dicetak pada tanggal: 22 Januari 2026 3:51 AM

Denmark Siap Perang Lawan AS Jika Trump Memaksa Rebut Greenland

Seorang politisi Denmark mengatakan bahwa tentara Amerika Serikat (AS) akan bertempur melawan pasukan Denmark jika Presiden AS Donald Trump memerintahkan militer AS untuk merebut Greenland secara paksa. “Jika terjadi invasi oleh pasukan Amerika, itu akan menjadi perang dan kita akan saling berperang,” kata Rasmus Jarlov, Anggota Parlemen Denmark dan ketua komite pertahanan. Pemerintahan Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan aksi bersenjata untuk merebut Greenland. Para pemimpin Eropa terjebak di antara upaya untuk mendapatkan kembali dukungan AS dan secara tegas mengutuk pendekatan Trump.

Para pejabat pemerintahan Trump mengatakan AS membutuhkan Greenland untuk keamanan nasionalnya sendiri, untuk melindungi NATO secara lebih luas, dan untuk memastikan Rusia dan China tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan wilayah yang sebagian besar tertutup es itu untuk memperkuat pengaruh mereka di Arktik. Para ahli mengatakan, alasan lain yang mendasari hal ini adalah manfaat dari sumber daya alam Greenland dan penguatan dominasi AS di belahan bumi Barat.

Jarlov menambahkan bahwa 57.000 penduduk Greenland menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS. Banyak warga Greenland mendukung pemutusan hubungan dengan Denmark di masa mendatang, tetapi jajak pendapat menunjukkan mayoritas besar tidak ingin Greenland menjadi bagian dari AS. Serangan bersenjata AS terhadap Greenland akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, tetapi Washington adalah negara yang paling kuat dan berpengaruh di NATO. 

Militer Thailand Dituduh Hancurkan Rumah Warga Kamboja di Perbatasan

Pemerintah Thailand menghancurkan rumah-rumah warga sipil Kamboja di daerah perbatasan yang menjadi titik konflik kedua negara. Kelompok hak asasi manusia LICADHO mengatakan bahwa sejumlah besar rumah dan bangunan di daerah yang dikuasai Thailand di dua desa Provinsi Banteay Meanchey, telah dihancurkan dan dibersihkan oleh pasukan Thailand. “Penghancuran rumah-rumah warga sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, terlepas dari sisi perbatasan yang diperebutkan di mana rumah-rumah itu berada,” demikian pernyataan LICADHO.

LICADHO menyebut pembongkaran terjadi di daerah-daerah sengketa yang diklaim oleh kedua negara. Rumah-rumah juga dihancurkan di tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Thailand, dan tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Kamboja. “Pembersihan mereka pasca gencatan senjata tidak memiliki tujuan militer yang sah,” lanjut pernyataan LICADHO.

Awal bulan ini, Kamboja menuduh pasukan Thailand mencaplok dua desa perbatasan yang diperebutkan, Chouk Chey dan Boeung Trakuon, di antara beberapa daerah sengketa yang direbut Phnom Penh. Namun Bangkok membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa hal itu memang menjadi bagian dari Thailand. Menanggapi insiden pekan ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengutuk pasukan Thailand atas penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja dan infrastruktur sipil lainnya di wilayah yang direbut. Sementara Kemlu Thailand menolak tuduhan Kamboja yang disebut tidak berdasar, tentang aneksasi wilayah ilegal di perbatasan.


Ambang Batas Parlemen Diusulkan Turun Bertahap: Pemilu 2029 3,5 Persen, Lalu 3 Persen

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu. Pemilu 2029 adalah 3,5 persen, Pemilu 2034 adalah 3 persen, dan seterusnya.

Penurunan bertahap ini dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan menciptakan sistem partai yang moderat dan menjaga derajat keterwakilan politik. “Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan.”

Beliau menambahkan jika ambang batas terlalu tinggi dapat menurunkan keterwakilan dan memperbesar jumlah suara yang terbuang dan jika terlalu rendah berpotensi menciptakan sistem multipartai ekstrem di DPR. Dengan ambang batas 3,5 persen, jumlah suara yang tidak terkonversi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta. Penentuan ambang batas ini bukan sekedar perhitungan matematis tetapi umumnya merupakan keputusan politik.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 telah memutuskan bahwa parliamentary threshold 4 persen yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Namun akan tetap konstitusional selama berlaku di Pemilu DPR 2024. Keputusan MK tersebut berlaku pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya artinya harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029.

PBB Berang Buldoser Israel Hancurkan Markas UNRWA di Yerusalem: Hentikan!

Pasukan Israel mengerahkan sejumlah buldoser menghancurkan bangunan di markas besar UNRWA, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina, yang ada di Yerusalem Timur. PBB mengutuk keras tindakan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Israel untuk segera menghentikan mengerahkan buldoser ke markas UNRWA. Guterres mengatakan UNRWA adalah wilayah yang kebal dan tidak bisa diganggu gugat.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan bahwa pasukan Israel “menyerbu” kompleks tersebut pada Selasa (20/1) pagi. Pasukan Israel itu mengusir para penjaga keamanan dari kompleks tersebut, sebelum sejumlah buldoser datang dan mulai menghancurkan bangunan-bangunan di kompleks tersebut. “Ini merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UNRWA dan bangunannya. Dan hal ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak istimewa serta kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Fowler. “Ini seharusnya menjadi peringatan. Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA dapat terjadi besok pada organisasi-organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya di seluruh dunia,” ucapnya.

Sejumlah foto yang dipublikasikan AFP menunjukkan beberapa alat berat merobohkan bangunan-bangunan di kompleks UNRWA di Yerusalem Timur, dengan bendera Israel berkibar di atasnya. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, sempat melakukan kunjungan singkat ke lokasi tersebut. Israel berulang kali menuduh UNRWA memberikan perlindungan kepada militan Hamas, mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang memicu perang Gaza.

Apa Bahayanya Kalau Rupiah Terus Longsor hingga Tembus Rp17 Ribu?

Nilai tukar rupiah melemah hingga nyaris menembus Rp17.000 perdolar AS menjadi perhatian serius pelaku pasar. Kondisi ini memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kurs rupiah ditutup di level Rp16.956 per dolar AS pada Selasa (20/1) sore. Kondisi ini membuat rupiah berada di level terburuk sepanjang sejarah. Posisi terlemah mata uang Garuda sebelumnya terjadi pada 8 April 2025, saat nilai tukar Rp16.891 per dolar AS.

Ekonom menilai kondisi ini memang belum masuk kategori krisis. Namun, tetap membawa konsekuensi nyata bagi perekonomian jika tren pelemahan berlangsung berkepanjangan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai dampak pelemahan rupiah sudah mulai terasa, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada impor dan pembiayaan berbasis valuta asing. Tekanan juga berpotensi menjalar ke inflasi apabila tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat. Jika rupiah menembus Rp17 ribu per dolar AS, dampak yang paling cepat dan langsung dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga barang impor. Itu termasuk barang yang sangat tergantung bahan baku impor, yakni mencakup bahan pangan tertentu, obat-obatan, alat kesehatan, elektronik, hingga BBM dan LPG. Namun, Ronny menyebut kenaikan biaya hidup ini tidak diikuti kenaikan pendapatan. Masyarakat mungkin tidak sadar kurs rupiah loyo, tapi mereka sangat sadar saat harga beras impor, gula, daging, ongkos transportasi, dan listrik terasa makin mahal.

OTT Kepala Daerah Berulang, Pilkada Langsung Justru Dituding jadi Akar Persoalan Korupsi

Meningkatkan jumlah kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan, Benni Irwan, menjanjikan pembinaan dan pengawasan kinerja kepada daerah.

Sebenarnya pola pembinaan telah dilakukan melalui beberapa mekanisme mulai dari retret penyamaan visi, jaminan transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, masih ada saja yang terjerat kasus korupsi. Hal ini dinilai oleh Benni, perlu ada kajian bersama soal pola rekrutmen kepala daerah di masa mendatang. Pola rekrutmen saat ini yang melalui pilkada langsung tidak menjamin kepala daerah yang berintegritas. Menurutnya tanpa perbaikan sistem, pembinaan yang dilakukan tidak akan berjalan optimal.

Berbeda dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, yang menyatakan pilkada langsung bukan akar masalah tindak korupsi kepala daerah. Akar masalahnya adalah politik berbiaya tinggi yang dipengaruhi pembelian kandidat dan dukung. Justru perubahan mekanisme pilkada akan menghilangkan rakyat dari kontrolnya atas pemerintah. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan komitmen penguatan pengawasan pemilu oleh lembaga pengawas pemilu.

Hal senada dengan Iqbal Kholidin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menegaskan pengubahan sistem pilkada tidak langsung adalah bentuk kesesatan logika berpikir apalagi jika persoalan korupsi pemicunya. Persoalan pilkada langsung ini terletak dari aktor politik yang tidak jujur dan transparan perihal pendanaan politik. Selain itu, mekanisme audit juga hanya fokus pada kepatuhan administratif dan tidak ada sanksi hukum bagi kandidat. Seharusnya pembinaan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan pada penyelesaian akar masalah seperti politik uang dan mahar politik.

Hari Ini Tim SAR Lanjut Cari 8 Korban Pesawat ATR

Pesawat carter jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) jatuh di lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu pekan lalu. Proses pencarian terhadap para korban hingga saat ini masih terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ini, Rabu (21/1). Manifes pesawat itu adalah 7 awak penerbangan, dan tiga penumpang. Dua korban sudah ditemukan, sehingga hari ini tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian atas delapan korban yang lain. Dari dua korban yang ditemukan, satu sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit, sementara lainnya masih proses mengangkat dari lereng. Direktur Operasi Basarnas RI, Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan operasi SAR hari ini adalah menyelesaikan evakuasi satu korban yang masih dalam perjalanan serta melanjutkan pencarian terhadap 8 korban lainnya yang belum ditemukan.

Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal pengelola kawasan hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) terhadap 28 perusahaan. Presiden Prabowo Subianto diketahui mengatensi langkah penertiban kawasan hutan setelah bencana banjir bandang dan longsor di wilayah utara Sumatera. Belum lama ini, Prabowo menggelar rapat terbatas dengan jajarannya meski tengah melakukan kunjungan kerja di London, Inggris, secara virtual. Pras menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Makin Agresif, Trump Unggah Peta AS yang Mencakup Greenland, Kanada, dan Venezuela

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah membagikan gambar peta Amerika Serikat yang mencakup Greenland, Kanada, dan Venezuela. Gambar tersebut diunggah Trump di platform Truth Social dan tampak telah diedit menggunakan kecerdasan buatan (AI). Gambar yang dibagikan Trump pada Selasa (20/1/2026) memperlihatkan dirinya duduk di samping sebuah peta AS yang diperluas, saat ia tampak berbincang dengan para pemimpin Eropa. Foto tersebut diduga merupakan versi editan dari gambar yang diambil ketika Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berkunjung ke Washington DC pada Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berada di Washington ketika Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Peta dalam unggahan terbaru Trump kemudian menimbulkan spekulasi luas karena menampilkan wilayah negara lain seolah-olah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Unggahan itu muncul di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Washington dan sejumlah negara Eropa.

Petugas Haji Diminta Pahami Alur Pelayanan Jamaah

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi harus memahami alur pelayanan secara menyeluruh, mulai dari persiapan katering hingga standar akomodasi hotel. Pemerintah membuka seluruh informasi secara transparan, baik kepada petugas, media, maupun jamaah. Seluruh petugas diminta fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, khususnya pada aspek konsumsi yang kerap menjadi sorotan jamaah.

Terkait dengan tugas lainnya dari PPIH, Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, meminta para Petugas melayani jamaah lanjut usia (lansia) dengan sebaik-baiknya. Ia berharap tidak ada penurunan standar PPIH pada penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Karena di lapangan tidak jarang ditemukan tantangan jamaah lansia seperti belum pernah naik pesawat dan gap teknologi informasi. Selain itu adanya tantangan terkait kondisi lansia memiliki keterbatasan fisik maupun psikis yang perlu mendapat perhatian ekstra.

Alissa pun mendorong para petugas haji selalu mengenakan seragam PPIH selama di Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan seragam tersebut adalah sumber rasa aman bagi para jamaah, dan selalu melayani dengan suka cita, awas, sabar, proaktif, dan kalem. 

Pertimbangkan Dampak dari Perubahan Arah Kebijakan Pemilu

Penurunan kualitas keterwakilan menjadi dampak yang perlu dipertimbangkan dalam wacana perubahan mekanisme pemilu. Oleh karena itu draf revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dalam pembahasan perlu dikaji secara cermat dan mendalam agar tidak menimbulkan instabilitas dan fragmentasi politik.

Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menegaskan bahwa “Kekeliruan dalam menentukan opsi kebijakan dapat menciptakan instabilitas politik, disproporsionalitas yang tinggi antara syarat kursi hingga rendahnya representasi politik. Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara majemuk tidak perlu mengubah sistem menjadi sistem campuran sebaiknya tetap menggunakan sistem proporsional dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Sistem proporsional terbuka ini lebih adil bagi partai politik dibandingkan sistem pemilu lainnya.

Jika persoalan Pilkada langsung adalah politik uang, maka perlu dilakukan pengujian apakah bersumber dari desain sistem pemilu atau dari perilaku aktor politik. Analisis terhadap dampak dan konsekuensi harus menjadi suatu kesatuan dalam pengujian tersebut. Rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi alternatif adalah terkait penentuan ambang batas parlemen yang moderat dan diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu (dari 4 persen menjadi 3,5 persen) baik di tingkat nasional maupun daerah agar mampu mengatasi persoalan legislasi dan menjaga derajat keterwakilan.

Di satu sisi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menyatakan bahwa pemilu di Indonesia kurang dipahami sebagai instrumen demokrasi substantif. Pendidikan politik hanya sekedar teknis pencoblosan dan suara sah, sementara substansi demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan partisipasi bermakna kerap diabaikan. Oleh karena itu Komisi II DPR dan pembuat kebijakan harus mampu mengembalikan fungsi dasar pemilu sebagai instrumen demokrasi bukan sekedar memilih atau mengganti sistem pemilu.

Badan Keahlian DPR menargetkan penyusunan draf RUU selesai pada Juni 2026. Selanjutkan akan dilakukan pembahasan terhadap revisi UU Pemilu. Komisi II DPR saat ini sedang fokus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan terutama dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil.

Presiden Prabowo cabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut Perizinan Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

Prasetyo menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, khususnya di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Prasetyo menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Menkum: Semangat KUHP Baru Utamakan Restorative Justice

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Indonesia kini telah resmi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP baru tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa perubahan mendasar dibandingkan dengan KUHP lama yang telah digunakan selama puluhan tahun. Ia menyampaikan, KUHP baru memiliki semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Hal ini disampaikannya saat berada di Yogyakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Supratman, perubahan paradigma dalam KUHP baru merupakan bagian dari proses transformasi hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan masyarakat saat ini. KUHP baru tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ia menekankan, penerapan prinsip restorative justice dalam KUHP baru menuntut keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh korban dan masyarakat secara luas. Lebih lanjut, Supratman menjelaskan, KUHP baru juga memberikan ruang yang lebih besar bagi penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal, khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan adanya perdamaian dan pemulihan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban lembaga peradilan serta menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati: Ketika Kepala Daerah Tidak Pernah Belajar…

Terjadi lagi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kali ini adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu yang bersamaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Madiun, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia juga disebut menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.

Program Officer Democratic and Participation Governance Transparaency International Indonesia, Agus Sarwono mengatakan, kembali tertangkapnya kepala daerah oleh KPK membuktikan adanya krisis integritas di pimpinan daerah. Krisis ini membuat rentetan kasus sebelumnya tidak pernah dipetik menjadi sebuah pelajaran bagi kepala daerah. Agus juga menyinggung soal pencegahan awal dan pelatihan kepala daerah seperti retreat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Retreat dinilai tidak memiliki dampak apapun, karena tidak berhasil menanamkan integritas yang baik kepada para kepala daerah.

Pemerintah Bentuk Satgas Rehabilitasi Lahan Pertanian Terdampak Bencana

Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Sugeng Santoso memastikan  produksi dan cadangan pangan nasional tetap terjaga meski sebagian lahan pertanian di Sumatra terdampak bencana yaitu sekitar 102 ribu hektare lahan pertanian kita yang terdampak dan 98 ribu diantaranya rusak parah.

Sebagai langkah penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, Sugeng menyatakan kini pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatra. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimistis target penyerapan beras di 2026 sebesar 4 juta ton bisa tercapai.

Satgas PKH Kuasai Kembali 4,09 Juta Hektar Kebun Sawit Ilegal

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan selama kurun waktu satu tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH di Kantor Presiden menyampaikan Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Menurut Prasetyo, penguasaan kembali kawasan perkebunan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. Diinformasikan sebanyak 900 hektar dari total luasan tersebut telah dikembalikan fungsinya menjadi hutan konservasi.

Satgas PKH juga melakukan percepatan proses audit dan pemeriksaan usai terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari investigasi yang dilakukan Satgas PKH ada perusahaan perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hal ini juga telah dilaporkan Satgas PKH kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara daring.

Purbaya Yakin Thomas Djiwandono Bakal Independen Jika Lolos Masuk BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertukar jabatan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung. Ia mengatakan keputusan itu merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya yakin pria yang akrab disapa Tommy itu akan bersikap independen jika ditempatkan di BI. Ia juga percaya keponakan Presiden Prabowo itu akan melepaskan keanggotaannya di Partai Gerindra. Purbaya yakin masuknya Tommy ke BI tidak akan mengacak-acak kebijakan moneter BI, apalagi agar bank sentral mendanai program pemerintah. Ia yakin BI akan tetap independen.

Kronologi Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap kronologi kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak (lost contact) saat melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu (17/1). Pesawat dengan nomor registrasi PK-THT tersebut dioperasikan oleh Indonesia Air Transport (IAT). Armada itu jatuh di puncak Gunung Bulusaraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pesawat tersebut melakukan penerbangan dengan jumlah manifest 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari KKP.

Dudy menyampaikan pesawat tersebut dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Sabtu (17/1) pukul 08.08 WIB untuk melakukan pengawasan (surveillance) di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KKP. Pada pukul 12.23 WITA, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan Pacu Runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Kemudian ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat, serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Komunikasi antara ATC dengan pesawat terputus (lost contact) sehingga ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur.

Prabowo Resmi Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan Sumatra, Ada Toba Pulp?

Presiden Prabowo Subianto resmi cabut 28 perusahaan yang melanggar pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah rapat terbatas virtual bersama Satgas PKH. Satgas PKH melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Dari total 22 perusahaan PBPH (pemanfaatan hutan) mencakup lebih dari satu juta hektar lahan, sementara 6 perusahaan non‑kehutan di bidang tambang, perkebunan, dan energi juga dicabut izinnya karena pelanggaran wilayah, administrasi, dan kewajiban finansial. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang sebelumnya terlibat konflik dengan masyarakat adat dan dituduh melakukan penggundulan hutan.

Celios tekankan WEF momentum strategis tarik investasi hijau ke RI

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) menegaskan World Economic Forum (WEF) Davos 2026 merupakan panggung strategis bagi pemerintah Indonesia untuk memasarkan agenda transisi energi dan pembangunan hijau kepada investor global, termasuk kalangan filantropi internasional. Menurut Bhima, pemerintah dapat memanfaatkan forum tersebut agar lembaga filantropi tertarik berkontribusi pada sektor-sektor yang selama ini masih minim pembiayaan, seperti transisi energi, perlindungan hutan, dan layanan kesehatan.

Bhima menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Davos harus dimanfaatkan tidak hanya lewat pidato utama, tetapi juga melalui pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan pelaku usaha dunia guna membuka peluang ekspor serta investasi baru. Lebih lanjut, Bhima menyebut sektor energi terbarukan dan ekosistem baterai sebagai peluang utama investasi hijau yang dapat ditangkap Indonesia di forum WEF. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan setiap komitmen investasi ditindaklanjuti secara konkret agar benar-benar terealisasi.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara WEF pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan berbagi panggung dengan Presiden dan CEO World Economic Forum Børge Brende.

Kementerian ESDM targetkan PNBP minerba 2026 capai Rp134 triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada 2026 mencapai Rp134 triliun, lebih tinggi dibandingkan target pada 2025 sebesar Rp124,7 triliun, meski terdapat pemangkasan produksi batubara dan nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti timah, nikel, dan emas menjadi salah satu faktor yang diyakini dapat mendukung pencapaian target tersebut. Meski ada pemangkasan produksi, target PNBP tetap diyakini dapat tercapai melalui kombinasi penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola sektor minerba.

Menurut data Kementerian ESDM, realisasi PNBP sektor minerba pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun, melampaui target APBN yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp127,44 triliun. Sementara itu, secara keseluruhan PNBP ESDM pada 2025 mencapai Rp243,41 triliun, lebih rendah dari target Rp255,5 triliun.

Denmark Terus Tambah Pasukan di Greenland

Denmark terus mengerahkan tambahan pasukan militer ke Greenland, menurut laporan media lokal pada Senin (19/1/2026). Penambahan pasukan tersebut dikonfirmasi oleh Angkatan Bersenjata Denmark kepada penyiar TV 2 yang dikutip AA. Sebelumnya, sekitar 100 prajurit Denmark telah tiba di ibu kota Greenland, Nuuk, dengan jumlah serupa juga telah ditempatkan di Kangerlussuaq. Pasukan ini akan berpartisipasi dalam latihan militer Arctic Endurance, yang menurut otoritas Denmark telah dipercepat dan diintensifkan seiring pernyataan terbaru Presiden AS Donald J Trump.

Trump menyatakan keinginannya untuk membeli wilayah tersebut secara total dan menyeluruh, dengan alasan bahwa Greenland penting bagi keamanan AS dan global. Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa Greenland bahkan bisa diambil secara militer oleh AS.

Pada Sabtu (17/1/2026), Trump mengancam akan mengenakan tarif 10% terhadap Inggris, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari—yang kemudian akan dinaikkan menjadi 25% per 1 Juni—sebagai tanggapan atas penolakan negara-negara Eropa tersebut terhadap kontrol AS atas Greenland. Menyikapi ancaman tersebut, kedelapan negara Eropa itu mengeluarkan pernyataan bersama pada Ahad (2/2), yang mengecam ancaman AS dan menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan kawasan Arktik.

Smartwatch Kopilot Pesawat ATR 42-500 Masih Aktif, DVI Buka Suara

Smartwatch milik kopilot Farhan Gunawan masih terpantau aktif usai pesawat ATR 42-500 yang diawakinya jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal itu diungkap Pitri Keandedes Hasibuan (30) usai menerima informasi dari adiknya Dian Mulyana Hasibuan yang merupakan pacar dari Farhan Gunawan. Pitri bilang perangkat itu bahkan merekam adanya pergerakan langkah kaki yang diduga berasal dari Farhan. Dari penuturan adiknya, Pitri mengatakan smartwatch Farhan teridentifikasi masih aktif berdasarkan pengecekan ponsel korban. Dia berharap temuan itu bisa dijadikan acuan untuk melacak posisi Farhan.

Merespons kabar tersebut, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sulawesi Selatan memastikan hingga saat ini belum melakukan pemeriksaan terhadap temuan properti maupun jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep.

Kabid DVI Pusdokkes Polri, Kombes Pol, Wahyu Idayati menyampaikan bahwa tim DVI belum melakukan pemeriksaan, karena properti maupun korban perlu masih dalam proses evakuasi. Meski demikian, tim DVI saat ini telah mulai melakukan pengumpulan data ante mortem dari pihak keluarga korban. Data tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi apabila nantinya jenazah atau properti telah diterima. Data ante mortem yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada DNA, kata Idayati namun juga mencakup berbagai catatan medis dan ciri fisik korban.

8 Negara Eropa Jadi Sasaran Tarif Trump usai Tolak Greenland Dikuasai, Denmark: Kami Tak Menyerah

Delapan negara Eropa menjadi sasaran tarif 10 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini setelah negara-negara itu mengecam kendali Amerika atas Greenland, Minggu (18/1/2026). Pernyataan bersama dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia mengatakan bahwa pasukan yang dikirim ke Greenland untuk operasi “Arctic Endurance” “tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun.”

