dicetak pada tanggal: 13 Mei 2026 4:46 PM

Ada Potensi Kekosongan Guru, Pemkot Solo Tunggu Skema Seleksi dari Pusat
  • Kebijakan Guru Non-ASN
  • https://regional.kompas.com/read/2026/05/13/093141178/ada-potensi-kekosongan-guru-pemkot-solo-tunggu-skema-seleksi-dari-pusat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memprediksi adanya potensi kekosongan guru di akhir tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Dwi Ariyatno mengatakan, potensi tersebut berasal dari 154 guru non-ASN yang saat ini masih menunggu kejelasan skema dari pusat, ditambah 250 guru yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Sebelumnya, status non-ASN dinyatakan berakhir pada 2026. Meski begitu, pemerintah pusat memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Para guru non-ASN bisa mengikuti seleksi dengan skema yang saat ini sedang dirumuskan oleh Kemendikdasmen, agar guru Non ASN bisa mendapatkan kejelasan status. Dwi Ariyanto mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian soal skema tersebut. Dwi Ariyanto mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian soal skema tersebut.

Dwi menegaskan, bahwa fokus utama pemerintah daerah tidak hanya sekadar urusan status kepegawaian, melainkan jaminan hak belajar siswa agar tidak terabaikan akibat kekosongan guru. Dwi menyatakan, bahwa jika pada akhirnya tidak ada penambahan kuota ASN dari pusat, pihaknya akan mendukung diskresi agar guru non-ASN tetap diberikan kesempatan mengajar.

Rupiah Bangkit Tipis ke Rp17.514 Meski Dibayangi Pengumuman MSCI
  • Pelemahan Rupiah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260513091734-78-1358112/rupiah-bangkit-tipis-ke-rp17514-meski-dibayangi-pengumuman-msci

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.514 perdolar AS pada perdagangan Rabu (13/5) pagi. Mata uang Garuda menguat 14 poin atau 0,08 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yuan China naik 0,06 persen, ringgit Malaysia terapresiasi 0,13 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, dan dolar Hong Kong naik 0,01 persen. Sementara itu, peso Filipina melemah 0,04 persen, yen Jepang turun 0,01 persen, serta won Korea Selatan terdepresiasi 0,26 persen terhadap dolar AS.

Wamenkes Akui Program MBG Paling Krusial bagi Ibu Hamil hingga Kelas 4 SD
  • Pencegahan Stunting, Program MBG
  • https://regional.kompas.com/read/2026/05/13/090601278/wamenkes-akui-program-mbg-paling-krusial-bagi-ibu-hamil-hingga-kelas-4-sd?source=headline

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) penting untuk difokuskan pada ibu hamil, anak usia dini hingga kelas 4 sekolah dasar. Sebab, pembentukan otak dan kecerdasan anak sebagian besar berlangsung sejak dalam kandungan hingga usia sembilan tahun. Menurut dia, setelah melewati usia tersebut, tambahan protein dan gizi seimbang tidak lagi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan otak anak.

Dalam kesempatan itu, Benjamin juga mengungkapkan bahwa program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan gagasan baru, melainkan telah dirancang sejak 2008. Menurut Benjamin, program MBG berawal dari gagasan “revolusi putih” yang dicetuskan Prabowo sekitar 18 tahun lalu. Benjamin yang akrab disapa Beni mengatakan, saat itu dirinya diminta Prabowo dan tim untuk membagikan susu serta protein kepada anak-anak sekolah. Menurut dia, sejak lama Prabowo sudah memberi perhatian pada isu stunting dan gizi buruk meski berlatar belakang militer.

Beni mengatakan, setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo merealisasikan program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Menurut dia, hingga 2026 program tersebut sudah menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi bagian dari delapan program hasil terbaik cepat yang diawasi langsung presiden.

Harga Keekonomian Pertamax Rp 17.000, Beban Kompensasi Pemerintah Makin Membengkak
  • Harga Keekonomian Pertamax RON 92
  • https://tv.kontan.co.id/video/MX2Jjq_s6Zg?source=home_terbaru

Beban fiskal pemerintah di sektor energi diprediksi bakal semakin berat menyusul melebarnya selisih harga jual dengan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92). Kebijakan pemerintah menahan harga di tengah gejolak pasar global menciptakan beban kompensasi bagi keuangan negara.

Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menyoroti langkah pemerintah yang tetap mematok harga jual Pertamax di level Rp 12.300 per liter, padahal harga keekonomiannya ditaksir lebih dari Rp 17.000 per liter.

Purbaya Buka Suara soal Rupiah Rp17.500, Ini Langkah Darurat yang Disiapkan Menkeu
  • Pelemahan Rupiah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-buka-suara-soal-rupiah-rp-17500-ini-langkah-darurat-yang-disiapkan-menkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mulai mengaktifkan berbagai instrumen stabilisasi pasar untuk merespons pelemahan rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah intervensi di pasar obligasi negara atau Surat Berharga Negara (SBN) melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF). Pemerintah akan masuk ke pasar obligasi guna menjaga stabilitas pasar keuangan mulai 13 Mei 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa intervensi tersebut bertujuan menahan lonjakan yield SBN agar tidak terlalu tinggi di tengah tekanan pasar global. Kenaikan yield yang tajam dinilai dapat meningkatkan risiko capital loss bagi investor asing pemegang obligasi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor dan mencegah tekanan yang lebih besar terhadap arus modal asing keluar dari Indonesia.

Pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, serta risiko geopolitik internasional yang mendorong penguatan dolar AS sebagai aset safe haven. Kondisi tersebut juga menekan mayoritas mata uang Asia. Selain faktor eksternal, tekanan domestik turut memperburuk kondisi rupiah hingga menyentuh level pelemahan terdalam sepanjang sejarah perdagangan nilai tukar Indonesia.

Belajar dari Covid-19, Pengawasan Bandara Diperketat demi Cegah Penyebaran Hantavirus
  • Pengawasan Penyebaran Hantavirus
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/13/09073921/belajar-dari-covid-19-pengawasan-bandara-diperketat-demi-cegah-penyebaran?page=all#page2

Belajar dari pandemi Covid-19, kini pengawasan masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) diperketat demi mencegah penyebaran Hantavirus tipe Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Saat ini, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara dari empat negara yang terindikasi memiliki kasus penularan Hantavirus.

Penumpang dari kempat negara yang menjadi target pengawasan khusus adalah Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama. Pemeriksaan dilakukan melalui pengisian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat, pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner, serta observasi visual terhadap tanda dan gejala penyakit. Jika nantinya ditemukan penumpang yang terindikasi terinfeksi, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai prosedur.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan langkah antisipasi dan mitigasi guna mencegah penyebaran Hantavirus. Puan mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini agar penyebaran virus tersebut tidak meluas seperti pengalaman saat pandemi Covid-19. Ia mengingatkan agar seluruh pihak terkait tidak meremehkan potensi ancaman kesehatan ini, antara lain dengan memperketat pencegahan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.

OJK Ungkap Pengaruh Pengumuman MSCI ke Pasar Saham Indonesia
  • Dampak Pengumuman MSCI ke Pasar Saham Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260513070303-78-1358061/ojk-ungkap-pengaruh-pengumuman-msci-ke-pasar-saham-indonesia

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menilai akan ada konsekuensi pelemahan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun, dampak pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) soal penyesuaian (rebalancing) saham-saham RI dalam indeks terhadap pasar saham Indonesia tidak akan berkepanjangan atau hanya bersifat jangka pendek. Kiki menuturkan otoritas pasar modal RI sudah melakukan sejumlah perbaikan, termasuk soal transparansi yang menjadi sorotan MSCI.

Menjelang pengumuman MSCI, Kiki memastikan tidak terdapat penambahan saham baru asal Indonesia dalam peninjauan indeks MSCI kali ini. Malahan, ia menyebut ada kemungkinan beberapa saham Indonesia justru dikeluarkan dari indeks tersebut. Pagi ini (13/5), MSCI resmi mengumumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes. Dalam penyesuaian (rebalancing) terbaru, 19 saham Indonesia dikeluarkan dari indeks. Seluruh perubahan akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026. Dari total 19 saham yang ditendang MSCI, sebanyak 6 saham didepak dari MSCI Global Standard Index, kemudian 13 saham dicoret dari SCI Global Small Cap Index.

TPST Bantargebang Sumbang Gas Metana Tertinggi Kedua di Dunia, Dinkes Bekasi Beri Vitamin ke Warga
  • Gas Metana Bantargerbang
  • https://jakarta.tribunnews.com/jakarta/435045/tpst-bantargebang-sumbang-gas-metana-tertinggi-kedua-di-dunia-dinkes-bekasi-beri-vitamin-ke-warga?page=2.

TPST Bantargebang dilaporkan menjadi lokasi pembuangan sampah dengan emisi gas metana tertinggi kedua di dunia berdasarkan laporan Institut Emmett di Fakultas Hukum UCLA. Lokasi tersebut menghasilkan sekitar 6,3 ton gas metana per jam, berada di bawah TPA Campo de Mayo di Argentina. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menyatakan kondisi tersebut berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat sekitar.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi memberikan perhatian khusus kepada warga di sekitar TPST Bantargebang melalui pemberian vitamin dan peningkatan layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga mendorong pengurangan sampah plastik serta pemilahan sampah rumah tangga guna mengurangi produksi gas metana. Selain itu, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) diharapkan dapat membantu mengurangi emisi dan volume sampah yang terus meningkat.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai tingginya emisi metana disebabkan oleh akumulasi sampah yang telah mencapai sekitar 55 juta ton di Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menyiapkan berbagai skema pengolahan sampah seperti RDF, bahan bakar alternatif, dan PSEL untuk mengurangi tumpukan sampah sekaligus menekan emisi gas metana. Pramono menegaskan bahwa penanganan persoalan lingkungan tersebut membutuhkan kolaborasi semua pihak secara berkelanjutan.

Gandeng Danantara, 13 Pemda Genjot PSEL
  • Pembangunan PSEL di 13 Daerah
  • https://rm.id/baca-berita/government-action/310818/gandeng-danantara-13-pemda-genjot-psel/2

Pemerintah bersama Danantara Indonesia mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai upaya mengatasi darurat sampah nasional. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasi yang melibatkan 13 pemerintah daerah. Penandatanganan dilakukan di Jakarta dan disaksikan sejumlah pejabat, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir.

Pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan, terutama di daerah perkotaan dengan volume sampah di atas 1.000 ton per hari. Percepatan proyek dilakukan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan regulasi dan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, dan badan usaha. Selain PSEL, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah lain seperti RDF, TPST, dan pirolisis sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Beberapa kepala daerah menyambut positif kerja sama tersebut karena dinilai mampu menjadi solusi atas persoalan sampah perkotaan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut proyek ini dapat membantu daerah menjadi lebih bersih sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi dari pengolahan sampah. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai program ini strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Genjot Hilirisasi, Perusahaan Adik Prabowo akan Bangun Pusat Riset Logam Tanah Jarang
  • Hilirisasi
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260513/44/1973426/genjot-hilirisasi-perusahaan-adik-prabowo-akan-bangun-pusat-riset-logam-tanah-jarang

Perusahaan tambang milik Hashim Djojohadikusumo, PT Arsari Tambang, mengungkap rencana pembangunan pusat riset timah dan logam tanah jarang atau rare earth elements/REE di Bangka sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan teknologi mineral Indonesia.

Direktur Utama Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembangunan pusat riset bertujuan untuk memperkuat penguasaan teknologi pengolahan mineral strategis di dalam negeri. Menurutnya Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi berbasis timah meski industri tersebut telah berkembang selama lebih dari satu abad.

DEN Ungkap Bocoran Skema Baru Pembatasan BBM Subsidi
  • Rencana revisi Perpres untuk pengaturan pembelian BBM subsidi
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/13/050800326/den-ungkap-bocoran-skema-baru-pembatasan-bbm-subsidi

Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau Biosolar akan dilakukan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (cc) kendaraan. Kementerian ESDM tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Satya bilang, pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 10-15 persen dari total volume penyaluran. Selain membatasi pembelian BBM subsidi, pemerintah juga menyiapkan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dari skema berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat. Penyaluran elpiji subsidi nantinya akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Satya menambahkan, strategi pengendalian subsidi energi juga akan dibarengi langkah efisiensi konsumsi melalui percepatan elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi publik, hingga audit energi bagi industri besar. Di sisi pasokan, pemerintah juga mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara dan gas untuk pembangkit listrik PLN, serta peningkatan mandatori biodiesel B50 guna mengurangi impor solar.

Pelemahan Rupiah Tekan Saham Perbankan dan Consumer Goods di BEI
  • Rekor Pelemahan Rupiah
  • https://www.koranmanado.co.id/pelemahan-rupiah-tekan-saham-bei

Sektor perbankan dan barang konsumsi (consumer goods) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi tekanan besar menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Selasa (12/5/2026). Rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin atau 0,66 persen ke posisi Rp 17.529 per dollar AS. Kondisi ini diprediksi masih akan berlanjut dengan potensi pelemahan rupiah mendekati level Rp 18.000 per dollar AS. Fenomena ini berdampak langsung pada emiten yang memiliki beban utang dalam mata uang asing serta ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku.

BI Yakin Nilai Tukar Rupiah Segera Kembali ke Level Fundamentalnya
  • BI yakin rupiah akan menguat
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/13/061200926/bi-yakin-nilai-tukar-rupiah-segera-kembali-ke-level-fundamentalnya

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyakini nilai tukar rupiah bakal kembali ke level fundamentalnya. Hal ini didasari adanya aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri terutama di pasar Surat Berharga Negara (SBN) lalu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Selama April 2026, inflow di pasar SBN dan SRBI mencapai Rp61,6 triliun. Likuiditas valas di dalam negeri juga memadai. Lalu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) per Maret 2026 mencapai 10,9 persen secara year to date.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa percaya Bank Indonesia (BI) mampu memperkuat dan mengendalikan nilai tukar rupiah seperti sedia kala. Namun, Purbaya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak tinggal diam begitu saja. Menggunakan sisa anggaran lebih (SAL), Kemenkeu mengintervensi pasar supaya mempercepat penguatan rupiah. “Kita akan coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang nganggur (Sisa Anggaran Lebih/SAL), kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi,” ujar Purbaya.

Rupiah Tembus 17.500, Purbaya Siap Intervensi Pasar Obligasi
  • Kemenkeu akan intervensi pasar obligasi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/13/074200826/rupiah-tembus-17.500-purbaya-siap-intervensi-pasar-obligasi

Pemerintah mulai menyiapkan langkah stabilisasi pasar keuangan setelah nilai tukar rupiah nyaris menyentuh level psikologis Rp17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mulai mengaktifkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas pasar obligasi negara mulai Rabu (13/5/2026), termasuk melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Menurut Purbaya, langkah tersebut diperlukan agar imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tidak melonjak terlalu tinggi di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Purbaya menjelaskan, lonjakan yield berpotensi memicu capital loss bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia.

Meski sempat menyebut skema Bond Stabilization Fund (BSF), Purbaya menegaskan pemerintah belum sepenuhnya mengaktifkan dana tersebut. Purbaya menjelaskan stabilisasi pasar sementara dilakukan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun kas pemerintah untuk menjaga pergerakan harga obligasi tetap terkendali.

Benahi Partai Politik untuk Pulihkan Demokrasi
  • Checks and Balances, Indeks Demokrasi Liberal, Rezim Otokrasi Elektoral
  • https://www.kompas.id/artikel/benahi-partai-politik-untuk-pulihkan-demokrasi

Kemunduran demokrasi Indonesia ditandai dengan melemahnya kebebasan sipil, pengawasan legislatif dan yudikatif, serta integritas pemilu. Laporan V-Dem Institute 2026 menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori rezim otokrasi elektoral, dengan skor Indeks Demokrasi Liberal (LDI) turun dari 0,36 pada 2023 menjadi 0,30 pada 2025. Menurut Titi Anggraini, akar persoalan terletak pada partai politik yang gagal menjalankan fungsi sebagai penopang kedaulatan rakyat, sehingga mekanisme checks and balances nyaris hilang akibat pragmatisme politik dan koalisi super besar.

Selain itu, independensi pengadilan juga melemah karena intervensi kepentingan politik, seperti terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat calon di tengah Pilpres 2024. Titi menekankan perlunya revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk membenahi sistem pendanaan partai, mendorong demokratisasi internal, serta memperkuat kaderisasi agar partai tidak tersandera kepentingan pemilik modal. Ia juga menyoroti pentingnya ruang masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan, yang kini semakin terhimpit oleh kriminalisasi dan serangan digital terhadap kelompok kritis.

