dicetak pada tanggal: 18 September 2025 10:07 PM

Anak Buah Purbaya Bersuara usai Menkeu Digugat Tutut Soeharto
  • Tutut Mengugau Menkeu ke PTUN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918091007-78-1274939/anak-buah-purbaya-bersuara-usai-menkeu-digugat-tutut-soeharto

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersuara usai menkeu digugat putri Presiden RI ke-2 Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto. CNNIndonesia.com mengkonfirmasi kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro terkait gugatan Tutut dengan Nomor 308/G/2025/PTUN.JKT. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (12/9). “Sampai semalam kita cek belum ada surat terkait hal tersebut (gugatan Tutut Soeharto) ke Kemenkeu,” kata Deni saat dikonfirmasi, Kamis (18/9).

Bos BI Buka-bukaan Penyebab Suku Bunga Perbankan Susah Turun, Ternyata Ada Special Rate untuk Nasabah Tajir
  • BI Rate Turun
  • https://mediaasuransinews.co.id/perbankan/bos-bi-buka-bukaan-penyebab-suku-bunga-perbankan-susah-turun-ternyata-ada-special-rate-untuk-nasabah-tajir/

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan alasan mengapa penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat meski BI Rate sudah diturunkan beberapa kali. Hal itu ternyata lantaran adanya special rate pada deposan besar. Dirinya menjelaskan Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan atau BI Rate dari awal 2025 hingga September sebesar 125 basis poin (bps) dimana suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 16 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,65 persen pada Agustus 2025. Hal tersebut, yang menyebabkan suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 16 point selama 2025. Pada akhirnya, masih kata Perry, kondisi itu yang menjadi penyebab penurunan suku bunga perbankan berjalan lambat.Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah.

Dekati AS, RI Juara 2 Dunia Penghasil Emas Uap
  • Energi Panas Bumi
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20250918074755-4-667991/dekati-as-ri-juara-2-dunia-penghasil-emas-uap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua terbesar panas bumi di Dunia. Saat ini, Indonesia sudah memanfaatkan 2,7 Giga Watt (GW) energi panas bumi, atau di bawah Amerika Serikat (AS) sebesar 3,6 GW. Bahlil menyebutkan potensi ‘emas uap’ yang dimiliki Indonesia sayangnya belum memaksimalkan potensi tersebut secara maksimal. Hanya 10% dari total potensi panas bumi yang sudah dikelola dalam negeri. Potensi panas bumi di Indonesia juga dinilai memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Bahkan panas bumi disebut sebagai ‘emas uap’. “Makanya, barang ini seperti emas, namanya emas uap. Ini, emas uap,” tegasnya. Namun, pengelolaan potensi panas bumi tidak semudah membalik telapak tangan. Bahlil menyebutkan terdapat berbagai hambatan struktural dan regulasi yang menyulitkan investor. Salah satu fokus pihaknya saat ini adalah memangkas aturan yang tumpang tindih agar investasi di sektor panas bumi menjadi lebih menarik.

Prabowo Targetkan 1 Desa Pasang 1,5 MW Listrik Panel Surya
  • Target 75 GW Energi Terbarukan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20250918082753-4-668003/prabowo-targetkan-1-desa-pasang-15-mw-listrik-panel-surya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga suray (PLTS) di tiap Desa dengan kapasitas hingga 1,5 Mega Watt (MW). Kelak, kapasitas total PLTS di setiap Desa di Indonesia akan mencapai 100 Giga Watt (GW). Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan PLTS hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034. Dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.

Kembangkan Geothermal, RI Ajukan Modifikasi Batas Hutan Warisan Dunia ke UNESCO
  • Pengembangan Geothermal
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/68cb624809608/kembangkan-geothermal-ri-ajukan-modifikasi-batas-hutan-warisan-dunia-ke-unesco

Kementerian Kehutanan mengajukan modifikasi batas Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) ke UNESCO untuk memanfaatkan potensi panas bumi. Pengajuan ini dilatarbelakangi perbedaan aturan antara Indonesia dan UNESCO terkait pemanfaatan panas bumi di kawasan warisan dunia.

Area Suoh dan Sekincau di Lampung, bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), diusulkan keluar dari TRHS. Wilayah tersebut dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai hutan warisan dunia karena kondisinya yang sudah tidak sebaik dulu. Pemerintah akan mencari wilayah pengganti agar luas TRHS tetap sama dan menargetkan UNESCO mengeluarkan keputusan pada 2027. Proses diskusi melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri.

Wamentan Sebut Pabrik Gula Setop Produksi Gara-gara Impor Etanol
  • Fenomena Pabrik Gula Stop Produksi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250916144358-92-1274280/wamentan-sebut-pabrik-gula-setop-produksi-gara-gara-impor-etanol

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut sejumlah pabrik gula menyetop produksi gara-gara stok tetes tebu menumpuk imbas impor etanol. Sudaryono menyampaikan tetes tebu atau molase petani lokal sebagian biasanya dipakai untuk produksi etanol. Karena keran impor etanol dibuka, tetes tebu dari petani lokal tak terpakai. Ia menjelaskan pemerintah sedang membahas solusi agar produksi tetes bisa terserap melalui industri etanol. Menurutnya, hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan impor etanol yang selama ini masuk ke pasar domestik.

Isu penumpukan tetes tebu mencuat seiring kebijakan impor etanol dan molase tanpa kuota yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menggantikan Permendag 8/2024 dengan menghapus kewajiban rekomendasi impor dan membuka akses masuk produk etanol (HS 2207.10.00 dan HS 2207.20.00) serta tetes tebu (HS 1703.00.00) tanpa batas kuota.

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah bahwa kebijakan baru ini tidak dimaksudkan untuk merugikan produsen dalam negeri. Ia menyebut tren impor tetes tebu lima tahun terakhir justru menurun, sehingga tidak akan mengganggu pasar lokal. Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin menyebut stok molase kini menumpuk di tangki pabrik gula. Ia memperingatkan jika aturan tidak segera direvisi, petani akan turun melakukan aksi unjuk rasa ke Kementerian Perdagangan.

Israel Berpotensi Kembali Serang Qatar, Begini Sikap AS
  • Israel Serang Qatar
  • https://mediaindonesia.com/internasional/812048/israel-berpotensi-kembali-serang-qatar-begini-sikap-as

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menutup kemungkinan melancarkan serangan tambahan terhadap pemimpin Hamas di Qatar, menegaskan mereka tidak memiliki kekebalan di mana pun mereka berada. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Yerusalem bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Netanyahu mengatakan setiap negara berhak untuk mempertahankan diri di luar perbatasannya.

Langkah Israel yang menargetkan tokoh Hamas di Qatar memicu kritik keras internasional, termasuk dari Presiden AS Donald Trump. Beberapa hari sebelumnya, Gedung Putih menegaskan bahwa Trump telah meyakinkan Qatar hal semacam itu tidak akan terjadi lagi di wilayah mereka. Rubio berusaha meredam spekulasi soal keretakan, menyebut hubungan Washington dengan sekutu Teluk tetap kuat. Netanyahu menimpali bahwa Israel tidak memiliki sekutu yang lebih baik selain Amerika Serikat. Pertemuan keduanya berlangsung di tengah langkah Qatar menggalang dukungan lewat KTT Arab, menyerukan dunia internasional menghentikan standar ganda dan menuntut Israel dihukum. 

BI Sebut Penempatan Uang Negara Rp 200 Triliun Perkuat Likuiditas Perbankan
  • Penempatan Uang Negara Rp 200 Triliun
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68ca91641f81a/bi-sebut-penempatan-uang-negara-rp-200-triliun-perkuat-likuiditas-perbankan

Gubernur BI menyambut baik kebijakan pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara ke perbankan untuk memperkuat likuiditas. Langkah ini melengkapi injeksi likuiditas yang telah dilakukan BI melalui penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN.

BI juga telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial hingga Rp384 triliun kepada bank BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan kredit. Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun tersebut dalam bentuk deposit on call di bank himbara dan bank syariah dengan tujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Pemerintah mengimbau agar dana tersebut tidak digunakan untuk membeli SRBI atau SBN.

BI Ungkap Alasan Agresif Pangkas Suku Bunga 5 Kali Pada Tahun Ini
  • BI Pangkas Suku Bunga
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68caa165a99a7/bi-ungkap-alasan-agresif-pangkas-suku-bunga-5-kali-pada-tahun-ini

Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) lima kali pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Penurunan terakhir sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada September didasari pertimbangan kondisi ekonomi global dan domestik. Perlambatan ekonomi global di negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan potensi penurunan suku bunga The Fed menjadi faktor eksternal penurunan BI-Rate.

Indeks dolar AS yang cenderung stabil dan melemah juga mendukung stabilitas rupiah. Inflasi domestik yang terkendali dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di bawah kapasitas nasional mendorong BI untuk terus menurunkan suku bunga. Kebijakan ini bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif untuk meningkatkan permintaan domestik.

Bos Danantara Mau Tambah Anggaran KUR Perumahan Rp 250 Triliun
  • KUR Perumahan
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20250917151610-17-667814/bos-danantara-mau-tambah-anggaran-kur-perumahan-rp-250-triliun

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya melalui bank Himbara memberikan subsidi bunga sekitar 5,5-6% untuk program tersebut dari alokasi dana Rp130 triliun pada tahun ini. Rosan melanjutkan, jika dana tersebut terserap dengan baik dapat ditambah hingga Rp 250 triliun. Ia menekankan optimis Industri perumahan dapat maju, apalagi, kucuran dana untuk perbankan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebesar Rp 200 triliun tersebut sudah masuk ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp 25 triliun.

Dari rincian alokasi Rp130 triliun yang disalurkan tahun ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan dana yang akan disalurkan melalui UMKM sebesar Rp 13 triliun dan Rp 117 triliun lainnya akan dialokasikan untuk sisi supply. “Itu nanti buat UMKM-UMKM itu sudah disiapkan dana Rp13 triliun. Ya, Rp13 triliun itu bisa buat nanti homestay, yang punya restoran, yang online di rumahnya, begitu. Kalau dari segi supply itu ada Rp117 triliun. Itu sudah bisa buat kontraktor, developer, dan toko bangunan,” ujarnya.

Demi Merebut Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Usir Warga Palestina
  • Perang Israel - Hamas
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7730043/demi-merebut-gaza-israel-buka-rute-baru-untuk-usir-warga-palestina

Militer Israel membuka rute tambahan selama 48 jam agar bisa mengusir warga Palestina dari Kota Gaza, Rabu (17/9/2025). Sejak melancarkan operasi darat pada Selasa (16/9/2025) kemarin, Israel terus menggempur Kota Gaza tanpa ampun. Pejabat militer Israel mengatakan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memulai tahap utama operasi darat mereka ke Kota Gaza. Setidaknya 50 orang tewas akibat serangan dan tembakan Israel di Jalur Gaza pada hari Rabu, termasuk 39 orang di Kota Gaza, kata otoritas kesehatan setempat. Mereka mengatakan korban tewas terbaru ini membuat jumlah korban tewas warga Palestina akibat perang dua tahun antara Israel dan Hamas mencapai lebih dari 65.000.

Israel memperkirakan sekitar 400.000 orang, atau 40 persen dari mereka yang berada di Kota Gaza pada 10 Agustus telah mengungsi. Seorang pejabat Israel mengatakan operasi militer difokuskan untuk mengusir warga sipil ke selatan dan bahwa pertempuran akan meningkat selama satu atau dua bulan ke depan. Operasi itu, kata pejabat tersebut, dapat ditangguhkan jika gencatan senjata dicapai dengan kelompok militan Hamas. Prospek gencatan senjata tampak jauh setelah Israel menyerang para pemimpin politik Hamas di Doha minggu lalu, membuat marah Qatar.

Reformasi Polri Dinilai Perlu Libatkan Akademisi Hingga Masyarakat Sipil, Ini Alasannya
  • Tuntutan Reformasi Polri
  • https://news.republika.co.id/berita/t2rgpt487/reformasi-polri-dinilai-perlu-libatkan-akademisi-hingga-masyarakat-sipil-ini-alasannya

Pakar kebijakan dan tata kelola pemerintahan kolaboratif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menyebut reformasi kepolisian perlu melibatkan akademisi dan masyarakat sipil. Langkah itu diperlukan untuk memastikan hasilnya lebih komprehensif.

Zaenuri menegaskan, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup regulasi, tata kelola, hingga perubahan paradigma. “Pertama, pemerintah perlu membenahi regulasi sebagai dasar hukum. Kedua, memperbaiki struktur dan manajemen sumber daya manusia demi menciptakan tata kelola yang baik. Ketiga, mengubah mindset penegakan hukum menjadi ‘polisi pelindung masyarakat’,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani aksi massa. “Polisi seharusnya lebih canggih dalam menangani pergerakan massa. Teknik persuasif harus diutamakan. Aparat perlu tampil lebih dingin dan sabar menghadapi demonstran,” katanya.

Thailand Tembak Gas Air Mata ke Pedemo Kamboja di Perbatasan
  • Konflik Kamboja-Thailand
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250918022704-106-1274889/thailand-tembak-gas-air-mata-ke-pedemo-kamboja-di-perbatasan

Thailand menembakkan peluru karet dan gas air mata di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja pada Rabu (17/9). Tentara Thailand sedang memasang kawat berduri di perbatasan di Sa Kaeo saat sekitar 200 warga Kamboja berkumpul untuk berunjuk rasa. “Kami perlu menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk mengendalikan situasi, dan membuat massa mundur dari daerah tersebut,” katanya, seraya menambahkan warga Kamboja melemparkan batu dan barang-barang lainnya ke arah personel Thailand.

“Warga Kamboja melanggar wilayah Thailand dan otoritas Kamboja tidak menghentikan mereka. Itu adalah provokasi yang merupakan pelanggaran gencatan senjata,” kata militer dalam pernyataan lainnya. Insiden tersebut menandai penggunaan pertama peluru karet atau gas air mata oleh pasukan Thailand di perbatasan sejak gencatan senjata Juli 2025.

Menteri Penerangan Kamboja Neth Pheaktra mengatakan bahwa otoritas setempat melaporkan 23 warga Kamboja, termasuk seorang tentara dan seorang biksu Buddha, terluka. Kebuntuan terjadi di wilayah Kamboja di Provinsi Banteay Meanchey, tambahnya dalam sebuah pesan yang dirilis ke media. “Ini adalah pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Thailand,” katanya.


Belum Genap Setahun Menjabat, Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Diganti
  • Reshuffle Kabinet
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7730090/belum-genap-setahun-menjabat-prabowo-3-kali-reshuffle-kabinet-ini-daftar-menteri-yang-diganti

Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Reshuffle kabinet terbaru dilakukan Presiden Prabowo pada Rabu (17/9/2025).

Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri baru, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sebelumnya, posisi Menko Polkam dan Menpora sempat kosong setelah pada reshuffle jilid II Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Ariotedjo dari posisi Menpora.

