dicetak pada tanggal: 18 Desember 2025 6:22 AM

BNPB ‘Update’ Korban Meninggal Bencana Sumatra: 1.059 Orang
  • Korban Banjir Sumatera
  • https://rri.co.id/nasional/2048781/bnpb-update-korban-meninggal-bencana-sumatra-1-059-orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data terbaru terkait dampak banjir bandang dan longsor Sumatra. Hingga Rabu (17/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.059 jiwa. Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif dari tiga Provinsi. Yakni, Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, pada Rabu ini kembali ditemukan enam jasad korban. Dari jumlah tersebut, dua jasad ditemukan di Kabupaten Aceh Utara, sementara empat jasad lainnya ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Dengan penemuan tersebut, jumlah korban meninggal dunia bertambah dari sebelumnya 1.053 jiwa pada 16 Desember 2025 menjadi 1.059 jiwa. “Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa,” ujarnya. Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat saat ini terdapat 192 jiwa yang belum ditemukan, berkurang dari sebelumnya 200 jiwa.

Adapun jumlah warga terdampak yang mengungsi juga mengalami penurunan. Saat ini, tercatat sebanyak 577.600 jiwa masih berada di pengungsian.  Jumlah ni berkurang 28.440 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya yang mencapai 606.040 jiwa. BNPB bersama instansi terkait terus mengintensifkan upaya pencarian korban hilang, pendistribusian bantuan logistik, serta pemulihan kondisi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

Wamendagri Dorong Prioritas PBG untuk Infrastruktur Makan Bergizi Gratis
  • MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/t7fkgj8230000/wamendagri-dorong-prioritas-pbg-untuk-infrastruktur-makan-bergizi-gratis

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk infrastruktur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu.

Percepatan PBG ini penting untuk mencapai target operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ. Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan proses konstruksi tidak dipersulit di lokasi yang telah ditetapkan.

Bima menjelaskan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang menetapkan lokasi dapur gizi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginventarisasi aset untuk dipinjampakaikan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dengan standar tipe A di tingkat provinsi dan tipe B di kabupaten/kota, sementara kelengkapan interior akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Aspek lain yang disorot adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dalam waktu 14 hari setelah pengajuan oleh SPPG. Proses ini harus diselesaikan bahkan dengan mekanisme manual jika diperlukan, untuk memastikan keamanan dan kebersihan dapur. Rapat koordinasi ini juga menegaskan integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra utama penyedia bahan baku, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui close loop economy.

Tiba di Sumbar, Prabowo langsung ratas dengan menteri hingga Kapolri
  • Presiden Ratas Bencara Sumatera
  • https://sumbar.antaranews.com/berita/734149/tiba-di-sumbar-prabowo-langsung-ratas-dengan-menteri-hingga-kapolri

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang digelar tertutup di Markas Komando Daerah Militer Sumatera Barat, Rabu malam. Rapat tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, sekitar pukul 18.30 WIB, dan langsung menuju lokasi rapat. Kedatangan tersebut berlangsung tiga hari setelah Presiden mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatra Utara untuk kedua kalinya, sekaligus menjadi kunjungan kedua ke Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, termasuk titik pembangunan hunian sementara, lokasi pengungsian, serta pembangunan jembatan, guna memastikan percepatan pemulihan seluruh infrastruktur.

Lebih dari 80 Persen Masyarakat Indonesia Cemas terhadap Dampak Perubahan Iklim
  • Perubahan Iklim
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/t7e2v7423/lebih-dari-80-persen-masyarakat-indonesia-cemas-terhadap-dampak-perubahan-iklim

Laporan terbaru berjudul Climate Change and Energy in the Indonesian Mind yang dirilis Yale Program on Climate Change Communication mengungkapkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap transisi energi bersih semakin menguat. Hasil survei mencatat 83 persen dari 2.000 responden mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon hingga mendekati nol pada tahun 2060.

Jajak pendapat yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 18 tahun ke atas pada periode 15 Juni hingga 17 Juli 2025 ini juga menemukan bahwa 89 persen masyarakat Indonesia mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik nasional pada tahun 2040.

Pendapat masyarakat mengenai minyak bumi terbilang terbelah, dengan 51 persen responden menilai sumber energi tersebut bersih. Untuk batu bara, 44 persen responden berpendapat serupa, sedangkan tenaga nuklir hanya dinilai bersih oleh 25 persen responden. Hanya sebagian kecil responden yang berpendapat peningkatan produksi biofuel perlu dilakukan dengan membuka hutan baru (8 persen), sedangkan 17 persen mendukung kedua pendekatan tersebut. Adapun 7 persen responden menilai Indonesia tidak perlu meningkatkan produksi biofuel.

Menaker Ungkap Prabowo Teken PP Kenaikan Upah Minimum
  • PP Upah Minimum di Tandatangani Presiden
  • https://news.republika.co.id/berita/t7e2ym484/menaker-ungkap-prabowo-teken-pp-kenaikan-upah-minimum

Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum. Adapun formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin. Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP Nomor 51 Tahun 2023, rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya 24 Desember 2025. Dalam PP terbaru, kata Yassierli, diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Kemenkeu Janji Permudah Penyaluran TKD ke Daerah Bencana
  • Kemenkeu Permudah Penyaluran TKD ke Daerah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69413eba3665c/kemenkeu-janji-permudah-penyaluran-tkd-ke-daerah-bencana

Kementerian Keuangan akan menyederhanakan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan membuat penyaluran dana lebih praktis dan otomatis, khususnya untuk kondisi tanggap darurat.