Sementara itu, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai penurunan demokrasi juga dipicu oleh intoleransi terhadap perbedaan politik dan melemahnya peran oposisi. Ia mengingatkan bahwa tanpa oposisi, negara berisiko bergeser menjadi totaliter. Usman juga menyoroti pudarnya daya tekan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, yang berdampak pada hilangnya perlindungan bagi kelompok marjinal. Menurutnya, oposisi dan masyarakat sipil yang kuat mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin kebebasan rakyat, dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Puan Sebut Pembahasan RUU Pemilu Masih Antarpartai Politik
  • Komunikasi Antar Partai Politik, RUU Pemilu
  • https://www.metrotvnews.com/read/KZmCQGPV-puan-sebut-pembahasan-ruu-pemilu-masih-antarpartai-politik

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus dikomunikasikan antar partai politik baik secara formal maupun informal, ujar Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada keputusan final apakah regulasi tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen.

Pada prinsipnya, seluruh partai menginginkan pemilu berikutnya berjalan jujur dan adil serta tidak merugikan masyarakat. Pembahasan RUU Pemilu harus memberi manfaat bagi bangsa dan negara selain menyangkut kepentingan politik partai. Meski tahapan pemilu semakin dekat, DPR tetap mengutamakan penyusunan aturan yang paling baik daripada sekadar mengejar tenggat waktu pembahasan.

Kemendagri Jelaskan Skema Baru Dana Bagi Hasil untuk Daerah
  • Dana Bagi Hasil SDA, Revisi UU HKPD
  • https://www.tempo.co/info-tempo/kemendagri-jelaskan-skema-baru-dana-bagi-hasil-untuk-daerah-2135371

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa skema Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam ketentuan baru tersebut, penerima DBH tidak terbatas pada daerah penghasil saja, melainkan juga mencakup wilayah yang terdampak langsung serta daerah yang melakukan pengolahan.

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyebut prinsip utama pembagian DBH adalah pendekatan by origin atau berdasarkan daerah asal sumber daya alam. Namun dalam regulasi baru, daerah terdampak langsung akibat eksploitasi sumber daya akan turut memperoleh DBH. Selain daerah terdampak, aturan baru ini juga mengenalkan kategori daerah pengolah, yakni wilayah tempat sumber daya alam diproses lebih lanjut seperti kawasan smelter nikel, kilang minyak, atau pusat pengolahan hasil tambang lainnya, meski tidak memperoleh porsi DBH yang sama dengan daerah penghasil.

Pemerintah saat ini masih menyiapkan peraturan pemerintah (PP) lanjutan untuk memperjelas indikator dan variabel penentuan daerah terdampak maupun daerah pengolah. Dukungan pemerintah daerah menjadi krusial dalam rekonsiliasi serta validasi data menjelang implementasi penuh skema baru DBH pada 2027. Selain perubahan kategori penerima, mekanisme penghitungan DBH kini berbasis realisasi penerimaan tahun sebelumnya (t-1), sehingga lebih pasti dibanding sistem proyeksi lama. Pemerintah juga menyiapkan aturan terkait mekanisme kurang bayar melalui PMK Nomor 120 dan keputusan Menteri Keuangan untuk penyaluran pada tahun anggaran 2026. Maurits menekankan bahwa kesiapan data detail dari daerah sangat penting agar penghitungan DBH berjalan akurat dan transparan.

Nasib Guru Non-ASN: Dijaga SE Mendikdasmen, Dibayangi Akhir 2026
  • Nasib Guru Non-ASN di Penghujung Tahun 2026
  • https://tirto.id/nasib-guru-non-asn-dijaga-se-mendikdasmen-dibayangi-akhir-2026-hv4v

Terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN menjadi angin segar bagi 237.196 guru honorer di sekolah negeri. Kebijakan ini memastikan guru non-ASN yang telah terdata dalam Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap menjalankan tugas hingga 31 Desember 2026 tanpa pemutusan hubungan kerja massal. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di daerah sekaligus memberikan kepastian kerja sementara bagi guru di tengah proses penataan tenaga pendidik nasional.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan pemerintah masih membutuhkan peran guru non-ASN karena Indonesia menghadapi kekurangan sekitar 498 ribu guru, ditambah 60–70 ribu guru pensiun setiap tahun. Saat ini pemerintah bersama kementerian terkait sedang memetakan kebutuhan guru serta menyiapkan mekanisme seleksi yang dinilai lebih adil bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Surat edaran tersebut juga menjadi solusi transisi setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN selesai pada 2024.

Meski memberi kepastian sementara, sejumlah organisasi profesi pendidikan menilai persoalan belum sepenuhnya selesai. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai keberadaan guru honorer merupakan konsekuensi dari krisis kekurangan guru sehingga pemerintah diminta tidak melakukan pemecatan massal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti nasib guru yang belum masuk Dapodik karena berpotensi tidak terakomodasi dalam penataan. Pemerintah sendiri mengarah pada skema transisi menuju pengangkatan PPPK mulai 2027, namun masih menyisakan kekhawatiran terkait kepastian status dan kemampuan anggaran daerah dalam menjamin kesejahteraan guru.

Kemendikdasmen Sebut SMK Harus Punya Mitra Industri, Tingkatkan Peluang Kerja Lulusan
  • Upaya Meningkatkan Peluang Kerja Lulusan SMK
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8486605/kemendikdasmen-sebut-smk-harus-punya-mitra-industri-tingkatkan-peluang-kerja-lulusan

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Tatang Muttaqin menegaskan bahwa keberadaan mitra industri merupakan syarat mendasar dalam pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurutnya, kurikulum SMK disusun melalui kolaborasi antara sekolah dan dunia industri agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis praktik melalui konsep teaching factory, yakni model pembelajaran yang meniru sistem kerja industri secara langsung di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil tracer study Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, SMK yang memiliki lebih banyak dan lebih erat kemitraan dengan industri terbukti memiliki tingkat keberhasilan kerja lulusan yang lebih tinggi. Hal ini karena kompetensi yang diajarkan sesuai kebutuhan dunia kerja, sekaligus membantu sekolah memenuhi kebutuhan mesin pembelajaran berteknologi tinggi yang harganya dapat mencapai Rp500–800 juta melalui skema kerja sama industri.

Selain itu, Kemendikdasmen mendorong pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) minimal enam bulan agar siswa memperoleh pengalaman kerja yang utuh. Tiga bulan pertama biasanya digunakan untuk adaptasi dan pembelajaran, sementara tiga bulan berikutnya menjadi fase produktif praktik kerja. Durasi PKL bahkan dapat diperpanjang sesuai kesiapan sekolah, siswa, dan perusahaan, sebagaimana praktik di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menerapkan PKL hingga satu tahun dengan tetap mempertimbangkan faktor biaya dan kesiapan peserta didik.

Penampakan Menu dengan Nutri Level, Brown Sugar Boba ‘Cs’ Masuk Level D
  • Uji Coba Penerapan Nutri Level
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8486776/penampakan-menu-dengan-nutri-level-brown-sugar-boba-cs-masuk-level-d?page=2

Sejumlah gerai minuman kekinian di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, mulai menerapkan label Nutri-Level, yakni sistem penilaian gizi berbasis huruf dan warna (A–D) untuk menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk. Beberapa minuman populer tercatat masuk kategori Level D atau paling tidak sehat, seperti varian brown sugar boba milk Xing Fu Tang dengan kadar gula di atas 16 persen serta Ovaltine milk yang tetap melebihi 12,5 persen gula. Berdasarkan pedoman World Health Organization (WHO), batas konsumsi gula maksimal adalah 10 persen dari kebutuhan energi harian atau sekitar 50 gram gula per hari, sedangkan anjuran ideal hanya 5 persen atau sekitar 25 gram. Kandungan gula 12 persen setara dengan sekitar 60 gram gula per hari, sehingga melampaui batas aman.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan label Nutri-Level sebagai panduan untuk memilih makanan dan minuman yang lebih sehat. Produk dengan Level A dan B dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin karena kandungan GGL lebih rendah, sementara Level C perlu dikonsumsi secara bijak dan Level D sebaiknya dibatasi, bahkan disarankan hanya sesekali, misalnya seminggu sekali. Pemerintah menilai label Nutri-Level membantu konsumen memahami kualitas nutrisi produk secara cepat, mudah, dan informatif sehingga dapat mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.

Kalkulator Hijau versi 2 Perkuat Standar Penghitungan Emisi Karbon Sektor Keuangan Berkelanjutan
  • Peluncuran Kalkulator Hijau versi 2 untuk memperkuat penghitungan emisi karbon
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810226.aspx

Penguatan keuangan berkelanjutan perlu didukung data emisi karbon yang kredibel, terstandar, andal, dan dapat diperbandingkan. “Kalkulator Hijau versi 2 menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan konsistensi dan standardisasi penghitungan emisi karbon,” demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

Kalkulator Hijau versi 2 diharapkan membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan menghitung emisi karbon secara lebih akurat dan konsisten sebagai dasar pelaporan keberlanjutan, pengembangan pembiayaan hijau, dan pengelolaan risiko iklim. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung berharap Kalkulator Hijau tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga diintegrasikan dalam manajemen risiko.

Penyaluran kredit berkelanjutan terus tumbuh positif. Pada Desember 2025, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hijau tumbuh sebesar 70,08% (yoy), sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hijau juga terus berkembang. Perkembangan tersebut diikuti kualitas kredit yang terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan / NPL) KKB hijau yang rendah yaitu sebesar 0,30% dan NPL KPR hijau sebesar 0,84%.

PLN Luncurkan Smart and Green Building, Lebih Efisien dan Rendah Emisi
  • Smart dan Green Building PLN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260511175100-625-1357566/pln-luncurkan-smart-and-green-building-lebih-efisien-dan-rendah-emisi.

PT PLN (Persero) meluncurkan program Smart & Green Building di Kantor Pusat PLN Jakarta sebagai upaya meningkatkan efisiensi energi dan menekan emisi karbon. Program ini menghadirkan teknologi seperti PLTS Atap, Energy Management System, dan pendingin ruangan berbasis digital yang memungkinkan pengelolaan energi dilakukan secara otomatis dan real time. Direktur Utama Darmawan Prasodjo menyebut transformasi ini menjadi bagian dari perubahan PLN menuju platform energi digital yang lebih modern dan terintegrasi.

Sebagai proyek percontohan, Gedung Trapesium di Kantor Pusat PLN telah dilengkapi PLTS Atap berkapasitas 89,28 kWp yang terhubung dengan sistem pengelolaan energi digital. PLN menilai gedung dan rumah di masa depan tidak hanya berfungsi sebagai pengguna energi, tetapi juga mampu memproduksi dan mengelola energi sendiri. Komisaris Independen PLN, Andi Arief, menegaskan bahwa PLN harus menjadi contoh nyata dalam penerapan efisiensi energi dan transisi menuju operasional yang lebih berkelanjutan.

Pada tahap awal tahun 2026, program Smart & Green Building akan diterapkan di 10 gedung PLN dengan target pemasangan PLTS Atap berkapasitas 1.100 kWp dan 471 unit IoT Smart AC. Ke depan, PLN memetakan sekitar 400 gedung yang layak dipasangi PLTS Atap dari total 1.300 gedung yang dimiliki perusahaan. Dalam roadmap 2026–2035, PLN menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 12 MWp serta pengurangan emisi karbon hingga 0,3 juta ton CO2 equivalent sebagai bagian dari modernisasi operasional perusahaan.

Bulog Guyur 240 Ribu Ton Jagung SPHP Demi Tekan Harga Pakan Ayam
  • Program SPHP Bulog
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260511134854-92-1357461/bulog-guyur-240-ribu-ton-jagung-sphp-demi-tekan-harga-pakan-ayam.

Perum Bulog mulai menyalurkan jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan kenaikan harga jagung yang membebani peternak unggas. Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa distribusi jagung telah dimulai sejak pekan lalu dan difokuskan pada sentra-sentra peternakan ayam di berbagai daerah. Bulog menyiapkan total 240 ribu ton jagung SPHP dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Selain penyaluran SPHP, Bulog juga mencatat serapan jagung nasional hampir mencapai 300 ribu ton pada tahun ini. Angka tersebut disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Peningkatan stok ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jagung sekaligus membantu peternak menghadapi tingginya biaya produksi pakan ternak.

Program SPHP jagung dijalankan di tengah penurunan harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat produsen yang berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah. Untuk membantu lebih dari 5.000 peternak mikro, kecil, dan menengah di 26 provinsi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog menargetkan penyaluran jagung SPHP tahap awal sekitar 213,1 ribu ton. Program ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha peternak unggas nasional.

Pengamat: Perlu Kerja Sama Lintas Instansi Tuntaskan Kasus Markas Judol di Hayam Wuruk
  • Penggerebekan Markas Judol Hayam Wuruk
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/11/21215931/pengamat-perlu-kerja-sama-lintas-instansi-tuntaskan-kasus-markas-judol-di

Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan, kepolisian tak bisa bekerja sendiri menuntaskan kasus markas judi online (judol) di Hayam Wuruk, tapi juga butuh sokongan dan dukungan dari lembaga dan instansi lain. Misalnya terkait WNA yang menjadi pelaku, perlu ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Begitu juga dengan keamanan siber perlu adanya dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Jadi kita harapkan ini semua ada tim, ada Satgas lah. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri kalian nggak bakal bisa menang,” ucapnya. Dia juga mengingatkan kepada penegak hukum, ada beberapa barang bukti yang tak boleh hilang dalam penuntasan kasus tersebut.

Pertama, terkait dengan penggunaan data iklan berupa SMS ataupun iklan di sosial media yang dioperasikan dari markas judol. “Kedua, sesudah dihubungi, kan mau main (judol) dibilang harus ada deposit, oke depositnya ke mana? Ke bank. Kita sudah dapat dua data,” kata Alfons Ketiga, korban akan diberikan alamat website yang digunakan untuk memainkan judi online. “Sudah dapat tiga, itu harta karun (bukti),” katanya. Penegak hukum dalam hal ini polisi bisa langsung bergerak dengan tiga data ini sembari meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran uang judol. Polisi juga bisa langsung melacak nomor ponsel yang digunakan untuk spam iklan ke nomor para korban.

Adapun kasus markas judol di Hayam Wuruk ini terungkap setelah Polri menangkap 321 orang terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional, Sabtu (9/5/2026). Kemudian, pada Minggu, Polri mengumumkan 320 di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) dan penahanannya dititipkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Adapun 320 WNA yang ditangkap itu terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja. Sementara itu, seorang lainnya merupakan WNI dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri.

Danantara Targetkan Denera Raksasa Pengelolaan Sampah IPO di 2028
  • Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260511211247-92-1357629/danantara-targetkan-denera-raksasa-pengelolaan-sampah-ipo-di-2028.

PT Danantara Investment Management (DIM) melalui anak usahanya, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), menargetkan melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2028. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan langkah tersebut akan dilakukan setelah proyek Waste to Energy (WtE) mulai menghasilkan arus kas yang stabil. IPO dinilai menjadi peluang untuk membawa proyek pengelolaan sampah nasional masuk ke pasar modal Indonesia.

Denera dibentuk sebagai holding yang menaungi seluruh proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan ini akan mengonsolidasikan investasi, pengembangan, dan operasional proyek melalui skema Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) bersama konsorsium mitra lokal maupun asing. Saat ini terdapat 33 proyek PSEL yang sedang berjalan dengan total investasi mencapai sekitar US$5 miliar atau Rp87 triliun.

Danantara menilai proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar di dunia dan dapat menjadi katalis baru di pasar modal Indonesia. Selain itu, pada awal Juni mendatang akan dilakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) baru untuk mendukung pengembangan proyek-proyek PSEL. Danantara juga berencana meningkatkan kepemilikan saham minimal 51 persen pada fase kedua proyek untuk memperkuat kontrol dan kontribusi perusahaan dalam sektor energi berbasis pengelolaan sampah.

Kemenkes Siapkan 21 Rumah Sakit untuk Deteksi Hantavirus
  • Sebaran Hantavirus di Indonesia
  • https://www.tempo.co/video/arsip/kemenkes-siapkan-21-rumah-sakit-untuk-deteksi-hantavirus-2135243

Kementerian Kesehatan akan menyiagakan 21 rumah sakit sentinel di 20 provinsi untuk mendeteksi penyebaran hantavirus tipe HFRS di Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Andi Saguni, mengatakan Kemenkes bergerak cepat setelah mendapat informasi kontak erat dari klaster hantavirus kapal pesiar MV Hondius.