Reshuffle kabinet merupakan sebuah perombakan yang dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Selain itu, reshuffle kabinet dapat pula diartikan sebagai pergantian menteri baru dari menteri yang lama usai dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

MK Tolak Uji Formil UU TNI, Koalisi Sipil Siapkan Draf Uji Materiil
  • MK Tolak Uji Formil UU TNI
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250918000554-12-1274881/mk-tolak-uji-formil-uu-tni-koalisi-sipil-siapkan-draf-uji-materiil

Tim Advokasi untuk Reformasi Keamanan langsung menyiapkan draf uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Langkah itu disiapkan setelah mayoritas hakim MK menolak uji formil, Rabu (17/9).

“Kami telah mempersiapkan draf permohonan untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, dan segera kami daftarkan dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu ini,” ujar Peneliti Imparsial Riyadh Putuhena di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/9). Riyadh menyinggung putusan perkara uji formil sangat sengit sebab empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Empat hakim konstitusi tersebut ialah Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani. Dalam kesempatan itu, dia turut menyinggung antusias pemerintah dalam menghadapi gugatan uji formil UU TNI. Saat itu, Menteri dan Wakil Menteri Pertahanan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Ketua dan dua anggota Komisi I DPR turut menghadiri sidang.

Pemohon uji formil UU 3/2025 terdiri dari tiga organisasi yang aktif melakukan kerja advokasi HAM dan demokrasi serta aktif mendorong reformasi sektor keamanan khususnya reformasi TNI, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). MK menyatakan permohonan Eva Nurcahyani dan Fatia Maulidiyanti (Pemohon V dan VI) tidak dapat diterima karena yang bersangkutan disebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Sementara itu, MK menolak permohonan Pemohon I-IV untuk seluruhnya.

KPK Perkuat Reformasi Tata Kelola Publik, Kaji soal Rangkap Jabatan
  • Kaji Rangkap Jabatan, Reformasi Tata Kelola Publik
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250917222257-12-1274873/kpk-perkuat-reformasi-tata-kelola-publik-kaji-soal-rangkap-jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji praktik rangkap jabatan publik untuk memperkuat reformasi tata kelola publik. Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menutup celah konflik kepentingan. Langkah tersebut diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menuturkan rata-rata kasus korupsi berawal dari benturan kepentingan, sehingga kajian tersebut sangat penting untuk mencegah risiko tersebut. Dia mengatakan putusan MK semakin mempertegas urgensi pembenahan sehingga praktik rangkap jabatan tidak lagi menjadi celah konflik kepentingan, dan pejabat publik dapat fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kajian Rangkap Jabatan Terhadap Integritas dan Tata Kelola Lembaga Publik di Indonesia yang diinisiasi oleh KPK telah dilakukan sejak Juni-Desember 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026, dengan fokus di 10 lembaga publik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. KPK berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga termasuk Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI, Kementerian BUMN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta para akademisi.

MK Tolak Uji Formil UU TNI, Empat Hakim Beda Pendapat
  • Uji Formil UU TNI
  • https://www.kompas.id/artikel/mk-tolak-uji-formil-uu-tni-empat-hakim-beda-pendapat

Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia konstitusional meski empat dari sembilan hakim mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK mematahkan dalil-dalil yang diajukan para pemohon, termasuk dalil tidak adanya partisipasi publik dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, MK tidak sependapat dengan dalil bahwa revisi UU TNI tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2005. UU No 24/2024 sudah terdaftar dan tercantum berulang kali dalam Prolegnas dan setidaknya dua kali tercantum dalam Prolegnas Prioritas. MK juga menjawab dalil para pemohon yang menyatakan bahwa RUU TNI tidak termasuk RUU carry over sehingga tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan penyusunan pembentukan undang-undang. Terhadap dalil tersebut, MK mengungkapkan, penyusunan RUU Perubahan atas UU No 34/2004 sudah dimulai pada tahun 2022 dan dilakukan secara intensif pada 2024, baik oleh DPR terkait dengan penyusunan naskah akademik dan RUU maupun oleh pemerintah terkait dengan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).

MK juga tidak sependapat bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan dengan tidak membuka ruang partisipasi masyarakat. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan MK, pembentuk undang-undang telah melakukan upaya-upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 34/2004.

”Reshuffle” Bertahap ala Presiden Prabowo
  • Reshuffle Kabinet Prabowo
  • https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-bertahap-ala-presiden-prabowo

Setidaknya sudah tiga kali reshuffle dilakukan Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya yang belum genap satu tahun. Satu kali reshuffle karena insiden menteri mundur dan dua kali gelombang reshuffle dilakukan menjelang satu tahun pemerintahannya. Penggantian menteri pertama kali dilakukan Presiden Prabowo di posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah sang menteri, Satryo Brodjonegoro, mendapat tekanan publik, terutama di kalangan internal pegawai kementeriannya. Kasus pengunduran diri menteri di era Presiden Prabowo ini tercatat terjadi paling cepat di awal pemerintahannya jika dibandingkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Pada gelombang pertama reshuffle, Presiden Prabowo mengumumkan dan melantik memberhentikan lima menteri pada Senin, 8 September 2025. Namun, hanya tiga menteri yang sekaligus diumumkan penggantinya dan dilantik di hari yang sama. Dalam reshuffle gelombang pertama September ini juga meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, dengan melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pada gelombang kedua pergantian menteri pada tanggal 17 September 2025, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya dijabat oleh Erick Thohir, dan posisi Menko Politik dan Keamanan juga sudah definitif dengan dilantiknya mantan Kepala Staf Umum TNI 2000-2004, Djamari Chaniago. Gelombang kedua reshuffle September juga diikuti dengan pergantian jabatan lainnya, yakni tiga wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Kehutanan; Dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN); Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang sebel

Jika mengacu pergantian menteri, terutama di dua gelombang reshuffle pada September ini, posisi kader-kader Partai Gerindra sebagai partai politik penguasa makin menunjukkan peneguhannya. Kepala Departemen Politik dan Perubahan CSIS Arya Fernandes melihat reshuffle kebinet ini juga menjadi momen bagi Presiden Prabowo melakukan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi. Gaya reshuffle dengan model gelombang yang bertahap ala Presiden Prabowo ini juga tak lepas dari upaya Presiden untuk menunjukkan pada publik bahwa Presiden adalah pemegang otoritas penuh pemerintahan.

Pencarian Korban Banjir di Mengwi Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sungai hingga Tabanan
  • Banjir Bali
  • https://kabarnusa.com/pencarian-korban-banjir-di-mengwi-dilanjutkan-tim-sar-sisir-sungai-hingga-tabanan/

Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian seorang korban banjir di Perumahan Permata Residence, Mengwi, Badung. Rabu (17/9/2025), korban masih belum ditemukan. Upaya pencarian difokuskan dengan menyisir sungai di wilayah Desa Kaba Kaba, Tabanan. Pencarian ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI/Polri, instansi pemerintah, relawan, dan keluarga korban. Mereka menyusuri sungai dari hilir menuju lokasi kejadian.

Koordinator Tim Rescue Basarnas Bali, Dudy Librana, menjelaskan tim dibagi menjadi dua SAR Rescue Unit (SRU). SRU 1 bertugas membersihkan material banjir yang menyumbat di bawah jembatan Kaba-Kaba, yang menghambat aliran air menuju muara. Sementara itu, SRU 2 melakukan penyisiran sungai dari Kaba-Kaba, Tabanan, hingga Greenlot, Tabanan. Hingga sore hari, dua kali upaya pencarian yang dilakukan belum membuahkan hasil. Rencana pencarian akan dilanjutkan esok hari dengan area penyisiran yang lebih luas.

Peneliti: Prabowo Ingin Erick Thohir Tularkan Kesuksesan PSSI ke Olahraga Lain
  • Pelantikan Menpora
  • https://news.republika.co.id/berita/t2qwj3318/peneliti-prabowo-ingin-erick-thohir-tularkan-kesuksesan-pssi-ke-olahraga-lain

Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan,  penunjukkan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, bukanlah hal yang mengejutkan. Erick Thohir sudah banyak berkiprah dan memberi kontribusi besar dalam dunia olahraga di Indonesia.

Dijelaskannya,  jauh sebelum menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah berkiprah dan berkontribusi dalam dunia olahraga di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum Komite Olimpiade Indonesia dan ketua panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Hal yang paling fenomenal dari rekam jejak Erick Thohir di dunia olahraga di Indonesia tentu saja sebagai ketua umum PSSI. Sebagai Ketua Umum PSSI, menurut Bawono, Erick Thohir mencatatkan prestasi terhadap peningkatan prestasi tim nasional.

Dengan berbagai catatan track record positif itu, menurut Bawono, penunjukkan Erick Thohir sebagai menteri pemuda olahraga, Presiden Prabowo berharap berbagai catatan prestasi tersebut dapat ditularkan bidang olah raga lainnya

Erick Thohir, dari BUMN ke Menpora: Jejak Panjang di Bisnis, Olahraga, dan Politik
  • Pelantikan Menpora
  • https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/09/18/053500188/erick-thohir-dari-bumn-ke-menpora--jejak-panjang-di-bisnis-olahraga

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu (17/9/2025). Bagi publik, nama Erick bukanlah sosok asing di lingkar kekuasaan. Sebelum dipercaya memimpin Kemenpora, ia menjabat Menteri BUMN periode 2024–2029, setelah sebelumnya juga mengemban jabatan yang sama di pemerintahan 2019–2024. Namun kiprah Erick tidak berhenti di kursi kabinet. Sejak muda, ia dikenal sebagai pengusaha yang mendirikan Mahaka Group sekaligus ikut membidani lahirnya harian Republika. Di bawah kendalinya, Mahaka berkembang ke sektor media, periklanan, hingga hiburan.

Usai dilantik, Erick langsung menyampaikan rencananya untuk mengumpulkan para mantan Menpora agar ada kesinambungan dalam pembangunan olahraga. Ia menambahkan, undangan itu akan segera disebar dalam waktu dekat. Erick mengaku memiliki hubungan baik dengan para pendahulunya. Mengenai program kerja, Erick belum banyak membuka rencana terobosannya. Ia menyebut hal itu baru akan dijelaskan setelah resmi berkantor di Kemenpora.

Purbaya Heran UU P2SK Direvisi: Baru 2 Tahun Sudah Mau Diubah
  • Revisi UU P2SK
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8115308/purbaya-heran-uu-p2sk-direvisi-baru-2-tahun-sudah-mau-diubah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons beredarnya draf revisi terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Purbaya menegaskan draf tersebut belum dikirim secara resmi ke Kementerian Keuangan. Purbaya balik mempertanyakan urgensi perubahan UU P2SK. Ia menilai aturan yang baru disahkan pada 2023 itu sebaiknya dijalankan terlebih dahulu sebelum direvisi.

Bendahara Negara menyebut terlalu dini melakukan revisi UU P2SK. Ia mengaku terbuka terhadap masukan, namun meminta agar tidak tergesa-gesa mengubah peraturan. “Mungkin pelaksanaannya juga pertengahan tahun 2023 baru mulai. Jadi, untuk saya terlalu dini mengubah UU P2SK. Tapi kalau ada masukan, saya akan pelajari dulu. Pandangan pribadi saya seperti itu, jangan cepat-cepat ubah peraturan,” jelasnya. Purbaya juga merespons poin dalam draf RUU P2SK yang menyebut Bank Indonesia (BI) harus berpartisipasi membuka lapangan kerja. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail isi draf tersebut.

Penempatan Uang Negara Rp 200 Triliun di Perbankan Berpotensi Langgar UU
  • Penempatan Dana Rp 200 tiliun Berpotensi Langgar UU
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c907afaabd3/penempatan-uang-negara-rp-200-triliun-di-perbankan-berpotensi-langgar-uu

Penempatan dana negara Rp 200 triliun di perbankan oleh pemerintah berpotensi melanggar undang-undang tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Diduga, alokasi dana tersebut tidak melalui prosedur APBN yang semestinya. Pengeluaran dana tersebut dianggap melanggar UU Perbendaharaan Negara karena tidak sesuai dengan rencana pemerintah yang ditetapkan dalam APBN.

Menteri Keuangan disebut membuka rekening penerimaan dan pengeluaran di bank umum di luar kepentingan operasional APBN. Pemerintah berencana menggunakan dana Rp 200 triliun tersebut untuk mendukung program prioritas seperti KUR, perumahan, dan perluasan kesempatan kerja. Namun, belum ada porsi khusus yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Prabowo Rombak Aturan Era Jokowi, Badan Penerimaan Negara Masuk RKP 2025
  • Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c90ffb8d44e/prabowo-rombak-aturan-era-jokowi-badan-penerimaan-negara-masuk-rkp-2025

Presiden Prabowo Subianto mengubah RKP 2025 warisan Jokowi, salah satunya dengan menambahkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Target rasio penerimaan negara terhadap PDB dinaikkan menjadi 23% seiring rencana pembentukan BPN. Perubahan ini dirincikan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Wacana pembentukan BPN sudah ada sejak masa kampanye Prabowo, bahkan bocoran struktur organisasinya pernah disampaikan, meskipun masih dapat berubah. BPN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak.

Ketika PHK Karyawan demi AI Berujung Blunder dan Penyesalan
  • Dampak AI
  • https://tekno.kompas.com/read/2025/09/16/18040087/ketika-phk-karyawan-demi-ai-berujung-blunder-dan-penyesalan?source=sorotan

Keputusan memangkas ribuan karyawan demi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ternyata bisa berujung blunder. Hal itu dialami perusahaan teknologi finansial asal Swedia, Klarna, yang kini justru menyesal setelah menggantikan peran manusia dengan mesin. Pada 2024, Klarna memutuskan memangkas sekitar 1.200 karyawan sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya. Perusahaan mengandalkan AI untuk mengambil alih berbagai fungsi, mulai dari layanan pelanggan, pemasaran, hingga komunikasi publik. Namun, langkah ini berakhir dengan penyesalan. CEO Klarna, Sebastian Siemiatkowski, mengakui pihaknya “kebablasan” dalam menggunakan AI. Fenomena serupa juga terjadi di Salesforce. Raksasa perangkat lunak asal Amerika Serikat itu melakukan PHK terhadap 4.000 karyawan di divisi layanan pelanggan pada awal September 2025.

Kisah Klarna menunjukkan bahwa transformasi radikal dengan menggantikan manusia sepenuhnya bukan tanpa risiko. Sementara itu, Salesforce memilih jalur berbeda dengan mengurangi tenaga kerja besar-besaran, tapi tetap mempertahankan kolaborasi manusia dan AI.

