Mendagri Tito Karnavian akan membentuk tiga tim terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) pada masing-masing tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Setelah alat-alat yang rusak didata, nantinya Kementerian Dalam Negeri akan membuka pelayanan perbaikan data dan dokumen kependudukan.

Menurut dia, layanan perbaikan dukcapil bukan hanya soal KTP, tetapi juga mencakup ijazah warga. Tito akan menyurati kepala daerah terkait karena ranah perbaikan ijazah berada di pemerintah daerah (pemda). Mendagri juga menegaskan, pelayanan perbaikan dokumen warga ini gratis atau tidak akan ada pungutan apapun.

Tito Karnavian dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025), mengatakan, tim Inspektorat Jenderal telah memeriksa Mirwan terkait keberangkatannya umrah tanpa izin menteri. Dari hasil pemeriksaan, Mirwan dinyatakan melanggar Pasal 76 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77, yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan. SK pemberhentian telah ditandatangani Mendagri per hari Selasa (8/12/2025). Dengan demikian, sanksi terhadap Mirwan berlaku sejak SK diterbitkan hingga 9 Maret 2026. Terkait pengisian posisi kepala daerah, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan.

Tito juga sudah mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya dan tidak ke luar negeri sampai dengan 15 Januari 2026. Surat edaran ini diterbitkan karena setelah melihat prakiraan cuaca, cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi hingga Januari mendatang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menilai tepat sanksi yang dijatuhkan bagi Mirwan. Ia menilai tindakan Mirwan merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah, terutama ketika masyarakat tengah mengalami kondisi darurat.

Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) kompak menangani banjir Sumatera. Dalam rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, Djamari menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi TNI, Polri, dan BIN bukan hanya untuk penanganan jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana. Djamari menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif di media sosial.

Dalam sisi operasi kemanusiaan, TNI telah mengerahkan total sekitar 30.864 personel dari seluruh matra serta mengerahkan aset besar. TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan yang terputus, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, hingga mendukung layanan kesehatan lapangan. Sementara itu, Polri mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terintegrasi.

Di balik operasi lapangan tersebut, BIN menjalankan fungsi intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan aman dalam distribusinya. BIN memainkan peran penting dalam peringatan dini terhadap potensi bencana susulan maupun kerawanan sosial.

Partai Gerindra mendorong Kemendagri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang disorot karena berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sudah membahas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pada kasus yang melibatkan Bupati Mirwan.

Dasco mendorong agar sanksi tegas diberlakukan bagi kepala daerah yang juga kader Gerindra tersebut. Baginya, sekadar pemeriksaan keterangan saja tak cukup. Bahkan, sanksi yang dikenakan itu bisa berupa pemberhentian sementara. Hal ini bertujuan agar semua pihak bisa lebih dahulu memusatkan perhatian pada penanganan bencana. Terkait desakan pencopotan permanen Mirwan sebagai bupati, menurut Dasco, hal itu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang semua sudah diatur mekanismenya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pihaknya akan berpegang teguh pada UU Pemda dalam menjatuhkan sanksi terhadap Bupati Mirwan (8/12/2025). Apabila kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan UU Pemda, maka inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut kepada Mendagri. Menurut Bima, berdasarkan UU Pemda, diatur sejumlah sanksi, mulai dari sanksi teguran, peringatan, hingga pemberhentian sementara. Bahkan, dimungkinkan pula inspektorat merekomendasikan pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat. Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang. Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan. Bupati Aceh Selatan, Mirwan, disebut tidak izin untuk pergi umrah. Diketahui, kepala daerah yang berpegian ke luar negeri diharuskan izin terlebih dahulu.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penganggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) malam.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi para pengungsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa sebanyak 37.546 rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak berat hingga ringan akibat bencana tersebut.

Untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan adalah Rp30 juta per rumah yang akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar dan sarana MCK. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperhitungkan kenaikan harga dan inflasi dalam penganggaran pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Estimasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam. Pada kesempatan tersebut, Suharyanto menyebutkan bahwa estimasi biaya tersebut masih bisa bertambah mengingat jumlah korban yang terus diperbarui setiap hari.

Untuk rincian biaya, Suharyanto menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengestimasi biaya pemulihan khusus untuk Aceh mencapai Rp25,41 triliun. Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing mencapai Rp12,88 triliun dan Rp13,52 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban, serta mencukupi stok logistik dari tingkat desa hingga daerah.

Dalam fase rehabilitasi, BNPB juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Pembangunan huntara akan dilakukan oleh satuan tugas dari TNI dan Polri, sementara hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan.

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melibatkan dokter internship (magang). Hal ini untuk ikut membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Awalnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana. Budi juga meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menurunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama 3 bulan untuk membantu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya apakah dokter koas sudah boleh diturunkan atau tidak untuk membantu korban. Budi menjawab bahwa yang sudah boleh diturunkan untuk ikut membantu adalah dokter magang. Namun tetap membutuhkan dokter pendamping.