dicetak pada tanggal: 20 September 2026 8:00 AM

Perdana Sebagai Menkeu, Suahasil Umumkan APBN Tekor Rp 240 T
  • Defisit APBN Agustus 2026
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8668016/perdana-sebagai-menkeu-suahasil-umumkan-apbn-tekor-rp-240-t

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini. Ini adalah yang pertama kalinya disampaikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Ia mengatakan, APBN defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga Agustus 2026. Realisasi itu setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp 2.055,6 triliun atau tumbuh 25,4% yoy. Pendapatan negara sebesar Rp 2.055,6 triliun tersebut setara dengan 65,2% dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja negara mencapai 59,7% dari pagu, yakniRp 2.295,7 triliun atau tumbuh 17,1%.

Goldman Sachs Soroti Risiko Kenaikan Suku Bunga The Fed pada Oktober
  • Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan The Fed
  • https://www.idnfinancials.com/id/news/69020/goldman-sachs-soroti-risiko-kenaikan-suku-bunga-the-fed-pada-oktober

Goldman Sachs memperkirakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) akan kembali menaikkan suku bunga pada Oktober setelah para pejabat memberi sinyal bahwa pengetatan kebijakan masih diperlukan untuk membawa inflasi kembali ke target.

Seperti dikutip Reuters, Goldman Sachs memproyeksikan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed Oktober. Proyeksi tersebut muncul setelah The Fed pada Rabu (16/9) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%. Perubahan proyeksi Goldman Sachs tersebut berbeda dari perkiraan sebelumnya yang hanya memperkirakan satu kali kenaikan suku bunga The Fed tahun ini.

Anggota DPR Geram Suap Izin Tanah Masih Terjadi: Kementerian ATR/BPN Jangan Jadi Mafia
  • Kasus Suap HGB Kabupaten Bogor
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/18/09350401/anggota-dpr-geram-suap-izin-tanah-masih-terjadi-kementerian-atr-bpn-jangan

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku geram dengan adanya kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Politikus PKS itu mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN dan kantor pertanahan di tingkat daerah, untuk tidak memanfaatkan celah perizinan demi mencari keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurut Mardani, Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila persoalan jual beli izin pertanahan maupun praktik mafia tanah masih terus saja terjadi.

Bapanas Pastikan Beras Fortifikasi Palsu Sudah Berhenti Diproduksi
  • Beras Fortifikasi Palsu Ditarik
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/18/095100626/bapanas-pastikan-beras-fortifikasi-palsu-sudah-berhenti-diproduksi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras fortifikasi palsu sudah berhenti diproduksi dan tidak lagi beredar di pasaran. Bapanas telah meminta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara, untuk memberikan surat peringatan terhadap 11 produsen sebagai pemilik 25 merek beras fortifikasi palsu untuk menghentikan produksinya. Sejak minggu pertama September, seluruh merek beras fortifikasi palsu dipastikan sudah tidak lagi diproduksi.

Penelitian terbaru salju terakhir Papua – ‘Orang Papua tak menyumbang gas rumah kaca, tapi kehilangan situs paling sakral mereka’
  • Lapisan Es, Pemanasan Global, Riset Ekologi, Salju Terakhir Papua
  • https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly7dj0yjyjo

Pakar ekologi gletser Marie Sabacka bersama tim penelitinya melakukan ekspedisi ke Gletser East Carstensz di Papua pada Maret 2026 untuk mengkaji mikroorganisme yang hidup di sisa es tersebut. Berdasarkan data, lebih dari 99% es di kawasan ini telah menyusut sejak tahun 1850 akibat pemanasan global dan fenomena El Niño, menyisakan sekitar 16 hektare yang diprediksi akan mencair sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027. Meskipun pencairan ini tidak menjadi sumber utama kelangkaan air bagi warga setempat—mengingat curah hujan di sekitar wilayah tersebut tinggi—hilangnya gletser ini akan memusnahkan ekosistem mikroorganisme unik serta menghilangkan arsip iklim masa lampau di wilayah tropis Pasifik barat.

Selain aspek ekologis, perubahan iklim di dataran tinggi Papua juga memicu cuaca ekstrem seperti kekeringan, hujan lebat, dan embun beku yang berdampak langsung pada sektor pertanian serta memicu kerentanan pangan. Sabacka menyoroti adanya ketidakadilan global karena masyarakat adat Papua yang nyaris tidak menyumbang emisi gas rumah kaca justru harus menyaksikan perubahan lanskap permanen pada situs yang memiliki nilai budaya dan spiritual penting bagi mereka.

Di sisi lain, pelaksanaan riset ini menghadapi tantangan administratif dan logistik yang sangat kompleks dan penuh ketidakpastian. Mulai dari proses perizinan yang rumit, kendala cuaca ekstrem berupa hujan tiada henti, hingga masalah keamanan di lapangan menyusul insiden penembakan di dekat area tambang Grasberg. Meski demikian, tim peneliti berhasil mengamankan sampel es dan sedimen beku untuk dibawa dan diproses di Universitas Indonesia.

BNPB Beber Data Karhutla 6 Provinsi, Sumsel Terparah Capai 531 Hektare
  • Karhutla di Sumatera Selatan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260917182005-20-1405143/bnpb-beber-data-karhutla-6-provinsi-sumsel-terparah-capai-531-hektare

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membeberkan data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi berdasarkan pemantauan per Rabu (16/9/2026). Sumatera Selatan tercatat sebagai wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar yang mencapai lebih dari 531 hektare dengan 24 titik api, di mana sekitar 240 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyatakan bahwa kondisi cuaca di Sumsel tidak memungkinkan untuk dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) karena minimnya pertumbuhan awan serta jarak pandang (visibilitas) di bawah 4 kilometer.

Selain Sumatera Selatan, BNPB juga mencatat penanganan karhutla di lima provinsi lainnya, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau. Di Kalimantan Barat, lahan terbakar mencapai 122,9 hektare dan penanganannya turut dibantu oleh helikopter Chinook asal Jepang yang mulai beroperasi. Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah mencatatkan luas lahan terbakar lebih dari 218 hektare dengan 94 titik api, dan Kalimantan Selatan mencatat lebih dari 131 hektare lahan terbakar dari 36 titik api yang ditemukan.

Untuk wilayah Jambi dan Riau, luas lahan terbakar masing-masing tercatat lebih dari 106 hektare dan lebih dari 53 hektare. Di Riau, kondisi cuaca yang sangat kering juga membuat pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan akibat tidak adanya pertumbuhan awan. BNPB terus mengupayakan pemadaman di sisa wilayah lahan yang belum teratasi di tengah tantangan cuaca kering pada berbagai daerah tersebut.

Kemendikdasmen: Ekstrakurikuler Korps Kadet Tidak Wajib
  • Polemik Ekstrakurikuler Program Bela Negara Tingkat SMA
  • https://www.tempo.co/politik/kemendikdasmen-ekstrakurikuler-korps-kadet-tidak-wajib-2287655

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program bela negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA berstatus sebagai kegiatan pilihan atau tidak wajib. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, ketentuan ini diatur melalui Kepmendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026 dan hanya berlaku bagi pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sehingga tidak diwajibkan bagi siswa di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

Penyelenggaraan program ini merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dan Kemendikdasmen. Berdasarkan keterangan Kepala Biro Informasi Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait, landasan hukum pelaksanaan program KKRI selain merujuk pada Kepmendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026 juga berpedoman pada UUD 1945, sejumlah Undang-Undang Pertahanan Negara dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Peraturan Presiden tentang PKBN, serta Peraturan Menhan Nomor 41 Tahun 2026.

Meski bersifat pilihan, program KKRI menuai sorotan publik karena menyasar sejumlah pelajar dan mahasiswa yang sebelumnya sempat ditangkap saat aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat menyusul adanya dugaan intimidasi dari aparat bintara pembina desa yang mendatangi rumah para pelajar yang menolak mengikuti program tersebut.

Buruh Swasta Jadi Penerima FLPP Terbanyak, Capai 92.934 Unit
  • Penyaluran Subsidi Perumahan FLPP
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/09/18/081022421/buruh-swasta-jadi-penerima-flpp-terbanyak-capai-92934-unit

Pekerja swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Berdasarkan data BP Tapera per 16 September 2026, sebanyak 92.934 unit rumah atau 61,65 persen dari total realisasi FLPP telah disalurkan kepada pekerja swasta.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran pembiayaan FLPP hingga 16 September 2026 mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 18,75 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP pada 2026 sebanyak 350.000 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 45 triliun.

Setelah pekerja swasta, penerima FLPP terbanyak berasal dari kelompok wiraswasta sebanyak 26.779 unit atau 17,76 persen. Kemudian, kelompok lainnya tercatat sebanyak 16.433 unit atau 10,90 persen. Sementara itu, penerima dari kalangan PNS mencapai 12.341 unit atau 8,19 persen. Adapun kelompok TNI/Polri tercatat sebanyak 2.263 unit atau 1,50 persen.

Cadangan Air Tawar di Bumi Menyusut
  • Cadangan Air Dunia Menyusut
  • https://www.kompas.id/artikel/cadangan-air-tawar-di-bumi-menyusut?open_from=Lingkungan_Page

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melalui laporan State of Global Water Resources 2025 memperingatkan bahwa cadangan air tawar di daratan bumi mengalami penyusutan yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, aliran sungai global mencatatkan salah satu periode terkering dalam lebih dari tiga dekade, di mana hanya 34–38 persen daerah aliran sungai dunia yang mengalami kondisi normal selama tujuh tahun terakhir. Selain aliran sungai, cadangan air yang bergerak lambat seperti air tanah, salju musiman, dan gletser yang berfungsi sebagai “tabungan” air bumi juga terus terkuras secara signifikan.

Penyusutan gletser global tercatat mengalami penurunan massa es yang masif, kehilangan sekitar 408 gigaton pada tahun hidrologis 2025 saja, yang berdampak pada kenaikan muka laut dan mendekati titik kritis peak water di berbagai kawasan. Fenomena ini memicu krisis distribusi air yang semakin ekstrem—datang dalam volume besar secara mendadak yang memicu banjir bandang mematikan di wilayah seperti Asia Selatan, namun di sisi lain menyebabkan kekeringan berkepanjangan di berbagai belahan dunia, termasuk status awas kekeringan meteorologis di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Krisis air global ini semakin diperparah oleh penguatan fenomena El Niño yang mengganggu pola angin dan curah hujan. Mengingat dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi paling berat dirasakan di kawasan Asia dan Afrika, WMO mendesak adanya penguatan sistem pemantauan hidrologi yang lebih luas serta kerja sama global lintas batas negara melalui pertukaran data bersama dan sistem peringatan dini terpadu.

KPK: Belum Ada Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB
  • Kasus Suap HGB Kabupaten Bogor
  • https://www.tempo.co/hukum/kpk-belum-ada-keterlibatan-nusron-wahid-di-kasus-suap-hgb-2287701

KPK masih mendalami dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK telah menetapkan delapan tersangka dari 19 orang yang terjaring OTT, termasuk sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta. KPK menyebut empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan petinggi kementerian, tetapi hingga 16 September 2026 belum menemukan keterlibatan Nusron Wahid.

Dalam perkara tersebut, KPK menyita uang tunai rupiah dan valuta asing senilai sekitar Rp100 miliar. Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama untuk memperjelas konstruksi perkara serta menguji prosedur pengurusan izin HGB di Kabupaten Bogor. Kasus ini juga melibatkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi dan sejumlah pihak lainnya.

Partai Golkar belum menentukan tindakan terhadap kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang menjadi salah satu tersangka. DPP Golkar menyatakan akan menunggu kejelasan kronologi dan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Sementara itu, PT Summarecon Agung Tbk menyatakan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan KPK, sedangkan Nusron Wahid belum memberikan tanggapan hingga berita diterbitkan.

Mengapa Partai Koalisi Ingin Ambang Batas Parlemen 5 Persen
  • Parliamentary Threshold
  • https://www.tempo.co/politik/partai-koalisi-prabowo-ambang-batas-parlemen-5-persen-2287673

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan dalam pertemuan elite politik koalisi pemerintahan pada tanggal 16 September 2026, Gerindra sudah bersepakat dengan partai koalisi untuk menaikkan batas parlemen 5 persen.

Meski disebut terjalin kesepakatan mengenai ambang batas parlemen 5 persen, sejumlah anggota koalisi justru memiliki sikap yang berbeda. Partai NasDem menyatakan tetap mendorong penetapan besaran ambang batas parlemen 7 persen. Pandangan berbeda juga diutarakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang keberatan dengan usulan menaikkan ambang batas parlemen lebih dari 4 persen karena bertentangan dengan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sejumlah partai non parlemen juga turut menolak kesepakatan menaikkan ambang batas parlemen 5 persen itu. Namun, Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Sugiat Santoso, mengatakan angka 5 persen yang disepakati merupakan jalan tengah dari berbagai aspirasi partai koalisi sebab dapat mengoptimalkan konversi suara pemilih dan menciptakan stabilitas politik di lembaga legislatif.

PDIP mengaku tak ambil pusing dengan kesepakatan tersebut. Sementara itu, peneliti Populi Center, Usep Saepul Ahyar, berpendapat bahwa sikap partai koalisi pemerintah tersebut sarat konflik kepentingan dan bertentangan dengan putusan MK. Meski belakangan Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut hanya untuk brainstorming.

Dulu Tolak Pemekaran Papua, Pigai: Tujuannya Matikan OPM, Nyatanya Makin Parah
  • Konflik dan Perdamaian Papua
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/17/16394701/dulu-tolak-pemekaran-papua-pigai-tujuannya-matikan-opm-nyatanya-makin-parah?page=all#page2

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan sejak awal menolak pemekaran wilayah di Papua karena dinilai tidak berhasil meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, setelah pemekaran, perlawanan justru semakin meningkat. Pigai menilai persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara kasuistik dengan menangani kekerasan satu per satu, tetapi memerlukan keputusan dan upaya bersama dari pemerintah, pimpinan negara, serta lembaga terkait.

Pigai mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang di Papua melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia menyebut dialog sebagai salah satu pilihan untuk menciptakan kondisi yang aman, adil, dan damai apabila pemerintah tidak menemukan pendekatan lain yang efektif. Pernyataan tersebut disampaikan merespons maraknya warga sipil yang menjadi korban penembakan dalam konflik di Papua.

Selain konflik bersenjata antara OPM dan TNI-Polri, Pigai mengkhawatirkan munculnya pola kekerasan yang berkaitan dengan identitas ras, etnik, suku, dan agama, termasuk serangan terhadap warga pendatang. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi pola konflik antarkelompok yang semakin mengakar dan memperdalam perpecahan di Papua.

Gelar Pertemuan Bilateral dengan Wakil Ketua CMC RRT, Sjafrie Perkuat Diplomasi Pertahanan RI–Tiongkok
  • Penguatan Kerja Sama Pertahanan RI–Tiongkok
  • https://indonesiadefense.com/gelar-pertemuan-bilateral-dengan-wakil-ketua-cmc-rrt-sjafrie-perkuat-diplomasi-pertahanan-ri-tiongkok/

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Chairman of the Central Military Commission (CMC) Tiongkok, Jenderal Zhang Shengmin, di Beijing, Kamis (17/9). Pertemuan membahas perkembangan hubungan pertahanan Indonesia–Tiongkok yang dinilai terus menunjukkan kemajuan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama berdasarkan prinsip saling menghormati, percaya, dan menguntungkan. Sjafrie menegaskan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan terbuka berdialog dengan berbagai negara demi kepentingan nasional.

