaiknya permintaan China terhadap produk Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Josua menilai surplus perdagangan Juli lebih banyak mencerminkan turunnya tekanan impor dibandingkan lonjakan ekspor. Meski kembali surplus, Josua menilai kondisi sektor eksternal Indonesia belum sepenuhnya aman. Menurut dia, neraca perdagangan masih cukup rapuh karena agenda pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjaga permintaan domestik dan impor tetap tinggi. Karena itu, Josua masih memperkirakan Indonesia akan mencatat defisit transaksi berjalan sebesar 2,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.

KLH Segel 19 Badan Usaha Terkait Karhutla

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan tindakan pengawasan berupa penyegelan terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 19 badan usaha tersebut, luas lahan yang terbakar diindikasikan mencapai 11.046,69 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, mengatakan tindakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap karhutla. Penanganan perkara terhadap badan usaha dilakukan melalui jalur administrasi, sengketa lingkungan hidup atau perdata, serta pidana.

Dari 19 badan usaha yang dikenai tindakan pengawasan, tujuh di antaranya berada di Kalimantan Barat dengan total lahan terbakar 2.260,08 hektare. Sementara itu, empat badan usaha di Sumatra Selatan dengan luas 772,72 hektare dan tiga badan usaha di Kalimantan Selatan dengan luas 6.595,15 hektare. Selain itu, terdapat dua badan usaha di Kalimantan Tengah tercatat memiliki luas lahan terbakar 99,40 hektare. Tak hanya itu, masing-masing satu badan usaha berada di Kalimantan Timur dengan luas sekitar lima hektare, Lampung seluas 202,73 hektare, dan Riau sekitar 7,10 hektare.

Selain itu, KLH juga telah melakukan proses perdata kepada badan usaha dengan total 32 perkara pada periode 2023-2025. Dari seluruh perkara itu, KLH mengajukan gugatan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 5,30 triliun. Tak hanya itu, KLH juga mengajukan gugatan untuk tindakan pemulihan yang nilainya mencapai Rp 9,50 triliun. Angka itu di luar gugatan potensi kerugian lingkungan. Ia menyebutkan, gugatan perdata yang telah diputuskan dibayar tahun ini, negara mendapatkan penerimaan PNBP 128.670.978.500.

7.771 WNI Pulang dari Pusat Scam Kamboja, Kemlu RI: Tak Ada Korban TPPO

Sebanyak 7.771 Warga Negara Indonesia (WNI) telah kembali ke Tanah Air setelah tempat mereka bekerja di pusat penipuan siber atau online scam di Kamboja digerebek otoritas setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh sebelumnya mencatat, ada 12.303 pengaduan WNI yang meminta bantuan terkait kepulangan mereka. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Santo Darmosumarto mengatakan, gelombang pengaduan WNI meningkat sejak Januari 2026 seiring semakin gencarnya penggerebekan pusat-pusat scam oleh Pemerintah Kamboja.

Pernyataan Santo ini muncul setelah otoritas Kamboja menggencarkan penutupan pusat-pusat scam sejak awal 2026. Laporan AFP menyebutkan bahwa terdapat 700 pusat scam yang ditutup otoritas Kamboja pada Agustus 2026. Santo menjelaskan, ribuan WNI dari pusat scam Kamboja pulang ke Indonesia secara mandiri.  Namun, sebelumnya KBRI Phnom Penh telah membantu mengurus berbagai dokumen kepulangan para WNI, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi yang tidak lagi memiliki paspor dan pemutihan denda overstay di Kamboja.

Menurut Santo, persoalan keimigrasian menjadi salah satu kendala yang membuat para WNI tidak dapat langsung meninggalkan Kamboja setelah tempat mereka bekerja digerebek. Selain tidak memiliki paspor, sebagian WNI juga telah tinggal melebihi masa izin yang diberikan. Di tengah maraknya pemberitaan mengenai bahaya pekerjaan di pusat scam, Santo mengatakan, masih ada WNI yang datang ke Kamboja untuk bekerja di tempat ilegal tersebut. KBRI Phnom Penh beberapa kali menemukan WNI yang datang melapor dan diketahui baru tiba di Kamboja pada Januari 2026.

8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan!

Sebanyak delapan Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung ke dalam tentara bayaran Rusia (mercenaries). Mereka nantinya akan ikut bertempur bersama tentara Rusia di palagan Perang Ukraina. Demikian disampaikan Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) atau Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang merilis data delapan WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baru diresmikan bupati, tali jembatan gantung di Pangandaran putus

TNI AD buka suara soal viral video di media sosial yang dinarasikan bahwa Jembatan Gantung Pongpet di Dusun Margajaya RT 01/12, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ambruk pada Minggu (30/8). Video tersebut pun sempat diunggah akun instagram @antaranewscom. Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa jembatan tersebut tidak sepenuhnya ambruk melainkan salah satu tali sling penahan jembatan hanya terputus putus.

Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Naik, Ini Daftar Terbarunya

Harga BBM Pertamina mengalami penyesuaian mulai 1 September 2026. Perubahan berlaku untuk sejumlah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga BBM Pertamina tersebut mulai berlaku pada Selasa, 1 September 2026 pukul 00.00 WIB. Sementara itu, harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 dipastikan tidak mengalami perubahan.

Menuju Wajib Sertifikasi Halal 18 Oktober 2026: Kesiapan Hukum dan Tantangan Kepatuhan UMKM

Hitungan mundur sudah dimulai. Kurang dari dua bulan lagi, tepatnya 18 Oktober 2026, seluruh produk usaha mikro dan kecil (UMK): mulai makanan, minuman, hingga hasil sembelihan, wajib mengantongi sertifikat halal. Ini bukan wacana baru; kewajiban ini sejatinya sudah tertulis sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Yang baru, dan yang membuat tenggat kali ini terasa berbeda, adalah instrumen penindakannya.

