dicetak pada tanggal: 10 Februari 2026 9:51 PM

BEI Bakal Bertemu MSCI Lagi Besok Bahas Ini
  • Agenda pembahasan BEI dan MSCI
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8348800/bei-bakal-bertemu-msci-lagi-besok-bahas-ini

Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan bertemu lagi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini membahas upaya reformasi pasar modal yang sedang dilakukan Indonesia. Menurut Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, pertemuan awal dengan MSCI telah dilakukan pada 2 Februari 2026. Selanjutnya pada 5 Februari 2026, tim dari Indonesia yang terdiri dari self regulatory organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan proposal resmi kepada MSCI.

Menurut Jeffrey, BEI akan menyampaikan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia kepada MSCI. Seluruh rencana aksi tersebut ditargetkan dapat dipenuhi sebelum akhir April 2026. Salah satu inisiatif yang dibahas adalah penyempurnaan klasifikasi investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dari yang sebelumnya hanya sembilan kategori dalam struktur Single Investor Identification (SID), klasifikasi akan diperluas menjadi 28 subkategori. Kemudian adalah perluasan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Jika sebelumnya keterbukaan hanya mencakup kepemilikan di atas 5%, ke depan akan diperluas hingga kepemilikan saham di atas 1% guna meningkatkan transparansi pasar.

Selain itu, BEI juga akan menyampaikan soal peningkatan ketentuan minimum free float bagi emiten. Ambang batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15% untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat. Terkait penggunaan ambang batas 1% untuk keterbukaan kepemilikan saham, Jeffrey menyebut BEI mengacu pada praktik terbaik di sejumlah bursa dunia. India menjadi salah satu contoh negara yang telah menerapkan batas tersebut.

Kasus Manipulasi Saham, OJK Denda 151 Pihak Rp240,65 M
  • OJK denda manipulator saham
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260210064800-17-709679/kasus-manipulasi-saham-ojk-denda-151-pihak-rp24065-m

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda kepada perusahaan tercatat sebagai upaya penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia sebesar Rp542,49 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 hingga Januari 2026. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap mengatakan, upaya penegakan hukum tersebut untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor pasar modal.

Dari sanksi administratif dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar tersebut, mencakup denda sebesar Rp240,65 miliar yang dikenakan kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham. Eddy memaparkan lebih jauh, selain sanksi denda, OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin pasar. Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht, dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan 42 kasus dugaan tindak pidana pasar modal. “Dari jumlah itu 32 kasus berkaitan dugaan manipulasi perdagangan saham dengan berbagai pola, antara lain pump and dump, wash sales, dan pre-arrange trade,” sebut Eddy.

Amphuri Gugat UU Haji dan Umrah ke MK, Soroti Umrah Mandiri  
  • Gugatan terhadap UU Haji dan Umrah
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/ta7rev430/amphuri-gugat-uu-haji-dan-umrah-ke-mk-soroti-umrah-mandiri

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terutama menyoroti pengaturan “Umrah Mandiri” yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak setara dalam tata kelola penyelenggaraan umrah. 

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur menyampaikan keberadaan norma Umrah Mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Ia menjelaskan, ketentuan tersebut juga memunculkan perlakuan hukum yang tidak setara antara PPIU yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi, dengan jalur Umrah Mandiri yang tidak memiliki kewajiban sepadan.

Kuasa hukum pemohon, Firman Adi Candra menambahkan, ketiadaan definisi Umrah Mandiri dalam Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Menurutnya, frasa “umrah mandiri” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (b) UU tersebut membuka ruang penyelenggaraan ibadah umrah di luar sistem kelembagaan resmi tanpa kejelasan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, norma ini menimbulkan dualisme rezim penyelenggaraan ibadah umrah dan menyebabkan perlakuan hukum tidak setara. 

Taiwan Tolak Mentah-mentah Pindahkan 40% Produksi Chip ke AS: Mustahil
  • Taiwan Tolak Permintaan AS
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260209131222-92-1326184/taiwan-tolak-mentah-mentah-pindahkan-40-produksi-chip-ke-as-mustahil

Taiwan tegas menolak ide pemindahan atau relokasi 40 persen kapasitas produksi semikonduktor (chip) ke Amerika Serikat (AS) lantaran gagasan itu mustahil dipenuhi. Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun mengatakan pihaknya telah menyampaikan secara tegas kepada AS bahwa industri semikonduktor Taiwan tidak bisa begitu saja dipindahkan. Ekosistem industri chip Taiwan dibangun selama puluhan tahun dan tidak dapat direlokasi dalam waktu singkat. Cheng menekankan industri semikonduktor Taiwan akan terus berkembang di dalam negeri. Meski begitu, negaranya tetap terbuka untuk memperluas kehadirannya di AS. Ekspansi internasional, termasuk peningkatan investasi di AS, dilakukan dengan syarat Taiwan tetap menjadi basis utama industri chipnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan AS perlu menarik kembali produksi chip ke dalam negeri. Ia memandang tidak masuk akal jika sebagian besar manufaktur chip dunia berada sangat dekat dengan China. Lutnick juga sempat melontarkan ancaman jika target pemindahan 40 persen rantai pasok dan produksi chip Taiwan ke AS tidak tercapai, maka tarif atas produk Taiwan bisa dinaikkan hingga 100 persen. Bulan lalu, AS sepakat menurunkan tarif impor atas produk ekspor Taiwan dari 20 persen menjadi 15 persen. Imbalannya, Taiwan harus meningkatkan investasi di AS.

AHY ke Kader Baru: Reputasi Puluhan Tahun Bisa Dihabisi Lawan, Politik Kejam
  • AHY, Politik Identitas, Post-truth Politics
  • https://news.detik.com/berita/d-8348577/ahy-ke-kader-baru-reputasi-puluhan-tahun-bisa-dihabisi-lawan-politik-kejam.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan 48 kartu tanda anggota (KTA) untuk kader baru. Beliau membahas saat ini telah masuk era post-truth hingga politik fitnah.

Partai Demokrat menurut AHY merupakan partai nasional dan religius namun di era yang serba digital, partai wajib karakter agar tidak terpengaruh dengan disinformasi dan misinformasi. Fenomena ini merupakan post-truth politics yang dapat memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi. Untuk itu para kader harus menghadapinya dengan terus melakukan refleksi. AHY pun mewanti-wanti para kadernya untuk menghindari politik identitas. Partai Demokrat menolak keras politik identitas sebab dapat memecah belah bangsa.

Gejolak Ekonomi di Balik Angka Pertumbuhan 5,11 Persen
  • pertumbuhan ekonomi
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/10/081500926/gejolak-ekonomi-di-balik-angka-pertumbuhan-5-11-persen

PEREKONOMIAN makro Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen (c-to-c). Hasil yang oleh banyak pihak dipandang solid dalam lanskap global yang masih penuh ketidakpastian. Angka ini tidak hanya melampaui capaian 2024 sebesar 5,03 persen, tetapi juga berada dalam kisaran proyeksi berbagai lembaga internasional dan domestik. Misalnya, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 di rentang 4,7-4,8 persen, sedangkan proyeksi Bank Indonesia tumbuh dikisaran 4,6-5,4 persen.

Namun, jika dibedah secara makro-strategis, angka headline tersebut menyembunyikan persoalan mendasar yang kini berimbas pada dinamika pasar modal, terutama penurunan kepercayaan investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Mensos Tegaskan Realokasi PBI JKN untuk Keadilan Akses Kesehatan
  • Realokasi Kepersertaan PBI JKN
  • https://news.detik.com/berita/d-8348724/mensos-tegaskan-realokasi-pbi-jkn-untuk-keadilan-akses-kesehatan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menambahkan realokasi ini juga bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan.

Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta, melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

Pemerintah Menang Atas Pontjo Sutowo: Hotel Sultan Masih Bisa Beraktivitas
  • Pengelola Hotel Sultan Akan Berganti
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/07133061/pemerintah-menang-atas-pontjo-sutowo-hotel-sultan-masih-bisa-beraktivitas?source=headline

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Hotel Sultan di Jakarta masih bisa beraktivitas setelah negara menang melawan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo. Prasetyo pun menekankan Hotel Sultan tidak akan ditutup. Namun, dia mengakui pengelolaannya akan berganti. Prasetyo menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola dan karyawan Hotel Sultan terkait perubahan kepengelolaan.

Pemerintah Siapkan Aturan Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
  • Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kelas 3
  • https://www.metrotvnews.com/read/NQAC0nJ1-pemerintah-siapkan-aturan-hapus-tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta. Wacana itu juga bertujuan mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sejak 2021, besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta PBI, yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35 ribu dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta. Sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran, dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan polemik penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Purbaya menilai perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

Meramal Masa Depan Indonesia: Pemilu, Pilkada, dan Kuasa Partai Politik
  • Masa Depan Indonesia, Partai Politik, Pemilu, Pilkada
  • https://sindomakassar.com/read/news/23559/meramal-masa-depan-indonesia-pemilu-pilkada-dan-kuasa-partai-politik-1770681734

Pemilu dan Pilkada seharusnya dipandang sebagai cermin masa depan Indonesia. Jika hanya dianggap sekadar agenda lima tahunan untuk merebut kekuasaan, maka masa depan bangsa dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Partai politik memiliki peran sentral dalam pemilu dan pilkada. Sebagai pihak yang menentukan siapa yang diusung, narasi apa yang dibangun, dan bagaimana nilai dipertaruhkan. Namun, pada praktiknya, kontestasi sering kali hanya berupa kompetisi logistik bukan kompetisi gagasan. Politik uang pun tetap diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Seharusnya partai politik menjadi sarana pendidikan politik bukan sekedar mobilisasi suara. Kaderisasi yang serius, rekrutmen berbasis kapasitas dan integritas, dan penolakan tegas terhadap langkah awal.

Oleh karena itu, masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana pemilu dan pilkada dijalankan hari ini. Apakah ia menjadi jalan lahirnya pemimpin amanah, atau justru menjadi ritual demokrasi yang kehilangan ruh etika dan spiritualitasnya. Demokrasi bukanlah sekedar soal suara terbanyak namun soal nilai yang dijaga. Pemilu dan pilkada adalah ujian kolektif bukan sekedar arena politik.

Perburuan Liar, Ancaman Berulang terhadap Populasi Gajah Sumatra
  • Ancaman Populasi Gajah Sumatera, Perburuan Liar Hewan Liar
  • https://tirto.id/perburuan-liar-ancaman-berulang-terhadap-populasi-gajah-sumatra-hqMs

Seekor gajah Sumatra ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan tanpa kepala di area konsesi hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, menegaskan bahwa kematian gajah tersebut merupakan peristiwa yang sangat serius. Menurutnya, kejahatan terhadap gajah sama dengan kejahatan terhadap negara dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Kejahatan ini dapat dihukum keras, karena memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peneliti Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), Dr. med. vet. drh. R. Wisnu Nurcahyo, menyebutkan bahwa populasi gajah Sumatra pada 2022 telah menurun sekitar 35 persen dibandingkan 1992. Sementara itu, WWF Indonesia pada 2008 memperkirakan populasi gajah Sumatra berkisar antara 2.400 hingga 2.800 individu. Pemerhati satwa dari The Wildlife Whisperer of Sumatra, Arisa Mukharliza, menilai pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan perlindungan satwa di lanskap konsesi. Upaya tersebut antara lain dengan mewajibkan perusahaan melakukan pemantauan satwa secara berkala, menerapkan patroli terpadu, serta memastikan pelaporan yang transparan sebagai bagian dari evaluasi perizinan.

Selain itu, penegakan hukum harus diarahkan pada pemutusan rantai kejahatan satwa liar, termasuk pemburu, perantara, dan pembeli. Di sisi lain, pendekatan edukatif juga penting, seperti meningkatkan kapasitas masyarakat dan pekerja konsesi dalam mengenali jenis satwa dilindungi, aturan hukumnya seperti apa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk satwa dilindungi, lalu bagaimana cara melaporkan dan mencegah kejahatan satwa serta mengelola konflik secara nonkekerasan.

Integritas Penyelenggara Pemilu dan Bayang-bayang Intervensi Partai Politik
  • Bawaslu, Independensi Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, penyelenggara pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/integritas-penyelenggara-pemilu-dan-bayang-bayang-intervensi-partai-politik

Upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu saat ini masih dibayangi oleh intervensi partai politik. Bahkan intervensi ini sudah ada sejak proses rekrutmen petugas penyelenggara.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan namun masih ada ambisi elite yang seolah berusaha memperpanjang masa kekuasaannya. Caranya adalah dengan memasukkan kalangan partisan dalam bagian penyelenggara pemilu maupun tim seleksi dan adanya kemungkinan penetapan hasil seleksi menunggu persetujuan DPRD. Wacana persetujuan oleh DPRD menurut Charles menunjukkan DPR justru berada di bawah kendali elitenya.

Sementara Dosen hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyatakan independensi lembaga penyelenggara pemilu semakin menurun dengan adanya peraturan yang mengharuskan KPU dan Bawaslu terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Titi juga menyoroti perihal kapasitas dan kompetensi SDM pada lingkup penegakan hukum pemilu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tak menyangkal soal tantangan SDM yang dihadapi lembaganya. Namun upaya perbaikan dilakukan secara berkesinambungan.

BRIN-UGM Ungkap Potensi Bakteri di Tanah Kunyit sebagai Antikanker Payudara
  • Potensi Bakteri Antikanker Payudara
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8348458/brin-ugm-ungkap-potensi-bakteri-di-tanah-kunyit-sebagai-antikanker-payudara

Studi mengungkap keberadaan dan potensi bakteri aktinomisetes yang hidup di tanah rhizosfer (sekitar akar/rimpang) kunyit (Curcuma longa L). Bakteri ini berpeluang melahirkan senyawa baru yang bersifat antikanker payudara. Hebatnya, bakteri tersebut memiliki tingkat toksisitas atau penyebaran racun yang sangat rendah terhadap sel normal. Itu artinya, temuan ini dapat menjadi alternatif pengobatan yang relatif aman dibanding pengobatan konvensional.

Studi berjudul “Rhizospheric actinomycetes from turmeric (Curcuma longa L.): Isolation, detection of the biosynthetic gene clusters, and anticancer activity against T47D cancer cells” ini adalah riset kolaboratif tim Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Fakultas Biologi UGM. Hasilnya terbit di Journal of Applied Pharmaceutical Science pada 5 Februari 2025.