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan kepada wartawan di Oslo bahwa dialog telah dibuka dengan AS pekan lalu dan “kami tidak akan menyerah dalam hal itu. Jadi kami akan tetap pada jalur yang benar — kecuali AS memutuskan sebaliknya.” Setelah pembicaraan darurat antara utusan nasional Uni Eropa pada hari Minggu, Presiden Dewan Uni Eropa  Antonio Costa mengatakan para pemimpin blok tersebut sepakat “bahwa tarif akan merusak hubungan transatlantik dan tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan Uni Eropa -AS.” “Mereka menyatakan kesiapan untuk membela diri terhadap segala bentuk paksaan,” kata Costa dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman tarif tersebut juga menuai kecaman dari sekutu populis Trump di Eropa. Perdana Menteri Italia sayap kanan, Giorgia Meloni, yang dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat Trump di benua itu, mengatakan bahwa dia telah berbicara dengannya tentang tarif tersebut, yang dia gambarkan sebagai “sebuah kesalahan.” Pengerahan sejumlah kecil pasukan oleh beberapa negara Eropa ke Greenland disalahpahami oleh Washington, kata Meloni. Ia menambahkan bahwa itu bukanlah langkah melawan AS, tetapi bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap “aktor lain” yang tidak ia sebutkan namanya.

Ancaman Baru Tarif Trump Bikin Harga Minyak Turun

Dikutip dari Investing.com, Selasa, 20 Januari 2026, harga minyak Brent berjangka yang berakhir pada bulan Maret turun 0,6 persen menjadi USD63,78 per barel, dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka turun 0,5 persen menjadi USD59,05 per barel. Harga minyak turun dengan sentimen risiko terpukul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam sanksi ekonomi terhadap pada delapan negara Eropa yang menentang rencananya agar Amerika Serikat mengakuisisi Greenland. Ini merupakan sebuah langkah yang meningkatkan prospek perselisihan perdagangan transatlantik yang lebih luas.

Negara-negara yang menjadi target termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, bersama dengan beberapa negara Nordik dan Eropa utara. Trump mengatakan tarif 10 persen akan berlaku pada 1 Februari, naik menjadi 25 persen pada bulan Juni jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Laporan media menunjukkan bahwa Uni Eropa sedang bersiap untuk menghentikan usulan kesepakatan Uni Eropa-AS. “Ada juga dorongan dari Prancis agar Uni Eropa menggunakan instrumen anti-koersi terhadap AS. Ini akan membatasi akses AS ke pasar tunggal Uni Eropa,” kata analis di ING.

Energi dan Manufaktur Jadi Daya Tarik Indonesia – World Economic Forum

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan sektor prioritas Indonesia seperti energi, pangan dan manufaktur berpotensi besar diminati investor pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swis. Menurut dia, sektor energi menjadi salah satu fokus utama, seiring komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan pengembangan energi terbarukan, apalagi Presiden telah mencanangkan proyek pengembangan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt.

Selain energi, sektor pangan juga dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi investor. Esther menekankan pentingnya investasi di sektor ini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun regional, sekaligus mendorong pertumbuhan industri padat karya. Esther menyebut penguatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai salah satu peluang utama yang bisa ditawarkan Indonesia di forum internasional tersebut.

Esther turut menggarisbawahi langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk lebih menarik minat investor di ajang WEF yakni dengan cara memberikan insentif yang bersifat customize. Pendekatannya harus lebih personal, tidak hanya lewat forum besar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebutkan kehadiran Indonesia dalam WEF 2026 merupakan bagian dari strategi konsisten diplomasi ekonomi RI di tingkat internasional untuk memacu daya saing.

Chile Tetapkan Status Darurat Usai Kebakaran Hutan Tewaskan 19 Orang

Chile menetapkan status darurat setelah kebakaran hutan akibat panas ekstrem yang menewaskan sedikitnya 19 orang, pada Senin (19/1). Pemerintah Chile juga melakukan evaluasi massal di sejumlah wilayah lantaran puluhan titik api masih aktif dan sulit dikendalikan. Menteri Keamanan Chile Luis Cordero dalam konferensi pers mengatakan kondisi cuaca pada malam hari membantu mengendalikan sebagian kebakaran. Tetapi, kebakaran terbesar masih terus berlangsung, sementara cuaca buruk diperkirakan akan berlanjut sepanjang hari.

Sejumlah wilayah di Chile bagian tengah dan selatan berada dalam status peringatan panas ekstrem dengan suhu diperkirakan dapat mencapai 37 derajat Celsius. Hingga Minggu malam waktu setempat, Badan kehutanan Chile, CONAF, melaporkan petugas pemadam tengah menangani sedikitnya 23 kebakaran di berbagai wilayah. Kebakaran terparah terjadi di Nubble dan Bio Bio, di mana Presiden Chile Gabriel Boric menetapkan status keadaan darurat bencana. Sekitar 20.000 hektar lahan telah terbakar, setara dengan luas kota Seattle, sementara kebakaran terbesar mencakup lebih dari 14.000 hektar di sekitar kota pesisir Concepcion.

Petugas saat ini masih berupaya memadamkan api yang mengancam penjara Manzano di pinggiran Concepcion serta kota Tome di sebelah utara. Hingga kini, otoritas setempat masih menghitung dampak kerusakan akibat kebakaran tersebut.

Founder FPCI Dino Patti Djalal: Kondisi Global Saat Ini Bukan Krisis Biasa

Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa. Ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius. Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.

Kinerja Kegiatan Dunia Usaha pada TW-IV 2025 Diindikasikan Terjaga

Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2025 diindikasikan tetap terjaga, tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,61 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, nilai SBT triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dari 11,55 persen pada triwulan III 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa kinerja mayoritas lapangan usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi pada LU jasa keuangan (SBT 1,95 persen). Selanjutnya, diikuti LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor (SBT 1,21 persen), LU industri pengolahan (SBT 1,18 persen), LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (SBT 1,02 persen). LU informasi dan komunikasi (SBT 0,90 persen), serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum (SBT 0,77 persen).

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2026 meningkat dengan SBT sebesar 12,93 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT 10,61 persen pada triwulan IV 2025 maupun SBT 7,63 persen pada triwulan I 2025. Kegiatan usaha diprakirakan meningkat terutama pada LU pertanian, kehutanan dan perikanan (SBT 1,95 persen) sejalan dengan masuknya musim panen.

Trump Bikin Eropa Murka, Piala Dunia 2026 Terancam Diboikot

Seruan boikot Piala Dunia 2026 menguat di Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman terkait Greenland dan mengumumkan tarif baru terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Desakan tersebut datang lintas partai, dari Konservatif, Buruh, hingga Liberal Demokrat. Anggota parlemen senior Konservatif Simon Hoare menjadi salah satu suara terdepan yang mendorong pemerintah Inggris mengambil langkah keras, termasuk mempertimbangkan boikot Piala Dunia yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko pada musim panas ini. Hoare juga mengusulkan agar kunjungan kenegaraan Raja Charles ke AS dibatalkan sebagai bentuk tekanan diplomatik.

Desakan boikot semakin meluas setelah Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap Inggris, yang akan naik menjadi 25% mulai 1 Juni, kecuali tercapai kesepakatan terkait upaya Washington mengambil alih Greenland dari Denmark. Kebijakan serupa juga ditujukan kepada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia. Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dengan 16 kota tuan rumah, 11 di AS, tiga di Meksiko, dan dua di Kanada.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan penolakannya terhadap tarif Trump. Dalam konferensi pers darurat, ia menyebut kebijakan tersebut “sama sekali salah” dan memperingatkan bahwa tekanan ekonomi bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan dalam aliansi. Delapan negara NATO yang terdampak bahkan mengeluarkan pernyataan bersama, memperingatkan bahwa langkah Trump berpotensi menciptakan “spiral penurunan yang berbahaya” dalam hubungan transatlantik.


Sindikat Bubar, 911 WNI di Kamboja Serbu KBRI

Krisis kejahatan siber di Asia Tenggara memasuki babak baru. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh melaporkan gelombang kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam skala masif dalam tiga hari terakhir. Terhitung sejak 16 Januari hingga Senin sore (19/1/2026), sebanyak 911 WNI mendatangi KBRI setelah berhasil keluar dari berbagai sindikat penipuan daring (online scam) yang tersebar di wilayah Kamboja.

Lonjakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap industri gelap ini. Setelah penangkapan sejumlah otak pelaku (mastermind) di berbagai kota, banyak jaringan sindikat yang memilih membubarkan diri secara mendadak dan membiarkan para pekerjanya keluar begitu saja.

Tren keterlibatan WNI dalam pusaran bisnis online scam di Kamboja menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan di awal tahun ini. Hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu di bulan Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini mencerminkan lonjakan drastis jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2025, di mana total kasus yang ditangani mencapai 5.088 kasus dengan 82 persen di antaranya merupakan pekerja yang terlibat sindikat penipuan daring.

Prabowo Teken Kerja Sama Kapal Nelayan hingga Kolaborasi Universitas di Inggris

Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani nota kesepahaman kerja sama maritim di Inggris untuk memproduksi kapal tangkap ikan, guna memperkuat ekonomi nelayan Indonesia dan melindungi potensi perikanan negara. Ia juga dij membahas alih fungsi konsesi hutan di Aceh menjadi koridor konservasi gajah, melanjutkan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, Prabowo akan menjajaki kemitraan dengan universitas terkemuka Inggris dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Kerja sama tersebut memungkinkan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan jumlah dokter di dalam negeri.

Ragam Paparan Menkes Saat Rapat Kerja dengan DPR

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kembali menyampaikan sejumlah isu kesehatan publik yang menjadi fokus pemerintah pada awal 2026. Isu ini mencakup pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, serta pentingnya deteksi dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui temuan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dari data Kemenkes Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masih yang paling banyak ‘menyumbang’ kasus diabetes. Budi juga menegaskan Kemenkes ke depannya akan lebih ketat dalam mengawasi para penderita diabetes. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tercatat sekitar 13 persen, namun ia menilai angka tersebut terlalu rendah dibanding prevalensi tekanan darah tinggi karena masih rendahnya deteksi melalui pemeriksaan skrining.

Budi juga menyatakan kanker payudara masih menjadi penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa penyakit tersebut dapat dicegah dan ditangani lebih awal melalui deteksi dini. Selain itu Kemenkes juga memperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa dengan tingkat keparahan yang beragam. Pemerintah menyiapkan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan masalah tersebut.

Kementerian Kesehatan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam program skrining kesehatan untuk membantu deteksi dini penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem ini digunakan untuk menyaring risiko penyakit berdasarkan data yang dimasukkan oleh pasien. Ia menambahkan bahwa teknologi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan skrining kesehatan, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Budi menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak hanya bertujuan melakukan skrining penyakit, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat agar hidup lebih sehat.

KPK Tangkap Wali Kota Madiun Lewat OTT di Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Madiun, menangkap 15 orang termasuk Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun Maidi; Maidi akan bersama sembilan tersangka lainnya, sedangkan Sadewo diperiksa intensif di Polres Kudus. Penangkapan diduga terkait fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun, dengan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah; pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah‑Putih KPK belum diumumkan waktunya.

OTT pertama KPK menahan delapan orang pada 9‑10 Januari, diikuti OTT kedua pada 19 Januari yang menangkapi Maidi dan 14 orang lain, serta OTT ketiga di Pati pada hari yang sama. Adapun pemeriksaan Sudewo dilaksanakan tim penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. KPK memiliki 1×24 jam menentukan status dari Sadewo dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ini Penjelasan Resmi DPR-Pemerintah Terkait Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD

Pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi II DPR menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda untuk membahas RUU Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fokus revisi aturan pemilu tidak diarahkan pada perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan “Belum ada rencana membahas RUU Pilkada. Wacana yang berkembang di luar, kepala daerah dipilih DPRD itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas itu,” Senin (19/01/2026).

Sementara itu Komisi II DPR akan menyiapkan naskah akademis dan RUU perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid akan memuat rezim pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif. Proses pembahasan RUU Pemilu akan dibagi menjadi beberapa tahap dimulai Januari 2026.

Pemerintah di satu sisi mengapresiasi kerja pimpinan DPR dan Komisi II DPR terkait pembahasan RUU Pemilu dan akan secara rutin membuka partisipasi publik. Meskipun partai politik memiliki cara pandang yang berbeda-beda, prinsip untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara agar dikedepankan. Pemerintah juga melalui Menteri Sekretaris Negara menghormati wacana yang berkembang di masyarakat namun secara formal pemilihan kepala daerah oleh DPRD belum dibahas dan belum masuk dalam RUU prolegnas.

Tangkap 2 Bupati dalam Sehari dan KPK Kini di ‘Liga Utama’

Pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pujian saat kembali mulai menyentuh ‘kasus kakap’ seperti pejabat setingkat menteri. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut KPK kini sudah berani masuk ke ‘Liga Utama’.

