dicetak pada tanggal: 03 Desember 2025 12:06 PM

3 Kasus Netanyahu yang Membuatnya Minta Ampunan ke Presiden Israel

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Minggu (30/11/2025) resmi meminta grasi atau pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Grasi atau pengampunan dalam dokumen setebal 111 halaman ini berkaitan dengan tuduhan kasus korupsi yang menyeret nama Netanyahu. Akan tetapi, Herzog menganggap tindakan Netanyahu meresahkan dan menolak memberikan grasi secara cuma-cuma. Netanyahu menghadapi tiga dakwaan terkait kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus terpisah yang terkait.

Pada 2019, ia didakwa menerima hadiah hampir 300.000 dollar AS, termasuk cerutu dan sampanye dalam rentang waktu 2007-2016 dari produser Hollywood, Arnon Milchan dan miliarder Australia James Packer. Sebagai imbalan, Netanyahu menekan Kementerian Keuangan Israel untuk menggandakan durasi pengecualian pajak bagi warga negara Israel ekspatriat, seperti Milchan, setelah mereka kembali dari luar negeri. Pada kasus kedua, Netanyahu dituduh membahas quid pro quo pada 2014 dengan Arnon Mozes, penerbit Yediot Aharonot, salah satu surat kabar terkemuka di Israel. Kesepakatan yang dibuat adalah liputan positif tentang Netanyahu. Imbalannya, Netanyahu harus menyetujui untuk mempertimbangkan pengesahan undang-undang yang akan mengekang kekuatan Israel Hayom, surat kabar saingannya.

Pada kasus ketiga, Netanyahu didakwa memberikan keringanan regulasi terhadap perusahaan telekomunikasi, Israel Bezeq. Ini merupakan imbalan atas liputan positif di Walla, situs berita yang dikendalikan oleh mantan ketuanya. Netanyahu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi, diduga memberikan keuntungan regulasi kepada Shaul Elovitch, pemilik Bezeq, yang juga mengendalikan situs berita Walla. Manfaat yang dilaporkan mencakup merger dan keuntungan finansial. Sebagai imbalannya, Elovitch memberikan liputan yang menguntungkan bagi Netanyahu dan istrinya. Selain penipuan dan pelanggaran kepercayaan, Netanyahu telah didakwa melakukan penyuapan dalam kasus ini.


Gembong Narkoba Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja, Selundupkan 2 Ton Sabu

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dengan dukungan kepolisian Kamboja, berhasil menangkap gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias “Mami” di Sihanoukville, Kamboja. Penangkapan lintas negara ini menuntaskan pengejaran panjang terhadap buronan penyelundup dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang sempat berpindah-pindah ke berbagai negara untuk menghindari kejaran aparat. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan penangkapan dilakukan saat Dewi sedang dalam perjalanan menuju lobi sebuah hotel.

Sesaat setelah diamankan, Dewi langsung dibawa ke Phnom Penh untuk proses interogasi dan verifikasi identitas sebelum dipulangkan. Pada Selasa (2/12/2025) sore, tersangka dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten, untuk menjalani proses hukum. Suyudi tak menampik bahwa pengejaran terhadap Dewi membutuhkan waktu panjang karena pelaku terus berpindah dari satu negara ke negara lain.

Dewi disebut sebagai aktor intelektual kasus penyelundupan dua ton sabu yang digagalkan pada Mei 2025, serta terhubung dengan sejumlah kasus narkotika besar tahun 2024 melalui jaringan Golden Crescent. Peran Dewi dalam jaringan ini mencakup pengambilan hingga distribusi berbagai jenis narkotika seperti sabu, kokain, hingga ketamin ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ia juga diketahui bagian dari jaringan narkoba Fredy Pratama asal Kalimantan.

Bareskrim Klaim Telah Mulai Menyelidiki Pembalakan Liar di Sumatera

Badan Reserse Kriminal Polri menerjunkan tim untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar dari temuan gelondongan kayu di titik banjir bandang wilayah Sumatera. Tim sudah diterjunkan ke tiga provinsi dengan temuan kayu-kayu hanyut terbawa banjir. Irhamni mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan soal asal gelondongan kayu yang terseret banjir. Pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Video gelondongan kayu yang terbawa arus banjir sebelumnya beredar di media sosial. Dalam video yang direkam di Sumatera Utara pada akhir November lalu, banjir bandang tampak membawa batang-batang pohon dari hulu. Selain di Sumatera Utara, gelondongan kayu tampak berserakan pascabanjir di Sumatera Barat.

Menteri Raja Juli sebelumnya berjanji menggunakan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bahan introspeksi kementeriannya terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Dia menyebut peristiwa nahas ini sebagai momentum evaluasi kebijakan, terutama dalam mengantisipasi bencana ekologis merugikan masyarakat.

Komnas HAM: Negara lindungi penyampaian pendapat di ruang digital

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menekankan negara memiliki kewajiban dalam perlindungan penyampaian pendapat dan ekspresi di ruang digital guna memastikan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menyampaikannya. Menurut dia, beberapa tahun terakhir penyampaian pendapat dan ekspresi kian dominan dilakukan di berbagai ruang digital melalui konten pada media sosial dan sebagainya.

Di era disrupsi informasi, kata dia, teknologi semakin luar biasa berkembang, di mana ruang digital kini kian banyak menjadi ruang publik untuk menyampaikan ekspresi dan berpendapat. Bahkan, ia menilai sebagian masyarakat juga menjadikan platform digital sebagai ruang untuk membuat berbagai konten kreatif yang berisi penyampaian ekspresi.

Dirinya menegaskan penyampaian pendapat di muka publik dan kritik publik terhadap kebijakan negara, termasuk di ruang digital, merupakan bagian dari fungsi check and balance atau pemeriksaan dan keseimbangan serta cerminan demokrasi, sehingga harus dijaga dengan baik. Menurut Anis, Indonesia masih memiliki tantangan besar terkait dengan hal tersebut karena di satu sisi ada hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi di sisi lain Komnas HAM belum mempunyai instrumen yang memadai.

150 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Ada yang Tahap Banding

Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, mencatat setidaknya ada 150 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Dari sekitar 150 WNI yang terancam hukuman mati, ada beberapa di antaranya yang saat ini sedang tahap banding. Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur Danang Waskito mengatakan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang menjalankan peran strategis dalam memastikan setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati dapat pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).

Sebagian besar kasus yang ditangani KBRI berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya. Danang menambahkan penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Dia memandang terus edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran diperkuat supaya mereka memahami penuh konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.

Sebagai catatan, saat ini Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (review) dan permohonan keringanan hukuman (resentencing). Walaupun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap mandatory death penalty dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia.

KPK Klaim Punya Bukti Ridwan Kamil Beli Aset bukan dengan Uang Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeli sejumlah aset tidak dengan uang pribadinya. Budi menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023, tidak hanya mengacu pada keterangan yang disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi saksi.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH). Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut. Pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus tersebut.

Sumatera Dikepung Air: Krisis Ruang dan Kegagapan Informasi

Laporan Kompas.com (28/11) yang mewartakan banjir di Padang Pariaman sebagai kejadian “pertama dalam 40 tahun” adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Di saat bersamaan, di Medan, banjir melumpuhkan akses vital di bawah Fly Over Amplas, sementara di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, ribuan warga terisolasi akibat luapan sungai yang berulang.

Rentetan bencana hidrometeorologi yang mengepung Sumatera secara simultan ini bukan sekadar statistik akhir tahun, melainkan penegas bahwa pulau ini sedang berada dalam fase kritis daya dukung lingkungan. Di balik narasi klise tentang “cuaca ekstrem” dan “curah hujan tinggi” yang kerap didengungkan pemerintah daerah, tersimpan sebuah ironi struktural yang lebih dalam.

Bencana di tiga provinsi ini (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) bukan sekadar amukan alam, melainkan cermin retak dari cara kita mengelola peradaban. Kita sedang menyaksikan kegagalan ganda (double failure) yang terjadi bersamaan: kegagalan kita menata ruang fisik dan kegagalan kita membangun komunikasi risiko yang manusiawi.

Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini beserta data meteorologi yang canggih sering kali berakhir tumpul di lapangan. Mengapa? Karena terdapat jurang menganga antara “data sains” yang diproduksi oleh lembaga teknis dengan “pemahaman warga” di akar rumput.

Mengenal Gajah Sumatera, Mamalia Cerdas Penjaga Ekosistem yang Terdesak Konflik Lahan

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), mamalia darat terbesar di Indonesia, kini berada dalam situasi krisis yang kian memprihatinkan. Konflik antara manusia dan satwa liar ini menjadi sorotan utama di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dimana habitat aslinya telah berkurang drastis. Lebih dari 80 persen tutupan hutan alami Tesso Nilo telah hilang akibat alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri.

Penyusutan lahan yang dramatis ini, menurut Randi Syafutra, Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang menulis opini di Kolom Kompas.com, memaksa kawanan Gajah Sumatera keluar dari wilayah jelajahnya. Konflik meningkat bukan hanya karena kebutuhan satwa akan ruang, tetapi juga karena perambahan dan pembalakan liar terjadi tanpa konsekuensi tegas.

Update BNPB: 753 Meninggal Dunia akibat Banjir-Longsor di Sumatera

Sudah sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka. “Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa, 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.

Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional, Wamenag Mau Lapor Prabowo

Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) mengusulkan tanggal 2 Desember menjadi libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut. Usulan itu disampaikan oleh Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas. Dia mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai hari ukhuwah Indonesia dan ditetapkan sebagai libur nasional.

Wamenag Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut. Dia mengatakan, dirinya akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan itu. Sebagai informasi, acara Reuni 212 dimulai pukul 17.00 WIB. Dalam agenda ini, hadir Habib Rizieq Shihab hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Jelang Muktamar ke-35, Sekjen PBNU Harap Kegaduhan Pemakzulan Gus Yahya Cepat Kelar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Amin Said Husni berharap kegaduhan polemik pemakzulan Ketum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) cepat selesai sebelum digelarnya Muktamar ke-35 PBNU. Menurut Amin, Muktamar ke-35 PBNU dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jika permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Amin menuturkan, Muktamar ke-35 rencananya akan digelar sesuai jadwal yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) yang paling lambat harus dilaksanakan pada Januari 2027.

KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam pemeriksaan pada hari ini, Selasa (2/12/2025). Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan RK terkait aset-aset yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, dia tak mengungkapkan aset RK yang tengah ditelusuri penyidik.

Budi mengatakan, penelusuran dan pendalaman aset tersebut dilakukan penyidik guna mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa serta sejumlah aset yang disita dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pengakuan tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai diperiksa selama 6 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Kemenaker Telah Selesaikan Survei KHL sebagai Basis UMP 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Survei ini akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Menaker Yassierli mengatakan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah. Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Yassierli mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Ia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026. Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

Update Korban Banjir & Longsor Sumatera: 753 Orang Meninggal, 650 Hilang

BNPB mengupdate data terbaru korban meninggal bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Per hari ini, Rabu (3/12), korban meninggal sebanyak 753 orang. Selain itu, dalam data yang diunggah di website resmi BNPB, terdapat 650 orang masih belum ditemukan dan 2.600 orang terluka.

Untuk penduduk yang paling terdampak yakni Sumatera Utara dengan jumlah 1,7 juta jiwa, Aceh 1,5 juta jiwa, dan Sumatera Barat 141,8 ribu jiwa. Sementara itu, total fasilitas pendidikan terdampak akibat banjir dan longsor diketiga provinsi tersebut sebanyak 323 unit, jembatan sebanyak 299 unit, fasilitas ibadah sebanyak 129 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 9 unit, serta rumah yang rusak diperkirakan mencapai 5 ribu unit.