Kasus PN Depok, KPK Akui Banyak Celah Korupsi di Peradilan
  • Korupsi di Peradilan
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2965706/kasus-pn-depok-kpk-akui-banyak-celah-korupsi-di-peradilan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengakui masih banyak celah dan risiko tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan. Terkait hal itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam upaya pencegahan. Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu merespons kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG).

Ibnu mengatakan Mahkamah Agung (MA) beserta jajarannya sejatinya telah bekerja keras melakukan pencegahan agar hakim tidak terlibat praktik korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, pendidikan, nasihat, serta kunjungan langsung ke daerah. Menurut dia, MA juga telah memiliki regulasi ketat, termasuk larangan bagi hakim untuk bertemu pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. “Pencegahan sebenarnya sudah ada aturannya. Tidak boleh bertemu dengan pihak terkait perkara, baik di dalam maupun di luar kantor,” tegasnya.

Namun demikian, Ibnu menilai masih adanya hakim yang terjerat korupsi bukan sepenuhnya kesalahan institusi MA, melainkan ulah oknum. Ia menegaskan KPK terus bersinergi dengan MA dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung di berbagai pengadilan tinggi di sejumlah daerah.

Jimly Sebut Laporan Reformasi Polri Rampung, Tinggal Bertemu Presiden
  • Laporan Reformasi Polri
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260209171059-12-1326276/jimly-sebut-laporan-reformasi-polri-rampung-tinggal-bertemu-presiden

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie memastikan draf rekomendasi tersebut sudah rampung dikerjakan pada Senin (9/2) hari ini.

Laporan itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draf itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.Jimly menambahkan saat ini pihaknya tinggal menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden untuk penyerahan rekomendasi perbaikan tersebut.

Sebelumnya anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya telah mengumpulkan aspirasi secara maraton untuk menyusun draft laporan tim reformasi. Yusril menyampaikan laporan tim reformasi besutan Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Pesan Prabowo-Purbaya Buat Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono
  • Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260210062748-17-709672/pesan-prabowo-purbaya-buat-deputi-gubernur-bi-thomas-djiwandono

Thomas Djiwandono telah resmi diambil sumpah jabatannya oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Mantan wakil menteri keuangan Kabinet Merah Putih dan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menggantikan posisi Juda Agung, yang bertukar posisi jabatan dengannya sebagai wakil menteri keuangan. Pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan Thomas dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta.

Seusai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas. “Pesan selalu dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun. Selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air, termasuk kepada pak Thomas Djiwandono,” kata Prasetyo.

Negara Ambil Alih Hotel Sultan, Pemerintah Pastikan Nasib Karyawan Aman
  • Negara Ambil Alih, Status Kepemilikan Hotel Sultan
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/858862/negara-ambil-alih-hotel-sultan-pemerintah-pastikan-nasib-karyawan-aman#goog_rewarded

Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara, menegaskan bahwa Hotel Sultan, yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tidak akan ditutup. Meski demikian, status pengelolaannya kini resmi beralih dari pihak swasta, PT Indobuildco, kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peralihan ini tidak akan menghentikan aktivitas di hotel tersebut. Ia memastikan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terdampak guna menjamin kelancaran transisi.

Langkah pengalihan ini menyusul ketetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam persidangan yang digelar Senin (9/2), majelis hakim menegur PT Indobuildco, perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Pontjo Sutowo, untuk segera mengembalikan dan mengosongkan seluruh aset di atas lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) Blok 15 Kompleks GBK. Selain itu, putusan ini dinyatakan berlaku serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak pengelola lama mengajukan upaya hukum lanjutan.

Guna mengantisipasi dampak eksekusi lahan, PPKGBK telah mengambil langkah preventif dengan membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak pekan lalu.  Posko ini bertujuan memberikan perlindungan serta kepastian bagi karyawan, vendor, hingga penyewa (tenant) yang berada di lingkungan Hotel Sultan. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan aset negara tanpa merugikan para pekerja.

YLKI Ancam Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan Diadukan ke Ombudsman
  • Penonaktifan BPJS Kesehatan Peserta PBI, YLKI
  • https://news.republika.co.id/berita/ta7wup318/ylki-ancam-penonaktifan-peserta-pbi-bpjs-kesehatan-diadukan-ke-ombudsman

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai bentuk maladministrasi. Mereka menuntut pemulihan dan menjamin reaktivasi peserta BPJS Kesehatan, khususnya kelompok rentan.

YLKI menilai penonaktifan peserta PBI yang dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, serta tanpa masa transisi yang manusiawi merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut. Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data atau prosedur birokrasi yang tidak transparan.

YLKI akan menempuh langkah lanjutan melalui pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, serta mempertimbangkan upaya uji materiil terhadap regulasi terkait di Mahkamah Agung.

Pemerintah Targetkan Nilai Hilirisasi Logam Tanah Jarang Capai Rp 124 Triliun
  • Hilirisasi Logam Tanah Jarang
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6989e0edae2dc/pemerintah-targetkan-nilai-hilirisasi-logam-tanah-jarang-capai-rp-124-triliun

Badan Industri Mineral (BIM) menargetkan nilai hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) mencapai US$ 7,42 miliar (Rp 124,61 triliun) pada 2030. Jumlah ini berasal dari nilai dasar LTJ dan tambahan nilai mineral ikutan dalam skema pengembangan bersama. Selain nilai hilirisasi, Indonesia juga memiliki peluang untuk memainkan peran 1-5% di industri LTJ dunia.

Presiden Prabowo meminta BIM mengembangkan mineral kritis seperti antimoni, tantalan, dan tungsten untuk industri pertahanan, namun tantangan utama terletak pada teknologi karena banyak negara hanya ingin membeli bahan mentah dan menolak kerja sama hilirisasi di Indonesia. BIM akan menjalankan proyek pilot hilirisasi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat melalui BUMN Perminas. Perminas dibentuk pada akhir 2025 di bawah Danantara, untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam pemisahan dan pemurnian serta menarik mitra asing.

Pemerintah Aktifkan Lagi Sementara 11 Juta Peserta PBI BPJS, Biayanya Rp 1,4 T
  • Pemerintah Aktifkan Lagi Sementara Peserta PBI BPJS
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6989937b90a08/pemerintah-aktifkan-lagi-sementara-11-juta-peserta-pbi-bpjs-biayanya-rp-1-4-t

Pemerintah akan menanggung biaya reaktivasi iuran 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang terhenti, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1,386 triliun untuk tiga bulan ke depan. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat pimpinan DPR dan pemerintah di Senayan. Selama masa tiga bulan pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan PMK No. 51 Tahun 2024 besaran iuran PBI Rp 42.000 per orang per bulan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk operasional BPJS Kesehatan, namun pencairannya menunggu kejelasan peruntukan dari Kementerian Kesehatan.

2 Langkah Pemerintah Dukung Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun
  • Wajib Belajar 13 Tahun
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/09/195500671/2-langkah-pemerintah-dukung-implementasi-wajib-belajar-13-tahun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap beberapa program untuk mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun. Program pertama adalah membangun minimal satu Taman Kanak-kanak (TK) di satu desa di seluruh Indonesia. Sedangkan program kedua adalah memberikan dukungan pada siswa TK melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti menjelaskan, yang bisa menerima PIP TK ini sama dengan seleksi PIP pada jenjang-jenjang sebelumnya, yang terdata dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos) dan juga usulan dari sekolah.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menggalakkan program Wajib Belajar 13 tahun untuk mempersiapkan generasi emas. Anak yang mengenyam pendidikan TK bisa memiliki rasa percaya diri ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Thomas Djiwandono Resmi Diangkat jadi Deputi Gubernur BI
  • Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/69899540d8b4c/thomas-djiwandono-resmi-diangkat-jadi-deputi-gubernur-bi

Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026‑2031 dalam upacara sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, di hadapan Ketua MA Sunarto. Penunjukan Thomas melalui musyawarah dan mufakat Komisi XI DPR setelah tiga kandidat menjalani fit and proper test.

Thomas Djiwandono menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri, dan keputusan akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR. Meski ada kekhawatiran terkait independensi BI akibat hubungannya dengan presiden, Thomas menegaskan bahwa ia akan bekerja secara profesional, menjamin tidak ada intervensi, serta memanfaatkan pengalamannya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan BI.

Indonesia kecam keras keputusan ilegal Israel di Tepi Barat
  • Israel Langgar Gencatan Senjata
  • https://www.antaranews.com/berita/5406662/indonesia-kecam-keras-keputusan-ilegal-israel-di-tepi-barat

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono mengecam secara keras keputusan Israel yang memaksakan kedaulatan tidak sah di Tepi Barat dengan menyebut upaya tersebut mempercepat upaya aneksasi ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono, dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turkiye, Uni Emirat Arab, dan Qatar, yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI di media sosial X pada Senin.

Para menteri negara-negara mayoritas Muslim tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya kebijakan ekspansionis Israel dan langkah-langkah ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang dapat memicu kekerasan serta konflik di kawasan. Kedelapan negara tersebut juga menegaskan bahwa serangan Israel tersebut juga berarti serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dalam mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis 4 Juni 1967.

Para menteri menegaskan bahwa kebijakan ilegal Israel di Tepi Barat tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta mendesak Israel menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat. Ditegaskan pula bahwa pemenuhan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara, melalui solusi dua negara sesuai resolusi internasional, serta Arab Peace Initiative sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, serta stabilitas kawasan.

KSAD Ungkap Jumlah dan Unsur TNI yang Akan Berangkat ke Gaza: Mereka Sudah Latihan
  • Wacana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7789057/ksad-ungkap-jumlah-dan-unsur-tni-yang-akan-berangkat-ke-gaza-mereka-sudah-latihan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah personel untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Unsur yang disiapkan meliputi tenaga medis dan pasukan zeni, yang dinilai relevan dengan kebutuhan sipil di wilayah konflik. Maruli mengatakan latihan bagi personel sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI AD dalam misi ini merupakan bagian dari penugasan negara.

Meski belum ada kepastian jumlah, Maruli menyebut skala pasukan bisa mencapai satu brigade, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 personel. Namun angka itu masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan Mabes TNI. Proses penyiapan pasukan disebut terus berjalan sembari menunggu arahan pemerintah. Kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di Gaza diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga sipil yang terdampak konflik Palestina –Israel, khususnya akibat serangan Israel.

Unsur medis dan zeni diproyeksikan membantu layanan kesehatan serta dukungan infrastruktur dasar di tengah situasi krisis. Misi perdamaian ini bukan mandat PBB, melainkan bagian dari Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk Donald Trump pada Januari 2026. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengingatkan agar pasukan perdamaian Indonesia tidak diarahkan untuk memerangi kelompok perlawanan Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menekankan pentingnya menjaga posisi netral agar misi perdamaian benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Gaza.

KTT Perdana Dewan Perdamaian Bentukan Trump 19 Februari, Uni Eropa Banyak yang Ogah Gabung
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7789127/ktt-perdana-dewan-perdamaian-bentukan-trump-19-februari-uni-eropa-banyak-yang-ogah-gabung

Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dijadwalkan menggelar pertemuan perdananya pada 19 Februari 2026. Pertemuan setingkat Konferensi Tingkat Tinggi itu disebutkan akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia yang dilaporkan sudah menerima undangan untuk hadir. Beberapa negara setuju untuk hadir, seperti Argentina dan Hongaria. Namun, negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Norwegia, Republik Ceko, dan Kroasia, menolak.

Berdasarkan rencana presiden AS untuk mengakhiri perang Gaza, “Komite Nasional untuk Administrasi Gaza” akan mengambil alih sementara urusan sektor Palestina di bawah kepemimpinan Dewan Perdamaian yang dikepalai oleh Trump. Namun, piagam Dewan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza, dan memberikan tujuan yang lebih luas: untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik bersenjata di dunia. Kata pengantar tersebut secara implisit mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menegaskan bahwa “Dewan Perdamaian” harus memiliki “keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang seringkali gagal.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan “Dewan Perdamaian” karena hambatan konstitusional karena konstitusi Italia tidak mengizinkan keanggotaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal. Pada hari Jumat, presiden Brasil menuduh Trump yang berusia 79 tahun ingin menempatkan dirinya sebagai “pemimpin” dari “Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru”.

Airlangga Minta Danantara Jelaskan Kepastian Arah Fiskal RI ke Moody’s
  • Penurunan Outlook Kredit oleh Moody's
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6986ecc86fd3f/airlangga-minta-danantara-jelaskan-kepastian-arah-fiskal-ri-ke-moodys

Airlangga Hartarto meminta Danantara menjelaskan arah fiskal Indonesia kepada Moody’s setelah Moody’s menurunkan outlook kredit. Laporan Moddy’s menyoroti kepastian kebijakan hingga komunikasi publik pemerintah.

Airlangga menyoroti bahwa dividen BUMN yang sebelumnya menjadi PNBP kini dialihkan ke Danantara, yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund dengan pengelolaan aset lebih dari US$ 900 miliar, serta menegaskan komitmen menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang di bawah 40 % PDB. Moody’s mengkritik potensi risiko sumber pendanaan, tata kelola, dan kebijakan dividen BUMN, sementara CEO Danantara, Rosan P Roeslani, berjanji meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar tata kelola portofolio.

Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik
  • survei kepercayaan publik
  • https://news.republika.co.id/berita/ta51ag484/survei-indikator-tni-jadi-lembaga-paling-dipercaya-publik

Hasil survei dari lembaga riset Indikator Politik Indonesia pada awal 2026, menghasilkan, institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Dari survei terhadap 1.220 responden dalam kurun 15-21 Januari 2026, sekitar 93 persen publik percaya pada lembaga TNI. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, perinciannya 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.

Selanjutnya, sambung dia, presiden menjadi lembaga yang paling dipercaya kedua setelah TNI. Kemudian, Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati peringkat ketiga, lalu Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, merupakan lembaga yang menempati peringkat terbawah dari survei lembaga yang dipercaya. 

Meski paling tinggi, menurut Burhanuddin, angka hasil survei terhadap TNI itu menurun dibandingkan survei yang dilakukan sebelumnya. Dia menilai, hal itu disebabkan oleh adanya indikasi peran TNI yang meluas, bukan hanya soal pertahanan. Untuk itu, kata dia, TNI perlu melakukan koreksi supaya tidak terlalu ikut ke urusan sipil.

