Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan Kapolri menarik Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri (20/11/2025). Trunoyudo mengatakan, penarikan perwira tinggi tersebut merupakan bentuk komitmen dan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri. Dari pertimbangan pokja, yang dibentuk Polri untuk mengkaji putusan MK, kemudian diputuskan untuk menarik Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri.

Menpan dan RB Rini Widyantini mengatakan pihaknya menghormati Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil. Pemerintah akan mengidentifikasi posisi mana saja yang relevan dengan kompetensi anggota dan tugas pokok serta fungsi kepolisian, terutama jabatan yang terkait dengan keamanan atau pengamanan. Kemenpan dan RB akan segera berkoordinasi dengan Polri guna membahas penataan ulang posisi polisi dan mempersiapkan masa transisi.

Terkait penataan ini, Rini menegaskan, pemerintah akan mengikuti aturan yang ditetapkan MK. Menurut dia, pengunduran diri sangat mungkin dilakukan apabila sesuai dengan putusan MK.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia sekaligus mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, menilai langkah penataan ulang penempatan anggota Polri di jabatan sipil perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Edi menegaskan pimpinan Polri harus menyiapkan posisi baru bagi para perwira apabila mereka ditarik dari kementerian. Menurut Edi, sejumlah institusi, seperti KPK, BNN, dan BNPT, masih membutuhkan personel polisi karena memiliki fungsi penegakan hukum yang erat dengan ranah kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa mekanisme penugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian/lembaga (K/L) negara.

Sandi dalam keterangan mengatakan bahwa data terbaru mencatat tidak seluruhnya anggota Polri mengisi jabatan struktural atau manajerial. Data tersebut menunjukkan bahwa penugasan berlandaskan fungsi yang beragam. Berdasarkan data resmi Polri per 16 November 2025, tercatat sekitar 300 anggota Polri yang mengisi jabatan manajerial/eselon di kementerian/lembaga, mulai dari eselon I.A, I.B, II.A, III.A, hingga IV.A, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Sementara itu, sekitar 4.000 anggota Polri lainnya bertugas pada jabatan nonmanajerial, seperti staf, asisten, koordinator, penyidik, ajudan, pengawal/pamwal, staf khusus, dan fungsi pendukung lainnya.

Selain memberikan data terbaru, Sandi juga menjelaskan mekanisme resmi yang selama ini berlaku dalam penugasan anggota Polri ke kementerian/lembaga. Mekanisme tersebut memastikan setiap penempatan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.

Polri membentuk tim kelompok kerja atau Pokja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, tidak menimbulkan multitafsir. Kajian dibutuhkan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Tim Pokja ini juga ditugaskan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho, mengatakan Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama untuk membahas putusan MK tersebut pada Senin (17/11/2025) pagi. Tim Pokja ini akan dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Sandi menyampaikan lembaga yang akan diajak berkonsultasi, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Sandi juga mengoreksi data jumlah anggota Polri aktif yang bertugas di luar struktur. Berdasarkan data internal Polri, dari total sekitar 4.351 personel yang berada di luar struktur, hanya 300-an orang yang menduduki jabatan manajerial. Sisanya merupakan personel yang mengisi fungsi pendukung nonmanajerial, seperti staf, ajudan, dan pengawal di berbagai kementerian atau lembaga.

Mengenai nasib personel yang saat ini telanjur menduduki jabatan sipil, Sandi menyatakan bahwa Kapolri akan menunggu laporan dan hasil kajian tim Pokja. Laporan itu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah Polri selanjutnya.

Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta polisi mundur dari jabatannya saat menduduki jabatan sipil. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (18/11/2025). Budi juga mengklarifikasi terkait status Ketua KPK Setyo Budianto, yang berpangkat terakhir Komisaris Jenderal itu telah purnatugas dari dari dinas kepolisian sejak 1 Juli 2025.

Saat ditanya berapa jumlah polisi aktif yang bertugas dan menduduki jabatan di KPK, Budi menjawab hal itu masih didata dan dipelajari juga oleh tim hukum. Namun, Budi juga menjelaskan bahwa insan KPK yang berlatar belakang polisi sebenarnya melengkapi kompetensi yang memang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Latar belakang mereka diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di KPK, baik di penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ranah pencegahan, pendidikan, maupun juga di fungsi-fungsi pendukung.