Sehari sebelumnya, Sjafrie menghadiri pembukaan The 13th Beijing Xiangshan Forum di Beijing International Convention Center dengan tema “Build Consensus on Stability, Advance Security Governance Together”. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap diplomasi pertahanan global, dialog inklusif, serta penguatan tata kelola keamanan kawasan Asia-Pasifik. Sjafrie juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, multilateralisme, kedaulatan negara, serta penyelesaian perbedaan melalui konsultasi dan negosiasi.

Selain menghadiri forum, Sjafrie dijadwalkan melakukan sejumlah kunjungan kerja strategis untuk memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia–Tiongkok sekaligus menjaga stabilitas keamanan kawasan. Langkah tersebut menjadi bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia yang mengedepankan kerja sama konstruktif dengan berbagai mitra internasional, tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.

Polri Tangani 219 Perkara soal Karhutla, Telah Tetapkan 162 Tersangka
  • Penanganan Hukum Karhutla
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/17/17445621/polri-tangani-219-perkara-soal-karhutla-telah-tetapkan-162-tersangka

Polri tengah menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah hingga 16 September 2026, dengan 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara tersebut tersebar di 12 Polda, dengan jumlah terbanyak ditangani Polda Kalimantan Barat sebanyak 65 kasus, disusul Riau 57 kasus, Kalimantan Tengah 25 kasus, dan Sumatera Selatan 24 kasus. Dari keseluruhan perkara, 54 masih dalam tahap penyelidikan dan 116 telah memasuki tahap penyidikan.

Selain menindak individu, Polri juga memproses 95 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Korporasi yang diproses antara lain berada di Kalimantan Barat sebanyak 33, Sumatera Selatan 16, Kalimantan Tengah 14, Kalimantan Selatan 10, Kalimantan Timur 7, Riau 6, serta sejumlah wilayah lainnya. Penanganan terhadap korporasi dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap pertanggungjawaban hukum atas kebakaran hutan dan lahan.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus dilakukan. Jumlah perkara masih berpotensi bertambah karena penyidik menelusuri titik-titik api yang ditemukan untuk menentukan lokasi sebagai tempat kejadian perkara (TKP) dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Indonesia Tegaskan Kepatuhan Penuh pada Protokol ASEAN Tangani Karhutla
  • Penanganan Karhutla
  • https://news.republika.co.id/berita/tlj5vf6830000/indonesia-tegaskan-kepatuhan-penuh-pada-protokol-asean-tangani-karhutla

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia tetap sepenuhnya mematuhi protokol ASEAN untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegasan ini disampaikan di tengah kabut asap lintas batas yang terus mempengaruhi sebagian wilayah Asia Tenggara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa Indonesia secara konsisten memenuhi persyaratan ASEAN sejak blok tersebut mengaktifkan status “Siaga Level 3” pada 26 Agustus lalu. Dalam status siaga ini, negara-negara anggota wajib menyerahkan laporan harian yang merinci data titik panas, proyeksi lintasan asap, dan tanggap darurat lokal.

Meskipun asap telah mencapai negara bagian Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, serta Singapura, Brunei, dan sebagian wilayah Filipina termasuk Manila, Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi bahwa pihaknya belum menerima keluhan resmi. Tanggapan internasional terhadap kebakaran ini mencakup bantuan dari Jepang, yang mengerahkan tiga helikopter untuk operasi pemadaman dari 12 hingga 19 September. Malaysia juga telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan.

Tiba Besok di Jakarta, Kapal Induk Garibaldi Disambut Menhan Sjafrie hingga Panglima TNI
  • Kedatangan Kapal Induk Garibaldi
  • https://indonesiadefense.com/tiba-besok-di-jakarta-kapal-induk-garibaldi-disambut-menhan-sjafrie-hingga-panglima-tni/

ITS Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia asal Italia, dijadwalkan tiba dan sandar di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Kedatangannya akan disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para Kepala Staf Angkatan. Sebelumnya, kapal tersebut telah memasuki perairan nasional dan dikawal dua fregat TNI AL, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, serta pesawat CN-235 dan NC-212 Aviocar.

Selama pelayaran di ALKI I, TNI AL dan Angkatan Laut Italia juga melaksanakan sejumlah latihan bersama, antara lain passing exercise (passex), photoex, dan pendaratan helikopter AS565 MBe Panther TNI AL di geladak Garibaldi. Kapal tersebut memulai pelayaran dari Italia pada 24 Agustus 2026 melalui Terusan Suez, Jeddah, dan Colombo, dengan melibatkan 100 prajurit TNI AL dalam skema awak gabungan (joint crew) bersama personel Angkatan Laut Italia.

Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul menyatakan kedatangan Garibaldi menjadi bagian dari penguatan kemampuan TNI AL, terutama untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan. Setelah penyambutan resmi, TNI AL akan melaksanakan proses alih kelola secara bertahap hingga seluruh pengawakan kapal nantinya dipegang 100 persen oleh prajurit TNI AL.

Masyarakat Adat jadi Prajurit, Ini Syaratnya!
  • Penyesuaian Syarat Rekrutmen TNI AD
  • https://indonesiadefense.com/masyarakat-adat-jadi-prajurit-ini-syaratnya/

TNI Angkatan Darat (TNI AD) membuka ruang lebih luas bagi pemuda-pemudi dari suku pedalaman dan masyarakat adat untuk menjadi prajurit tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Adat dan tradisi leluhur tetap dihargai, termasuk atribut seperti tato dan tindik adat, sepanjang dapat dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari lembaga adat setempat serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Kebijakan tersebut disampaikan Kodam II/Sriwijaya melalui akun Instagram resminya pada Kamis (17/9). Dengan aturan ini, perbedaan suku dan budaya tidak lagi menjadi penghalang dalam proses seleksi TNI AD, sehingga pemuda dari berbagai daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengabdi sebagai prajurit dengan tetap mempertahankan identitas budaya yang sah.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan di Hambalang, Bogor, pada 29 Agustus 2026, agar persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman disesuaikan. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menegaskan bahwa tato yang merupakan bagian dari tradisi suku Dayak pada dasarnya telah diperbolehkan dalam proses penerimaan prajurit, meskipun hingga kini belum ada pendaftar dengan kondisi tersebut.

Untung-Rugi Ambang Batas Parlemen 5 Persen
  • Parliamentary Threshold
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260917123355-32-1404988/untung-rugi-ambang-batas-parlemen-5-persen

Sejumlah partai koalisi pemerintah disebut menyepakati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Angka itu naik jika dibanding pemilu sebelumnya sebesar 4 persen. Perubahan ambang batas parlemen merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024. Dalam putusannya, MK menilai ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Peneliti di Perludem Iqbal Cholidin mengatakan yang paling dikhawatirkan dari usulan menaikkan ambang batas ke 5 persen adalah bertambahnya suara pemilih yang terbuang. Ia menjelaskan pada Pemilu 2024 dengan ambang batas 4 persen saja, sudah ada sekitar 17,3 juta suara yang terbuang dari sekitar sepuluh partai yang gagal masuk DPR. Di Pemilu 2019, angkanya sekitar 13,6 juta. Kenaikan ambang batas parlemen ke 5 persen tidak efektif menyederhanakan jumlah partai karena data effective number of parliamentary parties (ENPP) menunjukkan fragmentasi tetap ekstrem meski ambang batas terus naik, bahkan Pemilu 1999 tanpa ambang batas mencatat ENPP lebih rendah.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menambahkan bahwa ambang batas 5 persen akan menguntungkan partai menengah dan besar, memperkuat sistem presidensial, serta mendorong konsolidasi politik. Namun, konsekuensinya adalah semakin kecil ruang oposisi dan perbedaan politik di DPR, sehingga fungsi pengawasan legislatif bisa melemah dan membuka peluang dominasi eksekutif menuju semi-otoritarian. Sebagai alternatif, Iqbal mengusulkan penataan ulang besaran daerah pemilihan dengan mengurangi alokasi kursi per dapil agar penyederhanaan partai terjadi secara alamiah tanpa mengorbankan suara pemilih.

Menkop Ferry: Koperasi Merah Putih Wajib Prioritaskan Produk UMKM Lokal
  • Koperasi Merah Putih
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tlirat1130000/menkop-ferry-koperasi-merah-putih-wajib-prioritaskan-produk-umkm-lokal

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mengutamakan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di daerah masing-masing. Penegasan ini disampaikan di sela-sela kunjungannya di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis malam. Saat ini, pembangunan KDKMP telah mencapai sekitar 23.000 unit yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ferry optimistis target pembangunan fisik koperasi, termasuk gudang dan perlengkapannya, dapat diselesaikan sesuai arahan Presiden.

Ferry menjelaskan, program KDKMP kini mulai memasuki tahap operasional. Hal ini menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola dan Operasional KDKMP. Selain pembangunan fisik, para manajer koperasi yang telah direkrut juga telah mendapatkan pelatihan dan dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing unit. Saat ini, proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan, termasuk persiapan serah terima bangunan fisik, gudang, serta berbagai perlengkapan kepada desa untuk kemudian menjadi aset milik desa.

Salah satu fungsi utama KDKMP adalah menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat. Menurut Ferry, kebijakan ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya berbagai komoditas subsidi dapat disalurkan secara langsung melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Barang-barang yang akan disalurkan antara lain beras dan minyak goreng dari Bulog, LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, serta beras SPHP. Dengan mekanisme ini, masyarakat yang berhak diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memangkas mata rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.

AHY Sebut Demokrat Dapat Diandalkan, Analis: Mengonfirmasi Peran Partai Koalisi Timpang
  • Koalisi Timpang
  • https://www.kompas.tv/nasional/691171/ahy-sebut-demokrat-dapat-diandalkan-analis-mengonfirmasi-peran-partai-koalisi-timpang

Analis politik Arya Fernandes, berpendapat, pernyataan Ketua Umum Partai demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto dapat mengandalkan Partai Demokrat justru mengonfirmasi adanya ketimpangan peran partai koalisi pemerintah.

“Bayangkan, dua tahun pemerintahan sudah terbentuk, koalisi sudah terbentuk, tiba-tiba Pak AHY berpidato, ‘Jangan ragu Bapak Presiden untuk mengandalkan Partai Demokrat.’,” ucapnya.

Saat ditanya apakah pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sebenarnya ada keraguan dari Demokrat, ia mengatakan ada dugaan pembagian peran pada partai koalisi tidak seimbang. Arya kemudian menyinggung saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode pertama. “Kita bisa bayangkan, dulu Pak SBY di periode pertama hampir diimpeach oleh DPR, hampir ya, karena kasus Century. Jadi, justru partai-partai koalisilah yang menjadi promotor untuk mengusulkan hak angket Century. Jadi ada Partai Golkar, ada PKS, ada PAN, kalau saya tidak salah ya.” “Nah, jadi pidato (AHY) ini saya kira belum seberapa dibandingkan apa yang terjadi di masa Pak SBY periode pertama atau kedua,” ucapnya.

Arya juga menilai setiap partai politik pasti akan menghitung antara biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya, apakah berada di kabinet bakal menguntungkan atau merugikan mereka.

Parpol Nonparlemen Ramai-ramai Menolak Ambang Batas Parlemen Lima Persen, Apa Alasannya?
  • Ambang Batas Parlemen, Parliamentary Threshold
  • https://www.kompas.id/artikel/parpol-non-parlemen-ramai-ramai-menolak-ambang-batas-parlemen-5-persen-apa-alasannya

Sejumlah partai politik nonparlemen atau partai yang tak memiliki kursi di DPR yang tergabung dalam GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak kesepakatan partai koalisi pemerintahan terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Mereka mendesak agar ambang batas parlemen ditiadakan. Kalaupun ada, cukup satu persen.

GKSR terdiri dari Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Perindo. Selain itu, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahudin mengingatkan, putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 harus dibaca secara utuh. Penentuan ambang batas parlemen tidak cukup dilakukan dengan mengganti angka. Para pembuat undang-undang wajib mengikuti pedoman dari MK yang menekankan keberlanjutan, proporsionalitas, hingga melibatkan seluruh kalangan.

Di satu sisi, Ketua DPP PSI Bestari Barus juga mengingatkan perlunya keterlibatan partai nonparlemen sesuai arahan MK, meski PSI tidak mempermasalahkan kesepakatan tersebut. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan para ketua umum parpol koalisi pendukung Prabowo, namun dia mengakui pertemuan itu hanya sebatas menggali ide.

Sempat Ditunda, Pajak E-Commerce Berlaku Mulai 1 Oktober 2026
  • Pajak E-Commerce Mulai 1 Oktober 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6aab5d8bc7251/sempat-ditunda-pajak-e-commerce-berlaku-mulai-1-oktober-2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap pedagang di platform toko online dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyatakan menjelaskan, Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menunda implementasi pemungutan ini lantaran ingin mematangkan kesiapan penerapannya. 

Bimo mengatakan, platform digital terkait dan DJP telah melakukan uji coba sistem atau sandboxing. Sehingga pada 1 Oktober langsung diterapkan. Adapun, 4 platform yang dimaksud yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Ia menyebut, mereka telah melakukan sandboxing sejak 2026. Landasan marketplace menjadi pemungut pajak ini telah diterbitkan pemerintah sejak 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku efektif mulai 14 Juli 2025, sebelum akhirnya mengalami penundaan penerapannya. 

Ekonom Soroti Risiko APBN, Koperasi Merah Putih Diminta Dihentikan Sementara
  • Beban dan Resiko APBN
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6aab875275602/ekonom-soroti-risiko-apbn-koperasi-merah-putih-diminta-dihentikan-sementara

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi kelayakan bisnis dan risiko fiskalnya. Pasalnya, program tersebut berpotensi menimbulkan beban bagi APBN apabila unit usaha koperasi tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Lili Yang Ing, General International Economic Association (IEA) menilai Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dihentikan sementara karena potensi beban Rp 240 triliun pada APBN, serta dapat menekan UMKM lokal yang mengandalkan pembiayaan pribadi. Lili mendorong perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang sudah memiliki inisiatif usaha.

Freesca Syafitri, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR RI sekaligus Dosen FEB UPN Veteran Jakarta menekankan bahwa penilaian KDMP harus memisahkan tiga aspek—kelembagaan, modal serta kelayakan bisnis, dan pembiayaan—karena pembentukan badan hukum tidak otomatis menghasilkan usaha yang valueable atau bankable, dan keberlanjutan koperasi harus dilihat dari margin bersih serta arus kas setelah memperhitungkan biaya operasional. Ia menyarankan pemerintah menyusun fiscal risk register untuk membedakan commercial risk dan fiscal risk, serta memberikan pembiayaan secara bertahap berdasarkan kualitas tata kelola dan kemampuan arus kas tiap koperasi, bukan sekaligus kepada semua koperasi.

OJK Dorong Keuangan Berkelanjutan Jadi Katalis Transformasi Ekonomi
  • Keuangan Berkelanjutan Jadi Katalis Transformasi Ekonomi
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6aab9d431dc35/ojk-dorong-keuangan-berkelanjutan-jadi-katalis-transformasi-ekonomi

OJK terus memanfaatkan keuangan berkelanjutan sebagai katalis transformasi ekonomi Indonesia, membuka sumber pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing jangka panjang. Ketua Dewan Komisioner Friderica “Kiki” Widyasari Dewi menekankan kebutuhan pembiayaan besar bagi sektor energi, transportasi, industri, infrastruktur, dan pertanian, serta peran strategis jasa keuangan yang memerlukan kredibilitas melalui transparansi. Indonesia meratifikasi Paris Agreement pada 2016 dengan target net‑zero emission pada 2060 atau lebih cepat, dan memperkuat mandat ESG lewat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengharuskan integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan bisnis dan investasi.