Harga Minyak Dunia Turun Lebih dari 1% Seiring Meredanya Konflik AS-Iran
  • Harga Minyak Dunia Turun Seiring Meredanya Konflik AS-Iran
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6989442646ce2/harga-minyak-dunia-turun-lebih-dari-1-seiring-meredanya-konflik-as-iran

Harga minyak dunia turun lebih dari 1 % pada pembukaan pasar Senin, dengan Brent turun 1,31 % menjadi US$ 67,16 per barel dan WTI turun 1,24 % menjadi US$ 62,76 per barel. Hal ini terjadi seiring dipicu meredanya kekhawatiran konflik antara AS dan Iran setelah perundingan yang dimediasi Oman.

Diplomat Iran menyatakan pembicaraan nuklir dengan AS telah berjalan baik. Pemerintah AS sebelumnya mengumpulkan pasukan di Timur Tengah. Presiden Donald Trump menjadwalkan pertemuan lain dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta menyiapkan paket tarif terhadap negara‑negara yang berbisnis dengan Iran.

Meskipun harga minyak naik sejak awal 2026 karena ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan, penurunan pekan lalu mencerminkan harapan pasar bahwa intervensi militer akan berkurang. Para pedagang fokus memperhatikan aliran minyak ke India meskipun komitmen India untuk hentikan impor minyak Rusia belum dikonfirmasi.

Pemerintah Finalisasi Perpres AI, Apa Saja yang Diatur?
  • Finalisasi Perpres AI
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/69885b2127cb8/pemerintah-finalisasi-perpres-ai-apa-saja-yang-diatur

Pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang kecerdasan artifisial atau AI, yang akan mengatur penggunaan teknologi tersebut di berbagai sektor. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan, saat ini juga tengah menyiapkan aturan turunan dari Pepres tersebut untuk mengatur kewajiban pencantuman label pada konten yang dihasilkan oleh AI. 

Tujuan pelabelan ini adalah memberikan transparansi kepada publik sehingga pengguna bisa membedakan mana konten yang sepenuhnya dibuat oleh manusia dan mana yang dibuat atau dibantu oleh kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap, peraturan ini dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Perpres AI akan mengatur prinsip-prinsip tata kelola AI nasional yang merujuk pada standar internasional.

BI Bikin ‘PINISI’ Buat Dorong Kredit UMKM RI
  • Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI)
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260209084428-17-709360/bi-bikin-pinisi-buat-dorong-kredit-umkm-ri

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit UMKM terkontraksi hingga 0,3% secara tahunan (year on year/yoy) pada Desember 2025, tercatat rendah sejak Juli 2025. Pada bulan tersebut, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih 1,82% dan turun signifikan menjadi hanya 1,3% pada Agustus 2025. Pertumbuhan kredit UMKM ini terus turun dan terkontraksi hingga akhir tahun. Sejalan dengan itu, pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit perbankan terus tergerus. Pada akhir 2025, pangsa pasar kredit UMKM tercatat sebesar 17,49% atau turun jika dibandingkan 19,24% pada 2024 dan 20,55% pada 2023. Hal ini menjadi sorotan BI.

Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis mengungkapkan sejak pandemi Covid-19, sektor UMKM ternyata belum sepenuhnya pulih. Sektor ini diwarnai oleh peningkatan risiko kredit. Per Oktober 2025, nonperforming loan (NPL) UMKM berada di level 4,51%. Hal ini mempengaruhi penyaluran kredit di sektor UMKM. Melihat kondisi ini, Alexander mengungkapkan BI pun menginisiasi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI). Program PINISI meliputi penguatan transmisi kebijakan makroprudensial BI, bridging program pasokan likuiditas dan mendorong permintaan kredit, debottlenecking kredit atau pembiayaan sektor prioritas, serta membangun sinergi efektif dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pelaku industri, serta meningkatkan optimisme pelaku usaha dan masyarakat. BI sudah memetakan berbagai program PINISI yang akan dijalankan per kuartalnya pada tahun ini. Pada kuartal I, BI akan melakukan kick off PINISI dan dilanjutkan dengan sinergi pada kuartal II, kemudian a road to harvesting pada kuartal III dan harvesting program PINISI pada kuartal akhir 2026. Sektor yang akan disasar PINISI a.l. perumahan, ketahanan dan hilirisasi pangam pertanian, MBG, industri dan hilirisasi SDA.

Ketua Dewan Pers Sebut Platform Global Picu PHK Industri Media
  • Platform Global Picu PHK
  • https://news.republika.co.id/berita/ta5act484/ketua-dewan-pers-sebut-platform-global-picu-phk-industri-media

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, menyatakan, dominasi platform global menyedot potensi pendapatan iklan media konvensional. Hal itu menjadi penyebab utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di bidang industri medi saat ini. Komaruddin menjelaskan, iklan yang dulunya menjadi “amunisi” atau sumber pendapatan utama bagi televisi dan media arus utama lainnya, kini beralih ke media sosial (medsos). Tidak sedikit, iklan masuk ke layanan video berbagi, seperti YouTube.

Oleh karena itu, kata dia, Dewan Pers berharap pemerintah dapat segera menciptakan regulasi yang adil untuk mencegah hegemoni platform global dan menyeimbangkan ekosistem bisnis media di Tanah Air. Menurut Komaruddin, jika pemerintah tidak ikut campur tangan menciptakan keadilan dan keseimbangan, media arus utama akan terus mengalami kesulitan finansial yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Kemenhub Siapkan Inspeksi Kendaraan Jelang Mudik Lebaran 2026
  • Persiapan Lebaran 2026
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/ta60lb423/kemenhub-siapkan-inspeksi-kendaraan-jelang-mudik-lebaran-2026-part2

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas jelang angkutan Lebaran 2026. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyampaikan pentingnya membangun kesadaran masyarakat guna menjamin keselamatan dalam bertransportasi, terlebih ketika adanya peningkatan mobilitas masyarakat seperti saat momen arus mudik Lebaran.

Yusuf menjelaskan, guna menjamin keselamatan bertransportasi, Kemenhub bersama dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota rutin melaksanakan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap angkutan orang. Inspeksi ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan administrasi sebelum melayani masyarakat.

Yusuf menerangkan hasil inspeksi keselamatan pada angkutan orang dapat dilihat secara visual melalui stiker yang ditempel pada kaca depan kendaraan. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus rampcheck akan diberi stiker sebagai tanda memenuhi aspek, sedangkan kendaraan yang tidak memenuhi aspek administrasi dan teknis saat rampcheck akan ditempelkan stiker silang berwarna merah.

Perubahan Pola Wisatawan Lokal Menginap di Hotel
  • Perubahan Pola Wisatawan Lokal Menginap di Hotel
  • https://www.tempo.co/hiburan/peerubahan-pola-wisatawan-lokal-menginap-di-hotel-2113722

POLA pemesanan hotel wisatawan domestik pada 2025 meningkat dibanding tahun sebelumnya, menurut dara terbaru SiteMinder, platform akuisisi tamu dan pendapatan hotel. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan dalam perjalanan domestik tahun lalu, yang mencatat kenaikan sebesar 19 persen. Peningkatan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pengelola hotel.

Data terbaru SiteMinder’s Hotel Booking Trends disusun berdasarkan lebih dari 130 juta pemesanan hotel. Pelancong domestik yang melakukan check-in di properti hotel Indonesia pada tahun 2025 mencapai 48 persen, meningkat sebesar 5,6 persen. Indonesia berada di posisi tertinggi kedua secara global setelah Kanada. Sementara pada periode yang sama, wisatawan internasional turun menjadi 52 persen dari 57 persen pada tahun 2024.

Menurut Country Manager SiteMinder Indonesia Fifin Prapmasari, menurunnya jumlah pembatalan, pemesanan yang dilakukan semakin dekat dengan tanggal menginap serta durasi yang tinggal lebih singkat mencerminkan semangat wisatawan lokal untuk menjelajahi negeri sendiri.

PBB Nyaris Bangkrut, AS Janji Bayar Tunggakan Jumbo
  • Krisis Keuangan PBB
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260209073521-4-709320/pbb-nyaris-bangkrut-as-janji-bayar-tunggakan-jumbo

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius setelah menumpuknya iuran yang belum dibayarkan negara anggota, terutama Amerika Serikat (AS). Menyikapi kondisi tersebut, AS menyatakan akan melakukan pembayaran awal atas miliaran dolar tunggakan kepada PBB dalam beberapa minggu ke depan. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pembayaran tersebut akan menjadi angsuran awal yang signifikan untuk menutup kewajiban tahunan Washington. Pernyataan ini disampaikan menyusul peringatan keras Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut organisasi dunia itu berisiko mengalami “keruntuhan finansial yang segera terjadi”.

Data pejabat PBB menunjukkan, lebih dari 95% tunggakan anggaran reguler PBB berasal dari AS. Hingga awal Februari, AS tercatat berhutang sekitar US$2,19 miliar (Rp36,8 triliun) untuk anggaran reguler. Selain itu, AS juga menunggak sekitar US$2,4 miliar (Rp40,3 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, serta US$43,6 juta (Rp732 miliar) untuk pengadilan PBB.

Krisis pendanaan ini terjadi di tengah penetapan anggaran reguler PBB tahun 2026 sebesar US$3,45 miliar yang disetujui Majelis Umum pada akhir Desember lalu. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional kantor PBB di seluruh dunia, termasuk markas besar di New York, gaji staf, pertemuan antarnegara, serta program pembangunan dan hak asasi manusia. Waltz menegaskan, pembayaran dari AS tidak hanya ditujukan untuk menutup tunggakan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan agar PBB melanjutkan agenda reformasi.


ESDM Minta Shell dkk Beli Solar dari Pertamina Mulai April 2026
  • SPBU Swasta
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260209/44/1951211/esdm-minta-shell-dkk-beli-solar-dari-pertamina-mulai-april-2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, Shell, BP-AKR, hingga Vivo, untuk dapat membeli solar produksi dalam negeri mulai April 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, arahan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan menyetop impor solar pada tahun ini. Kebijakan ini diambil lantaran produksi solar dalam negeri berpotensi surplus sejalan dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan implementasi mandatory biodiesel 40% (B40). Pihaknya pun telah menyurati badan usaha swasta untuk segera melakukan kerja sama business to business (B2B) pengadaan solar dengan PT Pertamina (Persero).

Iran Tantang Perangi AS Demi Uranium: Tak Ada yang Bisa Dikte Kami
  • Ketegangan Iran-AS
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260208185032-120-1326005/iran-tantang-perangi-as-demi-uranium-tak-ada-yang-bisa-dikte-kami

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Teheran tidak akan menyerahkan pengayaan uraniumnya dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Abbas menegaskan Iran tidak akan terintimidasi oleh ancaman perang yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Ia mengaku meragukan keseriusan AS dalam perundingan tersebut.

Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran membuka kembali negosiasi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pada Jumat (6/2) kemarin di Oman. Iran berupaya agar sanksi ekonomi AS terhadap negara tersebut dicabut. Abbas mengatakan hal itu diminta sebagai imbalan atas “serangkaian langkah membangun kepercayaan terkait program nuklir.”

Negara-negara Barat dan Israel-yang dianggap sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir-mengatakan bahwa Iran berusaha memperoleh bom nuklir yang dibantah oleh republik Islam tersebut. “Mereka takut akan bom atom kami, padahal kami tidak sedang mencarinya. Bom atom kami adalah kekuatan untuk mengatakan ‘tidak’ kepada kekuatan-kekuatan besar,” tuturnya.

Kabinet Israel Sahkan Aturan Baru, Makin ‘Seenaknya’ Caplok Tepi Barat
  • Israel Langgar Gencatan Senjata
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260209070856-120-1326059/kabinet-israel-sahkan-aturan-baru-makin-seenaknya-caplok-tepi-barat

Kabinet keamanan Israel menyetujui sejumlah aturan baru yang memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah Tepi Barat, Palestina. Sejumlah media Israel melaporkan kabinet keamanan Negeri Zionis telah menyepakati aturan baru yang akan mempermudah warga Israel membeli tanah di Tepi Barat. Aturan baru itu juga akan memberi pejabat Israel kekuasaan yang lebih besar untuk menegakkan hukum terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.

Aturan ini mencakup penghapusan kebijakan yang sebelumnya mencegah orang Yahudi membeli tanah di Tepi Barat. Aturan ini juga meliputi pemberian izin terhadap otoritas Israel untuk mengambil alih pengelolaan beberapa situs keagamaan di Palestina, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang dikelola Otoritas Palestina (PA). Tepi Barat termasuk di antara wilayah yang diinginkan Palestina untuk merdeka, bersama dengan Gaza dan Yerusalem Timur. Sebagian besar wilayah ini di bawah kendali militer Israel.

Pada Minggu (8/2), Kepresidenan Palestina menanggapi bahwa keputusan ini “berbahaya” dan merupakan upaya terbuka Israel untuk melegalkan perluasan permukiman dan perampasan tanah. Kantor Presiden Mahmoud Abbas menyerukan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan. Ia menekankan langkah sepihak ini bertujuan menghilangkan prospek politik, menghapus solusi dua negara, dan menyeret seluruh kawasan ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut.

Seusai Piala Asia 2026, Tantangan Timnas Futsal Indonesia Kian Berat
  • Prestasi Tim Futsal Indonesia
  • https://www.kompas.id/artikel/usai-piala-asia-2026-tantangan-timnas-futsal-indonesia-kian-berat

Perjalanan mengagumkan timnas futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 ditutup dengan pengalungan medali perak. Prestasi terbaik dalam sejarah futsal Indonesia itu tidak boleh membuat skuad ”Garuda” terlena. Publik pencinta futsal hanya menyaksikan mereka bertanding dalam dua pekan terakhir, dimulai dari laga kontra Korea Selatan hingga ditutup kekalahan adu penalti dari Iran pada partai puncak.

Sejatinya, persiapan mereka sudah dimulai sejak November 2025. Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan estafet untuk SEA Games 2025, lalu dilanjutkan Piala Asia Futsal 2026. Kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan mereka berbuah senyuman serta apresiasi dari lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. Futsal yang berlabel ”anak tiri” dibandingkan sepak bola kini mampu memikat pejabat negara menyaksikan langsung aksi timnas.

Demi mengejar mimpi ke Piala Dunia 2028, pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto mengingatkan bahwa ada dua aspek yang harus ditingkatkan agar timnas futsal Indonesia bisa semakin berkembang. Dua hal itu ialah peningkatan aspek taktik dan perbaikan infrastruktur.

Jebakan “Epstein” di Panggung Politik
  • Ekosistem Politik Indonesia, Informalitas, Skandal Epstein Files
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/08/17305651/jebakan-epstein-di-panggung-politik?page=all#page2

Tumpukan dokumen “Epstein Files” yang selama bertahun-tahun tertutup di ruang Pengadilan Manhattan, Amerika Serikat kini dirilis satu per satu. Ini menyadarkan publik bahwa dokumen-dokumen tersebut menyingkap bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di luar gedung-gedung pemerintahan dan parlemen.