Pakar Usul Reformasi Polri Diterapkan Radikal, DPR Dorong Kultural

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mendorong reformasi secara radikal pada tubuh Polri untuk memperbaiki kultur institusi tersebut agar lebih adaptif. Usulan itu disampaikan Suparji dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Suparji, harus ada penguatan terhadap pengawasan Polri. Dia mengatakan pengawasan eksternal harus dilakukan dengan lebih efektif dan menimbulkan efek jera. Untuk itu, dia meminta agar Polri didorong untuk menjadi institusi yang cerdas, bukan justru menjadi lembaga yang superbody yang penuh dengan sifat otoritarianisme. Selain itu, menyoroti permasalahan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Polri yang berdampak pada lambannya pengurusan perkara. Hal tersebut, nilainya, dipengaruhi kualitas dan kuantitas SDM di Polri.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan reformasi Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Pasalnya, menurut dia, akar masalah terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara selama ini terjadi pada perilaku anggota, bukan karena kedudukan lembaga atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan struktur. Untuk persoalan struktural, menurut dia, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Selain itu, pengangkatan Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR merupakan aturan yang sudah tepat.

IHSG Cetak Rekor 8.617, Saham CDIA, CBDK, hingga BRMS Diburu Investor

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi baru atau all time high pada penutupan perdagangan Selasa (2/12), dengan kenaikan 0,80% ke level 8.617. Nilai transaksi saham hari itu mencapai Rp 21,92 triliun dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 15.842 triliun.

Penguatan IHSG ditopang oleh saham-saham milik konglomerat Grup Prajogo Pangestu, Grup Agung Sedayu, dan Grup Bakrie. Dari sisi sektoral, sektor properti menjadi penopang utama dengan kenaikan terbesar mencapai 1,88%. Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) menjadi emiten yang paling banyak ditransaksikan dengan nilai mencapai Rp 1,18 triliun. Saham perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) juga mencatatkan nilai transaksi yang tinggi.

OJK dan OECD Sepakat Kembangkan Transformasi Digital Industri Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama OECD sepakat untuk mengembangkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab. Kemitraan ini bertujuan menyeimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dengan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Sebagai regulator, OJK telah menerbitkan pedoman etis penggunaan AI untuk sektor fintech dan perbankan. OJK juga tengah menjajaki inovasi tokenisasi aset seperti emas, obligasi, dan properti melalui regulatory sandbox. Kolaborasi ini merupakan bagian penting dari proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Keanggotaan ini diharapkan dapat meningkatkan standar sektor keuangan Indonesia agar selaras dengan praktik terbaik internasional.

Gen Alpha Lebih Suka Ngobrol dengan AI Ketimbang Ngetik, Ini Risetnya

Generasi Alpha (Gen Alpha, kelahiran 2010-2015) saat di dunia kerja pada 2028, diprediksi bakal cenderung lebih memilih memerintah Artificial Intelligence (AI) dengan mengobrol via suara ketimbang mengetik prompt dalam format teks. Prediksi itu diungkapkan dalam studi terbaru London School of Economics (LSE) bersama perusahaan perangkat audio, Jabra. Prediksi tersebut dihasilkan dari temuan gen Alpha yang cenderung lebih suka komunikasi berbasis suara seperti voice note.

Pergeseran itu menurut studi Jabra dan LSE, mencerminkan cara manusia berpikir secara alami, yaitu cepat, berulang dan komunikatif. Tren itu juga ditaksir bakal membuka gerbang kreativitas yang lebih spontan, misalnya bagi orang tua yang berkerja dan orang yang melakukan banyak tugas sekaligus. Selain itu, ada pula peluang interaksi tanpa sentuhan saat bepergian, ketika tren interaksi suara dengan AI generatif semakin populer.

Walau masa depan penggunaan AI dengan suara diprediksi makin populer pada tahun 2028 nanti, praktik ini dinilai tidak akan menggantikan komunikasi tertulis. Prediksi tren mengobrol dengan AI lewat suara, justru dinilai bisa menimbulkan masalah baru. Menurut profesor manajemen Fabrice Cavarretta dari ESSEC Business School, pesan suara kurang mudah dipahami sekilas dan kurang jelas sehingga kata kuncinya cukup sulit dicari. Bertrand Audrin dari EHL Hospitality Business School juga menilai bahwa akuntabilitas perusahaan bisa terganggu bila pesan suara tidak ditranskrip. Pasalnya, pesan suara tidak permanen dan dapat menjadi masalah bagi perusahaan yang bergantung pada riwayat keputusan yang diarsip.

Revisi UU P2SK: Mandat BI Diperluas untuk Dukung Sektor Riil

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Bank Indonesia. Peran bank sentral akan ditambah untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, di luar kebijakan moneter.

Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi mekanisme penganggaran Lembaga Penjamin Simpanan. Putusan tersebut juga meminta penyesuaian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya penyidik di sektor keuangan. Selain itu, revisi ini menambahkan pasal baru mengenai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan Bank Indonesia. Pihak DPR menegaskan bahwa penambahan peran tersebut tidak akan mengganggu independensi bank sentral.

Ketua MPR Bahas Rencana Amendemen UUD 1945 dengan Presiden Prabowo

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan dirinya telah menyinggung rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 saat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (2/12). Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyatakan bahwa pembicaraan mengenai amendemen UUD 45 masih bersifat permulaan dan belum mendalam.

Muzani menambahkan bahwa MPR RI akan mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo untuk membahas lebih lanjut rencana amendemen ini. “Kami diskusi nanti, kan MPR akan bertemu langsung dengan beliau secara resmi. Ini kan baru minum teh sore,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, rencana amendemen UUD 45 telah menjadi isu diskusi selama beberapa tahun terakhir di kalangan anggota dewan. Dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI, Muzani menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan amendemen ini. Menurutnya, amendemen UUD harus dilaksanakan dengan proses yang panjang dan transparan, melibatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap langkahnya.

Komnas HAM Gelar Aksi Kemanusiaan di Sumatra pada Hari HAM Sedunia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menggelar aksi kemanusiaan di Pulau Sumatra pada Hari HAM Sedunia, Rabu (10/12). Aksi ini difokuskan di daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam wawancara di Jakarta pada Selasa (2/12), menyatakan bahwa aksi kemanusiaan tersebut melibatkan kunjungan ke lokasi bencana, distribusi bantuan kepada kelompok rentan, serta pelaksanaan doa bersama.

Anis menjelaskan bahwa selain memberikan bantuan, Komnas HAM juga akan melakukan pengamatan terhadap tata kelola bencana untuk memastikan penanganannya berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia.

Awalnya, peringatan Hari HAM Sedunia 2025 direncanakan berlangsung di Aceh dengan agenda seminar, lokakarya, dan kunjungan ke situs sejarah. Namun, rencana tersebut dibatalkan akibat situasi bencana di Aceh. Aksi kemanusiaan ini juga menandai Peringatan 20 Tahun Perjanjian Helsinki. Tema acara tersebut adalah Memuliakan Kemanusiaan, Merawat Perdamaian, yang dinilai reflektif oleh Anis.

Gubernur Pramono dan Wamenag Hadiri Reuni 212 di Monas

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menghadiri Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (2/12) malam. Pramono hadir sekitar pukul 20.33 WIB dengan mengenakan baju putih dan peci hitam, didampingi sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Wamenag Muhammad Syafi’i juga hadir, bersama sejumlah tokoh lainnya.

Reuni yang dimulai sejak Selasa petang ini dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah, yang datang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Acara memasuki sesi inti sekitar pukul 21.00 WIB, di mana sejumlah tokoh berada di atas panggung dan memberikan ceramah.

Kegiatan dibuka dengan Shalat Magrib berjemaah di Monas, diikuti oleh ribuan peserta yang tampak berjajar rapi. Setelah itu, peserta mengkhatamkan Al-Qur’an, sebagai pengingat aksi 212 pada 2 Desember 2016 yang digelar untuk membela Al-Qur’an.

Korban Banjir Sumatra: 774 Orang Meninggal, 551 Hilang

Korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 774 meninggal dan 551 hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hal itu Selasa (2/12/2025) pukul 23.28 WIB. 

BNPB juga mencatat, sebanyak 2.600 orang luka-luka. Banjir juga berdampak kepada  3,3 juta jiwa, dengan 1,1 juta di antaranya terpaksa mengungsi.

Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk secara aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat. Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025), Tito menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah.

Tito menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam (SDA). Akan tetapi, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Ia menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan untuk menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting.

Tito juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kuat, disertai dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Berdasarkan pengalaman tersebut, Tito menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

Tinjau Bencana Sumatera, Presiden: Gencarkan Bantuan dan Perbaikan Infrastruktur

Menutup rangkaian peninjauannya, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025) sore. Saat memberikan sambutan di hadapan para korban, Prabowo berbelasungkawa atas musibah yang menimpa warga. Ia mengatakan, telah mendapatkan laporan dari para kepala daerah bahwa situasi membaik seiring dengan cuaca yang juga membaik. Oleh karena itu, akses terhadap layanan publik juga berangsur pulih. Mengenai sejumlah daerah yang masih terisolasi, ia melanjutkan, penyaluran bantuan juga masih akan diteruskan melalui jalur udara. Sejumlah helikopter masih akan dikerahkan untuk menembus jalur-jalur yang terputus, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh dan Sumatera Utara.

Seusai meninjau tiga lokasi di tiga provinsi yang terdampak banjir serta longsor, Presiden belum memutuskan untuk meningkatkan status darurat bencana menjadi bencana nasional. Menurut Prabowo, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah imbas dari perubahan iklim.

Kendati penyaluran bantuan menjadi fokus dalam penanggulangan bencana, Mendagri Tito Karnavian mengatakan penyaluran bantuan, terutama pangan, harus melalui prosedur yang tepat dan disederhanakan. Bantuan pangan dimaksud khususnya beras Bulog. Ia menegaskan, Bulog memiliki sejumlah skema penyaluran, yakni bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. Menanggapi kondisi di Sibolga, Sumatera Utara, Tito menjelaskan bahwa sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. Hal serupa juga pernah terjadi di Palu ketika daerah tersebut terisolasi akibat bencana.

Citra Satelit Rekam Deforestasi Brutal di Sumut, Walhi Bantah Bobby

Rekam citra satelit 2016 hingga 2025 menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir, 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak. Hal itulah yang diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Pernyataan serupa juga disampaikan Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Regional Barat yang menyatakan bencana longsor dan banjir tak lepas dari dampak krisis iklim yang berkaitan dengan aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin-izin konsesi pada perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah Sumatra.

Pemerintah Akan Basmi Impor White Label Baju hingga Jam Tangan

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan rencana pemerintah untuk menutup rapat keran impor ilegal dan white label yang membanjiri pasar domestik. Menurutnya, langkah ini merupakan syarat mutlak agar pelaku UMKM mampu bertahan dan bersaing di pasar nasional. Terlebih, lanjut Maman, serbuan produk impor telah mematikan ruang gerak UMKM di berbagai daerah. Ia mengaku baru berani mengungkapkan kondisi ini secara gamblang setelah setahun mendampingi Menteri Koperasi dan UMKM, Anindya Bakrie.

Asosiasi Baja Konstruksi Curhat Banyak Pabrik Tutup Gegara Impor

Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) meminta Kementerian Perdagangan turun tangan mengatasi derasnya impor baja konstruksi yang telah memukul keberlangsungan ribuan pelaku usaha bengkel las. Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, menyebut impor baja konstruksi sudah menembus 1 juta ton per Oktober 2025,melonjak dibandingkan 2020 yang hanya mencapai ratusan ton. Budi menyampaikan langsung keluhannya secara langsung kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa baja yang masuk bukan bahan baku, melainkan produk jadi yang selama ini dikerjakan oleh bengkel-bengkel konstruksi lokal.

Budi menuturkan bahwa industri lokal sebenarnya mampu bersaing dari sisi harga. Ia mengklaim harga baja konstruksi produksi dalam negeri bisa menyamai harga produk asal Tiongkok jika spesifikasi dan skema pembayaran disamakan. Namun, pembayaran yang tidak pasti dari konsumen dalam negeri membuat produsen lokal kalah cepat dibanding barang impor yang dijual dalam paket siap pasang.