Tak Cuma Himbara, OJK Ingin BUMN Lain Ikut Kucurkan KUR Bunga 5 Persen
  • Rencana BUMN selain Himbara turut menyalurkan KUR
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260511192706-78-1357597/tak-cuma-himbara-ojk-ingin-bumn-lain-ikut-kucurkan-kur-bunga-5-persen

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menginginkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 5 persen ke depan tidak hanya mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Frederica menyebut OJK juga mendorong perusahaan-perusahaan BUMN lain ikut terlibat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

Frederica menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menurunkan bunga KUR dari 6 persen menjadi 5 persen tersebut. Menurut dia, rencana tersebut sudah dibahas bersama pemerintah dan otoritas keuangan. “Kemarin kita sudah bahas waktu saya meeting sama Pak Menko Perekonomian, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Danantara, waktu itu ada wacana pemerintah (tetapkan bunga) KUR 5 persen,” ujarnya.

Frederica mengatakan pihaknya telah merilis kebijakan pendukung, yaitu penerbitan utang atau pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Awalnya, aturan tersebut diterbitkan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Namun, menurut Frederica, kebijakan itu juga bisa mendukung implementasi KUR bunga 5 persen.

Utang Pemerintah Mendekati Rp10.000 T, Purbaya: Masih Aman
  • Utang Pemerintah Indonesia
  • https://tirto.id/utang-pemerintah-mendekati-rp10000-t-purbaya-masih-aman-hvZw

Total utang pemerintah hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun, yakin tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun atau sekitar 40,75 persen terhadap PDB. Meski relatif tinggi, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa posisi utang tersebut masih aman dan terkendali. Ia menambahkan, rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Sebagai perbandingan, utang Singapura mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia 60 persen.

Purbaya Beri Tenggat 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta di Luar Negeri
  • Menkeu beri waktu 6 bulan untuk lapor harta di luar negeri
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260512072137-532-1357676/purbaya-beri-tenggat-6-bulan-wni-bawa-pulang-harta-di-luar-negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat hingga enam bulan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut dan melaporkan kewajiban pajaknya. Ia menegaskan akan menjalankan prosedur perpajakan secara normal dan memberikan waktu hingga akhir tahun untuk wajib pajak mematuhi prodsedur pelaporan pajak.

Purbaya menekankan pemberian waktu hingga 6 bulan ini bukan program pengampunan pajak (tax amnesty). Selama masa transisi ini wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar diberi kesempatan membawa pulang uangnya dan melaporkan kewajiban pajaknya. Setelah masa tenggat habis, Purbaya menyebut pemerintah akan mengawasi ketat terhadap harta yang belum dilaporkan.

Purbaya turut meluruskan kabar soal pemeriksaan ulang peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II. Ia memastikan peserta tax amnesty yang sudah mengungkapkan hartanya tidak akan diutak-atik lagi. Purbaya meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memeriksa kembali seluruh peserta wajib pajak peserta tax amnesty.

Aksi Hengkang UMKM dari Shopee dan TikTok Shop, Berdampak ke Pertumbuhan E-Commerce?
  • UMKM Hengkang dari Shopee dan TikTok Shop
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260512/12/1973132/aksi-hengkang-umkm-dari-shopee-dan-tiktok-shop-berdampak-ke-pertumbuhan-e-commerce

Fenomena hengkangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari marketplace seperti TikTok Shop dan Shopee karena kenaikan biaya logistik hingga potongan komisi atau take rate diperkirakan tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan transaksi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) Indonesia.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.

Ngotot Ingin Bongkar Nuklir Iran, AS Malah Ditantang Rusia, Singgung Perjanjian NPT
  • Perang AS vs Iran
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7828231/ngotot-ingin-bongkar-nuklir-iran-as-malah-ditantang-rusia-singgung-perjanjian-npt

Tantangan terbuka diungkapkan Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional, Mikhail Ulyanov kepada Amerika Serikat (AS). Menurut Ulyanov, permintaan AS terhadap Iran merupakan pelanggaran Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Diplomat Rusia ini bahkan mempertanyakan logika di balik sikap Washington, setelah Iran menolak proposal AS. “Mengapa Iran harus menerima tuntutan AS ini?” katanya. Berdasarkan Pasal IV perjanjian NPT, semua negara penandatangan memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengayaan. “Sepertinya Washington sama sekali tidak peduli untuk menjaga integritas rezim non-proliferasi nuklir,” tegas Ulyanov.

Sementara itu, para analis menilai langkah AS ini sebagai upaya “pemaksaan sepihak” yang justru dapat merusak tatanan verifikasi global. Jika AS terus memaksakan pembongkaran fasilitas sipil, hal ini dikhawatirkan akan memicu Iran untuk benar-benar keluar dari keanggotaan NPT, yang justru akan memperkeruh stabilitas keamanan di Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump bersumpah bahwa ia akan merebut uranium milik Iran. Trump bahkan sempat marah setelah perwakilan Iran mengirimkan proposal balasan terkait rencana perdamaian untuk mengakhiri perang. Trump menyebut tawaran tersebut sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima”.

Respons Iran berfokus pada mengakhiri perang dan mengukuhkan jaminan bahwa perang tidak akan berlanjut, sebelum hal lainnya. Teks tersebut “menekankan perlunya pencabutan sanksi AS, mengakhiri perang di semua lini” dan memastikan pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran. Iran menuntut diakhirinya blokade angkatan laut AS segera setelah penandatanganan perjanjian, pencabutan sanksi AS terkait penjualan minyak selama periode 30 hari tersebut serta pelepasan aset yang dibekukan pada saat penandatanganan awal MOU tersebut. Kondisi tersebut, jika dikonfirmasi, sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh para negosiator AS.

Kena Semprit Purbaya, DJP Dilarang Umumkan Kebijakan Pajak Baru
  • Menkeu Larang DJP Umumkan Kebijakan
  • https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819359/kena-semprit-purbaya-djp-dilarang-umumkan-kebijakan-pajak-baru

Kegaduhan yang sempat muncul akibat rencana pemeriksaan atas wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II berujung teguran bagi Ditjen Pajak (DJP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa wacana tersebut membuat dunia usaha resah. Topik ini menjadi salah satu bahasan utama media nasional pada hari ini, Selasa (12/5/2026). Dalam konferensi pers kemarin, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan mencari-cari kesalahan para wajib pajak yang sudah mengungkapkan hartanya melalui Tax Amnesty Jilid II.

Wamendagri Bima Arya: Kepala Daerah Hadapi Tantangan Global, Nasional, dan Lokal Sekaligus
  • Dinamika Geopolitik Global, Peningkatan PAD, Praktik Baik Daerah, Stabilisasi Birokrasi Daerah
  • https://www.tempo.co/info-tempo/wamendagri-bima-arya-kepala-daerah-hadapi-tantangan-global-nasional-dan-lokal-sekaligus-2135054

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tiga tekanan sekaligus: dinamika geopolitik global, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan lokal masyarakat. Misalnya, konflik Timur Tengah yang berdampak pada kebijakan nasional yang menuntut sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah.

Kepala daerah juga dituntut memenuhi janji politik, menjaga stabilisasi birokrasi, membayar tunjangan ASN, dan memastikan pelayanan dasar tetap berjalan. Ia menyoroti praktik baik sejumlah kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penertiban reklame, parkir, optimalisasi aset, serta pemanfaatan skema KPBU untuk pembiayaan infrastruktur.

Menurut Bima, ruang inovasi kini didorong pemerintah pusat kepada daerah, dengan penekanan pada sinergi lintas wilayah dan kerja sama antardaerah untuk mengatasi persoalan konkret seperti inflasi, pengangguran, dan ketahanan pangan. Kemendagri berharap forum-forum semacam ini melahirkan agenda konkret yang memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan berdampak langsung pada masyarakat.

Pelayanan Haji 2026 Ramah Lansia: Daily Care hingga Transportasi
  • Penyelenggaraan Layanan Haji Khusus Lansia
  • https://tirto.id/pelayanan-haji-2026-ramah-lansia-daily-care-hingga-transportasi-hvZi

Program haji ramah lansia dan disabilitas yang diusung Kementerian Haji dan Umrah menjadi acuan utama pelayanan jemaah di Arab Saudi. Melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), berbagai layanan khusus terus dioptimalkan, salah satunya program daily care bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji serta Layanan Lansia Disabilitas, Ridwan Siswanto, menjelaskan bahwa tim landis bersama tenaga kesehatan memberikan pendampingan harian seperti membantu mandi, menjaga kebersihan diri, hingga membantu kebutuhan dasar jemaah.

Selain perawatan personal, PPIH menerapkan sistem kartu kendali guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah lansia, khususnya pengguna kursi roda. Melalui sistem ini, jemaah yang hendak beribadah di Masjidil Haram akan difasilitasi dengan pendorong kursi roda resmi dan legal. Pembayaran jasa dilakukan setelah ibadah selesai, sehingga mencegah praktik tidak resmi yang sering terjadi saat kedatangan bus shalawat.

Dari sisi mobilitas, PPIH Daerah Kerja Makkah menyediakan 52 unit bus shalawat dengan spesifikasi ramah kursi roda yang tersebar di lima sektor pemondokan. Program pendukung lain juga dilakukan untuk menjaga kebugaran lansia, seperti senam bersama dalam kegiatan visitasi dan edukasi. Tim landis bahkan menyesuaikan layanan konsumsi sesuai kebutuhan individu, termasuk penyediaan makanan lunak seperti bubur dan minuman jus bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

Fasilitas akomodasi di hotel-hotel Makkah juga dinilai semakin ramah lansia, dengan jalur khusus kursi roda dan kamar mandi yang dilengkapi pegangan pengaman. Meski demikian, tantangan pelayanan tetap besar karena jumlah petugas landis di Daker Makkah kurang dari 200 orang untuk melayani sekitar 48 ribu jemaah lansia. Kendati rasio petugas dan jemaah belum ideal, tim tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal demi memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji lansia dan disabilitas.

Terjadi Empat Kasus Hantavirus di Jakarta Sepanjang 2026
  • Sebaran Hantavirus di Indonesia
  • https://news.republika.co.id/berita/tewb0h393/terjadi-empat-kasus-hantavirus-di-jakarta-sepanjang-2026-part3

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jakarta melaporkan empat kasus hantavirus sepanjang 2026, dengan tiga pasien telah sembuh dan satu masih berstatus suspek serta menjalani isolasi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menegaskan bahwa hantavirus bukan virus baru seperti Covid-19, melainkan penyakit lama yang rutin dipantau. Penularan umumnya terjadi melalui paparan air liur, urin, atau kotoran tikus, dan hingga kini belum ditemukan penularan antarmanusia di Indonesia karena varian yang dapat menular langsung hanya tipe Andes yang tidak beredar di dalam negeri.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus konfirmasi hantavirus pada periode 2024–2026 dengan tiga kematian atau Case Fatality Rate (CFR) sekitar 13 persen. Kasus terbanyak ditemukan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (masing-masing enam kasus), diikuti Jawa Barat dengan lima kasus, serta beberapa provinsi lainnya masing-masing satu kasus. Infeksi yang teridentifikasi di Indonesia didominasi oleh Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) akibat strain Seoul virus, yaitu penyakit zoonosis yang ditularkan dari rodensia kepada manusia.

Faktor risiko penularan terutama berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang memiliki kontak tinggi dengan tikus, seperti petugas kebersihan, pekerja konstruksi, petani, pengendali hama, hingga pekerja laboratorium. Paparan juga dapat terjadi di gudang lama, area terbengkalai, ruang bawah tanah, wilayah dengan populasi tikus tinggi, maupun aktivitas luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Pemerintah mengimbau penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker di area berisiko, pengendalian populasi tikus, penyimpanan makanan tertutup, serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri tubuh, batuk, dan sesak napas.

Hantavirus sebenarnya telah terdeteksi di Indonesia sejak 1980-an, terutama di wilayah pelabuhan seperti Cilacap, Makassar, Batam, Semarang, dan Jakarta. Perhatian meningkat setelah ditemukan tikus pembawa virus di permukiman, termasuk di Kepulauan Seribu. Secara historis, virus ini pertama kali mendapat perhatian global saat wabah di sekitar Sungai Hantaan, Korea Selatan, pada 1951 yang menginfeksi ribuan pasukan PBB. Menurut laporan World Health Organization (WHO), angka kematian hantavirus dapat mencapai 5–15 persen, lebih tinggi dibanding beberapa penyakit influenza, sehingga kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan meski tidak perlu menimbulkan kepanikan.

Parpol Nonparlemen Gelar FGD dengan Pakar Hukum Bahas RUU Pemilu
  • Fraksi Threshold, Parliamentary Threshold, Partai Nonparlemen, RUU Pemilu
  • https://www.metrotvnews.com/read/KvJCJvM5-parpol-nonparlemen-gelar-fgd-dengan-pakar-hukum-bahas-ruu-pemilu

Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat dominasi partai besar, dan menghambat regenerasi politik.

Dalam forum tersebut hadir pakar hukum sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar. Mahfud menyoroti bahwa sistem saat ini menyebabkan banyak suara rakyat tidak terwakili karena partai nonparlemen gagal menembus ambang batas 4 persen. Ia mengusulkan penghapusan ambang batas atau penerapan fraksi threshold, yaitu penggabungan suara partai kecil hingga mencapai jumlah minimal untuk membentuk fraksi. Menurutnya, sistem proporsional harus menjamin tidak ada suara rakyat yang hilang, sebagaimana praktik fraksi gabungan yang sudah berjalan di DPRD.

Para peserta FGD sepakat bahwa revisi UU Pemilu harus segera diselesaikan, paling lambat awal 2027, mengingat tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2026. Hasil kajian dan diskusi ini akan disampaikan kepada legislatif dan pemerintah, dengan harapan sistem pemilu mendatang lebih sesuai dengan konstitusi dan menjamin hak rakyat untuk diwakili secara adil.

Sebulan Jelang Piala Dunia 2026, 5 Isu Ini Sedang Ramai Dibicarakan di Kalangan Suporter
  • Kontroversi Jelang Gelaran Piala Dunia 2026
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/05/12/080000865/sebulan-jelang-piala-dunia-2026-5-isu-ini-sedang-ramai-dibicarakan-di?page=all#page2

Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni–19 Juli, persiapan turnamen terbesar sepak bola dunia diwarnai berbagai kontroversi. Sorotan utama datang dari mahalnya harga tiket akibat sistem dynamic pricing dan pasar resale yang tidak terkendali, bahkan tiket final disebut mencapai hingga 2 juta dolar AS. Kondisi ini memicu kritik luas dari suporter dan pengamat karena dianggap mengurangi akses publik. Sebagai alternatif, sejumlah kota tuan rumah menghadirkan fan festival gratis di ruang publik, yang mendapat respons sangat tinggi dari penggemar sepak bola.

Di luar aspek penyelenggaraan, faktor geopolitik turut memengaruhi atmosfer menjelang turnamen. Ketegangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan kekhawatiran terkait keamanan serta partisipasi tim nasional Iran. FIFA memastikan Iran tetap berlaga, namun pemerintah Iran meminta jaminan keamanan dari negara tuan rumah. Kritik juga mengarah pada meningkatnya komersialisasi turnamen, termasuk peluncuran merchandise edisi terbatas dengan harga tinggi yang dinilai lebih menonjolkan nilai komersial dibanding pengalaman suporter.

Selain itu, persoalan hak siar masih menjadi tanda tanya besar, terutama di India dan China yang merupakan pasar penonton terbesar dunia. Ketidakjelasan kesepakatan penyiaran berpotensi membatasi akses jutaan penggemar terhadap siaran resmi. Di tengah polemik tersebut, Piala Dunia 2026 tetap menghadirkan inovasi baru, seperti tiga upacara pembukaan di masing-masing negara tuan rumah dengan hiburan artis internasional. Dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta, turnamen ini menjanjikan skala terbesar sepanjang sejarah, meski euforia globalnya masih dibayangi berbagai isu ekonomi, politik, dan komersialisasi.

