dicetak pada tanggal: 13 April 2026 4:50 AM

Garuda Indonesia Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Imbas Lonjakan Harga Avtur

Garuda Indonesia akan menyesuaikan harga tiket pesawat, terutama kelas ekonomi domestik, sebagai respons kenaikan fuel surcharge akibat harga avtur yang melambung; penyesuaian dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai regulasi. Pemerintah membatasi kenaikan harga tiket domestik pada kisaran 9‑13 % untuk menjaga keterjangkauan, sekaligus menaikkan fuel surcharge menjadi 38 % bagi semua jenis pesawat, naik signifikan dari tarif sebelumnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, dalam keterangan tertulis mengatakan kebijakan penyesuaian ini untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional.Garuda juga mengkaji optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan serta memantau dinamika geopolitik dan harga avtur, dengan evaluasi berkala untuk menyeimbangkan keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan.

Danantara Bentuk Denera untuk Urus Pengelolaan Sampah

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membentuk perusahaan baru bernama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) pada 1 April 2026. Perusahaan ini berada di bawah PT Danantara Investment Management dan ditugaskan untuk mengelola proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), baik dari sisi kepemilikan saham maupun operasional.

Denera dirancang sebagai entitas terintegrasi yang tidak hanya mengelola pengolahan sampah menjadi energi, tetapi juga mencakup pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga edukasi masyarakat. Fokusnya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir serta mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk pengelolaan sampah industri di masa depan.

Selain itu, Denera akan terlibat dalam penilaian kelayakan lokasi pembangunan PSEL bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Saat ini, proyek PSEL sudah berjalan di beberapa wilayah seperti Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bekasi, bekerja sama dengan perusahaan mitra dari China.

Kemenkeu Ungkap Strategi Industri Rokok “Akali” Pembelian Pita Cukai

Kementerian Keuangan mengungkap bahwa penurunan penerimaan cukai hasil tembakau pada awal 2026 dipengaruhi oleh strategi pelaku industri rokok yang menunda pembelian pita cukai. Praktik ini dimungkinkan karena adanya fleksibilitas waktu pembelian, yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengatur arus kas dan produksi. Akibatnya, realisasi penerimaan negara pada kuartal I-2026 terlihat lebih rendah.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ini bersifat sementara dan merupakan pola yang kerap terjadi setiap tahun. Memasuki periode berikutnya, khususnya April dan seterusnya, tren penerimaan diperkirakan akan membaik seiring dilakukannya pembelian pita cukai yang sebelumnya ditunda. Dengan demikian, kinerja penerimaan tahunan tetap diproyeksikan sesuai target APBN 2026.

Secara keseluruhan, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 tercatat Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, turun dibandingkan tahun lalu. Penurunan juga dipengaruhi oleh melemahnya bea keluar akibat turunnya harga komoditas seperti CPO, meskipun bea masuk mengalami peningkatan. Pemerintah menegaskan fluktuasi ini lebih bersifat teknis dan siklikal, bukan karena pelemahan fundamental ekonomi.

Trump Mau Hukum NATO Imbas Tak Dibantu Saat Perang Iran

Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan langkah untuk “menghukum” sejumlah negara anggota NATO yang dinilai tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel dalam perang melawan Iran. Menurut pejabat pemerintahan, rencana tersebut mencakup pemindahan pasukan AS dari negara-negara NATO ke negara yang dinilai lebih mendukung operasi AS. Rencana tersebut juga membuka kemungkinan penutupan pangkalan militer AS di setidaknya satu negara Eropa, dengan Spanyol atau Jerman disebut sebagai kandidat. Langkah ini jauh lebih ringan dibanding ancaman Trump sebelumnya untuk menarik AS sepenuhnya dari NATO, yang secara hukum tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres.

Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan ini berperan penting sebagai pusat operasi militer global AS sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi negara tuan rumah. Beberapa negara anggota NATO disebut membuat kebijakan yang menghambat operasi AS selama perang Iran. Spanyol dilaporkan memblokir pesawat AS yang terlibat dalam operasi Iran untuk menggunakan wilayah udaranya. Sementara itu, Italia sempat menolak penggunaan pangkalan udara di Sisilia, dan Perancis hanya mengizinkan penggunaan pangkalan dengan syarat pesawat tidak terlibat dalam serangan ke Iran. Di sisi lain, pejabat AS juga merasa frustrasi terhadap Jerman setelah sejumlah pejabatnya mengkritik perang tersebut, meski negara itu merupakan salah satu pusat logistik militer AS terbesar di Eropa.

Sebaliknya, beberapa negara Eropa Timur justru berpotensi mendapatkan keuntungan dari rencana ini karena dianggap lebih mendukung AS. Negara-negara seperti Polandia, Rumania, Lithuania, dan Yunani disebut memiliki komitmen tinggi dalam belanja pertahanan dan mendukung koalisi internasional untuk memantau Selat Hormuz. Bahkan, Rumania dengan cepat menyetujui permintaan AS untuk menggunakan pangkalan udaranya setelah perang pecah. Namun, pemindahan pasukan ke wilayah Eropa Timur berpotensi memperdekat posisi militer AS ke perbatasan Rusia, yang bisa memicu ketegangan baru dengan Moskwa.

Pengusaha Ungkap Pemicu Biaya Penerbangan Dalam Negeri Mahal

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan kenaikan harga avtur akibat konflik di Timur Tengah berdampak pada peningkatan biaya penerbangan penumpang maupun kargo. Namun, tanpa adanya perang, tiket penerbangan domestik selama ini sudah mahal. Menurutnya tidak ada perang pun biaya penerbangan penumpang di dalam negeri masih menjadi biaya penerbangan tertinggi di dunia. Pengusaha logistik itu menilai mahalnya tiket pesawat menunjukkan bahwa penerbangan domestik kurang efisien.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk itu membeberkan kontribusi bahan bakar avtur terhadap biaya operasional penerbangan adalah sekitar 40 persen. Namun, bukan berarti tak ada faktor lain yang bisa diefisienkan.  Akbar mendukung langkah pemerintah meredam kenaikan biaya avtur. Meski demikian mahalnya biaya penerbangan dalam negeri perlu dievaluasi. “Ini yang menjadi cermin buat kita untuk bisa memberikan competitiveness layanan kepada publik,” ucapnya.

Trump Desak Netanyahu Kurangi Serangan ke Libanon

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengurangi serangan terhadap Libanon. Desakan ini muncul karena serangan tersebut berpotensi mengancam gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran. Selama gencatan senjata dua pekan yang diumumkan Selasa malam waktu Washington, AS dan Iran dijadwalkan akan berunding di Pakistan pada Jumat 10 April 2026 untuk mengakhiri konflik Asia Barat (Timur Tengah).

Nasib Gaji ke-13 ASN 2026 Belum Pasti, Menkeu Purbaya Minta Tunggu Keputusan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final mengenai pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2026. Ketidakpastian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran negara, yang semakin ketat dan tertekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa keputusan terkait apakah gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh atau mengalami penyesuaian masih dalam pembahasan.

Update Posisi 2 Kapal Tanker Pertamina Usai Terjebak Sebulan di Selat Hormuz

PT Pertamina (Persero) masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya yang belum bisa melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tanker bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro ini sudah sekitar sebulan lamanya usai eskalasi serangan yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS)-Israel kepada Iran.  Saat ini, lanjut Baron, kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Dia menyebut, salah satu kapal tanker itu mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, pihak Kemlu menyatakan bahwa terdapat kendala teknis yang membuat dua kapal tanker itu belum bisa melewati Selat Hormuz. Hal ini kendati pemerintah mengeklaim adanya sinyal positif dari pihak Iran bahwa dua kapal itu bisa segera melintas.

Jusuf Kalla: Polemik Kasus Ijazah Jokowi Meresahkan Masyarakat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya.

JK terseret kasus tersebut usai narasi di sejumlah platform digital menyebut adanya pemberian uang Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo cs untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Dalam narasi itu Rismon Hasiolan Sianipar yang mengaku melihat langsung pemberian uang tersebut.

JK mengingatkan debat kusir yang terus muncul di media massa soal ini hanya akan terus memicu polarisasi di masyarakat. JK turun gunung langsung melakukan pelaporan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri. Langkah hukum ini diambil terkait dengan penyebaran hoaks dirinya soal polemik Ijazah Jokowi. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Terkait dengan alasannya, JK mengaku sangat terhina dengan tuduhan Rismon yang menyebut dirinya penyokong dana pengusutan ijazah Jokowi. Padahal ia adalah sosok yang pernah mendampingi Presiden ke-7 RI tersebut selama satu periode. Selain itu, JK juga membantah pernyataan Rismon soal dirinya yang menyediakan uang Rp5 miliar kepada Roy Suryo Cs.

Jurus Pemerintah Atasi Haji Ilegal: Bentuk Satgas, Perketat Pengawasan

Pemerintah menyiapkan sejumlah cara untuk mencegah praktik-praktik haji ilegal jelang keberangkatan ibadah haji 2026 yang dapat merugikan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhai) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah berhasil mencegah sekitar 1.200 orang yang akan berangkat menggunakan visa non-haji pada 2025.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, untuk tahun ini pemerintah menargetkan pengawasan lebih ketat, termasuk melalui pencegahan di bandara bekerja sama dengan kepolisian dan imigrasi di setiap bandara. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mencegah haji ilegal adalah pembentukan Satuan Tugas Haji oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian RI.

Dahnil mengatakan, Satgas Haji dibentuk untuk memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak tegas praktik ilegal. Temuan 1.200 keberangkatan haji non-visa menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil menyebutkan, karena maraknya kasus penipuan oknum travel haji dan umrah yang merugikan masyarakat, pemerintah akhirnya membentuk Satgas ini bersama Polri.

WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Hari Ini

Kerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berlaku mulai Jumat (10/4/2026). Kebijakan kerja fleksibel ini baru berlaku, mengingat pada Jumat (3/4/2026) merupakan tanggal merah untuk memperingati wafatnya Isa Almasih. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait energi usai pecahnya konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan kerja empat hari dalam seminggu juga sudah pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga pada masa pandemi Covid-19 lalu. Airlangga pun menegaskan bahwa pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat bukan merupakan hari libur. Dalam postingan tersebut, dijelaskan bahwa Menteri PANRB Rini Widyantini tekah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Plastik Langka, Industri Minuman Kaji Beralih Kembali Pakai Botol Kaca

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan & Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut para pelaku industri pangan, khususnya produsen minuman, mulai berpikir untuk kembali ke kemasan botol kaca gara-gara plastik langka dan mahal. Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz, yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah. Adhi bilang produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah negara pemasok tidak mampu berproduksi karena keterbatasan bahan baku. Situasi ini, lanjutnya, membuat plastik melonjak signifikan. Kenaikan harga di tingkat produsen atau industri menengah besar berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai lebih tinggi akibat keterbatasan stok.

Wajib Kebun Tebu: Realistis atau Beban Baru Industri Gula?

Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu. Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi.

Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu. Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi. Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir. “Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya. Pengamat Pertanian Khudori menilai penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Tragedi Berdarah di Lebanon, 250 Tewas Akibat Serangan Udara Israel

Serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel ke Lebanon pada Kamis (9/4/2026) dilaporkan telah menewaskan lebih dari 250 orang.  Eskalasi ini terjadi hanya berselang singkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, Rabu (8/4/2026). Israel menegaskan, operasi militer di Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata yang diumumkan Trump. Washington pun mendukung Israel. Namun, Iran dan Pakistan selaku mediator menyatakan bahwa Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan tersebut. Negara-negara lain seperti Perancis dan Inggris juga mendesak agar gencatan senjata diperluas hingga mencakup wilayah Lebanon guna menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.

Di Beirut, suasana duka menyelimuti rumah sakit saat keluarga berkumpul untuk mencari jenazah keluarga mereka yang tewas akibat serangan Israel. Pemerintah Lebanon telah menetapkan hari berkabung nasional dan menutup kantor-kantor pemerintahan sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban. Militer Israel mengonfirmasi telah membunuh keponakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem yang juga menjabat sebagai sekretaris pribadinya.  Sebagai balasan, Hizbullah yang awalnya sepakat untuk menghentikan serangan demi menghormati gencatan senjata, mengumumkan akan kembali mengangkat senjata.  Pada Kamis pagi, mereka dilaporkan telah meluncurkan serangan lintas batas dan dua kali menyasar pasukan Israel di wilayah Lebanon selatan.

Kader di Daerah Khawatir PPP Gagal Ikut Pemilu 2029

Kisruh internal PPP akibat keputusan sepihak sejumlah pengurus DPP, melalui Ketua Umum Muhamad Mardiono dan Jabar Idris, Wakil Sekjen, yang merombak kepengurusan di banyak provinsi, menimbulkan kekhawatiran partai tidak lolos Pemilu 2029.

Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW di 12 Provinsi dan Pengesahan Perubahan Pengurus DPW PPP di 38 Provinsi di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umun dan Wakil Sekjen DPP PPP.