Pada 5 Juni 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengundangkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Untuk pertama kalinya, penegakan kewajiban halal punya pedoman teknis yang rinci: jenis pelanggaran, prosedur sanksi, hingga mekanisme keberatan pelaku usaha. Sanksinya berjenjang mulai peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, penarikan produk dari peredaran, sampai pembekuan operasional dan pencabutan nomor registrasi.

Namun, untuk mempercepat implementasi pelaksanaan sertifikasi, selain meningkatkan kepatuhan terdapat tiga hal lain yang perlu ditingkatkan pemerintah. Pertama, percepatan program sertifikasi gratis (SEHATI) dan pendampingan self-declare perlu benar-benar menjangkau UMK di luar kota besar, bukan hanya yang sudah aktif mencari informasi sendiri. Kedua, diperlukan edukasi publik yang masif, dengan menegaskan bahwa kewajiban ini bukan beban administratif semata, melainkan memberikan manfaat dan kepastian bagi konsumen.

Purbaya: Danantara Bakal Setor Rp 120 T ke Kas Negara, Bisa Tekan Defisit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menyetorkan sekitar Rp 120 triliun ke kas negara pada 2026. Dana tersebut berasal dari keuntungan Danantara yang akan dibagikan kepada pemerintah. Setoran tersebut belum dimasukkan dalam outlook penerimaan APBN 2026.

Pemerintah memilih berhati-hati dan baru akan memperhitungkannya setelah dana benar-benar masuk ke kas negara. Pemerintah akan menghitungnya sebagai tambahan PNBP lain‑lain setelah dana benar‑benar masuk, yang diharapkan dapat menekan defisit sebesar 2,85 % PDB. Pengembalian keuntungan tergantung pada kebijakan Presiden serta kondisi keuangan dan kebutuhan investasi Danantara, sehingga kelebihan dana dapat dialokasikan sebagai cadangan untuk pengeluaran tak terduga.

Komisi III DPR: 13 jenis pidana diusulkan masuk RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, mulai dari tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang. Dia tak menampik bahwa banyak pihak yang khawatir masyarakat biasa bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus pejabat. Namun, dia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberlakukan asas persamaan di muka hukum. Menurut dia, ketentuan penerapan Perampasan Aset bukan hanya untuk tindak pidana korupsi memiliki kemiripan dengan yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Yang jelas, dia mengatakan bahwa penegakan hukum perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang kepada masyarakat. Bahkan, jangan sampai UU Perampasan Aset justru menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis. Menurut dia, harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi, dan pidana. “Pendeknya, pemberlakuan UU Perampasan Aset mensyaratkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas,” katanya.

Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan Naik, Kalteng dan Kalbar Paling Disorot

Jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan nasional meningkat menjadi 20.378, dengan lonjakan signifikan di Kalimantan Tengah (dari 7.703 menjadi 8.488) dan Kalimantan Barat (dari 3.384 menjadi 6.526). Sementara provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi mencatat penurunan.

Kementerian Kehutanan tetap siaga penuh, melakukan patroli, groundcheck, pemadaman darat, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca di daerah terdampak, dan mencatat total 4.682 operasi penanganan yang mencakup 38.277 ha; hujan lebat di sebagian wilayah Riau turut membantu mengendalikan api. Kualitas udara di enam provinsi prioritas masih beragam, dengan beberapa titik mencapai kategori berbahaya atau tidak sehat serta jarak pandang yang terbatas, sehingga masyarakat diimbau tidak membakar lahan, memantau informasi resmi, dan melaporkan asap atau indikasi kebakaran melalui kontak yang tersedia.

Arahan Prabowo soal Suku Dayak Jadi Prajurit TNI

Presiden Prabowo Subianto menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) lalu. Berdasar unggahan di akun instagram resmi Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut langsung menginstruksikan beberapa hal terkait keinginan Panglima Jilah. Salah satunya adalah keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi Anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan, misalnya penggunaan tato bagi suku adat.

Keesokan harinya, pada Sabtu (29/8), Prabowo memanggil Panglima TNI, para kepala staf angkatan dan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang. Prabowo dalam pertemuan itu meminta perkembangan soal beberapa hal, termasuk soal syarat perekrutan Suku Dayak Pedalaman yang ingin jadi prajurit TNI.

Sementara itu, Mabes TNI menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perekrutan Suku Dayak yang ingin menjadi prajurit TNI. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pada prinsipnya, TNI memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri bangsa untuk mengabdi. “Mengenai mekanisme dan bentuk penyesuaiannya, akan disampaikan setelah pembahasan dan penetapannya selesai,” katanya.

Telkomsel, Indosat, dan XL Resmi Tak Boleh Lagi Hanguskan Sisa Kuota Internet

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler (opsel) menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Seluruh opsel di Tanah Air diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. “Kemkomdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi, serta secara berkala melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban satu kali setiap bulan,” tulis keterangan resmi Komdigi. Dengan kata lain, operator seluler kini memiliki waktu sekitar 30 hari untuk melaporkan pemenuhan kewajibannya terkait.

Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan hanya agar pelanggan bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, yang diterbitkan pada Jumat (28/8/2026). SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Dalam keterangan resmi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan.

Meski sisa kuota tidak boleh dihanguskan secara sepihak, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover. Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota bisa berbeda-beda, bergantung pada pilihan layanan yang tersedia dan dipilih pelanggan.