KSP pastikan pasukan perdamaian TNI siap bertugas ke Lebanon
  • Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Lebanon
  • https://www.antaranews.com/berita/5563623/ksp-pastikan-pasukan-perdamaian-tni-siap-bertugas-ke-lebanon?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan sebanyak 742 personel prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah siap diberangkatkan ke Lebanon pada 22 Mei 2026. Dudung Abdurachman bersama sejumlah menteri kabinet meninjau kesiapan pasukan perdamaian itu di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin. Dudung mengatakan pemberangkatan pasukan TNI itu untuk merotasi dan menggantikan pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini bertugas di Lebanon. Ia menegaskan bahwa seluruh pembekalan dari PMPP telah diberikan secara maksimal. Dudung menekankan arahan terkait prioritas menjaga keselamatan prajurit, menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan melaksanakan tugas pokok sebaik-baiknya.

Pada kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengingatkan para prajurit sebagai penerus sejarah bangsa untuk menjalankan tugas dengan ikhlas, penuh semangat, dan keyakinan demi mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional. Ia menegaskan bahwa meskipun berstatus sebagai penjaga perdamaian, medan operasi yang akan dihadapi sama sekali tidak damai, sehingga keterampilan prajurit harus digunakan dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan. Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, dan Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan.

Jeritan Perempuan Papua Korban Konflik
  • Hak untuk Hidup tanpa Rasa Takut, Konflik Bersenjata Papua, Perempuan Papua
  • https://www.kompas.id/artikel/jerit-tangis-perempuan-papua-saat-tubuh-mereka-menjadi-alat-teror-kemanusiaan

Pengungsi perempuan Papua, Yokbeth Felle dari Aneta Papua, mengeluhkan adanya kelelahan batin yang mendalam akibat konflik bersenjata yang tak usai di tanah Papua sebagaimana dikutip “Kenapa Tuhan menciptakan kami perempuan Papua yang melahirkan untuk dibunuh oleh korban Indonesia? Lebih baik Tuhan menutup dengan ini supaya kami tidak beranak”.

Yokbeth Felle mengungkap bagaimana tubuh perempuan Papua selama ini menjadi “medan koloni” bagi kepentingan kekuasaan. Kesulitan banyak dialami oleh pengungsi perempuan termasuk mereka yang sedang hamil atau menyusui, yang terpaksa melahirkan di tengah hutan tanpa akses kesehatan dan sanitasi yang layak. Esther Haluk, Sekretaris Departemen Perempuan Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, menambahkan perempuan Papua tidak bisa lagi ke kebun sendirian harus ditemani oleh saudara laki-laki/suami. Tanpa pendamping pria, mereka memilih untuk menahan lapar daripada bertaruh nyawa.

Data menunjukkan hingga 2026, tercatat sekitar 85.000 orang Papua hidup sebagai pengungsi internal. Pengerahan pasukan militer, baik organik maupun non-organik justru memperparah situasi dan menciptakan iklim intimidasi yang permanen. Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika menegaskan agar mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan hentikan pembenaran pengiriman pasukan ke tanah Papua dengan legitimasi narasi keamanan.

Suara dan jeritan para mama sesungguhnya mengajak publik di Tanah Air untuk tidak lagi menutup mata. Sebab, perjuangan mereka bukan hanya soal politik, melainkan soal hak paling mendasar yakni hak untuk hidup tanpa rasa takut.

Ditjen Pajak Bidik Puluhan Ribu Peserta Tax Amnesty, Potensi Penerimaan Rp 30 Triliun
  • Rencana Tax Amnesty
  • https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-bidik-puluhan-ribu-peserta-tax-amnesty-potensi-penerimaan-rp-30-triliun?source=home_popular

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengintensifkan pengawasan terhadap puluhan ribu wajib pajak yang dinilai belum memenuhi kewajibannya secara penuh dalam rangkaian program pengampunan pajak sejak 2016. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berakhir dan kini memasuki tahap pengawasan lanjutan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty dan PPS menjadi salah satu program prioritas DJP tahun ini, seiring semakin dekatnya batas waktu klarifikasi yang ditetapkan hingga 2027.

Bulog Targetkan Cadangan Beras Pemerintah Capai 6 Juta Ton pada Akhir Mei 2026
  • Cadangan Beras Pemerintah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bulog-targetkan-cadangan-beras-pemerintah-capai-6-juta-ton-pada-akhir-mei-ini?source=home_terbaru

Perum Bulog menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) bisa mencapai 6 juta ton pada akhir Mei 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdani menyebut, hingga Senin 11 Mei 2026, pasokan cadangan beras yang dikuasai Bulog telah mencapai 5,3 juta ton. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan penyerapan panen yang terus terjadi di beberapa sentra padi di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Rizal turut memastikan pasokan beras tetap terjamin untuk menghadapi berbagai kemungkinan termasuk fenomena krisis iklim El Nino atau kemarau ekstrem.

Rupiah Terancam Tembus Rp 18.000 per Dollar AS, IHSG Dibayangi Tekanan Berat
  • Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/11/072000126/rupiah-terancam-tembus-rp-18.000-per-dollar-as-ihsg-dibayangi-tekanan-berat?source=personalisasi

Rupiah berpotensi menembus Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat (AS), sejalan dengan memanasnya tensi geopolitik Timur Tengah. Kondisi ini dinilai memberatkan gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG mengalami tekanan tajam pada perdagangan Jumat (8/5/2026). Indeks ditutup melemah 2,86 persen ke level 6.969,40. Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menyebut pelemahan tersebut terjadi saat meningkatnya kembali tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz.

DJP Mau Bidik Peserta Tax Amnesty, Efektif Kejar Target Penerimaan Pajak?
  • Rencana Tax Amnesty dinilai kurang efektif
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260511/259/1972817/djp-mau-bidik-peserta-tax-amnesty-efektif-kejar-target-penerimaan-pajak

Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk menuntaskan pemeriksaan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty diragukan bisa efektif untuk mendongkrak penerimaan negara. Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meragukan efektifivitas strategi itu dalam menghasilkan penerimaan. Fajry mengungkapkan bahwa keraguannya ini dilatarbelakangi oleh penurunan signifikan pada jumlah harta yang diungkapkan dari program Tax Amnesty 2016-2017 dan PPS ke Tax Amnesty ‘Jilid II’ pada 2022.

Dilansir dari situs resmi DJP, nilai harta bersih yang diungkapkan pada PPS saat pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp594,82 triliun. Data itu ditarik pada batas akhir program yang jatuh pada 1 Juli 2022. Sementara itu, deklarasi harta yang berakhir pada 31 Maret 2017 yaitu Rp4.813,4 triliun. Penerimaan pajaknya mencapai Rp130 triliun dan repatriasi Rp46 triliun. Fajry menilai pemeriksaan lanjutan oleh DJP terhadap realisasi PPS memiliki biaya yang lebih tinggi yaitu kredibilitas kebijakan. Sementara itu, potensi penerimaannya juga jauh lebih kecil.

Ujian Stabilitas Beras Kuartal II/2026: Harga Gabah Tinggi Produksi Turun
  • Harga Gabah Naik, Produksi Gabah Turun
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260511/99/1972722/ujian-stabilitas-beras-kuartal-ii2026-harga-gabah-tinggi-produksi-turun

Harga gabah yang sudah menembus level tinggi saat panen raya berisiko menguji stabilitas harga beras pada kuartal II/2026, ketika produksi nasional mulai turun dan luas panen menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 sebesar 9,61 juta ton. Angka itu turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibanding periode sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi. Pada periode yang sama, luas panen diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% secara tahunan.

Di lapangan, pelaku usaha penggilingan menyebut harga gabah kering panen jauh melampaui harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah sentra, harga gabah di penggilingan disebut sudah berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.200 per kilogram. Kenaikan bahan baku itu menekan margin penggilingan karena pada saat bersamaan harga jual beras dibatasi melalui harga eceran tertinggi. Menurut Pengamat pertanian Khudori, selama kebutuhan serapan tinggi dan produksi mulai menurun, harga gabah berpotensi bertahan mahal.

Polri Mutasi 108 Perwira Tinggi dan Menengah Mei 2026
  • Mutasi 108 Perwira Polri
  • https://rri.co.id/nasional/2403127/polri-mutasi-108-perwira-tinggi-dan-menengah-mei-2026

Polri kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 Perwira Tinggi dan Perwira Menengah pada Mei 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026. Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi menjadi bagian pembinaan karier dan penguatan organisasi Polri. Pergeseran tersebut mencakup promosi jabatan, rotasi setara, selesai pendidikan, hingga memasuki masa pensiun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setara atau flat.

Mutasi ini juga menyentuh sejumlah posisi strategis di Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan. Untuk jabatan Pejabat Utama Mabes Polri, Komjen Pol R.Z. Panca Putra dipercaya menjabat Kalemdiklat Polri. Selain itu, mutasi juga mencakup pergantian sejumlah kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Sebanyak sembilan Kapolda mengalami pergantian jabatan dalam mutase. Pergantian tersebut meliputi Kapolda Sumbar, Jabar, Kalbar, Kaltara, hingga Sulawesi Tengah. Mutasi juga menyentuh jajaran kepolisian wilayah dengan tipe Metro dan Kota Besar di sejumlah daerah. Jabatan tersebut di antaranya Kapolres Metro Depok dan Kapolresta Pangkal Pinang.

Selain rotasi jabatan, Polri juga mencatat promosi sejumlah personel ke tingkat perwira tinggi dan menengah. Sebanyak 16 personel mendapat promosi jabatan ke golongan Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol. Kemudian, sebanyak 43 personel mendapatkan promosi jabatan ke tingkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Selain itu, 16 personel lainnya dipromosikan ke jabatan Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Selain promosi dan rotasi jabatan, mutasi kali ini juga mencakup personel yang selesai menjalani pendidikan. Sebanyak 14 personel lainnya juga tercatat memasuki masa pensiun dalam mutasi tersebut.

9 Update Perang AS Vs Iran: Teheran Melawan, Trump Uring-uringan Lagi
  • Perang AS vs Iran
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260511054805-4-733855/9-update-perang-as-vs-iran-teheran-melawan-trump-uring-uringan-lagi

Presiden Donald Trump pada Minggu mengatakan dirinya telah menolak respons Iran terhadap proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Ia menyebut jawaban Teheran sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima”. Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah pertemuan multinasional para menteri pertahanan pada Selasa untuk membahas rencana militer memulihkan arus perdagangan melalui Selat Hormuz, kata pemerintah Inggris. Trump diperkirakan akan menekan Presiden China Xi Jinping terkait Iran saat kunjungannya ke Beijing pekan ini, ketika pemimpin AS itu berupaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

Iran telah mengirimkan respons terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang di kawasan melalui Pakistan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis di platform X: “Kami tidak akan pernah tunduk kepada musuh, dan jika ada pembicaraan atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur.” Iran memperingatkan Inggris dan Prancis bahwa angkatan bersenjatanya akan meluncurkan “respons yang tegas dan segera” jika kedua negara itu mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. London dan Paris telah mengirim kapal ke kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengamankan jalur strategis itu jika nantinya tercapai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Drone diluncurkan ke beberapa target di kawasan Teluk pada Minggu, dengan salah satunya menghantam kapal kargo yang berlayar menuju Qatar dari Abu Dhabi. Kementerian pertahanan Qatar mengatakan kebakaran kecil terjadi di kapal komersial tersebut, namun tidak ada korban jiwa. Militer Kuwait juga mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan serangan drone saat fajar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan stok uranium Iran harus “dikeluarkan” sebelum perang AS-Israel melawan Iran dapat dianggap selesai. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam akan menargetkan fasilitas AS di Timur Tengah dan “kapal-kapal musuh” jika kapal tanker mereka diserang.

Harga Kedelai Murah tapi Tahu Tempe Tetap Mahal, Riset Soroti Marjin Importir
  • Tingginya Harga Kedelai Nasional
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/11/063100826/harga-kedelai-murah-tapi-tahu-tempe-tetap-mahal-riset-soroti-marjin-importir?source=personalisasi

Harga tahu dan tempe di pasar domestik masih tinggi meski harga kedelai dunia relatif rendah. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam tata niaga impor kedelai nasional, mulai dari lemahnya transmisi harga hingga potensi keuntungan besar di level importir. Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai lonjakan harga di dalam negeri tidak sepenuhnya dipengaruhi faktor global. Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan selisih harga kedelai internasional dengan harga eceran domestik terlalu lebar untuk dijelaskan hanya oleh biaya distribusi dan logistik.

Berdasarkan data NEXT Indonesia Center, harga kedelai impor di tingkat eceran domestik sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2026 berada di kisaran Rp 13.300 hingga Rp 15.100 per kilogram. Sementara itu, harga acuan di pasar internasional hanya sekitar Rp 6.000 hingga Rp 8.100 per kilogram. Artinya, terdapat selisih harga sekitar Rp 5.600 hingga Rp 8.500 per kilogram. Menurut Ade, disparitas tersebut terjadi dalam jangka panjang dan mencerminkan tata niaga kedelai nasional yang dinilai belum efisien serta minim transparansi.

Kajian NEXT Indonesia Center juga memperkirakan importir menikmati marjin yang sangat besar. Pada 2025, rata-rata harga kedelai internasional disebut hanya sekitar Rp 6.800 per kilogram, sedangkan harga eceran domestik mencapai Rp 13.900 per kilogram. Dengan selisih Rp 7.100 per kilogram dan asumsi biaya distribusi, asuransi, serta risiko sekitar 30 persen, importir diperkirakan masih mengantongi marjin indikatif sekitar Rp 5.060 per kilogram. Mengacu pada volume impor kedelai Indonesia tahun 2025 yang mencapai 2,56 juta ton, potensi keuntungan importir diperkirakan menembus Rp 12,9 triliun dalam setahun.

Ironi Internship: Mengapa Kematian Dokter Muda Terus Berulang?
  • Jaminan Keselamatan Kerja utk Dokter Internship
  • https://tirto.id/ironi-internship-mengapa-kematian-dokter-muda-terus-berulang-hvRv

Kematian dokter internship kembali terjadi setelah dr. Myta Aprilia Azmy meninggal dunia pada 1 Mei 2026 usai mengalami sakit sejak akhir Maret saat bertugas di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Kementerian Kesehatan melalui Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal, Rudi Supriatna Nata Saputra, menyebut dugaan utama penyebab kasus ini adalah kelebihan jam kerja di Instalasi Gawat Darurat yang melampaui batas ketentuan 48 jam per minggu. Investigasi juga menemukan indikasi manipulasi presensi oleh dokter pendamping serta praktik saling menggantikan jadwal jaga ketika peserta sakit, karena dokter internship khawatir izin sakit akan memperpanjang masa tugas mereka.

Myta, lulusan Universitas Sriwijaya, diketahui tetap menjalani jaga meski mengalami demam, batuk, dan gangguan pernapasan selama lebih dari satu bulan. Kondisinya memburuk hingga harus dirawat berjenjang di RSUD KH Daud Arif, RSUD Raden Mattaher Jambi, dan akhirnya di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang sebelum meninggal dunia. Kasus ini menambah daftar kematian dokter internship dalam tiga bulan terakhir, termasuk dokter di Cianjur, Denpasar, dan Rembang, yang memunculkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan peserta program internship secara nasional.

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Iqbal Mochtar, menilai persoalan tersebut berakar pada kesalahan konsep penyelenggaraan program internship. Menurutnya, dokter internship seharusnya menjalani masa transisi pendidikan klinis dengan pendampingan, bukan menjadi tenaga pelayanan utama untuk menutup kekurangan dokter di daerah. Praktik di lapangan justru membuat dokter muda bekerja layaknya pegawai penuh dengan jam kerja panjang, beban pelayanan tinggi, dan insentif rendah sekitar Rp3,2 juta per bulan, sehingga menimbulkan ketimpangan antara tanggung jawab dan perlindungan kerja.

Kritik serupa disampaikan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia yang menilai kematian dokter internship mencerminkan kegagalan sistem pendidikan klinik dan keselamatan kerja. MGBKI mendesak audit independen nasional yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan rumah sakit untuk meninjau beban kerja, sistem supervisi, serta budaya kerja yang berpotensi eksploitatif. Mereka juga mendorong reformasi menyeluruh melalui pembatasan jam kerja, perlindungan kesehatan kerja, mekanisme pelaporan aman, hingga kemungkinan moratorium bagi wahana pendidikan yang tidak memenuhi standar keselamatan peserta pendidikan kedokteran.

