dicetak pada tanggal: 12 Juni 2026 1:20 AM

Rupiah Dibuka Menguat, Dolar AS Turun ke Rp17.925 Pagi Ini
  • Rupiah Menguat Pada Pembukaan Perdagangan
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260611083522-17-741889/rupiah-dibuka-menguat-dolar-as-turun-ke-rp17925-pagi-ini

Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (11/6/2026). Merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah mengawali perdagangan pagi ini dengan penguatan sebesar 0,14% atau terapresiasi ke level Rp17.925/US$.

Penguatan ini melanjutkan kinerja positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Pada Rabu (10/6/2026), mata uang Garuda ditutup menguat 0,55% ke posisi Rp17.950/US$. Posisi tersebut sekaligus membuat rupiah berhasil keluar dari level psikologis Rp18.000/US$.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, per pukul 09.00 WIB terpantau melemah tipis 0,05% ke level 99,896. Pelemahan dolar AS di pasar global memberi angin segar bagi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Menhan Sjafrie Tinjau Proyek Mobnas Pindad di Subang
  • Mobil Nasional Pindad
  • https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260611081251-579-1367739/menhan-sjafrie-tinjau-proyek-mobnas-pindad-di-subang

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi proyek mobil nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (10/6). Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pengembangan ekosistem industri otomotif nasional yang dioperasikan PT Pindad. Direktur Utama PT Pindad, Sigit Santosa menjelaskan proyek ini terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan, yaitu pada 2026-2028. Santosa menyatakan rencana pengembangan kawasan industri terintegrasi yang pada tahap awal menargetkan kapasitas produksi hingga 50 ribu unit kendaraan per tahun pada 2028, dan menuju kapasitas produksi 300 ribu unit per tahun.

Kawasan pengembangan mobil nasional di Subang direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 539 hektare sebagai ekosistem manufaktur otomotif terintegrasi, mulai dari fasilitas pabrik, perkantoran, sarana uji, sarana perancangan dan pengembangan, hingga kebutuhan lainnya Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada area seluas 60 hektare dengan target awal kapasitas produksinya mencapai 50 ribu unit kendaraan per tahun.

“Kawasan Mobil Nasional merupakan instalasi strategis yang memiliki nilai penting dalam mendukung penguatan industri nasional, penguasaan teknologi, serta pembangunan ekosistem manufaktur yang terintegrasi,” ucap Sjafrie. Fasilitas manufaktur tersebut diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 2.000 pekerja. “Selain itu kehadiran dan operasionalisasi proyek mobil nasional ini di sana juga memberi dampak pada penguasaan teknologi otomotif berbasis listrik,” ujarnya.

Listrik di Jakarta Padam 13 Juni, Monas hingga Bundaran HI Bakal Gelap
  • Pemadaman Listrik di Hari Lingkungan Hidup, Persiapan Peringatan Hari Lingkungan Hidup
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/11/06311691/listrik-di-jakarta-padam-13-juni-monas-hingga-bundaran-hi-bakal-gelap

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama satu jam pada Sabtu (13 Juni 2026) mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dudi mengatakan, pemadaman akan dilakukan di lima wilayah Jakarta. Kegiatan ini menyasar gedung-gedung pemerintah, kantor Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah bangunan swasta, yakni mal, hotel, restoran, dan apartemen. Namun, sejumlah tempat yang berhubungan dengan layanan kesehatan dikecualikan agar tetap dapat beroperasi seperti biasa.

Tidak hanya jalan dan gedung, sejumlah ikon kota juga akan dipadamkan sementara, di antaranya Monumen Nasional (Monas), Bundaran Hotel Indonesia (HI), Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pemuda, serta Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman. Dudi menyebut, pada kegiatan serupa saat peringatan Hari Bumi, Sabtu 25 April 2025, Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 96,91 MWh. Selain itu, penghematan ekonomi tercatat lebih dari Rp 140 juta.

Kapasitas Smelter Freeport Capai 3 Juta Ton, Terbesar dalam Sejarah RI
  • Kapasitas Smelter Freeport Capai 3 Juta Ton
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260610133748-85-1367487/kapasitas-smelter-freeport-capai-3-juta-ton-terbesar-dalam-sejarah-ri

PT Freeport Indonesia kini memiliki kapasitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga hingga 3 juta ton per tahun setelah mengoperasikan dua fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas ini menjadi capaian penting dalam sejarah hilirisasi tembaga nasional karena memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengolah hasil tambang di dalam negeri.

Smelter pertama Freeport dibangun di Gresik dan mulai beroperasi pada 1998 sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam perpanjangan Kontrak Karya. Kapasitas smelter tersebut awalnya sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun, lalu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, smelter kedua dibangun setelah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus pada 2018, dengan mandat pembangunan fasilitas tambahan berkapasitas 2 juta ton. Melalui kombinasi smelter baru berkapasitas 1,7 juta ton dan ekspansi smelter lama menjadi 1,3 juta ton, total kapasitas pemurnian Freeport kini mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

PBB Turun Tangan, Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi Jelang Piala Dunia
  • Kontroversi Jelang Gelaran Piala Dunia 2026
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/06/10/214704670/pbb-turun-tangan-minta-as-cabut-kebijakan-imigrasi-jelang-piala-dunia

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan imigrasi jelang Piala Dunia 2026. Intervensi dari PBB ini mencuat setelah sejumlah suporter, ofisial tim, hingga salah satu wasit elite dunia dilaporkan dilarang masuk ke wilayah AS akibat kendala visa yang dipicu oleh kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Turnamen edisi kali ini mencetak sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara (AS, Kanada, dan Meksiko) dengan melibatkan 48 tim nasional. Namun, penolakan otoritas imigrasi AS untuk mengizinkan wasit Somalia Omar Artan masuk ke negara itu menimbulkan kekhawatiran.

Volker Turk berharap agar isu-isu sensitif terkait profil rasial (racial profiling) serta penegakan hukum imigrasi yang kaku tidak sampai merusak esensi kegembiraan Piala Dunia 2026. Turk juga menyerukan pesan kemanusiaan agar segala bentuk dehumanisasi atau perlakuan tidak manusiawi terhadap para migran, pengungsi, serta para pencari suaka di seluruh dunia segera diakhiri.

Piala Dunia dimulai di Estadio Azteca, Mexico City, pada Kamis (11/6/2026), dengan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Perang AS-Israel melawan Iran juga menjadi isu besar dalam turnamen ini. Iran yang akan memainkan tiga pertandingan grup di AS, terpaksa memindahkan basis pelatihan mereka ke Meksiko karena konflik tersebut. Federasi sepak bola Iran sebelumnya mengatakan, alokasi tiket untuk para penggemar telah dicabut, sementara beberapa staf pendukung tim telah ditolak visanya. Langkah ini dikecam oleh pihak berwenang Iran sebagai hal yang disengaja dan diskriminatif.

Pemerintah Akan Siapkan Stimulus untuk Memitigasi Dampak Kenaikan Pertamax ke Inflasi
  • Stimulus Inflasi Pertamax
  • https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-siapkan-stimulus-untuk-memitigasi-dampak-kenaikan-pertamax-ke-inflasi

Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih memantau dampak kenaikan harga tersebut, terutama terhadap sektor transportasi dan harga barang.

Airlangga menjelaskan bahwa skema stimulus masih dalam tahap persiapan dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum diumumkan. Pemerintah juga tengah menghitung berbagai opsi kebijakan agar kenaikan harga Pertamax tidak terlalu menekan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 dikhawatirkan dapat memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan efek lanjutan terhadap harga barang serta jasa. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan menyiapkan langkah mitigasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi.

Mandatori Bensin E5 Bakal Meluncur Juli 2026, DEN Ungkap Kesiapannya
  • Mandatori Bensin E5
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260610181657-4-741799/mandatori-bensin-e5-bakal-meluncur-juli-2026-den-ungkap-kesiapannya

Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan persiapan pemerintah menuju implementasi mandatori bensin dengan campuran bioetanol 5 persen atau E5. Program ini ditargetkan mulai diterapkan di beberapa daerah pada Juli 2026, bersamaan dengan rencana penerapan biodiesel 50 persen atau B50.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengidentifikasi kesiapan pabrik-pabrik etanol domestik agar mampu mendukung pasokan E5. DEN juga telah meninjau sejumlah pabrik bioetanol di Jawa Timur, termasuk ENERO di Mojokerto dan Molindo, untuk mendengar langsung rencana pengembangan industri serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Keterlibatan produsen lokal dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan mandatori E5. Pemerintah berharap hambatan produksi, regulasi, dan keekonomian bioetanol dapat segera diatasi sehingga pasokan etanol domestik siap mendukung peluncuran E5 sesuai target pada Juli 2026.

Timteng Membara Lagi, 7 Update Baru AS Bombardir Besar-besaran Iran
  • Eskalasi Konflik Timur Tengah
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260611085013-4-741894/timteng-membara-lagi-7-update-baru-as-bombardir-besar-besaran-iran

Timur tengah kembali membara. Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan baru ke Iran, Rabu malam waktu Washington atau Kamis (11/6/2026) dini hari waktu Iran. Ini terjadi saat negosiasi untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung mogok. Teheran pun membalas dengan mengatakan menutup total Selat Hormuz dan berjanji menembak semua kapal yang melewati jalur penting energi, minyak dan gas, dunia itu. Serangan ini merupakan eskalasi terbaru dari serangan AS Selasa, yang kemudian dibalas Iran ke pangkalan militer AS di Bahrain, Kuwait dan Yordania. Serangan AS hari kedua berturut-turut ini menyusul keluhan Trump bahwa para negosiator Teheran terlalu lama dan “mempermainkan AS”. Awal pekan ini ia mengisyaratkan kesepakatan damai hanya tinggal beberapa hari lagi. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengisyaratkan serangan tersebut dapat berlanjut hingga malam ketiga. Ia mengatakan bahwa serangan itu akan “kuat” dan “jelas”.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menyerang pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain. Ini menjadi tanggapan terhadap serangan AS terbaru. Militer AS membantah klaim Iran bahwa Selat Hormuz telah sepenuhnya ditutup total. Sementara itu, militer AS juga mengatakan bahwa mereka telah “menyelesaikan” gelombang serangan terbarunya terhadap Iran. Dikatakan bahwa serangan itu hanya “menargetkan kemampuan pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, dan situs pertahanan udara di seluruh Iran”. Namun, Garda Revolusi Iran dengan cepat membantah hal tersebut, lapor kantor berita negara IRNA. Itu, kata IRGC, hanya “kedok untuk menghindari perang”.

Di Munas Hipmi, Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-putri Bangsa
  • Munas HIPMI
  • https://investortrust.id/national/106032/di-munas-hipmi-prabowo-pasar-indonesia-harus-dinikmati-putra-putri-bangsa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan mendorong perekonomian nasional. Prabowo menegaskan, pasar besar yang dimiliki Indonesia harus dinikmati para pengusaha nasional, bukan negara lain. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Kota Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Rupiah Lesu, DEN Minta Prabowo Perbanyak Devisa dari TKI dan Turis
  • Strategi Memperkuat Rupiah, Upaya Peningkatan Turis dan Remitansi Pekerja Migran
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260610083715-78-1367357/rupiah-lesu-den-minta-prabowo-perbanyak-devisa-dari-tki-dan-turis

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satu poin yang disorot adalah peluang memperkuat cadangan devisa Indonesia melalui peningkatan remitansi pekerja migran, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Filipina. Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan pelemahan rupiah perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak semata-mata dari pergerakan nilai tukar. Menurut dia, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat neraca pembayaran dan pasokan devisa nasional.

Firman menjelaskan salah satu sumber devisa yang masih berpotensi ditingkatkan adalah pendapatan sekunder atau remitansi dari pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurut dia, kontribusi remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan, terutama Filipina yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penerimaan remitansi terbesar di Asia.

Selain remitansi, Firman juga menyoroti sektor pariwisata sebagai sumber devisa yang masih dapat didorong lebih jauh. Ia mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga. Menurut Firman, Indonesia menerima sekitar 15 juta wisatawan asing sepanjang tahun lalu. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mencapai sekitar 20 juta wisatawan, Thailand 30 juta wisatawan, dan Malaysia sekitar 40 juta wisatawan. Ia menambahkan salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong kunjungan wisatawan asing adalah pemberian bebas visa bagi negara-negara tertentu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan minat besar untuk berkunjung ke Indonesia.

Menimbang Alasan Harga Pertamax Naik dan Subsidi Tetap Ditahan
  • Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260611/15/1980021/menimbang-alasan-harga-pertamax-naik-dan-subsidi-tetap-ditahan

Di tengah tekanan harga minyak dunia yang kembali meningkat dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah: mempertahankan subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikan harga bahan bakar agar APBN tidak terus menanggung beban yang membengkak.

Pilihan itu kini mulai terlihat. Ketika harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026), pemerintah memastikan bahwa BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan tanpa kenaikan harga. Keputusan tersebut menunjukkan arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Di satu sisi, konsumen BBM nonsubsidi harus menghadapi harga yang lebih mahal mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan bantalan bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada Pertalite dan LPG subsidi.

Prabowo: Politik Indonesia Adalah Politik Tetangga yang Baik
  • Diplomasi Indonesia, Politik Bertetangga yang Baik
  • https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8526488/prabowo-politik-indonesia-adalah-politik-tetangga-yang-baik

Dalam sambutan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII Tahun 2026 di Lampung, Presiden Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bertetangga yang baik. Indonesia harus menjaga hubungan dengan semua pihak demi membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Prabowo mengatakan sebagai kepala negara dirinya harus memenuhi berbagai undangan dari para pemimpin dunia sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Prabowo juga mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir telah menerima 18 duta besar negara sahabat. Hampir semua menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri untuk dapat berkunjung ke negaranya.

Pemerintah Targetkan 10 Juta Wirausaha Baru hingga 2029
  • Target 10 Juta Wirausaha Baru
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tgfx6j370/pemerintah-targetkan-10-juta-wirausaha-baru-hingga-2029-part2

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha baru hingga 2029 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.

Maman mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan generasi muda, calon wirausaha, pelaku UMKM, dan pengusaha mengakses berbagai layanan pengembangan usaha secara terintegrasi. Layanan itu mencakup peningkatan kapasitas, pengurusan legalitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar. Menurut dia, Bursa Wirausaha Unggulan menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kewirausahaan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan terus mendorong lahirnya wirausaha baru sekaligus membantu UMKM tumbuh dan naik kelas agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi wirausaha baru yang inovatif dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial di masyarakat. Menurut dia, kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai fasilitator lahirnya wirausahawan berbasis mahasiswa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk pengangguran.