Hal itu setelah KPK menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji. KPK juga kini mengawal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim. Keduanya mantan menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pejabat setingkat di bawah menteri yang diusut KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Kemarin, Senin (19/1/2026), dua kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK. OTT KPK dilakukan di dua lokasi berbeda. Dua kepala daerah ditangkap di hari yang sama yakni Bupati Pati, Jawa Tengah bernama Sudewo. Dan Wali Kota Madiun, Jawa Timur bernama Maidi. Belum diketahui perkara yang menjerat Sudewo. Sementara itu, Maidi diamankan terkait dugaan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek dan dana sosial perusahaan di wilayah Kota Madiun.

Istana Ungkap Alasan Bentuk BUMN Tekstil, Selamatkan Sisa Aset Sritex (SRIL)?

Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan BUMN baru di sektor tekstil dan garmen yang akan berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai langkah untuk mengatasi risiko tarif dagang AS dan memperkuat industri nasional. Fokus utama BUMN ini adalah menyelamatkan kegiatan ekonomi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang telah dinyatakan pailit, dengan opsi penyaluran kredit atau akuisisi aset Sritex yang menyewakan properti senilai ratusan miliar rupiah.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar US$6 miliar (Rp 100,8 triliun) untuk modal, teknologi, dan ekspor, sementara BUMN tekstil sebelumnya, PT Industri Sandang Nusantara, telah dibubarkan pada 2023 setelah dinyatakan tidak lagi prospektif. Penetapan pembubaran itu merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disepakati sejak Februari 2022

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026, adalah Bupati Sudewo. Saat ini, dia sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar operasi senyap di wilayah Pati. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun identitas lengkap seluruh pihak yang diperiksa. Budi menyatakan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta keterkaitan para pihak yang terjaring OTT tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, OTT KPK pada hari yang sama berlangsung di dua lokasi, yakni Kabupaten Pati dan Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk perkara di Pati, penyidik menelusuri dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah kepala desa melalui pihak pengepul. Uang dari para kepala desa tersebut diduga telah terkumpul di tangan pengepul. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah pemeriksaan awal rampung dan penyidik memperoleh kejelasan mengenai konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak.

Wamenkum Ungkap Sudah Ada 8 Gugatan KUHP-KUHAP di MK

Wakil Menteri Hukum, Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap bahwa hingga saat ini ada delapan gugatan terhadap KUHP dan KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini. Eddy mengatakan dari jumlah itu, dua gugatan merupakan gugatan terhadap KUHAP dan enam sisanya gugatan KUHP.

Khusus KUHP, Eddy memprediksi jumlahnya akan naik hingga 14 sebab sisanya merupakan isu yang sempat terjeda. Namun, dia meyakini gugatan itu akan masuk ke MK. Eddy mengatakan sejumlah pasal yang diuji umumnya terkait pasal demonstrasi, pidana mati, dan pasal penghinaan terhadap lembaga negara.

Sementara, beberapa pasal KUHAP yang diuji yakni terkait penyelidikan dan mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Kepala BGN: MBG Tetap Disalurkan Saat Ramadhan, Makanan Tahan 12 Jam

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bulan Ramadhan 2026. Dadan mengatakan, MBG tetap akan disalurkan pada saat jam sekolah. Anak-anak dapat membawa pulang makanan itu ke rumah. Dadan menambahkan, MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan siap saji yang memiliki daya tahan hingga 12 jam sehingga masih layak dikonsumsi saat waktu berbuka puasa.

Dadan memastikan, seluruh penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tetap mendapatkan MBG meskipun adanya perubahan skema penyaluran saat bulan puasa. “Semua (diutamakan) baik yang puasa maupun tidak puasa, hanya mekanismenya yang berbeda. Kalau di daerah yang tidak puasa kan normal seperti hari biasa. Untuk daerah yang puasa, makanannya siap santap dibawa untuk dikonsumsi saat buka,” jelasnya.

Untuk diketahui, BGN menargetkan program MBG dapat dinikmati 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Dadan pun optimistis target tersebut dapat tercapai hanya dalam waktu lima bulan. Untuk menjalankan target itu, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun, ditambah dengan dana standby senilai Rp 67 triliun.

OTT di Pati, KPK Jaring Sejumlah Perangkat Daerah

Sejumlah perangkat daerah di Pati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun KPK masih belum mengungkap nama-nama pejabat daerah tersebut. KPK menyatakan akan mengupdate lebih lengkap data-datanya segera.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 19 Januari 2026 selain berjanji akan memberi update, beliau pun enggan merinci ihwal rasuah dalam kasus ini.

Menurut aturan KPK, status hukum pihak terkait akan di umumkan 1×24 jam melalui konferensi pers.

Cara Purbaya Kuatkan Fondasi Ekonomi di Tengah Pelemahan Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah strategi dalam upaya membuat fondasi ekonomi Indonesia semakin kuat agar mampu bertahan dengan berbagai guncangan faktor eksternal. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas fluktuasi nilai tukar rupiah yang sejak awal tahun, bahkan hingga saat ini terus mengalami pelemahan hingga menyentuh rekor tertinggi atau all time low. Strategi lainnya adalah memastikan berbagai program dan belanja pemerintah dilakukan dengan cepat dan efisiensi pada awal tahun ini. Ketiga, lanjut Purbaya, jika likuiditas di sistem keuangan sudah berjalan optimal, maka tidak menutup kemungkinan juga pergerakan ekonomi di sektor riil akan semakin meningkat.

Disetujui Prabowo, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal Bakal Terima Tunjangan Rp 30 Juta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal memberikan tunjangan senilai Rp 30 juta per bulan untuk 1.500 dokter spesialis di daerah tertinggal. Pemberian tunjangan ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemberian tunjangan ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Menurut Budi, rendahnya tunjangan dokter di daerah tertinggal menjadi salah satu penyebab banyak dokter spesialis yang akhirnya pindah ke kota-kota besar dan bekerja di rumah sakit lain. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan fasilitas rumah hingga kendaraan untuk dokter-dokter yang bekerja di daerah tertentu.

Istana soal BUMN Tekstil Baru: Tahap Proses, Sritex Harus Selamat

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tekstil. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan BUMN tersebut akan diminta untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil, khususnya pasca-kejadian pailit yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Prasetyo mengatakan wacana pembentukan BUMN tekstil ini sedang dalam proses dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Sritex merupakan industri tekstil yang harus diselamatkan karena mempekerjakan 10.000 karyawan. 

Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu, 18 Januari 2026 merupakan momentum silaturahmi, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis dan kesempatan bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat. Dominasi ini dinilai telah menyempitkan ruang gerak otonomi.

Kondisi otonomi daerah dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya tren sentralisasi terhubung. Kewenangan daerah terus dikurangi terutama dalam hal pengelolaan fiskal. Instrumen fiskal yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan lebih akseleratif jika dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah. Penarikan kendali kewenangan ini menunjukkan pemerintah pusat seolah abai terhadap potensi komplikasi sosial politik masa depan.

Dalam Rakornas Apkasi kali ini, Apkasi juga meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten yang merangkum mengenai tata kelola pemerintah daerah yang inovatif di tengah keterbatasan daerah. Apkasi mendorong pemerintah kabupaten untuk terus berinovasi dan mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah dengan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah secara kreatif. Mitra strategis yang turut hadir dalam Rakornas tersebut adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Bank Tabungan Negara (BTN).

Aktivitas Lempeng Laut Banda, Gempa Lagi di Maluku Pagi Ini

Gempa kembali mengguncang Maluku pada Selasa pagi, 20 Januari 2026. Kali ini di Maluku Barat Daya, setelah tiga hari sebelumnya di Maluku Tengah. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 116 kilometer arah timur laut Maluku Barat Daya. Kedalamannya, 183 kilometer.

Sebelumnya, pada Sabtu pagi, 17 Januari, gempa bumi berkekuatan M5,2 juga mengguncang Maluku. Episentrum gempa kala itu berada di darat, berjarak 26 kilometer arah barat laut Maluku Tengah. Kedalamannya 59 kilometer. Penyebabnya sama dengan gempa terkini, yakni aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab) Laut Banda.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menerangkan dalam keterangan tertulis yang dibagikannya pascagempa, gempa menimbulkan guncangan di daerah Maluku Barat Daya padan skala intensitas III-IV MMI. Artinya, bila gempa ini terjadi siang, guncangannya itu bisa dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Daerah Maluku Tengah juga terguncang tapi lebih lemah, yakni II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan juga menunjukkan tidak ada potensi tsunami.

Rupiah Tertekan Jelang RDG BI, Pasar Cemas Arah Kebijakan dan Risiko Fiskal

Pada perdagangan Senin (19/1/2026), rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 16.955 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,40% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.886 per dolar AS. Pengamat Ekonomi, Mata Uang, & Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah tidak lepas dari meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

Menurut Ibrahaim, untuk mendukung agenda pertumbuhan di tahun 2029 sebesar 8%, pemerintah akan mencoba menerapkan kebijakan yang relatif tidak lazim sehingga adanya risiko jangka menengah yang dapat memicu sentimen negatif lanjutan terhadap rupiah. Tekanan terhadap rupiah juga diperkuat oleh kembali mencuatnya kekhawatiran mengenai kesehatan fiskal Indonesia.

Guna menopang stabilitas rupiah, BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026. Selain kebijakan suku bunga, BI juga telah mengerahkan berbagai instrumen lain, mulai dari penyesuaian penerbitan surat berharga bank sentral, intervensi di pasar valas, hingga pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Menyoal Pilkada Tidak Langsung: Kehendak Rakyat atau Kehendak Partai?

Wacana pilkada tidak langsung kembali muncul dengan alasan biaya politik tinggi, konflik sosial, dan kebutuhan stabilitas. Namun, solusi ini dinilai mengurangi peran rakyat dalam demokrasi. Pilkada langsung yang lahir dari reformasi 1998 justru dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, sehingga menghidupkan kembali mekanisme lama berisiko memundurkan arah reformasi dan mengulang praktik transaksional DPRD di masa lalu.

Pendukung pilkada tidak langsung menyoroti ekses pilkada langsung seperti politik uang dan polarisasi sosial. Namun, akar masalah sebenarnya terletak pada lemahnya penegakan hukum dan buruknya tata kelola politik. Mengubah mekanisme tanpa memperbaiki fondasi hanya akan melahirkan ilusi perbaikan. Pilkada langsung bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana rakyat mengontrol pemimpinnya. Jika mekanisme ini dicabut, akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat ikut terputus.

Pilkada melalui DPRD terbukti rawan kompromi politik dan minim partisipasi rakyat. Demokrasi tidak cukup hanya prosedural, tetapi menuntut keterlibatan dan kontrol publik. Jika efisiensi dijadikan alasan, solusi yang tepat adalah memperbaiki pendanaan politik, pendidikan politik, dan penegakan hukum, bukan mengurangi hak pilih rakyat. Pilkada langsung tetap menjadi penopang utama demokrasi dan otonomi daerah, sehingga mengubahnya sembarangan berisiko melemahkan masa depan demokrasi Indonesia.

Survei Pemimpin Bisnis WEF 2026: Pengangguran jadi Momok Utama Ekonomi Indonesia

Laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar ekonomi Indonesia dalam dua tahun ke depan (2026—2028). Dalam dokumen bertajuk Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini, kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran (lack of economic opportunity or unemployment) menempati peringkat pertama dalam daftar risiko ancaman perekonomian Indonesia. Temuan ini didasarkan pada Executive Opinion Survey 2025 yang menjaring persepsi para pimpinan bisnis di dalam negeri maupun luar negeri.

WEF menjelaskan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran merupakan kondisi merosotnya prospek pekerjaan secara struktural atau standar kerja. Kemerosotan tersebut tampak dari terkikisnya hak-hak pekerja, stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, perpindahan tenaga kerja akibat otomatisasi atau transisi hijau, mobilitas sosial yang mandek, serta akses yang tidak setara terhadap peluang pendidikan, teknologi, dan ekonomi.

Risiko ini berkaitan erat dengan ancaman di peringkat kedua, yakni layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai (insufficient public services and social protections). Lemahnya bantalan sosial bagi masyarakat rentan dinilai dapat memicu ketimpangan yang kian melebar. Di peringkat ketiga, ancaman dampak buruk teknologi akal imitasi (adverse outcomes of AI technologies) juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sementara di peringkat keempat dan kelima, ada risiko makroekonomi klasik yaitu penurunan perekonomian (economic downturn) dan inflasi (inflation) yang menandakan kerentanan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Harapan Gerakan Rakyat Soal Revisi UU Pemilu

Partai Gerakan Rakyat melalui juru bicara Angga Putra Fidrian mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya membahas mekanisme pemilihan dan ambang batas, tetapi juga memberi kemudahan dalam syarat pendirian partai politik. Menurutnya, aturan di Indonesia masih terlalu rumit sehingga membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk mendirikan partai dan ikut serta dalam pemilu.