OJK kini menyusun perubahan POJK No. 51/2017 untuk mengadopsi standar internasional yang dijadwalkan terbit awal 2027. Untuk mencegah greenwashing, social washing, dan impact washing, OJK mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon sebagai platform tunggal registrasi data karbon nasional dan mengintegrasikannya dengan bursa karbon, sejalan dengan nilai ekonomi karbon dalam Perpres No. 110/2025 dan POJK No. 10/2026. Kiki menekankan bahwa keberhasilan ekosistem keuangan berkelanjutan yang inklusif dan kompetitif memerlukan kolaborasi pemerintah, legislatif, regulator, sektor jasa keuangan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

TNI Ungkap 452 Kasus Pertanahan, 44.677 Hektare Aset Tanah Berpotensi Picu Konflik Agraria
  • Kasus Pertanahan Milik TNI
  • https://indonesiadefense.com/tni-ungkap-452-kasus-pertanahan-44-677-hektare-aset-tanah-berpotensi-picu-konflik-agraria/

TNI mengungkap masih tingginya persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pertahanan. Hingga Agustus 2026 tercatat 452 kasus pertanahan, dengan mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat. Dari total 369.971 hektare aset tanah TNI, sebanyak 133.619 hektare telah bersertifikat, 191.657 hektare belum bersertifikat, dan 44.677 hektare masih bermasalah serta berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Baleg DPR RI, Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya mengusulkan agar tanah yang sah dan benar-benar diperlukan untuk pertahanan negara dikecualikan dari objek reforma agraria. Namun, pengecualian tersebut perlu didasarkan pada verifikasi lintas kementerian/lembaga dan bukti hak yang sah. Sengketa dengan masyarakat diusulkan diselesaikan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan penguasaan fisik, mediasi, serta mekanisme administrasi atau hukum yang terukur, termasuk pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak.

Sebagai tindak lanjut, TNI mengusulkan pembentukan tim verifikasi terpadu yang melibatkan TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah. Tim tersebut akan menyandingkan data aset TNI dengan peta bidang tanah, tata ruang, kawasan hutan, serta peta indikatif tanah objek reforma agraria. TNI juga mendorong percepatan pensertifikatan, pencatatan, dan penataan batas aset pertahanan serta pelaporan berkala kepada DPR RI untuk memastikan kepastian hukum dan mendukung kesiapan operasional pertahanan negara.

Pengamat: Serangan Houthi ke Arah Makkah Bukan Hal Baru, tapi Masih Perlu Pembuktian Lebih Lanjut
  • Konflik Houthi vs Saudi
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7883708/pengamat-serangan-houthi-ke-arah-makkah-bukan-hal-baru-tapi-masih-perlu-pembuktian-lebih-lanjut

Arab Saudi menyatakan pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi sebelum memasuki wilayah udara Makkah pada 16 September 2026. Juru bicara koalisi pimpinan Saudi, Turki al-Malki, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya provokasi dan menegaskan keamanan kota suci merupakan “garis merah”. Namun, Houthi membantah tuduhan itu dan menyebut klaim penargetan Makkah sebagai kebohongan. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turut mengecam dugaan serangan terhadap Makkah dan Madinah.

Peneliti Asia Middle East Center, Pizaro Gozali, mengatakan dugaan serangan ke wilayah Makkah bukan hal baru karena pola serupa pernah terjadi pada 2016 dan 2017. Namun, ia menilai masih diperlukan bukti untuk memastikan apakah drone tersebut memang menargetkan Masjidil Haram atau Makkah, atau sebenarnya menyasar fasilitas militer dan energi seperti King Fahd Air Base. Pizaro juga menilai kemampuan militer Houthi telah berkembang, termasuk dalam penggunaan rudal balistik, sehingga meningkatkan potensi eskalasi konflik.

Pizaro memperingatkan eskalasi konflik Yaman–Saudi dapat berdampak pada keamanan kawasan, termasuk kemungkinan terganggunya jalur pelayaran di Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Ia juga menduga serangan tersebut dapat berkaitan dengan ketegangan Iran–Amerika Serikat dan menjadi pesan tidak langsung kepada AS melalui Saudi sebagai sekutu utamanya di kawasan. Meski demikian, dugaan keterkaitan dengan Iran serta klaim bahwa Makkah menjadi sasaran langsung masih memerlukan bukti lebih lanjut.

WHO catat penurunan penularan kasus Ebola di wilayah Ituri, Kongo
  • Penularan Kasus Ebola Turun
  • https://www.antaranews.com/berita/5745009/who-catat-penurunan-penularan-kasus-ebola-di-wilayah-ituri-kongo?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengungkapkan bahwa penularan wabah Ebola mulai menunjukkan penurunan yang menggembirakan di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo (DRC), yang sebelumnya menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Selain itu, Provinsi Kivu Selatan juga tercatat tidak melaporkan kasus baru sejak bulan Mei dengan lebih dari 1.700 orang telah berhasil pulih.

Kendati demikian, WHO memperingatkan bahwa wabah secara keseluruhan masih terus meluas dan belum sepenuhnya terkendali. Secara kumulatif, lebih dari 7.200 kasus dan 3.500 kematian telah dilaporkan di tujuh provinsi, di mana wilayah Ituri dan Kivu Utara masih mencatatkan lonjakan kasus mingguan yang cukup signifikan.

Mengingat indikator utama yang belum membaik sepenuhnya, WHO menegaskan agar respons penanganan dan pencegahan wabah ini harus terus dipertahankan serta diperkuat selama berbulan-bulan ke depan. Upaya yang ketat ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran lebih lanjut dan menekan risiko fatalitas di wilayah-wilayah terdampak.

Prabowo Minta Bikin UU Pelaku Karhutla Digolongkan Terorisme Ekologi
  • Penguatan Sanksi Pelaku Karhutla
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260917072305-20-1404846/prabowo-minta-bikin-uu-pelaku-karhutla-digolongkan-terorisme-ekologi

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai ‘terorisme ekologi’. Prabowo menilai persoalan karhutla telah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus penguatan regulasi. Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku karhutla.

Selain itu, Prabowo meminta aturan di daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan segera dicabut. Presiden juga menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apa pun. Menurut Kepala Negara, apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan, pemerintah siap memberikan bantuan sehingga praktik pembakaran tidak lagi menjadi pilihan.

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya
  • BGN Stop Operasional SPPG, Masalah MBG
  • https://rmol.id/nusantara/read/2026/09/17/722002/bgn-setop-sementara-operasional-1-276-sppg-ini-sebabnya

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tegas ini diambil oleh Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN guna memprioritaskan kesehatan serta keselamatan siswa sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa adanya kompromi terhadap standar kebersihan.

Dari ribuan unit yang dihentikan tersebut, wilayah Jawa mencatat jumlah terbanyak sebanyak 927 SPPG, diikuti oleh Wilayah I (Sumatera) sebanyak 239 SPPG, serta Wilayah III sebanyak 110 SPPG. Selain penghentian sementara, BGN juga mengusulkan penutupan permanen bagi 654 SPPG kategori kritis dalam waktu tujuh hari jika tidak segera memenuhi ketentuan atau kelayakan yang berlaku.

Meski demikian, BGN memastikan layanan gizi bagi masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan mekanisme pengalihan sementara ke SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS. Status suspend ini bersifat pembinaan dan mitigasi risiko, yang nantinya dapat dicabut agar SPPG bisa kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan dan standar higiene terpenuhi.

SMA KTB Milik Polri Siapkan Kurikulum IB, Siswa WNA Menanti
  • Rencana internasionalisasi SMA Taruna
  • https://rmol.id/read/2026/09/17/722003/sma-ktb-milik-polri-siapkan-kurikulum-ib-siswa-wna-menanti

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) berpeluang menerima siswa Warga Negara Asing (WNA)—khususnya putra-putri diplomat atau atase kepolisian—pada SPMB tahun ajaran 2027/2028. Rencana internasionalisasi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina YPKBI Dirgayuza Setiawan dalam audiensi dengan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan akan disiapkan secara bertahap melalui penyesuaian regulasi, kelembagaan, serta operasional sekolah di bawah LP-KTB.

Meskipun membuka peluang bagi siswa mancanegara, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses ini tetap berlandaskan karakter, nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat pengabdian kepada Indonesia. Sekolah berasrama yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini kini telah mendidik 296 siswa dari Angkatan I dan II, serta telah mengantongi sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) sejak Juni 2026.

Didukung fasilitas abad ke-21 yang lengkap seperti laboratorium, teater, hingga fasilitas olahraga dan asrama, SMA KTB terus memperkuat blueprint serta grand strategy pengembangannya. Sementara itu, persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Angkatan III direncanakan akan mulai dibuka pada 28 September 2026 mendatang.

Hari Ke-4 Pencarian Korban KM Virgo Transport 8 Nihil, 129 Penumpang Masih Dicari
  • KM Virgo Transport 8 Tenggelam
  • https://regional.kompas.com/read/2026/09/17/071858278/hari-ke-4-pencarian-korban-km-virgo-transport-8-nihil-129-penumpang-masih

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Perairan Kalimantan Selatan. Memasuki hari keempat, Rabu (16/9/2026), belum ditemukan korban tambahan. Dari total 243 penumpang, sebanyak 129 orang masih dinyatakan hilang. Pencarian bawah air sempat dilakukan oleh penyelam Kopaska TNI AL, namun terkendala arus bawah laut yang mencapai 6–7 knot, melebihi batas keamanan penyelaman sekitar 5 knot. Operasi penyelaman akan kembali dipertimbangkan pada hari kelima dengan menyesuaikan kondisi arus dan keselamatan tim.

Penyisiran tetap dilakukan selama 24 jam dengan mengerahkan seluruh armada, baik melalui jalur laut maupun udara. Sebelumnya, 114 penumpang telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9/2026).

BPJS Kesehatan Minta RS Cegah In-Hospital Delay Pasien Kritis
  • BPJS Kesehatan, Percepatan Penanganan Pasien Darurat
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/934341/bpjs-kesehatan-minta-rs-cegah-in-hospital-delay-pasien-kritis

Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, meminta seluruh ekosistem kesehatan dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pasien darurat, khususnya dalam kasus serangan jantung, guna mencegah in-hospital delay atau keterlambatan penanganan di fasilitas kesehatan. Langkah ini dinilai sangat krusial karena setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa, mengingat penyakit kardiovaskular masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya edukasi bagi pasien dan keluarga agar segera mencari pertolongan medis tanpa menunda-nunda saat gejala kritis muncul. Di sisi lain, manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan diminta untuk mengoptimalkan alur kerja di IGD, meniadakan hambatan administratif yang memperlambat tindakan darurat, serta memastikan ketepatan diagnosis agar angka kematian dapat ditekan secara signifikan.

Uni Eropa Akan Larang Anak di Bawah 13 Tahun Main Medsos
  • Pengaturan Medsos untuk Anak
  • https://news.detik.com/internasional/d-8666112/uni-eropa-akan-larang-anak-di-bawah-13-tahun-main-medsos

Uni Eropa akan melarang penggunaan media sosial (medsos) untuk anak berusia di bawah 13 tahun. Sementara untuk anak di bawah 15 tahun, mereka hanya diizinkan dengan akses terbatas. Dilansir AFP, Rabu (16/9/2026), rencana itu diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dia mengatakan sudah saatnya Eropa mengambil kebijakan soal medsos tersebut.

Presiden Komisi Eropa dan kepala bidang teknologi Henna Virkkunen akan secara resmi mempresentasikan usulan KIDS Act (Undang-Undang Anak), termasuk ketentuan batasan usia bertingkat tersebut, di Strasbourg, Prancis, pada hari Kamis. Menurut dokumen rancangan aturan tersebut, undang-undang baru UE juga akan melarang fitur desain yang memicu kecanduan, seperti infinite scrolling yang menyasar anak-anak. Rincian rancangan aturan menunjukkan bahwa jika platform melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dikenai denda hingga 6 persen dari omzet tahunan.

Kelompok pembela hak anak dan organisasi orang tua menyambut baik langkah-langkah untuk menjadikan media sosial lebih aman. Simeon de Brouwer dari kelompok hak digital EDRi mengatakan bahwa upaya menjadikan platform lebih aman secara menyeluruh merupakan kebutuhan mendesak. Ia mengatakan kepada AFP, “Jika desain tersebut berbahaya bagi anak berusia 13 tahun, desain itu tidak akan secara ajaib menjadi aman saat mereka menginjak usia 15 atau 18 tahun.”

Sidik Korupsi, KPK: Seolah Ada Dua Struktur di Kementerian ATR?BPN, Resmi dan Bayangan
  • KPK OTT Kementerian ATR/BPN
  • https://news.republika.co.id/berita/tlgsjo377/sidik-korupsi-kpk-seolah-ada-dua-struktur-di-kementerian-atrbpn-resmi-dan-bayangan-part2

KPK menilai terdapat dua struktur dalam Kementerian ATR/BPN, yakni struktur organisasi resmi dan struktur “bayangan” yang berada di luar struktur formal. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan tersebut muncul karena adanya sejumlah pihak atau “sirkelnya” yang diduga berperan dalam perkara suap, termasuk pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK sebelumnya melakukan OTT di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan tersangka, di antaranya pejabat ATR/BPN, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, perantara, serta sejumlah pihak swasta yang diduga menjadi penghubung dan pengelola aliran uang dalam perkara tersebut.

Selain PT Summarecon Agung Tbk, KPK menduga terdapat banyak pihak swasta lain yang terlibat dalam praktik dugaan suap di lingkungan ATR/BPN. Menurut KPK, pihak-pihak tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan pengembang properti, tetapi juga individu. Keterlibatan dan peran masing-masing pihak masih dalam tahap pendalaman penyidikan.

Buruh Kecewa Berat dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Ancam Demo Besar-besaran
  • RUU Ketenagakerjaan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/17432291/buruh-kecewa-berat-dengan-draf-ruu-ketenagakerjaan-ancam-demo-besar-besaran?source=terpopuler

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia kecewa terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang disusun DPR RI. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, draf yang diterima koalisi buruh tersebut sangat jauh dari usulan yang sebelumnya mereka sampaikan kepada DPR.

Andi Gani mengatakan, buruh masih memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah untuk merespons aspirasi mereka hingga 22 September 2026. Jika tidak ada perbaikan terhadap draf RUU tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mempertimbangkan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Menurut Andi Gani, aksi tersebut berpotensi melibatkan puluhan ribu buruh.

Salah satu persoalan yang disoroti buruh adalah aturan mengenai pekerja kontrak. Sunarno mengatakan, buruh menginginkan masa kerja pekerja kontrak maksimal satu tahun. Setelah itu, pekerja kontrak diharapkan dapat diangkat menjadi pekerja tetap. Usulan tersebut berbeda dengan keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang masih menginginkan masa kerja pekerja kontrak selama lima tahun. Sementara itu, draf DPR masih mengatur masa kerja pekerja kontrak selama empat tahun.

Mendagri Dorong Pemda Terdampak Karhutla Segera Gunakan Bantuan Anggaran Penanganan
  • Dampak Karhutla
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/17/09012311/mendagri-dorong-pemda-terdampak-karhutla-segera-gunakan-bantuan-anggaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk segera mempercepat penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dorongan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (16/9/2026).