Pemerintah mengestimasikan dana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan bersama antara BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kerusakan akibat bencana meliputi puluhan ribu rumah warga serta ribuan fasilitas umum seperti jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Bencana ini juga menghancurkan sektor ekonomi produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan di tiga provinsi tersebut.

Korban Bencana Sumatra Dapat Relaksasi Cicilan KUR hingga 3 Tahun, Ini Skemanya
  • Korban Bencana Sumatra Dapat Relaksasi Cicilan KUR
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/69414f612be17/korban-bencana-sumatra-dapat-relaksasi-cicilan-kur-hingga-3-tahun-ini-skemanya

Pemerintah akan memberikan keringanan cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kebijakan restrukturisasi kredit ini akan berjalan selama tiga tahun. Proses restrukturisasi dilakukan dalam dua fase, dimana fase pertama debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran.

Selanjutnya pada fase kedua, debitur dapat memperoleh relaksasi berupa perpanjangan tenor, penambahan kredit, hingga penghapusan kewajiban. Pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur terdampak. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penanggulangan bencana.

Defisit APBN 2025 Diprediksi Melebar, Pemerintah Janji Tetap di Bawah 3%
  • Defisit APBN 2025 Diprediksi Melebar
  •  https://katadata.co.id/finansial/makro/6941444e57860/defisit-apbn-2025-diprediksi-melebar-pemerintah-janji-tetap-di-bawah-3

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN akan melebar dari outlook awal 2,78%. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga angka defisit tersebut di bawah ambang batas 3%.

Penerimaan pajak diproyeksikan akan mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Besaran pasti shortfall ini belum dapat diungkapkan karena angkanya masih terus bergerak. Rendahnya realisasi penerimaan negara menjadi salah satu faktor utama pelebaran defisit. Hingga Oktober, defisit anggaran tercatat sebesar 2,02% terhadap PDB akibat realisasi belanja yang lebih tinggi dari penerimaan.

Bank BRI Sebut Relaksasi KUR UMKM Agar Tak Bebani Nasabah
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/93662/bank-bri-sebut-relaksasi-kur-umkm-agar-tak-bebani-nasabah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menilai tujuan kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terdampak bencana Aceh-Sumatra untuk meringankan beban nasabah. Sebab menurut Direktur Utama BRI, Hery Gunardi skema dan dampak KUR bencana tersebut berbeda-beda disetiap daerahnya. Ia pun mencontohkan, misalnya, layanan di Aceh khususnya bank milik negara yang terbatas hanya tersedia Bank Syariah Indonesia (BSI). Di sisi lain, untuk BRI sendiri menegaskan pihaknya telah memiliki data awal dan tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait pemberian relaksasi kredit di wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Adapun terkait penyesuaian struktur pembiayaan, Hery menegaskan bahwa hal tersebut nantinya dilakukan sesuai dengan kebijakan internal perbankan dan ketentuan regulator.

Purbaya Akui Ada Kementerian Lambat Serap Anggaran, Pengembalian APBN Bertambah
  • Kementerian Lambat Serap Anggaran
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251217/10/1937432/purbaya-akui-ada-kementerian-lambat-serap-anggaran-pengembalian-apbn-bertambah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN. Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja yang memiliki serapan anggaran rendah karena proses audit belum rampung. Lebih lanjut, dia menegaskan, jumlah kementerian dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit.

Perpol Pembangkangan Hukum, Mahfud: Presiden Bisa Terbitkan Perppu
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2950114/perpol-pembangkangan-hukum-mahfud-presiden-bisa-terbitkan-perppu

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, mengkritik keras terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan jabatan sipil anggota Polri aktif di 17 kementerian/lembaga (K/L). Ia menyatakan secara tegas aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Mahfud menegaskan, apabila Polri ingin memperluas kewenangan strategis, maka jalur yang ditempuh harus melalui undang-undang. Bahkan, jika diperlukan, Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

MK melalui putusan tersebut menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Selain itu, MK memandang frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaksa: Pengadaan Laptop Chromebook Hanya untuk Kepentingan Bisnis Nadiem
  • Kasus Korupsi Laptop Chromebook
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/840979/jaksa-pengadaan-laptop-chromebook-hanya-untuk-kepentingan-bisnis-nadiem

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melakukan pengadaan laptop Chromebook semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya. Pernyataan tersebut disampaikan saat JPU membacakan surat dakwaan dalam perkara atas nama Sri Wahyuningsih, yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020–2021.

Jaksa menuturkan bahwa sejak awal Nadiem telah mengetahui keterbatasan penggunaan laptop Chromebook bagi siswa dan guru, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Menurut JPU, kondisi tersebut disebabkan oleh ketergantungan Chromebook terhadap koneksi internet yang stabil, sementara akses internet di berbagai wilayah Indonesia hingga kini belum merata.

Dalam perkara ini, jaksa menyebut Nadiem telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai Rp809,5 miliar. Ia dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan laptop sedemikian rupa sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan digital di Indonesia. Jaksa juga menyampaikan bahwa keuntungan pribadi yang diterima Nadiem bersumber dari investasi Google kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang disalurkan melalui PT Gojek Indonesia.

