dicetak pada tanggal: 16 Agustus 2026 1:01 AM

Prabowo Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Motor Listrik
  • Motor Listrik Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260814071356-532-1392093/prabowo-siapkan-skema-tukar-tambah-motor-bensin-ke-motor-listrik

Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan skema tukar tambah dari motor konvensional alias motor bensin ke motor listrik nasional (molinas). Skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik ini digagas guna menggenjot transisi menuju energi terbarukan (EBT). Selain tukar tambah, pemerintah juga merancang skema penurunan bunga cicilan bagi pembelian motor listrik nasional. Pemerintah berupaya menekan biaya uang muka (down payment/DP) untuk pembelian motor listrik, bahkan hingga tanpa DP.

Danantara Ungkap Misi di Balik Ambisi Jadi Pemegang Saham BEI lewat IPO
  • Demutualisasi BEI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a7da7f067370/danantara-ungkap-misi-di-balik-ambisi-jadi-pemegang-saham-bei-lewat-ipo

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membeberkan misi di balik rencananya menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah BEI melakukan demutualisasi dan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Misi tersebut adalah meningkatkan kapitalisasi pasar saham Indonesia. Ke depan, Danantara akan masuk sebagai pemegang saham bursa lewat entitas anaknya, Danantara Investment Management (DIM).

Menurut Managing Director Finance DIM, Djamal Attamimi, besaran kepemilikan dan dana yang akan dialokasikan akan disesuaikan dengan kebutuhan permodalan, pengembangan infrastruktur, serta valuasi BEI, serta diarahkan agar rasio kapitalisasi pasar terhadap gross domestic product (GDP) dapat mendekati atau melampaui tingkat 100‑120 % sebagaimana tercapai di Malaysia dan India. BEI telah mencatat minat investasi dari Danantara serta investor potensial lainnya, sedang menunggu penerbitan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mekanisme kepemilikan saham pascademutualisasi, sambil memastikan independensi bursa meski Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara diizinkan menjadi pemegang saham.

RI-Kamboja Bentuk Indonesia Desk, Cegah WNI Terlibat Online Scam
  • Kasus Online Scam, Kerja Sama RI-Kamboja
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260813201057-106-1392022/ri-kamboja-bentuk-indonesia-desk-cegah-wni-terlibat-online-scam

Pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia (WNI) terlibat online scam atau penipuan online. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kemlu, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Telah dibentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja,” kata Nabyl saat konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta, pada Kamis (13/8).

“Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penangangan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan WNI di Kamboja,” imbuh dia. Nabyl menyebut Indonesia Desk akan mencakup penanganan hukum, pelindungan, hingga penelusuran transaksi keuangan. Persoalan online scam menjadi kekhawatiran bagi sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Kamboja.

Menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terdapat 5.088 WNI yang menjadi korban atau menangani kasus terkait sindikat online scam. Sebegitu mengkhawatirkan permasalah itu, organisasi bangsa Asia Tenggara, ASEAN sampai-sampai membentuk Dekralasi ASEAN soal Pemberantasan Kejahatan SIber dan Penipuan Daring (ASEAN Declaration on Combating Cybercrime and Online Scam). Kesepakatan itu mendorong pembentukan pusat anti-scam, pembentukan satgas, hingga kerja sama lintas batas.

Polda Metro Jaya Siapkan 8.095 Personel Amankan Kegiatan Masyarakat
  • Pengamanan Kawasan Senayan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260814090424-25-1392139/polda-metro-jaya-siapkan-8095-personel-amankan-kegiatan-masyarakat

Polda Metro Jaya menyiapkan pelayanan dan pengamanan untuk sejumlah kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukumnya pada Jumat (14/8). Langkah ini dilakukan agar seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan yang diamankan antara lain berlangsung di kawasan Senayan, RI Fest di Gambir, serta Jambore Nasional Pramuka di Jakarta Timur. Selain itu, kepolisian juga mengamankan sejumlah aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Khusus untuk pengamanan kegiatan di kawasan Senayan, Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel gabungan. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unsur, mulai dari kepolisian, TNI, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel gabungan itu terdiri atas 800 personel Mabes Polri, 4.230 personel Polda Metro Jaya, dan 1.163 personel polres jajaran. Selain itu, terdapat 1.850 personel TNI serta 52 personel dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pemadam kebakaran Pemprov DKI Jakarta. Di samping penyiapan personel, kepolisian turut menyiapkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional.

Kisi-Kisi Isi Pidato Prabowo soal Rancangan APBN 2027 Hari Ini
  • Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7e568975726/kisi-kisi-isi-pidato-prabowo-soal-rancangan-apbn-2027-hari-ini

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2027 dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Jumat (14/8). Nota keuangan dan RAPBN 2027 kemudian akan diserahkan untuk dibahas bersama DPR.  Berdasarkan jadwal yang diperoleh Katadata.co.id, DPR akan menggelar sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pagi ini.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro 2027, dengan target pertumbuhan 5,8‑6,5 %, inflasi 1,5‑3,5 % dan nilai tukar rupiah 16.800‑17.500 per dolar AS. Pada sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan 12,01‑12,40 % PDB, belanja negara 13,81‑14,80 % PDB, dan defisit APBN 1,80‑2,40 % PDB, sambil menurunkan pengangguran terbuka ke 4,3‑4,87 % serta kemiskinan ekstrem menjadi nol.

Purbaya Ungkap Alasan Penyelundupan Emas Marak Demi Hindari Bayar Bea Keluar
  • Maraknya Penyelundupan Emas
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a7e5d11b79e9/purbaya-ungkap-alasan-penyelundupan-emas-marak-demi-hindari-bayar-bea-keluar

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan maraknya penyelundupan emas ke luar negeri. Menurut dia, peningkatan aktivitas tersebut terjadi setelah pemerintah menerapkan bea keluar terhadap ekspor emas. Purbaya mengatakan, pengenaan bea keluar menciptakan insentif bagi pelaku untuk menghindari pembayaran pungutan tersebut dengan cara menyelundupkan emas ke luar negeri.

Purbaya menilai peningkatan penyelundupan sebagai indikasi kebijakan yang memberi tekanan pada pertambangan emas ilegal (PETI) dan menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan di semua titik keluar Indonesia serta menelusuri pihak terkait. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menambahkan bahwa Bea Cukai akan terus menindak penyelundupan, menelusuri asal emas yang diduga berasal dari lokasi tanpa izin usaha pertambangan, dan menegaskan pentingnya kepatuhan di wilayah bandara sebagai area kepabeanan.

Pemerintah Luncurkan Program Kredit Khusus untuk Perempuan Prasejahtera, Bunga Flat 8%
  • Program Kredit Khusus untuk Perempuan Prasejahtera
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260814/9/1996102/pemerintah-luncurkan-program-kredit-khusus-untuk-perempuan-prasejahtera-bunga-flat-8

Pemerintah meluncurkan skema kredit pembiayaan produktif ultramikro dengan suku bunga flat 8% per tahun khusus untuk pelaku usaha perempuan. Penyaluran program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.7/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera. Aturan ini telah diundangkan pada 5 Agustus 2026.

Selain suku bunga 8% flat per tahun, pembiayaan UMKM perempuan ini memiliki plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan. Penerimanya adalah perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha.

Prabowo Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua MPR dan Ketua DPD RI
  • Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260814/15/1996193/prabowo-tiba-di-kompleks-parlemen-disambut-ketua-mpr-dan-ketua-dpd-ri

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Keduanya kemudian mendampingi Presiden menuju lokasi pelaksanaan sidang.

Kehadiran Presiden menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI yang digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato Presiden dijadwalkan berlangsung selama 60 menit, mulai pukul 09.34 hingga 10.34 WIB. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bareskrim Buru Otak Jaringan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin di Bintan
  • Penyeludupan Narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/14/07430001/bareskrim-buru-otak-jaringan-penyelundupan-13-ton-ketamin-di-bintan

Bareskrim Polri memastikan tengah memburu otak jaringan penyelundupan 1,3 ton ketamin yang diangkut menggunakan kapal MV King Sun. Diketahui, delapan anak buah kapal (ABK) MV King Sun ditangkap setelah diduga menyelundupkan 1,3 ton ketamin di Bintan, Kepulauan Riau. Kedelapan tersangka telah dibawa dari Batam ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri. Zulkarnain menjelaskan, dari delapan tersangka yang diamankan, tujuh di antaranya merupakan warga negara Myanmar dan satu lainnya warga negara Taiwan.

Para tersangka sebelumnya telah beberapa kali mengirimkan narkotika ke sejumlah negara. “Kemudian mereka sudah melakukan pengiriman ketamin sebanyak tiga kali yang termasuk yang tertangkap. Yang pertama bulan Februari yang dikirimkan ke Filipina, jumlahnya hampir sama antara 60 sampai 65 karung,” katanya. “Kemudian yang kedua dibawa ke Taiwan, jumlahnya hampir sama. Dan masing-masing orang ataupun ABK mendapatkan bonus di luar dari gaji bulanannya,” jelasnya.

Krisis! 18 Juta Keluarga Tak Punya Rumah Layak, 9 Juta Masih Numpang
  • Angka Rumah Tidak Layak Tinggi, Backlog Perumahan
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/08/14/080000221/krisis-18-juta-keluarga-tak-punya-rumah-layak-9-juta-masih-numpang?page=all#page2

Persoalan perumahan di Indonesia ternyata bukan hanya soal masyarakat yang belum memiliki rumah. Data terbaru Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan kelayakan hunian mencapai 18,01 juta pada 2026. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau backlog kepemilikan yang mencapai 9,29 juta rumah tangga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, terdapat empat komponen yang menentukan kelayakan sebuah hunian, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Dari keempat komponen tersebut, sanitasi menjadi salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian.

BGN Tutup Permanen 504 Dapur MBG, 3.000 Lainnya Diperiksa
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/tjqbth393/bgn-tutup-permanen-504-dapur-mbg-3000-lainnya-diperiksa

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen sebanyak 504 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak. Pasalnya, ratusan dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sanitasi berdasarkan pengecekan dinas kesehatan setempat. Menurut Kepala BGN, Sudaryono, jumlah SPPG yang akan ditutup masih berpotensi meningkat. Pasalnya, saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap sekitar 3.000 dapur MBG di berbagai daerah.

Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah melakukan percepatan proses pemeriksaan kelaikan sanitasi dapur MBG. Namun, percepatan itu dipastikan tidak dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Sudaryono menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Ia juga menegaskan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

Purbaya Sudah Ajukan Rencana Penambahan Cukai Rokok
  • Kebijakan Cukai MBDK, Kebijakan Cukai Rokok
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjqh0b502/purbaya-sudah-ajukan-rencana-penambahan-cukai-rokok

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan rencana penambahan satu lapisan (layer) baru tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) saat ini masih dalam kajian dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia mengatakan, hingga saat ini proses pembahasan kebijakan tarif cukai rokok tersebut masih menunggu jadwal diskusi resmi bersama. Namun demikian, pihaknya telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok tersebut.

Sementara itu, mengenai penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang sempat tertunda, Kemenkeu menyampaikan bahwa statusnya hingga kini belum final dan belum dimasukkan ke dalam perhitungan utama APBN. Purbaya juga menyinggung terkait maraknya penindakan barang impor ilegal, ia menjelaskan, anggaran operasional Bea Cukai akan ditambah untuk memberantas penyelundupan.

Paradoks Sarjana Menganggur dan Kualitas Pendidikan Tinggi Indonesia
  • mempertanyakan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Persoalan Sajana Menganggur
  • https://www.kompas.id/artikel/paradoks-sarjana-menganggur-dan-kualitas-pendidikan-tinggi-indonesia?open_from=Section_Opini

Pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, dengan jumlah sarjana menganggur mencapai sekitar 1,03 juta orang atau 14,31 persen dari total pengangguran berdasarkan Sakernas BPS Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi dan kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan rendahnya kreativitas atau kompetensi lulusan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja formal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta lemahnya integrasi kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan industrialisasi.

Di tingkat perguruan tinggi, kritik diarahkan pada kecenderungan komersialisasi dan orientasi pada indikator kuantitatif seperti jumlah mahasiswa, IPK tinggi, kelulusan tepat waktu, dan predikat cum laude, sementara relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja belum selalu menjadi prioritas. Kondisi ini mendorong inflasi gelar dan kredensial, ketika semakin banyak lulusan bergelar sarjana tidak diikuti peningkatan pekerjaan berkeahlian tinggi. Akibatnya, sebagian sarjana mengalami qualification mismatch dan bahkan masuk ke pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Meski demikian, pekerjaan informal tetap merupakan pekerjaan yang terhormat dan tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan pribadi lulusan.

Persoalan tersebut juga mencerminkan kelemahan perencanaan pendidikan tinggi secara makro. Pembukaan program studi dan penentuan daya tampung belum sepenuhnya berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja, sementara akses mahasiswa terhadap pengalaman kerja dan keterampilan praktis masih terbatas. Untuk mengatasinya, pendidikan tinggi perlu bergeser dari paradigma “pemujaan ijazah” menuju pendidikan berbasis portofolio, proof of work, dan microcredentials. Mahasiswa perlu dibekali karya nyata, sertifikasi profesional, pengalaman industri, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Transformasi tersebut perlu didukung perencanaan pendidikan berbasis big data labor analytics, sehingga pembukaan, restrukturisasi, atau penghentian program studi dapat mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja secara dinamis. Hubungan perguruan tinggi dan industri juga perlu diperkuat melalui kemitraan dalam penyusunan kurikulum, penyediaan mentor dan laboratorium terapan, program magang, hingga penyerapan lulusan. Dengan demikian, penyelesaian pengangguran sarjana membutuhkan tanggung jawab bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kompetensi serta karya nyata, bukan sekadar kepemilikan ijazah.

Kemensos Siapkan 31 Shelter di Aceh hingga Papua Hadapi Karhutla
  • Upaya Kemensos menekan dampak Karhutla di Masyarakat
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260813213840-20-1392059/kemensos-siapkan-31-shelter-di-aceh-hingga-papua-hadapi-karhutla

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan 31 shelter di 16 provinsi, dari Aceh hingga Papua, sebagai bagian dari respons cepat terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan diawali dengan penggunaan data tunggal untuk mengidentifikasi keluarga terdampak dan memetakan kebutuhan mereka. Berdasarkan asesmen bersama pemerintah daerah, Kemensos menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda, perlengkapan keluarga, serta kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Kemensos mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan untuk mendistribusikan bantuan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Kemensos juga menyediakan layanan psikososial dan dukungan kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Pendekatan ini diarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada evakuasi dan bantuan material, tetapi juga perlindungan serta pemulihan kondisi keluarga terdampak.

TPS Ilegal di Jakarta: Bom Waktu yang Ancam Keselamatan Warga
  • Pengelolaan Sampah yang Buruk jadi Ancaman Keselamatan, Persoalan Sampah, TPS Ilegal
  • https://tirto.id/tps-ilegal-di-jakarta-bom-waktu-yang-ancam-keselamatan-warga-hBeU

Pemprov DKI Jakarta berencana menindak tegas pengelola dan pengguna tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, termasuk memberikan denda hingga mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat. Langkah ini penting karena Walhi menemukan lebih dari 10 titik TPS ilegal di Jakarta. Persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan dan lingkungan akibat penumpukan sampah, pembakaran terbuka, emisi metana, bau, serta pencemaran udara, tanah, dan air tanah melalui lindi.