Teknologi Bedah Robotik di Indonesia Diprediksi akan Berkembang
  • Teknologi Robotik Kedokteran
  • https://ameera.republika.co.id/berita/t2o736425/teknologi-bedah-robotik-di-indonesia-diprediksi-akan-berkembang

Pemanfaatan teknologi bedah robotik di Indonesia diprediksi akan mengalami perkembangan pesat pada masa mendatang. Keyakinan ini diungkapkan seorang dokter bedah dari Siloam Hospitals ASRI dr Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid. Menurutnya, teknologi ini menawarkan akurasi dan presisi tinggi yang dapat meningkatkan hasil operasi dan mempercepat pemulihan pasien. 

Agus Rizal Ardy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (16/9/2025) mengatakan, dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat layanan robotik di kawasan regional, asalkan seluruh pihak bergerak bersama dalam mendorong pertumbuhan teknologi tersebut. Ia menekankan pentingnya edukasi publik dan pelatihan tenaga medis untuk memperluas pemanfaatan bedah robotik di Indonesia.

Bedah teknologi robotik memiliki sistem pergerakan yang sangat halus dan stabil, memungkinkan dokter melakukan pemotongan jaringan secara perlahan dan sangat presisi. Hal itu meminimalisasi risiko cedera jaringan sehat di sekitar area operasi, serta menurunkan angka komplikasi yang kerap terjadi pada operasi laparoskopi maupun terbuka. Ia menyebut dibandingkan operasi konvensional, robotik memberikan banyak manfaat bagi pasien. Luka sayatan menjadi jauh lebih kecil, rasa nyeri pascaoperasi lebih ringan, dan waktu rawat inap pun berkurang. Berdasarkan pengalamannya, pasien dapat pulang dalam waktu dua hingga tiga hari setelah operasi.

800 Ribu Orang Akan Demo Protes Kebijakan Presiden Macron, Prancis Bersiap
  • Demonstrasi Prancis
  • https://news.detik.com/internasional/d-8115736/800-ribu-orang-akan-demo-protes-kebijakan-presiden-macron-prancis-bersiap

Sebanyak 800.000 orang diperkirakan menggelar aksi demonstrasi di Prancis. Pemerintah Prancis waspada menghadapi gelombang protes tersebut. Serikat buruh telah mendesak rakyat Prancis untuk mogok kerja guna memprotes rancangan anggaran “pertunjukkan horor” dari pemerintah yang dirancang untuk mengurangi utang Prancis yang membengkak. Lalu lintas jalan raya, kereta api, dan layanan udara diperkirakan akan terganggu dan banyak sekolah akan ditutup.

Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen atas upaya untuk mengesahkan anggaran penghematan, yang ia harapkan dapat mengurangi defisit Prancis dan mengatasi tumpukan utang yang terus bertambah. Rabu lalu, sekitar 200.000 demonstran turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan akar rumput terhadap Macron menyusul seruan di media sosial untuk “memblokir segalanya”.

Setidaknya 250 demonstrasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Kamis. Skala aksi protes diperkirakan akan sebanding dengan tahun 2023 terhadap reformasi pensiun yang kontroversial ketika antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi, tergantung pada harinya. Menteri Dalam Negeri yang akan lengser, Bruno Retailleau, mengatakan kepada para pejabat penegak hukum bahwa “risiko gangguan ketertiban umum sangat signifikan karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi”.

REI: KUR Perumahan Dorong Peran Pengembang Menengah Capai Target 3 Juta Rumah
  • KUR Perumahan
  • https://industri.kontan.co.id/news/rei-kur-perumahan-dorong-peran-pengembang-menengah-capai-target-3-juta-rumah

Pemerintah mengalokasikan Rp 130 triliun untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan, dengan plafon maksimal Rp 5 miliar untuk setiap pengembang UMKM. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi stimulus dalam merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut KUR Perumahan akan mendorong keterlibatan pengembang menengah dalam mendukung program Astacita Presiden di sektor perumahan. 

Bambang optimistis target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai sepanjang ketersediaan pendanaan mencukupi dan proses penyaluran KUR Perumahan dipermudah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta unit ditargetkan berupa rumah baru, baik landed maupun vertikal. Selain KUR Perumahan, Bambang menekankan pentingnya keberlanjutan program PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP). Ia mengusulkan agar cakupan program tidak hanya berlaku untuk rumah siap huni, tetapi juga rumah inden dengan batas waktu maksimal enam bulan. 

Bambang juga mendorong agar program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk generasi Z dijalankan secara nasional. Menurutnya, saat ini program tersebut baru diterapkan di DKI Jakarta melalui Bank DKI yang menyalurkan kredit subsidi untuk apartemen dengan harga Rp 200 juta hingga Rp 600 juta.

AS Setujui Paket Bantuan Senjata untuk Ukraina Rp 164 Triliun
  • Perang Rusia-Ukraina
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/09/17/080553070/as-setujui-paket-bantuan-senjata-untuk-ukraina-rp-164-triliun

Amerika Serikat (AS) menyetujui paket bantuan senjata pertama untuk Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Bantuan ini kemungkinan segera dikirim, menandai dimulainya kembali pengiriman senjata ke Kyiv melalui skema keuangan baru bersama sekutu. Mekanisme tersebut memungkinkan Ukraina memperoleh senjata dari stok militer AS dengan pendanaan yang disediakan negara-negara anggota NATO.

Wakil Menteri Pertahanan AS Bidang Kebijakan, Elbridge Colby, telah menyetujui dua pengiriman senjata masing-masing senilai 500 juta dollar AS (sekitar Rp 8,2 triliun). Pengiriman bantuan senjata itu dilakukan di bawah mekanisme baru bernama Priority Ukraine Requirements List atau PURL. Kerja sama transatlantik terbaru ini disebut dapat memasok senjata senilai hingga 10 miliar dollar AS (sekitar Rp 164 triliun) ke Ukraina.

Soal RUU P2SK, Ekonom Nilai BI Dipaksa Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo
  • Revisi UU P2SK
  • https://nasional.kontan.co.id/news/soal-ruu-p2sk-ekonom-nilai-bi-dipaksa-dukung-target-pertumbuhan-ekonomi-8-prabowo

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) berpotensi melemahkan independensi Bank Indonesia (BI). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, naskah akademik revisi UU P2SK perlu dicermati dengan detail, terutama terkait perluasan mandat BI.

Ia khawatir arah kebijakan moneter BI nantinya bisa berubah, bukan lagi berfokus pada stabilitas nilai rupiah, melainkan diarahkan mendukung program pemerintah. Kondisi ini, kata Bhima, berisiko menimbulkan distorsi dan menggerus kredibilitas BI di mata pelaku pasar. 

Selain itu, Bhima juga menyoroti aturan soal pengawasan DPR yang diatur dalam RUU P2SK. Menurutnya, mekanisme itu membuat sistem pengawasan menjadi tumpang tindih. Bhima menilai, penambahan fungsi pengawasan melalui DPR justru menimbulkan risiko baru.

Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
  • Dampak Krisis Iklim
  • https://lestari.kompas.com/read/2025/09/17/080300186/krisis-iklim--petani-berjaket-dan-gembol-es-batu-meninggal-karena-panas

Krisis iklim tidak hanya menurunkan produksi pertanian dan menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga semakin mengancam keselamatan hidup petani di Indonesia. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, mengungkapkan, sejumlah petani meninggal akibat suhu panas ekstrem di sawah. Sepanjang 2023, Ayip mencatat lebih dari enam petani meninggal dunia di lahan pertanian atau sepulang dari sawah. Beberapa di antaranya masih berusia 30-an tahun. Untuk menghindari sengatan panas, banyak petani kini berangkat lebih pagi, sekitar pukul 05.00–06.00, dan pulang sekitar pukul 10.00, padahal sebelumnya hingga pukul 12.00. Ia menilai pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap ancaman kesehatan akibat perubahan iklim.

Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
  • Demo Ojol 17 September 2025
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/17/06354641/titik-lokasi-demo-ojol-di-jakarta-hari-ini-17-september-2025?source=terpopuler

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi bertajuk “179 Ojol” ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia dan direncanakan melibatkan massa antara 2.000 hingga 5.000 orang. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Igun menjelaskan bahwa aksi dimulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dan berakhir di depan Gedung DPR RI.

Israel Menggila, Iran dan Mesir Serukan Pembentukan NATO Versi Islam
  • KTT Darurat OKI
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20250916125758-4-667361/israel-menggila-iran-dan-mesir-serukan-pembentukan-nato-versi-islam

Seruan untuk membentuk aliansi pertahanan bersama negara-negara Muslim makin menguat. Dalam pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Qatar pada Senin (15/9/2), Mesir dan Iran tampil di garis depan mendorong lahirnya pakta militer mirip NATO di kawasan Timur Tengah. Usulan itu dinilai sebagai langkah paling serius dalam beberapa dekade terakhir menuju pembentukan perjanjian pertahanan kolektif di dunia Islam.

Pertemuan darurat OKI pun dipandang sebagai momentum krusial untuk menguji apakah seruan persatuan Muslim dapat diwujudkan dalam kerangka pertahanan bersama yang nyata. Mesir, yang memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia Arab, mengajukan gagasan pembentukan komando militer gabungan berbasis di Kairo. Sementara itu, pejabat senior Iran mendorong lahirnya koalisi yang lebih luas. Mohsen Rezaei, mantan komandan Garda Revolusi Iran, memperingatkan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Irak bisa menjadi target berikutnya jika blok Muslim gagal bertindak tegas.

Namun dari kalangan diplomasi, nada lebih hati-hati juga disuarakan. Mehdi Shoushtari dari Kementerian Luar Negeri Iran menyebut masih terlalu dini untuk memformalkan pakta semacam itu. Pakistan, turut mengajukan usulan pembentukan gugus tugas bersama untuk memantau tindakan Israel serta menyiapkan langkah pencegahan maupun ofensif secara terkoordinasi. Jika berhasil diadopsi, pakta pertahanan Muslim bergaya NATO berpotensi mengubah peta keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sekaligus menguji kembali peran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.

Usai Banjir Landa Bali, Koster Minta Pemerintah Pusat Normalisasi Sungai dan Evaluasi Pungutan Turis
  • Banjir Bali
  • https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-banjir-landa-bali-koster-minta-pemerintah-pusat-normalisasi-sungai-dan-evaluasi-pungutan-turis-469098-mvk.html

Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Pulau Bali.Pasca bencana banjir besar Bali, Gubernur Koster langsung bertolak ke Jakarta, pada Senin (15/9), dan sejumlah menteri ditemui oleh Gubernur Koster. Gubernur Koster menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Koster mengusulkan dan memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi.

Menteri Yuzril, ketika mendengar usulan Gubernur Koster langsung merespons positif. Menteri Yuzril menyatakan mendukung usulan Koster. Selanjutnya, dalam waktu dekat kementerian akan menindaklanjuti usulan Gubernur Koster dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan semua pihak terkait di Imigrasi.

Prof Harris Arthur Bongkar Lima Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset
  • RUU Perampasan Aset
  • https://news.republika.co.id/berita/t2ojw1484/prof-harris-arthur-bongkar-lima-pasal-kontroversial-ruu-perampasan-aset-part2

Pakar hukum Universitas Negeri Makassar, Prof Harris Arthur Hedar menyoroti lima pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) yang mengandung kontroversial dan multitafsir. Draft RUU PA sudah beredar di kalangan wartawan pada Selasa (16/9/2025). RUU PA digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa. Menurut Harris, Pasal 2 RUU PA mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, sambung dia, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap “tidak sah”.

Wakil Ketua Umum DPN Peradi tersebut mengulik, ⁠Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang mengandung frasa perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap “tidak seimbang” dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat “tidak seimbang” sangat subjektif. Risikonya seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya. Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu melanjutkan, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Permasalahannya, hal itu bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Risikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

Karena itu Harris menyarankan pembahas RUU PA memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah “tidak seimbang”, di mana harus punya ukuran objektif. Laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

Menko Yusril: Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung 2026
  • Target Penyelesaian RUU Pemilu
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/811840/menko-yusril-draf-ruu-pemilu-ditarget-rampung-2026#goog_rewarded

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan RUU Pemilu diharapkan selesai sesegera mungkin agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa lebih siap menghadapi pemilu pada tahun 2029.

Ia pun berkaca pada pemilu sebelumnya, di mana persiapan pemilu dilakukan oleh kepengurusan KPU yang berbeda dengan kepengurusan KPU yang menjalankan pesta lima tahunan tersebut, sehingga penyelenggara tidak terlalu siap dan paham mengenai lika-liku penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu, dia menegaskan nantinya RUU Pemilu akan masuk dalam skala prioritas pembahasan bersama DPR. Adapun pembahasan RUU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029, namun Menko menuturkan belum ada keputusan mengenai pihak yang akan mengambil inisiatif penyusunannya, baik pemerintah maupun DPR.

Kendati demikian, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu sudah memberi saran agar RUU Pemilu bisa diinisiasi oleh pemerintah. Untuk itu, Yusril menuturkan pihaknya juga akan mengoordinasikan pembahasan RUU Pemilu, seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang terus menegaskan untuk segera melakukan revisi UU Pemilu guna melakukan reformasi di bidang politik. Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan agar revisi UU Pemilu kembali dibahas di komisi itu, menyusul Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan revisi terhadap Prolegnas 2024-2029.

Tim Reformasi Polri Segera Dilantik, Tokoh-tokoh Penting Diharapkan Masuk
  • Tim Reformasi Polri
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/06184241/tim-reformasi-polri-segera-dilantik-tokoh-tokoh-penting-diharapkan-masuk

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim atau komisi reformasi Polri, pelantikan segera dilakukan. Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian. Selanjutnya, kata Yusril, hasil rumusan tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Selanjutnya, kata Yusril, hasil rumusan tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) adalah kelompok yang mengusulkan tim reformasi Polri ke Prabowo pada Kamis (11/9/2025) lalu. Mereka berharap tim diisi tokoh-tokoh penting.

Dia berharap pemerintah dapat memimpin tim reformasi Polri itu nantinya agar kerja tim dapat berjalan baik. “Tentu dipimpin menteri koordinator atau menteri terkait,” kata putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Tokoh GNB yang bertemu Prabowo pada Kamis (11/9/2025) antara lain Sinta Nuriyah Wahid dan Alissa Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, hingga Laode M Syarif. Reformasi Polri yang didesakkan GNB adalah tuntutan pembenahan menyeluruh institusi kepolisian, utamanya berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil yang memprihatinkan, seperti yang terjadi pada peristiwa Agustus 2025.

KLH Pastikan Tanggul Beton di Perairan Cilincing Berizin
  • Lingkungan Hidup, Tanggul Beton Perairan Cilincing
  • https://rri.co.id/nasional/1837386/klh-pastikan-tanggul-beton-di-perairan-cilincing-berizin

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti adanya pembangunan tanggul beton memastikan pembangunan tanggul beton PT KCN di Cilincing, Jakarta Utara. Menurutnya, tanggul tersebut sudah memiliki persetujuan lingkungan dengan semua persyaratan. Hanif memastikan semua tahapan persetujuan lingkungan sudah dilalui, dengan konsultasi publik. Yakni bersama para pemangku kepentingan termasuk masyarakat, nelayan, penghuni rumah susun, dan perwakilan UMKM.