4 Problem Lingkungan Ini Jadi Prioritas Menteri LH yang Baru
  • Penyelesaian Problem Lingkungan Ala Menteri LH Baru
  • https://www.tempo.co/lingkungan/4-problem-lingkungan-ini-jadi-prioritas-menteri-lh-yang-baru-2135008

Menteri Lingkungan Hidup yang baru dilantik, Jumhur Hidayat, mengidentifikasi sejumlah persoalan lingkungan utama di Indonesia yang memerlukan penanganan segera. Dalam wawancara dengan tim Tempo, ia menyoroti dampak keterlanjuran pemberian izin industri ekstraktif, terutama pertambangan yang ditinggalkan tanpa reklamasi sehingga menimbulkan lubang tambang dan kerusakan lingkungan. Selain itu, ia menilai sistem perizinan lingkungan sebenarnya sudah cukup baik, namun lemahnya pengawasan di lapangan akibat keterbatasan sumber daya manusia membuat banyak pelanggaran baru terungkap ketika masalah telah membesar.

Masalah lain yang menjadi prioritas adalah pengelolaan sampah nasional yang dinilai telah lama menjadi persoalan struktural tanpa penyelesaian tuntas. Jumhur menyebut pemerintah menargetkan persoalan sampah dapat ditangani dalam dua hingga tiga tahun ke depan sesuai arahan presiden. Selain itu, sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ia juga menekankan pentingnya penanganan krisis iklim melalui pemenuhan komitmen penurunan emisi karbon Indonesia sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kesepakatan global.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan berbagai regulasi, termasuk peluncuran pasar karbon nasional yang ditargetkan mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan penurunan emisi akan menjadi tanggung jawab kementeriannya. Ia dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq dalam perombakan kabinet pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah sebelumnya pernah menjabat Kepala BNP2TKI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Cadangan Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton Dinilai RI Masuk Fase Swasembada Lebih Terukur
  • Swasembada Beras
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tespa6320/cadangan-beras-nasional-tembus-5-juta-ton-dinilai-ri-masuk-fase-swasembada-lebih-terukur-part2

Capaian cadangan beras nasional yang kini menembus lebih dari 5 juta ton dinilai menjadi penanda penting bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru menuju swasembada pangan yang lebih nyata dan terukur. Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan kemampuan negara dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri.

Azis menjelaskan, cadangan beras nasional yang dikelola Perum Bulog kini telah melampaui 5 juta ton. Dalam dua tahun terakhir, jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada saat yang sama, penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri hingga April 2026 telah mencapai sekitar 2,3 juta ton setara beras. Produksi nasional juga meningkat menjadi sekitar 34,69 juta ton pada 2025 atau naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dia menyebut fakta di lapangan menunjukkan stok itu benar-benar ada. Gudang-gudang Bulog di berbagai daerah terisi, distribusi berjalan, dan penyerapan berlangsung. Azis mengungkapkan, dari hasil peninjauan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ke berbagai gudang Bulog di sejumlah wilayah Indonesia, terlihat pola yang relatif sama, yakni ketersediaan stok yang aman untuk enam hingga sepuluh bulan ke depan, kapasitas gudang yang hampir penuh, hingga kebutuhan tambahan ruang penyimpanan. Namun demikian menurut Azis, ukuran keberhasilan swasembada pangan pada akhirnya bukan hanya soal banyaknya stok beras yang tersimpan di gudang, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan ketenangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Surat Edaran Menteri dan Resahnya Guru Honorer Menatap 2027
  • Kepastian Nasib Guru Honorer
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/11/07512901/surat-edaran-menteri-dan-resahnya-guru-honorer-menatap-2027?page=all#page2

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menjadi penanda fase transisi kebijakan penataan guru non-ASN menjelang penghapusan istilah tenaga honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Melalui kebijakan ini, pemerintah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir 2026 guna menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri daerah. Guru yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap diperbolehkan bertugas, dengan skema pemberian tunjangan profesi bagi yang telah tersertifikasi serta insentif bagi yang belum memenuhi syarat sertifikasi.

Pemerintah menegaskan bahwa penghapusan istilah honorer bukan berarti pemberhentian massal, melainkan transisi menuju status yang lebih formal melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut pelaksanaan penuh kebijakan ASN baru efektif dimulai pada 2027 setelah sebelumnya direncanakan berlaku pada 2024. Penggajian PPPK Paruh Waktu menjadi kewenangan pemerintah daerah, meski pemerintah pusat membuka ruang solusi bersama bagi daerah dengan keterbatasan fiskal. DPR RI pun berencana meminta penjelasan pemerintah terkait dampak kebijakan tersebut terhadap guru non-ASN.

Di lapangan, kebijakan ini menimbulkan kecemasan di kalangan guru honorer, terutama bagi mereka yang tidak masuk dalam Dapodik. Sejumlah guru merasa masa pengabdian panjang tidak menjamin peluang diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan formasi. Kisah guru di Sumenep menunjukkan adanya ketidakpastian karier meski telah mengajar lebih dari satu dekade dan memiliki sertifikat pendidik. Sementara itu, ribuan guru di Ponorogo mengaku tidak diakui secara administratif karena akses masuk Dapodik telah tertutup sejak 2020, sehingga mereka tidak dapat mengikuti program pemerintah seperti sertifikasi maupun seleksi PPPK.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai penataan guru honorer memang diperlukan, namun pemerintah diminta tidak mengabaikan guru yang belum tercatat dalam Dapodik. Organisasi tersebut mengingatkan Indonesia berpotensi menghadapi krisis guru akibat sekitar 70.000 guru PNS pensiun setiap tahun, sementara transisi status guru berisiko membebani APBD daerah. FSGI mendorong sinkronisasi data nasional dan daerah serta perencanaan kebutuhan guru hingga 2030 agar perubahan status ke PPPK tidak sekadar administratif, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan layanan pendidikan.

Trump Sebut Proposal Perdamaian Iran Tak Bisa Diterima
  • Proposal Perdamaian Iran-AS
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/6a011b875b93b/trump-sebut-proposal-perdamaian-iran-tak-bisa-diterima

Trump menyebut proposal perdamaian terbaru Iran “sama sekali tidak dapat diterima” lewat unggahan di Truth Social. Trump menegaskan Amerika menolak tawaran yang disampaikan melalui mediator Pakistan.

Trump menuduh Iran selama 47 tahun mempermainkan negosiasi, sambil menegaskan AS tidak akan membiarkan Tehran memiliki senjata nuklir atau menyandera perekonomian dunia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menanggapi dengan nada menantang, menolak penyerahan pengayaan uranium dan menegaskan bahwa dialog bukan berarti menyerah.

Prabowo akan Berikan Bantuan 1.582 Kapal Ikan Melalui Program Kampung Nelayan
  • Bantuan 1.582 Kapal Nelayan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69fefbe48f7f6/prabowo-akan-berikan-bantuan-1582-kapal-ikan-melalui-program-kampung-nelayan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan melalui koperasi, dengan variasi ukuran dari kecil hingga besar. Program tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa/kampung nelayan hingga akhir 2026 serta menambah sekitar 1.000 desa setiap tahun dengan fasilitas seperti pembuatan es, gudang pendingin, dan pengisian bahan bakar khusus kapal. Pada kunjungan ke Pulau Miangas, Prabowo menyerahkan satu kapal nelayan berukuran 15 gross tonnage dengan kapasitas awak lima orang sebagai contoh implementasi program.

Terungkap Ada WNI Alumni Judol Kamboja Jadi Pelaku Sindikat Hayam Wuruk
  • Penggerebekan Markas Judol Hayam Wuruk
  • https://news.detik.com/berita/d-8483584/terungkap-ada-wni-alumni-judol-kamboja-jadi-pelaku-sindikat-hayam-wuruk

Bareskrim Polri menahan sebanyak 321 pelaku sindikat judi online (judol) di gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Salah satu pelaku merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bekerja di sindikat judol Kamboja. Para WNA itu berasal dari berbagai negara. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengungkap bahwa para WNA itu tertangkap tangan saat sedang mengoperasikan situs judol pada Kamis (7/5/2026). Wira juga mengungkap para WNA itu masuk ke Indonesia menggunakan izin atau visa wisata. Dia menyebut visa para WNA itu telah habis masa berlakunya.

Wira mengatakan bahwa 320 WNA pelaku judol dititipkan ke Imigrasi. Alasan penitipan 320 pelaku tersebut karena berstatus WNA, sehingga penanganan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi. Sedangkan 1 pelaku warga negara Indonesia (WNI) tetap akan digiring ke kantor Bareskrim Polri. WNI pelaku sindikat judol ini juga telah diperiksa. Pelaku merupakan warga Jakarta. Dia menjelaskan bahwa WNI ini pernah bekerja di Kamboja. Pelaku kembali ke Indonesia untuk bekerja lagi pada sindikat judol. Lebih lanjut, Wira mengungkap peran para admin judol ini. Salah satu tugas mereka adalah penagihan. Sementara itu, WNI tersebut berperan sebagai customer service.

Prabowo Targetkan Bangun 1.385 Kampung Nelayan hingga Akhir 2026
  • Desa Nelayan Merah Putih
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69ff02cae1480/prabowo-targetkan-bangun-1385-kampung-nelayan-hingga-akhir-2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 1.386 Desa Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia pada Desember 2026. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Presiden berharap desa‑desa tersebut dapat segera dibangun di Miangas.

Pemerintah akan mempercepat pembangunan mulai tahun ini, menyediakan fasilitas modern seperti penyimpanan dingin, stasiun bahan bakar, serta menyerahkan kapal penangkap ikan berbobot 15 ton kepada nelayan setempat. Program ini merancang sistem ekonomi terpadu mulai dari penangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran hasil laut; pilot project di Samber Binyeri, Biak, mencatat peningkatan produktivitas nelayan 101 % menjadi 10,85 ton per tahun dan hari di laut naik 44 % menjadi 13 hari.

UMKM Mengeluh Biaya Admin e-Commerce, Mendag dan Menteri UMKM Siapkan Aturan Baru
  • Biaya Admin E-Commerce
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/teumz7490/umkm-mengeluh-biaya-admin-ecommerce-mendag-dan-menteri-umkm-siapkan-aturan-baru-part2

Pemerintah tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum. Hal ini menyusul keluhan para pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan. Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce atau marketplace.

Kementerian UMKM kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara. Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan. Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Legislator PKS tak Setuju PDIP: RUU Pemilu Biasa dari Inisiatif Pemerintah
  • Penolakan Usulan Inisiatif RUU Pemilu oleh Pemerintah, RUU Pemilu, Usulan Inisiatif RUU Pemilu oleh Pemerintah
  • https://news.detik.com/berita/d-8482457/legislator-pks-tak-setuju-pdip-ruu-pemilu-biasa-dari-inisiatif-pemerintah

Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, berbeda pendapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Mardani menolak pendapat Deddy terkait RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya menjadi inisiatif pemerintah.

Usulan pemerintah juga akan tetap diambil kesepakatan oleh partai politik di DPR, sehingga politisi PKS tersebut tidak mempersoalkan hal ini. Mengemukanya usulan RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah terjadi karena adanya keinginan publik agar RUU tersebut segera dibahas.

Sementara itu, Deddy Sitorus menilai usul inisiatif RUU Pemilu dari pemerintah adalah langkah yang tidak tepat. Menyerahkan inisiatif ini kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan. “Usulan ini aneh sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR dan UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?”

Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Politik Nasional
  • Eskalasi Konflik di Papua, Konflik HAM, Papua
  • https://www.metrotvnews.com/read/bVDCPMZ2-menteri-ham-penyelesaian-konflik-papua-butuh-keputusan-politik-nasional

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Diketahui sepanjang 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, serta 26 kasus hingga April 2026.

Tindakan kekerasan yang terjadi di Papua harus dicegah agar tidak memperburuk persepsi global terkait kondisi HAM di Indonesia. Peristiwa kekerasan tersebut semakin cepat diketahui publik dan menjadi perhatian nasional dan internasional disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan catatan organisasi kemanusiaan baik domestik maupun internasional sampai dengan Mei 2026 terindikasi adanya peningkatan eskalasi. Setidaknya dalam sebulan, kurang lebih 20 orang meninggal dalam peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.

Demokrasi dan Dinasti Politik
  • Demokrasi, Dinasti Politik, Fairness
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/11/07400011/demokrasi-dan-dinasti-politik

Paradoks demokrasi adalah sistem yang lahir untuk menghindari tirani justru sering melahirkan dinasti politik. Kekuasaan memiliki naluri untuk mempertahankan diri dengan cara diwariskan kepada keluarga. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan ide berubah menjadi silsilah keluarga. Sehingga timbul pertanyaan apakah kemenangan diraih karena gagasan atau sekedar nama belakang yang melekat pada kekuasaan?

Ketika partai politik lemah, kaderisasi macet, dan biaya politik mahal, masyarakat lebih mudah memilih nama yang sudah dikenal. Akibatnya, demokrasi bergeser dari pertarungan ide menjadi pertarungan akses terhadap sumber daya, media, birokrasi, dan jejaring kuasa. Lebih berbahaya lagi, publik perlahan menormalisasi fenomena ini dengan sikap pasrah “semua juga begitu”. Normalisasi inilah yang melemahkan daya kritis warga, padahal demokrasi hidup dari kewaspadaan dan kritik.

Solusinya adalah bukan melarang hubungan darah dalam politik, melainkan menjaga fairness. Demokrasi membutuhkan institusi yang sehat, partai politik dengan rekrutmen terbuka, media bebas dari kultus individu, birokrasi netral, dan aparat negara yang menjaga jarak dari kepentingan elektoral. Demokrasi membutuhkan kesadaran etis, bukan hanya prosedural serta memberi ruang bagi anak petani, buruh, atau guru kecil agar memiliki kesempatan yang sama di negara ini.

Jaga Stabilitas Pasar Surat Utang, Pemerintah Siapkan Bond Stabilization Fund
  • Bond Stabilization Fund
  • https://nasional.kontan.co.id/news/jaga-stabilitas-pasar-surat-utang-pemerintah-siapkan-bond-stabilization-fund

Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara dari gejolak akibat arus modal asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tujuan utama BSF bukan untuk melakukan intervensi berlebihan, melainkan memastikan pasar obligasi domestik tetap stabil dan tidak mudah dipengaruhi aksi investor asing.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan bank sentral serta melibatkan sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV) yang berada dalam ekosistem fiskal pemerintah. Pemerintah juga menyatakan telah menyiapkan dana yang memadai untuk mendukung mekanisme stabilisasi apabila diperlukan, dengan sumber pendanaan yang tidak hanya berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), tetapi juga dari berbagai instrumen pendukung lainnya.

Pemerintah menilai tekanan arus keluar modal asing dari pasar obligasi domestik masih relatif terkendali sehingga kapasitas pendanaan saat ini dianggap cukup untuk menjaga stabilitas pasar. Pembentukan BSF dipandang penting untuk menjaga harga obligasi negara tetap stabil agar gejolak di pasar keuangan tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas di pasar modal dan perekonomian nasional.

Pertamina Gandeng LanzaTech Ubah Sampah jadi Bahan Bakar Bernilai Ekonomi
  • Konversi Sampah Menjadi Etanol
  • https://www.liputan6.com/bisnis/read/6347982/pertamina-gandeng-lanzatech-ubah-sampah-jadi-bahan-bakar-bernilai-ekonomi

Pertamina bekerja sama dengan LanzaTech untuk mengembangkan solusi energi rendah karbon berbasis teknologi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam ajang Offshore Technology Conference. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan teknologi waste to fuel, khususnya konversi sampah perkotaan menjadi etanol melalui proses fermentasi mikroba.

Teknologi yang dikembangkan LanzaTech memungkinkan gas limbah kaya karbon diubah menjadi bahan bakar dan bahan kimia bernilai ekonomi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus mendukung kebutuhan energi bersih yang terus meningkat. Saat ini volume sampah nasional mencapai sekitar 56,6 ribu ton per hari, sementara kebutuhan etanol diproyeksikan meningkat hingga 2,4 juta kiloliter pada 2030.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menyatakan kolaborasi ini bertujuan mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang ekonomi melalui produksi bahan bakar alternatif berbasis limbah. Selain mendukung transisi energi, kerja sama tersebut juga membuka peluang pengembangan rantai nilai ekonomi sirkular mulai dari pengolahan sampah, produksi etanol, hingga pemanfaatan produk turunan untuk industri kimia dan bahan bakar campuran.