Badan Pangan Nasional Salurkan 72,6 Ton Bantuan di Sumatera Utara

Badan Pangan Nasional telah menyalurkan 72,6 ton bantuan pangan untuk Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah terdampak banjir Sumatera. “Bantuan ini tentunya akan terus bertambah,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani. Ia mengatakan bantuan pangan di Sumatera Utara sudah tersalurkan di wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Binjai, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Rachmi mengatakan bantuan pangan tersebut bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Sumatera Utara. Ia memastikan jumlah bantuan pangan akan bertambah seiring dengan permintaan Gubernur Sumatera Utara kepada lembaganya. Adapun bantuan pangan disalurkan oleh Perusahaan Umum Bulog. Ia mengatakan Bulog akan segera menyalurkan tambahan pangan sesuai dengan penugasan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman meminta agar posko distribusi pangan di wilayah terdampak banjir Sumatera beroperasi 24 jam dan memastikan jalur logistik bebas hambatan. Selain bantuan pangan, Amran memerintahkan pendataan sawah dan lahan pertanian yang terdampak. Amran menyatakan telah menyiapkan skema bantuan untuk sektor pertanian dan peternakan di tiga provinsi tersebut.

Ketua MPR: Penetapan Status Bencana Nasional Sepenuhnya Kewenangan Presiden

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Muzani mengatakan penetapan status bencana nasional ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, presiden memiliki wewenang menetapkan status bencana melalui keputusan presiden atau Keppres.

Bencana banjir dan longsor terjadi pada akhir November lalu dan telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Muzani berujar bencana itu mendapat perhatian Presiden Prabowo yang telah meninjau langsung ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Muzani menilai saat ini pemerintah daerah telah bisa menangani bencana yang terjadi di wilayah mereka.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Ratusan ribu orang saat ini mengungsi akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera. Menurut Sultan, dirinya mendapat aspirasi dari pemerintah daerah hingga para senator DPD dari tiga provinsi terdampak bencana. Sultan menilai bencana tersebut sudah memenuhi kategori bencana nasinoal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2.511 Personel Disiagakan Amankan Acara Reuni Akbar 212 di Monas

Sebanyak 2.511 personel pengamanan dikerahkan untuk mengawal jalannya Reuni Akbar 212 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025) sore. Ribuan personel tersebut terdiri atas jajaran kepolisian, TNI, dan unsur Pemprov DKI Jakarta. Dia menerangkan, para personel akan melakukan apel gelar pasukan terlebih dahulu di Lapangan Silang Monas pukul 13.00 WIB. Sedangkan acara Reuni Akbar 212 akan dimulai pukul 17.00 WIB.

Susatyo pun memastikan bahwa personel pengamanan tidak dibekali senjata api. Pendekatan humanis dan profesional, kata Susatyo, menjadi yang diutamakan dalam pengamanan ini.Terkait arus lalu lintas, kata dia, akan diterapkan rekayasa lalu lintas secara situasional mengikuti perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif jika tidak berkepentingan melintas di kawasan Monas.

Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menerangkan, beberapa titik yang diantisipasi terjadi kepadatan adalah simpang Sarinah, simpang Harmoni, dan Tugu Tani. Komarudin juga menyatakan bahwa pada saat menjelang acara hingga setelahnya akan terjadi kepadatan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Utara.

BMKG Ungkap Anomali Hujan Sebulan Tumpah Sehari di Sumatra

Rentetan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir bukan kejadian biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut curah hujan ekstrem yang memicu bencana tersebut terjadi akibat anomali cuaca yang langka, di mana hujan setara satu bulan turun hanya dalam waktu sehari.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan fenomena itu dipicu Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka. Meski Indonesia umumnya bukan wilayah rawan siklon, kondisi atmosfer yang berubah cepat menyebabkan pembentukan siklon tak lazim tersebut.

BMKG mengaku telah memprediksi potensi siklon itu sekitar delapan hari sebelum terbentuk dan sudah mengirim peringatan berulang kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Teuku menegaskan peringatan dini seharusnya menjadi dasar bagi kepala daerah untuk bergerak cepat mengantisipasi risiko banjir bandang maupun longsor.

5 Arahan Prabowo Usai Tinjau Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah titik di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), yang dilanda bencana banjir dan longsor. Prabowo menyampaikan sejumlah arahan untuk penanganan bencana hingga tuntas.

Prabowo pertama mengunjungi wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Kutacane, hingga Padang Pariaman, Senin (1/12). Berdasarkan situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Senin (1/12) sore, total jumlah korban meninggal dunia 604 orang.

5 Arahan Presiden:

1. Segera Atasi Kesulitan di Sumut. Prabowo pertama meninjau lokasi terdampak banjir-longsor di wilayah Tapanuli Tengah. Prabowo menyebut masih banyak jalur yang terputus sehingga menjadi kesulitan dalam penanganan di lokasi.

2. Semua Daerah Harus Siap Perubahan Iklim. Prabowo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata. Prabowo meminta seluruh daerah tidak lengah dan mulai mengantisipasi risiko lingkungan.

3. Kapolri Ungkap Arahan Prabowo di Sumut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap arahan Prabowo saat meninjau warga korban bencana di Tapanuli Tengah. Sigit menyebut Prabowo memberikan sejumlah arahan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga kebutuhan BBM.

4. Perbaiki Jembatan Rusak di Aceh. Setelah meninjau wilayah Sumut, Prabowo menemui warga korban banjir di posko pengungsian Desa Bambel Baru, Bukit Tusam, Aceh Tenggara, Aceh. Di hadapan warga, Prabowo menegaskan pemerintah segera memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

5. Benahi Air Bersih-Jembatan Rusak di Sumbar. Selanjutnya, Prabowo meninjau posko pengungsian korban bencana banjir di Batang Anai, Padang Pariaman, Sumbar. Prabowo berjanji pemerintah akan berbagai fasilitas publik hingga rumah yang rusak akibat banjir bandang dan longsor.



Luhut Buka Suara Soal Bandara IMIP dan Investasi Nikel China di Morowali

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka suara terkait sejarah pembangunan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mendongkrak investasi ke dalam negeri.

Ia mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia, termasuk gagasan soal hilirisasi, yang sudah dipikirkan sejak menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.

Namun, Luhut mengakui bahwa mendatangkan investor asing bukanlah hal mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia. Ia menyampaikan, hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun.

Penyidik KPK Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang mendukung. Jenderal polisi bintang satu ini menambahkan setidaknya penyidik akan berada di Arab Saudi selama satu pekan lebih.

Tambahan kuota haji diperoleh setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu. Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Lebihnya yakni 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler. Tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu seharusnya dibagikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92 persen, dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen. Dengan demikian, seharusnya haji reguler yang semula hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi 19.280 orang.

Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024. KPK meyakini ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pembagian kuota haji tambahan tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh pendapat ahli hukum.

Ketua dan Sekretaris KPU Pangkep Jadi Tersangka Korupsi Pilkada 2024

Dua komisioner dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Para tersangka yakni Ketua KPU Pangkep, Ichlas dan komisioner, Muarrif serta Sekretaris KPU, Agus Salim sebagai pengguna anggaran atau PPK.

Dalam kasus ini, kata Jhon, ketiganya ditetapkan tersangka sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam proses pengadaan di KPU Pangkep yang merugikan keuangan negara sebesar Rp544 juta. Jhon menuturkan ketua dan komisioner KPU Pangkep tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tersebut. Namun diduga mereka melakukan intervensi selama proses pengadaan.

Sementara Sekretaris KPU Pangkep, kata Jhon, sebagai PPPK adalah orang yang berkompeten dalam proses pengadaan yang ada di KPU. Kemudian dalam proses pengadaan tersebut, diduga ketiga tersangka meminta fee sebesar 10 persen dari rekanan yang mereka tunjuk langsung, tanpa mengikuti proses e-procurement sesuai aturan. Sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan kerugian negara sebesar Rp554 juta.

OJK Finalisasi Aturan Soal ETF Emas, Target Meluncur Akhir Tahun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam tahap finalisasi penyusunan aturan mengenai exchange traded fund (ETF) Emas yang menjadi prioritas. Regulasi ini ditargetkan terbit pada akhir tahun dan akan menjadi dasar hukum investasi emas di pasar modal. Produk ETF emas ini akan menggunakan emas yang bersumber sepenuhnya dari dalam negeri untuk mendorong program hilirisasi.

Dalam pelaksanaannya, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan penyelenggara usaha bullion yang telah berizin OJK. Sembilan anggota bursa yang saat ini menjadi diler partisipan berpotensi untuk memasarkan produk ETF Emas. Sambil menunggu regulasi terbit, BEI juga mulai menggencarkan edukasi kepada pelaku pasar untuk meningkatkan literasi investasi.

IDXCarbon Catat Transaksi 2,75 Juta Ton Karbon di COP30, Ada TOBA dan BMRI

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) berhasil mencatat transaksi dan minat beli kredit karbon setara 2,75 juta ton CO2 dalam gelaran COP30 di Brasil. Lebih dari 20 pihak dari berbagai sektor menyatakan ketertarikannya terhadap proyek-proyek karbon yang ditawarkan Indonesia.

Proyek yang ditawarkan meliputi inisiatif berbasis teknologi dan lingkungan, baik yang sudah tercatat maupun yang akan diterbitkan di masa mendatang. Contohnya mencakup proyek energi terbarukan dari pembangkit listrik dan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit. Selain proyek yang telah terdaftar, IDXCarbon juga memasarkan proyek masa depan melalui mekanisme Letter of Intent untuk memastikan unit karbonnya dapat diakses pembeli secara luas. Proyek-proyek ini berfokus pada restorasi lahan gambut, konservasi hutan, dan mangrove.

Prabowo Tinjau 3 Titik Banjir Sumatra, Minta Jaga Pasokan BBM dan Perbaiki Jalan

Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan warga di pos-pos pengungsian untuk mengetahui kondisi terkini.

Pemerintah memprioritaskan pengiriman bantuan logistik seperti bahan bakar minyak serta pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Selain itu, akses bantuan melalui udara juga diperkuat untuk menjangkau warga yang terisolasi.

Presiden berkomitmen untuk segera memperbaiki berbagai sarana dan prasarana umum yang rusak, seperti sekolah, jalan raya, dan jembatan. Pemerintah juga berjanji akan membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat bencana.

Mendagri soal Banjir Sumatra Belum Bencana Nasional: Perlakuan Sudah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat suara terkait tidak ditetapkannya status bencana nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito beralasan meskipun tidak ada penyematan status bencana nasional, namun penanganan bencana tersebut sudah dilakukan seperti skala bencana nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Tito menjelaskan saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan rumah-rumah yang roboh akibat banjir bandang dan longsor. Tito mengatakan pemerintah nantinya akan membangun hunian sementara (huntara). “Seingat saya sampai hari ini belum ada huntara yang dibangun. Nah ini sedang dijalankan pendataan, siapa-siapa saja yang rumahnya betul-betul roboh untuk bisa dibuatkan hunian sementara,” katanya.

Tito menambahkan saat ini warga masih berada di posko pengungsian yang dipusatkan di gedung pemerintah dan rumah ibadah. “Di tempat pengungsian, ada yang di masjid, ada yang di gedung, ada di kantor pemerintah, ada yang di tenda, dan kemudian ada juga yang mulai memberes-bereskan rumahnya untuk bisa dipakai kembali yang nggak terlalu banyak lumpurnya,” ujarnya.

Celios Taksir Kerugian Ekonomi Banjir Sumatra Tembus Rp68,67 T

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29% dari PDB. Dalam studi terbarunya, Celios menyebutkan perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan 5 jenis kerugian. Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah. Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar. Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja. Keempat, kerugian lahan sawah dengan kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per Ha dapat menghasilkan 7 ton. Kelima, perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta.

Menurut Celios, bencana ekologis yang terjadi di Sumatera dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara, sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh misalnya tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, Celios mendesak moratorium segera izin tambang dan perluasan kebun sawit.

Data Terbaru BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Capai 604 Jiwa, 464 Orang Masih Hilang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) pada Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia meningkat menjadi 604 orang. Angka tersebut mencakup tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara 464 orang lainnya masih hilang.

