Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Bali dan guru untuk memberikan iuran guna membantu korban banjir. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Bali bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan.Dewa Indra menjelaskan, hingga saat ini total dana gotong royong yang terkumpul dari ASN Pemprov Bali mencapai Rp 2.534.820.000. Dari jumlah itu, sekitar Rp 390 juta telah disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak banjir, mulai dari keluarga yang kehilangan anggota, rumah yang rusak, hingga pemulihan mata pencaharian.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola sampah serta sistem peringatan dini banjir nasional. Menurutnya, berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni di Sumatera dan Kalimantan pada November-Desember 2025, serta Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Januari-Februari 2026.

Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa. Apalagi, kata dia, peringatan BMKG tentang potensi musim hujan ekstrem 2025-2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir di Bali harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Jamaludin lantas mencontohkan pilot project pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang sudah menggunakan mesin insinerator untuk mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan. Dia pun mengajak semua pihak belajar dari Pulau Nusakambangan yang dulunya darurat sampah dengan 12 UPT, namun kini berhasil mencapai zero sampah berkat tata kelola dari pemerintah. Bahkan, Jamaludin menyebut, pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Pulau Nusakambangan untuk dikelola sehingga bisa mencapai nol sampah

Guru dan ASN di Bali mengeluhkan pungutan donasi bagi korban bencana alam dengan angka yang ditentukan. Keluhan tersebut beredar liar di media sosial. Judul donasi tersebut diperuntukkan bagi korban banjir, namun angkanya sudah ditentukan dan wajib dibayarkan. Beberapa ASN terutama guru dan PPPK yang dikonfirmasi membenarkan terjadinya pungutan yang angkanya ditentukan tersebut. 

Setelah dibayar, ASN tersebut harus melaporkan melalui scan barcode. Saat barcode tersebut dipindai, akan muncul kolom isian berupa nama, NIP, dan sekolah. Untuk di lembaga pendidikan, pungutan dipimpin langsung oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk.  Adapun besaran donasi untuk para guru ini terdiri atas kepala sekolah Rp1.250.000, jabatan fungsional/jafung muda Rp1.100.000, guru ahli madya Rp1.000.000, guru ahli muda Rp500.000, guru ahli pertama Rp300.000, guru ahli utama Rp1.250.000, staf golongan 1 Rp100.000, staf golongan II/jafung penyelia Rp200.000, staf golongan III/jafung pertama Rp300.000, dan PPPK Rp150.000.  

Media Indonesia terus mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemprov Bali Boy Jayawibawa baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons. Sementara pesan WhatsApp terlihat sudah dibaca. Diketahui jumlah ASN di Bali mencapa lebih dari 120 ribu orang. Artinya uang yang terkumpul bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, laporan donasi ke korban banjir di Bali justru tidak sampai mencapai angka puluhan milia

Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian seorang korban banjir di Perumahan Permata Residence, Mengwi, Badung. Rabu (17/9/2025), korban masih belum ditemukan. Upaya pencarian difokuskan dengan menyisir sungai di wilayah Desa Kaba Kaba, Tabanan. Pencarian ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI/Polri, instansi pemerintah, relawan, dan keluarga korban. Mereka menyusuri sungai dari hilir menuju lokasi kejadian.

Koordinator Tim Rescue Basarnas Bali, Dudy Librana, menjelaskan tim dibagi menjadi dua SAR Rescue Unit (SRU). SRU 1 bertugas membersihkan material banjir yang menyumbat di bawah jembatan Kaba-Kaba, yang menghambat aliran air menuju muara. Sementara itu, SRU 2 melakukan penyisiran sungai dari Kaba-Kaba, Tabanan, hingga Greenlot, Tabanan. Hingga sore hari, dua kali upaya pencarian yang dilakukan belum membuahkan hasil. Rencana pencarian akan dilanjutkan esok hari dengan area penyisiran yang lebih luas.

Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Pulau Bali.Pasca bencana banjir besar Bali, Gubernur Koster langsung bertolak ke Jakarta, pada Senin (15/9), dan sejumlah menteri ditemui oleh Gubernur Koster. Gubernur Koster menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Koster mengusulkan dan memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi.