Kapolri temui 6.500 anggota Garda Satya NKRI di Solo

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui sebanyak 6.500 anggota Garda Satya NKRI yang merupakan merupakan eks-anggota Jamaah Islamiyah (JI) asal Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY di Solo, Jawa Tengah, Minggu. Kapolri mengatakan para eks-anggota JI tersebut memiliki kesadaran untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengatakan pertemuan dengan keluarga besar mantan pejuang Jamaah Islamiyah yang saat ini tergabung dalam Garda Satya NKRI tersebut juga dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-81. Ia mengatakan para anggota Garda Satya NKRI juga siap berkontribusi dan siap menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Komandan Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo menyampaikan komitmen penuh kepolisian dalam mengawal proses reintegrasi sosial para mantan anggota JI agar kembali setia pada ideologi Pancasila. Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 7.942 eks-anggota di 28 provinsi telah aktif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian ekonomi yang difasilitasi oleh Polri bersama kementerian terkait.

Karhutla Sampai Papua, 2.496 Hektare Lahan Terbakar

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus fokus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi Kalimantan dan Sumatra. Meski begitu, BNPB juga melakukan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan saat ini terdapat 35 titik panas (hotspot) dan delapan titik api (firespot) di wilayah Papua. Sementara luas lahan yang terindikasi terbakar mencapai 2.496 hektare dengan jarak pandang 5-9 kilometer.

Menurut Berton, karhutla di Papua terjadi di wilayah sekitar objek vital nasional area operasi KKKS BP Berau Ltd dan KKKS Genting Oil Kalsuri Ltd. Dampaknya, pengoperasian Kilang LGN Tangguh wilayah kerja Berau terhenti dan pelaksanaan konstruksi fasilitas produksi pada lapangan AKM wilayah kerja Kalsuri. Berton menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan dua sorti penerbangan dengan air yang dijatuhkan sebesar 360.000 liter air. Operasi di Papua itu menggunakan satu helikopter yang berasal dari NTT untuk penanganan pascagempa. Menurut dia, helikopter akan fokus menangani karhutla di wilayah Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat.

Peneliti UGM Paparkan 3 Karakteristik UMKM

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong perubahan paradigma Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sektor informal yang membutuhkan pembinaan, menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dirasa penting mengingat keberadaan 64,2 juta unit UMKM yang menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto belum terintegrasi secara optimal dalam jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Industri Galangan Kapal Minta Bunga Kredit Murah untuk Dorong Pesanan Kapal Baru

Industri galangan kapal nasional meminta pemerintah menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah untuk mendorong pembangunan kapal baru di dalam negeri. Dukungan pembiayaan tersebut dinilai penting karena industri galangan kapal masih menghadapi tekanan akibat minimnya pesanan kapal baru dari dalam negeri. Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) sekaligus Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, mengatakan pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

RI Didorong Perkuat Daur Hidup Mineral Kritis

Indonesia perlu memperkuat ketersediaan data penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) mineral kritis sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus mendukung pengembangan industri baterai yang berkelanjutan. Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan transparansi jejak karbon dalam perdagangan global, termasuk melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Regulasi Baterai Uni Eropa (EU Battery Regulation). Regulasi tersebut mendorong transparansi mengenai jejak karbon produk, termasuk melalui skema battery passport.

Gus Kikin Terpilih Sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno ke di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin terpilih setelah AHWA melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan muktamarin. Gus Kikin juga mendapat persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Keputusan pemilihannya Gus Kikin ini diumumkan langsung oleh anggota AHWA, KH Anwar Iskandar. 

Sebelumnya, Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Prof Ganefri, menyampaikan lima calon ketua umum untuk selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU terpilih. Kelima nama yang diusulkan sebagai bakal calon Ketum PBNU tersebut yakni KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib, KH Yahya Cholil Staquf, KH Abdul Ghaffar Rozin.

Pengalaman Gus Kikin yang juga sebagai pengusaha dinilai akan memberikan perspektif yang baik tentang tantangan yang dihadapi masyarakat. Dunia usaha mengajarkan efisiensi, inovasi, pengambilan keputusan, dan pentingnya kemandirian. Sementara itu, dunia pesantren mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen kepada masyarakat luas. Pemerhati dan kader NU Mas’ud Ibnu Syamsuri menyampaikan tantangan di masa depan tentu jauh lebih kompleks. Indonesia memasuki era dividen demografis. Persaingan global semakin intensif. Revolusi teknologi terjadi hampir terus-menerus. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan mulai secara fundamental mengubah lanskap pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Di tengah perubahan-perubahan ini, visi kepemimpinan yang dibutuhkan bukanlah visi yang hanya mempertahankan situasi saat ini, tetapi visi yang dapat mempersiapkan masa depan.

Cari Dana Rp32 T, Kantor Purbaya Lelang 9 Seri Surat Utang 1 September

Pemerintah bakal kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada Selasa, 1 September 2026. Lelang ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk menutup sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp32 triliun, dengan target maksimal yang bisa diserap mencapai 150% dari target indikatif tersebut, atau setara Rp48 triliun.

Ada sembilan seri SUN yang akan ditawarkan dalam lelang kali ini, terdiri dari tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON) berjenis Fixed Rate (FR). Penjualan SUN dilaksanakan melalui sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price).

Danantara Suntik Rp456 M ke Adhi Karya Bereskan Proyek Mandek LRT City

Danantara Indonesia akan menyuntikkan Rp456 miliar ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menyelesaikan proyek Apartemen LRT City yang mangkrak. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkap masih sekitar 2 ribu konsumen Apartemen LRT City yang belum mendapatkan haknya. Dony mengatakan Danantara berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini. Menurut dia, penyelesaian proyek ini penting karena perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat.

Proyek apartemen LRT City yang kini mangkrak, yakni LRT City Ciracas dan LRT City Tebet. Pekerjaan interior dan pembangunan fasilitas terhenti sejak setelah Lebaran 2025. Sementara itu, LRT City Cibubur belum memasuki tahap pembangunan fisik. Hingga kini, lahan proyek tersebut masih berupa area kosong. Berdasarkan data ADCP, sekitar 2.400 konsumen hingga kini belum menerima unit apartemen yang telah dibeli. Sebagian besar konsumen dijanjikan serah terima pada periode 2023 hingga 2024.

Kejar Swasembada Gula 2 Tahun, Pemerintah Siapkan Rp 1,7 Triliun untuk Peremajaan Pohon Tebu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, berusaha swasembada gula bisa terwujud dalam dua tahun dengan memperluas areal tanam menjadi 30 hektar di Lampung. Namun, Amran bilang, untuk meningkatkan produksi gula nasional, maka tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal tanam saja. Kementan juga harus memperbaiki produktivitas tanaman dengan melakukan peremajaan tebu rakyat.

Sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma butuh untuk diremajakan. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyediakan budget khusus untuk mendukung proses peremajaan pohon tebu. “86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp 1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru,” kata Mentan Amran. Kementan menargetkan, program peremajaan tebu rampung dalam waktu tiga tahun.

Bappenas: Indonesia Terjebak 3 Dekade Jadi Negara Berpendapatan Menengah

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia sudah terlalu lama berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Pambudy mengatakan, Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun, dalam kurun waktu lebih dari tiga dekade, Indonesia belum mampu melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Pambudy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas produksi, kesempatan kerja, daya saing industri, dan pendapatan per kapita, sambil mengurangi kesenjangan. Dalam RKP 2027, target pertumbuhan 6 % akan dicapai melalui penguatan produktivitas, peningkatan investasi, percepatan industrialisasi, pengembangan industri strategis, produksi pangan, dan program Prokesra untuk 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja.

BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5,9-6% pada 2027

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,1% hingga 5,9% menuju 6%. Proyeksi tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8). Aida mengatakan, proyeksi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masih tingginya risiko perekonomian global.

Pertumbuhan dapat melampaui batas atas proyeksi menjadi 6 % bila prospek ekonomi global membaik, aliran modal masuk meningkat, proyek strategis nasional dipercepat, dan penerimaan devisa ekspor dioptimalkan. Risiko yang dihadapi meliputi pertumbuhan ekonomi global yang hanya tipis, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan moneter ketat Federal Reserve, serta nilai tukar rupiah yang diproyeksikan sekitar Rp 17.700 per dolar.

Akselerasi PLTS Diakomodasi RUEN Baru, Tapi Bukan 100 GW

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026-2035 ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Landasan pengembangan energi nasional ini akan mengakomodasi sejumlah agenda pemerintah, termasuk akselerasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biodiesel. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, dokumen perencanaan 10 tahun itu akan ditinjau lima tahun sekali, untuk merespons dinamika sektor energi baik di tingkat nasional maupun global. Untuk program PLTS, yang diakomodasi adalah 100 gigawatt-peak (GWp), tidak seambisius yang sempat disebut Prabowo yaitu 100 gigawatt.

RUEN juga akan mempercepat program biodiesel yang kini berada pada level B50, dan jika pencapaian melebihi target Kebijakan Energi Nasional (KEN) maka akan dimasukkan sebagai akselerasi. Evaluasi menunjukkan porsi EBT hanya 13‑14 % pada akhir 2025, jauh di bawah target 23 %; oleh karena itu diperlukan keseimbangan supply‑demand dengan masukan industri, sementara pusat data diproyeksikan menjadi sumber permintaan utama bagi PLTS.

OpenAI dan 100 Perusahaan Big Tech Minta Dunia Waspada Serangan Siber Berbasis AI

Lebih dari 100 perusahaan teknologi dunia, termasuk OpenAI, Anthropic, Google, dan Microsoft, menandatangani surat terbuka yang mendesak sektor publik dan swasta segera berkolaborasi menghadapi lonjakan ancaman siber berbasis kecerdasan buatan yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Surat tersebut turut diteken oleh perusahaan keamanan siber ternama seperti Crowdstrike, Okta, dan Fortinet, serta sejumlah lembaga keuangan besar dan penyedia infrastruktur internet global. Mereka menilai pendekatan keamanan siber konvensional sudah tidak lagi memadai menghadapi ancaman generasi baru ini.

Update Banjir Bandang Nepal: Hampir 400 Orang Tewas, 1.400 Hilang

Korban tewas imbas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet bertambah jadi 392 orang per Jumat (28/8) pagi. Sebanyak 1.400 orang juga hingga kini belum ditemukan. Juru bicara kepolisian Nepal Abi Narayan Kafle mengatakan bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Berdasarkan catatan pemerintah Nepal, sejumlah besar warga negara asing termasuk di antara korban hilang. Warga negara India jadi yang paling terdampak, dengan 288 orang tercatat tak bisa dikontak.

Para pejabat Amerika Serikat (AS) juga mengabarkan sekitar 90 warga negara mereka tak diketahui keberadaannya hingga Kamis (27/8). Warga asing lain yang turut hilang dalam bencana ini antara lain dari Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jerman, China, hingga Malaysia. Wisatawan yang hilang sebagian besar datang ke Nepal untuk berziarah. Otoritas China telah mengerahkan 1.500 personel untuk membantu Nepal dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Lebih dari 5.000 tentara dan aparat kepolisian dimobilisasi Nepal untuk operasi ini.