Beberapa pengurus dan kader PPP di daerah menilai Sekretaris Jenderal ‘sengaja’ diabaikan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap keputusan resmi partai harus ditandatangani bersama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Kendaraan Pribadi dan Truk Sumbang Polusi Terbesar di Indonesia

Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie, mengungkapkan bahwa 90 persen emisi dari sektor transportasi berasal dari aktivitas di darat. Dimana secara keseluruhan, sektor transportasi berkontribusi sekitar 22 hingga 27 persen dari total emisi sektor energi.

Dominasi emisi dari transportasi darat tidak lepas dari tingginya jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. Saat ini, jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai sekitar 164,5 juta unit, dengan mayoritas berupa sepeda motor dan mobil pribadi. Ketergantungan terhadap kendaraan berbasis bahan bakar fosil juga berdampak signifikan terhadap peningkatan emisi karbon. Bahkan, emisi karbon dioksida (CO2) dari kendaraan pribadi disebut telah melampaui 108 juta ton per tahun.

Di tengah dominasi kendaraan pribadi, sektor logistik juga menyimpan persoalan tersendiri. Truk yang jumlahnya relatif kecil justru menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Urban Mobility Manager WRI Indonesia, Dimas Fadhil, mengungkapkan bahwa populasi truk di Indonesia hanya sekitar 4 persen dari total kendaraan bermotor. Namun kontribusinya terhadap emisi mencapai sekitar 40,56 persen. Selain berdampak pada lingkungan, tingginya penggunaan truk diesel juga membebani anggaran negara melalui subsidi bahan bakar solar yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Iran Mulai Tarik Biaya Tol Selat Hormuz Lewat Kripto dan Yuan

Pemerintah Iran dilaporkan mulai menerapkan kebijakan berupa mewajibkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar “tarif tol” dalam bentuk aset kripto atau yuan China. Langkah ini dinilai sebagai strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan Amerika Serikat (AS). Menurut laporan dari perusahaan riset kripto TRM, penggunaan aset digital ini akan menyulitkan pihak berwenang untuk memantau atau menghentikan arus pembayaran tersebut. 

Berdasarkan informasi dari para mediator dan pialang kapal, biaya yang ditarik Iran untuk melintasi jalur perdagangan vital tersebut sangat besar. Para operator pelayaran menyebutkan bahwa biaya untuk satu kapal tanker raksasa bisa mencapai 2 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 33 miliar. Selain melalui aset kripto, Iran juga memanfaatkan infrastruktur keuangan China untuk memproses pembayaran ini.  TRM menyebutkan bahwa Iran menerima pelunasan biaya tol melalui Bank of Kunlun dengan sistem transfer yang disalurkan lewat Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Sistem CIPS milik China ini merupakan jalur alternatif bagi sistem pembayaran global SWIFT yang selama ini didominasi oleh pengaruh Barat.

Keterlibatan Bank of Kunlun dalam transaksi Iran bukanlah hal baru.  Pada 2012, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada bank tersebut karena terbukti membantu bank-bank Iran memindahkan dana senilai jutaan dollar AS. Pihak Bank of Kunlun sempat memberikan pembelaan pada saat itu dengan menyatakan bahwa sanksi AS telah melanggar prinsip-prinsip hubungan internasional. 

Dorong Kendaraan Listrik, Prabowo Targetkan Setop Impor BBM 3 Tahun Lagi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu menghentikan seluruh aktivitas impor bahan bakar minyak (BBM) dalam dua hingga tiga tahun ke depan guna memperkuat kemandirian energi nasional. Prabowo pun mendorong pengalihan pembangkit listrik tenaga diesel untuk menjadi energi baru terbarukan (EBT) serta elektrifikasi kendaraan.

Ia menjelaskan target tersebut akan dicapai melalui program elektrifikasi 100 gigawatt yang diharapkan tuntas dalam dua tahun. Program ini mencakup penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini mengonsumsi solar dalam jumlah besar. Selain elektrifikasi pembangkit, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik serta pemanfaatan sumber energi terbarukan lain, seperti pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi avtur. Prabowo menegaskan bahwa investasi besar-besaran akan dialokasikan untuk pembangunan pusat-pusat pengolahan atau refinery guna mendukung transformasi tersebut.

Salah satu contoh upaya mendorong ekosistem kendaraan listrik, Presiden telah meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang. Melalui peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai 10.000 unit bus per tahun, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem otomotif nasional sekaligus menaikkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap hingga menyentuh angka 80 persen.

Purbaya “Serang” Bank Dunia, Airlangga Lebih Kalem: 2 Nada Pemerintah soal Ekonomi 2026

Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2025 sebesar 4,8 persen. Namun ada perbedaan respons mencolok ditunjukkan dua pejabat ekonomi utama pemerintah dalam menanggapi proyeksi terbaru Bank Dunia tersebut. Pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengkritik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Bank Dunia.

Purbaya menilai perhitungan tersebut keliru dan memicu sentimen negatif terhadap perekonomian nasional. Purbaya menilai asumsi yang digunakan Bank Dunia terlalu pesimistis, terutama terkait harga minyak global. Ia meyakini kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama dan proyeksi akan berubah seiring normalisasi harga energi. Menurutnya, kinerja ekonomi domestik masih menunjukkan tren positif, bahkan berpotensi tumbuh di atas 5,6 persen pada kuartal I-2026.

Berbeda dengan Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru melihat penurunan proyeksi tersebut sebagai fenomena global yang wajar. Ia menilai banyak negara mengalami revisi serupa akibat kondisi geopolitik dan perang yang menekan ekonomi dunia. Bagi Airlangga, proyeksi tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ia menekankan bahwa angka pertumbuhan Indonesia tetap lebih tinggi dibanding rata-rata global, sehingga fundamental ekonomi masih relatif kuat. Ia juga mengingatkan bahwa proyeksi lembaga internasional bersifat asumsi dan tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.

DPD RI Dorong Penyelarasan Regulasi Perkoperasian Pusat dan Daerah

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menekankan perlunya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah. Stefanus menjelaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang memiliki sanksi administratif atau konsekuensi hukum. 

BULD DPD RI telah melakukan pemantauan di 38 provinsi melalui penyerapan aspirasi masyarakat, kunjungan lapangan, serta rapat dengar pendapat dengan uji publik. Dari pemantauan tersebut, terdapat tiga persoalan utama dalam sektor koperasi, yaitu potensi risiko pidana bagi kepala desa terkait pengelolaan keuangan, ketidakjelasan eksistensi koperasi lama, serta tumpang tindih dengan entitas ekonomi desa lainnya sebelum adanya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Stefanus menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan kegagalan daerah, melainkan akibat desain regulasi yang belum tepat. Melalui uji publik, BULD merumuskan enam rekomendasi strategis, termasuk mendorong percepatan revisi UU Nomor 25 Tahun 1992, memperkuat dasar hukum program KDMP, memperjelas hubungan kelembagaan antara KDMP dan BUMDes, serta mengarahkan kebijakan koperasi pada peningkatan kualitas. Selain itu, BULD juga merekomendasikan penguatan peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam pendidikan, sertifikasi, pengawasan, advokasi, dan harmonisasi regulasi, serta memberikan perlindungan bagi koperasi yang telah ada, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD).

Upaya Satgas PRR Normalisasi Puluhan Sungai & Muara Terdampak Bencana

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mencatat kemajuan signifikan dalam normalisasi sungai dan muara terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga 5 April 2026, pemerintah pusat telah menormalisasi 38 dari 79 sungai nasional terdampak atau sekitar 48 persen, sementara pemerintah daerah menyelesaikan 16 dari 43 sungai daerah atau 37 persen. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pemulihan wilayah yang mengalami sedimentasi dan kerusakan alur sungai pascabencana.

Secara regional, Aceh mencatat normalisasi 13 dari 24 sungai nasional oleh pemerintah pusat dan dua dari tujuh sungai daerah oleh pemerintah daerah. Di Sumatra Utara, empat dari 23 sungai nasional telah ditangani pusat, sementara pemda menyelesaikan sepuluh dari 25 sungai daerah. Progres terbesar terjadi di Sumatra Barat dengan 21 dari 32 sungai nasional berhasil dinormalisasi serta empat dari 11 sungai daerah telah ditangani. Selain sungai, normalisasi muara juga berjalan dengan capaian 10 dari total 38 muara terdampak atau sekitar 26 persen.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sebagian besar sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan jangka menengah hingga panjang, dengan estimasi penyelesaian sekitar dua hingga tiga tahun. Ia menegaskan normalisasi sungai dan muara harus dipercepat untuk mencegah risiko banjir yang lebih parah akibat aliran air yang tersumbat. Pemerintah pusat bersama TNI dan kementerian terkait terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi, termasuk penanganan muara berskala besar di wilayah terdampak.

Pengusaha Soal Wacana Penghentian Restitusi Pajak: Perlu Dikaji Ulang

Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. “Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasionalnya, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja,” kata Siddhi.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyampaikan penolakan terhadap wacana penahanan atau penghentian restitusi pajak. Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin menyebut dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global. Saleh menegaskan restitusi pajak merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu. Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara.

Indonesia Raih Dua Medali dan Lima Tiket Asian Games Nagoya Dari Meishan

Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih dua medali pada World Climbing Asia Championship 2026 di Meishan, Tiongkok, yakni satu emas dan satu perunggu dari nomor speed. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed putri setelah mencatat waktu 6,07 detik di final dan mengungguli atlet tuan rumah Zhou Yafei. Hasil tersebut sekaligus memastikan Desak meraih tiket otomatis menuju Asian Games 2026 di Aichi–Nagoya, Jepang.

Medali perunggu diraih Veddriq Leonardo pada nomor speed putra usai memenangkan laga small final dengan catatan waktu 5,15 detik. Veddriq menyatakan persiapan yang dilakukan selama Ramadan dan libur Lebaran tidak mengganggu performanya dan ia mempersembahkan kemenangan tersebut bagi masyarakat Indonesia. Selain kedua peraih medali, atlet lain seperti Aditya Tri Syahria dan Berthdigna Devi Surya Kusuma turut menyumbang tambahan kuota kualifikasi meski tidak naik podium.

Secara keseluruhan, Indonesia berhasil mengamankan delapan tiket Asian Games 2026 yang terdiri atas dua atlet speed putra, dua speed putri, dua boulder putra, serta masing-masing satu atlet lead putra dan putri. Pelatih speed putra, Galar Pandu Asmoro, menilai para atlet saat ini merupakan pilihan terbaik dengan tingkat kepercayaan diri tinggi. Kejuaraan Asia masih menyisakan nomor lead putra dan putri, sehingga Indonesia masih berpeluang menambah kuota atlet menuju Asian Games mendatang.

Polda Metro Benarkan Ada Laporan Terhadap Saiful Mujani

Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap Penelitis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani. Laporan dibuat oleh pelapor atas nama Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026. Sebagaimana dalam Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penghasutan di muka umum, baik lisan maupun tulisan.

Selain laporan ke Polda Metro Jaya, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi juga akan dilaporkan oleh Presidium Kebangsaan O8, H Kurniawan, ke Bareskrim Polri pada tanggal 10 April 2026 terkait dugaan ajakan menggulingkan pemerintah. Kurniawan mengaku telah berupaya membuka komunikasi dengan Saiful Mujani dan Islah Bahwari namun tidak mendapt tanggapan.

Belum Ditemukan di Indonesia, Pakar UGM Sebut Varian Cicada Tidak Seganas Varian Covid-19 Sebelumnya 

Varian baru Covid-19 bernama Cicada (Omicron BA.3.2) menimbulkan kekhawatiran global, namun hingga saat ini varian tersebut belum terdeteksi di Indonesia dan belum menunjukkan tingkat keganasan yang lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Varian ini pertama kali muncul di Afrika Selatan pada November 2024, sempat tidak terpantau, lalu kembali dilaporkan dan pada Februari 2026 telah ditemukan di 23 negara. Menurut Prof. dr. Tri Wibawa, data ilmiah yang ada belum menunjukkan peningkatan risiko keparahan penyakit akibat varian tersebut.

Secara medis, varian Cicada tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan varian Covid-19 lain. Gejala yang muncul tetap bervariasi, mulai dari ringan seperti influenza hingga kondisi berat, tergantung pada kondisi kesehatan serta tingkat imunitas individu. Kemunculan varian baru memang berpotensi memengaruhi efektivitas vaksin, namun masyarakat yang telah divaksinasi atau pernah terinfeksi tetap memiliki perlindungan imun yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum memiliki paparan imunologis.

Upaya pencegahan terhadap varian Cicada pada dasarnya sama dengan langkah penanganan Covid-19 secara umum. Masyarakat diimbau untuk tetap melakukan vaksinasi, menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan sanitasi, menghindari kerumunan saat sedang sakit, serta segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala. Dengan situasi di Indonesia yang masih terkendali, masyarakat diminta tetap tenang namun tetap waspada dan konsisten menerapkan langkah pencegahan dasar.

Saiful Mujani Nilai Kemenangan Prabowo Tak Demokratis

Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kritisi kemangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dimenangkan melalui mekanisme yang tidak demokratis atau electoral authocracy.

Menurutnya kepemimpinan Prabowo tidak kompeten dan tidak berwibawa. “Di mata saya Prabowo secara umum tidak berwibawa dan tidak kompeten sehingga saya ngajak menurunkannya,” ujarnya. “Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics.”