Efek Domino dari Pertamax ke Gejolak Politik
  • Kenaikan Pertamax
  • https://kumparan.com/g-k-suhassatya/efek-domino-dari-pertamax-ke-gejolak-politik-27ZN0ESpY6t

Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Keputusan menaikan harga pertamax tersebut secara ekonomi dapat dipahami. Namun, dalam politik persoalannya tidak sesederhana hitungan biaya produksi dan kurs valuta asing. Tiga persoalan politik yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kenaikan Pertamax berpotensi memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat. Bagi negara ini merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi global. Namun bagi banyak warga, dengan biaya hidup yang terus meningkat, kebijakan dibaca sebagai tanda negara semakin jauh dari realitas keseharian rakyat. Jika ini menguat makan buka hanya daya beli yang tergerus namun juga kepercayaan.

Persoalan kedua adalah paradoks politik yang muncul dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan Survei Media Survei Nasional (Median) pada April 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM merupakan faktor terbesar yang menopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan kontribusi mencapai 24,5 persen. Artinya, fondasi utama legitimasi pemerintah justru berada pada kemampuan menjaga harga BBM. Persoalan ketiga adalah dampaknya terhadap kelas menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok menengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kenaikan Pertamax berpotensi menjadi tambahan tekanan yang memperkuat perasaan bahwa mobilitas sosial semakin sulit dicapai.

Efek kenaikan Pertamax merupakan titik awal dari serangkaian konsekuensi sosial dan politik yang saling terkait. Dampak pertama adalah penurunan daya beli yang dapat berkembang menjadi ketidakpuasan sosial. Dampak kedua adalah pada paradoks fiskal dimana penyesuaian harga Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi yang justru memperbesar beban subsidi.

Kenaikan harga BBM bukan sekadar soal energi, melainkan ujian kepercayaan rakyat terhadap negara yang hanya bisa dijaga lewat transparansi, komunikasi jujur, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan transportasi publik.

Demo Kenaikan Harga BBM di Cikini Bubar Rabu Malam, HMI Siapkan Aksi Lanjutan Kamis Sore
  • Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/11/01113901/demo-kenaikan-harga-bbm-di-cikini-bubar-rabu-malam-hmi-siapkan-aksi?source=personalisasi

Aksi unjuk rasa yang digelar massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat-Utara (Pustara) di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026) malam telah berakhir. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong dengan petugas kepolisian itu akhirnya dibubarkan sekitar pukul 21.32 WIB. Meski demikian, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Kamis (11/6/2026) sore. Menurut Amiruddin, aksi tersebut merupakan respons spontan terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai meresahkan, salah satunya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Menteri Supratman Bantah UU Polri Sarat Kepentingan Politik
  • Kepentingan Politik Kekuasaan, Reformasi Institusi Kepolisian, UU Polri
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260610204450-12-1367678/menteri-supratman-bantah-uu-polri-sarat-kepentingan-politik

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Polri dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan. Menurutnya, regulasi tersebut justru merupakan bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik.

Substansi UU Polri tidak hanya mengatur soal kewenangan institusi kepolisian melainkan juga mencakup aspek pembinaan sumber daya manusia, termasuk sistem pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota Polri. Agar masyarakat menilai secara keseluruhan bukan hanya fokus pada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan. UU Polri juga bukan tahap akhir dari pembentukan regulasi, sejumlah aturan turunan diperlukan untuk implementasinya.

Pernyataan Supratman tersebut merespons kritik sejumlah kalangan. Beliau menegaskan perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas.

Rupiah Menguat Pagi Ini Usai BI Naikkan Suku Bunga Acuan
  • Penguatan Kurs Rupiah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a28ccfa8bcae/rupiah-menguat-pagi-ini-usai-bi-naikkan-suku-bunga-acuan

Nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Rabu pagi (10/6), sehari setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada level Rp17.904 per dolar AS. Namun, pada pukul 09.10 WIB, mata uang Garuda bergerak melemah tipis ke Rp17.929 per dolar AS. Meski demikian, posisi ini masih mencerminkan penguatan 0,71% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp18.058 per dolar AS.

Sejumlah analis menilai rupiah masih berpotensi melanjutkan penguatan terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini. Sentimen positif datang dari respons pasar terhadap langkah BI yang menaikkan suku bunga acuan serta memperkuat koordinasi kebijakan moneter.

BI Rate Naik ke 5,50%, Apindo Waspadai Lonjakan Biaya Kredit UMKM hingga KPR
  • Kenaikan BI Rate 5.5 Persen
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260610/12/1979779/bi-rate-naik-ke-550-apindo-waspadai-lonjakan-biaya-kredit-umkm-hingga-kpr

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% dapat memengaruhi pembiayaan kredit seperti kredit pemilikan rumah (KPR), UMKM, hingga otomotif. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga adalah sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan konsumsi masyarakat berbasis cicilan.

Rupiah Hari Ini Dibuka Menguat ke Level Rp17.894 per Dolar AS
  • Penguatan Kurs Rupiah
  • https://market.bisnis.com/read/20260610/93/1979825/rupiah-hari-ini-dibuka-menguat-ke-level-rp17894-per-dolar-as

Mata uang rupiah dibuka menguat pada perdagangan Rabu (10/6/2026) pada level Rp17.894 per dolar AS. Rupiah dibuka menguat usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,5% pada Selasa (9/6/2026). Mengutip data RTI Infokom, rupiah dibuka menguat 106 poin atau 0,59% ke Rp17.894 per dolar AS. 

Breaking! Rupiah Menguat Hampir 1%, Dolar AS Jatuh ke Level Rp17.000
  • Rupiah menguat paska kenaikan BI rate
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260610083600-17-741578/breaking-rupiah-menguat-hampir-1-dolar-as-jatuh-ke-level-rp17000

Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan hari ini, Rabu (10/6/2026), di zona penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan ini masih sejalan dengan respons pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate pada perdagangan sebelumnya. Pelaku pasar masih merespons keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa (9/6/2026).

Merujuk data Refinitiv, mata uang Garuda dibuka di posisi Rp17.875/US$ atau terapresiasi sebesar 0,97%. Posisi ini membuat rupiah kembali turun ke bawah level psikologis Rp18.000/US$, setelah dalam beberapa hari terakhir terus berada di area Rp18.000/US$. Penguatan ini sekaligus melanjutkan kinerja positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Pada Selasa (9/6/2026), rupiah ditutup menguat 0,66% ke level Rp18.050/US$.

Rezim Pemilu atau Pemilunya Rezim?
  • Pemilunya Rezim, Rezim Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/rezim-pemilu-atau-pemilunya-rezim

Hingga kini RUU Pemilu masih belum menjadi prioritas meski terus digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil. Padahal, RUU Pemilu tidak hanya sekedar soal ambang batas parlemen atau pencalonan presiden.

Heningnya pembahasan RUU Pemilu hingga tenggat pergantian komisioner KPU pada April 2027, perlu diwaspadai menjadi “pemilunya rezim”. Hal ini terlihat dalam beberapa celah yakni, pertama, soal penguasaan institusi legislatif dalam hal penentuan daerah pemilihan (dapil) baik secara cakupan geografis (gerrymandering) maupun komposisi pemilih di dalamnya (malapportionment). Kedua, potensi offset kekuasaan eksekutif yang berada dalam kendali penuh presiden baik secara langsung maupun tidak terhadap seleksi dan komposisi pimpinan badan penyelenggara pemilu.

Secara historis, selain kasus pidana dan etik dalam sejarah KPU, intervensi ataupun infiltrasi eksekutif pada penyelenggara pemilu memang belum pernah secara eksplisit terungkap. Tapi, apakah potensi Pemilu 2029 terperosok ke dalam celah ”pemilunya rezim” berarti makin kecil? Ada dua alarm yakni adanya operasi stick and carrot (imbalan dan pengganjaran koersif) pada institusi dan aktor lokal, dari kepala daerah hingga kepala desa. Yang kedua adalah adanya manifestasi pemerintahan Prabowo yang monolitik. Elite dan institusi yang terkonsolidasi menjadi entitas tunggal berakhir pada absennya kekuatan alternatif, apalagi kekuatan penyeimbang.

Di tengah kemunduran demokrasi akibat konsentrasi kekuasaan yang monolitik, RUU Pemilu wajib memprioritaskan penutupan celah intervensi kekuasaan eksekutif agar sistem pemilu di Indonesia tidak berubah menjadi alat kelanggengan rezim penguasa.

Purbaya Beberkan Peta Jalan Ekonomi RI Menuju Target 8 Persen pada 2029
  • Peta jalan mencapai target pertumbuhan ekonomi 2029
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/10/074700726/purbaya-beberkan-peta-jalan-ekonomi-ri-menuju-target-8-persen-pada-2029?page=all#page2

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan belanja negara. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi yang mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan peran Danantara untuk menggerakkan investasi dan sektor riil.

Dalam desain tersebut, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi katalis yang menarik partisipasi swasta. Untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, pemerintah memperkirakan investasi harus tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen pada 2027. Di sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan tax ratio sebesar 10,02 persen hingga 10,5 persen PDB. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,8 persen PDB, dengan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen PDB.

Belanja negara akan difokuskan pada delapan klaster program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki efektivitas perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan diarahkan berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Harga Pertamax Resmi Naik Jadi Rp16.250 per Liter
  • Kenaikan Harga BBM Non-subsidi.
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260610034237-85-1367300/harga-pertamax-resmi-naik-jadi-rp16250-per-liter

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan harga ini dilakukan setelah Pertamina melakukan evaluasi berdasarkan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, sehingga tidak secara langsung menyasar BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar subsidi.

Kebijakan ini berpotensi berdampak pada beban pengeluaran masyarakat pengguna BBM non-subsidi, khususnya kendaraan pribadi dan kelompok menengah. Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke jenis BBM yang lebih murah jika tidak diimbangi dengan komunikasi kebijakan yang jelas.

Permendag Baru E-Commerce Terbit, Ini 10 Poin Pentingnya
  • Regulasi E-Commerce Digital
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260609133130-92-1367064/permendag-baru-e-commerce-terbit-ini-10-poin-pentingnya/2

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Aturan ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan digital yang melibatkan seller, platform digital, dan konsumen.

Permendag baru ini mengatur sejumlah kewajiban penting, mulai dari legalitas usaha bagi semua pedagang online, transparansi biaya platform kepada seller, prioritas produk lokal dalam pencarian dan promosi, hingga pembatasan barang impor murah dengan harga minimum FOB US$100 per unit. Selain itu, pedagang luar negeri juga diwajibkan lebih transparan terkait identitas usaha, izin, negara asal pengiriman, serta penggunaan Bahasa Indonesia dalam deskripsi produk.

Aturan ini juga memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola platform digital. Marketplace wajib mencegah perang harga yang merusak pasar, memastikan label seperti official store atau authorized store dapat dibuktikan, memberi tanda jika konten atau promosi dibuat menggunakan AI, serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen maupun seller.

Prabowo akan Ubah Bansos Jadi Tunai, Tiap Rakyat RI Dapat Rp5,4 Juta
  • Skema Bansos Tunai
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260609210530-532-1367276/prabowo-akan-ubah-bansos-jadi-tunai-tiap-rakyat-ri-dapat-rp54-juta

Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial menjadi lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rata-rata nilai bantuan yang dikumpulkan dari berbagai program bansos mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang.

Perubahan skema ini akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang sedang dikembangkan pemerintah. Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2026 dan akan memanfaatkan teknologi AI untuk mengintegrasikan data penerima bantuan agar penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran.

Selain untuk bansos, Digital Single ID juga akan digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran KUR bagi UMKM. Saat ini sistem tersebut masih diuji coba di 42 kabupaten/kota, termasuk melalui fitur face recognition untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan.

Rupiah Melemah, Perajin Tembaga Boyolali Menjerit: Bahan Baku Ganti Harga, Pesanan Ekspor Dibatalkan
  • Dampak Pelemahan Rupiah
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/10/085340078/rupiah-melemah-perajin-tembaga-boyolali-menjerit-bahan-baku-ganti-harga

Para perajin tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merasakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Mereka mengalami kerugian akibat nilai tukar rupiah yang terus melemah. Terlebih bahan baku untuk pembuatan kerajinan tembaga didatangkan dari luar negeri atau impor.

Ancaman Virus Ebola di Piala Dunia, Donald Trump Diklaim Punya Rencana “Cuci Tangan”
  • Ancaman Wabah Ebola di AS
  • https://bola.kompas.com/read/2026/06/10/08145618/ancaman-virus-ebola-di-piala-dunia-donald-trump-diklaim-punya-rencana-cuci

Jelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan digelar dua hari lagi, sebuah laporan mengejutkan mengenai strategi politik Donald Trump mencuat ke permukaan. Pemerintahan Amerika Serikat dikabarkan telah menyiapkan skenario untuk mengalihkan tanggung jawab apabila terjadi wabah Ebola yang masuk ke wilayah AS selama turnamen berlangsung. Berdasarkan laporan Axios, para pejabat di Gedung Putih di bawah komando Donald Trump sebenarnya telah menyadari adanya risiko masuknya virus mematikan tersebut.

Namun, alih-alih berfokus sepenuhnya pada langkah mitigasi, pemerintah justru disebut-sebut telah merancang narasi untuk menyalahkan kebijakan pelonggaran pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh negara-negara Eropa jika ditemukan kasus di tanah Amerika. Para pejabat AS dilaporkan telah mendesak para pemimpin Eropa untuk memperketat aturan perjalanan ke wilayah Afrika Tengah. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh sejumlah pemimpin Eropa dengan alasan bahwa prosedur pelacakan kontak yang sudah ada dinilai cukup memadai. Merespons hal tersebut, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menegaskan sikap keras pemerintah.

Daftar Harga BBM Terbaru per 10 Juni 2026, Pertamax Naik Jadi Rp 16.250
  • Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/10/07430591/daftar-harga-bbm-terbaru-per-10-juni-2026-pertamax-naik-jadi-rp-16250?source=headline

Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan harga berlaku mulai Rabu (10/6/2026) di seluruh wilayah pemasaran Pertamina. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 10 Juni 2026:

  • Pertalite: Rp 10.000 per liter
  • Biosolar: Rp 6.800 per liter
  • Pertamax: Rp 16.250 per liter
  • Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter
  • Pertamax Turbo: Rp 20.750 per liter
  • Dexlite: Rp 23.000 per liter
  • Pertamina Dex: Rp 24.800 per lite
BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
  • BI Rate Naik
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811926.aspx

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia.