Banjir bandang dan tanah longsor menyapu Nepal pada Rabu (26/8). Laporan awal menyebutkan musibah ini dipicu gempa bumi yang mengakibatkan longsoran es dan batuan di Sungai Lhende Khola, sungai yang melintasi wilayah Nepal dan Tibet.nNamun, analisis lebih lanjut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan tidak ada gempa bumi sebelum tanah longsor dan banjir bandang terjadi.

Kemhan Ungkap Mekanisme Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Usai Disetujui DPR

Komisi I DPR menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dengan cara penjualan secara lelang. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap mekanisme selanjutnya setelah permohonan disetujui. “Setelah mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan BMN. Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 akan dijual melalui mekanisme lelang dengan status material besi tua atau scrap,” kata Karoinfohan Kemhan Brigjen Rico Sirait, Jumat (28/8/2026).

Brigjen Rico menjelaskan akan ada proses penilaian sebelum dilakukan lelang. Proses tersebut, kata dia, untuk menetapkan nilai barang sesuai kondisi terkini. “Sebelum pelaksanaan lelang, akan dilakukan penilaian/appraisal oleh tim penilai, yang biasanya dilakukan KPKNL, untuk menetapkan nilai barang sesuai kondisi aktualnya. Selanjutnya proses lelang juga dilaksanakan melalui KPKNL sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Pemindahtanganan itu dilakukan melalui mekanisme penjualan secara lelang. Persetujuan diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Rapat dihadiri oleh Wamenhan Donny Ermawan, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Alasan Puan Maharani Tak Temui Perwakilan Massa Pati saat Demo 27 Agustus di DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan alasannya tidak menemui masyarakat perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Seperti diketahui, dalam aksi unjuk rasa kemarin, perwakilan massa aksi sempat menemui pimpinan DPR. Namun, Puan tampak absen dalam pertemuan tersebut. Soal ketidakhadirannya dalam kegiatan tersebut, Puan menjelaskan, DPR memiliki beberapa agenda yang berlangsung bersamaan sehingga pimpinan DPR membagi tugas.

Unjuk Rasa RUU Perampasan Aset Di DPR Berujung Kericuhan

Aksi unjuk rasa menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta, berakhir ricuh pada Kamis, 27 Agustus 2026 malam. Massa memprotes kelambatan DPR dalam mengesahkan undang-undang penyitaan aset koruptor serta menyoroti berbagai isu nasional.

Eskalasi situasi meningkat saat sekelompok orang membakar sebuah pos polisi di kawasan Slipi, Jakarta Barat, serta dua unit sepeda motor di depan Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian menembakkan meriam air dan gas air mata untuk menghalau massa yang bertahan hingga malam hari, sementara akses Jalan Gatot Subroto dan Ruas Tol Dalam Kota ditutup total.

Menkes Kebut Pengiriman Genset untuk Operasikan Tenda Medis di NTT

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah berupaya mempercepat pengiriman generator set (genset) guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan rumah sakit lapangan. Namun demikian, ia belum memastikan lagi kapan genset tersebut dapat dikirim. Menkes hanya dijanjikan akan dikirimi bantuan genset tersebut pada Jumat ini.

Budi juga mengungkapkan, penggunaan tenda pelayanan medis menjadi langkah krusial mengingat sebagian besar masyarakat dan tenaga kesehatan masih enggan beraktivitas di dalam gedung pascabencana. Selain penyediaan tenda, Kementerian Kesehatan bergerak cepat dalam menyuplai kebutuhan logistik kesehatan lain, mulai dari pasokan obat-obatan hingga perangkat pendukung komunikasi.

Buruh Terancam Tak Dapat Pesangon Saat Perusahaan Pailit, SPSI Jabar Usul Jaminan Masuk RUU

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) mendorong skema Jaminan Pesangon dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Usulan tersebut muncul karena pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih berisiko kehilangan hak pesangon ketika perusahaan tutup, mengalami relokasi, atau dinyatakan pailit.

Ketua Umum PP FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto menilai, kewajiban perusahaan membayar pesangon belum sepenuhnya menjamin pekerja memperoleh haknya. Roy mengatakan, persoalan pembayaran pesangon setelah perusahaan tutup atau pailit bukan sekadar kekhawatiran. Roy menyebut PT Sritex, PT Danbi Internasional, dan PT Matahari Sentosa Jaya sebagai contoh perusahaan yang disebut masih memiliki persoalan terkait hak pesangon buruh.

SPSI mengusulkan agar perusahaan diwajibkan mencadangkan dana pesangon secara berkala selama hubungan kerja masih berlangsung. Dengan sistem tersebut, dana tidak baru disiapkan ketika perusahaan melakukan PHK atau sudah menghadapi kesulitan keuangan. Roy menilai, mekanisme pencadangan dapat memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja jika sewaktu-waktu perusahaan tutup atau pailit.

Rosan Ungkap 9,29 Juta Rumah Tangga Belum Punya Rumah

CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sekitar 9,29 juta rumah tangga di seluruh tanah air belum memiliki rumah. Data tersebut menunjukkan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar dan perlu dipenuhi dengan cepat. Rosan menyampaikan data tersebut saat membuka Danantara Housing Expo 2026. Dia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024. BPS juga mencatat sekitar 18 juta rumah tangga masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

Menurut Rosan, kondisi demikian membuat kebutuhan rumah menjadi hal yang sangat prioritas. Danantara akan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berusaha mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sekaligus memastikan hunian yang tersedia memenuhi standar kehidupan layak.