Pemerintah sendiri telah menyalurkan dana dukungan penanganan karhutla sebesar Rp 760 miliar kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan dampaknya. Guna memastikan pemanfaatannya berjalan cepat dan tepat, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran serta menerjunkan tim pendamping dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Selain mempercepat penyerapan anggaran untuk pengadaan kebutuhan serta mobilisasi relawan, Mendagri juga menekankan pentingnya pencegahan titik api baru sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026. Sebanyak delapan daerah diminta segera menyesuaikan peraturan daerahnya guna melarang segala bentuk pembakaran selama masa kedaruratan, sementara pemerintah pusat juga terus mendampingi penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Suahasil Evaluasi Perombakan Pejabat Kemenkeu di Era Purbaya
  • Evaluasi Perombakan Pejabat Kemenkeu
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6aaaa5121287d/suahasil-evaluasi-perombakan-pejabat-kemenkeu-di-era-purbaya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mengevaluasi perombakan pejabat yang dilakukan oleh pendahulunya, dengan menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan tindak lanjut, serta menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar unit dalam proses penunjukan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, meminta penundaan atau pembatalan perombakan pejabat di lingkungan DJP karena beberapa nama dalam daftar belum melewati proses pengelolaan talenta yang ditetapkan. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku dicopot secara mendadak setelah menerima pemberitahuan dari Menteri Sekretariat Negara, dan menduga hal itu terkait rotasi besar‑besaran di Direktorat Jenderal Pajak pekan sebelumnya.

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps, Beri Sinyal Pengetatan Lanjutan
  • The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6aab2b2126562/the-fed-naikkan-suku-bunga-25-bps-beri-sinyal-pengetatan-lanjutan

The Fed naikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75 %–4,00 %, pertama kali sejak Juli 2023, sebagai respons terhadap inflasi tahunan yang masih di atas 3 % di berbagai kategori barang dan jasa. Ketua Fed Kevin Warsh menegaskan langkah ini diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target bank sentral.

Proyeksi terbaru menunjukkan kecenderungan pengetatan berlanjut, dengan median perkiraan suku bunga akhir 2026 naik menjadi 4,1 % (dari 3,8 %) dan 16 pejabat memperkirakan setidaknya satu kenaikan lagi tahun ini; sebagian pejabat masih mendukung kenaikan hingga akhir 2027. Sikap ini dipandang hawkish oleh pasar dan analis. Pasar bereaksi cepat: imbal hasil Treasury dua tahun naik ke 4,73 % (lebih dari 12 basis poin) dan tenor 10 tahun menembus 5 %. Meskipun Fed menilai ekonomi Amerika kuat, inflasi tetap tinggi sehingga target 2 % ditunda pencapaiannya hingga 2029.

Bahlil Siapkan Aturan Cegah Konsumen Beralih ke BBM Subsidi
  • Aturan Baru BBM Subsidi
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6aaa56c555d89/bahlil-siapkan-aturan-cegah-konsumen-beralih-ke-bbm-subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru untuk mencegah terjadinya peralihan konsumen dari pengguna bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi ke subsidi. Antrean panjang di SPBU Sulawesi Selatan dipicu oleh lonjakan permintaan BBM subsidi, terutama Pertalite, akibat kenaikan harga BBM non‑subsidi pada Juni 2025/2026, sehingga konsumsi harian Pertalite naik sekitar 9‑13 % menjadi lebih dari 84 kl.

Konsumsi Solar juga meningkat sekitar 15 % per Agustus setelah harga BBM non‑subsidi naik. Kenaikan Solar ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan logistik ekspor impor, khususnya terjadi di Surabaya, Medan, Palembang, Riau, Pulau Kalimantan, dan Makassar. Selain itu, kenaikan konsumsi Solar didukung oleh naiknya kebutuhan sektor produktif, seperti perdagangan,  akomodasi dan makanan minuman, pertanian.

Cukupkah Pasal Penipuan untuk Kasus Beras Fortifikasi Palsu?
  • Beras Fortifikasi Palsu
  • https://tirto.id/cukupkah-pasal-penipuan-untuk-kasus-beras-fortifikasi-palsu-hCXz

Kementerian Pertanian (Kementan) menarik peredaran dan mencabut izin terhadap 25 produk beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai kandungan label. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya manipulasi produk, sebab beras premium biasa dikemas ulang dan dilabeli sebagai beras fortifikasi khusus stunting demi meraup keuntungan sepihak.

Selain itu hasil temuan, sebanyak 25 merek beras fortifikasi diduga tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikasi dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Bahkan produk itu diduga mencantumkan klaim kandungan vitamin atau zat gizi tertentu pada label. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium. Terdapat ketidaksesuaian antara informasi pada kemasan dengan kandungan produk.

Berharap Harga Internet Turun Usai RI – India Teken MoU
  • Harga Internet Indonesia
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20260917/101/2004846/berharap-harga-internet-turun-usai-ri-india-teken-mou

Industri menyambut baik penguatan kerja sama Indonesia dan India di bidang teknologi dan telekomunikasi. Kolaborasi kedua negara dinilai dapat membuka peluang pengembangan riset dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas serta keterjangkauan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir mengatakan kerja sama tersebut berpotensi mendorong perkembangan riset dan pengembangan (R&D) telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dengan India juga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan broadband agar semakin dapat diandalkan masyarakat.

Ketum Golkar Enggan Buka Suara terkait Kasus Dugaan Korupsi Sejumlah Kadernya
  • Kasus Dugaan Korupsi Kader Golkar, Sikap Ketum Golkar
  • https://rri.co.id/nasional/2735723/ketum-golkar-enggan-buka-suara-terkait-kasus-dugaan-korupsi-sejumlah-kadernya

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, enggan buka suara terkait kasus yang membelit kadernya, Fahd A Rafiq. Fahd diketahui telah ditetapkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin, 14 September 2026.

“Dinda-dinda mohon maaf. Saya masih ada rapat lagi,” kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Ketika dikonfirmasi sikap tegas Golkar, Ketum Partai Golkar itu tidak menjawab sanksi pemecatan Fahd, akibat terjaring KPK dengan dugaan tindak pidana korupsi. “(Apakah akan dipecat?) Mohon maaf ya saya lagi mau ada rapat lagi ya,” ujarnya.

Pusat Data dan Industrialisasi Bakal Dongkrak Kebutuhan Listrik Indonesia
  • Potensi Lonjakan Kebutuhan Listrik Indonesia
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260917/44/2004854/pusat-data-dan-industrialisasi-bakal-dongkrak-kebutuhan-listrik-indonesia

Pertumbuhan pusat data diperkirakan menjadi salah satu sumber lonjakan kebutuhan listrik Indonesia dalam beberapa dekade mendatang, di tengah pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Selain pusat data, permintaan listrik juga diperkirakan berasal dari sektor industri, bangunan, kendaraan listrik, hingga elektrifikasi rumah tangga. Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu menyiapkan sistem energi yang tidak hanya mampu memasok listrik dalam jumlah lebih besar, tetapi juga lebih efisien dan fleksibel.

Golkar Buka Suara soal Kadernya Ditangkap KPK
  • Kader Partai Golkar
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121582/golkar-buka-suara-soal-kadernya-ditangkap-kpk

 Partai Golongan Karya buka suara soal Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan Partai Golongan Karya (Golkar) Fahd El Fouz Arafiq yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan akan terlebih dahulu menunggu konstruksi perkara hingga lengkap. Namun, Partai Golkar akan mengambil langkah terhadap Fahd Arafiq, meski tidak disebutkan apakah hal yang dimaksud berupa pemecatan. Sarmuji mengatakan Partai Golkar juga akan menghormati proses hukum terkait proses pengurusan Hak Guna Bangunan di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. 

Fahd menjadi salah satu dari 17 orang yang ditangkap dan diperiksa pada operasi senyap yang berlangsung di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sebelumnya, Fahd tercatat sudah dua kali menjadi tersangka dan menjalani hukuman pidana pada kasus yang berbeda. Pertama, kasus suap terkait Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah pada 2011. Kedua, pada 2017, Fahd kembali menjadi terpidana dan divonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama.

25 Beras Fortifikasi Palsu Ditarik, Ini Langkah Pemerintah Jaga Stok dan Harga
  • Beras Fortifikasi Palsu Ditarik
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/17/065100826/25-beras-fortifikasi-palsu-ditarik-ini-langkah-pemerintah-jaga-stok-dan-harga?source=sorotan

Fortifikasi adalah beras yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk mencegah stunting, sehingga harus mengandung tambahan gizi tertentu. Namun, ada sekitar 25 merek beras fortifikasi yang justru terbukti tidak mengandung tambahan gizi usai dicek di laboratorium oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

25 merek beras fortifikasi palsu yang diungkap pemerintah adalah Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crysta. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan beras di pasaran.

Salah satunya adalah dengan memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan beras medium dan premium. Tidak hanya memastikan stoknya aman, pemerintah juga akan mengawasi harga eceran tertinggi (HET) dari beras premium agar tidak terjadi pelonjakan harga yang signifikan.

DPD Minta Tambahan Alokasi Transfer ke Daerah
  • RAPBN 2027, Tambahan Alokasi TKD
  • https://www.kompas.id/artikel/dpd-minta-tambahan-alokasi-transfer-ke-daerah?open_from=Section_Berita

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Luar Biasa II (16/9/2026), meminta pemerintah dan DPR menambah alokasi transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. DPD menilai porsi anggaran yang dialokasikan ke daerah terus menyusut di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 45,22 triliun sehingga totalnya mencapai Rp 735 triliun, naik sekitar 6 persen dibandingkan pagu 2026 dan 5,5 persen dibandingkan outlook 2026. Meski meningkat, proporsi TKD hanya 2,63 persen dari PDB, masih dalam rentang yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,55–2,79 persen. Namun, menurut Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, kenaikan ini belum mengembalikan TKD ke level tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun, sehingga alokasi 2027 tetap lebih rendah sekitar 20 persen dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Di sisi lain, DPD menilai menyusutnya ruang anggaran daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Seusai menghadiri sidang, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi pertimbangan DPD terhadap RUU APBN 2027 dan mengatakan hal tersebut disampaikan pada waktu yang tepat.

Sementara itu, ASEAN Economist United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi kebijakan TKD untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal.

Prabowo Segera Kumpulkan Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia
  • Gerakan Indonesia ASRI
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260916145058-20-1404620/prabowo-segera-kumpulkan-kepala-daerah-dan-dprd-se-indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumpulkan dan menggelar rapat dengan kepala daerah se-Indonesia dalam waktu dekat untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI.

“Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia ASRI, artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini harus kita wujudkan,” kata Prabowo di peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9).

Jakarta harus menjadi kota hijau dan prototype bagi kota-kota lainnya. Ia mendorong agar gedung-gedung di Jakarta mengusung konsep vertical garden.

“Piala Bergilir” Korupsi
  • Partai Politik, Piala Bergilir Korupsi, Residivis Korupsi
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/11500071/-piala-bergilir-korupsi?page=all#page2

Fahd Arafiq yang kembali terjerat korupsi, menggambarkan fenomena berulang di mana politisi yang pernah dipenjara tetap bisa kembali ke panggung politik. Bak “Piala Bergilir”, kursi kekuasaan dan proyek rente negara terus berputar di tangan figur lama yang sama, meski publik sempat gaduh lalu perlahan melupakan. Hal ini menegaskan bahwa hukuman penjara tidak otomatis mematikan karier politik seseorang.

Akar persoalannya terletak pada partai politik dan sistem rekrutmen yang lebih mengutamakan logistik, finansial, serta kemampuan melobi dibanding integritas. Partai sering kali cuci tangan dengan alasan “kesalahan pribadi” meski tetap memberi panggung bagi residivis korupsi. Pembiaran sistematis ini menunjukkan partai justru memelihara mata rantai transaksional demi kepentingan logistik kelembagaan.

Untuk itu diperlukan langkah progresif berupa sanksi kelembagaan hingga pembubaran partai politik yang terbukti memelihara korupsi, merujuk pada doktrin militant democracy dan contoh Korea Selatan yang membubarkan partai karena ancaman internal. Korupsi dianggap sama berbahayanya dengan makar terhadap konstitusi, sehingga negara harus berani menuntut pertanggungjawaban partai melalui jalur konstitusional. Reformasi hukum diperlukan agar lingkaran setan “piala bergilir” korupsi dapat diakhiri.

Bos Summarecon (SMRA) Kena OTT KPK, Ditemukan 20 Koper Uang Tunai
  • OTT Bos Summarecon
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260915112642-17-767985/bos-summarecon--smra--kena-ott-kpk-ditemukan-20-koper-uang-tunai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi. Ia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9/2026) malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.

Dalam penyelidikan tertutup ini, Budi mengungkapkan, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Dalam keterangan KPK, total 17 orang yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut. Selain Adrianto, KPK turut menangkap tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga menjadi pihak yang terjaring OTT tersebut.

Akademisi USU Soroti Tata Kelola MBG Usai Kasus Keracunan di Karo
  • Keracunan MBG
  • https://medan.kompas.com/read/2026/09/15/104059678/akademisi-usu-soroti-tata-kelola-mbg-usai-kasus-keracunan-di-karo

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami keracunan diduga berkaitan dengan program tersebut. Menurut Wahyu, pemerintah perlu melakukan penelusuran secara transparan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan terhadap higienitas dan keamanan pangan.

Wahyu juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo untuk melihat langsung kondisi kesehatan anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Menurut Wahyu, kunjungan Wapres Gibran ke Karo merupakan langkah yang tepat karena kasus tersebut menyangkut keselamatan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Meski demikian, Wahyu menilai kehadiran Wapres tidak cukup hanya dengan menemui korban. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan dan kepastian pembiayaan hingga korban benar-benar pulih. Pemerintah, kata dia, tidak hanya perlu memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga menjamin kebutuhan korban selama proses pemulihan hingga tuntas.

Tito Imbau Pemda Hati-Hati Jika Terbitkan Obligasi Daerah
  • Obligasi Daerah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260915201706-92-1404345/tito-imbau-pemda-hati-hati-jika-terbitkan-obligasi-daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Ia mengatakan pembiayaan lewat obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.

Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tito juga mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.
Ia mengatakan jika kemampuan fiskal daerah tersebut rendah, dan masih mengeluarkan obligasi, maka hal itu hanya akan memperberat kepala daerah selanjutnya.

8 Jurus DSI Deteksi Kebocoran Ekspor Komoditas Strategis
  • Pendekatan DSI Mencegah Kebocoran Ekspor Komoditas
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260915202743-92-1404371/8-jurus-dsi-deteksi-kebocoran-ekspor-komoditas-strategis

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan delapan pendekatan analitik (use case analytic) untuk mendeteksi potensi kebocoran ekspor komoditas strategis. Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely mengatakan kehadiran DSI saat ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor tanpa menggantikan peran pelaku pasar maupun mengambil alih kewenangan regulasi kementerian dan lembaga yang ada.

Pertama, DSI akan melakukan rekonsiliasi kuantitas antara Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bill of Lading (BL) dengan sertifikat surveyor serta settlement tujuan. Kedua, rekonsiliasi kualitas dengan membandingkan grade pada dokumen ekspor terhadap sertifikat surveyor, COA, dan settlement tujuan. Ketiga, validasi klasifikasi kode HS antara deklarasi PEB atau BL dengan hasil verifikasi surveyor, laboratorium DJBC, hingga kondisi riil di negara tujuan. Sebagai informasi, kode HS adalah sistem pengkodean standar internasional untuk mengidentifikasi jenis barang. Keempat, perbandingan harga ekspor dengan referensi pemerintah, seperti Harga Batubara Acuan (HBA) atau Harga Patokan Batubara (HPB) serta patokan internasional yang disesuaikan dengan kualitas. Kelima, pemeriksaan pihak terafiliasi dengan mencocokkan pihak yang ditunjuk (consignee) pada PEB dengan beneficial ownership dari pihak penerima maupun pengirim. Keenam, pelacakan rute pengiriman dengan membandingkan tujuan deklarasi terhadap jejak kapal aktual menggunakan AIS, pembayaran pembeli, dan settlement tujuan.

