dicetak pada tanggal: 06 Juli 2026 11:41 AM

Gelombang Panas di Perancis Tewaskan 2.025 Orang dalam Sepekan

Menteri Kesehatan Perancis, Stephanie Rist menyebutkan sebanyak 2.025 orang di Perancis meninggal dunia dalam sepekan akibat gelombang panas ekstrem yang memecahkan rekor. Ia memperingatkan bahwa penghitungan tersebut masih jauh dari lengkap, meski angka terbaru ini menandai peningkatan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang menyebutkan setidaknya 1.000 kematian akibat panas. Laporan terbaru dari Badan Kesehatan Masyarakat Prancis menyebut, sebanyak 2.025 kematian tambahan itu setara peningkatan sebesar 29,1 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Prabowo Presiden dan PM Singapura Menggelar Pertemuan di Istana Merdeka

Prabowo Subianto Presiden RI, hari ini, Senin (6/7/2026), terjadwal menerima kunjungan resmi Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura, di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Perdana Menteri Wong kali ini dalam rangka menghadiri Pertemuan Pemimpin (Leaders’ Retreat) Indonesia-Singapura Tahun 2026. Leaders’ Retreat merupakan forum bilateral tahunan tingkat tertinggi antara Indonesia dan Singapura yang mempertemukan kepala pemerintahan beserta jajaran menteri kedua negara.

Pertemuan tahun ini menjadi yang kedua bagi Prabowo dan Wong. Sebelumnya, keduanya mengadakan pertemuan di Singapura pada bulan Juni 2025.

CDS RI Naik Hampir 30% YtD, Investor Asing Masih Belum Percaya pada Prospek Ekonomi

Premi risiko Indonesia meningkat cukup tajam pada awal Juli 2026, tercermin dari CDS tenor lima tahun yang mencapai 89,44 atau naik 29,82% secara year to date (YtD), sedangkan CDS tenor 10 tahun meningkat 28,32% menjadi 143,50. Kenaikan tersebut menunjukkan investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk berinvestasi di Indonesia, meskipun kondisi ini dinilai belum mencerminkan persoalan solvabilitas karena Indonesia masih berstatus investment grade dan memiliki cadangan devisa yang relatif kuat.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai investor asing masih tertarik pada instrumen berimbal hasil tinggi seperti SRBI dan SBN, tetapi arus dana yang masuk lebih banyak berupa investasi portofolio jangka pendek. Investor semakin mempertimbangkan real yield, risiko pelemahan rupiah, inflasi, dan biaya lindung nilai, sehingga kenaikan suku bunga dinilai baru mampu menjaga arus modal sementara, tetapi belum cukup membangun kepercayaan terhadap prospek ekonomi jangka panjang Indonesia.

Kehati-hatian investor juga dipengaruhi sejumlah indikator domestik, seperti kontraksi PMI manufaktur, menyempitnya surplus perdagangan, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Apabila tekanan premi risiko berlangsung lama dan terjadi pembalikan arus modal asing, rupiah berpotensi semakin tertekan, inflasi impor meningkat, suku bunga bertahan tinggi, serta biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, stabilisasi jangka pendek perlu dibarengi penguatan fundamental ekonomi untuk memulihkan kepercayaan investor.

Ditjen Pajak Bidik Pedagang Beromzet di Atas Rp 4,8 Miliar Lewat Data Marketplace

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanfaatkan data transaksi dari marketplace untuk memantau omzet pedagang online, terutama pelaku usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data bukti potong PPh Pasal 22 yang diterbitkan marketplace akan tersimpan dalam basis data DJP dan digunakan untuk memperkuat pengawasan serta verifikasi kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan data marketplace juga diarahkan untuk memperluas basis pajak, termasuk menjangkau pedagang yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan maupun wajib pajak berstatus nonaktif. DJP menegaskan kebijakan tersebut tidak menciptakan jenis atau kewajiban pajak baru, tetapi mengubah mekanisme pembayaran pajak dari setor sendiri menjadi pemungutan melalui marketplace yang ditunjuk.

DJP telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai 1 Juli 2026, dengan pemungutan kepada pedagang dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi. Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto, sementara wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikecualikan dari pemungutan sepanjang memenuhi ketentuan penyampaian surat pernyataan.

Selain Buat MBG, Ini Daftar Fokus Anggaran Pendidikan Rp769 T di 2026

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun, meningkat dibandingkan pagu APBN 2025 sebesar Rp724,26 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat pembiayaan beasiswa melalui LPDP. Pemerintah juga menajamkan kebijakan beasiswa LPDP dengan memprioritaskan bidang STEM dan sektor strategis, antara lain pangan, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, maritim, manufaktur, material maju, dan kewirausahaan.

Pengembangan talenta dinilai menjadi inti transformasi ekonomi nasional sehingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi. Penguatan kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional guna mendukung target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, dengan PDB sekitar US$5 triliun dan pendapatan per kapita di atas US$15.000.

Produsen Minyakita Bau Solar Terancam Sanksi Berat

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah tegas menyikapi temuan Minyakita dalam bantuan pangan yang diduga beraroma solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Kemendag telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk menarik produk yang terindikasi bermasalah serta menggantinya dengan minyak goreng yang memenuhi standar mutu dan keamanan.

Kemendag saat ini tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab utama kontaminasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian produsen. Apabila terbukti terjadi pelanggaran serius, pemerintah akan menjatuhkan sanksi dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kemendag juga telah mengingatkan seluruh produsen Minyakita agar mematuhi standar mutu, kuantitas, izin edar, serta keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan Minyakita secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait akan meningkatkan pengawasan mulai dari proses produksi di pabrik hingga distribusi kepada konsumen, sekaligus memperkuat koordinasi dengan lembaga standardisasi dan aparat penegak hukum guna mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar.

PLN Buka Suara Penyebab Mati Lampu di Kalimantan

PT PLN (Persero) menjelaskan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terjadi akibat gangguan pada salah satu mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Cuaca panas ekstrem menyebabkan kemampuan produksi mesin pembangkit menurun atau mengalami derating, sementara PLN menegaskan gangguan tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer.

Pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih luas selama proses pemulihan pembangkit. Di Pontianak dan sejumlah wilayah lainnya, pemadaman dibagi dalam beberapa sif dengan durasi sekitar lima jam, sementara di Singkawang pemadaman di beberapa lokasi berlangsung hingga lima sampai tujuh jam.

PLN terus melakukan percepatan perbaikan dan mengerahkan sumber daya untuk memulihkan pasokan listrik secara normal. Selama masa gangguan, pasokan listrik diprioritaskan untuk fasilitas vital seperti rumah sakit dan kantor pelayanan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, sementara pengaturan beban terus dilakukan hingga kapasitas pembangkit kembali pulih.

Pemerintah Rancang Perpres usai Ada Kasus Intimidasi Maut terhadap dokter Icha

Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden (perpres) untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi saat bekerja. Perpres tersebut dirancang usai adanya kasus kematian tragis dr Icha yang diduga diintimidasi saat bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelum meninggal, dr Icha sempat menjalani perawatan medis akibat mengalami tekanan psikologis setelah diduga mendapat intimidasi saat bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu. Keluarga almarhumah menyebut dua pria yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) datang ke ruang perawatan dan memprotes penanganan pasien dengan nada tinggi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak membuka hasil investigasi mereka atas kematian dr Icha karena langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Investigasi lintas sektor yang diturunkan langsung oleh Menteri Kesehatan tersebut melibatkan tim gabungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Fokus investigasi tidak hanya menelusuri dugaan kekerasan verbal oleh oknum warga, tetapi juga meninjau kembali prosedur penanganan medis pada pasien gigitan ular yang menjadi pemicu awal kejadian tersebut.

Berkaca dari kasus dr Icha, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta setiap rumah sakit memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk melindungi tenaga kesehatan dari intimidasi, ancaman, maupun konflik saat menjalankan tugas pelayanan. Netty menilai, peristiwa intimidasi dr Icha hingga mengalami tekanan psikologis, harus menjadi momentum penguatan perlindungan tenaga kesehatan. Politikus PKS itu menegaskan bahwa tenaga kesehatan (nakes), baik dokter maupun perawat, membutuhkan lingkungan kerja yang aman agar dapat melayani pasien dengan baik.

OECD: Kemampuan Tarik Pajak RI Peringkat 3 Terbawah di Asia-Pasifik

Berdasarkan laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8% atau di urutan ke-3 terbawah dari 38 negara yang disurvei. Kinerja pajak Indonesia sedikit lebih baik dari Timor Leste (10%) dan Bangladesh (6,7%).

Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia sendiri berada di bawah rata-rata rasio pajak di kawasan Asia Pasifik, yakni 19,7% pada 2024. Begitu juga jika dibandingkan dengan rasio pajak di berbagai kawasan, Indonesia masih berada di bawah rata-ratanya. Rasio pajak terhadap PDB banyak digunakan untuk menilai kinerja mobilisasi pendapatan domestik suatu negara.

Namun demikian, OECD menilai rasio pajak per PDB harus dilengkapi oleh pendapatan pajak per kapita. Meskipun Indonesia memiliki rasio pendapatan pajak per PDB yang rendah, namun jika diukur dari pendapatan pajak per kapita memiliki kinerja yang serupa dengan negara dengan tingkat rasio pajak per PDB di atas 20%. “Indonesia dan Samoa memiliki tingkat pendapatan pajak per kapita yang serupa pada tahun 2024, masing-masing sebesar USD 1.969 dan USD 2.043,” tulis laporan OECD. Adapun Samoa sendiri memiliki rasio pendapatan pajak per PDB sebesar 22% pada 2024.

Pesawat PT AMA Ditembaki dan Dibakar KKB Jaringan Baru Pimpinan Mbalingga

Pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Bakusip pimpinan M. Mbalingga. Kejadian itu terjadi di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Satgas Operasi Damai Cartenz mengatakan, KKB ini merupakan jaringan baru. Kejadian ini sendiri menewaskan Pilot Captain Nicholas F. Goselin (29), warga negara Amerika Serikat.

Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz Kombes I. G. G. Era Adinata, menjelaskan, sejak terjadinya peristiwa penembakan tersebut, pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, wawancara, pengumpulan informasi, serta pemantauan media sosial. “Kelompok ini merupakan kelompok baru yang dipimpin oleh M. Mbalingga. Dalam sejumlah unggahan media sosial, yang bersangkutan mengaku sebagai bagian dari kelompok pimpinan Elkius Kobak di wilayah Yahukimo,” lanjutnya.

Namun demikian, Ia menyebut masih terus mendalami, hubungan antara kelompok Bakusip dengan kelompok Elkius Kobak. “Sesaat setelah kejadian, M.Mbalingga mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut,”ujarnya. “Tidak lama kemudian, Elkius Kobak juga mengeluarkan pernyataan serupa. Selain itu, kami memperoleh dokumentasi berupa foto pelaku yang berdiri di atas pesawat PT AMA yang telah terbakar. Berdasarkan identifikasi, pelaku tersebut dipastikan adalah M. Mbalingga,” pungkasnya.

Kompolnas Duga Lokasi Tewasnya 3 Polisi di Katingan Merupakan Kantong Narkoba

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang menjadi lokasi gugurnya tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan saat menggerebek bandar sabu, merupakan salah satu kantong peredaran narkoba. Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan, informasi awal yang diterima pihaknya menunjukkan wilayah tersebut memiliki tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Menurut dia, apabila suatu wilayah telah dikenal sebagai kantong narkoba, maka aparat tidak hanya perlu menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor utama yang mengendalikan jaringan tersebut.