Perkuat Persahabatan Melalui Festival Budaya

Festival Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Swiss (VIS) bersama KBRI Bern di Kurbrunnenanlage, Rheinfelden, sukses memamerkan ragam seni, kuliner, dan produk UMKM Nusantara. Acara yang berlangsung pada Sabtu (22/8/2026) ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swiss.

Kemeriahan festival diisi dengan berbagai pertunjukan seni, seperti tarian tradisional Nusantara, alunan angklung Bali, peragaan busana karya desainer tanah air, hingga lokakarya melukis batik. Selain mempromosikan pariwisata melalui kampanye Wonderful Indonesia, pengunjung juga disuguhkan pameran fotografi karya Dr. phil nat. Heinz Köchli yang menampilkan keindahan Indonesia sejak era 1980-an.

Di samping mempererat hubungan bilateral melalui diplomasi budaya dan ekonomi, Festival Indonesia 2026 turut membawa misi kemanusiaan yang kuat. Acara ini memperkenalkan program dukungan pendidikan bagi anak-anak di Sumatera Barat dan Aceh, serta menggalang dana bagi masyarakat korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Gempa Susulan Masih Terjadi, Tanggap Darurat Flores Diperpanjang 14 Hari

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan ini diambil oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah rapat koordinasi di Posko BPBD Kabupaten Ende, menyusul masih tingginya aktivitas gempa susulan di berbagai wilayah terdampak bencana gempa magnitudo 7,7 yang sebelumnya mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Meski masa tanggap darurat diperpanjang, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan serta diaktifkan kembali secara bertahap sesuai tingkat keamanan wilayah. Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas, di mana pembelajaran dapat dilangsungkan menggunakan sekolah lapangan atau ruang belajar darurat apabila fasilitas gedung belum aman.

Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memaksakan penggunaan bangunan publik seperti kantor, rumah sakit, dan sekolah yang dikategorikan tidak aman oleh Dinas PUPR. Pemeriksaan struktur bangunan terus digencarkan untuk memastikan keselamatan warga, sementara teknis pelayanan publik dan kegiatan belajar disesuaikan dengan kondisi darurat di tiap-tiap daerah.

Dorong Peningkatan Minat terhadap Pendidikan Nonformal

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya dukungan serius dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan minat masyarakat terhadap satuan pendidikan nonformal (SPNF) yang kerap dipandang sebagai pilihan kedua. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 23 Agustus 2026, tingkat partisipasi pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) Paket C baru mencapai 361 dari total 9.693 SPNF yang memenuhi syarat. Angka ini mengalami penurunan yang sangat kontras dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat partisipasi sekitar 63% atau 6.128 SPNF.

Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah tantangan utama, seperti faktor kultural, stigma sosial yang memandang sebelah mata pendidikan nonformal, hingga kendala ekonomi dan aksesibilitas. Mayoritas peserta didik Paket C berasal dari golongan ekonomi bawah yang harus bekerja untuk membantu keluarga, sehingga kesulitan hadir secara rutin. Selain itu, masalah klasik seperti minimnya fasilitas belajar dan buruknya jaringan komunikasi lembaga turut memperlambat upaya peningkatan kualitas layanan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, Lestari mendorong strategi kolaboratif melalui sosialisasi masif dan perubahan pola pikir masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu gencar mengedukasi publik bahwa ijazah Paket C setara dengan SMA serta memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan. Di samping itu, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga harus diperkuat agar mampu meluluskan peserta didik yang kompeten dan siap kerja.

Kepala BIN Dorong UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong agar gagasan pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dikaji secara menyeluruh. Herindra menilai, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan strategis nasional dari ancaman spionase dan intervensi asing. “Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Herindra, ancaman tersebut semakin berkembang seiring persaingan geopolitik global. Bahkan, sejumlah aktivitas bergerak di wilayah abu-abu sehingga sulit ditangani dengan aturan hukum yang ada. Kendati demikian, Herindra menegaskan bahwa wacana pembentukan regulasi tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, demokrasi, dan kebebasan sipil. Selain regulasi, Herindra menilai kemampuan kontraintelijen perlu diperkuat.

Koordinasi antar-lembaga juga diperlukan untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara maupun keselamatan warga negara. Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani mengatakan isu spionase dan intervensi asing relevan dengan situasi global saat ini. Menurut Evi, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga perlu memberikan masukan yang dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Putusan Praperadilan Febrie: Status Tersangka Sah, Terungkap Terima Uang Rp 40 Miliar

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026). Richard menilai penyelidikan terhadap Febrie tidak dilakukan secara mendadak seperti yang didalilkan kubu Febrie. Menurut dia, terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Febrie mempersoalkan Sprindik Nomor SP.Sidik/2932/7/Res.3.3/2026 Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Menurut mereka, Sprindik tersebut cacat hukum karena tidak didahului penyelidikan, rencana penyidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara. Hakim kemudian menilai dalil tersebut dengan melihat rangkaian proses yang dilakukan penyidik sebelum Sprindik diterbitkan. Menurut hakim, penyidik sebelumnya telah memiliki Laporan Informasi Nomor LI/5/7/Res.3.3/2025/Kortas Tipikor tertanggal 6 Agustus 2025. Dari gelar perkara itu, penyidik menyimpulkan telah terdapat dugaan tindak pidana yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Hakim juga menilai jarak waktu dua hari antara penerbitan Sprindik pada 6 Juli 2026 dan penggeledahan di rumah Sentul pada 8 Juli 2026 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyidikan dilakukan secara prematur. Menurut hakim, KUHAP tidak menentukan jangka waktu minimum yang harus dilewati sejak Sprindik diterbitkan hingga penyidik dapat melakukan penggeledahan.