Hanif mengatakan, proyek itu merupakan bagian dari pengembangan pelabuhan umum. Tanggul ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung efisiensi logistik nasional. Hanif menyebut, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah menetapkan indikator yang jelas. Yakni untuk pemantauan kualitas air, udara, kebisingan, kesehatan masyarakat, serta hasil tangkapan nelayan.

Sementara itu Pihak KCN mengklaim telah memenuhi semua perizinan dan menyebut proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang sudah berjalan sejak  2010. Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi, tanggul beton tersebut ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. PT KCN sendiri telah memberi solusi bagi nelayan Cilincing dengan memberikan bantuan pendidikan bagi para anak nelayan. Bantuan berupa beasiswa, pelatihan kerja, hingga kompensasi jangka pendek tengah diformulasikan bersama instansi terkait.

Tim Reformasi Polri Segera Dilantik, Tokoh-tokoh Penting Diharapkan Masuk
  • Usulan Reformasi Kepolisian
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/06184241/tim-reformasi-polri-segera-dilantik-tokoh-tokoh-penting-diharapkan-masuk

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim atau komisi reformasi Polri, pelantikan segera dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantornya, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan.

Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian. Selanjutnya, kata Yusril, hasil rumusan tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Salah satu tokoh GNB, Alissa Wahid, mengatakan tim mungkin terdiri dari mantan Kapolri, mantan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.Dia berharap pemerintah dapat memimpin tim reformasi Polri itu nantinya agar kerja tim dapat berjalan baik.

Yusril Targetkan Draf RUU Pemilu Rampung 2026
  • RUU Pemilu
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/07132431/yusril-targetkan-draf-ruu-pemilu-rampung-2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu rampung tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Menurut Yusril, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang terkait Pemilu agar persiapan Pemilu 2029 menjadi lebih matang.

Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama mengatakan koalisi juga meminta pemerintah untuk membentuk tim untuk membahas draf RUU Pemilu. Tim tersebut terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok minoritas lain yang memiliki fokus terhadap isu pemilu untuk menyiapkan naskah akademik dan draf UU Pemilu yang menjadi usulan pemerintah untuk dibahas. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan UU Pemilu yang lebih demokratis, adil, serta meminimalisasi konflik kepentingan peserta pemilu.

Meski RUU Pemilu sudah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas akhir 2025, koalisi ingin RUU itu menjadi inisiasi pemerintah. Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dan Pemilu disepakati masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada November 2024.

Mahfud MD hingga Djamari Chaniago Diisukan Jadi Menko Polkam, Kapan Dilantik Prabowo?
  • Isu Reshuffle Kabinet
  • https://news.okezone.com/read/2025/09/17/337/3170451/mahfud-md-hingga-djamari-chaniago-diisukan-jadi-menko-polkam-kapan-dilantik-prabowo

Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong setelah ditinggalkan Budi Gunawan. Sjafrie Sjamsoeddin saat ini dipercaya menjalankan tugas sebagai Menko Polkam ad interim. Sejumlah nama disebut-sebut masuk dalam bursa calon pengganti, mulai dari Mahfud MD hingga Letjen (Purn) Djamari Chaniago. Djamari yang merupakan purnawirawan TNI bintang tiga diisukan bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Namun demikian, kepastian soal sosok yang akan mengisi jabatan strategis tersebut hingga kini masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto pun enggan menjawab secara rinci terkait isu reshuffle. Aris menegaskan, penunjukan Menko Polkam merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Dia juga meminta publik bersabar menunggu keputusan resmi. “Reshuffle nanti biar urusan beliau. Jangan tanya saya,” ujarnya.

Isu pelantikan Menko Polkam baru pada hari ini juga ramai beredar. Menanggapi hal ini, Aris hanya memberi jawaban singkat. “Ya nanti kita lihat saja. Nanti setelah selesai lah,” ujarnya. Aris juga memastikan bahwa jadwal resmi pelantikan akan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Titik Demo Ojol Hari Ini, Istana Kepresidenan hingga Gedung DPR RI
  • Demonstrasi, Titik Demo Ojol
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250917065947-20-1274489/titik-demo-ojol-hari-ini-istana-kepresidenan-hingga-gedung-dpr-ri

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.

Igun memprakirakan massa aksi berjumlah sekitar 2.000 orang. Nantinya, sekitar 100-200 orang akan melakukan konvoi. Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

Para pengemudi ojol juga berunjuk rasa pada 2 September di gedung DPR/MPR RI. Mereka berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan sebagainya. Mereka juga sempat melakukan aksi damai dengan membahagiakan bunga mawar hanya dipusatkan di Kawasan Monas, untuk menghindari provokasi. Kegiatan tersebut menjadi upaya pengemudi ojol untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman.

Transparansi dalam Pemilu, Harus Diutamakan
  • Dokumen Capres dan Cawapres yang Dikecualikan KPU
  • https://www.kompas.id/artikel/transparansi-pemilu-harus-diutamakan

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang mengecualikan dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, dari akses publik, dinilai telah mengaburkan akuntabilitas dan melanggar prinsip transparansi penyelenggaraan pemilu. Pada Selasa (16/9/2025) siang, KPU telah membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 telah menimbulkan pertanyaan. Dia menekankan, seluruh tahapan kepemiluan seharusnya bisa diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu, informasi terkait dokumen pendaftaran juga sedapat mungkin bisa diakses publik.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya mengapresiasi masukan dari berbagai pihak. Untuk selanjutnya, pengelolaan data, termasuk dokumen yang berada di KPU, tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia menambahkan, sejumlah informasi yang awalnya dikecualikan tetap dapat diakses publik apabila pihak pemilik data memberikan izin tertulis. Untuk selanjutnya, pengelolaan data, termasuk dokumen yang berada di KPU, tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia menambahkan, sejumlah informasi yang awalnya dikecualikan tetap dapat diakses publik apabila pihak pemilik data memberikan izin tertulis.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menegaskan, bahwa keputusan KPU menutup 16 dokumen persyaratan capres-cawapres selama lima tahun, berpotensi menghalangi publik memeriksa integritas kandidat. Jeirry menilai, langkah KPU menutup dokumen pencalonan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas lembaga publik. Jeirry juga menyoroti potensi diskriminasi dan standar ganda dalam aturan ini. Dengan dikecualikannya dokumen penting dari akses publik, publik bisa curiga bahwa ada calon tertentu yang dilindungi.

Uji Formil UU TNI, Putusan MK Tentukan Masa Depan Demokrasi RI
  • Uji Formil UU TNI
  • https://www.kompas.id/artikel/uji-formil-uu-tni-putusan-mk-tentukan-masa-depan-demokrasi-ri

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan lima perkara pengujian formil UU No 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang pembentukannya dinilai cacat formil oleh sejumlah pihak pada Rabu (17/9/2025). Al Araf, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, mengatakan hasil putusan akan menunjukkan apakah MK akan benar-benar menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi ataukah MK terjebak dalam ketakutan di dalam memutuskan perkara yang ada (16/9/2025). Usman Hamid berharap MK dapat melahirkan putusan yang bersejarah dan bukan putusan seperti halnya untuk perkara-perkara biasa.

Usman menilai ada permasalahan terkait UU No 3/2025 baik dalam pembuatan dan substansinya. Dari aspek pembuatannya, UU tersebut dibentuk secara terburu-buru serta mengandung banyak persoalan prosedur yang serius. Dari sisi substansi, Usman juga menilai UU No 3/2025 bermasalah. Salah satunya terkait kedudukan TNI yang seharusnya di bawah kontrol sipil, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 UU TNI lama, yakni UU No 34/2004.

Al Araf mengungkapkan, revisi UU TNI dinilai telah menimbulkan situasi dan kondisi ketidakpastian akan keamanan, khususnya terkait dengan pelibatan militer dalam mengatasi persoalan konflik ataupun keamanan nasional.

Purbaya: Bank Himbara Bingung Salurkan Dana Rp 200 Triliun
  • Dana 200 Triliun Bank Himbara
  • https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-bank-himbara-bingung-salurkan-dana-rp-200-triliun-2070163

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut para direktur utama di perbankan kewalahan saat mengetahui pemerintah memindahkan kas sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia. Adapun dana sebesar itu dipindahkan penempatannya ke lima bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sejak Jumat, 12 September 2025. Purbaya menengarai para direktur utama di lima bank ini sedang kelimpungan untuk menentukan target penyaluran mereka. “Uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para direktur utama bank pusing mau menyalurkan ke mana,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan dipantau melalui daring pada Senin, 15 September 2025. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini membeberkan kalau sejumlah direktur perbankan ada yang menolak menerima pemindahan dana ini. Kata Purbawa, nominal Rp 200 triliun itu terlalu besar jika harus dibagi ke lima bank saja. “Bank bilang hanya sanggung menyerap Rp 7 triliun. Saya bilang, enak saja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir,” ujarnya.

Pemangkasan Besar-besaran Dana Transfer ke Daerah pada APBN 2026 Dipertanyakan
  • Pemerintah Evaluasi Alokasi TKD
  • https://www.kompas.id/artikel/pemangkasan-besar-besaran-dana-transfer-ke-daerah-pada-apbn-2026-dipertanyakan

Saat sesi tanya jawab Rapat Kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR, terkait penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, sejumlah anggota Komisi II DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah memotong dana TKD dalam APBN 2026 (15/9/2025). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menilai, rencana pemotongan anggaran TKD mencapai Rp 269 triliun itu akan sangat berdampak pada pembangunan di daerah termasuk juga ekonomi bagi masyarakat bawah. Ia berharap pemerintah membatalkan pemotongan anggaran TKD tersebut. Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menyampaikan, ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD. Pada saat yang sama, sekitar 70 persen hingga 80 persen porsi APBD daerah itu tergantung pada APBN melalui dana TKD.

Tito menyampaikan, alokasi dana TKD menjadi Rp 649,99 triliun dalam APBN 2026 disebut bukan pemotongan, melainkan hanya pengalihan anggaran daerah ke pusat. Pengalihan itu dibutuhkan karena banyak program prioritas Presiden Prabowo pada tahun depan yang juga bertujuan memberi dampak langsung ke masyarakat. Dengan dana TKD tersebut, pihaknya telah mengkaji besaran anggaran TKD yang sebenarnya dibutuhkan oleh daerah. Dana TKD senilai Rp 649,99 triliun tersebut dinilai memang masih belum cukup dan bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Tito juga menyatakan telah memformulasikan skema yang adil dalam pembagian TKD tersebut. Daerah yang masih lemah PAD akan mendapatkan dukungan lebih besar dari pusat. Dengan demikian, nilai transfer pusat ke daerah itu tidak akan dipukul rata. Simulasi ini pun sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Bahlil Perintahkan Anggota DPR Fraksi Golkar Peka dan Sesuaikan Penampilan
  • Bimtek Partai Golkar
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/08352711/bahlil-perintahkan-anggota-dpr-fraksi-golkar-peka-dan-sesuaikan-penampilan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan kepada kadernya untuk selalu peka dan menghampiri masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan Bahlil usai menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2025, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Bahlil turut menginstruksikan kader Golkar untuk menjaga perkataan dan mampu menyesuaikan penampilan. Bahlil juga ingin anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.

Bimtek Partai Golkar kali ini adalah sebuah kegiatan rutin dari DPP Partai Golkar untuk semua anggota Fraksi DPR Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bimtek Golkar itu sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas anggota Fraksi Golkar di DPR maupun DPRD, serta konsolidasi dan juga membangun kesepahaman dalam mengawal program-program pemerintah dan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat bawah

Reformasi Polri, Istana: Tunggu Kebijakan Presiden
  • Usulan Reformasi Kepolisian
  • https://www.kompas.id/artikel/reformasi-polri-istana-tunggu-kebijakan-presiden

Desakan reformasi Polri mengemuka saat Presiden Prabowo menerima kunjungan dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), di Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 September 2025 lalu. Terkait rencana reformasi itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan, rencana reformasi Polri tengah dibahas dan bukan menjadi usulan dari pihak manapun. Ia meminta semua pihak menanti sikap Presiden lebih lanjut. Soal rincian langkah konkret dari reformasi Polri, Juri enggan membeberkannya.

Berkembangnya wacana reformasi Polri turut menimbulkan spekulasi soal pencopotan jabatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Isu pergantian kapolri juga belum bisa dijawab anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas. Ia belum mendengar rencana pergantian dan meminta agar pertanyaan itu diajukan ke para pimpinannya. Hal senada diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil. Ia mengaku belum mendengar kabar soal rencana pergantian kapolri.

Terkait reformasi Polri, Nasir mempersilakan awak media menanyakannya ke Komisi Kepolisian Nasional. Menurut dia, insitusi itu lebih berwenang memberikan evaluasi dan penilaian kepada Polri. Nasir menyarankan pemerintah segera menindaklanjuti berbagai tuntutan masyarakat yang mengemuka terhadap Polri. Langkah itu diyakininya akan mendorong lembaga itu semakin baik seiring berjalannya waktu.

KPK: Kuota Haji Khusus Tambahan Diperjualbelikan Antarbiro
  • Kasus Korupsi Kuota Haji
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250915235106-12-1274061/kpk-kuota-haji-khusus-tambahan-diperjualbelikan-antarbiro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kuota haji khusus yang merupakan kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi diperjualbelikan antarbiro perjalanan haji. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjawab pertanyaan seputar penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Ada yang juga diperjualbelikan antarbiro, dan ada juga yang langsung diperjualbelikan kepada para calon jemaah,” ujar Budi. Budi menjelaskan biro perjalanan haji mendapatkan kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan tersebut dari asosiasi biro perjalanan haji. “Ada beberapa asosiasi. Kalau tidak salah, ada 12 atau 13 asosiasi yang membawahi sejumlah biro perjalanan. Nah ini [kuota haji khusus dari kuota tambahan] dibagi kepada biro-biro ini,” jelasnya.

Hasil penghitungan awal yang diumumkan KPK pada 11 Agustus 2025 menunjukkan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan berbagai kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Salah satu sorotan utama Pansus adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi, yang dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.

Istana Respons KPU Bakal Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres
  • KPU Rahasiakan Dokumen Syarat Capres-Cawapres
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250915214500-32-1274040/istana-respons-kpu-bakal-rahasiakan-16-dokumen-capres-cawapres

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons pembatasan akses atas 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait oleh KPU.

Juri mengatakan pemerintah menghormati langkah KPU. Ia menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga independen, sehingga dalam kerjanya mereka tak bisa dipengaruhi lembaga lain, termasuk pemerintah selaku eksekutif. Juri pun enggan menanggapi lebih jauh perihal isu tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan ranah KPU. KPU menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.  16 dokumen yang dikecualikan itu antara lain fotokopi KTP dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan pribadi, surat keterangan tidak pailit. Kemudian, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota legislatif, NPWP dan bukti laporan pajak lima tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan pernyataan belum pernah menjabat presiden/wakil presiden dua periode.