Prabowo Dorong Kerja Sama Sektor Energi & Pangan Antarnegara ASEAN
  • KTT ke-48 ASEAN di Cebu
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8479676/prabowo-dorong-kerja-sama-sektor-energi-pangan-antarnegara-asean

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi dan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam KTT Khusus BIMP-EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Prabowo menilai forum tersebut berlangsung pada momentum penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kerja sama subkawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) harus menjadi lebih adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., atas kepemimpinannya dalam forum tersebut. Menurutnya, tantangan global saat ini menuntut kolaborasi yang lebih erat dan efektif antarnegara ASEAN.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama negara-negara ASEAN adalah melindungi keselamatan dan mata pencaharian masyarakat. Ia menyebut visi BIMP-EAGA 2035 telah memberikan arah yang jelas bagi pengembangan kawasan, namun implementasi konkret menjadi tantangan utama ke depan. Dari Cebu, Prabowo juga menekankan bahwa solidaritas dan kerja sama kawasan merupakan kunci agar ASEAN tetap tangguh menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks.

Rupiah Lesu ke Rp17.350 Jelang Akhir Pekan, Tunggu Damai AS-Iran
  • Rupiah Melemah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260508091957-78-1356422/rupiah-lesu-ke-rp17350-jelang-akhir-pekan-tunggu-damai-as-iran

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.350 per dolar AS pada perdagangan Jumat (8/5) pagi. Mata uang Garuda melemah 17 poin atau 0,10 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,03 persen, peso Filipina melemah 0,11 persen, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,15 persen. Adapun won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan setelah turun 0,55 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi bergerak terbatas di tengah penguatan dolar AS akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, ia menilai pelemahan rupiah masih akan terbatas karena pasar tetap menantikan perkembangan negosiasi damai antara AS dan Iran. Selain sentimen geopolitik, pelaku pasar juga menunggu sejumlah data ekonomi penting, mulai dari posisi cadangan devisa Indonesia hingga laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat.

Purbaya Bebaskan Pajak Aksi Korporasi BUMN sampai 2029
  • Rencana pembebasan pajak aksi korporasi BUMN
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260508/259/1972272/purbaya-bebaskan-pajak-aksi-korporasi-bumn-sampai-2029

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan pembebasan pungutan pajak atas aksi korporasi BUMN sampai dengan 2029. Purbaya mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan insentif fiskal kepada perusahaan pelat merah ini guna mendukung efisiensi BUMN. Sebab, kini Danantara tengah melaksanakan upaya perampingan BUMN dari sekitar 1.000 ke 250-an perusahaan saja.

Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pembebasan pajak ini tidak berlaku untuk pungutan pajak penghasilan (PPh) badan yang biasa berlaku untuk korporasi pada umumnya. Di sisi lain, pembebasan pajak aksi korporasi untuk merger hingga akuisisi BUMN ini hanya akan berlaku sampai 2029. Setelahnya, aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah akan dipungut pajak seperti biasa. 

Adapun hal ini sebelumnya telah dibahas antara Purbaya dan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Dony menjelaskan bahwa keringanan pajak yang diberikan oleh otoritas fiskal berkaitan dengan seluruh transaksi streamlining perusahaan pelat merah. Namun demikian, Dony memastikan seluruh kewajiban maupun apabila ada tunggakan pajak oleh BUMN masa lalu tidak mendapatkan keringanan tersebut alias berlaku normal.

Kasus Dugaan Korupsi KoinWorks Diusut, BRI Perkuat Manajemen Risiko
  • Kasus dugaan korupsi KoinWorks dan BRI
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/08/090000326/kasus-dugaan-korupsi-koinworks-diusut-bri-perkuat-manajemen-risiko

Kejati DKI Jakarta telah menahan tiga petinggi platform fintech lending KoinWorks terkait dugaan korupsi penyaluran kredit. Ketiganya yakni mantan Direktur Utama sekaligus Komisaris PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) BH, Direktur Operasional PT LAT BAA, serta Direktur Utama PT LAT JB. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma mengatakan, ketiganya bekerja sama menyalurkan dana kepada nasabah dengan analisis yang tidak layak dan manipulasi agunan.

Mereka diduga terlibat dalam penyaluran kredit bermasalah yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini bermula dari kerja sama penyaluran kredit antara bank BUMN dan platform fintech KoinWorks. Dalam prosesnya, penyidik menemukan dugaan manipulasi dokumen dan penyaluran pembiayaan tanpa analisis kelayakan yang memadai.

Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dhanny mengatakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Perseroan berkomitmen akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku. Dia melanjutkan, guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari, perseroan terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis.

Utang Pemerintah Kuartal I/2026 Tembus Rp9.920,4 Triliun, Rasio 40,75% Terhadap PDB
  • rasio utang pemerintah naik
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260508/9/1972274/utang-pemerintah-kuartal-i2026-tembus-rp99204-triliun-rasio-4075-terhadap-pdb

Utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2026 tembus Rp9.920,42 triliun. Posisi ini naik hampir 3% dari level periode sampai Desember 2025 yaitu Rp9.637,9 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I/2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sebelumnya, sampai dengan akhir 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 40,46%. Mayoritas berasal dari penerbitan SBN Rp8.387,2 trilliun atau 87%, sedangkan pinjaman Rp1.250,67 triliun atau 13%. Besaran porsi ini masih sama sampai dengan 31 Maret 2026. Utang pemerintah yang berasal dari SBN naik ke Rp8.652,89 triliun dan pinjaman naik tipis ke Rp1.267,52 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal memperbaiki kinerja penerimaan negara untuk mengimbangi pesatnya kebutuhan pembiayaan APBN. Sampai dengan kuartal I/2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Pembiayaan utang pun sudah terealisasi Rp258,7 triliun atau 31,1% terhadap PDB. Penerimaan negara, khususnya perpajakan, dinilai sebagai kunci usai lembaga pemeringkat blak-blakan memberi peringatan ke Purbaya ihwal rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB. Purbaya menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB naik ke 10,5% terhadap PDB. Target ini cukup ambisius setelah realisasi tax ratio 2025 hanya 9,31% terhadap PDB.

DPR: Perlindungan Ojol Harus Punya Payung Hukum Tetap
  • jaminan Perlindungan Kesejahteraan Ojol
  • https://mediaindonesia.com/ekonomi/888020/dpr-perlindungan-ojol-harus-punya-payung-hukum-tetap

Anggota Sofwan Dedy Ardyanto dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai pengaturan ojek online (ojol) perlu dimasukkan ke dalam undang-undang agar memiliki kepastian hukum yang kuat. Melalui revisi Komisi V DPR RI terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), DPR ingin memastikan perlindungan dan kesejahteraan mitra pengemudi tidak lagi hanya bergantung pada regulasi kementerian yang mudah berubah.

Dalam revisi tersebut, DPR mengusulkan sejumlah poin utama, antara lain jaminan asuransi kendaraan bagi driver, kebebasan membentuk serikat pekerja, pembatasan jam kerja maksimal 12 jam, serta perlindungan khusus bagi pengemudi perempuan. Langkah ini dinilai penting karena hubungan antara driver dan perusahaan aplikator selama ini dianggap timpang akibat status kemitraan yang belum memiliki definisi hukum yang jelas dalam UU yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menegaskan implementasi Perpres 27 Tahun 2026 harus memastikan aplikator mematuhi batas maksimal potongan sebesar 8 persen sesuai arahan Prabowo Subianto. Ia juga menekankan tidak boleh ada biaya tambahan yang dibebankan kembali kepada driver, serta meminta komponen dana kesejahteraan driver sebesar 5 persen dikembalikan sepenuhnya kepada para pengemudi.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menjadi langkah pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan kesejahteraan driver. Regulasi ini mengatur pengemudi berhak menerima minimal 92 persen dari biaya perjalanan, lebih tinggi dibanding skema sebelumnya, serta mewajibkan perusahaan aplikator menyediakan jaminan sosial termasuk BPJS Kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja. Pemerintah juga membuka peluang intervensi lebih lanjut, termasuk opsi pembelian saham aplikator, guna menjaga stabilitas ekosistem transportasi digital dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Penjelasan Wamensos soal Anggaran Sepatu Rp700 Ribu: Hanya Batas Pagu
  • Polemik Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260507182415-20-1356279/penjelasan-wamensos-soal-anggaran-sepatu-rp700-ribu-hanya-batas-pagu

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan polemik anggaran sepatu Sekolah Rakyat sebesar Rp27 miliar yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang merupakan kesalahpahaman. Nominal tersebut bukan harga pembelian, melainkan pagu atau batas maksimal anggaran dalam perencanaan pengadaan. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut masih akan disesuaikan dengan harga riil pasar melalui proses lelang yang mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi standar kualitas.

Sepatu dengan pagu Rp700 ribu dimaksud adalah sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), bukan sepatu harian siswa. Sepatu PDL memiliki spesifikasi khusus dengan standar kekuatan, kenyamanan, dan ketahanan material yang lebih tinggi dibandingkan sepatu biasa. Dalam proses pengadaan nantinya, pejabat pembuat komitmen akan memilih vendor dengan harga paling kompetitif selama tetap memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

Sementara itu, sepatu harian yang digunakan siswa Sekolah Rakyat memiliki harga jauh lebih terjangkau, sekitar Rp200 ribu per pasang. Agus menjelaskan tingginya pagu sepatu PDL dipengaruhi berbagai komponen seperti kualitas bahan, kerapian desain, keseragaman, proses fitting, serta penambahan logo khusus Sekolah Rakyat. Material tidak diwajibkan berbahan kulit sapi asli, namun tetap harus memenuhi standar kekuatan dan daya tahan.

Jelang Puncak Haji, Sekolah di Makkah Terapkan Pembelajaran Daring
  • Makkah Terapkan Sekolah Daring
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tep2hg430/jelang-puncak-haji-sekolah-di-makkah-terapkan-pembelajaran-daring

Direktorat Jenderal Pendidikan wilayah Makkah menetapkan sejumlah sekolah terpilih beralih dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh melalui platform digital, termasuk Madrasati, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan proses belajar siswa sekaligus mendukung persiapan kota dalam menghadapi peningkatan aktivitas dan mobilitas jamaah haji.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kerumunan dan kelancaran lalu lintas, terutama di kawasan sekitar Masjidil Haram, jalur arteri utama, serta sekolah yang difungsikan sebagai pusat operasional layanan haji. Dinas Pendidikan Makkah memastikan koordinasi lintas sektor telah dilakukan, sekaligus menginstruksikan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran daring agar pendidikan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan bagi jamaah haji.

WHO Konfirmasi Lima Kasus Hantavirus Terkait Kapal Pesiar
  • Penyebaran Hanta Virus
  • https://www.tempo.co/internasional/who-konfirmasi-lima-kasus-hantavirus-terkait-kapal-pesiar-2134412

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi lima kasus hantavirus terkait wabah di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik, dengan tiga kasus tambahan masih berstatus suspek. Dari total delapan kasus yang dilaporkan, tiga di antaranya meninggal dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan insiden ini serius, namun risiko terhadap kesehatan masyarakat global tetap dinilai rendah.

Virus yang terdeteksi merupakan Andes strain, jenis hantavirus dari Amerika Latin yang dikenal sebagai satu-satunya varian yang dapat menular antarmanusia dalam kondisi terbatas melalui kontak dekat dan berkepanjangan. Hantavirus umumnya ditularkan dari hewan pengerat melalui urine, air liur, atau kotoran yang terkontaminasi. Kapal berbendera Belanda tersebut kini berlayar dari Cape Verde menuju Tenerife, Spanyol, setelah sebelumnya ditemukan kasus penyakit pernapasan berat di antara penumpang.

Kasus pertama bermula dari seorang pria yang mengalami gejala pada 6 April dan meninggal lima hari kemudian, diikuti istrinya serta satu korban lain yang juga meninggal setelah menunjukkan gejala serupa. Kedua korban awal sebelumnya mengikuti perjalanan pengamatan burung di Chile, Argentina, dan Uruguay—wilayah habitat tikus pembawa hantavirus. WHO memperingatkan potensi munculnya kasus tambahan karena masa inkubasi dapat mencapai enam minggu, sementara Argentina dan WHO telah memperkuat pelacakan kontak serta distribusi alat diagnostik ke berbagai negara yang terkait dengan perjalanan kapal tersebut.

AKP Malaungi dan Istri Koh Erwin Diperiksa Kasus TPPU AKBP Didik
  • Kasus TPPU, Narkoba
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260507190722-12-1356297/akp-malaungi-dan-istri-koh-erwin-diperiksa-kasus-tppu-akbp-didik

Bareskrim Polri memeriksa eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait setoran uang hasil narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Selain AKP Malaungi, pemeriksaan juga dilakukan kepada Ais Setiawati selaku mantan istri sekaligus bendahara bandar narkoba Erwin Iskandar. Keduanya dibawa dari PoldaNusa Tenggara Barat (NTB) ke Bareskrim Polri pada Kamis (7/5). Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Kompol Bowo Tri Handoko mengatakan nantinya pemeriksaan akan dilakukan secara konfrontir terhadap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Sebelumnya Bareskrim Polri resmi menetapkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan bandar narkoba Abdul Hamid alias Boy sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik lewat gelar perkara yang dilaksanakan pada Rabu (29/4). Eko mengatakan selain Didik dan Boy, pihaknya juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus TPPU. Ketiganya merupakan mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi, adik dari bandar narkoba Koh Erwin yakni Alex Iskandar, serta mantan istri Koh Erwin yakni Ais Setiawati.

Eks Kabais Sebut Ada Kemungkinan Double Agent di Kasus Air Keras Andrie Yunus
  • Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
  • https://news.detik.com/berita/d-8479402/eks-kabais-sebut-ada-kemungkinan-double-agent-di-kasus-air-keras-andrie-yunus

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto, berbicara adanya potensi double agent di internal intelijen. Ia mengatakan bisa saja ada pihak lain yang memiliki dendam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus selain empat terdakwa kasus penyerangan air keras. Hal itu disampaikan Ponto dalam sidang lanjutan kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Ponto dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa sebagai ahli hukum militer.

Ia mengatakan anggota Detasemen Markas bisa saja dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan tertentu. Ia menyebut tak bisa diingkari di intelijen terdapat agen ganda. “Menggunakan di Denma? Jadi anggota di Denma itu dipakai orang lain? Bisa saja, kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Jadi bisa saja,” ujar Ponto. Hakim Irwan bertanya apakah agen ganda ada di para terdakwa kasus penyiraman air keras ke Andrie Yunus. Ponto menyebut ada tidaknya double agent bergantung pada hasil pemeriksaan.

Di kesempatan yang sama, Ponto mengatakan empat terdakwa sudah tepat diadili melalui pengadilan militer. Ia khawatir akan muncul impunitas jika kasus ini dibawa ke peradilan umum. Ia menyebut jangan sampai lantaran tuntunan dari publik membuat kasus Andrie Yunus dialihkan ke peradilan umum. Ia mengatakan setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Ponto menyebut saat ini TNI seolah selalu salah di mata publik. Ia ingin ada argumentasi yang kuat dalam penyebaran kabar yang tak benar.

Tepis Tekanan PBB, Korut Tegaskan Tak Terikat Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir
  • Nuklir Korea Utara
  • https://www.metrotvnews.com/read/kBVCMO1E-tepis-tekanan-pbb-korut-tegaskan-tak-terikat-perjanjian-non-proliferasi-nuklir

Utusan Korea Utara (Korut) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas menyatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah terikat oleh perjanjian apa pun terkait pelucutan senjata atom. Otoritas Korea Utara juga menekankan bahwa tidak ada satu pun tekanan eksternal yang mampu mengubah status mereka sebagai negara bersenjata nuklir. Pernyataan tajam dari Duta Besar Kim Song, yang turut disiarkan oleh media pemerintah pada hari Kamis waktu setempat, muncul di tengah hujan kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. 

Kritik tersebut dilontarkan terhadap program nuklir Korea Utara dalam konferensi PBB yang tengah berlangsung untuk meninjau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Pyongyang diketahui telah menarik diri secara sepihak dari NPT pada tahun 2003 silam. Sejak saat itu, negara tertutup ini telah melakukan setidaknya enam uji coba nuklir berskala besar yang langsung memicu jatuhnya berbagai sanksi berat dari Dewan Keamanan PBB. Korea Utara saat ini diyakini telah memiliki puluhan hulu ledak nuklir yang siap pakai.

Kim kembali mengingatkan bahwa posisi negaranya sudah final. Ia melanjutkan bahwa status absolut negara tersebut sebagai kekuatan nuklir telah “diabadikan dalam konstitusi, yang secara transparan menyatakan prinsip-prinsip penggunaan senjata nuklir”. Korea Utara memang sejak lama bersikeras tidak akan pernah melucuti persenjataan nuklirnya, menggambarkan kebijakan tersebut sebagai jalan yang “tidak dapat diubah”, serta berjanji akan terus memperkuat kapasitas tempur militernya.