Di samping kenaikan BI-Rate, untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah BI juga menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan, pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%, serta pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

MK uji materi UU Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan
  • Uji Materi UU Peradilan Agama
  • https://news.republika.co.id/berita/tgdmp33230000/mk-uji-materi-uu-peradilan-agama-perihal-isbat-awal-dan-akhir-ramadhan

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa menggelar sidang pendahuluan pengujian materi Undang-Undang Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan. Sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilaksanakan di ruang sidang pleno Gedung I Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Permohonan pengujian materi Undang-Undang Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan diajukan oleh Andri Sumarna, Muhammad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud.

Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama menyatakan, “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.” Menurut para pemohon, berlakunya Pasal 52A dan Penjelasan pasal 52A UU Peradilan Agama telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, yang berpedoman pada metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan hari-hari ibadah lainnya.

Konstruksi penjelasan dan tafsir norma tersebut menurut pemohon menyebabkan metode rukyat hilal memperoleh kedudukan sebagai metode yang diakui secara resmi oleh negara dan diakui sebagai penetapan nasional. Sedangkan metode hisab yang diyakini dan digunakan oleh para pemohon tidak memperoleh pengakuan setara. Akibatnya, keyakinan keagamaan para pemohon dalam menentukan waktu ibadah berdasarkan metode hisab menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak mendapat kepastian hukum.

Indonesia Membutuhkan Stabilitas Politik di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global
  • Era Polikrisis, Penguatan Kawasan ASEAN, Stabilitas Politik
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/06040031/indonesia-membutuhkan-stabilitas-politik-di-tengah-ketidakpastian-geopolitik?page=all#page4

Di tengah arus ketidakpastian geopolitik yang turut menghadirkan krisis mulai dari perang dagang, konflik geopolitik, inflasi global, krisis energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional (era polikrisis), Indonesia menghadapi dimensi tantangan yang lebih kompleks. Posisi ini juga menghadirkan peluang ekonomi dan politik yang besar dan risiko yang tidak kecil.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang berada di persimpangan Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia menempati posisi strategis yang sekaligus kerentanan. Keunggulan geografis hanya akan bermakna apabila ditopang oleh ketahanan nasional dan kemampuan negara menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan. Di era ketidakpastian global yang semakin kompleks, stabilitas politik bukan hanya kebutuhan, namun menjadi modal strategis bangsa.

Bersamaan pula Asia Tenggara, menghadirkan peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk mempercepat pembangunan dan memperluas kerja sama internasional. Walaupun, ketegangan di Laut China Selatan masih menjadi sumber kekhawatiran bagi keamanan kawasan, begitu juga dengan krisis politik di Myanmar yang terus menguji efektivitas mekanisme regional. Indonesia sebagai bagian dari kawasan dapat menjalankan peran strategis dan meningkatkan posisi tawar melalui penguatan fondasi politik dalam negeri dan kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan.

Stabilitas politik domestik menjadi aset geopolitik yang menentukan kredibilitas Indonesia di panggung dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki potensi menjadi jembatan dialog dan fasilitator perdamaian. Namun, peran ini hanya bisa diwujudkan jika bangsa mampu menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan inklusif. Dengan demikian, stabilitas bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan modal strategis untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan.

Pemerintah Siapkan Digital Single ID untuk Bansos dan UMKM
  • Digital Single ID Bansos dan UMKM
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tge5cw370/pemerintah-siapkan-digital-single-id-untuk-bansos-dan-umkm-part2

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

Pyongyang dalam Kalkulasi Politik Luar Negeri Beijing
  • China dan Pyongyang, Presiden Kim Jong Un, Presiden Xi Jin Ping
  • https://www.kompas.id/artikel/pyongyang-dalam-kalkulasi-politik-luar-negeri-beijing

Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang tanggal 8-9 Juni 2026 merupakan lawatan luar negeri pertamanya di tahun ini. Kunjungan ini menunjukkan pentingnya Korea Utara dalam kalkulasi politik luar negeri Beijing. China ingin menegaskan lagi posisinya sebagai pemain utama dalam pengelolaan keamanan kawasan di tengah perubahan tatanan geopolitik.

Mengingat, AS memiliki pangkalan militer di Korea Selatan dan Jepang, stabilitas rezim di Pyongyang menjadi salah satu kepentingan utama Beijing. China juga menghadapi tantangan berbeda yakni keeratan hubungan Korea Utara dan Rusia. Pyongyang memasok senjata dan dukungan militer bagi Moskwa, sebaliknya Rusia memberikan bantuan ekonomi, energi, dan kerja sama strategis. Untuk itu China harus berbagi pengaruh dengan Korea Utara dengan kekuatan besar lain di kawasan. Beijing tidak ingin kedekatan Pyongyang dengan Moskwa mengurangi posisinya sebagai mitra utama Korea Utara.

Beijing juga berkepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Apabila terjadi keruntuhan rezim Kim Jong Un atau munculnya konflik akan berpotensi memicu gelombang pengungsi di wilayah perbatasan. Stabilitas kawasan menjadi tujuan yang lebih penting daripada ambisi geopolitik jangka pendek. Stabilisasi juga memengaruhi pola pendekatan China terhadap isu nuklir Korea Utara yang semula mendukung denuklirisasi total, kini lebih memilih mengelola risiko.

Dari kunjungan ini terlihat, politik internasional bergerak ke tatanan yang lebih kompleks dan multipolar. Pelajaran relevan bagi Indonesia adalah untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai syarat utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Pulau Sampah Muara Angke
  • Masalah Tata Kelola Sampah, Pencemaran Lingkungan
  • https://www.tempo.co/lingkungan/masalah-pulau-sampah-di-muara-angke-2253835

Jakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa, menghasilkan sekitar 3,1 juta ton sampah per tahun atau 8,6 ribu ton per hari pada 2024. Sampah tersebut didominasi oleh sampah mudah terurai (49,87 persen), plastik (22,95 persen), dan kertas (17,24 persen), yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, sektor komersial, dan industri. Secara nasional, setiap warga Indonesia rata-rata menghasilkan 0,85 kilogram sampah per hari, dengan 17 persen berupa plastik. Namun, hanya 11 persen sampah plastik yang berhasil didaur ulang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbunan sampah nasional pada Juli 2024 mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,3 persen atau 20,5 juta ton berhasil dikelola, sedangkan 35,67 persen atau 11,3 juta ton masih belum terkelola. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui edukasi pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Pemerintah Provinsi Jakarta juga mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah tangga melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Langkah ini menjadi penting setelah muncul fenomena tumpukan sampah yang disebut “Pulau Sampah” di Muara Angke, Jakarta Utara, yang mengganggu kehidupan warga dan ekosistem mangrove. Sampah tersebut berasal dari sedikitnya 13 sungai yang bermuara di Jakarta. Selain pembersihan kawasan, diperlukan upaya yang lebih sistematis, termasuk edukasi masyarakat dan kebijakan yang menuntut tanggung jawab produsen terhadap sampah plastik yang dihasilkan.

Antisipasi Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat, Ombudsman RI Desak Penguatan Sistem Asrama 24 Jam
  • Antisipasi Kasus Kekerasan di Sekolah Rakyat
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/10/070000878/antisipasi-kekerasan-seksual-di-sekolah-rakyat-ombudsman-ri-desak-penguatan?page=all#page2

Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat, khususnya sekolah berbasis asrama yang beroperasi selama 24 jam. Dalam kunjungannya ke SRMP 4 Padang, Pimpinan Ombudsman RI, Manager Nasution, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian utama dalam tata kelola sekolah dan tidak boleh sekadar menjadi pelengkap. Ombudsman juga menekankan pentingnya penguatan regulasi serta penerapan prinsip pelayanan publik agar Program Sekolah Rakyat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

SRMP 4 Padang saat ini menampung 145 siswa yang didampingi oleh wali asuh, wali asrama, dan tenaga pendidik selama 24 jam. Selain menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, sekolah menerapkan kurikulum yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, nilai spiritual, kecakapan hidup, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Meski demikian, sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan ruang belajar dan pengaturan kunjungan wali murid yang belum sepenuhnya tertib.

Kekhawatiran Ombudsman didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan tingginya kerentanan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama. Sejumlah data dari Wahana Visi Indonesia, JPPI, FSGI, hingga LPSK menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di sekolah terus meningkat dan pelakunya kerap berasal dari tenaga pendidik atau pihak yang memiliki otoritas. Pondok pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan berasrama juga menjadi perhatian, dengan Komnas Perempuan mencatat ratusan kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan serta sejumlah kasus besar yang melibatkan puluhan korban.

Peringatan Ombudsman sejalan dengan komitmen Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sejak awal menegaskan bahwa perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi merupakan “tiga dosa besar” yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat. Pemerintah telah menggandeng KemenPPPA dan KPAI serta menyiapkan berbagai langkah mitigasi, seperti sistem pelaporan, mekanisme penanganan cepat, dan pemasangan CCTV di asrama. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Sekolah Rakyat sebagai lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

Ledakan Honorer, Kenapa Pemda Tak Kunjung Berhenti Merekrut Saat Moratorium?
  • Persoalan Rekrutmen Tenaga Honorer Pemda
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/06145961/ledakan-honorer-kenapa-pemda-tak-kunjung-berhenti-merekrut-saat-moratorium?page=all#page2

Persoalan tenaga honorer di pemerintah daerah masih terus berulang meskipun pemerintah pusat telah melarang perekrutan baru dan hanya mengakui dua status kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah menilai penyebabnya bukan sekadar kebutuhan tenaga kerja, melainkan lemahnya perencanaan kebutuhan ASN dan adanya kepentingan politik lokal. Dalam beberapa kasus, tenaga honorer direkrut untuk memenuhi janji politik atau mengakomodasi tim sukses kepala daerah, sehingga kebijakan kepegawaian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil organisasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer direkrut tanpa mempertimbangkan kompetensi dan produktivitas. Akibatnya, jumlah honorer terus menumpuk dan pada akhirnya menuntut kepastian status menjadi PNS atau PPPK, yang kemudian membebani anggaran daerah. Selain itu, banyak pemerintah daerah belum memanfaatkan data secara optimal dalam merencanakan kebutuhan pegawai, sehingga persoalan yang sebenarnya berupa ketimpangan distribusi ASN sering disalahartikan sebagai kekurangan pegawai.

Menurut Lina, solusi yang diperlukan bukan terus merekrut honorer baru, melainkan memperbaiki pemerataan dan optimalisasi ASN yang sudah ada. Ketimpangan distribusi guru dan pegawai antardaerah, perbedaan tunjangan, serta ketidaksesuaian kompetensi masih menjadi masalah utama. Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan berperan mengoordinasikan pemerataan pegawai, sementara pemerintah daerah diminta menghentikan perekrutan honorer baru agar belanja pegawai tidak semakin membebani APBD dan kepala daerah berikutnya.

Cadangan Devisa RI Terus Menyusut, Rupiah Jadi Ancaman Utama
  • Pelemahan Rupiah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-ri-terus-menyusut-rupiah-jadi-ancaman-utama?source=home_terbaru

Ketahanan sektor eksternal Indonesia menghadapi tantangan baru seiring terus menyusutnya cadangan devisa di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setelah turun selama lima bulan berturut-turut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar US$ 144,9 miliar, menjadi level terendah sejak Juli 2024 dan menandai penurunan sekitar US$ 11,6 miliar atau 7,41% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Pelemahan cadangan devisa terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan stabilisasi pasar keuangan. Bank Indonesia (BI) menjelaskan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Biaya Operasional Naik, Logistik Andalkan Efisiensi di Tengah Tekanan Rupiah
  • Dampak Pelemahan Rupiah
  • https://tv.kontan.co.id/video/5Ay5KeH-auU?source=home_terbaru

Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberikan tekanan besar terhadap industri kurir, ekspres, dan logistik nasional. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo menyebut melemahnya rupiah membuat berbagai biaya operasional melonjak, mulai dari pengadaan armada, suku cadang, perawatan kendaraan, hingga teknologi dan sistem logistik.

Ketua Umum Asperindo, Budiyanto Darmastono, mengatakan kondisi ini semakin menekan margin perusahaan logistik yang saat ini juga menghadapi persaingan tarif yang sangat ketat. Tak hanya itu, pelemahan rupiah turut mendorong kenaikan biaya energi, kemasan, sewa gudang, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Dampaknya merambat ke hampir seluruh struktur biaya operasional industri logistik.

Iran Siaga Penuh Meski Setuju Setop Tembak Rudal ke Israel
  • Perang AS & Israel vs Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260609062544-120-1366874/iran-siaga-penuh-meski-setuju-setop-tembak-rudal-ke-israel

Iran mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel, namun memperingatkan akan adanya respons yang “menghancurkan” jika serangan Zionis ke Lebanon terus berlanjut. “Menyusul agresi dan kejahatan rezim Zionis di Lebanon Selatan dan wilayah Dahiya, yang terjadi dengan dukungan Amerika Serikat, Iran memberikan respons pada rezim ini demi mendukung rakyat Lebanon yang tertindas,” demikian pernyataan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, selaku komando terpadu tertinggi militer Republik Islam Iran.

Militer Iran juga menyebut Israel dan pendukungnya seharusnya telah belajar dari respons Teheran. “Atas dasar ini penghentian operasi angkatan bersenjata diumumkan,” lanjut pernyataan itu, seperti dilaporkan Anadolu Agency. Namun mereka menegaskan kembali bahwa jika agresi dan kejahatan berlanjut, termasuk di Lebanon Selatan, maka tindakan yang jauh lebih keras dan menghancurkan akan segera dilakukan.

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat awal pekan ini setelah Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan Israel ke Lebanon ini yang mendorong Iran untuk meluncurkan serangan rudal ke Israel utara sebagai balasan. Setelah saling serang, Israel dan sekutunya Amerika Serikat mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa tidak akan ada serangan lebih lanjut yang diluncurkan oleh Israel, jika Iran tidak melanjutkan penembakan.

Wamenaker ajak mahasiswa perkuat kompetensi hadapi dunia kerja
  • Persiapan memasuki Dunia Kerja
  • https://www.antaranews.com/berita/5600061/wamenaker-ajak-mahasiswa-perkuat-kompetensi-hadapi-dunia-kerja?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengajak mahasiswa untuk memperkuat pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter, tetapi bekal akademik saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Afriansyah menegaskan bahwa kompetensi dan sertifikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi berfungsi sebagai pengakuan resmi atas kemampuan seseorang sesuai standar yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon pekerja. Karena itu, mahasiswa didorong untuk memanfaatkan masa kuliah dengan mengikuti pelatihan, magang, dan uji kompetensi guna menambah pengalaman serta keterampilan yang relevan.