Ketujuh, pemeriksaan mendalam terkait potensi transfer pricing pada transaksi afiliasi. Terakhir, rekonsiliasi devisa masuk pada sistem SIMODIS (Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika) dengan ekspektasi nilai dan ketentuan yang tertera pada PEB untuk mengawal repatriasi DHE. Kendati demikian, DSI memastikan bahwa hubungan komersial yang telah berjalan serta kepemilikan barang oleh eksportir akan tetap dihormati dan dilanjutkan.

Alasan Danantara Keluar Duit Demi Selamatkan Proyek Mangkrak LRT City
  • Proyek Mangkrak LRT CIty
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/09/16/083751421/alasan-danantara-keluar-duit-demi-selamatkan-proyek-mangkrak-lrt-city?page=all#page2

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara menegaskan persoalan proyek hunian LRT City harus diselesaikan secara menyeluruh, terutama dengan memastikan hak konsumen tetap terlindungi. Danantara memastikan dana Rp 456 miliar yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, Adhi Karya diminta segera menuntaskan kewajiban serah terima hunian sekitar 2.400 unit yang hingga saat ini belum diterima pembeli. Menurut Dony, proyek mangkrak anak usaha BUMN yang berujung pada kerugian konsumen, ikut menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding dari Adhi Karya. Terlebih bila kesalahan terjadi karena masalah internal perusahaan.

Adapun berdasarkan hasil pemetaan Adhi Karya, total unit LRT City yang telah terjual mencapai sekitar 5.400 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Sementara sekitar 2.400 unit lainnya masih belum dapat diserahterimakan dan berada di sejumlah proyek LRT City. Sementara itu Wakil Kepala Badan Pengelola BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, mengatakan sampai hari ini belum opsi pengembalian dana atau refund yang ditawarkan ke konsumen LRT City.

Deep Learning, Kelompok Mana yang Lambat, Enggan, dan Menolak?
  • Inovasi cara belajar dengan Pembelajaran Mendalam
  • https://mediaindonesia.com/opini/933841/deep-learning-kelompok-mana-yang-lambat-enggan-dan-menolak

Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan sebuah inovasi transformasi cara belajar yang menghendaki perubahan signifikan, sehingga kecepatan adopsinya oleh para implementator tidak akan pernah seragam. Dengan menggunakan teori diffusion of innovations dari Everett M. Rogers sebagai lensa analitis, tingkat penerimaan ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat, kesesuaian, kerumitan, kemudahan diuji, dan keterlihatan hasil. Rogers membagi kategori adopter menjadi lima kelompok, mulai dari innovators, early adopters, early majority, late majority, hingga laggards yang memiliki karakteristik serta kecepatan adopsi yang berbeda-beda.

Implikasi strategis dari teori ini menuntut diterapkannya kebijakan terdiferensiasi yang meninggalkan filosofi one size fits all agar sesuai dengan variasi kesiapan kelompok implementator. Kelompok innovators dan early adopters memerlukan ruang eksperimen serta jejaring untuk menjadi rujukan sosial, sementara early majority dan late majority membutuhkan model teruji, panduan jelas, pendampingan intensif, serta bukti nyata untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian.

Keberhasilan transformasi Pembelajaran Mendalam tidak diukur dari seberapa cepat istilahnya dikenal, melainkan menuntut perubahan keyakinan, praktik, dan pengalaman secara bertahap. Tantangan utama kementerian adalah menggerakkan setiap kelompok maju dari posisi awal mereka melalui pemetaan kesiapan, sehingga PM tidak sekadar berhenti sebagai kebijakan pusat, melainkan benar-benar berdifusi menjadi budaya pembelajaran yang mapan.

Potensi gempa megathrust di Indonesia – Apakah Indonesia siap menghadapinya jika terjadi?
  • Potensi Gempa Megatrust
  • https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84gkvwn691ro

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memetakan 14 zona megathrust di Indonesia, dengan tiga zona utama yang dipantau ketat karena sudah lama tidak melepaskan energi besar, yaitu Mentawai-Siberut, Selat Sunda, dan Sumba. Menurut pakar geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani, megathrust merupakan zona patahan besar di batas lempeng tektonik yang bersifat sebagai potensi dan bukan prediksi waktu kejadian. Pakar kebencanaan menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan bertanya kapan gempa besar itu terjadi, melainkan kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi risikonya.

Dari sisi mitigasi, Ketua Umum MPBI Avianto Amri menyoroti kurangnya kesiapan Indonesia yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran pencegahan, padahal investasi mitigasi dapat menghemat biaya kerugian jauh lebih besar. Peneliti BRIN, Nuraini Rahma Hanifa, menambahkan bahwa langkah antisipasi harus mencakup penguatan struktur bangunan publik seperti sekolah dan rumah sakit melalui retrofitting, edukasi dan simulasi evakuasi berkala bagi warga di zona rawan, serta peningkatan teknologi sensor peringatan dini bawah laut yang lebih canggih.

Meski rangkaian gempa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini kerap dikaitkan dengan megathrust, para ahli menegaskan bahwa sumber tektoniknya bisa berbeda, seperti aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau deformasi intraslab. Kendati gempa bumi tidak dapat dihentikan, para ahli sepakat bahwa dampaknya dapat diminimalkan secara signifikan jika masyarakat memahami risiko, memiliki bangunan yang aman, tata ruang yang baik, serta kesiapsiagaan yang optimal.

Ancang-ancang Pemerintah Pusat Turun Tangan Tertibkan Sound Horeg
  • Aturan Sound Horeg
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/08005121/ancang-ancang-pemerintah-pusat-turun-tangan-tertibkan-sound-horeg?page=all#page2

Pemerintah pusat mempertimbangkan pengaturan penggunaan sound horeg, termasuk menetapkan batas tingkat kebisingan atau desibel yang diperbolehkan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pembahasan perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, Komdigi, Polri, dan instansi terkait untuk menentukan batas suara yang berpotensi mengganggu kesehatan. Aturan tersebut dapat dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

Rencana tersebut muncul setelah tiga warga meninggal dalam rangkaian kegiatan sound horeg di Jawa Timur pada Agustus 2026. Di Jawa Timur sebenarnya telah ada surat edaran bersama sejak 2025 yang membatasi suara maksimal 120 desibel untuk kegiatan statis dan 85 desibel untuk kegiatan berkeliling, serta melarang penggunaannya di sekitar tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah saat kegiatan berlangsung. Wagub Jatim Emil Dardak meminta aturan tersebut ditegakkan, meski hubungan sebab-akibat antara sound horeg dan beberapa insiden masih perlu dibuktikan.

Selain aturan pemerintah, MUI Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan penggunaan sound horeg haram jika menimbulkan kemudaratan, seperti mengganggu kenyamanan, membahayakan kesehatan, atau merusak fasilitas publik. Sementara itu, pelaku usaha sound horeg menilai fatwa tersebut bukan hukum positif dan menolak menggeneralisasi seluruh insiden sebagai akibat volume suara.

Banpres Karhutla Wujud Perhatian Presiden Prabowo untuk Masyarakat
  • Banpres Bagi Penanganan Karhutla
  • https://rmol.id/politik/read/2026/09/16/721896/banpres-karhutla-wujud-perhatian-presiden-prabowo-untuk-masyarakat

Pemerintah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai daerah. Menurut Menteri Kehutanan Raja Antoni, langkah ini merupakan bentuk perhatian langsung dari kepala negara dalam menanggulangi darurat karhutla yang melanda sejumlah wilayah.

Bantuan tambahan ini didistribusikan ke beberapa wilayah terdampak, meliputi sekitar Rp30 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masing-masing Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Penyaluran dana tersebut juga telah dilengkapi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis agar pelaksanaannya akuntabel, transparan, dan tidak terhambat birokrasi yang rumit.

Dana Banpres ini diminta untuk segera dicairkan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penggunaannya difokuskan untuk pembelian peralatan penanganan karhutla serta pencegahan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat.

Houthi Mulai Sasar Mekkah, Arab Saudi Tembak Jatuh Drone
  • Konflik Houthi vs Saudi
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/09/16/080455470/houthi-mulai-sasar-mekkah-arab-saudi-tembak-jatuh-drone

Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mulai menargetkan serangan ke arah Mekkah pada Rabu (16/9/2026). Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang Kota Suci Mekkah. Sebelumnya, pada Selasa (15/9/2026), Arab Saudi juga sempat mengeluarkan peringatan kemungkinan serangan di Mekkah, Jeddah, dan Taif, namun peringatan tersebut kemudian dicabut.

Situasi tersebut terjadi setelah Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir menghadapi serangan rudal balistik dan drone dari Yaman yang dilaporkan menyebabkan 13 orang terluka di wilayah selatan negara itu. Ancaman Houthi menjadi bagian dari eskalasi konflik Timur Tengah yang semakin meluas, sementara Riyadh menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dukungan militer eksternal.

Posisi Arab Saudi dinilai semakin tertekan karena menghadapi ancaman dari sejumlah arah, termasuk gangguan terhadap pelayaran dan kapal tanker di Selat Hormuz, penutupan jalur pipa minyak menuju Laut Merah, serta penguasaan rute maritim vital oleh Houthi. Kondisi ini diperburuk oleh penolakan Presiden AS Donald Trump terhadap permintaan bantuan militer Saudi dan batalnya agenda pertemuan diplomatik Teluk-Iran pada 13 September 2026 akibat perbedaan posisi antarnegara.

Klasifikasi Polusi Udara Akibat Kebakaran Hutan
  • Dampak Kesehatan Akibat Kebakaran Hutan
  • https://rm.id/baca-berita/kolom/326322/klasifikasi-polusi-udara-akibat-kebakaran-hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di berbagai daerah menimbulkan masalah polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan. Guna membantu masyarakat memahami situasi dan menentukan sikap yang tepat, kualitas udara akibat polusi dan asap karhutla dapat dinilai melalui tiga cara utama berdasarkan klasifikasi tertentu.

Cara pertama dan kedua adalah penilaian berdasarkan konsentrasi Particulate Matter (PM2.5) serta Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masing-masing terbagi ke dalam lima kategori, mulai dari kategori Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya. Penilaian PM2.5 diukur menggunakan metode penyinaran sinar beta dengan satuan µg/m³, sementara ISPU menggunakan skala angka tertentu untuk mengukur tingkat risiko bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Cara ketiga adalah penilaian menggunakan Air Quality Index (AQI) atau Indeks Kualitas Udara yang dibagi menjadi enam tingkat berdasarkan skala angka 0 hingga 500, mulai dari kategori Baik, Sedang, Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya. Melalui pemahaman klasifikasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mawas diri terhadap kondisi darurat kesehatan, sementara upaya pemadaman dan pencegahan karhutla terus digencarkan agar tidak berulang di masa mendatang.

Rapat di DPR, Kepala Daerah Keluhkan soal Sengkarut Lahan
  • Reforma Agraria
  • https://tirto.id/rapat-di-dpr-kepala-daerah-keluhkan-soal-sengkarut-lahan-hCUM

Komisi II DPR menggelar rapat bersama Kemendagri, ATR/BPN, dan kepala daerah membahas sengkarut lahan serta reforma agraria tanggal 15 September 2026.

Dalam rapat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti belum adanya kepastian redistribusi tanah meski 16.000 hektare lahan telah diverifikasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) karena gubernur sebagai ketua GTRA belum memiliki kewenangan eksekusi yang memadai. Sherly juga mengusulkan mekanisme eskalasi bila penyelesaian lahan melewati batas waktu tertentu.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengungkap keterbatasan lahan pertanian akibat kondisi geografis daerahnya yang didominasi laut dan pegunungan. Dengan hanya 39.000 hektare sawah, ia menilai swasembada beras sulit dicapai. Yulius juga menyoroti lahan HGU yang habis masa berlaku dan berharap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Ia menekankan perlunya optimalisasi lahan datar yang terbatas untuk mendukung kebutuhan pangan. Yulius juga menyoroti pengembangan Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang terhambat oleh tumpang tindih lahan dengan HGU dan aset PTP.

Para kepala daerah menekankan perlunya kepastian hukum dan koordinasi lintas lembaga agar reforma agraria dan pengembangan kawasan strategis dapat berjalan efektif.

Wamendikdasmen: WorldSkills Shanghai Jadi Cerminan Pendidikan Vokasi Indonesia
  • Kualitas Pendidikan Vokasi Indonesia
  • https://rri.co.id/nasional/2732787/wamendikdasmen-worldskills-shanghai-jadi-cerminan-pendidikan-vokasi-indonesia

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, melepas 36 anggota kontingen Indonesia yang terdiri atas 20 kompetitor dan 16 expert menuju ajang WorldSkills Competition 2026 di Shanghai. Ajang ini dinilai sebagai tolok ukur strategis untuk menajamkan arah dan standardisasi kualitas pendidikan vokasi Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan buatan.

Fajar menegaskan bahwa kemajuan kecerdasan buatan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pekerjaan teknis. Keterampilan praktis seperti bidang listrik, plumbing, dan konstruksi justru diprediksi akan memiliki ruang dan eksistensi yang semakin besar di dunia kerja masa depan.

Para peserta kontingen merupakan talenta terbaik dari siswa SMK pemenang Lomba Kompetensi Siswa nasional yang telah menjalani pelatihan intensif selama enam hingga sembilan bulan. Pemerintah berharap prestasi kontingen Indonesia tahun ini dapat melampaui pencapaian peringkat ke-11 yang diraih pada WorldSkills Lyon 2024.

Fakta-fakta Kasus Suap HGB Summarecon dan Gratifikasi ATR/BPN
  • Dugaan Korupsi Kementerian ATR/BPN
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260916063449-12-1404422/fakta-fakta-kasus-suap-hgb-summarecon-dan-gratifikasi-atr-bpn

KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Dirut PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup dari rangkaian pemeriksaan pasca-OTT.

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam rupiah dan berbagai mata uang asing. Salah satu perkara yang diungkap adalah dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Adrianto Pitojo Adi melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Uang tersebut diduga untuk membantu komunikasi dengan Sontang terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik Summarecon. KPK juga menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menanggapi perkara tersebut, Kementerian ATR/BPN menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum KPK serta siap bersikap kooperatif. Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan kementerian tidak akan berspekulasi mengenai substansi dan kronologi perkara sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Ekonom Minta Menkeu Suahasil Benahi Transfer ke Daerah
  • Transfer ke Daerah
  • https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-minta-menkeu-suahasil-benahi-transfer-ke-daerah--2287284

ASEAN Economist United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah (TKD) untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Enrico menyoroti penyusutan anggaran transfer ke daerah sejak 2025. Pada tahun ini, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp 696,9 triliun. Nilainya menyusut 17,9 persen dibandingkan realisasi pada 2025 sebesar Rp 849 triliun. Realisasi TKD pada tahun lalu pun menyusut dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 863,5 triliun dan pada 2023 sebesar Rp 881,4 triliun.

Dukungan pendanaan dari pusat penting karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Sebab, dana TKD jika dikelola dengan mumpuni mampu menciptakan multiplier effect. Secara garis besar, Enrico mengatakan kepastian hukum dan perizinan menjadi persoalan yang menyebabkan investor berhati-hati. Dia menambahkan sejak 2025, investor cenderung berinvestasi pada proyek energi hijau.