AS Hancurkan Kapal Iran di Selat Hormuz, Trump Ancam Serang Lebih Brutal
  • Krisis Selat Hormuz
  • https://news.detik.com/internasional/d-8479587/as-hancurkan-kapal-iran-di-selat-hormuz-trump-ancam-serang-lebih-brutal

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara usai tentara AS menyerang kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Trump mengatakan serangan itu sebagai bentuk balasan. Trump menyebut Iran lebih dahulu menyerang tiga kapal militer AS yang tengah melintas di perairan Hormuz. Serangan itu, kata Trump, memantik respons balasan dari tentara AS. Trump menyebut kapal AS menjadi sasaran serangan drone dan rudal dari pasukan Iran. Namun, ia mengklaim serangan udara itu bisa dipatahkan. Trump juga mendesak Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dengan AS. Dia mengancam akan menyerang lebih brutal jika kesepakatan damai tidak kunjung tercapai.

Diberitakan sebelumnya, komando pusat militer Iran mengatakan Amerika Serikat (AS) telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Iran menyebut kapal tankernya di Selat Hormuz telah menjadi sasaran penyerangan tentara AS. AS menargetkan sebuah kapal tanker minyak Iran yang bergerak dari perairan pesisir Iran di wilayah Jask menuju Selat Hormuz, serta kapal lain yang memasuki Selat Hormuz di seberang Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab. Pihak Iran mengatakan AS juga melakukan serangan di tempat lain di selatan. Iran menyebut AS bekerja sama dengan beberapa negara di kawasan itu.

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?
  • KTT ASEAN 2026
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/08/05302441/prabowo-menginjakkan-kaki-di-filipina-apa-saja-agendanya?source=headline

Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026.

Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama.

BI Sebut Pelemahan Rupiah Kini Bak ‘Paceklik’, Intervensi All-Out Pakai Cadangan Devisa
  • Pelemahan Rupiah
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260508/11/1972276/bi-sebut-pelemahan-rupiah-kini-bak-paceklik-intervensi-all-out-pakai-cadangan-devisa

Bank Indonesia (BI) menyebut tujuh langkah stabilisasi nilai tukar rupiah saat ini yang sudah melewati Rp14.000 per dolar AS bukanlah strategi business as usual. Cadangan devisa pun dioptimalkan secara maksimal guna intervensi di pasar keuangan baik di dalam maupun luar negeri. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026. 

Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Rupiah Melemah, Tekanan Ekonomi ke Masyarakat Menguat
  • Dampak Pelemahan Rupiah
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/08/051500226/rupiah-melemah-tekanan-ekonomi-ke-masyarakat-menguat?source=headline

Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 17.300 per dollar AS pada akhir April hingga awal Mei 2026 dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut disebut tidak hanya menekan pasar keuangan domestik, tetapi juga berpotensi memperbesar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di tengah kenaikan biaya energi dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Dalam periode yang sama, investor asing juga melakukan aksi jual bersih dalam jumlah besar di pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah Indonesia sedang menghadapi ujian ketahanan ekonomi atau menuju fase awal krisis.

KPPOD Dorong Anggaran Pilkada Ditanggung Penuh oleh APBN
  • Pembentukan DAK Demokrasi Lokal, Solusi atas Opportunity Cost, Usulan Pilkada menggunakan APBN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/05/07/15402371/kppod-dorong-anggaran-pilkada-ditanggung-penuh-oleh-apbn

Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Eduardo menjelaskan bahwa aturan penggunaan APBD untuk Pilkada menyulitkan fleksibilitas anggaran, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 tahun 2020. Meskipun pemerintah pusat menginstruksikan refocusing anggaran untuk kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, anggaran Pilkada sulit diefisiensikan atau dialihkan karena statusnya yang sudah ditetapkan secara mengikat dalam undang-undang.

Eduardo mengusulkan pembentukan Dana Alokasi Khusus demokrasi lokal berdasarkan UU HKPD sebagai solusi atas besarnya opportunity cost akibat penggunaan APBD untuk Pilkada. Skema ini bertujuan agar pendanaan pendidikan politik dan literasi pemilih tidak lagi membebani anggaran daerah, sehingga APBD dapat difokuskan sepenuhnya untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kemkomdigi Tegaskan PP Tunas Jamin Perlindungan Anak di E-Commerce
  • Perlindungan Anak di E-Commerce
  • https://news.republika.co.id/berita/teoks74230000/kemkomdigi-tegaskan-pp-tunas-jamin-perlindungan-anak-di-ecommerce

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa PP Tunas hadir untuk menjamin perlindungan anak di platform perdagangan elektronik (e-commerce). PP Tunas mengharuskan adanya persetujuan orang tua dalam transaksi anak di e-commerce. Lebih lanjut, platform diwajibkan menerapkan tingkat privasi tinggi untuk melindungi data pribadi anak dan memberikan notifikasi jika aplikasi menggunakan layanan pelacakan lokasi.

Platform e-commerce juga harus memastikan pembatasan akses terhadap produk-produk yang tidak layak untuk anak seperti minuman beralkohol dan rokok. PP Tunas juga melarang profiling terhadap anak, pengumpulan geolokasi presisi tanpa perlindungan memadai, serta mendorong perilaku konsumtif melalui iklan yang dipersonalisasi. Aturan ini dianggap penting karena anak belum memiliki kematangan emosional dan kognitif dalam mengambil keputusan.

Kemensos Buat Tim Khusus Usut Sepatu ‘Kemahalan’ Sekolah Rakyat
  • Isu Markup Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat
  • https://news.republika.co.id/berita/teou9z393/kemensos-buat-tim-khusus-usut-sepatu-kemahalan-sekolah-rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan mandat khusus kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono guna menghimpun seluruh informasi mengenai proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Kemensos tengah dilanda isu tak sedap soal kabar pengadaan itu. Wamensos dan Irjen Kemensos diberi waktu hingga pekan depan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada Mensos. Sehubungan dengan hal ini Agus menegaskan tidak akan menolerir segala bentuk penyelewengan. 

Agus menyampaikan isu tak sedap tersebut, berawal dari foto Mensos Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi dari kegiatan dialog bersama pilar sosial se-Malang pada 2 Mei 2025. Kemudian foto tersebut dinarasikan sebagai sepatu yang dianggarkan oleh Kemensos seharga Rp 700 ribu per pasang. Padahal, faktanya sepatu tersebut merupakan sumbangan dari Gubernur Khofifah dengan spesifikasi berbeda dan bersumber dari APBD Jawa Timur.

Agus menekankan harga Rp 700 ribu merupakan pagu anggaran (batas maksimal) dan bukan harga pembelian riil. Agus menjelaskan siswa Sekolah Rakyat masing-masing mendapat berbagai jenis sepatu yaitu sepatu PDL, sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. 

Pemerintah Rencanakan Perpanjangan Tenor KPR Menjadi 40 Tahun
  • Perumahan Rakyat, Relaksasi Tenor KPR
  • https://news.republika.co.id/berita/teooza6830000/pemerintah-rencanakan-perpanjangan-tenor-kpr-menjadi-40-tahun

Pemerintah berencana memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 30 menjadi 40 tahun. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban angsuran masyarakat. Keputusan perpanjangan tenor KPR bertujuan untuk mengurangi beban angsuran bulanan masyarakat. Maruarar menjelaskan bahwa dengan tenor 40 tahun, angsuran bulanan bisa turun menjadi sekitar Rp800.000 hingga Rp900.000, dibandingkan dengan tenor 10 tahun yang mencapai Rp1,7 juta atau 15 tahun yang sebesar Rp1,4 juta.

Dalam rangka mendukung rencana ini, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang sesuai. Maruarar menekankan pentingnya koordinasi antara pengembang, konsumen, dan perbankan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar. Selain meringankan beban angsuran, perpanjangan tenor KPR juga diharapkan dapat memperluas pasar properti.

Partai Ummat Jelaskan Pernyataan Amien Rais tentang Seskab Teddy: Mewakili Keresahan Masyarakat
  • Jauhkan Istana dari Skandal Moral, kebebasan berpendapat, Opini Pribadi, Tudingan Amien Rais
  • https://www.kompas.tv/nasional/667442/partai-ummat-jelaskan-pernyataan-amien-rais-tentang-seskab-teddy-mewakili-keresahan-masyarakat#goog_rewarded

Ketua DPP Partai Ummat Ahmad Akhyar Muttaqin menilai pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amie Rais megenai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mewakili keresahan di masyarakat dan merupakan kebebasan berpendapat dari opini pribadinya.

Ia pun mempersilahkan pihak yang merasa bahwa pernyataan Amien Rais tersebut sebagai fitnah agar melaporkannya kepada penegak hukum. “Silakan kalau ada yang menganggap itu fitnah, hoaks atau apa, silakan. Kami juga sudah menyampaikan silakan kalau misalnya ada yang ingin memproses hukum. “Jadi, intinya yang beliau sampaikan memang itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat.”

Sebelumnya Amien Rais mengunggah video berjudul “Jauhkan Istana dari Skandal Moral” yang berisi tudingan hubungan tidak lazim antara Presiden Prabowo dengan Teddy Indra Wijaya. Tudingan tersebut lalu ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman yang menyebut pernyataan beliau sebagai fitnah dan provokasi.

PSI Jelaskan Hubungan dengan JK usai Ade Armando Mundur dari Partai
  • Ade Armando Mundur dari PSI, Ceramah Jusuf Kalla, Praktik Pembohongan Publik
  • https://news.detik.com/berita/d-8478524/psi-jelaskan-hubungan-dengan-jk-usai-ade-armando-mundur-dari-partai

Merespon pernyataan Husain Abdullah, Ketua DPP PSI Bestari Barus, berharap pengunduran diri Ade Armando merupakan pelajaran bagi semua pihak. Bestari mengatakan ada hubungan baik antara PSI dan Jusuf Kalla (JK).

Bestari menyebut PSI tidak lagi dalam posisi menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab perorangan. Hubungan PSI dan Pak JK pun baik-baik saja, Ketua Harian PSI Ahmad Ali bersahabat dengan Pak JK.

Sebelumnya, Ade Armando memutuskan mundur dari PSI imbas pelaporan terhadap dirinya ke polisi oleh 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam terkait kasus dugaan pemotongan ceramah Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Menurut Husain Abdullah, pengunduran diri Ade Armando merupakan ranah internal agar partai tidak terdampak. Meski begitu, ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak melakukan praktik-praktik pembohongan publik yang menyerupai praktik agitasi dan propaganda menggiring opini sesat untuk pembunuhan karakter.

Daya Beli dan Belanja Negara Jadi Andalan Purbaya Genjot Pertumbuhan Kuartal II
  • pertumbuhan ekonomi
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69fb34747b1c4/daya-beli-dan-belanja-negara-jadi-andalan-purbaya-genjot-pertumbuhan-kuartal-ii

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah faktor kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menyebut ada tiga pilar utama yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 antara lain menjaga daya beli masyarakat, menggalakkan belanja pemerintah dan perbaikan iklim investasi.

Pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan pencairan gaji ke‑13 bagi ASN dan Polri serta mempercepat realisasi belanja negara sebagai stimulus di tengah ketidakpastian global. Belanja pemerintah tetap digalakkan untuk memastikan perputaran uang dan mendukung konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB. Upaya menciptakan iklim usaha yang efisien meliputi penegakan pasar domestik terhadap barang ilegal, perbaikan iklim investasi, dan menjaga likuiditas sistem keuangan agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan untuk ekspansi.

Purbaya Ungkap Bakal Aktifkan Lagi Bond Stabilization Fund, Ini Tujuannya
  • Rencana Kemenkeu terbitkan Bond Stabilization Fund untuk kendali kenaikan yield SUN
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/07/085217126/purbaya-ungkap-bakal-aktifkan-lagi-bond-stabilization-fund-ini-tujuannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF). Tujuannya, untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara sekaligus menahan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Menurut Purbaya, skema dana stabilisasi obligasi tersebut sebenarnya sudah pernah dimiliki Kementerian Keuangan, namun selama ini tidak berjalan aktif.

Purbaya menegaskan BSF yang dimaksud merupakan instrumen internal Kementerian Keuangan dan bukan bagian dari skema stabilisasi yang selama ini berada dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Purbaya menjelaskan, pengaktifan kembali BSF didorong oleh kenaikan yield atau imbal hasil obligasi pemerintah yang dinilai cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir. Purbaya menyebut yield surat utang pemerintah sempat berada di level 5,9 persen, naik menjadi 6,1 persen, hingga kini mendekati 6,7 persen.

Kenaikan yield biasanya berbanding terbalik dengan harga obligasi. Ketika yield naik, harga obligasi turun dan berpotensi menimbulkan capital loss bagi investor yang sudah memegang surat utang tersebut, termasuk investor asing. Menurut Purbaya, kondisi itu bisa memicu aksi jual lanjutan apabila kerugian investor terus melebar dan tidak diantisipasi melalui stabilisasi pasar. Ia menambahkan, dana untuk BSF nantinya dapat berasal dari anggaran yang dikelola pemerintah, termasuk APBN. Meski demikian, pemerintah masih akan membahas mekanisme pelaksanaannya lebih lanjut bersama Bank Indonesia.

Fitch Prediksi Pasar Modal Utang RI Sentuh 800 Miliar Dollar AS pada 2026
  • Outstanding pasar modal utang Indonesia diperkirakan meningkat
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/07/085954126/fitch-prediksi-pasar-modal-utang-ri-sentuh-800-miliar-dollar-as-pada-2026

Fitch Ratings memperkirakan Indonesia tetap menjadi salah satu pasar sukuk terbesar di dunia. Dalam laporan terbarunya yang dirilis Rabu (6/5/2026), Fitch menilai pasar modal utang atau debt capital market (DCM) Indonesia berpotensi mencapai outstanding 800 miliar dollar AS pada akhir 2026. Pertumbuhan tersebut diperkirakan masih akan didominasi oleh penerbitan surat utang pemerintah. Selain itu, penerbitan obligasi korporasi di pasar domestik juga diproyeksikan meningkat.

Nilai outstanding pasar modal utang Indonesia mencapai 755 miliar dollar AS pada akhir kuartal I-2026 atau tumbuh 5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Porsi sukuk terhadap total pasar modal utang juga meningkat menjadi 17,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,8 persen. Entitas Indonesia tercatat sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia hingga akhir kuartal I-2026.

Meski demikian, Fitch mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang membayangi pasar surat utang Indonesia. Lembaga pemeringkat global tersebut menilai potensi gagal bayar maupun restrukturisasi utang korporasi masih akan berlanjut pada tahun ini. Risiko utama mencakup volatilitas pasar domestik yang terkait dengan kekhawatiran terhadap tata kelola pasar modal, serta dampak perang Iran terhadap sentimen pasar negara berkembang dan harga minyak.

Bahlil Sebut CNG Gantikan LPG Masih Tahap Uji Coba
  • Uji Coba CNG Gantikan LPG
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260506180815-85-1355887/bahlil-sebut-cng-gantikan-lpg-masih-tahap-uji-coba.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah melakukan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya gas domestik agar lebih efisien bagi kebutuhan energi masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa penggunaan CNG di sektor hotel dan restoran sebenarnya sudah umum digunakan, terutama dengan tabung berkapasitas 20 kilogram. Namun, tantangan utama pemerintah saat ini adalah mengembangkan teknologi tabung CNG berukuran 3 kilogram agar lebih praktis dan sesuai untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah masih melakukan pengujian terhadap keamanan dan efektivitas tabung tersebut sebelum diterapkan secara luas.

Menurut pemerintah, konversi dari LPG ke CNG juga berpotensi menekan beban subsidi energi yang saat ini mencapai Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun dalam kondisi normal. Nilai subsidi tersebut bahkan dapat meningkat akibat gejolak harga minyak dunia dan konflik global. Oleh karena itu, pemerintah berharap penggunaan CNG dapat menjadi solusi efisiensi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.

Mentan Siapkan Rp40 M Bangun Pembibitan Kopi Gayo Usai Bencana Aceh
  • Pemulihan Kopi Gayo di Aceh
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260506143058-92-1355756/mentan-siapkan-rp40-m-bangun-pembibitan-kopi-gayo-usai-bencana-aceh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk membangun kembali pusat pembibitan kopi di wilayah Gayo, Aceh, setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Program pemulihan tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala guna mempercepat rehabilitasi sektor perkebunan kopi di daerah terdampak.