Menteri Yuzril, ketika mendengar usulan Gubernur Koster langsung merespons positif. Menteri Yuzril menyatakan mendukung usulan Koster. Selanjutnya, dalam waktu dekat kementerian akan menindaklanjuti usulan Gubernur Koster dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan semua pihak terkait di Imigrasi.

Hujan deras mengguyur Bali sejak Senin (15/9/2025) pagi. Sejumlah kawasan kembali terendam banjir, hanya lima hari setelah banjir besar pada 10 September lalu. Di Gang Pandan Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Denpasar, air naik sejak pukul 06.30 Wita. Pada pukul 09.30 Wita ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, lalu naik hingga setinggi paha pada pukul 10.00 Wita. Warga pun bersiap jika air masuk rumah. BPBD Bali mencatat banjir yang kembali terjadi menambah daftar korban jiwa. Sebanyak 17 orang meninggal dunia, sementara lima lainnya masih dicari.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan sudah mengajukan ke BNPB maupun BMKG pusat agar dilakukan operasi modifikasi cuaca karena Bali kembali diguyur hujan di tengah proses penanganan pascabanjir. Melihat sejak Senin (15/9) kemarin sejumlah titik terutama Kota Denpasar kembali diguyur hujan intensitas ringan dan sedang, padahal proses penanganan sampah usai banjir besar pada Rabu (10/9) lalu belum selesai, Wagub Bali menilai perlu antisipasi. Apalagi, menurut dia, terkadang prakiraan cuaca tidak tepat di masa-masa peralihan musim ini, sehingga antisipasi dengan salah satunya alternatif modifikasi cuaca diperlukan.

Akan tetapi, kata dia, langkah jangka pendek ini tidak juga bisa dilakukan semena-mena, sebab yang ditakutkan ketika hujan ditahan berpotensi saat nanti turun hujan volumenya sangat besar. Belum lagi pada musim kemarau petani di Bali membutuhkan air hujan, sehingga operasi ini harus berhati-hati dilakukan demi tetap merawat bumi. Sementara untuk jangka panjang, agar banjir besar tidak terjadi lagi, Wagub Giri menegaskan langkah Pemprov Bali untuk melarang alih fungsi lahan produktif menjadi komersil. Pemprov Bali juga akan mengomandoi proses pemulihan tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan tata kelola sungai sehingga tak ada sumbatan atau mengecilkan saluran air.

Banjir Bali masih jadi sorotan dunia internasional hingga kini di tengah upaya penyelamatan dan perbaikan dampaknya. Berbagai dugaan bermunculan terkait penyebab banjir Bali yang merupakan peristiwa luar biasa.Salah satunya alih fungsi lahan yang masif terjadi di Bali untuk mendukung industri pariwisata. Termasuk di daerah penyangga kawasan wisata yang lahannya diubah menjadi fasilitas akomodasi untuk para turis. “Setiap tahun, Bali kehilangan sekitar 1.000 hektar lahan pertanian akibat konversi lahan. Konversi didorong pesatnya pembangunan akomodasi wisata seperti vila dan condotel,” tulis Ni Komang Pramudiasari dalam artikelnya yang berjudul Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memperkirakan volume sampah usai banjir Bali mencapai ratusan ton. Seluruh sampah rencananya akan diangkut ke TPA Suwung, Denpasar, Bali. Mengutip Antara, sejak banjir mulai melanda pada Rabu (10/9) hingga Minggu (14/9), timbulan sampah yang telah terkumpul mencapai 84 ton. Kira-kira masih ada 210 ton sampah yang akan terkumpul hingga beberapa hari ke depan. Selain tingginya curah hujan dan persoalan sistem drainase, Hanif menyebut masalah sampah menjadi pendorong banjir besar ini. Tumpukan sampah menutup aliran sungai, menyebabkan debit air dalam jumlah besar gagal terserap. Infrastruktur pengolahan sampah Bali, belum mampu menampung timbulan sampah yang terus meningkat setiap hari.Kurangnya pengawasan di daerah aliran sungai (DAS) dan pembinaan mengolah sampah dari rumah juga disebut Hanif sebagai faktornya.