Anam menegaskan, tragedi yang menewaskan tiga anggota Polri tidak boleh menghentikan upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. Selain mendalami jaringan narkoba, Kompolnas juga akan menelusuri penyebab pasti kematian ketiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan. Anam mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah para korban meninggal saat melakukan upaya penyelamatan diri atau justru lebih dahulu menjadi korban penyekapan dan penganiayaan sebelum jasadnya dibuang ke sungai. Ia menambahkan, apabila dugaan penyekapan terbukti, para pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Diketahui, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur usai penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei pada Rabu (1/7/2026) malam. Korban terdiri atas Aipda Yudhie Perdana Putra, Aiptu Sumaryanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam waktu berbeda setelah operasi penggerebekan.

Dampak Perang AS-Iran, Suku Bunga Global Sulit Turun Cepat

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mungkin telah mereda, tetapi dampaknya terhadap perekonomian global diperkirakan masih akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. Menurut analisis Bloomberg Economics, Senin (6/7/2026), bank sentral di berbagai negara diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level lebih tinggi hingga 2028 dibandingkan proyeksi sebelum konflik di Timur Tengah pecah. Bloomberg Economics memperkirakan jalur suku bunga global dapat bertahan hingga 0,5 poin persentase lebih tinggi daripada perkiraan sebelum perang.

Kondisi tersebut dipicu lonjakan inflasi akibat terganggunya pasokan energi selama perang. Lembaga tersebut menyebut dampak kenaikan biaya energi masih terus mengalir ke harga barang dan jasa. Selain itu, meningkatnya investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi dalam jangka menengah.

Di Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75 persen hingga akhir 2026. Penurunan suku bunga baru diperkirakan mulai terjadi pada paruh pertama 2027 apabila tekanan inflasi mereda dan produktivitas ekonomi meningkat. Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) masih berpeluang menaikkan suku bunga sekali lagi sebelum kembali melonggarkan kebijakan.

Kurang Bayar Pajak ASN Melonjak 81%, Tembus Rp 9,16 Triliun!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri mencapai Rp9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Jumlah itu naik 81,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp5,05 triliun.

Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jumlah ASN yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP. Angkanya mencapai 3,39 juta, meningkat sekitar 14% dibandingkan periode sebelumnya. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi mengatakan hal itu dikarenakan dampak transformasi perpajakan melalui Coretax. Kehadiran Coretax disebut mendorong aparatur negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.

ORI030 Ditawarkan Mulai Hari Ini (6/7): Kupon 7% Siap Cair, Ini Cara Pemesanannya

Penawaran produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel kembali dibuka mulai hari ini, Senin 6 Juli 2026. Terbaru, pemerintah menawarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030 dengan kupon hingga 7%. Untuk Anda yang ingin mendapatkan imbal hasil rutin dan tetap secara bulanan, berikut cara investasi ORI030 secara online. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menawarkan ORI030 mulai 6 Juli – 30 Juli 2026. Target penerbitan SBN ritel ini mencapai Rp 20 triliun. 

PMI Manufaktur Jatuh, Ekonom Soroti Daya Beli dan Ancaman PHK

S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 per Juni 2026. Hal ini menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir. Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penurunan angka PMI manufaktur Indonesia adalah sinyal aktivitas industri sedang kehilangan momentum. Menurut Yusuf, penurunan tersebut sangat mengkhawatirkan karena PMI yang turun ke zona kontraksi pada Juni 2026 adalah level terendah sejak Juni 2025. Selain itu, indeks manufaktur tersebut juga menjadi kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan penurunan PMI manufaktur belum tentu langsung berisiko terhadap meningkatnya jumlah PHK. PMI yang turun biasanya diikuti oleh penyesuaian di pasar tenaga kerja, tetapi ada jeda waktu (lag). Namun, apabila tren PMI kontraktif ini berlanjut dan meluas ke sektor lain, Ronny mengingatkan risiko PHK bisa menjadi lebih sistemik, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.

PDI-P Minta Jokowi Transparan soal Ijazah Saat Safari, Relawan Gibran: Ini Lawakan Politik

Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan yang meminta Joko Widodo tidak menghindari isu ijazah saat safari politik. Ia menilai sikap tersebut justru mencerminkan adanya “ketakutan” dari PDI-P, dan menyebut wacana soal ijazah itu tak lebih dari “lawakan politik.”

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira sebelumnya menyatakan ingin melihat Joko Widodo membawa ijazah asli saat safari politik ke NTT. Juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, menilai hal itu wajar karena Jokowi adalah mantan pejabat publik dan isu ijazahnya telah lama menjadi perbincangan masyarakat. Jokowi sendiri memulai safari politik di Lampung pekan lalu dan berencana melanjutkan kunjungan ke NTT.

Menanggapi hal tersebut, Andi Azwan menyebut Jokowi berniat berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bertemu masyarakat yang pernah dipimpinnya selama dua periode. Ia menilai ada elite politik yang menganggap safari Jokowi sebagai ancaman, bahkan ada partai yang merasa khawatir kehilangan basis suara akibat aktivitas politik tersebut.

2 Bupati Pengganti Kena OTT, Legislator Golkar Soroti Tingginya Biaya Politik

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai terjeratnya dua Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) dalam operasi tangkap tangan (OTT) disebabkan oleh lemahnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia.

Irawan mengatakan penegakan hukum saja tak cukup, menurutnya perlu dukungan kebijakan yang lebih komprehensif. Mengingat korupsi yang terjadi di daerah biasanya lahir dari persilangan faktor seperti hedonisme, politik desentralisasi, dan budaya permisif maka penegak hukum harus didukung dengan perangkat kebijakan yang memadai.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby, yang menjabat menggantikan Andi Putra setelah pendahulunya ditangkap KPK pada Oktober 2021. Pola serupa terjadi di Langkat, di mana Syah Afandin yang awalnya menjadi Plt Bupati menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin setelah tertangkap KPK pada 2022, kini juga terjerat OTT lembaga antirasuah tersebut.

Sistem Pendanaan Politik hingga Mekanisme Akuntabilitas Jadi Faktor Maraknya Korupsi Kepala Daerah

Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai maraknya korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor multidimensi, termasuk integritas dan partai politik.

Sementara, biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor risiko. Biaya politik tinggi menurutnya berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan dan peluang penyalahgunaan wewenang.

Neni menilai pengembalian pilkada ke DPRD bukanlah solusi sebab akar masalahnya tidak hanya pada faktor biaya mahal, tetapi juga bagaimana sistem pendanaan politik, rekrutmen calon oleh partai politik, serta mekanisme akuntabilitas selama seseorang menjabat sebagai kepala daerah.

Dari sisi pencegahan, tentu ada beberapa aspek diantaranya transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, seleksi calon yang lebih berbasis integritas dan kapasitas, penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, optimalisasi pengawasan oleh masyarakat dan media, serta penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera.

Kepala BKN: Kualitas ASN Masih Jadi Tantangan, Sepertiga Berpendidikan di Bawah Diploma

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan sekitar sepertiga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih berpendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Data BKN menunjukkan sekitar 33 persen dari total 6,7 juta ASN di Indonesia memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma.

Menurut Zudan, peningkatan kualitas ASN menjadi faktor penting untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal. Ia menilai pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi daerah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien.

Buruh Menanti UU Ketenagakerjaan Baru, Tersisa Sedikit Waktu

Waktu yang dimiliki DPR dan pemerintah untuk memenuhi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 kian menipis. Di sisi lain, kelompok buruh menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembahasan juga belum berjalan optimal.

Adapun putusan MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk UU untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023, dan menyusunnya dalam beleid tersendiri. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyampaikan lambannya proses pembahasan terlihat dari minimnya pelibatan organisasi buruh dalam penyusunan rancangan beleid tersebut.

KASBI juga menyatakan menolak draf RUU Ketenagakerjaan yang saat ini beredar. Organisasi buruh menilai, substansinya belum mengakomodasi aspirasi pekerja. Karena itu, mereka mendesak DPR dan pemerintah segera membentuk panitia kerja serta melibatkan serikat buruh secara bermakna dalam pembahasan RUU sebagaimana amanat Putusan MK.

Penyebab Gelombang Panas Eropa dan Potensi di Indonesia

Peristiwa gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara di Eropa dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian dunia. Suhu yang menembus rekor di berbagai wilayah memunculkan pertanyaan mengenai penyebab fenomena tersebut serta sejauh mana kaitannya dengan perubahan iklim global. Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, Sonni Setiawan, menjelaskan bahwa gelombang panas di Eropa tidak disebabkan oleh satu faktor saja. “Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara pemanasan daratan yang luas pada musim panas dengan perambatan Gelombang Rossby di atmosfer lintang menengah, di mana Eropa berada pada zona wilayah ini,” kata dia, Jumat, 3 Juli 2026.

Sonni mengatakan Gelombang Rossby merupakan gangguan atmosfer berskala besar yang memengaruhi pola tekanan udara, angin, dan suhu di wilayah lintang menengah. Gelombang ini memiliki panjang sekitar 4.000-6.000 kilometer dan terbentuk ketika angin baratan melintasi pegunungan besar, seperti Pegunungan Rocky di Amerika Utara dan Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin diperparah oleh melemahnya aktivitas Gelombang Rossby pada musim panas. Pergerakan gelombang yang lebih lambat membuat massa udara panas bertahan lebih lama di suatu wilayah. Menanggapi anggapan bahwa meningkatnya frekuensi gelombang panas merupakan bukti langsung perubahan iklim, ia menilai hal tersebut perlu dikaji secara ilmiah dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer alami. “

Menurutnya, Indonesia juga berpotensi mengalami peningkatan kejadian suhu panas pada masa mendatang. Namun, karakteristiknya berbeda dengan gelombang panas di Eropa. Di Indonesia, suhu panas ekstrem lebih banyak dipicu oleh perubahan penggunaan lahan dan efek urban heat island yang umum terjadi di kawasan perkotaan. Sebagai langkah adaptasi, ia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya penghijauan melalui reboisasi, penanaman pohon, serta pengendalian alih fungsi lahan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi peningkatan suhu permukaan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim.

Hong Kong Menghadapi Musim Flu hingga Lonjakan COVID-19, Bayi Paling Terancam

Hong Kong tengah menghadapi peningkatan kasus penyakit pernapasan, mulai dari musim flu hingga lonjakan kasus COVID-19. Kondisi ini memicu kekhawatiran otoritas kesehatan karena dapat meningkatkan beban layanan kesehatan dan memperbesar risiko penularan di masyarakat.

Kelompok yang paling rentan terdampak adalah bayi dan anak usia dini karena sistem kekebalan tubuh mereka belum berkembang sempurna. Pemerintah dan tenaga kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menerapkan langkah pencegahan, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman flu dan COVID-19.

Kemenkop Gandeng Agrinas Palma, 20% Lahan Sawit Produktif Akan Dikelola Koperasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 20% lahan sawit produktif akan dikelola koperasi dalam skema plasma. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pola kemitraan tersebut dirancang dengan menempatkan Agrinas Palma sebagai inti, sedangkan koperasi petani sawit akan berperan sebagai plasma. 