Alternatif menjatuhkan Prabowo adalah melalui people power sebab mekanisme formal melalui DPR dan menunggu Pemilu 2029 membutuhkan proses yang lebih sulit akibat adanya krisis objektivitas DPR saat ini dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 3,5 tahun lagi. Tekanan massa pernah terjadi di tahun 1998 ketika membuat kepemimpinan Soeharto lengser. Gerakan ini setidaknya bisa mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial dan memperkuat oposisi massa.

Kritik Saiful Mujani terhadap Prabowo Subianto ini menjadi diskursus publik Hasan Nasbi menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi yang berdampak pada pelanggaran terhadap demokrasi. Seskab pun menanggapi bahwa Presiden mengurusi hal-hal besar dan lagi fokus pada hal yang lebih strategis.

Kemlu sebut 720 WNI terjebak di Timteng tertangani, akan segera pulang

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa 700 lebih warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di Timur Tengah akibat gangguan penerbangan dapat segera pulang ke tanah air. “Saat ini, terdapat 720 WNI yang tertahan disrupsi penerbangan di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan sudah dalam penanganan untuk menunggu penerbangan ke tanah air,” kata Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah dalam taklimat media di Jakarta, Rabu. Adapun sejauh ini, kata dia, perwakilan RI di Timur Tengah telah memfasilitasi proses repatriasi mandiri untuk sebanyak 2.284 orang WNI. Jumlah tersebut tidak termasuk WNI jamaah umrah yang senasib terjebak tak bisa pulang.

Sementara itu, hingga kini masih ada 281 WNI yang masih berada di Iran, dengan 35 orang di antaranya adalah awak kapal yang berada di pesisir Iran, ucap Heni. Heni memastikan bahwa KBRI Teheran akan kembali menyelenggarakan gelombang evakuasi baru bagi para WNI di Iran yang ingin pulang ke tanah air. “KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang menyatakan siap dievakuasi,” kata Heni, meski belum menyebut jumlah pasti WNI yang akan segera dievakuasi dari Iran.

Cadangan Devisa Turun, BI Hadapi Tekanan Global dan Mahal Biaya Stabilkan Rupiah

Cadangan devisa Indonesia kembali tergerus pada Maret 2026, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa turun menjadi US$148,2 miliar, dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026. Penurunan ini mencerminkan kombinasi arus dana masuk dan keluar. Di satu sisi, ada pemasukan dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Namun di sisi lain, devisa terkuras untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi BI di pasar valas guna menahan pelemahan rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut kondisi ini masih dalam batas aman. Secara rasio, posisi cadangan devisa setara 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini masih jauh di atas standar internasional sekitar 3 bulan impor. Meski begitu, penurunan cadangan devisa tetap menjadi sinyal meningkatnya tekanan eksternal, terutama di tengah volatilitas pasar global dan pelemahan rupiah yang sempat mendekati level Rp17.000 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai penyusutan cadangan devisa tidak hanya disebabkan intervensi BI, tetapi peran intervensi tetap signifikan dalam menjaga stabilitas. Ia menilai strategi BI sudah berada di jalur yang tepat, dengan kombinasi kebijakan seperti penahanan suku bunga, intervensi di pasar spot dan forward, serta pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Namun, Josua mengingatkan biaya menjaga rupiah bisa meningkat jika terlalu bergantung pada cadangan devisa.

Hadiri Taklimat Presiden RI, Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi terus Diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala lembaga serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup pemerintah pusat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Taklimat menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus menyusun langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai arah program strategis nasional, kebijakan pemerintah hingga situasi terkini untuk turut dapat diimplementasikan hingga level eselon I. Disampaikan bahwa ditengah dinamika global yang tidak pasti, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Adanya tantangan tersebut menurutnya menjadi momentum untuk pemerintah bekerja lebih keras dan teliti. Para pembantu Presiden bersama birokrat diminta untuk dapat menyatukan rencana kerja, bekerja bersama serta menghilangkan pemikiran sektoral.

Prabowo Jamin Defisit APBN di Bawah 3 Persen hingga Akhir Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

Airlangga menyampaikan, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Penerimaan pajak juga tumbuh. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi di Triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat.

Penerimaan Pajak Melambat, Ditjen Pajak Waspadai Target 2026 Meleset

Kinerja penerimaan pajak mulai kehilangan momentum pada Maret 2026. Perlambatan ini menjadi sinyal peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewaspadai risiko tidak tercapainya target penerimaan tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, meski secara kumulatif penerimaan masih tumbuh positif, lajunya mulai melemah. Setelah sempat melesat sekitar 30 persen pada Januari–Februari 2026, pertumbuhan turun menjadi 20,7 persen pada Maret. Angka tersebut berada di bawah kebutuhan pertumbuhan minimal sekitar 23 persen untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 yang dipatok Rp2.357,7 triliun. Artinya, ruang untuk mengejar target semakin sempit.

Sepanjang awal tahun 2026, penerimaan masih ditopang sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan. Namun ke depan, tantangan diperkirakan makin berat karena DJP membutuhkan pertumbuhan penerimaan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak dituntut tumbuh lebih dari 2,5 kali lipat dari pertumbuhan natural. Risiko tekanan juga diperkirakan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, kinerja kuat pada kuartal I-2026 lebih dipengaruhi faktor musiman, terutama konsumsi saat periode hari besar keagamaan. Di sisi lain, dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga energi dan bahan baku yang lebih tinggi. Kondisi ini berisiko menekan margin usaha dan menahan ekspansi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada setoran pajak.

DPR panggil gubernur BI usai rupiah tembus Rp17.105 per dolar AS

Komisi XI DPR RI memanggil pimpinan Bank Indonesia (BEI) dalam agenda rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (8/4) hari ini, tepat setelah nilai tukar rupiah menembus Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan itu membawa rupiah berada di level terendah sepanjang sejarah, seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya. Dalam rapat tersebut, DPR meminta penjelasan BI atas perkembangan terbaru sistem keuangan Indonesia, di tengah dinamika global. Salah satunya termasuk perkembangan nilai tukar rupiah dan arus modal di dalam negeri. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral telah mengarahkan sebagian besar fokus kebijakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah, yang telah turun lebih dari 2% sejak awal 2026.

Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Buntut Israel Serang Lebanon

Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu (8/4/2026), mengancam gencatan senjata yang baru saja disepakati dengan Amerika Serikat (AS). Penutupan ini terjadi sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet dan memicu ketegangan baru di kawasan. Gedung Putih menuntut agar selat segera dibuka dan menegaskan ingin menjaga jalannya pembicaraan damai tetap sesuai rencana. Meski AS dan Iran sama-sama mengeklaim kemenangan atas kesepakatan gencatan senjata, serangan drone dan misil masih terjadi di Iran dan negara-negara Teluk. Sementara itu, Israel memperluas serangannya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon, menargetkan kawasan komersial dan pemukiman di Beirut.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menilai rencana pembicaraan “tidak masuk akal” karena Washington dianggap melanggar tiga dari 10 syarat Teheran. Pelanggaran tersebut terkait serangan Israel terhadap Hizbullah, dugaan drone AS memasuki wilayah udara Iran setelah gencatan senjata, dan penolakan AS terhadap kemampuan pengayaan uranium Iran dalam kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, berakhirnya perang di Lebanon termasuk bagian dari gencatan senjata. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata tidak berlaku di Lebanon. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, sebagai mediator, menyatakan bahwa kesepakatan berlaku “di mana saja, termasuk Lebanon dan wilayah lain.”

Iran juga menyebut kesepakatan memungkinkan mereka memberlakukan biaya transit bagi kapal yang melewati selat. Gedung Putih menegaskan Trump menolak pungutan biaya apapun untuk kapal yang melintas. Iran pada Rabu telah menyampaikan 10 syarat untuk menerapkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat dan Israel, yaitu; Penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman. Penghentian total dan permanen perang di Iran tanpa batas waktu. Mengakhiri seluruh konflik di kawasan secara menyeluruh. Pembukaan kembali Selat Hormuz. Penetapan protokol untuk menjamin kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.

Tiga Jurus Komdigi Benahi Pasar Digital Jadi Ruang Tumbuh UMKM

Transformasi digital Usaha Mikro Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia memasuki babak baru. Jika sebelumnya tantangan utama adalah mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem online, kini persoalan bergeser menjadi gaimana memastikan pasar digital benar-benar adil dan memberi ruang tumbuh bagi UMKM.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan akses internet tidak lagi menjadi masalah utama. Dengan cakupan internet yang telah menjangkau sekitar 98% wilayah berpenduduk, hampir seluruh UMKM sudah terkoneksi ke dunia digital. Pemerintah kini menggeser fokus ke konsep meaningful connectivity yaitu konektivitas yang mampu menghasilkan dampak nyata. Ukurannya bukan lagi jumlah UMKM yang hadir di platform digital, melainkan sejauh mana mereka mampu meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan naik kelas.

Namun, di balik peluang besar digitalisasi, tantangan baru muncul. UMKM kini harus bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri platform digital. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang berpotensi menggerus daya saing pelaku usaha lokal.

Bank Dunia Revisi Turun Proyeksi Ekonomi Indonesia Jadi 4,7 Persen pada 2026, Tetap di Atas Rata-rata Kawasan

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Proyeksi ini tertuang dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu (8/4/2026). Meski direvisi turun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang hanya 4,2 persen. Kawasan ini mencakup sejumlah negara seperti China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga negara-negara Kepulauan Pasifik. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menyebut prospek ekonomi kawasan dipengaruhi tiga faktor eksternal utama, yakni konflik di Timur Tengah, pembatasan perdagangan di Amerika Serikat, dan perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI).

Laporan tersebut mencatat impor bersih minyak dan gas Indonesia pada 2024 hanya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 7 persen, Filipina sebesar 3 persen, dan Vietnam sebesar 2 persen. Meski demikian, guncangan global tetap berpotensi memengaruhi ekonomi domestik. Tekanan inflasi juga diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga minyak, lonjakan harga pupuk yang mendorong biaya pangan, serta kenaikan harga semikonduktor yang berdampak pada rantai pasok global.

Namun demikian, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,2 persen pada 2027. Laporan juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang berada di kisaran 5 persen per tahun telah melampaui estimasi pertumbuhan potensial. Ke depan, reformasi struktural seperti penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha dinilai dapat mendorong pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif.

Bank Dunia: Dampak Tarif AS ke Ekspor Indonesia Minim

Bank Dunia menilai dampak kebijakan global Amerika Serikat (AS), termasuk kebijakan tarif, terhadap kinerja ekspor Indonesia relatif terbatas. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa total tarif yang dihadapi Indonesia saat ini masih berada di bawah 20 persen. Angka tersebut dinilai sebanding dengan Vietnam, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand. Ia menambahkan, kajian Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menunjukkan bahwa efek negatif tarif AS dapat ditekan melalui reformasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

Gencatan Senjata Terancam Bubar, Iran Ngamuk Israel Serang Lebanon

Iran secara terbuka menyatakan kemarahannya terhadap Israel setelah serangan udara besar-besaran kembali menggempur wilayah Lebanon. Hal ini terjadi setelah mitra utama Israel, Amerika Serikat (AS), sepakat melakukan gencatan senjata dengan Teheran yang seharusnya meredakan ketegangan di kawasan tersebut pada Rabu, (08/04/2026). Pernyataan keras tersebut datang dari negosiator utama sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammed Bager Qalibaf. Ia menyebut pembicaraan damai permanen menjadi tidak masuk akal setelah Israel menggempur Lebanon habis-habisan dan menuduh Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan karena terus mendesak agar Iran sepenuhnya menghentikan ambisi nuklirnya.

Pihak Israel dan Amerika Serikat kemudian memberikan tanggapan bahwa kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu tersebut memang tidak mencakup wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer terhadap sasaran di Lebanon akan terus berlanjut tanpa henti meskipun ada keberatan dari pihak Teheran. “Saya pikir pihak Iran mengira bahwa gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon, padahal kenyataannya tidak demikian,” kata Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance.

Layanan pertahanan sipil Lebanon melaporkan sebanyak 254 orang tewas akibat serangan Israel di seluruh Lebanon pada Rabu, dengan angka kematian tertinggi berada di ibu kota Beirut. Kondisi ini membuat warga Teheran, Alireza, merasa ragu bahwa proses diplomasi akan benar-benar membawa kedamaian yang berkelanjutan. Meskipun Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengklaim kemenangan militer yang menentukan, pihak Iran merasa tetap mampu bertahan dari serangan negara adidaya tersebut. Dewan Keamanan Nasional Agung Iran bahkan merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa pihak musuh telah mengalami kegagalan dalam upayanya.

Rupiah Menguat Pagi Ini, Ditopang Kabar Gencatan Senjata AS-Israel dengan Iran

Rupiah menguat 0,70 % pada pembukaan perdagangan Rabu, berada di level 16.986 per dolar setelah sebelumnya turun ke 17.105 pada penutupan Selasa. Penguatan diperkirakan dipicu oleh kabar gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk keputusan Trump menunda serangan selama dua minggu yang menurunkan harga minyak dan mengembalikan sentimen pasar.

