dicetak pada tanggal: 26 Februari 2026 10:52 PM

Daya Tahan Partai
  • Daya Tahan Partai, Partai Politik
  • https://www.kompas.id/artikel/daya-tahan-partai

Partai politik di Indonesia bisa bertahan lama bila mampu menjaga stabilitas internal, melakukan kaderisasi, serta berinovasi dalam strategi dan kelembagaan. Sebaliknya, partai baru sering kesulitan karena menghadapi ambang batas parlemen yang tinggi, keterbatasan dana, konflik elite, atau krisis tokoh. Sejarah menunjukkan ada partai yang hilang setelah penurunan suara drastis, sementara sebagian lain tetap bertahan dengan konsolidasi dan adaptasi.

Daya tahan partai politik ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, distribusi kekuatan internal, dan stabilitas organisasi. Contoh paling jelas adalah Golkar pasca-Reformasi 1998: partai ini cepat menyerap semangat reformasi, memutus hubungan dengan ABRI dan birokrasi, serta menghapus posisi Dewan Pembina Soeharto. Di bawah Akbar Tandjung, pengambilan keputusan dibuat lebih demokratis, sehingga Golkar mampu bangkit dan memenangkan Pemilu 2004 meski sebelumnya mengalami penurunan suara drastis.

Daya tahan partai politik sangat dipengaruhi oleh distribusi sumber daya. Jika pendanaan, jaringan, informasi, dan rekrutmen kandidat tersebar merata, partai lebih mudah beradaptasi saat krisis. Sebaliknya, dominasi satu figur membuat partai rentan. Beberapa partai masih bergantung pada tokoh utama, sementara Demokrat mulai bergeser dari SBY ke AHY. Kemampuan partai untuk bangkit kembali setelah penurunan suara juga berbeda-beda. Namun, Demokrat mengalami penurunan suara tajam sejak 2009 karena konflik internal, sementara PKB berhasil rebound setelah krisis kepemimpinan. Hanura dan PPP hilang dari parlemen akibat perebutan pucuk pimpinan. Gerindra naik berkat figur Prabowo dan elite muda, sedangkan Nasdem tumbuh lewat strategi saintifik dan calon legislatif pindahan. Partai dengan sirkulasi kepemimpinan reguler seperti Golkar dan PKS lebih tahan lama. Ke depan, tren suara dipengaruhi pemilih kritis berpendidikan tinggi serta keuntungan elektorat partai pemerintah yang tidak selalu konsisten.

TPA Terancam Penuh 2028, Risiko Longsor hingga Ledakan Metana Mengintai
  • Tata Kelola Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/864444/tpa-terancam-penuh-2028-risiko-longsor-hingga-ledakan-metana-mengintai

PENELITI Peneliti BRIN Reza Cordova menyebut sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Indonesia sudah kelebihan kapasitas dan masih mengandalkan praktik pembuangan terbuka (open dumping). Masalah ini menyimpan risiko ledakan gas metana. Menurut dia, memaksakan TPA beroperasi melampaui umur teknisnya menyimpan risiko besar, baik dari sisi lingkungan maupun keselamatan warga.

Persoalan ini tidak hanya soal kapasitas lahan, melainkan juga kegagalan sistem pengolahan. Tanpa perubahan pendekatan, TPA akan terus menjadi titik krisis baru. Terkait target penghentian open dumping pada 2026, Reza menilai langkah tersebut baik sebagai bentuk tekanan kebijakan. Namun implementasinya di lapangan akan sangat menantang bila tidak dibarengi percepatan fasilitas pengolahan dan pengurangan sampah dari hulu.

Langkah realistis yang perlu segera dilakukan adalah mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Salah satu kuncinya ialah pemilahan dari sumber dan pengelolaan sampah organik. Selain itu, pengembangan fasilitas pengolahan antara seperti refuse derived fuel (RDF) dapat menjadi solusi untuk residu sampah. Namun, kunci utamanya tetap pada pembenahan tata kelola dan penguatan pendanaan di tingkat daerah.

MK Diminta Larang Keluarga Presiden-Wapres untuk Jadi Capres-Cawapres
  • Gugatan ke MK, Keluarga Presiden/Wapres, Nepotisme
  • https://news.detik.com/berita/d-8371636/mk-diminta-larang-keluarga-presiden-wapres-untuk-jadi-capres-cawapres?page=2

Gugatan terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan nomor 81/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Alasan permohonan gugatan ini didasarkan pada potensi terjadinya praktik nepotisme. Pemohon mengungkap “Setidak-tidaknya para pemohon dianggap memberikan legitimasi atau setuju dengan praktik nepotisme, yang merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku, dikarenakan dalam pasangan capres-cawapres pilihan para pemohon tersebut salah satu di antaranya adalah pelaku atau sekurangnya orang yang diuntungkan dari praktik nepotisme.”

Praktik nepotisme berlaku seringkali pada situasi yang sangat khusus, dengan menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan melalui pemberian pekerjaan bagi anggota keluarganya.

KPK Kaji Permintaan ICW Awasi SPPG Polri
  • Permintaaan Pengawasan SPPG Polri
  • https://www.tempo.co/hukum/kpk-kaji-permintaan-icw-awasi-sppg-polri-2117887#google_vignette

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar lembaga tersebut mengawasi pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. ICW mengajukan permohonan itu melalui surat pada Selasa, 24 Februari 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mempelajari isi surat tersebut. “Kami akan melihat isi dari surat itu, kami akan telaah poin atau substansi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan,” ujar Budi di Gedung KPK, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menjelaskan, KPK bersama aparat penegak hukum lain menjalin komunikasi intensif, baik dengan kepolisian maupun kejaksaan. Komunikasi itu tidak hanya menyangkut penanganan perkara, tetapi juga program-program lain. Karena itu, KPK membuka kemungkinan untuk ikut memantau pengelolaan SPPG agar program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga nanti di tahap pertanggungjawabannya itu betul-betul sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara transparan,” ujar Budi. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi setiap program pemerintah.

Sebelumnya, ICW mengirimkan surat permohonan kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Melalui surat itu, ICW meminta KPK memantau dan mengkaji skema pengelolaan SPPG oleh Polri. ICW merujuk pada mandat hukum KPK dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Pemilu Digugat, MK Diminta Larang Keluarga Presiden Maju Pilpres
  • Gugatan UU Pemilu
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260225193352-12-1331797/uu-pemilu-digugat-mk-diminta-larang-keluarga-presiden-maju-pilpres

Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dilayangkan dua advokat atas nama Raden Nuh dan Dian Amalia, yang teregister dengan perkara nomor 81/PUU-XXIV/2026, Selasa (24/6).

Dalam petitumnya, para penggugat meminta agar calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat. Secara rinci, Pasal 169 UU Pemilu mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden. Beberapa di antaranya yakni, WNI; sehat jasmani dan rohani; berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Kemudian, bukan anggota organisasi terlarang; pendidikan minimal SMA sederajat; hingga tidak pernah dipidana lewat putusan yang bersifat inkrah. Dalam gugatannya, para pemohon menilai hubungan kekeluargaan antara capres maupun cawapres dengan presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat membuat persaingan yang tidak sehat. Menurut penggugat, ketika syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak membatasi hubungan kekeluargaan, kekuasaan aktif berpotensi mempengaruhi kontestasi elektoral pilpres. Padahal, Pasal 1 ayat 3 UUD 45 telah membatasi kekuasaan. Mereka mengatakan pasal 169 UU Pemilu memungkinkan kehadiran kontestan Pilpres dari keluarga dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat atau berkuasa.

Kapolri Minta Maaf atas Berbagai Ulah Anggotanya
  • Permintaan Maaf Kapolri, Rentetan Kasus Anggota Polri
  • https://www.tempo.co/hukum/kapolri-minta-maaf-atas-berbagai-ulah-anggotanya-2117840

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anggota Polri yang mencederai perasaan masyarakat. Dia mengklaim institusi kepolisian akan berbenah setelah rentetan kasus pelanggaran oleh anggotanya.

Sigit mengatakan, Polri akan bersikap tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etik maupun hukum. “Kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas untuk menjaga institusi kita tercinta,” ujar dia. Menurut Sigit, Polri senantiasa menerima masukan, kritik, dan evaluasi terhadap institusinya. Dia meminta dukungan dari kalangan media agar Polri bisa menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik.

Belakangan institusi kepolisian menjadi sorotan setelah rentetan kasus pelanggaran hukum anggotanya. Eks Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota Ajun Komisaris Malaungi dan eks Kapolres Bima Kota Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro terseret kasus kepemilikan narkotika dan menerima aliran dana dari bandar. Keduanya dipecat dan dijadikan tersangka. Selain itu, anggota Brimob Polda Maluku, Brigadir Dua Mesias Siahaya, juga menjadi tersangka penganiayaan yang berujung kematian. Mesias memukul seorang remaja berusia 14 tahun dengan helm saat bertugas mengamankan balap liar.

Pertarungan Kepentingan Partai
  • Ambang Batas Parlemen, Pragmatisme, Revisi UU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/pertarungan-kepentingan-partai

Diskursus mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 tengah ramai di publik. Hal ini mengingatkan pentingnya penerapan ambang batas yakni membuat pemerintahan makin efektif dan menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen. Dampaknya adalah membuat proses politik di parlemen dan juga pemerintahan diharapkan lebih stabil. Sistem kepartaian pun diharapkan makin efisien dan tidak terlalu terfragmentasi. Meskipun ada risiko suara pemilih yang terbuang, ambang batas tetap menjadi sebuah mekanisme terwujudnya proses politik yang stabil.

Perdebatan mengenai ambang batas memiliki sejumlah isu. Partai besar cenderung setuju dengan ambang batas parlemen tinggi, sementara partai lama dan calon petahana umumnya berupaya agar dapil tidak berubah. Adanya kepentingan praktis membuat partai memilih pembahasan materi ambang batas dari pada materi-mater substansial yang lebih berdampak pada perwujudan pemilu yang semakin berkualitas misalnya upaya pencegahan politik uang, transparansi dalam rekrutmen dan kampanye hitam. Diharapkan pada pembahasan revisi UU Pemilu mendatang pembahasan isu-isu substansial ini juga turut menjadi prioritas.

Hubungan Tokyo-Beijing Memanas, Jepang Siapkan Rudal di Gerbang Taiwan
  • Ketegangan China - Jepang
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/02/25/163000770/hubungan-tokyo-beijing-memanas-jepang-siapkan-rudal-di-gerbang-taiwan

Pemerintah Jepang berencana menempatkan rudal permukaan-ke-udara di Pulau Yonaguni, sebuah pulau terpencil yang berbatasan langsung dengan Taiwan, paling lambat Maret 2031. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengungkapkan, Yonaguni akan dilengkapi dengan sistem rudal permukaan-ke-udara jarak menengah. Sistem ini dirancang khusus untuk mencegat pesawat maupun rudal musuh yang masuk ke wilayah kedaulatan “Negeri Sakura”, Rabu (25/2/2026). Rudal tersebut memiliki jangkauan sekitar 50 kilometer dengan kemampuan radar 360 derajat. Rudal ini juga mampu melacak hingga 100 target secara bersamaan dan dapat menyerang hingga 12 target dalam waktu yang sama.

Pengumuman ini muncul selang sehari setelah China memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 20 perusahaan dan entitas Jepang dengan alasan keamanan nasional.  Hubungan antara Tokyo dan Beijing memang dilaporkan berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan kedua negara dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025. Kala itu, dia mengisyaratkan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang akan diaktifkan jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Beijing pun merespons dengan berbagai cara, mulai dari mengirim kapal perang, membatasi ekspor tanah jarang, membatasi pariwisata, membatalkan konser, hingga menarik kembali kerja sama peminjaman panda.

Alex Noerdin Meninggal Dunia, Kasus Pidana yang Menjeratnya Resmi Ditutup
  • Alex Noerdin Meninggal Dunia
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/26/080000665/alex-noerdin-meninggal-dunia-kasus-pidana-yang-menjeratnya-resmi-ditutup?page=all#page2

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026) setelah menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit (RS) Siloam Semanggi, Jakarta. Kabar tersebut dikonfirasi oleh juru bicara keluarga, Okta Alfarizi. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan perkara pidana yang menjerat politisi senior Partai Golkar tersebut resmi ditutup setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Penutupan perkara tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pun menjelaskan bahwa apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, maka proses pidana terhadapnya otomatis gugur demi hukum. Meski demikian, perkara yang melibatkan pihak lain tetap berlanjut di persidangan. Terkait peran Alex Noerdin sebagai saksi dalam perkara lain yang masih berjalan, Anang menegaskan bahwa keterangan yang telah diberikan sebelumnya tetap dapat digunakan.

Sementara itu, apabila terdapat dugaan kerugian negara yang dinikmati oleh almarhum, Kejaksaan akan menempuh jalur perdata untuk pemulihannya. Penanganan tersebut akan diserahkan kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna mengajukan gugatan keperdataan.

BGN Temukan Banyak Mitra SPPG Mark Up Bahan Baku Program MBG
  • Mark Up Bahan Baku MBG
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260225180819-92-1331777/bgn-temukan-banyak-mitra-sppg-mark-up-bahan-baku-program-mbg

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap masih banyak mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga melakukan mark up harga bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari kepala SPPG terkait praktik penggelembungan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan disertai pemaksaan penggunaan bahan pangan berkualitas buruk. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama 933 pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

Menanggapi laporan tersebut, Nanik memerintahkan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mendata SPPG yang terdampak praktik mark up. Ia mengingatkan kepala SPPG agar tidak berkompromi karena secara administratif dan hukum, tanggung jawab laporan keuangan tetap berada di tangan pengelola dapur. Nanik juga mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) terhadap mitra yang terbukti menggelembungkan harga dan memonopoli pemasok bahan pangan.

Menanggapi laporan tersebut, Nanik memerintahkan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mendata SPPG yang terdampak praktik mark up. Nanik juga mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) terhadap mitra yang terbukti menggelembungkan harga dan memonopoli pemasok bahan pangan.

Hitung Mundur Negosiasi Iran-AS, Jerman-Australia Minta Warganya di Israel dan Lebanon Segera Pergi
  • Ketegangan Iran - AS
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7796560/hitung-mundur-negosiasi-iran-as-jerman-australia-minta-warganya-di-israel-dan-lebanon-segera-pergi

Jerman dan Australia telah menyerukan kepada warganya di Israel dan Lebanon untuk mengambil langkah-langkah keamanan pencegahan, di tengah kemungkinan serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri Australia, Rabu (25/2/2026) menyatakan kalau mereka telah meminta keluarga diplomat Australia di Israel dan Lebanon untuk meninggalkan kedua negara tersebut, dengan alasan memburuknya situasi keamanan di kawasan itu. Kedutaan Besar Jerman di Tel Aviv juga mendesak warga Jerman di Israel untuk segera pergi dari negara tersebut. Bagi mereka yang memilih tetap berada di Israel  dan Lebanon, Pemerintah Jerman meminta mereka bersiap menghadapi kemungkinan tetap berada di tempat mereka jika wilayah udara ditutup karena serangan Iran.