Selain itu, ia menilai penguatan sumber daya manusia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul, adaptif, produktif, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

BI Luncurkan Kurva Imbal Hasil Baru, Transparansi Pasar Uang Meningkat
  • BI Luncurkan Kurva Imbal Hasil untuk dorong transparansi pasar uang
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bi-luncurkan-kurva-imbal-hasil-baru-transparansi-pasar-uang-meningkat?source=home_terbaru

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang sebagai langkah memperkuat transparansi dan efisiensi pembentukan harga di pasar uang domestik. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kurva imbal hasil tersebut mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder sehingga dapat memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, perbankan, dan pelaku pasar keuangan lainnya.

Menurut Denny, kurva imbal hasil ini dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (RRT) yang menggabungkan harga dan volume transaksi aktual instrumen repo serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder. Dengan pendekatan tersebut, data yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi pasar yang sesungguhnya.

Publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang mulai tersedia sejak 8 Juni 2026 dan dapat diakses melalui situs resmi BI. Data yang disajikan mencakup transaksi repo tenor satu bulan serta SRBI tenor tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan. BI akan memperbarui publikasi tersebut setiap hari Senin atau pada hari kerja pertama setiap pekan pukul 10.00 WIB.

Tarif Terancam Naik hingga 18 Persen, RI Lobi AS Beri Pengecualian
  • Pemerintah berupaya membatalkan rencana kenaikan tarif AS
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260609010903-92-1366862/tarif-terancam-naik-hingga-18-persen-ri-lobi-as-beri-pengecualian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh AS hingga 18 persen. Namun, pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas (good group) dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang section 301 oleh Gedung Putih.

Susiwijono menjelaskan tarif yang diusulkan United States Trade Representative (USTR) terhadap produk asal Indonesia terkait investigasi isu kerja paksa (forced labor) bukanlah tarif final. Kemudian, Susiwijono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas, seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil. Ia juga menyebut komoditas seperti kopi dan kelapa sawit telah masuk dalam daftar pengecualian. Pemerintah menilai pentingnya untuk menyelamatkan komoditas yang berkontribusi terhadap porsi ekspor Indonesia.

Aturan E-Commerce Resmi Berlaku, Apa yang Berubah?
  • Regulasi E-Commerce
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260609065926-92-1366880/aturan-e-commerce-resmi-berlaku-apa-yang-berubah

Pemerintah resmi menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan menjadi dasar baru dalam mengatur ekosistem e-commerce di Indonesia.

Permendag baru ini membagi ekosistem e-commerce ke dalam tiga unsur utama, yaitu produk atau seller, platform digital, dan konsumen. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan kewajiban dan perlindungan bagi ketiga pihak agar perdagangan digital berjalan lebih sehat, transparan, dan adil.

Beberapa poin penting dalam aturan ini mencakup perlindungan produk lokal, transparansi biaya platform, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta pengaturan penggunaan artificial intelligence atau AI untuk promosi. Dua platform e-commerce Indonesia juga telah menyampaikan komitmen implementasi, termasuk prioritas produk lokal, keringanan biaya bagi UMKM dan seller lokal, serta perlindungan kebijakan bagi seller.

Dolar AS Dekati Level Tertinggi 2 Bulan: Efek Gencatan Senjata Iran-Israel yang Rapuh
  • Pelemahan Rupiah
  • https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-dekati-level-tertinggi-2-bulan-efek-gencatan-senjata-iran-israel-yang-rapuh?source=home_terbaru

Nilai tukar dolar AS (Greenback) bertahan kokoh di dekat level tertinggi dalam dua bulan terakhir pada perdagangan Selasa (9/6/2026). Penguatan dolar terjadi secara meluas terhadap mayoritas mata uang utama dunia seiring ketidakpastian politik di Timur Tengah yang mengikis minat investor terhadap aset berisiko, ditambah meningkatnya taruhan bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini.

Update Gempa Filipina: 35 Tewas, 134 Terluka, dan Ratusan Gempa Susulan Terus Terjadi
  • Gempa di Filipina
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/09/073000465/update-gempa-filipina--35-tewas-134-terluka-dan-ratusan-gempa-susulan-terus

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 7,8 mengguncang wilayah lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina selatan, pada Senin pagi. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya 35 orang dinyatakan tewas akibat bencana alam tersebut. Berdasarkan laporan resmi, gempa bumi dahsyat ini terjadi pada Senin pukul 07.37 waktu setempat. Guncangan hebat gempa sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah negara, termasuk Filipina, Indonesia, Jepang, dan Australia, sebelum akhirnya dicabut atau diturunkan statusnya beberapa jam kemudian.

Dalam pembaruan data pada Senin malam, Kantor Pertahanan Sipil Filipina mengonfirmasi bahwa sebagian besar korban jiwa berada di wilayah Soccsksargen, yakni sebanyak 31 orang. Sementara itu, empat korban tewas lainnya tercatat di wilayah Davao. Selain korban meninggal dunia, otoritas Filipina melaporkan sedikitnya 134 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 10.000 keluarga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak. Menanggapi bencana ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memastikan bahwa seluruh instansi terkait telah bergerak cepat untuk mengoordinasikan langkah tanggap darurat.

Badan seismologi setempat mencatat ada lebih dari 130 gempa susulan (aftershocks) yang terjadi setelah gempa utama, dengan kekuatan bervariasi mulai dari magnitudo 1,3 hingga 6,7.Tidak lama berselang, gempa terpisah berkekuatan magnitudo 5,7 juga dilaporkan mengguncang wilayah perairan di lepas pantai Pulau Balut, Sarangani, pada pukul 22.52 waktu setempat. Filipina sendiri merupakan negara yang sangat rawan diguncang gempa karena terletak di kawasan seismik aktif yang disebut Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Meskipun sebagian besar gempa berskala kecil, beberapa di antaranya kerap kali mematikan.

Purbaya: Terlalu Dini Ubah Asumsi Rupiah RAPBN 2027 Meski Kurs Sentuh Rp 18.000
  • Menkeu tidak akan mengubah asumsi RAPBN meski rupiah terus melemah
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/09/055122326/purbaya-terlalu-dini-ubah-asumsi-rupiah-rapbn-2027-meski-kurs-sentuh-rp-18000

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 meski kurs saat ini masih berada di kisaran Rp18.000 per dollar AS. Pemerintah juga tetap optimistis rupiah dapat menguat ke level Rp17.500 per dollar AS pada tahun depan.

Menurut Purbaya, pemerintah masih mencermati perkembangan pasar sebelum memutuskan apakah asumsi makro perlu disesuaikan dalam penyusunan RAPBN. Ia menilai kondisi nilai tukar saat ini tidak akan berlangsung permanen dan pada akhirnya akan menemukan tingkat keseimbangan baru. Purbaya menilai peluang penguatan rupiah masih terbuka.

Menurut Menkeu, prospek tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjalankan agenda pembangunan nasional. Ia menambahkan, apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat sesuai target pemerintah, nilai tukar rupiah secara bertahap juga berpotensi menguat.

Ketahanan Cadangan Devisa RI Bergantung Perkembangan Rupiah dan Capital Inflow
  • Cadangan Devisa RI
  • https://nasional.kontan.co.id/news/ketahanan-cadangan-devisa-ri-bergantung-perkembangan-rupiah-dan-capital-inflow

Ringkasan: Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai arah cadangan devisa Indonesia hingga akhir 2026 sangat bergantung pada perkembangan nilai tukar rupiah dan arus modal asing. Cadangan devisa tercatat turun sekitar US$11 miliar secara year to date, dari US$156,4 miliar pada akhir 2025 menjadi US$144,9 miliar pada akhir Mei 2026.

Penurunan cadangan devisa terutama disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan penggunaan cadangan devisa untuk menstabilkan rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meski demikian, posisi cadangan devisa Indonesia masih dinilai relatif aman karena setara dengan sekitar 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, di atas standar internasional sekitar tiga bulan impor.

Yusuf memperkirakan cadangan devisa akhir tahun berada di kisaran US$135 miliar hingga US$142 miliar. Namun, jika tekanan rupiah dan arus keluar modal asing terus berlanjut, cadangan devisa berisiko turun ke kisaran US$130 miliar hingga US$135 miliar. Ia menekankan pentingnya penguatan ekspor, pengendalian defisit transaksi berjalan, peningkatan investasi, dan pendalaman pasar keuangan domestik untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia.

BGN Akan Cari Investor untuk Bangun SPPG di Wilayah 3T
  • BGN Bangun SPPG di Wilayah 3T
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bgn-akan-cari-investor-untuk-bangun-sppg-di-wilayah-3t

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan pembangunan dapur di daerah 3T diupayakan tidak menggunakan APBN, melainkan melalui kerja sama dengan investor, CSR BUMN, hibah luar negeri, atau perusahaan besar.

Selain mencari pendanaan non-APBN, BGN juga melakukan efisiensi dengan menghentikan sementara pembangunan dapur baru. Saat ini sudah terdapat 27.877 dapur MBG, sehingga fokus BGN diarahkan pada perbaikan tata kelola, evaluasi kepatuhan terhadap petunjuk teknis, standar keamanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan.

BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran. Bantuan gizi akan diprioritaskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, bukan sekolah atau kelompok yang kondisi gizinya sudah mencukupi. Langkah ini diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan dampak program terhadap perbaikan gizi anak semakin kuat.

Indonesia Raksasa Karbon Dunia, Apa Untungnya?
  • Potensi Karbon Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260608172152-85-1366743/indonesia-raksasa-karbon-dunia-apa-untungnya/2

Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, terutama dari sektor kehutanan, dengan estimasi mencapai 13,4 miliar ton setara karbon dioksida (CO2e) hingga tahun 2050. Potensi ini didukung oleh hutan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove terluas, lahan gambut, serta padang lamun yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Keunggulan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi karbon.

Salah satu manfaat ekonomi dari potensi tersebut adalah perdagangan karbon. Dalam mekanisme ini, yang diperjualbelikan bukan karbon fisik, melainkan sertifikat atau kredit karbon yang membuktikan adanya pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca. Misalnya, hutan yang mampu menyerap 100 ton CO2e dapat menghasilkan kredit karbon yang kemudian dijual kepada perusahaan atau pihak lain yang ingin mengimbangi emisi mereka. Nilai kredit karbon bervariasi tergantung pada jenis proyek dan besarnya pengurangan emisi yang dihasilkan.

Sertifikat karbon diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional seperti Verra, Plan Vivo, Gold Standard, serta Global Climate Council. Setelah diterbitkan, kredit karbon dapat diperdagangkan secara langsung, melalui broker, atau melalui bursa karbon yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha dan investor berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat tata kelola perdagangan karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme nesting. Sistem ini bertujuan mencegah penghitungan dan klaim ganda atas pengurangan emisi yang terjadi di wilayah yang sama. Melalui nesting, proyek karbon yang dijalankan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dapat diselaraskan dari tingkat proyek, provinsi, hingga nasional untuk mendukung target penurunan emisi Indonesia dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC). Kebijakan ini diharapkan meningkatkan integritas, kepastian hukum, dan kepercayaan investor terhadap pasar karbon Indonesia.

Pegawai Non-ASN Tak Dapat Formasi CPNS Bakal Jadi PPPK Paruh Waktu
  • Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260608212051-92-1366845/pegawai-non-asn-tak-dapat-formasi-cpns-bakal-jadi-pppk-paruh-waktu

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111. Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

Komisi II DPR Dorong Gaji PPPK Guru dan Nakes Ditanggung APBN
  • Belanja Pegawai Pemda, Wacana Gaji PPPK Guru dan Nakes oleh APBN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/09/07370341/komisi-ii-dpr-dorong-gaji-pppk-guru-dan-nakes-ditanggung-apbn

Komisi II DPR mendorong agar pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru hingga tenaga kesehatan (nakes) ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dorongan itu menjadi satu dan enam kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang membahas permasalahan honorer dan PPPK, Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Tito turut menyampaikan agar pemerintah daerah tidak lagi merekrut pegawai honorer baru. Ia mengungkap, belanja pegawai mayoritas pemerintah daerah sudah melebihi 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

BEM SI Beri Tenggat 18 Hari, Istana: Masalah Ekonomi Tak Bisa Diselesaikan Seketika
  • Ultimatum BEM Seluruh Indonesia (SI)
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bem-si-beri-tenggat-18-hari-istana-masalah-ekonomi-tak-bisa-diselesaikan-seketika?source=home_headline

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons BEM Seluruh Indonesia (SI) yang mengultimatum pemerintah agar memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dalam waktu 18 hari. Prasetyo menyampaikan, Istana menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut. Prasetyo mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, publik melihat pemerintah betul-betul bekerja sama dan bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Hanya saja, Prasetyo mengakui bahwa mengatasi masalah ekonomi tidak mudah, mengingat dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara itu, terkait ultimatum 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menegaskan tidak semua hal bisa dikerjakan sesuai tenggat waktu.

KPK Sudah Tetapkan Tersangka Terkait OTT Bupati Muara Enim
  • OTT KPK Bupati Muara Enim
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260609075209-12-1366911/kpk-sudah-tetapkan-tersangka-terkait-ott-bupati-muara-enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan gelar perkara atau ekspose pada Senin (8/6) malam menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, H Edison, beserta sejumlah pihak lainnya. “Terkait rangkaian peristiwa tertangkap tangan dalam penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan, malam tadi, telah dilakukan ekspose,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, KPK memutuskan menaikkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Adapun Edison baru diterbangkan dari Sumatera Selatan ke Jakarta pada pagi ini sekitar pukul 06.15 WIB. Dia dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada 07.25 WIB. Selain Edison, KPK turut menangkap 9 orang lainnya dalam operasi senyap di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 7-8 Juni 2026. Lima orang berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Satu di antaranya ialah bupati. Sedangkan lima orang lainnya merupakan pihak swasta. Tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam OTT tersebut.

Bonus Demografi di Tengah Krisis Kesesuaian Pendidikan dan Pekerjaan
  • Problem Ketersediaan Lapangan Kerja dan Bonus Demografi
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/09/081800526/bonus-demografi-di-tengah-krisis-kesesuaian-pendidikan-dan-pekerjaan?page=all#page2

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia nonproduktif. Namun, kondisi ini diiringi paradoks berupa tingginya tingkat pengangguran pemuda. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional terus menurun hingga 4,68 persen pada Februari 2026, pengangguran di kalangan muda masih jauh lebih tinggi. Persoalan utamanya bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga ketidaksesuaian antara pendidikan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja.