Berdasarkan rincian data BNPB, Aceh merupakan salah satu wilayah dengan dampak besar. Sebanyak 156 orang meninggal dunia, sementara korban hilang mencapai 181 orang. Selain itu, total 1.800 orang tercatat mengalami luka-luka. Di Sumatera Barat, bencana menyebabkan 165 orang meninggal, 114 orang hilang, dan 112 orang mengalami luka. Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan infrastruktur dan akses yang sulit ditembus. Adapun Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal tertinggi, yakni 283 jiwa. Sebanyak 169 orang dinyatakan hilang dan 613 orang mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, BNPB melaporkan tingkat kerusakan bangunan yang cukup signifikan. Setidaknya 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan lebih dari 20.500 rumah mengalami kerusakan ringan. Infrastruktur publik juga terdampak, termasuk 271 jembatan rusak serta 282 fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto terus memonitor upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menilai status darurat bencana belum perlu ditingkatkan menjadi darurat bencana nasional. Senin (1/12/2025) pagi, Presiden Prabowo bersama rombongan berangkat dari Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Sisingamangaraja XII, Silangit, Tapanuli Utara. Setiba di Silangit, Presiden langsung menggunakan helikopter Caracal untuk terbang ke lokasi bencana di Tapanuli Tengah.

Menurut Presiden, saat ini penanggulangan bencana difokuskan pada pengiriman bantuan. Salah satu prioritas adalah pengiriman bahan bakar minyak (BBM). Presiden memahami para penyintas bencana saat ini masih dalam keadaan syok dan trauma. Meski demikian, pemerintah telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menanggulangi bencana. Prabowo melihat bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar merupakan imbas dari perubahan iklim. Setelah dari Sumut, Presiden terbang ke Aceh dan kemudian lanjut ke Sumbar, juga untuk melihat upaya penanggulangan bencana di daerah-daerah tersebut.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, total korban bencana hidrometeorologi yang meninggal di Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga Minggu (30/11/2025) mencapai 442 jiwa. Sebanyak 402 jiwa masih dinyatakan hilang. Direktur Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan beberapa siklon tropis tercatat semakin sering mendekati wilayah Indonesia. Kehadiran siklon tersebut menimbulkan dampak signifikan, terutama hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi.

KUHAP Diketok, Saatnya Kencangkan Sabuk Pengaman Privasi Digital

Tak dapat dipungkiri banyak sekali warga Indonesia yang malah terancam dengan pasal-pasal yang dikeluarkan dalam RUU KUHAP, salah satunya pasal yang membuka pintu bagi aparat untuk menyadap. Ketentuan penyadapan diatur pada Pasal 36 Ayat (1) KUHAP yang baru diketok, bunyinya, “Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan”. Kemudian, Pasal 136 Ayat (2) berbunyi, “Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.”

Menurut ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan, penyadapan saat ini hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana saja, seperti tindak pidana korupsi dan tidak dapat dilakukan untuk semua dugaan tindak pidana. Agustinus mengatakan sebaiknya gen Z secara aktif memantau dan menyuarakan pendapatnya dalam proses penyusunan UU penyadapan, agar tidak terjadi seperti KUHAP yang tampaknya kurang melibatkan generasi muda.

Haris Rafi, ahli IT dari Universitas Bakrie, menjelaskan bentuk paling umum penyadapan dalam komunikasi berupa SMS, chat aplikasi, bahkan telepon. Ada juga bentuk penyadapan lewat wi-fi public yang belum tentu aman dan akan mengambil data penggunanya jika tersambung. Penyadapan yang bahaya juga itu yang berbasis perangkat, seperti spyware, yang bisa diam-diam beroperasi di HP masing-masing.

Kereta Petani-Pedagang Beroperasi Perdana, Begini Antusias Penumpang

Kereta Khusus Petani-Pedagang resmi beroperasi mulai Senin (1/12/2025). Layanan ini beroperasi di relasi Stasiun Rangkasbitung–Stasiun Merak dan sebaliknya dengan total 14 perjalanan per hari. Kereta ini ditempel pada rangkaian Commuterline Merak atau KA Lokal Merak, dengan satu gerbong khusus petani dan pedagang pada setiap keberangkatan. Beroperasinya kereta ini disambut antusias para pedagang di rute Rangkasbitung–Merak.

Temukan Manipulasi Pajak Perusahaan Sawit, DJP Panggil 200 Pengusaha

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan DJP berhasil mengungkap modus pelanggaran ekspor di sektor kelapa sawit yang dilakukan demi memanipulasi kewajiban pajak. Hasil identifikasi yang dilakukan DJP dugaan pelanggaran ini dilakukan melalui praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS. Menyikapi dugaan pelanggaran itu DJP pada akhir pekan lalu telah mengumpulkan  200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Pemanggilan dilakukan dalam rangka sosialisasi kewajiban perpajakan di sektor produk kelapa sawit dan turunannya. Dalam kesempatan sosialisasi ini, Dirjen Pajak mengimbau mereka untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh

6 Pabrik Tekstil RI Terancam Tutup Tahun Depan, Kondisinya Megap-megap

Industri tekstil Indonesia masih terpuruk. Saat ini industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Sampai 2025, terdapat 5 pabrik tekstil yang telah setop produksi hingga menutup usahanya. Diperkirakan terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 3.000 pekerja. Hal ini menjadi tanda deindustrialisasi tekstil benar-benar terjadi.

Adapun kelima perusahaan tersebut, antara lain:

  • PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang
  • PT Polychem Indonesia di Tangerang
  • PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang
  • PT Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian Sritex Group yang memproduksi serat rayon
  • PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat & benang polyester di Tangerang
UMKM RI Mau Masuk Ritel Besar, BRI Ungkap Kriterianya

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mendukung dan memberikan fasilitas kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan bisnisnya dan memperluas jaringan melalui ritel modern, seperti salah satunya SOGO Departement Store. Direktur Network dan Retail Funding Aquarius Rudianto mengatakan, misi BRI selaku bank yang berfokus pada pembiayaan mikro akan memperkuat ketahanan UMKM nasional. Pihaknya akan mengkurasi UMKM-UMKM binaan untuk bisa masuk ke jaringan ritel besar. Menurutnya, SOGO memiliki persyaratan yang cukup tinggi pada produk-produk masuk. Namun, hal iti setara dengan level sasaran konsumennya. Aquarius mengungkapkan, UMKM yang ingin masuk ke jaringan ritel modern seperti SOGO perlu memiliki produk dengan kualitas yang bagus baik produk maupun pengirimannya. Serta, harganya pun harus setara dengan kualitas produk tersebut.

Prabowo Langsung Naik Heli Tinjau Lokasi Banjir Tapanuli Utara

Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Utara untuk meninjau lokasi banjir dan tanah longsor pada Senin (1/12/2025) yang terjadi beberapa hari belakangan. Dilihat dari tayangan Kompas TV, Kepala Negara ditemani oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah keluar dari pesawat yang mendarat di Bandara Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ia segera menuju helikopter untuk menuju lokasi banjir secara langsung mengingat banyak akses jalan yang terputus. Helikopter tersebut sudah tersedia di bandara yang sama untuk dinaiki Presiden Prabowo. Sekitar 40 menit berselang, Prabowo kemudian mendarat di Tapanuli Tengah. Dia disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

INSA: RI terpilih jadi Anggota Dewan IMO perkuat posisi maritim global

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai masuknya kembali Indonesia di Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2026–2027, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah maritim global. “DPP INSA menyambut baik atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional atau IMO periode 2026-2027,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Menurutnya, keberhasilan itu mencerminkan pengakuan dunia atas posisi strategis Indonesia dalam kancah maritim global. Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO akan memperkuat kehadiran Indonesia di forum penentu kebijakan maritim internasional tersebut.

TNI AD Kirim Prajurit-Alutsista Bantu Penanganan Banjir di Sumatra

TNI Angkatan Darat (AD) menerjunkan 21.707 personel untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra. Puluhan ribu prajurit ini difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari logistik, evakuasi, pendirian dapur lapangan, pemulihan sarana umum, hingga pembukaan akses wilayah terisolasi.

Di Provinsi Aceh, prajurit Kodam Iskandar Muda melakukan evakuasi warga, membuka jalur yang tertutup material longsor, serta memperkuat distribusi bantuan. Sementara di Sumatera Barat, Kodam XX/TIB meningkatkan dukungan alat berat dan penguatan posko akibat dampak banjir bandang. Kemudian di Sumatera Utara, personel TNI AD memfokuskan bantuan pada pemulihan fasilitas umum dan pengiriman logistik menuju wilayah terisolasi.

Sebagai bagian dari operasi kemanusiaan, pengiriman bantuan lanjutan juga dilakukan melalui pesawat Hercules dan Kapal KRI. Selain itu, Dalam mendukung mobilitas udara, TNI AD juga mengerahkan alutsista berupa 3 unit Heli Bell 412, 2 unit Heli Mi-17, dan 1 pesawat CASA, yang disebar untuk memperkuat operasi kemanusiaan melalui BKO Kodam IM, Kodam I/BB, dan BNPB.

Komisi IV DPR Bakal Panggil Menhut Raja Juli Antoni Terkait Kayu Gelondongan Terbawa Banjir Sumatera

Komisi IV DPR akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025). Raja Juli Antoni akan diminta penjelasan terkait dugaan pembalakan liar di balik bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dugaan pembalakan liar mencuat setelah ditemukannya kayu gelondongan berukuran besar hanyut terbawa banjir Sumatera. “Jadi nanti akan kita kupas semua apa penyebabnya, benar enggak kayu gelondongan itu dari illegal logging atau memang pohon tumbang,” kata anggota Komisi IV DPR RI Rajiv kepada Tribunnews.com, Minggu (30/11/2025).

Rajiv mengatakan, gelondongan kayu yang terbawa banjir memunculkan banyak asumsi di masyarakat, terutama setelah videonya viral di media sosial. Karena itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung barat ini meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Anggota DPR yang membidangi isu  pertanian, lingkungan, dan kelautan ini menegaskan bahwa dalam rapat nanti Komisi IV DPR akan menelusuri fakta dan data terkait asal usul kayu gelondongan tersebut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera menjadi peringatan keras atas sejumlah kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan selama ini. Raja Juli mengatakan perlu adanya introspeksi menyeluruh di tubuh kementerian yang dipimpinnya.

Jumlah Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor Terus Bertambah, Terbanyak di Sumut

Angka korban jiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera bertambah menjadi sekitar 430 orang yang meninggal dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Ahad (30/11/2025) malam menyampaikan, angka meninggal dunia terbanyak berada di Sumatera Utara (Sumut) sekitar 217 orang. Di Sumatera Barat (Sumbar) angka korban jiwa mencapai 129 orang. Sementara, di Provinsi Aceh sementara baru tercatat 96 korban jiwa meninggal dunia.

Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) Suharyanto mengatakan, bertambahnya angka korban jiwa tersebut lantaran proses penanganan bencana dan evakuasi, serta upaya pemilihan masih terus dilakukan. “Karena operasi pencarian, dan pertolongan oleh satgas gabungan ini, kita terus melakukan. Yang kemarin dinyatakan hilang, ditemukan (dalam kondisi meninggal dunia). Dan yang hilang juga bertambah,” ujar Suharyanto saat siaran konfrensi pers yang disiarkan BNPB dari Silangit, Sumut, Ahad (30/11/2025) malam.

Adapun warga yang masih dinyatakan hilang, kata Suharyanto di angka 209 orang. Di Sumut, jumlah pengungsian pun bertambah. Banjir bandang dan tanah longsor melanda 13 wilayah kabupaten dan kota di provinsi tersebut sejak Rabu (25/11/2025) lalu. Hingga Ahad (30/11/2025) BNPB mencatat lebih dari 12 ribu warga terpaksa mengungsi lantaran kehilangan tempat tinggal, dan rumah yang terendam banjir, atau disapu bandang, serta tertimbun tanah longsor. Sampai hari ini, penanganan bencana di beberapa wilayah belum berhasil dilakukan karena kondisi medan yang sulit ditembus, ataupun diakses.

Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara. Peninjauan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo akan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan. Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana.