Janji DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember 2026…

DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Surat komitmen ini muncul setelah desakan AMPB yang meminta komitmen secara tertulis terkait keseriusan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Surat tersebut kemudian ditandatangani setelah perwakilan AMPB selesai membaca isinya di hadapan pimpinan DPR. Lalu, surat itu ditandatangani empat wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurija, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan dan membuka ruang pengawasan publik dalam pembahasan RUU tersebut. Dasco mengatakan, DPR akan menyiapkan salinan dokumen hasil rapat paripurna serta pernyataan tertulis mengenai komitmen tersebut. Sebagai bagian dari proses pembahasan RUU, masukan yang disampaikan AMPB akan diteruskan kepada Komisi III DPR RI. Bahkan, Dasco menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan.

Menuju TKDN 60 Persen, Industri Motor Listrik Masih Terkendala Baterai

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) memastikan industri sepeda motor listrik nasional akan mengikuti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Salah satu target yang harus dikejar adalah peningkatan TKDN motor listrik menjadi 60 persen mulai 2027. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Budi mengatakan, salah satu kendala terbesar untuk mengejar TKDN 60 persen berasal dari komponen baterai. Meskipun sejumlah fasilitas produksi baterai telah berdiri di Indonesia, proses produksinya belum sepenuhnya mencakup pembuatan sel baterai. Menurut dia, kondisi tersebut membuat target TKDN 60 persen menjadi cukup berat untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Industri masih membutuhkan penguatan rantai pasok komponen, terutama untuk komponen bernilai tinggi seperti baterai.

PPIH Kesehatan 2027: Apakah tenaga kesehatan non-ASN bisa daftar?

Tenaga kesehatan non-ASN memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan 1448 H/2027 M. Berdasarkan ketentuan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), status kepegawaian bukanlah satu-satunya penentu, sehingga pelamar non-ASN tetap dapat mendaftar selama memenuhi kualifikasi profesi, administrasi, dan persyaratan khusus pada formasi yang dipilih seperti kloter, Arab Saudi, maupun tenaga kesehatan bandara.

Selain memenuhi persyaratan umum—seperti WNI, beragama Islam, sehat jasmani-rohani, serta memiliki dokumen profesi seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)—peserta non-ASN yang masih aktif bekerja wajib menyiapkan surat izin dari atasan atau pimpinan instansi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa instansi asal mengetahui dan mengizinkan pelamar untuk mengikuti seleksi serta menjalankan tugas jika dinyatakan lulus.

Secara keseluruhan, seleksi ini mengutamakan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan yang kuat kepada jemaah haji. Pelamar diimbau untuk memastikan kelengkapan dokumen dan mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi sesuai jadwal resmi yang telah ditetapkan.

BPH Migas Catat Konsumsi Solar Subsidi Naik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi solar bersubsidi naik hingga 15,10 persen pada Agustus 2026 yang disebabkan oleh kenaikan harga solar nonsubsidi dan peningkatan aktivitas logistik. Pada 18 April hingga 4 Mei 2026, konsumsi biosolar tercatat sebanyak 50.745 KL per hari, naik 0,24 persen dengan selisih 121 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran biosolar sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi. Kemudian, pada Mei 2026, kenaikan konsumsi biosolar kembali terjadi, yakni sebanyak 52.685 KL per hari, naik 4,07 persen dengan selisih 2.061 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran biosolar sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi.

Tren kenaikan juga terus terjadi pada 1–10 Juni yakni 56.521 KL, naik 11,65 persen dibandingkan sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi. Kemudian pada 10 Juni–1 Juli (56.827 KL, naik 12,25 persen); 1 Juli–1 Agustus (57.963 KL, naik 14,50 persen); serta rata-rata Agustus sebesar 58.271 KL (naik 15,10 persen).

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan terdapat aktivitas logistik yang meningkat, baik ekspor maupun impor untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, lanjut dia, peningkatan penggunaan solar juga disebabkan kebutuhan sektor produktif. Pertumbuhan sektor produktif tersebutlah yang kemudian mendorong kenaikan konsumsi solar bersubsidi, selain disparitas harga dengan solar nonsubsidi.

Prabowo Perintahkan Pendidikan Lingkungan di Sekolah: No Tree, No Life

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar pemahaman mengenai pentingnya lingkungan hidup dan pepohonan diajarkan sejak dini di bangku sekolah. Instruksi tersebut disampaikan saat dirinya memimpin rapat penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (26/8/2026), dengan penekanan agar generasi muda memahami larangan menebang atau membakar pohon secara sembarangan.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat di NTT yang masih sering membakar hutan atau lahan untuk membuka lahan baru. Ia mengingatkan bahwa berkurangnya populasi pohon di wilayah tersebut telah menjadi masalah menahun yang berdampak langsung terhadap ketersediaan cadangan air dan kelestarian alam setempat.

Sebagai pengingat akan pentingnya ekosistem, Presiden menegaskan filosofi bahwa pohon merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup manusia. Selain mendorong dunia pendidikan untuk menanamkan kesadaran lingkungan, pemerintah berencana mengambil langkah strategis jangka panjang melalui pembangunan pusat perbenihan pohon guna mempercepat upaya penghijauan dan mengamankan pasokan air.

