dicetak pada tanggal: 08 Agustus 2026 10:11 PM

Istana Sebut Inovasi BRIN Tak Berhenti di Laboratorium, tapi Berdampak ke Ekonomi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tak hanya berhenti di laboratorium, melainkan turut berdampak bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo menjelang 150 peneliti BRIN memamerkan produk inovasinya ke Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (6/8/2026). Menurut Prasetyo, apa yang ditampilkan BRIN bukan sekadar etalase produk riset, melainkan penanda bahwa Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa secara mandiri, khususnya di bidang strategis seperti pangan, energi, air, kesehatan, pertahanan, dan industrialisasi nasional.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BRIN, perguruan tinggi, industri, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai jembatan hilirisasi riset dan inovasi.


Mencuat Usulan Pilkada Tanpa Wakil, PDIP Minta Segera Bentuk Pansus

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Ganjar menilai seluruh isu terkait sistem pemilu dan pilkada sebaiknya dibahas secara menyeluruh melalui panitia khusus (pansus).

Menurutnya, banyak isu yang harus dibahas antara lain, sistem pemilu yang mencakup kodifikasi undang-undang politik, desain pemilu nasioal dan lokal, keserentakan jadwal Pemilu dan Pilkada, termasuk pembahasan mengenai presidential threshold. Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu pun dibutuhkan. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Menurutnya, wakil kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.

Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mencuat di DPR 

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa wakil tengah menjadi sorotan di Komisi II DPR Bidang Politik dan Pemerintahan. Pada rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/8) pekan lalu, Muhammad Khozin, anggota Fraksi PKB, menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang kerap menjadi vote getter.

Wakil kepala daerah dinilai nyaris tak memiliki tugas dan kewenangan dalam tugas pemerintahan, bahkan tak jarang terjadi ketegangan diantara kedua pihak. Menurut Khozin 60 persen data ya ia miliki, kepala daerah dan wakilnya memiliki hubungan yang tidak harmonis.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, pun mengakui hal senada. Namun, meski telah menjadi perbincangan lintas fraksi di DPR, wacana ini perlu dikaji matang. Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, menilai perkawinan politik dalam kontestasi pilkada didasarkan atas kesepakatan dan pertimbangan. Selama ini ada calon kuat secara ekonomi, namun tidak secara politik, makanya saling menggandeng. Selain itu, tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

Menteri Perhubungan sebut Perpres Ojol Terbit Sebelum 17 Agustus

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi daring atau ojek online (ojol) dapat terbit sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dudy menyampaikan Perpres itu akan mengatur cakupan layangan angkutan penumpang roda dua, layanan pengantaran barang, makanan, dokumen, dan layanan sejenis lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai layanan tersebut akan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 menetapkan skema pembagian komisi 92 % untuk pengemudi dan 8 % untuk aplikator, yang akan diintegrasikan ke dalam Perpres tersebut. Perpres menegaskan status driver sebagai pengusaha mikro, memberikan mereka akses fasilitas UMKM seperti KUR, pelatihan, insentif pajak, serta pembebasan pajak bagi pengemudi dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta.

BGN Copot Kepala SPPG di Papua, Investigasi Sebab Keracunan Massal

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memecat Kepala dapur SPPG yang menjadi akar keracunan massal di Kabupaten Jayapura, Papua. Selain itu, Sudaryono mengatakan telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi hal yang menyebabkan ratusan pelajar keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak mengulangi kejadian yang sama di Bumi Cendrawasih.

SPPG yang ditutup sementara dikelola oleh Yayasan Kasih Iman Samuel Papua milik Edison Awoitauw, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Jayapura; program MBG tetap berlanjut karena penerima manfaat akan dialihkan ke SPPG sekitarnya. Investigasi awal menunjukkan pelanggaran prosedur operasional, di mana MBG dimasak pada pukul 19.00 WIT dan disajikan lebih dari 12 jam kemudian, melebihi batas maksimum konsumsi 6 jam yang ditetapkan BGN, sehingga makanan menjadi rusak dan menyebabkan keracunan.

Kronologis Kasus Dokter Menghina Pasien BPJS, Bakal Kena Sanksi IDI

Etika profesi dokter dan tenaga kesehatan kembali mencoreng kepercayaan publik. Baru-baru ini warganet ramai membicarakan kisah Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan yang diduga mendapat perlakuan verbal tidak menyenangkan dari dokter dan tenaga kesehatan. Kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh sejumlah dokter dan tenaga kesehatan bermula dari unggahan Yurizal Tri Chaerawan di media sosial Threads pada 22 Juli 2026.

Yurizal mengatakan telah menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap di sebuah rumah sakit. Ia tidak menyebut nama rumah sakit karena khawatir statusnya sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memengaruhi pelayanan yang diterimanya. Yurizal Tri Chaerawan mengunggah keluhannya di Threads pada 22 Juli dan menerima balasan tidak berempati serta sindiran yang dianggap menghina, termasuk komentar tentang ruang jenazah. Pada 3 Agustus, sepupunya mengumumkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia karena penanganan yang terlambat, sementara ia belum sempat menceritakan penyakitnya kepada keluarga sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Menteri Kesehatan menegaskan pentingnya empati bagi tenaga kesehatan. Beberapa dokter yang terlibat menyampaikan permintaan maaf, sementara PB IDI menginstruksikan klarifikasi, pembinaan, dan penyerahan kasus ke MKEK untuk penetapan sanksi sesuai Kode Etik Kedokteran dan Undang‑Undang Kesehatan.

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Penopang Pertumbuhan Ekonomi Semester II 2026

Pemerintah akan mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor tersebut ini mampu tumbuh di atas rata-rata nasional dan masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.

Airlangga mengatakan, pemerintah tetap akan mendorong investasi sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, di samping itu, sektor pariwisata menjadi fokus karena mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Investasi tetap menjadi penopang utama, namun industri terkait pariwisata akan digencarkan, terutama di Nusa Tenggara dan Bali yang telah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata‑rata nasional. Kerja sama dengan Thailand diperkuat lewat rute penerbangan langsung Phuket‑Bali, yang diharapkan meningkatkan arus wisatawan kedua negara.

Kemensos Bentuk Tim Khusus Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc guna mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah ini diambil atas mandat Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna menangani 61 titik Sekolah Rakyat rintisan yang belum terakomodasi dalam kuota pembangunan Kementerian PU akibat kendala administratif lahan. Pembangunan fisik jadi hal yang sangat mendesak karena sekolah-sekolah rintisan saat ini masih menggunakan fasilitas sementara yang kapasitasnya diperkirakan hanya bertahan maksimal satu tahun.

Sebagai langkah konkret, TP2SR di bawah arahan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 yang akan mempertemukan 57 pemerintah daerah penanggung jawab, dan akan menggelar rapat koordinasi melalui zoom, pada 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PU, ATR/BPN, KLHK, Kementan, Kemendagri, hingga Perhutani, untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan legalitas dan status kesiapan lahan.

Untuk menjalankan fungsi teknisnya, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, Herman Koswara, ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim ini bertugas menyiapkan data, mendampingi koordinasi penyelesaian masalah lahan di daerah, serta melakukan pengendalian dan pemantauan harian. Dengan demikian, proses persiapan dokumen dan penyusunan Surat Keputusan (SK) percepatan dapat segera diselesaikan agar pembangunan gedung permanen bisa langsung dieksekusi tahun ini demi mencegah risiko penutupan sekolah.

Kualitas Pendidikan RI Kalah dari Singapura, Prabowo: Menterinya Bisa Cek Semua Sekolah 2 Jam

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan kualitas pendidikan Singapura yang lebih baik, meskipun skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih tergolong rendah. Prabowo menyoroti bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi kedua negara sangat berbeda, mengingat Singapura hanya merupakan satu kota dengan populasi sekitar 5–6 juta jiwa, sehingga menteri pendidikannya bahkan bisa berkeliling mengecek seluruh sekolah hanya dalam waktu sekitar 2 jam.

Sebaliknya, tantangan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks karena pemerintah harus mengelola sekitar 388.000 sekolah yang tersebar luas, termasuk di pulau-pulau terpencil dan area pegunungan. Oleh karena itu, Prabowo menilai kinerja Menteri Pendidikan di Indonesia tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan Menteri Pendidikan Singapura. Beban geografis dan skala tata kelola yang luar biasa ini bahkan juga dirasakan oleh para kepala dinas pendidikan di berbagai daerah.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa besarnya tantangan geografis dan jumlah sekolah tersebut bukanlah alasan bagi Indonesia untuk mewajarkan ketertinggalan. Menurutnya, perbedaan realitas dan tingkat kesulitan ini disampaikan bukan sebagai dalih, melainkan sebagai pijakan realistis agar Indonesia tetap berjuang keras mengejar ketertinggalan dan memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh rakyatnya.

Sarjana Pengangguran Tembus 1 Juta, Persoalan Lama Berulang

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan dari kisaran 5 persen pada tahun 2022 menjadi 4 persen pada Mei 2026, proporsi pengangguran berlatar belakang sarjana justru menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat porsi penganggur lulusan sarjana melonjak dari 7,98 persen pada Agustus 2022 menjadi 14,31 persen (1.033.182 orang) pada Mei 2026 dari total 7,22 juta penganggur. Tren ini mengindikasikan adanya masalah struktural di pasar kerja yang tidak berlanjut membaik bagi kelompok berpendidikan tinggi pascapandemi.

Sejumlah pakar dan lembaga seperti BRIN serta LPEM FEB UI menilai fenomena ini terjadi karena ekspansi akses pendidikan tinggi tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja formal. Penyerapan tenaga kerja justru didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan berketerampilan rendah. Selain itu, pasar kerja diperberat oleh adanya mismatch antara kurikulum/keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, maraknya credential inflation (IPK tinggi tanpa disertai kompetensi yang sesuai), risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, disrupsi teknologi, serta perlambatan ekonomi global.

Untuk mengatasinya, pihak pengusaha (Apindo) menekankan pentingnya pembenahan dari sisi hulu, seperti mengatasi hambatan berusaha agar sektor manufaktur dan industri dapat kembali tumbuh dan menyerap tenaga kerja formal. Di sisi lain, perwakilan serikat pekerja (OPSI) mengingatkan bahwa program intervensi pemerintah seperti magang nasional harus dievaluasi dengan menyasar perusahaan yang siap merekrut karyawan tetap, sehingga anggaran negara benar-benar menjadi jembatan menuju penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan dan bukan sekadar pelatihan temporer.

Tanggal 7 Agustus Memperingati Hari Apa? Ini Momen Penting dan Sejarahnya

Tanggal 7 Agustus 2026 jatuh pada hari Jumat dan diperingati dengan sejumlah momen penting, baik dalam konteks lingkungan maupun sejarah bangsa. Salah satu peringatan yang menonjol adalah Hari Hutan Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, tanggal ini juga menjadi pengingat terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tonggak penting menuju kemerdekaan Indonesia.