Iran menyatakan kesiapan membuka Selat Hormuz secara terbatas dalam dua minggu ke depan, dengan dukungan Pakistan. Sementara Trump menegaskan penangguhan serangan didasarkan pada kesepakatan tersebut.

Istana Jamin Stok BBM RI Meski 2 Tanker Tertahan di Selat Hormuz

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan suplai BBM maupun LPG tidak akan terganggu meskipun dua kapal tanker Pertamina belum bisa melewati Selat Hormuz. Dua Kapal Tanker Pertamina itu ialah Gamsunoro dan Pertamina Pride yang kini masih tertahan di Teluk Arab. Ia mengatakan dua kapal yang tertahan itu berkapasitas sekitar satu hingga dua hari cadangan energi saja. Sementara kini cadangan energi berada di atas 20 hari. Meski begitu, Pras menyampaikan pemerintah juga tak tinggal diam. Ia menyebut pemerintah mencari pasokan energi dari wilayah lain. Ia menyebut pemerintah juga mencari ke sumber-sumber lain selain di kawasan Teluk.

AS Bantah 10 Poin Rencana Gencatan Senjata yang Dipublikasi Iran

Seorang pejabat AS menyatakan bahwa 10 poin rencana gencatan senjata yang dipublikasikan oleh media negara Iran bukanlah kerangka kerja yang berlaku dan tidak sama dengan syarat yang disetujui Gedung Putih. Dokumen tersebut tidak diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Iran.

Presiden Trump mengaku bahwa AS menerima proposal 10 poin Iran sebagai dasar negosiasi, namun kemudian mengecam laporan yang dianggapnya palsu dan menegaskan hanya ada satu rangkaian poin yang dapat diterima Amerika Serikat, yang akan dibahas secara tertutup. Wakil Presiden JD Vance menjelaskan adanya kesalahpahaman bahwa gencatan senjata mencakup Lebanon; posisi AS menekankan fokus pada Iran dan sekutu AS, sementara Perdana Menteri Pakistan menyatakan sebaliknya, dan Israel katanya setuju menahan diri di Lebanon.

Benarkah Stok Plastik RI Cuma Sampai Mei? Ini Penjelasan Menperin

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan stok plastik di Indonesia masih aman, meskipun sempat muncul kabar akan habis dalam waktu dekat. Artinya, kondisi saat ini belum krisis. Tapi munculnya isu ini menunjukkan ada masalah di balik layar, yaitu industri plastik masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketergantungan pada impor bahan baku membuat industri domestik rentan terhadap disrupsi global, baik dari sisi harga maupun logistik. Dengan kata lain, meskipun krisis belum terjadi, risiko sistemiknya nyata.

Hal yang perlu diperhatikan:

  • bahan baku masih banyak dari luar negeri
  • harga dan pasokan bisa terganggu kondisi global
  • distribusi dalam negeri belum sepenuhnya stabil
World Bank: Tekanan Energi Picu Kenaikan Harga Plastik, UMKM Terdampak

Tekanan harga energi global mulai merembet ke berbagai sektor, termasuk bahan baku plastik yang banyak digunakan dalam aktivitas usaha. Kenaikan ini dinilai sebagai dampak berantai akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia. Dalam paparan Bank Dunia, Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyebut lonjakan harga minyak dan gas telah mendorong kenaikan biaya produksi di berbagai sektor.

Selain itu, hambatan jalur perdagangan dan meningkatnya biaya transportasi turut memperbesar tekanan biaya. Kondisi ini membuat harga barang, termasuk bahan baku turunan energi seperti plastik, ikut terdorong naik. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat pada 2026 di tengah tekanan global tersebut.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengakui kenaikan harga plastik dipicu ketergantungan pada impor bahan baku. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut salah satu bahan baku plastik, yakni nafta, masih banyak dipasok dari Timur Tengah yang kini terdampak konflik. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga plastik tidak hanya dirasakan produsen, tetapi juga merembet ke sektor hilir hingga konsumen.

Legislator PDIP Perjuangkan Ojol dan Taksi Online dalam Rancangan Undang-Undang

Sofwan Dedy Ardyanto, Anggota Komisi V DPR, menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, dan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig adalah momentum penting untuk mengonsolidasikan pihak-pihak terkait demi memperjuangkan perlindungan pengemudi ojek online (ojol).

“Momen ini kita jadikan arena konsolidasi,” ujar Sofwan dalam agenda RDPU Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Aksi-aksi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat sedang ditindaklanjuti melalui berbagai jalur legislasi yang tersedia. Pembahasan RUU harus diselaraskan dengan kondisi riil yang selama ini belum memiliki payung hukum yang komprehensif. Sebaiknya komunitas pengemudi ojol, organisasi terkait, dan kalangan akademisi menyampaikan masukan secara spesifik dalam bentuk rumusan norma hukum sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ekspor Industri Tekstil dan Alas Kaki di Jateng Terpukul Konflik Timteng

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Frans Kongi mengungkapkan, ekspor produk tekstil dan alas kaki di Jateng ke Timur Tengah (Timteng) telah terpukul akibat konflik. Dia mengatakan, risiko keamanan dan tingginya biaya pengiriman membuat para pengusaha lebih memilih menangguhkan dulu ekspor produknya. Menurut Frans, ekspor bisa saja dilakukan. Namun para pengusaha harus membayar biaya angkut lebih mahal.

Frans berharap pemerintah dapat menggiatkan upaya diplomasi untuk mendorong penghentian perang di Timteng. Selain itu, dia pun berharap agar pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang aktivitas bisnisnya terdampak konflik di Timteng. Misalnya dengan menyediakan insentif pajak. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) July Emmylia mengungkapkan, perang di Timteng telah menunjukkan efek negatif bagi dunia usaha di Jateng. Dia mengatakan, selama sebulan terakhir, nilai ekspor Jateng anjlok 7,2 persen atau sekitar 300 juta dolar AS.

PDIP: Iran Buka Selat Hormuz 2 Minggu Peluang Sekaligus Ujian bagi RI

Mufti Anam, Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, mengatakan pembukaan lalu lintas maritim Selat Hormuz selama 2 minggu merupakan peluang dan ujian bagi Indonesia.

RI harus bergerak cepat menyikapi keputusan Iran membuka Selat Hormuz tersebut. Mengingat sampai saat ini dua tanker milik Pertamina masih tertahan. Berbeda dengan Malaysia yang bisa mengeluarkan kapal tankernya dari Selat Hormuz. Jangan sampai Indonesia terlihat di mata dunia namun seperti tidka memiliki daya tawar.

“Pemerintah tidak boleh santai. Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan lagi pakai ritme birokrasi biasa. Harus ada tekanan diplomatik yang nyata, harus ada komunikasi level tinggi, bahkan kalau perlu langsung antar kepala negara. Negara lain bergerak cepat, kita tidak boleh tertinggal,” ujarnya.

Pemerintah sebaiknya menyiapkan skenario darurat terkait pasokan energi imbas konflik di Asia Barat. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan diplomasi yang baik.

Prabowo gelar taklimat besar, Menteri hingga dirjen dipanggil ke Istana

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan taklimat secara langsung. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda taklimat oleh Presiden dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo membenarkan agenda taklimat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu siang. Menurut Angga, Presiden ingin menyampaikan langsung arahan kepada seluruh jajaran pejabat agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Ia menambahkan Presiden kemungkinan menyampaikan hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara, termasuk perkembangan situasi terkini.

Waka BGN Murka Gara-gara SPPG Beroperasi tanpa Pengawas Gizi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib diawasi Pengawas Gizi dan tidak boleh beroperasi tanpa pengawasan tersebut. Hal ini disampaikan saat inspeksi mendadak di SPPG Citeureup 2, Kota Cimahi, yang diketahui telah beroperasi selama dua minggu tanpa Pengawas Gizi karena cuti melahirkan tanpa adanya pengganti sementara. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius BGN karena sebelumnya terjadi insiden keamanan pangan yang menyebabkan 101 siswa mengalami gejala gangguan kesehatan.

Akibat insiden tersebut, SPPG Citeureup 2 sebenarnya telah dijatuhi sanksi suspend. Namun saat sidak berlangsung, dapur masih bersiap melakukan kegiatan memasak atas permintaan mitra penyedia bahan pangan. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat dan memperingatkan bahwa dapur dapat dikenai suspend permanen apabila kembali terjadi insiden keamanan pangan.

Inspeksi juga menemukan berbagai pelanggaran standar sanitasi dan fasilitas yang tidak memenuhi petunjuk teknis 2026. Dapur yang merupakan bekas rumah berukuran sekitar 150 meter persegi itu tidak memenuhi standar luas minimal 400 meter persegi, memiliki satu pintu keluar-masuk yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang, serta fasilitas higienitas yang buruk meski telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sejumlah temuan lain meliputi fasilitas pencucian bahan pangan yang tidak terpisah, gudang kimia bercampur dengan peralatan, chiller bekas, hingga ketiadaan ruang istirahat pengawas, sehingga BGN menilai dapur tersebut sangat tidak layak beroperasi.

JK Polisikan Rismon dan Protes: Kasus Ijazah Jokowi Sudah Bikin Resah

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan dua akun media sosial terkait penyebaran hoaks dan berita bohong terkait ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu dilakukan langsung oleh JK ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4) kemarin. Laporan diterima dan teregister dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri.

JK mengaku memilih melaporkan Rismon lantaran tuduhan sebagai pendana dinilai tidak etis dan sangat menghinanya sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden selama lima tahun. Selain Rismon, JK turut melaporkan akun YouTube atas nama Studio Musik Rock Ciamis dan akun Facebook atas nama 1922 Pusat Madiun. Dalam pelaporan itu, dirinya juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video tudingan sebagai pendana kasus ijazah Jokowi.

Di sisi lain, JK menilai Rismon juga hanya membantah bahwa video itu tidak dibuat oleh dirinya secara langsung. Akan tetapi, kata dia, Rismon tidak membantah pernyataan dalam video soal dirinya yang menyediakan uang Rp5 miliar kepada Roy Suryo Cs. JK mengaku akan mempertimbangkan tidak melanjutkan proses hukum jika sedari awal Rismon membantah isu pendanaan Rp5 miliar. Hanya saja, kata dia, hal itu tidak kunjung dilakukan oleh Rismon. Selain protes terhadap Rismon, JK juga mengeluh soal berlarutnya penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut JK, polemik ijazah milik Jokowi ini telah merugikan banyak pihak, termasuk dirinya yang harus kehilangan waktu karena diseret-seret dalam masalah ini.

Legislator: Perampasan Aset Harus Konstitusional, tidak Boleh Atas Dasar Kecurigaan

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rikwanto menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus disusun dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut tetap melindungi hak milik warga negara dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hal tersebut disampaikan Rikwanto usai menerima masukan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Rikwanto menekankan bahwa setiap upaya perampasan aset wajib memiliki keterkaitan hukum yang jelas dengan tindak pidana asal (predicate crime). Ia mengingatkan bahwa mekanisme ini tidak boleh disalahgunakan hanya berdasarkan kecurigaan atas kekayaan seseorang. Terkait mekanisme Non-Conviction Based (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa penerapannya hanya dimungkinkan dalam kondisi darurat tertentu, seperti tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen.

Meski begitu, Rikwanto memberikan catatan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melalui verifikasi bukti yang kuat di hadapan hakim. Selain aspek hukum, Rikwanto juga menyoroti tantangan pasca-perampasan, yakni pengelolaan aset negara. Rikwanto menyebut aset yang disita seringkali berupa benda produktif seperti perkebunan, tambang, hingga tambak yang nilainya bisa menyusut jika tidak dikelola dengan benar.

Kepala BGN Jelaskan Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik Asal Citeureup

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan komprehensif terkait beredarnya video sepeda motor berlogo BGN yang viral di media sosial. Klarifikasi itu sekaligus menegaskan komitmen transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba. 

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal itu disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah. Selain itu, kata dia, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

Secara total, kata Dadan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dia menyatakan, informasi yang menyebut jumlah mencapai 70 ribu unit adalah tidak benar. Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

Menhaj Pastikan Jemaah Tak Akan Dibebani Penambahan Biaya Haji 2026

Pemerintah memastikan penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 akibat dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, tidak akan dibebankan kepada jemaah. Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas agar setiap tambahan biaya ditanggung pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 di Asrama Haji Tangerang.

Gus Irfan mengakui kondisi geopolitik global memengaruhi operasional haji, terutama adanya permintaan penyesuaian harga penerbangan dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines pada akhir Maret 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan perubahan harga tersebut tidak memengaruhi biaya yang dibayar jemaah. Pemerintah menegaskan keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama, serta optimistis pelaksanaan haji 2026 berjalan lancar seiring meredanya ketegangan di Timur Tengah.

Sebelumnya, pemerintah juga menahan kenaikan ongkos haji meski harga avtur meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut biaya haji 2026 justru turun Rp2 juta dibandingkan tahun 2025. Untuk menutup dampak kenaikan biaya operasional, pemerintah mengalokasikan Rp1,77 triliun dari APBN sehingga jemaah tidak menanggung tambahan biaya haji tahun ini.

Mensesneg sebut belum ada rencana “reshuffle” dan potong gaji menteri

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana perombakan (reshuffle) kabinet maupun pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.

Evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. “Dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi,” kata Prasetyo.

Namun, evaluasi kinerja ini tidak selalu berujung pada pergantian jabatan menteri.

Negara Ini Rombak Aturan Pendidikan! PR Dikurangi-Tak Ada Ujian Seleksi

Pemerintah China melalui Kementerian Pendidikan melakukan reformasi kebijakan pendidikan untuk mengurangi tekanan akademik yang selama ini dinilai memicu stres pada siswa. Sekolah dilarang memberikan pekerjaan rumah (PR) berlebihan serta tidak diperbolehkan menyelenggarakan ujian seleksi bagi siswa SD dan SMP. Selain itu, penghargaan kepada guru maupun siswa berdasarkan keberhasilan masuk perguruan tinggi juga dihentikan guna menekan budaya kompetisi akademik yang berlebihan.

Aturan baru tersebut menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mengganggu waktu istirahat siswa dan harus memastikan keseimbangan antara belajar dan kesehatan mental. Pemerintah mewajibkan minimal dua jam aktivitas fisik setiap hari bagi siswa SD dan SMP, serta melarang taman kanak-kanak mengajarkan kurikulum tingkat sekolah dasar. Kebijakan ini muncul karena beban tugas yang tinggi sebelumnya menyebabkan kurang tidur, kecemasan, hingga depresi pada anak.

Sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan siswa, China juga memperkenalkan libur musim semi dan musim gugur agar pelajar memiliki waktu istirahat tambahan selain libur musim panas dan musim dingin. Beberapa institusi pendidikan merespons kebijakan ini secara kreatif, seperti Sichuan Southwest Vocational College of Aviation yang memberikan libur musim semi enam hari bertema menikmati alam dan romansa, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup generasi muda sekaligus mendorong angka pernikahan dan konsumsi domestik.

DHE SDA Diperketat Mulai April 2026, Devisa Ekspor Wajib Parkir di Bank BUMN

Pemerintah bersiap memberlakukan revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam waktu dekat. Setelah melalui penyempurnaan akhir, beleid tersebut tinggal menunggu proses pengundangan dan ditargetkan efektif pada April 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perubahan aturan ini bersifat terbatas, terutama untuk mengakomodasi masukan sejumlah pihak yang meminta pengecualian. Di balik revisi yang disebut “minor”, pemerintah sebenarnya mempertegas arah kebijakan: menahan lebih banyak devisa ekspor tetap berada di dalam negeri.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan kunci. Salah satunya, dana DHE SDA kini wajib ditempatkan di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, kewajiban retensi DHE SDA nonmigas sebesar 100 persen selama minimal 12 bulan tetap dipertahankan. Namun, aturan konversi valuta asing ke rupiah diperketat. Jika sebelumnya eksportir hanya diperbolehkan mengonversi maksimal 10 persen dana, kini batas tersebut diubah menjadi paling banyak 50 persen. Perubahan lain yang cukup signifikan adalah penghapusan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai tempat penempatan DHE SDA. Selain rekening khusus (reksus), instrumen perbankan, dan instrumen Bank Indonesia, eksportir kini dapat menempatkan dana pada surat berharga negara (SBN) valas. Namun, dana yang ditempatkan di SBN valas tidak bisa ditarik sebelum masa retensi berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan ini secara teoritis dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah, terutama di tengah ketidakpastian global dan potensi arus modal keluar. Dengan nilai ekspor Indonesia yang berkisar US$250 miliar–US$270 miliar per tahun dan didominasi komoditas, kewajiban penempatan devisa di dalam negeri berpotensi meningkatkan likuiditas dolar secara signifikan. Meski begitu, berdasarkan pengalaman sebelumnya menunjukkan dana DHE kerap hanya diparkir secara administratif di perbankan dalam jangka pendek, tanpa benar-benar menambah pasokan di pasar valas. Karena itu, Rizal menilai kebijakan ini lebih tepat diposisikan sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek.

Kronologi Iran dan AS Sepakat Gencatan Senjata hingga Selat Hormuz Dibuka

Amerika Serikat dan Iran menandatangani gencatan senjata dua minggu, diumumkan oleh Trump setelah tekanan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dengan syarat Iran Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Iran telah menyampaikan proposal damai 10 poin yang sebagian besar sudah disetujui oleh kedua pihak, termasuk komitmen tidak ada agresi lebih lanjut, pengangkatan sanksi, dan penarikan pasukan AS dari kawasan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan semua kapal dapat melintas Selat Hormuz secara aman hingga 22 April 2026. Namun seluruh kapal yang ingin melintas tetap harus berkoordinasi dengan angkatan militer Iran. Araghchi menyampaikan koordinasi dengan militer Iran dibutuhkan akibat keterbatasan teknis. Namun Araghchi tidak menjelaskan lebih lanjut keterbatasan yang dimaksud.

Siapkan Aturan Baru RBB, OJK Dorong Bank Biayai MBG hingga Kopdes Merah Putih

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan penyesuaian ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan agar lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan mengatur arah penyaluran kredit perbankan agar dapat selaras dengan agenda strategis nasional. Nantinya POJK tersebut akan diarahkan agar perbankan nasional dapat menyalurkan kredit ke program-program strategis pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kendati demikian, Friderica menegaskan, penyaluran pembiayaan ke program prioritas pemerintah tidak bersifat wajib. Karena penyaluran kredit tergantung pada manajemen risiko dari bank. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung program pemerintah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan kredit tahun ini yang sebesar 12 persen secara tahunan. Adapun dokumen RBB berisi target kinerja bank, seperti pertumbuhan kredit, penghimpunan dana, serta proyeksi laba yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Di dalam RBB juga diatur strategi bisnis yang akan dijalankan bank, termasuk rencana pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perumahan, serta sektor prioritas lainnya.

Pemerintah Siapkan Pajak Toko Online, E-Commerce Akan Ditunjuk sebagai Pemungut

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan kebijakan pemungutan pajak atas transaksi toko online dengan menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada kuartal II-2026, dengan syarat kondisi perekonomian nasional tetap menunjukkan tren positif.

Rencana ini sebelumnya sempat ditunda pada 2025 karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, seiring membaiknya situasi ekonomi, pemerintah kembali membuka peluang implementasi kebijakan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak disebut telah memiliki kesiapan data dan skema untuk mendukung pelaksanaan pajak transaksi digital ini.

Penerapan pajak ini juga bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha online dan offline. Dengan adanya mekanisme pemungutan melalui platform e-commerce, pemerintah berharap kepatuhan pajak meningkat tanpa membebani pelaku usaha secara langsung, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 12,71 Triliun, Proyek Prioritas Diklaim Tetap Aman

Pemerintah memutuskan memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 12,71 triliun sebagai langkah mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN 2026 tetap terkendali. Pemangkasan ini menurunkan pagu anggaran dari Rp 118,89 triliun menjadi Rp 106,18 triliun, sesuai arahan Kementerian Keuangan.

Kementerian PU saat ini masih melakukan revisi internal terkait alokasi anggaran yang akan disesuaikan. Salah satu sektor yang terdampak adalah program infrastruktur berbasis masyarakat yang semula dialokasikan Rp 5,8 triliun dan berpotensi turun signifikan. Meski demikian, Kementerian PU berupaya mempertahankan alokasi tersebut karena dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Meski terjadi pemangkasan anggaran, pemerintah menegaskan proyek infrastruktur prioritas seperti swasembada pangan, air, energi, konektivitas, serta rehabilitasi wilayah terdampak bencana tetap berjalan. Kementerian PU juga memastikan bahwa proyek fisik di lapangan tidak akan terganggu oleh dinamika anggaran, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat.

Uji B50 di Sektor Tambang Tunjukkan Hasil Positif, Siap Diperluas Nasional

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hasil positif dari uji coba penggunaan biodiesel B50 pada alat berat sektor pertambangan. Pengujian menunjukkan kinerja mesin tetap stabil tanpa gangguan signifikan, bahkan setelah lebih dari 900 jam operasional. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa B50 layak digunakan untuk mendukung aktivitas industri berat.

Uji coba dilakukan secara komprehensif, mencakup kualitas bahan bakar, performa mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan. Hasilnya menunjukkan bahwa B50 memenuhi standar teknis yang dibutuhkan, meskipun terdapat sedikit peningkatan konsumsi bahan bakar sekitar 1–3 persen dibandingkan B40. Namun, peningkatan ini masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu produktivitas alat berat di lapangan.

Pengembangan B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel nasional setelah implementasi B40, dengan tujuan meningkatkan kemandirian energi, mengurangi impor BBM, serta menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah berencana melanjutkan pengujian di berbagai sektor lain seperti transportasi, pembangkit listrik, dan pertanian sebagai langkah menuju implementasi nasional yang lebih luas.

Rupiah Tembus Rp 17.100 per Dolar AS, Pemerintah Klaim Masih Sesuai Skenario APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp 17.100 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam skenario yang telah disiapkan pemerintah. Ia menyatakan bahwa pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pemerintah telah menyusun berbagai simulasi untuk mengantisipasi dinamika global.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah tidak hanya menggunakan satu asumsi nilai tukar, melainkan beberapa parameter simulasi sebagai langkah mitigasi risiko. Meski demikian, pemerintah tidak mengungkapkan angka spesifik asumsi nilai tukar tersebut untuk menghindari spekulasi pasar. Purbaya juga menegaskan kepercayaan penuh kepada Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Tekanan terhadap rupiah dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Gangguan jalur distribusi energi global meningkatkan risiko di pasar minyak dan memicu kekhawatiran investor. Kondisi ini berdampak pada pelemahan rupiah di pasar spot yang tercatat turun menjadi Rp 17.105 per dolar AS.

Efek Gencatan Senjata 2 Minggu Trump: Harga Minyak Terjungkal 16%, Emas Melonjak 2%

Harga minyak anjlok, obligasi menguat, dan harga saham melonjak pada hari Rabu (8/4/2026) setelah gencatan senjata dua minggu di Timur Tengah memicu reli pelepasan ketegangan (relief rally), seiring investor menyambut kemungkinan dimulainya kembali aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Reuters melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia setuju untuk menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu serta menyebut bahwa perjanjian perdamaian jangka panjang sedang dalam proses.

Kontrak berjangka minyak mentah AS turun sekitar 16,5 persen menjadi US$ 94 per barel, kontrak berjangka S&P 500 melonjak lebih dari 2 persen, dan dolar melemah secara luas, setelah sebelumnya menjadi aset pilihan investor sebagai tempat berlindung selama gejolak. Dolar Australia yang sensitif terhadap sentimen risiko naik 1,3 persen menjadi di atas US$ 0,7070, dan euro menguat 0,76 persen menjadi US$ 1,1683. Mata uang kripto juga menguat. Di pasar komoditas, harga emas naik lebih dari 2 persen menjadi US$ 4.812 per ons.

Pertamina Perkuat Koordinasi, Jaga Pasokan LPG saat Geopolitik Memanas

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan sejumlah strategi untuk menjaga pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tetap aman. Hal ini merespons ancaman krisis LPG di tengah ketergantungan impor yang mencapai lebih dari 70% dari kebutuhan nasional. Ancaman krisis itu kian nyata usai terganggunya lalu lintas pengiriman energi melalui Selat Hormuz buntut perang. Kelangkaan pasokan LPG pun mulai terasa di wilayah Jawa Timur. Namun, Pertamina mengklaim telah berhasil mengatasinya dan menambah penyaluran LPG 3 kg itu.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun mengatakan, pihaknya kini melakukan beragam strategi untuk menjaga pasokan LPG di Tanah Air. Dia mengatakan, Pertamina terus berkoordinasi intens dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus memonitor perkembangan terkini. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan penyedia untuk memastikan ketersediaan stok.

Penjelasan Saiful Mujani Klarifikasi Terkait Ucapan Soal Prabowo: Tak Ada Kata ‘Makar’

Saiful Mujani, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjadi perhatian publik setelah menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subiantodi di sebuah acara halal bihalal viral di media sosial. Pernyataan tersebut telah menimbulkan berbagai tafsir dan perdebatan mengenai maksud sebenarnya.

Adapun pernyataannya sebagaimana dikutip “Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Saiful Mujani dalam video viral, dilihat Selasa (5/4/2026).

Dalam klarifikasinya, Saiful menegaskan bahwa tidak ada kata makar dalam pernyataan politiknya. Pernyataan dalam video itu merupakan ekspresi dari sikap politik. Pernyataan tersebut secara khusus memberi tekanan pada ancaman terhadap aktivis dan pengamat pasca pernyataan Prabowo yang akan menertibkan pengamat sesuai data intelijen. Ia menilai pihak yang menuding makar salah paham sebab sebagai warga negara berhak untuk bebas berpendapat dan dilindungi oleh UUD.

Menurutnya apa yang disampaikan terlalu jauh dari syarat-syarat makar yang diatur dalam KUHP. Apa yang disampaikannya merupakan partisipasi politik dalam demokrasi. Partisipasi bukan makar seperti pada saat menurunkan Soeharto dulu. Para pendemo tidak melakukan makar saat membuat Soeharto terdesak dan kemudian mundur. Saat ini, tindakan makar itu sulit dilakukan dan tidak mudah lantaran sangat bergantung pada DPR, MK, dan MPR yang secara objektif tidak bisa diharapkan sebab mereka bagian dari Presiden semua.