Kejagung: Tindak Pidana Banjir Sumatera Tak Bisa Dibantah
  • Tindak Pidana Banjir Sumatera
  • https://www.tempo.co/hukum/kejagung-tindak-pidana-banjir-sumatera-tak-bisa-dibantah-2099609

Aparat penegak hukum memastikan terdapat tindak pidana serius di balik bencana banjir dan longsor yang melanda pulau Sumatera pada akhir tahun ini. Status perkara tersebut kini juga telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Direktur D Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Sugeng Riyanta mengatakan, pihaknya telah menerima salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian. “Dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli,” kata Sugeng pada Selasa, 16 Desember 2025. Menurut Sugeng, peristiwa pidana yang terjadi di wilayah Tapanuli tersebut sudah terang benderang. “Bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi,” ucap Sugeng saat ditemui wartawan di Markas Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan, apa yang terjadi di Tapanuli merupakan sebuah tindak pidana luar biasa. “Kami terapkan, tindak pidana hukuman penjara seumur hidup, kemudian pencucian uang,” ucapnya dalam kesempatan yang sama. Menurut Irhamni, pihaknya kini masih mencari pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidananya atas peristiwa tersebut. Hingga saat ini kepolisian belum melakukan penetapan tersangka.  Penyidik sudah memeriksa total 19 orang saksi di antaranya 16 merupakan karyawan PT TBS. Sisanya sebanyak 3 orang merupakan saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari serta dari ahli pertanahan.

Susu Ekstrak Kemangi Tim Unpad Raih 3 Penghargaan Internasional
  • Seoul International Invention Fair 2025
  • https://www.tempo.co/sains/susu-ekstrak-kemangi-tim-unpad-raih-3-penghargaan-internasional-2099668

Susu dengan esktrak daun kemangi hasil racikan tim mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) sukses meraih tiga penghargaan di Korea Selatan. Ide pembuatan minuman berbasis kajian ilmiah itu berawal dari masalah sosial. Dengan gagasan susu sebagai solusi penawar stres, mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2022 itu menggaet dua mahasiswi Sekolah Vokasi Unpad Program Studi Agroteknopreneur 2023, yaitu Nakumi Laila Syajida dan Aini Al Fatihaturrinqy, ke dalam tim.

Susu diketahui mempunyai senyawa tryptophan yang bisa menenangkan diri tapi efeknya masih lemah. Daun wangi yang lazim disantap sebagai lalap bersama sambal dan lauk pauk itu diekstrak dengan hasil akhir berupa minyak atsiri. Sedikit saja dari minyak yang mengandung senyawa eugenol dan linalool itu dicampurkan ke susu sapi pasteurisasi. Inovasi itu menghasilkan tiga penghargaan di ajang Seoul International Invention Fair 2025, Korea Selatan, pada 5 Desember 2025. Medali emas diperoleh dari kategori agrikultur dan kesehatan, sementara dua penghargaan spesial diberikan oleh Taiwan Invention Association dan Swiss-Korean Association (ASAMCO). Efek menenangkan dan mencegah stres dari susu campuran ekstrak kemangi itu, menurut Badar, tidak mereka uji langsung, melainkan dari hasil studi literatur.

Aceh Minta Bantuan PBB untuk Bencana, Pengamat : Frustrasi Lambatnya Respons Pemerintah Pusat
  • Gubernur Aceh Surati Lembaga PBB
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/840825/aceh-minta-bantuan-pbb-untuk-bencana-pengamat--frustrasi-lambatnya-respons-pemerintah-pusat

Pemerintah Provinsi Aceh mengajukan bantuan langsung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai sebagai sinyal frustrasi terhadap lambatnya penanganan bencana dari pemerintah pusat. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Alfadhat menilai tindakan tersebut sah secara prosedural, namun mengandung makna politis yang lebih dalam.

Menurut Faris, permohonan Aceh kepada PBB tidak berkaitan dengan bantuan finansial langsung, melainkan lebih kepada dukungan teknis dan kemanusiaan. Meski demikian, tindakan itu memperlihatkan adanya sinyal komunikasi yang terganggu antara daerah dan pusat.

Faris menegaskan, dalam praktik internasional, PBB selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena itu, respons dari PBB nantinya sangat bergantung pada posisi dan sikap pemerintah nasional.

Kumpulkan Kepala Daerah Se-Papua, Prabowo Minta Wujudkan Swasembada Pangan dan Energi
  • Pertemuan Prabowo dengan Kepala Daerah Papua, Program Percepatan Pembangunan Papua
  • https://www.kompas.id/artikel/kumpulkan-seluruh-kepala-daerah-papua-prabowo-minta-wujudkan-swasembada-pangan-dan-energi

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan terhadap enam gubernur dan 42 bupati/wali kota dari Papua ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore. Selain para kepala daerah, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan para menteri Kabinet Merah Putih. Presiden mengatakan, Indonesia perlu mewujudkan swasembada pangan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Setiap daerah semakin perlu mewujudkan swasembada agar bisa bertahan ketika akses terputus karena bencana.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menggencarkan pencetakan sawah seluas 225.000 hektar sepanjang tahun 2025 dan akan ditambah pada tahun-tahun berikutnya. Tak hanya itu, ia juga mendorong warga untuk menanam tanaman pangan lokal. Di wilayah yang sulit untuk ditanami, pemerintah juga akan mencarikan jenis benih tanaman pangan yang sesuai. Prabowo menekankan, ketahanan energi juga mendesak. Daerah terpencil di Papua, perlu untuk mengoptimalkan tenaga surya dan air untuk menjadi sumber energi. Selain itu, penanaman sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) juga perlu diperluas. Dengan swasembada, negara juga bisa menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk impor.