Indef Ungkap Anomali Ekonomi RI: Perdagangan Naik 6,39 Persen, tapi Serapan Tenaga Kerja Turun

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti adanya anomali dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026. Meski sektor perdagangan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 6,39 persen, sektor tersebut justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Selain anomali di sektor perdagangan, Eko juga menilai kualitas pertumbuhan ekonomi nasional masih rapuh. Ia menyebut pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah.

Temuan-temuan Terkini Kasus 995 Senjata di Sekolah Swasta Jaksel

Penemuan 995 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memunculkan banyak temuan baru sekaligus perbedaan klaim antara pihak yayasan dan mantan pengurus yayasan. Awalnya, pihak yayasan melaporkan temuan ratusan senjata di sebuah ruangan yang lama terkunci. amun, setelah dilakukan pembukaan ruangan lanjutan bersama kepolisian, ditemukan pula sejumlah benda lain, mulai dari senjata api berbagai kaliber, alat pembuat amunisi, magazine, narkotika, hingga VCD porno. Di sisi lain, kuasa hukum mantan kepala yayasan berinisial IWD membantah sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan kliennya. Menurut mereka, 995 pucuk yang ditemukan merupakan airsoft gun legal milik PT Lokta Karya Perbakin yang disimpan untuk rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Tak Hanya dari Indonesia, War Ticket Upacara 17 Agustus di Istana Diserbu 128 Ribu Orang dari 14 Negara

Perebutan undangan atau war ticket untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka langsung memicu antusiasme tinggi. Baru pada hari pertama pendaftaran yang dibuka Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang tercatat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kesempatan mengikuti upacara secara langsung. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menyaksikan peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Antusiasme itu tidak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, para pendaftar berasal dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara.

Menkes Audit Dugaan Nakes Hina Pasien BPJS, Hasil Investigasi Ditargetkan Rampung Pekan Ini

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas dugaan keterlibatan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dalam komentar bernada menghina terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan yang belakangan viral di media sosial. Kementerian Kesehatan pun telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengaudit kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan Budi usai menghadiri agenda Pertemuan Presiden RI dengan 150 Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Budi mengatakan Kementerian Kesehatan masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan status pihak yang diduga terlibat sebelum menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberian sanksi. Budi menegaskan pemerintah belum akan mengambil kesimpulan maupun menjatuhkan sanksi sebelum hasil pemeriksaan selesai. “Sekarang tim dari Irjen sudah saya minta untuk turun mengaudit. Harusnya dalam minggu ini nanti sudah ada hasilnya,” ujarnya.

Fakta-fakta Temuan Ratusan Senjata di Yayasan Sekolah Jaksel

Ratusan senjata ditemukan di sebuah ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto mengatakan penemuan berawal saat sejumlah orang membuka ruangan tersebut karena akan digunakan untuk kebutuhan siswa sekolah. “Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir satu bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain,” kata Hermawanto, Kamis (6/8). Kemudian, pada Rabu (5/8) malam, pihaknya kembali membuka ruangan lain untuk kepentingan guru dan sebagainya. Saat dibuka, kembali ditemukan senpi hingga narkoba.

Terpisah, Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin yang mengaku pemilik senjata, Alhadid Endar Putra menyatakan ratusan senjata airsoft gun yang ditemukan itu legal dan berizin. Disampaikan Alhadid, ratusan senjata airsoft gun itu sudah disimpan di lokasi itu sejak tahun 2020. Senjata itu diperuntukkan untuk ekstrakurikuler menembak di sekolah tersebut. Namun, Alhadid menyebut karena pembina berinisial S ini meninggal dunia pada tahun 2022, maka ekstrakurikuler menembak di sekolah itu sudah tidak lagi berjalan. Alhadid juga mengklaim bahwa ratusan aitsoft gun yang disimpan di lokasi tersebut sudah tidak dapat digunakan. Menurut dia, penyimpanan senjata di lokasi tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Sebab, selama ini pun tidak pernah ada insiden yang berkaitan dengan senjata tersebut.

Alhadid turut membantah soal kepemilikan narkoba hingga CD yang diduga berisi konten porno itu. Barang tersebut bukan milik pihaknya lantaran sejak April 2026 yayasan tersebut dikuasai oleh pembina yayasan lainnya berinisial N. Selain itu, Alhadid juga menyatakan senjata api (senpi) yang ditemukan di lokasi bukan milik PT Lokta. Namun, ia mengklaim mengetahui siapa sosok pemilik senpi tersebut.


Mau Ikut Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka? Simak Syaratnya

Masyarakat yang berencana menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Selain melakukan pendaftaran secara online, calon peserta juga wajib mengikuti aturan yang berlaku selama berada di kawasan Istana. Pendaftaran peserta upacara 17 Agustus 2026 dibuka secara daring mulai Rabu (5/8/2026) hingga Jumat (7/8/2026) pukul 10.00 WIB. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengajukan pendaftaran melalui laman resmi Pandang Istana.

Bank Dunia Tunjuk Sri Mulyani Jadi Ketua Penggalangan Dana untuk Negara Miskin

Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional (Independent Co-Chair of International Development Association/IDA) ke-22. Dalam jabatannya itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam. Sri Mulyani akan memimpin proses pengisian kembali dana IDA22 bersama dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Paschal Donohoe.

IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk memerangi kemiskinan ekstrem di negara-negara berpendapatan rendah di seluruh dunia. IDA memberikan pinjaman tanpa bunga atau berbunga rendah serta hibah kepada negara-negara untuk membiayai proyek dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di berbagai belahan dunia.

TB Hasanuddin Respons Wacana Penerima Amnesti Jadi Komcad, Minta Pemerintah Patuh Undang-undang

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta pemerintah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait wacana menjadikan penerima amnesti sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan TB Hasanuddin menanggapi rencana pemerintah yang disebut akan memberikan amnesti kepada sejumlah warga binaan pemasyarakatan pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 

TB Hasanuddin menegaskan, jika terdapat rencana untuk melibatkan penerima amnesti sebagai Komponen Cadangan, maka pelaksanaannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Pasal 33 huruf e UU Nomor 23 Tahun 2019 mengatur bahwa salah satu syarat menjadi calon Komponen Cadangan adalah tidak memiliki catatan kriminalitas yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Polri. Atas dasar itu, TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan terkait Komcad. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku merupakan bagian dari prinsip negara hukum.

Sebelumnya, dalam kegiatan Kick Off Nasional Skrining TBC dan Cek Kesehatan Gratis di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Nusakambangan pada 29 Juni 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan wacana yang mengaitkan amnesti dengan Komcad. Agus mengatakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan memberikan amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan pada 17 Agustus 2026. Warga binaan yang berusia di bawah 35 tahun yang memperoleh amnesti tidak langsung dibebaskan, tetapi akan diarahkan mengikuti program Komcad terlebih dahulu agar memiliki kedisiplinan sebelum kembali ke masyarakat. Agus mengatakan keikutsertaan penerima amnesti dalam program Komcad masih sebatas usulan, belum menjadi keputusan final.

Kasus Keracunan MBG di Jayapura: Korban Tembus 527 Orang, Dapur Disuspend, Polisi Turun Tangan

Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi sorotan karena banyak korban terdampak. MBG ini didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pihak kepolisian telah mengambil tindakan terkait kasus dugaan keracunan MBG di Jayapura ini. Jumlah korban dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG di Distrik Depapre terus bertambah dari temuan awal puluhan orang pada Selasa (4/8/2026) menjadi ratusan orang hingga Kamis (6/8/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr. Berii Wopari, mengatakan, jumlah pasien yang diduga keracunan MBG sejak 4-6 Agustus 2026 mencapai 527 orang.

Operasional Yayasan Kasih Iman Samuel Papua selaku pengelola dapur MBG yang menyebabkan ratusan orang keracunan ini dihentikan sementara oleh BGN. Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono menyebut, hasil evaluasi awal menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar.

Polres Jayapura sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan keracunan MBG ini. Selain mengamankan barang bukti, penyidik juga telah memeriksa 30 orang yang terdiri dari saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian, prosedur pengolahan makanan, hingga mekanisme pendistribusiannya.

Golkar Jawab PDIP Soal Politik Bukan Cari Enak, Hormati Parpol Luar Pemerintah

Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan posisi partainya tak pernah menjadi oposisi lantaran konsisten untuk mendukung pembangunan. Golkar menjawab pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang mengatakan politik bukan hanya mencari enaknya.
Kendati demikian, Doli mengatakan Golkar menghormati posisi partai lain yang berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan posisi tersebut sama mulianya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira enggan berkomentar terkait pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengaku tidak terbiasa di oposisi. Namun, Andreas mengatakan prinsip berpolitik PDIP bukan untuk mencari enaknya. Andreas mengatakan posisi oposisi dan di dalam pemerintahan sebetulnya sama-sama baik. Dia menyebut di luar pemerintah juga bisa bermanfaat untuk rakyat.

Dia juga mengatakan kekuasaan cenderung korup. Selain itu, menurutnya, posisi partai di dalam pemerintahan tapi membohongi rakyat sama saja dengan mencelakakan negara.

Pengaruh Politik Jokowi Masih Besar

Joko Widodo secara formal tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai presiden. Namun, berakhirnya kekuasaan ternyata tidak serta merta mengakhiri pengaruh politiknya. Hal ini terlihat pada safari politiknya di Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Di Lampung, Jokowi memperoleh gelas “Baginda Pemuka Bangsa”, sementara di NTT, memperoleh penghormatan sebagai “Saudara Raja Raja Timor”. Kedatangan beliau ke daerah ini tidak lah membawa kewenangan administratif namun mampu mengundang massa, berita nasional, penghormatan adata, dan memancing tanggapan lawan politik.

Setidaknya terdapat lima sumber yang membuat pengaruh politik Jokowi masih layak diperhitungkan. Pertama adalah personal political capital, atau modal politik personal. Kedua adalah symbolic capital, atau modal simbolik. Penganugerahan gelar adat mempunyai fungsi politik tersendiri. Ia memperlihatkan penerimaan, penghormatan, dan pengakuan sosial yang tidak berasal dari jabatan formal. Ketiga adalah organizational leverage, yakni kemampuan memanfaatkan organisasi politik sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh. Keempat adalah dynastic leverage, atau daya pengaruh yang muncul dari posisi anggota keluarga di pusat-pusat politik strategis. Kelima adalah agenda-setting power, yakni kemampuan membuat tindakan, ucapan, bahkan gestur seseorang menjadi agenda percakapan politik.

Meski demikian, besarnya pengaruh Jokowi hari ini tidak berarti PSI otomatis akan memperoleh suara besar pada 2029. Pengaruh personal tidak selalu mudah ditransfer menjadi pilihan elektoral. Pemilih dapat menghormati Jokowi namun memilih partai lain. Pertarungan sesungguhnya adalah apakah lima modal tersebut, yaitu nama dan rekam jejaknya, legitimasi simboliknya, PSI sebagai kendaraan politik, posisi politik keluarganya, serta kemampuannya menentukan agenda setting; dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral pada 2029. Jawabannya masih menunggu waktu.