Dalam Rakernas I, Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan transformasi menjadi partai politik melalui mekanisme e-voting yang disepakati mayoritas anggota. Keputusan ini menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan ruang demokrasi yang lebih terbuka, sekaligus mendorong agar revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik benar-benar memberi akses luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia.

Sebelumnya, Komisi UU DPR akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dalam 2 term. Term Pertama akan dibahas mulai Januari ini dan term kedua akan ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik.

Purbaya Pimpin Sidang Kedua Debottlenecking, Bahas 2 Masalah Pengusaha

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa teragenda memimpin sidang penyelesaian masalah hambatan usaha alias debottlenecking pada hari Senin (19/1/2026). Agenda sidang debottlenecking ini menjadi yang kedua digelar secara terbuka, setelah 23 Desember 2025. Adapun untuk sidang hari ini terdiri dari dua permasalahan yang dilaporkan. Namun, pihak Kementerian Keuangan belum bisa mengungkap dua mata agenda sidang sebelum dibuka langsung oleh Purbaya.

Permasalahan hambatan usaha alias debottlenecking bisa disampaikan melalui kanal pengaduan https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Sejak kanal dibuka pada 16 Desember 2025 hingga hari ini, Selasa, 23 Desember 2025, Purbaya mengatakan, sudah sebanyak 10 laporan. Laporan itu disampaikan oleh tujuh pelaporan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengaduan itu terkait degan masalah bidang energi dan ketenagalistrikan, perizinan berusaha, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, serta penegakan hukum.

Purbaya pun per hari ini telah menyidang dua kasus langsung yang menjadi bagian dari 10 pelaporan itu. Kasus pertama berasal dari aduan PT Sumber Organik. Perusahaan itu menyampaikan masalah penghentian bantuan Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dari APBN. Adapun kasus kedua terkait dengan permasalahan pendanaan dan pembiayaan oleh PT Mayer Indah Indonesia. Dalam laporannya, PT Mayer Indah Indonesia menyampaikan kesulitan pengajuan kredit modal kerja ke bank sebesar Rp 4 miliar, sehingga order yang sudah ada tidak dapat diproses.

Presiden Iran Ancam Trump: Tiap Serangan ke Khamenei Deklarasi Perang

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengultimatum setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, berarti deklarasi perang skala penuh dengan negaranya. Pernyataan itu diutarakan Pezeshkian sebagai wanti-wanti terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump soal mencari pemimpin baru Iran. “Serangan terhadap pemimpin besar negara kita sama saja dengan perang skala penuh dengan bangsa Iran,” kata Pezeshkian dalam sebuah unggahan di X, Senin (19/1).

Iran masih menghadapi demonstrasi berdarah besar-besaran yang terus meluas sejak 28 Desember lalu. Para demonstran turun ke jalan memprotes krisis ekonomi yang kian memburuk hingga akhirnya menuntut Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk lengser. Sejumlah lembaga pemantau HAM Iran melaporkan korban tewas selama demonstrasi berlangsung bahkan telah mencapai 5 ribu orang lebih dan pemerintah Iran masih berusaha meredam gejolak demonstran dengan memblokir internet seluruh negeri.

Khamenei mengatakan aktor-aktor yang terkait dengan AS dan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan ‘beberapa ribu’ orang selama protes anti-pemerintah. “Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan membunuh beberapa ribu orang selama protes yang mengguncang Iran selama lebih dari dua minggu,” kata Khamenei, Minggu (18/1). Dia menuduh kedua negara itu terlibat langsung dalam kekerasan tersebut. Dia juga menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai ‘kriminal’.

Menilik Peta Restrukturisasi BUMN, Danantara Pangkas Ribuan Entitas Jadi 200

Danantara berencana merestrukturisasi BUMN dengan mengurangi lebih dari 1.064 anak dan cucu perusahaan menjadi sekitar 200 entitas. Aksi restrukturisasi dilakukan di tengah nasib beberapa perusahaan pelat merah yang tercatat di Bursa Efek.

Pendekatan restrukturisasi menilai relevansi pendirian, kompetisi internal, dan nilai tambah masing‑masing entitas, menawarkan opsi merger, likuidasi, atau monetisasi aset agar peningkatan skala dan daya saing global tercapai. Pasar memberi sinyal positif: saham BUMN yang telah direstrukturisasi, seperti Telkom, Garuda, dan Krakatau Steel, menunjukkan pemulihan, dengan Telkom naik sekitar 81 % dalam enam bulan terakhir.

Merawat Pemilu, Menjaga Harapan

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 menempatkan Indonesia pada skor 6,44 dalam Indeks Demokrasi 2024, berada di peringkat ke-59 dari 167 negara dan masuk kategori flawed democracy. Temuan ini menjadi alarm penting untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi Indonesia. Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, yang harus dijaga melalui proses politik yang terbuka dan transparan.

Pemilu sebagai kanal utama demokrasi menjadi sarana rakyat menyalurkan kedaulatannya. Untuk merawat pemilu, dua hal penting harus diperhatikan: pertama, aturan yang komprehensif dan progresif, termasuk prosedur detail penanganan politik uang agar tidak ada celah hukum. Kedua, memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, karena demokrasi tidak akan tumbuh di tengah kultur yang rapuh, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, kodifikasi undang-undang pemilu dan perbaikan kondisi sosial menjadi momentum penting menuju pemilu 2029.

Lebih jauh, pemilu bukan sekadar periodisasi lima tahunan, melainkan wadah rakyat menjaga harapan. Walau demokrasi sering melahirkan pemimpin yang kemudian dikritik, pemilu tetap menjadi ruang rakyat menumbuhkan harapan hidup layak dan sejahtera.

Fadli Zon Serahkan SK buat Tedjowulan, Keraton Solo Bergejolak

Keraton Solo kembali memanas saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo, Minggu (18/1/2026). Protes muncul ketika Fadli Zon hendak menyerahkan SK di Sasana Parasdya di Keraton Solo kemarin. Kubu PB XIV Purbaya menilai penunjukan Tedjowulan dilakukan tanpa koordinasi dengan keluarga besar keraton. Lembaga Dewan Adat (LDA) menyebut keributan bermula dari rencana peninjauan sejumlah lokasi di dalam keraton.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan penunjukan Tedjowulan bertujuan menjaga kelestarian cagar budaya Keraton Solo. Fadli Zon menegaskan Kementerian Kebudayaan selalu berupaya menjalin komunikasi. Dia mengklaim telah mengundang mereka untuk hadir dalam penyerahan SK tersebut. Di tengah ketegangan itu, KGPA Tedjowulan menyatakan menerima amanah tersebut dan mengajak seluruh keluarga besar keraton menaruh ego demi masa depan Keraton Solo.

Meski penyerahan SK selesai, perbedaan sikap antara kubu Tedjowulan-Mangkubumi melalui LDA dan kubu PB XIV Purbaya menegaskan bahwa konflik internal Keraton Solo belum sepenuhnya mereda. Kubu PB XIV Purbaya bahkan berencana mengajukan keberatan secara resmi ke Kementerian Kebudayaan dan PTUN jika langkah pemerintah tidak sesuai harapan mereka.

China Kepung Taiwan: 9 Pesawat PLA dan Kapal-Kapal PLAN Terdeteksi Siap Menyerbu

Tiongkok dan Taiwan berada di ambang perang terbuka. Militer China dilaporkan melakukan manuver pengepuangan, yang dianggap sebagai aksi pra-penyerbuan, membuat Taiwan meningkatkan kewaspadaan mereka ke level tertinggi. Manuver yang dimaksud, menurut Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan (MND) pada hari Minggu (18/1/2026) adalah pergerakan pesawat People’s Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat China, di sekitaran teritorial kedaulatan mereka.

“MND mengatakan kalau mereka mencatat sembilan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat PLA Tiongkok dan mendeteksi sembilan kapal PLAN (People’s Liberation Army Navy) di sekitar perairan teritorialnya,” tulis laporan WN, Minggu.  Menurut MND, dari sembilan penerbangan tersebut, tiga di antaranya melintasi garis tengah dan memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) barat daya Taiwan. Sebelumnya pada Sabtu, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi keberadaan 26 penerbangan pesawat PLA Tiongkok, delapan kapal angkatan laut, dan sebuah kapal resmi di sekitar perairan teritorialnya. Dari 26 penerbangan tersebut, tujuh melintasi garis median dan memasuki ADIZ (Zona Identifikasi Pertahanan Udara) Taiwan bagian utara, tengah, dan barat daya.

Taiwan juga mendeteksi sebuah UAV (Pesawat Tanpa Awak) pengintai tentara Tiongkok memasuki ADIZ barat daya pada hari Sabtu, yang kemudian pergi setelah negara kepulauan itu mengeluarkan peringatan radio. Manuver-manuver ini dianggap sebagai aksi pra-penyerbuan dengan mengepung wilayah pulau tersebut di mana China bersikukuh kalau Taiwan adalah bagian dari teritorial mereka. Sebagai tanggapan, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa ia akan terus melindungi Taiwan dan tidak akan membiarkan China ikut campur.

Eropa Siapkan Tarif Balasan untuk Hadapi Ancaman Trump soal Greenland

Uni Eropa menyiapkan tarif balasan senilai €93 miliar terhadap Amerika Serikat sebagai respons atas ancaman Donald Trump untuk mengambil alih Greenland dan rencana tarif 10 % pada barang‑barang UE pada 1 Februari 2026. Prancis dan Jerman memimpin penerapan instrumen anti‑koersi (ACI) yang dapat membatasi investasi dan layanan teknologi AS, dengan pertemuan koordinasi di Berlin dan Brussels.

Pertemuan di Forum Ekonomi Dunia Davos menjadi arena diplomatik utama, di mana Trump dijadwalkan bertatap muka dengan pemimpin Eropa untuk menurunkan ketegangan dan harapannya ia akan menarik kembali ancaman tarifnya. Para pejabat Eropa mengatakan bahwa mereka berharap ancaman pembalasan akan meningkatkan tekanan bipartisan di AS terhadap tindakan Trump dan mengakibatkan dia mundur dari ancaman tarifnya.

Penajam Paser Utara Mulai Operasikan Sekolah Rakyat Rintisan

Sekolah Rakyat hadir sebagai secercah harapan bagi anak-anak marjinal untuk merajut masa depan yang lebih cerah melalui akses pendidikan berkualitas yang setara. Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, inisiatif ini mencerminkan komitmen mendalam negara dalam menghapus sekat ekonomi di dunia pendidikan, memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak bangsa untuk mengenyam ilmu pengetahuan di fasilitas yang layak dan bermartabat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhtar, menjelaskan bahwa keberadaan sekolah rintisan ini menjadi langkah awal yang strategis. Untuk mendukung operasional perdana ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiapkan bekas gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sebelumnya digunakan sebagai Penajam Suite Hotel di kawasan Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah.

Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi motor penggerak mobilitas vertikal bagi keluarga kurang mampu di Penajam Paser Utara. Dengan sistem asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah atau tidak tersentuh layanan pendidikan dapat kembali belajar dalam lingkungan yang kondusif.

KNKT: Pesawat ATR Pecah Berhamburan Seusai Tabrak Gunung Bulusaraung

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan kecelakaan pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, dikategorikan sebagai controlled flight into terrain (CFIT). Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, pesawat terbang dalam kondisi masih dapat dikendalikan pilot. Namun, akhirnya menabrak lereng gunung sehingga badan pesawat hancur dan terhambur menjadi serpihan.

Menurut Soerjanto, insiden tersebut bukan akibat tindakan disengaja. Pesawat masih berada dalam kendali pilot, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat dengan lereng gunung, benturan tidak dapat dihindari. Benturan keras dengan medan pegunungan diduga membuat badan pesawat menghantam permukaan keras hingga pecah berhamburan. Serpihan-serpihan inilah yang kemudian ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam operasi pencarian.

Sebelumnya, pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026) siang saat akan mendarat di Bandara Hasanuddin. Pesawat tersebut mengangkut 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Tiga penumpang diketahui merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Sementara pilot pesawat adalah Captain Andi Dahananto.

Dewan Perdamaian Gaza Resmi Dibentuk Trump, Bakal jadi Tandingan PBB?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Jumat (16/1/2026). Lembaga internasional transisi ini dibentuk sebagai bagian dari fase baru kesepakatan damai di Jalur Gaza, guna memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Para anggota dewan eksekutif BoP ini juga telah diumumkan oleh Gedung Putih. Trump akan memimpin langsung Dewan Perdamaian ini. Sejumlah nama besar dari jajaran pemerintahan AS dan tokoh internasional turut bergabung dalam dewan eksekutif ini diantaranya, Marco Rubio, Sekretaris Negara AS, dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.