Data BPS menunjukkan sekitar 35,36 persen pekerja muda mengalami mismatch pendidikan dan pekerjaan. Sebanyak 22,36 persen tergolong overeducated, yakni memiliki pendidikan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan pekerjaannya, sementara 13 persen termasuk undereducated. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi karena investasi pendidikan tidak menghasilkan produktivitas optimal. Bahkan pekerja muda yang overeducated menerima upah rata-rata 7,57 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja sesuai tingkat pendidikan.

Peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi juga memicu persaingan kerja yang semakin ketat. Menurut kajian LPEM FEB UI, proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi terus meningkat, tetapi pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tidak mampu mengimbanginya. Akibatnya, banyak sarjana mengisi pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar tinggi, menciptakan fenomena inflasi kredensial dan memperpanjang masa pencarian kerja. Rata-rata, lulusan membutuhkan waktu hampir 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan, dan lulusan perguruan tinggi sering kali menghadapi masa tunggu lebih lama karena ekspektasi dan kebutuhan pasar yang tidak selaras.

Selain dipengaruhi pendidikan, peluang kerja juga dipengaruhi oleh faktor gender, wilayah, dan keterampilan. Pemuda dan perempuan cenderung lebih lambat memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki, sementara pencari kerja di luar Jawa dan di daerah perdesaan menghadapi masa transisi kerja yang lebih panjang. Di sisi lain, sertifikasi keahlian, pelatihan seperti Kartu Prakerja, serta kemampuan digital terbukti dapat mengurangi risiko mismatch. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar kerja modern tidak lagi ditentukan oleh ijazah semata, melainkan juga oleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

KPAI Ungkap Lonjakan Drastis Jumlah Perokok Anak di Indonesia
  • Lonjakan Perokok Anak dan Remaja, Pengaturan Rokok Elektrik
  • https://ameera.republika.co.id/berita/tgbeg7425/kpai-ungkap-lonjakan-drastis-jumlah-perokok-anak-di-indonesia-part3

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan penjualan rokok elektronik atau sejenisnya. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan hingga saat ini penjualan rokok elektronik masih sangat bebas sehingga bisa meningkatkan prevalensi perokok anak dan remaja. a juga menyoroti strategi marketing rokok elektronik yang manipulatif dengan menamainya smart smoke, smart cigarette, vape, e-cig, e-liquid, pods, rokok rasa buah, personal vaporizer (PV), e-cigara, hingga green cig.

Menurut Jasra, rokok elektronik saat ini juga beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar sehingga kerap lolos dari berbagai pembatasan iklan. Kondisi tersebut dinilai berdampak serius terhadap generasi muda. Jasra menegaskan bahwa pencantuman informasi kesehatan merupakan hak dasar konsumen, terutama anak-anak yang rentan menjadi sasaran grooming industri rokok melalui berbagai bentuk manipulasi iklan, baik secara fisik, emosional maupun psikologis.

Lemahnya pengaturan tentang rokok elektronik ini, ikut menyebabkan naiknya jumlah perokok anak dan remaja. Data KPAI menunjukkan jumlah perokok anak dan remaja meningkat secara signifikan. Sepanjang periode 2013 hingga 2023, dengan kenaikan absolut mencapai 5,9 juta anak, bahkan ditemukan kasus anak mulai merokok pada usia empat tahun. Selain itu, tujuh dari sepuluh anak terpapar asap rokok dan banyak anak telah menjadi perokok aktif harian sejak usia 15 tahun.

Mengapa Investor Asing Ramai-Ramai Melepas Aset Indonesia?
  • Fenomena “Sell Indonesia”
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/09/060501626/mengapa-investor-asing-ramai-ramai-melepas-aset-indonesia?source=terpopuler

Fenomena “Sell Indonesia” yang ditandai derasnya arus keluar dana asing, pelemahan rupiah, dan koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dinilai mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan di dalam negeri. Di tengah tekanan pasar keuangan tersebut, pelaku pasar menilai faktor domestik justru lebih dominan dibandingkan gejolak global dalam memengaruhi keputusan investor untuk mengurangi eksposur terhadap aset-aset Indonesia. Menurut Faris, banyak program pemerintah sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pola komunikasi yang kurang efektif membuat pelaku pasar kesulitan memahami arah dan tujuan kebijakan tersebut. Kondisi itu kemudian memunculkan ketidakpastian yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana mereka di Indonesia.

Geger Isu ’98 Jilid 2′, Benarkah Situasi Politik Saat Ini Mirip Era Reformasi?
  • Pra-Krisis Legitimasi, Reformasi Jilid 2
  • https://liks.suara.com/read/2026/06/08/200413/geger-isu-98-jilid-2-benarkah-situasi-politik-saat-ini-mirip-era-reformasi

Pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengingatkan potensi terjadinya Reformasi Jilid II telah memantik pertanyaan apakah situasi hari ini bisa memunculkan gerakan seperti 98?

Noel mengklaim, pemicu utama gerakan yang menyerupai peristiwa Reformasi 1998 bersumber dari sektor ekonomi yang kini tengah bergejolak. Seakan seiring dengan itu, sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Tengah menyampaikan ultimatum kepada pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah dan memberikan tenggat 18 hari. Apabila melewati tenggat tersebut, BEM SI akan menggelar demonstrasi Reformasi Jilid 2.

Respons Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa tersebut sebagai masukan konstruktif. Pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meski tidak mudah, namun Prasetyo optimis langkah-langkah pemerintah akan membuahkan hasil.

Sementara itu, Partai Golkar menilai tiga faktor utama yang bisa menjadi pemicu atau raison d’etre dari ketidakstabilan politik adalah faktor ekonomi terkait daya beli, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik. Golkar optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Sedangkan PDIP menilai berbagai persoalan yang muncul tidak hanya bisa dibebankan pada pemerintah semata, tetapi harus bersama-sama bergotong royong menyelesaikan masalah tersebut.

Namun Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena ini sebaiknya dibaca sebagai indikator naiknya tekanan legitimasi terhadap pemerintah, bukan ramalan otomatis akan terulangnya tragedi 1998. Kristian memprediksi bahwa jika “Reformasi Jilid II” benar-benar terjadi, bentuknya tidak akan persis seperti penggulingan kekuasaan tahun 1998. Kemungkinan besar, fenomena ini akan muncul dalam bentuk eskalasi protes massa, penurunan tingkat kepercayaan publik, hingga pelemahan koalisi elite politik. Pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi tekanan hebat untuk mengoreksi arah kebijakan mereka. Kristian menyebut situasi saat ini sebagai gejala “pra-krisis legitimasi”.

Refleksi Kepemimpinan Soeharto, Berbasis Kalkulasi Politik dan Kebatinan Jawa
  • Kalkulasi Politik, Kebatinan Jawa, Soeharto
  • https://www.metrotvnews.com/read/bw6C20mP-refleksi-kepemimpinan-soeharto-berbasis-kalkulasi-politik-dan-kebatinan-jawa

Dalam sebuah buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen menyebutkan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang mengambil keputusan berbasis kalkulasi politik dan tradisi kebatinan Jawa.

Penulis buku Laku Spiritual Pak Harto, Bambang Wiwoho, menjelaskan Soeharto melakukan Cipta Roso Karso, yaitu dalam Islam dikenal dengan istilah Napsu, Kalbu, dan Akal Pikiran. Hal ini dilakukan beberapa pimpinan terkenal dunia namun dengan sebutan yang berbeda.

Soeharto juga selalu menekankan bahwa pemerintahan harus bisa memastikan tidak ada rakyat yang susah, adil, dan makmur yang dikenal dengan tata tentrem, kerto raharjo, murah kang sarwo tinumbas. Hal ini dimanifestasikan dengan penguatan badan negara seperti pada upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok dilakukan dengan menghadirkan Bulog.

Tito Ungkap 39 Daerah tak Mampu Bayar Gaji PPPK
  • APBD, Belanja Pegawai Mask 30%, TKD
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260608171022-92-1366735/tito-ungkap-39-daerah-tak-mampu-bayar-gaji-pppk

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini akibat porsi belanja pegawai di atas 50 persen. 39 daerah tersebut perlu dibantu dengan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN.

Agar tidak terjadi ketidakmampuan ini, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai 30 persen dari total APBD sesuai dengan UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah). Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen akan diterapkan penuh mulai 5 Januari 2027.

Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk membedah kembali anggarannya.

Jejak Rekening Jumbo Rp 366,7 Miliar Milik 35 ASN Imigrasi, Menguak Kasus Pemerasan WNA
  • Kasus Korupsi Imigrasi
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/08/06504361/jejak-rekening-jumbo-rp-3667-miliar-milik-35-asn-imigrasi-menguak-kasus?page=all#page2

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 35 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi periode 2019-2025, memiliki transaksi keuangan mencapai Rp 366,7 miliar dari 96 rekening. Data tersebut pertama kali diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membongkar kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan, pada Kamis (4/6/2026).

Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam laporan PPATK tersebut, hanya sekitar 3 persen atau Rp 9,7 miliar yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97 persen lainnya diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal

Setyo mengatakan, uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya Silmy Karim yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu. Dia mengatakan, untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah “malaikat” yang dimaksudkan sebagai distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/Kementerian Imipas. Selanjutnya, kata Setyo, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut.

Pelemahan Rupiah Rentan ke Rp19.000 pada Akhir Juni 2026
  • Pelemahan Rupiah
  • https://market.bisnis.com/read/20260608/93/1979171/rupiah-kian-melemah-dibuka-sentuh-level-rp18126-per-dolar-as

Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan spekulasi kebijakan suku bunga ketat The Fed membuat mata uang rupiah dibayangi risiko pelemahan hingga berisiko tembus Rp19.000 per dolar AS. Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa secara teknikal, indeks dolar AS berpotensi menguat tajam dalam sepekan ke depan dengan bergerak di rentang batas bawah 99 hingga batas atas 101.00. Penguatan ini diyakini akan memperlemah mata uang Garuda di pasar spot. Untuk jangka pendek atau sepekan depan, rupiah diperkirakan bakal ditransaksikan pada kisaran Rp17.950 hingga Rp18.250 per dolar AS. Namun, volatilitas pasar dapat meningkat tajam jika sentimen global tak mereda. 

HLH 2026, Pertamina Tanam Pohon & Perkuat Inovasi Pengelolaan Sampah
  • Peringatan Hari Lingkungan Hidup
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260607204039-625-1366421/hlh-2026-pertamina-tanam-pohon-perkuat-inovasi-pengelolaan-sampah

PT Pertamina memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan memulai rangkaian program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon dan penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R Guwosari, Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di sejumlah wilayah operasi Pertamina Group, seperti Kilang Plaju, Elnusa, dan unit operasi lainnya.

TPS3R Guwosari dipilih karena menjadi contoh pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan akademisi. Pertamina juga memberikan bantuan Program Go-Sari Edupark senilai Rp150 juta untuk mendukung aplikasi pengumpulan sampah Go-Sari, inovasi biochar, budidaya ayam petelur, serta pengolahan limbah segel mobil tangki menjadi produk bernilai ekonomi.

Hingga 2026, Pertamina Group telah menjalankan 151 program lingkungan berbasis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Program tersebut mampu mengolah sekitar 951.023 ton sampah per tahun, memberi manfaat kepada 68.788 penerima manfaat, serta menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pertamina menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi bagian penting dari strategi bisnis dan dukungan terhadap transisi energi Indonesia.

Gempa Bumi Magnitudo 7,7 Guncang Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami
  • Gempa 7.7 di Mindanao
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/08/072103778/gempa-bumi-magnitudo-77-guncang-sulut-bmkg-keluarkan-peringatan-dini?source=terpopuler

Gempa bumi magnitudo (M) 7,7 terjadi di Manado, Sulawesi Utara, Senin (8/6/2026) sekira pukul 07.37 Wita. Gempa tersebut berlokasi di 5.69 Lintang Utara,125.05 Bujur Timur dengan kedalaman 105 Km yang berpusat di 236 km Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado Tony Agus Wijaya mengatakan, peringatan dini tsunami di wilayah Sulut, Gorontalo, Sulteng, Malut, dan Kaltim.

Purbaya & Perry Sepakati 2 Jurus Jaga Rupiah Agar Tak Makin Melemah
  • 2 Jurus Jaga Rupiah
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8521029/purbaya-perry-sepakati-2-jurus-jaga-rupiah-agar-tak-makin-melemah

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati langkah untuk menjaga stabilitas rupiah. Hal tersebut capai berdasarkan hasil evaluasi antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2025). Pertemuan ini tidak hanya menghasilkan langkah stabilisasi rupiah, tetapi juga mempererat koordinasi otoritas moneter dan fiskal.

Ada dua langkah menjaga rupiah yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing yang dianggap mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah kedua, moneter dan fiskal menyepakati untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan. Langkah ini dapat dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah tetap dikelola BI dengan peningkatan bunga yang dibayarkan moneter ke fiskal.

Purbaya menilai sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong rupiah lebih stabil sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di level makro dan mikro. Purbaya menambahkan, fundamental ekonomi domestik dalam keadaan yang sangat baik. Ia juga menegaskan akan mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan moneter dan fiskal sejalan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik serta mengembalikan kepercayaan investor terhadap rupiah.

80 Ribu Meledak Jadi 1,5 Juta User, AS Khawatir AI yang Mereka Andalkan Malah Berbalik Jadi Ancaman
  • Perkembangan Artificial Intelligence
  • https://news.republika.co.id/berita/tg9w3r451/80-ribu-meledak-jadi-15-juta-user-as-khawatir-ai-yang-mereka-andalkan-malah-berbalik-jadi-ancaman-part7

Menurut para pejabat pertahanan AS, perkembangan AI kini bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah menyusun aturan pengamanannya. Setiap model baru yang dirilis membawa kemampuan yang lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Masalahnya, tidak semua kemampuan itu mudah dikendalikan setelah teknologi dilepas ke publik.

Karena itu, pemerintah AS mulai mengambil langkah pencegahan. Melalui kebijakan baru Gedung Putih, perusahaan AI diberikan opsi untuk menyerahkan model mereka kepada pemerintah sebelum dirilis. Selama sekitar 30 hari, Pentagon dapat menguji sistem tersebut guna mencari kerentanan, potensi penyalahgunaan, dan risiko keamanan nasional yang mungkin muncul.