Saat hitungan mundur dimulai untuk putaran ketiga pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa pada Kamis, para pejabat dari kedua negara menekankan pentingnya opsi diplomatik, sambil secara bersamaan berupaya meningkatkan kesiapan mereka. Kamis lalu, Presiden AS Donald Trump memberi Teheran tenggat waktu antara 10 dan 15 hari untuk mencapai kesepakatan atau menghadapi “hal-hal yang sangat buruk,” seperti yang ia katakan, sementara Iran berulang kali mengancam akan memberikan tanggapan tegas terhadap serangan apa pun, sekecil apa pun.

Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv telah meningkatkan tingkat siaga militernya dan mengadakan pertemuan keamanan intensif sebagai antisipasi kemungkinan serangan gabungan dengan Amerika Serikat. Kekhawatiran tersebut meluas ke Lebanon, di mana Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raji memperingatkan pada hari Selasa bahwa Israel mungkin akan menargetkan infrastruktur Lebanon jika terjadi konfrontasi militer antara Iran dan Washington.

LPDP Usut Dugaan Pelanggaran 36 Penerima Beasiswa, 8 Orang Kena Sanksi Pengembalian Dana
  • Beasiswa LPDP
  • https://www.bisnis.com/read/20260226/638/1955885/lpdp-usut-dugaan-pelanggaran-36-penerima-beasiswa-8-orang-kena-sanksi-pengembalian-dana

Direktur Utama LPDP Sudarto Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang bersumber dari dana abadi itu atas dugaan pelanggaran. Sudarto memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat total 32.876 orang alumni LPDP sejak program itu diluncurkan 2013 lalu. Sebanyak 66% di antaranya bekerja di sektor publik, sedangkan 33% lebih bekerja di sektor privat. Dari jumlah tersebut, terdapat lebih dari 600 alumni yang saat ini tengah ditelisik karena belum menjalani kewajiban kontribusinya dan berada secara fisik di Tanah Air. Informasi itu digali dari berbagai sumber mulai dari data Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan masyarakat higga patroli media sosial. 

Hasilnya, ternyata sebanyak 307 orang diketahui izin magang atau studi lanjut. Sementara itu, 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP di berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain. Adapun sebanyak 36 orang tengah dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, di antaranya adalah alumni LPDP yang kini tengah menjadi sorotan publik akibat unggahannya di media sosial. 

Kala China Akhirnya Buka Suara, Tanggapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
  • Perjanjian Dagang Indonesia-AS
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260226/9/1955923/kala-china-akhirnya-buka-suara-tanggapi-perjanjian-dagang-indonesia-as

China menanggapi perjanjian dagang Indonesia-AS dengan kekhawatiran bahwa klausul dalam perjanjian tersebut dapat membahayakan kepentingan perdagangan China dengan Indonesia. Perjanjian dagang antara Indonesia dan AS mencakup klausul yang meminta Indonesia menyelaraskan kebijakan dengan AS, termasuk dalam hal keamanan ekonomi dan nasional, yang dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain seperti China. CSIS menganggap perjanjian ini problematik karena mengandung banyak kondisionalitas yang memberatkan Indonesia, termasuk kewajiban mengikuti standar AS dan potensi retaliasi dari negara lain yang merasa dirugikan.

19 Negara Akan Ambil Langkah Konkret Lawan Upaya Israel Caplok Tepi Barat
  • Aneksasi Tepi Barat
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7796469/19-negara-akan-ambil-langkah-konkret-lawan-upaya-israel-caplok-tepi-barat

Sebanyak 19 negara bersama dua organisasi internasional mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bakal bersikap tegas melawan upaya perluasan pendudukan Israel di wilayah Tepi Barat, Palestina. Deklarasi pernyataan bersama ini meliputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Brasil, Prancis, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Luksemburg, Norwegia, Palestina, Portugis, Qatar, Kerajaan Arab Saudi, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turkiye, dan Sekjen Liga Negara Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Dalam pernyataan ini, para Menlu menekankan komitmen untuk mengambil langkah konkret sesuai hukum internasional guna menghadapi ekspansi permukiman ilegal Israel, termasuk kebijakan serta ancaman pemindahan paksa dan aneksasi wilayah Palestina. Tak hanya soal permukiman, pernyataan bersama ini juga menyoroti pelanggaran berulang terhadap status quo di Yerusalem, yang dinilai menjadi ancaman serius terhadap stabilitas kawasan. Para Menlu menyatakan keprihatinan atas tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan sensitif di kota suci, khususnya di wilayah Yerusalem Timur yang sejak 1967 berada dalam status pendudukan.

Para Menlu menegaskan kembali penolakan terhadap semua langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, serta status wilayah Palestina. “Kami menentang segala bentuk aneksasi,” tegas mereka. Sikap ini muncul di tengah eskalasi yang mengkhawatirkan di Tepi Barat dalam beberapa waktu terakhir, yang diwarnai peningkatan ketegangan dan kekerasan. Perihal situasi tersebut, para Menlu mendesak Israel segera menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan untuk bertanggung jawab.

Pemkab Raja Ampat dan Dubes Bulgaria Bahas Kerja Sama Sektor Pariwisata
  • Kerja Sama Pemkab Raja Ampat dan Dubes Bulgaria
  • https://papuatengah.antaranews.com/berita/79326/pemkab-raja-ampat-dan-dubes-bulgaria-bahas-kerja-sama-sektor-pariwisata?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=langgam_nusantara

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dan Duta Besar Republik Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova melakukan pertemuan membahas kerja sama pengembangan pariwisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Raja Ampat, Rabu.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan di Waisai, Rabu, mengatakan pertemuan antara duta besar dan Bupati Raja Ampat membahas sejumlah peluang kolaborasi, mulai dari promosi objek wisata hingga rencana program pengalaman kerja di luar negeri bagi generasi muda daerah.

Menkes Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hanya Pengaruhi Kelas Menengah ke Atas
  • Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8373248/menkes-pastikan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-hanya-pengaruhi-kelas-menengah-ke-atas

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kenaikan resmi iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara mandiri, misalnya sekitar Rp 42 ribu per bulan. Adapun kenaikan ini tak akan berdampak pada kelompok miskin. Menkes menyebut, peserta dari desil 1 sampai 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebelumnya, Menkes menegaskan iuran BPJS Kesehatan sebaiknya memang harus naik setiap 5 tahun sekali. Hal ini karena adanya inflasi dan perluasan layanan. Menurut Menkes, dua faktor ini menjadi alasan mengapa pentingnya adanya kenaikan iuran agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendapatkan pelayanan dan alat-alat kesehatan yang lebih lengkap.

Trump Tiba-Tiba Gebuk RI dengan Tarif, Barang Ini Kena 104%
  • Pemberlakuan Tarif Impor Trump
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260226052308-4-713977/trump-tiba-tiba-gebuk-ri-dengan-tarif-barang-ini-kena-104

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS), DOC, pada Selasa resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di India, Indonesia, dan Laos. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melawan subsidi yang mendukung industri di ketiga negara Asia tersebut.

Mengutip Reuters, Kamis (26/2/2026), secara rinci, AS menetapkan tarif subsidi umum sebesar 125,87% untuk impor dari India, 104,38% untuk impor dari Indonesia, dan 80,67% untuk impor dari Laos. Berdasarkan data perdagangan pemerintah, ketiga negara tersebut menyumbang nilai impor senilai US$ 4,5 miliar (Rp75,73 Triliun) tahun lalu. Ini sekitar dua pertiga dari total impor sepanjang 2025.

Di Indonesia PT Blue Sky Solar dikenakan 143,3% sementara PT REC Solar Energy sebesar 85,99%. Ada pula Solarspace Technology Sole Co dan Vietnam Sunergy Joint Stock Company di Laos, masing-masing dikenai 80,67%. Keputusan ini merupakan rangkaian terbaru dari pengenaan bea masuk selama satu dekade terhadap “impor produk surya murah dari Asia, yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asal China”. Berdasarkan lembar fakta yang diunggah di situs resmi DOC, lembaga tersebut menghitung tarif subsidi umum bagi para importir.

Dirut LPDP: Anak Pejabat atau Figur Publik Diminta Gunakan Skema Bayar Setengah
  • Ketepatan Sasaran Beasiswa LPDP
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tb1aa3502/dirut-lpdp-anak-pejabat-atau-figur-publik-diminta-gunakan-skema-bayar-setengah-part2

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kini tengah disorot, usai viral alumni LPDP berinisial DS yang menyebut ‘cukup saya WNI, anak jangan’. Dengan viralnya kasus tersebut, publik semakin menyoroti kriteria-kriteria para penerima beasiswa (awardee), setelah sempat juga ramai diperbincangkan soal anak pejabat ataupun sosok publik figur yang ikut menjadi awardee LPDP. Dinamika para penerima beasiswa LPDP tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat, mengingat awardee memanfaatkan dana hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah, yang sumbernya berasal dari pajak alias uang rakyat.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama LPDP Sudarto menyampaikan, pihaknya mengarahkan bagi masyarakat yang merupakan anak pejabat ataupun sebagai publik figur dan atau keluarga mampu, disarankan memilih opsi beasiswa parsial, artinya ada skema pendanaan bersama antara LPDP dengan individu awardee. Di samping itu, Sudarto menekankan, LPDP telah mengalokasikan sekitar 25 persen dana beasiswa adalah beasiswa afirmasi. Para penerima beasiswa afirmasi yakni meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masyarakat pra-sejahtera, dan masyarakat berkebutuhan khusus. LPDP juga menyediakan beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga.

Sudarto menyampaikan, mewakili LPDP serta seluruh alumni menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang timbul akibat perilaku DS. Ia menyebut sangat menyesalkan sikap DS yang seharusnya bisa dihindari. Kendati ada kasus DS yang cukup mencoreng itu, Sudarto menyampaikan pihaknya tetap meyakini para alumni LPDP bekerja dengan sangat giat mengabdi untuk negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air dan di seluruh lapisan jenis pekerjaan.

LPDP Ungkap 4 Alumni Kembalikan Dana Beasiswa, Rata-Rata Rp 4 M
  • Beasiswa LPDP
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260226065103-4-713989/lpdp-ungkap-4-alumni-kembalikan-dana-beasiswa-rata-rata-rp-4-m

Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan sebanyak 4 orang alumni telah mengembalikan dana beasiswa karena terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia. Adapun masing-masing alumni mengembalikan dana sekitar Rp 2 miliar yang terdiri penerima beasiswa untuk pendidikan magister hingga PhD di dalam maupun luar negeri. Seperti yang diketahui, sebelumnya LPDP telah melakukan penyelidikan terhadap 600 awarde yang diduga berkasus. Berdasarkan penelusuran, sebanyak 307 awardee telah izin untuk melanjutkan magang atau studi lanjutan, sementara 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP, dan 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Sementara 8 orang terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

Blak-blakan Menteri Sosial soal Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI
  • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/02/26/06512781/blak-blakan-menteri-sosial-soal-penonaktifan-bpjs-kesehatan-pbi?page=all#page2

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf blak-blakan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia mengakui sosialisasi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JKN masih belum optimal. Saifullah menjelaskan, pemerintah akan menerapkan masa tenggang sebelum status kepesertaan dinonaktifkan.

Saifullah memastikan penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI JKN bukan bentuk pengurangan alokasi bantuan. Langkah ini, merupakan bagian dari penyesuaian data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Ke depan, Kementerian Sosial akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa dalam pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, koordinasi melalui jalur formal akan diperkuat, mulai dari RT/RW, kelurahan atau desa, Dinas Sosial, bupati, Kementerian Sosial, hingga pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebagai informasi, Kementerian Sosial menonaktifkan 7.397.277 peserta PBI JKN sebagai bagian dari penyesuaian data ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Dari total peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 5.090.334 orang tidak tercantum dalam DTSEN.

KLH Selidiki Bantar Gebang, Bidik Berakhirnya Open Dumping di Ratusan TPA
  • Pemerintah Targetkan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/699ee21139e24/klh-selidiki-bantar-gebang-bidik-berakhirnya-open-dumping-di-ratusan-tpa

Pemerintah menargetkan penutupan semua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping pada 2028 atau bahkan lebih cepat melalui jalur penegakan hukum. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa sanksi administratif telah diberikan kepada 485 TPA, kini tersisa 325, dengan sekitar 40‑an yang masih penuh open dumping berada dalam tahap penyelidikan.

Beberapa kota besar dan TPA telah memasuki fase penyidikan, termasuk Denpasar, Badung, TPA Suwung, dan Bantar Gebang; penyelidikan serius juga sedang dilakukan di Tangerang Selatan terkait insiden longsornya gunungan sampah di TPA Cipeucang pada akhir tahun lalu. Pengakhiran open dumping akan dilakukan dengan menutup area menggunakan tanah atau geotekstil dan mengubahnya menjadi controlling landfill, selaras dengan berakhirnya masa operasional TPA yang diperkirakan mencapai batas maksimal 20 tahun pada 2028, mengingat rata‑rata usia TPA saat ini sekitar 17 tahun.

Komdigi Pastikan Data WNI yang Ditransfer ke AS Aman
  • Data WNI yang Ditransfer ke AS
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/699ed54e90c7d/komdigi-pastikan-data-wni-yang-ditransfer-ke-as-aman

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transfer data konsumen Indonesia ke AS dalam kesepakatan ART tetap mematuhi UU PDP, sehingga data warga tetap dilindungi. Kesepakatan mencakup transfer data melalui sarana elektronik yang terpercaya untuk mendukung e‑commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya tanpa menyerahkan kedaulatan data.

Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital seperti transmisi cloud dan kabel, dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Kemenko Perekonomian menyampaikan kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Sebab, perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas-negara dengan perlindungan data yang memadai.

Dirut LPDP Ingatkan Penerima Beasiswa Jaga Etika: Anda Pakai Duit Pajak
  • LPDP Ingatkan Penerima Beasiswa Jaga Etika
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/699eff0e5bb2c/dirut-lpdp-ingatkan-penerima-beasiswa-jaga-etika-anda-pakai-duit-pajak

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menegur penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika, moral, dan nilai kebangsaan. Semua beasiswa S2, S3, postdoctoral, fellowship, maupun kegiatan lain yang didukung LPDP berasal dari uang rakyat. Sudarto juga meminta para penerima beasiswa untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena, LPDP terbentuk dan berjalan karena kepercayaan dari masyarakat. 

Sudarto meminta maaf atas kontroversi Dwi Sasetyaningtyas, alumni LPDP yang mempublikasikan video Instagram tentang paspor Inggris anaknya, yang menuai reaksi pro‑dan‑kontra karena dianggap bertentangan dengan semangat nasionalisme. Setelah LPDP menelusuri dugaan kewajiban belum terpenuhi, Dwi dan suaminya, Arya Iwantoro, menyatakan kesediaan mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima.

AS Abstain, Majelis Umum PBB Dukung Resolusi soal Integritas Teritorial Ukraina
  • Perang Rusia-Ukraina
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7796135/as-abstain-majelis-umum-pbb-dukung-resolusi-soal-integritas-teritorial-ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.463 pada Rabu (25/2/2026). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menunjukkan dukungannya kepada Ukraina dengan mengadopsi resolusi yang menegaskan pengakuan atas perbatasan internasional negara tersebut serta menyatakan keprihatinan atas meningkatnya serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur energi.