Nantinya, Dewan Perdamaian akan mengawasi berbagai portofolio kritis, mulai dari pembangunan infrastruktur, strategi ekonomi, hingga penarikan investasi skala besar untuk pembangunan kembali Gaza. Di tingkat lokal, Gaza akan dikelola oleh NCAG yang dipimpin oleh Dr. Ali Shaath, seorang teknokrat kelahiran Khan Yunis yang dikenal memiliki rekam jejak luas dalam administrasi publik. Komite ini terdiri dari 15 anggota yang bertugas mengelola sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan keuangan.

Strategi ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang fungsional setelah pengaruh kelompok bersenjata diminimalisir. Dengan melibatkan investor global dan negara-negara tetangga seperti Qatar, Mesir, dan UEA, pemerintahan Trump optimistis Gaza dapat bertransformasi dari wilayah konflik menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera.

Satu Korban Pesawat ATR 42-500 Dievakuasi dari Jurang 200 Meter

Basarnas berhasil mengevakuasi satu korban laki‑laki dari jurang sekitar 200 meter di Bukit Bulusaraung setelah tim SAR menemukan jasad dan serpihan pesawat. Operasi SAR melibatkan empat tim SRU yang bekerja di sektor berbeda, dengan dukungan logistik via drop peralatan, meski cuaca hujan lebat dan kabut tebal menghambat penurunan vertikal.

Tercatat, ada 10 orang berada di pesawat tersebut berdasarkan manifest. Ada tujuh kru pesawat dan tiga orang penumpang, masing-masing Captain Andy Dahananto, Yudha Mahardika, Captain Sukardi, Hariadi,Franky D Tanamal, Junaidi, Florencia Lolita, Esther Aprilita. Penumpangnya atas nama Deden, Ferry dan Yoga.

Anak Muda dan Buku: Minat Tinggi, Minim Akses

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 yang dilansir Perpustakaan Nasional mencatat, total perpustakaan secara nasional pada 2024 mencapai 178.756 unit. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 7.540 dari data pada 2023, yakni 171.216 unit di seluruh Indonesia. 

Jumlah itu, masih jauh dari yang dibutuhkan masyarakat. Menurut kajian Perpusnas, jumlah perpustakaan saat ini hanya memenuhi 45,31 persen standar ketercukupan perpustakaan untuk masyarakat. Artinya, masih terdapat kekurangan perpustakaan sebesar 54,69 persen atau sejumlah 210.784 perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 385.388 perpustakaan. Sementara di perpustakaan-perpustakaan yang ada saat ini, koleksi bukunya juga serupa, jauh dari standar. Perpusnas mencatat,  total koleksi perpustakaan secara nasional pada 2024 sebanyak 211.426.907 judul. Angka ini naik dari koleksi pada 2023 sebanyak 173.707.673 judul.

Bangun UMKM Sektor Pangan Berdaya Saing

Program Pertapreneur Aggregator (PAG) 2025, PT Pertamina (Persero) membangun UMKM pangan fungsional agar tumbuh sebagai pelaku usaha yang berstandar dan berdaya saing. Program ini mendorong UMKM tidak hanya menghasilkan produk alami, tetapi juga menghadirkan pangan fungsional yang aman, teruji, dan berdampak nyata bagi ketahanan pangan nasional. Pendekatan tersebut menempatkan keamanan pangan dan kualitas produk sebagai fondasi utama dalam proses pendampingan UMKM, agar bisnisnya berkembang serta naik level. Pertamina mendorong penguatan tata kelola produksi, konsistensi mutu, serta kesiapan operasional agar UMKM pangan lokal mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

UU Perampasan Aset Mulai Digodok, Sekadar Gimik atau Keseriusan Pemberantasan Korupsi?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali terdengar dari Senayan, setelah sekian lama menjadi wacana, kini berubah menjadi rancangan. RUU Perampasan Aset sebelumnya pernah populer di masyarakat, bukan karena calon beleid ini dibahas untuk disahkan, tetapi karena ucapan Ketua Komisi III DPR-RI pada 2023, Bambang Pacul.

Politikus PDI-P ini merespons permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang saat itu meminta agar Perampasan Aset segera diundangkan. Kata dia, Dewan tak bisa berbuat banyak atas permintaan pemerintah, mereka hanya membeo jika ketua umum partai politiknya menyuruh.

Rancangan aturan yang berkaitan dengan perampasan aset tindak pidana ini kemudian dibuka di forum rapat kerja Komisi III DPR-RI, Kamis (15/1/2025). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pemberantasan berbagai tindak pidana, khususnya yang bermotif keuntungan finansial. Menurut Sari, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku melalui hukuman penjara, tetapi juga harus berfokus pada pemulihan kerugian negara.

Noel Ebenezer Hadapi Sidang Perdana Kasus Pemerasan K3 Hari Ini

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan menghadapi sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Senin (19/1). Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Noel Ebenezer yakni Nur Sari Baktiana sebagai hakim ketua, dengan hakim anggota masing-masing Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan.

Selain Noel Ebenezer, terdapat 10 orang tersangka lain yang akan diadili dalam perkara ini, yakni ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemerasan yang dilakukan Immanuel Ebenezer bersama 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 Kemnaker mencapai Rp201 miliar selama 2020-2025. Budi mengatakan angka tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.

Petani Kediri Beralih ke Jagung Manis karena Harga Stabil dan Panen Cepat

Buruh tani menanam jagung manis di Desa Tempurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aktivitas ini menjadi pemandangan umum seiring perubahan pola tanam yang dilakukan para petani setempat. Sejumlah petani tebu di wilayah tersebut memilih beralih menanam jagung manis karena dinilai lebih menguntungkan. Harga jual jagung manis relatif stabil, berada di kisaran Rp3.300 per kilogram, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi petani. Selain harga yang stabil, jagung manis juga memiliki waktu panen yang lebih singkat, yakni sekitar tiga bulan. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan tanaman tebu yang membutuhkan waktu panen hingga 10 bulan. Kondisi tersebut mendorong petani menyesuaikan komoditas tanam demi efisiensi dan keberlanjutan ekonomi.

Kuota Impor Daging Sapi Dipangkas dari 180.000 Ton jadi 30.000 Ton, PHK Mengintai

Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 180.000 ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

Pemerintah Pangkas Ratusan Juta Ton Produksi Batu Bara-Nikel Tahun Ini

Pemerintah memutuskan untuk memangkas target produksi batu bara dan nikel pada tahun ini di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tersebut di pasar global. Untuk sektor batu bara, pemerintah berencana memangkas produksi pada 2026 menjadi kurang lebih sekitar 600 juta ton. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 sebesar 790 juta ton. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemangkasan target produksi ini ditujukan guna mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depannya. Menurut dia, Indonesia sendiri menyuplai sekitar 514 juta ton batu bara atau 43% dari total volume perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Kondisi inilah yang menjadi biang kerok jatuhnya harga batu bara.

Banjir di Pekalongan, 11 kereta batal berangkat dari Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta membatalkan 11 perjalanan kereta api keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir pada Senin ini imbas banjir di sejumlah lokasi jalur rel wilayah Pekalongan. “Langkah ini terpaksa diambil karena tingginya potensi kelambatan apabila perjalanan tetap dijalankan melalui jalur terdampak,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Horornya Banjir Minggu Pagi di Cakung: Capai 2 Meter, Terparah dalam 5 Tahun Terakhir

Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (18/1/2026) dini hari menyebabkan banjir di Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Setidaknya empat rukun warga (RW) di Cakung Barat, yakni RW 03, RW 06, RW 07, dan RW 08, terendam banjir dengan ketinggian genangan bervariasi, mulai dari 50 sentimeter hingga mencapai 120 sentimeter. Sementara di RW 05, Rawa Terate banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian hampir dua meter.

Meski tidak ada laporan korban jiwa, banjir diperkirakan menyebabkan kerugian material yang cukup besar, terutama bagi warga yang rumahnya terendam air hingga lebih dari satu meter. Ribuan warga terdampak banjir yang terjadi dan terpaksa mengungsi ke beberapa tempat yang aman dari banjir. Ketua RT 07 RW 05 Rawa Terate, Zaenap (46), mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan yang terparah dalam lima tahun terakhir.

Basarnas Siapkan Dua Opsi Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 di Sulawesi Selatan

Basarnas mempersiapkan dua opsi evakuasi untuk operasi SAR lanjutan korban pesawat ATR 42-500 yang ditemukan di Bukit Bulusaraung, Kabupaten Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Senin (19/1). Keputusan ini mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan.

Menurut Kepala Basarnas Mohammad Syafii, evakuasi direncanakan melalui jalur udara atau darat tergantung situasi di lokasi kejadian. “Opsi evakuasi besok pagi Senin, 19 Januari 2026 adalah evakuasi dengan jalur udara. Helikopter Caracal akan mencoba mendarat di puncak untuk melakukan evakuasi menggunakan metode hoist. Apabila kondisi tidak memungkinkan dengan jalur udara, maka evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat oleh tim SAR gabungan,” jelasnya.

Selain fokus pada evakuasi korban, Basarnas juga berencana untuk mengangkat sejumlah bagian pesawat guna mendukung proses investigasi kecelakaan udara. Menurut Syafii, langkah ini penting untuk penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Evakuasi dilakukan tidak hanya terhadap penumpang, tetapi juga terhadap body part pesawat yang diperlukan untuk kepentingan investigasi oleh KNKT,” tambahnya.

Prabowo Melalui TNI Salurkan 1.800 Paket Bantuan Sekolah Anak-Anak di Aceh

TNI mendistribusikan 1.800 paket peralatan sekolah kepada anak-anak korban banjir di Provinsi Aceh, sejak awal Januari 2026. Kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak pascabencana. Bantuan disalurkan secara bertahap ke sejumlah titik pengungsian yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara. Paket bantuan berisi perlengkapan sekolah dasar yang dibutuhkan anak-anak agar tetap dapat belajar meskipun berada dalam kondisi darurat.

Di Kabupaten Pidie Jaya, titik distribusi Kodim 0102/Pidie menyalurkan 836 paket alat sekolah ke dua titik pengungsian, yakni Masjid Attaqwa Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, dengan jumlah 430 anak, serta Desa Pante Geulima, Kecamatan Meureudu, dengan jumlah 406 anak. Semua paket di wilayah tersebut  berhasil disalurkan kepada anak-anak terdampak banjir.

Sementara titik distribusi Kodim 0111/Bireuen menyalurkan 452 paket bantuan kepada anak-anak di titik pengungsian Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Adapun di Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 512 paket alat sekolah disiapkan untuk anak-anak di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan.

Menhut Raja Juli Minta Tambahan 21 Ribu Polisi Hutan ke DPR

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan 21 ribu personel polisi kehutanan (polhut) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1). Raja Juli menjelaskan usul penambahan itu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan buntut insiden bencana banjir dan longsor di Sumatra diduga akibat deforestasi. Dia mengaku telah melakukan hitung-hitungan rasio ideal polisi kehutanan berdasarkan luas hutan di Indonesia saat ini. Nantinya, kata dia, satu polisi akan menjaga 5 ribu hektare hutan.

Saat ini, total ada 4.800 polisi hutan di bawah Kemenhut. Namun, dia menargetkan jumlahnya menjadi 25 ribu, sehingga masih dibutuhkan tambahan sekitar 21 ribu. Selain polisi kehutanan, Raja Juli juga mengusulkan penambahan 35 Pusat Koordinasi Wilayah Kehutanan (Puskorwilhut). Dia menyebut Puskorwilhut dibutuhkan untuk menjadi jembatan koordinasi agar rentang kendali semakin terstruktur.

Pemerintah Serap Rp12 Triliun dari Lelang Sukuk

Pemerintah menyerap dana senilai Rp12 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk pada 13 Januari 2025. Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp55,26 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp8,64 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,15938 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp3 triliun dari seri SPNS12102026 (penerbitan baru) yang menerima penawaran masuk Rp10,08 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,5 persen dengan jatuh tempo 12 Oktober 2026. Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp1,1 triliun, kemudian masing-masing Rp1 triliun untuk seri SPNS10022026 (pembukaan kembali) dan SPNS13072026 (pembukaan kembali).

Serapan berikutnya berasal dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp750 miliar dan seri PBSG002 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp4,55 triliun. Terakhir, seri PBS034 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp400 miliar.