Untuk pembangunan Papua, tahun ini dana otsus yang dicairkan mencapai Rp 12,6 triliun. Akan tetapi, pada 2026 anggaran dana otsus menurun menjadi Rp 10 triliun. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai menegaskan, Papua tidak boleh hanya dilihat dari perspektif ketertinggalan. Menurut Velix, salah satu fokus utama adalah skema kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat asli Papua. Komite mengusulkan perancangan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana otsus agar dapat ditransfer langsung kepada orang asli Papua secara tepat sasaran.

Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua
  • Program Percepatan Pembangunan Papua
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/16/21165571/mendagri-komite-eksekutif-berperan-sinkronkan-dan-awasi-program-percepatan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua. Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Tito, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral. Kondisi tersebut diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari dua provinsi menjadi enam dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.

Tito juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.

Polisi Australia Konfirmasi 2 Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Terinspirasi ISIS
  • Penembakan Massal di Australia
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7767816/polisi-australia-konfirmasi-2-pelaku-penembakan-di-pantai-bondi-terinspirasi-isis

Kepolisian Australia mengonfirmasi bahwa aksi penembakan maut yang terjadi dalam perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, merupakan tindakan terorisme. Pihak berwenang menyebutkan bahwa dua pelaku serangan tersebut “terinspirasi” oleh kelompok teror transnasional, ISIS. Komisioner Kepolisian Federal Australia, Krissy Barrett menyatakan bahwa indikasi awal menunjukkan serangan ini merupakan aksi teror yang diduga dilakukan oleh pasangan ayah dan anak. “Ini adalah tindakan dari individu yang menyelaraskan diri dengan organisasi teroris, bukan mewakili suatu agama,” tegas Barrett.

Peristiwa berdarah yang menewaskan 15 orang tersebut terjadi saat ratusan orang berkumpul di festival tepi pantai yang populer itu. Serangan berlangsung selama kurang lebih 10 menit sebelum polisi berhasil melumpuhkan pelaku. Salah satu pelaku, yang diidentifikasi sebagai Sajid Akram (50), tewas di tempat setelah ditembak petugas. Sementara itu, putranya, Naveed Akram (24), juga tertembak dan saat ini masih dalam kondisi kritis di rumah sakit di bawah penjagaan ketat.

Dalam penggeledahan kendaraan pelaku, polisi menemukan barang bukti yang memperkuat dugaan afiliasi terorisme. “Dua bendera buatan tangan yang menyerupai simbol ISIS ditemukan di dalam kendaraan pelaku, bersama dengan sebuah perangkat bahan peledak rakitan (IED),” ujar koresponden Al Jazeera, Wayne Hay. Selain fokus pada barang bukti di lokasi, penyidik kini tengah mendalami riwayat perjalanan kedua tersangka ke Filipina pada bulan lalu. Pasca penembakan massal di Pantai Bondi, para pemimpin Australia berjanji untuk segera merevisi undang-undang pengendalian senjata yang sudah ketat.

Konflik Thailand-Kamboja Meluas ke Laos, Seruan Gencatan Senjata Trump Cuma Omong Kosong?
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7767989/konflik-thailand-kamboja-meluas-ke-laos-seruan-gencatan-senjata-trump-cuma-omong-kosong

Konflik antara sesama negara Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja dilaporkan meluas ke Laos. Hal itu setelah Militer Thailand mengatakan telah menghentikan pengiriman bahan bakar yang melewati pos pemeriksaan perbatasan dengan Laos karena kekhawatiran bahan bakar tersebut dialihkan ke Kamboja. Dampaknya, pasokan bahan bakar yang menuju ke Laos menjadi tersendat di tengah kebutuhan akan energi negara tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengatakan, negaranya tidak memiliki niat untuk membuat Laos susah karena terimbas konflik ini.

Kamboja menuduh Thailand menyerang jauh di dalam wilayahnya, membom provinsi yang merupakan rumah bagi kuil Angkor yang berusia berabad-abad. Sehari sebelumnya, militer Thailand mengatakan kalau mereka melancarkan serangan baru terhadap Kamboja untuk “merebut kembali wilayah kedaulatan.” Militer Thailand melaporkan bentrokan “tegang” di situs-situs kuil yang dipersengketakan, termasuk Prasat Ta Krabey dan Prasat Ta Muen Thorn. Sementara Kamboja menuduh Thailand menyerang tiga desa di provinsi Banteay Meanchey dan melakukan serangan udara.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump turun tangan dengan menggunakan perdagangan sebagai taktik negosiasi dan gencatan senjata pun diumumkan. Namun belakangan, Thailand dan Kamboja saling menuduh melakukan tindakan yang menyebabkan runtuhnya gencatan senjata yang dimediasi Trump pada Juli tersebut. Pada 13 Desember, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Perdana Menteri Thailand dan Kamboja siap untuk perdamaian dan setuju untuk menghentikan pertempuran. Dia mengatakan telah berbicara dengan para pemimpin kedua negara melalui telepon.