Purbaya Ancam Pembekuan Bea Cukai, Setahun Berbenah atau Digantikan SGS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu satu tahun bagi DJBC untuk berbenah atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Ia menegaskan bahwa apabila Kementerian Keuangan gagal melakukan pembenahan, maka 16.000 pegawai DJBC berpotensi dirumahkan.

Pilihan lain yang dikemukakan adalah mengalihkan tugas kepabeanan kepada pihak ketiga, yakni Societe Generale de Surveillance (SGS) perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss. SGS bukan nama baru dalam sistem kepabeanan Indonesia. Perusahaan ini pernah digunakan pemerintah sejak 1968 pada era Menteri Keuangan Ali Wardhana untuk mengatasi penyelewengan dan korupsi yang marak terjadi di Bea Cukai.

Purbaya juga menemukan indikasi pelanggaran ketika melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025). Ia mendapati laporan nilai impor yang tidak masuk akal, salah satunya terkait barang submersible pump. Dalam dokumen impor, harga pompa tersebut tercatat hanya 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 jauh di bawah harga pasar. Dari pengecekan langsung di marketplace, produk serupa dijual pada kisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Selisih ini menjadi indikasi kuat praktik underinvoicing.

Fakta-fakta Terbaru Konflik PBNU: Saling Copot di Pucuk Pimpinan

Konflik internal di pucuk kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih terus bergulir. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Artinya, menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketua Umum. Hal itu disampaikan Miftachul usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11).

Selain itu, Miftachul mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi sejumlah isu di tengah polemik pencopotan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf. Ia menyatakan pihaknya memberikan perhatian khusus, terlebih setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama serta media sosial. Selain itu, Miftachul mengatakan pihaknya akan menggelar muktamar dalam waktu dekat

Sejumlah kiai NU membentuk Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama untuk membahas konflik yang sedang terjadi di internal PBNU. Mereka meminta semua pihak untuk islah. Forum itu diprakarsai KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso). Setidaknya ada 10 kiai yang hadir secara langsung maupun daring di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso , Kediri, Jawa Timur, Minggu (30/11). Ia menyebut Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama juga menyerukan kepada para pihak di PBNU yang sedang berkonflik agar menahan diri dan menghentikan pernyataan-pernyataan di media.

Publik Jengah Korupsi Kepala Daerah

Dalam jajak pendapat Kompas pada 10-13 November 2025, publik merasa tidak kaget dengan adanya kabar kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi. Tingginya kasus yang sejalan dengan rendahnya keyakinan publik bahwa pemimpin daerahnya tidak korupsi menunjukkan bahwa praktik tidak terpuji ini telah mengakar dalam dinamika politik daerah. Para Kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025, namun sejumlah kepala daerah sudah ditangkap sejak Agustus 2025 akibat korupsi. Artinya, praktik rasuah itu sudah dilakukan kurang dari enam bulan setelah mereka menjabat. Apabila korupsi telah dilakukan bahkan sejak awal masa kepemimpinan, dapat dibaca bahwa kepala daerah memiliki ”kebutuhan” yang begitu mendesak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, fenomena korupsi di daerah berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam pilkada. Tingginya biaya politik membuat praktik transaksional langgeng terjadi di daerah.

Publik juga mengamati adanya problem struktural. Sekitar 22,4 persen memandang penyebab korupsi di daerah karena penegakan hukum yang pilih-pilih. Terdapat pula 20,4 persen responden yang menilai lemahnya pengawasan menjadi akar persoalan. Namun, harapan untuk memutus rantai tersebut malah datang dari publik sendiri. Tak kurang dari 63,3 persen responden menyatakan tidak akan memilih sosok pemimpin yang pernah terjerat kasus korupsi sekalipun kandidat tersebut memiliki citra baik.

Apabila sikap ini terus menguat, praktik pencitraan dan politik uang yang dilakukan oleh kepala daerah semestinya dapat diputus. Apalagi, publik juga tidak menormalisasi praktik korupsi sekalipun pemimpin daerah yang melakukannya berhasil membangun infrastruktur saat menjabat.

Komunikasi Terputus, Internet Darurat Disiapkan di 10 Titik Bencana Sumatera, Berikut Lokasinya

Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan dengan menyiagakan 10 titik layanan internet darurat berbasis satelit SATRIA-1 untuk memulihkan konektivitas warga yang terputus sejak bencana melanda. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penyediaan akses internet darurat menjadi prioritas pemerintah. Ia menegaskan, pentingnya kehadiran SATRIA-1 sebagai solusi saat jaringan komunikasi konvensional tidak berfungsi.

Pada Ahad, Tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, dan TNI telah memobilisasi perangkat ke lokasi pemasangan layanan internet. Seluruh titik ditargetkan dapat segera beroperasi untuk mendukung komunikasi darurat di lapangan. Adapun 10 lokasi pemasangan layanan internet SATRIA-1 adalah Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.

Polda Aceh menyediakan akses internet dengan sambungan nirkabel atau Wi-Fi dari perangkat Starlink agar dapat dimanfaatkan langsung oleh warga untuk berkomunikasi dengan keluarga yang sebelumnya tidak dapat dihubungi akibat putusnya layanan komunikasi. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto menyampaikan pemasangan akses internet tersebut untuk memulihkan konektivitas sebagai bentuk dukungan kemanusiaan untuk membantu masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan memperoleh informasi penting selama masa tanggap darurat.

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 1–2 Desember: Hujan Sangat Lebat Ancam Banyak Daerah

Peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 1–2 Desember 2025 memetakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di hampir seluruh Indonesia. BMKG menegaskan, kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, dan angin kencang. Informasi tersebut dirilis lewat akun Instagram resmi @infobmkg pada Minggu, 30 November 2025. BMKG menyebut, peringatan ini disusun berdasarkan nilai akumulasi harian tertinggi di tiap provinsi.

BMKG mencatat banyak daerah berpotensi diterjang hujan sedang hingga lebat pada 1 Desember. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Cuaca serupa juga mengancam Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kemudian Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Lalu Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan. Sejumlah provinsi masuk kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk 1 Desember, Jawa Barat dan Banten juga berpotensi diterjang angin kencang, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra.

Hari AIDS 2025, Pendanaan dan Inovasi Atasi AIDS

Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember sebagai momen penting untuk meningkatkan kesadaran global tentang HIV/AIDS. Hari AIDS Sedunia juga menjadi momen penting untuk mengingat para korban AIDS dan memperingati mereka yang telah meninggal. Sebagai bagian dari kampanye ini.

Badan PBB yang memimpin dan mengoordinasikan upaya global untuk mengakhiri HIV/AIDS, UNAIDS, mendorong untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam mengakhiri epidemi AIDS. Selain itu, peringatan ini turut merayakan keberhasilan dalam penanganan HIV, seperti meningkatnya akses terhadap pengobatan antiretroviral dan penurunan angka penularan HIV di beberapa wilayah.

Hari AIDS Sedunia 2025, mengusung tema, “ Mengatasi disrupsi, mentransformasi respons AIDS,” yang menyoroti tantangan besar akibat berkurangnya pendanaan global serta pentingnya inovasi dalam mengatasi masalah ini.

Tantangan besar yang dihadapi dalam respons terhadap HIV/AIDS adalah berkurangnya dana global yang mendukung upaya pencegahan dan pengobatan. Menurut UNAIDS, krisis pendanaan ini berdampak langsung pada kemampuan negara-negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan, sehingga berpotensi menghambat kemajuan yang telah dicapai. Hal ini menjadi fokus utama tema Hari AIDS Sedunia 2025, yang mendorong komunitas internasional untuk menemukan solusi kreatif dan berkelanjutan dalam mengatasi disrupsi ini.

Selain tantangan pendanaan, salah satu isu penting yang terus diangkat adalah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Peringatan Hari AIDS Sedunia berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan meredakan stigma yang masih ada di masyarakat, yang sering kali menjadi hambatan bagi upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Kampanye ini juga mengajak individu untuk lebih terbuka dalam mendiskusikan masalah HIV dan mendukung mereka yang terinfeksi untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Prabowo Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB. Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal. Pada kunjungan ini, Prabowo diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Prabowo juga akan memastikan langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.

Prabowo sebelummya telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan. Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Pemerintah pun mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana, yakni Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengumumkan perkembangan terkini data jumlah korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyebut korban tewas di Sumatra Utara (Sumut) mencapai 217 orang per hari Minggu (30/11/2025). Dia mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan jumlah sebelumnya. Kemudian, Suharyanto menyampaikan jumlah korban jiwa di Aceh, yakni 95 orang meninggal dunia dan 75 orang masih hilang. Berikutnya, terkait korban jiwa di Sumbar adalah sebanyak 129 orang meninggal dunia dan 118 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara, 16 orang lainnya mengalami luka-luka.

Bertambah, 442 Orang Meninggal Imbas Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengakibatkan 442 orang meninggal dunia. Sebanyak 402 orang lainnya dilaporkan masih hilang akibat bencana alam tersebut. Rapat koordinasi antarlembaga seperti Basarnas, BPBD, dan jajaran Kapolda digelar untuk memetakan penanganan darurat.

Sejumlah keputusan strategis diambil, termasuk mobilisasi logistik, penyiapan posko penyelamatan, dan pendirian layanan medis. Prioritas utama penanganan adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan. Upaya ini diwujudkan dengan pengerahan helikopter dan truk logistik ke wilayah terisolasi serta pendirian puluhan dapur lapangan.

Kemenhut Investigasi Sumber Gelondongan Kayu yang Terbawa Banjir di Sumatera

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menelusuri sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, yang diduga berasal dari berbagai sumber. Penelusuran ini mencakup kemungkinan dari pohon tumbang alami hingga praktik pembalakan liar.

Penelusuran difokuskan pada indikasi kejahatan kehutanan, terutama modus pencucian kayu ilegal. Kejahatan ini seringkali memanfaatkan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk melegalkan kayu dari kawasan hutan. Sebagai langkah pencegahan, Kemenhut memberlakukan moratorium layanan sistem tata usaha kayu untuk PHAT. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai peredaran kayu ilegal yang memanfaatkan skema tersebut.

Bahlil soal Tambang Disebut Penyebab Bencana Alam di Sumatera: Kami akan Cek

Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak sangat parah. Bencana ini menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi serta merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan disebut menjadi salah satu pemicu utama bencana tersebut.

Menanggapi hal ini, Kementerian ESDM menyatakan akan melakukan pengecekan dan telah menurunkan Satuan Tugas ke lapangan untuk pemetaan. Data menunjukkan terdapat ribuan izin usaha pertambangan di Sumatera yang mengubah fungsi kawasan penyangga air menjadi area galian. Selain itu, berbagai proyek lain seperti perkebunan sawit dan industri kehutanan juga dinilai berkontribusi melemahkan daya dukung lingkungan.

Polemik Ketum PBNU: Diberhentikan Peraturan Perkumpulan, Bertahan dengan AD/ART

Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga Kamis (27/11/2025) belum menemukan titik temu. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan kubu Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar beradu dalil, memberikan argumen bahwa keputusan yang mereka ambil masing-masing memiliki dasar yang kuat.

Gus Yahya menegaskan, mandat muktamar yang memberikan jabatan Ketua Umum tak bisa dipatahkan begitu saja lewat dalil kubu Rais Aam. Dia memberikan dalil yang berbeda, yakni melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan melalui Muktamar Lampung pada 2022. Berdasarkan AD/ART, Gus Yahya hanya bisa lengser lewat muktamar atau penyelenggaraan muktamar luar biasa (MLB).

Meski kedua pihak memiliki dalil yang berbeda, ada satu entitas dari Nahdlatul Ulama yang merasakan kekesalan dalam konflik para pejabat teras PBNU tersebut. Mereka adalah para warga Nahdliyin, pengikut Nahdlatul Ulama yang merasa malu dengan konflik yang semakin memanas tersebut. Syakirun, warga NU asal Cilacap, mengatakan, keributan elit PBNU harus menjadi pengingat agar organisasi ini tidak lagi terlalu dekat dengan penguasa dan berfokus pada kepentingan warga Nahdliyyin.