Resolusi yang bersifat tidak mengikat secara hukum namun memiliki bobot politik itu disahkan dengan 107 suara mendukung, 12 menentang, dan 51 abstain, bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Rusia. Rusia, Belarus, dan Sudan termasuk pihak yang menolak, sementara China dan Amerika Serikat memilih abstain. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan bahwa rancangan resolusi itu mencerminkan prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam PBB, khususnya terkait kedaulatan dan integritas wilayah. Ia memperingatkan bahwa penghapusan klausul tersebut akan mengirim sinyal berbahaya bahwa prinsip-prinsip mendasar dapat dinegosiasikan.

Seruan untuk perdamaian yang adil dan komprehensif sebelumnya telah didukung lebih dari 141 negara anggota PBB. Perwakilan Tetap Prancis, Jerome Bonnafont, turut menyatakan dukungan terhadap posisi Ukraina. Pada akhirnya, resolusi tersebut tetap disahkan dengan penegasan perlunya gencatan senjata segera serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Utang Pemerintah Diramal Tembus Rp 10.000 Triliun Tahun Ini
  • Utang Pemerintah Diramal Naik
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/699d69070a3e1/utang-pemerintah-diramal-tembus-rp-10000-triliun-tahun-ini

Direktorat Jenderal mencatat total utang pemerintah akhir 2025 mencapai Rp 9.637,9 triliun, naik 11 % YoY; proyeksi Wijayanto menyebut utang akan menembus Rp 10.500 triliun pada akhir 2026 dengan debt‑to‑GDP ratio 41 %.

Utang didominasi Surat Berharga Negara (87 %) sementara pinjaman hanya 12,98 %; rasio utang pada akhir 2025 sudah 40,6 % terhadap PDB. Wijayanto memperingatkan risiko defisit APBN > 3 % bila belanja tidak dikurangi, mengingat target penerimaan pajak 2026 naik 21 % namun realisasi 2025 hanya 87,6 % dari target; solusi utama adalah penghematan pada program besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Proses Seleksi Calon Bos OJK Masih Berjalan di Tempat 
  • Seleksi Calon Bos OJK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih sedikit kandidat potensial yang mendaftar untuk posisi anggota Dewan Komisioner OJK, bahkan nama Pjs Ketua dan Wakil Ketua Friderica Widyasari Dewi tidak muncul dalam daftar. Purbaya menolak spekulasi bahwa Wamenkeu Suahasil Nazara menjadi calon, menyebut beliau merupakan anggota pansel, sementara pansel OJK dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden No. 16/P Tahun 2026.

Pansel saat ini membuka pendaftaran daring hingga 2 Maret 2026 untuk jabatan ketua, wakil ketua Dewan Komisioner, serta kepala eksekutif pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon, dengan persyaratan umum warga negara Indonesia berintegritas.

Demo Iran Pecah Lagi 3 Hari Beruntun, Kini Dimotori Pelajar-Mahasiswa
  • Demonstrasi di Iran
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/02/24/221542470/demo-iran-pecah-lagi-3-hari-beruntun-kini-dimotori-pelajar-mahasiswa

Demo Iran kembali pecah, kali ini sudah tiga hari beruntun dan dimotori oleh para mahasiswa serta pelajar. Unjuk rasa kali ini terjadi sebulan setelah aparat keamanan menindak keras protes massal pada Januari 2026, yang dilaporkan menewaskan ribuan orang. Aksi terbaru ini juga berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Demonstrasi pada Senin (23/2/2026) menyebar ke sejumlah kampus, termasuk Universitas Al Zahra di Teheran yang khusus perempuan. Mahasiswa meneriakkan slogan anti-pemerintah serta melakukan aksi pengerusakan bendera.

Kanal Telegram mahasiswa Iran, Anjmotahed, melaporkan tindakan keras aparat Basij bekingan pemerintah di Universitas Sharif, Teheran. Tindakan itu menyebabkan beberapa mahasiswa terluka. Perwakilan mahasiswa yang bertemu Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref pada akhir pekan lalu menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah. Mereka menyebut klaim bahwa teroris bertanggung jawab atas kematian dalam demo Januari sebagai penghinaan. “Tanggapan terhadap protes rakyat dibalas dengan peluru,” kata perwakilan mahasiswa tersebut.

Juru bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengatakan bahwa meski mahasiswa memiliki hak berdemonstrasi, mereka harus memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Bendera negara, tambahnya, adalah salah satu “batasan yang tidak boleh dilanggar yang harus kita lindungi dan tidak boleh kita lewati atau abaikan, bahkan di saat-saat kemarahan memuncak”.

Fitch Beri Peringkat BBB untuk Rencana Obligasi RI Berdenominasi Euro dan Yuan
  • Fitch Beri Peringkat BBB untuk Rencana Obligasi RI
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/699dbc6684525/fitch-beri-peringkat-bbb-untuk-rencana-obligasi-ri-berdenominasi-euro-dan-yuan

Fitch Ratings memberikan peringkat BBB untuk obligasi luar negeri Indonesia dalam euro dan yuan offshore, selaras dengan IDR jangka panjang yang sudah dinilai sebelumnya. Langkah ini menandai diversifikasi sumber pembiayaan negara pada 2026.

Peringkat mencerminkan profil risiko keseluruhan Indonesia dan mencatat skor ESG sebesar 5 poin untuk stabilitas politik serta tata kelola. Fitch memperingatkan risiko downgrade jika beban utang atau defisit fiskal meningkat secara material. Fitch membuka peluang upgrade bila rasio pendapatan pemerintah meningkat melalui perbaikan kepatuhan pajak. Penguatan cadangan devisa dan pengurangan ketergantungan pada volatilitas harga komoditas dianggap kunci untuk meningkatkan status kredit ke level lebih tinggi.

Pakar Sebut Banyak Suara Terbuang Bila Ambang Batas Parlemen Naik
  • Ambang Batas Parlemen, Disproporsionalitas Hasil Pemilu, Suara Pemilih Hangus
  • https://megapolitan.antaranews.com/berita/503862/pakar-sebut-banyak-suara-terbuang-bila-ambang-batas-parlemen-naik

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada peningkatan jumlah suara yang terbuang dan menurunnya proporsionalitas hasil pemilu. Serta, menyempitkan representasi politik dan menurunkan legitimasi demokrasi.

Berdasarkan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2024, sistem pemilu tidak boleh menghasilkan ketidakseimbangan berlebihan atau pemborosan suara. Urgensi kenaikan ke 7% dianggap tidak beralasan dan bertentangan dengan perlindungan suara pemilih.

“Dalam perspektif putusan 116/PUU-XXI/2024, persoalan utama bukan semata angka, melainkan dampak terhadap representasi dan efektivitas sistem. Ambang batas parlemen, baik 5 persen maupun 7 persen, tetap memiliki konsekuensi eksklusi suara pemilih. Semakin tinggi threshold, semakin besar potensi suara terbuang (wasted votes),” katanya.

FIFA Yakin Meksiko Aman Gelar Piala Dunia meski Terjadi Kerusuhan Kartel Jalisco
  • Kartel Narkoba Meksiko
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/02/25/074643370/fifa-yakin-meksiko-aman-gelar-piala-dunia-meski-terjadi-kerusuhan-kartel

Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan bahwa dirinya “sangat yakin” terhadap kesiapan Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia, meski negara itu diguncang gelombang kekerasan akibat tewasnya pemimpin kartel narkoba pada Minggu (22/2/2026). Pernyataan itu menjadi komentar pertamanya terkait kerusuhan yang pecah setelah operasi militer menewaskan Nemesio “El Mencho” Oseguera. Kekerasan tersebut bahkan menjalar ke Guadalajara, salah satu kota tuan rumah turnamen. Adapun Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dengan Meksiko menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada.

Infantino berbicara kepada AFP di Barranquilla, Kolombia, dua hari setelah anggota kartel mengamuk menyusul tewasnya Nemesio “El Mencho” Oseguera, pemimpin Kartel Jalisco Generasi Baru atau Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Kekerasan meletus setelah operasi militer di sebuah peternakan dekat Guadalajara untuk menangkap El Mencho. Sedikitnya 74 orang tewas dalam operasi tersebut dan bentrokan lanjutan antara aparat keamanan dan tersangka anggota kartel.

Pemerintah menyatakan, hanya satu korban merupakan warga sipil. Gambar kekacauan dan kekerasan tersebar ke seluruh dunia kurang dari empat bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menegaskan tidak ada ancaman terhadap suporter yang akan datang ke Piala Dunia. Ia menyatakan, tidak ada “risiko” bagi penggemar dan situasi “secara bertahap kembali normal.”

Pemerintah Desak Uni Eropa Implementasikan Putusan Penyelesaian Sengketa Minyak Sawit
  • Sengketa Minyak Sawit dengan Uni Eropa
  • https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-desak-uni-eropa-implementasikan-putusan-penyelesaian-sengketa-minyak-sawit

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa minyak sawit. Pasalnya, pada Selasa (24/2/2026) merupakan batas akhir dari 12 bulan periode implementasi (reasonable period of time/RPT) bagi UE untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Adapun penyesuaian tersebut merujuk pada kebijakan Indirect Land Use Change (ILUC) dalam kerangka Directive (EU) 2018/2001, atau Renewable Energy Directive II, beserta peraturan pelaksananya. “Kami mendesak Uni Eropa untuk segera mematuhi putusan Panel WTO agar akses pasar produk minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa dapat segera pulih,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Budi menjelaskan, putusan WTO terkait sengketa minyak sawit pada 10 Januari 2025 menyatakan kebijakan Uni Eropa telah mendiskriminasi produk biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia, dari produk biofuel bukan minyak sawit produksi Uni Eropa dan negara selain Indonesia. Kemudian, dalam sidang reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Januari 2026 lalu, Uni Eropa melaporkan belum tuntasnya penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi keputusan WTO. Oleh karena itu, Budi menegaskan, pemerintah Indonesia menyiapkan beragam upaya lanjutan dan siap membuka dialog dengan Uni Eropa untuk memastikan kesiapan langkah dari sisi hukum dan teknis.

HNW Usul Stembus Accord untuk DPR Contohkan Pemilu 1999
  • Ambang Batas Parlemen, Stembus Accord
  • https://news.detik.com/berita/d-8370473/hnw-usul-stembus-accord-untuk-dpr-contohkan-pemilu-1999

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi usulan ambang batas parlemen 7 persen. HNW mengusulkan menggunakan mekanisme Stembus Accord.

HNW menegaskan agar penetapan ambang batas parlemen merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan aspek penyederhanaan partai politik. Menurutnya angka 4% merupakan angka moderat.

HNW mengusulkan penggunaan mekanisme Stembus Accord seperti pemilu 1999. Konsep Stembus Accord ini memungkinkan partai politik yang tak memenuhi ambang batas untuk bergabung dengan partai lain yang memenuhi ambang dalam satu fraksi. Agar suara pemilih tidak hangus dan terbuang. Hal ini menjadi jalan tengah yang bisa dipertimbangkan.

10 Parpol Tak Lolos ke DPR Jika PT 7 Persen Diterapkan pada Pemilu 2024
  • Ambang Batas Parlemen, Partai Politik, Potensi Suara Terbuang
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/24/13512351/10-parpol-tak-lolos-ke-dpr-jika-pt-7-persen-diterapkan-pada-pemilu-2024

Usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengenai ambang batas parlemen sebesar 7 persen untuk pemilihan umum (pemilu) berikutnya telah menimbulkan isu bagi partai politik.

Terlepas dari pandangan Surya Paloh yang menyatakan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada efektifitas implementasi demokrasi dan mengingatkan partai politik untuk membangun kesadaran masyarakat akan keseimbangan hak dan kewajiban untuk bangsa, setidaknya terdapat 10 partai politik yang tidak lolos ke DPR jika ambang batas 7 persen diterapkan pada Pemilu 2024 yakni:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 5.8787.777 suara (3,87 persen)
  2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 4.260.169 suara (2,806 persen)
  3. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen)
  4. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84 persen)
  5. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72 persen)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)
  7. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen)
  8. Partai Bulan Bintang (PBB): 484.486 suara (0,32 persen)
  9. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen)
  10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 326.800 suara (0,215 persen)

Artinya setidaknya terdapat 17.304.303 suara rakyat yang terbuang dalam pemilu 2024 jika ambang batas parlemen diterapkan sebesar 4 persen maupun 7 persen.

Sementara, jika ambang batas parlemen diterapkan 7 persen pada Pemilu selanjutnya maka terdapat 8 parpol yang dapat mengirimkan wakilnya ke DPR yakni:

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): 25.387.279 suara (16,72 persen)
  2. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,29 persen)
  3. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen)
  4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 16.115.655 suara (10,62 persen)
  5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara (9,66 persen)
  6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12.781.353 suara (8,42 persen)
  7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)
  8. Partai Amanat Nasional (PAN): 10.984.003 suara (7,24 persen)

Artinya ada 134.492.328 suara pada Pemilu 2024 terkonversi menjadi kursi DPR dengan ambang batas parlemen 7%.

Kriteria Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Audit Restitusi Jumbo Purbaya
  • Audit Restitusi Pajak 2025
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260225/259/1955326/kriteria-wajib-pajak-yang-jadi-sasaran-audit-restitusi-jumbo-purbaya#goog_rewarded

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun. Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan ‘mencurigakan’. “Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin berapa tuh? Rp360 triliun. Menurut saya kebesaran, saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ,” ujarnya dikutip Selasa (24/2/2026). Tujuan audit restitusi itu, terang Purbaya, untuk melihat apabila ada praktik kecurangan dalam pengembalian kelebihan bayar pajak. Dia juga menginginkan agar ke depannya penerimaan negara tidak tergerus akibat restitusi, meski itu adalah hak dari wajib pajak (WP). 

Adapun pada APBN 2026 sampai dengan 31 Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat restitusi mencapai Rp54,1 triliun atau turun 23% (YoY) dari Januari 2025. Secara terperinci, restitusi awal tahun meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp15,8 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp37,37 triliun. Adapun pajak lainnya seperti di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh migas mencapai Rp879 miliar. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan audit bakal dilakukan sesuai dengan kriteria seleksi dari otoritas. Menurutnya, otoritas pajak akan melihat apabila persyaratan restitusi itu sudah dipenuhi atau belum oleh WP yang mengajukan. Namun demikian, Bimo tak menampik bisa saja kondisi dunia usaha terkait yang menyebabkan restitusi jebol hingga Rp361 triliun. Contohnya, industri batu bara yang dimungkinkan untuk mengajukan restitusi lantaran komoditas tersebut ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP) sebab Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Purbaya Sinkronkan Penempatan Rp 200 T di Bank dengan Kebijakan BI
  • Perpanjangan Penempatan Dana Pemerintah
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260225073124-4-713661/purbaya-sinkronkan-penempatan-rp-200-t-di-bank-dengan-kebijakan-bi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan nasional akan diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI). Langkah ini dilakukan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga yang melatarbelakangi perpanjangan durasi penempatan dana pemerintah di perbankan. Seperti diketahui, Purbaya memperpanjang penempatan dana tersebut menjadi September 2026, dari semula Maret 2026, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan, perpanjangan menempatkan dana lebih alias SAL yang selama ini hanya mengendap di BI dan telah dialihkan ke perbankan diputuskan karena terbukti mampu menekan suku bunga kredit. Ia mengatakan, suku bunga kredit tertimbang per Januari 2026 telah merosot ke level 8,80% dari sebelumnya di level 9,20% pada Januari 2025. Penurunan ini Purbaya anggap efek positif dari penempatan dana Rp 200 triliun di Himbara.