Jaringan yang dibangun oleh Epstein adalah operasi “honey trap” atau jebakan asmara skala besar. Yakni taktik klasik untuk mengumpulkan informasi kompromat, materi pemerasan yang digunakan untuk mengendalikan tokoh-tokoh kunci dalam suatu negara. Posisi Epstein ini dinilai sebagai “institusi informal” yang beroperasi di wilayah abu-abu (grey area) antara bisnis, politik, dan spionase. Di Amerika Serikat, informalitas adalah semacam pelarian dari sistem yang dianggap kaku atau bagian dari operasi intelijen. Di Indonesia, informalitas justru sering kali menjadi jantung dari sistem itu sendiri. Peran “makelar politik” atau fixers dalam budaya politik Indonesia yang kental nuansa kekeluargaan (silaturahmi, lobi-lobi di meja makan) menemukan kembaran fungsionalnya dengan apa yang dilakukan Epstein. Dalam ekosistem politik Tanah Air, makelar politik pengguna institusi informalitas menggunakan “keramahtamahan” yang manipulatif sebagai umpan.

Bahaya utama dari informalitas politik adalah hilangnya kontrol publik atas keputusan strategis para elite, padahal demokrasi menuntut transparansi agar masyarakat memahami proses pengambilan keputusan. Kasus Epstein menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pada makelar politik dan praktik informal hanya berujung pada dua risiko: diperas oleh makelar atau runtuh bersama ketika jaringan tersebut terbongkar ke publik. Meski menghapus informalitas sepenuhnya hampir mustahil, masalah besar akan muncul jika praktik ini dijadikan jalan pintas untuk merampas hak-hak publik.

El Nino Mengancam, Ilmuwan Perkirakan Suhu Global Mencapai Puncaknya di 2027
  • Ancaman El Nino
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/ta602s423/el-nino-mengancam-ilmuwan-perkirakan-suhu-global-mencapai-puncaknya-di-2027

Ilmuwan-ilmuwan iklim dan lembaga-lembaga meteorologi dunia memprediksi El Nino yang terbentuk di Samudera Pasifik tahun ini dapat mendorong suhu global mencapai titik tertingginya pada 2027. Badan Atmosfer dan Kelautan Nasional (NOAA) Amerika Serikat (AS) dan Biro Meteorologi Australia mengatakan sejumlah model iklim sudah memprediksi El Nino.

El Nino cenderung meningkatkan suhu global dan bagi beberapa wilayah seperti Indonesia dan Australia, berkaitan dengan kondisi kering dan panas. Ilmuwan iklim dari Monash University dan mantan kepala prediksi jangka panjang di Biro Meteorologi Australia Andrew Watkins menjelaskan saat ini sejumlah besar air laut hangat tersimpan di Samudra Pasifik tropis bagian barat.

Watkins juga menekankan pemanasan global yang terutama disebabkan pembakaran bahan bakar fosil kini sudah sangat kuat, sehingga mulai mengalahkan fluktuasi suhu alami dari tahun ke tahun.  Ia menambahkan dunia kini hampir tidak lagi dikejutkan oleh rekor suhu baru, karena bahkan tanpa El Nino yang kuat, suhu global tetap bisa melonjak.

Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Apa Dampaknya? Ini Pandangan Sosiolog
  • Ketersediaan Lapangan Kerja, Ketersediaan Tenaga Kerja, Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Angka Pernikahan
  • https://lifestyle.kompas.com/read/2026/02/08/133000620/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-apa-dampaknya-ini-pandangan-sosiolog

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 jumlah pernikahan masih berada di angka sekitar 2,1 juta peristiwa. Sepuluh tahun kemudian, pada 2024, jumlah tersebut menyusut hingga mendekati 1,4 juta pernikahan.

Dr. Yuanita Aprilandini Siregar, M.Si., dalam wawancara daring pada Jumat (6/2/2026) menyampaikan selama jumlah penduduk masih bertambah dan tenaga kerja melimpah, dampaknya tidak serta-merta negatif, penundaan pernikahan justru, secara tidak langsung, berkontribusi terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk, sesuatu yang sejak lama menjadi perhatian negara.

Yuanita mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada pada fase dimana jumlah tenaga kerja relatif lebih besar dibandingkan ketersediaan lapangan kerja. Selama surplus tenaga kerja masih terjadi, penurunan angka pernikahan belum bisa disebut sebagai masalah sosial utama. Tantangan yang lebih nyata justru berada pada aspek ketenagakerjaan.

Pilkada Dipilih DPRD: Mengkhianati Suara Rakyat, Menghina Suara Tuhan
  • Pilkada Langsung, Pilkada Tidak Langsung, Wacana Penghapusan Pilkada Langsung
  • https://kumparan.com/yana-karyana-1760462478963503258/pilkada-dipilih-dprd-mengkhianati-suara-rakyat-menghina-suara-tuhan-26mLklk08Na/full

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD yang terus digaungkan setidaknya memiliki tiga dalih utama yakni efisiensi anggaran, politik berbiaya tinggi, dan polarisasi sosial.

Namun argumen tersebut dinilai lebih sebagai pembenaran politik ketimbang solusi kebijakan. Dalih efisiensi anggaran mengabaikan fakta bahwa demokrasi memang menuntut biaya, sebagaimana akuntabilitas menuntut keterbukaan. “Biaya” dalam pilkada langsung tersebut dibayar dengan legitimasi publik. Selanjutnya, argumentasi mengenai penurunan korupsi pun tidak didukung bukti empiris. Secara historis, sejak 2004 hingga 2025, lebih dari 170 kepala daerah tercatat tersangkut kasus korupsi, apalagi ratusan anggota DPRD juga menjadi tersangka perkara serupa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak ditentukan oleh mekanisme pemilihan melainkan mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pengawasan.

Dengan demikian, penghapusan hak pilih langsung rakyat tidak dapat dibenarkan sebagai strategi antikorupsi. Langkah ini justru berpotensi melemahkan kontrol publik sekaligus memperkuat oligarki lokal.

Survei Indikator Politik: Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo 79,9%
  • Hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Survey Kepuasan Kinerja Presiden, Tingkat Kepuasan Publik Stabil
  • https://news.detik.com/berita/d-8346552/survei-indikator-politik-kepuasan-kinerja-presiden-prabowo-79-9

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilaksanakan pada tanggal 15-21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 79,9 persen.

Dari jumlah tersebut, 13 persen menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas, sementara 17,1 persen merasa kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti utama Burhanuddin Muhtadi menegaskan bahwa meski angka kepuasan total tergolong tinggi, proporsi yang menyatakan sangat puas masih relatif kecil sehingga dukungan mendalam belum sepenuhnya kuat. Hasil ini secara umum tidak jauh berbeda dengan survei Januari 2025, menandakan stabilitas tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI ke-8.

Pakar UGM: Board of Peace  Dirancang tidak untuk Memperjuangkan Rakyat Palestina
  • Board of Peace
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/858479/pakar-ugm-board-of-peace-dirancang-tidak-untuk-memperjuangkan-rakyat-palestina#goog_rewarded

Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan. Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Ahmad Munjid, menyoroti struktur internal BoP yang menurutnya sangat timpang dan tidak demokratis. Ia menyebut bahwa BoP dalam hal ini terdiri dari tiga lapisan.

Lapisan pertama dan kedua sebagai pengambil keputusan dengan diisi oleh orang terdekat Trump seperti Jared Kushner dan Tony Blair. Sebaliknya, rakyat Palestina hanya ditempatkan di lapisan ketiga yang bersifat teknis dan operasional, tanpa adanya kuasa dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri.

Kondisi ini, menurutnya, jelas menunjukkan bahwa BoP sejak awal tidak dirancang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. “Palestina ini negara yang akan menjadi objek, tapi tidak pernah ditempatkan sebagai subjek. Mereka terus-terusan diperlakukan sebagai objek,” terang dia dalam siaran pers. Ia menambahkan bahwa keikutsertaan sejumlah negara dalam BoP juga tidak sepenuhnya didorong oleh kesepakatan nilai atau komitmen terhadap perdamaian, melainkan dipengaruhi oleh rasa takut terhadap tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat. Dalam pandangannya, konfigurasi kekuasaan global yang timpang membuat banyak negara berada pada posisi sulit untuk menolak inisiatif yang diusung oleh Trump.

Ketua MA Tegaskan tak Ada Toleransi bagi Koruptor, Pengawasan Hakim akan Dievaluasi
  • Evaluasi Pengawasan Hakim, OTT Ketua PN Depok
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/858404/ketua-ma-tegaskan-tak-ada-toleransi-bagi-koruptor-pengawasan-hakim-akan-dievaluasi

Mahkamah Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan. Penegasan ini disampaikan Ketua MA Sunarto menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Sunarto menegaskan, MA tidak memiliki sedikit pun belas kasihan terhadap hakim yang terlibat praktik pelayanan transaksional. Menurut dia, ada dua pilihan bagi hakim yang terbukti terjerat korupsi. Ia menambahkan, MA juga tidak akan memberikan bantuan advokasi hukum kepada hakim yang tersangkut perkara korupsi karena tindakan tersebut telah mencederai kehormatan lembaga peradilan.

Selain itu, Sunarto menyatakan bahwa MA menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK terkait penanganan perkara tersebut. Menurut dia, MA berkomitmen mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor peradilan. Lebih lanjut, MA menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, baik yang melibatkan hakim maupun hakim agung. Sunarto memastikan, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada setiap hakim yang terbukti bersalah.

Burhanuddin: 79,9 Publik Puas Atas Kinerja Prabowo
  • Kinerja Prabowo, Survey Kepuasan Publik
  • https://news.republika.co.id/berita/ta4v0v484/burhanuddin-799-publik-puas-atas-kinerja-prabowo-part2

Hasil survei yang dilakukan lembaga riset Indikator Politik Indonesia pada awal 2026, menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei itu dilakukan terhadap 1.220 responden yang merupakan WNI minimal berumur 17 tahun dalam kurun 15-21 Januari 2026.

Dari seribuan responden itu, sebanyak 79,9 persen puas atas kinerja Prabowo. “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026,” kata founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi persnya di Jakarta, Ahad (8/2/2026). Dia menjelaskan, sebanyak 13 persen responden menyatakan “sangat puas”, 66,9 persen responden menyatakan “puas”. Sedangkan 17,1 persen responden menyatakan “kurang puas”, dan tidak 2,2 persen responden menyatakan “tidak puas sama sekali”. Adapun sisanya yakni 0,8 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Burhanuddin mengatakan, persentase angka kepuasan (approval rating) yang didapat Prabowo itu cukup tinggi untuk ukuran seorang presiden. Bahkan, kata dia, angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di awal pemerintahannya tahun 2004, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo setelah memenangkan Pilpres 2014.

Danantara Bakal Rampingkan BUMN
  • BUMN, Danantara
  • https://www.neraca.co.id/article/232643/danantara-bakal-rampingkan-bumn

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026, sebagaimana pembahasan yang dilakukan bersama Komisi VI DPR RI. Rosan mengungkapkan membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyesuaian jumlah BUMN. Selain itu, Rosan juga membahas apa saja program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi sepanjang 2026.

Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menyampaikan pada 2025, Danantara sudah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat suatu aset yang melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Setelah itu, barulah masuk ke fase konsolidasi bisnis melalui merger BUMN. Adapun BUMN yang akan dilebur merupakan BUMN-BUMN yang dinilai tidak efektif. Baik tidak efektif karena ukurannya yang terlalu kecil atau merugi. Meskipun demikian, Dony juga menegaskan bahwa Danantara tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan BUMN apabila potensi industrinya besar dan belum ada BUMN-nya.

Ekonomi Tumbuh 5,11%, Purbaya Bilang Masih Lumayan
  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8342492/ekonomi-tumbuh-5-11-purbaya-bilang-masih-lumayan

BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pasca-pandemi COVID-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 2024 yang sebesar 5,03%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara merespons capaian tersebut. Menurut Purbaya pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi sejak lima tahun terakhir. Pada rentang tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4% hingga 5%. Purbaya menambahkan capaian ini menjadi awal yang baik untuk perbaikan ekonomi ke depan. Purbaya juga akan menyambangi kementerian/lembaga untuk mendorong belanja lebih tepat sasaran. “Kami akan juga aktifkan, lebih aktifkan lagi proses sidang di debottlenecking, satgas debottlenecking itu, supaya seluruh kendala bisnis bisa dihilangkan dari perekonomian kita secepat mungkin,” jelas Purbaya.

Bos BI Respons soal Moody’s Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif
  • BI, Moodys, Peringkat Kredit RI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260206060132-532-1325159/bos-bi-respons-soal-moodys-pangkas-outlook-kredit-ri-jadi-negatif

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat suara usai Moody’s memangkas outlook peringkat kredit RI pada Kamis (5/2). Moody’s mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif. Menurut Perry, penyesuaian outlook itu tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid. Namun, revisi outlook itu dipengaruhi oleh pandangan lembaga pemeringkat internasional itu akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Kinerja solid itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen kuartal IV 2025, sehingga laju secara keseluruhan 5,1 persen tahun lalu. Inflasi juga masih terjaga sebesar 2,9 persen dan berada di kisaran sasaran. Selain itu, BI juga akan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid. Bank sentral memperkirakan laju ekonomi meningkat di kisaran 4,9-5,7 persen pada 2026, dan diprakirakan akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,9 persen, serta inflasi yang akan tetap terkendali.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid. Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatat surplus sebesar US$2,51 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar US$156,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kemudian, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

KPK dorong DJP dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu serius benahi sistem
  • Pembenahan Sistem DJP dan Bea Cukai
  • https://www.antaranews.com/berita/5399638/kpk-dorong-djp-dan-ditjen-bea-cukai-kemenkeu-serius-benahi-sistem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serius membenahi sistem setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada dua ditjen tersebut. Khusus Ditjen Bea Cukai, Budi memandang masih ada celah untuk tindak pidana korupsi ketika sistem teknologi informasi sudah mendukung dengan baik.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Untuk kasus terkait Ditjen Pajak, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (MUL) dan pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD) sebagai dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.

Sementara itu, untuk kasus terkait Bea Cukai, KPK menetapkan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL) sebagai tiga dari enam tersangka.