Ratu Belanda Sorot Banyak Karyawan Bank Utang Kredit Berlebihan

Ratu Belanda, Maxima mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai jeratan kredit perbankan. Ia menyebut perlunya ukuran yang mengklasifikasikan utang berlebihan atau over indebtedness. Sebab, siapapun dari kalangan termasuk karyawan perbankan sendiri manapun dapat terjerat kredit berlebihan.

Dalam lawatannya ke Indonesia selaku selaku utusan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Financial, ia berbicara dengan Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Kepada Maxima, Hery mengungkapkan sekitar 70% dari 140.000 karyawan bank pelat merah itu menghabiskan 50% dari penghasilannya untuk membayar cicilan utang. Oleh karena itu, ia menilai masalah jeratan kredit di Indonesia menjadi masalah personal masing-masing debitur yang kemudian menjadi masalah negara. Ia menyebut solusi menghindari kredit macet harus dicari oleh masing-masing individu.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi hal itu dengan menyinggung kemungkinan membuat ukuran over indebtedness. Menurutnya, pelaksanaan survei dapat melengkapi elemen-elemen kriteria utang berlebihan dengan pemahaman yang lebih baik. Mahendra mengatakan kuesioner yang tepat dapat dijadikan survei untuk mengukur over indebtedness.

TNI Belum Ambil Keputusan Soal Pengiriman Pasukan ke Gaza, Tunggu Mandat Final PBB

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) tak ingin gegabah dalam rencana partisipasi dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, Palestina. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Freddy Ardianzah mengatakan, hingga saat ini pihak belum menerima mandat resmi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) perihal rencana misi ke Gaza tersebut.

Freddy menerangkan, mandat final dari PBB tersebut merupakan dasar keabsahan yang diakui secara hukum internasional dalam TNI melaksanan tugas militer di internasional. Tanpa mandat tersebut, tentunya tak ada dasar hukum yang menjadi legalitas pengerahan militer. Menurut Freddy, mandat PBB itu pun harus terang menyangkut soal kewenangan dan tugas, serta misi pasti penerjunan pasukan internasional itu. Karena kata Freddy, tak mungkin militer Indonesia dikerahkan tanpa adanya mandat final serta tanpa ada kejelasan misi. Oleh karena itu, kata Freddy, saat ini TNI belum mengambil keputusan final tentang rencana pengerahan pasukan ke Gaza tersebut. “Sehingga belum ada penetapan jadwal, berapa jumlah pasukan yang akan diberangkatkan ke Gaza,” ujar Freddy.

Freddy mengakui, Dewan Keamanan (DK) PBB sudah mengundangkan Resolusi 2803 yang mengadopsi proposal Amerika Serikat (AS) untuk pembentukan ISF. ISF menurut Resolusi 2803 itu nantinya terdiri dari negara-negara relawan yang mengirimkan pasukan militernya untuk dikerahkan menjaga perdamaian di Gaza. Namun begitu, kata Freddy, keputusan TNI untuk bergabung dengan ISF itu, pun masih menunggu keputusan akhir presiden sebagai pemimpin tertinggi militer Republik Indonesia. “Meskipun PBB sudah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, tetapi pengeraha TNI tetap menunggu keputusan politik nasional yang akan menjadi faktor penentu,” ujar Freddy.

KPK Sudah Terima SK Rehabilitasi, Pembebasan Ira ASDP Diproses

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima Surat Keputusan (SK) Rehabilitasi Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspadewi dan kawan-kawan dari Kementerian Hukum. KPK saat ini tengah mengurus administrasi pembebasan para terdakwa tersebut.

Ira bersama Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono diumumkan menerima rehabilitasi pada Selasa (25/11) sore.

Rehabilitasi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung (MA). Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara dalam kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022, Ira dkk divonis bersalah.

Citra Satelit Ungkap Korut Bangun Pabrik Pengayaan Uranium Rahasia


Sebuah citra satelit menunjukkan Korea Utara tengah membangun pabrik pengayaan uranium secara rahasia di salah satu lokasi nuklir negara tersebut. Kelompok pemantau Korut yang berbasis di Amerika Serikat, 38 North, menganalisis gambar-gambar itu yang diambil pada Oktober hingga November di Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon. Fasilitas itu merupakan lokasi terpenting Korea Utara dalam memproduksi dan memperkaya plutonium serta uranium. Dua bahan ini jadi materi utama untuk membuat senjata nuklir.

Berdasarkan analisis citra satelit tersebut, Pyongyang kemungkinan sedang membangun kompleks besar yang dijaga ketat di timur laut laboratorium itu. Kangson adalah pabrik pengayaan rahasia lain yang diduga mendukung program senjata nuklir Korea Utara. Fasilitas baru ini tumbuh “paling aktif sejak awal 2025”. Aktivitas baru ini terjadi seiring dengan modernisasi Yongbyon yang semakin meluas. Pusat penelitian nuklir itu merupakan satu-satunya produsen plutonium di Korut dan sumber utama pengayaan uranium.

“Semua perbaikan ini bertujuan untuk membantu memenuhi seruan Kim untuk meningkatkan persenjataan nuklirnya secara eksponensial,” lanjut laporan tersebut. Perkembangan terbaru di fasilitas tersebut sejalan dengan instruksi Kim yang ingin mempercepat produksi material nuklir. Dalam kunjungan ke lembaga-lembaga terkait persenjataan pada Januari, Kim menggambarkan 2025 sebagai tahun krusial untuk memperkuat kekuatan nuklir Korut.

Ancam Dibekukan, Ini Masalah Bea Cukai yang Bakal Dibereskan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana besar satu tahun ke depan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini ia ungkapkan karena masih buruknya citra DJBC di mata Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat, hingga timbul ancaman akan dibekukannya Ditjen Bea Cukai sebagaimana pernah terjadi era Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Purbaya menyebutkan, masalah itu di antaranya kasus under invoicing yang mudah ditemui di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Under invoicing ialah praktik pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari sebenarnya, hingga mempengaruhi setoran bea masuk atau keluar ke negara. Selain itu, juga masih mudah masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia, hingga menimbulkan dugaan praktik kongkalikong di internal pengawas kepabeanan

Purbaya mengaku sudah menggelar rapat internal di DJBC untuk membahas berbagai masalah yang harus segera dibenahi itu secara serius. Ia bahkan juga mengklaim telah menyampaikan secara langsung adanya ancaman pembekuan DJBC kepada para bawahannya itu. Kendati begitu, Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak menyerahkan begitu saja operasional DJBC kepada pihak asing dengan cara membekukan direktorat yang ada di bawah kendalinya. Maka, ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan bawahannya memperbaiki Bea Cukai di mata masyarakat dan Kepala Negara.

Terbit Aturan Dana Desa Cair Jika Pemda Bentuk Koperasi Desa

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 tahun 2024. “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025,” demikian bunyi beleid tersebut. Aturan ini diundangkan pada 25 November 2025.

PMK 81/2025 ini mengubah ketentuan ayat 3 Pasal 24 dalam peraturan yang lama mengenai penyaluran dana desa. Pada peraturan lama, persyaratan penyaluran dana desa tahap II ditentukan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 persen serta rata-rata rata-rata capaian keluaran paling rendah sebesar 40 persen.

Wali Kota Sibolga Dikabarkan Hilang Kontak Imbas Bencana Banjir

Walikota Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazri dikabarkan hilang kontak sejak Rabu, 26 November 2025. Peristiwa ini terjadi di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sibolga di penghujung November ini. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan sudah dua hari tidak dapat menghubungi Ketua DPD Partai NasDem Kota Sibolga itu. Dia menduga penyebab hilang kontak Wali Kota Sibolga ini dikarenakan saluran listrik dan internet yang mati. Terputusnya sambungan listrik dan internet di Sibolga terjadi imbas bencana banjir dan longsor beberapa hari ini. Kronologi hilang kontak Wali Kota Sibolga pertama disampaikan oleh Bakhtiar Ahmad Sibarani. Ketua DPP NasDem Teritori Aceh itu mengaku terakhir mendapat kabar dari Akhmad Syukri pada 25 November lalu. Wali Kota Sibolga itu mengirimkan pesan perihal kondisi akses jalan menuju Sibolga tertutup imbas banjir dan longsor. Syukri, berdasarkan keterangan Bakhtiar, menjelaskan bahwa terjebak di Sitahuis dan kesulitan mendapat sinyal internet. Kota Sibolga menjadi satu dari sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terdampak banjir dan longsor. Berdasarkan data BPBD Sumut, wilayah yang mengalami banjir dan longsor terparah yakni di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. 

Marak Mesin Motor Rusak, KPBB Desak Pemerintah Benahi Standar BBM

DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mendesak Pemerintah Indonesia dan PT Pertamina (Persero) segera membenahi jenis dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Komite ini merespons kerusakan massal kendaraan di Jawa Timur—kemungkinan dipicu penggunaan base-fuel berisi ethanol yang tidak ditangani sesuai prosedur teknis. Ketidaksesuaian prosedur menyebabkan senyawa gasohol terurai, angka oktan turun, dan bensin menjadi rusak hingga memicu kerusakan kendaraan. Hiruk-pikuk kelalaian pemerintah dan Pertamina dalam memastikan kecukupan pasokan BBM, termasuk soal kualitasnya, justru memicu kerusakan mesin kendaraan secara massal.

Sejak 2007, kata Safrudin, semestinya hanya ada BBM sekelas Pertamax dan Pertamax Turbo untuk bensin, serta PertaDEX untuk solar. Yang terjadi adalah praktik rent-seeking oleh politisi dan pelaku perdagangan minyak, membuat BBM berkualitas rendah seperti Pertalite90, Solar48, Biosolar, DEXlite, hingga Premium88 tetap beredar meski tak memenuhi standar kendaraan berteknologi Euro2/II. Ketika muncul entitas swasta yang memasok BBM berkualitas tinggi sesuai standar Euro5/V, pasokannya justru diberangus melalui monopoli impor base-fuel oleh Pertamina. Masalah bertambah ketika base-fuel impor, yang ditengarai tak memenuhi spesifikasi RON, dicampur ethanol untuk mengejar standar.

Pencampuran ethanol pada tahap produksi awal, Safrudin meneruskan, merupakan kesalahan fatal karena bahan itu menyerap air di penyimpanan. Kondisi itu karena karakter ethanol yang higroskopis. Saat digunakan seharusnya dicampur pada proses akhir produksi bensi, sesaat sebelum dikirimkan ke stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Kelemahan BBM oplosan tampak dari gejala kerusakan kendaraan di Jawa Timur. Ada endapan air di tangki, fuel pump, hingga piston, serta ada gejala knocking akibat turunnya RON BBM. Menurut Safrudin, air muncul karena akumulasi dalam tangki timbun dan kapal tanker tidak dirawat sesuai regulasi. Ada juga pengaruh kondensasi dan lamanya waktu penyimpanan sebelum BBM digunakan. Safrudin mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyesuaikan jenis dan spesifikasi BBM dengan kebutuhan teknologi kendaraan yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Mewakili KPBB, dia juga menekankan pentingnya menyederhanakan jenis BBM, sehingga hanya terdapat dua jenis bensin dan dua jenis solar—masing-masing versi reguler dan versi super.

Putin Ogah Akhiri Perang Sampai Ukraina Serahkan Wilayah

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan perang di Ukraina hanya akan berhenti jika Kyiv menarik pasukannya dari wilayah yang diklaim Moskwa sebagai milik Rusia. Dia menyampaikan, operasi militernya bisa dihentikan bila Ukraina meninggalkan wilayah tersebut. Jika Ukraina tidak menyerah, tegasnya, Rusia akan merebutnya dengan kekuatan militer, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (27/11/2025). Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Di satu sisi, wilayah-wilayah pendudukan ini menjadi salah satu ganjalan utama dalam proses perdamaian karena Kyiv menegaskan tidak akan menyerahkan tanahnya.

Isu lain yang juga mengemuka adalah jaminan keamanan dari Barat bagi Ukraina. Pemerintah Ukraina menilai, jaminan keamanan diperlukan untuk mencegah Rusia kembali melakukan invasi di masa depan. Di sisi lain, Washington kembali mendorong upaya mengakhiri perang yang hampir memasuki tahun keempat. Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan awal rencana tersebut memuat ketentuan Ukraina menarik diri dari wilayah Donetsk di timur, sementara AS secara de facto mengakui Donetsk, Crimea, dan Lugansk sebagai bagian dari Rusia.