Polri Usul RUU Narkotika dan Psikotropika Atur Perampasan Aset

Bareskrim Polri mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengatur secara tegas mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika.

Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI menjelaskan, peredaran uang hasil kejahatan narkotika sering kali melintasi batas negara.Jika dana berada di luar negeri, penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama internasional, dengan aparat penegak hukum negara lain karena adanya keterbatasan yurisdiksi.

Sementara itu, apabila uang hasil kejahatan beredar di dalam negeri, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan perampasan aset. Lebih lanjut, Polri mengusulkan agar pengaturan mengenai penyitaan uang dan aset hasil kejahatan narkotika yang diproses melalui undang-undang TPPU, dimasukkan secara eksplisit dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru. Menurut Eko, aset yang telah disita tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta kegiatan satuan tugas penanggulangan narkoba.

Potensi Cuaca Ekstrem di Banten 8-13 April 2026, BMKG: Hujan Sangat Lebat hingga Gelombang Tinggi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Banten pada periode 8 hingga 13 April 2026. Melansir siaran pers dari akun Instagram @bmkgwilayah2, potensi cuaca ekstrem tersebut dipicu oleh dinamika atmosfer yang cukup signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Secara analisis atmosfer, BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat daya Lampung.

Standar Akademik Pendidikan Tinggi Kesehatan: Sudahkah Selaras dengan Universitas Dunia?

Pendidikan tinggi kesehatan memiliki tanggung jawab strategis karena menghasilkan tenaga profesional yang langsung berkaitan dengan keselamatan manusia. Oleh karena itu, standar akademik tidak cukup hanya memenuhi regulasi nasional, tetapi juga harus selaras dengan praktik terbaik dunia. Di Indonesia, mutu pendidikan kesehatan dijamin melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta sistem akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) atau Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health (IAAHEH), lembaga independen yang sejak 2014 mengakreditasi ribuan program studi kesehatan dari jenjang diploma hingga spesialis dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.

Transformasi sistem akreditasi kini bergerak dari pendekatan kuantitatif menuju asesmen kualitatif berbasis praktik akademik nyata. Penilaian tidak lagi sekadar kelengkapan dokumen, tetapi menekankan bukti implementasi kurikulum, capaian lulusan, riset, serta pengabdian masyarakat. Tantangan utamanya adalah memastikan dokumen evaluasi benar-benar mencerminkan budaya akademik yang hidup. Dibandingkan universitas kesehatan dunia seperti Harvard University, University of Oxford, dan Johns Hopkins University, pendidikan kesehatan Indonesia masih menghadapi kesenjangan pada kualitas riset, kolaborasi internasional, dan dampak ilmiah global, meskipun jumlah publikasi terus meningkat.

Peran asesor menjadi kunci dalam memastikan akreditasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu, bukan sekadar formalitas administratif. Asesor dituntut mampu menilai praktik akademik secara objektif melalui observasi, wawancara, serta verifikasi keterlibatan mahasiswa, dosen, alumni, dan pemangku kepentingan kesehatan. Pada akhirnya, standar akademik pendidikan tinggi kesehatan merupakan arah strategis untuk mencetak tenaga kesehatan berkualitas global, di mana budaya mutu harus diwujudkan dalam praktik nyata, bukan hanya tertulis di atas dokumen akreditasi.

Purbaya soal Viral Banyak Motor Listrik Berlogo BGN: Saya Belum Tahu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut buka suara terkait viralnya pengadaan ribuan motor listrik untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Purbaya, penggunaan anggaran dalam program Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan utama, khususnya belanja makanan. Purbaya mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Airlangga: Wacana Pemotongan Gaji Menteri Belum Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini wacana pemotongan gaji menteri belum dibahas secara resmi. Airlangga menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (7/4). Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa wacana ini masih belum dibahas dan menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan tersebut, bahkan memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri berkisar 25 persen. Dia menegaskan bahwa persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga akan ditetapkan sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut Purbaya, efisiensi ini akan fokus pada program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga dipertimbangkan sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran negara.

Iran Sepakat Gencatan Senjata dengan AS, tapi Tegaskan Perang Belum Berakhir

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dalam perang melawan Amerika Serikat (AS). Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (8/4/2026), dewan tersebut menegaskan bahwa gencatan senjata bukan berarti perang berakhir. Keputusan ini diambil setelah adanya diskusi intensif dengan kepemimpinan Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam konflik AS-Israel dengan Iran.

April Sudah Masuk Kemarau, Kenapa Masih Hujan Deras?

Hujan deras yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada April dinilai sebagai fenomena normal masa peralihan musim. Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa awal musim kemarau tidak berlangsung serentak di seluruh daerah. Curah hujan tinggi masih tercatat di berbagai wilayah, dengan intensitas sangat lebat di Maluku serta hujan lebat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.

BMKG menyebut kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah faktor atmosfer, seperti aktivitas gelombang Equatorial Rossby, Kelvin, dan Mixed Rossby-Gravity (MRG), serta aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah Sumatra. Peralihan dominasi monsun Asia menuju monsun Australia juga memicu pembentukan pola konvergensi udara, diperkuat perlambatan angin dan pemanasan siang hari yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

Meski hujan masih sering terjadi, musim kemarau secara bertahap mulai berlangsung. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyatakan sekitar 7 persen zona musim telah memasuki kemarau dan jumlahnya akan terus meningkat pada April hingga Juni 2026, terutama di sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di mayoritas wilayah Indonesia, sementara sebagian daerah lain akan mengalaminya pada Juli dan September.

Asosiasi Presisi: Saiful Mujani Soal Narasi Makar Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, mengecam pernyataan Saiful Mujani yang dinilai menebar narasi makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ditengah konflik geopolitik globar, tantangan ekonomi, dan keamanan siber. Pernyataan tersebut dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Saiful Mujani seharusnya menyampaikan pandangannya berbasis data dan mengedukasi publik bukan pernyataan yang bersifat tendensius dan menyerang pribadi. Asosiasi Presisi mendukung kritik terhadap pemerintah sepanjang bersifat konstruktif dan disertai solusi.

Asosiasi Presisi adalah perkumpulan penyelenggara riset persepsi publik di Indonesia yang beranggotakan 32 lembaga survei termasuk diantaranya Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia, FIXPOLL, Trust Indonesia, Voxpol Center, dan Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi).

Klarifikasi Kepala BGN soal Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan klarifikasinya perihal isu sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi perbincangan warganet. Isu ini muncul ke permukaan usai sebuah video yang memperlihatkan puluhan unit sepeda motor listrik berlogo BGN viral di media sosial. Publik pun mempertanyakan terkait pengadaan serta peruntukan kendaraan tersebut bagi program MBG.

Setelah video tersebut menjadi viral, Dadan mengonfirmasi bahwa memang benar unit-unit sepeda motor listrik tersebut milik BGN untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyebutkan, sejumlah sepeda motor berlogo BGN itu sebagai bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Dadan mengatakan, proses realisasi pengadaan motor itu dilakukan secara bertahap dimulai pada Desember 2025. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Meski membenarkan adanya pengadaan sepeda motor listrik,

Dadan membantah jumlahnya yang disebut-sebut mencapai 70.000 itu. Dadan mengatakan, realisasi jumlah unit sepeda motor listrik untuk Kepala SPPG sebanyak 21.801 dari yang dipesan 25.000 unit. Namun, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada setiap Kepala SPPG.

Peradilan Militer Dinilai Berpotensi Menjadi Court of Impunity

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, peradilan militer secara historis tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan politik di masa lalu.  Mekanisme tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan rezim dan memberikan //privillage bagi militer. Hal itu disampaikan Usman dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Akuntabilitas Militer: Kebutuhan Transformasi dari Peradilan Militer Menuju Peradilan Umum”.  Kegiatan ini diselenggarakan Imparsial bersama FISIP UIN Jakarta.

Diskusi ini menyoroti menguatnya kembali militerisme dalam kehidupan sipil serta lemahnya akuntabilitas hukum terhadap anggota militer.  Para narasumber menekankan bahwa reformasi sektor keamanan, khususnya transformasi sistem peradilan militer, merupakan prasyarat penting untuk memperkuat supremasi sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Usman, dalam praktiknya, peradilan militer tidak hanya bermasalah dari sisi kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga dari aspek independensi dan akuntabilitas. Hal ini terutama karena adanya mekanisme internal seperti rantai komando dan hierarki kepangkatan yang memengaruhi proses hukum.

Ia menilai bahwa secara konstitusional, prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum, sebagaimana diatur dalam UUD dan Undang-Undang TNI, namun implementasinya masih terhambat oleh keberadaan Undang-Undang Peradilan Militer yang lama.

Iran Sepakat Buka Selat Hormuz Usai Trump Tunda Serangan Selama Dua Minggu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchimelalui akun Truth Social miliknya, yang mengindikasikan peluang gencatan senjata antara kedua negara. Iran bahkan akan membuka selat Hormuz secara terbatas.

Dalam surat resmi tanggal 7 April 2026 yang mewakili Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Araghchi menyampaikan bahwa Teheran membuka ruang deskalasi dengan syarat penghentian serangan terhadap wilayahnya. Ia juga menambahkan bahwa selama dua minggu ke depan, jalur pelayaran melalui Selat Hormuz akan dibuka secara terbatas melalui koordinasi dengan militer Iran, dengan mempertimbangkan aspek teknis di lapangan. Dalam surat itu, Iran turut menyampaikan apresiasi kepada Pakistan, khususnya kepada Perdana Menteri Shehbaz Sharifdan Marsekal Lapangan Asim Munir, atas upaya mereka dalam meredakan konflik di kawasan.

Bandar Narkoba ‘The Doctor’ Ditangkap Bareng Wanita Asal Kazakhstan

Bandar narkoba The Doctor alias Charlie alias Andre Fernando ditangkap tim gabungan saat sedang bersama perempuan asal Kazakhstan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso Andre ditangkap oleh tim gabungan bersama Hubinter Polri dan kepolisian Malaysia di Crowne Plaza Penang, pada Minggu (5/4) sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

Eko menjelaskan dari hasil penggeledahan diketahui jika Andre tidak membawa paspor. Sehingga tidak bisa langsung dipulangkan sebelum diterbitkannya Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI Penang. Ia mengatakan Andre juga sempat melarikan diri ketika mengetahui dirinya menjadi buronan Bareskrim Polri. Eko menyebut Andre juga sempat membuang Iphone 16 miliknya di jalan tol dari Kuala Lumpur ke arah Selangor. Lebih lanjut, Eko menyebut Andre tercatat meninggalkan wilayah Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024 dengan menggunakan pesawat AirAsia nomor penerbangan QZ326 dari Juanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Andre Fernando menjadi DPO dalam kasus narkotika yang melibatkan bandar narkoba Ko Erwin. Kasus Koh Erwin turut menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

Survei Indikator di Sumbar: Gerindra Unggul Jauh dari Golkar dan Nasdem

Survei Indikator Politik Indonesia periode 19-29 November 2025 yang melibatkan 1.200 responden (telah memiliki hak memilih) di Sumatera Barat menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra mengungguli partai lainnya. Golkar dan NasDem berada pada posisi kedua dan ketiga.

Partai yang masuk dalam lima besar yang paling dipilih oleh responden adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, dan PAN dengan rincian hasil survei sebagai berikut:

  • Partai Gerindra: 34,6 %
  • Partai Golkar: 13,3 %
  • Partai NasDem: 10,7 %
  • PKS: 8,7%
  • PAN: 4,7%
  • Partai Demokrat: 3,9 %
  • PDIP: 3,7 %
  • PKB: 1,4 %
  • PPP: 0,6 %
  • Partai Gelora: 0,3 %
  • PSI: 0,1 %
  • Partai Ummat: 0,1 %
  • Partai Perindo: 0,0 %
  • PKN: 0,0 %
  • Partai Hanura: 0,0 %
  • Partai Buruh: 0,0, %
  • Partai Garuda: 0,0 %
  • PBB: 0,0 %
  • Rahasia/Tidak Jawab: 17,8 %.


















Kepala BNN Usulkan Penyadapan Narkotika Sejak Penyelidikan

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan agar penyadapan dalam penanganan kasus narkotika dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa. Penyadapan saat ini hanya diperbolehkan pada tahap penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Namun, Suyudi menilai pentingnya penyadapan sejak penyelidikan untuk memenuhi unsur tindak pidana dan mendapatkan bahan awal atau screening sebagai penentu status hukum dan tindakan selanjutnya.

Menurut Suyudi, penyadapan di tahap penyelidikan dapat memastikan status subjek hukum, apakah hanya pengguna atau bagian dari jaringan pengedar narkotika. Karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak senyap, menurutnya, menjadikan penyadapan sebagai teknik penyelidikan khusus yang bersifat tertutup atau cover.