AS Kembali Serang 3 Kapal di Samudra Pasifik, 8 Orang Tewas
  • AS Serang Kapal Venezuela
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251216113735-134-1307315/as-kembali-serang-3-kapal-di-samudra-pasifik-8-orang-tewas

Militer Amerika Serikat (AS) pada Senin (15/12) menyerang tiga kapal di Samudra Pasifik yang diduga menyelundupkan narkoba. Delapan orang tewas dalam serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Komando Selatan AS menyebut satuan tugas gabungan mereka meluncurkan “serangan mematikan” terhadap tiga kapal yang menurutnya dioperasikan oleh Organisasi Teroris yang Telah Ditetapkan (Designated Terrorist Organizations/DTO).

“Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut melintas di sepanjang rute perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan terlibat dalam perdagangan narkotika,” lanjut militer AS. Ini merupakan serangan kesekian militer AS terhadap kapal-kapal di perairan Pasifik dan Karibia dalam operasi yang diklaim untuk memberantas perdagangan narkoba.

Setidaknya 95 orang meninggal dunia dalam operasi anti-narkoba tersebut. Pemerintah AS telah menyebut mereka yang tewas sebagai “kombatan ilegal” dan mengeklaim serangan tersebut sah dilakukan tanpa pengawasan pengadilan karena berasal dari dokumen rahasia Kementerian Kehakiman.

AS Tinggal Sejengkal Lagi Serang Venezuela, Pesawat Militer Sudah di Bandara Trinidad
  • Ketegangan AS-Venezuela
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/16/084524470/as-tinggal-sejengkal-lagi-serang-venezuela-pesawat-militer-sudah-di

Amerika Serikat (AS) dinilai kian mendekati langkah militer terhadap Venezuela setelah Trinidad dan Tobago memberi izin kepada pesawat militer AS untuk menggunakan bandara-bandara di negaranya. Keputusan ini memicu kekhawatiran bahwa Washington tengah menyiapkan opsi serangan terhadap Caracas, mengingat jarak Trinidad ke Venezuela hanya sekitar belasan kilometer di titik terdekat. Izin tersebut diberikan di tengah meningkatnya tekanan politik, ekonomi, dan militer AS terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Pemerintah Trinidad dan Tobago pada Senin (15/12/2025) menyatakan telah mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat menggunakan bandara nasional dalam beberapa minggu ke depan. Kementerian Luar Negeri Trinidad menyebut penggunaan itu bersifat “logistik”, termasuk “memfasilitasi pengisian ulang pasokan dan rotasi rutin personel”. Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar bahkan secara terbuka membuka negaranya bagi kehadiran pasukan AS, seiring Washington membangun pengerahan militer besar di kawasan tersebut. Pejabat AS menyatakan operasi itu bertujuan memerangi “narko-teroris”.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menuduh Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar memiliki “agenda bermusuhan terhadap Venezuela.” Ia juga menegaskan kembali bahwa Caracas akan menghentikan eksplorasi gas alam bersama Trinidad dan Tobago sebagai respons atas langkah tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Trinidad dan Tobago Sean Sobers membela keputusan pemerintahnya. Ia mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah “terhadap kerja sama dan kolaborasi dalam upaya mengejar keselamatan dan keamanan bagi Trinidad dan Tobago serta kawasan yang lebih luas.”

Panglima TNI Pastikan 162 Starlink Terpasang di Titik Bencana
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t7c96c484/panglima-tni-pastikan-162-starlink-terpasang-di-titik-bencana-part2

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, hingga saat ini, tercatat ada 162 satelit Starlink yang telah dipasang tersebar di lokasi bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Semua Starlink itu sudah bisa digunakan masyarakat. Starlink yang dikerahkan itu diketahui milik TNI AD dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Starlink itu disebarkan di beberapa daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan sinyal agar bisa berkomunikasi menggunakan telepon genggam.

Bukan hanya untuk kebutuhan para korban, keberadaan Starlink itu juga diperuntukkan kepada petugas di lapangan agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan bencana. Selain itu, Agus menyampaikan, TNI mengerahkan 82 unit alutsista, termasuk pesawat, helikopter, dan 20 KRI untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.

Agus juga melaporkan, distribusi bantuan melalui airdrop dan airlanded ke sejumlah wilayah terdampak terus dilakukan dengan melihat situasi di lapangan. Termasuk di wilayah Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan Rembele, Kabupaten Bener Meriah, yang akses darat sulit dijangkau.

Janji Balas ISIS, Trump Marah 3 Warga AS di Suriah Dibunuh
  • ISIS Tembak Tentara AS
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/15/153214770/janji-balas-isis-trump-marah-3-warga-as-di-suriah-dibunuh

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan melakukan pembalasan besar terhadap ISIS usai melakukan serangan yang menewaskan tiga warga AS di Suriah. Serangan tersebut terjadi dalam sebuah penyergapan yang menargetkan pasukan Amerika dan menewaskan dua tentara AS serta seorang warga sipil yang bekerja sebagai penerjemah. Trump menegaskan bahwa meski pelaku penyerangan telah tewas, konsekuensi besar tetap akan dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Kini, Pemerintah AS menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan detail serangan tersebut. Trump pada Minggu (14/12/2025) waktu setempat menyatakan akan menimbulkan dampak besar terhadap pihak yang terlibat dalam serangan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan tersebut merupakan hasil penyergapan oleh seorang pria bersenjata yang berafiliasi dengan ISIS.