AS Tuding Indonesia, Laos, India Tak Adil Terkait Subsidi Tenaga Surya
  • Potensi Energi Surya
  • https://hijau.bisnis.com/read/20260225/652/1955585/as-tuding-indonesia-laos-india-tak-adil-terkait-subsidi-tenaga-surya

Pemerintahan Trump menuduh India, Indonesia, dan Laos memberikan subsidi tidak adil pada industri manufaktur tenaga surya, dengan tingkat subsidi masing-masing mencapai 126%, 86%-143%, dan 81%. Keputusan ini berpotensi meningkatkan tarif impor modul surya dari ketiga negara tersebut ke AS, yang dapat melindungi produsen lokal namun juga meningkatkan biaya bagi konsumen. Investigasi ini dipicu oleh petisi dari Alliance for American Solar Manufacturing and Trade yang menginginkan perlindungan terhadap produsen AS dan memastikan persaingan yang adil di pasar energi surya.

Efek Domino Impor 105.000 Pikap India: Industri Kolaps hingga Ancaman PHK Massal
  • Polemik Impor Pikap India
  • https://otomotif.bisnis.com/read/20260225/275/1955574/efek-domino-impor-105000-pikap-india-industri-kolaps-hingga-ancaman-phk-massal

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku industri otomotif nasional. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar menambah pilihan kendaraan di pasar, tetapi berpotensi menimbulkan efek domino yang serius—mulai dari penurunan produksi, terganggunya rantai pasok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menegaskan bahwa volume impor sebesar itu bukan angka kecil.

Kemdiktisaintek apresiasi masukan DPR soal dosen hingga sistem data
  • Penguatan Sektor Pendidikan dan Pembangunan Manusia
  • https://www.antaranews.com/berita/5436262/kemdiktisaintek-apresiasi-masukan-dpr-soal-dosen-hingga-sistem-data?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan akan mendukung seluruh masukan substantif yang mencakup berbagai isu strategis di sektor pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Komisi X DPR RI.

Masukan tersebut meliputi isu terkait guru dan dosen, termasuk aspek perlindungan, penguatan pendidikan karakter, literasi, seni, dan budaya, pengembangan bidang olahraga dan kepemudaan, pendidikan tinggi, riset dan inovasi daerah, serta penguatan sistem pendataan dan statistik.

Adapun Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan saat ini pihaknya tengah membahas dua rancangan undang-undang strategis, salah satunya adalah revisi Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berperan sebagai undang-undang payung di bidang pendidikan. Ke depan revisi UU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang melalui proses kodifikasi dan modifikasi, yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Guru dan Dosen.

Prabowo Tiba di Amman Bertemu Raja Abdullah II, Perkuat RI-Yordania
  • Kunjungan Prabowo ke Yordania
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260225064338-7-713642/prabowo-tiba-di-amman-bertemu-raja-abdullah-ii-perkuat-ri-yordania

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke Kota Amman, Yordania, dan dijadwalkan bertemu dengan sahabatnya, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein. Kunjungan ini menjadi yang kedua bagi Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai kepala negara, sekaligus mempertegas hubungan erat antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.

Jaksa Agung Minta Jajaran di Daerah Berani Tangani Kasus Korupsi Besar
  • Kejaksaan, Upaya Pemberantasan Korupsi
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2970432/jaksa-agung-minta-jajaran-di-daerah-berani-tangani-kasus-korupsi-besar

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya di tingkat daerah untuk tak ragu menangani kasus megakorupsi. Mereka diminta untuk tak hanya fokus menangani kasus skala kecil. Hal itu disampaikan Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara pada 24-25 Februari 2026.

Jajaran kejaksaan di daerah juga diminta untuk tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam menangani berbagai kasus menonjol yang menjadi sorotan publik. Jaksa agung menegaskan kepercayaan publik merupakan tolok ukur utama keberhasilan penegakan hukum, sehingga tindakan yang dapat menodai kepercayaan tersebut mesti dihindari. Jaksa agung juga memastikan komitmen jajarannya dalam mendukung program Asta Cita periode 2024-2029. Dia menaruh atensi terhadap penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Tak lupa, jaksa agung mengingatkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai upaya perlawanan balik dari koruptor yang hendak mendiskreditkan institusi. Jajaran Kejaksaan juga diminta untuk senantiasa menjaga marwah institusi.

Lubang Jaminan Sosial dalam Kasus Malpraktik di Indonesia
  • Gagap Kebijakan Kesehatan
  • https://www.teras.id/koreksi-org/rubrik/jeda/lubang-jaminan-sosial-dalam-kasus-malpraktik-di-indonesia-2117067

Belum genap empat tahun lalu, Indonesia digemparkan oleh kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Zat etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG) yang melebihi batas pada obat prdouksi PT Afi Farma, menyebabkan ratusan anak meninggal. Meski secara hukum perusahaan telah disanksi, namun nasib para korban yang tersisa kini terkatung-katung. Anak-anak yang bertahan masih kerap sakit berkelanjutan. Beban pengobatan sehari-hari membuat ekonomi keluarga mereka semakin tertekan.

Jaminan sosial yang diberikan negara, tak mampu menutup kebutuhan mereka. Pemerintah hanya memberikan santunan senilai Rp 60 juta per anak. Negara tak menggunakan instrumen perhitungan nilai kompensasi yang jelas untuk para korban. Padahal para ahli hukum dan aktuaris menekankan masa depan bisa dikuantifikasikan melalui mortality rate hingga inflasi.

Kementerian Kesehatan enggan berkomentar banyak. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, menerangkan Kemenkes tak terlibat langsung dalam permasalahan jaminan bagi para korban.Berdasarkan penelusuran dalam produksi obat-obatan dan menemukan penyebab obat dengan EG/DEG berlebih dapat beredar di pasaran, salah satunya, terdapat celah pengawasan di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas, Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi
  • Penyusunan Naskah Akademik, RUU Perampasan Aset
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/863822/ruu-perampasan-aset-kembali-dibahas-momentum-perkuat-pemberantasan-korupsi

KOMISI III DPR RI mulai menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA). Tahap awal ini menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi yang dinilai krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi di Indonesia. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyambut positif langkah DPR tersebut. Dia mendorong agar pembahasan segera dirampungkan hingga pengesahan dengan tetap membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.

Yenti mengungkapkan dirinya telah terlibat dalam pembahasan RUU ini sejak 2008 dan saat itu prosesnya hampir rampung. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk kembali berlarut-larut. Ia menekankan bahwa perampasan aset saat ini tidak lagi hanya relevan untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan ekonomi lainnya, termasuk narkotika yang kian marak. Dalam pelaksanaannya, pendekatan TPPU tetap harus digunakan agar penelusuran dan perampasan hasil kejahatan berjalan efektif.

Lebih jauh, Yenti mengingatkan pentingnya membangun pemahaman bahwa setiap RUU yang disusun harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat. Menurutnya, RUU PA juga perlu mengatur secara tegas mekanisme pengelolaan aset sitaan selama proses peradilan berlangsung. Hal ini penting untuk menjaga agar nilai barang sitaan tidak menyusut atau bahkan hilang. Selain itu, ia menyoroti perlunya kejelasan pengaturan mengenai pemanfaatan aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Transparansi alokasi hasil rampasan menjadi bagian dari makna pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya korupsi.

Arab Saudi Larang Impor Ayam dan Telur dari 40 Negara, Termasuk RI
  • Arab Saudi Larang Impor Ayam dan Telur dari Indonesia
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/25/075443126/arab-saudi-larang-impor-ayam-dan-telur-dari-40-negara-termasuk-ri?source=headline

Otoritas Obat dan Makanan Arab Saudi (SFDA) mengumumkan kebijakan baru berupa larangan total impor produk unggas dan telur dari 40 negara, ditambah larangan parsial yang berlaku di beberapa provinsi atau kota di 16 negara lain. Dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (25/2/2026), larangan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan mencegah masuknya penyakit hewan menular ke dalam negeri.

Menurut laporan resmi SFDA, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat dan keselamatan pangan, terutama dalam konteks wabah penyakit hewan seperti highly pathogenic avian influenza (HPAI) atau penyakit Newcastle yang dilaporkan di berbagai belahan dunia. Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Indonesia, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Djibouti, Afrika Selatan, China, Irak, Ghana, Palestina, Vietnam, Kamboja, Kazakhstan, Kamerun, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libya, Myanmar, Inggris Raya, Mesir, Meksiko, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, India, Hong Kong, Jepang, Burkina Faso, Sudan, Serbia, Slovenia, Pantai Gading, dan Montenegro.

Menhub Targetkan Perbaikan Jalur Mudik Rampung H-10 Lebaran
  • Persiapan Mudik Lebaran
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/taywux370/menhub-targetkan-perbaikan-jalur-mudik-rampung-h10-lebaran

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menargetkan perbaikan jalan rusak di jalur mudik, khususnya yang dilalui kendaraan roda dua, rampung paling lambat H-10 Lebaran. Ia menyebut persoalan infrastruktur menjadi perhatian serius menjelang arus mudik, terutama jalur-jalur utama yang berada di kawasan Pantura, Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan perbaikan infrastruktur menjelang periode mudik. Dudy mengatakan pemerintah juga melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembahasan perbaikan infrastruktur. Namun, dirinya memahami adanya keterbatasan anggaran di tingkat daerah.

Dudy memastikan kementeriannya telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan aktivitas mudik pada Lebaran 2026 berjalan dengan lancar. Beberapa strategi di antaranya rekomendasi penerapan flexible working arrangement (FWA) beberapa hari sebelum dan setelah libur bersama, penambahan layanan pelabuhan penyeberangan Jawa-Sumatera, serta penyiapan rest area dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agama untuk pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat pemudik. Selain itu, Dudy juga mengatakan pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat, serta diskon tarif tol yang akan berlaku pada Lebaran tahun 2026.

Siswa di UEA Bisa Kerjakan Tugas Lewat Sistem Digital Terpadu Selama Ramadan
  • Penerapan PJJ Saat Ramadhan
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8371133/siswa-di-uea-bisa-kerjakan-tugas-lewat-sistem-digital-terpadu-selama-ramadan

Kementerian Pendidikan Uni Emirat Arab (UEA) memperkenalkan sistem digital terpadu untuk semua jenjang dari TK hingga SMA agar selama Ramadhan sistem pengumpulan dan penilai tugas siswa lebih mudah. Langkah itu bagian dari program bertajuk ‘Ramadan with the Family’ yang bertujuan memperkuat konsistensi dan transparansi pembelajaran digital di seluruh sekolah negeri. Dengan sistem ini, siswa bisa mengumpulkan tugas secara online dan guru lebih mudah menilai secara transparan.

Caranya dengan mengunggah semua tugas dan evaluasi melalui Learning Management System (LMS) alias sistem pembelajaran terpadu sesuai rencana kurikulum yang telah disetujui. Sistem ini membagi proses menjadi beberapa langkah untuk guru dan sekolah. Guru harus memasukkan judul evaluasi, lalu mengunggah instruksi yang jelas. Selanjutnya, guru menentukan jenis tugas dan kriteria penilaian. Setelah itu, mereka menetapkan batas waktu pengumpulan sebelum tugas resmi dirilis di platform.

Kementerian Pendidikan menekankan bahwa proses digital standar ini tidak hanya menyederhanakan metode mengajar dan menilai. Sistem ini juga mengurangi kesenjangan antar sekolah dan memperkuat peran keluarga dalam mendukung pembelajaran selama Ramadan.

Menteri PANRB: Tidak Semua ASN Bisa Jadi Komponen Cadangan
  • Pelatihan Komponen Cadangan
  • https://news.republika.co.id/berita/tazc9c9730000/menteri-panrb-tidak-semua-asn-bisa-jadi-komponen-cadangan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa tidak semua aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi bagian dari komponen cadangan (komcad). Hal ini disampaikan Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, pada Selasa (24/2). Menurutnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang dan kuota yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan.

Lebih lanjut, jika ASN memenuhi persyaratan untuk menjadi komcad, mereka akan diikutsertakan dalam pelatihan selama 30-45 hari. Kementerian PANRB telah mengimbau partisipasi ASN dalam peran ini melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, yang ditandatangani oleh mendiang Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa pendidikan dasar bagi 4.000 ASN tersebut kemungkinan akan dimulai pada April 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan kesiapan TNI AD untuk memfasilitasi pendidikan bagi para ASN tersebut.

Sebanyak 185 Lapangan Padel di Jakarta tak Berizin
  • Permasalahan Perizinan Lapangan Padel di Jakarta
  • https://news.republika.co.id/berita/tazoid409/sebanyak-185-lapangan-padel-di-jakarta-tak-berizin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencatat saat ini terdapat 397 lapangan padel yang beroperasi di ibu kota. Namun, hampir setengah dari jumlah lapangan padel itu belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG). Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Provinsi Jakarta, Vera Revina Sari, mengatakan saat ini hanya terdapat 212 lapangan padel yang memiliki izin. Sementara itu, 185 lapangan padel belum memiliki izin. Ia menjelaskan, sebuah lapangan padel wajib memiliki izin PBG. Setelah memiliki PGB, pemilik lapangan harus mengurus sertifikat laik fungsi (SLF). 

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, pihaknya telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan izin pembangunan lapangan padel yang berlokasi di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel baru dapat diberikan izin apabila lokasinya di zona komersial.

Ia menambahkan, pihaknya juga bakal melakukan penertiban terhadap seluruh lapangan padel yang telah beroperasi di Jakarta. Apabila didapati ada lapangan padel yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG), Pemprov Jakarta akan melakukan penghentian kegiatan hingga pencabutan izin usaha.

Di Balik Rencana Impor 580.000 GPS, Peternak Ayam Dibayangi Kelebihan Suplai
  • Dampak ART (The Agreement on Reciprocal Trade)
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260224/12/1955259/di-balik-rencana-impor-580000-gps-peternak-ayam-dibayangi-kelebihan-suplai

Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri. Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan. “Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar. Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

BPOM RI Umumkan 10 Obat Alam Ilegal Paling Marak Dijual Online, Picu Serangan Jantung
  • Obat Alam Ilegal
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8369723/bpom-ri-umumkan-10-obat-alam-ilegal-paling-marak-dijual-online-picu-serangan-jantung

Sepanjang tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melakukan patroli di marketplace dan menemukan ribuan akun yang menjual produk obat bahan alam ilegal. Ribuan tautan penjualan dari akun-akun tersebut telah di-takedown oleh Kementerian Komunikasi dan DIgital, serta Indonesian E-Commerce Association (idEA).