PM Australia Albanese Tiba di Istana Temui Prabowo
  • Kunjungan PM Australia
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260206093214-106-1325222/pm-australia-albanese-tiba-di-istana-temui-prabowo

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/2). Albanese tiba menjelang Pukul 09.00 WIB. Kedatangannya disambut langsung Prabowo. Turut mendampingi Prabowo di kegiatan ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Albanese yang akrab disapa Albo itu melakukan perjalanan ke Indonesia pada 5-7 Februari ini. Ia dijadwalkan meneken Traktat Australia-Indonesia mengenai Keamanan Bersama. Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan traktat ini mencerminkan persahabatan, kemitraan, dan kepercayaan mendalam antara Australia dan Indonesia. “Traktat baru ini merupakan momen penting dalam hubungan Australia-Indonesia,” kata Albanese dalam pernyataannya. “Hal ini melambangkan kerja sama keamanan dan pertahanan kita yang semakin besar dan menunjukkan bahwa hubungan kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” lanjutnya.


Menkum: RUU Disinformasi masih kajian, tak usik kebebasan berekspresi
  • RUU Disinformasi
  • https://www.antaranews.com/berita/5399674/menkum-ruu-disinformasi-masih-kajian-tak-usik-kebebasan-berekspresi

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing saat ini masih sebatas kajian dan pemerintah masih menyusun naskah akademik terkait rancangan beleid tersebut. Supratman, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/2), kemudian meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, karena ketentuan itu nantinya tidak akan mengusik kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang keduanya dijamin konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang.

Supratman melanjutkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing bukan produk hukum yang baru, karena saat ini banyak negara telah menerbitkan aturan tersebut untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman berita bohong, disinformasi, misinformasi, dan juga ancaman konten-konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) seperti deepfake. Tidak hanya Amerika Serikat dan Singapura, menurut Supratman, undang-undang untuk menangkal disinformasi juga ada di negara-negara Eropa seperti Jerman, dan ada pula di Inggris.

Terkait ancaman disinformasi semacam apa yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengkaji pembentukan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Supratman menjawab: “Sekarang perkembangan geopolitik luar biasa, kita gak tahu nih, begitu cepatnya dinamika perkembangan geopolitik yang kita saksikan bersama. Nah, karena itu, (RUU untuk menangkal disinformasi, red.) penting buat semua negara, bukan cuma kita (Indonesia, red.),” ujar Supratman menjawab pertanyaan wartawan.

OTT KPK di Depok: Wakil Ketua PN Ditangkap, Uang Ratusan Juta Disita
  • OTT KPK, Wakil Ketua PN Depok
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/857708/ott-kpk-di-depok-wakil-ketua-pn-ditangkap-uang-ratusan-juta-disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan seorang oknum hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penangkapan tersebut. Fitroh menyebutkan bahwa pihak yang diamankan berasal dari unsur aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang terjaring OTT tersebut adalah Bambang Setyawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Depok. Suasana di kantor PN Depok terpantau sepi pasca-operasi tersebut, dengan pengamanan ketat dari petugas jaga.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Nominal uang yang ditemukan dalam operasi ini disebut mencapai ratusan juta dalam mata uang rupiah. Dugaan sementara, penangkapan ini berkaitan dengan praktik suap untuk memuluskan pengurusan perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Depok.

Perjanjian Nuklir AS-Rusia Bubar, Trump Tiba-Tiba Bilang Begini
  • Perjanjian Nuklir
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260206071713-4-708671/perjanjian-nuklir-as-rusia-bubar-trump-tiba-tiba-bilang-begini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis (5/2/2026) menyerukan pembentukan perjanjian nuklir baru setelah kesepakatan terakhir dengan Rusia resmi berakhir. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran global akan munculnya perlombaan senjata baru karena hilangnya batasan hukum pada dua kekuatan nuklir terbesar dunia tersebut. Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap pakta New START yang sebelumnya ditandatangani oleh Barack Obama dan diperpanjang oleh Joe Biden. Ia mengeklaim bahwa perjanjian lama tersebut merupakan hasil negosiasi yang lemah dan tidak lagi dipatuhi oleh pihak lawan.

Kandasnya perjanjian ini memicu peringatan serius dari para pakar kontrol senjata internasional. Mereka mendesak agar kedua negara tetap menahan diri guna menghindari ketidakstabilan keamanan yang dapat mengancam perdamaian dunia. Di sisi lain, NATO mengecam sikap Rusia yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengelola aset nuklirnya. Aliansi militer pimpinan AS ini menyatakan akan bersiap mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga pertahanan mereka.

Terkait desakan AS agar China ikut masuk ke dalam perjanjian baru, Beijing secara tegas menyatakan penolakannya. China berdalih bahwa kekuatan nuklir mereka tidak berada dalam level yang sama dengan AS maupun Rusia sehingga tidak relevan untuk ikut dalam pembicaraan pelucutan senjata saat ini. Kritik juga datang dari pengamat domestik yang menilai pemerintahan Trump belum melakukan langkah konkret untuk membujuk China ke meja perundingan sejak kembali ke Gedung Putih.


Bawaslu Matangkan Desain Pengawasan Pemilu
  • Bawaslu, Model Pengawasan, Penguatan Kewenangan Bawaslu
  • https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-matangkan-desain-pengawasan-pemilu

Bawaslu tengah menyempurnakan rancangan kelembagaan pengawasan pemilu sebagai dasar untuk memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu di masa depan. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan “Secara historis dan kontekstual, keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bawaslu diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan berintegritas dan bermartabat.” Beliau juga menyoroti hambatan penanganan praktik politik uang di tengah keterbatasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya George Towar Ikbal Tawakkal berpendapat penguatan Bawaslu perlu diarahkan pada model pengawasan yang lebih kolaboratif dan dekat dengan lapangan. Menurutnya, keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, serta beban kerja yang tidak seimbang membuat pengawasan sulit optimal jika hanya mengandalkan struktur formal.

Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah mengusulkan penguatan mandat pengawasan berbasis digital, termasuk kerja intelijen pemilu dan siber. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan unit permanen di Bawaslu yang memiliki mandat hukum untuk melakukan penurunan (take down) konten hoaks serta pelacakan praktik politik uang melalui dompet digital

Penggunaan “Buzzer” Hingga “Influencer” dalam Kampanye Politik Belum Diatur
  • Pemengaruh, Pendengung, Revisi UU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/penggunaan-buzzer-hingga-influencer-dalam-kampanye-politik-belum-diatur

Pemanfaatan media sosial oleh partai politik mendorong politisi untuk merekrut pendengung (buzzer) hingga pemengaruh (influencer). Namun dalam implementasinya, belum ada dasar aturan meski terdapat celah aliran dana.

Penggunaan buzzer dan influencer menurut Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos, sah-sah saja. Selama si pemengaruh mendeklarasikan dirinya jika memperoleh bayaran atas dukungannya. Hal ini membuat kontestasi menjadi lebih adil.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden Sekar Arum pun menyatakan agar kampanye politik yang memanfaatkan platform digital harus diatur secara jelas dan transparan perihal edaran konten. Kampanye politik melalui platform digital pun harus diberi label dibandingkan konten umum lainnya. Beliau pun juga menyoroti adanya risiko penyalahgunaan akal imitasi (AI) yang menyebarkan disinformasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama, penggunaan pendengung dan pemengaruh juga penting namun yang perlu diatur adalah rambu-rambunya dan itu perlu dibahas dalam UU Pemilu ke depan. Selanjutnya, beliau juga menegaskan apabila terdapat pembayaran kepada tenaga profesional seharusnya tercatat dalam laporan dana kampanye.

Negosiasi Akhiri Perang, Ukraina dan Rusia Sepakat Tukar 314 Tahanan
  • Negosiasi Damai Rusia-Ukraina
  • https://news.detik.com/internasional/d-8342760/negosiasi-akhiri-perang-ukraina-dan-rusia-sepakat-tukar-314-tahanan

Ukraina dan Rusia sepakat melakukan pertukaran lebih dari 300 tahanan usai pembicaraan yang disebut “produktif” di Abu Dhabi. Meski demikian, mediator Amerika Serikat (AS) mengakui masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan lebih luas demi mengakhiri perang. Di tengah berlangsungnya pembicaraan tersebut, sebagian besar Ibu Kota Ukraina, Kyiv, masih mengalami pemadaman pemanas di tengah suhu di bawah nol derajat. Kondisi ini terjadi setelah serangan Rusia berturut-turut melumpuhkan pasokan energi ke ratusan blok apartemen di kota tersebut.

“Hari ini, delegasi dari Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia sepakat untuk menukar 314 tahanan, pertukaran pertama dalam lima bulan,” kata utusan AS Steve Witkoff. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengonfirmasi pertukaran tersebut dengan menyebut masing-masing pihak menukar 157 tahanan. Namun, belum ada pembaruan terkait isu wilayah yang menjadi perdebatan utama.

Dalam pernyataan resmi Rabu (4/2) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut setidaknya 55 ribu tentara Ukraina telah tewas sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Angka tersebut lebih rendah dibanding banyak perkiraan independen. Sementara itu, Rusia belum mempublikasikan jumlah korban dari pihak militernya. Penelusuran berita duka dan pengumuman keluarga yang dilakukan BBC bersama media independen Mediazona menemukan lebih dari 160 ribu tentara Rusia yang tewas dalam konflik tersebut.

Anggota DPR: Infrastruktur Pemilu Harus Diamankan Seperti Perbankan
  • Digitalisasi Pemilu, E-Counting, e-voting
  • https://www.antaranews.com/berita/5398530/anggota-dpr-infrastruktur-pemilu-harus-diamankan-seperti-perbankan

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan bahwa infrastruktur sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus diamankan sangat ketat seperti sistem perbankan.

“Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” kata Romy di Jakarta, Kamis.

Beliau menilai ancaman terhadap pemilu saat ini bersifat sistem, mulai dari manipulasi data, serangan siber, hingga penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemilu harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara daripada sekedar prosedur elektoral.

Visi jangka panjang adalah menerapkan e-voting, sementara saat ini e-counting masih menjadi jalan tengah yang paling rasional dan konstitusional. Reformasi pemilu harus didukung oleh teknologi dan SDM yang matang secara mental dan moral.

Tragedi Siswa SD di Ngada, MUI Desak Perbaikan Bantuan Pendidikan
  • Tragedi Siswa SD NTT Bunuh Diri
  • https://cahaya.kompas.com/aktual/26B06084807290/tragedi-siswa-sd-di-ngada-mui-desak-perbaikan-bantuan-pendidikan

Kabar duka datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS dilaporkan wafat dalam peristiwa akhiri hidup yang diduga berkaitan dengan kesulitan membeli buku dan pena. Peristiwa ini memantik keprihatinan luas dan seruan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak serta bantuan pendidikan. Majelis Ulama Indonesia meminta penanganan lintas kementerian agar kasus serupa tak terulang.

Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Siti Ma’rifah, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Putri Wakil Presiden ke-13 RI itu menilai peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat.

Siti Ma’rifah menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak: kementerian sosial, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan dasar dan menengah, serta agama. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta melakukan pendataan akurat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang berdampak pada akses pendidikan dasar. Menurutnya, faktor ekonomi, kesehatan mental, serta penguatan pendidikan agama di keluarga menjadi aspek yang perlu ditangani bersama.

10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di RI, Nomor 1 Papua
  • BPS Rilis Tingkat Pengangguran
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260205164130-92-1325023/10-provinsi-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-ri-nomor-1-papua

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,35 juta orang pengangguran di Indonesia hingga November 2025. Dari jumlah ini persentase tertinggi ada di Papua sebesar 7,08 persen. Dari data yang dirilis BPS pada Kamis (5/2), pengangguran laki-laki sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dibanding pengangguran perempuan yang sebesar 4,71 persen.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, pengangguran perkotaan sebesar 5,65 persen, lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan sebesar 3,31 persen. Lalu, dari kelompok umur, usia muda (15-24 tahun) merupakan pengangguran tertinggi, yaitu mencapai 16,26 persen. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 8,45 persen, tertinggi dibandingkan tamatan pada jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, paling rendah berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,29 persen.

Berikut 10 Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi:

1.Papua 7,08 persen
2. Jawa Barat 6,66 persen
3. Banten 6,63 persen
4. Papua Barat Daya 6,56 persen
5. Kepulauan Riau 6,35 persen

6. DKI Jakarta 6,31 persen
7. Maluku 6,11 persen
8. Sulawesi Utara 5,78 persen
9. Aceh 5,60 persen
10. Sumatra Barat 5,52 persen.

Juda Agung Resmi Jadi Wakil Purbaya di Kemenkeu
  • Pelantikan Wakil Menteri Keuangan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260205153949-532-1324985/juda-agung-resmi-jadi-wakil-purbaya-di-kemenkeu

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang baru, Kamis (5/2). Juda dipilih untuk mengisi bangku yang ditinggalkan Thomas Djiwandono sebelumnya. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang kemudian kata-katanya diikuti mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Juda Agung bisa lebih baik dalam memastikan sinkronisasi fiskal dan moneter. Juda Agung mengundurkan diri dari kursi Deputi Gubernur BI, pada Januari 2026. Kini bangku Juda di BI sudah lebih dulu resmi dihuni mantan Wamenkeu Thomas.

Airlangga Sebut Dua Kemungkinan Skema Demutualisasi BEI, Salah Satunya IPO
  • Skema Demutualisasi BEI
  • ttps://katadata.co.id/finansial/bursa/6985301ec10c5/airlangga-sebut-dua-kemungkinan-skema-demutualisasi-bei-salah-satunya-ipo

Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa demutualisasi BEI dapat dilakukan lewat penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) serta private placement dengan target penyelesaian pada kuartal pertama. Langkah ini bertujuan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan bursa, memperluas kepemilikan termasuk bagi negara, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pasar modal.

Pemerintah juga mendorong peningkatan free float menjadi 15 %. Selain itu juga mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi, melibatkan regulator, self‑regulatory organization (SRO), dan pemangku kepentingan lain untuk memperdalam likuiditas dan mengurangi konflik kepentingan.

OJK Bakal Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal
  • OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/698535a60274b/ojk-bakal-bentuk-satgas-reformasi-integritas-pasar-modal

OJK bersama Self‑Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal. Berdasarkan hasil diskusi dengan Menko Airlangga Hartarto akan segera dibentuk pada PTIJK 2026 di Jakarta.