Sebagai proyek percontohan, pemerintah akan meresmikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) milik koperasi di Musi Banyuasin pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 60 ton per jam dengan dukungan lahan sawit seluas sekitar 3.100 hektare. Model tersebut nantinya akan direplikasi di daerah lain bersama Agrinas Palma Nusantara.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Abdul Ghani mengatakan, Agrinas mendapat penugasan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit sekitar 850.000 hektare. Ke depan, Agrinas menargetkan memperluas lahan kelolaan sawit menjadi sekitar 1,25 juta hektare. “Kalau menurut ketentuan yang berlaku selama ini minimal 20% harus dibentuk plasma. Artinya apa? Ada 250.000 hektare dalam jangka panjang, minimal dalam artian tentu ada kebijakan pemerintah kita akan ikut, minimal 250.000 hektare, itu sama dengan 250 koperasi,” ucap Abdul.

Kejagung Resmi Ajukan Banding Vonis 10 Tahun Penjara Nadiem Makarim

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada eks Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut pengajuan banding itu telah dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menghormati penuh putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Hanya saja, upaya banding tetap dilakukan lantaran ada sejumlah tuntutan yang dirasa masih belum diakomodir. Salah satunya, terkait hukuman pidana 10 tahun penjara yang masih kurang dari 2/3 tuntutan JPU yakni 18 tahun penjara.

Sebelumnya Nadiem dijatuhi hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara.

Salah satu anggota majelis hakim Andi Saputra memiliki pendapat berbeda dalam vonis ini alias dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus Chromebook. Nadiem pun telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Belajar dari Malaysia dan India, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun Atlet

Pemerintah tengah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para pahlawan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengatakan skema tersebut masih dalam proses finalisasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan transparansi.

Menurut Erick, masa karier atlet relatif lebih singkat dibandingkan dengan profesi lainnya. Banyak atlet sudah pensiun pada usia produktif, sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memiliki jaminan kehidupan setelah tidak lagi aktif bertanding. Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan sistem dana pensiun yang mampu menopang kesejahteraan atlet di masa tua.

Penyusunan skema ini dilakukan secara hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana. Kemenpora menggandeng berbagai lembaga, seperti Kejaksaan, BPKP, dan para pakar olahraga guna memastikan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Tantangan lainnya adalah merancang sistem yang berkelanjutan, mengingat atlet tidak memiliki pola pendapatan tetap seperti pekerja formal.

Pemerintah juga mempelajari praktik terbaik dari sejumlah negara, seperti Malaysia dan India, sebelum menetapkan skema yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengatur hak jaminan sosial dan penghargaan bagi atlet, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan atlet secara berkesinambungan dari masa aktif hingga masa pensiun.

2000 Taruna TNI-Polri Siap Dampingi Siswa di 178 Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial melibatkan 2.000 taruna TNI-Polri dan 365 perwira untuk memperkuat pembinaan karakter siswa di 178 Sekolah Rakyat. Program pendampingan ini dilaksanakan secara serentak pada 3-7 Agustus 2026 dengan tujuan membantu siswa beradaptasi di masa awal pembelajaran sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan para taruna akan berperan sebagai kakak asuh, teman belajar, dan figur teladan bagi siswa. Mereka diharapkan dapat menanamkan disiplin positif, kepedulian sosial, cinta tanah air, serta mendorong siswa mengenali potensi diri, bekerja sama, dan berani mencoba hal-hal baru.

Menurut Gus Ipul, seluruh kegiatan pendampingan dirancang melalui pendekatan edukatif dan inspiratif yang mengutamakan kepentingan terbaik siswa. Ia berharap Program Sekolah Rakyat tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki mental tangguh, percaya diri, bertanggung jawab, menghargai sesama, dan bangga menjadi anak Indonesia. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Pertahanan atas dukungan terhadap program tersebut.

K/L Minta Dana Tambahan Rp984 T, Purbaya: Tak Semua Akan Saya Kasih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan permintaan tambahan anggaran pada 2027 yang disampaikan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp984 triliun. Dia menegaskan tidak akan mengabulkan semua permintaan tambahan anggaran. Purbaya memastikan tambahan anggaran hanya diberikan kepada K/L yang layak dan memiliki program prioritas. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dalam batas 1,80-2,40% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan rencana pemerintah.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, total usulan anggaran tambahan belanja K/L untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp984 triliun, dari pagu yang dirancang sebesar Rp1.389,94 triliun. Dengan catatan ini, maka total anggaran K/L bila disepakati pemerintah akan mencapai Rp2.373,94 triliun pada tahun depan, jauh lebih tinggi dari target pada 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun.

BNN Sebut Kuncup Ganja 3,37 Ton di Gresik Disiapkan Jadi Cairan Vape

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid asal Thailand di gudang di kawasan Pergudangan Prambanan Bizland, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, rencananya akan diolah menjadi ekstrak THC untuk dijadikan cairan isi ulang rokok elektrik atau vape oleh para pelaku. Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terkait penyelundupan kuncup ganja untuk kebutuhan industri vape. Suyudi menyebut produk cairan vape ini akan diedarkan pelaku ke kalangan generasi muda. Hal itu sengaja dilakukan mengikuti gaya hidup dan tren konsumsi anak muda.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Aswin Sipayung menambahkan, oleh para pelaku kuncup bunga cannabinoid ini rencananya akan diekstrak lalu dimasukkan ke dalam cartridge vape. Tingginya kandungan THC dalam barang bukti tersebut menjadi alasan utama mengapa pengungkapan ini menjadi temuan penting. Lebih lanjut, Aswin menegaskan jaringan ini merupakan sindikat baru yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah diungkap BNN. Cairan vape berbahan cannabinoid sejenis sebenarnya sudah pernah beredar dan diungkap BNN sebelumnya. Karena itu, ia pihaknya akan mendalami apakah barang semacam ini sudah terhubung dengan toko-toko vape.

Aswin mengungkapkan pihaknya telah menangkap 12 orang terduga pelaku dalam kasus ini, termasuk satu warga negara asing (WNA) yang berperan sebagai pemilik gudang di Gresik. BNN juga masih memburu dua WNA lain yang diduga menjadi pengendali utama jaringan ini dari luar negeri. Pengungkapan dan penyitaan 3,37 ton kuncup ganja asal Thailand ini disebut berhasil menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba sekaligus mencegah potensi kerugian ekonomi hingga mencapai Rp4.585.104.000.000.

Defisit Neraca Perdagangan RI Bayangi IHSG, Investor Asing Diprediksi Kurangi Eksposur

Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai membayangi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS. Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Investment Specialist KISI Sekuritas, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai defisit neraca perdagangan memberi sentimen yang kurang baik bagi investor dalam jangka pendek hingga menengah. Tekanan itu tidak lepas dari implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang sempat membuat sejumlah pelaku usaha menunda produksi. Meski demikian, Faris menilai dampak terhadap IHSG kemungkinan hanya akan terasa dalam jangka pendek.

Untuk jangka menengah, Faris memproyeksikan indeks bergerak cenderung sideways dengan rentang yang cukup lebar. Proyeksinya, area 5.300-5.400 akan menjadi support, sedangkan level 6.000-6.200 menjadi area resistance. Defisit neraca perdagangan juga memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Kamis sore, kurs rupiah melemah 43 poin atau 0,24 persen ke level Rp 17.995 per dollar AS. Pelemahan mata uang Garuda berpotensi membebani kinerja pasar saham.

7 Fakta Pesawat AMA Dibakar KKB di Yahukimo, Pilot AS Dikabarkan Tewas

Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB/OPM) yang membakar pesawat perintis milik Associated Mission Aviation (AMA) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ini menimpa pesawat jenis Pilatus dengan nomor registrasi PK-RCY milik PT AMA pada Kamis (2/7/2026) pagi.  Pesawat perintis PK-RCY tersebut awalnya lepas landas dari Bandara Wamena pada pukul 06.27 WIT. Setelah menempuh penerbangan selama 20 menit, pesawat mendarat di Lapangan Terbang (Lapter) Ipedehik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo pada pukul 06.47 WIT. Nahas, sesaat setelah menurunkan muatan, sekelompok massa yang diduga kuat merupakan bagian dari KKB langsung melakukan penyerangan brutal. Mereka menyerbu landasan dan membakar habis seluruh badan pesawat hingga hangus total. Pesawat

Pilatus milik PT AMA ini diterbangkan oleh seorang pilot asing bernama Captain Nicholas F. Goselin, warga negara Amerika Serikat (AS). Laporan awal dari masyarakat setempat menyebutkan bahwa sang pilot meninggal dunia dalam aksi penyerangan keji tersebut. Namun demikian, penyebab pasti kematiannya masih dalam proses penyelidikan oleh aparat berwenang,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, Kamis (2/7/2026).

Meskipun badan pesawat hangus terbakar dan pilot dilaporkan gugur, sebanyak 7 orang penumpang yang berada di dalam manifes penerbangan dilaporkan selamat dan dalam kondisi aman. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengonfirmasi seluruh penumpang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi armada penerbangan perintis milik PT AMA itu kini dilaporkan rusak parah. Proses evakuasi korban maupun pengiriman personel ke TKP menghadapi kendala karena geografis yang sangat ekstrem.

Komisi Turun Jadi 8%, Gojek Turunkan Tarif Ojol GoRide Agar Tetap Terjangkau

Gojek mulai menerapkan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau ojol per 1 Juli. Namun bersamaan dengan itu, perusahaan juga menyesuaikan tarif dasar perjalanan GoRide Reguler menjadi lebih rendah. Berdasarkan tangkapan layar (screenshot) informasi komunikasi yang dikirimkan Gojek kepada semua driver per 1 Juli, perubahan itu dilakukan agar tarif yang dibayarkan pelanggan tetap terjangkau bagi pelanggan.

Gojek menurunkan komisi layanan pengantaran orang roda dua dari 20% menjadi 8% sesuai PP No. 27/2026. Bersamaan dengan itu, tarif dasar perjalanan GoRide Reguler juga dikurangi dari Rp 13.000 menjadi Rp 11.500, sementara biaya jasa aplikasi tetap Rp 2.000 dan promo Rp 1.500 dihapus. Total tarif yang dibayar pelanggan tetap Rp 13.500, namun penghasilan mitra naik menjadi Rp 10.580 (92% dari tarif perjalanan) dibanding sebelumnya Rp 10.400 (80%).

Ekspor Batu Bara AS ke Indonesia Melonjak 158 Persen

Amerika Serikat (AS) mencatatkan kenaikan ekspor batu bara pada kuartal I 2026. Di tengah penurunan konsumsi domestik, pengiriman batu bara ke pasar internasional mencapai 23,69 juta short ton (MMst), naik 0,9 persen dibandingkan kuartal IV 2025 yang sebesar 23,47 juta short ton. Berdasarkan Quarterly Coal Report yang dirilis US Energy Information Administration (EIA), rata-rata harga ekspor batu bara AS pada periode Januari-Maret 2026 mencapai 114,22 dollar AS per short ton.

Ompreng Pun Dikorupsi, Brigjen Polisi Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penetapan tersebut memperluas daftar tersangka dalam perkara itu menjadi tujuh orang. Dari penetapan LMI, mulai terkuak bahwa praktik korupsi dalam program MBG justru menyasar hingga seluruh lini. Mulai dari pengadaan barang bernilai triliunan rupiah, penunjukan mitra, penjualan titik dapur, hingga pengadaan food tray atau ompreng sebagai wadah makanan.

Perburuan Mencekam Bandar Narkoba: Aipda Yudhie Tewas, 2 Polisi Hilang

Seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Aipda Yudhie Perdana Putra meninggal dunia dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu (1/7) malam ketika Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Eko mengatakan hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. “Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang,” kata Eko, Kamis (2/7). Situasi kemudian semakin tidak terkendali. Anggota lalu berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa.

“Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Sementara Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana masih dalam pencarian oleh tim gabungan,” katanya. Ia memastikan Bareskrim akan memberikan dukungan penuh kepada jajaran Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan dalam penanganan kasus tersebut. Termasuk untuk mencari dua anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang saat ini masih hilang.



Puan Sebut Sikap Politik PDIP Jelas, Tepis Posisi “Abu-Abu”

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang jelas saat menepis pernyataan politisi yang menilai posisi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu “abu-abu”.

Adapun sindiran PDIP yang bersikap “abu-abu” itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Dia menyampaikan hal itu terkait adanya isu salah seorang tokoh kader PDIP ikut dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta, baru-baru ini.

Selama ini, dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.

Gerindra soal Blusukan Jokowi: Pemilu Masih Lama, Kita Fokus Kerja

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan partainya masih fokus mengawal program Presiden Prabowo dan belum jauh memikirkan pemilu.

Terkait safari politik Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada akhir pekan lalu, Gerindra tak mau ambil pusing soal manuver politik PSI lewat safari ini. Bahtra menegaskan tidak mau campur urusan partai lain.

Namun, beliau memastikan hubungan Presiden dengan Jokowi baik-baik saja. Putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, juga sempat datang langsung ke kediaman Jokowi di Solo. Prabowo akan selalu menghormati para pemimpin terdahulu.

KPU Akan Bangun Museum Pemilu Usai Terima Aset Rampasan Rp3,2 Miliar dari KPK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membangun Museum Perjalanan Pemilu setelah menerima aset rampasan negara senilai Rp3,2 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nur Wakit Aliyusron Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU RI mengatakan, museum tersebut akan menjadi ruang edukasi publik tentang sejarah pemilu di Indonesia. KPU menegaskan harapannya agar museum dapat memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan partisipasi dalam demokrasi, sekaligus memberikan apresiasi atas upaya KPK dalam pemulihan aset rampasan negara agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Mungki Hadipratikto Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK menjelaskan penyerahan aset tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/MK/WKN.07/2026 tanggal 12 Juni 2026. Mungki mengatakan, Setyo Budiyanto Ketua KPK menitipkan pesan agar KPU memasang penanda khusus pada aset tersebut sebagai hasil rampasan tindak pidana korupsi.

Buka Kran Impor Baru, Belarus Siap Pasok Daging dan Susu ke Indonesia

Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyatakan negaranya siap memperluas ekspor produk pangan ke Indonesia, termasuk daging dan susu. Komitmen itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7). Lukashenko mengatakan perdagangan antara Indonesia dan Belarus masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Menurutnya, kedua negara tak hanya dapat memperluas perdagangan komoditas, tetapi juga mengembangkan kerja sama yang lebih erat melalui pertukaran teknologi.

Menurut Lukashenko, kunjungannya ke Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral yang selama ini masih relatif kecil. Selain menawarkan ekspor susu dan daging, Belarus juga menyatakan siap memperluas kerja sama di sektor pertanian melalui peningkatan pasokan pupuk, alat dan mesin pertanian, serta teknologi pertanian. Lukashenko juga mengatakan negaranya siap membangun perusahaan patungan (joint venture), melakukan lokalisasi pabrik di Indonesia, hingga melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik.

DPR Respons Pendapatan Driver Turun Meski Tarif Ojol Dipangkas

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad merespons soal potongan tarif angkutan ojek online (ojol) oleh aplikator sebesar 8 persen yang justru membuat pendapatan pengemudi menurun. Cucun menjelaskan penerapan potongan tarif ojol tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2026 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pendapatan bagi pengemudi ojol justru menurun karena diduga pihak aplikator juga menurunkan tarif awal angkutan tersebut. Ia mendorong pihak terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI untuk menggodok peraturan teknis lanjut soal potongan tarif ojol tersebut.

Menkop: 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Ditempatkan pada Agustus 2026

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Ferry mengatakan penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan para calon manajer akan mengikuti pelatihan manajerial koperasi yang disusun Kementerian Koperasi. Pelatihan berlangsung pada 17-31 Juli 2026. Pelatihan tersebut mencakup 12 modul, antara lain filosofi, regulasi, praktik perkoperasian, kelembagaan, tata kelola koperasi, manajemen operasional, hingga digitalisasi Kopdes Merah Putih. Pelatihan tetap dilaksanakan di pusat pendidikan dan pelatihan yang digunakan untuk program bela negara, tetapi kurikulum dan tenaga pengajarnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi.

Farida menambahkan, pada akhir pelatihan para peserta juga akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Kopdes Merah Putih dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional.

KPK buka peluang panggil Menhut Raja Juli terkait kasus Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengajak masyarakat untuk menunggu perkembangan penyidikan kasus tersebut. Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini baru menemukan fakta adanya pengumpulan uang dari koperasi unit desa (KUD) di Kuansing untuk mengurus izin pelepasan kawasan HPT.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dari jumlah itu, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan istri Suhardiman, Suci Nitia Edwar.

KPK kemudian meminta Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain menyerahkan diri pada 30 Juni 2026. Keduanya memenuhi permintaan tersebut dan dijemput penyidik di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

PMI Manufaktur Turun, Kemenperin: Permintaan Melemah, Biaya Produksi Naik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat. Salah satu kebijakan yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Selain HGBT dan perlindungan industri dalam negeri, Febri menjelaskan sejumlah upaya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Komisi I Setujui 2 RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Turki-Malaysia

Komisi I DPR secara resmi menyetujui dua RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat pleno yang digelar Rabu (1/7). Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Hukum itu, dua RUU disepakati untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan. Dia menjelaskan, cakupan kerja sama yang diatur dalam dua RUU tersebut bersifat strategis. Dengan Turki misalnya, Dave menyebut RUU akan menjadi landasan dari kerja sama yang selama ini berjalan.

Kerja sama juga akan mencakup dialog strategis, transfer teknologi, pengembangan alutsista, hingga latihan gabungan militer, pertukaran sumber daya manusia dan teknologi, serta transaksi jual beli alutsista. Melalui pengesahan atau ratifikasi dua RUU tersebut, Dave mengaku ingin Indonesia memiliki posisi yang setara dalam kerja sama antar negara. Indonesia, kata dia, tidak boleh diposisikan sebagai pasar bagi produk pertahanan negara lain. Dua RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kuasa Hukum Jokowi Mau Sidang Kasus Ijazah Digelar Terbuka

Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Firman Pangaribuan berharap persidangan para terdakwa kasus tudingan ijazah palsu digelar secara terbuka. Ia mengatakan hal itu demi pelurusan informasi yang dinilai telah banyak melenceng di publik pada kasus ini. Termasuk Firman mendorong agar persidangan terbuka untuk umum saat Jokowi hadir dalam sidang pemeriksaan saksi.

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi telah masuk ke persidangan. Pada Kamis (2/7) hari ini, sidang perdana dokter Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Sementara itu, perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Merajut asa Papua bebas stunting lewat program GENTING

Helena adalah penduduk Papua yang juga merupakan bagian dari program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah gerakan nasional yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini melibatkan kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Papua, yang saat ini masih mencapai 23 persen.

Upaya penurunan stunting di Papua menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga kesehatan, dan minimnya infrastruktur di sejumlah wilayah. Meski demikian, semangat para kader dan pemerintah daerah tidak surut. Kehadiran program GENTING juga membantu meningkatkan layanan posyandu, termasuk penyediaan makanan tambahan yang lebih lengkap bagi anak-anak berisiko stunting.

Program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jumlah anak berisiko stunting di Posyandu Meranti menurun dari sekitar 50 anak menjadi 30 anak setelah mendapatkan pendampingan. Para orang tua, seperti Anita Masoka, mengaku merasakan manfaat program tersebut karena anak-anak mereka menjadi lebih sehat dan mengalami peningkatan berat badan. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan terus diperluas agar cita-cita mewujudkan Papua bebas stunting dapat tercapai.

Sebanyak 1.028 orang tewas akibat gelombang panas di Spanyol

Spanyol mencatat lebih dari 1.000 kematian terkait suhu panas sepanjang Juni dan mencatatkan rekor jumlah kematian akibat gelombang panas tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2015, setelah negara itu dilanda suhu ekstrem sepanjang bulan. Sistem pemantauan kematian harian Kementerian Kesehatan Spanyol yang dirilis pada Rabu, mencatat hingga sebanyak 1.028 kematian terkait suhu tinggi selama Juni, melampaui rekor sebelumnya, yaitu sebanyak 1.000 kematian yang terjadi pada Juni 2017.

Geger Gelombang Panas Melanda Eropa, Bagaimana dengan RI? Ini Kata BMKG

Gelombang panas ekstrem kembali melanda Eropa pada musim panas tahun ini dan menyebabkan berbagai dampak serius, mulai dari meningkatnya kasus penyakit, kematian berlebih (excess deaths), hingga gangguan infrastruktur. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sekitar 1.300 kematian berlebih di Eropa sejak 21 Juni 2026. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia dengan laju peningkatan suhu dua kali lebih cepat dibanding rata-rata global.

Menurut WHO, perubahan iklim dan pemanasan global membuat gelombang panas yang sebelumnya hanya terjadi sekali dalam satu generasi kini hampir menjadi fenomena tahunan. Suhu di sejumlah negara Eropa, seperti Jerman, Republik Ceko, dan Polandia, mencapai 40 derajat Celsius, sementara beberapa wilayah di Prancis mencatat suhu hingga 44 derajat Celsius. Kondisi ini turut mengganggu layanan transportasi dan memicu sekitar 1.000 kematian berlebih di Prancis.

Sementara itu, Indonesia dinilai sangat kecil kemungkinannya mengalami gelombang panas seperti di Eropa. Menurut BMKG, posisi geografis Indonesia yang berada di wilayah ekuatorial membuat karakteristik atmosfernya berbeda dengan wilayah lintang menengah-tinggi, seperti Eropa dan Asia Tengah. Selain itu, Indonesia memiliki variabilitas cuaca yang cepat sehingga fenomena heatwave dalam pengertian meteorologis tidak terjadi di wilayah Indonesia.

Kemhan pangkas waktu pelatihan SPPI Koperasi Merah Putih

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk memperpendek waktu pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadi dua pekan saja. Semula, latihan dasar militer (latsarmil) yang diarahkan untuk komponen cadangan (komcad) itu berdurasi lebih lama. Namun, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan konsep pelatihan itu diganti menjadi Pelatihan Bela Negara dan durasinya pun dipangkas.

Setelah pelatihan Bela Negara selesai, menurut dia, peserta pun akan fokus pendidikan manajerial selama satu bulan. Nantinya, peserta akan dididik oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan program koperasi desa maupun koperasi nelayan. Dia menyampaikan bahwa hal itu merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan Kemhan terhadap program latsarmil.

Nadiem Makarim Banding atas Vonis 10 Tahun Bui

Kuasa hukum Nadiem Makarim mengajukan banding atas putusan 10 tahun penjara terhadap kliennya dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2022. Tim kuasa hukum mengajukan permohonan tersebut secara elektronik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  “Kami meyakini bahwa fakta-fakta persidangan yang tidak terbantahkan, yang sayangnya tidak dipertimbangkan secara proporsional dalam putusan ini, akan mendapatkan penilaian yang lebih adil di tingkat banding,” kata Ketua Tim Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, saat dihubungi, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Selain pidana penjara, hakim menghukum Nadiem membayar denda Rp 1 miliar. Apabila tidak membayar denda tersebut, Nadiem harus menjalani pidana penjara pengganti selama 190 hari. “Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 809.597.125.000 (Rp 809,59 miliar),” kata Purwanto saat membacakan putusan, Selasa, 30 Juni 2026.