Di balik keberadaan TPS ilegal terdapat dugaan jaringan bisnis persampahan yang memanfaatkan celah pengawasan. Sampah dari hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang seharusnya dikelola melalui jalur resmi dapat dialihkan kepada pengepul dan kemudian dibuang ke TPS ilegal untuk menghindari biaya pengelolaan dan retribusi. Praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Sejumlah titik bahkan disebut melibatkan kelompok tertentu sebagai pelindung, sehingga penertiban tidak cukup hanya dengan menutup lokasi pembuangan.

Karena itu, penanganan TPS ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memutus jaringan bisnis dan pihak-pihak yang berada di belakangnya, bukan sekadar melakukan penutupan lokasi. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemerintah perlu memperkuat pengawasan kepatuhan pelaku usaha, membangun TPS 3R atau pusat daur ulang di tingkat kelurahan, serta melegalkan dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pembenahan tata kelola, termasuk pencegahan korupsi dan kolusi dalam pengelolaan sampah, juga menjadi kunci agar persoalan TPS ilegal tidak terus berulang dan berkembang menjadi bom waktu lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Sekolah kedua di balik kota besar
  • Pendidikan Kesetaraan untuk Akses Pendidikan Lebih Luas
  • https://www.antaranews.com/berita/5693540/sekolah-kedua-di-balik-kota-besar?page=all

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 26 lokasi pendidikan kesetaraan, terdiri dari 9 lokasi Program Krisna (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 PKBM, untuk memberi kesempatan kedua bagi warga yang pernah keluar dari pendidikan formal karena faktor ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau kondisi lainnya. Layanan Paket A, B, dan C yang fleksibel dan ditempatkan dekat dengan masyarakat menjadi strategi penting untuk memperluas akses pendidikan. Kebijakan ini relevan karena meskipun partisipasi pendidikan dasar Surabaya tinggi, angka partisipasi murni menurun pada jenjang SMP dan terutama SMA/SMK/MA, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan warga agar tetap berada dalam jalur pendidikan.

Namun, keberhasilan pendidikan kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah lokasi belajar, peserta, atau ijazah yang diterbitkan. Tantangan utama justru terletak pada keberlanjutan peserta, kualitas tutor, motivasi belajar, serta kondisi sosial ekonomi warga. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data untuk mengidentifikasi warga yang berisiko putus sekolah, sekaligus mengintegrasikan sekolah, PKBM, kelurahan, keluarga, pekerja sosial, dan sektor lainnya. Data pendidikan juga perlu dikembangkan menjadi profil warga yang mencakup usia, pendidikan terakhir, alasan berhenti sekolah, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kebutuhan pembelajaran.

Ke depan, Krisna perlu dikembangkan bukan sekadar sebagai jalur memperoleh ijazah, tetapi sebagai instrumen mobilitas sosial dan peningkatan produktivitas. Pembelajaran dapat diperkuat dengan literasi digital, numerasi keuangan, kewirausahaan, keterampilan kerja, serta kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan sektor ekonomi kota. Kualitas tutor, insentif, pelatihan, dan evaluasi juga perlu diperkuat, sementara indikator keberhasilan diperluas hingga mencakup kelanjutan pendidikan, peningkatan kualitas pekerjaan, dan pendapatan lulusan. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan benar-benar menjadi “jalan pulang” menuju pendidikan sekaligus jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar kesempatan memperoleh ijazah.

Mencermati Lonjakan Perceraian
  • Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian
  • https://rm.id/baca-berita/kolom/321701/trend-masa-depan-umat-19-mencermati-lonjakan-perceraian/2

Perceraian dipandang sebagai salah satu persoalan sosial karena dampaknya tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi juga anak-anak dan perempuan. Setelah perceraian, kondisi ekonomi keluarga dapat memburuk sehingga anak berisiko mengalami putus sekolah atau harus berpindah ke sekolah yang lebih murah. Perempuan yang menjadi janda juga menghadapi berbagai persoalan, termasuk stigma sosial serta kesulitan mengakses dan menguasai harta bersama yang sebagian besar masih atas nama mantan suami.

Fenomena perceraian di Indonesia disebut menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sekitar 2 juta perkawinan setiap tahun, sekitar 200 ribu berakhir dengan perceraian. Sekitar 70 persen merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sementara sekitar 80 persen terjadi pada pasangan dengan usia perkawinan relatif muda. Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak anak yang masih kecil harus menghadapi perceraian orang tua dan semakin banyak perempuan menjadi janda pada usia produktif.

Penyebab perceraian sangat beragam, mulai dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, perbedaan sosial dan pendidikan, campur tangan keluarga, hingga perbedaan agama dan politik. Perbedaan pilihan politik, misalnya, bahkan disebut dapat menjadi pemicu perceraian dalam jumlah yang cukup signifikan. Selain itu, perkembangan media dan infotainment dinilai turut mengubah pandangan masyarakat terhadap perceraian, yang semakin dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan lagi persoalan yang harus dihindari atau diselesaikan terlebih dahulu.

China Buka Sekolah untuk Robot Humanoid, Dilatih Pekerjaan Manusia
  • Sekolah untuk Robot, Teknologi China
  • https://tekno.kompas.com/read/2026/08/12/07010067/china-buka-sekolah-untuk-robot-humanoid-dilatih-pekerjaan-manusia?page=all#page2

China membuka sekolah khusus robot humanoid di Distrik Yuhang, Hangzhou, Provinsi Zhejiang, pada 29 Juni 2026. Sekolah yang diklaim sebagai yang pertama di China ini didirikan oleh Institute of Robotics Zhejiang University, Zhejiang Institute of Quality Sciences, dan sejumlah perusahaan industri. Sekitar 30 robot dari sektor manufaktur, layanan, keamanan, dan hiburan menjadi angkatan pertama.

Robot-robot tersebut menjalani pemeriksaan, pelatihan, dan pengujian dalam lingkungan nyata sebelum memperoleh sertifikat keterampilan profesional. Pelatihan mencakup empat bidang utama, yaitu industri, kesehatan, seni, dan olahraga, dengan materi seperti kemampuan teknis, persepsi lingkungan, mobilitas, pengoperasian perangkat, serta etika. Tujuannya agar robot mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak sepenuhnya diprediksi dalam program awal.

Sekolah ini menggunakan sistem WJ-Brain dari Zhejiang University untuk menambahkan kemampuan penalaran logis pada model vision-language-action (VLA), sehingga robot dapat memahami situasi, menyusun rencana, dan mengambil keputusan secara lebih mandiri. Setelah lulus, robot diharapkan dapat bekerja di pabrik, museum, komunitas, dan layanan publik, serta terus memperoleh pembaruan berbasis AI. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya China mempercepat komersialisasi dan penerapan robot cerdas di dunia nyata.

1.297 Koperasi Merah Putih di Jateng Berdiri di Lahan Sawah Dilindungi
  • Kopdes di Lahan Sawah
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjoofg423/1297-koperasi-merah-putih-di-jateng-berdiri-di-lahan-sawah-dilindungi

Sebanyak 1.297 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Secara peraturan, LSD dilarang dialihfungsikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Desy Arijani mengungkapkan, jumlah KDKMP yang telah berdiri di Jateng mencapai 8.523 unit. Namun, baru 63 persen atau setara 5.400-an KDKMP yang sudah beroperasi.

Desy mengaku tak mengetahui secara pasti mengapa terdapat gedung KDKMP yang didirikan di atas LSD. Sebab, penentuan lokasi KDKMP dilakukan lewat musyawarah desa. Sementara pembangunan infrastrukturnya dieksekusi PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI.

Desy menyebut 1.297 KDKMP yang berdiri di atas LSD itu tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Desy mengungkapkan, secara peraturan LSD memang tidak boleh dialihfungsikan. Sepengetahuannya, jika LSD dialihfungsikan, seharusnya ada penggantian lahan.

Menko Polkam tegaskan RI tak boleh jadi transit barang ilegal
  • Penyeludupan Barang Ilegal
  • https://www.antaranews.com/berita/5690668/menko-polkam-tegaskan-ri-tak-boleh-jadi-transit-barang-ilegal?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, penyimpanan, maupun pasar barang ilegal yang masuk melalui jaringan kejahatan transnasional. Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton ketamin hasil penggagalan penyelundupan melalui jalur laut di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Djamari mengatakan Indonesia memiliki wilayah pintu masuk yang luas sehingga pengawasan terhadap jalur penyelundupan perlu terus diperkuat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kepulauan Riau. Menurut dia, keberhasilan pengungkapan tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah barang bukti yang disita, tetapi juga kemampuan aparat mendeteksi dan membongkar jaringan internasional yang melakukan penyelundupan.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan dan penyelundupan melalui jalur laut. Menurut Ali, sepanjang 2026 TNI AL telah menggagalkan sejumlah pelanggaran hukum di laut, termasuk penyelundupan barang terlarang serta pelanggaran terkait sumber daya alam. Ia menyebut nilai ekonomi dari berbagai pelanggaran yang berhasil dicegah sepanjang 2026 secara akumulatif diperkirakan mencapai Rp12,4 triliun.

Rasio Utang RI Tertinggi Sepanjang Masa, Purbaya Ungkap Strategi agar Tak Tekor
  • Rasio Hutang Indonesia
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260813/9/1995853/rasio-utang-ri-tertinggi-sepanjang-masa-purbaya-ungkap-strategi-agar-tak-tekor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah strategi untuk menahan laju utang pemerintah Indonesia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa , mulai dari membatasi defisit hingga mengoptimalkan penerimaan pajak dan sebagian keuntungan Danantara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, outstanding utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp373,2 triliun dari posisi akhir kuartal I/2026 sebesar Rp9.920,42 triliun. Dengan posisi tersebut, rasio utang pemerintah mencapai 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II/2026. Rasio itu dihitung berdasarkan outstanding utang serta akumulasi PDB harga berlaku terbaru sebesar Rp6.552,1 triliun pada kuartal II/2026 dan tiga kuartal sebelumnya.

Gerak Cepat Pemerintah Atasi Api Bromo dan Ancaman Karhutla
  • Penanganan Karhutla
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260813/15/1995533/gerak-cepat-pemerintah-atasi-api-bromo-dan-ancaman-karhutla

Dua titik api yang masih bertahan di kawasan Bromo pada Selasa (11/8/2026) menjadi pengingat bahwa risiko ekonomi akibat perubahan pola cuaca tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya, pemerintah harus mengerahkan personel lintas lembaga, operasi water bombing, hingga menyiapkan modifikasi cuaca untuk menjaga agar api tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar.

Pemerintah mencatat sebelumnya terdapat 36 titik kebakaran di kawasan Bromo. Sebagian telah ditangani, tetapi dua titik api masih harus dipantau dan dikendalikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bahkan turun langsung ke kawasan tersebut untuk memimpin koordinasi percepatan pemadaman.

LPEM FEB UI: Lulusan Manajemen Paling Banyak Menganggur
  • Pengangguran S-1
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/13/090512971/lpem-feb-ui-lulusan-manajemen-paling-banyak-menganggur

Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat lulusan perguruan tinggi yang paling banyak menganggur berasal dari program studi (Prodi) Manajemen. Data tersebut dihimpun LPEM FEB UI berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 lalu.

LPEM mencatat proporsi lulusan Manajemen yang menganggur sebesar 10,3 persen, jurusan lain yang banyak mencetak pengangguran adalah lulusan jurusan hukum sebesar 9,0 persen. Kemudian disusul oleh lulusan prodi Ekonomi 8,7 persen, Pendidikan 7,1 persen dan Akuntansi 5,1 persen. LPEM FEB UI menilai, besarnya proporsi lulusan Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis tidak terlalu mengejutkan karena program-program tersebut tersedia di banyak perguruan tinggi dan cenderung menerima mahasiswa dalam jumlah besar.

Dua Srikandi Diusulkan Prabowo Pegang Kendali Bank Indonesia
  • Usulan Dua Srikandi Bank Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/13/09103891/dua-srikandi-diusulkan-prabowo-pegang-kendali-bank-indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua srikandi untuk memegang kendali di Bank Indonesia (BI). Kedua sosok wanita yang dimaksud adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, dan Aida S Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Mereka dijadwalkan akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan pada pekan depan di DPR. Dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan Prabowo ke DPR, ada pula nama Solikin M Juhro dan Anwar Bashori yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI.

Taiwan Kecam Rencana Latihan Angkatan Laut China-RI, TNI AL Beri Penjelasan
  • Latihan Passing Exercise AL
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7867661/taiwan-kecam-rencana-latihan-angkatan-laut-china-ri-tni-al-beri-penjelasan

Baru-baru ini Pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan angkatan laut China bersama kapal perang Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan. Pemerintah Taiwan juga menilai latihan itu sebagai tindakan berbahaya dan merupakan upaya China menciptakan kesan memiliki yurisdiksi atas perairan di kawasan tersebut. Terkait hal itu, Markas Besar TNI Angkatan Laut angkat bicara.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 akan melaksanakan latihan Passing Exercise dengan angkatan laut sejumlah negara yang dilintasi. Angkatan laut dimaksud, kata dia, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat. Tunggul mengatakan kegiatan itu merupakan praktik yang lazim dilakukan antar angkatan laut saat kapal melintasi suatu kawasan dan tidak ditujukan sebagai latihan tempur. 

Passing Exercise, lanjutnya, merupakan bentuk interaksi untuk membangun komunikasi, kepercayaan, hubungan baik, dan semangat persahabatan antar angkatan laut, sekaligus mendukung diplomasi maritim Indonesia. Tunggul juga mengatakan pelaksanaan passing exercise sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang membuka ruang kerja sama dengan semua negara. Kegiatan itu juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat persahabatan serta turut menjaga keamanan, stabilitas maritim, dan perdamaian dunia.

Menteri LH Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Terlibat dalam Perdagangan Karbon, Ini Skemanya
  • Perdagangan Karbon
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tjnic6490/menteri-lh-sebut-kopdes-merah-putih-bisa-terlibat-dalam-perdagangan-karbon-ini-skemanya-part2

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi terlibat dalam perdagangan karbon. Lebih lanjut, ia mengatakan koperasi secara umum pun bisa ikut terlibat dalam bisnis ini agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon lebih banyak dinikmati masyarakat. Jumhur mengatakan wacana ini muncul menyusul besarnya potensi Indonesia sebagai pemasok jasa lingkungan, terutama dari kawasan hutan dan mangrove yang mampu menyerap emisi karbon.

Ia menjelaskan, koperasi nantinya dapat menjadi pengelola unit karbon melalui skema pemanfaatan kawasan hutan atau mangrove. Lebih lanjut, koperasi kemudian mendaftarkan unit karbon ke Sistem Registri Nasional (SRN) sebelum akhirnya memperdagangkannya di pasar karbon.Ia mengatakan skema tersebut diharapkan memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon kembali kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan dan sekitar hutan.

Menurut dia, unit karbon yang dikelola koperasi dapat didaftarkan ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebelum diperdagangkan di pasar karbon sehingga koperasi dan anggotanya memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem tersebut dikelola Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencatat, mengelola, dan memverifikasi unit karbon yang diperdagangkan.