Merespons itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta KPU mengklarifikasi langkahnya itu. Ia mengatakan dokumen persyaratan bagi peserta pemilu sudah sewajarnya dibuka untuk publik.

BBM Masih Langka di SPBU Swasta, Bahlil Tegaskan Keran Impor Tidak Dibuka
  • Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
  • https://money.kompas.com/read/2025/09/16/070319526/bbm-masih-langka-di-spbu-swasta-bahlil-tegaskan-keran-impor-tidak-dibuka?source=terpopuler

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Ia menyebut kuota impor 2025 sudah dinaikkan menjadi 110 persen dari tahun lalu. Menurutnya, sektor energi menyangkut kebutuhan dasar, sehingga tetap harus diawasi negara.

Kelangkaan BBM non subsidi masih terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. Petugas SPBU BP, mengatakan stok BBM 90, 92, maupun Ultimate kosong sejak 28 Agustus. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), pengelola SPBU BP-AKR, menyampaikan permintaan maaf atas kekosongan pasokan. Hal itu disampaikan Director and Corporate Secretary AKR Corporindo, Suresh Vembu, dalam Public Expose, Selasa (9/9/2025). Ia menambahkan, distribusi BBM jenis BP Ultimate dan BP 92 belum kembali normal.

Basuki Usai DPR Tolak Tambah Anggaran IKN Rp14 T: Bisa Mundur Lagi
  • Pembangunan IKN, Usulan Tambahan Anggaran 2026 IKN Ditolak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250915193140-92-1274014/basuki-usai-dpr-tolak-tambah-anggaran-ikn-rp14-t-bisa-mundur-lagi

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal langkah Badan Anggaran menolak permintaan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun IKN yang diajukan institusinya untuk 2026 nanti. Menurut Basuki, tidak disetujuinya permohonan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi progres pembangunan IKN tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Basuki menyebut penyelesaian proyek IKN bisa mundur dari target.

Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada 2028. Hal ini sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya terus dikerjakan.

Basuki menjelaskan usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama 3 tahun mendatang. Dengan ditolaknya usulan tambahan anggaran oleh Banggar maka besaran anggaran Otorita IKN tahun 2026 tetap sebesar Rp 6,26 triliun.

Pakar Hukum Yakin Reformasi Polri Bisa Perbaiki Fungsi Kepolisian
  • Usulan Reformasi Kepolisian
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20250916/15/1911562/pakar-hukum-yakin-reformasi-polri-bisa-perbaiki-fungsi-kepolisian

Pakar Hukum Tata Negara, Rafly Harun mengatakan reformasi Polri bisa menjadi waktu yang pas untuk memperbaiki fungsi dan peran kepolisian di masyarakat. Rafly menuturkan bahwa saat ini, banyak anggota kepolisian yang menempati banyak jabatan strategis. Menurutnya, urgensi reformasi Polri adalah menempatkan fungsi anggota polri sesuai ketentuannya. Fungsi Polri itu kan ada tiga, pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu penegakan hukum. Fungsi-fungsi itu tidak mesti disatukan di dalam satu naungan. Bisa dipisahkan karena wataknya yang bisa berbeda. Fungsi penegakan hukum itu bisa berbeda dengan fungsi pelindung dan pengayoman masyarakat.

Bali Banjir Lagi! Banjir Lagi…
  • Banjir Bali
  • https://www.detik.com/bali/berita/d-8113855/bali-banjir-lagi-banjir-lagi

Hujan deras mengguyur Bali sejak Senin (15/9/2025) pagi. Sejumlah kawasan kembali terendam banjir, hanya lima hari setelah banjir besar pada 10 September lalu. Di Gang Pandan Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Denpasar, air naik sejak pukul 06.30 Wita. Pada pukul 09.30 Wita ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, lalu naik hingga setinggi paha pada pukul 10.00 Wita. Warga pun bersiap jika air masuk rumah. BPBD Bali mencatat banjir yang kembali terjadi menambah daftar korban jiwa. Sebanyak 17 orang meninggal dunia, sementara lima lainnya masih dicari.

Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara
  • Penertiban Tambang Ilegal
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250915133306-85-1273832/tambang-ilegal-ditertibkan-ratusan-hektare-lahan-kembali-ke-negara

Kementerian ESDM menertibkan ratusan hektare lahan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin pinjam dan mengembalikan ke tangan pemerintah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan penertiban izin ini menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

Dari hasil penertiban, negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang. Rinciannya, 148,25 hektare merupakan kawasan milik PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara dan 172,82 hektare lainnya adalah milik PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara.

Menurut Jeffri, Menteri ESDM terus mendorong penerapan Good Mining Practices (GMP), konsep pertambangan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum. “Kementerian ESDM akan tetap terus berkolaborasi dan mengambil bagian secara proaktif dalam setiap perencanaan dan langkah penindakan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar,” pungkasnya.

Penjelasan Istana, Menkomdigi, dan XXI soal Video Prabowo Tayang di Bioskop
  • Video Prabowo di Bioskop
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/08470921/penjelasan-istana-menkomdigi-dan-xxi-soal-video-prabowo-tayang-di-bioskop

Video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kinerja pemerintahannya menjadi viral di media sosial pada Minggu, 14 September 2025. Pasalnya, video berisi capaian pemerintah itu ditayangkan sebelum film diputar di bioskop. Namun, pihak Istana, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dan pihak Cinema XXI sudah buka suara menanggapi diputarnya video Prabowo di bioskop tersebut. Istana Sebut Hal Lumrah Dimintai konfirmasi soal video itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal itu lumrah sepanjang tidak melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons ditayangkannya video kinerja pemerintah tersebut. Dia menekankan bahwa publik harus tahu mengenai capaian dan program Presiden Prabowo Subianto selama ini. Kemudian, menurut Meutya, komunikasi publik dapat dijalankan dalam berbagai ruang Selain itu, Meutya meyebut bahwa penayangan video itu merupakan salah satu tugas pemerintah. Sebab, video itu adalah bukti pemerintah melakukan komunikasi dan transparansi dari program-program Prabowo. Namun, saat ditanya apakah penayangan video ini merupakan perintah Prabowo, Meutya tidak menjawab secara terang.

Wagub ajukan modifikasi cuaca karena Bali kembali diguyur hujan
  • Banjir Bali
  • https://www.antaranews.com/berita/5111421/wagub-ajukan-modifikasi-cuaca-karena-bali-kembali-diguyur-hujan

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan sudah mengajukan ke BNPB maupun BMKG pusat agar dilakukan operasi modifikasi cuaca karena Bali kembali diguyur hujan di tengah proses penanganan pascabanjir. Melihat sejak Senin (15/9) kemarin sejumlah titik terutama Kota Denpasar kembali diguyur hujan intensitas ringan dan sedang, padahal proses penanganan sampah usai banjir besar pada Rabu (10/9) lalu belum selesai, Wagub Bali menilai perlu antisipasi. Apalagi, menurut dia, terkadang prakiraan cuaca tidak tepat di masa-masa peralihan musim ini, sehingga antisipasi dengan salah satunya alternatif modifikasi cuaca diperlukan.

Akan tetapi, kata dia, langkah jangka pendek ini tidak juga bisa dilakukan semena-mena, sebab yang ditakutkan ketika hujan ditahan berpotensi saat nanti turun hujan volumenya sangat besar. Belum lagi pada musim kemarau petani di Bali membutuhkan air hujan, sehingga operasi ini harus berhati-hati dilakukan demi tetap merawat bumi. Sementara untuk jangka panjang, agar banjir besar tidak terjadi lagi, Wagub Giri menegaskan langkah Pemprov Bali untuk melarang alih fungsi lahan produktif menjadi komersil. Pemprov Bali juga akan mengomandoi proses pemulihan tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan tata kelola sungai sehingga tak ada sumbatan atau mengecilkan saluran air.

KTT Darurat Arab-Islam, Malaysia serukan akhiri hubungan dengan Israel
  • KTT Darurat OKI
  • https://www.antaranews.com/berita/5111101/ktt-darurat-arab-islam-malaysia-serukan-akhiri-hubungan-dengan-israel

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan kepada semua negara-negara di dunia untuk mengakhiri hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, hingga hak-hak Palestina dipulihkan. Hal itu disampaikan Anwar saat menghadiri secara langsung KTT Darurat Arab-Islam di Doha, Qatar, Senin. Dia bersyukur dapat menyuarakan suara Malaysia di KTT tersebut. Malaysia mengecam keras serangan udara Israel di Doha beberapa waktu lalu.

Menurut Anwar, serangan itu bukan hanya pelanggaran kedaulatan Qatar, tetapi juga tindakan rakus dan biadab yang melanggar tatanan hukum internasional, sekaligus provokasi berbahaya yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Dia menekankan bahwa Qatar, di bawah kepemimpinan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, telah memainkan peran penting sebagai mediator perdamaian.

Di saat yang sama, kata Anwar, Gaza terus berlumuran darah dan puing-puing. Rumah-rumah hancur, rumah sakit dibombardir, serta anak-anak tak berdosa menjadi korban. Dia memandang Israel tidak lagi menyembunyikan niatnya menolak keberadaan negara Palestina, mendeklarasikan bentuk apartheid permanen, dan mengingkari hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Malaysia menyatakan berdiri teguh bersama Qatar, Palestina, dan setiap bangsa yang mendambakan keadilan dan perdamaian.

Trump Klaim AS Kembali Serang Kapal Kartel Narkoba Venezuela, 3 Tewas
  • AS Serang Kapal Narkoba Venezuela
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250916042107-134-1274071/trump-klaim-as-kembali-serang-kapal-kartel-narkoba-venezuela-3-tewas

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim militer mereka kembali melancarkan serangan terhadap kapal kartel narkoba Venezuela yang sedang menuju wilayah negeri Paman Sam itu. Trump menyebut serangan itu menewaskan tiga orang. Ia menegaskan, kelompok-kelompok tersebut dianggap mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan kepentingan vital AS. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer AS maupun pemerintah Venezuela terkait insiden tersebut.

Sebelumnya, tensi antara Amerika Serikat dengan Venezuela memanas dalam beberapa waktu terakhir. Washington bahkan mengerahkan lima jet tempur siluman tercanggih F-35 ke Puerto Rico pada Sabtu (13/9), sekutu AS yang merupakan tetangga Venezuela. Trump juga memerintahkan Pentagon untuk mengirimkan 10 jet F-35, sejumlah heilkopter dan Osprey untuk operasi gabungan di Karibia melawan kartel narkoba dan saat ‘Paman Sam’ semakin tegang dengan Venezuela. Pengerahan pesawat AS itu dilakukan setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bersama sejumlah jenderal top Pentagon secara mendadak mengunjungi Puerto Rico.

Presiden Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350.000 Unit
  • Presiden Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi
  • https://nasional.sindonews.com/read/1620641/15/presiden-prabowo-tambah-kuota-rumah-subsidi-jadi-350000-unit-1757981350/7

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan kuota dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang 2025. Maruarar menekankan peningkatan kuota ini telah diiringi dengan progres realisasi yang positif di lapangan.

Menteri PKP juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Maruarar menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan Maruarar juga menegaskan program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menteri PKP menyebut terobosan ini lahir berkat dukungan berbagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan KUR melalui perbankan.


Timor Leste Ricuh! Mahasiswa Bentrok ke Polisi soal Mobil Baru DPR
  • Demonstrasi Timor Leste
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250915192419-106-1274005/timor-leste-ricuh-mahasiswa-bentrok-ke-polisi-soal-mobil-baru-dpr

Lebih dari 1.000 warga Timor Leste menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin (15/9), memprotes rencana pemerintah membeli mobil dinas baru bagi anggota parlemen. Demonstran yang didominasi oleh mahasiswa itu berunjuk rasa di dekat gedung Parlemen Nasional di ibu kota Dili, untuk memprotes rencana pembelian mobil baru bagi 65 anggota parlemen. Rencana pembelian yang sudah disetujui sejak tahun lalu itu menjadi “titik api” baru di Timor Leste, di tengah kondisi penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia.

“Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado. Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini,” kata seorang mahasiswa dari Universidade da Paz, Leonito Carvalho. Demonstrasi yang mulanya berlangsung damai berakhir ricuh setelah polisi bergerak menembakkan gas air mata, usai beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah gedung parlemen. Pejabat polisi nasional Timor Leste, Justino Menezes, mengatakan pihak berwenang akan memanggil koordinator unjuk rasa untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut.

Beberapa partai politik Timor Leste yang tahun lalu menyetujui anggaran 2025 untuk membeli mobil baru mengatakan akan meminta parlemen untuk membatalkan rencana itu. Dalam pernyataan bersama, sejumlah partai seperti Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor menyatakan bahwa pembelian tersebut “tidak mencerminkan kepentingan publik”.

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU soal Kasus Korupsi Kuota Haji
  • Kasus Korupsi Kuota Haji
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/811560/kpk-buka-peluang-panggil-ketum-pbnu-soal-kasus-korupsi-kuota-haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan aliran dana kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji yang masuk ke organisasi keagamaan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, berpeluang dipanggil sebagai saksi.

Menurut Budi, pemanggilan saksi, termasuk terhadap Yahya, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mengungkap perkara ini. Ia menambahkan, sejumlah orang telah dimintai keterangan, serta dilakukan penggeledahan dan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, KPK menegaskan akan menelusuri seluruh aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Penelusuran dilakukan tanpa pandang bulu, meski ada kemungkinan uang mengalir ke organisasi keagamaan.

Untuk memperkuat penelusuran, KPK akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Asep menegaskan, langkah ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan organisasi tertentu, melainkan bagian dari tugas KPK mengembalikan kerugian negara akibat praktik rasuah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan PBNU tidak terlibat dalam dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Penjelasan DPR dan Istana soal Surpres Pergantian Kapolri
  • Pergantian Kapolri
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/811567/penjelasan-dpr-dan-istana-soal-surpres-pergantian-kapolri#goog_rewarded

Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat setelah beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mencopot orang nomor satu di Kepolisian RI tersebut. Lalu bagaimana respons pemerintah dan DPR?

Sorotan terhadap Polri meningkat sejak kericuhan demonstrasi yang dipicu meninggalnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah dilindas mobil rantis Brimob. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mendesak Kapolri mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahkan menjadikan pergantian Kapolri sebagai tuntutan utama selain reformasi pendekatan Polri dalam menangani aksi massa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pencopotan Kapolri hingga Jumat (12/9) malam. Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Ia menegaskan mekanisme pergantian Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.

Publik mulai berspekulasi soal sejumlah nama calon pengganti Kapolri, termasuk inisial “S” yang dikaitkan dengan Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto. Namun, Nasir Djamil menilai rumor tersebut tidak jelas sumbernya. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum mengirim surpres pergantian Kapolri ke DPR.