China Tanam 66 Miliar Pohon, Tumbuh Lebih Cepat dari Hutan Alami

Sejak 1978, China telah menanam sekitar 66 miliar pohon melalui proyek “Tembok Hijau Besar” untuk menahan perluasan Gurun Gobi dan Gurun Taklamakan. Studi terbaru menunjukkan bahwa hutan tanam di China mengalami pertumbuhan area daun 66 persen lebih cepat dibandingkan dengan hutan alami. Meskipun sebagian besar perbedaan ini dipengaruhi oleh usia pohon yang lebih muda, hutan tanam tetap tumbuh sekitar 4,6 persen lebih cepat dibandingkan hutan alami yang memiliki usia dan kondisi serupa.

Pertumbuhan yang lebih cepat ini dipengaruhi oleh penggunaan spesies pohon yang cepat tumbuh, seperti eukaliptus dan poplar, serta pengelolaan intensif seperti penghilangan vegetasi pesaing dan pemupukan. Kondisi tersebut meningkatkan kemampuan pohon menyerap karbon, terutama pada usia 30–40 tahun. Namun, para peneliti menekankan bahwa keunggulan hutan tanam dalam penyerapan karbon bersifat sementara dan menurun setelah usia pohon melewati 40 tahun.

Sebaliknya, hutan alami memang tumbuh lebih lambat, tetapi memiliki kemampuan penyimpanan karbon yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan reforestasi tidak cukup hanya berfokus pada penanaman pohon dalam jumlah besar, tetapi juga harus mempertimbangkan waktu penanaman, pemilihan spesies, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan agar manfaatnya bagi mitigasi perubahan iklim dapat dioptimalkan.

Bos DJP: Usulan Pajak Pencairan JHT Jadi 0 Persen Masih Dikaji

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009. Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT tidak dikenai pajak saat dipotong dari gaji pekerja. Hasil pengembangan dana JHT selama dikelola lembaga keuangan juga tidak dipajaki. Pajak baru dikenakan ketika dana tersebut dicairkan.

Bimo menegaskan skema perpajakan JHT saat ini pada dasarnya sudah memberikan pembebasan pajak bagi sebagian besar penerima manfaat. Pasalnya, pajak baru akan dikenakan kepada klaim JHT dengan nominal di atas Rp50 juta dengan besaran tarif pajak progresif sekitar 5-35 persen. “Berdasarkan koordinasi kami dengan BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen pencairan JHT nilainya di bawah Rp50 juta sehingga tidak dipotong pajak. Jadi hanya sekitar 5 persen yang dikenai pajak,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Bimo, tuntutan agar seluruh pencairan JHT dibebaskan dari pajak perlu melihat kondisi di lapangan. Kendati demikian, Bimo tetap membuka peluang untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan perwakilan buruh dalam proses pembahasan kebijakan pengenaan pajak untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.

MK Pertegas Mekanisme Pilkada Dilakukan Rakyat Langsung

Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana  putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sejumlah putusan yang menolak mengembalikan mekanisme pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah perkara Nomor 072/PUU-II/2024 dan 073/PUU-II/2004, perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan yang terbaru Nomor 110/PUU-XXII/2025.

Suhartoyo menuturkan, MK tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh empat mahasiswa lantaran kerugian hak konstitusional mereka secara aktual maupun potensial, belum terbukti. Keempatnya adalah Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Fitri yang mengkhawatirkan frasa “secara demokratis” dalam UU Pilkada menjadi celah menghidupkan kembali mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Harga Ayam Anjlok ke Rp14 Ribu per Kg di Level Peternak

Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg). Sekretaris Jenderal GOPAN Sugeng Wahyudi menyebut angka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan. Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

Menurut Sugeng, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong. Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Harga Trio BBM Non Subsidi Turun, Ini Alasan Pertamax 92 Pilih Diam di Tempat

Per 1 Juli 2026 ini, sejumlah produk BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex terpantau turun. Namun, di tengah kebijakan tersebut, harga Pertamax RON 92 diputuskan tetap bertahan di angka Rp 16.250 per liter. Keputusan tidak menurunkan harga Pertamax menerik perhatian publik, terlebih harga minyak dunia diketahui mulai menunjukkan tren melemah. Pemerintah dan Pertamina menyatakan evaluasi harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global serta kondisi perhitungan keekonomian.

Minyak Jadi Biang Kerok Defisit Neraca Dagang Juni 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar. Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis yang minus US$12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik minus US$6,23 miliar. Kemudian, plastik dan barang dari plastik defisit US$3,74 miliar, Serelia minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya minus US$1,56 miliar.

Putusan MK Perkuat Pilkada Langsung, Bagaimana Respons Partai Politik?

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Sejumlah partai politik pun dapat memahami dan akan menjadikan putusan MK itu sebagai pertimbangan dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pilkada

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, mengatakan, partainya menghormati putusan MK tersebut. Menurut dia, putusan itu semakin menegaskan norma-norma pemilu sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Namun, hingga saat ini yang dibahas baru sebatas RUU Pemilu, bukan revisi UU Pilkada. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong. Banong menambahkan komisi II DPR akan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Yevri Sitorus, menegaskan putusan MK sejalan dengan sikap PDI-P dan kehendak publik.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, juga menilai putusan MK tersebut tidak lagi menyisakan ruang bagi penafsiran lain. Artinya, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hanya dapat dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut Titi, hal yang lebih penting untuk diperhatikan saat ini ialah kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD pada masa transisi sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah yang dipisahkan. Titi mengingatkan, pembahasan RUU Pemilu harus dilakukan dalam waktu yang memadai. Setiap materi perlu didalami secara komprehensif serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang benar-benar bermakna, bukan sekadar formalitas.

Ini Kriteria Pedagang Online yang Pajaknya Tidak Dipungut Marketplace

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online oleh marketplace tidak berlaku untuk kriteria pedagang online tertentu. Ia mengatakan, pedagang online yang menjadi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace. Asalkan pedagang online itu menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Adapun kriteria lengkap PPh Pasal 22 yang tidak dilakukan marketplace terhadap pedagang online sebagai berikut:

1. Wajib Pajak (WP) orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun yang menyampaikan surat pernyataan ke marketplace

2. Penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi

3. Penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh

4. Penjualan pulsa dan kartu perdana

5. Transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu

6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau PPJB atas tanah dan/atau bangunan.

Koalisi Buruh Desak DPR dan Pemerintah Bikin UU Ketenagakerjaan Baru

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri 16 konfederasi mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 168/PUU-XII/2023. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai pembentukan tim teknis tersebut penting meningngat undangan-undang tersebut harus sudah ada pada Oktober tahun ini. Elly menjelaskan, tim tersebut nantinya terdiri dari ada tim kajian, tim lobi, dan aksi. Masing-masing perwakilan buruh akan membuat sejumlah tuntutan berupa poin-poin penting yang perlu diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru tersebut.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengungkapkan sejumlah poin yang penting diatur di dalam UU Ketenagakerjaan yang baru yakni sistem pengupahan. Kemudian isu lain yang juga penting dibahas yakni hubungan kerja. Buruh juga mendesak penghapusan outsourcing.

Respons DPR Usai MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Rakyat

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia menambahkan, Komisi II saat ini belum berencana membahas RUU Pilkada karena masih fokus pada RUU Pemilu.

Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada 29 Juni 2026, menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak dapat diterima. MK menilai pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang aktual maupun potensial dalam batas penalaran wajar.

Dalam pertimbangannya, MK merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya, antara lain Putusan Nomor 072/PUU-II/2024, 073/PUU-II/2004, 69/PUU-XXII/2024, dan 110/PUU-XXII/2025. Rangkaian putusan tersebut memperkuat konsistensi MK bahwa mekanisme pilkada langsung tetap menjadi bagian dari sistem demokrasi di Indonesia.

Industri Minta Keringanan Biaya dalam Implementasi Kebijakan Biometrik

Industri telekomunikasi memohon adanya keringanan biaya dalam implementasi pendaftaran kartu sim menggunakan biometrik. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku penuh secara nasional pada Selasa (1/7/2026).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan biaya Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya.

Ketua Umum ATSI Marwan O. Baasir mengatakan biaya verifikasi biometrik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan registrasi biometrik pelanggan baru karena seluruh beban tersebut saat ini ditanggung operator seluler.

Pembahasan RUU Keamanan Siber Didorong Lebih Partisipatif

Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif. Organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut berharap DPR RI dan pemerintah membuka akses terhadap draf RUU agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum regulasi disahkan.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan keamanan siber saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi di bidang tersebut perlu melibatkan akademisi, praktisi keamanan siber, pelaku industri digital, organisasi masyarakat sipil, komunitas teknologi, hingga asosiasi profesi.

GP Ansor juga mendorong agar RUU memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan siber, termasuk mekanisme pemulihan identitas digital serta pendampingan hukum dan teknis. Dalam aspek penguatan sistem keamanan, organisasi tersebut mengusulkan penerapan kerangka keamanan siber nasional berbasis tingkat risiko (risk-based cybersecurity framework), sehingga standar pengamanan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor, mulai dari UMKM, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, rumah sakit, hingga penyelenggara infrastruktur informasi vital.

Gelombang Panas Ekstrem Guncang Ekonomi Eropa

Gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa kini bukan lagi sekadar fenomena cuaca musiman, melainkan telah bertransformasi menjadi risiko makroekonomi struktural yang nyata. Lonjakan suhu ini mulai membebani aktivitas investasi, menurunkan produktivitas kerja, hingga mengancam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di sejumlah negara maju, khususnya Jerman sebagai motor ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

Pertamina Turunkan Harga Avtur 14 Persen Per 1 Juli 2026

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur untuk penerbangan domestik per 1 Juli 2026. Penurunan harga ini dilakukan seiring evaluasi berkala harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Untuk avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, harga sebelum pajak turun dari Rp22.190 per liter menjadi Rp19.190 per liter. Dengan demikian, harga avtur turun sekitar 14 persen.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta daya beli dan perekonomian nasional. Selain avtur, Pertamina juga menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Kemudian Pertamina Dex berkurang Rp3.650 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Sementara harga Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Harga Pertamax Turbo hingga Avtur Turun Mulai 1 Juli

Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi berlaku efektif mulai Rabu (1/7/2026). Penyesuaian harga BBM Nonsubsidi tersebut berlaku unntuk Pertamax Turbo (RON 98), Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN 51). Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

PMI Manufaktur RI Turun ke 46,9 pada Juni 2026, Masuk Fase Kontraksi

Laporan S&P Global menunjukkan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. “Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun,” ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence.

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat  dalam setahun. Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan  melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga. 

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Selanjutnya, inflasi harga input kembali mengalami percepatan pada akhir triwulan kedua. Panelis secara umum mengaitkan kenaikan beban biaya dengan kenaikan harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang buruk.

Survei: Banyak Bank Sentral Dunia Mulai ‘Jauhi’ Dolar AS

Survei oleh Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds) mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang. Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan seiring meningkatnya risiko politik yang terkait dengan mata uang Amerika Serikat tersebut.

Para responden survei, semakin memandang volatilitas pasar sebagai kondisi permanen dan mulai menguji berbagai pendekatan baru untuk menghadapinya. Hingga kini belum ada alternatif yang mampu menggantikan dolar AS. Mata uang tersebut bahkan menguat sekitar 3 persen sepanjang tahun ini. Namun, sekitar 79 persen bank sentral dan 60 persen dana publik meyakini sistem moneter global sedang bergerak menuju dunia yang lebih ‘multipolar’.