Dramatis, Seorang Wanita Berhasil Diselamatkan Setelah 36 Jam Terjebak Reruntuhan Pascagempa Kolombia
  • Gempa Kolombia M7.4
  • https://news.okezone.com/amp/2026/08/13/18/3235786/dramatis-seorang-wanita-berhasil-diselamatkan-setelah-36-jam-terjebak-reruntuhan-pascagempa-nbsp-kolombia

Seorang wanita berusia 32 tahun yang terjebak di bawah reruntuhan selama 36 jam setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia, berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Daniela Largo berhasil dikeluarkan dari bawah reruntuhan sebuah bangunan di Kota Pereira setelah operasi penyelamatan yang berlangsung selama 10 jam. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjangkaunya melalui terowongan yang mereka gali di bawah empat lempengan beton tempat Largo terkubur. Setidaknya 188 orang tewas akibat gempa tersebut, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, melansir BBC, Rabu (12/8/2026).

Hujan Meteor Perseid Masih Bisa Dilihat Nanti Malam, Cek Waktunya!
  • Hujan Meteor Perseid
  • https://www.beritasatu.com/ototekno/3018667/hujan-meteor-perseid-masih-bisa-dilihat-nanti-malam-cek-waktunya

Hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit pada Agustus 2026. Fenomena astronomi tahunan ini mencapai periode puncaknya pada Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Meski waktu puncak utama telah berlalu, masyarakat di Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan Perseid pada Kamis (13/8/2026) malam hingga Jumat (14/8/2026) dini hari. Berdasarkan kalender International Meteor Organization (IMO), hujan meteor Perseid berlangsung sejak 17 Juli hingga 24 Agustus 2026. Intensitas tertinggi terjadi pada sekitar 12–13 Agustus, tetapi aktivitas meteor masih cukup tinggi setelah melewati puncaknya. Dengan kondisi langit yang mendukung, masyarakat tetap berpeluang melihat sejumlah meteor melintas di langit malam. Tahun ini, pengamatan Perseid juga mendapat keuntungan dari kondisi Bulan yang minim cahaya sehingga langit menjadi lebih gelap.

Loyalis Bos Narkoba di Kampung Bahari Melawan, Petugas Dilempari Mercon
  • Penggerebekan di Kampung Bahari
  • https://news.detik.com/berita/d-8616218/loyalis-bos-narkoba-di-kampung-bahari-melawan-petugas-dilempari-mercon

Penggerebekan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kampung Bahari, Jakarta Utara mendapatkan perlawanan jaringan narkoba. Petugas dilempari mercon hingga petugas membalas dengan gas air mata. Dalam rekaman video, terlihat personel BNN dan Brimob tengah berjaga-jaga. Jaringan narkoba melawan dengan menembaki petugas menggunakan mercon dan petasan. Petugas membalas dengan tembakan gas air mata.

Di sisi lain, petugas juga melakukan penjagaan di jalanan menuju Kampung Bahari. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas diminta putar balik karena adanya perlawanan dari jaringan narkoba. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Roy Hardy Siahaan mengatakan upaya penindakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para loyalis bandar narkoba berinisial MR. Penggerebekan dilakukan hari ini, Kamis (13/8/2026) sejak subuh.

“Awalnya kita tangkap bosnya ini di sekitar Kampung Bahari, kemudian kita bawa ke dalam untuk pengembangan,” kata Roy. Petugas kemudian membawa MR ke Kampung Bahari untuk menunjukkan di mana tempat dia menyimpan narkoba. Namun, saat petugas hendak masuk, para loyalis MR menyerang petugas. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga jaringan narkoba dalam penggerebekan tersebut. Beberapa barang bukti juga telah diamankan.

Utang Pemerintah Tembus Rp 10.000 T, Purbaya Bakal Lihat Posisi Akhir Tahun
  • Utang Pemerintah Tembus Rp 10.000 T
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7c5c235bfb4/utang-pemerintah-tembus-rp-10000-t-purbaya-bakal-lihat-posisi-akhir-tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi utang pemerintah yang telah lebih dari Rp 10 ribu triliun per 30 Juni 2026. Purbaya meyakini utang pemerintah dapat turun pada akhir 2026.  Utang pemerintah hingga akhir Juni 2026 tepatnya senilai Rp 10.293,69 triliun, dengan rasio utang setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan Singapura yang mencapai 180 % PDB. Purbaya menekankan pentingnya menilai sustainability utang relatif terhadap size ekonomi masing‑masing negara. Strategi penurunan utang meliputi pembatasan defisit. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas tax collection tanpa menaikkan tarif pajak.

Purbaya: Sebagian Keuntungan Danantara Masuk APBN Mulai 2026
  • Keuntungan Danantara Masuk APBN Mulai 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7c65ae7520d/purbaya-sebagian-keuntungan-danantara-masuk-apbn-mulai-2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Purbaya menuturkan, rencana Prabowo tersebut akan mulai digulirkan pada 2026. Namun, ia belum merinci bagaimana bentuk dari rencana tersebut. 

Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp 10,29 triliun (41,26 % PDB) pada pertengahan 2026, sekaligus meningkatkan efisiensi pendapatan negara. Sebelumnya, dividen BUMN masuk langsung ke APBN sebagai PNBP. Kini model Danantara memungkinkan laba BUMN dikelola kembali untuk investasi dengan kemungkinan sebagian kembali berkontribusi pada APBN, meski nominalnya masih dibahas.

MSCI Tak Ubah Status Indonesia, Masih Emerging Market
  • Index Review MSCI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a7d1942a8ad9/msci-tak-ubah-status-indonesia-masih-emerging-market

MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara emerging market berdasarkan hasil August 2026 Index Review yang diumumkan pada Rabu (12/8) waktu setempat. Berdasarkan hasil 2026 Annual Country Review untuk MSCI Frontier Emerging Markets Index, MSCI tidak melakukan perubahan terhadap daftar negara dalam indeks tersebut. Status Indonesia masih bertahan di emerging market.

MSCI akan mendepak hingga 10 saham Indonesia efektif setelah penutupan perdagangan 31 Agustus 2026, termasuk pengeluaran PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dari MSCI Global Standard Indexes, penurunan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ke MSCI Global Small Cap Indexes, serta pemindahan sembilan saham lainnya dari MSCI Global Small Cap Indexes. OJK berharap MSCI mencabut kebijakan freeze pada bursa Indonesia, menilai perbaikan transparansi pasar sudah signifikan dan memperkirakan dampak rebalancing Agustus 2026 tidak sebesar rebalancing Mei, bahkan dapat menjadi katalis positif bila kebijakan freeze diangkat.

7 Kantor Pemerintahan Puncak Papua Dibakar Massa
  • Konflik Keamanan di Papua
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260812071939-12-1391267/7-kantor-pemerintahan-puncak-papua-dibakar-massa

Massa membakar tujuh kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diduga dipicu oleh ketidakpuasan soal pembagian dana desa tahap I tahun 2026. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Ilaga, Puncak pada Selasa (11/8) sekitar pukul 18.45 WIT. Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengungkap titik api ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, Kantor Keuangan.

Domingos menuturkan sekelompok massa tiba-tiba mendatangi kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT, setelah penyaluran dana desa. Bupati Puncak Elvis Tabuni yang mengetahui pergerakan massa kemudian datang ke Kantor PMK. Bupati berupaya berkomunikasi dengan merek, namun massa tidak puas hingga situasi memanas hingga terjadi pembakaran kantor PMK sekitar pukul 18.45 WIT. “Selain sejumlah kantor pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga turut terbakar,” bebernya.

Domingos menjelaskan personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Kepolisian Sektor disiagakan di kawasan perempatan alun-alun, tepatnya di depan Markas Polsek Ilaga. Sementara personel Satgas ODC ditempatkan di Kotis. Selain melakukan pengamanan, sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama sejumlah tokoh masyarakat memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri dan tidak melanjutkan aksi.

Pelajaran Mendalam Memerlukan Keseriusan Guru dalam Mengajar
  • Mewujudkan SDM Unggul dengan Guru Berkualitas, Urgensi Peran Guru
  • https://mediaindonesia.com/opini/920773/pelajaran-mendalam-memerlukan-keseriusan-guru-dalam-mengajar

Pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang ditekankan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti merupakan perubahan cara pandang terhadap pendidikan untuk membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter, bukan sekadar menghafal materi. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sosok guru sebagai fasilitator yang merancang strategi pembelajaran interaktif, menghubungkan materi dengan realitas, serta menghidupkan ruang kelas.

Di era kecerdasan buatan (AI), peran guru tetap tidak tergantikan karena memiliki sentuhan kemanusiaan dalam membimbing moral, empati, dan karakter siswa. Dari perspektif Islam, profesi guru merupakan amanah mulia yang menuntut prinsip profesionalitas (itqan) dan keseriusan (ihsan). Oleh karena itu, guru juga dituntut untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam memperkaya proses pembelajaran.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045 melalui pembelajaran mendalam, keseriusan guru harus didukung oleh peran negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Negara perlu mengurangi beban administratif, menyediakan pelatihan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan dasar guru. Tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, fokus dan keseriusan guru dalam mengajar tidak akan berjalan maksimal.

BNN usulkan tim terpadu awasi tempat rehabilitasi narkotika
  • Rehabilitasi Narkoba
  • https://www.antaranews.com/berita/5690156/bnn-usulkan-tim-terpadu-awasi-tempat-rehabilitasi-narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas instansi untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi narkotika dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tempat rehabilitasi memberikan pelayanan sesuai standar. Ia menyampaikan hal tersebut dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN Lido.

Menurut Suyudi, pemerintah masih menemukan penyelenggaraan rehabilitasi yang belum memenuhi standar, tidak didukung tenaga kompeten, bahkan belum memiliki izin. Menurut dia, standardisasi tersebut harus diikuti mekanisme pengawasan yang jelas agar ketentuan tidak hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan di lapangan. Suyudi mengatakan penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemulihan penyalahguna narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kerja sama empat instansi tersebut mencakup rehabilitasi medis dan sosial secara komprehensif dan berkelanjutan, pertukaran serta pemanfaatan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan hingga layanan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja pascarehabilitasi.

Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas soal Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan
  • Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/11/22202711/wakil-menteri-perang-as-temui-menhan-sjafrie-bahas-soal-kelanjutan-kerja

Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan Elbridge A. Colby mengunjungi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026). “Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis dan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat,” bunyi keterangan pers Kemhan RI, dikutip Selasa (11/8/2026). Kedua negara berkomitmen memperkuat Major Defense Cooperation Partnership sebagai salah satu landasan kerja sama pertahanan.

Sjafrie mengatakan, salah satu fokus kerja sama ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan. Indonesia dan AS juga membahas peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI. Selain latihan, kedua pihak membahas kerja sama industri pertahanan. Indonesia ingin kerja sama tersebut ikut meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dan mendukung kemandirian pertahanan nasional.

Dalam pertemuan itu, AS juga menilai Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting di kawasan. Kedua negara sepakat menjaga kerja sama pertahanan melalui kerangka Major Defense Cooperation Partnership. Sjafrie menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan AS tidak mencakup pembentukan pangkalan militer AS di Indonesia. Kerja sama tetap difokuskan pada pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, dan penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan Indonesia.

Sidang MK, Dosen Singgung Pembangunan Universitas Republik Indonesia
  • Kesejahteraan Dosen, Pembangunan URI, Pendanaan Riset Perguruan Tinggi
  • https://www.liputan6.com/news/read/8267646/sidang-mk-dosen-singgung-pembangunan-universitas-republik-indonesia

Aris Armunanto, salah satu dosen Politeknik LP3I, mengajukan uji materi terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Hafidz, pemohon meminta pemerintah untuk lebih berfokus meningkatkan kesejahteraan dosen serta memperkuat pendanaan pendidikan tinggi nasional ketimbang mengalokasikan anggaran untuk mendirikan perguruan tinggi baru, seperti Universitas Republik Indonesia (URI).

Pemohon menilai norma dalam pasal yang diuji tersebut belum mewujudkan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 secara optimal. Hal ini disebabkan belum adanya kewajiban konstitusional bagi pemerintah untuk membangun sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Dampaknya, perguruan tinggi swasta (PTS) mengalami keterbatasan anggaran yang signifikan dalam mendukung kegiatan akademik para pengajarnya.

Keterbatasan dana tersebut berdampak langsung pada para dosen PTS yang kesulitan mendapatkan dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, hingga mengikuti konferensi akademik. Pemohon menegaskan bahwa gugatan ini tidak menuntut agar negara membiayai seluruh PTS, melainkan mendesak hadirnya sistem pendanaan yang dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi, mendukung inovasi, serta menjamin hak warga negara atas pendidikan yang bermutu.

Purbaya Salurkan Rp 20,5 Triliun kepada 490 Pemda, Termasuk untuk Bayar Pegawai
  • Tambahan Anggaran Pemda
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7b2b35a3031/purbaya-salurkan-rp-20-5-triliun-kepada-490-pemda-termasuk-untuk-bayar-pegawai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (Pemda). Ia menyebut dana tersebut telah disalurkan secara serentak pada Jumat (7/8).  Bendahara negara mengatakan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penyaluran didasarkan pada kebutuhan APBN tiap daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan tambahan anggaran cukup besar adalah Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang menerima sekitar Rp 193 miliar, Kota Kupang Rp 17 miliar, sementara Jakarta dianggap cukup kaya sehingga tidak memperoleh alokasi tambahan yang signifikan. Tambahan dana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah, agar tidak kesulitan memenuhi pembayaran gaji, termasuk PPPK, dan program-program kecil.

WHO Rilis Kerangka Kerja Keberlanjutan untuk Dekarbonisasi Sektor Farmasi
  • Dekarbonisasi Sektor Farmasi
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/12/084439886/who-rilis-kerangka-kerja-keberlanjutan-untuk-dekarbonisasi-sektor-farmasi?page=all#page2

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis kerangka kerja global berjudul “Towards a greener pharmaceuticals’ regulatory highway: a framework for regulators as enablers of decarbonisation” pada tahun 2026. Panduan ini diterbitkan untuk mengatasi tingginya lonjakan emisi gas rumah kaca dari sektor farmasi yang meningkat hingga 77 persen pada rentang 1995–2019, serta dampaknya terhadap ketahanan rantai pasokan obat akibat perubahan iklim. Pedoman ini bertujuan untuk memandu lembaga pengawas obat di seluruh dunia dalam memangkas jejak karbon industri tanpa mengurangi mutu, keamanan, dan keampuhan obat.

Kerangka kerja tersebut berfokus pada tiga pilar utama: edukasi, standar aturan, dan inovasi regulasi. Pilar edukasi berfokus pada pelatihan tentang isu iklim bagi badan pengawas untuk mengenali sumber emisi terbesar. Pilar standar aturan mendorong penyelarasan standar internasional dalam pengukuran dan pelaporan emisi secara sukarela. Sementara itu, pilar inovasi regulasi memanfaatkan aturan yang ada untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan yang disorot oleh WHO adalah keberhasilan BPOM dalam proyek percontohan label digital (kode QR) pengganti petunjuk obat kertas pada 2023–2025.