Seorang pejabat Pentagon mengatakan serangan itu terjadi di wilayah “di mana presiden Suriah tidak memiliki kendali.” Presiden Suriah menyampaikan belasungkawa kepada Trump atas tewasnya warga AS dalam serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, menulis di platform X bahwa negaranya mengecam serangan itu dan menyampaikan simpati kepada keluarga korban.

Ukraina Sudah Menyerah, Trump Ungkap Akhir Perang Tinggal “Sejengkal”
  • Perundingan Damai Rusia-Ukraina
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20251216052815-4-694468/ukraina-sudah-menyerah-trump-ungkap-akhir-perang-tinggal-sejengkal

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina berada pada titik paling dekat sejak konflik pecah, setelah Washington menyatakan telah menawarkan jaminan keamanan setara NATO kepada Kyiv dan menyampaikan keyakinan bahwa Moskow akan menerima skema tersebut. Hal ini seiring dengan sikap Ukraina yang rela tak jadi bergabung dengan NATO asalkan mendapatkan dukungan setara terkait keamanan negara.

Trump mengatakan ia telah melakukan pembicaraan yang “sangat panjang dan sangat baik” dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, para pemimpin NATO, serta sejumlah pemimpin Eropa termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan di Ruang Oval, menyusul rangkaian pertemuan dan kontak intensif antara pejabat Amerika, Ukraina, dan Eropa yang digelar di Berlin dalam beberapa hari terakhir. Ia menambahkan bahwa Washington juga telah berkomunikasi secara intens dengan Rusia.

Namun, dalam pernyataannya, Trump mengisyaratkan bahwa sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Barat, Ukraina kemungkinan harus menerima kehilangan sebagian wilayahnya di kawasan Donbas timur yang saat ini masih dikuasai Kyiv. Sikap ini berbeda dengan posisi Zelensky, yang sebelumnya berulang kali menolak menyerahkan wilayah kepada Rusia.

KPK Sita Dokumen-Uang Tunai Usai Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau
  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251215182646-12-1307072/kpk-sita-dokumen-uang-tunai-usai-geledah-rumah-dinas-plt-gubernur-riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dokumen hingga uang tunai saat menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto hari ini, Senin (15/12). Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi Gubernur Riau Abdul Wahid dan kawan-kawan yang tengah diusut. “Dalam penggeledahan hari ini penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian gubernur selaku kepala daerah meminta jatah sejumlah sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (15/12) sore.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura yang sedang dihitung jumlahnya. Budi menjelaskan penyidik akan memanggil saksi-saksi termasuk SF Hariyanto untuk mengonfirmasi temuan barang bukti tersebut.

Sebelum ini, tepatnya pada 10-12 November 2025, KPK sudah lebih dulu menggeledah Kantor Gubernur Riau, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP), Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan beberapa rumah yang tidak diungkapkan pemiliknya.  KPK sudah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi.

Prabowo Terima Laporan TNI dan Polri Bekingi Tambang Ilegal
  • Beking Tambang Ilegal
  • https://news.republika.co.id/berita/t7c42e484/prabowo-terima-laporan-tni-dan-polri-bekingi-tambang-ilegal-part2

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas jajarannya yang melakukan pelanggaran hukum. Hal itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2025). Prabowo mengaku, mendapat laporan ada anggota TNI dan Polri yang menjadi beking penyelundupan dan tambang ilegal. Dia pun tidak pandang bulu akan menyikat mereka jika masih terus berulah.

RI 1 memastikan, pemerintahannya tidak main-main menyikat mereka yang menjadi pelindung penyelundupan dan aktivitas tambang ilegal. Prabowo mengingatkan, pucuk pimpinan TNI dan Polri bisa serius dalam membersihkan institusinya masing-masing. Menurut Prabowo, negara dirugikan dalam berbagai praktik pelanggaran hukum. Di antaranya, perambahan hutan, penambangan ilegal, hingga penyelundupan kayu dan sumber daya alam (SDA) keluar negeri.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan kepada Prabowo total personel TNI yang telah dikerahkan ke tiga provinsi terdampak bencana mencapai 35.477 personel. Mereka terdiriprajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Satgas Kesehatan. Listyo melaporkan, Polri memperkuat dukungan operasional melalui pasukan Brimob, tim trauma healing, sarana transportasi, serta pengiriman K9 dan pesawat udara. “Ini kemudian kami sesuaikan, apabila dibutuhkan di Aceh kita geser ke Aceh, demikian pula sebaliknya,” katanya.