Prabowo Rilis Paket Ekonomi 8+4+5: Magang, Padat Karya hingga Bantuan Pangan
  • Prabowo Rilis Paket Ekonomi 8+4+5
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c7c77149874/prabowo-rilis-paket-ekonomi-845-magang-padat-karya-hingga-bantuan-pangan

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program paket ekonomi senilai Rp 16,2 triliun yang diberi nama 8+4+5. Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti magang berbayar bagi lulusan perguruan tinggi, bantuan pangan, dan subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.

Program 8+4+5 terdiri dari 8 program akselerasi di tahun berjalan, 4 program lanjutan di tahun berikutnya, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Beberapa program lain yang termasuk di dalamnya adalah relaksasi KPR/KPA, padat karya tunai, serta peningkatan kualitas pemukiman. Bantuan pangan akan diberikan selama dua bulan, sementara bantuan iuran JKK dan JKM bagi pengemudi ojol dan pekerja informal lainnya berupa diskon 50% selama enam bulan. Program magang bagi lulusan perguruan tinggi menawarkan uang saku setara UMP selama masa magang enam bulan.

BI Sebut Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.098 Triliun, Ini Penyebabnya
  • Posisi Utang Luar Negeri RI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c7f48f6c083/bi-sebut-utang-luar-negeri-ri-turun-jadi-rp-7098-triliun-ini-penyebabnya

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi US$432,5 miliar (Rp7.098 triliun) pada Juli 2025, dibandingkan US$434,1 miliar pada Juni 2025. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penguatan dolar AS.

Pertumbuhan ULN pemerintah melambat menjadi 9,0% (yoy) pada Juli 2025, terutama digunakan untuk membiayai sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang (99,9%). ULN swasta mengalami kontraksi 0,3% (yoy) pada Juli 2025, terutama disebabkan oleh penurunan ULN bukan lembaga keuangan. Struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang turun menjadi 30,0%.

Obesitas Anak Naik Dua Kali Lipat, RI Terapkan Aturan Label Merah Produk Tinggi Gula Mulai 2027
  • Aturan Label Merah Produk Tinggi Gula Mulai 2027
  • https://www.haibunda.com/parenting/20250910213728-60-375339/obesitas-anak-naik-dua-kali-lipat-ri-terapkan-aturan-label-merah-produk-tinggi-gula-mulai-2027

Indonesia kini tengah berupaya menekan risiko obesitas yang meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya dengan menerapkan aturan label merah untuk produk tinggi gula mulai tahun 2027. Dikutip dari Reuters, data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan kenaikan kasus obesitas yang sangat pesat. United Nations Children’s Fund atau UNICEF juga memperingatkan adanya risiko obesitas pada 1 dari 3 orang dewasa dan 1 dari 5 anak usia sekolah. Perubahan penerapan aturan ini muncul setelah adanya lobi dari Amerika Serikat. Presiden Trump dan pemerintahnya mendesak Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana penerapan label makanan tinggi gula, garam, dan lemak tersebut.

Banjir Bali Jadi Sorotan Dunia, Alih Fungsi Lahan Disorot Sebagai Biang Kerok
  • Banjir Bali
  • https://travel.detik.com/travel-news/d-8112118/banjir-bali-jadi-sorotan-dunia-alih-fungsi-lahan-disorot-sebagai-biang-kerok#

Banjir Bali masih jadi sorotan dunia internasional hingga kini di tengah upaya penyelamatan dan perbaikan dampaknya. Berbagai dugaan bermunculan terkait penyebab banjir Bali yang merupakan peristiwa luar biasa.Salah satunya alih fungsi lahan yang masif terjadi di Bali untuk mendukung industri pariwisata. Termasuk di daerah penyangga kawasan wisata yang lahannya diubah menjadi fasilitas akomodasi untuk para turis. “Setiap tahun, Bali kehilangan sekitar 1.000 hektar lahan pertanian akibat konversi lahan. Konversi didorong pesatnya pembangunan akomodasi wisata seperti vila dan condotel,” tulis Ni Komang Pramudiasari dalam artikelnya yang berjudul Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali.

Pilih Damai, TNI Batal Proses Hukum Ferry Irwandi
  • TNI dan Ferry Irwandi Berdamai
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250914125704-12-1273524/pilih-damai-tni-batal-proses-hukum-ferry-irwandi

Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya mengurungkan niat pelaporan tersebut dan memutuskan berdamai dengan Ferry Irwandi. Alasannya, agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat. Selain itu, pembatalan juga untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi.

Ferry Irwandi mengaku permasalahannya dengan pihak TNI sudah selesai. Ia menjelaskan urusan dengan lembaga militer itu berakhir setelah berkomunikasi dengan Freddy. Dalam dialog dengan sambungan telepon itu, masing-masing telah menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kesalahpahaman yang terjadi. mengakhiri pernyataan itu dengan memastikan tidak ada tindak lanjut hukum terhadap dirinya dari pihak TNI. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, serta mendorong semua orang untuk kembali fokus terhadap tuntutan.

Menteri LH Perkirakan Timbulan Sampah Banjir Bali Capai Ratusan Ton
  • Banjir Bali
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68c763c6c0ea5/menteri-lh-perkirakan-timbulan-sampah-banjir-bali-capai-ratusan-ton

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memperkirakan volume sampah usai banjir Bali mencapai ratusan ton. Seluruh sampah rencananya akan diangkut ke TPA Suwung, Denpasar, Bali. Mengutip Antara, sejak banjir mulai melanda pada Rabu (10/9) hingga Minggu (14/9), timbulan sampah yang telah terkumpul mencapai 84 ton. Kira-kira masih ada 210 ton sampah yang akan terkumpul hingga beberapa hari ke depan. Selain tingginya curah hujan dan persoalan sistem drainase, Hanif menyebut masalah sampah menjadi pendorong banjir besar ini. Tumpukan sampah menutup aliran sungai, menyebabkan debit air dalam jumlah besar gagal terserap. Infrastruktur pengolahan sampah Bali, belum mampu menampung timbulan sampah yang terus meningkat setiap hari.Kurangnya pengawasan di daerah aliran sungai (DAS) dan pembinaan mengolah sampah dari rumah juga disebut Hanif sebagai faktornya.

Terungkap Potensi Perang di Eropa Pecah 2026, Prancis Siaga
  • Status Siaga Prancis
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250915075417-134-1273683/terungkap-potensi-perang-di-eropa-pecah-2026-prancis-siaga

Sebuah dokumen surat yang bocor mengungkapkan Eropa dalam status siaga atas kemungkinan menghadapi perang terbuka tahun depan menyusul ketegangan NATO dengan Rusia yang meningkat belakangan. Hal itu terungkap dari sebuah surat Kementerian Kesehatan yang dikirimkan ke berbagai badan kesehatan dan rumah sakit di Prancis. Surat Kemenkes itu meminta badan kesehatan dan rumah sakit di Prancis bersiap menghadapi kemungkinan perang pecah di Eropa tahun depan, tepatnya Maret 2026. Surat kabar itu memperingatkan bahwa antara 10.000 hingga 50.000 personel dapat diperkirakan masuk rumah sakit dalam kurun waktu 10 hingga 180 hari.

Surat tertanggal 18 Juli itu juga menyebut bahwa Prancis dapat berperan sebagai “basis belakang” dalam konflik berskala besar dalam beberapa bulan mendatang. Kemenkes Prancis bahkan mempertimbangkan untuk membangun pusat-pusat medis di dekat pelabuhan atau bandara agar para prajurit dapat “dialihkan” ke negara asal mereka. Dokumen ini muncul hanya beberapa bulan setelah Prancis mengumumkan rencana untuk mengirimkan sebuah “manual bertahan hidup” setebal 20 halaman ke setiap rumah tangga. Manual tersebut berisi instruksi persiapan menghadapi “ancaman yang akan segera terjadi,” baik berupa bencana alam, krisis kesehatan, maupun konflik bersenjata.

Dokumen Kemenkes Prancis ini juga muncul kala ketegangan negara Eropa dengan Rusia meningkat, terutama kala perundingan damai Ukraina dan Rusia masih mandek meski sudah dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, pada Juli lalu, Presiden Emmanuel Macron juga mengumumkan rencana peningkatan belanja pertahanan Prancis, dengan target menggandakan anggaran militer pada 2027. Anggaran militer yang pada 2017 berada di angka 32 miliar euro akan naik menjadi 64 miliar euro pada 2027, dengan tambahan 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lagi pada 2027.


Tren obesitas anak dan remaja di Indonesia naik tiga kali lipat selama dua dekade terakhir, menurut riset Unicef
  • Tren obesitas di Indonesia
  • https://www.bbc.com/indonesia/articles/crmejvv0zmwo

Dalam laporan Child Nutrition Report 2025 – ‘Feeding Profit: How food environments are failing children’-Unicef mengungkap negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami peningkatan prevalensi obesitas sangat pesat selama dua dekade terakhir. Prevalensi kelebihan berat badan di kalangan anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun setidaknya meningkat tiga kali lipat antara tahun 2000 dan 2022, serta mencapai tingkat sedang (dari 15% menjadi kurang dari 25%) di sembilan negara—lima di antaranya berada di Asia Selatan: Afghanistan, Bhutan, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Liberia, Maladewa, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam.

Penyebab lonjakan obesitas itu, kata Unicef, karena maraknya paparan industri retail yang menjajakan makanan tidak sehat semisal camilan murah, ultra-olahan (makanan siap saji yang menggunakan banyak bahan kimia tambahan), dan minuman manis. Unicef dan Universitas Deakin juga menganalisis secara mendalam di empat negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik—China, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Temuan mereka mengungkapkan di negara-negara tersebut terjadi peningkatan pesat dalam jumlah gerai makanan modern dan penjualan makanan serta minuman ultra-olahan per kapita.

Dalam survei Unicef di Provinsi Chengdu (China), Indonesia, Filipina, dan Thailand, terlihat bahwa lebih dari sepertiga remaja memanfaatkan platform belanja secara daring dalam satu pekan. Di Indonesia, akses internet di kalangan remaja usia 13-18 tahun sangat tinggi atau hampir 99%. Unicef menganalisis iklan makanan ringan, olahan, minuman ringan, hingga makanan cepat saji dari merek-merek besar telah masuk ke seluruh platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X.

BI: Modal Asing Keluar Rp14,24 Triliun dalam Empat Hari
  • Modal Asing Keluar
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/68c4e52f22020/bi-modal-asing-keluar-rp14-24-triliun-dalam-empat-hari

Terjadi aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp14,24 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan kedua September 2025, meliputi pasar saham, SBN, dan SRBI.

Sejak awal tahun hingga 11 September 2025, tercatat modal asing keluar bersih dari pasar saham dan SRBI, sementara modal asing masuk bersih di pasar SBN. Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar AS, sementara premi risiko investasi Indonesia turun.

BNI, BSI dan Bank Mandiri Siap Genjot Kredit Setelah Disuntik Dana Pemerintah
  • Dana 200 Triliun Bank Himbara
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/68c68a9011f33/bni-bsi-dan-bank-mandiri-siap-genjot-kredit-setelah-disuntik-dana-pemerintah

Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank nasional, termasuk BSI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk memperkuat likuiditas perbankan. Ketiga bank tersebut menyambut positif kebijakan ini dan berkomitmen mendukung program pemerintah.

BNI dan Bank Mandiri optimis kebijakan ini akan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan DPK. BSI akan menyalurkan dana tersebut untuk program pemerintah seperti rumah subsidi dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia dan penempatannya di perbankan diharapkan dapat mengoptimalkan perputaran uang di perekonomian.

Pilih Damai, TNI Batal Proses Hukum Ferry Irwandi
  • TNI dan Ferry Irwandi Berdamai
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250914125704-12-1273524/pilih-damai-tni-batal-proses-hukum-ferry-irwandi

Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya mengurungkan niat pelaporan tersebut dan memutuskan berdamai dengan Ferry Irwandi. Alasannya, Freddy mengatakan agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat. Selain itu, pembatalan juga untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi. Kedua pihak, kata dia, juga telah menjelaskan salah paham yang terjadi. Ferry mengaku permasalahannya dengan pihak TNI sudah selesai. Ia menjelaskan urusan dengan lembaga militer itu berakhir setelah berkomunikasi dengan Freddy.

Dalam dialog dengan sambungan telepon itu, kata dia, masing-masing telah menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kesalahpahaman yang terjadi. Sosok yang dikenal sebagai YouTuber itu lantas mengakhiri pernyataan itu dengan memastikan tidak ada tindak lanjut hukum terhadap dirinya dari pihak TNI. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, serta mendorong semua orang untuk kembali fokus terhadap tuntutan.

PCO soal Video Prabowo di Layar Bioskop: Pesan Komersial Saja Boleh
  • Video Prabowo di Layar Bioskop
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250914214816-20-1273631/pco-soal-video-prabowo-di-layar-bioskop-pesan-komersial-saja-boleh

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap alasan penayangan video capaian pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di bioskop. Penayangan video pencapaian. yang muncul sebelum pemutaran film di layar bioskop itu ramai dibahas di media sosial akhir pekan lalu. Merespons hal tersebut, Hasan menjelaskan layar bioskop tidak berbeda dengan televisi yang bisa diisi dengan berbagai pesan baik itu komersial atau bukan.

Hasan mengatakan video tersebut juga ditayangkan dalam waktu yang memang disediakan pihak bioskop yakni sebelum pemutaran film seperti halnya pesan-pesan komersial lainnya. Kendati demikian, ia mengklaim kerjasama antara PCO dengan pelbagai stakeholder itu sampai saat ini tidak mengeluarkan biaya apapun.

DJP Kemenkeu Pastikan Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan
  • Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c63361b0ccb/djp-kemenkeu-pastikan-warisan-bukan-objek-pajak-penghasilan

Warisan bukan objek pajak penghasilan (PPh), sehingga ahli waris tidak dikenai PPh atas tanah atau bangunan yang diwariskan. Ahli waris perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pembebasan.

SKB PPh dapat diajukan secara tertulis atau daring melalui sistem Coretax DJP dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, seperti surat pernyataan pembagian waris. Permohonan SKB PPh akan diproses dalam 3 hari kerja setelah berkas lengkap. Meskipun warisan bebas PPh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap berlaku karena merupakan pajak daerah. Masyarakat diimbau untuk memahami ketentuan perpajakan terkait warisan dengan benar.

Program Cash for Work untuk Pengemudi Transportasi
  • Program Cash for Work
  • https://otomotif.kompas.com/read/2025/09/15/082200215/program-cash-for-work-untuk-pengemudi-transportasi

Pada kuartal IV-2025, pemerintah Indonesia akan meluncurkan enam paket stimulus ekonomi yang salah satunya adalah program ‘Cash for Work‘. Program ini ditujukan khusus bagi pekerja padat karya di sektor transportasi, termasuk pengemudi angkutan umum.