Tujuan dari penyadapan ini bukanlah untuk langsung mendapatkan alat bukti pro justisia, melainkan untuk mencari bukti permulaan dan memetakan jaringan kejahatan yang sering terselubung. Usulan ini juga sejalan dengan pandangan strategis Polri dan didukung oleh KUHAP baru yang memungkinkan pengaturan penyadapan melalui aturan tersendiri atau lex specialis dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Suyudi menambahkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan alat bukti pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hasil penyadapan telah dikonkretkan, sehingga RUU Narkotika ini perlu mengatur penyadapan secara tegas.

BPJS TK Upayakan Iuran Pekerja Miskin Dibayar BAZNAS

BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan skema pembiayaan iuran bagi pekerja miskin melalui kolaborasi dengan lembaga pengelola zakat. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional serta sejumlah Lembaga Amil Zakat, termasuk milik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran iuran jaminan sosial pekerja tidak mampu.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI sebagai respons atas dorongan anggota DPR, salah satunya Edy Wuryanto, yang mengusulkan agar pekerja miskin masuk dalam skema BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengamanatkan pekerja miskin memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis, namun hingga kini implementasinya belum sepenuhnya terwujud.

Edy juga menyoroti bahwa program PBI saat ini baru mencakup jaminan kesehatan, sementara perlindungan ketenagakerjaan belum terpenuhi. Dengan aset BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai sekitar Rp900 triliun—sebagian besar ditempatkan pada obligasi—ia menilai hasil investasi sekitar 6 persen dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran iuran pekerja miskin, sekaligus mempercepat pelaksanaan amanat undang-undang yang telah berlaku sejak 2004.

Prabowo Tanggung Kenaikan Avtur, Biaya Haji 2026 Dijaga Tetap Ringan

Pemerintah memastikan biaya haji 2026 tidak akan terdampak kenaikan harga avtur pesawat. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar lonjakan biaya operasional penerbangan tidak dibebankan kepada jamaah haji demi menjaga keterjangkauan biaya ibadah.

Kenaikan harga avtur terjadi cukup signifikan akibat dinamika global, terutama situasi di kawasan Timur Tengah, yang berdampak langsung pada biaya penerbangan haji. Maskapai nasional Garuda Indonesia maupun maskapai Arab Saudi disebut mengalami peningkatan biaya operasional, bahkan tambahan beban yang dilaporkan mencapai sekitar 4.000 dolar AS per jamaah.

Pemerintah bersama otoritas penerbangan kini mencari solusi pembiayaan agar jamaah tidak menanggung kenaikan tersebut. Indonesia memperoleh kuota haji 2026 sebanyak 221.000 jamaah, terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026, dengan harapan jamaah dapat beribadah dengan tenang tanpa tambahan beban finansial.

Ganti Timur Tengah! RI Amankan Stok Minyak-LPG dari Negara-Negara Ini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia sudah mendapatkan pengganti impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Timur Tengah. Diantara negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS) hingga Australia. Sebagai catatan, hingga saat ini Indonesia mengimpor sekitar 7,6 juta ton LPG per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dari total tersebut, sekitar 70-75% dipasok dari Amerika Serikat, 20% dari Timur Tengah, dan sisanya dari negara lain seperti Australia. Tak cuma LPG, peralihan impor juga terjadi untuk minyak mentah. Di mana pemerintah, kata Bahlil sudah mengalihkan impor ke Angola, Nigeria dan juga Afrika. Di sisi lain, sebelumnya Bahlil sempat mengatakan, bahwa kebutuhan produk BBM jadi (bensin) mulai banyak dipenuhi secara domestik melalui Kilang RDMP Balikpapan yang memproduksi 5,6 juta kiloliter bensin dan 4,5 juta kiloliter solar.

Bareskrim tangkap The Doctor pemasok sabu-sabu ke Koko Erwin

Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Andre Fernando alias Ko Andre alias The Doctor, buron pemasok narkotika jenis sabu-sabu kepada terduga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin, mengatakan penangkapan bandar narkoba tersebut berkat kerja sama operasi antara Polri dengan Interpol di Penang, Malaysia. Eko menjelaskan penangkapan Ko Andre terjadi pada Minggu (5/4) di Penang, Malaysia, untuk selanjutnya diterbangkan ke Indonesia guna pemeriksaan lebih lanjut.

Ditresnarkoba Bareskrim Polri telah memasukkan Ko Andre sebagai daftar pencarian orang (DPO) per 1 Maret 2026. Dia merupakan bandar narkoba yang memasok narkoba kepada sindikat Erwin Iskandar alias Koko Erwin, yakni bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan sindikat narkoba di THM White Rabbit Jakarta. Ko Andre alias The Doctor menjadi distributor narkoba ke Indonesia melalui jalur darat dan kargo. Dia menyediakan berbagai jenis narkoba, seperti sabu-sabu, vape mengandung etomidate, dan happy water.

Selain itu, The Doctor memiliki jaringan di daerah Riau. Memasukkan vape mengandung etomidate melalui jalur laut dari Malaysia, melalui Dumai, Riau. Sedangkan untuk sabu-sabu kebanyakan pengiriman menggunakan kargo yang dikemas dalam boneka dan dibungkus dalam kotak kado. Ko Andre alias The Doctor menjual sabu-sabu sebanyak dua kali kepada Koko Erwin, bandar dari NTB.

Defisit APBN Melebar di Awal Tahun, Dampak Geopolitik Mulai Terasa

Tekanan geopolitik global mulai menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melonjak 140,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41 persen dari PDB. Pelebaran defisit terjadi karena ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Hingga Maret, pendapatan negara baru mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target tahunan.

Di sisi penerimaan, pajak masih menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat dibandingkan dua bulan pertama tahun ini yang sempat mencapai 30,4 persen. Sebaliknya, belanja negara justru melesat lebih cepat. Hingga akhir Maret, realisasinya mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN, melonjak 31,4 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tajam terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tumbuh 43,4 persen menjadi Rp281,2 triliun, serta belanja non-K/L seperti subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang melonjak 51,5 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, lonjakan belanja di awal tahun merupakan strategi pemerintah untuk meratakan penyerapan anggaran sepanjang tahun.

Waspada 3 Jalur Transmisi Konflik Timur Tengah ke Ekonomi RI

Bank Indonesia dan pemerintah mengidentifikasi tiga jalur utama dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia, yaitu jalur perdagangan, pasar keuangan, dan fiskal. Dari sisi perdagangan, gangguan pasokan minyak global dapat meningkatkan impor energi dan menekan neraca perdagangan. Dari sisi keuangan, ketidakpastian global mendorong capital outflow dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi fiskal, APBN harus menanggung peningkatan subsidi dan beban bunga utang sebagai shock absorber.

Secara teoritis, fenomena ini mencerminkan transmisi guncangan global (global shock transmission) ke ekonomi domestik melalui berbagai kanal simultan. Dampaknya bersifat multidimensi: inflasi meningkat akibat energi, stabilitas keuangan terganggu, dan tekanan fiskal meningkat secara bersamaan. Namun, terdapat peluang kompensasi melalui windfall dari ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kebijakan makro (fiskal dan moneter) dalam merespons shock secara cepat dan terkoordinasi.

Hadapi Krisis, Purbaya Ungkap RI Ogah Ikuti Saran IMF

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, Purbaya memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga. Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak mengambil pendekatan ala IMF yang mengencangkan ikat pinggang melalui pemotongan belanja. Sebaliknya, pemerintah justru memberikan berbagai insentif untuk mendukung perekonomian.

Pada 2025, insentif pajak terbesar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun. Selain UMKM, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bahan makanan sebesar Rp77,3 triliun. Fasilitas ini mencakup PPN ditanggung untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga hasil perikanan dan kelautan. Insentif di sektor transportasi tercatat Rp39,7 triliun. Dukungan tersebut antara lain berupa PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum serta tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding. Insentif untuk sektor pendidikan sebesar Rp25,3 triliun. Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh insentif Rp15,1 triliun. Kebijakan tersebut mencakup PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis. Adapun insentif melalui skema tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi mencapai Rp7,1 triliun.

Saat ini, Purbaya menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari sejumlah indikator konsumsi yang tetap tumbuh. Merujuk data Mandiri Spending Index pada Februari, angkanya naik hingga ke level 360,7, diikuti peningkatan belanja masyarakat terutama pada kelompok consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Penjualan ritel juga tumbuh sekitar 6,9 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 125,2.

Iran Tuntut Penjelasan Saudi-UEA Usai Tembak Jatuh Drone China

Otoritas Iran menuntut penjelasan dari dua negara Teluk, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang juga negara tetangganya, setelah menembak jatuh drone buatan China yang mengudara di wilayahnya pekan lalu. Saudi dan UEA merupakan pengguna drone buatan Beijing tersebut di kawasan Timur Tengah. Drone buatan China itu, Wing Loong II, ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran saat perang terus berkecamuk melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Ditembak jatuhnya drone itu memicu pertanyaan apakah negara-negara Teluk, seperti Saudi dan UEA, telah bergabung dalam perang AS-Israel melawan Iran.

Otoritas Teheran, Senin (6/4/2026), menyebut drone buatan asing yang ditembak jatuh itu dapat menjadi bukti “keterlibatan aktif” dalam perang antara Iran melawan AS-Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa drone buatan China itu ditembak jatuh saat terdeteksi mengudara di atas kota Shiraz pada Kamis (2/4) pekan lalu. Baghaei memposting foto-foto yang menunjukkan puing-puing drone yang ditembak jatuh tersebut ke media sosial. Dia mengatakan bahwa puing-puing drone itu bisa menjadi “bukti partisipasi langsung dan keterlibatan aktif” oleh beberapa negara tetangga “dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran”.

Sejauh ini belum ada tanggapan Saudi maupun UEA atas hal tersebut. Otoritas Beijing juga belum memberikan komentar. Namun, jika Saudi atau UEA memang mengoperasikan drone tersebut, maka hal itu menandakan peningkatan dukungan mereka untuk perang melawan Iran. Kedua negara Teluk itu sedang berada di bawah tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung operasi ofensif terhadap Teheran.


Efek Berantai Avtur Mahal: Tiket Naik Terbatas, Rute Maskapai Diubah, Pemerintah Turun Tangan

Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) memicu perubahan berantai di sektor penerbangan. Pemerintah menaikkan fuel surcharge, menahan lonjakan tiket lewat subsidi, sementara maskapai mulai menyesuaikan rute dan kapasitas demi menjaga keberlangsungan operasional. Harga avtur yang mencapai Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta menjadi pemicu utama. Dengan porsi biaya bahan bakar yang mencapai sekitar 40 persen dari total operasional, memaksa adanya penyesuaian di sisi tarif dan layanan. Pemerintah kemudian menetapkan fuel surcharge sebesar 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, naik dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller.

Sebagai bantalan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 11 persen dengan alokasi Rp1,3 triliun per bulan. Selain itu, bea masuk suku cadang pesawat diturunkan menjadi 0 persen guna meringankan beban maskapai. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, harga tiket diperkirakan hanya naik di kisaran 9 persen hingga 13 persen. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kenaikan tarif tidak sepenuhnya dibebankan ke penumpang, karena sebagian ditahan melalui intervensi fiskal. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melihat kebijakan ini juga membawa dampak lanjutan ke ekonomi nasional. Ia memperkirakan output Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat hingga 1,49 miliar dollar AS atau sekitar Rp24,58 triliun

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menilai kebijakan pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Namun, di lapangan, maskapai tetap harus melakukan langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan operasional. Indonesia AirAsia, misalnya, melakukan penyesuaian jadwal pada sejumlah rute serta rasionalisasi kapasitas. Garuda Indonesia pun menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas operasional di tengah volatilitas harga energi.

Trump Ejek NATO Macan Kertas, Ngeluh Korsel-Jepang Ogah Perangi Iran

Presiden Donald Trump kembali mengecam aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan negara-negara sekutunya di luar Eropa karena ogah bantu Amerika Serikat berperang melawan Iran. Trump juga mengkritik Korea Selatan, Jepang, hingga Australia dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin (6/4). Ia menilai sekutu-sekutu ini tak berbuat apa-apa membantu AS selama perang dengan Iran berlangsung sejak 28 Februari lalu. Tapi, Trump menuturkan NATO benar-benar tidak berupaya membantu AS dalam konflik ini. Ia bahkan lagi-lagi mencap NATO sebagai “macan kertas”, pihak yang kelihatannya kuat padahal sebenarnya lemah.

Dalam kesempatan itu, Trump juga memamerkan usaha yang selama ini dilakukan AS untuk membantu sekutu-sekutu di belahan dunia lainnya. Ia menyinggung bagaimana selama ini AS merogoh kocek dan logistik untuk menempatkan ribuan pasukan AS di Jepang hingga Korea Selatan. AS memang memiliki pangkalan militer di Jepang dan Korsel yang bertujuan membendung ancaman Korea Utara terhadap sekutu-sekutunya di kawasan itu. Lebih lanjut, Trump mengungkap akar Perselisihan AS dan NATO berasal dari rencana imperialis dia mencaplok Greenland. “Kami menginginkan Greenland. Mereka tidak mau memberikannya kepada kami. Dan saya berkata, ‘selamat tinggal’,” kata Trump.