Setelah menuai kritik dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa, AS merevisi rencana itu pada akhir pekan lalu, namun belum memublikasikan versi terbarunya. Putin menyebut Moskwa sudah melihat rancangan terbaru yang disebut lebih ringkas dan bisa menjadi titik awal perundingan. “Secara keseluruhan, kami sepakat bahwa hal itu dapat menjadi dasar bagi kesepakatan di masa depan,” ujar Putin tentang draf terbaru yang disebut telah dipangkas menjadi sekitar 20 butir.

Penyebab Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kementerian PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyoroti tiga faktor utama yang saling berkaitan erat sebagai pemicu tingginya angka tersebut yakni tekanan ekonomi, pola asuh yang keliru, dan dampak negatif media sosial. Kombinasi ketiga elemen ini dinilai menciptakan lingkungan yang rentan bagi perempuan dan anak untuk menjadi korban.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan dari kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh Kementerian PPPA, 90 persen kasus bersumber dari media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak untuk bijak menggunakan media sosial.

Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghadirkan 138 titik Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Pilot project” (percobaan awal) ada di tujuh RBI di kabupaten-kabupaten yang mewakili zona di Indonesia.

Bea Cukai Terancam Dibekukan, Purbaya Minta Waktu Setahun ke Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga tersebut terancam dibekukan akibat kinerjanya yang dinilai buruk. Ancaman pembekuan ini muncul karena maraknya kasus perdagangan ilegal serta citra negatif Bea Cukai di mata publik.

Jika perbaikan gagal, kewenangannya dapat dialihkan ke pihak swasta seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk penerapan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pelanggaran. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja terhadap 16 ribu pegawai Bea Cukai.

Prabowo Tambah Kuota LPG 3 Kg 350 Ribu Ton untuk Antisipasi Libur Nataru

Pemerintah menambah kuota LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 350 ribu ton. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Penambahan kuota tersebut dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena realisasi anggaran diperkirakan tetap berada di bawah alokasi yang telah ditetapkan. Anggaran subsidi tidak terlampaui karena harga minyak mentah Indonesia berada di bawah asumsi APBN. Selain itu, harga acuan LPG dunia juga konsisten mengalami tren penurunan.

Cina Akan Investasi Rp 36 Triliun di Batang Jawa Tengah, Baja hingga Tekstil

Cina berencana menanamkan investasi senilai Rp 36,4 triliun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Investasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Partai Komunis Cina dari Provinsi Fuzhou.

Kerja sama ini mencakup 16 proyek yang berada di bawah skema kemitraan Twin Country Two Parks. Nota kesepahaman untuk proyek-proyek ini telah dilakukan untuk mengakselerasi investasi di kawasan industri tersebut. Lingkup investasi ini mencakup beragam sektor, mulai dari pembangunan fasilitas baja, pengolahan produk kelautan, hingga riset tekstil. Kerja sama tersebut juga menyasar industri teh dan melati, pengelolaan batu bara, serta pengadaan langsung produk pertanian.

Debat Syuriyah dan Gus Yahya soal Polemik Jabatan Ketua Umum PBNU

KONFLIK di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU belum menemui titik temu penyelesaian. Gonjang-ganjing ini terjadi ketika Syuriyah sebagai lembaga tertinggi di struktur PBNU yang dipimpin Rais Aam, mengeluarkan risalah rapat harian yang meminta agar Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatan ketua umum.

Rapat harian Syuriyah PBNU berdalih Yahya melanggar aturan organisasi ketika menghadirkan tokoh zionisme dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Laporan keuangan organisasi keagamaan ini juga turut dipersoalkan.

Menindaklanjuti risalah rapat itu, Syuriyah PBNU kemudian mengeluarkan surat edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang pada intinya memberhentikan Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Surat edaran itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Yahya menentang keputusan yang dikeluarkan oleh Syuriyah PBNU tersebut. Dia berkukuh tidak akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU meskipun dimakzulkan oleh Syuriyah.

TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian ke Gaza

TNI Angkatan Udara menyiapkan 3.650 prajurit sebagai pasukan pemelihara perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina. Asisten Teritorial KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan prajurit TNI itu akan gabung dengan matra lainnya. Palito mengatakan TNI AU juga menyiapkan alutsista jika nantinya dibutuhkan. “Personel sudah kami siapkan baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, pusgeos (pusat geo spasial) dan lain sebagainya,” kata Palito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/11). “Semua yang dibutuhkan di sana kami sudah siapkan. Sekitar 3.650 orang,” ungkapnya. “Masalah nanti kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Tidak semua juga kami berangkatkan ke sana. Tapi disesuaikan dengan berapa personel yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jajarannya tengah menyeleksi prajurit yang nantinya gabung pasukan pemelihara perdamaian untuk dikirim ke Gaza, Palestina. Ia mengatakan komandan kontingen pasukan itu nantinya adalah jenderal bintang tiga. Ia mengatakan, rencananya, pasukan terdiri dari tiga brigade komposit. Brigade itu terdiri dari satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, Batalyon Bantuan dan Bantuan Mekanis. “Kemudian juga ada unsur udara, kami menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kami siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” ujarnya.


79 Pelajar di Ngawi Keracunan MBG, Ini Menu Makanannya yang Diduga Basi

Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini menimpa 79 pelajar di Ngawi, Jakarta Timur, Rabu (26/11). Mereka langsung dilarikan ke Puskesmas Gemarang. Para korban melaporkan gejala seperti diare, mual, dan pusing. Keracunan ini terjadi setelah siswa menyantap menu yang terdiri dari nasi, telur puyuh, acar, pisang, dan susu. Diduga, makanan yang disajikan kepada para siswa tersebut tidak layak konsumsi karena sudah basi.

Korban keracunan terdiri dari 31 siswa dari tiga sekolah dasar dan sisanya berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk menyelidiki penyebab keracunan ini, pihak berwenang telah mengambil sampel sisa makanan untuk diuji di laboratorium.

Di sisi lain, pihak SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi menu MBG menyatakan akan melakukan perbaikan dalam proses pengolahan makanan. Namun, mereka masih menunggu hasil uji dari laboratorium untuk menentukan penyebab pasti keracunan ini.

Prabowo Perintahkan Cepat Tangani Banjir Sumatera dan Pulihkan Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pratikno memastikan bahwa fase tanggap darurat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi.

Presiden Prabowo memerintahkan percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak. Pratikno juga mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan sangat lebat, angin ekstrem, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut di tiga provinsi.Guswanto menegaskan bahwa dampak dari siklon tropis Senyar cukup dahsyat, karena ketika menginjak daratan Sumatera, badai akan berputar dari Aceh Timur, kemudian keluarnya ke Aceh Tamiang.

Taiwan Bikin Sejarah, Belanja Senjata AS Gila-gilaan untuk Hadapi Ancaman China

Taiwan dilaporkan menyiapkan anggaran tambahan sebesar 1,25 triliun dolar Taiwan Baru (US$40 miliar atau setara Rp 665 Triliun) untuk bidang militer dan pertahanan dalam delapan tahun ke depan. Anggaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pemerintahan di pulau tersebut soal alokasi belanja militer dan pertahanan. Presiden Taiwan, Lai Ching-te mengatakan kalau seiring Tiongkok meningkatkan tekanan militer, negara-negara Indo-Pasifik yang demokratis—termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia—sedang membentuk konsensus tentang “pertahanan rantai pulau dan tanggung jawab bersama,”.

Hal itu, kata dia, lewat cara meningkatkan anggaran pertahanan untuk melawan ancaman Tiongkok. Presiden Lai menambahkan, Taiwan  bermaksud menggunakan dana yang direncanakan untuk tahun 2026-2033 untuk membiayai pembelian senjata baru dari Amerika Serikat dan memperkuat kemampuan pertahanan asimetrisnya. Itu artinya, Taiwan  akan jor-joran membeli peralatan tempur dari AS, termasuk jet dan sistem pertahanan udara untuk menangkal ancaman China.

Rencana pengeluaran tersebut masih harus disetujui oleh parlemen, yang saat ini didominasi oleh oposisi, terutama Kuomintang yang pro-Tiongkok. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendesak Taiwan untuk berinvestasi lebih banyak dalam militernya sendiri.

Gus Yahya Tetap Memimpin Kegiatan di Kantor PBNU

KH Yahya Cholil Staquf Yahya atau akrab disapa Gus Yahya memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Harlah Ke-103 NU di lantai 8 Gedung PBNU, Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dinamika internal yang belakangan berkembang tidak boleh menghentikan jalannya roda organisasi. Gus Yahya menuturkan, pertemuan tersebut pada dasarnya digelar untuk membahas rangkaian kegiatan peringatan satu abad NU.

Gus Yahya menegaskan, dirinya tetap menjabat Ketua Umum PBNU berdasarkan konstitusi organisasi dan pengakuan seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan. Ia menyebut kenyataan bahwa rapat koordinasi hari itu berjalan penuh dihadiri para pemimpin wilayah menunjukkan struktur NU masih bekerja bersama dirinya.

Terkait surat edaran berkop PBNU yang beredar dan diklaim sebagai keputusan rapat harian Syuriah PBNU terkait pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Gus Yahya menegaskan bahwa surat edaran yang beredar tidak sah. Dokumen itu masih memuat watermark ”DRAFT” dan tidak memenuhi standar administrasi PBNU. Selain itu, surat tidak ditandatangani empat orang unsur Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai ketentuan serta tidak terverifikasi dalam sistem digital resmi milik NU. Terkait dugaan adanya gerakan tertentu untuk menggulingkannya, Gus Yahya menilai dinamika beberapa hari terakhir memang berlangsung tiba-tiba. Ia menolak berspekulasi mengenai berbagai istilah yang muncul dari sejumlah kiai, termasuk sebutan mengenai kelompok tertentu yang disebut ”kasak-kusuk” atau ”pasukan sesat”.

Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pemeriksaan eks Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia memiliki pandangan berbeda pada konteks sanksi terhadap tax amnesty. Purbaya mengakui, saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Salah satu hal yang disebutnya mengenai kesalahan dalam proses tax amnesty dalam kaitan di perkara tersebut.

Purbaya tak berkomentar banyak mengenai kasus yang tengah diusut Kejagung tersebut. Hanya saja, menurutnya, tax amnesty merupakan bagian dari pengampunan pajak, yang tidak masuk dalam ranah pidana. Purbaya turut menilai perlunya ada klausul yang menyatakan adanya pelanggaran. Jika ada pelanggaran, harus ada klausul kalau aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya, maka ada denda.

Kejagung memeriksa mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo (SU) dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP) selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang pada Selasa, 25 November 2025. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020 oleh pegawai pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu.

Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok

Pemangkasan anggaran IKN tahun ini telah berdampak pada rantai pasok konstruksi, yang menyebabkan kontraksi signifikan pada industri semen. Penurunan penjualan semen secara nasional terutama didorong oleh pelemahan permintaan di Kalimantan dan Jawa.

Meskipun penjualan semen nasional terkontraksi, terdapat pertumbuhan permintaan di Sumatra dan Nusa Tenggara. Peningkatan ini didorong oleh berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan sarana penunjang pariwisata. Di tengah pelemahan pasar domestik, volume ekspor semen justru tercatat naik signifikan yang membantu tingkat utilisasi industri. Industri semen juga berharap adanya penambahan anggaran program renovasi rumah untuk mendongkrak kembali konsumsi nasional.

Presiden Nigeria Umumkan Darurat Nasional Usai Ratusan Warga Diculik

Presiden Nigeria Bola Tinubu mengumumkan status darurat keamanan nasional pada Rabu (26/11/2025), menyusul serangkaian penculikan massal yang menimpa ratusan warga, termasuk anak-anak sekolah dan perempuan. “Ini adalah keadaan darurat nasional, dan kami merespons dengan mengerahkan lebih banyak pasukan di lapangan, terutama di daerah-daerah yang keamanannya terancam,” ujar Tinubu dalam pernyataan resminya. Dalam sepekan terakhir, Nigeria diguncang oleh aksi penculikan di berbagai wilayah. Lebih dari 20 siswi Muslim, 38 jamaah, 13 perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 300 pelajar dan guru dari sebuah sekolah Katolik diculik oleh kelompok bersenjata.