Belanja Negara Januari Melonjak, Defisit Fiskal Bisa Dekati 3% PDB
  • Belanja Negara Januari 2026 Naik
  • https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-negara-januari-melonjak-defisit-fiskal-bisa-dekati-3-pdb

Pemerintah mencatat lonjakan signifikan belanja negara pada awal tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja di Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau setara 5,9% dari pagu APBN, tumbuh 25,7% dibandingkan Januari 2025. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mengungguli rerata Rp 168,79 triliun. Lonjakan belanja terutama didorong kenaikan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang melonjak 128,9% secara tahunan. Kenaikan terbesar berasal dari belanja barang, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang hingga Februari telah menyerap Rp36,6 triliun. Sementara itu, pendapatan negara Januari 2026 terealisasi Rp 172,7 triliun, naik 9,5% secara tahunan. Akibatnya, defisit anggaran tercatat Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB, naik dua kali lipat dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 23 triliun (0,09% PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan realisasi belanja triwulan I mencapai Rp 809 triliun. Artinya, pemerintah masih perlu membelanjakan Rp 581,7 triliun selama Februari–Maret. Dengan akselerasi ini, Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5%–6%. Namun, lonjakan belanja di awal tahun menimbulkan tantangan fiskal. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyoroti risiko tekanan kas negara akibat percepatan belanja, khususnya pada program seperti MBG. Wahyudi memperkirakan defisit 2026 berpotensi mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang, yakni hampir 3% dari PDB. Dengan realisasi belanja yang tinggi di awal tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan setiap rupiah belanja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal.

Upaya Mengejar Pajak & Bagi Hasil Google Cs Terganjal Perjanjian Dagang
  • Dampak ART (The Agreement on Reciprocal Trade)
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260224/259/1955193/upaya-mengejar-pajak-bagi-hasil-google-cs-terganjal-perjanjian-dagang

Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade itu memuat 2 klausul penting yang berpotensi bertabrakan dengan upaya pemerintah dalam mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi digital.

Evaluasi Kinerja Menkes Budi Gunadi
  • Evaluasi Kinerja Menkes
  • https://tirto.id/bpjs-watch-minta-prabowo-evaluasi-kinerja-menkes-budi-gunadi-hrsy

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jabatan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, karena dinilai merugikan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kebijakan mutasi dan pemecatan empat dokter spesialis anak yang dianggap mencederai sistem pelayanan kesehatan nasional.

Timboel menilai tindakan pemecatan terhadap empat dokter spesialis anak tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia menegaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan tenaga spesialis, namun pemerintah justru mengurangi jumlah SDM kesehatan di lapangan.

Merespons pernyataan Timboel dan tuntutan IDAI memulihkan status empat dokter spesialis anak yang dimutasi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan pihaknya belum mau memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Ia berdalih bahwa Kemenkes saat ini sedang berfokus pada masalah kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menhan Dorong Penguatan Kurikulum STEM dan Ketahanan Pangan
  • Penguatan Kurikulum STEM dan Ketahanan Pangan
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/863588/menhan-dorong-penguatan-kurikulum-stem-dan-ketahanan-pangan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi untuk memastikan kualitas fasilitas pendidikan dan memperkuat kurikulum pembentukan karakter calon pemimpin bangsa. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyisir berbagai sarana prasarana mulai dari Laboratorium Aeronotika, Laboratorium Biologi, hingga fasilitas dapur untuk menjamin standar operasional pendidikan tetap terjaga.

Ia secara khusus mendorong penguatan kurikulum berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) guna mencetak lulusan yang kompetitif secara intelektual. Selain aspek akademik, Sjafrie juga menginstruksikan pengembangan program integrated farming (pertanian terpadu) di lingkungan sekolah. 

Program ini diharapkan menjadi media pembelajaran praktis bagi siswa mengenai kemandirian dan ketahanan pangan sejak dini. Terkait sumber daya manusia, Sjafrie meminta adanya seleksi guru yang ketat dengan standar kompetensi dan psikologi yang tinggi.  Ia menegaskan bahwa pola pengasuhan siswa harus tetap berbasis pada nilai-nilai inti seperti disiplin, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

LPDP: 44 Penerima Beasiswa Disanksi, 8 Wajib Kembalikan Dana
  • Pelanggaran Kontrak Penerima Beasiswa LPDP
  • https://tirto.id/lpdp-44-penerima-deasiswa-disanksi-8-wajib-kembalikan-dana-hrsT

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, melaporkan sebanyak 44 penerima beasiswa (awardee) telah dijatuhi sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan. Rinciannya, 8 orang diberikan sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Sudarto menjelaskan, data tersebut diperoleh berdasarkan akses data perlintasan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan masyarakat, serta penelusuran media sosial para awardee. Dia menegaskan tidak seluruh laporan otomatis berujung pelanggaran. Beberapa penerima beasiswa masih berada dalam masa magang atau tengah membangun usaha di luar negeri selama dua tahun yang memang diperbolehkan sesuai buku pedoman penerima beasiswa.

Terkait sanksi, Sudarto menyebut awardee yang melanggar bisa dikenai pengembalian dana beasiswa beserta bunga, serta pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani penerima beasiswa. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, turut mengungkapkan bahwa suami dari alumni LPDP berinisial DS yang menjadi sorotan publik telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya, termasuk bunganya.

Polda Maluku pecat anggota Brimob tersangka aniaya siswa di Tual
  • Penganiayaan Oknum Brimob Tual
  • https://www.antaranews.com/berita/5433914/polda-maluku-pecat-anggota-brimob-tersangka-aniaya-siswa-di-tual

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota Brimob yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual hingga meninggal dunia. Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama 14 jam pada Senin pukul 14.00 WIT hingga 03.00 WIT dini hari (24/2).

Dalam sidang tersebut, Bripda MS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta melanggar Kode Etik Profesi Polri. Meski demikian, yang bersangkutan masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis dan diberikan waktu untuk mengajukan banding.

Sebanyak 14 saksi diperiksa dalam persidangan, termasuk terduga pelanggar. Sepuluh saksi dihadirkan langsung di ruang sidang, terdiri dari sembilan anggota Brimob dan satu kakak kandung korban berinisial AT (14). Sementara empat saksi lainnya diperiksa secara daring dari Polres Tual, yakni dua anggota Polres Tual serta dua saksi dari pihak keluarga korban. Sidang tersebut turut menghadirkan pengawas eksternal, di antaranya Ketua Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, proses persidangan juga mendapat asistensi dari Divisi Propam Mabes Polri serta pengawasan tim khusus Itwasum Polri yang diturunkan langsung oleh Kapolri.

Saksi Sebut Tak Ada Catatan Transaksi Rp 809 M ke Nadiem, Jaksa Bilang Gini
  • Persidangan Korupsi Laptop Chromebook
  • https://news.detik.com/berita/d-8369506/saksi-sebut-tak-ada-catatan-transaksi-rp-809-m-ke-nadiem-jaksa-bilang-gini?page=2#google_vignette

Jaksa penuntut umum (JPU) tetap berkeyakinan eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menikmati uang Rp 809 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa menduga jumlah yang diterima Nadiem melebihi Rp 809 miliar. Jaksa menyinggung konsep white collar crime. “Oh, iya lah pasti terbukti itu Rp 809 miliar sesuai dakwaan, bahkan faktanya bisa lebih kalau kita lihat kan ada kelebihan jumlah saham,” ujar jaksa Roy Riadi seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Jaksa mengatakan para pelaku korupsi menjauhkan uang korupsi dari entitasnya untuk menikmatinya.

Sebelumnya, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), RA Koesoemohadiani, dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Diani menyebutkan tak ada dokumen hukum yang melandasi transaksi Rp 809 miliar ke eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Hal itu disampaikan Diani saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026). Terdakwa dalam sidang ialah Nadiem Anwar Makarim.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook saat menjabat Mendikbudristek. Proyek itu disebut menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun. Nadiem telah mengajukan eksepsi. Hakim menolak eksepsi tersebut dan meminta agar sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Setoran Pajak Tumbuh Positif, Efek Restitusi Ditekan atau Pemulihan Ekonomi?
  • Peneirmaan Pajak Januari 2026 Naik 30 persen
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260224/259/1955206/setoran-pajak-tumbuh-positif-efek-restitusi-ditekan-atau-pemulihan-ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan tahun 2026 yakni 22,9% (YoY). Data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp170,3 triliun atau naik 7% dari posisi Januari 2025 yang hanya Rp159,1 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto naik dari Rp88,9 triliun menjadi Rp116,2 triliun pada Januari 2026. Namun, penerimaan bruto PPh Badan Januari 2026 masih terkontraksi 4% di angka Rp20,6 triliun. Sementara realisasi brutonya ada di angka Rp5,7 triliun atau tumbuh 37%. Selain PPh Badan, penerimaan pajak yang masih mengalami kontraksi adalah PPh orang pribadi dan PPh 21 karyawan yang setoran netonya terkontraksi 20,4% atau hanya Rp31,1 triliun. Sementara itu PPh final, PPh 22 dan PPh 26 dengan realisasi Rp26 triliun masih terkontraksi 11%. 

Di sisi lain, pertumbuhan tinggi penerimaan pajak Januari 2026 itu terjadi karena baseline yang digunakan adalah penerimaan pajak Januari 2025 yang tercatat hanya sebesar Rp88,9 triliun. Sedangkan kalau membandingkannya dengan Januari 2024 yang mencapai Rp149,25 triliun, penerimaan pajak bulan pertama tahun 2026 masih terkontraksi lebih dari 22,14%. Adapun dalam bahan paparan Kemenkeu disebutkan bahwa pemerintah memang telah melakukan efisiensi pengumpulan pajak dengan melakukan manajemen restitusi. Langkah ini berhasil menekan angka restitusi sebesar 23% atau dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 ke Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

“Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus,” ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun tahun ini apabila mengacu pada realisasi penerimaan tahun lalu. Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.  

Usai Kontroversi DS “Cukup Saya WNI”, LPDP Diminta Perketat Seleksi Penerima Beasiswa
  • Pelanggaran Kontrak Penerima Beasiswa LPDP
  • https://edukasi.kompas.com/read/2026/02/24/083100971/usai-kontroversi-ds-cukup-saya-wni-lpdp-diminta-perketat-seleksi-penerima?page=all#page2

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief meminta pemerintah memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini disampaikan menanggapi kontroversi penerima beasiswa LPDP yang bangga anaknya resmi menjadi Warga Negara Asing (WNA). Menurut Habib, penerima beasiswa LPDP harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kesepakatan yang ada karena pembiayaan beasiswa menggunakan uang negara.

Terkait kasus penerima beasiswa LPDP yakni pasangan suami istri (pasutri) DS dan AP yang memilih menjadikan anaknya WNA dan bahkan AP belum menyelesaikan pengabdiannya setelah lulus kuliah dijadikan sebagai alarm bagi pemerintah bahwa integritas dan komitmen persahabatan calon penerima beasiswa LPDP harus diuji lebih dalam, bukan sekadar kecakapan akademik.

Habib juga mengingatkan bahwa LPDP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak bangsa. Oleh karena itu, menurut dia, peningkatan kualitas SDM tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

Laporan Intelijen AS Bocor: China Diam-diam Kembangkan Senjata Nuklir Generasi Baru
  • Senjata Nuklir China
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/02/23/200940470/laporan-intelijen-as-bocor-china-diam-diam-kembangkan-senjata-nuklir

Lembaga intelijen Amerika Serikat meyakini China tengah mengembangkan “generasi baru” senjata nuklir dan diduga telah melakukan sedikitnya satu uji ledakan yang tidak diumumkan ke publik. Menurut pejabat AS, China berencana meningkatkan kemampuan nuklirnya secara drastis, melampaui sekitar 600 hulu ledak operasional yang saat ini dimiliki. Laporan tersebut menyebutkan bahwa China kemungkinan telah melakukan uji coba nuklir rahasia pada Februari lalu. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Republik Rakyat China untuk pertama kalinya terus mengembangkan senjata nuklir taktis berdaya ledak rendah. Senjata jenis ini dirancang untuk digunakan dalam skenario tertentu, termasuk kemungkinan jika Amerika Serikat membela Taiwan secara militer.

Pengembangan ini dipandang sejumlah pejabat AS sebagai indikasi pergeseran pendekatan strategis Beijing, terutama terkait potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik. China sebelumnya diketahui telah melakukan uji ledakan nuklir pada Juni 2020 di fasilitas rahasia Lop Nur, yang berada di wilayah barat laut negara tersebut. Uji coba itu dilakukan meski China menerapkan moratorium uji coba nuklir secara sepihak sejak 1996. Informasi baru mengenai uji coba 2020 itu memperkuat kecurigaan Washington bahwa China terus memajukan program nuklirnya.

Menanggapi tudingan tersebut, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, DC, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “mendistorsi dan mencemarkan kebijakan nuklir China.” Hingga kini, ketegangan antara Washington dan Beijing terkait isu nuklir dan keamanan kawasan terus menjadi perhatian internasional, terutama di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di sekitar Taiwan dan Indo-Pasifik.

DPR Belanja Masalah untuk Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • RUU Perampasan Aset
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2970184/dpr-belanja-masalah-untuk-kebut-pembahasan-ruu-perampasan-aset

Komisi III DPR tengah belanja masalah untuk mulai “mengebut” pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung progres RUU yang mulai dibahas pertengahan Januari 2025 lalu tersebut.

Menurut Dasco, sejumlah masalah tersebut bakal dikumpulkan dalam daftar inventaris masalah atau DIM untuk dibahas bersama pemerintah. Kata Dasco, salah satu masalah yang dikumpulkan yakni pasal-pasal di dalam KUHP yang berlaku saat ini maupun UU Tipikor.

Diketahui, RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan pada 2012 dan terakhir kali diajukan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Surpres Nomor R-22/Pres/05/2023. Pembahasan RUU tersebut sempat mandeg, sebelum akhirnya DPR memasukkan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas 2025.

Kumham Imipas perkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan HAM PMI
  • Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan HAM PMI
  • https://www.antaranews.com/berita/5433846/kumham-imipas-perkuat-sinkronisasi-kebijakan-perlindungan-ham-pmi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia (PMI), melalui rapat di Jakarta, Kamis (19/2). Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun menegaskan rekomendasi kebijakan perlindungan PMI memerlukan proses terukur dan komitmen lintas kementerian dan lembaga.

Maka dari itu, kata dia, rapat tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pelindungan PMI secara komprehensif, mulai dari pra-keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga purna penempatan. Sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mewujudkan sistem pelindungan yang kuat, responsif, dan berkeadilan bagi PMI dan keluarganya. Dalam kesempatan yang sama, Analis Hukum Kementerian Dalam Negeri Raja Sianturi menekankan peran strategis pemerintah daerah melalui pembentukan regulasi daerah. Ia menambahkan bahwa peraturan daerah penting karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan dalam implementasi kebijakan. Adapun Kemendagri memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pembentukan kebijakan daerah.

Sementara itu, Perancang Ahli Madya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Isabella Anggraeny menegaskan regulasi daerah bukan sekadar formalitas legislatif, melainkan instrumen kebijakan strategis.

Gubernur Lemhannas: Potensi Perang Dunia Ketiga Makin Kuat
  • Potensi Perang Dunia Ketiga
  • https://news.republika.co.id/berita/taxw35393/gubernur-lemhannas-potensi-perang-dunia-ketiga-makin-kuat

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan menguatnya potensi perang dunia ketiga. Ini seiring meningkatnya eskalasi konflik di berbagai wilayah dunia. Hal itu disampaikan Ace usai menghadiri Kuliah Umum oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (23/2/2026) di Kantor Lemhannas. Dalam paparannya, SBY mengakui makin nyatanya potensi perang dunia ketiga.

Ace mencontohkan di kawasan Asia ada potensi perang di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, konflik Cina-Taiwan. Lalu di Eropa potensi perang berlanjut Rusia dan Ukraina, serta potensi perebutan Greenland. Kemudian di Timur Tengah konflik Palestina, Israel, Iran, Amerika Serikat. Oleh karena itu, Ace mengaku pemerintah RI harus berperan aktif untuk mendorong diplomasi dengan berbagai negara, terutama negara yang memiliki kekuatan besar di dunia seperti Amerika, Cina maupun Rusia.