OJK akan melaksanakan delapan rencana aksi, termasuk kebijakan free float minimum 15 %, transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penegakan regulasi yang lebih tegas, tata kelola emiten, pendalaman pasar, serta kolaborasi dengan stakeholder, untuk mewujudkan pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan. OJK, BEI, KSEI, KPEI, serta pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya telah menegaskan komitmen mendukung reformasi integritas pasar modal, mengingat dinamika pasar terbaru menjadi momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas dan integritas di samping pertumbuhan yang tinggi.

Sawit Didefinisikan sebagai Pohon di KBBI, Apa Risikonya?
  • Deforestasi akibat Lahan Sawit, Kamus KBBI, Pohon Sawit, Redefinisi Sawit
  • https://tirto.id/definisi-sawit-jadi-pohon-di-kbbi-risiko-lingkungan-yang-muncul-hqzQ

Redefinisi sawit dari tanaman menjadi pohon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerap dikait-kaitkan dengan obsesi Presiden Prabowo Subianto terhadap makhluk hidup bernama latin Elaeis guineensis ini. Dosen dan Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hero Marhaento, heran dengan perubahan definisi sawit menjadi pohon. Padahal perbedaan pohon dan bukan pohon dapat dibedakan secara sederhana, dilihat dari ciri utamanya yang berkayu, baik dari batang utama maupun ranting.

Jika perubahan definisi ini ingin melegitimasi persoalan deforestasi, Hero menilai hal itu dari sudut pandang lain. Definisi deforestasi tidak bisa diubah sepihak oleh satu negara karena menjadi isu internasional dengan standar yang disepakati bersama. Redefinisi sawit yang tak berpijak pada landasan ilmiah yang kuat akan berujung pada berbagai kebijakan yang berpengaruh kepada aspek lingkungan. Jika sawit dianggap pohon, maka logika berikutnya adalah menganggapnya setara dengan vegetasi hutan dan perluasan kebun sawit dapat diartikan sebagai penambahan jumlah pepohonan. Narasi itu bisa merembet lebih jauh kepada klaim sebagai upaya rehabilitasi lahan hingga peningkatan luas perkebunan sawit dapat dipresentasikan sebagai keberhasilan menahan laju deforestasi.

Idealnya, setiap istilah yang masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melibatkan ahli di bidang terkait. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir, KBBI sudah menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi. Dalam perjalanan Kongres Bahasa Indonesia, Badan Bahasa melibatkan para pakar di bidang ilmunya dalam menentukan penulisan istilah yang benar. Tapi, sejak korpus digunakan sebagai kriteria penentuan entri kamus berdasarkan frekuensi penggunaan kata, peran pakar mulai terpinggirkan. Hal ini terlihat dari berkurangnya keterlibatan mereka dalam merumuskan definisi dalam kamus.

BPIP Susun Buku Teks Pancasila untuk Perguruan Tinggi
  • Pancasila di Kampus, Pembelajaran Pancasila pada Kampus
  • https://www.tempo.co/politik/bpip-susun-buku-teks-pancasila-untuk-perguruan-tinggi-2112976

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, pada tahun ini pihaknya berencana menyusun buku teks pembelajaran Pancasila tersebut dengan melibatkan partisipasi dari berbagai perguruan tinggi. Yudian menyebut penyusunan buku teks pembelajaran tersebut tidak hanya melibatkan akademisi dari bidang sejarah, tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu lain agar Pancasila dipahami secara utuh dan kontekstual.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan pemahaman sejarah Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah nasional dan tantangan zaman. Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS Fitria Rahmawati menyatakan, UNS mendukung penuh rencana penyusunan buku teks Pancasila. Ia menilai selama ini pengajaran Pancasila yang menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi masih bergantung pada kisi-kisi dan rencana pembelajaran semester masing-masing dosen.

Hal ini dibahas dalam seminar nasional bertajuk Penguatan Sejarah Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Kebijakan dan Pendidikan Sejarah yang digelar di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Ramai Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI, Mensos: RS Tidak Boleh Tolak Pasien!
  • Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Peserta BPJS PBI
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/05/19580281/ramai-penonaktifan-bpjs-kesehatan-pbi-mensos-rs-tidak-boleh-tolak-pasien?source=terpopuler

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Hal itu ia tegaskan menanggapi penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah telah mengkonfirmasi adanya penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Namun bukan kebijakan sepihak dari BPJS Kesehatan. Penonaktifan kepesertaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku 1 Februari 2026.

Rizzky menegaskan, bagi peserta yang terdampak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya selama memenuhi kriteria tertentu. Pertama, peserta masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, masyarakat terbukti masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin dari verifikasi di lapangan. Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Pemerintah Serap Rp36 Triliun dari Lelang SUN
  • Lelang SUN 2026
  • https://www.neraca.co.id/article/232538/pemerintah-serap-rp36-triliun-dari-lelang-sun

Pemerintah menyerap dana senilai Rp36 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Februari 2026. Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp76,59 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp10,5 triliun dari penawaran masuk Rp20,6 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp6,15 triliun dari seri FR0109 (pembukaan kembali). Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal Rp5,6 triliun. Serapan berikutnya yaitu seri SPN12270204 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp5 triliun. Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp2,85 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali).

Serapan selanjutnya adalah seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,8 triliun dari penawaran masuk Rp3,79 triliun. Seri SPN01260307 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun. Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp1,05 triliun. Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp500 miliar dari seri SPN12260507 (pembukaan kembali).

Konsensus Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2025 5,1%
  • Pertumbuhan Ekonomi 2025
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260205/9/1950294/konsensus-ekonom-ramal-pertumbuhan-ekonomi-ri-tahun-2025-51

Kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan meleset dari ekspektasi pemerintah di angka 5,2%. Estimasi paling moderat berada di kisaran 5% sampai dengan 5,1%. Sementara estimasi optimistiknya berada di angka 5,3%. Adapun konsensus ekonom dan analis memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia 2025 hanya akan tumbuh paling tinggi 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Berdasarkan estimasi median (median estimate) dari perkiraan para ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun lalu yakni sebesar 5,1% jelas berada di bawah target APBN yakni 5,2%.

Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan ekonomi 5,3% yang disampaikan satu-satunya oleh ekonom Citigroup Securities Indonesia, Helmi Arman. Adapun prediksi terendah yakni 4,7% dari Enrico Tanuwidjaja (PT Bank Uob Indonesia). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkirakan ekonomi tahun 2025 tumbuh 5,23%, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) hanya 5,17%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 berpeluang di bawah target yang ditetapkan pada APBN yakni 5,2%. Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi bisa semakin melesat pada 2026. Dia turut melihat geliat perekonomian dari penerimaan pajak APBN Januari 2026 yang disebutnya tumbuh 30% (YoY).

Purbaya Bidik Peluang Tambah Pemasukan Negara Tanpa Bebani Wajib Pajak
  • Instrumen Pengumpul Pajak dan Bea Cukai
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260205063956-532-1324737/purbaya-bidik-peluang-tambah-pemasukan-negara-tanpa-bebani-wajib-pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membidik peluang peningkatan penerimaan negara tanpa menambah beban wajib pajak (WP). Upaya tersebut akan ditempuh melalui penertiban instrumen pengumpulan pajak dan bea cukai serta pemanfaatan teknologi canggih untuk menutup celah kebocoran. “Tanpa menaikkan tarif pajak atau menggunakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan ruang untuk penambahan jenis pajak baru akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Pemerintah tidak ingin kebijakan fiskal justru menghambat pemulihan yang sedang berlangsung. Ia menilai pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat, namun belum cukup kuat untuk langsung dibebani kebijakan fiskal tambahan. Pemerintah karena itu memilih fokus memperkuat fundamental dan memastikan belanja negara berjalan efektif. Selain dari sisi penerimaan, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan belanja negara. Ia menyatakan akan turun langsung memastikan program pemerintah dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan kebocoran seminimal mungkin.

Tanpa Ada Peringatan, Israel Kembali Serang Rumah dan Tenda Pengungsi Gaza
  • Serangan Israel di Gaza
  • https://news.detik.com/internasional/d-8341347/tanpa-ada-peringatan-israel-kembali-serang-rumah-dan-tenda-pengungsi-gaza

Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel terus menerus menyerang warga Gaza hingga 23 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata itu dimulai pada Oktober lalu. Dilansir Aljazeera, Kamis (5/2/2026), korban di antaranya adalah anak-anak. Wartawan Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, mengatakan sejumlah rumah penduduk di Kota Gaza “telah menjadi sasaran langsung tanpa peringatan sebelumnya”. Abu Azzoum mengatakan serangan-serangan tersebut, yang terjadi meskipun “gencatan senjata” yang dimediasi Amerika Serikat seharusnya telah berlaku, telah membuat warga Palestina di Gaza “tanpa rasa lega sama sekali”.

520 Warga Gaza TewasIsrael telah membunuh lebih dari 520 warga Palestina sejak “gencatan senjata” diberlakukan hampir empat bulan lalu. Pada Rabu (4/2), Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa Israel telah menyerahkan jenazah 54 warga Palestina dan 66 kotak berisi “sisa-sisa manusia dan organ”. Setidaknya 71.803 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Kelompok hak asasi manusia dan penyelidikan PBB menyebut tindakan militer Israel di Gaza sebagai genosida. Kasus genosida terhadap Israel sedang berlangsung di Mahkamah Internasional di Den Haag.

Sekjen PBB Desak Perjanjian Nuklir AS-Rusia Segera Diperpanjang
  • Perjanjian Nuklir
  • https://news.detik.com/internasional/d-8341314/sekjen-pbb-desak-perjanjian-nuklir-as-rusia-segera-diperpanjang

Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk segera menandatangani perjanjian nuklir terbaru. Sebab, perjanjian nuklir AS-Rusia sebentar lagi akan berakhir. Guterres mengatakan ini adalah “momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional”. Perjanjian New START diketahui berakhir pada hari ini, jika perjanjian itu berakhir maka secara resmi membebaskan Moskow dan Washington dari sejumlah pembatasan pada persenjataan nuklir mereka.

Guterres mengatakan New START dan perjanjian pengendalian senjata lainnya telah “meningkatkan keamanan semua bangsa secara drastis.” “Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang paling buruk — risiko penggunaan senjata nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade,” katanya, tanpa memberikan detail lebih lanjutnya. Rusia dan Amerika Serikat bersama-sama mengendalikan lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir dunia, tetapi perjanjian persenjataan telah melemah.

Perjanjian New START, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2010, membatasi persenjataan nuklir masing-masing pihak hingga 1.550 hulu ledak strategis yang ditempatkan-pengurangan hampir 30 persen dari batas sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2002. Perjanjian ini juga memungkinkan masing-masing pihak untuk melakukan inspeksi di lokasi persenjataan nuklir pihak lain, meskipun inspeksi ini ditangguhkan selama pandemi Covid-19 dan belum dilanjutkan sejak saat itu.


Sulit Jadi P3K, Kemenag Usul Insentif Guru Madrasah Honorer Naik Jadi Rp400 Ribu
  • Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t9yrpd483/sulit-jadi-p3k-kemenag-usul-insentif-guru-madrasah-honorer-naik-jadi-rp400-ribu-part2

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan adanya kenaikan tunjangan insentif bagi guru madrasah honorer yang belum sertifikasi menjadi Rp400 ribu per bulan dari sebelumnya Rp250 ribu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Selama ini, Kementerian Agama memberikan tunjangan insentif sebesar Rp250 ribu per bulan kepada 427 ribu guru honor madrasah yang belum tersertifikasi dan berstatus non-PNS. Fesal mengatakan, insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini menerima penghasilan bervariasi dari komite sekolah, dana BOS, maupun yayasan.

Selain insentif bulanan, Kemenag juga memberikan tunjangan khusus bagi guru non-PNS dan nonsertifikasi yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tunjangan tersebut sebesar Rp16 juta per tahun atau sekitar Rp1 juta lebih per bulan. a menyebutkan, tunjangan khusus tersebut telah disalurkan kepada 8.613 guru madrasah dengan total anggaran sekitar Rp102 miliar dan biasanya dibayarkan secara bertahap setiap tiga bulan. Di sisi lain, Kemenag juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 181.582 guru non-ASN.

Tambah Lagi Negara Saling Konflik, Kini Turki Vs Yunani
  • Konflik Turki-Yunani
  • https://news.detik.com/internasional/d-8341298/tambah-lagi-negara-saling-konflik-kini-turki-vs-yunani

Sengketa lama di Laut Aegea antara Turki dan Yunani ternyata belum tuntas. Situasi ini menambah daftar negara yang saling konflik. Kedua negara kabarnya ingin kembali berbicara. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani-Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (9/2) depan. Jika tak ada perubahan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Hal itu membuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.

Dewan kerja sama itu dibentuk pada 2010. Hal itu menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun, catatan prestasi dewan itu tipis. Dewan itu lebih berfungsi sebagai wadah ‘agenda positif’ di antara dua anggota NATO tersebut, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena dan perbedaan tafsir antara kedua negara tetap tajam.

Sengketa ini telah berlangsung puluhan tahun. Yunani dan Turki terus berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea. Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya. Rujukan hukum utamanya ialah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Di sinilah kebuntuan terjadi. Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang karena langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam ‘laut pedalaman’ Yunani. Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea.

DPR Usul Kepala Daerah Tak Pegang Lagi Proyek Jalan, Ini Alasannya
  • Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan, Revisi UU Jalan, Tata Kelola Jalan Daerah
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260204121630-4-708076/dpr-usul-kepala-daerah-tak-pegang-lagi-proyek-jalan-ini-alasannya

Dalam rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, isu disparitas kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu bahasan utama.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menekankan bahwa persoalan jalan daerah bukan hanya terkait besarnya anggaran, melainkan lebih pada aspek tata kelola dan konsistensi kebijakan. Ia mencatat bahwa selama dua puluh tahun terakhir, kualitas jalan daerah meningkat sangat lambat dibandingkan jalan nasional yang relatif terjaga pada tingkat tinggi. Menurutnya, sistem desentralisasi pembangunan jalan justru menimbulkan perbedaan standar dan prioritas antarwilayah. Selain itu, setiap pergantian kepala daerah sering diikuti perubahan kebijakan anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan tidak berlangsung secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

“Beberapa negara itu kewenangan membangun jalan itu tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah Pak di beberapa negara. Itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat semua supaya apa? Supaya standarnya sama, kemudian sebaran jalannya itu sama, merata dia karena dianggarkan secara komprehensif dia, tidak beda kepala beda kebijakan,” kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026). Beliau juga mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Jalan agar kewenangan jalan strategis diambil alih oleh pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebab pendekatan berbasis instruksi presiden tidak selalu berkelanjutan. Sementara itu, daerah hanya bertanggung jawab untuk membuat jalan ke dusun-dusun saja.