Sejumlah korban berhasil diselamatkan atau melarikan diri, namun hingga kini sebanyak 265 siswa dan guru dari sekolah Katolik di Negara Bagian Niger masih dinyatakan hilang. Presiden Tinubu menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperkuat respons keamanan, termasuk dengan merekrut tambahan personel militer dalam mengatasi penculikan massal di Nigeria tersebut. Ia juga memerintahkan agar 50.000 anggota kepolisian baru segera direkrut. Selain itu, para pengawal VIP dari kepolisian dialihkan ke tugas-tugas operasional inti demi memperkuat patroli keamanan.

Nigeria selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari pemberontakan kelompok jihadis di timur laut, hingga meningkatnya aksi penculikan untuk tebusan yang dilakukan geng-geng bersenjata di wilayah barat laut dan tengah. Gelombang penculikan terbaru ini juga terjadi di tengah tekanan internasional, termasuk dari Presiden AS Donald Trump yang beberapa minggu lalu mengancam Nigeria dengan intervensi militer atas dugaan pembunuhan massal oleh kelompok radikal.


Jakarta Kota Terpadat di Dunia

World Urbanization Prospects 2025 yang dirilis oleh Departemen Ekonomi dan Sosial PBB mengungkapkan Jakarta jadi kota dengan penduduk terpadat di dunia, hampir mencapai 42 juta penduduk. Angka ini menggeser tahta ibu kota Jepang, Tokyo, yang selama bertahun-tahun berada di posisi teratas sebagai kota terpadat. Tercantum di laporan PBB, jumlah megacity (kota dengan lebih dari 10 juta penduduk) bertambah drastis. Awalnya, hanya ada delapan kota di tahun 1975, tetapi kini di tahun 2025 mencapai 33 kota. Sebanyak 19 megacity di antaranya berada di Asia. Kondisi saat ini, sebesar 45 persen atau sekitar 8,2 miliar jiwa dari total populasi dunia tinggal di perkotaan, data ini melonjak jika dibandingkan tahun 1950 yang pada saat itu dari 2,5 miliar jiwa hanya 20 persen yang memilih tinggal di kota.

2 Tentara Garda Nasional AS Ditembak, Pelaku Imigran Afghanistan

Aksi penembakan terjadi terhadap dua tentara Garda Nasional Amerika Serikat di Washington DC, pada Rabu (26/7) waktu setempat. Pelaku penembakan diduga merupakan pria imigran asal Afghanistan. Saksi mata mengatakan kepada stasiun televisi WUSA, mendengar beberapa kali letusan senjata api di tempat kejadian.

Sementara itu, Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Kash Pattel dan Wali Kota Washington DC Muriel Bowser mengatakan dua anggota Garda Nasional yang menjadi korban penembakan dalam kondisi kritis. Kedua anggota itu masih dalam penanganan di rumah sakit di Washington DC. Petugas juga berhasil mengamankan pelaku penembakan setelah insiden tersebut. FBI juga telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional. Petugas mengatakan bahwa identitas penembak cocok dengan pria negara bagian Washington yang bermigrasi ke AS dari Afghanistan pada 2021.

Menkes Ungkap Cara Simpel Cegah Gula Darah Melonjak Meski Porsi Makan Banyak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan cara simpel agar tetap menikmati makanan dengan porsi cukup tanpa memicu gula darah melonjak drastis. Menkes menyoroti pentingnya urutan menyantap makanan terhadap respons glukosa tubuh. Budi mencontohkan konsep hidangan yang lazim ditemukan di restoran, yakni appetizer, main course, dan dessert. Susunan tersebut bukan hanya soal estetika penyajian, tetapi juga berkaitan dengan cara tubuh merespons makanan. Budi menceritakan pengalamannya menggunakan alat pemantau glukosa yang ditempel di kulit. Dari situ, ia menemukan kadar gula darah meningkat lebih cepat jika langsung memilih main course. Menurutnya, konsumsi serat di awal dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa. Setelah sayuran, barulah seseorang dianjurkan menyantap sumber protein. Setelah sayur dan protein, barulah mengonsumsi makanan karbohidrat. Dessert atau hidangan penutup diletakkan paling akhir.

Budi menekankan pengaturan urutan makan ini dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu masyarakat menjaga kadar gula darah, terutama di tengah tingginya prevalensi diabetes di Indonesia. Meski begitu, ia tetap mengingatkan pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan pemantauan kesehatan secara berkala tetap diperlukan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko atau sudah terdiagnosis diabetes. Pemilihan penyajian makanan juga tak kalah penting dengan memperbanyak makanan yang diolah dengan cara dikukus dan direbus.

Mengapa Bandara IMIP Tak Ada Petugas Bea Cukai? Pakar Aviasi Ungkap Alasannya

Keberadaan bandara di kawasan PT IMIP menjadi sorotan karena dianggap sebagai anomali yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Namun, ketiadaan petugas bea cukai dan imigrasi disebabkan bandara tersebut hanya melayani penerbangan rute domestik. Bandara IMIP berstatus sebagai bandara khusus yang beroperasi secara legal karena telah memiliki izin, tersertifikasi, dan berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan.

Tanpa izin resmi, bandara tersebut tidak akan mendapatkan persetujuan penerbangan maupun jaminan asuransi. Status bandara khusus seperti yang dimiliki IMIP bukanlah satu-satunya di Indonesia, terdapat contoh lain seperti bandara Wiladatika di Cibubur dan Pondok Cabe. Seluruh bandara dengan status ini terdaftar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Purbaya Tak Setuju SLIK Disebut Hambat Penjualan Rumah, Beda dengan Maruarar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menginvestigasi apakah rendahnya pembelian rumah murni disebabkan oleh ketatnya penyaringan SLIK atau ada faktor lain seperti lemahnya permintaan. Pihaknya menduga pelonggaran SLIK belum tentu membuat masyarakat mampu membeli rumah.

Sebaliknya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa SLIK merupakan faktor utama yang menghambat pembelian rumah karena banyak pengajuan KPR ditolak. Ia berencana meminta OJK agar meloloskan pengajuan KPR dari debitur dengan riwayat kredit bermasalah pada level tertentu.

OJK menjelaskan bahwa SLIK bukanlah daftar hitam, melainkan informasi netral untuk membantu lembaga keuangan memitigasi risiko. OJK tidak melarang penyaluran kredit kepada debitur dengan riwayat non-lancar karena SLIK hanya salah satu faktor dalam analisis kelayakan kredit.

Danantara Sebut AHY Pimpin Negosiasi Utang Kereta Cepat dengan China

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan tim negosiasi utang proyek kereta cepat ke Cina akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Dony belum bisa memastikan waktu keberangkatan tim negosiasi Indonesia ke negara tersebut.

Dony menyampaikan sejumlah kementerian/lembaga terkait kompak untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dalam penyelesaian utang proyek Whoosh tersebut. Ia mengatakan pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan solid memperjuangkan hasil terbaik bagi Indonesia.

Kendati demikian, Dony berharap masyarakat bisa bersabar dalam melihat hasil negosiasi tersebut. Ia menyebut dampak negosiasi utang proyek kereta cepat memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kondisi keuangan Whoosh.

Gus Yahya Ajak Selesaikan Polemik PBNU Melalui Muktamar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta polemik internal dalam kepengurusan PBNU yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU. Gus Yahya menyadari bahwa selama masa kepemimpinannya tentu ia tidak luput dari kesalahan, sebagaimana yang terjadi di dalam organisasi-organisasi lainnya. Ia juga menilai ada upaya untuk memecah belah NU melalui surat yang beredar dan menyatakan pemberhentiannya sebagai ketua umum.

Diketahui beredar surat yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu. Surat edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat itu disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus ketua umum terhitung mulai 26 November 2025.

Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat pada jabatan ketua umum PBNU. Selama kekosongan jabatan ketua umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

Akui Tak Ada Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali, Purbaya Siap Terjunkan Personel

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tidak adanya petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Purbaya akan melihat apakah bandara tersebut perlu diawasi petugas Bea Cukai, sebab bandara tersebut memiliki izin khusus sehingga tidak seperti bandara pada umumnya. Yang jelas, pihaknya siap apabila diminta untuk menerjunkan petugas Bea dan Cukai ke bandara tersebut.

Mendikdasmen Bongkar Kecurangan TKA, Ini Komentar Kritis Federasi Guru

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). FSGI keberatan atas hasil TKA yang dianggap jeblok. FSGI mengaku tidak memiliki akses untuk mendapatkan hasil TKA pada semua mata pelajaran termasuk matematika yang disebutkan oleh Mendikdasmen jeblok. Apalagi sesuai dengan pedoman TKA, sebenarnya hasil TKA menurut FSGI akan disampaikan pada Januari 2026.

FSGI menilai apa yang disampaikan Mendikdasmen soal TKA masih prematur atau belum waktunya untuk disampaikan. FSGI menduga ada maksud lain di balik alasan Mendikdasmen membocorkan hasil TKA, terutama pada pelajaran matematika. FSGI juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen terkait penyebab jebloknya nilai matematika di TKA tidak memiliki landasan jelas. Sebab yang diukur dari TKA ini ialah hasil belajar siswa, bukan penyebab yang mengakibatkan munculnya hasil belajar tersebut.

Oleh karena itu, Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mencurigai apa yang disampaikan Mendikdasmen soal penyebab jebloknya hasil TKA merupakan simplifikasi persoalan dalam dunia pendidikan. Fahriza menyarankan agar Mendikdasmen melakukan kajian lebih lanjut terkait hasil TKA ini.

Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah. Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.

Dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan, bandara yang dirujuk Sjafrie memang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III. “Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” ujar Sjafrie. Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.

3 Arahan Prabowo ke Menpora Erick Thohir: Kesejahteraan Atlet, Beasiswa hingga Pusat Olahraga Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick Thohir mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

Selain beasiswa, Prabowo juga membuka ruang karir bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik. Selain itu, kata Erick, presiden tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Erick melanjutkan, Prabowo memutuskan adanya payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade. Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.

Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, lanjut Erick, Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

Pemulihan Wilayah Terdampak Erupsi Semeru di Lumajang Dikawal DPR RI

DPR RI memastikan komitmennya mengawal proses pemulihan pasca-erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI ke Pendopo Arya Wiraraja untuk meninjau langsung perkembangan penanganan di wilayah terdampak. Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI dari Fraksi Gerindra, M Husni, menegaskan bahwa seluruh temuan di lapangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku agar proses pemulihan berjalan optimal.

Rombongan Timwas yang terdiri dari sejumlah anggota komisi terkait kebencanaan memeriksa berbagai aspek pemulihan. Mulai dari progres relokasi warga, pemenuhan layanan dasar, hingga kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi lanjutan aktivitas vulkanik Semeru. Langkah pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan terkoordinasi dan sesuai dengan kebijakan nasional. Terutama dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah dan panjang.

Husni menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur serta menyesuaikan dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Bahlil Blak-blakan Jawab Polemik Bandara Morowali, Lempar soal Operasional ke Menteri Teknis hingga Ungkap Arahan Prabowo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal keberadaan Bandara Khusus milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa perangkat negara. Bahlil menyampaikan kementeriannya menunggu hasil investigasi soal keberadaan bandara tersebut. Bahlil menuturkan Kementerian ESDM hanya berwenang menangani masalah pertambangan dan hilirisasi. Sementara terkait operasional Bandara IMIP, kata dia, merupakan kewenangan kementerian terkait.

Dia mengaku masih menunggu laporan dari tim investigasi soal dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Namun, Bahlil menegaskan dirinya akan menindak dan memproses pihak-pihak yang melakukan tambang ilegal. Bahlil juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurut dia, Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelanggar hukum.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali. Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara. Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

Search