WHO menekankan pentingnya transisi energi dan dekarbonisasi yang adil serta merata agar tidak mengganggu keterjangkauan harga maupun keterkaitan akses obat masyarakat. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah turut didorong untuk berpartisipasi agar regulasi ramah lingkungan tidak menjadi hambatan untuk masuk pasar. Dengan didukung oleh peningkatan kapasitas SDM, teknologi, pembiayaan berkelanjutan, serta kerja sama antarnegara, industri farmasi diharapkan mampu membangun sistem kesehatan yang lebih tahan krisis dan ramah lingkungan.

Pendaftar Magang Nasional Tembus 732 Ribu, yang Lolos 6,3 Persen
  • Pendaftaran Peserta Magang Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260811142808-92-1391031/pendaftar-magang-nasional-tembus-732-ribu-yang-lolos-63-persen

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pendaftar Program Magang Nasional angkatan 2 batch I 2026 mencapai 732.483 orang. Namun, hanya 6,3 persen atau 46.160 orang yang berhasil lolos menjadi peserta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan program ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Dari jumlah 732.483,

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan para peserta magang akan mendapatkan upah minimum sesuai dengan standar kabupaten atau kota tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, peserta yang menjalani masa magang di Jakarta akan menerima upah pada kisaran Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan.

Teddy mengungkapkan tingkat keberhasilan program magang ini pada angkatan sebelumnya. Berdasarkan datanya, sekitar 30 hingga 40 persen dari total 100 ribu peserta pada angkatan pertama langsung direkrut menjadi karyawan di perusahaan tempat mereka magang maupun di perusahaan lain. Teddy berharap seluruh peserta pada batch baru ini juga bisa langsung mendapatkan pekerjaan secara permanen setelah masa magang mereka selesai.

irlangga Sebut Pemerintah Kantongi Nama Calon Gubernur Pusat Finansial
  • Calon Gubernur PFII
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7b2aff2ed49/airlangga-sebut-pemerintah-kantongi-nama-calon-gubernur-pusat-finansial

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan calon Gubernur Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sudah ada. Penentuan calon itu dilakukan seiring dengan rencana pemerintah untuk mempercepat operasional lembaga. Airlangga menjelaskan bahwa pembentukan PFII menjadi tahapan utama sebelum kepengurusan ditetapkan. Dengan begitu, proses penunjukan gubernur maupun struktur organisasi belum dapat diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Penetapan struktur organisasi dan lokasi operasional PFII masih dalam kajian; opsi meliputi kawasan InJourney dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali serta area awal di Jakarta, dengan keputusan akhir menunggu terbentuknya kelembagaan resmi. Pengumuman resmi mengenai calon gubernur, struktur, dan lokasi PFII diperkirakan akan disampaikan bersamaan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026.

Purbaya Ungkap Rencana Prabowo, Keuntungan Danantara Bakal jadi Cadangan APBN
  • Keuntungan Danantara Bakal jadi Cadangan APBN
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a7b3426c8f5a/purbaya-ungkap-rencana-prabowo-keuntungan-danantara-bakal-jadi-cadangan-apbn

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto bahwa penggunaan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Purbaya menyatakan hal ini masih dibahasnya dengan Danantara. 

Pemerintah belum menetapkan target kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi dalam APBN 2027, serta belum memutuskan apakah keuntungan akan dicatat melalui pos PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Perubahan UU BUMN (UU No. 1 Tahun 2025) mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke dalam skema Danantara, memungkinkan laba BUMN diinvestasikan kembali dan berpotensi menyumbang ke APBN. Namun, besaran dan cara pencatatannya masih menunggu keputusan lanjutan.

Kelompok Ini Akan Dilarang Beli Pertalite, Purbaya-Bahlil Kaji Aturan
  • Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260812071628-85-1391266/kelompok-ini-akan-dilarang-beli-pertalite-purbaya-bahlil-kaji-aturan

Pemerintah bakal melarang sejumlah kelompok masyarakat membeli Pertalite. Aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut tengah dikaji. Kemarin (11/8), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya mengatakan pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yakni kelompok kaya dan sangat kaya.

Purbaya menjelaskan rencana pembatasan ini masih dalam tahap pengkajian. Salah satu yang masih dibahas adalah evaluasi terhadap sistem penyaluran Pertalite oleh PT Pertamina (Persero). Setelah melihat langsung, Purbaya menilai mekanisme penyalurannya sudah cukup baik. Karenanya, ia menilai pembatasan ini bisa segera dilaksanakan. Dalam kesempatan sama, Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut.

Bahlil mengatakan langkah ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kementerian ESDM bergerak cepat menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan. Bahlil juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia sedang melonjak. Namun, kebijakan berbeda akan berlaku untuk harga BBM nonsubsidi yang disesuaikan secara fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Anomali Cuaca Panas Ekstrem: Bahaya Laten Krisis Iklim di Indonesia
  • Dampak Cuaca Panas Ekstrem
  • https://retizen.republika.co.id/posts/776151/anomali-cuaca-panas-ekstrem-bahaya-laten-krisis-iklim-di-indonesia

Gelombang suhu tinggi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar fenomena kemarau biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa indeks suhu maksimum harian di sejumlah kota besar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi berkali-kali menembus angka 35 hingga 38 derajat Celcius. Angka ini melonjak signifikan di atas rata-rata klimatologis historis harian Indonesia.

Dampak paling langsung dari siaran cuaca panas ekstrem bermuara pada sektor kesehatan masyarakat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan suhu tinggi secara terus-menerus memicu tekanan termal (heat stress) yang meningkatkan risiko sengatan panas (heat stroke), dehidrasi akut, gangguan kardiovaskular, serta eksaserbasi penyakit kronis. Di sisi ekonomi, stres termal berakibat fatal pada efisiensi ketenagakerjaan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam studinya mengenai Working on a Warmer Planet mencatat bahwa pada suhu di atas 33 derajat Celcius, pekerja dapat kehilangan hingga 50 persen dari kapasitas kerja fisik mereka akibat kelelahan otot dan penurunan fokus kognitif. Di Indonesia, di mana sektor informal, pertanian, konstruksi, dan transportasi menyerap lebih dari 60 persen total tenaga kerja, dampak paparan panas ini sangat menggerus perekonomian. 

Tidak kalah pentingnya, suhu ekstrem memberikan tekanan berat pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Peningkatan suhu permukaan tanah dan tinggi laju evapotranspirasi mempercepat penguapan udara tanah, memicu kekeringan agronomi, dan menurunkan hasil panen komoditas pangan utama. Kenaikan harga beras dan pangan pokok akibat kelangkaan pasokan ini pada akhirnya mendorong laju inflasi dan memperberat beban ekonomi masyarakat yang rendah.

Beda Jalan Partai Parlemen dan Nonparlemen Menuju Pemilu
  • Partai Nonparlemen
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/11/09203011/beda-jalan-partai-parlemen-dan-nonparlemen-menuju-pemilu

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU/XVIII/2020, MK membagi partai politik ke dalam tiga kategori: partai yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019, partai yang tidak lolos ambang batas, serta partai baru. Partai yang memenuhi ambang batas 4 persen hanya perlu menjalani verifikasi administrasi, sementara partai nonparlemen dan partai baru wajib mengikuti verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual.

Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar oleh KPU dalam menyusun mekanisme verifikasi Pemilu 2024 melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwa partai politik peserta pemilu adalah yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi KPU sesuai Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, partai parlemen memiliki jalur lebih sederhana dibandingkan partai nonparlemen yang harus membuktikan keberadaan dan dukungan nyata di lapangan.

Namun, sejumlah partai nonparlemen mendesak adanya kelonggaran syarat verifikasi dan penghapusasn ambang batas parlemen. Bahkan mengusulkan perubahan aturan main Pemilu melalui RUU, seperti penghapusan parliamentary threshold atau penyederhanaan verifikasi faktual. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara partai parlemen yang sudah mapan dengan partai nonparlemen yang berupaya memperluas akses politik menjelang Pemilu berikutnya.

Pakar Ungkap Pilkada Tanpa Wakil Berpotensi Langgar UUD
  • Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810195803-32-1390764/pakar-ungkap-pilkada-tanpa-wakil-berpotensi-langgar-uud

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menilai wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil bukan solusi atas budaya ban serep dan pembagian tugas yang tidak proporsional antara kepala daerah dan wakilnya.

Wacana ini harus dicermati karena memiliki risiko serius terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan di daerah. Secara yuridis, wakil kepala daerah adalah jabatan politik yang ditunjuk dengan demokratis merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Secara politik, penunjukan wakil kepala daerah oleh kepala daerah terpilih akan menghilangkan kesempatan masyarakat menilai calon pemimpin mereka dengan utuh.

Wacana ini tidak sejalan dengan aspek teoritis kepemimpinan demokrasi menurut teori Robet Dahl. Dahl menyebut prinsip demokrasi adalah partisipasi warga dan akuntabilitas penguasa. Iqbal menambahkan, penunjukan wakil kepala daerah juga hanya akan mengubah praktik transaksionalisme politik dari sebelum pemilihan menjadi setelah pemilihan.

Menurutnya, budaya ban serep yang berujung pada perselisihan lebih banyak disebabkan karena kompromi elite. Alih-alih meniadakan pemilihan wakil kepala daerah, Iqbal mengusulkan perjanjian pembagian tugas yang jelas sejak awal.

Daftar Kepala Daerah Pecah Kongsi di Tengah Isu Pilkada Tanpa Wakil
  • Pecah Kongsi, Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810195445-32-1390766/daftar-kepala-daerah-pecah-kongsi-di-tengah-isu-pilkada-tanpa-wakil

Perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya yang muncul ke ruang publik memicu adanya wacana wakil kepala daerah tanpa wakil di Komisi II DPR. Sejumlah anggota Komisi II dari lintas fraksi mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih atau bahkan kepala daerah atau deputi bisa lebih dari satu beban tugas atau kebutuhan.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus perselisihan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perselisihan itu dipicu sejumlah hal, terutama pembagian tugas yang tak seimbang.

  1. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo: Wakil Bupati Mimik Idayana memprotes keputusan Bupati Subandi yang melakukan mutasi tanpa melibatkan dirinya dan tidak prosedural.
  2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengeluh karena kurang dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintahan.
  3. Bupati dan Wakil Bupati Lebak: Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah sempat bersitegang secara terbuka karena Hasbi mengungkit kembali kasus korupsi yang pernah menjeratnya. Meski pada akhirnya keduanya terlihat berjabat tangan.
  4. Bupati dan Wakil Bupati Jember: Wakil Bupati Jember, Djoko Santoso, sempat melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke KPK pada September 2025.
Otonomi Daerah yang Kehilangan Napas Fiskal
  • Otonomi Daerah, Resentralisasi Fiskal
  • https://www.hukumonline.com/berita/a/otonomi-daerah-yang-kehilangan-napas-fiskal-lt6a7941c349d82/?page=all

Otonomi daerah sejatinya diukur dari kemampuan fiskal untuk melayani warga, bukan dari seremoni atau banyaknya regulasi. Kewenangan daerah harus diikuti dengan sumber daya keuangan, sesuai asas money follows function. Namun, gelombang resentralisasi fiskal melalui kebijakan efisiensi belanja dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat banyak daerah kehilangan kepastian pendanaan, sehingga otonomi berisiko menjadi “cangkang kosong” tanpa napas fiskal.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2025 memperlihatkan pergeseran kekuasaan fiskal ke pusat, dengan penyaluran dana bergantung pada arahan Presiden. Kondisi ini berdampak besar karena sekitar 80 persen daerah masih bergantung pada transfer pusat. Pemangkasan Dana Alokasi Khusus fisik, misalnya, membuat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik tersendat atau berhenti. Akibat ruang fiskal yang menyempit, daerah terpaksa memilih antara memangkas pelayanan atau menaikkan pajak, seperti kasus Kabupaten Pati yang menaikkan PBB hingga 250 persen.

Efisiensi fiskal memang diperlukan untuk menghadapi tekanan utang dan program prioritas, tetapi pelaksanaannya harus tepat sasaran. Dengan adanya momentum revisi UU No. 23 Tahun 2014 sebagai kesempatan menata ulang hubungan keuangan pusat-daerah agar adil dan selaras, dengan pembagian kewenangan yang sinkron dengan pendanaan. Tanpa kepastian fiskal, otonomi daerah justru memperdalam ketimpangan antarwilayah dan membebani rakyat melalui pajak, sehingga perlu refleksi serius tentang otonomi macam apa yang sedang dirawat.

Hasto: PDIP Tak Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah
  • Pilkada Tanpa Wakil
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260810214522-32-1390797/hasto-pdip-tak-setuju-pilkada-tanpa-wakil-kepala-daerah

PDIP tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah yang belakangan mencuat di DPR RI. Wacana ini dilontarkan oleh Komisi II DPR dari Fraksi PKB.

Ia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih. isu yang lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berperan sebagai wadah pembinaan calon pemimpin.

Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyoroti pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasto menegaskan keberadaan jabatan wakil kepala daerah tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan, termasuk untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kepala daerah yang berhalangan menjalankan tugas.

365 Kejari Gelar Lelang Serentak, Potensi Pemulihan Aset Capai Rp 289 Miliar
  • Lelang Aset Rampasan Negara
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/10/15261191/365-kejari-gelar-lelang-serentak-potensi-pemulihan-aset-capai-rp-289-miliar

Sebanyak 365 kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia menggelar lelang serentak barang hasil rampasan negara dengan potensi pemulihan aset mencapai Rp 289,3 miliar. “Dari akumulasi keseluruhan pelaksanaan lelang serentak ini, potensi pemulihan aset negara diproyeksikan dari nilai limit sekitar Rp 289.397.309.438,” kata Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Patris Yusrian Jaya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Yusrian mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian barang rampasan sekaligus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menjelaskan, lelang kali ini melibatkan mayoritas satuan kerja Kejaksaan di daerah sebagai bentuk solidaritas jajaran dalam mengawal penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Meski demikian, pihak Kejagung mencatat masih ada puluhan satuan kerja yang belum berpartisipasi pada gelaran kali ini. Menurut Yusrian, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya.

Adapun obyek yang dilelang dalam kegiatan serentak kali ini mulai dari barang elektronik seperti ponsel dengan limit terkecil sebesar Rp3.000 hingga aset properti bernilai miliaran rupiah senilai Rp 9,11 Miliar. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, pelaksanaan lelang serentak ini mengusung lima agenda utama, yakni meningkatkan literasi masyarakat, edukasi transparansi lelang, optimasi PNBP, percepatan penyelesaian barang bukti agar tidak menumpuk dan mengalami penurunan nilai ekonomis, serta penguatan tupoksi jajaran pemulihan aset.

Perubahan Sistem Pilkada Dinilai Tak Jamin Kualitas Kepala Daerah dan Wakilnya
  • Sistem Pilkada
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/10/14311511/perubahan-sistem-pilkada-dinilai-tak-jamin-kualitas-kepala-daerah-dan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah belum tentu akan menjamin kualitas daerah dan wakilnya.

Haykal, Peneliti Perludem, menjelaskan ketidakjelasan tugas dan disharmonisasi pada dasarnya lebih diakibatkan oleh proses kaderisasi dan kandidasi yang instan. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap usulan wakil kepala daerah tidak dipilih lewat pilkada.

Haykal mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakilnya merupakan jabatan politik hasil konsekuensi logis dari penerapan prinsip desentralisasi yang diwujudkan melalui otonomi daerah.