Keluhan BPJS PBI Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan: Bisa Direaktivasi
  • BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI)
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/05/070000565/keluhan-bpjs-pbi-dinonaktifkan-bpjs-kesehatan--bisa-direaktivasi?page=2

Sebagian masyarakat Indonesia sempat resah setelah menemui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka dinonaktifkan. Tapi, peserta BPJS PBI yang status kepesertaannya sempat dinonaktifkan tidak perlu panik dan khawatir. Lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) memastikan bahwa keanggotaan BPJS PBI masih bisa diaktifkan kembali atau reaktivasi. Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat fakir miskin dan warga kurang mampu yang sebelumnya hampir kehilangan akses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan memberikan sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi. Berikut kriterianya: Pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, peserta BPJS PBI bisa mendatangi Dinas Sosial di wilayah setempat untuk mengajukan pengaktifan ulang. Pengajuan tersebut lalu diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dicek lebih lanjut. Penonaktifan BPJS PBI yang meresahkan sebagian masyarakat belakangan ini dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Dalam SK tersebut, Rizzky menjelaskan bahwa ada penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. 

Dana PIP Rp 450 Ribu Sudah di Rekening, Mengapa Siswa SD di Ngada Tak Bisa Mencairkannya?
  • Administrasi pemberi bantuan, data administrasi kependudukan, Kemiskinan Ekstrem
  • https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2026/02/05/064600388/dana-pip-rp-450-ribu-sudah-di-rekening-mengapa-siswa-sd-di-ngada-tak?page=2

YBR siswa SD SD Negeri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung di pohon cengkeh tidak jauh dari rumah neneknya, memicu keprihatinan luas, terutama terkait kondisi sosial dan hambatan administrasi bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu.

Bantuan pendidikan dari pemerintah sulit diakses oleh keluarga korban karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepala UPTD SD Negeri Rj, Maria Ngene menjelaskan pihak sekolah sebenarnya telah mengusulkan YBR sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Dana sebesar Rp 450.000 sudah masuk ke rekening, namun gagal dicairkan, karena belum memiliki NIK.

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, langsung meninjau lokasi gubuk bambu berukuran 2×3 meter tempat YBR tinggal. Ia memastikan pihaknya segera merampungkan dokumen kependudukan keluarga korban agar kejadian serupa tidak terulang.

Bupati Raymundus Bena pun menegaskan bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi. Ia memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari kepala sekolah hingga kepala desa, untuk melakukan sistem “jemput bola” dalam urusan administrasi bantuan.

Danantara Gelar Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi di 6 Daerah pada Jumat
  • Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi
  • https://katadata.co.id/berita/industri/69833d77e48ca/danantara-gelar-groundbreaking-6-proyek-hilirisasi-di-6-daerah-pada-jumat

Danantara akan menggelar peletakan batu pertama (groundbreaking) serentak untuk enam proyek hilirisasi di lokasi seperti Kalimantan Barat dan Cilacap pada Jumat (6/2). Proyek tersebut mencakup smelter aluminium, smelter grade alumina, pabrik bioavtur, pabrik bioetanol, fasilitas pengolahan kelapa total investasi mencapai miliaran dolar AS.

COO Danantara menegaskan bahwa inisiatif ini menandakan pergeseran fokus ekonomi nasional ke basis industri, sekaligus mendukung rencana pembangunan pabrik baja upstream di Cilegon dan penyehatan Krakatau Steel. Danantara telah melakukan pembenahan laporan keuangan, impairment, serta restrukturisasi bisnis sebelum masuk ke tahap konsolidasi.

Prabowo Diskusi 3 Jam dengan Eks Menlu, Bahas Peran RI di Dewan Perdamaian Gaza
  • Prabowo Bertemu Tokoh Diplomasi
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69835a252ef08/prabowo-diskusi-3-jam-dengan-eks-menlu-bahas-peran-ri-di-dewan-perdamaian-gaza

Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tiga jam dengan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menlu di Istana Merdeka untuk membahas rencana Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace). Para mantan menteri, termasuk Alwi Shihab dan Dino  Djalal, menyatakan BoP sebagai instrumen untuk menghentikan kekerasan, mendukung solusi dua negara, dan menekankan bahwa keanggotaan dapat ditarik bila tidak sejalan dengan cita‑cita bangsa.

Dalam forum tersebut dibicarakan iuran keanggotaan senilai US$ 1 miliar; sumber pendanaan masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai penggunaan APBN. Pemerintah berupaya mengambil opsi pembayaran dilakukan secara bertahap.

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Jakarta hingga 8 Februari 2026
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/02/05/08255031/bmkg-peringatkan-cuaca-ekstrem-jakarta-hingga-8-februari-2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jakarta yang berlaku mulai Selasa (4/2/2026) hingga Minggu (8/2/2026). Sejumlah wilayah diprakirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat selama periode tersebut. Informasi tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resmi @infobmkg. Dalam peringatannya, BMKG membagi status cuaca ke dalam dua level, yakni waspada untuk hujan sedang hingga lebat dan siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta gangguan aktivitas transportasi.

Indonesia Akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 7 Gigawatt hingga 2034
  • Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
  •  https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/698342d0ed419/indonesia-akan-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir-7-gigawatt-hingga-2034

Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) total 7 GW dalam delapan tahun, dimulai dengan 500 MW dan bertahap hingga target akhir pada 2034. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal EBTKE, menargetkan pembangunan PLTN pertama pada 2027 di Sumatra atau Kalimantan, dengan regulasi serta studi kelayakan yang sudah disiapkan.

RUPTL 2025‑2034 menargetkan penambahan kapasitas listrik total 69,5 GW, dimana 76 % berasal dari Energi Baru Terbarukan termasuk nuklir 0,5 GW, serta penekanan pada storage, fosil, dan komitmen penurunan emisi karbon. Keputusan memulai PLTN juga membuka peluang investasi baru, baik pada sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional dalam jangka panjang.

Kasus Bocah SD di Ngada Meninggal Dunia, Psikolog Soroti Beban Mental dan Kemiskinan pada Anak
  • Tragedi Siswa SD NTT Bunuh Diri
  • https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2026/02/05/081500488/kasus-bocah-sd-di-ngada-meninggal-dunia-psikolog-soroti-beban-mental

Kasus kematian tragis YBR, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar mengenai kondisi psikologis anak-anak yang tumbuh dalam jeratan kemiskinan ekstrem. YBR dikenal sebagai anak yang memikul tanggung jawab besar di usia dini, mulai dari membantu neneknya mencari kayu bakar hingga menjadi tulang punggung emosional keluarga. Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk pakar psikologi. Fitriatul Masruroh, psikolog dari Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) EKSHAFIT Banyuwangi, menilai situasi yang dialami YBR sebagai beban perkembangan yang muncul sebelum waktunya.

Menurutnya, anak-anak seharusnya fokus pada pembentukan rasa aman dan kelekatan, bukan memikirkan keberlangsungan hidup. Fitriatul menjelaskan bahwa kemiskinan terus-menerus bukan sekadar masalah material, melainkan sumber stres kronis. Sistem psikologis anak dipaksa berada dalam kondisi “siaga” untuk bertahan hidup, sehingga kapasitas mental yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar justru terkuras oleh kecemasan masa depan.

Board of Peace Dinilai Opsi Realistis bagi Indonesia
  • Board of Peace
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/857230/board-of-peace-dinilai-opsi-realistis-bagi-indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang realistis di tengah terbatasnya opsi diplomatik untuk mendorong penghentian konflik di Gaza. Meski sarat risiko, langkah tersebut dipandang sebagai satu-satunya jalur yang tersedia saat ini untuk menjaga peluang perdamaian sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dino menyampaikan kesan tersebut usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung dalam suasana terbuka dan dua arah. Ia mengaku terkejut dengan dinamika diskusi yang berlangsung tanpa batasan topik maupun pertanyaan.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai risiko, opsi, hingga skenario terburuk turut dibahas secara mendalam. Dino menilai Prabowo bersikap terbuka terhadap masukan, termasuk kritik dan kekhawatiran yang disampaikan para peserta diskusi. Menurut Dino, Prabowo menunjukkan pendekatan yang realistis dalam menyikapi BoP. Ia menilai saat ini tidak ada alternatif lain selain BoP yang berada di atas meja diplomasi internasional, meskipun efektivitasnya belum dapat dipastikan sepenuhnya.

Dino menegaskan, BoP harus dipahami sebagai sebuah eksperimen politik dan diplomatik, bukan solusi instan untuk mengakhiri konflik Gaza. Risiko kegagalan dinilainya cukup tinggi, mengingat kompleksitas aktor yang terlibat. Yang paling diapresiasi Dino adalah penegasan Prabowo, Indonesia masuk ke dalam BOP dengan sikap hati-hati serta tetap memegang kedaulatan penuh untuk keluar apabila forum tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.

Lagi, Anak Buah Purbaya Kena OTT KPK!
  • Kemenkeu, OTT KPK
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/05/05495851/lagi-anak-buah-purbaya-kena-ott-kpk

Lagi, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026). Pasca-operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kini melakukan operasi senyap di dua daerah lain. Dua daerah lain yang kini kena giliran OTT KPK adalah KPP Madya Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dan dua orang lainnya dalam OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu. Budi mengungkapkan, dari operasi senyap ini, penyidik menyita uang sekitar Rp 1 miliar Budi mengatakan, saat ini, para pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.00 WIB. Meski demikian, ketiganya tidak melewati pintu depan gedung, melainkan pintu belakang.

Pada hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di Jakarta dan Lampung yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap tersebut.

Angka Pernikahan Menurun, Kesiapan Finansial Jadi Tolak Ukur Menikah
  • Angka Pernikahan Menurun
  • https://lifestyle.kompas.com/read/2026/02/05/080300620/angka-pernikahan-menurun-kesiapan-finansial-jadi-tolak-ukur-menikah

Menikah yang dulu dianggap sebagai fase hidup alami setelah mencapai usia tertentu, kini mulai dimaknai dengan cara berbeda. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat dan realitas ekonomi yang semakin kompleks, banyak orang mulai memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang harus didukung kesiapan finansial, bukan sekadar kesiapan usia. Perubahan cara pandang ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam satu dekade terakhir, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Pada 2014, tercatat sekitar 2,1 juta peristiwa pernikahan. Sepuluh tahun kemudian, pada 2024, angkanya menyusut hingga mendekati 1,4 juta. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan penurunan kuantitas, tetapi juga pergeseran nilai yang menyertai keputusan menikah.

1 Juta Aplikasi AI di Android Bocorkan 700 TB Data Sensitif Pengguna
  • Kebocoran Data
  • https://tekno.kompas.com/read/2026/02/05/08080007/1-juta-aplikasi-ai-di-android-bocorkan-700-tb-data-sensitif-pengguna

Peneliti keamanan di media keamanan siber Cybernews menerbitkan studi baru. Riset itu menemukan bahwa aplikasi AI yang beredar di toko aplikasi platform Android Google Play Store, ternyata tidak memiliki keamanan yang memadai. Kerentanan itu membuat data sensitif pengguna terekspos. Setelah meneliti sekitar 1,8 juta aplikasi AI Android di PlayStore, peneliti menemukan sebanyak 730 TB data pengguna di server cloud Google bocor. Informasi sensitif itu termasuk data keuangan yang memungkinkan hacker menguras dompet digital. Kebocoran ini terjadi melalui serangan siber yang ditargetkan. Menurut peneliti, sebagian besar aplikasi AI di Play Store menggunakan teknik enkripsi yang tidak aman, yakni “hardcoding”. Hardcode atau hardcoded secret berarti bahwa data sensitif seperti kunci API dan password disimpan langsung ke kode sumber aplikasi.

Anak Buah Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,45 Persen
  • pertumbuhan ekonomi
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/05/080800226/anak-buah-purbaya-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-tembus-5-45-persen

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimis ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat hingga akhir 2026, meski sempat diwarnai gejolak di pasar keuangan. Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (Dirjen SEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4 persen, dengan upaya menjaga momentum hingga kuartal IV dan berlanjut ke awal kuartal I tahun berikutnya. Ia menjelaskan, salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi ialah pertama pembalikan aktivitas manufaktur yang mulai terlihat kuat, bahkan berlanjut hingga Januari 2026. Indikator ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan permintaan di sektor riil. Selain itu, penyaluran kredit perbankan juga menunjukkan perbaikan signifikan.

Prabowo Mau Rombak Insentif Fiskal
  • Wacana Perombakan Insentif Fiskal
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260205/12/1950186/prabowo-mau-rombak-insentif-fiskal-begini-respons-pengusaha

Kalangan dunia usaha mewanti-wanti rencana pemerintah dalam mendesain ulang insentif penanaman modal agar tidak menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang berisiko melemahkan kepercayaan investor. Seperti diketahui, pemerintah tengah merombak skema insentif fiskal seiring dengan pembenahan sektor investasi mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga super tax deduction. Dalam desain ulang tersebut, pemerintah berencana memperinci sektor-sektor penerima fasilitas fiskal agar insentif lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan menyusun daftar bidang usaha yang dilarang bagi penanaman modal asing (PMA), bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus, serta pengaturan bidang usaha minuman beralkohol. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai penataan ulang ekosistem penanaman modal merupakan proses krusial yang perlu melibatkan dunia usaha sejak tahap awal perumusan kebijakan. Menurut Shinta, masukan dari pelaku usaha diperlukan agar penetapan sektor, kriteria, maupun desain insentif selaras dengan struktur biaya industri, realitas keputusan investasi, serta dinamika persaingan global.

Akademisi Unmul: Akar Masalah Ada di Partai Politik
  • Partai Politik, Pilkada oleh DPRD
  • https://kaltim.antaranews.com/berita/255122/akademisi-unmul-akar-masalah-ada-di-partai-politik

Akademisi di Kalimantan Timur menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak menyentuh akar persoalan, karena problem utama pilkada langsung bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik.

Analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip Unmul), Anwar Alaydrus, mengatakan “Rata-rata kepala daerah yang ditangkap KPK itu bermain di perizinan. Bahkan ada satu penjabat kepala daerah yang hanya tiga bulan menjabat, tapi mengeluarkan lebih dari 250 izin. Selama tanda tangan mereka masih laku, itu akan dilakukan, karena biaya politik yang dikeluarkan memang sangat tinggi,” ujar Anwar dalam diskusi publik di Balikpapan, Rabu (4/2). Kompetisi politik pun kerap ditentukan oleh kekuatan modal bukan kapasitas kepemimpinan.