Partai Politik sebagai Mikrokosmos Negara

Alat ukur kemodernan partai menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) adalah teori pelembagaan partai politik. Menurut mereka empat dimensi terlembaganya sebuah partai adalah derajat kesisteman, infusi nilai atau ideologisasi, kemandirian, dan reifikasi.

Derajat kesisteman adalah seberapa besar sistem atau prosedur partai berpengaruh kuat dalam tata kelola partai. Sebuah partai yang tidak menghargai aturan mainnya sendiri tentu saja tidak bisa diharapkan untuk dapat menghargai konstitusi dan segenap aturan yang ada di level negara, begitu sebaliknya. Dimensi kedua adalah infusi nilai atau ideologisasi. Partai yang terlembaga adalah partai yang punya pijakan ideologis yang kuat dan mewarisi ideologi itu kepada seluruh kader melalui kaderisasi.

Dimensi ketiga adalah kemandirian. Partai yang terlembaga adalah partai yang terbebas dari masuknya berbagai kepentingan eksternal yang coba disisipkan untuk mengatur pembuatan kebijakan, komposisi struktur kepengurusan, atau bahkan mengganti roh partai sehingga warna partai di permukaan berbeda dengan substansi arah perjuangannya.Dimensi terakhir adalah reifikasi, yakni tertanam mapan di benak rakyat. Partai yang terlembaga adalah partai yang mampu menghadirkan dirinya dalam ingatan rakyat. Partai semacam ini, menurut Dalton, Farrell, dan McAllister (2011), disebut berhasil membangun ikatan demokratik dengan rakyat. Keberhasilan partai menjelmakan diri sebagai mikrokosmos pengelolaan negara adalah hal yang tidak terkait dengan persoalan pemenangan kontestasi elektoral secara langsung. Namun, justru itulah hakikat dan alasan sesungguhnya mengapa partai politik itu ada.

Ratusan Anak dan Orangtua di Jayapura Diduga Keracunan Setelah Konsumsi Menu MBG

Ratusan anak dan orangtua diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Jayapura, Papua. Para korban merasakan sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi menu tersebut, Selasa (4/8/2026). Pihak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyuplai makanan itu mencatat, hingga Selasa malam, setidaknya ada 120 orang yang diduga keracunan di Distrik Depapre. Sementara beberapa orangtua memperkirakan jumlah yang terdampak bisa mencapai 200-300 orang atau lebih. Pemerintah daerah dan pihak terkait masih memastikan jumlah korban keracunan ini.

Menu MBG yang dikonsumsi warga tersebut awalnya didistribusikan SPPG kepada para penerima manfaat di Depapre, antara lain sejumlah pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMA, hingga posyandu. Sebagian warga yang diduga mengalami keracunan menyampaikan, menu MBG dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing karena makanan tiba bertepatan dengan jam pulang sekolah. Sebagian anak pun mengonsumsi menu MBG bersama orangtua mereka di rumah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Papua Berri Wopari mengatakan, untuk jumlah anak dan orangtua masih terus didata. Selain itu, pihaknya terus menangani jumlah korban yang kemungkinan masih bertambah.

Kepala BGN Sudaryono belum merespons ketika dimintai konfirmasi terkait dugaan keracunan di Papua. Dihubungi terpisah, Kepala BGN Regional Papua Rama Irjayanto Putra mengatakan, pihaknya bersama pihak terkait terus fokus menangani para korban. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada BGN pusat serta telah diputuskan operasional dapur bersangkutan telah di-suspend (ditangguhkan).

Sidang Banding Perdana: Hakim Kabulkan Permintaan Nadiem Makarim

Proses banding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026). Sidang perdana diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait permohonan menghadirkan saksi tambahan. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimistis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan lima saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir, memaparkan sejumlah alasan banding. Menurutnya, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum. Salah satunya, kata Dodi, majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan Google sebagai pihak yang diuntungkan tanpa didukung pembuktian di persidangan. Dodi juga menolak kesimpulan hakim yang menyatakan Chromebook tidak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Selain itu, tim pembela menilai hakim mengabaikan dua laporan audit BPKP yang menyatakan tidak terdapat kemahalan harga dalam pengadaan Chromebook. Mereka juga mempersoalkan pidana tambahan uang pengganti Rp 809 miliar karena, menurut pembela, Nadiem tidak pernah menerima uang tersebut.

Di sisi lain, JPU meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama. Pada akhirnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap mengabulkan permohonan menghadirkan lima saksi tambahan. Lima saksi tersebut terdiri atas Direktur Legal dan Corporate Secretary PT GoTo RA Koesomohadiani, mantan Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT GoTo) Andre Soelistyo, Kepala LKPP Dwi Satrianto, Direktur Product & Solution PT Acer Indonesia Riko Gunawan, serta ahli akuntansi forensik Dr Mohamad Mahsun.

8 Aturan Baru Influencer Keuangan agar Tak Menyesatkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jaksa Keuangan. POJK ini mengatur rambu-rambu konten dari pemengaruh/pembuat konten finansial, agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan POJK ini mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Aturan ini juga diharapkan mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat. Secara garis besar, beleid ini mewajibkan influencer keuangan untuk membuat konten dengan kredibilitas tinggi dan tidak menyesatkan. Misalnya, pembuat konten diharuskan memberikan peringatan untuk pembelian produk berisiko tinggi seperti saham, kripto, hingga pinjaman daring.

Kemenkeu Tunda Pungutan Pajak Marketplace, Mulai Berlaku 1 November 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunda pemungutan pajak marketplace hingga 31 Oktober 2026. Pajak marketplace ini semula akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,” kata

TNI Gelar Latihan Operasi Gabungan di Kepri, Libatkan Hampir 13.000 Personel

TNI menggelar latihan operasi gabungan dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026). Latihan tersebut melibatkan 12.987 personel dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan latihan disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan.

Berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) turut dikerahkan, mulai dari sistem roket, artileri, kendaraan tempur, dan rudal pertahanan udara milik TNI AD. Sementara itu, TNI AL mengoperasikan kapal perang, helikopter, pesawat patroli, pesawat angkut, pesawat tanpa awak, serta kendaraan tempur amfibi. Adapun TNI AU mengerahkan pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat intai, helikopter, pesawat tanpa awak, hingga pesawat angkut strategis untuk mendukung operasi gabungan.

Praperadilan Febrie Adriansyah Dinilai Hanya Strategi Mengulur Waktu

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai langkah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang mengajukan dua gugatan praperadilan merupakan hak setiap tersangka. Namun, ia menegaskan praperadilan hanya menguji aspek formil sehingga penyidik tetap harus fokus menuntaskan perkara hingga dinyatakan lengkap (P21). Ia menyoroti gugatan yang turut ditujukan kepada penyidik Kortastipidkor Polri. Menurut Yudi, langkah tersebut justru menunjukkan pihak tersangka lebih banyak mempermasalahkan aspek formil dibanding menjawab materi perkara.

Lebih lanjut, Yudi mengatakan praperadilan tidak dapat dijadikan ukuran menang atau kalah secara mutlak. Ia meyakini Tim 9 penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka sehingga kecil kemungkinan penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Menurut Yudi, pengajuan dua praperadilan juga bertujuan memecah konsentrasi penyidik sekaligus memperlambat proses penyidikan.

Yudi meminta publik memberikan ruang kepada Tim 9 untuk bekerja secara independen tanpa intervensi. Yudi mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan. Menurutnya, besarnya nilai barang bukti berupa uang lebih dari Rp500 miliar dan emas 74 kilogram mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas sehingga seluruh pihak yang terlibat harus diusut.

Pertumbuhan Ekonomi 5,29% Belum Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal II/2026 belum sepenuhnya dibarengi penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Penyerapan tenaga kerja formal di sektor industri cenderung terbatas, sementara jumlah masyarakat yang memilih berusaha sendiri justru meningkat tajam.

40 Merek Beras Fortifikasi Terancam Ditarik, Bulog Klaim Stok di Ritel Aman

Perum Bulog memastikan ketersediaan beras premium di ritel modern sebagai langkah antisipasi apabila 40 merek beras fortifikasi ditarik dari peredaran menyusul adanya ketidaksesuaian kandungan gizi dengan informasi pada label kemasan. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai ritel modern guna memastikan stok beras premium tetap tersedia dan tidak terjadi kekosongan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap kemungkinan dampak penarikan puluhan merek beras fortifikasi.

BGN Ancam Tutup Dapur MBG Tak Bersertifikat Higiene hingga 10 Agustus

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menegaskan dapur MBG yang tetap beroperasi tanpa memenuhi persyaratan tersebut akan ditutup permanen.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG atau sekitar 52,37 persen dari total 25.925 SPPG yang beroperasi telah memiliki SLHS. Jika dihitung dari jumlah SPPG yang sudah mengajukan permohonan, capaian tersebut setara 81,39 persen. Namun hingga kini, BGN belum menyampaikan data terbaru mengenai jumlah dapur MBG yang telah memperoleh SLHS menjelang tenggat 10 Agustus tersebut.

Airlangga Respons soal Jurang Si Kaya dan Miskin Kian Melebar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka tersebut meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Namun, angka itu masih lebih rendah 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,375.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai kenaikan tingkat ketimpangan di Indonesia setelah rasio gini (gini ratio) pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368.
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Menurut Airlangga, penguatan program vokasi dan magang nasional menjadi dua di antara langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempersempit jurang si kaya dan si miskin.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, pegawai di sektor usaha tertentu yang memiliki penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan serta pegawai tidak tetap dengan rata-rata penghasilan harian maksimal Rp500 ribu atau bulanan maksimal Rp10 juta dapat memperoleh fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemerintah.

Purbaya: Pertumbuhan 5,29% Sudah Baik di Tengah Gejolak Harga Minyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang cukup baik. Pasalnya, ekonomi dunia masih dibayangi oleh lonjakan harga minyak dunia dan tingginya ketidakpastian global yang menekan perdagangan serta ekspor.

Pemerintah optimis laju pertumbuhan akan mendekati 6 % pada akhir tahun dengan mempercepat triwulan III dan IV melalui optimalisasi semua “engine of growth”. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menambah likuiditas, menurunkan suku bunga deposito, dan menekan biaya dana lembaga pembiayaan sehingga bunga pinjaman ke dunia usaha menjadi lebih rendah.

Purbaya Ambil Alih KCIC dari Danantara, Sebut Tak Bebani APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengambil alih pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Meski berada di bawah pengelolaan pemerintah, bendahara negara mengatakan langkah tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya mengatakan proses pengalihan kepemilikan KCIC ke Kementerian Keuangan ditargetkan rampung paling lambat pada pertengahan September 2026.