Amankan HUT Ke-81 RI, Paspampres Siapkan 1.147 Personel dan Alutsista Canggih
  • Pengamanan HUT Ke-81 RI
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/10/19063811/amankan-hut-ke-81-ri-paspampres-siapkan-1147-personel-dan-alutsista-canggih

Ribuan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) siap mengawal rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia Tahun 2026. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha pun memimpin Apel Gelar Kesiapan Pasukan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Senin (10/8/2026). Apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan sejumlah 1.147 personel serta alutsista yang akan dikerahkan.

Menurut Mayjen Edwin, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini. Edwin menekankan seluruh personel harus memahami bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI merupakan tugas sekaligus amanah mulia untuk menjaga martabat institusi, menjamin keselamatan VVIP, serta mengawal kehormatan bangsa dan negara. Adapun ribuan personel Paspampres yang diterjunkan akan mengawal sejumlah kegiatan. Kesiapan Satgaspam VVIP tersebut juga didukung oleh berbagai alutsista. Tak hanya itu, turut disiapkan satu kendaraan anti-drone Koopsudnas dan satu kendaraan Maung Artileri Pertahanan Udara.

Ekshumasi Jadi Bukti Mahkota Kematian Sutrimo, Pakar Dorong Proses Autopsi Tak Hanya Libatkan Polri
  • Kasus Kematian Sutrimo
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7866651/ekshumasi-jadi-bukti-mahkota-kematian-sutrimo-pakar-dorong-proses-autopsi-tak-hanya-libatkan-polri

Penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga (Karumga) Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, memasuki babak baru. Kepolisian kini akan melakukan Tindakan ekshumasi (pembongkaran makam) dan autopsi guna mengetahui secara pasti penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih menjadi misteri. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai proses ekshumasi dan autopsi ini merupakan langkah krusial dalam mencari kebenaran terkait penyebab kematian Sutrimo.

Bahkan Hudi Yusuf menilai hasil ekshumasi dan autopsi ini berpotensi menjadi bukti mahkota dalam pengungkapan kasus kematian mantan Karumga Febrie Adriansyah tersebut. Guna memastikan bahwa hasil pengujian forensik bebas dari keraguan dan tekanan pihak mana pun, keterbukaan proses menjadi syarat mutlak. Keterlibatan pihak luar atau lembaga medis independen dinilai sangat penting untuk menjaga independensi penyidikan. Untuk itu Hudi pun mendorong agar Kepolisian bisa menggandeng ahli forensik dari berbagai rumah sakit untuk ikut dalam proses autopsi  jenazah Sutrimo. Jenazah Sutrimo akan diekshumasi pada Rabu (12/8/2026).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan dua laporan polisi terkait kematian Sutrimo. Imam mengatakan penyelidikan sebelumnya telah dilakukan oleh Polresta Banyumas dan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan

Menteri Maman Klaim Driver Ojol Sepakat Berstatus UMKM
  • Polemik Status Ketenagakerjaan Ojol
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260810210446-92-1390786/menteri-maman-klaim-driver-ojol-sepakat-berstatus-umkm

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklaim para pengemudi ojek online (ojol) sepakat dengan rencana pemerintah untuk menetapkan status mereka sebagai pelaku usaha mikro. Maman menyebut kementeriannya telah berdialog dengan sekitar 20 asosiasi dan komunitas ojol. Dari pertemuan tersebut, para pengemudi menyambut baik wacana penetapan status menjadi pelaku UMKM.

Menurut Maman, status pengusaha mikro akan memberikan sejumlah keuntungan bagi para pengemudi ojol. Keuntungan tersebut meliputi fleksibilitas waktu kerja hingga kemudahan dalam mengakses insentif dari pemerintah yang disiapkan untuk pelaku UMKM. Salah satu insentif yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta dapat dilakukan tanpa agunan. Maman sekaligus menepis kabar yang menyebut pengemudi ojol akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) setelah berstatus sebagai pengusaha mikro.

Penetapan status pengemudi ojol ini akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital. Aturan ini sedang difinalisasi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penerbitan beleid tersebut guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol. Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah menyinkronkan dua pasal terakhir dari draf aturan tersebut.

Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Airlangga Sebut Bukan Tanda Daya Beli Melemah
  • Indeks Keyakinan Konsumen Turun
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a79c6d8aed8c/indeks-keyakinan-konsumen-turun-airlangga-sebut-bukan-tanda-daya-beli-melemah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak bahwa penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi tanda melemahnya daya beli masyarakat. Airlangga menegaskan penurunan tersebut biasanya terjadi setelah hari besar keagamaan, termasuk momentum pada kuartal I 2026.

Penjualan otomotif semester I 2026 tumbuh 16 % dan penjualan kendaraan hybrid naik sekitar 40 %, yang menurut Airlangga menjadi sinyal kuat bahwa konsumen tetap beraktivitas. Pemerintah berharap konsumsi meningkat di kuartal IV 2026 berkat HBKN Natal‑Tahun Baru dan program diskon yang diinisiasi pelaku usaha menjelang Hari Kemerdekaan, sementara BI mencatat IKK Juli 2026 turun menjadi 116,8 namun masih berada di zona optimis, meski IKE, IEK, dan komponennya mengalami penurunan.

Tata Kelola Sampah Dibongkar, Pemulung Disebut Berpeluang Jadi Pekerja Formal
  • Pemulung Menjadi Pekerja Formal
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a799779e700e/tata-kelola-sampah-dibongkar-pemulung-disebut-berpeluang-jadi-pekerja-formal

Pemerintah berencana membuka peluang bagi pemulung atau pemilah sampah untuk menjadi pekerja formal. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, saat ini kementeriannya tengah menggodok aturan tentang Extended Producer Responsibility (EPR). Aturan ini akan mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas seluruh siklus produk hingga pascapakai. Aturan tersebut juga akan memuat soal Packaging Recovery Organization (PRO), yaitu organisasi pengelola produk pascapakai atau sampah produk. PRO beroperasi dengan dukungan dana dari para produsen. Para pemilah sampah disebut berpeluang untuk bekerja bagi PRO. 

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan asuransi kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pemilah sampah dengan iuran yang dipotong setengah, sesuai PP No. 50 Tahun 2025, dan akan dievaluasi pada akhir tahun. DKI Jakarta telah menyalurkan jaminan sosial BPJS kepada lebih dari 4.000 pemilah sampah di TPST Bantargebang dengan alokasi dana ratusan juta rupiah, dan berencana memperluas skema serupa ke seluruh daerah serta ke semua pekerja informal dan formal.

Alasan Transportasi ke Kepulauan Seribu Dikelola PT Transjakarta, Pramono: Tarif Lebih Murah
  • Trnasjakarta Rute Kepulauan Seribu
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/10/14043381/alasan-transportasi-ke-kepulauan-seribu-dikelola-pt-transjakarta-pramono?page=all#page2

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mematangkan rencana pengalihan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pramono mengatakan, selama ini transportasi ke Kepulauan Seribu sepenuhnya dikelola oleh Dishub DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula layanan transportasi yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Menurut dia, pola pengelolaan tersebut dinilai belum efisien. Karena itu, Pemprov DKI memutuskan untuk mengalihkan pengelolaan transportasi tersebut kepada Transjakarta. Pramono mengatakan, keputusan tersebut salah satunya didasarkan pada kinerja Transjakarta dalam mengelola transportasi di wilayah Jakarta. Ia menilai kinerja Transjakarta saat ini cukup baik, termasuk dalam hal ketepatan waktu dan pelayanan di lapangan.

Meski demikian, Pramono mengatakan, pengalihan pengelolaan tersebut belum langsung dilakukan. Pemprov DKI masih mematangkan mekanismenya karena terdapat sejumlah aturan yang perlu disesuaikan. Ia memastikan tarif transportasi ke Kepulauan Seribu nantinya akan diupayakan lebih murah apabila dikelola secara profesional oleh Transjakarta.

Cegah Kasus Keracunan, MBG Diberi Label Harus Dikonsumsi Maksimal 4 Jam Setelah Masakan Matang
  • Cegah Keracunan Ala BGN
  • https://news.republika.co.id/berita/tjku65409/cegah-kasus-keracunan-mbg-diberi-label-harus-dikonsumsi-maksimal-4-jam-setelah-masakan-matang

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memberlakukan penggunaan label batas waktu konsumsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan. Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dikonsumsi paling lambat empat jam setelah matang. Informasi batas waktu tersebut dicantumkan langsung pada label makanan dan penerima manfaat diimbau untuk selalu memeriksa kelayakan makanan sebelum mengonsumsinya serta tidak memakannya jika sudah melewati batas waktu.

Selain itu, BGN menghimbau para siswa agar tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah dan meminta para guru untuk aktif mengingatkan anak-anak untuk menghabiskannya di sekolah. Menurut Sudaryono, membawa MBG ke rumah berpotensi besar menyebabkan keracunan karena kualitas makanan tidak lagi terjamin setelah melewati batas waktu konsumsi. Kasus keracunan sebelumnya bahkan sempat menimpa orang tua siswa yang mengonsumsi makanan sisa tersebut di rumah, sehingga pengawasan bersama antara pihak sekolah, BGN, dan masyarakat sangat diperlukan.

Survei BPS: Hampir 70% Warga RI Sudah Melek Keuangan, 93,6% Sudah Terakses
  • Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a79a45d067ed/survei-bps-hampir-70-warga-ri-sudah-melek-keuangan-93-6-sudah-terakseshttps://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a79a45d067ed/survei-bps-hampir-70-warga-ri-sudah-melek-keuangan-93-6-sudah-terakses

Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Indeks Literasi Keuangan nasional mencapai 69,57%, naik 2,93 poin persentase dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 66,64%. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, indeks literasi keuangan dibentuk berdasarkan lima parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Masyarakat yang memenuhi seluruh parameter tersebut dikategorikan sebagai well-literate.

Peningkatan literasi terlihat di perkotaan (90,39 %) dan perdesaan (64,42 %) dengan keragaman gender yang hampir seimbang (laki‑laki 69,54 %, perempuan 69,61 %); literasi keuangan konvensional 69,57 % versus syariah 43,07 %. Indeks Inklusi Keuangan mencapai 93,61 %, didorong oleh kenaikan inklusi konvensional hingga 93,53 %; kelompok usia produktif 26‑35 tahun memiliki tingkat tertinggi 96,27 %, sementara usia 15‑17 dan 51‑79 tahun masih di bawah rata‑rata nasional.

Karhutla Jadi Perhatian Serius Istana
  • Upaya Meredam Karhutla
  • https://rm.id/baca-berita/nasional/321204/karhutla-jadi-perhatian-serius-istana/2

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi perhatian serius pihak Istana di tengah musim kemarau dan fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mempercepat koordinasi lintas instansi untuk memadamkan api. Langkah mitigasi yang disiapkan meliputi pengerahan helikopter water bombing, pesawat pemadam, hingga rencana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bekerja sama dengan BMKG.

Untuk mencegah terulangnya bencana ekologis yang pernah menghanguskan 2,6 juta hektare lahan tersebut, pemerintah secara tegas melarang masyarakat maupun korporasi membuka lahan dengan cara membakar lahan. Pemerintah tidak segan akan membawa para pelanggar ke jalur hukum serta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal kecil seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti kebakaran di Bromo yang telah mencapai sekitar 720 hektare. Ia menjelaskan bahwa upaya water bombing terkendala oleh tebalnya asap yang membahayakan penerbangan, sementara modifikasi cuaca belum memenuhi syarat teknis di wilayah tersebut. Meskipun mengapresiasi kerja keras Manggala Agni dan tim gabungan, DPR mendorong adanya evaluasi SOP serta pengembangan teknologi pemadaman yang lebih canggih ke depannya, seperti penggunaan cairan atau gel khusus dari udara.

Menkopolkam Duga Karhutla Bromo Dipicu Kelalaian Manusia
  • Karhutla Bromo
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260810/15/1995120/menkopolkam-duga-karhutla-bromo-dipicu-kelalaian-manusia

Kebakaran yang melanda kawasan Bromo, Jawa Timur, diduga disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago. Menurutnya, suhu di Bromo yang cenderung dingin membuat banyak orang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api untuk menghangatkan tubuh. Dia juga menyinggung peristiwa beberapa tahun lalu ketika terdapat pasangan yang melakukan foto prewedding dengan salah satu properti berupa flare. Properti tersebut menjadi pemicu kebakaran di kawasan Bromo.

Menkopolkam menyebut saat ini hanya terdapat satu titik api di kawasan Bromo dan perlahan mulai ditangani oleh petugas setempat. Dirinya turut menyebut bahwa saat ini terdapat 107.000 hektare lahan yang dilalap si jago merah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo telah mencapai kurang lebih 550 hektare per Senin (10/8/2026) pukul 06.00 WIB.

Kobaran api tersebut juga dikabarkan semakin mengkhawatirkan karena telah mendekat ke area permukiman warga sekitar. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satriyo Nurseno. Menurut Menkopolkam, data tersebut masih bersifat sementara serta dapat berkembang karena proses pendataan ulang masih terus berlangsung.

Wajah Ganda Pendidikan Tinggi Indonesia
  • Mempertanyakan Sistem Akreditasi Untuk Kampus di Indonesia
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/11/070000871/wajah-ganda-pendidikan-tinggi-indonesia?page=all#page2

Pendidikan tinggi di Indonesia mengalami ketimpangan struktural akibat berfokus pada perburuan status World-Class University (WCU) yang hanya dinikmati kampus-kampus elit di Jawa. Kebijakan ini dinilai sebagai “narsisme akademik” yang mengejar gengsi pemeringkatan global ketimbang kualitas substantif. Akibatnya, ribuan perguruan tinggi di daerah, khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), mengalami isolasi akademik, keterbatasan fasilitas, dan ketimpangan ketersediaan infrastruktur digital. Disparitas ini melahirkan imposter syndrome bagi civitas akademika di daerah yang berdampak pada fenomena brain drain serta melemahnya motivasi riset lokal.

Sistem akreditasi yang kaku dan berorientasi pada standar perkotaan, seperti jumlah publikasi di jurnal Scopus, semakin memperburuk keadaan karena mengabaikan kontribusi nyata kampus daerah terhadap masyarakat. Ketidakadilan ini juga diperparah oleh skema hibah penelitian yang memicu Matthew Effect—di mana universitas besar yang kaya sumber daya semakin makmur, sedangkan kampus kecil kian terpuruk. Kendala infrastruktur laboratorium yang tidak terawat dan penurunan jumlah mahasiswa (under-enrollment) kemudian menyeret universitas-universitas daerah ke dalam spiral kematian institusional (institutional death spiral).

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan reformasi total melalui penerapan akreditasi berbasis konteks dan dampak yang lebih menghargai kontribusi pengabdian masyarakat lokal. Pemerintah juga perlu memberlakukan reposisi finansial berupa kuota riset afirmasi untuk wilayah 3T, mewajibkan konsorsium riset antara kampus elit dan daerah, serta menjamin kedaulatan akses digital. Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berinsentif dan permanen sangat dibutuhkan agar mutu pendidikan tinggi terdesentralisasi secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat.