Analis kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saipul, politik uang tumbuh subur karena pilkada berlangsung di tengah masyarakat yang belum siap secara literasi politik maupun ketahanan ekonomi. Ia menekankan perlunya pembenahan partai politik melalui transparansi pencalonan dan pendanaan, sebab ruang gelap dalam rekrutmen kandidat mendorong praktik transaksional sejak awal.

Senada, Sri Murlianti, sosiolog Universitas Mulawarman, menilai akar persoalan pilkada bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada kegagalan partai menjalankan fungsi demokratisnya. Menurutnya, rendahnya pendidikan politik dan kondisi ekonomi seharusnya menjadi alasan memperkuat sistem pendukung demokrasi, bukan menghapus partisipasi langsung rakyat. Ia menegaskan pilkada langsung tetap memberi ruang kontrol sosial, meski terbatas, yang akan semakin menyempit jika mekanisme pemilihan dialihkan ke DPRD.

Polemik Sedot Air Tanah Industri Air Minum Menggantung, Pemerintah Lempar ke DPR
  • Polemik Sedot Air Tanah Industri Air Minum
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6983efa094f74/polemik-sedot-air-tanah-industri-air-minum-menggantung-pemerintah-lempar-ke-dpr

Polemik penyedotan air tanah oleh industri air minum dalam kemasan (AMDK) belum terang arah penyelesaiannya. Oktober tahun lalu, setelah memanggil delapan perusahaan besar di sektor ini, Komisi VII DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja guna merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Industri AMDK.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR membahas industri AMDK, Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, kebijakan terkait sumber air minum dalam kemasan menyangkut beberapa kementerian. Dalam soal perizinan pengambilan air tanah, misalnya, kebijakan berada di ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Masa Depan Pemilu: Menghindari Turbulensi dan Kelelahan Politik
  • Harmonisasi RUU Pemilu dan Putusan MK, Kodifikasi UU Pemilu, Penguatan Parpol
  • https://news.detik.com/kolom/d-8338077/masa-depan-pemilu-menghindari-turbulensi-dan-kelelahan-politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu menjadi dua tahap; pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah memiliki implikasi yuridis dan politis.

Secara yuridis, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu dan berpotensi menyebabkan disfungsi layanan pemerintahan daerah akibat kekosongan masa jabatan anggota DPRD sekitar 2–2,5 tahun. Masa jabatan DPRD periode 2024 akan berakhir pada 2029, bertepatan dengan pemilu serentak nasional, sementara pemilu serentak daerah baru digelar pada 2031. Karena itu, diperlukan terobosan hukum berupa skema dan desain transisi yang cermat, tidak hanya bagi anggota DPRD tetapi juga untuk memperkuat perangkat kerja badan legislasi DPR RI. Harmonisasi antara revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan MK menjadi kunci dalam menyusun skema transisi tersebut.

Proses kodifikasi hukum pemilu yang diusulkan masyarakat sipil tidak sederhana karena berpotensi membuka revisi besar dan menimbulkan polemik. Kodifikasi ini mencakup tiga aspek utama: sistem, aktor, dan manajemen pemilu. Regulasi dianggap ideal jika mampu menyatukan tiga UU induk—UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol dalam satu kesatuan.

Isu krusial yang tidak kalah penting adalah penguatan kedudukan partai politik sebagai salah satu pilar utama penyangga ketahanan demokrasi. Penguatan partai dimulai dari sisi kelembagaan, fungsi kaderisasi, representasi, dan aspek pendanaan parpol.

Tugas DPR saat pembahasan revisi UU Pemilu ini adalah memaksimalkan segala diskursus publik secara konstruktif-produktif dalam rangka memberi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan penyederhanaan hukum kepemiluan. Dengan mempertimbangkan perkembangan demokrasi digital yang lebih transparan, penyusunan revisi hukum pemilu bisa dimaknai sebagai agenda pematangan demokrasi.

Under-invoicing, Modus Tipu-tipu Pengusaha Sawit yang Disebut Purbay
  • Under Invoicing Ekspor Sawit
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260205055142-532-1324720/under-invoicing-modus-tipu-tipu-pengusaha-sawit-yang-disebut-purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang dilakukan sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. Under-invoicing adalah praktik ilegal yang dilakukan dengan mengurangi nilai yang dicantumkan di faktur dari harga yang sebenarnya. Cara ini dapat menekan penerimaan negara mengingat besaran setoran ke kas pemerintah dihitung berdasarkan jumlah dan nilai barang yang dilaporkan.

Dalam konteks ekspor sawit, Purbaya menjelaskan modus yang digunakan pengusaha nakal dilakukan dengan mengekspor CPO ke negara tujuan seperti Amerika Serikat (AS), tetapi transaksi dilaporkan seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura. Nilai ekspor yang dilaporkan ke Indonesia pun diduga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di negara tujuan akhir. Aksi ini terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data lintas negara. Dari hasil penelusuran awal, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor secara signifikan.

Menkes: Tiap Dua Menit, Satu Warga RI Meninggal Akibat Kanker
  • Peringatan Hari Kanker Sedunia, Tren Kanker di Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260204184801-255-1324639/menkes-tiap-dua-menit-satu-warga-ri-meninggal-akibat-kanker

Setiap dua menit, satu warga Indonesia meninggal dunia akibat kanker. Fakta ini diungkap langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu (4/2). Menurut Menkes, tren kasus kanker di Indonesia terus meningkat signifikan. Dari berbagai jenis kanker, kanker payudara menjadi penyumbang angka kematian tertinggi.

Ironisnya, sekitar 70 persen pasien baru datang ke fasilitas kesehatan saat penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Kondisi tersebut membuat peluang kesembuhan menurun drastis. Budi menyayangkan masih kuatnya anggapan di masyarakat bahwa kanker adalah vonis mati. Pemahaman keliru ini membuat banyak orang enggan menjalani skrining atau pemeriksaan dini, padahal langkah tersebut sangat menentukan peluang kesembuhan.

Rantai ketakutan ini terlihat jelas dalam data skrining, dari 40 juta perempuan berisiko kanker payudara, hanya 4 juta yang mau periksa. Dari jumlah itu, 400 ribu melanjutkan ke rumah sakit, dan yang benar-benar menjalani pemeriksaan lanjutan bahkan tak sampai 4 ribu orang. Ia menekankan, kunci menekan angka kematian akibat kanker bukan hanya soal kecanggihan teknologi medis, melainkan keberanian masyarakat untuk melakukan deteksi dini sebelum terlambat.

Danantara Siapkan Merger BUMN Karya Usai Proses Penyehatan
  • Merger BUMN Karya
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9xsqx423/danantara-siapkan-merger-bumn-karya-usai-proses-penyehatan

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan proses merger BUMN karya atau infrastruktur tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan penyehatan yang ketat dan sistematis. Danantara Indonesia, lanjut Dony, menyebut konsolidasi hanya akan dilakukan setelah kondisi keuangan dan operasional perusahaan dinilai benar-benar siap.

Menurut Dony, tahap awal difokuskan pada pembersihan laporan keuangan dan pengakuan penurunan nilai aset agar kondisi perusahaan lebih transparan. Setelah itu, Danantara masuk ke fase penataan ulang struktur dan model bisnis masing-masing BUMN karya. Ia menjelaskan, restrukturisasi juga mencakup upaya menurunkan beban utang agar perusahaan lebih sehat dan berkelanjutan. Dony menilai langkah ini krusial sebelum memasuki fase konsolidasi agar merger tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dony mengatakan, Danantara menargetkan seluruh rangkaian proses tersebut dapat rampung pada tahun ini dengan potensi pelaksanaan merger pada semester kedua. Ia menyebut jadwal tersebut realistis mengingat tahapan pembersihan dan penyehatan telah berjalan sepanjang tahun lalu.

Presiden Kolombia Akan Temui Trump di Gedung Putih Usai Tuduhan Narkoba
  • Konflik AS-Kolombia
  • https://news.detik.com/internasional/d-8339530/presiden-kolombia-akan-temui-trump-di-gedung-putih-usai-tuduhan-narkoba

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyambut Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih. Pertemuan akan berlangsung pada pukul 11 pagi waktu setempat. Dilansir kantor berita Al Jazeera, Selasa (3/2/2026), para pejabat pemerintahan AS mengatakan pertemuan itu akan fokus pada kerja sama keamanan regional dan pemberantasan perdagangan narkoba. Sementara itu, kepresidenan Kolombia mengatakan Petro akan menekankan persatuan nasional dan perlunya kedaulatan dihormati selama pertemuan tersebut. Pertemuan itu dilakukan usai beberapa minggu Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Donald Trump sebelumnya melontarkan tuduhan Petro sebagai pengedar narkoba. Meradang, Petro menolak keras tuduhan Trump. Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1), Trump membuat ancaman tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.” “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump.

Perluas Pasar Pelaku UMKM, Tampil di Spring Fair 2026
  • UMKM Tampil di Spring Fair 2026
  • https://www.neraca.co.id/article/232455/perluas-pasar-pelaku-umkm-tampil-di-spring-fair-2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memfasilitasi UMKM Indonesia yang digawangi perempuan untuk tampil di ajang Spring Fair 2026. Sembilan jenama Tanah Air yang dimiliki perempuan-perempuan Indonesia sebagai ujung tombaknya ini menampilkan produk fesyen, aksesori, tekstil, garmen, hingga dekorasi rumah (home décor). Pameran ini berlangsung pada 1–4 Februari 2026 di Birmingham, Inggris.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, Spring Fair 2026 menjadi langkah strategis untuk membidik pembeli dari kalangan ritel Inggris. Pameran tersebut telah menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing UMKM perempuan Indonesia di pasar global. Kesembilan jenama unggulan Indonesia dalam Paviliun Indonesia di Spring Fair 2026, yaitu Sakombu, Long Story Short, Salam Rancage, Terima Kasih Kembali, Dcraft, Millsportid, Pan Brothers, Arifahstudio, dan Homewaregroup. Produk-produk yang ditampilkan menonjolkan kualitas, desain inovatif, dan nilai keberlanjutan.

Mendag Busan Tegaskan Komitmen Kemendag Hadapi Tantangan Perdagangan
  • Indonesia Economic Summit 2026
  • https://mataram.antaranews.com/berita/528182/stabilitas-ekonomi-jadikan-ri-magnet-investor-global

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan untuk memperkuat perdagangan Indonesia di tengah tantangan perdagangan global. Penguatan tersebut dilakukan dengan mendorong perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. Mendag Busan menyampaikan hal tersebut pada dialog kebijakan (policy dialogue) Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2). Mendampingi Mendag Busan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Johni Martha. Mendag Busan menyampaikan, respons Kemendag terhadap dinamika global adalah adanya program-program prioritas yang mendukung kinerja perdagangan nasional, baik terkait perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Iran Disebut Minta Lokasi Pertemuan dengan AS Diubah ke Oman, Bukan Turki
  • Konflik AS-Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8339670/iran-disebut-minta-lokasi-pertemuan-dengan-as-diubah-ke-oman-bukan-turki

Iran disebut menuntut perubahan lokasi pertemuan dengan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/2) mendatang. Iran meminta pertemuan itu diadakan di Oman bukan Turki. Selain meminta perubahan lokasi, Iran juga meminta agar negoisasi itu dipersempit menjadi negoisasi dua arah. Dalam pertemuan itu, Iran hanya bersedia bicara mengenai isu nuklir. Menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut, bersama dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi. Menteri-menteri dari beberapa negara lain di kawasan itu, termasuk Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab, juga diharapkan hadir, tetapi Teheran sekarang hanya menginginkan pembicaraan bilateral dengan AS.

Seorang diplomat yang mengetahui tuntutan Iran mengatakan Teheran berupaya “mengubah format, mereka ingin mengubah cakupannya”. “Mereka hanya ingin membahas masalah nuklir dengan Amerika, sementara AS ingin memasukkan topik lain seperti rudal (balistik) dan aktivitas proksi Iran di kawasan itu,” kata diplomat itu. Langkah Iran untuk mengubah tempat dan agenda pembicaraan, yang dijadwalkan pada hari Jumat di Istanbul, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan saat AS membangun kekuatan di Timur Tengah.

Militer AS sebelumnya menembak jatuh sebuah drone Iran yang “secara agresif” mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Presiden Donald Trump, juga sudah mengatakan bahwa “hal-hal buruk” mungkin akan terjadi jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Iran. Sementara itu, Sekretaris Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pembicaraan dengan Iran masih dijadwalkan akan berlangsung akhir pekan ini.

China minta negara yang tunggak iuran PBB segera bayar kewajibannya
  • Tunggakan Iuran PBB
  • https://www.antaranews.com/berita/5394246/china-minta-negara-yang-tunggak-iuran-pbb-segera-bayar-kewajibannya

Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami “keruntuhan keuangan” karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang “semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program”. PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.

Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan. Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak”. Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga telah mengumumkan pengurangan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang pasti akan berdampak pada pekerjaan PBB.

Sebagai upaya untuk menghemat uang, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator pun sering dimatikan dan pemanas ruangan dikecilkan. Sementara di kantor Badan Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran HAM serius kini akan tidak terdokumentasi karena kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Di Afghanistan, yang memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi.

Surat Tanah Lama Dipastikan Tak Lagi Berlaku, BPN Jelaskan Status dan Solusinya
  • Surat Tanah Lama Dipastikan Tak Lagi Berlaku
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/04/083000665/surat-tanah-lama-dipastikan-tak-lagi-berlaku-bpn-jelaskan-status-dan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan surat tanah lama, baik adat maupun Barat, tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2026. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat atau Barat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP berlaku. Artinya, terhitung sejak diterbitkan pada 2 Februari 2021, berbagai dokumen tanah lama tersebut tidak lagi berlaku per 2 Februari 2026. Surat atau dokumen adat selain sertifikat bukanlah (bukti) kepemilikan, Adapun dokumen tanah yang dimaksud antara lain girik, letter C, petok D, landrente, kekitir, pipil, verponding, erfpacht, opstal, dan gebruik. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan dokumen administrasi perpajakan yang berlaku pada masanya. Meski demikian, BPN menegaskan bahwa hak masyarakat atas tanah tidak otomatis hilang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyatakan tanah yang dikuasai masyarakat tetap menjadi hak pemiliknya dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat.

Amran: Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Produksi Beras, Naik 700%
  • Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Produksi Beras
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/98560/amran-cuaca-ekstrem-tak-pengaruhi-produksi-beras-naik-700

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional. Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada Januari 2026 meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton. Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Search