Aset KCIC akan dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) fiskal, misalnya PT Sarana Multi Infrastruktur, sehingga tidak membebani APBN secara langsung. Struktur kepemilikan tetap mempertahankan konsorsium, di mana 60 % saham dialihkan ke pemerintah, sementara partner Cina mempertahankan 40 %; terdapat kemungkinan perpanjangan jalur hingga Jawa Timur.

Purbaya Tunda Pungutan Pajak Marketplace: Ekonomi Belum Cukup Kuat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online melalui marketplace yang seharusnya mulai 1 Agustus 2026, dengan alasan kondisi ekonomi belum cukup kuat. Purbaya menyatakan penundaan akan berlanjut sampai indikator daya beli dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan, serta menegaskan ada mekanisme pengembalian pajak yang telah dibayarkan meski detail belum dijelaskan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang online melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.  Empat marketplace yang telah resmi ditunjuk pemerintah pada 1 Juli 2026 yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Keempat platform tersebut diberikan masa transisi satu bulan sebelum efektif menjalankan aturan tersebut pada Agustus 2026.  Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Hasil CKG Ungkap 2,2 Juta Anak RI Idap Tekanan Darah di Atas Normal, Apa Pemicunya?

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyoroti tingginya temuan tekanan darah di atas normal pada anak usia sekolah dan remaja berdasarkan hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026. Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 2,2 juta anak usia sekolah dan remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Temuan tersebut menjadi kasus terbanyak kedua setelah masalah gigi karies. Direktur Jenderal Kesehatan Primer Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan pola makan anak yang masih didominasi konsumsi makanan dan minuman manis serta makanan tinggi garam. Di sisi lain, konsumsi sayur dan buah pada anak juga masih rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang menunjukkan pola konsumsi anak Indonesia masih belum sehat.

Pelabuhan RI Jadi Sorotan AS, Ada Apa?

Amerika Serikat (AS) meningkatkan upaya memperluas kerja sama dengan Indonesia di sektor maritim melalui program modernisasi pelabuhan. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) membawa delegasi pemimpin sektor pelabuhan dan maritim Indonesia ke AS untuk menjajaki peluang investasi sekaligus memperkenalkan berbagai teknologi terbaru. Program yang berlangsung pada 1-14 Agustus itu diikuti 18 delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pelaku industri. Mereka dijadwalkan mengunjungi Washington DC, Houston (Texas), dan Los Angeles (California).

Selama kunjungan, delegasi akan bertemu dengan berbagai perusahaan AS dan menyaksikan demonstrasi teknologi yang ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan Indonesia. Teknologi tersebut mencakup modernisasi infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, peningkatan logistik maritim, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri, hingga solusi keamanan siber. Delegasi Indonesia juga akan meninjau langsung operasional Pelabuhan Baltimore, Houston, dan Los Angeles. Ini untuk melihat implementasi teknologi tersebut sekaligus berdiskusi dengan otoritas pelabuhan setempat.

Sebagai bagian dari agenda, USTDA menggelar sesi business matchmaking di Washington pada 4 Agustus. Forum tersebut mempertemukan perusahaan-perusahaan AS dengan delegasi Indonesia guna membahas peluang komersial di sektor pelabuhan dan mempresentasikan berbagai solusi teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia. USTDA menyatakan kebutuhan modernisasi pelabuhan Indonesia semakin mendesak. Hal tersebut penting seiring meningkatnya volume perdagangan yang memberikan tekanan terhadap kapasitas infrastruktur logistik nasional.

Sri Mulyani Ditunjuk Bank Dunia Jadi Ketua Penggalangan Dana buat Negara Miskin

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Independent Co-Chair (Ketua Bersama Independen) untuk penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Grup Bank Dunia (WBG). Penunjukkan ini diputuskan oleh perwakilan negara dan peminjam negara anggota IDA WBG.

Melansir dari situs resmi Bank Dunia, Rabu (5/8/2026), ia berhasil menyisihkan sejumlah kandidat kuat lainnya dalam daftar pendek (shortlist) setelah melalui seleksi ketat oleh komite pencarian yang mewakili konstituensi donor serta peminjam. Dalam peran ini, Sri Mulyani akan menghimpun dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih kuat, baik di negara-negara donor maupun pihak peminjam. Nantinya, Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana IDA22 secara berdampingan dengan Managing Director and Chief Knowledge Officer WBG Paschal Donohoe. Agenda pertemuan penggalangan dana IDA biasanya berlangsung setiap tiga tahun sekali untuk menghimpun dana segar bagi IDA. IDA menjadi instrumen khusus dari Bank Dunia untuk membantu negara-negara miskin.

Nadiem jalani sidang perdana banding kasus Chromebook

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem A. Makarim dijadwalkan menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu. Advokat Nadiem, Zaid Mushafi mengatakan dalam memori banding yang diserahkan, pihaknya mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret kliennya. Ia membeberkan salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan, yakni terkait adanya pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Tak hanya Nadiem, Kejaksaan Agung juga memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan. Salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan Kejagung dalam memori banding ialah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem.

Bumi Makin Panas, Studi Peringatkan Heat Stress Ancam Miliaran Orang

Penelitian baru mengungkap hubungan peningkatan heat stress dengan makin besarnya risiko kesehatan di seluruh dunia, sekaligus menegaskan perlunya rencana penanganan panas dan sistem peringatan dini yang lebih baik. Heat stress sendiri merupakan kondisi ketika tubuh menerima paparan panas berlebih hingga tidak mampu lagi mendinginkan dirinya sendiri.

Melansir Eco Business, Jumat (31/6/2026) perubahan iklim memicu cuaca panas ekstrem yang sering terjadi dan sudah banyak diteliti. Namun, dampak tambahan berupa tekanan panas yang dirasakan oleh miliaran orang akibat cuaca ekstrem tersebut masih jarang dipahami secara mendalam. Panas ekstrem menyebabkan lebih banyak kematian manusia dibandingkan bencana cuaca ekstrem lainnya. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung juga bisa menjadi sangat mematikan akibat panas.

Satelit Lampung-1, Selangkah Maju

Satelit Lampung-1 adalah satelit pengamatan bumi tipe hiperspektral berbasis AI (kecerdasan buatan). Jika tak ada aral melintang, hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dilangitkan, dari lepas pantai Shandong, Tiongkok. Ini bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites milik perusahaan antariksa Tiongkok STAR.VISION Aerospace. Dan diluncurkan berbarengan dengan satelit Samarkand 2028 milik Uzbekistan.

Poin penting yang harus di fahami semua, satelit ini bukan milik Pemprov Lampung. Satelit ini 100% milik dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace (Tiongkok). Pemprov Lampung cuma dapat hak akses data eksklusif untuk wilayah Lampung. Dimunculkan istilah tak sepeserpun menggunakan APBD diharap tidak riuh rendah berlebih. Sebab, seluruh biaya pengembangan, peluncuran, dan operasional ditanggung STAR.VISION. Jadi ini model kerjasama pemanfaatan data, bukan pembelian satelit. Apa kelebihan Satelit yang ditempeli namanya Lampung-1 ini? Kemampuan utamanya memotret bumi dengan resolusi spektral yang jauh lebih detail daripada satelit biasa, ditambah AI yang proses datanya langsung di orbit.

Respons Malaysia Usai Ada Lagi Warganya yang Tertangkap Selundupkan Narkoba ke Indonesia

Setelah kasus pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia belum tuntas, seorang lagi warga negara Malaysia kembali ditangkap karena diduga membawa narkoba ke Indonesia. Kali ini, pria berinisial DI (22) asal Johor ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah kedapatan menyelundupkan 990 gram sabu dan 1.089 butir ekstasi yang disembunyikan di balik korset yang dililitkan di tubuhnya.

Selasa (4/8/2026), Komandan Satgaspam Bandara Juanda Letkol Laut (P) Novi Manunggal mengatakan, penangkapan bermula dari informasi Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Juanda mengenai penumpang yang dicurigai. Dalam pemeriksaan awal, DI mengaku bersedia menjadi kurir narkoba karena terlilit utang. Nilai seluruh barang bukti diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.

Terpisah, Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika (JSJN) Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengatakan kepolisian Malaysia telah menerima laporan dari otoritas Indonesia mengenai kasus tersebut. Hussein pada Selasa menyampaikan, JSJN akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas bandara di Malaysia, untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh.

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Kerugian Negara Tembus Rp 322,18 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tiga tersangka tersebut adalah DR, WER, dan EL. KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023 ini merugikan keuangan negara hingga Rp 322,18 miliar.

Menhub Dudy Pastikan Penanganan Korban dan Investigasi KMP Mutiara Sentosa II Terus Berjalan

Memasuki hari ketiga pascainsiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu ke Surabaya. Dengan demikian, total 238 orang yang berada di atas kapal, terdiri atas penumpang dan awak kapal, telah berhasil dievakuasi. Pemerintah melalui PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban memperoleh haknya, mulai dari biaya perawatan dan pengobatan, hingga santunan. Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memfasilitasi pemulangan jenazah korban ke daerah asal tanpa membebani keluarga. Menhub Dudy menegaskan, insiden ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna memperkuat aspek keselamatan transportasi, termasuk penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat.

John Herdman Sebaiknya Tinggalkan High Pressing, Indonesia Tak Boleh Ulang Kesalahan Lawan Vietnam

Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam menjadi alarm keras bagi Timnas Indonesia jelang laga hidup-mati melawan Singapura di Grup A Piala AFF 2026. Selain harus bangkit secara mental, skuad Garuda juga dituntut melakukan evaluasi taktik agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. Indonesia kini menempati posisi ketiga klasemen Grup A dengan enam poin. Garuda wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir jika ingin mengamankan tiket ke babak semifinal. Sorotan terbesar mengarah kepada pendekatan permainan John Herdman yang tetap mempertahankan garis pertahanan tinggi atau high pressing. Skema tersebut justru menjadi celah yang terus dimanfaatkan lawan dalam dua pertandingan terakhir.

Menakar Ide Water Farming untuk Tangani Penurunan Muka Tanah

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan kebijakan water farming, yaitu mewajibkan pengguna air tanah mengembalikan air ke dalam tanah sebagai upaya menekan amblesan tanah, menjaga cadangan air tanah, dan melindungi ekosistem. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa aturan tersebut akan berlaku bagi rumah tangga, perkantoran, hingga pelaku usaha yang menggunakan air tanah dalam jumlah besar, termasuk pusat data. Regulasi saat ini masih disusun dan ditargetkan selesai setelah melalui uji publik pada tahun ini.