Bank sentral tercatat meningkatkan alokasi terhadap krone Norwegia dan dolar Selandia Baru. Meski responden juga mempertahankan rencana untuk menambah kepemilikan euro dan yuan China, mereka menilai kedua mata uang tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat perannya. Meski demikian, hampir seluruh responden menganggap yuan sebagai instrumen diversifikasi portofolio yang efektif. Sementara itu, emas yang telah mencetak serangkaian rekor harga tertinggi dan kini dimiliki oleh 82 persen bank sentral, dinilai telah menjadi pusat strategi pengelolaan cadangan devisa.

Prabowo Naikkan Pangkat Ajudan Bung Karno Jadi Komjen Kehormatan

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan kepada Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Sidarto Danusubroto dalam upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Sidarto dikenal sebagai mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno pada masa transisi kekuasaan dan peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dia juga pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2013–2014 serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Apkesmi Perkuat Penanganan Anemia dan Stunting Lewat Program Puskesmas SEDIA

Asosiasi Puskesmas Seluruh Indonesia (Apkesmi) meluncurkan program Puskesmas Siap SEDIA (Skrining, Edukasi, Intervensi Aksi Cegah Anemia dan Stunting) di Puskesmas Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Program ini bertujuan memperkuat peran puskesmas dalam mencegah dan menangani anemia serta stunting melalui skrining, edukasi, dan intervensi yang lebih terstruktur sejak dini agar dampaknya terhadap tumbuh kembang anak dapat diminimalkan.

Ketua Umum DPP Apkesmi, Kusnadi, menyebut prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi, sementara data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka stunting masih mencapai 19,8 persen atau sekitar satu dari lima balita. Karena itu, puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan deteksi dini dan penanganan masalah gizi di tingkat masyarakat.

Program Puskesmas Siap SEDIA menerapkan tiga tahapan utama, yaitu skrining menggunakan standar antropometri dan kalkulator zat besi untuk mendeteksi risiko anemia dan gangguan pertumbuhan, edukasi melalui panduan gizi seimbang dan pemenuhan kebutuhan zat besi bagi ibu dan anak, serta intervensi yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga kesehatan. Dalam peluncuran program tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Lilis Suryani, menyambut baik penunjukan Tangerang Selatan sebagai lokasi peluncuran dan berharap program ini dapat memperkuat upaya pencegahan anemia dan stunting di daerah.

Menteri PANRB Bagikan Hasil Uji Coba Bansos Digital di 42 Kota & Bali

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaporkan hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang kini diperluas ke 43 kabupaten/kota, termasuk penambahan Batam dan Provinsi Bali. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa uji coba tersebut menunjukkan pentingnya transformasi digital yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, tata kelola, kesiapan teknologi, dan interoperabilitas data.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, seperti penguatan kelembagaan pengelola portal perlindungan sosial, revisi regulasi pendukung, percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, serta penyederhanaan proses penyaluran bansos dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama. Selain itu, penguatan keamanan siber, standardisasi data, dan pemanfaatan infrastruktur digital menjadi prioritas agar sistem siap diimplementasikan secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan peran petugas lapangan dan ASN untuk mempercepat pendataan dan pemutakhiran data masyarakat, terutama kelompok rentan. Tito Karnavian dan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi, keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah menargetkan peluncuran nasional transformasi digital bansos pada Oktober 2026 guna mewujudkan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Ahli: Peran Orang Tua Penting untuk Menjaga Kesehatan Mental Anak

Tumbuh kembang anak tidak hanya dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga oleh kesehatan emosional dan kualitas hubungan dengan orang tua. Berdasarkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Kementerian Kesehatan, sekitar 10 persen atau 700 ribu dari tujuh juta anak yang diperiksa terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan depresi. Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional anak di tengah perubahan pola hidup dan perkembangan teknologi.

Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dr. Erfenes, menegaskan bahwa investasi kesehatan anak dimulai sejak masa kehamilan. Kondisi fisik dan emosional ibu menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, sementara keterlibatan ayah sejak masa prakehamilan hingga setelah persalinan dapat membantu mengurangi stres ibu, meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Sementara itu, dokter spesialis anak dr. S. Tumpal Andreas menekankan pentingnya stimulasi yang sesuai usia agar anak dapat berkembang, percaya diri dan menemukan potensinya sejak dini.

Psikolog Ajeng Raviando menyatakan bahwa kualitas hubungan antara orang tua dan anak menjadi kunci dalam membangun rasa percaya diri dan keberanian anak untuk bereksplorasi. Menurutnya, kedekatan emosional ditentukan oleh kualitas interaksi, bukan sekadar lamanya waktu bersama, sehingga anak yang bahagia berawal dari orang tua yang bahagia. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konicare Happy Kids Academy 2026 yang menghadirkan edukasi bagi orang tua serta berbagai aktivitas interaktif untuk mendukung perkembangan anak.

Pakar Kritisi Rencana DPR Safari RUU Pemilu: Jangan Bawa Tangan Kosong

Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menilai rencana DPR melakukan safari ke berbagai pihak terkait RUU Pemilu tidak efektif. Ia berpendapat langkah tersebut berlebihan karena partai-partai di parlemen sudah merepresentasikan kepentingan politik masing-masing.

Seharusnya, saat ini DPR fokus untuk menyusun draf resmi, bukan lagi melakukan penjajakan awal. Dan, agar pembahasan dialihkan ke ranah yang formal dan transparan agar bisa diakses oleh publik secara luas. Naskah akademik dan draf RUU yang matang itu yang kemudian dimintai masukan ke partai politik non parlemen, masyarakat, atau kepentingan lain, bukan datang dengan tangan kosong.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, langkah itu dilakukan agar penyusunan draf RUU Pemilu tidak hanya menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat sipil dan kalangan kampus, tetapi juga partai politik yang gagal lolos ke DPR

BBM B50 Berlaku 1 Juli, ESDM Beri Masa Transisi 3 Bulan

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi. Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending). Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar. Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026. Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Mantan Presiden-Wapres Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara, Ada Jokowi hingga JK

Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Pantauan Kompas.com, mantan presiden yang hadir di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sementara eks wakil presiden yang hadir ada Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Sejumlah pejabat dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Lalu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Kemudian, ada juga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam acara ini, Presiden RI Prabowo Subianto juga akan menjadi Inspektur Upacara.

Partai Politik, Kebinekaan, dan Kebutuhan Rakyat

Isu kebinekaan sejauh ini masih berhenti pada simbol atau jargon. Kebinekaan hanya tampak indah pada pidato politik dan simbol-simbol ornamen partai. Sebab, masih tergerus oleh kepentingan oligarki, oleh segelintir elite yang memiliki kuasa dan dana.

Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebinekaan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata. Ukuran paling nyata dari kebinekaan ialah  apakah seseorang dapat menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.

Filsuf Inggris John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) mengingatkan bahwa kebebasan seseorang hanya dapat dibatasi ketika tindakannya merugikan orang lain. Gagasan itu mengandung pesan mendalam bahwa perbedaan bukan ancaman bagi kehidupan bersama. Yang menjadi ancaman ialah ketika kita memaksakan keseragaman kepada orang lain.

Seharusnya ukuran kebinekaan tidak berhenti pada hubungan antaragama. Kebinekaan juga harus hadir dalam sistem ekonomi, pendidikan, birokrasi, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, agenda besar Indonesia ke depan  bukan hanya merawat keberagaman sebagai identitas, melainkan juga memastikan bahwa setiap warga negara merasakan manfaatnya.

Hakim Desak Kejagung Telusuri Harta Nadiem Rp 4,87 Triliun Melalui TPPU

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kenaikan harta eks mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terkait kasus Chromebook sebesar Rp 4,87 triliun. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hakim anggota Eryusman menyatakan, permohonan jaksa penuntut umum (JPU) terkait adanya peningkatan harta Nadiem tersebut tidak dapat dikabulkan sebagai uang pengganti dalam perkara saat ini. Hal itu sebagaimana yang diajukan melalui surat tuntutan.

Adapun dalam tuntutan JPU, Nadiem dimintakan agar dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai total Rp 5,67 triliun. Angka itu meliputi Rp 809,59 miliar dan Rp 4,87 triliun. Hakim Eryusman mengungkapkan uang senilai Rp 4,87 triliun didalilkan sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 dan mekanisme pembalikan beban pembuktian pasal 37 dan 37a UU Tipikor.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem divonis 10 tahun penjara usai terbukti melakukan korupsi. Selain pidana penjara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 tersebut juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari. Nadiem juga masih dikenakan uang pengganti senilai Rp 809,59 miliar subsider lima tahun penjara. Jika denda tak dibayar maka hukuman dikonversi menjadi total 15 tahun penjara.

Puan Maharani Minta Jokowi Jaga Suhu Politik Tetap Dingin

Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP, menanggapi safari politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada 25-27 Juni lalu.

Kunjungan politik merupakan hak setiap orang, dan tidak ada siapa pun yang berhak melarang, ujar Puan. Namun, agar siapa pun mestinya bisa menjaga kondusifitas di tengah ketidakpastian global.

Jokowi memulai safari politiknya di Lampung dan menjalani ritual adat setempat untuk menerima gelar “Baginda Pemuka Bangsa”. Dalam ritual ini, Jokowi duduk di sebuah kursi lengkap dengan pakaian adat setempat, menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.

Menurut tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, “Prosesi pemberian muakhi (gelar adat) ini memang sudah berlangsung ribuan tahun lalu di Lampung. Ini adalah bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi”.

Venezuela alami 500 gempa susulan sejak gempa pertama pada Rabu

Venezuela telah mengalami lebih dari 500 gempa susulan sejak dua gempa kuat mengguncang negara Amerika Selatan itu pada 24 Juni, kata Koordinator Residen PBB untuk Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, Senin. Ia mengatakan gempa susulan terbaru berkekuatan magnitudo 5,2 terjadi pada Senin dini hari. “Anda bisa memahami bahwa kami masih beroperasi dalam lingkungan yang berisiko tinggi. Tujuh negara bagian terdampak,” ujarnya. Menurut Del Tindaro, wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah negara bagian La Guaira dan Distrik Ibu Kota Caracas.

Ia juga mengungkapkan bahwa PBB dan pemerintah Venezuela telah menyepakati pengadaan 10.000 kantong jenazah sebagai langkah antisipasi, dengan asumsi jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Pada 24 Juni, dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela dalam selang waktu yang berdekatan. Berdasarkan data resmi terbaru, jumlah korban tewas akibat bencana tersebut meningkat menjadi 1.450 orang, sementara lebih dari 3.100 orang dirawat di rumah sakit dan sekitar 12.000 lainnya mengungsi. Hampir 400 bangunan tempat tinggal hancur, sedangkan sejumlah infrastruktur dan rumah sakit mengalami kerusakan.

Peluncuran Logo dan Identitas Visual Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro didampingi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Presiden Ariyo Windutomo dan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Mohamad Yusuf Permana melakukan konferensi pers terkait Peluncuran Logo dan Identitas Visual Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (29/06/2026).

Menampilkan lima karya para desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah yang telah melalui proses kurasi profesional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI). Logo karya Fajar Novario dari Padang berhasil memperoleh suara terbanyak dengan persentase 44,73% dari total suara, dan secara resmi ditetapkan sebagai logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. 