Melalui inisiatif ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang selama ini berjuang dengan pendapatan minim. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan, selama masa angkutan Lebaran 2025, tercatat jumlah penumpang angkutan umum mencapai 27.627.070 orang, dengan moda angkutan jalan mencatatkan 5.554.296 penumpang.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menggarisbawahi betapa pentingnya perhatian pemerintah terhadap pengemudi angkutan umum. Ia juga menunjukkan praktik di negara-negara maju, di mana pengemudi angkutan umum menerima gaji yang sejalan dengan standar hidup yang layak serta perlindungan sosial. Djoko memberikan contoh, di Jepang, sopir bus dapat memperoleh gaji sekitar 4.193.216 yen per tahun, yang setara dengan Rp 451 juta atau sekitar Rp 37 juta per bulan.

Prabowo Kirim Surat Khusus ke 5 Mantan Menteri, Ini Isinya!
  • Prabowo Surati Mantan Menteri
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20250915070444-4-666867/prabowo-kirim-surat-khusus-ke-5-mantan-menteri-ini-isinya

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima menteri yang baru saja diganti. Surat ini berisi ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi selama menjabat. Adapun lima mantan menteri tersebut adalah Budi Gunawan, Sri Mulyani Indrawati, Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Kading.

Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih.

Ide Pembentukan Tim Reformasi Polri Dinilai Baik, tapi Momentumnya Tak Tepat
  • Tim Reformasi Polri
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/14/18445551/ide-pembentukan-tim-reformasi-polri-dinilai-baik-tapi-momentumnya-tak-tepat

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai rencana pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disetujui Presiden Prabowo Subianto merupakan ide yang baik. Namun, menurut Sugeng, momentum saat ini tidak tepat untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Sugeng menekankan, langkah yang lebih mendesak adalah membentuk komisi investigasi independen atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada Agustus 2025. Menurut Sugeng, TGPF idealnya melibatkan berbagai unsur seperti Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel, bahkan Puspom TNI. Sugeng menekankan, pelibatan Puspom TNI penting karena ada dugaan keterlibatan sejumlah personel TNI dalam kerusuhan. Sehingga, pelibatan unsur TNI dinilai diperlukan untuk mengungkap secara terang benderang penyebab terjadinya kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

Dorongan melakukan reformasi terhadap Polri pun menguat dari kalangan mahasiswa, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga sejumlah tokoh bangsa. Presiden Prabowo pun disebut bakal membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Hal itu diketahui usai Prabowo bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025, malam.

Menteri HAM Sebut Fasilitasi Ruang Demonstrasi Bukan Hal Baru, Banyak Negara sudah Menjalankannya
  • Ruang Demonstrasi
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/811127/menteri-ham-sebut-fasilitasi-ruang-demonstrasi-bukan-hal-baru-banyak-negara-sudah-menjalankannya

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan usulannya untuk membuat ruang khusus untuk demonstrasi bukan merupakan hal baru karena banyak juga dipraktekan di beberapa negara. Natalius menyebut beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dijelaskan Pigai Jerman misalnya menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi. Sedangkan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus. Singapura menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’Corner Hong Lim Park. Sementara di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar. Hal Berbeda lanjut Pigai dengan Korea Selatan, yang melarang aksi dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

Bahkan dalam pengalaman sebelumnya, Gagasan semacam Ruang Demonstrasi ini juga sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan Alun-alun Demokrasi. Diketahui pada saat itu Alun-alun demokrasi diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR,menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana ini didesain untuk menampung ±10.000 orang,dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman. Peresmian simbolispernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidakberlanjut.

Pimpinan Komisi I DPR Ingatkan Hal Ini terkait Video Prabowo di Bioskop
  • Video Prabowo di Bioskop
  • https://news.detik.com/berita/d-8112072/pimpinan-komisi-i-dpr-ingatkan-hal-ini-terkait-video-prabowo-di-bioskop?page=2

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memberi tanggapan soal video Presiden Prabowo Subianto dengan capaian-capaiannya tayang di bioskop sebelum film dimulai. Dave menghargai sorotan publik atas video tersebut.Dave menilai wajar ketika masyarakat beragam merespons langkah pemerintah dalam mensosialisasikan capaian Presiden Prabowo. Menurutnya, kritik berarti membuka ruang adanya evaluasi dari cara pemerintah berkomunikasi. Ia pun mendorong agar sosialisasi yang dilakukan pemerintah jangan sampai menimbulkan kesan politisasi di ruang publik. Jangan sampai, lanjut dia, pesan yang disampaikan pemerintah justru kontraproduktif.

Seperti diketahui, video capaian Prabowo tayang di bioskop tengah ramai dibahas publik. Dilihat detikcom, Minggu (14/9), video itu menampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo. Video tersebut memuat narasi dan angka dari berbagai pencapaian program, seperti 21.760.000 ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Kemudian, dinarasikan sebanyak 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan. Selain itu, ada narasi 100 Sekolah Rakyat telah diluncurkan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus jubir Istana, Prasetyo Hadi, juga sempat buka suara. Ia mengatakan penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal lumrah.

Komisi III DPR: Reformasi Polri Akan Berhasil apabila Tidak Ditarik ke Ranah Politik
  • Reformasi Polri
  • https://www.kompas.id/artikel/komisi-iii-dpr-reformasi-polri-akan-berhasil-bila-tidak-ditarik-ke-ranah-politik

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyarankan Presiden memimpin langsung kelanjutan reformasi di tubuh Polri (14/9/2025). Apalagi, Presiden yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri atas persetujuan DPR seharusnya berada di garis terdepan. Nasir menekankan, mewujudkan Polri yang profesional, modern, tepercaya, akurat, dan adil dalam tindakan hukum membutuhkan pengawasan yang disiplin. Konsistensi dalam melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja juga sangat penting.

Nasir menambahkan, DPR, khususnya Komisi III, tidak akan ikut terlibat dalam tim reformasi Polri. Sebab, fungsi legislatif adalah mengawasi kinerja pemerintah, termasuk Polri. Nasir juga mengingatkan agar reformasi tidak tercemar oleh kepentingan politik. Upaya reformasi akan berhasil jika Polri tidak ditarik-tarik dalam ranah politik praktis dan pimpinannya dijabat oleh perwira tinggi yang penuh integritas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, menilai, Presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan reformasi Polri. Karena itu, ia mendukung penuh langkah Presiden membentuk komisi reformasi. Menurut Rudianto, sejatinya bukan hanya berlaku untuk Polri, melainkan juga lembaga tinggi negara lainnya. Senada, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menilai, reformasi sebaiknya tidak hanya menyasar Polri, tetapi juga seluruh lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, hingga pemerintah daerah.

Pembunuh Zetro, Staf Kemenlu RI di Peru Ditangkap, Terduga 5 Warga Venezuela dari Geng Los Maleantes
  • Pembunuh Zetro Ditangkap
  • https://news.republika.co.id/berita/t2ltgj377/pembunuh-zetro-staf-kemenlu-ri-di-peru-ditangkap-terduga-5-warga-venezuela-dari-geng-los-maleantes

Teka-teki pembunuhan Staf Kementeian Luar Negeri Zetro Leonardo perlahan terungkap. Lima pria Venezuela telah ditahan atas dugaan keterlibatan pembunuhan.Laporan ahli yang dirilis oleh Canal N menyimpulkan bahwa peluru dalam senjata yang disita sama dengan peluru ditemukan di tubuh korban dan di TKP. Salah satu dari lima tahanan juga merupakan pemilik sepeda motor yang diduga digunakan dalam serangan terhadap pejabat tersebut.

Kepolisian Nasional Peru sebelumnya telah mengumumkan penangkapan itu, tetapi tanpa menyebutkan kewarganegaraan mereka. Di distrik San Martín de Porres, setelah melakukan kerja intelijen, polisi menangkap terduga anggota geng kriminal Los Maleantes del Cono.

Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama sebelumnya mengungkapkan komitmen Peru untuk terus menyelidiki kasus ini dan menempatkan proses penyelidikan sebagai kasus dengan tingkat prioritas tertinggi.

Ditangkap! Pembunuh Zetro Staf KBRI Peru Ternyata Gangster
  • Kematian Diplomat RI di Peru
  • https://www.detik.com/jabar/berita/d-8111590/ditangkap-pembunuh-zetro-staf-kbri-peru-ternyata-gangster?pk_vid=8e24ebf510c6ee3d1757895954fdc291

Teka-teki pembunuh Diplomat Kedutaan Besar Indonesia di Peru, Zetro Leonardo Purba akhirnya terungkap. Polisi setempat menangkap lima pria yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kelima orang yang ditangkap disebut sebagai anggota geng Los Maleantes del Cono. Mereka ditangkap pada Selasa (9/9) lalu. Kepolisian Nasional Peru juga menyita pistol yang diduga digunakan untuk menembak staf Kedutaan Besar Indonesia tersebut.

Stasiun TV Canal N melaporkan ahli telah menyimpulkan peluru dari senjata yang disita sama dengan yang ditemukan di tubuh korban dan di tempat kejadian perkara. Salah satu dari lima tersangka itu merupakan pemilik sepeda motor yang diduga digunakan dalam serangan terhadap diplomat tersebut. Namun, Kepolisian Nasional Peru tidak menyebutkan kewarganegaraan mereka atau mengindikasikan bahwa mereka terkait dengan serangan mematikan terhadap diplomat negara Asia tersebut. Korban diserang oleh para pembunuh bayaran di pintu masuk gedung tempat tinggalnya di distrik Lince, Lima, saat dia tiba dengan sepeda. Polisi belum menjelaskan detail apa motif pembunuhan itu. Stasiun yang sama melaporkan diplomat berusia 40 tahun itu telah tinggal di Peru selama 5 bulan bersama keluarganya di gedung yang sama tempat dia dibunuh pada 1 September.

Janji PM Nepal Pilihan Gen Z Usai Kericuhan Mereda
  • Demonstrasi Nepal
  • https://news.detik.com/internasional/d-8112044/janji-pm-nepal-pilihan-gen-z-usai-kericuhan-mereda

Perdana Menteri baru Nepal, Sushila Karki, menyampaikan pidato perdananya. Dia berjanji berupaya memenuhi tuntutan para pendemo yang dimotori para generasi muda atau Gen Z Nepal itu. Karki merupakan Perdana Menteri sementara Nepal yang dilaporkan dipilih para pendemo Gen Z lewat aplikasi Discord. Karki menjadi PM Nepal untuk menggantikan Sharma Oli yang mundur akibat desakan demonstran. “Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” kata Sushila Karki ,Minggu (14/9/2025). Dia mengatakan Gen Z Nepal juga menuntut tata kelola pemerintahan yang baik. Dia mengajak warga Nepal untuk bekerja sama mewujudkan tuntutan itu.

Sejumlah gedung di kompleks pemerintahan itu dibakar selama protes massal pecah di Nepal. Kepala Sekretaris Pemerintah, Eaknarayan Aryal, menyebut 72 orang tewas dalam dua hari protes dan 191 orang terluka. Parlemen Nepal telah dibubarkan dan pemilihan umum akan digelar pada 5 Maret 2026. Karki berjanji dirinya tak akan menjabat lebih dari 6 bulan dalam situasi apapun dan fokus menuntaskan tanggung jawabnya sebagai PM sementara.

Kerusuhan di Nepal mulai mereda. Situasi itu digunakan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI secara bertahap. Terbaru, ada 17 WNI yang tiba di Indonesia dari Kathmandu pada Sabtu (13/9). Mereka bisa pulang ke Tanah Air setelah bandara mulai beroperasi lagi. Pemulangan itu menambah jumlah WNI yang telah dipulangkan dari Nepal menjadi 57 orang. Kemlu mengatakan masih ada sekitar 21 WNI lagi yang akan dipulangkan secara bertahap dalam empat hari ke depan.

Banjir Bali: Peringatan Alam agar Pembangunan Jangan Ugal-ugalan
  • Banjir Bali
  • https://tirto.id/banjir-bali-peringatan-alam-agar-pembangunan-jangan-ugal-ugalan-hhDM

Banjir besar yang menimpa Bali merupakan alarm keras yang menyibak rapuhnya tata kelola lingkungan di Pulau Dewata. Betonisasi, alih fungsi lahan, serta hilangnya ruang terbuka hijau membuat daya serap air lenyap.

Direktur Eksekutif WALHI Bali, Made Krisna Dinata, menyatakan degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan—khususnya lahan pertanian menjadi bangunan—merupakan pemicu utama kerentanan Bali atas bencana alam. Terkait penurunan atau perubahan lahan sawah, WALHI Bali sempat meneliti di empat wilayah yang dikenal sebagai kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Hasilnya, dalam rentang 2018 sampai 2023, perkembangan wilayah dan pertumbuhan lahan terbangun merupakan salah satu penyebab tergerusnya luasan lahan pertanian, khususnya sawah di wilayah metropolitan Sarbagita. Persentase penyusutan lahan sawah itu berkisar antara 3 hingga 6 persen dari luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Kota Denpasar, misalnya, mengalami penurunan lahan sawah sebesar 784,67 hektare atau 6,23 persen dari luas wilayahnya. Luasan sawah di Kabupaten Badung berkurang sebanyak 1.099,67 hektare dan Kabupaten Gianyar berkurang 1.276,97 hektare.

29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
  • Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
  • https://lestari.kompas.com/read/2025/09/12/090100686/29-izin-untuk-budidaya-udang-usaha-perikanan-terkendala-regulasi

Cahyadi mendorong agar ke depan dilakukan deregulasi atau relaksasi aturan untuk membenahi perizinan di sektor ini. Kendala regulasi juga terlihat dari belum adanya aturan yang melindungi lahan budidaya perikanan dari alih fungsi. Padahal, untuk lahan sawah sudah ada peraturan khusus perlindungan. Akibat lemahnya payung hukum, kawasan budidaya, khususnya udang, terus mengalami penurunan dalam periode 2015–2023.

Selain regulasi, sektor perikanan budidaya juga menghadapi tantangan eksternal lain, seperti penolakan produk di pasar internasional akibat isu kontaminasi dan tarif anti-dumping, serta ancaman krisis iklim dan pencemaran mikroplastik. Namun, bagi para pelaku usaha, hambatan regulasi perizinan tetap menjadi batu sandungan terbesar yang harus segera dibenahi agar sektor perikanan budidaya Indonesia bisa berkembang lebih kompetitif.