Sejumlah pakar menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada metode yang diterapkan. Ahli geodesi ITB Heri Andreas dan peneliti BRIN Ignasius D.A. Sutapa menilai penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah dalam tidak dapat diatasi hanya dengan sumur resapan, biopori, atau penampungan air hujan. Mereka menyarankan penggunaan teknologi artificial recharge atau well injection untuk menginjeksikan air kembali ke akuifer dalam, disertai pengendalian pengambilan air tanah, perluasan layanan air perpipaan, dan penegakan hukum agar hasilnya efektif.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan pengisian ulang akuifer dapat mengurangi amblesan tanah jika diterapkan secara terpadu. California, Belanda, Singapura, India, dan Thailand telah menerapkan berbagai skema pengisian ulang air tanah, sementara Bangkok berhasil menurunkan laju amblesan tanah secara signifikan melalui kombinasi injeksi air dan pembatasan pemompaan air tanah. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa implementasi di Indonesia akan menghadapi tantangan berupa kualitas air, keterbatasan lahan, kondisi geologi, biaya tinggi, dan lemahnya sistem sanitasi perkotaan. Karena itu, water farming dinilai hanya akan berhasil jika diiringi perbaikan sanitasi, restorasi daerah aliran sungai, penyediaan air perpipaan, serta pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah.

Gubernur Mirza Terbang ke China Saksikan Langsung Peluncuran Satelit Lampung-1

Peluncuran Satelit Lampung-1 yang akan berlangsung di Shandong, China pada Rabu, 5 Agustus 2026 akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Lampung-1 merupakan bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan STAR.VISION Aerospace bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengatakan akan didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan serta Direktur Utama BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), Oktavianus Yulia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan kerja sama peluncuran Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan, Lampung-1 bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan milik STAR.VISION Aerospace. Pemprov Lampung bersama BRIN hanya memanfaatkan data dan teknologi yang dihasilkan satelit tersebut.

Meski demikian, Marindo memastikan pemanfaatan data satelit tetap berada di bawah pengawasan BRIN. Pemerintah daerah hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Satelit Lampung-1 Meluncur dari China, Jadi Tonggak Transformasi Digital Lampung

Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, Satelit Lampung-1 akan meluncur ke orbit pada 5 Agustus dari laut lepas pantai Shandong, China.

Peluncuran ini menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung-1 dikembangkan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, STAR.VISION. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Oriental Maritime Space Port di Shandong pada 2025, sekaligus bagian dari transformasi digital Lampung berbasis AI dan Big Data.

Satelit ini dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multi-band yang dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI), memungkinkan analisis data dilakukan langsung di orbit sehingga informasi lebih cepat, akurat, dan siap dimanfaatkan untuk sektor kelautan, pertanian, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan industri berbasis data.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Lampung-1 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan instrumen strategis untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Pendaftar Program Magang Nasional Tembus 400 Ribu Orang

Program Magang Nasional (MagangHub) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat antusiasme tinggi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pendaftar tahap pertama telah menembus lebih dari 400 ribu orang, jauh melampaui kuota awal sebanyak 50 ribu peserta. Saat ini, perusahaan-perusahaan tengah menyeleksi peserta untuk tahap pertama dari target total 150 ribu peserta magang di seluruh Indonesia.

Kemenaker akan memantau pelaksanaan program agar penempatan peserta sesuai dengan bidang studi dan kebutuhan perusahaan. Selain MagangHub, pemerintah menyiapkan tambahan 270 ribu kuota pelatihan vokasi gratis bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk meningkatkan kompetensi teknis dan nonteknis. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan di 43 balai pelatihan Kemenaker dan diperluas ke balai pelatihan milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APINDO untuk berpartisipasi menerima peserta MagangHub. Ia menjelaskan bahwa uang saku peserta selama enam bulan ditanggung pemerintah sehingga tidak membebani perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan tahap pertama tahun sebelumnya, sekitar 60 persen peserta magang berhasil terserap menjadi tenaga kerja atau melanjutkan program magang.

RUU Pemilu, Partai Gema Bangsa Usul Parliamentary Threshold Maksimal 2,5 Persen

Partai Gema Bangsa mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ditetapkan maksimal sebesar 2,5 persen, agar kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan tidak banyak suara sah pemilih terbuang.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengingatkan penerapan PT selama ini telah menghilangkan pengakuan terhadap jutaan suara sah pemilih. Oleh karena itu, DPR diminta untuk berhati-hati dalam menentukan besaran PT dalam revisi UU Pemilu. Selain mengusulkan penurunan PT, Gema Bangsa juga meminta sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memastikan rencana menyerap aspirasi partai politik non parlemen terkait revisi UU Pemilu masih tetap dijadwalkan setelah masa reses. Namun, belum bisa dipastikan pembahasannya sebelum atau sesudah penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2027.

Kepala BGN Nilai Putusan MK Bukan untuk Menghentikan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak akan menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan telaah hukum BGN, putusan tersebut justru menegaskan bahwa MBG merupakan program yang konstitusional dan tidak membatalkan dasar hukum maupun pelaksanaannya.

Menurut Sudaryono, substansi putusan MK hanya mengatur mekanisme penganggaran program MBG, khususnya terkait penghitungan anggaran MBG dalam komponen mandatory spending pendidikan. Pemerintah diberi masa transisi hingga dua tahun untuk menyesuaikan mekanisme tersebut, sehingga mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran MBG yang tidak berkaitan langsung dengan komponen utama pendidikan tidak lagi dihitung sebagai bagian dari fungsi pendidikan.

Beliau memastikan perubahan mekanisme penganggaran ini tidak memengaruhi keberlangsungan program maupun kewenangan BGN sebagai penyelenggara MBG. BGN tetap menjalankan tugas untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara pemerintah akan menindaklanjuti penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan MK soal MBG Berlaku 2028, PDIP Singgung Pencalonan Gibran

Pemerintah didorong segera mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan, tanpa harus menunggu tenggat waktu hingga 2028.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan, pemerintah yang mengedepankan kepatuhan terhadap konstitusi semestinya segera menindaklanjuti putusan tersebut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sama dengan putusan MK terkait syarat usia calon wakil presiden yang menjadi dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang langsung dijalankan dalam hitungan hari.

Sebelumnya, putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memerintahkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kabinet Bayangan dan Partai Kecoak

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan ruang oposisi di Indonesia semakin menyempit. Banyak partai politik akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan sehingga konfigurasi parlemen menjadi semakin homogen. Karena itu, keberadaan kelompok penyeimbang bukan sekadar hak politik, melainkan kebutuhan organisasi negara.

Kehadiran mereka bukan untuk merebut legitimasi pemerintahan hasil pemilu, namun untuk membangun ruang evaluasi alternatif terhadap kebijakan publik. Di India, misalnya, kemunculan Cockroach Janta Party atau Partai Kecoak menjadi simbol solidaritas dengan memanfaatkan humor sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan. Sementara itu hal yang sama di Indonesia muncul Kabinet Bayangan yang bukan sekadar struktur simbolik, tetapi bentuk moral organization. Kemunculan Kabinet Bayangan merupakan sinyal sebagian masyarakat merasakan adanya kesenjangan antara harapan publik dengan perilaku organisasi politik yang ada.

Dalam banyak kasus sejarah, delegitimasi kekuasaan tidak selalu dimulai oleh demonstrasi besar, tetapi oleh hilangnya rasa hormat publik terhadap institusi yang semestinya mereka percayai. Pemerintah kuat bukan pemerintah yang berhasil menghilangkan oposisi, melainkan pemerintah yang mampu mempertahankan legitimasi setelah melewati kritik paling keras sekalipun.

Praktik Culas Beras Fortifikasi: Ganti Label Demi Untung Besar

Kasus dugaan mafia beras fortifikasi yang mencuat ke publik menguak praktik bisnis yang dinilai tidak manusiawi. Program pangan bergizi yang seharusnya menyentuh masyarakat menengah ke bawah justru disalahgunakan menjadi ajang meraup keuntungan besar. Praktik ini diduga dilakukan dengan mengganti label beras biasa menjadi beras fortifikasi, sehingga harga jualnya melonjak drastis hingga mencapai Rp42 ribu per kilogram.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahkan menyebut praktik lancung ini melibatkan perusahaan besar. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel dari berbagai daerah, sekitar 80 persen dari 15 merek beras fortifikasi yang diuji dinyatakan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BPS Catat Defisit Perdagangan Berlanjut pada Juni, Capai US$ 450 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit pada Juni 2026 sebesar US$ 450 juta. Meski demikian, defisit ini melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 1,6 miliar.

Defisit tersebut dipicu utama oleh impor migas yang melonjak 105 % menjadi US$ 4,56 miliar, sementara impor total naik 34 % YoY menjadi US$ 25,91 miliar; di sisi lain, sektor non‑migas tetap surplus US$ 3,04 miliar berkat ekspor lemak, bahan bakar mineral, dan besi/baja. Secara kumulatif Januari‑Juni 2026, neraca perdagangan masih surplus US$ 3,58 miliar berkat surplus non‑migas US$ 19,35 miliar yang menutupi defisit migas US$ 15,77 miliar, dengan AS, India, dan Filipina sebagai mitra surplus terbesar serta China, Australia, dan Singapura sebagai penyumbang defisit terbesarnya.

RI Belanja Minyak Mentah US$ 16,16 M, Sebagian Besar dari Nigeria dan Angola

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengimpor minyak mentah senilai US$ 16,16 miliar sepanjang Januari-Juni 2026, melonjak 39,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar impor minyak mentah berasal dari Nigeria dan Angola.

Singapura menjadi importir terbesar untuk seluruh produk minyak dan gas dengan 28,36 % pangsa, diikuti Malaysia (19,77 %) dan AS (8,55 %); ekspor minyak mentah Indonesia hanya terjadi Feb‑Apr 2026, utama ke Thailand (88,81 %). Defisit neraca perdagangan migas pada Juni 2026 mencapai US$ 3,49 miliar, menyumbang defisit total US$ 450 juta meski lebih kecil dari bulan sebelumnya; non‑migas tetap surplus US$ 3,04 miliar, sementara impor naik 34,27 % menjadi US$ 25,91 miliar versus ekspor US$ 25,46 miliar.

BI Gelontorkan Rp 198 Triliun dari Cadev untuk Stabilkan Rupiah dan Bayar Utang

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan cadangan devisa Indonesia telah berkurang sekitar US$ 11 miliar sepanjang tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memenuhi pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa menurun dari US$ 156 miliar pada awal 2026 menjadi sekitar US$ 145 miliar pada akhir Juni, kata Gubernur Sementara Destry Damayanti. Meskipun turun, cadangan US$ 145 miliar masih cukup untuk membiayai 5,4 bulan impor serta utang luar negeri. Angka tersebut jauh di atas standar internasional tiga bulan.

Membaca Arti Deflasi Juli 2026: Pasokan Melimpah atau Daya Beli Lesu?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (month-to-month/mtm) pada Juli 2026, sementara secara tahunan inflasi menyentuh 2,88 persen (year-on-year/yoy). Pendorong deflasi Juli 2026 terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89 persen. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen. Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai deflasi bulanan pada Juli 2026 masih lebih banyak dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dibandingkan pelemahan permintaan massal. Kondisi ini dipicu oleh musim panen raya pada komoditas hortikultura di berbagai sentra produksi.