Adapun di dalam negeri, Ace mendorong masyarakat memiliki kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya potensi Perang Dunia Ketiga. Ace berharap masyarakat dapat membangun kemandirian.

Petinggi Gojek Sebut Transaksi Rp 809 M Tak Terkait Pengadaan Chromebook
  • Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/24/08060231/petinggi-gojek-sebut-transaksi-rp-809-m-tak-terkait-pengadaan-chromebook?source=headline

Sejumlah saksi dari PT Gojek Tokopedia TBK (GoTo) mengatakan transaksi senilai Rp 809 miliar antara PT Gojek Indonesia dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) di tahun 2021 tidak berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hal ini terungkap ketika Nadiem Makarim selaku terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek bertanya langsung kepada para saksi yang hadir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook. Director Legal dan Head of Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani atau bisa dipanggil Diani mengatakan, transaksi Rp 809 miliar itu tidak ada kaitan dengan pengadaan Chromebook. Sementara ini, Andre Sulistyo mantan CEO Gojek Indonesia yang kini menjabat Komisaris GoTo mengaku baru mendengar soal pengadaan Chromebook ketika kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan diberitakan di media massa.

AS-Iran Makin Tegang, RI Siapkan Opsi Evakuasi WNI dari Iran
  • Ketegangan Iran - AS
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260223190131-120-1330984/as-iran-makin-tegang-ri-siapkan-opsi-evakuasi-wni-dari-iran

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan situasi warga negara Indonesia (WNI) di Iran saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ancaman untuk menggempur habis-habisan negara tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sederet negara Eropa dan India sudah meminta warganya angkat kaki dari negara Timur Tengah tersebut. Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah menyampaikan kondisi tersebut dalam pernyataan tertulis, Senin (23/2). Kemlu bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran untuk memantau situasi belakangan ini.

Dia lalu berujar, “Hingga saat ini, tidak terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan.” Lebih lanjut, Heni mengatakan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Teheran terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Iran. Sampai saat ini, kata dia, situasi di Teheran dan kota-kota lainnya terpantau berjalan normal serta kondusif. Status Siaga 1 untuk Iran yang ditetapkan sejak Juni 2025 juga lalu masih berlaku.

Selain itu, Heni menerangkan KBRI Teheran sudah beberapa kali menyampaikan imbauan ke WNI di Iran untuk mempertimbangkan pergi dari negara tersebut secara mandiri jika kondisi keamanan di wilayah mereka tak kondusif. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap menyiapkan rencana kontingensi. Dia lalu mengimbau seluruh WNI di Iran untuk terus meningkatkan waspada, memantau perkembangan situasi terkini, dan menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran. Pernyataan Heni muncul setelah sejumlah negara seperti Swedia, Serbia. dan India, meminta warganya untuk meninggalkan Iran.

Bawaslu Gandeng Media Tempo, Perkuat Ekosistem Informasi Pemilu Hadapi Tantangan Digital
  • Bawaslu dan Tempo, Edukasi Publik, Kolaborasi Media, Upaya Pencegahan
  • https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-gandeng-media-tempo-perkuat-ekosistem-informasi-pemilu-hadapi-tantangan-digital

Bawaslu memperkuat kolaborasi strategis dengan Tempo untuk membangun ekosistem informasi pemilu yang sehat, akurat, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa “Di tengah perkembangan teknologi dan pola kampanye digital yang semakin kompleks, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan media menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi.” Bagja juga mengungkap bawah Bawaslu telah menyiapkan sejumlah program strategis meliputi pendidikan politik masyarakat, penguatan sistem pengawasan digital, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan program Bawaslu Go to School.

Sementara itu, Direktur Media Tempo, Wahyu Dhyatmika, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung pengawasan pemilu di tengah dinamika teknologi yang semakin berkembang seperti mikro digital campaign, cek fakta, termasuk terhadap konten berbasis AI.

Sinergi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi publik, demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang sehat.

Trump Gelar Rapat Tertutup di Gedung Putih, Bahas Serangan Awal ke Iran
  • Ketegangan Iran - AS
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/02/23/200000370/trump-gelar-rapat-tertutup-di-gedung-putih-bahas-serangan-awal-ke-iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer skala besar terhadap Iran apabila kesepakatan diplomatik gagal tercapai. Langkah ini disebut-sebut bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Teheran dari kursi kekuasaan. Dikutip dari The New York Times, Minggu (22/2/2026), Trump cenderung akan melakukan serangan awal dalam waktu dekat untuk memberikan tekanan kepada Iran.

Sejumlah target potensial kini masuk dalam radar pertimbangan, mulai dari markas besar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), situs nuklir strategis, hingga fasilitas program rudal balistik. Jika tekanan tersebut tak membuahkan hasil, Trump mengisyaratkan akan membuka peluang operasi militer penuh pada akhir tahun ini dengan target utama menggulingkan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei.  Meski demikian, internal pemerintahan AS sendiri masih meragukan apakah tujuan ambisius tersebut bisa dicapai hanya melalui serangan udara.

Rencana besar ini dikabarkan telah dibahas dalam pertemuan tertutup di Ruang Situasi Gedung Putih, Rabu (18/2/2026).  Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, serta Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine. Dalam forum tersebut, Trump mendesak Jenderal Caine dan Ratcliffe untuk memaparkan pandangan mereka terkait strategi luas terhadap Iran.  Namun, kedua pejabat tersebut dilaporkan bersikap hati-hati dan tidak memberikan rekomendasi kebijakan spesifik.

BI Perluas Keuangan Digital ke Desa untuk Dukung Koperasi Desa dan MBG
  • Keuangan Digital Masuk Desa
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260223210530-78-1331018/bi-perluas-keuangan-digital-ke-desa-untuk-dukung-koperasi-desa-dan-mbg

Bank Indonesia (BI) akan memperluas ekosistem keuangan digital sampai ke desa untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI Dicky Kartikoyono menyampaikan perluasan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, terutama program untuk masyarakat.

BI telah mencatat adanya lonjakan keuangan digital nasional secara signifikan bersamaan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Hal ini tercermin dari peningkatan volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan efektivitas layanan perbankan digital. Dicky menjelaskan saat ini volume transaksi QRIS mencapai 300 miliar transaksi per tahun, dengan nilai transaksi menyentuh Rp50 triliun. Begitu juga adopsi teknologi pada sektor perbankan yang berkembang pesat.

Meski begitu, ia juga menyebutkan terdapat berbagai tantangan terkait perluasan tersebut, seperti perlindungan ekosistem dan peningkatan literasi digital masyarakat. Ke depan, BI juga akan bersinergi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk memperluas keuangan digital hingga ke desa.

Tunggu Presiden, Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 T Siap Cair
  • THR ASN 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260223173652-532-1330966/tunggu-presiden-purbaya-pastikan-thr-asn-rp55-t-siap-cair

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri telah disiapkan pemerintah. Namun, pengumuman resmi terkait pencairannya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengatakan saat ini regulasi pencairan THR masih dalam tahap finalisasi melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).

Purbaya menegaskan dana sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri telah tersedia. Saat ditanya apakah pencairan akan dimulai pekan ini, Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pada triwulan I 2026 diproyeksikan mencapai Rp809 triliun. Selain THR ASN, TNI, dan Polri, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun. Purbaya menegaskan realisasi belanja pada awal tahun akan dilakukan tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia yang solid sepanjang 2025 dapat berlanjut pada 2026.

Menyediakan Kolom Kosong Pemilu 2029
  • Kolom Kosong, Memperkuat Demokrasi, Partisipasi Pemilu yang Berkualitas
  • https://timesindonesia.co.id/kopi-times/579009/menyediakan-kolom-kosong-pemilu-2029

Partisipasi pemilu di Indonesia sering dijadikan tolak ukur keberhasilan. Kehadiran tinggi dianggap positif dan penurunan dinilai sebagai kemunduran. Namun, sistem pemilu belum sepenuhnya mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki pilihan sehingga dikategorikan sebagai golongan putih (Golput). Partisipasi pemilu presiden dan DPR menunjukkan pola fluktuatif: turun pada 2019 dan 2014, lalu meningkat signifikan saat diserentakkan pada 2019 dan 2024, rata-rata partisipasi sekitar 76-78 persen.

Sejak 2015, Pilkada telah mengakomodasi pilihan “tidak memilih” melalui kolom kosong/kotak kosong. Pada Pilkada 2024, terdapat dua daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Fakta ini menunjukkan bahwa menyediakan opsi “tidak memilih” dapat mendorong pemilih tetap hadir ke TPS, sehingga partisipasi lebih mencerminkan realitas pilihan masyarakat, bukan sekedar angka kehadiran. Praktik penggunaan kolom kosong terdapat di India seperti opsi None of the Above (NOTA) dan di Kolombia, ada mekanisme vote en blanco, di Prancis menerapkan vote blanc dan Swedia menyediakan blank vote. Intinya praktik internasional menunjukkan adanya alternatif agar partisipasi terakomodasi.

Dampak penyediaan kolom kosong tidak hanya mendorong partai politik untuk menyiapkan calon terbaik yang mendorong proses kampanye lebih intensif dan berkualitas tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok yang memilih dan “tidak memilih.” Opsi lain bagi pemilih yang tidak dapat hadir di hari H adalah dengan pemberian fasilitas seperti di luar negeri melalui mekanisme drop box dan melalui pos seperti di luar negeri, serta memperluas waktu pemilihan (advance voting). Penyediaan berbagai opsi partisipasi ini memiliki implikasi nyata bagi kualitas pemilu, seluruh suara baik yang sah, tidak sah, maupun kolom kosong penting bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk memahami aspirasi publik sekaligus memastikan penggunaan biaya pemilu.

Mensos Siapkan Transisi Penonaktifan PBI JKN 2 hingga 3 Bulan
  • Realokasi Kepersertaan PBI JKN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260223181549-92-1330979/mensos-siapkan-transisi-penonaktifan-pbi-jkn-2-hingga-3-bulan

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya tengah menyiapkan mekanisme masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) berlaku efektif. Hal ini guna menjamin layanan kesehatan tetap berjalan. Pernyataan tersebut diungkapkan Mensos dalam pertemuan terbatas bersama Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) dan Kepala BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (23/2). 

Kebijakan itu disusun untuk menjawab kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait pembiayaan peserta yang datanya masih dalam proses pemutakhiran. Dalam hal ini pemerintah ingin memastikan tidak ada masyarakat yang ditolak saat membutuhkan layanan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik selama masa transisi berlangsung. Melalui skema tersebut proses pembaruan data dapat berjalan simultan dengan keberlanjutan pelayanan kesehatan, sehingga hak masyarakat atas akses kesehatan tetap terlindungi.

Pemerintah dan BI Sepakati Debt Switch Rp 173,4 Triliun pada 2026
  • Pemerintah dan BI Sepakati Debt Switch
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/699c3fc30d6bd/pemerintah-dan-bi-sepakati-debt-switch-rp-173-4-triliun-pada-2026

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat melakukan debt switch SBN di pasar sekunder pada 2026 dengan nilai Rp 173,4 triliun, sebagai bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan negara dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Transaksi debt switch akan dilaksanakan secara market based, mengedepankan integritas dan disiplin pasar agar tidak menimbulkan distorsi perdagangan SBN.

Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan pertukaran SBN yang dimiliki BI, sehingga berdampak pada penurunan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang. Dengan pertukaran tersebut, jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang, akan menurun sehingga dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN.

Bos Agrinas Akui Total Proyek Mobil CBU India 50 Persen Lebih Murah
  • Kontroversi Impor Kendaraaan India, Koperasi Merah Putih
  • https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260223145340-649-1330896/bos-agrinas-akui-total-proyek-mobil-cbu-india-50-persen-lebih-murah

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) Joao Angelo De Sousa Mota mengungkap alasan mengapa akhirnya memilih kendaraan impor dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satunya terkait harga jauh lebih terjangkau dibanding sederet pikap yang banyak beredar di dalam negeri. Joao menyampaikan selisih harga untuk pikap 4×4 yang berhasil ia peroleh mencapai 50 persen lebih murah. Namun saat ditanya soal detail harga pikap impor India tersebut, ia enggan mengungkapnya karena terikat perjanjian kerahasiaan (NDA).

Ia hanya membenarkan nilai kontrak pengadaan proyek ini mencapai Rp24,66 triliun. Lantas jika menggunakan kontrak dengan produsen lokal, Agrinas mengkaji, nilai itu diprediksi akan lebih besar. Pengadaan tersebut melibatkan dua merek otomotif ternama asal India yaitu Mahindra & Mahindra (Mahindra) dan Tata Motors. Semua model yang diimpor dengan spesifikasi penggerak 4×4, sedangkan spesifikasi pikap yang telah diproduksi banyak produsen di Tanah Air jenis 4×2.

Ia menuturkan pikap CBU asal India itu kini sudah mulai didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah Indonesia. Joao melanjutkan nantinya pikap-truk impor berjumlah 105 ribu unit itu akan dikirim satu unit per satu Koperasi Merah Putih.

Komisi II DPR Mulai Bahas RUU Pemilu pada Juli atau Agustus 2026
  • Partisipasi Publik, Putusan MK, RUU Pemilu
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/16070221/komisi-ii-dpr-mulai-bahas-ruu-pemilu-pada-juli-atau-agustus-2026

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) direncanakan dibahas oleh Komisi II DPR pada Juli atau Agustus 2026. Pembahasan akan dimulai setelah Badan Keahlian DPR menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademik RUU Pemilu.

Dalam pembahasannya nanti, Komisi II memastikan akan melibatkan masukan publik serta partai politik yang ada di luar parlemen. Saat ini, Komisi II DPR aktif mengumpulkan masukan publik terkait RUU Pemilu.

Sebelumnya, MK telah mengeluarkan sejumlah putusan terkait UU Pemilu. Pertama adalah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya sebesar 20 persen. Kedua adalah putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan lokal dimulai pada tahun 2029. Artinya pemilu nasional ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan, pemilu lokal ditujukan untuk memilih anggota DPRD provinsi hingga kabupaten/kota dan memilih kepala daerah (Pilkada). Dalam pertimbangan hukum, MK mengusulkan agar pemilihan legislatif DPRD dan Pilkada digelar paling cepat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden/wakil presiden. Ketiga adalah putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen di sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Google hingga Netflix Tak Kena Pajak Digital, Kemenkeu Tetap Kenakan PPN PMSE
  • Google dan Netflix Tidak Kena Pajak Digital
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/699c2f0c8774d/google-hingga-netflix-tak-kena-pajak-digital-kemenkeu-tetap-kenakan-ppn-pmse

Kesepakatan tarif resiprokal Indonesia‑AS menghapus pajak digital bagi perusahaan teknologi AS seperti Google dan Netflix, namun tetap mempertahankan pemungutan PPN PMSE. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa PPN PMSE bukan pajak digital karena bersifat non‑diskriminatif dan tetap dipungut oleh DJP.