Emil Michael, Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Penelitian dan Rekayasa menyampaikan perlombaan AI saat ini tampaknya bukan lagi sekadar tentang siapa yang paling cerdas. Melainkan siapa yang lebih dulu mengendalikan teknologi yang suatu hari bisa menjadi senjata paling kuat di era digital. Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Mythos, model AI terbaru milik Anthropic. Perusahaan tersebut mengakui model itu mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan dalam perangkat lunak. Bagi para pendukung teknologi, kemampuan tersebut berguna untuk memperkuat keamanan digital. Namun bagi para kritikus, kemampuan yang sama dapat berubah menjadi alat serangan yang berbahaya.

Batam Sambut Delegasi Militer 19 Negara untuk Intip Industri Galangan Kapal Nasional
  • Defence Attache Tour 2026
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/07/17001571/batam-sambut-delegasi-militer-19-negara-untuk-intip-industri-galangan-kapal

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota (Walkot) Batam Li Claudia Chandra menerima kunjungan kehormatan 22 atase pertahanan yang berasal dari 19 negara sahabat dalam rangkaian Defence Attache Tour 2026 di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/6/2026). Kegiatan itu menjadi momentum untuk mengenalkan posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat investasi, serta wilayah perbatasan yang berperan penting dalam mendukung stabilitas dan kerja sama. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu juga merupakan agenda tahunan untuk memperkenalkan perkembangan industri pertahanan nasional, khususnya sektor galangan kapal.

Adapun negara yang berpartisipasi adalah Rusia, Brunei Darussalam, Prancis, Selandia Baru, Inggris, Kenya, Laos, Pakistan, Jepang, Myanmar, Jerman, Polandia, Uni Emirat Arab, Serbia, China, Yordania, Australia, dan Maroko. Li Claudia Chandra pun mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Batam sebagai salah satu tujuan kunjungan para atase pertahanan negara sahabat. Li Claudia berharap, kunjungan tersebut dapat semakin mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat sekaligus membuka peluang sinergi dan kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang. Dia pun mengapresiasi Kemenhan yang telah memilih Batam sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. 

Kepala Delegasi Kemenhan Troy Hutagalung mengatakan, pihaknya mendampingi 22 atase pertahanan dari 19 negara sahabat yang mengikuti program tersebut. Troy menjelaskan, para atase pertahanan memiliki peran penting sebagai mitra bilateral dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.  Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan kemampuan industri pertahanan nasional, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara.

Gempa M 7,7 Guncang Filipina, Getaran Dirasakan di Manado hingga Minahasa
  • Gempa Mindanao Filipina
  • https://news.detik.com/berita/d-8522394/gempa-m-7-7-guncang-filipina-getaran-dirasakan-di-manado-hingga-minahasa

Gempa bumi berkekuatan M 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina. Gempa ini turut dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. “Gempa ini di rasakan di kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas IV MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di rumah, di luar oleh beberapa orang, beberapa pecah jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam jumpa pers virtual, Senin (8/6/2026).

Selain itu, gempa bumi tersebut juga dirasakan di Toli-Toli, Kabupaten Gorontalo Utara dengan skala III-IV atau getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk hingga banyak yang terbangun. Kemudian gempa bumi dengan skala intensitas III MMI juga dirasakan di sejumlah wilayah Batang Dua, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Moutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolaang Mongondow Timur, Halmahera Tengah.

Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 Triliun
  • Potensi penerimaan pajak CPO
  • https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-kejar-pajak-sektor-sawit-potensi-penerimaan-rp-11-triliun

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan saat ini terdapat 32 wajib pajak sektor CPO yang tengah menjalani proses penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan bukti permulaan hingga tahap penyidikan.

Langkah ini mulai membuahkan hasil dengan teridentifikasinya potensi penerimaan negara yang dapat dipulihkan mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Sejauh ini, tiga wajib pajak telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan pajak ke kas negara dengan total nilai sekitar Rp200 miliar.

DJP masih mengedepankan pendekatan ultimum remedium dalam penanganan kasus perpajakan. Melalui mekanisme ini, wajib pajak diberi kesempatan untuk memperbaiki pelaporan dan melunasi kekurangan pajak beserta sanksinya sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Meski membuka ruang penyelesaian secara sukarela, DJP menegaskan tidak akan ragu membawa kasus yang mengandung unsur pidana perpajakan ke ranah hukum. Pada hari yang sama, DJP menerima 18 permintaan data wajib pajak dengan cakupan hingga 18 tahun ke belakang.

Serangan Baru Permulaan, Iran Akan Bombardir Israel Seminggu Penuh
  • Serangan Iran di Israel
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/06/08/073017870/serangan-baru-permulaan-iran-akan-bombardir-israel-seminggu-penuh

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan, serangan rudal ke Israel pada Minggu (7/6/2026) baru permulaan. IRGC menegaskan akan menyerang Israel selama sepekan penuh hingga mereka menghentikan operasi militer di Beirut, Lebanon. IRGC menyebut operasi militer ini sebagai surat peringatan keras setelah jet tempur Israel membombardir kawasan pinggiran selatan Kota Beirut, Lebanon. Kepala komando pusat militer Iran menilai, Israel telah melanggar seluruh batas toleransi lewat agresi militernya di Beirut.  Teheran menuntut agar Israel segera menghentikan total seluruh kampanye militernya di tanah Lebanon.

Teheran juga menegaskan posisi diplomatiknya bahwa setiap draf kesepakatan damai untuk mengakhiri perang secara permanen di masa depan wajib menghentikan konflik paralel yang saat ini berkecamuk di Lebanon. Di pihak lain, Israel menuduh Teheran telah melakukan kesalahan fatal yang harus dibayar mahal. Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, bersumpah akan meluncurkan aksi balas dendam yang tidak kalah mematikan ke jantung pertahanan Iran.

Sementara, Presiden AS Donald Trump akan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan rudal Iran terhadap Israel. Serangan rudal pada hari Minggu itu adalah serangan pertama Iran terhadap Israel sejak gencatan senjata April diberlakukan. Trump turut menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat menghambat negosiasi.

Gencatan Senjata Ambruk! Israel Kembali Serang Lebanon, Rudal Beirut
  • Serangan Israel di Lebanon
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260607223255-4-740828/gencatan-senjata-ambruk-israel-kembali-serang-lebanon-rudal-beirut

Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu, (07/06/2026), di mana serangan tersebut mengenai dua apartemen di dua bangunan terpisah setelah pihak militer mengklaim telah berhasil mencegat dua proyektil yang ditembakkan oleh kelompok Hizbullah ke dalam wilayah teritorial Israel. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel kemudian langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah kota Tyre yang berada di Lebanon selatan beserta area di sekitarnya.

Pada awal pekan ini di Washington, para utusan dari Lebanon dan Israel sebenarnya sempat mempromosikan sebuah rencana gencatan senjata bersyarat. Namun, kelompok Hizbullah secara tegas menolak proposal perjanjian perdamaian tersebut dan menuntut penarikan mundur pasukan Israel secara penuh dari seluruh wilayah teritorial Lebanon, sementara pihak Israel juga telah memberikan peringatan keras bahwa mereka akan menyerang wilayah pinggiran selatan Beirut jika Hizbullah berani menyerang wilayah Israel utara.

Hizbullah dan Israel hingga kini masih terus saling melontarkan tuduhan terkait pelanggaran gencatan senjata, di mana masing-masing pihak selalu membenarkan aksi serangan militer mereka sendiri dengan alasan sebagai balasan atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak lawan. Serangan yang terjadi pada hari Minggu ini meletus hanya berselang sehari setelah setidaknya lima orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel, di mana korban tewas tersebut termasuk personel militer Angkatan Darat Lebanon, yang salah satu di antaranya merupakan seorang perwira berpangkat jenderal.

Pertamina Dorong Ekonomi Sirkular Lewat Pengelolaan Sampah & Limbah
  • Inovasi Ekonomi Sirkular
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260608080337-4-740870/pertamina-dorong-ekonomi-sirkular-lewat-pengelolaan-sampah-limbah

PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mengembangkan berbagai inovasi ekonomi sirkular untuk mengubah sampah dan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Balikpapan dan Madiun, dengan fokus pada pengolahan sampah plastik, limbah rumah tangga, digitalisasi bank sampah, serta pengurangan limbah B3 dari aktivitas operasional.

Di Balikpapan, Program CID Pelita Borneo mengolah sampah plastik rumah tangga seperti kemasan sachet dan bungkus makanan menjadi roster, paving block, dan lembaran LDPE tanpa proses pembakaran. Program ini juga mengolah sampah organik menjadi kompos serta memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun dan lilin, sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu, di Madiun, Fuel Terminal Madiun mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Pesanggrahan dan aplikasi digital Sokrosok. Program ini berhasil mengurangi sampah organik dan anorganik, menekan emisi metana, menyerap karbon, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertamina menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengelolaan limbah bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan.

Terbang ke Belgia, Airlangga Kejar Ratifikasi IEU-CEPA Selesai 2026
  • Ratifikasi IEU-CEPA
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260607225422-4-740830/terbang-ke-belgia-airlangga-kejar-ratifikasi-ieu-cepa-selesai-2026

Pemerintah Indonesia mempercepat penyelesaian ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proses ratifikasi selesai pada semester II 2026, sehingga implementasi perjanjian dapat dimulai pada awal 2027.

IEU-CEPA dinilai strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Salah satu manfaat utamanya adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif, yang akan membuka peluang tarif nol persen bagi sebagian besar produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Selain IEU-CEPA, Indonesia dan Uni Eropa juga membahas peluang kerja sama melalui program Global Gateway, terutama pada proyek strategis dan sektor mineral kritis. Kerja sama ini dinilai penting karena Indonesia sedang mempercepat hilirisasi sumber daya alam, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan industri teknologi hijau.

Harga Elektronik Berisiko Naik akibat Gangguan Pasokan Resin
  • Potensi kenaikan harga elektronik
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/08/083500526/harga-elektronik-berisiko-naik-akibat-gangguan-pasokan-resin

Gangguan produksi resin di Arab Saudi mulai menekan rantai pasok elektronik global. Diberitakan CNBC, Minggu (7/6/2026), masalah muncul setelah kompleks petrokimia dan industri Jubail di Arab Saudi terkena rudal Iran pada 6 dan 7 April. Serangan tersebut memperparah tekanan terhadap pasokan resin dunia. Sebelumnya, pabrik di kawasan itu sudah ditutup pada akhir Maret karena pengiriman melalui Selat Hormuz tidak memungkinkan selama konflik. Hingga kini, pabrik tersebut belum kembali beroperasi.

Para ahli memperkirakan dampak ke konsumen mulai terasa jika penghentian produksi resin berlanjut hingga musim gugur. Tekanan awal sudah terlihat pada data harga produsen April. Resin dan material plastik menjadi salah satu faktor yang mendorong harga barang olahan naik 9,4 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut menjadi yang paling tajam dalam lebih dari tiga tahun.

Resin merupakan bahan penting dalam pembuatan papan sirkuit tercetak atau printed circuit board (PCB). Pada 2000, sekitar 30 persen PCB dunia diproduksi di AS. Saat ini, porsinya turun menjadi 4 persen. China menjadi produsen terbesar dunia. Namun, baik PCB diproduksi di AS maupun China, resin yang digunakan tetap berasal dari sumber yang sama.

Purbaya Akui Rupiah Tekan Pedagang Tahu Tempe, tapi Belum Lihat Daya Beli Melemah
  • Daya beli tahu tempe tidak melemah
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/08/051000826/purbaya-akui-rupiah-tekan-pedagang-tahu-tempe-tapi-belum-lihat-daya-beli

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe. Meski begitu, pemerintah belum melihat pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Purbaya mengatakan, tekanan mulai terasa pada biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha masih bergantung pada bahan baku impor.

Purbaya juga meminta laporan penurunan omzet warung tegal atau warteg tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan daya beli masyarakat melemah. Ia mengaku akan menelusuri informasi tersebut. Namun, kondisi sejumlah warteg belum tentu mencerminkan situasi ekonomi nasional. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya ingin menjaga stabilitas indikator ekonomi makro. Pemerintah juga ingin manfaat stabilitas itu terasa langsung oleh masyarakat.

Redup Oposisi dalam Demokrasi Mayoritarian
  • Lemahnya Fungsi Check and Balances, Redupnya Peran Oposisisi
  • https://www.kompas.id/artikel/redup-oposisi-dalam-demokrasi-mayoritarian

Kasus-kasus pelanggaran hak warga, seperti kekerasan oleh aparat dan konflik tanah adat di Papua, menunjukkan lemahnya pembelaan politik dari wakil rakyat. Meskipun demokrasi elektoral berjalan dengan baik sejak Reformasi 1998, jarak antara suara rakyat dan keputusan politik semakin melebar, tercermin dari rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik. Hal ini diperparah oleh mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat yang penting bagi perlindungan hak masyarakat adat.

Parlemen lebih sering dipersepsikan sebagai mitra pemerintah daripada sebagai institusi pengawas. Koalisi besar yang terbentuk pasca-Pemilu 2024 membuat hampir seluruh kekuatan politik berada dalam orbit kekuasaan, dengan oposisi hanya tersisa kurang dari 20 persen kursi DPR. Fenomena kartelisasi partai politik memperlihatkan partai semakin bergantung pada sumber daya negara, sehingga identitas politik menjadi kabur dan masyarakat kesulitan membedakan orientasi partai. Akibatnya, fungsi checks and balances melemah, dan aspirasi rakyat sering tidak terartikulasikan dalam kebijakan.

Sebagian pihak menilai koalisi besar diperlukan untuk stabilitas politik dalam sistem presidensial multipartai, terutama menghadapi tantangan global dan pembangunan nasional. Namun, stabilitas tanpa oposisi yang kuat berisiko mengurangi akuntabilitas dan menjauhkan negara dari suara rakyat. Demokrasi yang sehat seharusnya menyeimbangkan efektivitas pemerintahan dengan pengawasan yang memadai. Pertanyaan mendasar pun muncul: masihkah relevan partai politik menjalankan fungsi representasi jika rakyat harus berjuang sendiri tanpa dukungan wakilnya?

Harga Anjlok, Kementan Usul Penggunaan Telur di MBG Ditambah
  • Penurunan Harga Telor
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260608074720-92-1366480/harga-anjlok-kementan-usul-penggunaan-telur-di-mbg-ditambah

Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas harga telur anjlok hingga Rp21 ribu per kilogram (kg). Kementan telah menyurati Bada Gizi Nasional (BGN) terkait usulan ini. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga diusulkan untuk mengutamakan pembelian telur dari peternak lokal di sekitar lokasi. Kementan juga meminta pembelian telur tersebut dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram (kg).