BPS: Kunjungan Wisman Malaysia dan Australia Terbanyak per Juni

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan mancanegara (wisman) asal Malaysia dan Australia menjadi penyumbang terbanyak kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan total kunjungan wisman ke tanah air pada Juni 2026 mencapai 1,17 juta kunjungan. Angka tersebut naik 2,05 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan melesat 9,99 persen (year-on-year/yoy). Dari total kunjungan tersebut, turis asal Malaysia mendominasi dengan porsi mencapai 16,30 persen. Disusul oleh wisatawan asal Australia dengan kontribusi sebesar 13,42 persen atau setara 157,1 ribu kunjungan dan asal Singapura sebanyak 123,7 ribu kunjungan atau menyumbang 10,57 persen pada periode yang sama.

Ia menjelaskan lonjakan kunjungan wisatawan asal Malaysia dan Singapura sebagian besar didorong oleh aksesibilitas pintu masuk perbatasan dan transportasi laut regional, terutama di wilayah Kepulauan Riau dan Bali. Di sisi lain, kunjungan wisman asal Australia masih didominasi oleh pergerakan melalui jalur udara menuju destinasi favorit utama, yakni Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Secara akumulatif, BPS mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang semester I 2026 menembus 6,43 juta kunjungan. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar 21,20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pengamat: Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi, Itu Warung Politik

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang dikelola berdasarkan keanggotaan. Konsep koperasi memiliki landasan hukum yang jelas dan berpusat pada anggota, bukan dibentuk dengan pola seperti yang dijalankan saat ini.

“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” jelasnya.

Syukur juga menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai arah kepemimpinan saat ini justru membawa Indonesia ke situasi yang mengkhawatirkan.

Indonesia dan Thailand Perkuat Kerja Sama Lawan Penipuan Daring, Perdagangan Manusia, dan Narkoba

Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti penipuan daring (online scam), perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Anutin mengatakan kedua negara melihat perlunya hubungan militer yang lebih erat untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan baru yang berkembang di kawasan. Selain memperkuat hubungan pertahanan, kedua negara juga berkomitmen meningkatkan kolaborasi dalam pemberantasan kejahatan lintas negara melalui penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum.

Juniver Girsang Harap RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Habisi Lawan Politik

Pengacara Juniver Girsang memberi masukan perihal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengingatkan kepada Komisi III DPR jangan sampai RUU tersebut jadi alat menghabisi lawan politik. Juniver mengatakan penyitaan tersebut termasuk sadis. Lantaran, kata dia, penegak hukum memblokir ribuan kali aset milik kliennya.

Atas pengalaman itu, ia pun mengingat jajaran Komisi III DPR untuk lebih waspada dengan RUU Perampasan Aset. Dia menyinggung potensi RUU tersebut jadi alat penguasa.

Kemudian, Juniver juga memandang belum ada satu pun negara yang berhasil menerapkan aturan perampasan aset. Perlu untuk melakukan kajian sebelum meratifikasi perampasan aset ini.

PM Thailand Ungkap 500 WNI Korban Online Scam Masih Proses Pemulangan

Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul menyambut baik peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Thailand, salah satunya dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara. PM Charnvirakul mengatakan pemerintahannya terus mendukung proses pemulangan WNI yang menjadi korban online scam. “Masih ada lebih dari 500 orang warga negara Indonesia yang sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia, dan saya akan mempercepat prosesnya secepatnya,” kata Charnvirakul dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Permasalahan kejahatan online scam juga disorot Prabowo dalam pernyataannya. Prabowo mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama dalam pemberantasan online scam. “Untuk itu, kami sepakat mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam,” katanya. Prabowo turut mengucapkan apresiasi kepada pemerintahan Thailand yang telah membantu kepulangan WNI terjerat kejahatan online scam. Dia menyebut hampir seribu WNI telah dibantu kepulangannya oleh Thailand.

Dihantui Defisit Rp 2 T per Bulan, BPJS Masih Tunggu Suntikan Dana

BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp14 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Selain itu, sekitar 54 juta dari total lebih dari 285 juta peserta BPJS Kesehatan tercatat tidak aktif karena menunggak iuran.

Untuk menjaga keberlangsungan program JKN, pemerintah akan memberikan tambahan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Prihati menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait bantuan tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun, pencairan dana masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta, terutama bagi yang menunggak. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga agar status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam sejumlah layanan publik, seperti pengurusan SKCK, keberangkatan haji dan umrah, pendaftaran perguruan tinggi, pengurusan paspor, hingga pembelian tiket pesawat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan aktif sekaligus memperkuat tata kelola JKN.

Kenaikan Remunerasi Kepala Daerah Tak Selesaikan Korupsi, Akar Masalah di Biaya Politik

Di tengah wacana kenaikan remunerasi kepala daerah, pemberantasan korupsi dinilai perlu diarahkan pada pembenahan akar persoalan, yakni tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipandang penting untuk menekan praktik politik uang yang kerap membebani kontestasi politik.

Salah satu langkah yang dinilai perlu ditempuh ialah memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Bahkan, menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, ambang batas tersebut dapat dipertimbangkan untuk diturunkan. Semakin rendah hambatan pencalonan, semakin kecil peluang terjadinya praktik candidate buying atau transaksi untuk memperoleh dukungan partai politik. Kompetisi yang lebih terbuka juga diyakini dapat mengurangi praktik vote buying.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengidentifikasi tiga pola korupsi kepala daerah yang paling sering terjadi, yakni dalam perekrutan jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian perizinan. Oleh karena itu, celah korupsi harus ditutup melalui perbaikan mekanisme dan pengawasan. Terkait remunerasi, beliau menilai tidak memiliki kaitan langsung dengan tingginya biaya politik meski tetap diperlukan evaluasi remunerasi sebagai kompensasi capaian kinerja bukan atas mahalnya biaya politik.

Komisi IX: Anggaran MBG 2027 Sisa Rp50 T Jika Tak Ambil Pos Pendidikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris memperkirakan jumlah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2027 hanya tersisa sekitar Rp40-50 triliun jika tak mengambil postur anggaran pendidikan dalam APBN. Menurut Charles, DPR belum memutuskan total pos anggaran MBG di 2027. Namun, berdasarkan jumlah pagu indikatif, angkanya mencapai Rp268 triliun. Pernyataan itu disampaikan Charles sekaligus merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggaran MBG di APBN diambil dari pos pendidikan. MK memberikan tenggat agar putusan itu berlaku paling lambat pada 2028.

Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG. MK menyatakan program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan, sehingga harus dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Putusan itu tertuang lewat amar putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026, yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara yang menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Malaysia Selidiki Pilot Penyelundup Narkoba ke RI Bisa Lolos di KLIA

Otoritas Malaysia menyatakan pihaknya tengah melakukan investigasi menyeluruh berkaitan kasus kopilot asal Malaysia berinisial MSO yang tertangkap membawa 26 kilogram ekstasi dari Malaysia sampai ke Indonesia. Investigasi dilakukan kepolisian Malaysia (PDRM), Kementerian Perhubungan Malaysia (MOG), Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS) serta Grup Aviasi Malaysia (MAG). Dirjen AKPS Mohd Shuhaily Mohd Zain mengakui MSO berhasil lolos menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Dalam konferensi pers di terminal satu KLIA, Minggu (2/8) kemarin, dia mengatakan dari penelusuran pihaknya pilot tersebut telah menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan sebelum naik pesawat pada 28 Juli kemarin.Namun, pihaknya kaget ketika tahu petugas bea cukai di Jakarta menemukan 14 bungkus Ecstasy–lebih dari 70.000 tablet–di dalam koper pilot, dan 4 gram metamfetamin di tas tangannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi setempat masih menyelidiki cara pilot tersebut lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Shuhaily menegaskan setiap kru penerbangan di Malaysia melalui pemeriksaan ketat di bandara. Dia pun memastikan Otoritas Malaysia tidak akan berkompromi apabila ada keterlibatan oknum petugas yang membantu MSO dapat melenggang dari KLIA dengan narkobanya terbang ke Indonesia.

Kejagung Geledah Kantor Don Ritto dan 4 Perusahaan Terkait Kasus Febrie Adriansyah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Senin (3/8/2026). Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor pengacara Don Ritto di Jakarta Selatan. Selain kantor Don Ritto, penyidik juga menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, tim penyidik juga menggeledah kantor empat perusahaan di Jakarta Selatan. Keempat perusahaan itu, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa empat saksi, yakni T, ER, DH, dan HH yang merupakan pihak swasta.

Komisi X DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Pendidikan Diterapkan Mulai 2027

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta pemerintah mulai menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak APBN 2027. Meski MK memberikan masa penyesuaian hingga APBN 2028, Esti menilai percepatan pelaksanaan akan memberi ruang lebih besar bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Menurut Esti, anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kependidikan, dan penguatan mutu pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa. Ia menilai investasi yang optimal pada sektor pendidikan akan membantu Indonesia menghadapi tantangan transformasi digital, kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, perubahan dunia kerja, dan persaingan global.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dengan memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR hingga penyusunan APBN 2028 untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, mengingat proses penyusunan APBN dilakukan setiap tahun.

Dirjen Dukcapil Ungkap 201 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Ada pada Usia Produktif

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkap, jumlah usia produktif di Indonesia sebanyak 201.060.449 jiwa dari total jumlah penduduk 290.125.073 jiwa pers Semester I 2026. Adapun penduduk dalam kelompok produktif adalah masyarakat dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut, paling banyak berasal dari kelompok usia 15-19 tahun, yakni sebanyak 23.791.077 jiwa.

Teguh menjelaskan, angka tersebut penting karena menunjukkan rasio ketergantungan rendah menunjukkan peluang percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan tingginya kelompok penduduk dengan usia produktif, ia berharap kondisi itu dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kantor Don Ritto dan Rumah Nurman Herin Digeledah Terkait Kasus Febrie

Tim 9 dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan dilakukan oleh penyidik Tim 9, pada Senin (3/8) hari ini. Ia menyebut salah satu lokasi yang digeledah merupakan kantor pengacara milik tersangka Don Ritto (DR). Selain itu, ia mengatakan penggeledahan turut dilakukan terhadap rumah milik tersangka Nurman Herin (NH) yang berada di Depok, Jawa Barat. Tidak ketinggalan, Anang menuturkan penyidik Tim 9 bentukan jaksa agung juga menggeledah empat perusahaan yang diduga terkait kasus ini di wilayah Jakarta Selatan yakni Kantor PT HI, PT PIS, PT KPE dan PT SME.