Langkah ini diambil karena kawasan dataran tinggi Gayo merupakan salah satu sentra utama produksi kopi arabika nasional sekaligus komoditas ekspor unggulan Indonesia. Bencana banjir dan longsor menyebabkan kerusakan lahan, hilangnya lapisan tanah subur, serta menurunkan produktivitas tanaman kopi. Selain itu, banyak kebun kopi tertutup material longsor sehingga membutuhkan proses pemulihan dan penanaman ulang yang memerlukan biaya besar.

Peneliti dari Universitas Syiah Kuala menyebut kondisi tersebut semakin memperparah tekanan terhadap sektor kopi Aceh yang sebelumnya telah terdampak perubahan iklim. Petani juga menghadapi gangguan distribusi hasil panen serta meningkatnya ancaman hama dan penyakit tanaman. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan kopi arabika lokal dan potensi kenaikan harga akibat menurunnya produksi dari salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia.

Fitch: Pasar Utang RI Diprediksi Tembus USD 800 Miliar
  • Pasar Utang RI Diprediksi Tembus USD 800 Miliar
  • https://www.tempo.co/ekonomi/fitch-pasar-utang-ri-diprediksi-tembus-usd-800-miliar-2134070

Fitch Ratings memprediksi pasar surat utang Indonesia atau debt capital market (DCM) akan mencapai nilai sekitar US$800 miliar hingga akhir 2026. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh penerbitan surat utang negara, sementara penerbitan obligasi korporasi domestik juga diperkirakan meningkat. Indonesia juga dinilai akan tetap menjadi salah satu pasar sukuk terbesar di dunia serta penerbit utang utama di kawasan ASEAN dan negara berkembang.

Meski prospeknya positif, Fitch menilai pasar utang Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko besar, seperti volatilitas pasar domestik, kekhawatiran terhadap tata kelola pasar modal, serta dampak konflik Iran terhadap harga minyak dan sentimen investor global. Tekanan terhadap rupiah dan meningkatnya arus keluar modal juga menjadi perhatian, terutama setelah investor asing mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah domestik menjadi di bawah 13 persen pada April 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sentimen penghindaran risiko, depresiasi rupiah, dan kenaikan imbal hasil obligasi.

Di sisi lain, pasar sukuk Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang kuat. Total sukuk yang beredar mencapai US$755 miliar pada kuartal pertama 2026, meningkat 5 persen dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah juga memprioritaskan pendanaan berbasis rupiah dalam strategi utang 2026–2030 untuk mengurangi risiko akibat penguatan dolar AS. Fitch tetap memberikan peringkat layak investasi terhadap sebagian besar sukuk dolar AS Indonesia, mencerminkan risiko gagal bayar yang relatif rendah.

Purbaya Siapkan ‘Panda Bond’ Demi Tekan Ketergantungan ke Dolar
  • Penerbitan Panda Bond untuk mengurangi ketergantungan dollar AS
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260506205437-532-1355950/purbaya-siapkan-panda-bond-demi-tekan-ketergantungan-ke-dolar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan penerbitan surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) di China (panda bond) agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS). Ia mengatakan panda bond menawarkan imbal hasil (yield) di kisaran 2,3 hingga 2,5 persen. Ini disebut lebih rendah daripada surat utang pemerintah dalam dolar AS atau mata uang lain.

Saat ini, Purbaya mulai mengajak lembaga keuangan di China untuk penerbitan panda bond, salah satunya ada Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Permintaannya pun disebut sudah sangat besar. Obligasi dalam mata uang China ini diperkirakan akan terbit pada bulan depan. Purbaya pun berencana berkunjung ke Negeri Tirai Bambu guna mematangkan rencana ini. Purbaya sebelumnya pernah mengatakan dengan penerbitan panda bond di China setelah mengizinkan Negeri Tirai Bambu untuk menerbitkan surat utang di Indonesia.

8.000 WNI korban penipuan daring melapor ke KBRI Phnom Penh
  • Kasus Penipuan Daring di Kamboja
  • https://www.antaranews.com/berita/5556771/8000-wni-korban-penipuan-daring-melapor-ke-kbri-phnom-penh?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat bahwa hingga 5 Mei, sebanyak 8.002 Warga Negara Indonesia (WNI) telah meminta bantuan fasilitasi kepulangan ke Tanah Air seiring lonjakan kasus sindikat penipuan daring. KBRI Phnom Penh menyampaikan telah memfasilitasi kepulangan 3.348 WNI ke Indonesia. Kedutaan mencatat peningkatan ini terjadi seiring semakin intensifnya operasi pemberantasan jaringan penipuan daring yang dilakukan Pemerintah Kamboja. Operasi penegakan hukum tersebut turut menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif jarang tersentuh razia.

KBRI menjelaskan bahwa sebagian besar WNI yang datang melapor mengaku tidak memegang paspor, melebihi masa tinggal (overstay), serta mengalami keterbatasan finansial untuk kembali ke Indonesia. Menyikapi hal itu, KBRI Phnom Penh terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay guna mempercepat proses pemulangan para WNI. Hingga saat ini, otoritas Kamboja telah menyetujui penghapusan denda overstay bagi 4.677 WNI.

Di sisi lain, lonjakan jumlah pelapor membuat kapasitas penampungan sementara yang dikelola KBRI Phnom Penh berada pada titik maksimal. Sejumlah WNI saat ini harus masuk dalam daftar tunggu sebelum dapat masuk ke penampungan. KBRI Phnom Penh memperkirakan jumlah WNI yang membutuhkan bantuan fasilitasi kepulangan masih akan terus bertambah seiring berlanjutnya operasi pemberantasan jaringan penipuan daring oleh Pemerintah Kamboja di berbagai wilayah.

Trump Ultimatum Iran: Pengeboman Akan Dimulai Jika Tak Capai Kesepakatan
  • Kesepakatan Damai AS-Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8477653/trump-ultimatum-iran-pengeboman-akan-dimulai-jika-tak-capai-kesepakatan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan baru kepada Iran jika tidak mencapai kesepakatan. Ia menyebut “pengeboman akan dimulai” dan intensitasnya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Trump mengatakan AS masih membuka peluang kesepakatan yang akan mengakhiri operasi militer AS terhadap Iran. Namun, ia menambahkan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan itu merupakan “asumsi besar.”

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa Operasi Epic Fury sebenarnya sudah berakhir. Diketahui, Gedung Putih telah memberi tahu para anggota parlemen bahwa perang telah berakhir karena gencatan senjata. Hal ini berarti menghindari persyaratan hukum untuk meminta Kongres mengesahkan konflik yang berlangsung lebih dari 60 hari.

Meskipun demikian, Presiden AS Donald Trump telah mengancam Iran dengan pembalasan besar jika menyerang kapal-kapal AS. Trump mengumumkan pada Minggu lalu apa yang disebut “Proyek Kebebasan” untuk membantu kapal-kapal meninggalkan Selat Hormuz. “Ini bukan operasi ofensif; ini adalah operasi defensif,” kata Rubio. “Artinya sangat sederhana-tidak ada penembakan kecuali kita ditembak terlebih dahulu,” ujarnya.


Pemerintah Masukkan Konten Kreator ke dalam Subsektor Ekraf
  • Konten Kreator Masuk ke dalam Subsektor Ekraf
  • https://tirto.id/pemerintah-masukkan-konten-kreator-ke-dalam-subsektor-ekraf-hvGy

Pemerintah akan memasukkan industri konten kreator ke dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) terbaru. Cetak biru pengembangan ekonomi kreatif nasional itu tengah dimatangkan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai pedoman arah kebijakan sektor ekonomi kreatif hingga 2045.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teuku Riefky Harsya, mengatakan Rindekraf terbaru akan memperluas cakupan subsektor ekonomi kreatif dari 17 menjadi 21 subsektor. Dokumen tersebut juga mencakup penguatan aspek kekayaan intelektual (KI), pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (IP-based financing), hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Korut Ubah Konstitusi, Hapus Semua Niat Damai dengan Korsel
  • Konflik Korsel-Korut
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260506141028-113-1355745/korut-ubah-konstitusi-hapus-semua-niat-damai-dengan-korsel

Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan (unifikasi) dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP pada Rabu (6/5), pada klausul yang menyatakan bahwa Korut bertujuan “untuk mewujudkan penyatuan tanah air”, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Konstitusi yang direvisi itu juga mencakup klausul baru yang membatasi wilayah Korea Utara. Disebutkan bahwa wilayah itu mencakup daerah yang berbatasan dengan China dan Rusia di utara, “dan Republik Korea di selatan”. “Korea Utara sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran apa pun terhadap wilayahnya,” demikian bunyi revisi dalam klausul itu.

Perkembangan terbaru ini terjadi setelah pemimpin Korut Kim Jong Un menyebut Korsel sebagai “negara yang paling bermusuhan”, dalam pidatonya pada Maret lalu. Sebelumnya Presiden Korea Selatan yang berhaluan moderat, Lee Jae Myung, telah menyerukan negosiasi dengan Korea Utara tanpa prasyarat apa pun. Lee bahkan mengatakan kedua negara ditakdirkan untuk “membuat bunga perdamaian bermekaran”.

Namun Korut masih belum menanggapi tawaran pemerintah Lee, dan berulang kali menyebut Korsel sebagai musuh. Kim Jong Un malah semakin bertekad meningkatkan kekuatan nuklirnya. Pada April lalu, Pyongyang telah melakukan empat kali uji coba rudal. Ini menjadi yang terbanyak yang dilakukan Korut dalam kurun waktu satu bulan. Korut juga kian dekat dengan Rusia. Kim Jong Un bahkan mengirim pasukan dan peluru artileri untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

KPRP: Prabowo ingin ada diskusi lanjutan terkait reformasi Polri
  • Rekomendasi Reformasi Polri
  • https://www.antaranews.com/berita/5557505/kprp-prabowo-ingin-ada-diskusi-lanjutan-terkait-reformasi-polri

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin ada diskusi lanjutan terkait reformasi Polri meski tugas komisi tersebut telah selesai. “Kemarin kami juga ya selesai, tapi Presiden masih juga, ‘Oh kok sudah mau selesai?’ katanya. ‘Nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi banyak diskusi-diskusi menarik gitu’,” kata anggota KPRP Mahfud MD menirukan ucapan Presiden, di Jakarta, Rabu (6/5). Adapun secara penugasan, ia menyebut bahwa tugas komisi telah berakhir lantaran bersifat ad hoc atau dibentuk untuk satu tujuan saja.

Sementara itu, anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi oleh internal Polri. Beberapa hal yang direkomendasikan KPRP di antaranya terkait kedudukan Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga penguatan aspek kelembagaan dan manajerial Polri. Dofiri mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh Polri dalam jangka pendek, sedang, dan panjang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus anggota KPRP Yusril Ihza Mahendra menegaskan rekomendasi yang diajukan bersifat substansial dan berpotensi membawa perubahan besar terhadap sistem kelembagaan kepolisian. Bahkan, sejumlah usulan dinilai dapat berdampak pada revisi Undang-Undang Kepolisian yang berlaku saat ini.

Ujian Nyata Reformasi Polri: Hapus Stigma Jadi Polisi Pakai Uang
  • Reformasi Polri
  • https://tirto.id/ujian-nyata-reformasi-polri-hapus-stigma-jadi-polisi-pakai-uang-hvF9

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah menyerahkan rekomendsi ke Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam 10 buku. Rekomendasi ini meliputi keseluruhan agenda reformasi Polri untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal. Salah satu poin rekomendasi itu adalah perbaikan tata kelola tahap rekrutmen calon anggota Polri. Pasalnya, masih banyak narasi yang menyebut bahwa “daftar kepolisian harus bayar mahal”.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyebut Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi kuota khusus baik dari Mabes Polri maupun Polda. Katanya, seluruh calon anggota Polri harus berkompetisi berdasarkan prinsip bersih, transparan, berkeadilan, dan humanis (BETAH).

Mahfud MD Ungkap KPRP Tolak Polri di Bawah Kementerian: Lebih Aman
  • Rekomendasi Reformasi Polri
  • https://news.republika.co.id/berita/ten7lf484/mahfud-md-ungkap-kprp-tolak-polri-di-bawah-kementerian-lebih-aman-part2

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkapkan, alasan mereka tidak mengusulkan Polri berada di bawah suatu kementerian. Anggota KPRP Mahfud MD mengatakan, apabila Polri berada di bawah kementerian, akan rawan dipolitisasi. Oleh sebab itu, KPRP merekomendasikan agar Polri tetap langsung berada di bawah presiden.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan, KPRP merekomendasikan agar pembatasan jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar institusi kepolisian harus diatur secara limitatif. Dasar pengaturan pembatasan jabatan itu, kata Mahfud, nantinya akan diatur melalui regulasi karena menyangkut keperluan aparatur sipil negara (ASN).

KPRP juga merekomendasikan agar anggota ex officio tidak menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Selain itu, KPRP merekomendasikan agar tugas dan kewenangan Kompolnas diperluas. Rekomendasi pertama adalah Kompolnas bisa melakukan pengawasan langsung dengan bidang yang berkaitan pembinaan di Polri. Kemudian, Kompolnas direkomendasikan bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri, tetapi persidangan tetap dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Meski begitu, komisioner Kompolnas diusulkan dapat duduk sebagai bagian dari hakim dalam peristiwa tertentu.

Ketar-ketir Industri Otomotif Hadapi Pelemahan Rupiah
  • Dampak Pelemahan Rupiah
  • https://otomotif.bisnis.com/read/20260507/46/1971829/ketar-ketir-industri-otomotif-hadapi-pelemahan-rupiah

Pelaku industri otomotif nasional mulai dilanda kekhawatiran atas pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat serta memperberat biaya produksi kendaraan. Mengacu pada kurs Jisdor Bank Indonesia per Selasa (5/5/2026), rupiah tercatat sempat melemah hingga menyentuh level Rp17.425 per dolar Amerika Serikat (AS), yang disebut menjadi posisi terendah sepanjang sejarah. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, depresiasi rupiah berisiko memperburuk kondisi pasar otomotif domestik yang hingga kini masih bergerak stagnan.

IESR: Pengenaan Pajak Kendaraan Listrik Terlalu Prematur
  • Pajak Kendaraan Listrik
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tem4ts416/iesr-pengenaan-pajak-kendaraan-listrik-terlalu-prematur

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal. Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas. Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak. Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.

“Sandyakala” Partai Politik?
  • Alat Keruk Suara, Kepemimpinan yang Ideologis Progresif, Pembudayaan Gagasan Demokratik, Penguatan Pelembagaan Partai, Personalized Party, Perusahaan Pemenangan Elektoral, Sentralisme Elite
  • https://www.kompas.id/artikel/sandyakala-partai-politik

Partai politik yang dulu dianggap sebagai simbol reformasi kini lebih banyak bernuansa personalized party yang mengokohkan sentralisme ketokohan sebagai residunya dan lebih berfungsi sebagai “perusahaan pemenangan elektoral”. Alih-alih menjadi wadah aspirasi, partai justru menjelma layaknya “firma politik” yang mementingkan kepentingan elite.

Pengelolaan partai politik di Indonesia yang sangat terpusat memperkuat oligarki internal, sesuai dengan pandangan Robert Michels tentang “hukum besi oligarki”. Alasan yang sering dikemukakan adalah menjaga soliditas dan menghindari konflik, serta faktor historis terkait tokoh pendiri atau pemersatu partai. Namun, kondisi ini membuat partai lebih berfungsi sebagai alat kepentingan elite daripada wadah aspirasi rakyat, sehingga kualitas demokrasi partai menurun dan berkontribusi pada kemunduran demokrasi secara keseluruhan. Ditambah dengan pragmatisme masyarakat dan politik biaya tinggi, partai semakin terjebak dalam peran sebagai “alat keruk suara” yang supra pragmatis.

Meski demikian, perbaikan masih mungkin dilakukan melalui tiga langkah utama: penguatan pelembagaan partai agar partisipasi kader lebih demokratis, pembudayaan gagasan demokratik yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang ideologis dan progresif. Modal pelembagaan partai sudah ada, dengan kualitas yang dinilai “sedang” menurut kajian BRIN, sehingga peluang perbaikan terbuka. Beberapa partai dan kader progresif juga masih menghargai nilai demokrasi, sehingga di masa depan diharapkan kesungguhan partai dalam memperbaiki diri dapat mengangkat kembali marwah politik demokratis di Indonesia.

Search