Peluncuran Logo dan Identitas Visual Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 ini merupakan wujud Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi menentukan arah identitas HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menentukan logo yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat dalam merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Duduk Perkara dr Icha Akhiri Hidup Usai Diduga Diintimidasi Anggota DPRD

Seorang dokter di Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr. Icha (27), ditemukan meninggal dunia gantung diri di kediamannya. Dokter Icha diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) saat menjalankan tugas di IGD. Peristiwa yang diduga menjadi pemicu guncangan jiwa dr. Icha terjadi pada 13 Juni 2026 di IGD RS Leona Kefamenanu saat menerima pasien anak korban gigitan ular hijau yang dirujuk dari RSUD Kefamenanu. Dua orang anggota DPRD TTU, Therensius Lazakar (Golkar) dan Norbertus Tubani (PKB), mendatangi IGD karena pasien tersebut merupakan keponakan dari Therensius. Di lokasi tersebut, kedua anggota dewan disebut berbicara dengan nada keras kepada dr. Icha. Pihak keluarga menyatakan bahwa dr. Icha mengalami guncangan hebat akibat peristiwa tersebut.

Paman sekaligus juru bicara keluarga, Fabianus Banase menyatakan, “Setelah kami telusuri, sekitar 23 orang saksi itu (sebut) ada bau miras alkohol saat mereka (anggota DPRD) masuk ke ruang IGD. 23 orang itu siap untuk menjadi saksi ketika kami lanjutkan ke laporan pidana”. Tiga anggota DPRD TTU yang terseret dalam kasus ini, yakni Therensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronika Lake, memberikan tanggapan masing-masing. Bupati memerintahkan Dinas Kesehatan untuk membekukan izin operasional RS Leona karena dinilai tidak transparan dan gagal melindungi tenaga medisnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian terus bergerak untuk mengusut tuntas penyebab kematian dr. Icha. Polres TTU telah memeriksa rekan-rekan dr. Icha yang berada di lokasi saat kejadian. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menegaskan akan segera memanggil ketiga anggota DPRD terkait untuk klarifikasi. Keluarga berencana melaporkan ketiga anggota dewan tersebut ke Polda NTT dan Badan Kehormatan (BK) DPRD setelah proses pemakaman dr. Icha di TPU Liliba selesai dilaksanakan.


Golkar Respons Isu Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai Parlemen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji angkat suara soal isu skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus didukung minimal tiga partai parlemen di RUU Pemilu. Isu ini diembuskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam opininya di Harian Kompas 21 Juni lalu.

Sarmuji mengakui tidak tahu menahu isu tersebut, dan dengan nada berkelakar memuji informasi atau bocoran yang didapat Benny. Hingga saat ini belum ada pembahasan resmi soal RUU Pemilu. Dia bilang pembahasan RUU Pemilu saat ini masih dalam tahap internal partai dan pengkajian dengan para pakar.

Benny dalam opininya menulis ada skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusung minimal tiga partai parlemen. Isu menjadi perdebatan karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan ambang batas pencalonan presiden dihapus.

“Ada indikasi kuat bahwa regulasi pemilu mendatang sengaja didesain untuk membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpin tertinggi di negeri ini,” tulis Benny.

Angin Surga di Balik Persaingan Politik Daerah Neraka

Meski penuh tekanan, peluang kemenangan tetap terbuka bagi calon legislatif yang mampu mengelola strategi dan komunikasi politik secara efektif. Dinamika kontestasi pemilu di daerah pemilihan ini disebut “dapil neraka,” yaitu wilayah dengan tingkat persaingan sangat ketat. Dapil neraka merujuk pada daerah pemilihan dengan jumlah kursi terbatas namun dihuni oleh banyak tokoh politik kuat, termasuk petahana, mantan pejabat, dan figur populer.

Strategi caleg di dapil neraka biasanya melibatkan konsolidasi akar rumput, kampanye langsung ke masyarakat, serta penggunaan media untuk memperkuat citra. Banyak caleg mengandalkan pendekatan personal seperti blusukan, pemberian bantuan sosial, hingga menggelar hiburan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau status, tetapi juga oleh kemampuan membangun kedekatan emosional dengan pemilih.

Di balik kerasnya persaingan politik di daerah pemilihan neraka, selalu ada “angin surga” berupa peluang bagi calon legislatif yang cerdas membaca situasi dan mampu menyesuaikan strategi. Kompetisi yang ketat justru membuka ruang bagi figur baru untuk tampil, selama mereka bisa menawarkan alternatif yang relevan dan meyakinkan bagi masyarakat. Dengan demikian, daerah pemilihan neraka bukanlah akhir, melainkan arena yang menantang sekaligus menjanjikan

Pajak Daerah dan Politik Keberpihakan

Sejumlah kepala daerah menyampaikan keluhan kepada Komisi II DPR RI beberapa hari terakhir mengenai ruang fiskal daerah yang semakin sempit akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Diketahui, sebanyak 298 daerah masih menggantungkan lebih dari 80 persen pendapatan APBD-nya pada transfer pusat. Di saat yang sama, potensi penerimaan mandiri belum dikelola secara serius. Setiap Rp 1 aset tetap daerah rata-rata hanya mampu menghasilkan Rp 0,12 PAD (Pendapatan Asli Daerah), sedangkan dari total aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) senilai Rp 340 triliun, laba yang dibukukan tidak lebih dari Rp 10,37 triliun, sementara sepertiga BUMD tercatat mengalami kerugian secara konsisten. Inilah paradoks yang sulit diabaikan: daerah mengeluhkan sempitnya ruang fiskal, sementara kekayaan yang ada di tangannya sendiri belum benar-benar bekerja.

Jalan menuju kemandirian fiskal yang sejati seharusnya terbaca dari kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber dayanya secara produktif, memperbaiki kualitas belanja, menutup kebocoran penerimaan yang selama ini dianggap lumrah, serta membangun kepercayaan publik bahwa setiap rupiah yang dipungut akan kembali dalam bentuk layanan yang bisa dirasakan. 

Namun rendahnya PAD tidak bisa dijadikan pembenaran untuk semua bentuk kenaikan pajak. Pemerintah daerah perlu membedakan mana potensi yang belum tergarap karena lemahnya administrasi, mana penerimaan yang hilang karena buruknya tata kelola, dan mana jenis pungutan yang memang harus dihitung ulang dengan mempertimbangkan daya bayar nyata warganya. Di sisi yang lain, pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan. Tekanan fiskal itu berpotensi berubah menjadi tekanan sosial yang jauh lebih sulit dikelola.

Kreativitas fiskal memang dibutuhkan, tetapi ia hanya akan bermakna jika berjalan beriringan dengan keberanian menata aset, membenahi BUMD, memperbaiki administrasi pajak, menutup kebocoran penerimaan, dan mengendalikan belanja yang tidak produktif. Pajak daerah yang baik membutuhkan legitimasi. Ia harus sah secara hukum, tetapi juga tidak menemui resistensi sosial. 

Menteri HAM: Tak Boleh Ada Restorative Justice bagi Taufik Hidayat

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap wanita berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dihukum setimpal. Pigai menegaskan tidak boleh ada keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) bagi Taufik. Menurut Pigai, Kementerian Hak Asasi melalui Kantor Wilayah Jawa Barat sudah turun ke lapangan untuk memantau penanganan kasus tersebut. Pigai menegaskan negara harus hadir untuk memastikan korban memperoleh keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pigai menilai penganiayaan yang disertai penyiksaan fisik dan psikis tidak hanya melukai korban, tetapi juga berdampak terhadap keluarga serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, kata Pigai, seluruh ketentuan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak harus diterapkan secara konsisten. Menurut Pigai, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang wajib mendapat perlindungan negara melalui berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pigai juga meminta aparat penegak hukum memperhatikan rasa keadilan korban dan keluarganya dalam menangani perkara tersebut. Menurut dia, ukuran keadilan harus mempertimbangkan perspektif korban dan keluarga, bukan semata-mata penilaian pihak lain. Pemerintah, lanjut Pigai, akan terus mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terulang serta memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan berjalan optimal.

Satgas PASTI Tambah Anggota, dari LPSK hingga Kementerian Keuangan

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyampaikan akan terdapat penambahan keanggotaan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan penanganan kasus penipuan di Indonesia. Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan penambahan keanggotaan di Satgas PASTI, yaitu Kementerian Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Secara rinci, Hudiyanto menyebut memang diperlukan peran dari lembaga dan kementerian tersebut dalam menangani aktivitas keuangan ilegal. Misalnya saja, dia bilang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat diperlukan karena banyak korban penipuan berasal dari gender perempuan. Selain itu, Hudiyanto menjelaskan, juga dibutuhkan peran dari LPSK untuk bisa melakukan restitusi. Dia bilang LPSK nantinya akan melakukan pendataan kerugian dari para korban.

Kemhan Ubah Latsarmil Jadi Latihan Bela Negara dan Manajerial

Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Pelatihan ini diubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. “Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Selasa (30/6/2026).

Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran, setelah kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia. Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Rico menyebut Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib.

Dari sisi penanganan, Kemhan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal Tak hanya evaluasi soal kesehatan saja, Ketut mengatakan Sjafrie meminta evaluasi juga harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan. “Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan,” kata Ketut.

BEI Bukukan Dana IPO Naik 26 Persen Jadi Rp155 T Saat Pasar Bergejolak

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dana yang dihimpun melalui penawaran umum perdana saham (IPO) sepanjang 2025 meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya di tengah dinamika pasar keuangan. Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik mengatakan sepanjang 2025 terdapat 26 perusahaan yang melantai di bursa dengan total kapitalisasi pasar mencapai Rp155,2 triliun saat IPO.

“Dari sisi penghimpunan dana, perusahaan yang melakukan IPO saham berhasil menghimpun dana sekitar Rp18,1 triliun atau meningkat 26 persen dibanding 2024, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor basic materials, diikuti sektor financials serta infrastruktur,” kata Jeffery. Selain melalui IPO, penghimpunan dana melalui efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) mencapai Rp217,4 triliun, sementara aksi korporasi melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan waran menghimpun dana Rp43,7 triliun.

Di sisi lain, BEI memastikan ETF emas segera hadir sebagai instrumen investasi baru di pasar modal Indonesia. Jeffery menjelaskan seluruh regulasi yang menjadi dasar penerbitan ETF emas telah rampung. Ketentuan tersebut mencakup peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan bursa, hingga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bunga Kredit Ultra Mikro Dipangkas Jadi 8%, Kapan Berlaku?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penurunan bunga kredit ultra mikro yang menjadi 8% dari semula di rentang 18-25% segera berlaku. Saat ini, pemerintah menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menjalankan kebijakan tersebut. “Realisasi segera. Kita lagi nunggu PMK. Bukan tahun ini. Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau (PNM Mekaar) dengan plafon kredit di bawah Rp15 juta. Sementara, plafon kredit di atas Rp15 juta, masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk merealisasikan pemangkasan suku bunga tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp18-25 triliun.

IASC Catat Penipuan Belanja Online Jadi Modus Scam Terbanyak

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk. Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan. Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115. Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan. Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

Purbaya Sebut Pajak Marketplace Mulai Berlaku 1 Juli 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan pemungutan pajak digital melalui marketplace berpotensi mulai 1 Juli 2026. Purbaya masih harus melakukan double check dengan Direktorat Jenderal Pajak sebelum kebijakan digulirkan.