Desil 9 dan 10 Bukan Jaminan Kaya, Pakar Ingatkan Risiko Salah Sasaran

Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 menuai kritik karena pengelompokan berdasarkan desil dinilai belum cukup menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh. Pakar Ekonomi UMSURA, Fatkur Huda, menegaskan bahwa desil hanya menunjukkan posisi relatif seseorang dalam populasi, bukan ukuran pasti pendapatan atau kekayaan. Karena itu, seseorang yang masuk desil tinggi belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama, terutama jika kondisi keuangannya terbebani utang.

Fatkur menyoroti pentingnya membedakan utang produktif dengan utang konsumtif. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurutnya, tidak dapat dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan, melainkan hanya tambahan likuiditas sementara. Dalam menentukan penerima subsidi BBM, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan variabel lain, seperti pendapatan riil, beban utang, kepemilikan aset, jenis dan penggunaan kendaraan, serta tingkat konsumsi BBM.

Ia juga mengingatkan risiko exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya masih layak menerima subsidi justru tersisih akibat kesalahan klasifikasi data. Karena itu, pemerintah perlu memastikan validitas DTSEN, menyediakan mekanisme koreksi data, dan melakukan uji dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fatkur menilai desil sebaiknya digunakan sebagai salah satu instrumen penargetan, bukan satu-satunya tolok ukur dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi Pertalite.

Destry Siapkan Jurus BI untuk Jaga Rupiah Sambil Dorong Pertumbuhan

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry memperkenalkan konsep 3I dan 1S sebagai kerangka dalam memperkuat arah kebijakan bank sentral ke depan. Destry menjelaskan, tiga aspek utama dalam konsep 3I adalah impactful, inklusif, dan integrasi.

Destry menekankan kebijakan makroprudensial yang pro‑growth namun prudent, percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, penguatan peran 46 kantor perwakilan BI di daerah, serta revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa (LLD) berbasis digital. Pada agenda keuangan inklusif dan berkelanjutan, Destry menyoroti peran keuangan syariah sebagai “game changer”, memperkuat tata kelola kelembagaan dan inovasi, serta mengaitkan semua inisiatif dalam konsep “Sinergi Merah Putih”.

Danantara Resmikan Proyek WTE Bekasi, Bakal Olah 500 Ribu Sampah per Tahun

Danantara Indonesia meresmikan proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Ciketing Udik, Bekasi, dengan investasi Rp 3 triliun melalui PT Danantara Investment Management dan PT Daya Energi Bersih Nusantara. Proyek ini mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun dengan tingkat pengolahan sekitar 70 %. Diperkirakan dapat menurunkan emisi sampah hingga 80 % dan mengurangi karbon sebesar 640.000 ton CO₂ per tahun, serta menyediakan energi bersih bagi 55.000 rumah dan hampir 1.000 lapangan kerja hijau.

Fasilitas memproses 1.500 ton sampah per hari menggunakan moving grate incinerator berstandar EU IED dan menjual listrik ke PLN lewat PPA dengan tarif US$0,20/kWh. Operasional direncanakan mulai pertengahan 2028, dengan operator Wangneng dan Zhejiang Weiming yang juga menangani proyek di Denpasar. Fasilitas akan bersinergi dengan teknologi Pirolisis yang dikelola TNI Angkatan Darat untuk menghasilkan bahan bakar minyak dari sampah menumpuk.

Purbaya Siap Cairkan Dana Karhutla Berapa Pun, Asal Tak Di-markup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan siap mencairkan berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.  Anggaran untuk penanganan Karhutla berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bendahara mengatakan,  BNPB saat ini memiliki dana Rp 5 triliun untuk mengatasi bencana alam. Penambahan anggaran akan bergantung pada permintaan BNPB kepada Kemenkeu. 

Kementerian Kehutanan juga telah menerima sebagian alokasi tambahan, sementara BNPB belum mengungkap total biaya karena penilaian masih berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penanganan kebakaran sudah mulai teratasi dan berharap semua dapat selesai dalam satu hingga dua minggu, bersamaan dengan peluncuran Program PLTS 100 GWp.

Usut Skandal Penerimaan Maba, KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Sita 60 Berkas

KPKmenggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Penggeledahan dilakukan pada 23 dan 24 Agustus 2026. Penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, tim KPK terlihat membawa beberapa koper berisi sekitar 60 berkas yang akan diperiksa lebih lanjut. Selain kantor rektorat, penyidik juga menggeledah rumah Rektor Unsoed serta sejumlah lokasi yang digunakan para tersangka lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya rangkaian penggeledahan tersebut. Dalam prosesnya, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. “Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru,” ujar Budi.

Dua Boeing 737 Dikerahkan, Angkut 665 Prajurit TNI untuk Tangani Karhutla Kalimantan

Dua pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara (AU) dikerahkan untuk mengangkut 665 prajurit Yonif TP 839/SA dari Jakarta ke Kalimantan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dua pesawat tersebut menerbangkan para prajurit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026) dan Selasa (25/8/2026). Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman mengatakan, pengerahan pasukan melalui jalur udara dilakukan untuk mendukung mobilisasi personel menuju wilayah yang terdampak karhutla.

Setibanya di Kalimantan, para prajurit Yonif TP 839/SA akan memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan dukungan personel. Ali mengatakan, Lanud Halim Perdanakusuma juga mendukung mobilisasi personel dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam operasi penanganan karhutla.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa tiga batalyon telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Kalimantan. Selain itu, TNI juga mengerahkan 1.000 orang penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik di Kalimantan maupun Riau. Bukan hanya itu, TNI turut mengerahkan tim freefall hingga tim paramotor untuk membantu penanganan karhutla.

Search