Sejak 2020 hingga 30 November 2025, penerimaan negara dari PPN PMSE mencapai Rp 34,54 triliun. Adapun total penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital pada periode yang sama mencapai Rp 44,55 triliun, angka ini mencakup PPN PMSE, pajak terhadap aset kripto, fintech, dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Danantara Teken Kerja Sama Rekayasa Semikonduktor dengan Perusahaan Inggris
  • Kerja Sama Rekayasa Semikonduktor dengan Perusahaan Inggris
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/699ce087d0d81/danantara-teken-kerja-sama-rekayasa-semikonduktor-dengan-perusahaan-inggris

Danantara menandatangani perjanjian kerangka kerja sama dengan Arm Limited di London, disaksikan Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia melalui pengembangan desain semikonduktor. Program kerja sama mencakup pelatihan sekitar 15 ribu insinyur Indonesia, baik dengan mengirimkan mereka ke luar negeri maupun dengan menghadirkan pelatih Arm di dalam negeri menggunakan modul khusus, dan difokuskan pada enam sektor industri prioritas.

Pengembangan chip akan menitikberatkan pada intellectual property strategis di bidang otomotif, IoT, pusat data, peralatan rumah tangga. Selain itu, Indonesia juga membuka opsi pengembangan pada teknologi masa depan seperti kendaraan otonom dan komputasi kuantum, dengan kepemilikan IP tetap di tangan Indonesia

Iran dan Rusia Teken Kesepakatan Rahasia Soal Ribuan Rudal Canggih
  • Kerja Sama Iran-Rusia
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260223051951-120-1330666/iran-dan-rusia-teken-kesepakatan-rahasia-soal-ribuan-rudal-canggih

Iran dilaporkan telah menandatangani kesepakatan rahasia dengan Rusia untuk pembelian ribuan rudal canggih. Laporan ini diungkap oleh Financial Times (FT) pada Minggu (22/2), mengutip dokumen Rusia yang bocor dan sejumlah sumber yang mengetahui perjanjian tersebut. Kesepakatan senilai 500 juta euro (Rp9,9 triliun) itu ditandatangani di Moskow pada Desember lalu. Berdasarkan laporan FT, Rusia akan mengirimkan 500 unit peluncur Sistem Pertahanan Udara Portabel (MANPADS) “Verba” dan 2.500 rudal permukaan-ke-udara 9M336 kepada Iran dalam kurun waktu tiga tahun.

Kabar ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan terkait negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengancam Iran dengan kemungkinan tindakan militer. Pembicaraan nuklir berikutnya antara Iran dan Rusia dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 26 Februari.

Hubungan militer Rusia dan Iran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Teheran diketahui memasok drone dan peralatan militer lainnya yang digunakan pasukan Rusia dalam perang melawan Ukraina. Terbaru, kedua negara juga menggelar latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman dan Samudra Hindia bagian utara pada 19 Februari.


Momen Dedi Mulyadi ke Sikka, Pulangkan Korban TPPO di Maumere ke Jabar, Pastikan Beri Pendampingan
  • Kasus TPPO
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7795059/momen-dedi-mulyadi-ke-sikka-pulangkan-korban-tppo-di-maumere-ke-jabar-pastikan-beri-pendampingan

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih kerap terjadi di Indonesia. Sepanjang 2025, Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak–Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPA–TPPO) Bareskrim Polri mengungkap ada 353 kasus TPPO. Adapun total korban 1.114 orang yang terdiri atas perempuan, anak, dan laki-laki dewasa. Terbaru, 13 warga Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok pekerjaan sebagai ladies companion (LC). Sebanyak 12 orang kini telah dipulangkan dari Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (23/2/2026). Sementara satu orang lebih dulu kembali ke kampung halaman.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut memastikan kondisi perempuan yang menjadi korban TPPO dalam keadaan baik sebelum pulang ke kampung halaman. “Dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik. Sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat,” katanya, di kantor TRUK F Maumere. Pria yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menegaskan proses hukum tetap berjalan meski para korban pulang ke Jabar.

Kemenko Perekonomian: Tak Semua Produk AS Wajib TKDN
  • Agreement on Reciprocal Trade (ART)
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kemenko-perekonomian-tak-semua-produk-as-wajib-tkdn-2117105

KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian menyatakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak berlaku mengikat untuk seluruh produk Amerika Serikat. “Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto. Pernyataan itu disampaikan Haryo menanggapi isi dari salah satu kesepakatan dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang mewajibkan Indonesia membebaskan produk AS dari persyaratan kandungan lokal. Adapun kewajiban itu tertuang dalam Pasal 2.2:  Local Content and Domestic Specification Requirements. Artinya, TKDN produk AS hanya dipersyaratkan untuk kebutuhan belanja pemerintah, bukan terhadap seluruh produk yang diperdagangkan secara komersial di pasar nasional maupun langsung ke konsumen. Haryo mengatakan, persyaratan TKDN bagi produk AS dilakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.  

Neraca Pembayaran Triwulan IV 2025 Surplus US$6,1 Miliar
  • Surplus NPI Triwulan IV 2025
  • https://www.neraca.co.id/article/233384/neraca-pembayaran-triwulan-iv-2025-surplus-us61-miliar

Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2025 mencatatkan surplus sebesar 6,1 miliar dolar AS. Lebih lanjut, transaksi berjalan pada triwulan IV 2025 mencatat defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS (0,7 persen dari PDB), setelah pada triwulan III 2025 mencatat surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS (1,1 persen dari PDB). Neraca perdagangan migas mencatat defisit yang lebih tinggi sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi domestik. Defisit neraca jasa juga tercatat lebih tinggi disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan kondisi pada triwulan III 2025. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, setelah pada triwulan III 2025 mencatatkan defisit sebesar 8,0 miliar dolar AS.

Transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB). Perkembangan ini, catat BI, dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur. Transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, posisi cadangan devisa meningkat dari 155,7 miliar dolar AS pada akhir Desember 2024 menjadi 156,5 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025.

BI pun memprakirakan kinerja NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB. “Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Pengusaha AS Diprioritaskan Garap Mineral Kritis di RI
  • Investasi Mineral Kritis bagi Pengusaha AS
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260223084936-4-712925/pengusaha-as-diprioritaskan-garap-mineral-kritis-di-ri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang investasi bagi pelaku usaha Amerika Serikat (AS). Khususnya dalam pengembangan mineral kritis di Indonesia. Menurut Bahlil, Indonesia menganut politik bebas aktif dalam diplomasi luar negeri serta menerapkan asas ekonomi bebas aktif dalam kerja sama investasi. Artinya, Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara, untuk menanamkan modalnya di sektor strategis. “Artinya kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di mineral kritis,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers secara virtual dikutip Senin (23/2/2026).

Bahkan praktik kerja sama investasi tersebut sejatinya sudah berjalan sebelum adanya perjanjian terbaru dengan AS. Misalnya saja dengan Freeport, yang telah memperoleh konsesi sesuai aturan dan membangun fasilitas pengolahan (smelter) tembaga dengan nilai investasi hampir US$ 4 miliar. Sementara itu, dalam konteks pengembangan mineral kritis seperti nikel, logam tanah jarang (LTJ), dan komoditas strategis lainnya, pemerintah telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha asal AS yang ingin berinvestasi di Indonesia. Ia membeberkan, dalam konteks perolehan wilayah wilayah-wilayah pertambangan, pemerintah selanjutnya akan menawarkan sejumlah area kepada perusahaan AS yang berminat untuk masuk, kemudian memfasilitasi prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.

THR PNS Cair 26 Februari 2026, Pegawai Swasta Kapan?
  • THR ASN Awal Ramadan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260223084309-4-712922/thr-pns-cair-26-februari-2026-pegawai-swasta-kapan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan, anggaran THR pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri serta pensiunan akan mulai cair bertahap mulai minggu ini. Tepatnya, pada Kamis, 26 Januari 2026. Jika THR, TNI dan Polri PNS sudah tampak hilalnya, bagaimana dengan THR pegawai swasta? Untuk swasta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan kewajiban pengusaha dalam memberikan THR sebagai bagian dari pengupahan. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja pasal 88E juga menegaskan THR sebagai hak karyawan. Sesuai aturan yang berlaku, THR pegawai swasta wajib dibayarkan maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Jika Idulfitri jatuh pada 19-20 Maret 2026, maka THR diperkirakan cair paling lambat 11-12 Maret 2026.

RI Impor Minyak US$15 Miliar dari AS, Penjelasan Lengkap Bahlil
  • Impor Komoditas Enerrgi dari AS
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260223083943-4-712921/ri-impor-minyak-us-15-miliar-dari-as-penjelasan-lengkap-bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait keputusan Indonesia yang akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai mencapai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 253,47 triliun (kurs Rp 16.898/US$). Menurut Bahlil, langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral antara Indonesia dan AS untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.a menjelaskan dari total nilai US$ 15 miliar tersebut, alokasi pembelian mencakup sejumlah komoditas seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, serta minyak mentah. Di sisi lain, ia menegaskan alokasi dana sebesar US$ 15 miliar untuk pembelian BBM dari Amerika Serikat bukan berarti pemerintah menambah volume impor. Langkah tersebut hanya merupakan pengalihan sebagian sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

Bahlil menyadari impor LPG Indonesia saat ini memang tergolong besar, yakni sekitar 7 juta ton per tahun. Selama ini sebagian pasokan LPG tersebut juga telah berasal dari Amerika Serikat, namun ke depan volumenya akan ditingkatkan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), pada Annex IV, khususnya bagian barang industri, dari perjanjian impor energi US$ 15 miliar tersebut, terbesar berasal dari komoditas bensin, yakni mencapai US$ 7 miliar. Sementara impor minyak mentah US$ 4,5 miliar, dan impor LPG senilai US$ 3,5 miliar.

Tak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
  • Agreement on Reciprocal Trade (ART)
  • https://ekbis.sindonews.com/read/1679789/34/tak-hanya-beras-ribuan-ton-indonesia-setujui-impor-580000-ekor-ayam-dari-as-1771804952

Pemerintah Indonesia menyetujui impor 1.000 ton beras klasifikasi khusus dan 580.000 ekor ayam hidup dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari pelaksanaan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kebijakan tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026. “Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Dia menjelaskan, impor tersebut terbatas pada kategori khusus dan realisasinya bergantung pada kebutuhan dalam negeri. Ia menyebut Indonesia belum pernah mengimpor beras dari AS dalam lima tahun terakhir, sementara komitmen 1.000 ton hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025. Menurut dia kebijakan ini dinilai tak bertentangan dengan komitmen swasembada beras yang telah dideklarasikan sejak akhir 2025. Impor 580.000 ekor ayam hidup jenis Grand Parent Stock (GPS) dengan estimasi nilai USD17-USD20 juta. Pemerintah menyebut impor ayam ini diperlukan karena Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan indukan utama tersebut.

BI dan Kemenkeu Sepakati Debt Switching, Waspadai Jebakan Beban Bunga
  • Debt Switching SBN Jatuh Tempo
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bi-dan-kemenkeu-sepakati-debt-switching-waspadai-jebakan-beban-bunga

Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati skema debt switching senilai Rp173,4 triliun pada 2026. Nilai ini setara dengan total Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo tahun ini. Kesepakatan diambil dalam forum Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026, Jumat (20/2). Lewat skema debt switching, pemerintah menukar SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka lebih panjang. Dengan demikian, pembayaran pokok utang tahun ini dapat digeser ke tenor yang lebih panjang, sekaligus meredam tekanan likuiditas jangka pendek. Instrumen yang dipertukarkan bersifat tradeable dan menggunakan harga pasar. Debt switching sebelumnya juga dilakukan pada 2021, 2022, dan 2025.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai debt switching bukan solusi untuk semua masalah. Josua menekankan risiko peningkatan beban bunga jika penukaran dilakukan saat imbal hasil tinggi atau perpanjangan tenor membuat pembayaran bunga lebih lama. Menurutnya, yang paling penting bukan sekadar nominal penukaran, melainkan apakah langkah ini menurunkan biaya utang keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo.

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029
  • Elektabilitas Capres, Kalkulasi Politik, Kursi Cawapres 2029, Pemilu 2029, Prabowo Subianto sebagai Petahaha
  • https://rmol.id/politik/read/2026/02/22/698190/bukan-gibran-parpol-berlomba-bidik-kursi-cawapres-prabowo-di-2029

Minimnya opsi membuat partai-partai politik diperkirakan kembali memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

Pengamat politik Adi Prayitno, menilai, status petahana Presiden Prabowo memberikan peluang baginya untuk memenangkan kembali kontestasi politik pemilihan presiden. “Tak ada pilihan lagi bagi partai selain kembali usung Prabowo maju di 2029. Apa pun judulnya, Prabowo sebagai petahana hampir bisa dipastikan menang mudah. Ini pilihan mentok,” ujar Adi kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Secara kalkulasi politik, partai-partai akan cenderung bersikap realistis karena elektabilitas dan kekuatan petahana. Yang menarik adalah pada perebutan posisi calon wakil presiden. Hingga kini partai-partai belum secara eksplisit menyebut nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo pada periode selanjutnya. Sepertinya, kontestasi internal koalisi akan lebih terasa pada perebutan calon wakil presiden karena posisi strategisnya dalam kepentingan elektoral maupun investasi politik jangka panjang.

LPDP dan Kedaulatan Kampus Nasional
  • Penguatan Universitas Nasional
  • Prioritas pada perguruan tinggi dalam negeri bukan proteksionisme intelektual, melainkan strategi membangun kapasitas agar Indonesia sejajar dalam percakapan global. Studi luar negeri tetap penting, tetapi harus menjadi pelengkap, bukan poros utama Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/23/082817071/lpdp-dan-kedaulatan-kampus-nasional?page=all#page2. Editor : Wisnubrata Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kerap dipuji sebagai instrumen transformasi sumber daya manusia. Ribuan mahasiswa memperoleh akses, ratusan doktor lahir, dan mobilitas global meningkat tajam. Secara administratif dan fiskal, capaian ini patut diapresiasi. Namun tidak sampai disitu, jika dana abadi dimaksudkan sebagai investasi struktural jangka panjang, maka keberhasilannya harus diukur dari seberapa jauh ia memperkuat institusi nasional sebagai pusat produksi pengetahuan.

Individu Indonesia semakin kompetitif secara global, tetapi institusi nasional tertinggal dalam akumulasi reputasi dan kapasitas. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini melemahkan daya tawar akademik Indonesia di tingkat regional. Pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa lompatan teknologi didahului penguatan agresif universitas nasionalnya. Tanpa keberanian memusatkan investasi pada rumah sendiri, kedaulatan intelektual akan selalu berada selangkah di belakang.

Karena itu, LPDP perlu lebih dahulu memprioritaskan penguatan domestik. Proporsi mayoritas—misalnya 60 hingga 70 persen—dapat dialokasikan untuk studi dalam negeri, sementara jalur luar negeri difokuskan secara selektif pada bidang yang benar-benar belum tersedia di Indonesia. Ini bukan anti-globalisasi, melainkan konsolidasi sebelum akselerasi.

Prioritas pada perguruan tinggi dalam negeri bukan proteksionisme intelektual, melainkan strategi membangun kapasitas agar Indonesia sejajar dalam percakapan global. Studi luar negeri tetap penting, tetapi harus menjadi pelengkap, bukan poros utama.