Penjelasan DJP soal Pajak Rumah Kontrakan
  • Rencana Pemungutan Pajak Rumah Kontrakan
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8612434/penjelasan-djp-soal-pajak-rumah-kontrakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan rencana pemungutan pajak kepada pemilik rumah kontrakan pada 2027. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati, belum ada usulan untuk menerapkan pemungutan pajak itu pada 2027. Inge mengatakan penyusunan rencana program kerja DJP 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya parameter pelaksanaan program kerja, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi dan masyarakat.

Menurut Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, kebijakan itu menjadi bagian dari strategi perpajakan yang tercantum dalam Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2027. Sebagai contoh, pemerintah melihat potensi pajak dari kepemilikan rumah lebih dari satu unit. Menurutnya, rumah yang tidak ditempati pemilik berpotensi disewakan atau dikontrakkan sehingga dapat menjadi objek pajak.

Alarm di Balik Melesatnya Penarikan Utang Paylater Bank
  • Alarm di Balik Melesatnya Penarikan Utang Paylater Bank
  • https://tirto.id/alarm-di-balik-melesatnya-penarikan-utang-paylater-bank-hAN6

Pertumbuhan debit paylater perbankan masih tinggi kendati mulai mengalami pelambatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total pembiayaan layanan tersebut pada Juni 2026 mencapai Rp30,71 triliun atau naik 33,54 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan realisasi pertumbuhan ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 37,72 persen (yoy). Di samping itu, nilai sumbangsihnya terhadap total kredit perbankan juga dinilai masih minim: hanya 0,34 persen.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) di perbankan tak lepas dari preferensi konsumen dalam berbelanja. Perkembangan ini juga didorong oleh makin berjamurnya kanal-kanal pembelian online, terutama di market place.Meski demikian, ia menegaskan bahwa tren tersebut tak serta-merta menunjukkan bahwa kemampuan belanja masyarakat mulai membaik. Sebaliknya, Kecenderungan tersebut justru mencerminkan perubahan pola konsumsi rumah tangga yang kian mengandalkan utang jangka pendek untuk mempertahankan tingkat konsumsi.

Bos LPS Sambut Baik Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI
  • Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260811/11/1995177/bos-lps-sambut-baik-destry-damayanti-jadi-calon-tunggal-gubernur-bi

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyambut baik pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut Anggito, Destry merupakan ‘paket lengkap’ lantaran pernah menjabat di sejumlah lembaga keuangan seperti LPS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan juga BI. Dia juga mengharapkan proses Destry Damayanti menuju posisi Gubernur BI definitif dapat berjalan dengan lancar sehingga posisi nomor satu di bank sentral itu segera terisi.

Trump Mengira Pembukaan Selat Hormuz Sudah Dekat, tapi Iran Punya Rencana Lain
  • Krisis Selat Hormuz
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/08/10/091003070/trump-mengira-pembukaan-selat-hormuz-sudah-dekat-tapi-iran-punya-rencana

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selama berminggu-minggu dilaporkan tengah bersiap untuk mengumumkan kemenangan dalam konflik melawan Iran jika Selat Hormuz sepenuhnya dibuka kembali. Namun, opsi keluar yang diincar Washington kini kian sulit terwujud setelah Teheran mengajukan daftar tuntutan yang sangat berat demi mengizinkan lalu lintas bebas di koridor maritim strategis tersebut. Hal ini menandakan, Iran siap menjalani konflik berkepanjangan yang melelahkan. Direktur Program Timur Tengah di CSIS, Mona Yacoubian menilai, syarat dari Teheran semakin menyulitkan Trump untuk menciptakan opsi mundur yang dapat menyelamatkan mukanya di hadapan publik. 

Di sisi lain, pengamat Iran dari Eurasia Group, Gregory Brew menggarisbawahi bahwa Teheran memanfaatkan dorongan kuat Trump yang ingin segera mengakhiri konflik untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam perundingan. Prospek kesepakatan disebut kian memburuk setelah Uni Emirat Arab mengonfirmasi serangan rudal Iran terhadap salah satu kapalnya. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, secara terbuka membeberkan deretan syarat mutlak bagi AS jika ingin Selat Hormuz dibuka. Tuntutan tersebut meliputi pengakhiran perang secara permanen, pencabutan sanksi dan blokade laut, penarikan pasukan AS dari kawasan, pengembalian aset yang dibekukan, hingga pembayaran ganti rugi perang atas kerusakan yang terjadi.

Bagi Trump, dinamika ini membawa beban politik yang cukup besar menjelang pemilu paruh waktu di AS.  Wakil Presiden AS, JD Vance menegaskan, AS akan terus memberikan tekanan ekonomi dan militer guna memastikan kelancaran pasokan energi dunia, sekaligus menekan harga gandum dan bahan bakar bagi masyarakat Amerika. Mengenai kekhawatiran program nuklir, Trump secara pribadi meyakini bahwa Teheran tidak akan mampu membangun kembali tiga situs nuklir utamanya yang telah dihancurkan oleh serangan AS. 

Zelensky Klaim 50.000 Tentara Korea Utara Akan Dikerahkan ke Rusia
  • Perang Rusia-Ukraina
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/08/10/080000170/zelensky-klaim-50.000-tentara-korea-utara-akan-dikerahkan-ke-rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, 50.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan di Rusia untuk berperang. Ia turut menyerukan Korea Selatan untuk memberikan dukungan bagi pertahanan udara Ukraina. “Keputusan telah dibuat untuk menempatkan 30.000 hingga 50.000 warga Korea Utara di wilayah Rusia”, tulisnya di X, Sabtu (8/8/2026). Angka itu lebih tinggi dari perkiraannya sebesar 30.000 pada Juli. Namun, Zelensky tidak menjelaskan bagaimana dia memperoleh informasi tersebut. Menurutnya, Kyiv telah menemukan beberapa rudal Korea Utara di wilayah Ukraina, tanpa mengungkapkan lokasinya.

Zelenskiy menuturkan, Ukraina sangat ingin menerima dukungan dari Korea Selatan terkait sistem pertahanan udara. Para diplomat Ukraina sedang berhubungan dengan Seoul untuk mendorong potensi kesepakatan. Bulan ini, seorang pejabat di intelijen militer Ukraina mengatakan, unit rudal Korea Utara mulai dikerahkan ke Rusia barat yang dapat dilengkapi dengan 120 rudal balistik dan enam peluncur untuk serangan terhadap Ukraina. Ukraina sendiri sangat kekurangan sistem pertahanan udara canggih. Rusia telah mencoba memanfaatkan hal ini dengan menggunakan lebih banyak rudal balistik yang sangat sulit untuk ditembak jatuh. Menurut penilaian Ukraina dan independen, Korea Utara telah memasok Rusia dengan jutaan amunisi artileri dan mortir, rudal balistik, artileri jarak jauh, dan sistem roket peluncuran ganda.

Mensesneg Buka Suara Kabar Reshuffle di Agustus: Prioritas Isi Kursi Kosong
  • Isu Reshuffle Kabinet
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a75935f51c8b/mensesneg-buka-suara-kabar-reshuffle-di-agustus-prioritas-isi-kursi-kosong

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjawab isu yang beredar mengenai Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle menjelang 17 Agustus 2026. Prasetyo hingga saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

Prasetyo menambahkan bahwa bila ada perubahan nanti, prioritasnya akan mengisi posisi yang masih kosong, seperti Wakil Menteri Pertanian, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dua jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kosong setelah Silmy Karim ditangkap KPK, sedangkan Wakil Menteri Pertanian kosong karena Sudaryono dipindahkan menjadi Kepala BGN.

Perang AS-Iran Melebar ke Laut Luas, NATO Terancam Krisis Suez
  • Perang AS-Iran
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/08/10/073000770/perang-as-iran-melebar-ke-laut-luas-nato-terancam-krisis-suez?source=headline

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terancam kian meluas hingga ke wilayah perairan Laut Mediterania.  Serangan drone misterius yang menghantam pelabuhan Damietta di Mesir, dekat pintu masuk utara Terusan Suez, akhir bulan lalu memicu ancaman baru terhadap stabilitas perdagangan global. Hal ini sekaligus meningkatkan tekanan keamanan di kawasan yang menjadi benteng pertahanan sayap selatan NATO.  Insiden ini terjadi bersamaan dengan eskalasi gempuran maritim oleh kelompok Houthi Yaman yang mengancam akan memblokir kembali akses Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dari arah selatan.  Di saat bersamaan, nasib Selat Hormuz masih belum jelas meski negosiasi terus berlangsung. Kombinasi ancaman ini dinilai berisiko mengulang kenangan kelam krisis Suez 1956 dan menyeret negara-negara Eropa ke dalam pusaran perang regional.

Peneliti senior di NATO Defense College, John Deni menegaskan, blok militer itu tetap fokus pada ancaman yang berasal dari dua arah, yakni Rusia dan ketidakstabilan dari selatan. Meskipun Presiden AS Donald Trump berulang kali mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan dukungan militer penuh, mayoritas negara anggota NATO di Eropa sejauh ini enggan terlibat secara terbuka dalam operasi ofensif melawan Iran.  Perhatian utama aliansi militer tersebut saat ini masih terbagi untuk menghadapi ancaman pertahanan dari perbatasan timur terkait konflik Rusia-Ukraina.

Mantan pejabat NATO, Jamie Shea menggarisbawahi bahwa ketidakpastian pesan dari Gedung Putih membuat negara-negara Eropa bersikap sangat hati-hati.  Kendati beberapa negara seperti Inggris dan Perancis turut memberikan bantuan pertahanan udara serta logistik secara terbatas di Teluk Persia, NATO diperkirakan kecil kemungkinan untuk menerjunkan misi tempur resmi di Timur Tengah.  Penambahan penugasan patroli maritim multinasional di perairan luar justru dikhawatirkan dapat membentangkan armada angkatan laut NATO terlalu tipis, sehingga makin memperlelah pertahanan di kawasan Mediterania.

Danantara Restrukturisasi Besar-besaran, 652 Perusahaan BUMN Bakal Hilang
  • Perampingan BUMN
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/6a75879792ec6/danantara-restrukturisasi-besar-besaran-652-perusahaan-bumn-bakal-hilang#goog_rewarded

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyebut sekitar 652 perusahaan akan hilang menyusul percepatan streamlining alias perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan hingga saat ini sebanyak 274 entitas telah ditata sebagai bagian dari transformasi pengelolaan BUMN, sehingga nanti kita hanya akan punya 250 perusahaan.

Transformasi sudah memberi dampak positif, contohnya, Pupuk Indonesia mencatat laba Rp 6,1 triliun dalam enam bulan pertama, membangun serta memperbaiki delapan pabrik, dan meluncurkan ekspor pupuk pertamanya ke Australia. BP BUMN dan Danantara berupaya menjadikan BUMN lebih sehat, adaptif, dan kompetitif melalui penyederhanaan struktur, penguatan strategi bisnis, serta peningkatan kinerja operasional untuk menambah nilai bagi perekonomian nasional.

4.591 Kasus ISPA dalam Sepekan, Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada
  • Wapada Kasus ISPA
  • https://www.metrotvnews.com/read/NG9CzOyZ-4-591-kasus-ispa-dalam-sepekan-dinkes-tangsel-imbau-warga-waspada

Dinas Kesehatan Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama musim kemarau, di mana tren mingguan terus menunjukkan kenaikan hingga mencapai 4.591 kasus pada pekan ke-30. Secara keseluruhan, total akumulasi penderita ISPA di Tangsel hingga pekan ke-30 tahun 2026 telah menembus angka 124.688 kasus berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

Kepala Dinkes Tangsel, Alin Hendalin Mahdaniar, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya paparan suhu tinggi yang dapat memicu dehidrasi, kelelahan panas, hingga heat stroke. Selain ISPA, Dinkes Tangsel juga memperketat pemantauan terhadap potensi peningkatan penyakit lain yang timbul akibat cuaca panas seperti diare akut dan DBD, serta meminta warga segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang tak kunjung membaik.

Kebakaran Bromo Makin Meluas, Begini Perintah Mendesak Menhut
  • Karhutla Bromo
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tjj072502/kebakaran-bromo-makin-meluas-begini-perintah-mendesak-menhut-part2

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memerintahkan penutupan sementara secara total kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi tersebut. Hingga Ahad (9/8/2026), luas kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 520 hektare. Raja Juli mengatakan penutupan dilakukan agar seluruh unsur yang terlibat dapat memusatkan perhatian pada pemadaman api dan mencegah munculnya kebakaran baru di lokasi lain. Keselamatan masyarakat dan petugas juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan tiga helikopter untuk melakukan water bombing. Operasi pemadaman dari udara difokuskan pada titik-titik api yang berada di kawasan dengan medan terjal dan kelerengan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat. Sementara itu, personel di darat tetap melakukan pemadaman secara langsung. Petugas juga membuat sekat bakar untuk membatasi pergerakan api dan mencegah kebakaran menjalar lebih luas.

Raja Juli mengatakan operasi pemadaman akan terus dilakukan hingga kebakaran dapat dikendalikan. Pemerintah juga memastikan perkembangan kondisi di TNBTS terus dipantau untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan petugas. Adapun Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan dalam 10 hari ke depan. Karena itu, strategi pemadaman saat ini mengandalkan kombinasi operasi udara menggunakan helikopter, pemadaman oleh pasukan darat, serta pembuatan sekat bakar di sekitar lokasi terdampak.

Manajer Investasi Asing Dominasi Koleksi 60 Saham di BEI, Singapura Teratas
  • Manajer Investasi Asing Dominasi Saham di BEI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a75bacc6c94c/manajer-investasi-asing-dominasi-koleksi-60-saham-di-bei-singapura-teratas#goog_rewarded

Manajer investasi (MI) masih menjadi salah satu kelompok investor institusi yang aktif mengoleksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu terungkap lewat data kepemilikan saham di atas 1% yang dirilis Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 31 Juli 2026.  Berdasarkan data tersebut, terdapat 60 catatan kepemilikan saham oleh investor dengan klasifikasi “Investment Manager”. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari manajer investasi asing. 

Singapura mendominasi dengan Maybank Securities (22 emiten) dan Phillip Securities (11 emiten) yang bersama‑sama mencakup lebih dari setengah total catatan, sementara manajer domestik seperti PT Capital Asset Management, PT Pacific Capital Investment, dan lainnya hanya memiliki beberapa saham. Data KSEI hanya menampilkan kepemilikan di atas ambang pelaporan, sehingga kemungkinan ada posisi lebih kecil yang tidak tercatat; perubahan portofolio mereka dapat memengaruhi likuiditas perdagangan dan persepsi pasar.

Seluruh Akses ke Gunung Bromo Ditutup Imbas Kebakaran Hutan
  • Karhutla Bromo
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a77ee3a37d79/seluruh-akses-ke-gunung-bromo-ditutup-imbas-kebakaran-hutan#goog_rewarded

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan tersebut, per Sabtu pukul 22.00 WIB. Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha  menyampaikan, keputusan penutupan ini mengacu pada perkembangan kondisi terkini di lapangan, di mana kobaran api di area Kaldera Bromo semakin meluas. Tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung.

Pengunjung yang sudah membeli tiket lewat aplikasi booking online dapat menjadwalkan ulang kunjungan atau meminta refund setelah melengkapi formulir yang tersedia. Pelaku usaha jasa wisata diminta menghentikan semua aktivitas di kawasan TNBTS. Kebakaran hutan dan lahan telah menguasai sekitar 176 hektare, terutama di Kabupaten Probolinggo, dan penyebarannya dipercepat oleh angin kencang; tim gabungan pemadam fokus pada pengamanan area dan mencegah api melintasi jalur lama.