Kemnaker ajak masyarakat pacu kompetensi di Pelatihan Vokasi Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 hingga 12 Agustus 2026 melalui platform Skillhub. Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan dinamika dunia kerja menuntut tenaga kerja untuk terus mengembangkan keterampilan. Karena itu, Kemnaker menghadirkan berbagai program vokasi agar masyarakat memiliki kompetensi yang relevan sehingga dapat memperbesar peluang untuk bekerja maupun berwirausaha.

Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 telah dijadwalkan secara bertahap. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan dengan seleksi peserta pada 13–19 Agustus, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026. Kemnaker mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing.

Menhub Evaluasi Operator KM Mutiara Sentosa Buntut Dua Kali Kecelakaan

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan perusahaan pemilik KM Mutiara Sentosa 2, kapal yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8), sudah dua kali mengalami kecelakaan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan operator kapal tersebut. Dudy menyampaikan pihaknya akan menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, sebelum mengambil langkah evaluasi lebih lanjut terhadap perusahaan tersebut.

Satgas Pangan Tetapkan 39 Tersangka Mafia Beras, Kerugian Hampir Rp 170 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan sebagai bagian dari upaya pemberantasan mafia pangan. Amran mengatakan pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi dan produk beras lainnya untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka yang terlibat dalam 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan, dengan proses hukum yang kini sedang berjalan. Penyimpangan pada beras fortifikasi diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp71,9 triliun per tahun, sementara beras premium diperkirakan menyebabkan kerugian Rp98 triliun. Total kerugian hampir mencapai Rp170 triliun.

Akal-akalan Pilot Malaysia Kurir Ekstasi Bawa Urine ‘Cadangan’

Pilot maskapai Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39) ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah kedapatan menyelundupkan narkotika. Terungkap bahwa Mohd Saufi diduga tak hanya menjadi kurir ekstasi dan sabu, tetapi juga membawa urine cadangan yang diduga untuk mengelabui tes narkoba. Pilot asal Malaysia tersebut ditangkap setelah petugas Bea Cukai menemukan kecurigaan pada saat pemeriksaan X-ray bagasi penumpang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta pada Selasa (28/7/2026), sekitar pukul 23.30 WIB. Petugas kemudian memeriksa koper dan pemiliknya di ruang pemeriksaan kantor Bea Cukai.

Saat diperiksa, ternyata koper tersebut berisi sabu. Ada 14 bungkus besar dan 1 bungkus paket narkotika jenis sabu. Bea Cukai kemudian menginformasikan temuan tersebut kepada petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Saufi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka mengaku disuruh seseorang untuk membawa sabu tersebut ke Jakarta dengan upah RM 50.000. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin. Didapati hasilnya Saufi positif mengonsumsi tiga jenis narkoba.

Humas Bea Cukai Soetta, Satria Yudhatama mengungkap, pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan membawa botol urine yang ‘bersih’. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi bila nantinya ada pemeriksaan. Ternyata saat menerbangkan pesawat, Saufi dalam kondisi memakai narkoba. Maskapai Malaysia Airlines merespons pilotnya yang berusaha menyelundupkan puluhan kilogram ekstasi. Maskapai penerbangan Malaysia itu menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Gaza Digempur Lagi di Tengah Upaya Gencatan Senjata, 13 Orang Tewas

Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangkaian serangan udara Israel yang menghantam sejumlah bangunan permukiman di Jalur Gaza pada Minggu. Serangan itu terjadi di tengah klaim Hamas yang menyatakan telah menyetujui tahap terbaru dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Otoritas pertahanan sipil Gaza yang berada di bawah pemerintahan Hamas mengatakan delapan orang tewas dalam serangan yang terjadi sekitar tengah malam. Lima korban lainnya dilaporkan meninggal dalam serangan terpisah pada siang hari.

Serangan terbaru ini terjadi meski Hamas pada Jumat lalu menyatakan telah menyetujui rencana yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup penyerahan senjata oleh Hamas serta penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza secara bertahap. Namun, Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Seorang sumber politik Israel mengatakan kepada AFP bahwa tidak akan ada penarikan pasukan tanpa adanya “pelucutan senjata yang sungguh-sungguh” dari Hamas.

Sehari sebelumnya, otoritas Gaza juga melaporkan sedikitnya delapan orang tewas dalam serangan yang merusak persediaan medis sebuah rumah sakit dan menghantam atap bangunan. Militer Israel menyatakan dua serangan tersebut menargetkan anggota kelompok militan Army of Islam dan Islamic Jihad.

250 Hektar Sawah di Majalengka Terhindar dari Kekeringan Berkat Pompa Tenaga Surya

Seluas 250 hektar areal persawahan di Desa Leuweunghapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali memperoleh pasokan air irigasi setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoperasikan pompa air bertenaga surya. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pompa mulai dioperasikan sejak 29 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi Kementerian PU dalam memastikan ketersediaan air irigasi untuk mendukung program swasembada pangan. Pemanfaatan energi surya juga menjadi alternatif untuk menekan biaya operasional pompa dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Rupiah Dibuka Menguat Sentuh Rp17.975 per Dolar AS, Pasar Menanti Data Inflasi

Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada level Rp17.975 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan pembukaan perdagangan Senin (3/8/2026) seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Presiden AS Donald Trump dikabarkan membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Selanjutnya fokus investor pada hari ini akan tertuju pada data neraca perdagangan dan inflasi Indonesia. Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures pada pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat sebesar 0,26% ke level Rp17.975

PM Thailand Kunjungan ke RI 3-4 Agustus, Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Direkayasa

Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand, Y.M. Anutin Charnvirakul dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta selama kunjungan. Kunjungan kenegaraan PM Thailand dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin hingga Selasa, 3-4 Agustus 2026.

TMC Polda Metro menjelaskan, petugas akan melakukan pengawalan sekaligus pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan rombongan tamu negara. Pengaturan dilakukan demi kelancaran agenda kenegaraan sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Adapun ruas jalan yang berpotensi terdampak pengaturan lalu lintas meliputi: Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Trunojoyo.

BGN Suspend SPPG di Semarang usai 707 Orang Diduga Keracunan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menjenguk para korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang, Sabtu (1/8). Keracunan dialami sebanyak 707 orang usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah pada Jumat (31/7). 

Korban yang didiuga keracunan ini terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Para korban rata-rata mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan tersebut. Sebagian korban menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan lainnya mendapat penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Tim investigasi BGN terus menguji sampel makanan untuk mengidentifikasi penyebab, dan BGN siap menangguhkan SPPG terkait bila terbukti ada kelalaian, sejalan dengan kebijakan zero tolerance. Kepala BGN menekankan pentingnya kepatuhan SOP dapur, kepemimpinan kepala dapur, serta tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar prosedur kebersihan demi menjamin keamanan pangan.

KKB serang pekerja jalan di Tolikara, lima orang dilaporkan tewas

Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Senin dini hari sekitar pukul 03.28 WIT, dilaporkan menyerang para pekerja proyek jalan dari PT SHJ di sekitar Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, hingga mengakibatkan lima orang meninggal dunia. “Benar, ada insiden penembakan yang menewaskan para pekerja PT SHJ dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto kepada ANTARA di Jayapura, Senin.

BI Tawarkan Insentif untuk Genjot Penyaluran Kredit Bank

Bank Indonesia (BI) menawarkan insentif Kelonggaran Likuiditas Moneter (KLM) untuk mendorong perbankan lebih gencar menyalurkan kredit. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan BI melalui sejumlah kebijakan makroprudensial mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat. 

Penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2026 tumbuh 11,51 % YoY menjadi Rp 8.918 triliun, dengan kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 21,95 % dan kredit korporasi naik 18,39 % YoY, sementara kredit UMKM hanya meningkat 0,60 % YoY. BI menyiapkan skema insentif baru untuk menjaga suku bunga kredit tetap terkendali, menghitung insentif berdasarkan selisih antara BI Rate dan suku bunga kredit sehingga bank yang tidak menaikkan bunga secara berlebihan dapat memperoleh insentif; suku bunga kredit turun dari 9,03 % menjadi 8,95 % antara Maret dan April 2026.

Danantara Belum Rilis Laporan Keuangan, Ini Penjelasan Dony Oskaria

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan alasan laporan keuangan belum dipublikasikan karena masih dalam proses konsolidasi dan audit. Penyusunan laporan konsolidasi BUMN pertama ini jauh lebih kompleks daripada laporan standar, karena harus menggabungkan data ratusan hingga ribuan entitas dan mengeliminasi transaksi antar‑perusahaan untuk menghindari pencatatan ganda.

Dony juga mengungkapkan laporan keuangan Danantara saat ini tengah memasuki tahapan pra-audit sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Danantara menggandeng konsultan keuangan untuk menyusun struktur akun (chart of accounts) agar laporan keuangan konsolidasi dapat disusun sesuai standar yang berlaku. Dony optimistis proses penyusunan laporan akan lebih cepat pada tahun-tahun berikutnya setelah pola konsolidasi dan eliminasi transaksi antar-BUMN telah berlangsung.

122 Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Tiba di Darat, 5 Orang Wafat

Sebanyak 122 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II telah tiba di darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kalianget, Sumenep, hingga Senin (3/8/2026) dini hari. Lima orang dipastikan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kepala Kantor SAR Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit PH menyampaikan seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak menjalani pemeriksaan kesehatan. Sedangkan korban yang memerlukan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit.

Nanang mengatakan, hingga Senin dini hari, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 234 penumpang, terdiri atas 229 orang selamat dan lima orang meninggal dunia, berdasarkan hasil konfirmasi terhadap seluruh kapal yang terlibat dalam operasi. Ia menambahkan masih terdapat tiga kapal, yakni KM Ferindo 1, Selaras Mas, dan KRI Nala-363, yang masih membawa korban dalam perjalanan menuju Surabaya.

Langkah BGN Tangani 707 Orang Keracunan MBG di Semarang

Badan Gizi Nasional (BGN) menangani peristiwa keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan orang di Semarang. Berikut adalah langkah BGN. Sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru diduga keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (31/7/2026). Dari jumlah tersebut, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk menjalani observasi lebih lanjut.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi sementara, dugaan penyebab kasus keracunan di sekolah tersebut dipicu oleh beberapa bahan makanan, meliputi daun singkong hingga bumbu rendang; serta waktu memasak yang terlalu dini sebelum makanan didistribusikan. Sudaryono mengatakan, pihaknya memberhentikan sementara (suspend) SPPG Karangturi dan telah melayangkan surat peringatan imbas kasus tersebut. Pemberhentian sementara ini dilakukan hingga hasil investigasi selesai. Sudaryono mengungkapkan, hasil investigasi kasus dugaan keracunan tersebut kemungkinan baru keluar sekitar 5-7 hari ke depan.

Saat ini, BGN tengah mempersiapkan sistem pemantauan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sistem tersebut akan mendeteksi waktu masak, waktu persiapan, hingga waktu distribusi secara real-time. Sudaryono berharap, rencana ini selesai dalam dua minggu ke depan.