Kebijakan tersebut diusulkan karena banyak pengusaha offline mengeluhkan ketidakadilan, mereka membayar PPN sementara pedagang online tidak dikenakan pajak serupa. Sesuai PMK No. 37/2025, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari peredaran bruto pedagang dalam negeri, tidak termasuk PPN dan PPnBM, untuk menciptakan playing field yang lebih seimbang.

BI Gelontorkan Likuiditas Rp1.000 triliun Demi Jaga Pasar Mata Uang

Bank Indonesia memperbesar ekspansi operasi moneter menjadi sekitar Rp 1.000 triliun pada akhir Juni 2026, naik dari Rp 600 triliun akhir Mei. Kebijakan likuiditas tersebut guna menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing di tengah ketidakpastian global.

Selain memperbesar operasi moneter, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir menjadi 5,75%. Langkah tersebut diikuti dengan penyesuaian imbal hasil instrumen keuangan domestik yang, menurut BI, berhasil menarik kembali minat investor asing.

Di Tengah PHK Massal, Pajak JHT Kini Jadi Perdebatan

Di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah mencapai sekitar 43.000 kasus hingga Juni 2026, kalangan serikat pekerja menilai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS pajak atas dana JHT semakin membebani pekerja yang kehilangan penghasilan. Pemerintah sendiri menyatakan akan meninjau kembali ketentuan tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengecek aturan yang menjadi sorotan para pekerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik pengenaan PPh terhadap pencairan JHT. Menurutnya, pekerja pada dasarnya telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ketika menerima upah bulanan. Karena itu, menurut Said, pengenaan pajak saat dana JHT dicairkan merupakan bentuk pemajakan berganda terhadap uang milik pekerja. Sementara itu, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai pengenaan pajak progresif terhadap pencairan JHT tidak sejalan dengan tujuan pembentukan program tersebut. Menurut Timboel, secara sosiologis dana JHT merupakan tabungan pekerja yang disiapkan untuk masa pensiun maupun ketika terkena PHK. Dana tersebut berfungsi menjaga daya beli pekerja dan keluarganya sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengenaan pajak atas JHT. Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto, mengatakan pemotongan pajak tidak dikenakan atas seluruh saldo JHT. Sebagai contoh, apabila peserta memiliki saldo JHT sebesar Rp 60 juta dan mencairkan seluruhnya sekaligus, maka yang dikenai pajak final 5 persen hanya selisih Rp 10 juta di atas batas Rp 50 juta.

Setelah Kopdes, Giliran Sekolah Rakyat Bakal ‘Didampingi’ Militer

Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan TNI bakal mene rjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II demi mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat. Program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama lima hari di setiap lokasi, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama.

Menurutnya, para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara nyaman, meski harus tinggal jauh dari keluarga. Ia mengklaim pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Agus merujuk Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Agus menyebut dipilihnya taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berasrama. Sehingga mereka dinilai mampu membimbing para siswa dengan pendekatan yang tepat. Dalam pelaksanaannya, setiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima personel taruna secara intensif. Materi bimbingan meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari, seperti menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama.

Pengusaha Kapal Beri Catatan soal Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN

Pengusaha kapal dan pelayaran Indonesia memberikan beberapa catatan khusus soal kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam (SDA) lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejauh ini, pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) masih memantau dampak yang terjadi imbas kebijakan ekspor satu pintu.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto memberikan catatan bahwa pembentukan BUMN Ekspor harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa. Dia menekankan kebijakan ini jangan sampai membuat sektor swasta tidak memperoleh ruang untuk terus berkembang.

Carmelita juga menilai kebijakan ekspor satu pintu dapat dilihat sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dampaknya terhadap bisnis perkapalan memerlukan waktu untuk dapat dinilai secara menyeluruh.

Sidang Praperadilan Perdana Roy Suryo Digelar Hari Ini, Kapolda Metro Jaya dan Jaksa Agung Digugat

Sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh tersangka dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, akan digelar pada Senin (29/6/2026) hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sementara, pihak tergugat dalam gugatan ini yakni Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, dan tim penyidik. Mereka berstatus sebagai tergugat pertama. Sedangkan tergugat kedua adalah pihak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni Jaksa Agung Burhanuddin, Jampidum pada Kejagung Asep Nana Mulyana, serta Kajati Jakarta Selatan Marcelo Bellah.

Sementara, Roy Suryo menjelaskan gugatan praperadilan diajukan terkait penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap dirinya. Dia menganggap penangkapan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan KUHAP. Roy membeberkan deretan pelanggaran yang telah dilakukan Polda Metro Jaya terkait penangkapannya yakni tidak disertainya surat izin dari RT/RW. Roy juga menilai momen penyidik Polda Metro Jaya saat masuk ke kamar tidurnya ketika masih ada istrinya, Ririen, adalah bentuk pelanggaran. Menurutnya, upaya penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah masuk kategori kejahatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa setelah keduanya resmi dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya pada Senin (22/6/2026). Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah jaksa mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka. Selain itu, keluarga Roy Suryo dan dr Tifa juga menyatakan kesediaannya menjadi penjamin selama proses hukum berlangsung. Dalam pelimpahan tahap dua itu, kejaksaan juga menerima sebanyak 714 item barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya yang didominasi dokumen, buku, telepon genggam, serta flashdisk yang berkaitan dengan perkara.

Kemenhub Siapkan TBA Baru, Fuel Surcharge Tiket Pesawat Bakal Ditiadakan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge akan dihapus setelah pemerintah memberlakukan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru. Menurut Dudy, TBA sudah mencakup seluruh komponen biaya operasional maskapai, termasuk biaya bahan bakar.

TBA yang berlaku saat ini terakhir ditetapkan pada 2019. Dudy mengatakan kondisi saat itu berbeda dengan sekarang, terutama dari sisi nilai tukar rupiah dan harga avtur. Perubahan tersebut ikut memengaruhi struktur biaya operasional maskapai sehingga pemerintah menilai penyesuaian tarif perlu dilakukan. Dudy menjelaskan TBA yang baru akan menyesuaikan kondisi biaya operasional saat ini. Setelah aturan tersebut berlaku, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan.

Pemerintah juga berharap harga avtur kembali mendekati kondisi sebelum kenaikan pada April lalu agar penerapan TBA baru segera dilakukan. Selain harga avtur, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya operasional industri penerbangan. Menurut Dudy, TBA baru akan diberlakukan setelah harga avtur kembali mendekati kondisi normal dan situasi geopolitik global lebih stabil.

IMF: Harga Minyak Turun, Ancaman Ekonomi Global Belum Hilang

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai gencatan senjata di Timur Tengah dan langkah menuju pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi perkembangan positif bagi perekonomian global. Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan proses normalisasi belum akan berlangsung cepat dan sejumlah risiko masih membayangi, terutama bagi negara-negara pengimpor energi.

Perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak, gas alam dan pupuk. Selain pasar energi, konflik juga mengganggu perdagangan pupuk dunia. Reuters melaporkan, selama perang berlangsung, ekspor pupuk urea dan sulfur melalui Selat Hormuz merosot tajam. Padahal, kawasan Teluk menyumbang sekitar sepertiga perdagangan urea dunia dan hampir setengah perdagangan sulfur melalui jalur laut.

Dalam konferensi pers IMF, Kamis (25/6/2026), Direktur Departemen Komunikasi IMF Julie Kozack mengatakan perang di Timur Tengah menguji ketahanan ekonomi global. Menurut dia, kerangka penilaian yang digunakan IMF sejak April lalu masih relevan dalam melihat dampak konflik terhadap perekonomian dunia. Ia menjelaskan, IMF masih menggunakan tiga jalur utama dalam menilai dampak perang, yakni melalui pergerakan harga komoditas terutama minyak, dampak lanjutan terhadap inflasi dan ekspektasi inflasi, serta kondisi keuangan global.

Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Politikus Partai Banteng Bereaksi, Kader Partai Gajah Membela

Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat Lampung memicu polemik di ruang publik.

Politikus PDIP, Guntur Romli, beraksi menanggapi ramai foto Jokowi tersebut. “Kepala kerbau yang diinjak melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja, padahal yang ada adalah ambisi kekuasaan tanpa batas untuk keluarga Jokowi,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2026).

Menurut Guntur apa yang dilakukan oleh Jokowi itu membuktikan kebenaran Disertasi Hasto, bahwa Jokowi membangun identitas kepemimpinannya sebagai perpaduan the triangle of authoritarian populism, yang memadukan feodalisme dengan mempersepsikan dirinya sebagai seorang raja. Sehingga tidak heran, Jokowi menjadikan anaknya Gibran sebagai Wapres melalui manipulasi MK, dan menantunya Bobby sebagai Gubernur Sumut, serta Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.

Hal ini ditimpal oleh Bestari, PSI, yang menyampaikan Jokowi sedang menerima gelar kehormatan adat lampung, yang mana salah satu prosesinya adalah menginjak kepala kerbau. Bagi pihak yang nyinyir justru sedang menghina budaya tersebut. Seharusnya Guntur menanyakan kepada pengurus PDIP di Lampung terlebih dahulu sebelum berkomentar.





Safari Politik Jokowi, Feri Amsari: Dulu Bilang Mau Pulang Kampung Istirahat, Ternyata…

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari merespons safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari di Lampung. 

“Ya sah, cuma enggak tahu diri aja. Katanya mau istirahat tapi malah kemudian terjun ke ruang politik yang menurut saya seharusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa sebagai, ya katakanlah pilihannya sebagai guru bangsa ya,” kata Feri di Jakarta Pusat, Senin (28/6/2026).

Feri mempertanyakan konsistensi Jokowi, karena janji untuk kembali sebagai warga biasa setelah pensiun ternyata berbalik dengan keterlibatannya sebagai mesin politik PSI. Hal ini menimbulkan keraguan atas kejujuran pernyataan Jokowi di masa lalu dibandingkan dengan tindakan politiknya sekarang.

Jokowi Mulai Gencar Safari Politik untuk PSI, Partai-partai Tak Khawatir

Safari politik Jokowi bersama PSI di Lampung menjadi momentum penting yang menandai pergeseran afiliasi politiknya dari PDI-P ke PSI. Dengan mengenakan atribut PSI dalam kunjungannya, Jokowi ingin menunjukkan dukungan nyata sekaligus menguji pengaruh elektoral-nya menjelang Pemilu 2029. Partai-partai besar seperti Golkar dan PAN menilai langkah ini sebagai hal wajar dalam dinamika politik, bukan ancaman bagi mereka, melainkan bagian dari konsolidasi internal PSI.

Respon elite politik menunjukkan sikap santai: Golkar menekankan hak politik Jokowi sebagai warga negara, sementara PAN melihat safari tersebut sebagai strategi normal bagi partai yang ingin lolos ambang batas parlemen. Kedua partai menegaskan bahwa perpindahan afiliasi politik adalah hal biasa, dan safari Jokowi dipandang sebagai agenda konsolidasi organisasi, bukan manuver yang mengganggu posisi partai lain.

Pengamat politik menilai pemilihan Lampung sebagai titik awal safari bukan kebetulan, melainkan strategi karena Lampung merupakan basis dukungan kuat Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dukungan besar di Lampung diharapkan memberi efek psikologis positif bagi PSI di daerah lain, sekaligus menunjukkan bahwa pengaruh politik Jokowi belum memudar. Namun, jika safari tidak mendapat sambutan sesuai harapan, upaya mendongkrak elektabilitas PSI akan menghadapi tantangan lebih berat menjelang Pemilu 2029.

Said Iqbal Minta Purbaya Hapus Pajak JHT

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jjaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR). Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing). Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

Search