Seskab Teddy Bantah Sekolah Rakyat Tidak Bermutu, 43.000 Anak Kembali Bersekolah hingga Agustus 2026
  • Program Sekolah Rakyat
  • https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-0110383506/seskab-teddy-bantah-sekolah-rakyat-tidak-bermutu-43000-anak-kembali-bersekolah-hingga-agustus-2026?page=all#google_vignette

Berikut adalah rangkuman dari teks tersebut dalam 3 paragraf:

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya membantah anggapan bahwa Sekolah Rakyat tidak bermutu. Ia menegaskan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo hingga Agustus 2026, program ini telah memfasilitasi lebih dari 43 ribu anak—termasuk yang sebelumnya putus sekolah atau hidup di jalanan—untuk kembali mengenyam pendidikan yang layak bagi keluarga kurang mampu. Selain memberikan akses pembelajaran, Sekolah Rakyat juga dilengkapi dengan penyediaan tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, hingga pembentukan karakter serta adab siswa.

Kualitas dari program ini dibuktikan melalui berbagai pencapaian akademik yang diraih oleh para siswanya. Sebagai contoh, tujuh siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar berhasil meraih juara dalam ajang Olimpiade Nasional Indonesia (ONI), Kompetisi Sains Pelajar Dalton (KPSD), dan Airlangga Competition untuk bidang Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, serta Sejarah. Keterampilan para peserta didik juga ditunjukkan melalui kemampuan komunikasi mereka, seperti seorang siswa yang menulis surat berbahasa Inggris khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Melalui pendekatan pendidikan holistik yang memadukan akademik dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi wadah produktif yang mampu mengubah nasib anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Peneliti UGM Ungkap Pengangguran Muda Meningkat karena Lowongan Terbatas
  • Isu Pengangguran Muda
  • https://rri.co.id/nasional/2638927/peneliti-ugm-ungkap-pengangguran-muda-meningkat-karena-lowongan-terbatas

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengungkapkan peningkatan pengangguran usia muda dipicu oleh keterbatasan lowongan kerja serta kecenderungan generasi muda yang selektif dalam memilih pekerjaan. Ketidaksesuaian antara pilihan kerja yang diminati dan ketersediaan lapangan kerja formal membuat kelompok ini belum terserap secara optimal di pasar kerja.

Selain keterbatasan posisi formal, rendahnya minat pemuda untuk terjun ke sektor informal turut memperparah tingginya angka pengangguran. Padahal, sektor informal berfungsi sebagai penopang penting perekonomian nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah didorong untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan, salah satunya melalui penyiapan infrastruktur permodalan agar generasi muda memiliki wadah yang produktif.

Masalah pengangguran muda ini dinilai berisiko memicu berbagai dampak sosial, seperti peningkatan angka kriminalitas dan perilaku negatif, jika tidak segera ditangani. Isu ini sejalan dengan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Sakernas, yang menunjukkan bahwa meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional menurun, pengangguran di kelompok lulusan perguruan tinggi (D-IV hingga S3) justru menembus angka 1,03 juta orang atau sekitar 14,31 persen dari total penganggur nasional.

Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki?
  • Upaya Pemberian Vaksin HPV sesuai Target WHO
  • https://tirto.id/seberapa-penting-vaksin-hpv-untuk-kesehatan-anak-laki-laki-hAU4

Meskipun Human Papillomavirus (HPV) umumnya diidentikkan dengan kanker serviks pada perempuan, infeksi menular seksual ini juga berisiko bagi laki-laki. Virus HPV dapat menyebabkan timbulnya kutil kelamin hingga berbagai jenis kanker pada pria, seperti kanker anus, penis, mulut, dan tenggorokan (orofaring). Selain itu, laki-laki yang terinfeksi dapat bertindak sebagai pembawa (carrier) yang berpotensi menularkan virus kepada pasangan seksualnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Kesehatan mulai memperkenalkan pemberian vaksin HPV bagi siswa laki-laki kelas 5 SD (sekitar usia 11 tahun) di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Kebijakan ini sejalan dengan target WHO untuk mencapai cakupan vaksinasi sebesar 90% pada anak-anak sebelum usia 15 tahun pada 2030, serta mengikuti jejak negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah menerapkan program serupa.

Penerapan vaksinasi HPV secara luas dibuktikan efisien tidak hanya dari sudut pandang medis, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi. Program imunisasi ini dinilai mampu menekan risiko kanker dan mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang. Namun, keberhasilan program nasional ini masih menghadapi beberapa tantangan utama, di antaranya rantai distribusi vaksin hingga wilayah terpencil, edukasi masyarakat, keberlanjutan anggaran, serta upaya menjangkau anak-anak di luar sistem sekolah.

Zulhas: Pemerintah Dorong Teknologi Pirolisis Ubah Sampah Jadi Energi
  • Teknologi Pengolahan Sampah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260809124224-92-1390277/zulhas-pemerintah-dorong-teknologi-pirolisis-ubah-sampah-jadi-energi

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah saat ini mendorong percepatan pengelolaan sampah nasional dengan menggunakan teknologi pirolisis. Dengan teknologi pirolisis, sampah bisa diolah menjadi bahan bakar terbarukan, sekaligus melengkapi pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Zulhas memaparkan, teknologi pirolisis punya potensi besar dalam pengelolaan sampah karena mampu mengolah sampah yang sudah menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) jadi bahan bakar terbarukan setara solar. Ia mengklaim, bila teknologi ini diterapkan secara luas, maka akan mampu menangani sekitar 20 persen persoalan sampah nasional. Sejumlah instansi dan pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam penerapan teknologi ini. Salah satunya adalah kolaborasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan pemerintah daerah

Menko Pangan memaparkan Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki 13 lokasi PSEL, sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan PSEL di berbagai daerah. Ia menegaskan, keberhasilan program ini memerlukan komitmen kuat pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, serta menjamin pasokan sampah yang memadai bagi fasilitas pengolahan.

Perpres Ojol Ditargetkan Rilis Sebelum 17 Agustus
  • Rencana Penerbitan Perpres Ojek Online
  • https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260810075545-579-1390425/perpres-ojol-ditargetkan-rilis-sebelum-17-agustus

Pemerintah bakal merilis aturan baru soal ojek online (ojol) pada Agustus ini, tutur Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Dia berharap aturan baru dalam bentuk peraturan presiden ini bisa terbit sebelum 17 Agustus 2026. Perpres ojol ini dikatakan hanya menetapkan aturan main bagi ojol roda dua, sementara untuk taksi online (taksol) kemungkinan diatur dalam regulasi lain. Dudy juga menerangkan aturan kemungkinan bakal diluaskan ke layanan antar makanan dan barang yang digarap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Saat ini seluruh aplikator sudah menerapkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) yang mengatur soal pembagian hasil 92 persen buat pengemudi dan 8 persen untuk aplikator. Aturan ini disebut juga masuk dalam Perpres soal ojol yang baru. Pemerintah melalui Perpres pegaturan Ojol nantinya kemungkinan bakal menjadikan status pengemudi ojol sebagai pengusaha mikro. Sebelumnya pada Juli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah sedang menyusun aturan soal status sampai tarif ojol.

Soal Temuan Senjata di Sekolah, MenPPPA Ingatkan Jaga Privasi Anak
  • Pemenuhan Hak Anak di tengah Kasus Penemuan Senjata
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/10/073316071/soal-temuan-senjata-di-sekolah-menpppa-ingatkan-jaga-privasi-anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mengimbau semua pihak untuk menjaga privasi anak-anak akibat kasus temuan senjata, narkotika, dan CD/VCD bermuatan pornografi di sekolah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia juga berharap anak-anak tersebut tidak mendapat stigma akibat temuan kasus tersebut.

Arifah menyatakan keprihatinannya atas temuan ratusan senjata, narkotika, dan 25 keping CD/VCD bermuatan pornografi pada salah satu ruangan di sekolah tersebut. Namun, ia berharap pihak sekolah dapat memastikan kondisi anak-anak tetap memungkinkan mereka belajar dengan baik dan aman. Selain itu, pihak sekolah juga didorong untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah serta memperkuat pengawasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Arifah pun meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan tidak mendahului hasil pemeriksaan kepolisian.

Ekspansi Dapur MBG di Tengah Keracunan: Jangan Perbesar Risiko
  • Upaya Perbaikan Layanan Program Unggulan Pemerintah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/10/06170011/ekspansi-dapur-mbg-di-tengah-keracunan--jangan-perbesar-risiko?page=all#page2

Memasuki usia ke-81 tahun, Indonesia dihadapkan pada esensi peran negara dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Negara kini makin aktif memperluas jangkauan kewenangannya, mulai dari penguatan kepatuhan fiskal dan perpajakan hingga pelaksanaan program skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mengumpulkan sumber daya rakyat melalui pajak merupakan wewenang yang sah, namun hal itu mendatangkan kewajiban bagi pemerintah untuk membuktikan value for money melalui peningkatan pelayanan, transparansi, serta jaminan kehidupan publik yang lebih aman dan sejahtera.

Kritik tajam muncul ketika efektivitas sistem pelayanan tidak berbanding lurus dengan ambisi ekspansi program. Kasus keracunan massal MBG yang berulang di Semarang dan Jayapura—dengan dugaan kontaminasi E. coli dan pelanggaran standar operasional—menunjukkan adanya celah fundamental dalam tata kelola keamanan pangan. Alih-alih mengevaluasi dan memperkuat pengawasan serta sanitasi pada sistem yang ada, rencana penambahan sekitar 13.000 dapur baru justru berisiko memperbesar dampak buruk kegagalan sistemik yang belum terselesaikan.

Di tengah tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar, efisiensi serta akuntabilitas penggunaan uang publik menjadi sangat krusial. Penulis menegaskan pentingnya mendahulukan perbaikan fondasi kebijakan—melalui audit, evaluasi, standarisasi, dan pengawasan ketat—sebelum melakukan ekspansi aktivitas. Kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun sebatas slogan, melainkan harus dibuktikan dengan hadirnya negara yang tidak hanya kuat memungut pajak atau membuat program besar, tetapi juga kapabel dan bertanggung jawab dalam melindungi rakyatnya.

BPS minta UMKM Tak Takut Sensus Ekonomi 2026: Bukan untuk Pajak
  • Sensus Ekonomi 2026
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a791cc6f1364/bps-minta-umkm-tak-takut-sensus-ekonomi-2026-bukan-untuk-pajak

Badan Pusat Statistik, BPS, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Mereka juga meminta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak khawatir atas hal tersebut. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data struktur perekonomian nasional, termasuk kondisi UMKM.

BPS menegaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Statistik dan hanya dipublikasikan dalam bentuk agregat, bukan data individual yang dapat diidentifikasi. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pajak tidak bersumber dari data BPS, melainkan dari mekanisme perpajakan yang terpisah. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa hasil sensus akan dipakai untuk menilai atau menagih pajak tidak berdasar.

Jangan Tolak Sensus Ekonomi 2026
  • Sensus Ekonomi 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/10/050700026/jangan-tolak-sensus-ekonomi-2026?source=personalisasi

Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan jumlah usaha di Indonesia. Di balik petugas yang datang dari rumah ke rumah, ada kebutuhan untuk memperbarui gambaran ekonomi nasional yang sudah tertinggal satu dekade. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud mengatakan Sensus Ekonomi perlu dilakukan karena struktur ekonomi Indonesia berubah cepat sejak sensus terakhir pada 2016. Perubahan terlihat dari cara masyarakat memproduksi barang, menjual produk, mendistribusikan barang, hingga melakukan transaksi.

Yayasan Sekolah Swasta Jaksel Minta Perlindungan Usai Temuan 995 Senjata, Para Siswa Jalani PJJ
  • Kasus 995 Senjata di Sekolah Swasta Jaksel
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/10/07213341/yayasan-sekolah-swasta-jaksel-minta-perlindungan-usai-temuan-995-senjata?source=headline

Usai penemuan 995 airsoft gun di salah satu ruangan sekolahnya, pihak yayasan sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) demi kepentingan peserta didiknya. Selain itu, yayasan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhadap para siswanya selama sepekan. Selama PJJ, aparat kepolisian diharapkan dapat mensterilisasi lingkungan sekolah dengan menggeledah ruangan lain agar bebas dari senjata jenis apa pun.

Istana Sebut Inovasi BRIN Tak Berhenti di Laboratorium, tapi Berdampak ke Ekonomi
  • BRIN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/06/15141151/istana-sebut-inovasi-brin-tak-berhenti-di-laboratorium-tapi-berdampak-ke

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tak hanya berhenti di laboratorium, melainkan turut berdampak bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo menjelang 150 peneliti BRIN memamerkan produk inovasinya ke Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (6/8/2026). Menurut Prasetyo, apa yang ditampilkan BRIN bukan sekadar etalase produk riset, melainkan penanda bahwa Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa secara mandiri, khususnya di bidang strategis seperti pangan, energi, air, kesehatan, pertahanan, dan industrialisasi nasional.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BRIN, perguruan tinggi, industri, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai jembatan hilirisasi riset dan inovasi.


Mencuat Usulan Pilkada Tanpa Wakil, PDIP Minta Segera Bentuk Pansus
  • Pilkada Tanpa Wakil, Wacana Tanpa Wakada
  • https://news.detik.com/berita/d-8607389/mencuat-usulan-pilkada-tanpa-wakil-pdip-minta-segera-bentuk-pansus

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Ganjar menilai seluruh isu terkait sistem pemilu dan pilkada sebaiknya dibahas secara menyeluruh melalui panitia khusus (pansus).

Menurutnya, banyak isu yang harus dibahas antara lain, sistem pemilu yang mencakup kodifikasi undang-undang politik, desain pemilu nasioal dan lokal, keserentakan jadwal Pemilu dan Pilkada, termasuk pembahasan mengenai presidential threshold. Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu pun dibutuhkan. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Menurutnya, wakil kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.

Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mencuat di DPR 
  • Vote Getter, Wacana Tanpa Wakada
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260806143016-32-1389316/wacana-pilkada-tanpa-wakil-kepala-daerah-mencuat-di-dpr

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa wakil tengah menjadi sorotan di Komisi II DPR Bidang Politik dan Pemerintahan. Pada rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/8) pekan lalu, Muhammad Khozin, anggota Fraksi PKB, menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang kerap menjadi vote getter.

Wakil kepala daerah dinilai nyaris tak memiliki tugas dan kewenangan dalam tugas pemerintahan, bahkan tak jarang terjadi ketegangan diantara kedua pihak. Menurut Khozin 60 persen data ya ia miliki, kepala daerah dan wakilnya memiliki hubungan yang tidak harmonis.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, pun mengakui hal senada. Namun, meski telah menjadi perbincangan lintas fraksi di DPR, wacana ini perlu dikaji matang. Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, menilai perkawinan politik dalam kontestasi pilkada didasarkan atas kesepakatan dan pertimbangan. Selama ini ada calon kuat secara ekonomi, namun tidak secara politik, makanya saling menggandeng. Selain itu, tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

Menteri Perhubungan sebut Perpres Ojol Terbit Sebelum 17 Agustus
  • Perpres Ojol
  • https://katadata.co.id/digital/startup/6a74a0b2d1f63/menteri-perhubungan-sebut-perpres-ojol-terbit-sebelum-17-agustus

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi daring atau ojek online (ojol) dapat terbit sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dudy menyampaikan Perpres itu akan mengatur cakupan layangan angkutan penumpang roda dua, layanan pengantaran barang, makanan, dokumen, dan layanan sejenis lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai layanan tersebut akan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 menetapkan skema pembagian komisi 92 % untuk pengemudi dan 8 % untuk aplikator, yang akan diintegrasikan ke dalam Perpres tersebut. Perpres menegaskan status driver sebagai pengusaha mikro, memberikan mereka akses fasilitas UMKM seperti KUR, pelatihan, insentif pajak, serta pembebasan pajak bagi pengemudi dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta.