Gerindra soal Usulan Ambang Batas Parlemen 7% Terlalu Tinggi Bagi Parpol
  • Ambang Batas Parlemen, Manfaat bagi Demokrasi, Multipartai menjadi Selected Party
  • https://news.detik.com/berita/d-8367808/gerindra-soal-usulan-ambang-batas-parlemen-7-terlalu-tinggi-bagi-parpol

Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra menilai usulan peningkatan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen terlalu tinggi dan tidak mudah bagi partai politik untuk mencapainya. Menurutnya ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan, namun besarannnya menunggu kesepakatan DPR dan didasarkan pada kebutuhan.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut partainya konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7 persen sebab lebih efektif. Wacana perubahan sistem multipartai menjadi selected party lebih efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi. Beliau menyinggung untuk apa banyak partai politik jika tidak membawa kemanfaatan. Partai politik harus berperan dalam membangun kesadaran masyarakat. Ada kebebasan namun juga ada tanggung jawab.

Tarif 0 Persen untuk 99 Persen Produk AS yang Masuk RI, Bakal Ganggu UMKM?
  • Tarif 0 Persen Produk AS
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/08441481/tarif-0-persen-untuk-99-persen-produk-as-yang-masuk-ri-bakal-ganggu-umkm?source=headline

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa 99 persen produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif sebesar 0 persen. Hal tersebut Haryo sampaikan saat memberi keterangan mengenai Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS, Minggu (22/2/2026). Lalu, saat ditanya apakah produk AS yang masuk itu dapat mengganggu UMKM dalam negeri, Haryo mengeklaim besaran bea masuk Most Favored Nation (MFN) Indonesia sudah cukup kecil, dengan rata-rata effective tariff rate sekitar 8,1 persen.

Menurutnya, Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Haryo menegaskan, sebagian besar produk AS yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Dia menyebut, produk-produk AS ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM.

Partai Ramai-ramai Usulkan ”Parliamentary Threshold” Naik, Berapa Angka Idealnya? 
  • Ambang Batas Parlemen, Demokrasi Berkualitas, Demokrasi Bertanggungjawab, Parliamentary Threshold
  • https://www.kompas.id/artikel/partai-ramai-ramai-usulkan-parliamentary-threshold-naik-berapa-angka-idealnya

Di tengah revisi Undang-Undang Pemilu, sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Salah satu alasan dibalik itu adalah aspek efektivitas kinerja partai politik. Namun, terdapat implikasi terhadap kualitas keterwakilan akibat adanya potensi suara pemilih hangus. Untuk itu diperlukan solusinya.

Partai Nasdem konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen dari semula 4 persen. Kenaikan ini dinilai untuk mengoptimalkan kinerja demokrasi, partai politik tidak lagi berkutat dengan urusan pencitraan. Demokrasi pun harus lebih bertanggung jawab yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para elitenya. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU Pemilu masih berproses dan terus menerima masukan dari publik serta mempertimbangkan putusan MK mengenai aturan penurunan angka ambang batas. Terkait penetapan ambang batas parlemen harus memperhatikan aspek demokrasi substansial. Representatif tidak hanya dihitung berdasarkan sisi kuantitatif namun juga kualitasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama, menyampaikan kenaikan ambang batas parlemen memiliki dampak negatif berupa terbuangnya suara pemilih. Wacana peningkatan ini tidak sejalan dengan putusan MK. Hal ini pun tidak serta merta berhasil menyederhanakan sistem kepartaian secara signifikan. Sementara Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyampaikan bahwa penetapan ambang batas parlemen idealnya dibuat moderat tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Sebab masing-masing titik ekstrem tersebut memiliki risiko tersendiri. Menurutnya, solusinya adalah menurunkan secara bertahap, misalkan dari 4 persen menjadi 3,5 persen, dan pada pemilu selanjutnya 3 persen.

Soal Awardee LPDP DS, Stella Christie: Beasiswa dari Negara adalah Utang Budi
  • Pengabdian Awardee Beasiswa LPDP
  • https://edukasi.kompas.com/read/2026/02/23/080100671/soal-awardee-lpdp-ds-stella-christie-beasiswa-dari-negara-adalah-utang-budi?page=all#page2

akil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie angkat bicara terkait adanya awardee beasiswa LPDP yang memilih menjadikan anaknya Warga Negara Asing (WNA). Stella menilai, polemik yang terjadi terkait beasiswa ini mencerminkan kegagalan moral pada tahap awal pendidikan kehidupan. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa penerima beasiswa melihat beasiswa dari negara adalah fasilitas dan bukan amanah yang harus dijaga.

Sebenarnya rasa terima kasih kepada negara tidak selalu harus diwujudkan dengan kembali ke Indonesia. Karena pada beberapa kasus, kata Stella, menetap di luar negeri dan menduduki posisi berpengaruh justru membawa dampak lebih luas ke Indonesia. Stella juga memberikan tips untuk menumbuhkan rasa patriotisme bagi penerima beasiswa ke luar negeri. Yakni dengan fokus pada pengembangan individu di Indonesia dan bukan pada institusi.

Kasus Campak Australia dari Indonesia, Kemenkes Perketat Pengawasan
  • Penyebaran Kasus Campak
  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260223063942-255-1330685/kasus-campak-australia-dari-indonesia-kemenkes-perketat-pengawasan?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merespons temuan otoritas kesehatan Australia mengenai satu kasus campak yang menjangkiti seorang pelancong dengan riwayat perjalanan dari Indonesia. Laporan resmi ini diterima melalui mekanisme International Health Regulations (IHR) dan kini tengah ditindaklanjuti oleh Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa kasus tersebut menimpa seorang perempuan berusia 18 tahun. Pasien diketahui memiliki riwayat vaksinasi MMR lengkap pada tahun 2009 dan 2012. Hingga Minggu (22/2), belum ditemukan laporan kasus tambahan yang berkaitan dengan pasien tersebut. Penguatan surveilans (pengawasan) ditingkatkan di pintu-pintu masuk wilayah untuk mendeteksi dini kasus suspek lainnya.

Kemenkes mengingatkan bahwa campak merupakan penyakit yang sangat menular dan masih ditemukan di banyak negara. Meski terdapat temuan kasus, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak secara nasional tahun ini. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 9.760 kasus terkonfirmasi secara nasional. Sementara selama Januari-Februari 2026, dilaporkan sebanyak 269 kasus campak konfirmasi.

Ketua MPR: Keterlibatan dalam BoP Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina
  • BoP
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/22/21335531/ketua-mpr-keterlibatan-dalam-bop-langkah-konkret-dukung-kemerdekaan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Muzani mengatakan, partisipasi Indonesia dalam inisiatif tersebut bukan hanya upaya menjaga perdamaian, tetapi juga berperan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah Gaza.

Menurut dia, situasi di Gaza yang mulai kondusif membuat masyarakat setempat dapat menjalankan ibadah Ramadhan tahun ini dengan lebih tenang bersama keluarga. Oleh karena itu, dia menilai langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke Washington DC kali ini adalah terobosan positif bagi posisi Indonesia di mata dunia internasional.

Selain terkait isu perdamaian Palestina, Muzani juga mengapresiasi sejumlah capaian lain dari pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Dia mencontohkan rencana investasi Amerika Serikat di berbagai sektor industri di Indonesia, sebagai kabar menggembirakan karena dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

Tambang Emas Nabire Diserang KKB, Total 198 Orang Dievakuasi
  • KKB, Penyerangan, Tambang Emas Nabire
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260222195235-12-1330608/tambang-emas-nabire-diserang-kkb-total-198-orang-dievakuasi

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan sebanyak 198 orang yang terdiri dari pendulang dan karyawan PT Kristalin, termasuk 26 WNA asal China, telah dievakuasi dari lokasi penambangan emas di Kali Musairo, Legari, Nabire, Papua Tengah. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada Antara, Minggu (22/2), mengatakan evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyerangan yang dilakukan KKB.

Sebelumnya, Sabtu (21/2), KKB pimpinan Aibon Kogoya telah melakukan penyerangan terhadap pos pengaman PT Kristalin hingga menyebabkan dua orang tewas. Terkait evakuasi, kata AKBP Samuel Tatiratu, karyawan PT Kristalin yang berkebangsaan China setelah dievakuasi; terlebih dahulu didata di Polsek Makimi dan langsung ditampung di mes perusahaan yang ada di Sriwini, Nabire.

Menurut dia, penyisiran untuk mengevakuasi pendulang yang diperkirakan masih berada di sekitar Kilometer 40 hingga Kilometer 50 akan dilaksanakan pada Senin (23/2) oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Penyisiran itu dilakukan untuk menemukan dan mengevakuasi para pendulang agar terhindar dari gangguan yang dilakukan KKB.

Di Pulau Perbatasan, Data Berubah Lebih Cepat daripada Kehidupan
  • Pemutakhiran DTSEN, Wilayah Perbatasan
  • https://news.republika.co.id/berita/tav7bn451/di-pulau-perbatasan-data-berubah-lebih-cepat-daripada-kehidupan-part2

Di tengah gelombang reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2026 muncul sebagai tonggak penting. Ini bukan sekadar penyegaran basis data, melainkan upaya mendalam untuk memastikan bantuan negara tepat sasaran, menghindari pemborosan, dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, proses ini tak luput dari riak-riak di lapangan. Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebuah wilayah perbatasan yang dikelilingi lautan luas, cerita ini menjadi lebih nyata dan menyentuh. Lebih dari 2.000 warga yang sebelumnya tergolong dalam kelompok ekonomi rendah tiba-tiba bergeser ke strata kesejahteraan lebih tinggi, meninggalkan mereka dalam limbo yang membingungkan. Di Natuna, pemutakhiran 2026 membawa kejutan pahit. Secara sistematis, ribuan warga ini tak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, termasuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Pemerintah, untungnya, tak tinggal diam. Pemutakhiran DTSEN memang dirancang untuk akurasi, tapi juga disertai mekanisme koreksi. Proses ini melibatkan pendataan ulang skala besar, meski terhambat oleh keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

Kapolri: Usut Tuntas Kasus Penganiayaan oleh Brimob hingga Anak Tewas
  • Kapolri Perintah Usut Tuntas, Penganiayaan oleh Brimob
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/863260/kapolri-usut-tuntas-kasus-penganiayaan-oleh-brimob-hingga-anak-tewas

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS terhadap seorang anak di bawah umur hingga meninggal dunia. Kapolri juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan bahwa peristiwa tersebut mencoreng institusi.

Polda Maluku dijadwalkan menggelar sidang etik terhadap Bripda MS pada Senin pukul 14.00 WIT. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan bahwa keluarga korban dijadwalkan tiba dari Tual sekitar pukul 12.00 WIT sebelum menghadiri sidang. Keluarga terlebih dahulu akan mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk salah satu anggota keluarga korban yang mengalami cedera. Sementara anggota keluarga lainnya dapat mengikuti jalannya persidangan secara daring. Menurut Kapolda, sidang kode etik akan dilaksanakan sesuai ketentuan Divisi Propam, dengan sebagian proses terbuka untuk publik dan sebagian lainnya bersifat tertutup guna pendalaman fakta. Ia juga memastikan hasil sidang nantinya akan diumumkan secara transparan.

Untuk mempercepat penanganan perkara, Polda Maluku telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Kapolda menyatakan telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta jajaran Jaksa Penuntut Umum guna mengawal proses pemberkasan.

Kapolri Perintahkan Beri Hukuman Setimpal buat Brimob yang Tewaskan Pelajar di Maluku
  • Kasus Anggota Brimob Tewaskan Pelajar
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/05120061/kapolri-perintahkan-beri-hukuman-setimpal-buat-brimob-yang-tewaskan-pelajar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk memberi hukuman setimpal kepada anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) berinisial Bripda MS. Bripda MS diketahui menganiaya seorang pelajar sampai tewas dengan menggunakan helm baja di Tual, Maluku. Saat ini, Bripda MS sudah berstatus tersangka.

Kapolri menjelaskan, dirinya marah ketika mendengar kasus Bripda MS menganiaya pelajar MTs sampai tewas. Dia mengaku merasakan betul apa yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat. “Ini jelas-jelas menodai marwah institusi Brimob yang harusnya melindungi masyarakat,” ucapnya.

Kadin Minta Prabowo Batalkan Impor Ratusan Ribu Pikap India
  • Impor Kendaraan dari India
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260222111719-92-1330489/kadin-minta-prabowo-batalkan-impor-ratusan-ribu-pikap-india

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan impor ratusan ribu pikap dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan perekonomian nasional.

BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya dikabarkan akan mengimpor 105 ribu kendaraan niaga dari India tahun ini. Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

Menurut Saleh, keputusan mengimpor mobil dari India tidak sejalan dengan visi dan program hilirisasi dan industrialisasi yang dijunjung pemerintahan Prabowo. Pasalnya, industri otomotif nasional sendiri sanggup menyediakan mobil yang dibutuhkan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, impor tetap bisa dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia, tetapi desain kebijakan harus memastikan industri nasional ikut bergerak. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen fiskal dan pengadaan untuk mendorong partisipasi pabrikan dalam negeri tanpa harus melanggar prinsip perdagangan terbuka. Dengan cara itu, kata Saleh, program Kopdes Merah Putih bukan hanya memperkuat logistik desa, tetapi sekaligus menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

Produk AS Tak Perlu TKDN dan Potensi Ganggu UMKM, Ini Kata Pemerintah
  • Kebijakan Dagang RI-AS
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260222105027-532-1330485/produk-as-tak-perlu-tkdn-dan-potensi-ganggu-umkm-ini-kata-pemerintah

Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan penjelasan terkait sejumlah poin dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (ART), di antaranya terkait pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk AS serta pembebasan bea masuk yang berpotensi berdampak negatif pada UMKM.

Merespons tanda tanya publik, Juru Bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut TKDN tetap berlaku dan diterapkan, dan pembebasan syarat TKDN hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah. Dengan demikian, katanya, perjanjian tersebut tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas. Ia juga memastikan perjanjian ini tidak serta merta melahirkan kondisi yang tidak adil bagi pengusaha dalam negeri.

Ia juga menjelaskan terkait penghapusan bea masuk hingga 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk AS yang dikhawatirkan mengganggu UMKM dan industri lokal. Menurutnya, besaran bea masuk untuk Most Favoured Nation (MFN), seperti AS, sudah cukup kecil, dengan rata-rata effective tariff rate sekitar 8,1 persen. Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia. Namun, jika ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, ia menyebut pemerintah “dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (Safeguard, Anti-dumping, dan Anti-subsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO.”

AS Bebaskan Tarif CPO hingga Kakao, Tekstil & Apparel Pakai Kuota
  • Tarif Dagang RI-AS
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260220/9/1954274/as-bebaskan-tarif-cpo-hingga-kakao-tekstil-apparel-pakai-kuota

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan salah satu poin kesepakatan terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Kesepakatan ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

Masuk Perjanjian Dagang, RI Harus Beli 50 Pesawat Boeing
  • Perjanjian Dagang RI - AS
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/100189/masuk-perjanjian-dagang-ri-harus-beli-50-pesawat-boeing/2

Pemerintah memastikan Indonesia juga akan membeli sebanyak 50 unit pesawat Boeing, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat. Proses pembelian pesawat akan dilakukan melalui Danantara. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menuntaskan perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di Washington, Kamis (20/2/2025) setempat. Penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff disepakati lewat penandatanganan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan AS Jamieson Greer.

Search