Harga telur ayam turun selama tiga bulan berturut-turut hingga menyentuh Rp20.600 per kilogram (kg) di tingkat peternak. Anjloknya harga telur mendorong ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Blitar Raya menggelar aksi di Blitar, Jawa Timur, untuk meminta perlindungan pemerintah. Koordinator Peternak Rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan harga telur ayam di kandang saat ini hanya sekitar Rp20.600 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai Rp23 ribu per kilogram. Selain itu, harga jagung sebagai bahan baku utama pakan juga masih tinggi di kisaran Rp6.400-Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak terpaksa menjual aset pribadi demi mempertahankan usaha mereka.

Krisis Iklim, Menteri LH Soroti Hubungan Manusia dengan Alam
  • Gerakan menjaga Bumu Bersama
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260607115206-20-1366296/krisis-iklim-menteri-lh-soroti-hubungan-manusia-dengan-alam

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk merenungkan kesalahan manusia terhadap lingkungan sekaligus memperbaiki hubungan dengan alam. Pertobatan ekologis juga dinilai penting untuk membangun budaya peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Jumhur menyoroti bahwa dunia saat ini menghadapi tiga krisis besar atau triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, serta sosial secara global. Karena itu, ia menekankan perlunya kesadaran bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak terhadap keberlanjutan Bumi.

Ia menjelaskan bahwa pertobatan ekologis menuntut kesadaran kolektif bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Komitmen ini sejalan dengan target Indonesia dalam Enhanced NDC 2030 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional, serta dengan strategi pembangunan rendah karbon melalui LTS-LCCR 2050. Namun, menurut Jumhur, seluruh target tersebut hanya dapat tercapai jika didukung perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Rupiah Tertekan, Ekonom Sorot Urgensi Sinkronisasi Fiskal-Moneter
  • Urgensi Sinkronisasi Fiskal-Moneter
  • https://market.bisnis.com/read/20260608/93/1979130/rupiah-tertekan-ekonom-sorot-urgensi-sinkronisasi-fiskal-moneter

Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini dinilai menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Ketidaksejalanan arah kebijakan keduanya berpotensi mengurangi efektivitas upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Ekonom Gede Sandra, menilai kinerja fiskal pemerintah sebenarnya menunjukkan perbaikan hingga April 2026. Namun, menurutnya, dampak positif tersebut berisiko teredam apabila kebijakan moneter tidak bergerak searah dalam menjaga persepsi investor.

BMKG terbitkan peringatan dini tsunami usai gempa Magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi
  • POtensi Tsunami i Laut Sulawesi
  • https://www.antaranews.com/berita/5598305/bmkg-terbitkan-peringatan-dini-tsunami-usai-gempa-77-magnitudo-di-laut-sulawesi?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Sulawesi pada Senin pukul 06.37 WIB. Gempa yang berpusat di kedalaman 47 kilometer di barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Daerah dengan status ancaman Siaga meliputi Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Palu, Donggala, Ternate, dan Bitung.

Sementara itu, wilayah berstatus Waspada mencakup Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Bontang, dan Berau. BMKG mengimbau warga di daerah Siaga segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sedangkan masyarakat di wilayah Waspada diminta menjauhi pantai dan tepian sungai. Hingga pukul 07.11 WIB, sistem InaTEWS BMKG juga mencatat dua gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 6,7 dan 5,9.

Kredit Menganggur Tembus Rp 2.551 Triliun, Dunia Usaha Masih Tahan Ekspansi
  • Kredit Menganggur Tembus Rp 2.551 Triliun
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/08/074900426/kredit-menganggur-tembus-rp-2.551-triliun-dunia-usaha-masih-tahan-ekspansi?source=sorotan

Kredit menganggur perbankan nasional terus menumpuk meski kapasitas pembiayaan bank masih besar. Kondisi ini menunjukkan dunia usaha masih menahan ekspansi, sehingga fasilitas kredit yang sudah disetujui belum banyak ditarik. Bank Indonesia atau BI mencatat, fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan perbankan mencapai Rp 2.551,42 triliun pada April 2026. Angka tersebut setara 22,57 persen dari kredit bank yang tersedia. Undisbursed loan merupakan komitmen pinjaman yang sudah disetujui antara bank dan debitur, tetapi belum digunakan.

Penguatan Parpol, Agenda Penting dalam Revisi UU Pemilu
  • Penguatan Parpol, Revisi UU Partai Politik, Revisi UU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/penguatan-parpol-agenda-penting-dalam-revisi-uu-pemilu

Penguatan kelembagaan partai politik diharapkan masuk dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memastikan fungsi partai politik dijalankan dengan baik.

Temuan survei Litbang Kompas yang digelar pertengahan April 2026 menemukan 61,9 persen menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik (parpol) perlu masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Selain itu, penguatan partai politik menjadi penting melihat penilaian Indeks Pelembagaan Partai Politik yang dirilis Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Oktober 2024 yang menyimpulkan tidak semua parpol memenuhi standar kelembagaan yang ideal.

Begitu juga dengan nilai  Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 yang juga dirilis oleh Pusat Riset Politik BRIN bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Februari 2026. Dari hasil pengukuran, IIPP 2025 secara umum berada di angka 61,22. Angka ini masuk dalam kategori berintegritas sedang dan belum mencapai baseline yang ditetapkan pada 2024, yakni 62,83. Sementara itu, dari sejumlah survei Litbang Kompas sejak 2015 hingga 2025, misalnya, rata-rata citra positif parpol berada di angka 51 persen. Artinya, rata-rata ada 49 persen responden yang memandang citra parpol masih buruk.

Oleh karena itu, momentum revisi UU Pemilu semestinya tidak melupakan pentingnya agenda penguatan kelembagaan parpol. Parpol seharusnya tidak terjebak dalam zona nyaman masa jabatan ketua umum parpol sehingga proses regenerasi kepemimpinan nasional tidak terhambat. Hasil survei Litbang Kompas merekam sebanyak 82,9 persen responden memandang perlu ada pembatasan masa jabatan ketua umum parpol. Zona nyaman lainnya adalah proses kaderisasi dan rekrutmen parpol yang sebagian besar dilakukan pada saat tahapan pemilu dan sporadis terutama terkait syarat kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan. Begitu juga dengan pencalonan anggota legislatif dimana perlu adanya pembatasan periode bagi kader parpol yang menduduki kursi legislatif di level yang sama.

Bancakan Gizi Nasional
  • Korupsi MBG
  • https://www.tempo.co/prelude/bgn-korupsi-bancakan-gizi-nasional-2253383

Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan pertanyaan apakah kegagalan program tersebut terjadi karena kelalaian atau memang sejak awal dirancang dengan kepentingan tertentu. Mengacu pada kerangka analisis yang dikemukakan oleh Michael Howlett, Ching Leong, dan Tim Legrand dalam buku Bad Public Policy (2025), kegagalan kebijakan dapat dinilai dari aspek desain, volatilitas, dan pilihan instrumen kebijakan. Dalam konteks MBG, berbagai persoalan menunjukkan adanya kelemahan serius sejak tahap perencanaan.

Dari sisi desain, MBG dinilai cacat karena mulai berjalan pada Januari 2025 tanpa payung hukum yang memadai. Peraturan Presiden tentang tata kelola program baru diterbitkan pada November 2025, sehingga pelaksanaan berlangsung tanpa aturan yang jelas. Kondisi ini membuat pengawasan lemah dan membuka ruang penyimpangan, termasuk manipulasi pengadaan barang dan jasa, verifikasi yayasan mitra yang tidak memenuhi syarat, hingga praktik jual beli di titik dapur. Akibat kasus tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka.

Program ini juga dinilai gagal mengantisipasi risiko kesehatan. Lemahnya sistem pengawasan terhadap higiene dapur dan keamanan pangan menyebabkan lebih dari 30 ribu siswa mengalami keracunan hingga April 2026. Sejumlah dapur beroperasi tanpa sertifikasi keamanan pangan, menggunakan bahan makanan kedaluwarsa, minim fasilitas penyimpanan, serta mempekerjakan staf yang tidak terlatih. Selain itu, koordinasi antarlembaga dan mekanisme evaluasi berjalan sangat minim sehingga akuntabilitas pelaksanaan program menjadi rendah.

Lebih jauh, MBG diduga sarat patronase politik dan konflik kepentingan. Sejumlah yayasan mitra memiliki keterkaitan dengan partai politik, tim sukses Prabowo, maupun keluarga anggota legislatif daerah. Keterlibatan aparat keamanan serta rekrutmen relawan berdasarkan kedekatan politik memperkuat dugaan bahwa program ini dimanfaatkan untuk konsolidasi kekuasaan dan distribusi keuntungan bagi elit. Karena itu, pergantian pimpinan BGN saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tanpa reformasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan program MBG.

Simpanan Rupiah Susut Rp 172,9 Triliun, Likuiditas Bank Mulai Tertekan
  • Likuiditas Bank Mulai Tertekan
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/08/080700826/simpanan-rupiah-susut-rp-172-9-triliun-likuiditas-bank-mulai-tertekan?source=headline

Likuiditas industri perbankan mulai menghadapi tekanan seiring menyusutnya simpanan dalam mata uang rupiah. Dana masyarakat dinilai mulai bergeser ke berbagai instrumen investasi dengan imbal hasil lebih menarik. Pergerakan itu terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan dan suku bunga yang masih tinggi. Data Bank Indonesia atau BI menunjukkan dana pihak ketiga atau DPK rupiah pada April 2026 tercatat sebesar Rp 8.100,4 triliun. DPK rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 8.208,2 triliun dengan pertumbuhan 11,1 persen secara tahunan.

Artinya, simpanan rupiah menyusut Rp 172,9 triliun secara bulanan.

BPS Dukung Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 lewat Suplai Data Akurat
  • Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi, BPS, Kemendagri
  • https://mediaindonesia.com/nusantara/897926/bps-dukung-apresiasi-pemerintah-daerah-berprestasi-2026-lewat-suplai-data-akurat

BADAN Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 yang berlangsung di Yogyakarta Marriott, Kamis (4/6/2026) malam. 

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan “Saya tentunya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mendagri yang telah menyelenggarakan acara award daerah berbasis data statistik yang dihasilkan BPS”. Tiga indikator utama penilaian yang digunakan dalam ajang Apresiasi tersebut meliputi tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan laju inflasi daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh proses penilaian dalam ajang ini diawasi secara ketat. Ia menjamin bahwa hasil yang keluar merupakan representasi murni dari kinerja kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Bagi daerah yang berprestasi diharapkan dapat mempertahankan prestasinya, bagi yang belum maksimal, melalui acara ini menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja.

Dikabarkan Mundur, Purbaya Bakal Umumkan Realisasi APBN Mei 2026 Hari Ini (5/6)
  • Isu Pengunduran Diri Purbaya
  • https://nasional.kontan.co.id/news/dikabarkan-mundur-purbaya-bakal-umumkan-realisasi-apbn-mei-2026-hari-ini-56

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 melalui konferensi pers APBN KiTa yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini (5/6/2026). Menjelang pengumuman tersebut, Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dan terkendali meskipun ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlangsung. Menurut Purbaya, berbagai indikator fiskal menunjukkan kinerja yang positif sehingga masyarakat dan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan negara saat ini.

70 Juta Warga RI Diperkirakan Idap Penyakit Hati, Tapi Tak DisadariCNN Indonesia
  • Potensi Peningkatan Pasien Penyakit Hati Kronis di Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260604134934-255-1365312/70-juta-warga-ri-diperkirakan-idap-penyakit-hati-tapi-tak-disadari

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis yang diperkirakan dialami sekitar 70 juta penduduk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyakit hati merupakan ancaman serius karena sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi ketika sudah memasuki tahap berat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong strategi promotif dan preventif dengan menekankan pentingnya deteksi dini.

Menurut Kemenkes, cakupan skrining hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10 persen, masih jauh di bawah target 90 persen yang ditetapkan World Health Organization. Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, David Handojo Muljono, menyebut banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gejala. Perluasan akses skrining dinilai penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi sirosis atau kanker hati.

Penyakit hati umumnya berkembang bertahap, dimulai dari hepatitis atau peradangan hati, kemudian fibrosis akibat pembentukan jaringan parut, hingga sirosis yang bersifat permanen. Jika terus memburuk, kondisi ini dapat berujung pada gagal hati yang mengancam jiwa dan sering memerlukan transplantasi hati. Pada tahap awal, gejala yang dapat muncul antara lain nyeri perut bagian atas, mual atau hilangnya nafsu makan, serta kelelahan tanpa sebab yang jelas.

Gus Rozin di MK: Pesantren Bagian Sistem Pendidikan Nasional, Dana Wajib dari Negara
  • Pesantren bagian Sistem Pendidikan di Indonesia
  • https://www.inilah.com/gus-rozin-di-mk-pesantren-bagian-sistem-pendidikan-nasional-dana-wajib-dari-negara

Ketua Majelis Masyayikh, Abdul Ghofar Rozin, mengkritik posisi negara yang dinilai belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pendanaan pesantren. Dalam sidang uji materiil UU Pesantren di Mahkamah Konstitusi, ia menegaskan bahwa pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seharusnya memperoleh jaminan pembiayaan dari negara sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945, bukan sekadar menerima bantuan yang bersifat tambahan.

Gus Rozin menyoroti frasa “membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren” dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurutnya, frasa tersebut lahir sebagai kompromi saat penyusunan undang-undang, tetapi dalam praktiknya justru membuat pendanaan pesantren dianggap sebagai hal opsional. Akibatnya, dukungan anggaran sering diberikan melalui mekanisme hibah yang tidak berkelanjutan dan bergantung pada kondisi fiskal maupun kebijakan pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dan berpotensi diskriminatif terhadap santri karena sekolah umum memperoleh kepastian pembiayaan, sementara pesantren masih bergantung pada proposal dan kebijakan yang tidak tetap. Karena itu, Gus Rozin meminta perubahan tata kelola anggaran agar pembiayaan pesantren menjadi kewajiban konstitusional negara, sehingga tidak lagi bergantung pada mekanisme hibah atau proposal yang menyulitkan pesantren.

Saatnya Reformasi Kelembagaan BGN dan Tata Kelola MBG
  • Badan Gizi Nasional (BGN)
  • https://www.inilah.com/saatnya-reformasi-kelembagaan-bgn-dan-tata-kelola-mbg

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan tata kelola. Terungkapnya dugaan korupsi dan praktik moral hazard di Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan, sistem pengadaan, pengawasan, serta kapasitas implementasi program. Langkah pemerintah menindak pihak yang diduga terlibat patut diapresiasi, tetapi perlu diikuti dengan reformasi yang lebih mendasar.