RI Koordinasi dengan China soal WNI Diculik Bajak Laut di Gabon

Indonesia berkoordinasi erat dengan China usai sejumlah warga Indonesia (WNI) menjadi korban penculikan bajak laut di perairan Gabon pada pekan lalu. Langkah Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono kepada para jurnalis di Gedung Palapa Kementerian Luar Negeri usai Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2026, Rabu (14/1). Dia juga mengatakan sejauh ini pemerintah dan KBRI Yaounde terus memantau situasi penculikan itu. Sugiono bahkan menunggu perkembangan informasi terbaru setiap jam.

Warga China dan WNI itu diculik bajak laut di perairan Gabon pada 11 Januari. Pembajakan itu menimpa kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Equata. Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert Bekale Meyong mengatakan sembilan awak kapal yang diculik merupakan warga Indonesia dan warga China. Ptl Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah juga mengonfirmasi penculikan tersebut. “Pelaku pembajakan telah menculik 9 awak kapal dari total 12 awak, 4 diantaranya adalah WNI,” kata Heni pada Selasa lalu.

Sementara itu, tiga awak lain termasuk dua WNI saat ini dalam kondisi aman dan tetap berada di kapal yang sama. Mereka sedang dikawal Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibukota Gabon. Lebih lanjut, Heni mengatakan pasukan Angkatan Laut Gabon sedang memburu pelaku. Media lokal Gabon 24 sempat melaporkan sembilan awak kapal termasuk WNI diculik bajak laut di perairan Gabon. Kapal itu diserang bajak laut saat menangkap ikan sekitar 7 mil di laut tenggara Equata perairan Gabon. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan melaporkan pelaku terdiri dari tiga orang bersenjata.


Sejumlah Proyek Hilirisasi Bakal pada Februari 2026, Nilai Capai Rp 108 Triliun

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia bakal memulai sejumlah proyek hilirisasi strategis pada awal 2026. Peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek-proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada Februari tahun ini. Total nilai investasi enam proyek hilirisasi mencapai 6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp100,1 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proyek hilirisasi akan dimulai dari pengolahan bauksit dan aluminium di Balikpapan, produksi bioavtur, kilang refinery, serta proyek budidaya unggas yang tersebar di lima lokasi. Proyek-proyek tersebut dirancang untuk mendorong nilai tambah sumber daya alam (SDA), membuka lapangan kerja baru dan memperkuat struktur industri dalam negeri. Danantara juga tengah menyiapkan proyek strategis berupa gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Proyek ini diproyeksikan menjadi bagian dari upaya substitusi impor elpiji dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Usai Bertemu Wapres AS, Menlu Denmark Sebut Trump Tetap Ingin Caplok Greenland

Menteri Luar Negeri Denmark bertemu Wakil Presiden AS di Gedung Putih untuk membahas status Greenland. Denmark dan AS menemukan ketidaksepakatan atas rencana terkait Greenland dari hasil pertemuan tersebut.

Namun, kedua negara sepakat membentuk tim khusus yang akan menanggapi kekhawatiran keamanan Amerika sambil menghormati batasan yang ditetapkan oleh Kerajaan Denmark, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri AS serta Menteri Luar Negeri Greenland dalam pertemuan. Menteri Pert Denmark mengumumkan peningkatan kehadiran militer di wilayah Arctic dan Atlantik Utara, sementara Jerman, Swedia, dan Norwegia mengirim personel militer ke Greenland untuk menjajaki kerja sama dan latihan bersama.

Danantara Sebut Restrukturisasi TLKM Sukses, Valuasi Saham Naik hingga Rp 115 T

Danantara menggerakkan transformasi BUMN, sehingga saham TLKM naik sekitar 81 % dalam enam bulan terakhir dan nilai pasar mencapai Rp 115 triliun, menandakan respons positif pasar. Transformasi tersebut menekankan peningkatan SDM, adopsi teknologi digital seperti AI dan blockchain, serta dan diharapkan memberi efek serupa pada BUMN lain seperti Garuda dan Krakatau Steel.

TLKM akan memisahkan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity ke InfraNexia melalui spin‑off, dengan nilai aset tahap pertama Rp 35 triliun dan total sekitar Rp 90 triliun, sebagai sumber pertumbuhan baru dan efisiensi operasional.

Pemerintah Pastikan SPBU Swasta Tak Bisa Perpanjang Impor Solar per Maret

Kementerian ESDM menegaskan bahwa pemilik SPBU swasta tidak dapat memperpanjang impor solar mulai Maret, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menghentikan impor solar pada awal 2026. Pemilik SPBU swasta diminta menyelesaikan negosiasi pembelian solar dengan Pertamina paling lambat Desember 2025, sementara Pertamina sudah menyiapkan stok dan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pasokan.

Total kebutuhan solar nasional mencapai 39,8 juta kiloliter per tahun, dengan produksi domestik 26,5 juta kiloliter; program B40 menyumbang 15,9 juta kiloliter FAME, meninggalkan kebutuhan solar murni sekitar 23,9 juta kiloliter, dan SPBU swasta kini mulai mengimpor bensin.

Waswas Invasi Trump, 3 Negara NATO Tambah Pasukan ke Greenland

Sejumlah negara NATO berbondong-bondong mengirim pasukan tambahan ke Greenland di tengah kekhawatiran akan invasi Amerika Serikat (AS). Jerman, Prancis, hingga Swedia pada Rabu (14/1) menyatakan bakal mengirim pasukan militer ke Greenland untuk membantu Denmark memastikan keamanan di kawasan tersebut. “Misi ini bertujuan mengeksplorasi kerangka kerja untuk memungkinkan kontribusi militer guna mendukung Denmark dalam memastikan keamanan di wilayah tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Jerman.

Berlin menyebut tim pengintai Bundeswehr beranggotakan 13 orang telah menuju Greenland sejak Kamis (8/1) lalu. Wakil Perdana Menteri Greenland Mute Egede pada hari yang sama juga mengatakan sejumlah besar pasukan NATO akan hadir di Greenland. Meski begitu, Egede menyebut kehadiran pasukan NATO itu untuk misi “pelatihan”.

Presiden AS Donald Trump belakangan menggencarkan ambisinya untuk mengambil alih Greenland. Trump sejak lama mengidam-idamkan wilayah tersebut dengan alasan Greenland penting bagi keamanan AS. Alasan utamanya sendiri lantaran takut Rusia dan China menguasai Greenland. Laporan media menyebut bahwa Trump bahkan sudah memerintahkan militer untuk menyusun rencana invasi ke Greenland.

Respons Gus Yaqut Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji: Saya Syok, Tapi Ini Bagian dari Risiko

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut akhirnya angkat bicara atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Gus Yaqut merasa kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menyatakan menghormati keputusan KPK tersebut. Ia memahami, jeratan hukum itu merupakan bagian dari tanggungjawabnya atas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Yaqut menegaskan, keputusan dirinya atas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji bukan suatu kesalahan. Ia mengklaim tidak melakukan praktik korupsi, apalagi memakan uang jamaah haji.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi telah mengumumkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun.

Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional.

Bayang-bayang Serangan AS, Iran Tutup Sebagian Besar Wilayah Udaranya

Iran resmi menutup sementara wilayah udaranya untuk semua penerbangan, Kamis (15/1/2026). Dikutip dari Anadolu, Kamis, pemberitahuan resmi itu juga menyatakan, penutupan wilayah udara Iran akan berlangsung hingga 15 Januari 2026.  Iran hanya mengizinkan penerbangan sipil internasional beroperasi dengan syarat memiliki persetujuan dari Otoritas Penerbangan Sipil. Pembatasan tersebut berlaku untuk penerbangan yang masuk atau keluar Iran, sementara semua lalu lintas udara lainnya ditangguhkan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan regional dan domestik, termasuk protes anti-pemerintah di Iran dan meningkatnya pengawasan internasional.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengerahkan jet tempur, pesawat bomber, dan pesawat tanker ke pangkalan udara Al Udeid di Qatar. Tak hanya itu, AS juga mulai menarik ratusan personel militer dari pangkalan tersebut. Para personel dipindahkan ke fasilitas militer dan hotel lain di kawasan, untuk menjauhkan mereka dari risiko balasan oleh Iran, jika AS benar-benar melancarkan serangan. Apalagi, pangkalan tersebut sempat menjadi sasaran serangan rudal Iran pada pertengahan tahun lalu, ketika konflik Teheran-Israel meletus.

Usai pengerahan jet tempur dan penarikan pasukan dari Qatar, Presiden AS Donald Trump mengeklaim, pembunuhan terhadap para demonstran di Iran berhenti. Berbicara di Gedung Putih, Trump mengaku telah menerima jaminan dari sumber-sumber yang sangat penting di pihak lain. Sumber itu menyatakan bahwa pembunuhan telah berhenti dan eksekusi yang direncanakan tidak akan dilanjutkan. Namun, Trump tidak memberikan rincian karena AS belum memverifikasi klaim tersebut.

AS Umumkan Fase Dua Gencatan Senjata Gaza Segera Dimulai

Amerika Serikat mengumumkan peluncuran fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, yang disebut untuk mengakhiri genosida Israel terhadap warga Palestina. Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, mengatakan menurut rencana yang tertuang dalam 20 poin rencana perdamaian Gaza, fase kedua ini akan mengarah ke proses demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi. 20 poin rencana perdamaian Gaza juga mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” yang diketuai oleh Trump. Proposal itu juga mencakup pengerahan pasukan stabilitas internasional untuk mengawasi keamanan di Gaza.

Mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, akan menjabat sebagai Direktur Jenderal “Dewan Perdamaian” di Jalur Gaza. Berdasarkan rencana Trump, Dewan Perdamaian ini akan mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina yang baru, pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan keamanan internasional, penarikan mundur pasukan Israel, dan rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Trump diperkirakan bakal mengumumkan penunjukan anggota dewan pekan depan. Ada pun negara-negara yang diperkirakan akan bergabung dengan dewan itu antara lain Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki.

Ahli politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mempertanyakan bagaimana rencana yang dipimpin AS untuk mengakhiri perang di Gaza bakal berhasil. Menurutnya, proses tersebut dicurangi demi menguntungkan Israel. Dia menyebut kebebasan dan hak-hak warga Palestina juga hingga kini sebagian besar telah diabaikan. “Israel tidak tertarik untuk meninggalkan Gaza, AS tidak tertarik untuk menekan Israel. Jadi saya pikir pada fase kedua, kita akan terjebak (di sana) untuk waktu yang sangat lama, sangat lama,” imbuhnya.’


Insentif Bebas PPN Beli Rumah Berlaku hingga Akhir 2026

Pemerintah memperpanjang insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar hingga akhir 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Beleid tersebut diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Aturan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. “PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar,” bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 90 Tahun 2025. Artinya, sama seperti tahun lalu, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen. Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

Ramalan Bank Dunia: RI Makin Ditinggal Vietnam & Filipina di 2026

Dalam Global Economic Prospect (GEP) edisi Januari 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5% pada 2026, lalu meningkat ke level 5,2% pada 2027. Terjaganya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan efek kucuran stimulus ekonomi pemerintah ditambah investasi yang dimotori pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 ini akan mengalahkan laju pertumbuhan ekonomi banyak negara. China misalnya, yang diperkirakan Bank Dunia akan mengalami perlambatan dari estimasi 4,9% (2025) menjadi 4,4% pada 2026, dan 4,2% pada 2027. Malaysia pada 2026 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,1% pada 2026, lalu pada 2027 akan melambat ke level 4%.

Lain halnya dengan Filipina. Bank Dunia memperkirakan Filipina akan tumbuh 5,3% pada 2026 dari estimasi 5,1% pada 2025. Lalu, makin tumbuh ke level 5,4% pada 2027. Sementara Vietnam diperkirakan tumbuh 6,3% pada 2026, lalu diestimasi akan sedikit naik pada 2027 menjadi 6,7%. Sebagaimana dalam laporan Bank Dunia, Thailand dan Vietnam akan merasakan dampak tertundanya kenaikan tarif resiprokal dari AS sehingga meredam tekanan aktivitas ekonomi dan ekspor. Tapi, dengan pulihnya perdagangan global dan pertumbuhan investasi akan menyebabkan peningkatan kembali pertumbuhannya pada 2027.