KPK Sebut Pemanggilan Menteri ATR Nusron Wahid Tergantung Kebutuhan Penyidikan
  • Kasus Korupsi di BPN, KPK OTT Kementerian ATR/BPN
  • https://news.republika.co.id/berita/tlf5fh6730000/kpk-sebut-pemanggilan-menteri-atr-nusron-wahid-tergantung-kebutuhan-penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di kementeriannya sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti elektronik yang telah dikumpulkan tim penyidik, terdapat dugaan kuat bahwa empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Hal ini menjadi salah satu fokus pendalaman dalam pengembangan kasus tersebut. Empat tersangka lainnya yang diduga kuat sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Selain keempat tersangka tersebut KPK juga telah resmi menetapkan empat tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara dari Summarecon.

Tito Imbau Pemda Hati-hati Terbitkan Obligasi Daerah
  • Obligasi Daerah, Prinsip Kehati-hatian
  • https://news.detik.com/berita/d-8664404/tito-imbau-pemda-hati-hati-terbitkan-obligasi-daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.

Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tito mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.

Pencopotan Purbaya di Pusaran Isu Kemenkeu dan Danantara
  • Reshuffle Kabinet, Tekanan Politik
  • https://www.kompas.id/artikel/purbaya-dalam-pusaran-politik-reshuffle-prabowo?open_from=Section_Terpopuler

Peristiwa pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Wakil Menterinya, Suahasil Nazara, merupakan berita yang cukup menarik bagi publik. Sebab, terjadi saat Purbaya sedang mengikuti rapat dengan DPD dan langsung meninggalkan ruangan saat mendapat telepon dari Istana. Pada sore saat pelantikan, Purbaya entah dimana dan baru pukul 19.00, beliau mengunggah video dirinya dilengkapi lagu berbahasa Jawa berjudul “Wasap Mamen” dan caption teks, “udah siap belum”?

Postingan tersebut menuai banyak komentar dan like, serta muncul salah satu komentar yang menyinggung Bea dan Cukai. Saat menjabat, Purbaya memang melakukan setidaknya tujuh kali perubahan baik itu di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Perombakan ini diduga memunculkan ketegangan antara Purbaya dengan dua bawahannya yakni Bimo Wijayanto (Dirjen Pajak) dan Djaka Budhi Utama (Dirjen Bea Cukai). Keduanya memiliki latar belakang yang bersinggungan dengan karier Presiden Prabowo. Pada tanggal 11 September 2026, Purbaya, Bimo, dan Djaka menghadap secara bersamaan di Hambalang, Kabupaten Bogor. 3 hari setelahnya, Purbaya dicopot dari jabatan menteri keuangan.

Selain itu, adanya perbedaan sikap yang muncul antara Purbaya dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani terkait dividen Danantara. Purbaya menginginkan agar dividen tersebut disetorkan ke kas negara. Bahkan, akhir Agustus, Purbaya mengungkap bahwa Presiden telah memutuskan agar Danantara menyetor dividennya untuk APBN 2026. Namun, setelah pencopotan Purbaya, Rosan mengatakan, akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Meski Purbaya mengakui pencopotannya karena persoalan Ditjen Pajak dan Bea, Ia menilai merupakan hak prerogatif Presiden.

Purbaya merupakan menteri kedelapan yang diganti dalam enam gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih selama 23 bulan terakhir. Melihat beberapa alasan pencopotan, dapat dilihat bahwa perombakan Kabinet Merah Putih kerap berlangsung setelah muncul tekanan politik atau kebutuhan mengakomodasi kelompok tertentu. Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Presiden belum menunjukkan pola perombakan kabinet yang ajek selama 23 bulan memerintah. Kendati demikian, menurut Arya, terdapat pola yang menunjukkan kuatnya pertimbangan politik, yakni Presiden cenderung tidak mengganti menteri yang sekaligus menduduki posisi strategis di partai, misalnya, ketua umum dan sekretaris jenderal.

Menurut dia, pola itu tidak ideal. Sebab, jika perombakan kabinet bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu.  Arya khawatir perombakan kabinet selama ini tidak didasari proses evaluasi berkala, tetapi hanya berdasarkan masukan dari satu atau dua pihak. Presiden semestinya memiliki tim yang khusus ditugaskan untuk memantau kerja kementerian dan melaporkannya secara berkala. Dengan begitu, hasil reshuffle nantinya bisa mendongkrak performa pemerintah.

Jangan Asal Percaya Informasi Politik, Begini Cara Mengeceknya
  • Melawan Hoax, Menyaring Informasi
  • https://rri.co.id/bengkulu/regional/2730641/jangan-asal-percaya-informasi-politik-begini-cara-mengeceknya

Informasi politik yang mudah ditemukan melalui media sosial dan viral belum tentu benar. Masyarakat perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum percaya dan membagikannya.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan pentingnya menyaring informasi dan mengikuti sumber terpercaya agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita menyesatkan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa sumber informasi. Langkah kedua adalah memeriksa tanggal, lokasi, dan konteks informasi, terutama ketika menerima foto atau video. Langkah ketiga adalah jangan langsung percaya pada potongan video, foto, atau kutipan pendek.

Jika informasi masih diragukan, masyarakat dapat melakukan pengecekan silang melalui kanal Cek Fakta RRI.CO.ID, Mafindo, TurnBackHoax, serta kanal resmi pemerintah. Cara sederhana lainnya adalah mencari kata kunci atau kalimat utama dari informasi yang diterima dan melihat apakah terdapat pemberitaan dari sumber terpercaya yang membenarkan atau justru membantah informasi tersebut.

Ujian Menkeu Suahasil: Disiplin Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
  • Suahasil Nazara Jadi Menkeu
  • https://tirto.id/ujian-menkeu-suahasil-disiplin-fiskal-dan-pertumbuhan-ekonomi-hCUU

Dinamika di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegang di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) menandai babak baru dalam tata kelola fiskal nasional. Pergantian yang terhitung cepat ini menyisakan tugas berat bagi Suahasil. Suahasil harus menakhodai kebijakan fiskal di tengah kondisi postur APBN 2027 yang asumsi dasarnya sudah disetujui dan dibahas bersama DPR RI. Dengan ruang perbaikan dan dinamika penyesuaian yang sangat sempit dan sulit, Suahasil dituntut mampu menjaga stabilitas dan disiplin anggaran tanpa memadamkan ambisi ekspansi ekonomi nasional.

Prabowo-Pramono Dinilai Jadi Pilihan Terbaik di 2029 untuk Lawan Poros Politik Jokowi
  • Poros Politik Jokowi, Prabowo-Pramono
  • https://www.inilah.com/prabowo-pramono-dinilai-jadi-pilihan-terbaik-di-2029-untuk-lawan-poros-jokowi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai komposisi pasangan capres-cawapres dengan memasangkan Prabowo Subianto dan Pramono Anung akan menjadi pilihan terbaik di Pilpres 2029 nanti bagi kedua partai politik pendukungnya. Apalagi jika koalisi ini diperkuat PAN dan Golkar.

Selain karena suara PDIP potensial di bawah Gerindra dan melawan poros Jokowi, koalisi ini juga mampu menjadi pesaing bagi poros tiga parpol lain yang kemungkinan akan bersatu di 2029. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli melihat persaingan politik antara Prabowo dan Jokowi berpotensi semakin terbuka apabila kepentingan Jokowi terkait posisi Gibran Rakabuming Raka tidak terakomodasi. Ia menilai salah satu kepentingan tersebut berkaitan dengan keinginan agar Gibran tetap menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam kontestasi berikutnya.

Isu mengenai kerenggangan hubungan politik Prabowo dan Jokowi sebelumnya juga telah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah figur yang selama ini dikaitkan dengan lingkaran Jokowi juga mengalami perubahan posisi di pemerintahan. Salah satunya Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Koperasi. Perubahan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai semakin kuatnya upaya Prabowo membangun konfigurasi politiknya sendiri.

Harapan Pengusaha ke Suahasil: Jaga Fiskal-Lanjutkan Satgas Debottlenecking
  • Suahasil Nazara Jadi Menkeu
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8664399/harapan-pengusaha-ke-suahasil-jaga-fiskal-lanjutkan-satgas-debottlenecking

Posisi Menteri Keuangan baru saja dirombak Presiden Prabowo Subianto. Suahasil Nazara menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Bendahara Negara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya akan menerima perubahan yang terjadi karena ini merupakan bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efektivitas pemerintahan. Dia mengatakan yang paling penting dari pergantian Menteri Keuangan jangan sampai transisi kepemimpinan mengganggu pengelolaan fiskal hingga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Harga Minyak Makin Panas, Kini Tembus US$ 108 per Barel
  • Lonjakan Harga Minyak Dunia
  • https://finance.detik.com/energi/d-8664662/harga-minyak-makin-panas-kini-tembus-us-108-per-barel

Harga minyak mentah dunia terus memanas sepanjang perdagangan Selasa (15/9) kemarin imbas laporan pembatalan ekspor Arab Saudi, setelah serangan drone memaksa penutupan jalur pipa pengiriman minyak utamanya. Melansir CNBC, Rabu (16/9/2026), harga minyak mentah Brent berjangka yang kerap menjadi patokan global naik 2,9% jadi US$ 108,75 per barel pada sesi perdagangan kemarin. Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga 4,4% menjadi US$ 105.83 per barel. Secara keseluruhan, harga minyak dunia ini tercatat melonjak lebih dari 20% dalam satu bulan terakhir seiring meningkatnya intensitas pertempuran di kawasan Teluk Persia.

DNA Politik Kita: Kekerasan?
  • DNA Politik
  •  https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/07000031/dna-politik-kita--kekerasan-?page=all#page3

Peristiwa kekerasan politik dalam Konferensi Daerah (Konferda) organisasi mahasiswa bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur di Nganjuk, 4-6 September 2026 mencerminkan bagaimana kekerasan kerap dianggap sebagai bagian wajar dari praktik politik di Indonesia. Seolah-olah DNA politik bangsa memang berakar pada tradisi berdarah sejak masa prakolonial hingga kolonial. Kekerasan politik dipandang bukan lagi anomali, melainkan ongkos biasa dalam berbangsa dan bernegara.

Sejarah panjang menunjukkan bahwa kekerasan telah dilembagakan sejak era feodal hingga kolonial, diperkuat dengan strategi pecah belah VOC dan praktik kerja paksa. Para pendiri bangsa berusaha memutus rantai kekerasan dengan mendirikan republik demokratis, menggeser legitimasi dari senjata ke supremasi hukum. Namun, idealisme itu tereduksi pada masa Orde Baru yang kembali menormalisasi kekerasan melalui represi, pembunuhan misterius, dan budaya impunitas. Bahkan di era Reformasi, kekerasan bermutasi dalam bentuk baru seperti kriminalisasi, ormas intoleran, dan serangan digital.

Oleh karena itu perlunya untuk merawat kewarasan dengan menolak lupa, menghentikan tradisi penghambaan, serta memperkuat kapasitas intelektual bersama. Ingatan kolektif atas sejarah kelam harus dijaga agar tidak dimanipulasi, sementara ruang demokrasi mesti terus dipelihara sebagai cara beradab mengelola pemerintahan. Dengan demikian, gagasan waras akan tetap hidup dan menjadi penangkal terhadap normalisasi kekerasan politik yang diwariskan dari masa lalu.

Bos BI Ungkap Cadangan Devisa RI Capai US$ 147,5 M
  • Cadangan Devisa RI
  •  https://katadata.co.id/finansial/makro/6aa7be40adfed/bos-bi-ungkap-cadangan-devisa-ri-capai-us-147-5-m

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, cadangan devisa Indonesia pada bulan ini meningkat menjadi US$ 147,5 miliar, naik dari posisi Agustus 2026 sebesar US$ 146,5 miliar. Hal ini seiring adanya tambahan devisa yang dibukukan Kementerian Keuangan.

Gubernur Destry Damayanti menjelaskan tambahan dana dapat berasal dari penerimaan pajak atau penarikan pinjaman luar negeri, yang memperkuat posisi devisa dan mendukung ketahanan sektor eksternal. Cadangan devisa kini setara dengan sekitar 5,4 bulan impor, mencerminkan neraca pembayaran yang solid serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Danantara Disebut Bakal Kuasai 40,12% Saham BEI lewat Demutualisasi
  • Rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6aa7d7615274c/danantara-disebut-bakal-kuasai-40-12-saham-bei-lewat-demutualisasi

Rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mengubah struktur kepemilikan bursa. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia berpotensi menjadi pemegang saham terbesar di luar anggota bursa dengan kepemilikan 40% setelah pelaksanaan rights issue.

BEI telah menerima surat minat investasi dari Danantara pada akhir Juli, melaksanakan kick‑off due diligence awal Agustus, dan melanjutkan proses due diligence hingga pertengahan September, sementara draf RPOJK terkait kepemilikan bursa sedang dibahas di Kementerian Hukum dan jadwal RUPSLB belum diumumkan. Berdasarkan penilaian KJPP, pada akhir Juni modal disetor BEI mencapai Rp 772,5 triliun dengan nilai buku per saham Rp 103,49 miliar (ekuitas yang dapat diatribusikan) atau Rp 110,13 miliar (total ekuitas), dan valuasi pasar 100 % ekuitas berkisar 1,71–1,85 kali ekuitas tergantung pada basis yang dipakai.

Industri Kimia hingga Tekstil Berisiko Tertekan Lonjakan Harga Minyak Dunia
  • Lonjakan Harga Minyak Dunia
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260915/257/2004157/industri-kimia-hingga-tekstil-berisiko-tertekan-lonjakan-harga-minyak-dunia

Kenaikan harga minyak mentah dunia ke level di atas US$100 per barel mulai membayangi industri manufaktur Indonesia. Meski sebagian besar energi industri masih mengandalkan batu bara dan listrik, dampak kenaikan minyak tetap berpotensi masuk melalui biaya transportasi, logistik, hingga bahan baku berbasis petrokimia. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, harga minyak pada kisaran US$100–US$110 per barel belum akan langsung menghantam seluruh sektor industri. Namun, industri kimia, petrokimia, plastik, tekstil, makanan dan minuman, serta sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap logistik akan lebih cepat merasakan tekanannya.

KPK ungkap OTT Dirjen ATR/BPN dan Kakantah terkait pengurusan HGB
  • KPK OTT Kementerian ATR/BPN
  • https://sumbar.antaranews.com/berita/778625/kpk-ungkap-ott-dirjen-atrbpn-dan-kakantah-terkait-pengurusan-hgb

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN terkait dugaan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. OTT tersebut juga diduga berkaitan dengan penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara. KPK mengamankan 17 orang, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

KPK masih mendalami kronologi dan konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak yang diamankan. Penyidik akan melakukan ekspose untuk menentukan tersangka, dengan batas waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan KUHAP dalam menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap.

Puluhan Polisi Ikut Pelatihan AI untuk Persiapan Lawan Hoaks
  • Polisi Pelatihan AI untuk Lawan Hoaks
  • https://www.tempo.co/hukum/puluhan-polisi-ikut-pelatihan-ai-untuk-persiapan-lawan-hoaks-2287157

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menggelar acara pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para personel dalam memanfaatkan akal imitasi (AI). Kegiatan itu dilakukan atas kerja sama dengan Universitas Bina Nusantara (BINUS). Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Nugroho mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 60 personel dari berbagai polres jajaran. Menurut Agus, puluhan personel tersebut akan dibekali materi mengenai AI, etika digital, hingga pencegahan kejahatan siber berbasis AI. Agus berharap anggotanya bisa lebih kritis ketika menerima informasi dan mampu mengenali potensi ancaman digital.