Tok! Insentif Mobil Listrik Impor Tak Diperpanjang
  • Insentif Mobil Listrik
  • https://money.kompas.com/read/2025/09/12/053000326/tok-insentif-mobil-listrik-impor-tak-diperpanjang?source=headline

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa insentif mobil listrik completely built up (CBU) tidak akan dilanjutkan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/9/2025). Adapun insentif ini berakhir pada Desember 2025. Insentif yang diberikan pemerintah berupa pembebasan bea masuk dan PPnBM. Pemberhentian insentif ini juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Kemenperin Setia Diarta. Dia bilang dengan diberhentikannya insentif tersebut para produsen diwajibkan beralih ke produksi lokal sesuai dengan pet jalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Sejauh ini, ada enam perusahaan otomotif yang sudah masuk ke dalam program insentif impor CBU. Meliputi, BYD Auto Indonesia, Vinfast Automobile Indonesia, Geely Motor Indonesia, Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus, dan VW), serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

Pertamina Pastikan Pembeli LPG 3 Kg Sudah Terdata 100 Persen
  • Pendataan Konsumen LPG 3Kg
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250911202922-85-1272748/pertamina-pastikan-pembeli-lpg-3-kg-sudah-terdata-100-persen

PT Pertamina Patra Niaga melaporkan seluruh pembeli LPG 3 Kg sudah terdata 100 persen, meski pengaturan pembatasan belum diterapkan. Hal ini dilaporkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9).

Meski belum diterapkan, Mars Ega memastikan secara sistem perusahaan sudah siap. “Meskipun saat ini belum ada pengaturan maupun pembatasan, namun secara kesiapan sistem, kami sudah membangun di 269 ribu titik LPG subsidi,” jelasnya.

BI: Indonesia dan Cina Uji Coba Penerapan QRIS
  • Penerapan QRIS di Cina
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c2a026e3413/bi-indonesia-dan-cina-uji-coba-penerapan-qris

Indonesia dan Cina memperkuat konektivitas keuangan lewat uji coba pembayaran QRIS dan penerapan Local Currency Transaction (LCT). Uji coba QRIS melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan UnionPay International.

Uji coba QRIS diharapkan dapat mendorong inklusi dan aksesibilitas layanan keuangan, serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kedua bank sentral untuk meningkatkan konektivitas pembayaran lintas batas. Nilai transaksi LCT Indonesia-Cina meningkat signifikan pada periode Januari-Juli 2025, mencapai US$ 6,23 miliar. Peningkatan transaksi LCT ini dinilai memberikan manfaat berupa efisiensi dan biaya konversi yang lebih rendah.

Update Banjir Bali: 16 Orang Meninggal, 562 Warga Mengungsi, Kondisi Mulai Normal
  • Banjir Bali
  • https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/09/12/073100688/update-banjir-bali--16-orang-meninggal-562-warga-mengungsi-kondisi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal akibat banjir di Bali bertambah menjadi 16 orang. Penambahan data tersebut disampaikan setelah satu dari dua korban yang sempat hilang berhasil ditemukan oleh tim gabungan pada Kamis (11/9/2025) sore.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan. BNPB merinci korban meninggal terdiri atas 10 orang di Kota Denpasar, 3 orang di Kabupaten Gianyar, 2 orang di Kabupaten Jembrana, dan satu orang di Kabupaten Badung. Sementara itu, pencarian korban hilang dilakukan dengan mengerahkan 125 personel gabungan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan korban.

Banjir yang melanda Bali membuat 562 orang mengungsi ke sejumlah lokasi sementara, mulai dari balai desa, mushala, sekolah, hingga banjar. Untuk mendukung pemulihan, BNPB menyalurkan bantuan berupa 200 matras, 200 selimut, 300 paket sembako, 50 tenda keluarga, dua tenda pengungsi, satu perahu karet bermesin, serta tiga pompa air.

Serapan Anggaran MBG Rendah, Menkeu Purbaya Minta Bos BGN Jumpa Pers Tiap Bulan
  • Serapan Anggaran MBG Rendah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/68c25d02b6020/serapan-anggaran-mbg-rendah-menkeu-purbaya-minta-bos-bgn-jumpa-pers-tiap-bulan

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Kepala BGN Dadan Hindayana. Purbaya akan meminta Dadan menjelaskan hal ini ke publik jika serapan anggaran tetap rendah.

Realisasi anggaran MBG hingga Agustus 2025 baru mencapai sekitar 15,5% dari total pagu Rp71 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana mengklaim perputaran uang di masyarakat akibat program ini mendekati Rp28 triliun. Menkeu Purbaya berkomitmen mempercepat belanja pemerintah dan akan menyisir program-program yang serapan anggarannya rendah. Kemenkeu siap menurunkan tim untuk membantu kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.

Golkar-Demokrat Dukung RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
  • RUU Perampasan Aset
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250912003303-32-1272784/golkar-demokrat-dukung-ruu-perampasan-aset-segera-dibahas

Fraksi Golkar dan Demokrat mendorong RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas di DPR menyusul tuntutan publik dalam gelombang unjuk rasa pada 25-31 Agustus lalu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku pihaknya belakangan telah mendiskusikan RUU tersebut dengan anggota fraksinya di Komisi III dan XIII. Menurut dia, Partai Demokrat komitmen dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

Sementara, Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi, Sarmuji mengaku pihaknya sudah sejak lama menegaskan sikap mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia berharap RUU tersebut dibahas dengan cermat, bukan hanya karena didasari desakan publik. Dia menilai RUU Perampasan Aset mengandung banyak materi krusial yang perlu didalami dan dikaji dengan matang. Sehingga, pembahasannya harus melibatkan banyak pihak, terutama dari kalangan akademisi dan ahli.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto mendukung RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR. Hasil rapat telah menetapkan RUU tersebut akan menjadi usul inisiatif DPR. “Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di baleg sudah jelas tahun ini undang-undang perampasan aset sudah masuk di tahun 2025,” ujar Supratman.

ICJR Nilai TNI Langkahi Koridor Tugas Jika Laporkan Ferry Irwandi
  • Dansatsiber TNI Laporkan Ferry Irwandi
  • https://www.kompas.id/artikel/yusril-minta-polemik-tni-dan-ferry-irwandi-diakhiri

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, Kamis (11/9/2025), mengatakan, tindakan TNI yang melaporkan Ferry sudah keluar dari koridor kewenangannya. Berdasarkan UU TNI, peran siber TNI dalam urusan ketahanan siber dalam negeri bersifat pembantuan. TNI baru memiliki kewenangan penuh jika terjadi serangan siber dari negara lain atau pihak eksternal di luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, TNI tidak bisa melaporkan pemengaruh Ferry Irwandi ke ranah pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Alasannya, tindak pidana itu hanya bisa dilaporkan individu atau perseorangan. Yusril menilai persoalan ini harus segera diakhiri. Pernyataan itu disampaikan Yusril melalui keterangan resminya, Kamis (11/9/2025). Akan tetapi, Yusril menilai langkah TNI yang hanya ingin berkonsultasi dengan pihak Polri, melalui Polda Metro Jaya, merupakan sikap yang patut dihargai.

Terkait tulisan-tulisan Ferry Irwandi di media sosial, Yusril berharap TNI dapat mengkajinya dengan saksama. Menurut dia, tulisan-tulisan yang disampaikan itu bersifat kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, semua adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Hal itu merupakan hak asasi manusia dan dijamin UUD.

Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif
  • Reshuffle Kabinet
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/05183001/menko-polkam-ad-interim-dipersoalkan-prabowo-diminta-segera-tunjuk-pejabat

Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan. Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie. Peneliti senior Imparsial, Al Araf, mengatakan keberadaan Sjafrie dalam berbagai jabatan ini juga dinilai menjadi contoh nyata jabatan yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Al Araf menyebutkan, sistem demokrasi justru mendorong adanya diferensiasi fungsi dan tugas kerja.

Al Araf meminta Presiden Prabowo untuk segera menunjuk sosok yang menjabat sebagai Menko Polkam. Menurut Al Araf, seharusnya jabatan Menko Polkam diisi oleh sosok yang berbeda dengan Menhan yang fokusnya di bidang pertahanan. Apalagi, tugas Menko Polkam lebih luas, karena harus memahami situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia.

Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Penyebab Banjir Bali
  • Banjir di Bali
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2921590/alih-fungsi-lahan-jadi-sorotan-penyebab-banjir-bali#goog_rewarded

Banjir besar yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir memunculkan sorotan tajam terhadap tata ruang Pulau Dewata. Derasnya pembangunan hotel, vila, dan cottage disebut sebagai salah satu penyebab utama bencana hidrometeorologi yang merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar. Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami lonjakan pembangunan hotel, vila, dan cottage, terutama di kawasan lereng bukit, sawah, hingga daerah resapan air. Lahan yang seharusnya berfungsi menyerap air hujan berubah menjadi bangunan permanen dan area beton, sehingga daya serap berkurang drastis.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, maraknya alih fungsi lahan dari kawasan persawahan dan resapan air menjadi bangunan pariwisata telah memperlemah daya dukung lingkungan.Menurut Hanif, pembangunan yang tak terkendali sering kali luput dari pengawasan ketat pemerintah daerah. Izin mendirikan bangunan kerap dikeluarkan meski kawasan itu masuk daerah rawan bencana atau berada di jalur resapan air. “Setiap kali landscape terganggu, alam akan mengkalibrasinya, salah satunya lewat bencana,” tegasnya.

Banjir di Bali telah menewaskan 16 orang dan memaksa 562 warga mengungsi. BNPB mencatat lebih dari 120 lokasi banjir dan 18 lokasi longsor tersebar di sejumlah kabupaten/kota, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah. Kondisi banjir saat ini dilaporkan mulai surut, namun tim gabungan masih melakukan pencarian korban hilang, pembersihan material, dan penyedotan genangan air, termasuk di basemen Pasar Badung. Hanif menambahkan, pemerintah pusat telah mengingatkan Gubernur Bali I Wayan Koster agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pembangunan baru. Hanif menilai langkah jangka pendek yang perlu dilakukan adalah pembersihan material banjir, normalisasi saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

Presiden Bakal Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan Agustus dan Reformasi Kepolisian
  • Gerakan Nurani Bangsa
  • https://www.kompas.id/artikel/presiden-bakal-bentuk-tim-investigasi-kerusuhan-agustus-dan-reformasi-kepolisian

Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Persetujuan Presiden Prabowo itu disampaikan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam. Gabungan para tokoh agama dan akademisi itu sebelumnya diundang untuk berdiskusi selama lebih dari tiga jam dengan Presiden.

Lukman Hakim Saifuddin, bagian dari GNB, menjelaskan telah menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat sipil baik di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun hak asasi manusia (HAM) yang didengungkan selama beberapa waktu terakhir. Gomar Gultom, bagian dari GNB, mengatakan, pembentukan tim independen itu semakin krusial karena sejauh ini pelaku kekerasan dan dalang kerusuhan pada unjuk rasa belum terungkap. Tanpa penyelidikan serius, hal itu bisa memunculkan prasangka di tengah masyarakat.

GNB juga mendorong Presiden untuk bisa mereformasi kepolisian. Hal itu, kata Gomar, tidak terlepas dari pendekatan aparat kepolisian dalam menangani pengunjuk rasa. Aparat semestinya tidak bertindak represif dan brutal. Bersamaan dengan proses reformasi kepolisian, kata Omi Komaria dan Erry Riyana Hardjapamekas, pemerintah juga harus mendorong pelepasan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang ditahan aparat. Budiman Sudjatmiko mengatakan, dari diskusi yang berjalan, hampir tidak ada perbedaan antara tuntutan masyarakat sipil dan gagasan Presiden. Bahkan, sejumlah tuntutan itu juga sedang dikerjakan oleh Presiden.

Apa Saja yang Akan Dibahas Prabowo saat Pidato di Majelis Umum PBB?
  • Prabowo Akan Hadiri Sidang PBB
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250911192837-106-1272734/apa-saja-yang-akan-dibahas-prabowo-saat-pidato-di-majelis-umum-pbb

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September mendatang. Prabowo akan berpidato di urutan ketiga setelah pemimpin Brasil dan Amerika Serikat.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo akan bicara terkait sejumlah isu yang belakangan mengemuka. Beberapa isu itu termasuk dinamika global baru-baru ini. Tri menyampaikan Prabowo juga akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong pelaksanaan program-program dan visi Asta Cita yang diusungnya.

Selama berada di New York, Prabowo juga akan menghadiri berbagai pertemuan, termasuk bilateral. Sejauh ini, ada 176 undangan pertemuan yang telah diterima Indonesia, baik di level kepala negara maupun setingkat ahli atau direktur jenderal. Beberapa pertemuan disebut terkait perubahan iklim, penghapusan senjata nuklir, hingga isu Palestina.

Perluas Akses Pendidikan, Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat
  • Pendidikan, Sekolah Rakyat
  • https://sekitarkaltim.id/posts/704189/perluas-akses-pendidikan-presiden-prabowo-targetkan-500-sekolah-rakyat

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya memperluas keberadaan Sekolah Rakyat. Langkah ini sebagai upaya pemerataan pendidikan. Karena itu, pembangunan sekolah rakyat akan ditambah secara bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun. Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah.

Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah bawah. Hal ini disampaikan Kepala Negara usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna. Kepala Negara menekankan pentingnya intervensi nyata agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah. Sekolah rakyat diharapkan menjadi tempat yang membangkitkan rasa percaya diri sekaligus memberi pendidikan terbaik. Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain.

Saat peninjauan, Presiden juga menilai fasilitas SRMA Margaguna sudah memenuhi standar baik untuk mendukung kenyamanan siswa. Asrama pelajar dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya dinilai sebagai contoh nyata peningkatan kualitas pendidikan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas perkembangan Sekolah Rakyat yang terus bertambah jumlahnya di berbagai daerah. Ia menilai pencapaian ini menunjukkan kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru dan pengelola asrama. Pemerintah berkomitmen memperkuat dukungan inisiatif pendidikan masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan anak bangsa.

Presiden Nepal imbau semua pihak bekerja sama, percaya pada pemerintah
  • Demostrasi di Nepal
  • https://www.antaranews.com/berita/5103677/presiden-nepal-imbau-semua-pihak-bekerja-sama-percaya-pada-pemerintah

Presiden Nepal Ramchandra Paudel, Kamis (11/9) mengimbau semua pihak untuk bekerja sama, dengan menegaskan bahwa sejumlah upaya sedang dilakukan untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa. Pernyataan itu disampaikan setelah jumlah korban tewas akibat gelombang protes keras yang terjadi sejak awal pekan ini meningkat menjadi 34 orang, sementara 1.368 orang lainnya terluka. Tentara Nepal telah dikerahkan di berbagai wilayah dengan pemberlakuan jam malam untuk memulihkan ketertiban.

“Saya mengimbau semua pihak agar percaya bahwa upaya sedang dilakukan untuk segera memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, serta bekerja sama menjaga perdamaian dan ketertiban secara tertib,” kata Presiden Paudel. Ia menekankan pentingnya melindungi demokrasi dan menegakkan hukum serta ketertiban. Juru bicara pusat Kepolisian Nepal, Binod Ghimire, mengatakan bahwa sebanyak 14.307 narapidana melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh negeri selama protes berlangsung.

Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan, dengan massa menyerang rumah-rumah pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden. Gedung parlemen dan kantor pemerintah lainnya juga dibakar. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9) di tengah eskalasi kekerasan yang melanda negara tersebut.

Search