Ekspor Kopi hingga Rempah Melonjak, LPEM UI Usul Roadmap Hilirisasi Agro

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendorong pemerintah segera menyusun roadmap hilirisasi sektor agro menyusul menguatnya kinerja ekspor komoditas pertanian. Wakil Kepala Kajian Iklim Bisnis dan Rantai Nilai Global LPEM UI Christina Ruth Elisabeth menilai langkah tersebut penting agar kenaikan ekspor tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Menjaga Hutan, Merawat Ingatan Ekologis

Hari Konservasi Alam Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli menjadi momentum penting di tengah krisis iklim global seperti gelombang panas ekstrem, kebakaran hutan, dan bencana hidrometeorologi. Meskipun teknologi rendah karbon dan regulasi ketat terus didorong, akar masalah lingkungan juga bersumber dari melonggarnya kebiasaan manusia dalam hidup berdampingan dengan alam. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi membutuhkan fondasi sosial yang kuat, di mana nilai-nilai kepedulian lingkungan diajarkan serta dipraktikkan sebagai proses belajar sosial sejak dini.

Pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal makin diakui secara global dalam menjaga ekosistem. Praktik budaya lokal—seperti tradisi besialang masyarakat adat Batin Telisak di Jambi, cultural burning Aborigin di Australia, dan Indigenous Guardians di Kanada—membuktikan bahwa pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi mampu menjaga kelestarian alam tanpa bergantung penuh pada pengawasan negara. Melalui pengalaman langsung di lapangan, menjaga ekosistem menjadi bagian dari cara hidup yang tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat.

Namun, pewarisan pengetahuan lokal kini terancam oleh perubahan sosial, teknologi, dan renggangnya hubungan generasi muda dengan alam. Untuk mengatasinya, program Perhutanan Sosial hadir tidak hanya untuk membuka akses kelola hutan dan kesejahteraan, melainkan juga sebagai ruang belajar yang mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan tradisi lokal. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pendidikan formal maupun nonformal, konservasi dapat terus bertahan hidup dalam kebudayaan setiap generasi.

Amran Bersih-bersih Kementan, Belasan Pejabat Eselon I Bakal Dicopot

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengisyaratkan bakal melakukan perombakan besar di internal Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut sekitar 14 hingga 20 pejabat Eselon I berpotensi dicopot sebagai bagian dari upaya bersih-bersih di lingkungan kementerian.

Amran belum mengungkap identitas maupun dugaan pelanggaran yang melatarbelakangi rencana pencopotan tersebut. Kendati, dia belum merinci dasar evaluasi terhadap para pejabat tersebut maupun kemungkinan keterkaitannya dengan pengusutan dugaan mafia pangan. Amran hanya memastikan penjelasan lebih lengkap akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

Menjadi Guru yang Sadar

Persiapan menyambut tahun ajaran baru sering kali menguras energi guru melalui tuntutan administrasi dan penyusunan target pembelajaran, sehingga kondisi emosional guru kerap terabaikan. Padahal, penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dengan pilar utamanya—pembelajaran yang sadar (mindful learning), bermakna (meaningful learning), dan menyenangkan (joyful learning)—membutuhkan kesiapan batin pendidik. Seorang guru tidak akan mampu membimbing siswa belajar secara utuh jika jiwanya sendiri masih tenggelam dalam kelelahan mental atau tekanan birokrasi.

Perspektif pendidikan ini sejalan dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara dan teori psikologi modern tentang mindfulness. Pendidikan idealnya tidak hanya mengasah kognisi, tetapi juga memajukan budi pekerti dan ketenangan batin yang diwujudkan melalui tindakan nyata membela hak-hak peserta didik. Melalui kesadaran penuh (mindfulness), guru dapat mengelola emosi tanpa reaksi impulsif, menciptakan ruang kelas yang hangat, serta menghindar dari jebakan rutinitas administratif yang kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar-mengajar.

Namun, upaya menjaga kesejahteraan mental guru menghadapi tantangan sistemis, terutama di sekolah-sekolah daerah 3T maupun swasta beranggaran terbatas. Masalah seperti beban mengajar yang berlebihan, minimnya pendampingan psikologis, dan ketimpangan kesejahteraan tidak cukup diselesaikan melalui inisiatif individu. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, dinas pendidikan, dan pengelola sekolah untuk merestrukturisasi beban kerja, menyediakan layanan konseling terintegrasi, serta menjadikan kesejahteraan emosional guru sebagai indikator kinerja utama.

Badai PHK Belum Berlalu

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri garmen. Sekitar 1.500 pekerja dari dua perusahaan di Jawa Tengah berisiko kehilangan pekerjaan, yakni sekitar 800 karyawan PT Victory Apparel di Kota Semarang dan sekitar 670 karyawan PT Samwon di Kabupaten Jepara. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah penyelamatan agar perusahaan tetap beroperasi dan para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.

Kondisi tersebut sejalan dengan pelemahan kinerja sektor manufaktur pada semester I 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di level 50,1 pada Maret, turun menjadi 49,1 pada April, lalu kembali ke angka 50 pada Mei. Perlambatan aktivitas manufaktur dinilai beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap pasar tenaga kerja, khususnya di industri padat karya seperti garmen.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025 tercatat 88.519 pekerja kehilangan pekerjaan, sementara hingga Juni 2026 jumlahnya telah mencapai sekitar 43 ribu orang dan berpotensi terus bertambah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan angka PHK lebih tinggi dibandingkan data pemerintah. Berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja, DPR, akademisi, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, menilai diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mencegah gelombang PHK semakin meluas.

BPJS Kesehatan Percepat Implementasi Klaim Elektronik Terintegrasi SATUSEHAT

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi SATUSEHAT dalam Pengelolaan Klaim JKN pada 30 Juli 2026. Melalui kebijakan ini, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan didorong beralih dari sistem klaim berbasis dokumen hasil pemindaian PDF menuju klaim elektronik yang memanfaatkan data RME terintegrasi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Agustus 2026 sebagai masa transisi dan uji coba. Pada tahap ini, rumah sakit akan menyesuaikan sistem, menguji pengiriman data, menerapkan tanda tangan elektronik, serta melakukan simulasi klaim elektronik tanpa mengganggu pembayaran layanan kesehatan. Hingga Mei 2026, sebanyak 2.400 rumah sakit telah mengirimkan data enam layanan RME ke platform SATUSEHAT. Apabila kesiapan nasional dinilai memadai, kebijakan “No RME, No Claim” akan diberlakukan penuh pada 2027.

RME berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengintegrasikan identitas pasien, diagnosis, tindakan medis, obat, tenaga kesehatan, waktu pelayanan, hingga dokumen pendukung dalam satu jejak digital. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses verifikasi klaim JKN, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi dan mencegah potensi kecurangan (fraud). BPJS Kesehatan menegaskan penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN.

P2G Kecewa MK Bolehkan Pengalihan Anggaran MBG hingga 2028

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama pemohon uji materiil, Reza Sudrajat, menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda transisi hingga 2028 untuk memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, penggabungan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan serta kepastian karier para guru honorer dan PPPK Paruh Waktu. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan tanpa harus menunggu waktu dua tahun agar tidak mengabaikan amanat konstitusi.

Sebelumnya, MK dalam putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa program MBG tidak lagi termasuk dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, alokasi anggarannya harus dikecualikan dan tidak boleh lagi menggunakan dana pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Langkah pemisahan anggaran ini dilakukan untuk menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program MBG. Meskipun pos anggarannya dipisahkan dari alokasi pendidikan, MK menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berstatus konstitusional sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

BI Andalkan Stabilitas Rupiah Hadapi Inflasi & Konflik Global

Bank Indonesia (BI) mengandalkan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, mengantisipasi dampak kebijakan moneter Amerika Serikat, serta eskalasi konflik geopolitik terhadap perekonomian domestik.

Penjabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti mengatakan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan bahwa pasar global masih akan menghadapi periode suku bunga tinggi, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, serta tekanan inflasi.

Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional

Tekanan yang belum mereda di sektor riil meningkatkan risiko memburuknya kualitas pasar kerja nasional. Kalangan ekonom mengingatkan perlambatan dunia usaha bukan hanya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga mendorong semakin banyak pekerja bergeser ke sektor informal.

Sektor riil Tanah Air dinilai masih menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari tingginya biaya produksi, pelemahan ekspor, hingga ketidakpastian ekonomi global. Pada saat bersamaan, dunia usaha juga menghadapi konsekuensi biaya pendanaan yang lebih mahal setelah kebijakan moneter domestik diperketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Angka Anak Tidak Sekolah Tidak Turun Signifikan dalam 6 Tahun Terakhir

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam lima hingga enam tahun terakhir. Berdasarkan perbandingan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2020 dengan data tahun 2026, angka ATS relatif tidak banyak berubah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, ATS dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu anak yang belum pernah bersekolah, anak putus sekolah, dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan kelompok terakhir menjadi penyumbang terbesar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen meluncurkan Seleksi Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) jenjang SMA sebagai upaya menjangkau anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan secara reguler. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak tidak sekolah, terutama usia 16–18 tahun, agar kembali mengikuti pembelajaran dan membantu menurunkan angka ATS secara bertahap, dengan target jangka panjang mencapai nol ATS pada tahun 2045.

SPMB PJJ akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah dan menyasar sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah usia SMA. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang mendaftar, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan lulus.

Reaksi Istana dan DPR dengar MK Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara perihal putusan MK agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Akan tetapi, pihak Istana belum menerima salinan putusannya, mengingat mereka sedang berada di luar Ibu Kota Jakarta. Prasetyo menyampaikan, apapun keputusan MK, Istana akan menghormati dan mempelajarinya. Yang pasti, Prasetyo mengingatkan, persoalan anggaran tidak berdiri sendirian, melainkan melibatkan banyak kementerian dan DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi besar-besaran, setelah MK memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Politikus Golkar itu mengatakan, efisiensi tersebut diperlukan agar Program MBG tetap berjalan meski pemerintah harus menyesuaikan skema penganggarannya setelah putusan MK.

Ini Poin-poin Putusan MK agar MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Ini poin-poin putusannya. Majelis hakim konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Meski tetap konstitusional, Mahkamah menyatakan Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Mahkamah, pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program MBG.

BI Tak Ubah Strategi, Tetap Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan arah kebijakan bank sentral tetap tidak berubah meski jumlah anggota Dewan Gubernur BI kini berkurang menjadi lima orang setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Destry mengatakan, sesuai undang-undang, dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior secara otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI hingga proses selanjutnya berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.

Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi

Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan kunci rumah subsidi untuk 62 ribu penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seluruh Indonesia secara serentak di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia secara resmi menyatakan akad massal 62 ribu unit rumah dimulai,” kata Prabowo.

Selain peresmian akad massal tersebut, Prabowo dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah tersebut juga melakukan peresmian hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Prabowo juga menjajal Kereta Api Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kota Batang.

Search