BGN Copot Kepala SPPG di Papua, Investigasi Sebab Keracunan Massal
  • Keracunan MBG di Jayapura
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a7495580d187/bgn-copot-kepala-sppg-di-papua-investigasi-sebab-keracunan-massal

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memecat Kepala dapur SPPG yang menjadi akar keracunan massal di Kabupaten Jayapura, Papua. Selain itu, Sudaryono mengatakan telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi hal yang menyebabkan ratusan pelajar keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak mengulangi kejadian yang sama di Bumi Cendrawasih.

SPPG yang ditutup sementara dikelola oleh Yayasan Kasih Iman Samuel Papua milik Edison Awoitauw, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Jayapura; program MBG tetap berlanjut karena penerima manfaat akan dialihkan ke SPPG sekitarnya. Investigasi awal menunjukkan pelanggaran prosedur operasional, di mana MBG dimasak pada pukul 19.00 WIT dan disajikan lebih dari 12 jam kemudian, melebihi batas maksimum konsumsi 6 jam yang ditetapkan BGN, sehingga makanan menjadi rusak dan menyebabkan keracunan.

Kronologis Kasus Dokter Menghina Pasien BPJS, Bakal Kena Sanksi IDI
  • Kasus Komentar Nirempati Nakes
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a746e5e421ec/kronologis-kasus-dokter-menghina-pasien-bpjs-bakal-kena-sanksi-idi

Etika profesi dokter dan tenaga kesehatan kembali mencoreng kepercayaan publik. Baru-baru ini warganet ramai membicarakan kisah Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan yang diduga mendapat perlakuan verbal tidak menyenangkan dari dokter dan tenaga kesehatan. Kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh sejumlah dokter dan tenaga kesehatan bermula dari unggahan Yurizal Tri Chaerawan di media sosial Threads pada 22 Juli 2026.

Yurizal mengatakan telah menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap di sebuah rumah sakit. Ia tidak menyebut nama rumah sakit karena khawatir statusnya sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memengaruhi pelayanan yang diterimanya. Yurizal Tri Chaerawan mengunggah keluhannya di Threads pada 22 Juli dan menerima balasan tidak berempati serta sindiran yang dianggap menghina, termasuk komentar tentang ruang jenazah. Pada 3 Agustus, sepupunya mengumumkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia karena penanganan yang terlambat, sementara ia belum sempat menceritakan penyakitnya kepada keluarga sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Menteri Kesehatan menegaskan pentingnya empati bagi tenaga kesehatan. Beberapa dokter yang terlibat menyampaikan permintaan maaf, sementara PB IDI menginstruksikan klarifikasi, pembinaan, dan penyerahan kasus ke MKEK untuk penetapan sanksi sesuai Kode Etik Kedokteran dan Undang‑Undang Kesehatan.

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Penopang Pertumbuhan Ekonomi Semester II 2026
  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a74a7e69e6d9/sektor-pariwisata-jadi-andalan-penopang-pertumbuhan-ekonomi-semester-ii-2026

Pemerintah akan mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor tersebut ini mampu tumbuh di atas rata-rata nasional dan masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.

Airlangga mengatakan, pemerintah tetap akan mendorong investasi sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, di samping itu, sektor pariwisata menjadi fokus karena mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Investasi tetap menjadi penopang utama, namun industri terkait pariwisata akan digencarkan, terutama di Nusa Tenggara dan Bali yang telah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata‑rata nasional. Kerja sama dengan Thailand diperkuat lewat rute penerbangan langsung Phuket‑Bali, yang diharapkan meningkatkan arus wisatawan kedua negara.

Kemensos Bentuk Tim Khusus Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
  • Upaya Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
  • https://news.detik.com/berita/d-8607975/kemensos-bentuk-tim-khusus-percepat-pembangunan-sekolah-rakyat-permanen

Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc guna mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah ini diambil atas mandat Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna menangani 61 titik Sekolah Rakyat rintisan yang belum terakomodasi dalam kuota pembangunan Kementerian PU akibat kendala administratif lahan. Pembangunan fisik jadi hal yang sangat mendesak karena sekolah-sekolah rintisan saat ini masih menggunakan fasilitas sementara yang kapasitasnya diperkirakan hanya bertahan maksimal satu tahun.

Sebagai langkah konkret, TP2SR di bawah arahan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 yang akan mempertemukan 57 pemerintah daerah penanggung jawab, dan akan menggelar rapat koordinasi melalui zoom, pada 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PU, ATR/BPN, KLHK, Kementan, Kemendagri, hingga Perhutani, untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan legalitas dan status kesiapan lahan.

Untuk menjalankan fungsi teknisnya, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, Herman Koswara, ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim ini bertugas menyiapkan data, mendampingi koordinasi penyelesaian masalah lahan di daerah, serta melakukan pengendalian dan pemantauan harian. Dengan demikian, proses persiapan dokumen dan penyusunan Surat Keputusan (SK) percepatan dapat segera diselesaikan agar pembangunan gedung permanen bisa langsung dieksekusi tahun ini demi mencegah risiko penutupan sekolah.

Kualitas Pendidikan RI Kalah dari Singapura, Prabowo: Menterinya Bisa Cek Semua Sekolah 2 Jam
  • Tantangan Pendidikan di Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/07/08063731/kualitas-pendidikan-ri-kalah-dari-singapura-prabowo-menterinya-bisa-cek?source=headline

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan kualitas pendidikan Singapura yang lebih baik, meskipun skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih tergolong rendah. Prabowo menyoroti bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi kedua negara sangat berbeda, mengingat Singapura hanya merupakan satu kota dengan populasi sekitar 5–6 juta jiwa, sehingga menteri pendidikannya bahkan bisa berkeliling mengecek seluruh sekolah hanya dalam waktu sekitar 2 jam.

Sebaliknya, tantangan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks karena pemerintah harus mengelola sekitar 388.000 sekolah yang tersebar luas, termasuk di pulau-pulau terpencil dan area pegunungan. Oleh karena itu, Prabowo menilai kinerja Menteri Pendidikan di Indonesia tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan Menteri Pendidikan Singapura. Beban geografis dan skala tata kelola yang luar biasa ini bahkan juga dirasakan oleh para kepala dinas pendidikan di berbagai daerah.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa besarnya tantangan geografis dan jumlah sekolah tersebut bukanlah alasan bagi Indonesia untuk mewajarkan ketertinggalan. Menurutnya, perbedaan realitas dan tingkat kesulitan ini disampaikan bukan sebagai dalih, melainkan sebagai pijakan realistis agar Indonesia tetap berjuang keras mengejar ketertinggalan dan memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh rakyatnya.

Sarjana Pengangguran Tembus 1 Juta, Persoalan Lama Berulang
  • Angka Sarjana Pengangguran yang Melonjak
  • https://www.kompas.id/artikel/persoalan-sarjana-menganggur-terus-berulang?open_from=Section_Tematik&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/persoalan-sarjana-menganggur-terus-berulang?open_from=Section_Tematik&loc=header

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan dari kisaran 5 persen pada tahun 2022 menjadi 4 persen pada Mei 2026, proporsi pengangguran berlatar belakang sarjana justru menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat porsi penganggur lulusan sarjana melonjak dari 7,98 persen pada Agustus 2022 menjadi 14,31 persen (1.033.182 orang) pada Mei 2026 dari total 7,22 juta penganggur. Tren ini mengindikasikan adanya masalah struktural di pasar kerja yang tidak berlanjut membaik bagi kelompok berpendidikan tinggi pascapandemi.

Sejumlah pakar dan lembaga seperti BRIN serta LPEM FEB UI menilai fenomena ini terjadi karena ekspansi akses pendidikan tinggi tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja formal. Penyerapan tenaga kerja justru didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan berketerampilan rendah. Selain itu, pasar kerja diperberat oleh adanya mismatch antara kurikulum/keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, maraknya credential inflation (IPK tinggi tanpa disertai kompetensi yang sesuai), risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, disrupsi teknologi, serta perlambatan ekonomi global.

Untuk mengatasinya, pihak pengusaha (Apindo) menekankan pentingnya pembenahan dari sisi hulu, seperti mengatasi hambatan berusaha agar sektor manufaktur dan industri dapat kembali tumbuh dan menyerap tenaga kerja formal. Di sisi lain, perwakilan serikat pekerja (OPSI) mengingatkan bahwa program intervensi pemerintah seperti magang nasional harus dievaluasi dengan menyasar perusahaan yang siap merekrut karyawan tetap, sehingga anggaran negara benar-benar menjadi jembatan menuju penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan dan bukan sekadar pelatihan temporer.

Tanggal 7 Agustus Memperingati Hari Apa? Ini Momen Penting dan Sejarahnya
  • Hari Hutan Indonesia
  • https://www.kompas.com/kalimantan-barat/read/2026/08/07/051500888/tanggal-7-agustus-memperingati-hari-apa-ini-momen-penting-dan

Tanggal 7 Agustus 2026 jatuh pada hari Jumat dan diperingati dengan sejumlah momen penting, baik dalam konteks lingkungan maupun sejarah bangsa. Salah satu peringatan yang menonjol adalah Hari Hutan Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, tanggal ini juga menjadi pengingat terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tonggak penting menuju kemerdekaan Indonesia.

Indef Ungkap Anomali Ekonomi RI: Perdagangan Naik 6,39 Persen, tapi Serapan Tenaga Kerja Turun
  • Pertumbuhan Ekonomi RI
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/07/055158126/indef-ungkap-anomali-ekonomi-ri-perdagangan-naik-639-persen-tapi-serapan

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti adanya anomali dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026. Meski sektor perdagangan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 6,39 persen, sektor tersebut justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Selain anomali di sektor perdagangan, Eko juga menilai kualitas pertumbuhan ekonomi nasional masih rapuh. Ia menyebut pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah.

Temuan-temuan Terkini Kasus 995 Senjata di Sekolah Swasta Jaksel
  • Kasus 995 Senjata di Sekolah Swasta Jaksel
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/07/07535861/temuan-temuan-terkini-kasus-995-senjata-di-sekolah-swasta-jaksel

Penemuan 995 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memunculkan banyak temuan baru sekaligus perbedaan klaim antara pihak yayasan dan mantan pengurus yayasan. Awalnya, pihak yayasan melaporkan temuan ratusan senjata di sebuah ruangan yang lama terkunci. amun, setelah dilakukan pembukaan ruangan lanjutan bersama kepolisian, ditemukan pula sejumlah benda lain, mulai dari senjata api berbagai kaliber, alat pembuat amunisi, magazine, narkotika, hingga VCD porno. Di sisi lain, kuasa hukum mantan kepala yayasan berinisial IWD membantah sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan kliennya. Menurut mereka, 995 pucuk yang ditemukan merupakan airsoft gun legal milik PT Lokta Karya Perbakin yang disimpan untuk rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Tak Hanya dari Indonesia, War Ticket Upacara 17 Agustus di Istana Diserbu 128 Ribu Orang dari 14 Negara
  • Pendaftaran Upacara HUT RI ke 81
  • https://wartaekonomi.co.id/read627093/tak-hanya-dari-indonesia-war-ticket-upacara-17-agustus-di-istana-diserbu-128-ribu-orang-dari-14-negara

Perebutan undangan atau war ticket untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka langsung memicu antusiasme tinggi. Baru pada hari pertama pendaftaran yang dibuka Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang tercatat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kesempatan mengikuti upacara secara langsung. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menyaksikan peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Antusiasme itu tidak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, para pendaftar berasal dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara.

Menkes Audit Dugaan Nakes Hina Pasien BPJS, Hasil Investigasi Ditargetkan Rampung Pekan Ini
  • Nakes Hina Pasien BPJS
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260807/15/1994355/menkes-audit-dugaan-nakes-hina-pasien-bpjs-hasil-investigasi-ditargetkan-rampung-pekan-ini

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas dugaan keterlibatan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dalam komentar bernada menghina terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan yang belakangan viral di media sosial. Kementerian Kesehatan pun telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengaudit kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan Budi usai menghadiri agenda Pertemuan Presiden RI dengan 150 Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Budi mengatakan Kementerian Kesehatan masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan status pihak yang diduga terlibat sebelum menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberian sanksi. Budi menegaskan pemerintah belum akan mengambil kesimpulan maupun menjatuhkan sanksi sebelum hasil pemeriksaan selesai. “Sekarang tim dari Irjen sudah saya minta untuk turun mengaudit. Harusnya dalam minggu ini nanti sudah ada hasilnya,” ujarnya.

Fakta-fakta Temuan Ratusan Senjata di Yayasan Sekolah Jaksel
  • Ratusan Senpi di Sekolah Swasta Jaksel
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260807062936-12-1389541/fakta-fakta-temuan-ratusan-senjata-di-yayasan-sekolah-jaksel

Ratusan senjata ditemukan di sebuah ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto mengatakan penemuan berawal saat sejumlah orang membuka ruangan tersebut karena akan digunakan untuk kebutuhan siswa sekolah. “Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir satu bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain,” kata Hermawanto, Kamis (6/8). Kemudian, pada Rabu (5/8) malam, pihaknya kembali membuka ruangan lain untuk kepentingan guru dan sebagainya. Saat dibuka, kembali ditemukan senpi hingga narkoba.

Terpisah, Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin yang mengaku pemilik senjata, Alhadid Endar Putra menyatakan ratusan senjata airsoft gun yang ditemukan itu legal dan berizin. Disampaikan Alhadid, ratusan senjata airsoft gun itu sudah disimpan di lokasi itu sejak tahun 2020. Senjata itu diperuntukkan untuk ekstrakurikuler menembak di sekolah tersebut. Namun, Alhadid menyebut karena pembina berinisial S ini meninggal dunia pada tahun 2022, maka ekstrakurikuler menembak di sekolah itu sudah tidak lagi berjalan. Alhadid juga mengklaim bahwa ratusan aitsoft gun yang disimpan di lokasi tersebut sudah tidak dapat digunakan. Menurut dia, penyimpanan senjata di lokasi tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Sebab, selama ini pun tidak pernah ada insiden yang berkaitan dengan senjata tersebut.

Alhadid turut membantah soal kepemilikan narkoba hingga CD yang diduga berisi konten porno itu. Barang tersebut bukan milik pihaknya lantaran sejak April 2026 yayasan tersebut dikuasai oleh pembina yayasan lainnya berinisial N. Selain itu, Alhadid juga menyatakan senjata api (senpi) yang ditemukan di lokasi bukan milik PT Lokta. Namun, ia mengklaim mengetahui siapa sosok pemilik senpi tersebut.


Search