Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid mengingatkan, pengurangan alokasi TKD dapat mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah. Bukan hanya itu, pemangkasan TKD juga akan peredaran uang di daerah, melemahkan transaksi ekonomi, bahkan bisa menimbulkan kebangkrutan daerah. Ryaas menyarankan agar pemda segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu, pemda juga perlu lebih aktif memberdayakan masyarakat. Pemda kini berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki daya tawar terhadap kebijakan fiskal nasional, dan tidak lagi punya kewenangan untuk mengelola sektor-sektor penting, seperti pertambangan dan kelautan.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menambahkan, desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua dekade ternyata belum mampu memperkuat kemandirian daerah. Wahyudi memperingatkan, pemangkasan TKD bisa memicu gejolak sosial. Tekanan untuk meningkatkan PAD bisa memaksa pemda menaikkan pajak daerah. Ia berpandangan, kondisi tiap daerah tidak bisa disamakan karena potensi dan kemampuan menggenjot PAD berbeda-beda.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah juga mengingatkan pemda agar menjelaskan secara terbuka pengurangan alokasi TKD. Hal itu penting untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman di daerah. Said mengingatkan, penurunan anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah. Said mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pengurangan TKD. Akan lebih baik jika pemerintah pusat juga memperkuat efisiensi penggunaan dana di daerah. Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien.

Melalui pengesahan RAPBN tahun 2026 menjadi undang-undang pada 23 September 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan Rp 693 triliun dana APBN 2026 untuk dana transfer ke daerah (TKD). Namun, total dana transfer untuk daerah tahun 2026 tetap masih jauh di bawah TKD tahun sebelumnya. Dalam APBN 2025, alokasi TKD sebesar Rp 848 triliun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mochamad Nur Arifin (Gus Ipin) mengungkapkan ruang fiskal daerah tetap terbatas, dan dapat menyebabkan pembangunan di daerah diperkirakan akan terhambat. Gus Ipin yang juga merupakan Bupati Trenggalek, menegaskan dampak paling nyata dari penurunan TKD itu adalah pendapatan pegawai pemda yang berpotensi berkurang. Sebab, pos APBD yang paling mungkin untuk dikurangi akibat turunnya TKD adalah belanja pegawai.

Penurunan TKD 2026 juga menuntut pemda bekerja keras untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD dinilai penting agar pemda dapat menambal kekurangan pendapatan. Jalan lain yang diharapkan dapat menutup defisit APBD adalah kucuran dana inpres (instruksi presiden) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu,sekaligus Wakil Ketua Apkasi) mengatakan dampak penurunan TKD 2026 paling berat dirasakan oleh daerah-daerah dengan PAD kecil dan terbatas. Sebab, mereka akan lebih kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Selain Tapanuli Tengah, masih banyak kabupaten dan kota lain di Indonesia yang memiliki PAD di bawah Rp 100 miliar per tahun. Oleh karena itu, penurunan alokasi TKD juga akan menghambat operasional pemerintahan daerah dan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah. Menurut Masinton, menambah PAD juga bukan perkara mudah.

Bukan hanya Apkasi, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga mengeluhkan penurunan TKD. Pada Selasa (7/10/2025) lalu, mewakili APPSI, sejumlah gubernur menyampaikan keluhan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan, pengurangan TKD bukan upaya menurunkan desentralisasi fiskal, melainkan dorongan agar daerah memperbaiki tata kelola keuangannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, protes yang disampaikan para kepala daerah terkait pemotongan TKD merupakan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan.