dicetak pada tanggal: 10 Oktober 2025 4:10 PM

Utang Paylater Warga RI Terus Melambung, Capai Rp 34 Triliun per Agustus 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pinjaman produk Buy Now Pay Later (BNPL)  atau paylater di perbankan maupun maupun perusahaan pembiayaan mencapai Rp 34,3 triliun. Penyaluran pinjaman ini masih didomonasi perbankan. Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mencatat, nilai penyaluran pinjaman Paylater di perbankan mencapai Rp 24,33 triliun, naik 32,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka penyaluran ini juga naik dibandingkan Juli 2025 yang mencapai Rp 24,05 triliun. Dian mencatat, jumlah pemilik rekening Paylater juga terus naik menjadi 29,33 juta, dari 28,25 juta rekening pada bulan sebelumnya. Meski demikian, menurut Dian, porsi kredit Paylater perbankan tercatat masih mencapai 0,30% dari total kredit perbankan. 

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan pembiayaan Paylater oleh perusahaan pembiayaan juga tumbuh pesat dan telah mencapai Rp 9,97 triliun.

OJK Terima Laporan 27.395 Rekening Dipakai Judi Online, Minta Bank Blokir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 27.395 rekening di perbankan terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, telah meminta bank untuk memblokirnya. Dian menjelaskan, jumlah meningkat dibandingkan periode sebelumnya. OJK sebelumnya telah meminta perbankan untuk memblokir 25.912 rekening yang juga terindikasi terkait aktivitas judi online. Menurut Dian, langkah ini merupakan tindak lanjut dari data dan laporan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Berdasarkan laporan tersebut, OJK melakukan pengembangan dengan meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan (NIK), guna memastikan tidak ada rekening yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan bank untuk menerapkan enhance due diligence (EDD), yaitu proses verifikasi yang lebih mendalam dan ketat terhadap nasabah atau transaksi berisiko tinggi. Melalui EDD, bank diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi serta memitigasi potensi risiko kejahatan keuangan yang timbul dari aktivitas mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait judi online.

Produk Makanan Sehat RI Catat Transaksi Rp145 Miliar di Chili

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk makanan sehat Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi senilai 8,8 juta dolar AS atau setara Rp145 miliar pada pameran Espacio Food & Service 2025 di Chili. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Kemendag) Fajarini Puntodewi mengatakan Indonesia juga berhasil mendapat peluang kontrak jangka panjang di sektor ritel modern, niaga elektronik (e-commerce) dan distributor untuk Chili dan sekitarnya. Menurut dia, produk Indonesia berhasil menarik minat pengunjung karena menawarkan keunikan rasa, kualitas, dan nilai tambah yang khas. Kelebihan-kelebihan itu sulit ditemukan di produk dari negara lain.

Pemerintah Terapkan Mandatori B50 Mulai 2026 Hentikan Impor Solar

Pemerintah menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama dalam forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025), menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor minyak solar mulai 2026. Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi.

Program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara. Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS. Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun. Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini. Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional. Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.

Mendagri Tegur Gubernur yang Protes Pemotongan TKD: Singgung Pemborosan dan OTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, sebagian besar pemerintah daerah masih belum mampu mengelola anggaran secara efisien.

Tito mengingatkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat penggunaan anggaran yang tidak efisien. Ia meminta para gubernur menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan hemat.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga meminta para gubernur melakukan exercise atau evaluasi terhadap anggaran yang dimiliki setelah adanya pemotongan TKD. Daerah yang benar-benar mengalami kesulitan akan dicarikan solusi.

Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber

Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik. Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer ke ranah penegakan hukum sipil. Lantas, bagaimana posisi penyidik TNI dalam RUU KKS?

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.

Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil.

Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang hendak berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Yusril mengungkapkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo mengecam kebiadaban dan kekejaman Israel kepada Palestina. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai adanya pengakuan terhadap negara Palestina.

Yusril menjelaskan, tidak akan diberikannya visa tersebut sejalan dengan penolakan masyarakat terhadap kehadiran atlet Israel di Jakarta. Sikap ini sudah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Total ada 12 kontingen atlet gimnastik Israel yang visanya dibatalkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, pembatalan visa itu dilakukan segelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) selaku penjamin meminta Imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel tersebut.

Menko Muhaimin Beberkan Kriteria Ponpes yang Dibantu Rehabilitasi Bangunan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pondok pesantren (ponpes) wajib memenuhi tiga kriteria untuk mendapat bantuan rehabilitasi bangunan dari Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Adapun tiga kriteria itu ditentukan supaya bantuan yang diberikan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dua kriteria awal yang harus dipenuhi ialah jumlah santri dan tingkat kerawanan bangunan. “Jumlah siswa, siswi, santrinya harus di atas 1.000 santri. Yang kedua, memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

Muhaimin menerangkan setelah kedua kriteria awal telah dipenuhi, selanjutnya Satgas akan memberikan bantuan rehabilitasi bangunan langsung, jika pondok pesantren benar-benar tidak mampu. “Yang ketiga, benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan. Kita bantu,” ujar ketua umum DPP PKB itu. Muhaimin menjelaskan, bantuan rehabilitasi akan memiliki dua jenis yakni bantuan renovasi gedung hingga bantuan pembangunan ulang secara penuh. Adapun jenis bantuan akan diputuskan Satgas setelah melakukan audit secara menyeluruh terhadap gedung pondok pesantren.

Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi-Digital-Budaya

Pemerintah telah resmi memberlakukan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Seluruh platform digital pun diwajibkan untuk mencegah anak dari paparan konten berbahaya. Regulasi yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari tiga strategi terpadu untuk menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Dua lainnya adalah gizi dan kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Kemudian penguatan karakter bangsa melalui keterlibatan lembaga budaya. Kemkomdigi pun memastikan informasi program MBG dan PKG mudah dipahami masyarakat, sehingga orang tua tahu manfaat langsung bagi tumbuh kembang anak. Kemajuan teknologi digital memberi banyak kemudahan. Tetapi, menurutnya, budaya tak bisa ditinggalkan, harus berjalan beriringan.

Penguatan budaya ini dikatakan Menteri selaras dengan tugas Kemkomdigi yang tidak hanya mengatur tata kelola ruang siber. Tetapi juga memastikan bahwa ruang komunikasi dan informasi menjadi medium bagi penyebaran nilai-nilai budaya bangsa. Melalui literasi digital, program konten positif, dan kolaborasi dengan lembaga budaya, pemerintah memastikan hadir. Guna menyeimbangkan percepatan teknologi dengan pelestarian identitas nasional. Tujuan akhirnya jelas, anak Indonesia tumbuh aman di dunia digital, sehat secara jasmani. Serta kuat dalam identitas budaya menuju Indonesia Emas 2045.

Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil. Freddy menambahkan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga sipil sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.

Koalisi sipil mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI dalam RUU KKS akan melemahkan supremasi sipil. Mereka menilai, penegakan hukum pidana seharusnya menjadi ranah lembaga sipil seperti kepolisian dan kejaksaan, bukan militer. Koalisi juga menilai, jika pasal tersebut tetap dipertahankan, hal itu bisa membuka ruang bagi praktik militerisasi di ruang siber.

Mendagri Meminta Inspektorat Daerah Ikut Kawal Pelaksanaan Program MBG

Pemerintah pusat meminta para inspektorat daerah mengawasi keuangan daerah sejak tahap perencanaan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Tito menuturkan, rakor nasional itu digelar agar para inspektorat daerah bisa lebih baik menjalankan tugasnya. Inspektorat daerah diminta mengawasi dan aktif memberikan masukan bagi pemda sejak tahapan perencanaan anggaran dan program. Dengan pelibatan inspektorat, setiap program pemda diharapkan bisa lebih efektif dan efisien. Dengan pelibatan inspektorat, setiap program pemda diharapkan bisa lebih efektif dan efisien.

Inspektorat daerah diminta mengawasi dan mengevaluasi jika ada program yang melenggar aturan. Tito pun berpesan kepada para inspektur agar tidak hanya mengawasi program-program reguler pemda, tetapi juga pengawasan terhadap program-program yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman melihat struktur kelembagaan inspektorat daerah di dalam pemda menyulitkan inspektorat menjalankan tugasnya. Di pemda, inspektorat bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Konsekuensinya, inspektorat daerah tunduk pada kepala daerah. Jika Mendagri mengharapkan inspektorat lebih berperan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu direvisi.

KPK Siap Turun Gunung Bantu Usut Permasalahan MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti sejumlah masalah keracunan, dalam program makan bergizi gratis (MBG). Lembaga Antirasuah menyatakan siap membantu mengusut keracunan jika diminta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meyakini keracunan terjadi karena adanya penurunan kualitas bahan makanan, sampai prosedur pengolahan yang tidak dilakukan dengan baik. KPK bisa menurunkan tim pencegahan memastikan semua prosedur dijalankan dengan semestinya.

Budi mengatakan, KPK sudah pernah membuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga, keikutsertaan KPK mencegah keracunan karena penurunan kualitas MBG bukan mustahil dilakukan.Menurut Budi, ada kesepakatan antara pihaknya dengan BGN agar KPK bisa membantu sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya penurunan kualitas.

Bahlil: RI Butuh Investasi Rp10 Ribu T untuk Hilirisasi 20 Komoditas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi hingga US$618 miliar atau sekitar Rp10.224,18 triliun (asumsi kurs Rp16.543 per dolar AS) untuk hilirisasi 20 komoditas unggulan dalam negeri. Menurut Bahlil, hilirisasi memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian dalam negeri, tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga bisa mendongkrak lapangan kerja sampai meningkatkan pendapatan negara, khususnya disektor mineral dan migas.

Namun, ia mengakui kebijakan hilirisasi ini tidak disukai oleh banyak orang, tercermin dari aksi demonstrasi yang dilakukan saat kebijakan tersebut dilakukan. “Contohnya adalah hilirisasi nikel, saya didemo 1,5 bulan. Mereka katakan kepada saya, ‘kalau ditutup ekspor nikel, bagaimana usaha kami?’ Saya katakan, sudahlah, kita ini kan sudah cukup mengirim bahan baku, sudah saatnya kita harus insaf, kalau enggak bisa insaf total, ya sudahlah insaf bertahap,” terang Bahlil.

Kemenkeu Tegaskan Single Salary PNS Belum Siap Diterapkan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan skema single salary alias gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) belum siap diterapkan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, tidak merinci lebih lanjut apa masalah atau ketidaksiapan implementasi skema tersebut. Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga tak bisa menjelaskan nasib gaji tunggal PNS. Ia mengaku belum mengetahui terkait update penerapannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga sudah pernah menepis isu pemerintah bakal segera mengimplementasikan single salary. Ia mengatakan pihaknya masih fokus menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Jika PP Manajemen ASN sudah rampung, Rini menyebut aturan-aturan turunan lainnya otomatis ikut serta. Pada April 2025 lalu, Kemenpan RB mengaku masih menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tersebut.

Soal ”Reshuffle” Kabinet Lagi, Gerindra: Tunggu Saja!

Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet jilid IV, Rabu (8/10/2025) kemarin, dua wakil menteri baru dilantik. Salah satunya Benjamin Paulus Octavianus yang ditetapkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan, yang merupakan kader Partai Gerindra. Dalam reshuffle yang sama, Presiden juga menunjuk dua kader Gerindra lainnya, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, sebagai Asisten Khusus Presiden. sedikitnya 20 kader Gerindra kini menduduki posisi menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat menteri pada pemerintahan Prabowo.

Situasi itu menuai kritik publik. Kritik salah satunya dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menilai pemerintahan Prabowo semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Fungsionaris Partai Gerinda Ahmad Riza Patria mengatakan setiap presiden memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet. Terkait kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang semakin gemuk, Riza menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata untuk mempercepat kinerja pemerintahan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpandangan reshuffle kali ini membuat kabinet semakin gemuk dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sebelumnya disampaikan Presiden. Ia menilai, kehadiran wakil menteri tidak memiliki urgensi yang jelas. Sebab, di setiap kementerian sudah ada sekretaris jenderal dan direktur jenderal yang dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri. Kehadiran wakil menteri dapat memunculkan persaingan tidak sehat dengan sang menteri. Menurut Jamiluddin, terlalu sering reshuffle juga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan menteri. Hal ini juga mengindikasikan kurang selektifnya Presiden Prabowo saat memilih menteri dan wakil menteri.

Kementerian UMKM Luncurkan Program Kumitra untuk Perkuat Rantai Pasok

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) di Sukabumi, Kamis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem rantai pasok nasional dengan memperluas peluang usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar terintegrasi dalam rantai pasok formal baik di tingkat nasional maupun global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa alasan diluncurkannya Kumitra adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro yang selama ini berjuang tanpa jaminan pasar yang pasti. Maman menyatakan bahwa selain memperkuat rantai pasok, program Kumitra juga berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Sebagian besar pelaku usaha mikro adalah ibu rumah tangga, dan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Protes Pemangkasan TKD: Ketegangan Fiskal antara Purbaya dan Para Gubernur

Sejumlah kepala daerah memprotes pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026. Anggaran tersebut turun signifikan dibandingkan alokasi 2025, sehingga menimbulkan ketegangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pemangkasan dana tersebut dikeluhkan akan mengganggu belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, daerah juga menghadapi kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK di tengah menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menteri Keuangan menyatakan akan mengevaluasi kembali alokasi TKD jika penerimaan negara membaik, namun menolak mengambil alih pembiayaan gaji ASN. Pemerintah pusat menegaskan prioritasnya adalah menjaga keberlanjutan fiskal nasional dan tidak akan melampaui batas defisit anggaran.

Pemerintah Negosiasi dengan Cina untuk Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak Tiongkok. Negosiasi ini bertujuan untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. Proses restrukturisasi ini mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan dan bukan sekadar perbaikan jangka pendek.

Hal ini dilakukan untuk memastikan risiko serupa, seperti potensi gagal bayar, tidak terulang di masa depan. Hasil negosiasi utang KCIC berpotensi memengaruhi rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah memastikan proyek lanjutan tersebut akan menggunakan struktur pembiayaan yang benar-benar berkelanjutan.

Pertama Kalinya Koperasi Bisa Kelola Tambang 2.500 ha, Menkop Susun Syaratnya

Koperasi untuk pertama kalinya dapat mengelola usaha pertambangan mineral dan batu bara berkat terbitnya peraturan pemerintah yang baru. Kebijakan ini menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional secara resmi.

Pemerintah, melalui kementerian terkait, akan menyusun regulasi teknis mengenai kriteria koperasi yang layak mengelola tambang. Aturan ini bertujuan memperkuat posisi koperasi agar mampu bersaing dengan korporasi besar dalam industri pertambangan. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan gerakan koperasi dan menjadi titik balik peran aktif koperasi. Pemerintah akan mendukung peningkatan kapasitas koperasi agar mampu mengelola tambang secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

RI Target Tambah 76 Persen Pembangkit dari EBT di 2029

Pemerintah menargetkan ada tambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik hingga 2034. Di mana, 76 persennya direncanakan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Rencana penambahan ini ditetapkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Termasuk di dalamnya ada pembangkit energi tenaga nuklir. “RUPTL telah disahkan dua bulan yang lalu, yang mana RUPTL 2025-2034 ini adalah RUPTL paling hijau dalam sejarah ketenagalistrikan Indonesia, menunjukkan komitmen kepada transisi energi,” ujar Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar dalam acara peluncuran Electricity Connect 2025 di Hotel Tribrata Jakarta, Selasa (7/10).

Menurutnya, saat ini pembangkit utama di sektor ketenagalistrikan masih berasal dari fosil atau energi kotor sehingga ada tekanan kuat untuk melakukan transisi energi. Namun, ia berkata perpindahan dari energi berbasis fosil ke EBT tentu tidak mudah. Hal itu karena seluruh perencanaan maupun pelaksanaan program ke depan harus berbelok 180 derajat. Kebijakan penggunaan energi berbasis fosil yang sangat ekonomis harus beralih harus dialihkan ke energi baru dan terbarukan. Namun, hal tersebut berhasil diubah di dalam RUPTL 10 tahun ke depan. Dengan demikian, dominasi energi batu bara dapat dibuah. Saat ini, porsi batu bara dalam bauran energi nasional 66 persen, sedangkan EBT 14 persen.

Tanggapan Gubernur Soal Dana Transfer Pusat Dipotong

Dana transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2026 mendatang berkurang atau dipotong sebesar Rp2,8 triliun. Dimana ketentuan ini berdasarkan surat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dari Dirjen Pertimbangan Keuangan yang tertulis per tanggal 23 September 2025. Terkait dengan hal ini, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya dalam hal ini Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sudah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Khofifah pilihannya adalah dengan menaikkan besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari semula hanya 3 persen naik menjadi 10 persen. Dengan begitu, Khofifah menambahkan pihaknya yakin jika prosentase dinaikkan, maka tekanan akibat pemotongan dana transfer pusat bisa direduksi secara signifikan.

AS Ngeri! Trump Kerahkan Militer di Chicago, Tangkap Walikota-Gubernur

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menimbulkan gejolak politik. Ia telah mengerahkan ratusan pasukan Garda Nasional di Chicago serta menyerukan agar dua politisi dari Partai Demokrat, Wali Kota Chicago Brandon Johnson dan Gubernur Illinois JB Pritzker, untuk dijebloskan ke penjara. Langkah itu memicu kekhawatiran baru atas penggunaan kekuasaan politik untuk menekan oposisi. Trump menuding Johnson dan Pritzker gagal melindungi agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Chicago.

Seruan tersebut muncul setelah Johnson menandatangani perintah eksekutif yang menjadikan Chicago sebagai “Zona Bebas ICE,” melarang agen federal menggunakan fasilitas kota untuk operasi imigrasi. Johnson menyebut pernyataan Trump sebagai serangan politik yang tidak berdasar. Pritzker mengatakan ia menolak tunduk pada tekanan politik.

Garda Nasional AS mengkonfirmasi sekitar 500 personel kini bersiaga di wilayah Chicago, yang terdiri dari 200 pasukan dari Texas dan 300 dari Illinois, untuk melindungi fasilitas federal dan personel ICE. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Gedung Putih dan pemerintah daerah yang dikuasai Partai Demokrat. Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru menunjukkan mayoritas warga AS menolak pengerahan pasukan tanpa ancaman eksternal yang jelas. Pritzker menilai pengerahan pasukan justru dapat memperburuk situasi politik dan sosial.

7 Fakta Teror Sekolah Internasional: Tebusan Kripto hingga Nomor Nigeria

Teror bom menyasar tiga sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) dan Jakarta Utara. Para pelaku meminta tebusan uang hingga aset kripto. Dirangkum detikcom, Kamis (9/10/2025), aksi ini pertama kali menimpa dua sekolah internasional di Tangsel pada Selasa (7/10) yang menerima pesan berisikan teror bom. Sehari berselang, giliran sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mendapatkan pesan serupa. Aparat kepolisian telah bergerak cepat mengusut rangkaian teror bom tersebut. Polisi memastikan tidak ada bom di ketiga sekolah itu. Polres Tangerang Selatan bersama tim penjinak bom (jibom) Detasemen Gegana Polda Metro Jaya menyisir dua sekolah internasional yang mendapatkan pesan teror bom. Hasilnya, nihil ditemukan bahan peledak di dua sekolah tersebut.

Dua sekolah yang mendapatkan teror itu adalah Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School di Bintaro. Kedua sekolah itu mendapatkan pesan teror bahwa di sekolahnya terdapat bom. Polisi memburu pelaku teror ke dua sekolah internasional di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Pelaku disebut mengirimkan ancaman dan permintaan tebusan USD 30 ribu atau sekitar Rp 499 juta lewat pesan WhatsApp dan e-mail ke pihak sekolah. Victor mengatakan pesan ancaman itu dikirim ke dua sekolah internasional dengan nomor yang sama. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga mendapat teror ancaman bom. Tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran dan hasilnya nihil. Sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga mendapat teror ancaman bom. Sama halnya dengan teror di Tangerang Selatan (Tangsel), pelaku meminta tebusan USD 30 ribu yang dikirim melalui kripto.

Polres Tangerang Selatan dan Polsek Kelapa Gading berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengirim teror itu kini diburu.

KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.

KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi ini pada 9 Agustus 2025 setelah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun, serta mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga keterlibatan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji dalam kasus ini. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan 20.000 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Ada Upaya Penyebaran Paham Radikal melalui Game Online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengimbau paraorang tua, khususnya para ibu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. Peringatan ini disampaikan menyusul temuan adanya upaya sistematis kelompok berpaham radikal yang menyusup melalui gim online. Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Sudaryanto menjelaskan bahwa penyebaran paham radikal kini memanfaatkan platform permainan daring seperti Roblox.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas anak di dunia maya, termasuk saat bermain gim online. Sudaryanto menilai banyak orang tua tidak menyadari bahwa paparan ideologi berbahaya dapat terjadi secara perlahan. Meski saat ini tidak ada aksi terorisme besar di Indonesia, ancaman dan potensi radikalisme masih nyata dan memerlukan kewaspadaan bersama.

Ia menambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam menjaga toleransi, moderasi beragama, serta mencegah masuknya paham ekstrem di lingkungan keluarga. Sudaryanto juga mengapresiasi kehadiran para tokoh perempuan dan aktivis masyarakat dalam dialog tersebut. Ia berharap kegiatan seperti Dialog Kebangsaan dapat menjadi wadah memperkuat narasi moderasi beragama dan memperluas jaringan agen perdamaian di Sumatera Barat.

Israel-Hamas Sepakat Gencatan Senjata Tahap Pertama di Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel dan Hamas telah menyepakati tahapan pertama gencatan senjata di Jalur Gaza. “Semua sandera akan dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati,” imbuhnya. Qatar sebagai negara mediator mengatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut akan diumumkan kemudian hari. “Para mediator mengumumkan bahwa malam ini telah dicapai kesepakatan mengenai semua ketentuan dan mekanisme implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza, yang berujung pada berakhirnya perang, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan. Detailnya akan diumumkan kemudian,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

Tahap pertama proposal gencatan senjata yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata dan pembebasan 48 sandera Israel yang ditahan di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Hamas juga disebut telah menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan dari Gaza, sebagai bagian dari pertukaran dengan Israel di antaranya pemimpin gerakan Fatah Marwan al-Barghouti dan ketua Front Populer untuk Pembebasan Palestina Ahmed Saadat.

Purbaya Ungkap Kesalahan 26 Pegawai Pajak yang Dipecat

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawainya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kesalahan para pegawai itu tak bisa diampuni. Bendahara negara itu mengatakan pemecatan dilakukan berdasarkan temuan Dirjen Pajak. “Jadi mungkin dia (Bimo) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampunin lagi, ya dipecat. Biar saja,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Kamis, 9 Oktober 2025. Ia menegaskan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fakta-Fakta Teror Ancaman Bom Sasar 3 Sekolah Internasional di Tangsel dan Jakarta Utara

Sejumlah sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) mendapatkan teror ancaman bom dari orang tak dikenal. Sekolah yang menjadi sasaran teror bom yakni Jakarta Nanyang School di Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School di Tangerang Selatan. Teror bom tersebut diterima dua sekolah tersebut pada Selasa (7/10/2025) kemarin. Sementara di Jakarta Utara ancaman teror bom itu menyasar ke North Jakarta Intercultural School (NJIS) pada Rabu (8/10). Pihak kepolisian pun kemudian melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah tersebut.

Teror ancaman bom yang didapatkan di tiga sekolah internasional itu memiliki modus yang sama yakni pemerasan. Pelaku minta uang tebusan senilai 30.000 dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hasil penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian di tiga sekolah internasional tersebut tidak ditemukan adanya bahan peledak atau bom seperti dalam teror.

Penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Tangsel dan Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara dengan melakukan serangkaian pendalaman, termasuk mencari sosok pengirim pesan teror tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan pendidikan tetap terjaga.

RI Banjir Pekerja Informal, Purbaya Ungkap Sumber Masalahnya

Bank Dunia atau World Bank tengah menyoroti masalah di sektor ketenagakerjaan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik. Adapun, masalah ketenagakerjaan itu terkait dengan semakin memburuknya ketersediaan lapangan kerja berkualitas, karena makin marak peralihan tenaga kerja ke sektor informal. Menurut Bank Dunia, banjirnya tenaga kerja informal dapat mengancam produktivitas suatu negara. Hal ini juga memicu masyarakat kelas menengah rentan miskin. “Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa, termasuk di dalamnya pekerjaan gig economy,” kata Aaditya Matto saat konferensi pers World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (7/10/2025). Sorotan Bank Dunia ini mendapatkan komentar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, salah satu penyebab semakin banyaknya pekerja informal lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melambat sejak awal tahun.

Buntut Tragedi Al-Khoziny, 40.000 Bangunan Pesantren di Indonesia Dicek Kemen-PUPR

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementeriannya, bekerja sama dengan Kementerian Agama, akan melakukan pemeriksaan terhadap 40.000 bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah insiden runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU telah mulai memeriksa bangunan di beberapa pondok pesantren sejak Senin, 6 Oktober 2025. Pengecekan ini lebih banyak dilakukan di pesantren yang terletak di Pulau Jawa. Dody juga menyatakan bahwa fokus pengecekan ini ditujukan pada bangunan pondok pesantren yang memiliki lebih dari satu lantai.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah mengklarifikasi berita mengenai hanya 51 pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Prof. Amien Suyitno, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, menjelaskan bahwa jika isu tersebut benar, maka angka tersebut hanya merupakan sampel dari total 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Amien juga menegaskan bahwa setelah Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk mengevaluasi insiden di Pondok Pesantren Al Khoziny, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar telah mengambil langkah-langkah konstruktif terkait pesantren di tanah air.

Benjamin Paulus Jadi Wamenkes Baru, Legislator Harap Segera Turun Awasi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap Benjamin dapat segera turun mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Nurhadi mengatakan kasus keracunan MBG menjadi perhatian serius DPR. Dia berharap ada langkah cepat dan terukur dari Wamenkes baru.

Nurhadi lantas menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Khususnya, antara Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah. Selain itu, dia juga mendorong agar Perpres MBG cepat dikeluarkan. Hal itu, menurutnya, agar terdapat kejelasan dari tata kelola MBG.

Sebelumnya, Benjamin resmi menjabat sebagai Wamenkes. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Keputusan pengangkatan Benjamin tertuang dalam Keppres Nomor 32 M Tahun 2025. Prabowo memandu langsung prosesi pengucapan sumpah. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan penambahan Wamenkes baru. Pras mengatakan Kemenkes juga diperlukan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN).

Dewan Komisioner LPS Baru Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Ini Jajarannya

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik dan mengambil sumpah enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode jabatan 2025–2030. Upacara pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025), menyusul penetapan mereka dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 22 September 2025. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Anggito Abimanyu, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi menjabat Menteri Keuangan.

Dengan pelantikan ini, Dewan Komisioner LPS kini berjumlah tujuh anggota yang terdiri dari anggota yang dipilih DPR dan anggota ex-officio dari lembaga negara lain: Anggito Abimanyu: Ketua Dewan Komisioner LPS.; Farid Azhar Nasution: Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS.; Doddy Zulverdi: Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.; Ferdinan D Purba: Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis; Aida S Budiman: Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia.; Suminto: Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Kementerian Keuangan.

Satu anggota lainnya, Dian Ediana Rae, masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melengkapi komposisi pimpinan lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan industri perasuransian.

Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua. Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden. Anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua, serta perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.

Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri berjanji akan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua agar menjadi barometer atau tolok ukur di seluruh tanah Papua. Hal ini dikatakannya usai ia dan wakilnya, Aryoko Rumaropen, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Mathius mengajak semua pihak dan masyarakat Papua untuk membangun Provinsi Papua bersama-sama. Mathius juga akan berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang turut dilantik Presiden Prabowo.

Prabowo Lantik Pimpinan BP BUMN, Tandai Transformasi dari Kementerian BUMN

Presiden Prabowo Subianto melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala (BP BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore. Hal ini sebagai tindak lanjut perwujudan transformasi dari Kementerian BUMN. Pelantikan Dony, Aminuddin dan Tedi sebagai pimpinan BP BUMN itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Pelantikan Dony sebagai Kepala BP BUMN beserta Aminuddin dan Tedi sebagai Wakil Kepala BP BUMN ini pun mengakhiri tugas Kementerian BUMN yang saat ini resmi bertransformasi sebagai Badan Pengaturan BUMN. Perubahan itu juga sesuai dengan revisi UU BUMN yang telah disetujui oleh DPR RI.

Rosan Kasih ‘Bocoran’ Soal Kampung Haji: Luas 80 Hektare Bisa Tampung 200 Ribu Orang

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare. Bangunan tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.

Rosan mengatakan Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan. Saat ini, lahan tersebut  dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan. “Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” kata Rosan.

Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang dan Mineral hingga 2.500 Hektare

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

Ferry menjelaskan bahwa peraturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi. Hal ini menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, yang sebelumnya didominasi oleh korporasi besar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan. Dengan adanya peluang ini, diharapkan koperasi dapat melahirkan pengusaha-pengusaha tambang yang tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Banyak Warganet Keluhkan Batuk-Pilek, Dokter Paru: Lagi Musim Infeksi Pernapasan

Belakangan ini, tak sedikit netizen di media sosial mengeluhkan masalah batuk dan pilek. Mereka lantas mengaitkan kondisi ini dengan musim batuk dan pilek. Berkaitan dengan fenomena tersebut, dokter spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menjelaskan memang ada peningkatan kasus batuk dan pilek. Menurutnya, ini disebabkan oleh perubahan cuaca tak menentu dan sirkulasi virus yang terus meningkat.

Hal ini yang membuat daya tahan tubuh menurun sehingga lebih rentan mengalami masalah batuk dan pilek. dr Erlang menjelaskan sebagian besar masalah infeksi disebabkan oleh virus dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, ia mengingatkan pada kelompok rentan, misalnya pada lansia dan orang dengan komorbid (penyakit penyerta), tetap harus berhati-hati.

Mobil Kapolres Kuansing Dirusak Massa Saat Operasi Tambang Emas Ilegal

Mobil Kapolres Kuantan Singigi (Kuansing), Riau, dirusak massa saat sedang operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti, Selasa (7/10). Polda Riau pun turun tangan membantu memburu pelaku kericuhan hingga perusakan mobil kapolres saat penertiban tambang emas ilegal itu. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menegaskan operasi pada Selasa kemarin merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal.

Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menerangkan awalnya tim gabungan Polres Kuansing bersama pemerintah daerah melakukan penyisiran dan pembongkaran rakit-rakit PETI di wilayah Cerenti. Dia menyebut rakit-rakit PETI itu sudah lama meresahkan masyarakat. “Penertiban ini kami lakukan karena kegiatan PETI di Cerenti sudah sangat merusak lingkungan. Kami sudah melakukan imbauan sebelumnya agar masyarakat menghentikan aktivitas tersebut,” ujarnya. Namun, sambungnya, sejumlah warga menolak dan mengadang petugas.

Dalam insiden tersebut, massa melempari kendaraan dinas yang digunakan Kapolres dan rombongan hingga mengalami kerusakan cukup berat. Mobil Toyota Fortuner hitam yang digunakan kapolres  tampak hancur di bagian kaca depan dan belakang. Diketahui seorang anggota polisi turut terluka. Ricky menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kasus penghadangan dan perusakan tersebut, serta tetap melanjutkan operasi pemberantasan PETI di wilayah Kuansing.

BBM Pertamina Mengandung Etanol, Bos Toyota Ungkap Hal Tak Terduga

Polemik soal kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina belakangan ramai dibicarakan, terutama setelah sejumlah SPBU swasta seperti Vivo Energy dan BP-AKR dikabarkan urung menambah pasokan dari Pertamina. Namun, dari sudut pandang dunia industri otomotif, kondisi ini ternyata bukan masalah besar.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai kandungan etanol 3,5% di BBM Pertamina masih dalam batas wajar dan aman digunakan. Menurutnya, angka 3,5% jauh di bawah batas toleransi mesin kendaraan modern, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Bob bahkan menyebut penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru di dunia otomotif global. Banyak negara sudah jauh lebih maju dalam penerapan campuran bahan bakar berbasis bioetanol.

Bahlil Kaji Pengembangan BBM Mengandung Etanol 10%

Pemerintah tengah mengkaji penerapan Bioetanol 10% (E10) di Indonesia. Bioetanol merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol. “Sekarang belum E10, masih dalam pembahasan dan uji coba dahulu. Kalau sudah dinyatakan jelas, bagus, baru kami jalankan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui di Sarinah, Selasa (8/10).

Melihat progres saat ini, ia menilai Indonesia membutuhkan waktu dua hingga tahun lagi untuk bisa menerapkan E10. Menurutnya, sebelum dijalankan, perlu perhitungan yang matang. Etanol berasal dari tumbuhan seperti tebu atau jagung, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil murni. Saat ini, tingkat campuran BBM dan etanol di Indonesia baru mencapai 5%, seperti yang digunakan dalam produk Pertamina Pertamax Green 95. Bahlil menyebut, kajian pengembangan E10 ini berangkat dari keberhasilan mandatori penerapan biodiesel (B) yang sudah dimulai sejak 2016. Pada 2024 Indonesia sudah menerapkan B35 dan tahun ini memulai mandatori B40.

AS Makin Ngeri! Situasi Bak Perang Saudara-Kota-Kota Dikepung Tentara

Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan sejumlah kota yang dipimpin Partai Demokrat memanas. Ancaman Trump untuk menerapkan Insurrection Act atau Undang-Undang Pemberontakan memicu perdebatan sengit soal batas kekuasaan presiden atas penggunaan militer di dalam negeri. Pada Selasa (7/10/2025) waktu setempat, ratusan personel Garda Nasional Texas dilaporkan berkumpul di fasilitas Angkatan Darat di Elwood, Illinois. Ini terjadi di tengah ancaman Trump mengerahkan pasukan ke lebih banyak kota besar seperti Chicago dan Portland. Langkah itu menimbulkan kekhawatiran akan militerisasi sipil dan pelanggaran kewenangan negara bagian.

Trump menyatakan, pengerahan pasukan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi fasilitas pemerintah federal. Namun, pernyataan itu memantik kritik keras dari para pejabat Demokrat yang menilai langkah tersebut sebagai upaya memperluas kekuasaan presiden secara sewenang-wenang. Gubernur Illinois JB Pritzker menuduh Trump menggunakan militer untuk kepentingan politik. Illinois dan pemerintah kota Chicago menggugat administrasi Trump, berupaya menghentikan pengerahan 700 pasukan Garda Nasional yang sebagian besar berasal dari Texas dan Illinois. Pejabat setempat menilai situasi di lapangan tidak seperti yang digambarkan Trump sebagai “zona perang.”

Pensiunan Mayor Jenderal Randy Manner menilai langkah Trump berpotensi melanggar norma hukum dan demokrasi. Penggunaan undang-undang tersebut tanpa restu negara bagian akan menjadi eskalasi besar terhadap kebijakan keamanan domestik AS. Sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari, Trump terus memperluas peran militer dalam urusan sipil dan memperkuat posisi eksekutif melampaui batas konstitusional. Di Chicago dan Portland, protes terhadap kebijakan imigrasi Trump tetap berlangsung damai. Meski begitu, sebagian pengamat menilai ancaman Trump menggunakan Insurrection Act lebih bersifat simbolis untuk menunjukkan ketegasan politik menjelang pemilihan sela, ketimbang langkah nyata untuk menekan kerusuhan.

Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 4,8%, Kalah dari Filipina dan Vietnam

Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun angka tersebut masih berada di bawah target pemerintah serta lebih rendah dibandingkan Filipina dan Vietnam. Pertumbuhan Indonesia saat ini dinilai masih mendapat dukungan signifikan dari pemerintah. Tantangan fiskal Indonesia bukan terletak pada besaran defisit, melainkan pada komposisi belanja pemerintah yang masih terfokus pada subsidi dan investasi negara.

Bank Dunia menyarankan reformasi seperti deregulasi dan penyederhanaan izin usaha untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Filipina dan Vietnam diproyeksikan tumbuh lebih tinggi karena telah melakukan reformasi struktural yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Reformasi tersebut mencakup pembukaan sektor strategis di Filipina serta restrukturisasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi di Vietnam.

Patrick Kluivert: Garuda tak Gentar Hadapi Arab Saudi

Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan timnya tak gentar menghadapi tekanan besar di Jeddah. Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada laga hidup-mati Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Rabu (8/10/2025) waktu setempat atau Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. Bagi Kluivert, laga ini bukan sekadar pertandingan. Ini final pertama menuju sejarah besar.

Indonesia datang dengan tekad besar. Garuda ingin mencatat sejarah, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka. Dua laga melawan Arab Saudi dan Irak dalam empat hari akan menentukan segalanya. Kluivert tahu, tekanan besar ada di pundak para pemain. Namun, ia menolak rasa takut. Ia hanya menuntut keberanian, fokus, dan disiplin dari skuad Garuda.

Garuda memang kehilangan beberapa pemain penting. Emil Audero absen. Marselino Ferdinan juga tidak dipanggil. Marselino merupakan pahlawan Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi di Jakarta pada putaran ketiga. Sementara penyerang Ole Romeny diragukan. Namun, Kluivert menilai timnya tetap tangguh dan siap bertarung. Indonesia punya modal kepercayaan diri. Mereka pernah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah, kemudian menang 2-0 di Jakarta. Kini, Kluivert ingin mengulang kisah itu, bahkan melampauinya.

Pemerintah Berencana Wajibkan Campuran Etanol 10% di BBM

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana mandatori campuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta menekan ketergantungan terhadap impor BBM. PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program pemerintah tersebut demi menjamin ketahanan energi nasional.

Saat ini Pertamina telah memiliki produk dengan campuran 5% etanol (E5), yaitu Pertamax Green 95. Meskipun kendaraan di Indonesia sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga 20%, ketersediaan bahan baku etanol dalam negeri menjadi pertimbangan utama. Pemerintah masih memastikan pasokan bahan baku seperti tebu dan jagung untuk mendukung kebijakan ini.

Gubernur Minta Gaji PNS Daerah Dibayar Pusat, Menkeu: Nggak Bisa

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, usulan agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah dibayar pemerintah pusat belum bisa dipenuhi. Hal itu karena perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Menurut Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat. Sehingga, ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.

Macron Didesak Mundur di Tengah Krisis Politik Terburuk Perancis

Presiden Perancis Emmanuel Macron menghadapi tekanan besar, termasuk dari mantan sekutunya sendiri, untuk segera mengakhiri kebuntuan politik yang mengguncang negaranya. Tekanan ini muncul setelah mantan perdana menteri sekaligus sekutu lamanya meminta Macron mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Diketahui, Macron yang menjabat sejak 2017, kini berhadapan dengan krisis politik domestik terparah dalam masa pemerintahannya. Situasi itu memuncak setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri secara mendadak pada Senin (6/10/2025).

Macron memberikan waktu kepada Lecornu hingga Rabu malam untuk mencari kompromi yang memungkinkan pemerintahan koalisi tetap bertahan. Jika upaya itu gagal, Macron dapat membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan legislatif dadakan untuk membentuk komposisi parlemen yang lebih stabil. Sejak tahun lalu, Macron sudah berganti tiga perdana menteri dalam kurun waktu hanya satu tahun. Kondisi ini menimbulkan kejengkelan di kalangan politik.

Juru bicara pemerintah yang akan segera lengser, Aurore Berge, menegaskan pada Selasa bahwa ia akan tetap menjabat hingga akhir masa pemerintahan Macron pada 2027. Namun, mantan perdana menteri Edouard Philippe justru menyerukan agar pemilihan presiden dimajukan setelah rancangan anggaran disahkan. Krisis politik di Perancis bermula dari langkah Macron yang memutuskan mengadakan pemilu legislatif pada musim panas 2024. Keputusan itu justru berbalik arah dan menghasilkan parlemen yang terpecah, memperkuat posisi kelompok sayap kanan.

Danantara Bakal Suntik Garuda Indonesia (GIAA) Rp 30 T, Ini Skemanya

Garuda Indonesia berencana melakukan private placement senilai US$ 1,84 miliar yang bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi lanjutan untuk mengatasi ekuitas yang masih negatif. Aksi korporasi ini akan dilaksanakan oleh PT Danantara Asset Management melalui dua skema, yaitu setoran modal tunai dan konversi pinjaman menjadi saham baru.

Pinjaman yang dikonversi tersebut sebelumnya telah digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Garuda Indonesia dan Citilink. Dana hasil private placement akan dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan dan anak usahanya, Citilink. Penggunaannya mencakup pembiayaan modal kerja, perawatan pesawat, ekspansi armada, serta pembayaran utang bahan bakar Citilink.

Bahlil Pastikan Etanol di BBM Pertamina Sesuai Standar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terhadap keraguan masyarakat terkait kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina karena mengandung etanol. Menurut Bahlil, kandungan etanol yang ada di BBM Pertamina masih di batas aman dan telah memenuhi ketentuan atau standar untuk digunakan kendaraan. Pasalnya, sudah melalui uji standar yang dilakukan oleh Lemigas. Uji standar oleh Lemigas ini ditekankan juga diterapkan sama kepada badan usaha (BU) pengelolaan SPBU swasta.

Bahlil menekankan sesuai dengan aturan, kandungan etanol dalam produk BBM itu diperbolehkan dan masih aman sampai 20 persen. Sedangkan, etanol yang ada digunakan Pertamina maksimal 5 persen pada Pertamax Green 95. “Etanol itu selama di bawah 20 persen itu nggak ada masalah. Selama etanolnya itu etanol murni 99,95 persen dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin itu adalah sudah memenuhi standar,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM merupakan best practice yang telah diterapkan secara internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Ia merinci, beberapa negara yang sudah menggunakan etanol adalah Amerika Serikat 10 persen, Brasil 27 persen etanol, hingga Uni Eropa 10 persen etanol.

KPK: Putusan Hakim di Kasus Taspen Selaras Semangat Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di kasus korupsi terkait investasi fiktif PT Taspen yang merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. KPK merespons baik pertimbangan hakim yang menyatakan investasi fiktif di PT Taspen telah mengakibatkan kerugian dana program Tabungan Hari Tua (THT) yang merupakan iuran dari 4,8 juta ASN.

Perkara tersebut diadili oleh ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah dengan hakim anggota Sunoto dan Mulyono Dwi Purwanto. Panitera Pengganti Prastiwi Ari Yuniati. Putusan dibacakan pada Senin, 6 Oktober 2025. Hakim menghukum mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, terhadap terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto selaku mantan Direktur utama PT Insight Investment Management, majelis hakim juga menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana badan 9 tahun dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan.

Pengaruh Etanol BBM terhadap Mesin Maupun Performa Kendaraan

Sejumlah pakar energi menyampaikan pandangannya terhadap kekhawatiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta terhadap kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dasar milik Pertamina. Menurut mereka, kekhawatiran tersebut tidak berdasar secara teknis. Pakar Energi Prof Tri Yuswidjajanto mengatakan, penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di tingkat internasional. Bahkan, di luar negeri kandungan etanolnya lebih tinggi dari milik Pertamina yang mencapai 3,5 persen.

Menurut dia, kandungan etanol dalam BBM dasar tidak berpengaruh terhadap mesin maupun performa kendaraan. Meskipun kandungan energi etanol yang sekitar 26,8-29,7 megajoule per kilogram lebih rendah dibandingkan bensin yang mencapai 40 megajoule per kilogram. Selain itu, konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, sementara tarikan atau performa kendaraan tetap enak.

Sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan bahwa SPBU swasta batal membeli BBM dasar dari Pertamina karena ada kandungan etanol. Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada 6 Oktober 2025, menjelaskan, mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen. Namun, ia menyebut Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM Bahlil tidak mau mengimpor bahan baku etanol tersebut. Sehingga, kandungan etanol dalam BBM di Indonesia belum mencapai 20 persen.

Ketua MPR Tunggu Komite Reformasi Polri Bentukan Presiden Prabowo

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku menunggu Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Muzani mengaku ingin melihat siapa saja yang tergabung dalam komite tersebut. Muzani berharap Komite Reformasi Polri nantinya dapat bekerja dengan baik dan mewujudkan harapan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat telah menyuarakan tentang pentingnya reformasi Polri menyusul sejumlah kejadian yang disorot publik. “Harapannya kan masyarakat sudah cukup jelas dan terang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan penyusunan Komite Reformasi Polri. Rencananya Komite Reformasi Polri akan dilantik pekan depan. “Minggu depan. Iya akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” kata Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Pras tak menyebut secara rinci siapa saja yang akan dilantik Presiden Prabowo. Namun, sebelumnya, Prasetyo membenarkan nama Mahfud MD diajak masuk menjadi bagian tim reformasi kepolisian. Prasetyo sebelumnya menyebutkan bahwa tim reformasi kepolisian akan diumumkan pekan depan.

Polda Jatim tegaskan jalankan proses hukum ambruknya Al Khoziny

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menegaskan akan menjalankan proses hukum terkait ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo setelah proses identifikasi tuntas. “Perlu saya tegaskan kembali bahwa Polda Jawa Timur sejauh ini telah memberikan pernyataan dari Bapak Kapolda sendiri, bahwa proses hukum akan kami lakukan,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Selasa. Ia menjelaskan saat ini upaya-upaya penyelidikan tengah dilakukan dan nantinya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sementara itu, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim masih terus bekerja melakukan proses identifikasi jenazah korban. Jules menambahkan proses pencarian korban di lokasi kejadian telah dinyatakan selesai oleh tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Namun, proses identifikasi masih berlanjut sebagai bagian dari rangkaian penanganan bencana. Ia menegaskan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara profesional dan berjenjang, serta meminta dukungan semua pihak agar proses penegakan hukum dapat berjalan optimal. Hingga Selasa malam Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny Buduran, Sidoarjo. Dengan begitu, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 34 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima.

Menkes: RSPPN Panglima Besar Jadi Penyelenggara Tujuh Dokter Spesialis

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman akan menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan utama (RSPPU) guna memperluas akses pendidikan tujuh spesialis dasar. Karena tujuh spesialis tersebut yang banyak dibutuhkan Indonesia. Dia menyebutkan, ketujuh spesialis dasar itu mencakup, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis bedah, spesialis anestesi, serta dua spesialis penunjang yaitu spesialis radiologi dan spesialis patologi klinik. Menurut dia, perlu dilakukan percepatan pendidikan spesialis dokter. Pasalnya, tingkat produksi dokter spesialis saat ini, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, bahkan dalam 20 tahun ke depan.

Dia menilai, perlunya RS khusus untuk mendidik dokter-dokter TNI agar bisa cepat menjadi spesialis dengan standar internasional. Sehingga, ketika lulus bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahap awal, menurut Budi, pendidikan spesialis di RSPPN Panglima Soedirman untuk memenuhi kebutuhan tujuh spesialis dasar di RS-RS milik TNI.

Sementara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, RSPPN Soedirman adalah RS tipe A berskala internasional, dengan infrastruktur bangunan 28 tingkat, 1.000 tempat tidur, dan sekitar 100 ICU.  Dia mengatakan, fasilitas-fasilitas itu tinggal dikembangkan, dilengkapi dengan awak yakni dokter-dokter spesialis yang bagus. Adapun pemerintah memulai Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSPPU Panglima Besar Soedirman pada 8 September 2025, dengan 58 peserta dari berbagai daerah. Langkah itu menjawab kelangkaan tenaga spesialis sebagai upaya menjawab kurangnya dokter spesialis. Saat ini, sejumlah RS yang menjadi tempat pendidikan spesialis, yakni RS PON, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Ortopaedi Soeharso Solo, dan RSAB Harapan Kita.

DPR Diminta Tak Buang Waktu, Segera Siapkan Draf Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pembahasan resmi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dimulai pada 2026. Menurut Rifqi, Komisi II DPR akan memanfaatkan waktu yang tersisa pada tahun ini untuk menyelesaikan agenda legislasi lain, yakni RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di sisi lain, Komisi II DPR juga masih menunggu keputusan dari Pimpinan DPR untuk menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas revisi UU Pemilu.

Menurut Rifqi, revisi UU Pemilu akan diarahkan menggunakan metode kodifikasi agar pengaturan kepemiluan lebih sistematis dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk UU Pilkada dan UU Partai Politik. Melalui metode kodifikasi, ia meyakini tiga problem utama dalam sistem kepemiluan dapat teratasi, yaitu soal tumpang tindih norma antarundang-undang, multitafsir norma, serta kekosongan norma yang tidak ada dalam berbagai undang-undang kepemiluan.

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai, DPR seharusnya tidak menunggu hingga 2026 untuk memulai proses revisi UU Pemilu. Menurutnya, tiga bulan tersisa di tahun ini dapat digunakan untuk menyiapkan rancangan naskah akademik dan draf RUU Pemilu melalui Badan Keahlian DPR (BKD). Menurut Titi, naskah RUU Pemilu versi 2021 tersebut bisa dimutakhirkan dengan memasukkan berbagai putusan MK terbaru serta evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Titi menekankan, revisi kali ini perlu menggunakan pendekatan kodifikasi. Sebab, secara konstitusional tidak ada lagi pembedaan rezim pemilu dan pilkada setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Selain itu, UU Pemilu dan UU Pilkada saat ini sudah tambal sulam dan perlu diganti total agar pengaturannya lebih sistematis, jelas, dan mudah dipahami.

Prabowo Dianggap Tepat Tugaskan Cak Imin Cek Persoalan Pesantren Usai Tragedi Al Khoziny

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mengecek pembangunan pondok-pondok pesantren (ponpes) se-Indonesia. Cucun menyebut Cak Imin sangat paham betul permasalahan infrastruktur di ponpes. Adapun pengecekan pesantren dilakukan pemerintah agar tragedi ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tak terulang kembali.Cucun menyampaikan, Cak Imin cukup lekat dengan pesantren.

Sebab, kata dia, Cak Imin merupakan cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yakni KH Bisri Syansuri. Cucun mengatakan, pesantren memang membutuhkan kehadiran pemerintah meskipun dihadirkan oleh kelompok masyarakat. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemerintah hadir dan ikut mensupervisi pesantren, termasuk terkait standar bangunannya. Menurut Cucun, pemerintah juga dapat membantu melalui supervisi dari Kementerian PU yang mengurus soal konstruksi dan infrastruktur bangunan.

Prabowo juga meminta Cak Imin memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik ponpes untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya.

Jangan Kaget, Produk BBM di SPBU Pertamina Ini Pakai Etanol 5%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diimplementasikan di Indonesia. Salah satunya seperti produk milik PT Pertamina (Persero) yakni Pertamax Green 95 (setara nilai oktan/ RON 95) dengan kandungan etanol 5%. Bukan etanol biasa, bahkan ini berbasis nabati alias bioetanol, karena berasal dari tetes tebu (molase).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa penerapan BBM berbasis etanol hingga kini justru menunjukkan peningkatan. Setidaknya, uji coba pasar (trial market) yang dilakukan Pertamina untuk produk Pertamax Green 95 sudah dilakukan di 104 SPBU. Ia pun mengungkapkan uji coba untuk pasar Pertamax Green 95 saat ini terus menunjukkan peningkatan. Oleh sebab itu, Eniya berharap apabila terdapat program mandatori untuk Pertamax Green, kandungan etanol dapat lebih ditingkatkan.

Pekerja Kantoran Usia 30-an Rentan Kena Stroke Ringan, Ini Sebabnya

Bekerja di usia produktif seharusnya menjadi masa paling aktif dan bersemangat. Namun, di balik layar laptop dan rutinitas rapat yang padat, banyak pekerja kantoran usia 30-an kini diam-diam menghadapi ancaman serius, stroke ringan atau transient ischaemic attack (TIA).

Selama ini stroke identik dengan penyakit orang lanjut usia. Namun, dokter spesialis okupasi Fani Syafani mengungkap bahwa pasien stroke ringan kini justru banyak datang dari kalangan muda, terutama mereka yang berusia 35 tahun ke atas. Menurut Fani, gaya hidup tidak seimbang menjadi penyebab utama meningkatnya risiko stroke ringan di kalangan pekerja muda. Banyak dari mereka memiliki kebiasaan tidur tidak teratur, sering melewatkan waktu makan, dan jarang berolahraga karena sibuk bekerja. Selain itu, pola makan cepat saji yang menjadi pilihan praktis para pekerja kantoran turut memperburuk kondisi. Tekanan pekerjaan tinggi dan jam kerja yang panjang sering kali membuat mereka menomorduakan kesehatan.

BI tegaskan tidak jual cadangan emas 11 ton pada Juli 2025

Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak melakukan penjualan cadangan emas sebanyak 11 ton pada Juli 2025, merespons pemberitaan yang beredar sebelumnya. “Merespon pertanyaan mengenai BI melakukan penjualan emas sebanyak 11 ton yang beredar, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia tidak melakukan penjualan emas sebagaimana disebutkan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan pun mengimbau agar publik dapat mengacu data resmi cadangan devisa Indonesia yang dipublikasikan melalui situs Bank Indonesia.

Modal hingga perizinan jadi tantangan selenggarakan event di Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti menyebut permasalahan yang terkait dengan modal hingga mendapatkan perizinan dari pihak-pihak terkait menjadiC. “Tantangan-tantangan inilah yang menjadi kendala pengembangan industri event. Kami percaya melalui dialog terbuka dan kolaborasi antar pelaku industri, akademisi, dan regulator kita dapat menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/10).

Widiyanti menyampaikan pelaku industri kerap kali mengalami keterbatasan modal dan biaya awal yang cukup tinggi. Sedangkan untuk menyelenggarakan sebuah event, banyak biaya yang diperlukan dan perlu menggaet investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, banyak pemangku kepentingan yang terlibat membuat proses perizinan menjadi kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang dan belum terukurnya limbah serta jejak karbon yang dihasilkan selama event berlangsung secara komprehensif, sehingga komitmen terhadap keberlanjutan sangat penting untuk diperkuat.

Trump Klaim Hamas Setujui ‘Poin Penting’ Negosiasi Damai, Optimis Perdamaian di Gaza Tercapai

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (7/10/2025) mengungkapkan keyakinan tinggi bahwa kesepakatan damai antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dapat tercapai. Ia menyebut Hamas telah menyetujui sejumlah isu yang ia anggap “sangat penting” seiring dimulainya perundingan tidak langsung antara kedua belah pihak. Pembicaraan rencana perdamaian 20 poin Gaza yang dihadiri oleh delegasi Hamas dan Israel telah berjalan lancar.

Perundingan tersebut diikuti oleh delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, delegasi Israel dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner. Trump menyatakan bahwa ia cukup yakin kesepakatan damai yang telah diupayakan bertahun-tahun lamanya kini berada di ambang kesuksesan. Pada kesempatan yang sama, Trump menepis laporan yang menyebut dirinya telah menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikap negatif terhadap proses perundingan. Ia menegaskan bahwa Netanyahu justru “sangat positif tentang kesepakatan ini”.

Isu yang paling sensitif dalam perundingan pada hari Senin adalah mengenai masa depan politik Hamas di Gaza. Rencana Trump mengusulkan pembentukan pasukan keamanan internasional dan tata kelola di bawah pemerintahan teknokrat Palestina, serta mengecualikan Hamas dari peran pemerintahan.

Prabowo Gelar Pertemuan dengan Jokowi Selama 2 Jam, Apa Maknanya?

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo. Menurut pihak istana, pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu membahas isu kebangsaan dan arah pemerintahan ke depan. Analis politik menilai pertemuan ini bukan silaturahmi biasa dan memprediksi adanya kebijakan yang akan muncul setelahnya.

Pertemuan tersebut diperkirakan membahas isu sensitif seperti masalah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kunjungan Abu Bakar Ba’asyir. Pasca pertemuan, Prabowo memanggil Menteri Pertahanan serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pertemuan dengan Jokowi dipicu oleh rangkaian kejadian politik, termasuk pernyataan dukungan untuk dua periode.

Ekonomi Vietnam Tumbuh 8,22% di Kuartal III Meski Ada Tarif Trump

Ekonomi Vietnam mencatatkan pertumbuhan tahunan yang signifikan pada kuartal ketiga, bahkan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini tercapai di tengah pemberlakuan tarif impor baru dari Amerika Serikat. Nilai total perdagangan Vietnam meningkat dan menghasilkan surplus perdagangan bagi negara tersebut.

Meskipun ekspor diprediksi akan terus tumbuh, terdapat risiko penurunan akibat bea masuk AS sehingga pemerintah akan melanjutkan negosiasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius, melampaui capaian tahun sebelumnya serta proyeksi lembaga keuangan global. Namun, pencapaian target ini menghadapi tantangan dari tekanan ekonomi eksternal, lambatnya reformasi, dan meningkatnya bencana alam.

Indeks Literasi Keuangan RI Belum Merata, Ini Tantangannya

Indeks literasi keuangan di Indonesia masih tertinggal jauh dari tingkat inklusi keuangannya. Ketimpangan ini membuat masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan menjadi rentan terjebak produk yang tidak sesuai hingga menjadi korban penipuan.

Tingkat literasi keuangan tidak merata, dengan masyarakat perkotaan, kelompok usia produktif, dan mereka yang berpendidikan tinggi menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan berdasarkan demografi dan geografi, seperti antara kota dan desa. Upaya peningkatan literasi keuangan nasional menghadapi tantangan signifikan. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan digital, kurangnya integrasi dalam pendidikan formal, dan kondisi geografis Indonesia yang luas.

PM Prancis Sebastien Lecornu Mundur setelah Bentuk Kabinet, Krisis Politik Kian Dalam

Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, resmi mengundurkan diri pada Senin (6/10/2025) pagi, hanya beberapa jam setelah membentuk kabinet barunya. Kantor Presiden Emmanuel Marcon mengonfirmasi bahwa Macron telah menerima pengunduran diri sekutu dekatnya itu, yang baru menjabat selama 27 hari. Keputusan tersebut memperdalam ketidakstabilan politik yang telah mengguncang negara itu selama lebih dari satu tahun terakhir.

Lecornu mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu (5/10/2025) malam, yang sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh dari pemerintahan sebelumnya di bawah François Bayrou. Namun, langkah itu langsung menuai kritik, baik dari oposisi maupun partai-partai pendukung, karena dianggap tidak membawa pembaruan signifikan. Lecornu sebelumnya berjanji akan “melanggar strategi lama” dan membuka ruang bagi kompromi politik. Kendati begitu, menurutnya, setiap partai hanya ingin agendanya sendiri yang diterapkan. “Saya siap berkompromi, tetapi masing-masing partai politik ingin partai lainnya mengadopsi seluruh programnya,” katanya di luar kantor perdana menteri.

Krisis ini memperburuk posisi Presiden Macron yang kini menghadapi tekanan besar dari berbagai kubu. Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally, mendesak agar diadakan pemilu legislatif lebih cepat. Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise, bahkan menyerukan agar Macron mundur dari jabatannya. Le Monde mencatat, Lecornu adalah perdana menteri ketujuh Macron sejak menjabat sebagai presiden. Ia sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dan dianggap sebagai salah satu sekutu paling loyal Macron. Kebuntuan dalam pembahasan anggaran dan meningkatnya tekanan politik membuat Lecornu gagal membangun stabilitas.

Kemenag Perketat Izin Pesantren, Dokumen Sarana dan Prasarana Jadi Syarat Pendirian

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan siap menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit total bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil menyusul insiden runtuhnya bangunan mushala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan puluhan korban jiwa. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menjelaskan, Kemenag akan menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat mekanisme perizinan pendirian pesantren, khususnya dalam aspek sarana dan prasarana (Sarpras). 

Selama ini, izin operasional pesantren lebih menekankan aspek kegiatan keagamaan dan kurikulum. Ke depan, Kemenag akan memperluas penilaian sehingga dapat mencakup kelayakan bangunan dan keselamatan santri. Kemenag juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PUPR dan pemerintah daerah, agar proses audit dan pembinaan terhadap lembaga pesantren bisa berjalan menyeluruh.

RI Butuh 5,3 Juta Tenaga Kerja Hijau Pada 2029

Chairperson Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar 4,7 sampai dengan 5,3 juta tenaga kerja hijau (green jobs) pada 2029. Marie mengatakan ia sempat berbicara dengan Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Edo Mahendra yang mengatakan RI hanya punya 20 persen tenaga kerja hijau dari yang dibutuhkan. Artinya masih dibutuhkan 80 persen lagi tenaga kerja lagi.

Jika dilihat dari potensinya, prediksi Badan Energi Internasional (IEA), dari total investasi energi global diperkirakan mencapai U$3,3 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, komposisinya dua per tiga adalah investasi energi hijau, sedangkan energi fosil hanya satu per tiga dari jumlah tersebut. Marie menjelaskan investasi energi hijau paling besar ada di China, Eropa, dan Amerika Serikat (AS) yang menyumbang porsi 90 persen. Sedangkan di negara berkembang porsinya masih kecil yakni hanya 10 persen.

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia TNI AD Pantau Perkembangan Situasi di Cikande

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) TNI Angkatan Darat (AD) telah memantau perkembangan situasi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang ditetapkan sebagai daerah kejadian khusus radiasi akibat paparan zat radioaktif Cesium-137. “Untuk kejadian di Cikande, sejauh ini Denzinubika sudah memantau perkembangan situasi di lapangan, namun belum dilibatkan secara langsung karena belum ada permintaan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana pada Senin (6/10/2025). 

Saat ini penanganan awal di lapangan masih berada di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sedang melakukan pemetaan area terdampak. Pemerintah juga melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap 15 pemilik lapak besi bekas yang terkait kasus tersebut. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melaporkan adanya sejumlah titik baru yang terpapar radioaktif di wilayah Serang. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pencemaran CS-137 telah menyebar dari kawasan industri di Cikande.

“Pencemaran radioaktif dari cesium-137 ini berdasarkan penjelasan para ahli ini hanya diproduksi dari reaktor nuklir, jadi di tempat kita tidak ada reaktor nuklir sehingga dimungkinkan ini berasal dari negara lain yang kemudian masuk Indonesia lepas kontrol tidak dikontrol dengan serius,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq

Sejumlah Tantangan PPP Setelah Rekonsiliasi

Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil dari Muktamar X berakhir damai dengan penyatuan kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Posisi ketua umum tetap dijabat Mardiono, sementara Agus ditetapkan sebagai wakil ketua umum. Selain itu, dalam SK Menkum terbaru hasil rekonsiliasi, posisi Sekretaris Jenderal PPP dijabat Taj Yasin Maimoen yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Ada lima tantangan yang akan dihadapi PPP pascakemelut Muktamar ini selesai dengan damai, terutama jelang perhelatan Pemilu 2029. Kelima tantangan itu adalah, pertama, tantangan elektoral dan ambang batas parlemen. Kedua, penguatan kelembagaan. Ketiga, pergeseran basis pemilih Muslim. Keempat, tantangan rebranding dan modernisasi. Kemudian kelima adalah tantangan posisi PPP dalam konfigurasi koalisi nasional.

Peran TNI di RUU Keamanan Siber Disorot, Komisi I DPR: Belum Ada Pembahasan

Komisi I DPR menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS belum dibahas karena belum menerima usulan pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/10/2025), menegaskan hingga kini RUU KKS belum masuk ke DPR secara resmi. Dave menekankan pentingnya memastikan bahwa penguatan ketahanan siber nasional tidak mengorbankan kebebasan sipil dan tata kelola hukum yang adil.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya mengkritik draf RUU KKS yang beredar dan menilai sejumlah pasalnya berpotensi mengancam supremasi sipil dan prinsip negara hukum. Kekhawatiran muncul dari Pasal 56 Ayat (1) Huruf d, yang memberi ruang bagi TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum di bidang siber.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, menyampaikan draf RUU KKS saat ini masih dalam pembahasan di tingkat kementerian. Karena itu, publik diminta bersabar menunggu proses resmi di parlemen agar substansi aturan dapat dibahas secara terbuka dan disesuaikan dengan kepentingan nasional serta prinsip demokrasi.

Listrik Desa Buka Jalan Digitalisasi Bagi Ratusan Siswa di 82 Sekolah Mamasa

Ratusan siswa di pelosok Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kini merasakan pengalaman belajar yang berbeda. Setelah sekian lama bergulat dengan ketiadaan pasokan listrik, kini 82 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ini bisa menikmati pembelajaran digital berkat program listrik desa (Lisdes) dari pemerintah melalui PT PLN (Persero).

Sebanyak 25 sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat telah terpasangi listrik SuperSUN. Tak hanya itu, 57 sekolah lainnya juga merasakan hadirnya listrik melalui perluasan jaringan PLN.

SuperSUN merupakan inovasi energi bersih karya anak bangsa yang mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan Battery Energy Storage System (BESS) yang menghadirkan listrik di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan konvensional.

Kemenkes dan BPOM Percepat Regulasi Obat Berbasis Bioteknologi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat mempercepat penyusunan regulasi obat berbasis bioteknologi. Kesepakatan itu dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan BPOM Triwulan III 2025. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, percepatan regulasi penting agar masyarakat mendapat akses terhadap obat modern. Namun, ia menegaskan, uji keamanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Budi menjelaskan, Kemenkes dan BPOM kini menyinergikan aturan untuk mempercepat penyusunan payung hukum bersama. Langkah ini, diharapkan mempercepat inovasi tanpa mengabaikan perlindungan pasien. Sementara, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebut kolaborasi ini menjadi bagian dari pengaturan produk terapi medis berbasis sel. Regulasi mencakup terapi stem cell, imunoterapi, hingga produk bioteknologi lanjutan.

Ia menambahkan, aturan teknis akan dilanjutkan dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Upaya ini diharapkan memperkuat mutu layanan kesehatan nasional. Pemerintah menargetkan obat inovatif bisa diakses luas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. 

Prabowo Serahkan 6 Smelter Harvey Moeis Cs ke PT Timah, Kondisi Sandra Dewi Bikin Penasaran

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari kehadiran Prabowo Subianto sebagai saksi penyerahan aset rampasan negara dari kasus korupsi timah yang disebut merugikan negara sampai Rp300 triliun di Bangka Belitung pada Senin (6/10/2025).

Pada momen itu, Prabowo Subianto melihat langsung aset-aset sitaan dari para tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, resmi dialihkan pengelolaannya. Langkah itu merupakan bukti keseriusan pemerintah membasmi penyelundupan, ilegal mining dan semua hal yang melanggar hukum.Panggung utama acara ini adalah Smelter PT Tinindo Internusa di Pangkalpinang, salah satu dari enam smelter yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mega skandal ini.

Menko AHY: Kebijakan Zero ODOL Berlaku Efektif 1 Januari 2027

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sembilan rencana aksi nasional dalam mewujudkan zero over dimension over loading (ODOL). Langkah itu seusai pengaturan mengenai zero ODOL yang mandek selama 16 tahun. Kesembilan rencana aksi nasional tersebut meliputi pertama integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik; kedua pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang; serta ketiga penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.

Keempat peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang; kelima pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar zero ODOL, serta keenam kajian pengukuran dampak penerapan kebijaksanaan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi. Berikutnya, ketujuh penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum; kedelapan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektifitas penegakan zero ODOL; serta kesembilan kelembagaan meliputi pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional sebagai delivery unit lintas sektor untuk percepatan pengembangan konektivitas dan logistik.

Adapun kesembilan rencana aksi nasional dalam mewujudkan zero ODOL itu telah tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perppres) Penguatan Logistik Nasional yang saat ini dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum yang ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Menko AHY mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, turut membantu menyosialisasikan kebijakan zero ODOL.

Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah ada masalah dalam penetapan tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penetapan tersangka tinggal menunggu waktu. Setyo mengatakan, penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka. Dia memastikan kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini berjalan maju.

Setyo memastikan pihaknya akan menetapkan tersangka berdasarkan aturan yang berlaku. Termasuk, memenuhi berkas yang dibutuhkan untuk menjerat pihak berperkara. “Kalau penetapan tersangka itu ada dokumennya gitu, yang saya melihat mereka (penyidik) masih melakukan proses pemanggilan,” ujar Setyo. Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen. KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah. KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.

Prabowo Perintahkan Penegak Hukum Berantas Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur penegak hukum untuk terus memberantas aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara. Itu ditujukan agar negara mampu mengoptimalisasi kekayaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat. Smelter tersebut merupakan satu dari enam smelter yang telah disita Kejaksaan Agung dalam perkara timah.

Dalam perkara itu, aset yang telah diberikan ke pemerintah dan kini dikelola oleh PT Timah ialah berupa 6 smelter, 108 alat berat, dan 195 unit peralatan tambang. Berikutnya 680.687,60 kg logam timah, 22 bidang tanah dengan total luas 238.848 meter per segi, 1 unit gedung mess, dengan total nilai aset Rp1,45 triliun.  Potensi pendapatan negara jika enam smelter tersebut dioperasikan penuh ialah mencapai Rp4,608 triliun per tahun. 

Dalam penanganan perkara timah itu pula, Kejaksaan Agung telah berhasil membuat 22 orang menjadi terpidana dari 5 korporasi. Total kerugian negara berkisar Rp300 triliun yang terdiri dari mark up penyewaan alat Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal Rp26,65 triliun, dan kerusakan lingkungan Rp271,07 triliun.

Bos DJP Pecat 26 Pegawai Pajak, Tegaskan Komitmen Bersih-bersih Institusi

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan telah memecat 26 pegawai dan tengah memproses 13 pegawai lainnya sebagai bagian dari langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aksi ini dilakukan sejak ia mulai menjabat pada akhir Mei 2025. Bimo menegaskan langkah tegas tersebut dilakukan tanpa pandang bulu sebagai upaya menjaga integritas lembaga pajak. Menurut dia, upaya bersih-bersih menjadi bagian dari prioritas untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan.

Trump Kembali Keluarkan Ancaman Soal Perundingan Gaza: Dipercepat atau Pertumpahan Darah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ancaman terbarunya soal perundingan gencatan senjata di Gaza. Donald Trump menginginkan rencana perdamaian Gaza sebanyak 20 poin yang ia keluarkan beberapa waktu lalu, agar segera bisa terlaksana dalam waktu dekat. Dirinya menekankan, waktu adalah esensi dan memperingatkan konsekuensi berupa “pertumpahan darah besar-besaran” jika para negosiator bergerak lambat. Tujuan utama perundingan ini, lanjut Trump, adalah “membebaskan para Sandera, mengakhiri Perang di Gaza, dan yang paling penting, akhirnya mencapai perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah”.

Delegasi Hamas, yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya, tiba di Mesir pada Minggu malam. Ini adalah kunjungan pertama Hayya ke Mesir sejak ia selamat dari serangan Israel di Doha, Ibu Kota Qatar, bulan lalu. Israel dan Hamas telah menyetujui beberapa bagian dari rencana tersebut. Hamas pada hari Jumat menerima pembebasan sandera dan beberapa elemen lainnya tetapi mengesampingkan poin-poin yang kontroversial, termasuk seruan untuk pelucutan senjatanya — yang telah lama ditolaknya.

Trump menyambut baik tanggapan Hamas, dengan mengatakan ia yakin kelompok tersebut telah menunjukkan mereka “siap untuk perdamaian abadi”. Ia meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman Gaza, tetapi serangannya terhadap wilayah kantong itu terus berlanjut.

Fakta-fakta Terbaru Evakuasi Korban Pesantren Al Khoziny Sidoarjo

Hingga sepekan setelah insiden, Tim SAR masih mencari korban dalam reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Gedung tiga lantai termasuk musala di asrama putra Pondok Pesantren Al Khoziny itu ambruk pada Senin (29/9) sore. Saat kejadian ratusan santri tengah melaksanakan salat Ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Hingga Senin (6/10), sekitar pukul 03.35 WIB, total korban tewas dalam insiden maut Ponpes Al Khoziny menjadi 54 orang, termasuk 5 potongan tubuh korban. Jumlah korban sampai dengan hari kedelapan pencarian, yakni 158 orang. Sebanyak 104 orang selamat. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit belum mengetahui apakah lima potongan tubuh yang berupa kaki itu saling berhubungan atau tidak, termasuk dengan body part yang ditemukan Sabtu (4/10) kemarin.

Kota-kota di AS Disebut Jadi Zona Perang, Trump Terjunkan Garda Nasional

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Chicago sebagai “zona perang” pada Minggu (5/10/2025), untuk membenarkan pengerahan pasukan federal tanpa persetujuan pejabat lokal dari Partai Demokrat. Langkah ini menimbulkan krisis politik baru di AS. Trump beralasan pengiriman pasukan dilakukan untuk menekan angka kejahatan dan mengendalikan imigrasi. Namun, Partai Demokrat menuduh kebijakan itu sebagai upaya memperluas kekuasaan presiden secara otoriter.

Trump mengizinkan pengerahan 300 personel Garda Nasional ke Chicago, meskipun mendapat penolakan dari pejabat setempat.  Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem membela keputusan itu. Dia mengatakan, Chicago kini berada dalam kondisi seperti zona perang. Wali Kota Chicago dan Gubernur Illinois JB Pritzker menilai kebijakan tersebut berlebihan dan justru dapat memperburuk situasi. Pritzker menilai, pernyataan Noem tersebut tidak berdasar. “Mereka ingin menciptakan kekacauan agar bisa mengirim lebih banyak pasukan. Mereka sebaiknya segera angkat kaki dari kota kami,” ujarnya.

Trump sebelumnya sempat menyebut perlunya melakukan perang dari dalam negeri untuk menegakkan keamanan di kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat.  Dia juga mengeklaim tanpa bukti bahwa Portland sedang terbakar dan dipenuhi pemberontak. Trump juga menyebut Portland sebagai kota yang hancur akibat perang. Upaya Trump menggunakan militer di dalam negeri mendapat hambatan hukum. Hakim Distrik AS Karin Immergut di Portland, Oregon, mengeluarkan putusan sementara pada Sabtu (4/10/2025) yang menyatakan pengerahan pasukan federal tidak sah. Dalam putusannya, Immergut menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan presiden tersebut tidak memiliki dasar fakta.

Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara

Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya. Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB. Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik. Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.

Prabowo Tak Bahas Pertemuan dengan Jokowi Saat Kumpulkan Para Menteri

Presiden Prabowo Subianto tidak membahas pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat mengumpulkan sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, Prabowo memanggil menteri-menterinya pada minggu malam hanya untuk membahas pelaksanaan program-program pemerintah. Prasetyo menjelaskan Prabowo ingin mendapatkan laporan dari menteri-menterinya terkait program-program yang sedang dijalankan pemerintah. Ia menyebutkan, Prabowo juga ingin mengetahui kendala yang ada dari masing-masing program agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

Prasetyo menyebutkan ada sejumlah sektor yang dibahas dalam pertemuan ini, misalnya soal swasembada pangan di mana Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan pangan. Rapat juga membahas upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri. Selain itu, rapat turut membahas potensi-potensi ekonomi di sektor perikanan.

Prabowo dan Jokowi bertemu di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tidak membeberkan isi pertemuan empat mata antara Prabowo dan Jokowi. Ia hanya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas masalah-masalah kebangsaan.

Kesaksian Aktivis Global Sumud Flotilla soal Siksaan di Tahanan Israel

Para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) mengalami beragam siksaan dalam tahanan Israel. Mereka ditahan usai kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu dibajak militer Israel. Adalah, tim kuasa hukum para aktivis, mengungkap berbagai pelanggaran serius yang dilakukan Israel terhadap para aktivis, di antaranya melakukan kekerasan fisik hingga melarang akses terhadap obat-obatan. Adalah, sebuah organisasi hukum untuk hak-hak minoritas Arab di Israel, mengatakan mereka telah bertemu dengan lebih dari 80 peserta GSF selama dua hari terakhir di Penjara Ktziot, di Israel selatan.

Kementerian Luar Negeri Israel membantah menyiksa para aktivis seraya menuding kesaksian itu merupakan kebohongan. Negeri Zionis itu mengklaim memenuhi seluruh hak hukum para aktivis kemanusiaan yang mereka culik secara ilegal, kemudian dijebloskan ke penjara. Klaim Israel itu bertentangan dengan kesaksian para aktivis GSF yang telah dibebaskan dan dideportasi. Aktivis lingkungan Greta Thunberg dikabarkan disiksa tentara Israel saat dalam penahanan usai armada kapal Global Sumud Flotilla (GSF) menuju Jalur Gaza Palestina dibajak pasukan Zionis.

Sejumlah aktivis yang dideportasi dari Israel, bahkan menuduh pasukan Israel memperlakukan Thunberg secara buruk. Jurnalis Italia Lorenzo Agostino, yang juga berada di armada tersebut, turut menegaskan perlakuan buruk yang dialami Thunberg. “Greta Thunberg, seorang perempuan pemberani, baru berusia 22 tahun. Ia dihina, dililit dengan bendera Israel, dan dipertontonkan layaknya sebuah trofi,” ujarnya.

Prabowo Perintahkan Dapur MBG Wajib Dilengkapi Alat Sterilisasi

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Ahad malam, 5 Oktober 2025. Seskab Teddy melanjutkan evaluasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas pada Ahad malam itu. Presiden juga membahas beberapa program prioritas pemerintah lainnya, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan ketahanan energi, stimulus ekonomi terutama untuk periode akhir tahun 2025, dan berbagai program pemerintah lainnya.

Rapat itu dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang keduanya duduk di sisi kiri dan kanan Presiden Prabowo, kemudian ada pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Di sisi kanan Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Kemudian di sisi kiri Presiden, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Presiden: Terima Kasih Kepada Istri-istri dan Anak-anak Prajurit

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak dari prajurit TNI. Bagi Presiden, para istri telah begitu setia merawat anak-anaknya saat suami bertugas di tempat berbahaya. Presiden mengatakan, dirinya selalu mendoakan keluarga besar TNI. Karena semua telah menjalankan tugas mulia untuk negara.  

Tak lupa, Presiden pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perwira dan prajurit TNI. Terlebih, TNI selalu ada di saat-saat kritis. 

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto merefleksi 80 tahun TNI. Menurutnya, di usia 80 tahun, TNI perlu meneguhkan arah institusi sesuai amanat konstitusi. 

Mensesneg Pastikan Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri di Istana Pekan Ini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi  menyatakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan melantik anggota-anggotanya di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan ini. Hanya saja, tanggal pastinya masih belum diumumkan.Prasetyo masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan Komite tersebut, berikut daftar nama anggota komite yang akan dilantik. Juru Bicara RI 1 tersebut malah bercanda ketika dikonfirmasi kebenaran ada sembilan orang anggota Komite Reformasi Polri.

Pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi internal Polri, terutama setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat. Hal itu juga dibarengi Prabowo melantik Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut, pembentukan Komite Reformasi Polri paling lambat diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Oktober 2025. Yusril mengungkap sejumlah tokoh bidang hukum kemungkinan akan masuk sebagai anggota komite.

Nama-nama yang digadang-gadang akan dilantik sebagai anggota komite itu, di antaranya Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Jimly merupakan ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003-2008. Kemudian Mahfud MD merupakan ketua MK periode 2008-2013. Yusril, kepada wartawan minggu lalu, juga menyebut dirinya akan turut masuk menjadi bagian dalam Komite Reformasi Kepolisian.

5 Pesan Penting Prabowo di Momen HUT ke-80 TNI, Singgung soal Senioritas

Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025). Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah amanat strategis di hadapan ribuan prajurit dari tiga matra.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan selamat atas hari lahir Tentara Nasional Indonesia. Prabowo mengingatkan, TNI lahir dari rakyat. TNI harus selalu dekat dengan rakyat. Prabowo turut menyinggung soal kekayaan Indonesia yang harus selalu dijaga segenap pihak, termasuk TNI. Menurut sang presiden, kekuatan-kekuatan asing itu selalu berupaya mencuri kekayaan alam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seleksi kepemimpinan di TNI tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Menurutnya, yang terpenting adalah prestasi, pengabdian dan cinta Tanah Air. Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus membina diri. Bahkan, setiap prajurit juga harus selalu mendalami ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Prabowo, kepemimpinan di TNI haruslah senantiasa memberikan keteladanan. Setiap pemimpin, harus memberi contoh di depan para prajuritnya. Prabowo memerintahkan TNI untuk mengikuti perkembangan teknologi, sains, hingga penguasaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mensesneg Sebut  Prabowo dan Jokowi Bertemu Bahas Masalah Negara

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas banyak hal mengenai kenegaraan sekaligus dalam rangka mempererat silaturahmi.