Pasar Respons Positif Pergantian Menkeu, Bagaimana Nasib IHSG Selanjutnya?
  • Respons Positif Pergantian Menkeu
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6aa7edb303cd4/pasar-respons-positif-pergantian-menkeu-bagaimana-nasib-ihsg-selanjutnya

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.  Keputusan Prabowo itu pun mendapat respons di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 6.534,69, atau turun tipis 0,10%, sore tadi. Meski masih berada di zona merah, posisi indeks pada penutupan perdagangan tadi sebenarnya merupakan hasil pembalikan dari pelemahan IHSG yang terjadi hampir sepanjang hari.

Analis menyambut penunjukan Suahasil sebagai figur yang berpengalaman dan dikenal, menganggapnya dapat memulihkan kepercayaan pasar serta menjaga kontinuitas kebijakan fiskal di tengah tekanan target penerimaan dan koordinasi kebijakan. Namun, tekanan eksternal dari konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak tetap menjadi faktor utama yang menahan sentimen, sehingga volatilitas IHSG diperkirakan akan tetap tinggi meski pergantian menteri dianggap sebagai katalis domestik yang positif.

Kepala BPOM: Makanan MBG Lewat 4 Jam Sudah Basi, Bisa Picu Aflatoksin
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://health.kompas.com/read/26I15080712968/kepala-bpom-makanan-mbg-lewat-4-jam-sudah-basi-bisa-picu-aflatoksin

Makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi terlalu lama sebelum disajikan menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkap, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu penyebab keracunan MBG di sejumlah daerah. Salah satu pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan waktu produksi makanan yang terlalu jauh dari waktu penyajian.

Humas BPOM Eka Rosmalasari menjelaskan, makanan MBG dianjurkan berada dalam rentang waktu sekitar empat jam sejak selesai dimasak hingga dikonsumsi agar tetap layak konsumsi. Eka mengatakan ketentuan tersebut telah tercantum dalam Keputusan Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Hasil pemeriksaan lapangan menemukan beberapa sampel mengandung aflatoksin setelah makanan mengalami perubahan selama penyimpanan yang terlalu lama. Aflatoksin adalah senyawa beracun atau mikotoksin yang dihasilkan oleh jenis jamur tertentu, terutama Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus.

KM Virgo Transport 8 bergeser 1,6 mil laut dalam kondisi terbalik
  • KM Virgo Transport 8 Tenggelam
  • https://ambon.antaranews.com/berita/343512/km-virgo-transport-8-bergeser-16-mil-laut-dalam-kondisi-terbalik

KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026), diketahui telah bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat dari titik koordinat awal dan berada dalam kondisi terbalik. Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan pergeseran tersebut mengikuti arus laut. Kondisi kapal yang tengkurap menyulitkan proses pencarian di bagian dalam karena berisiko bagi penyelam, terutama akibat ruang tertutup dan perubahan tekanan di dalam kapal.

Basarnas masih mengkaji metode pencarian yang paling aman, termasuk kemungkinan mengubah posisi kapal agar akses ke bagian dalam lebih memungkinkan. Operasi hari ketiga akan melibatkan personel yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam penanganan kapal tenggelam. Seluruh langkah teknis tetap mengutamakan keselamatan penyelamat atau prinsip safety first.

Hingga Senin (14/9) pukul 22.00 Wita, 114 dari total 243 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan enam korban meninggal dunia, sementara 129 orang masih dalam pencarian. Sebagian korban telah dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Lanud Syamsudin Noor untuk penanganan lebih lanjut. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 Wita saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Bentrokan Maut di Batam Dipicu Konflik Lahan Dua Perusahaan, 2 Orang Tewas, 7 Luka-Luka
  • Bentrokan Sengketa Lahan di Batam
  • https://regional.kompas.com/read/2026/09/15/065213178/bentrokan-maut-di-batam-dipicu-konflik-lahan-dua-perusahaan-2-orang-tewas-7?page=all

Konflik penguasaan lahan antara dua perusahaan di kawasan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berujung bentrokan berdarah pada Senin (14/9/2026). Bentrokan terjadi ketika dua kelompok berada di lokasi lahan yang sama dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta tujuh lainnya luka-luka. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menyebut bentrokan dipicu konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.

PT Sat Bangun Sukses (SBS) mengklaim telah menguasai sekitar 10 hektare lahan sejak 2002 dan beberapa kali mengajukan permohonan pengalokasian lahan kepada BP Batam. Namun, pada Agustus 2026, perusahaan mendapat informasi bahwa lahan tersebut telah dialokasikan kepada pihak lain. Persoalan semakin memanas setelah perusahaan lain disebut melakukan aktivitas di lokasi dengan membangun pagar dan membongkar tanaman. PT SBS kemudian mendatangi lokasi bersama lebih dari 100 orang untuk membongkar pagar tersebut, tetapi berhadapan dengan kelompok lain yang jumlahnya lebih banyak hingga akhirnya terjadi bentrokan.

Dua korban meninggal dunia, Martinus Mangge (55) dan Heribertus Goda (43), diduga mengalami luka tusuk. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan penggunaan senjata dalam bentrokan, yang berdasarkan dugaan awal melibatkan senapan angin. Enam orang telah diamankan untuk diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam kejadian tersebut. Polisi menegaskan konflik ini bukan bagian dari polemik Rempang Eco City dan tidak mengandung unsur SARA. Aparat gabungan masih mengamankan lokasi serta mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Bos Anthropic Peringatkan AI Bisa Lepas Kendali, Ancam Manusia
  • Risiko Keamanan AI
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260914191132-192-1403861/bos-anthropic-peringatkan-ai-bisa-lepas-kendali-ancam-manusia

CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan pentingnya memperlambat perkembangan kecerdasan buatan (AI) karena risiko keamanan yang mengkhawatirkan. Amodei mengakui bahwa orang mungkin kehilangan kendali atas AI, dan teknologi ini dapat disalahgunakan untuk serangan siber dan bioterorisme, serta gangguan ekonomi yang serius.

Lebih lanjut, Amodei mengatakan AI dapat berkembang begitu cepat sehingga mereka bisa mengambil alih seluruh internet dalam waktu enam hingga 12 bulan saja, dan itu bisa menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar. Menurutnya, teknologi AI telah berkembang jauh lebih cepat dalam beberapa bulan terakhir dan mampu meningkatkan dirinya sendiri dengan dinamika yang dikenal sebagai “recursive self-improvement” (RSI).

Ia menyebut insiden OpenAI-Hugging Face menjadi salah satu yang memicu kekhawatirannya. Agen-agen AI tersebut bertindak secara fanatik melakukan serangan keamanan siber tanpa diminta. Setelah insiden Hugging Face, CEO OpenAI, Sam Altman, juga sudah menyarankan pentingnya memperlambat pengembangan AI agar memberi cukup waktu untuk beradaptasi dengan tingkat kemampuan AI.

Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Terbaru Posisi Menkeu Berganti
  • Reshuffle Kabinet
  • https://news.detik.com/berita/d-8662332/deretan-reshuffle-kabinet-prabowo-gibran-terbaru-posisi-menkeu-berganti

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan menteri atau reshuffle kabinet pada tanggal 14 September 2026. Tercatat, ini merupakan reshuffle kabinet keenam yang dilakukan Prabowo sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024. Prabowo (14/9/2026) merombak posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Jabatan itu kini diemban Suahasil Nazara.

Pelantikan hari ini menandakan enam kali sudah Prabowo merombak kabinetnya. Reshuffle kabinet Prabowo pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025. Berikut ini daftar lengkapnya:

  1. Reshuffle Pertama, 19 Februari 2025: mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto;
  2. Reshuffle Kedua, 8 September 2025: memberhentikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding dengan Mukhtarudin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Ferry Juliantono. Melantik Menteri Haji dan Umrah Mohchamad Irfan Yusuf dan Wakil Menterinya Dahnil Anzar Simanjuntak;
  3. Reshuffle Ketiga, 17 September 2025: Mengisi kursi kosong Menko Polkam dengan Djamari Chaniago, Menpora dengan Erick Thohir, Wamenaker Afriansyah Noor, Wamenhut Rohmat Marzuki, Wamenkop Farida Faricha. Melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya, Wakil Kepala BGN Naniek S Dayang, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri dan Kepala KSP Muhammad Qodari.
  4. Reshuffle Keempat, 8 Oktober 2025: Melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar. Presiden juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan Ketuanya Velix Vernando Wanggai;
  5. Reshuffle Kelima, 27 April 2026: Melantik Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Kading, dan melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohammad Qodari. Mengganti Kepala Staf Presiden Mohammad Qodari dengan Dudung Abdurachman.
  6. Reshuffle Keenam, 14 September 2026: Mengganti Menteri Keuangan Prabowo dengan Suahasil Nazara.

Reshuffle Menkeu Dinilai Bawa Risiko Jangka Pendek bagi Ekonomi RI
  • Suahasil Nazara Jadi Menkeu
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/15/054438126/reshuffle-menkeu-dinilai-bawa-risiko-jangka-pendek-bagi-ekonomi-ri?source=personalisasi

Reshuffle Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai memunculkan risiko jangka pendek pada kondisi ekonomi Indonesia. Pasar modal yang reaktif memberikan sinyak positif tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya efek dari reshuffle Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, dampak reshuffle Menkeu terutama ditentukan oleh sinyal kebijakan setelah pelantikan, bukan oleh pergantian nama semata. Ia menjabarkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun lebih dari 2 persen lalu memangkas hampir seluruh koreksi. Seiring dengan itu, nilai tukar rupiah melemah menuju Rp 17.699 per dollar AS pada awal pekan kemarin.

BNN Ungkap Modus Baru Peredaran Narkoba Lewat Vape
  • Peredaran Narkoba Lewat Vape
  • https://rejabar.republika.co.id/berita/tld17r487/bnn-ungkap-modus-baru-peredaran-narkoba-lewat-vape-part2

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan modus baru peredaran narkoba di masyarakat yaitu memasukkan narkoba cair ke rokok elektrik vape. Mereka menyebut sasaran yang ditargetkan oleh pengedar yaitu anak muda. Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan modus peredaran narkoba dengan memasukkan narkoba cair ke rokok elektrik vape menjadi ancaman serius. Terlebih para pengedar menyasar kelompok anak muda yang banyak mengisap vape.

Dengan modus baru tersebut, ia mengatakan sulit dikenali secara kasa mata. Sebab cairan narkoba dapat dimasukkan ke dalam tabung rokok elektrik dan aromanya tersamarkan oleh berbagai varian rasa produk vape. Ia melanjutkan ancaman terhadap kelompok muda juga terlihat dari meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba pada kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun mencapai sekitar 4,1 juta jiwa.

Suahasil Nazara Jadi Menkeu, “Geng UI” Kembali Pimpin Kementerian Keuangan
  • Suahasil Nazara Jadi Menkeu
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/15/055402426/suahasil-nazara-jadi-menkeu-geng-ui-kembali-pimpin-kementerian-keuangan?source=terpopuler

Suahasil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Penunjukan Suahasil kembali membawa sosok dengan latar belakang pendidikan di Universitas Indonesia (UI) ke posisi pimpinan Kementerian Keuangan.

Suahasil mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Ia meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Di UI, Suahasil pernah menjabat Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004 hingga 2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005 hingga 2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009 hingga 2013. Suahasil juga merupakan lulusan UI. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1994. Karier Suahasil kemudian berlanjut di pemerintahan. Ia ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia kemudian tetap berada di Kementerian Keuangan hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029.

Guru untuk Indonesia: Momentum Menata Ulang Tata Kelola Guru Nasional
  • Tata Kelola Guru Nasional
  • https://mediaindonesia.com/opini/933399/guru-untuk-indonesia-momentum-menata-ulang-tata-kelola-guru-nasional

Kesepahaman antara pemerintah dan DPR pada 18 Agustus 2026 untuk mengubah status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat merupakan momentum penting untuk merestrukturisasi tata kelola guru nasional. Selama ini, desentralisasi pendidikan menyisakan paradoks berupa ketimpangan sebaran guru, di mana kekurangan dan kelebihan tenaga pengajar terjadi secara bersamaan akibat batasan administratif daerah. Perubahan ini menuntut pembaruan cara pandang bahwa guru bekerja di daerah tetapi mengabdi untuk Indonesia sebagai sumber daya strategis nasional.

Transformasi ini tidak boleh sekadar memindahkan payroll dari daerah ke pusat, melainkan harus menjadi pintu masuk membangun sistem terintegrasi dari hulu ke hilir yang berbasis data presisi. Agenda penataan ini mencakup pemerataan kuantitas melalui redistribusi yang adil disertai insentif bagi wilayah khusus, sekaligus peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui percepatan sertifikasi. Dengan sistem yang terintegrasi, negara dapat menjamin terpenuhinya hak setiap anak Indonesia atas pendidikan bermutu tanpa terhambat sekat administratif.

Meskipun kepegawaian dikelola oleh pusat, penyelenggaraan pendidikan tetap memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal. Pemerintah pusat dapat fokus pada perencanaan nasional, standar profesional, dan pembiayaan, sementara daerah berperan sebagai mitra strategis dalam memetakan kebutuhan riil sekolah. Keberhasilan restrukturisasi ini nantinya diukur dari berkurangnya kesenjangan distribusi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran, demi memastikan setiap anak di seluruh nusantara mendapatkan guru terbaik.

OECD Ungkap Kemampuan Membaca Anak Sekarang Mengkhawatirkan
  • Kemampuan Baca Anak Mengkhawatirkan
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8662792/oecd-ungkap-kemampuan-membaca-anak-sekarang-mengkhawatirkan

Hasil PISA 2025 yang diumumkan oleh OECD menunjukkan penurunan tajam sebesar 28 poin pada kemampuan membaca anak berusia 15 tahun secara global. Penurunan ini dinilai mengkhawatirkan karena keterampilan membaca sangat esensial untuk mendukung pembelajaran di seluruh kurikulum serta membantu generasi muda mengevaluasi dan menafsirkan informasi di era digital.

Menurut Direktur Bidang Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas Schleicher, penurunan ini berkaitan dengan melemahnya kemampuan berpikir kritis di era kecerdasan buatan (AI). Tren dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan peningkatan jumlah siswa yang terburu-buru membaca teks sehingga memberikan jawaban singkat yang salah, serta kesulitan memisahkan informasi penting dari informasi yang tidak relevan.

Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 27% siswa yang mencapai kemampuan membaca level 2, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 69%, dan nyaris tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level 5. Siswa di level 2 baru mampu mengidentifikasi ide utama teks panjang, sementara level 5 menuntut kemampuan memahami konsep abstrak serta membedakan fakta dan opini secara mendalam.

Ancang-ancang Partai Pendukung Prabowo Menuju Pemilu 2029
  • Elektabilitas Partai Pendukung, Partai Pendukung Prabowo, Pemilu 2029
  • https://www.tempo.co/politik/partai-koalisi-prabowo-koalisi-2029-2286871

Meski Pemilihahan Umum 2029 masih jauh, namun denyutnya terasa sejak sekarang. Setidaknya bagi partai politik pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi ini menguasai lebih dari 81 persen kursi DPR.

Namun, masa “bulan madu” pemerintahan baru tidak berjalan mulus karena program prioritas kampanye seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih mengalami banyak hambatan. Gaya kepemimpinan Prabowo yang keras terhadap pengkritik turut memperburuk citra pemerintah, sehingga tingkat kepuasan publik berdasarkan survei Tempo Data Science merosot tajam dari 75 persen pada Desember 2025 menjadi hanya 37 persen pada Agustus 2026.