KPK Jadwalkan Pemanggilan Eks Menag Yaqut Pekan Ini
  • Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK akan panggil mantan Menteri Agama
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/840574/kpk-jadwalkan-pemanggilan-eks-menag-yaqut-pekan-ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada pekan ini, yakni dalam rentang waktu 16–19 Desember 2025. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan surat pemanggilan terhadap Yaqut Cholil telah dikirimkan sejak pekan lalu. Asep menjelaskan, pengiriman surat pemanggilan dilakukan pada pekan sebelumnya, sehingga pemeriksaan kemungkinan dilakukan pada pekan ini. Saat ditanya apakah pemanggilan akan dilakukan besok,  Selasa (16/12), Asep kembali meminta agar publik menunggu informasi resmi dari KPK.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam proses tersebut, KPK juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara. Dua hari kemudian, pada 11 Agustus 2025, KPK menyampaikan bahwa penghitungan awal kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada saat yang sama, KPK juga mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada masa jabatan Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur yang merupakan pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Selain ditangani oleh KPK, penyelenggaraan ibadah haji 2024 juga sebelumnya menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI. Pansus menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian kuota tambahan haji.

Pemerintah Usut Banjir Sumut, 8 Korporasi Dipanggil dan Dugaan ‘Cuci Kayu’ Diselidiki
  • Dampak Banjir Sumut
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/t7c5xw423/pemerintah-usut-banjir-sumut-8-korporasi-dipanggil-dan-dugaan-cuci-kayu-diselidiki

Pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta kehutanan di Sumatera Utara menyusul dugaan keterkaitan aktivitas usaha dengan bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memanggil delapan korporasi besar untuk dimintai keterangan, sementara Kementerian Kehutanan memperkuat penyidikan pidana kehutanan terhadap sejumlah pemegang hak atas tanah (PHAT).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemanggilan dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan terkait aktivitas operasional yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor, sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Delapan perusahaan yang dipanggil yakni PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Dua Lembaga PBB Respons Surat Gubernur Aceh, Dukungan Sedang Dikaji
  • Gubernur Aceh Surati Lembaga PBB
  • https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1002783/dua-lembaga-pbb-respons-surat-gubernur-aceh-dukungan-sedang-dikaji

Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni, United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Saat ini, dukungan yang akan diberikan UNDP dan UNICEF masih dalam tahap peninjauan dan pengkajian lebih lanjut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pusat Informasi PBB di Indonesia (United Nations Information Centre/UNIC) (15/12/2025). UNIC menyampaikan bahwa PBB di Indonesia terus memantau situasi bencana secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak.

UNIC menyatakan, bahwa UNDP saat ini juga sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery). UNICEF Indonesia saat ini juga sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi.

Kepala BGN Lapor ke Presiden, Dapur MBG Menciptakan Lapangan Kerja untuk 741 Ribu Orang
  • MBG
  • https://www.jpnn.com/news/kepala-bgn-lapor-ke-presiden-dapur-mbg-menciptakan-lapangan-kerja-untuk-741-ribu-orang

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis telah berdiri di 38 provinsi, dan melayani sekitar 50,39 juta pelajar. Dadan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa hingga saat ini SPPG atau dapur umum program MBG telah membuka lapangan kerja untuk 741.985 orang.

Dia menuturkan efek pengganda yang dihasilkan program MBG sangat besar. Selain meningkatkan gizi para pelajar sekolah dan membuka lapangan kerja langsung untuk masyarakat, program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok. Dia juga mengungkapkan serapan anggaran program MBG sampai hari ini mencapai Rp 58 triliun atau 81 persen dari pagu. Hingga akhir Desember ini, Dadan menyebutkan ada 19.000 SPPG baru akan berdiri.

Patuhi Putusan MK, Menpan dan RB: Perpol No 10/2025 Perlu Dibahas Lintas Kementerian
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.kompas.id/artikel/patuhi-putusan-mk-menpan-dan-rb-perpol-no-10-2025-perlu-dibahas-lintas-kementerian

Menpan dan RB Rini Widyantini berpandangan bahwa penerbitan perpol merupakan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bagian dari pelaksanaan dan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk putusan MK. Namun, implementasi dari Perpol No 10/2025 ini tetap memerlukan pembahasan lanjutan lintas kementerian dan lembaga agar sepenuhnya selaras dengan putusan MK serta prinsip tata kelola ASN yang berlaku.

Kemenpan dan RB telah berkoordinasi lintas instansi untuk mengakselerasi tindak lanjut putusan tersebut. Koordinasi dilakukan dengan Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas spesifik kepolisian. Kemenpan dan RB memastikan langkah penataan dilakukan secara komprehensif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berlandaskan prinsip sistem merit, serta mendukung profesionalisme kelembagaan, baik di lingkungan pemerintahan sipil maupun Polri.

Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Agus Pramusinto menegaskan bahwa lembaga apa pun di negeri ini wajib patuh pada putusan MK. Agus menilai penugasan polisi di instansi sipil juga harus mengikuti prinsip sistem merit melalui mekanisme seleksi. Menurut Agus, polisi aktif yang menduduki jabatan sipil yang berkaitan langsung dengan tugas kepolisian tidak perlu mengundurkan diri. Namun, untuk jabatan di luar itu, anggota Polri yang bersangkutan harus mundur dari dinas kepolisian.

Belajar dari Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Tak Boleh Kalah dengan Korporasi
  • Bencana Sumatera
  • https://nasional.sindonews.com/read/1656283/15/belajar-dari-bencana-sumatera-prabowo-negara-tak-boleh-kalah-dengan-korporasi-1765840377/5

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembelajaran penting dari bencana yang terjadi di Sumatera adalah perlunya negara bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Menurut Prabowo, salah satu pelajaran besar yang harus diambil adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin. Prabowo menyoroti masih banyaknya kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan yang berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Prabowo menekankan bahwa arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.