Iran Respons Ultimatum Serangan Trump: Biarkan Dia Ngoceh

Iran menganggap Presiden Amerika Serikat Donald Trump banyak omong dan menantang ultimatum perang sang presiden. Anggota Dewan Penentu Kebijakan (Expediency Discernment Council) Iran, Saeed Jalili, lantas menilai mendiamkan Trump bukanlah pendekatan yang tepat. Ia berpendapat biarkan saja Trump berkata semaunya karena menurutnya, pernyataan presiden 79 tahun itu justru mengungkap karakter Amerika Serikat sebenarnya.

Ejekan itu dilayangkan Jalili usai dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin (6/4), Trump mengancam akan “melenyapkan” Iran dalam satu malam. Itu merupakan ultimatum terbaru Trump menyusul desakannya terhadap Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dan upaya negosiasi gencatan. Trump sebelumnya bahkan mengancam akan menjadikan Iran neraka jika tak kunjung membuka Selat Hormuz dalam waktu yang ia tentukan. Ia juga mengatakan militer AS bisa menghancurkan situs energi dan infrastruktur Iran lainnya dalam kurun waktu empat jam jika ultimatum habis.

Militer Iran menegaskan retorika “angkuh” Trump terkait perang di Timur Tengah tidak akan menghambat pasukan Iran. Militer Iran menilai ancaman verbal Trump selama ini tak berdampak apa-apa terhadap angkatan bersenjatanya. Ejekan itu dilayangkan Iran usai dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin (6/4), Trump mengancam akan “melenyapkan” Iran dalam satu malam. Ultimatum Trump ke Iran akan berakhir hari ini, Selasa (7/4) pukul 20.00 waktu Iran. Dalam konferensi pers pada Senin, Trump mengatakan bakal merontokkan seluruh jembatan dan pembangkit listrik Iran.

Negosiasi Iran dan AS Alot, Trump Kembali Ancam akan Serang Habis-habisan

Presiden Donald Trump mengatakan proposal terbaru untuk gencatan senjata AS dengan Iran “tidak cukup baik,” menjelang tenggat waktu yang semakin dekat bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan besar-besaran terhadap infrastruktur sipilnya. Kemudian, selama konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengulangi ancamannya untuk menyerang infrastruktur energi dan transportasi Iran pada hari Selasa pukul 8 malam ET jika selat tersebut tidak dibuka kembali.

Menteri Brian: PJJ Hanya untuk Mahasiswa Semester 5 ke Atas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menetapkan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di perguruan tinggi tidak berlaku bagi seluruh mahasiswa. PJJ hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester lima ke atas dan program pascasarjana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pola kerja dan penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Penerapannya harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik program studi, substansi mata kuliah, serta efektivitas capaian pembelajaran.

Kemendiktisaintek menegaskan tidak semua mata kuliah dapat dilaksanakan secara daring. Mata kuliah yang membutuhkan praktik langsung, perhitungan intensif, maupun kegiatan laboratorium tetap wajib dilakukan secara tatap muka. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa pembelajaran praktik seperti kedokteran hewan atau kegiatan praktikum lainnya tidak memungkinkan dilaksanakan melalui PJJ.

Selain pengaturan pembelajaran, surat edaran tersebut juga mengatur pola kerja pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek, LLDikti, dan perguruan tinggi, yakni bekerja dari kantor pada Senin hingga Kamis serta bekerja dari rumah (WFH) setiap Jumat. Bagi dosen, pengaturan kerja disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan agar pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tetap berjalan optimal. Seluruh kebijakan ini diterapkan secara fleksibel dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kinerja organisasi.

Indeks Harga Pangan Dunia Naik 2,4%, Dipicu Lonjakan Biaya Energi Imbas Perang

Indeks harga pangan global mencatat kenaikan pada Maret 2026, didorong oleh lonjakan harga energi seiring eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan laporan terbaru Food and Agriculture Organization (FAO), Indeks Harga Pangan FAO tercatat sebesar 128,5 poin pada Maret, naik 2,4% dibandingkan Februari dan 1,0% lebih tinggi secara tahunan. Harga pangan dunia naik terutama karena harga minyak mentah meningkat. Kenaikan ini membuat biaya produksi dan distribusi pangan ikut naik, termasuk harga pupuk dan ongkos transportasi.

Secara rinci, harga serealia naik 1,5% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipicu oleh harga gandum yang melonjak 4,3% akibat kekeringan di Amerika Serikat serta kemungkinan berkurangnya penanaman di Australia karena pupuk mahal.

Tingkatkan Kualitas Sekolah Keagamaan, Menag Minta Tambahan Anggaran Rp 24,8 Triliun

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Agama tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun dalam Rapat Tingkat Menteri Bidang Pendidikan bersama Kemenko PMK. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat satuan pendidikan binaan Kemenag sekaligus mewujudkan kesetaraan kualitas antara madrasah, sekolah keagamaan, dan sekolah umum. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian yang adil kepada seluruh lembaga pendidikan demi menjamin hak pendidikan anak bangsa serta mendukung visi pembangunan SDM unggul.

Usulan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program strategis, antara lain revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi Rp22,9 miliar. Program revitalisasi menjadi prioritas utama karena masih banyak bangunan madrasah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Anggaran ini direncanakan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, meliputi madrasah serta sekolah keagamaan lintas agama.

Selain pembangunan fasilitas, Nasaruddin juga menyoroti rendahnya cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di madrasah dan pondok pesantren yang baru mencapai 10–12 persen, jauh di bawah sekolah umum yang diproyeksikan mencapai 80 persen. Ia menilai pesantren justru memiliki kesiapan tinggi dalam menjalankan program tersebut karena terbiasa dengan sistem dapur mandiri dan makan bersama. Melalui tambahan anggaran ini, Kemenag berharap kualitas pendidikan keagamaan dapat meningkat dan berkontribusi pada percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan inklusif.

Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa curah hujan rata-rata pada musim kemarau 2026 lebih rendah dibandingkan rata-rata curah hujan dalam 30 tahun terakhir. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan BMKG memprediksi musim kemarau pada tahun ini akan berlangsung lebih awal dan lebih lama, yang dimulai pada April atau Mei, dengan puncaknya pada Agustus. Sementara BMKG juga memantau fenomena El Nino di Indonesia, yang sejauh ini masih dalam kategori lemah hingga moderat.

Kementerian Kehutanan juga menggandeng BMKG untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau. Salah satu upayanya dengan rewetting (pembasahan kembali) lahan gambut dengan menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BMKG.

Kemenkes Tetapkan Status KLB Campak di 4 Daerah Sumsel, Ini Rincian Kasusnya

Kementerian Kesehatan menetapkan empat daerah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Dua daerah, yaitu Palembang dan Prabumulih, telah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Di Palembang tercatat 578 kasus suspek dengan 90 kasus positif, sedangkan Prabumulih mencatat 76 kasus suspek dengan 16 kasus positif. Sementara itu, Banyuasin melaporkan 15 kasus suspek dengan 5 kasus positif dan Musi Rawas Utara 66 kasus suspek dengan 8 kasus positif.

Secara keseluruhan, hingga 30 Maret 2026 jumlah kasus campak di Sumatera Selatan mencapai 1.243 kasus suspek dengan 184 kasus positif. Tren bulanan menunjukkan 381 suspek dengan 151 kasus positif pada Januari, meningkat menjadi 530 suspek dengan 33 kasus positif pada Februari, dan 332 suspek tanpa kasus positif baru pada Maret. Meski tidak ditemukan kasus positif di bulan Maret, Dinas Kesehatan Sumsel menilai kewaspadaan tetap diperlukan karena campak merupakan penyakit yang sangat menular.

Menanggapi status KLB tersebut, Dinas Kesehatan Sumsel menekankan pentingnya peningkatan cakupan imunisasi rutin serta pelaksanaan imunisasi massal dan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum lengkap vaksinasinya. Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan campak bagi tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan, yang mencakup penguatan skrining pasien serta sistem pengendalian infeksi guna mencegah peningkatan penularan.

Dorong PAD, Anggota DPR Sigit K Yunianto Minta Hak Daerah Diperkuat

Sigit K Yunianto, Anggota Komisi XII DPR RI, menilai pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemotongan dana transfer pusat.

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong daerah untuk mengelola Sumber Daya Mineral (SDM) secara optimal. Beliau juga mengapresiasi inisiatif usulan Participating Interest (PI) bagi daerah penghasil energi. Yakni bagi daerah penghasil telah memperoleh PI sebesar 10 persen. Formulasi kebijakan ini akan dikaji lebih lanjut agar tidak hanya berlaku pada migas tetapi juga seluruh daerah penghasil tambang. Misalnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Joneponto yang menjadi penghasil pembangkit listrik.

PDIP Selesaikan Kajian Transformasi Partai-Politik TNI

Andi Widjajanto, Kepala Badan Riset dan Analis Kebijakan (Barak) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan mereka sudah menyelesaikan kajian strategis mengenai transformasi partai khusus.

Transformasi partai tersebut mengkaji berbagai pemilihan umum yang dilalui hingga dampak positif dan negatifnya. Kajian juga memasukkan variabel media sosial dan akal imitasi (AI). Selain pembahasan reformasi politik, juga mengkaji politik militer TNI.

Kajian tersebut disusun hampir setahun sejak Juli 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta dilakukan konsinyering selama 3 hari atas kajian tersebut. Selain kajian strategis jangka panjang, Ketua Umum PDIP juga menugaskan untuk membuat kajian dinamis utamanya terkait geopolitik. Yang terbaru, Barak sedang mengkaji tentang gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Libanon hingga kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Politikus PDIP: Politik Dua Kaki Bukan Gaya Kami

Melki Sedek Huang, politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah partainya sedang memainkan politik dua kaki di pemerintahan Prabowo Subiantor-Gibran Rakabuming.

Melki mengungkap partainya penuh dengan kader-kader yang rasional dan objektif. Sehingga sudah sewajarnya jika kader PDIP mendukung sikap pemerintah yang positif bagi rakyat dan mengkritik secara konstruktif jika sebaliknya. Menurutnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri juga memahami karakter kadernya sehingga mengusung konsep partai penyeimbang.

Melki menekankan pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo tidak boleh dianggap sebagai pertemuan negosiasi politik tinggi para elite yang membuat PDIP kehilangan posisinya. Pertemuan hanyalah bersifat silaturahmi yang fokus mencari solusi atas isu-isu terkini.

Sebelumnya Tempo menurunkan laporan berjudul “Buat Apa PDIP Berpolitik Dua Kaki di Depan Prabowo” yang menyoal sikap PDIP yang kerap mengkritik program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, di sisi lain terjadi pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto.

BPOM Dukung Pengendalian PTM dengan Pelabelan Nutri-Level

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dengan menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM mengenai Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Inisiatif ini bertujuan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) melalui pelabelan Nutri-Level.

Menurut Kepala BPOM, Taruna Ikrar, Nutri-Level akan diterapkan sebagai sistem pelabelan gizi di Indonesia untuk membantu masyarakat membuat pilihan produk pangan lebih sehat. Rancangan revisi peraturan ini menambahkan ketentuan pencantuman Nutri-Level pada bagian depan kemasan, yang menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan GGL dengan indikator huruf A hingga D. Indikator A yang berwarna hijau tua menandakan kandungan GGL sangat rendah, sementara D berwarna merah menunjukkan dianjurkan untuk dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan.

Taruna menegaskan bahwa pencantuman Nutri-Level bukanlah larangan untuk mengonsumsi produk tertentu, melainkan panduan bagi masyarakat untuk memilih produk yang lebih sehat. Bagi pelaku usaha, kebijakan ini diharapkan menjadi peluang bisnis untuk mempromosikan tren konsumsi pangan olahan yang lebih sehat.

Percepat Program 3 Juta Rumah, Prabowo Dorong Kampus Lakukan Riset Perumahan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 April 2026 menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di Indonesia melakukan riset dan kajian intensif terkait permasalahan perumahan. Hal ini untuk mempercepat realisasi program tiga juta rumah.

Brian akan segera mendorong kampus-kampus segera melakukan penelitian untuk mengatasi persoalan tersebut. Terkait jalannya riset, pihaknya dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan terus berkoordinasi membantu terlaksananya penelitian.

Brian mengatakan Prabowo juga menginstruksikan agar perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Planologi dapat membantu kepala daerah untuk membenahi tata ruang kota/kabupaten. Langkah ini bertujuan menciptakan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan inklusif.

May Day 2026, Buruh Akan Gelar Aksi di 38 Provinsi dan Angkat 6 Tuntutan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan rencana aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Ia menjamin pelaksanaan peringatan May Day akan berlangsung tertib, damai, konstitusional, dan tidak anarkistis. Ia menyebut aksi tersebut bakal diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia, dan tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Untuk wilayah Jabodetabek, kata Said, rencananya aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB, yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 50.000 buruh. Sementara di berbagai daerah, aksi akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan keterangan Said, aksi buruh itu rencananya akan mengangkat enam tuntutan, yaitu:

  1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
  2. Menolak sistem outsourcing dan kebijakan upah murah yang dinilai semakin menguat.
  3. Mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin nyata akibat situasi global dan kebijakan ekonomi domestik.
  4. Reformasi pajak yang berpihak pada buruh. Salah satunya dengan menuntut agar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
  5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
  6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Search