Survei tersebut menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo berdampak langsung pada elektabilitas partai-partai pendukungnya. Beberapa partai besar seperti Demokrat dan Golkar mengalami penurunan dukungan, sementara sebagian lainnya relatif stabil. Untuk meredam sentimen negatif, para elite politik termasuk Ketua Umum Bahlil Lahadalia berupaya mengatur strategi komunikasi dan konsolidasi internal agar tetap menjaga posisi di tengah menurunnya kepercayaan publik.

Stok Cadangan Beras Pemerintah Bulog Tersisa 4,7 Juta Ton per September 2026
  • Stok Cadangan Beras Bulog
  • https://news.republika.co.id/berita/tldc5j6430000/stok-cadangan-beras-pemerintah-bulog-tersisa-47-juta-ton-per-september-2026

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mengalami penurunan menjadi 4,722 juta ton per 14 September 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan jumlah ini berkurang dari posisi sebelumnya yang berada di kisaran 5,4 juta ton karena masifnya penyaluran berbagai program pangan sepanjang tahun berjalan.

Meskipun stok berkurang akibat penyaluran, Bulog memastikan kualitas cadangan beras pemerintah tetap terjaga melalui pengelolaan penyimpanan berkelanjutan. Bulog menerapkan sistem pemeliharaan bertahap dan berjenjang dengan pemeriksaan kondisi beras secara rutin, mulai dari pengecekan harian, mingguan, bulanan, hingga evaluasi setiap semester. Sistem ini dilakukan untuk memastikan kondisi beras tetap baik selama masa penyimpanan dengan memperhatikan tata letak serta pengaturan posisi beras di gudang. 

Namun, terhadap sebagian beras yang mengalami penurunan mutu setelah masa penyimpanan lebih dari delapan bulan, Bulog mengambil langkah hilirisasi. Sekitar 380 ribu ton beras turun mutu akan dialihkan untuk produksi tepung beras melalui mekanisme lelang. Keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama pemangku kepentingan terkait. Rizal juga menegaskan bahwa penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) terus berlangsung sepanjang tahun.

Cek Karhutla IKN, Menhut Ingatkan Perintah Prabowo Cegah Api Tak Masuk Zona Inti
  • Cegah Karhutla ke IKN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/15/08010471/cek-karhutla-ikn-menhut-ingatkan-perintah-prabowo-cegah-api-tak-masuk-zona

Menteri Kehutanan Raja Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di IKN, Kalimantan Timur, pada Senin (14/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan kembali instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, hingga masyarakat, bahu-membahu mencegah api agar tidak merambat masuk ke zona inti IKN.

Sebagai langkah pengendalian, Otorita IKN telah memperkuat penanganan karhutla melalui pembentukan satuan reaksi cepat lintas pihak yang membagi wilayah penanganan ke dalam tujuh klaster. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan ke beberapa wilayah dengan titik panas (hotspot) tinggi di Kalimantan Timur, seperti Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara.

Upaya pemadaman di lapangan saat ini dilakukan secara terpadu melalui jalur udara dan darat. Operasi penanganan meliputi pengerahan water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang didukung pula oleh pemadaman darat melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, KPH, Otorita IKN, dan pihak perusahaan setempat sesuai arahan presiden.

Membaca Arah Politik Poros Cikeas dan Solo Menuju Pilpres 2029
  • Arah Politik Poros Cikeas dan Solo, Pilpres 2029
  • https://rmol.id/politik/read/2026/09/14/721670/membaca-arah-politik-poros-cikeas-dan-solo-menuju-pilpres-2029

Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih cukup jauh, sejumlah poros kekuatan politik mulai bermunculan dan diprediksi akan mewarnai kontestasi mendatang.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut setidaknya terdapat tiga poros yang mulai terlihat, yakni Poros Hambalang yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto, Poros Cikeas yang mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat, serta Poros Solo yang digawangi Joko Widodo dengan kekuatan PSI dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, ketua umum partai politik lain seperti Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PKB dan partai lainnya saat ini lebih tepat disebut sebagai faksi. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Adi menilai partai politik yang memiliki kursi di parlemen sebenarnya telah memiliki ruang untuk mengusung kandidat masing-masing pada Pilpres 2029

Seperti diketahui, kubu Solo mendorong Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. Sementara Poros Cikeas mulai menyodorkan AHY sebagai figur yang berpotensi dipasangkan dengan Prabowo. Meski demikian, Adi mengingatkan peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Ia meyakini posisi Prabowo sebagai petahana akan memberikan keuntungan besar apabila kembali maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

Studi Ungkap Penanganan Stroke di Indonesia Bisa Tertunda hingga 455 Menit, Rujukan Berlapis Jadi Tantangan
  • Tantangan Penanganan Pasien Stroke di Indonesia
  • https://health.kompas.com/read/26I15080331768/studi-ungkap-penanganan-stroke-di-indonesia-bisa-tertunda-hingga-455-menit-rujukan

Berdasarkan laporan ASEAN Stroke Response Insights yang dipaparkan dalam Hospital Management Asia (HMA) 2026, penanganan stroke di Indonesia sering kali mengalami keterlambatan berlapis hingga mencapai 455 menit akibat proses rujukan antarrumah sakit dan identifikasi gejala yang lambat. Meskipun Kementerian Kesehatan terus memperluas kapasitas layanan—seperti trombolisis dan trombektomi—aksesnya masih belum merata dan terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi ini membuat prinsip “time is brain” kerap terhambat pada fase prarumah sakit dan transfer pasien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, para ahli merekomendasikan peralihan dari rujukan berbasis kedekatan geografis (proximity-based referral) menuju rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas (capability-based routing), seperti model hub-and-spoke yang diterapkan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah di Bali. Selain itu, kesiapan tim medis dan tenaga terlatih yang siaga 20 jam jauh lebih krusial dibandingkan sekadar menambah ketersediaan perangkat medis canggih di rumah sakit.

Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan tele-stroke turut dihadirkan untuk mendeteksi penyumbatan pembuluh darah besar (large vessel occlusion / LVO) secara cepat serta memperlancar komunikasi antarfasilitas kesehatan. Kolaborasi dengan Siemens Healthineers ini menegaskan bahwa teknologi berfungsi sebagai penguat sistem agar pasien dapat segera dikenali, diarahkan, dan ditangani dalam waktu sesingkat mungkin.

PDI-P Tak Lagi Pikiran Jokowi: Sudah Bersimpang Jalan Secara Politik
  • Jokowi vs PDIP
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/09/14/16035631/pdi-p-tak-lagi-pikiran-jokowi-sudah-bersimpang-jalan-secara-politik

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa jajaran partainya sudah tidak pernah lagi memikirkan persoalan yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, PDI-P dan Jokowi memiliki jalan politik yang berbeda. Apalagi, Jokowi sudah dipecat dari keanggotaan partai sejak lama.

Said menuturkan, jajaran partai saat ini tetap fokus menjalankan instruksi Megawati untuk terus memajukan PDI-P. Said juga menepis isu bahwa kadernya di Surabaya, yakni Achmad Hidayat, dipecat karena sowan dengan Jokowi. Menurut dia, Achmad Hidayat banyak melakukan pelanggaran dan tindakannya dinilai bertentangan dengan nilai-nilai partai serta instruksi Megawati.

Diberitakan sebelumnya, Kader DPC PDI-P Surabaya Achmad Hidayat mengaku dipecat dari keanggotaan partai sejak 4 September 2026. Pemecatan dilakukan setelah sebelumnya berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyuarakan rehabilitasi status keanggotaan Jokowi. Menanggapi sanksi pemecatan tersebut, Hidayat mengaku legawa dan menyampaikan terima kasih kepada PDI-P. Dia juga menyebut kontribusinya selama menjadi kader partai.

Hak Politik Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Kunang Dicabut 10 Tahun!
  • Kasus Korupsi Eks Bupati Bekasi
  • https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8662137/hak-politik-bupati-bekasi-nonaktif-ade-kuswara-kunang-dicabut-10-tahun

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Novian Saputra, Senin dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 14 September 2026 menyatakan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis hukuman selama 6 tahun penjara. Selain itu, hak politiknya untuk dipilih dan memilih dicabut selama 10 tahun. Selain Ade Kuswara, ayahnya, HM Kunang, divonis hukuman 4 tahun kurungan penjara.

Ade Kuswara dan HM Kunang divonis bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c, Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Selain pidana badan, Ade Kuswara juga dijatuhi hukuman pidana pengganti Rp 10,4 miliar. Jika uang tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Sementara itu, kepada wartawan, Ade Kuswara mengungkit soal pusaran uang korupsi kasus suap ijon proyek tersebut. Ia mengklaim, tuduhan korupsi senilai Rp 12,4 miliar telah dipatahkan oleh putusan hakim yang menyatakan uang perkara tersebut senilai Rp 8,5 miliar. Ade Kuswara turut mengungkit soal uang Rp 107,5 miliar dari proyek pekerjaan yang diperoleh Sarjan. Dia pun menantang KPK untuk memeriksa pihak yang meloloskan proyek itu, karena merasa memuluskan tender tersebut sesuai yang dituduhkan.

“Redaksi Yth”: Risiko Politik
  • Ketidakpastian Arah Kebijakan, Risiko Politik
  • https://www.kompas.id/artikel/redaksi-yth-risiko-politik

Tulisan “Risiko Politik, Momok Dunia Usaha” yang terbit pada Kompas tanggal 10 September 2026 menunjukkan dunia usah kita menghadapi risiko politik yang makin menguat dan meluas.

Hal ini tidak hanya muncul dari kebijakan langsung pemerintah, tetapi juga terbentuk dari meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan, stabilitas institusi, atau respons kekuasaan terhadap persepsi perusahaan.

Selain itu, kepastian hukum dan komunikasi kebijakan yang tidak konsisten antar kementerian memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Rhenald Kasali dari FEB UI mengatakan, pemerintah tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak berhasil menarik modal asing sekaligus menjaga modal domestik tetap bertahan dan berekspansi di dalam negeri. Yang perlu dibenahi salah satunya persepsi negatif sebagian elite pemerintahan terhadap dunia usaha. 

Persepsi negatif sebagian elite terhadap dunia usaha semakin memperburuk iklim investasi, sehingga modal asing sulit masuk dan modal domestik enggan berekspansi. Lemahnya checks and balances antarlembaga juga menambah biaya berbisnis dan menekan daya saing.

Komisi II Sebut 15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Tak Bentuk Daerah Otonomi Baru
  • Daerah Otonomi Baru
  • https://kumparan.com/kumparannews/komisi-ii-sebut-15-ruu-kabupaten-kota-kalimantan-tak-bentuk-daerah-otonomi-baru-28BN0xJiWh2

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota di tiga provinsi Kalimantan tidak berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru. Menurutnya, 15 RUU tersebut hanya memperbarui dasar hukum bagi daerah yang selama ini sudah berstatus sebagai daerah otonom.

Sebanyak 15 RUU tersebut mencakup kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Rinciannya, tujuh RUU mengatur wilayah di Kalimantan Barat, lima di Kalimantan Tengah, dan tiga di Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Barat, RUU yang diusulkan mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang. Sementara di Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun di Kalimantan Selatan mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rifqi menjelaskan, pembaruan undang-undang diperlukan karena kondisi kewilayahan di 15 kabupaten/kota tersebut telah mengalami berbagai perubahan sejak dasar hukum pembentukannya ditetapkan. Selain memperbarui dasar hukum, Komisi II DPR juga akan tetap mengakomodasi kekhasan masing-masing daerah. Namun, kekhasan tersebut tidak akan diarahkan menjadi bentuk otonomi khusus ataupun kebijakan asimetris.

Gerindra Buka Suara soal Purbaya Diganti: Evaluasi dan Konsolidasi Birokrasi Kemenkeu
  • Menteri Keuangan
  • https://origin.kompas.tv/nasional/690672/gerindra-buka-suara-soal-purbaya-diganti-evaluasi-dan-konsolidasi-birokrasi-kemenkeu

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad, menegaskan pergantian tersebut bukan karena Presiden Prabowo merasa jengkel kepada Purbaya. Ia menyatakan pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan, termasuk memperkuat konsolidasi birokrasi di dalam kementerian tersebut.

Kamrussamad mengatakan, selama setahun terakhir masih terdapat sejumlah dinamika di internal Kementerian Keuangan. Salah satunya berkaitan dengan komunikasi antara jajaran birokrasi dengan menteri. Menurut dia, sejumlah pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan sebelumnya terkadang sulit diterjemahkan oleh jajaran eselon I dan eselon II di Kementerian Keuangan.

Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Danantara, termasuk penyetoran dividen Danantara ke pos APBN serta kewajiban APBN untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Kamrussamad, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi objektif Presiden dalam menentukan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Kamrussamad menilai Suahasil Nazara memiliki pengalaman yang sesuai untuk memimpin Kementerian Keuangan. Dia berharap Suahasil dapat segera melakukan konsolidasi dan membangun koordinasi yang lebih kuat, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan lembaga terkait.

Polda Kaltim buru warga Malaysia pemasok narkoba jaringan internasional
  • Peredaran Narkoba
  • https://www.antaranews.com/berita/5739089/polda-kaltim-buru-warga-malaysia-pemasok-narkoba-jaringan-internasional?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memburu seorang warga negara Malaysia yang diduga menjadi pemasok utama jaringan narkotika internasional. Pengejaran dilakukan setelah polisi menyita 2,92 kilogram sabu-sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi dari sejumlah tersangka di Balikpapan. Jaringan tersebut diduga telah beroperasi sejak 2025 dan tersangka utama kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus ini bermula dari penangkapan WS, seorang sopir tenaga alih daya, bersama IN yang kedapatan membawa sabu dan ekstasi. Pengembangan kasus mengarah kepada BD, kemudian CJA yang berprofesi sebagai advokat dan sempat melarikan diri ke Jakarta sebelum ditangkap. Polisi mengungkap CJA berperan sebagai pemasok, BG sebagai penyimpan barang, dan WS sebagai kurir. Penggeledahan di kediaman orang tua CJA kemudian menemukan hampir 3 kilogram sabu dan hampir 2.000 butir ekstasi.

Polda Kaltim menduga jaringan tersebut memiliki keterkaitan dengan sindikat narkotika internasional asal Malaysia. Polisi kini memprioritaskan pengejaran terhadap warga Malaysia yang diduga sebagai pemilik atau sumber pasokan narkotika untuk memutus mata rantai distribusi hingga ke sumbernya. Polda Kaltim juga mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

BMKG Peringatkan Kekeringan Metereologis, Jakarta-Jabar Status Awas!
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8660785/bmkg-peringatkan-kekeringan-metereologis-jakarta-jabar-status-awas

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kekeringan metereologis untuk periode 11-20 September 2026. Informasi ini didasarkan hasil pemuktahiran pada 10 September 2026. Kekeringan metereologis adalah kondisi ketika curah hujan terjadi di suatu wilayah lebih rendah dari kondisi normal klimatologisnya. Kekeringan ini terjadi dalam periode waktu tertentu akibat variabilitas atau anomali cuaca dan iklim.

BMKG membagi status kekeringan menjadi Waspada, Siaga, dan Awas. Secara garis besar, wilayah-wilayah yang memiliki status Waspada yakni Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Sedangkan daerah yang bertatus Siaga yakni Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten , Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara wilayah-wilayah dengan status Awas (paling parah) yakni Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Search