Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP dengan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Ditjen Administrasi Hukum Umum melakukan penelitian administratif dan yuridis terhadap permohonan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemilihan Ketua Umum dalam Muktamar X PPP itu menggunakan AD/ART PPP hasil Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2020. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, tidak ada perubahan pada AD/ART yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Muktamar X PPP. Supratman menampik bahwa proses cepat pengesahan SK kepengurusan Mardiono adalah perlakuan khusus. Saat ditanya mengenai kubu Agus Suparmanto yang juga telah mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum, Supratman mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia menyatakan tidak pernah bertemu dengan perwakilan kubu Agus Suparmanto.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP 2020-2025 yang juga berada di kubu Mardiono, Rapih Herdiansyah, mengatakan, pengesahan oleh Menteri Hukum sekaligus memberikan kepastian hukum di tengah dinamika yang terjadi di tubuh PPP. Kubu Mardiono berkomitmen untuk merangkul seluruh kader demi persatuan partai. Menurut Rapih, kepengurusan di bawah pimpinan Mardiono kini memiliki legalitas yang sah dan tidak dapat diperdebatkan lagi.

Kubu Agus Suparmanto melalui keterangan pers tertulis menyampaikan penolakan atas SK Menteri Hukum yang mengesahkan kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Mardiono. Kubu Agus menyampaikan enam catatan, salah satunya SK Menteri Hukum itu cacat karena tidak memenuhi delapan syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017. Pengajuan pengesahan susunan kepengurusan baru oleh Mardiono juga tidak menyertakan surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Kubu Agus Suparmanto meminta Menteri Hukum untuk menunjukkan Surat Mahkamah Partai PPP. Selain itu, Menteri Hukum juga disebut mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP.

Kubu PPP di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto menyerahkan hasil muktamar, di antaranya dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan kepengurusan DPP PPP, ke Kementerian Hukum, Rabu (1/10/2025) sore. Adapun kubu PPP di bawah kepemimpinan Mardiono menyerahkan dokumen hasil muktamar melalui daring. Terkait kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Agus yang diserahkan ke Kementerian Hukum, Taj Yasin mengatakan, untuk sementara baru dicantumkan nama Agus dan dirinya sebagai sekjen PPP. Terhadap kubu Mardiono, Taj Yasin mengaku pihaknya sudah mengutus orang untuk mengajak Mardiono dan kelompoknya bergabung dalam PPP di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto.

Tak hanya kubu Agus, Mardiono pun mengklaim telah menyerahkan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum. Ia menambahkan, sistem pendaftaran di Kementerian Hukum sudah memiliki standar baku yang tidak bisa dilangkahi. Namun, berbeda dengan kubu Agus, kubu Mardiono mengirimkan dokumen hasil muktamar ke Kementerian Hukum secara daring. Mardiono pun menegaskan tidak pernah mendeklarasikan pencalonan kembali sebagai ketua umum. Namun, desakan dari mayoritas dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP membuatnya menerima amanah tersebut. Gelaran muktamar pun diklaimnya sudah sah karena sesuai dengan AD/ART PPP.

Empat organisasi pendiri PPP hasil fusi tahun 1973, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), menggelar konferensi pers Bersama. Anwar Sanusi, perwakilan dari Perti, mengaku prihatin dan menyesalkan Muktamar X PPP yang digelar pada 27 September 2025 berakhir ricuh dan memicu konflik antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto yang sama-sama mengklaim kursi ketua umum. Menurut Anwar, pelaksanaan Muktamar X PPP tersebut dinilai melanggar tata tertib dan kedua kubu itu juga melanggar AD/ART partai. Anwar pun mendorong kader PPP untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, bermusyawarah, dan berlandaskan hati nurani.

Husnan Bey Fananie juga menyatakan prihatin dengan konflik internal yang terjadi di PPP. Ia menilai pelaksanaan Muktamar X PPP itu tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART. Ia pun menuntut digelar muktamar ulang sebelum tahun ini berakhir. Menurut Husnan, kedua kubu itu dinilai telah melanggar AD/ART dalam melaksanakan Muktamar X PPP. Kubu Mardiono yang langsung mendeklarasikan aklamasi terpilih ketua umum PPP pada hari pertama pelaksanaan Muktamar tidak sesuai tata tertib. Sebab, pemimpin sidang seharusnya bukan dipimpin oleh Amir Uskara yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Mardiono, melainkan harus ketua Steering Committee Muktamar X PPP. Begitu juga Agus Suparmanto, yang nonkader partai, yang enggak pernah menjadi pengurus partai, datang dan langsung ditarik jadi ketua umum partai.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah tidak akan ikut campur terhadap dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari Pemerintah.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh PPP. Menurut dia, konflik internal partai adalah urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan UU Partai Politik yang berlaku. Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Kementerian Hukum wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak. Pemerintah tak akan mengesahkan susunan kepengurusan baru partai jika internalnya masih terjadi konflik.

Secara terpisah, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya belum menerima data terkait kepemimpinan baru atau adanya dualisme di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Supratman belum bisa menjelaskan apa yang terjadi di tubuh PPP saat ini karena sama sekali belum mendapatkan informasi soal masalah dualisme tersebut.