Reformasi utama yang diperlukan adalah pemisahan fungsi regulator dan operator. BGN sebaiknya fokus sebagai regulator yang menyusun standar gizi, standar operasional, sistem data, serta evaluasi program, sementara pelaksanaan operasional diserahkan kepada pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal. Dengan demikian, BGN dapat lebih fokus mengawasi dan memastikan kualitas program berjalan sesuai tujuan.

Pengawasan juga perlu diperkuat melalui pembentukan dewan pengawas independen yang melibatkan ahli gizi, akademisi, BPKP, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Selain itu, penerapan sistem transparansi digital secara menyeluruh penting untuk membuka akses publik terhadap informasi anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan program. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Desentralisasi pelaksanaan MBG menjadi langkah penting lainnya. Pemerintah daerah perlu menjadi ujung tombak implementasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM setempat. Tanpa reformasi kelembagaan dan tata kelola yang menyeluruh, risiko moral hazard, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan akan terus mengancam keberhasilan MBG. Sebaliknya, jika pembenahan dilakukan, MBG berpotensi menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal seperti yang berhasil diterapkan di Brasil dan Jepang.

Rupiah Tergelincir Sentuh Rp18.051 per Dolar AS, Lanjutkan Tren Pelemahan
  • Kurs Rupiah Anjlok Rp18.000
  • https://market.bisnis.com/read/20260605/93/1978610/rupiah-tergelincir-sentuh-rp18051-per-dolar-as-lanjutkan-tren-pelemahan

Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini, Jumat (5/6/2026). Rupiah tercatat dibuka turun 0,02% ke level Rp18.051 per dolar AS. Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.051, melemah 0,02%. Dengan pelemahan ini, maka rupiah tercatat telah melemah 3,68% selama satu bulan terakhir, dan telah turun 8,24% sejak awal tahun terhadap dolar AS.

USTR Kabulkan 18 Permohonan RI, Meski Tarif Tambahan 10% Tetap Berlaku
  • Investigasi USTR terhadap Indonesia
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260605081409-4-740307/ustr-kabulkan-18-permohonan-ri-meski-tarif-tambahan-10-tetap-berlaku

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dikabarkan telah mengabulkan 18 permohonan Indonesia terkait sejumlah isu perdagangan yang diajukan dalam proses negosiasi bilateral. Persetujuan tersebut mencakup beberapa kepentingan perdagangan Indonesia yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga dinilai sebagai sinyal positif bagi hubungan dagang kedua negara. Namun demikian, tarif tambahan sebesar 10 persen yang sebelumnya dikenakan Amerika Serikat terhadap sejumlah produk impor tetap diberlakukan dan belum dicabut dalam tahap negosiasi saat ini.  

Pemerintah Indonesia menilai hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam dialog perdagangan dengan Amerika Serikat, meskipun tantangan masih tersisa. Keberhasilan memperoleh persetujuan atas 18 permohonan menunjukkan bahwa sebagian argumentasi Indonesia diterima oleh pihak AS. Namun, tetap berlakunya tarif tambahan 10 persen menandakan bahwa negosiasi perdagangan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah diperkirakan akan melanjutkan komunikasi dengan USTR guna mengurangi hambatan perdagangan dan menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat.

USTR Kabulkan 18 Permohonan RI, Meski Tarif Tambahan 10% Tetap Berlaku
  • Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260605081409-4-740307/ustr-kabulkan-18-permohonan-ri-meski-tarif-tambahan-10-tetap-berlaku

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Jamieson Greer dalam Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penghapusan praktik kerja paksa dan pelarangan impor produk yang terindikasi berasal dari kerja paksa.

Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) yang memperoleh pertimbangan khusus dari Pemerintah AS bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Meski demikian, Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen berdasarkan hasil investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, namun tarif tersebut masih lebih rendah dibandingkan 54 negara lain yang dikenakan tarif 12,5 persen.

Sebagai bentuk pengakuan atas perbaikan kebijakan dan regulasi Indonesia, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan Indonesia. Pemerintah menilai langkah ini akan memberikan manfaat bagi sektor industri nasional melalui penurunan biaya ekspor, peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar AS, serta memperkuat hubungan perdagangan dan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.

Rencana Mendag Redam Gejolak Dolar AS Pakai Sistem Barter
  • Rencana perdagangan barter dengan Filipina
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8518550/rencana-mendag-redam-gejolak-dolar-as-pakai-sistem-barter

Nilai tukar rupiah telah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka alternatif lain untuk mengurangi gejolak nilai tukar terhadap perdagangan Indonesia, termasuk sistem barter dengan Filipina. Budi mengatakan upaya ini diinisiasi setelah adanya pertemuan dengan pengusaha asal Filipina dalam gelaran ASEAN beberapa waktu lalu. Menurutnya, pelemahan mata uang tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga dengan Filipina.

Budi memastikan bahwa pembeli (buyer) untuk skema barter ini sudah siap. Penandatanganan kontrak rencananya akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Namun, ia belum menyebut jenis komoditas apa saja yang akan masuk dalam skema barter tersebut. Melemahnya nilai tukar rupiah mau tidak mau berdampak meroketnya harga barang-barang impor, mulai dari bahan baku pupuk, kedelai, hingga suku cadang.

Menanggapi hal tersebut, Budi mengklaim harga dan stok bahan pokok di pasar domestik terpantau masih stabil. Ia akan terus memantau importasi bahan baku dan berkoordinasi dengan produsen. Sejauh ini dampak pelemahan mata uang Garuda belum dirasakan ke kinerja perdagangan internasional. Menurut Budi, kondisi perdagangan Indonesia dinilai masih bagus. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh ekspor Indonesia tumbuh 5,48% secara tahunan.

UU P2SK Tambah Lembaga Baru, Indonesia International Financial Center Siap Dibentuk
  • Pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC)
  • https://nasional.kontan.co.id/news/uu-p2sk-tambah-lembaga-baru-indonesia-international-financial-center-siap-dibentuk

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai lembaga baru yang diharapkan menjadi pusat keuangan internasional dan motor pengembangan sektor keuangan nasional. Pemerintah menilai keberadaan IIFC penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa IIFC akan memiliki kemandirian keuangan, administratif, dan operasional berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut kawasan tersebut akan menjadi enclave khusus dengan berbagai insentif dan fleksibilitas regulasi, termasuk di bidang perpajakan, pengelolaan wilayah, pengawasan sektor keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat untuk meningkatkan kepercayaan investor.

IIFC dirancang menjadi pusat aktivitas investasi dan jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, hingga lembaga keuangan lainnya. Konsep family office juga akan menjadi bagian dari kawasan ini dan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri yang ditargetkan selesai maksimal tiga bulan setelah revisi UU P2SK disahkan. Meski demikian, pemerintah dan DPR masih belum menetapkan lokasi maupun rincian operasional kawasan tersebut.

SPBU Swasta Wajib Campur BBM dengan Etanol Mulai Semester II 2026
  • SPBU Swasta Wajib Campur BBM dengan Etanol
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260604194333-85-1365460/spbu-swasta-wajib-campur-bbm-dengan-etanol-mulai-semester-ii-2026

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM), termasuk SPBU swasta, untuk mencampurkan bioetanol sebesar 5 persen ke dalam BBM nonsubsidi mulai semester II tahun 2026. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan cakupan awal di seluruh wilayah Pulau Jawa sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025.

Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa program pencampuran bioetanol hanya berlaku untuk sektor non-PSO (nonsubsidi). Implementasi kebijakan ini melanjutkan langkah yang telah dilakukan Pertamina melalui produk Pertamax Green yang mengombinasikan bensin dengan bioetanol. Pemerintah menilai penggunaan bioetanol dapat mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dalam pelaksanaannya, pencampuran bioetanol akan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di Pertamina. Pemerintah juga tengah menyiapkan keputusan menteri sebagai aturan turunan yang akan mengatur mekanisme pelaksanaan serta volume pencampuran yang diwajibkan. Saat ini terdapat tiga perusahaan yang telah memiliki kemampuan memproduksi bioetanol fuel grade dengan kadar di atas 99 persen dan akan menjadi bagian dari program mandatori tersebut.

Breaking News! Dolar AS Naik ke Rp18.050
  • Rupiah melanjutkan pelemahan
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260605083753-17-740316/breaking-news-dolar-as-naik-ke-rp18050

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (5/6/2026). Melansir data Refinitiv, rupiah dibuka melemah 0,17% ke level Rp18.050/US$. Pelemahan ini melanjutkan tekanan pada perdagangan sebelumnya. Pada Kamis (4/6/2026), mata uang Garuda ditutup melemah 0,45% ke level Rp18.020/US$.

Pergerakan rupiah hari ini diperkirakan dapat dipengaruhi oleh arah dolar AS di pasar global sebagai respons pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan yang kembali meningkat pekan ini, termasuk kontak senjata antara pasukan Iran dan AS, telah mendorong harga minyak Brent bertahan di atas US$90 per barel. Kenaikan harga minyak ini ikut menopang dolar AS melalui arus permintaan terhadap aset aman atau safe haven.

Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pergerakan rupiah di level Rp18.000/US$ masih berada dalam kendali Bank Indonesia (BI). Purbaya juga memastikan pemerintah belum berencana menggelar rapat dadakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di luar jadwal berkala untuk merespons tekanan rupiah. Sebelumnya, BI juga telah menjelaskan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Indonesia Siapkan Respons terhadap Tarif Baru Trump terkait Kerja Paksa
  • Investigasi USTR terhadap Indonesia
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a222b126d41a/indonesia-siapkan-respons-terhadap-tarif-baru-trump-terkait-kerja-paksa

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dan mempersiapkan respons terhadap investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR), yang menuding 60 negara melakukan praktik kerja paksa (forced labor) untuk memproduksi barang-barang. Indonesia termasuk salah satu dari 60 negara tersebut dan berpotensi dikenai tarif tambahan 10%. Dalam dokumen berjudul “Tindakan, Kebijakan, dan Praktik Berbagai Negara Terkait Kegagalan Menerapkan dan Menegakkan Larangan Impor Barang yang Diproduksi dengan Kerja Paksa secara Efektif,” Indonesia termasuk di antara enam negara yang dianggap belum secara efektif menegakkan larangan tersebut. Lima negara lainnya termasuk Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang ditetapkan oleh USTR, termasuk menyampaikan komentar tertulis dan berpartisipasi dalam sidang dengar pendapat publik. Terkait proses diskusi yang sedang berjalan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat peraturan impornya untuk memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia tidak terkait dengan bisnis yang terlibat dalam praktik kerja paksa.

Danantara Bakal Terbitkan Merah Putih Bond, Purbaya Siapkan Insentif
  • Merah Putih Bond milik Danantara dan insentif dari Kemenkeu
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260604164417-532-1365390/danantara-bakal-terbitkan-merah-putih-bond-purbaya-siapkan-insentif

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan insentif untuk penerbitan surat utang yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Tujuannya, agar para investor tertarik membeli. Purbaya mengatakan dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru saja disahkan jadi UU, ditetapkan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus yakni Patriot dan Merah Putih Bond untuk membiayai programnya.

Purbaya belum merinci insentif yang akan diberikan. Ia menyebutkan masih menunggu arahan dari Prabowo. Begitu juga dengan target dana yang diincar dari penerbitan tersebut. Sementara itu, ia membantah terkait isu akan ada kewajiban bagi Warna Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli surat utang yang dirilis Danantara.

Asing Terus Angkat Kaki, IHSG dan Rupiah Kompak Tersungkur
  • IHSG dan Rupiah melemah dampak net sell investor asing
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/05/060000126/asing-terus-angkat-kaki-ihsg-dan-rupiah-kompak-tersungkur

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,70 persen ke level 5.839,785. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor pelemahan baru dengan menembus level Rp18.000 per dollar AS. Dari sisi arus modal, investor asing kembali membukukan penjualan bersih sekitar Rp1,43 triliun. Jika diakumulasikan sejak awal tahun, total dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai Rp68,5 triliun.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, mengatakan kondisi itu menunjukkan pasar sedang berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi, ketika investor cenderung mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dan memilih menunggu kejelasan arah kebijakan ekonomi ke depan. Pelaku pasar kini menantikan dua agenda penting MSCI, yakni Global Market Accessibility Review pada 19 Juni 2026 dan Annual Market Classification Review pada 24 Juni 2026.

Ke depan, fokus utama pemerintah dan otoritas pasar adalah mengembalikan kepercayaan investor. Langkah konkret untuk menjaga disiplin fiskal, memperkuat stabilitas nilai tukar, meningkatkan transparansi kebijakan, serta menciptakan kepastian regulasi akan menjadi kunci untuk menghentikan tekanan yang terjadi saat ini.

Fokus Efisiensi Anggaran MBG, Bos Baru BGN Minta Izin Prabowo Tak Kejar Kuantitas
  • Kasus Korupsi BGN, Refocusing Strategi MBG
  • https://wartaekonomi.co.id/read615266/fokus-efisiensi-anggaran-mbg-bos-baru-bgn-minta-izin-prabowo-tak-kejar-kuantitas

Di tengah sorotan publik pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, langsung menyiapkan langkah besar untuk membenahi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Alih-alih hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, Nanik menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Bahkan, sejumlah kebijakan efisiensi dan penataan ulang sasaran penerima telah disiapkan agar MBG tetap berjalan meski anggaran mengalami pemangkasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, BGN juga memutuskan memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru. Fokus lembaga saat ini adalah membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, BGN juga tengah mencari berbagai skema alternatif untuk menjalankan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelaksanaannya tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Nanik, perubahan strategi ini juga merupakan hasil arahan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Istana Bicara Peluang Said Iqbal Masuk Kabinet, Jabatannya Terkait Buruh
  • Isu Said Iqbal Masuk Kabinet
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/04/20223081/istana-bicara-peluang-said-iqbal-masuk-kabinet-jabatannya-terkait-buruh

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan, posisi yang akan diberikan kepada Said Iqbal berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja. Ketika ditanya apakah Iqbal akan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau anggota Dewan Buruh, Prasetyo menyebut hal itu masih dibahas di internal pemerintah.

Mensesneg Prasetyo tidak menjawab secara terang apakah Said Iqbal akan dilantik pada Senin (8/6/2026) pekan depan bersama para pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Saat dihubungi secara terpisah, Said Iqbal tidak mau berkomentar banyak terkait kabar yang menyebut dirinya akan masuk kabinet.

Search