Pertemuan itu, kata dia, juga dilakukan dalam rangka kunjungan balasan. Saat Prabowo berada di Jawa Tengah, imbuh Prasetyo, maka presiden akan sempatkan untuk mampir ke kediaman Jokowi. Pun demikian sebaliknya.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo juga dinilai merupakan kabar yang baik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berharap pertemuan itu dapat mempererat kekompakan para pemimpin-pemimpin di Tanah Air.

TNI Dinilai Menjauh dari Reformasi

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Namun di usia delapan dekade, TNI justru dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi yang diperjuangkan sejak 1998. TNI sejatinya diharapkan mampu bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan profesional yang tunduk pada supremasi sipil dan bebas dari praktik kekerasan terhadap warga. Namun, kenyataannya, harapan itu masih jauh dari tercapai. “Lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998, publik berharap TNI bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan terbebas dari praktik kekerasan terhadap warga sipil. Kenyataannya, harapan itu masih jauh dari kenyataan,” ujar Direktur Imparsial Ardi Manto melalui keterangannya dikutip pada Minggu (5/10).

Ia menjelaskan, praktik multifungsi TNI yang seharusnya dihapus justru kembali meluas ke ranah sipil. Penempatan prajurit aktif di lembaga non-pertahanan, perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, hingga pembentukan enam Kodam baru menunjukkan adanya kemunduran dalam agenda reformasi militer.  Ardi menilai langkah tersebut tak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Penambahan Kodam dan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, imbuhnya, mengembalikan TNI ke praktik dwifungsi.  Menurut Ardi, hal tersebut memperlemah akuntabilitas sipil dan berpotensi membuka ruang bagi militer untuk kembali masuk ke ranah politik dan sosial masyarakat, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

Ardi juga menyoroti lemahnya akuntabilitas hukum di tubuh militer. Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, sejak Januari hingga September 2025, terjadi sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI. Mulai dari penembakan warga di Tangerang dan Aceh, penyerangan Polres Tarakan, hingga pembunuhan jurnalis di Banjarbaru. Ironisnya, penyelesaian kasus-kasus tersebut masih didominasi oleh peradilan militer yang dianggap tidak transparan dan tidak adil. “Sistem peradilan militer yang berlaku hingga hari ini terbukti masih menjadi celah kosong yang menciptakan ruang impunitas,” tutur Ardi.

Prabowo Kumpulkan Menteri di Kertanegara Malam-malam, Ada Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (5/10/2025) malam. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, Prabowo memang biasa mengumpulkan para menterinya malam-malam.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan malam ini, Prabowo ingin mendapatkan laporan dari menteri-menterinya terkait program-program yang sedang dijalankan pemerintah. Ia menyebutkan, Prabowo juga ingin mengetahui kendala yang ada dari masing-masing program agar dapat dicarikan jalan keluarnya. Ia menyebutkan, Prabowo juga memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang diusulkan oleh para anak buahnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengeklaim bahwa pertemuan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Sabtu (4/10/2025) dibahas dalam pertemuan dengan para menteri. Prasetyo menegaskan, Prabowo dan menterinya hanya membahas program pemerintah yang sudah dicanangkan, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, pemberdayaan masyarakat, hingga perikanan.

Kredit Nganggur di Perbankan Capai Rp 2.372 Triliun, Paling Banyak Modal Kerja

Bank Indonesia mencatat kredit yang belum dicairkan oleh perbankan mencapai Rp 2.372,11 triliun hingga Agustus. Angka ini sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rendahnya penyerapan kredit ini dipengaruhi oleh sikap menunggu dari pelaku usaha, ketidakpastian ekonomi global, dan pemanfaatan dana internal perusahaan untuk pembiayaan. Kurangnya proyek baru juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan kredit belum kuat. Tingginya suku bunga kredit perbankan menjadi penahan utama laju kredit, meskipun kondisi likuiditas perbankan tergolong longgar. Suku bunga kredit tercatat turun sangat lambat meski suku bunga acuan BI telah dipangkas secara signifikan.

Mensesneg Target Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Depan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menarget Peraturan Presiden Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung pekan depan. Mensesneg mengatakan ketiadaan Perpres itu bukan berarti programnya kemudian berhenti. Ia menyebut aturan itu nantinya untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayan mengatakan setelah Perpres tersebut terbit, ia bersama lintas kementerian akan bekerja lebih erat lagi satu sama lain. “Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan.

Shutdown Pemerintah AS Bisa Rugikan Ekonomi hingga Rp 249 Triliun per Minggu

Penutupan pemerintahan AS berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, dengan perkiraan mencapai Rp 249 triliun per minggu. Kondisi ini juga dapat memangkas pertumbuhan produk domestik bruto negara tersebut setiap pekannya.

Dampak utama berasal dari tertundanya gaji pegawai federal dan terhambatnya pembelian barang oleh pemerintah yang menyebabkan turunnya permintaan. Shutdown yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan pengangguran serta mengganggu layanan sosial. Selain itu, shutdown berisiko mengganggu pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Penundaan rilis data ekonomi penting juga dapat mempersulit pengambilan keputusan oleh bank sentral dan pelaku pasar.

Mensesneg Jelaskan Prabowo Ingin Seleksi Pemimpin TNI Utamakan Kompetensi, Bukan Senioritas

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan seleksi kepemimpinan di lingkungan TNI lebih mempertimbangkan kompetensi daripada senioritas. Menurut Pras, keinginan Presiden itu pun telah berjalan di lingkungan TNI terutama dalam menyeleksi jajaran pimpinan dan komandan satuan. Pras kemudian meminta semua pihak untuk tidak menyalahartikan maksud amanat Presiden Prabowo mengenai senioritas itu, apalagi menjadi bahan untuk membenturkan antara kelompok prajurit yang senior dan junior.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengucapkan selamat HUT Ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Prasetyo menyampaikan harapan semoga TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyat, semakin dekat dengan rakyat. Sebelumnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI, Presiden Prabowo menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

Indonesia Resmi Teken Kesepakatan Perdagangan Karbon Dengan Verra

Pemerintah Indonesia melalui KLH dan BPDLH menandatangani mutual recognition agreement (MRA) dengan Verra terkait perdagangan karbon. Verra merupakan organisasi yang mengelola Verified Carbon Standard (VCS) sebagai salah satu standar kredit karbon sukarela yang paling banyak digunakan.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan multi-skema untuk mengubah keunggulan komparatif Indonesia di pasar karbon menjadi keunggulan kompetitif. Hal ini dilakukan karena hasil perdagangan karbon internasional yang diluncurkan sebelumnya belum menunjukkan dampak signifikan. Indonesia memiliki potensi besar berbasis alam dari hutan, mangrove, dan lahan gambut, serta dari sektor energi terbarukan. Selain dengan Verra, pemerintah juga telah membuka perdagangan karbon internasional melalui MRA dengan beberapa skema kredit independen lainnya.

Prabowo Perintahkan Menko Periksa dan Perbaiki Bangunan Ponpes di Seluruh Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa dan memperbaiki struktur bangunan di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah insiden ambruknya mushalla di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Perintah ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (5/10).

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan kepada pemilik pondok untuk memastikan setiap proses renovasi atau pengembangan gedung dilakukan dengan baik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa insiden di Ponpes Al Khoziny telah menjadi perhatian khusus Presiden.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Budi Irawan melaporkan bahwa hingga Minggu (5/10), jumlah korban meninggal dunia mencapai 36 orang, sementara 27 santri diperkirakan masih terjebak di bawah puing. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat bertambah menjadi 104 orang per Sabtu (4/10).

Mensesneg Pastikan Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri di Istana Pekan Ini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi  menyatakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan melantik anggota-anggotanya di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan ini. Hanya saja, tanggal pastinya masih belum diumumkan. Prasetyo masih enggan membocorkan tanggal pasti pelantikan Komite tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut, pembentukan Komite Reformasi Polri paling lambat diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Oktober 2025. Yusril mengungkap sejumlah tokoh bidang hukum kemungkinan akan masuk sebagai anggota komite.

Nama-nama yang digadang-gadang akan dilantik sebagai anggota komite itu, di antaranya Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Jimly merupakan ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003-2008. Kemudian Mahfud MD merupakan ketua MK periode 2008-2013. Yusril, kepada wartawan minggu lalu, juga menyebut dirinya akan turut masuk menjadi bagian dalam Komite Reformasi Kepolisian.

Polri Kirim 1.587 Personel Gabungan untuk Jaga Acara HUT TNI ke-80

Polri mengerahkan 1.587 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian acara Hari Ulang Tahun TNI ke-80 yang digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Ahad, 5 Oktober 2025. Ribuan personel tersebut berasal dari kepolisian daerah, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, dan kepolisian sektor jajaran. Adapun polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, tergantung pada kondisi di lapangan.

Perayaan HUT TNI ke-80 berlangsung dalam susunan acara yang padat sejak pagi. Kegiatan dibuka pukul 06.00 WIB dengan apel pengecekan pasukan dan hiburan aubade dari Universitas Pertahanan untuk menyambut tamu undangan. Upacara pokok dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dengan tiupan terompet dan pergerakan pasukan menuju lapangan. Presiden sebagai Inspektur Upacara memimpin prosesi resmi, yang mencakup pemeriksaan pasukan, penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, amanat, hingga laporan komando. Bagian ini menjadi inti dari peringatan HUT TNI tahun ini.

Usai prosesi resmi, susunan acara dilanjutkan dengan demonstrasi kemampuan prajurit dan alutsista. Atraksi udara, manuver kendaraan tempur, bela diri militer, drone kamikaze, serbuan gedung, serta penerjunan Victory Jump akan mewarnai langit dan lapangan Monas. Rangkaian defile pasukan tiga matra dan parade alutsista darat dan udara menjadi penutup sesi militer. Perayaan HUT ke-80 TNI tahun ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. TNI menurunkan sekitar 133 ribu personel dan 1.047 alutsista untuk memeriahkan upacara dan parade. 

Perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas 5 Oktober 2025, Ada Atraksi 1.047 Alutsista

Acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI akan dilaksanakan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Dalam perayaan ini, TNI akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dalam acara. Ribuan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, kendaraan artileri, helikopter, pesawat tempur hingga pesawat angkut. Nantinya, alutsista akan dipakai untuk parade hingga ragam penampilan simulasi tempur yang akan ditampilkan pada hari H.

“Jumlah alutsista adalah 1.047 yang tergelar dan terlibat demo,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah Kamis (2/10/2025). Freddy melanjutkan, pihaknya juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti. Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan. Latihan terakhir atau gladi bersih acara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas tersebut dilaksanakan hari ini, Jumat (3/5).

Pertamina Serap Impor Base Fuel BBM yang Dibatalkan Vivo dan BP-AKR

Pertamina akan menyerap pengadaan impor base fuel BBM yang batal dibeli oleh badan usaha SPBU swasta. Penyerapan ini dilakukan setelah Vivo dan BP-AKR memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan pembelian. Pembatalan oleh Vivo dan BP-AKR disebabkan oleh spesifikasi teknis base fuel yang tidak sesuai, terutama terkait kandungan etanol.

Meskipun kandungan tersebut masih dalam ambang batas yang diizinkan regulasi, spesifikasinya tidak cocok untuk formulasi produk masing-masing perusahaan. Akibatnya, kargo berisi 100 ribu kiloliter base fuel akan digunakan sendiri oleh Pertamina, dan pihak swasta masih membuka peluang kerja sama jika Pertamina dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan pada pengadaan berikutnya.

Search