Produksi Nikel RI 2026 Dipangkas Jadi 250-260 Juta Ton, Ini Tujuannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menjadi sekitar 250-260 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yakni sebesar 379 juta ton. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemangkasan kuota tersebut menyesuaikan dengan permintaan dari pabrik pengolahan atau smelter yang beroperasi di dalam negeri. Tri mengakui kebijakan pemangkasan produksi nikel merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendorong kenaikan harga nikel. Terbukti setelah rencana akan diterapkan, harga nikel di pasar global sempat tembus US$ 18.000 per ton. Hingga saat ini, proses evaluasi RKAB masih berlangsung, seiring dengan penggunaan aplikasi baru. Namun secara umum, seluruh proses berjalan dengan baik, terlebih RKAB yang ada masih dapat digunakan hingga Maret.

Menkes: Sekitar 33 Ribu Bayi Meninggal Tiap Tahun di Indonesia

Angka kematian bayi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 33 ribu bayi meninggal di Indonesia. Jika dirinci, jumlah tersebut setara dengan hampir empat bayi meninggal setiap jam. Fakta ini, menurut Menkes, menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera ditangani jika Indonesia ingin mencapai target Indonesia Emas 2045.

Selain kematian ibu dan bayi, persoalan stunting juga masih menjadi tantangan besar. Meski demikian, Budi mengungkapkan ada capaian positif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka stunting di Indonesia berhasil turun di bawah 20 persen, yakni menjadi 19 persen. Namun, angka tersebut dinilai masih terlalu tinggi, terutama jika melihat jumlah kelahiran yang mencapai sekitar 4,8 juta bayi setiap tahun. Dia menambahkan, kondisi tersebut bisa berdampak panjang. Jika hampir satu juta anak setiap tahun tumbuh dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, maka target pendapatan per kapita 14 ribu dolar AS akan sulit tercapai dalam 20 tahun ke depan.

Kurangnya Lapangan Kerja Formal Ancam Daya Beli di 2026

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan faktor yang akan menambah tekanan terhadap daya beli konsumen pada tahun ini. Ia menilai kurangnya lapangan kerja formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan ke daya beli masyarakat. Selain itu, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli. Kendati produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi MGB bakal semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang bertambah besar dibandingkan 2025. “Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” tutur Bhima. Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat, ia menyatakan pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan. Hal itu akan berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif. Hal yang bisa dilakukan ialah memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan konsumsi masyarakat. Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

Buruh Gelar Demo di DPR dan Kemnaker Hari Ini, Tuntut Revisi UMP DKI-Jabar

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demo hari ini. Mereka menuntut revisi UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat. Aksi akan digelar di depan gedung DPR dan gedung Kemnaker, Kamis (15/1/2026), mulai pukul 10.30 WIB. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa aksi yang hadir kurang lebih 500 sampai 1.000 orang.

Adapun massa aksi membawa empat tuntutan: 1) meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan, 2) meminta untuk merevisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, 3) menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, 4) menolak usulan pilkada lewat DPRD.

IWIP di Maluku Dinilai Jadi Pusat Ekonomi Baru lewat Hilirisasi Nikel

Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinilai sebagai pusat ekonomi baru lewat hilirisasi nikel, dengan nilai investasi mencapai Rp 500 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, saat mengunjungi IWIP dari Senin (12/1/2026) sampai Selasa (13/1/2026). Dalam kesempatan itu, dia meninjau fasilitas keimigrasian yang beroperasi di bandara khusus domestik di kawasan IWIP, fasilitas utama kawasan industri, termasuk pelabuhan, pembangkit listrik, fasilitas pengolahan nikel, serta industri baterai. Tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan, lanjut dia, sebesar 20 persen per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional.

Menurut Silmy, imigrasi di kawasan industri berfungsi memastikan aktivitas investasi dan mobilitas tenaga kerja berjalan tertib dan mendukung perekonomian nasional. Ia lalu menekankan dukungan terhadap kawasan industri merupakan hasil kerja bersama berbagai kementerian serta lembaga.

Apa Itu Cereulide yang Buat Nestle Tarik Susu Formula Bayi di 49 Negara?

Nestle menarik kembali (recall) terhadap sejumlah produk susu formula bayi di 49 negara karena berpotensi terkontaminasi racun bernama cereulide. Produk yang ditarik mencakup beberapa merek, antara lain SMA, BEBA, dan NAN. Adapun nama produk yang terdampak dapat berbeda-beda di tiap negara. Nestle menyebutkan, proses penarikan telah dimulai sejak Desember 2025. Hingga kini, perusahaan memastikan belum ada laporan kasus penyakit yang berkaitan dengan produk formula bayi yang ditarik.

Mengacu pada laman resmi Nestle, cereulide merupakan racun yang dihasilkan oleh strain tertentu dari bakteri Bacillus cereus. Zat ini diketahui dapat muncul dalam minyak yang digunakan sebagai bahan baku produk formula bayi. Meski demikian, Nestle menegaskan bahwa keberadaan cereulide dalam produk mereka tergolong sangat jarang. Nestle telah melakukan pengujian terhadap seluruh minyak asam arakidonat (ARA) serta campuran terkait yang digunakan dalam formula bayi. Saat ini, perusahaan juga bekerja sama dengan pemasok minyak untuk melakukan analisis akar penyebab secara menyeluruh.

Revisi UU PA: Baleg DPR Setuju MoU Helsinki Jadi Rujukan Otonomi Khusus Aceh

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati pencantuman Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Helsinki sebagai bagian dari konsideran dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI pada Rabu (14/1).

MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran “Menimbang” Poin B bertujuan untuk memberikan dasar filosofis dan sosiologis yang lebih kuat terhadap kekhususan Aceh berdasarkan komitmen perdamaian tanggal 15 Agustus 2005 silam.

Pencantuman MoU ini merupakan aspirasi kuat dari masyarakat Aceh sebab sejarah lahirnya kekhususan Aceh saat ini merupakan hasil dari peristiwa di Helsinki. Diharapkan revisi UU Pa mampu menjawab tantangan pembangunan di Aceh tanpa mengabaikan semangat rekonsiliasi dan penghormatan terhadap martabat masyarakat sesuai amanat perdamaian 20 tahun lalu.

Otonomi Daerah di Persimpangan: Menjembatani Kesenjangan Digital dan Birokrasi

Otonomi daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kini, prinsip desentralisasi menghadapi tuntutan besar berupa integrasi sistem digital dan penerapan reformasi birokrasi seragam.

Tantangan krusial yang muncul adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kecepatan dan mutu layanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Upaya reformasi birokrasi digulirkan sebagai langkah mendasar untuk meningkatkan efisiensi dan transparan, dengan tujuan menyederhanakan prosedur yang kompleks sekaligus menekan peluang terjadinya praktik korupsi di tingkat lokal.

Guru Besar UMY: Anggaran MBG Harus Dibedakan dari Pendidikan

Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibedakan dari pendidikan dan tidak dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Menurutnya, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas, yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur, susu, hingga buah-buahan.

Anggota DPRD Pertanyakan Gagasan ‘Sekolah Maung’ KDM

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mempertanyakan rencana pembangunan “Sekolah Maung” (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, karena sampai sekarang belum ada laporan resminya, dan bahkan belum masuk dalam skema APBD 2026. Zaini menegaskan pembangunan sekolah baru memerlukan proses panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik yang memakan waktu tahunan. Mengingat program ini belum teralokasi di APBD 2026, ia menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk lebih realistis.

Meski mempertanyakan sisi perencanaan dan penganggaran, Zaini membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah. Berdasarkan penelusurannya saat kunjungan ke SMAN 1 Pondok Salam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan tengah menyiapkan proses hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jabar untuk keperluan sekolah tersebut. Zaini tetap memberikan apresiasi terhadap visi besar Gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan, namun dengan catatan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama.

Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh, DPR Percepat Revisi UU Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan bagi status keistimewaan serta otonomi khusus Aceh, kini telah berusia 20 tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan tekadnya untuk mempercepat proses revisi regulasi tersebut dengan target penyelesaian paling lambat pada tahun 2026.

Revisi dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum dan relevansi aturan dengan dinamika politik serta tata kelola pemerintahan saat ini. Revisi UU ini akan diselaraskan dengan semangat Perjanjian Helsinki 2005 namun tetap berpedoman pada aspek yuridis dan implementatif sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif.

Saat ini Baleg DPR sedang melakukan pembahasan pada tingkat panitia kerja (panja) terkait kebutuhan aktual Aceh, relasi kewenangan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan, dan keberlanjutan kekhususan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Telusuri Pemicu Banjir, Sejumlah Kades di Tapanuli Bersurat ke Prabowo

Sejumlah kepala desa (kades) di sepanjang DAS Aek Garoga secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, untuk meminta penjelasan kondisi di lapangan. Tujuannya agar penanganan bencana didasarkan fakta geografis dan kondisi riil di lapangan.

Kades Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Oloan Pasaribu, dalam suratnya kepada Presiden Prabowo menyampaikan pertanyaan tentang tudingan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dia menyampaikan, lahan yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan negara, melainkan area penggunaan lain (APL) yang sejak lama telah digarap masyarakat.

Oloan menyebut, titik longsor yang terjadi di sekitar Desa Anggoli berada di lahan milik masyarakat, bukan di area bukaan PT TBS. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Anggoli berharap, Presiden Prabowo dapat mengambil kebijakan terhadap PT TBS. Hal itu mengingat keberadaan perusahaan tersebut memberi manfaat ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.

Menkeu Purbaya Ungkap Tiga Mesin Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Apa Saja?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi akan dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar berada di sekitar Rp 16.500 per dollar AS. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah mengandalkan tiga mesin pertumbuhan utama, yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi.

Pada sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal. Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin.

APBN 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB. Untuk mendukung agenda prioritas, belanja negara dialokasikan diantaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, R 244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Pentagon Umumkan Strategi Baru Pemakaian AI untuk Kekuatan Tempur Militer AS

Pentagon mengumumkan strategi baru untuk mempercepat penggunaan kecerdasan buatan oleh militer, dengan tujuan untuk membangun kekuatan tempur berbasis AI di semua bidang. Strategi tersebut merupakan perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan berfokus pada tujuh proyek awal dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur dengan taktik dan simulasi AI baru, mempercepat pemrosesan intelijen untuk mengembangkan sistem senjata baru, dan mengotomatiskan administrasi dan alur kerja militer internal.

Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan AS akan berinvestasi besar-besaran dalam memperluas akses ke daya komputasi AI dan memanfaatkan dana ratusan miliar dolar modal swasta yang mengalir ke AI Amerika. Ia juga mengumumkan bahwa personel Pentagon akan segera dapat menggunakan AI Grok milik Elon Musk melalui GenAI.mil, sebuah situs web yang telah menyediakan versi khusus dari alat AI Gemini milik Google untuk penggunaan pemerintah. Hegseth mengatakan, Pentagon akan mengambil “pendekatan masa perang terhadap orang dan kebijakan” yang menghambat implementasi AI, dan telah membentuk “tim SWAT penghapus hambatan” dengan wewenang untuk mengesampingkan persyaratan non-hukum dan menyoroti hambatan.

Rusia juga telah menguraikan pengejaran teknologi AI canggih sebagai prioritas. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan November bahwa bagi negara untuk memiliki rangkaian lengkap teknologi dan produk AI sendiri adalah masalah kedaulatan nasional, teknologi, dan nilai. Desember 2025 lalu, ia juga menyoroti perlunya mengimplementasikan teknologi AI dan robotika untuk lebih mengembangkan militer.

Ekonomi RI Ditarget Tumbuh 6% di 2026, Ekonom Ingatkan Ada Bahaya Ini

Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dapat dicapai tahun depan. Defisit pemerintah ditargetkan turun ke 2,7% terhadap PDB dibandingkan realisasi 2025 sebesar 2,82% dari PDB. ‎Angka defisit itu dicapai berdasarkan pertumbuhan pendapatan yang kuat (14,4%) dan pengeluaran yang lebih tinggi (11,3%).

Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mencapai 6%. Menurut Purbaya, angka tersebut tidak sulit tercapai karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya akselerasi anggaran. Purbaya ingin agar belanja fiskal bisa digelontorkan di awal-awal tahun. Kemudian, dia yakin iklim usaha akan mulai membaik sehingga mengembalikan kepercayaan investor, termasuk investor asing, terhadap Indonesia.

Meskipun demikian, ekonom UOB KayHian Suryaputra Wijaksana memiliki pandangan defisit akan di atas dari apa yang ditargetkan pemerintah. Surya memperkirakan pertumbuhan pendapatan negara diperkirakan satu digit. Sementara dari sisi pengeluaran, Surya melihat pengeluaran berpotensi kembali kurang dari target, terutama dalam transfer ke daerah, karena pemerintah terus mereformasi kebijakan pelaksanaan anggaran. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2026 berada di kisaran 2,8-3,0% dari PDB.

Search