Prabowo menegaskan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencabut dan menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh

Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/15/19265581/kapolri-klaim-perpol-10-2025-justru-perjelas-putusan-mk-apa-yang-dilanggar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga justru mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh polisi aktif. Perpol 10/2025 ini menjadi sorotan karena mengatur polisi bisa menjabat di 17 instansi di luar Polri, padahal MK menyatakan bahwa polisi harus mundur atau pensiun dari Polri sebelum menjabat di jabatan luar Polri.

Kapolri mengeklaim bahwa Polri menghormati putusan MK tersebut. Oleh karena itu, Polri menindaklanjutinya dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian/lembaga terkait yang berujung pada penerbitan Perpol 10/2025. Sigit juga memastikan, aturan soal polisi bisa menduduki jabatan di kementerian/lembaga ini akan ditingkatkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan revisi Undang-Undang (UU) Polri.

Rekam Jejak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Praktik Suap Tetap Ada
  • Pilkada oleh DPRD
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/16/06201181/rekam-jejak-kepala-daerah-dipilih-dprd-praktik-suap-tetap-ada

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD terus bergulir. Alasan yang sering terdengar dari pemerintah dan legislatif adalah biaya pemilihan langsung yang mahal. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya turut menjadi sorotan dalam wacana ini. KPK menduga, uang Rp 5,75 miliar yang mengalir kepadanya akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank, yang sebelumnya ia pakai untuk kampanye Pilkada 2024, yang digelar secara langsung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengungkap bahwa ternyata Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik (11/12/2025). Namun, Dosen Hukum Pemilu FHUI, Titi Anggraini mengatakan transaksi politik terjadi secara tertutup di tingkat elite, melibatkan kandidat, partai politik, dan anggota DPRD sebagai pengambil keputusan utama. Dalam situasi itu, biaya politik bukan hanya tidak berkurang, tetapi justru terkonsentrasi pada segelintir elite dan sulit diawasi publik. Menurut dia, masalah utama bukan pada pilkada langsung, melainkan pada tata kelola pendanaan politik dan lemahnya pengawasan.

Anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sepanjang pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung, ada ekses yang semakin besar dan tak terkendali. Doli menilai wacana pemilihan kembali ke DPRD adalah opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga prinsip demokrasi dan menjawab masalah politik berbiaya mahal tersebut.

Pemerintah Bakal Periksa Toba Pulp Lestari dan Cabut 22 Izin Hutan Bermasalah
  • Bencana Sumatra Pemerintah Periksa Toba Pulp Lestari
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/693fdb0e905e3/pemerintah-bakal-periksa-toba-pulp-lestari-dan-cabut-22-izin-hutan-bermasalah

Kementerian Kehutanan mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektare karena para pemegang izin dinilai tidak mematuhi aturan. Pencabutan ini menjadikan total luas hutan yang ditertibkan selama satu tahun terakhir mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Pemerintah juga akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) atas instruksi khusus Presiden. Langkah ini diambil sebagai respons atas tudingan bahwa perusahaan menjadi penyebab kerusakan ekologis dan terlibat dalam konflik sosial.

Selain mencabut izin, pemerintah berencana memperkuat pengawasan untuk menekan praktik pembalakan liar. Rencana ini akan diwujudkan dengan melipatgandakan jumlah polisi kehutanan di lapangan.

Prabowo Ungkap Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional dan Tolak Bantuan Asing
  • Bencana Sumatra Bukan Bencana Nasional
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/693fe61834a3c/prabowo-ungkap-alasan-tak-tetapkan-bencana-nasional-dan-tolak-bantuan-asing

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bencana banjir dan longsor di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena situasi masih terkendali. Pemerintah menilai kapasitas nasional yang ada saat ini masih mampu menangani dampak bencana tersebut.

Pemerintah Indonesia memilih untuk menangani bencana secara mandiri meskipun telah mendapat tawaran bantuan dari sejumlah pimpinan negara sahabat. Penolakan ini didasari keyakinan bahwa Indonesia mampu mengatasi situasi tersebut tanpa perlu membuka opsi dukungan internasional.

Upaya penanganan pascabencana di Sumatera dinilai berjalan efektif berkat kolaborasi kementerian/lembaga terkait serta TNI-Polri. Presiden mengapresiasi kinerja seluruh unsur yang bergerak cepat menjangkau daerah terisolasi untuk mendistribusikan bantuan.

Purbaya Siapkan Rp 60 Triliun Hasil Efisiensi APBN 2026 untuk Bencana Sumatra
  • Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69402613cb0f1/purbaya-siapkan-rp-60-triliun-hasil-efisiensi-apbn-2026-untuk-bencana-sumatera

Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 60 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut akan disalurkan kepada daerah terdampak mulai awal tahun depan untuk mempercepat pemulihan.

Presiden menyalurkan bantuan langsung senilai Rp 4 miliar untuk masing-masing 52 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana. Keputusan ini diambil merespons laporan bahwa dana belanja tidak terduga pemerintah daerah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga. Pemerintah pusat juga akan menyalurkan bantuan tambahan untuk tingkat provinsi, dengan alokasi dana Rp 20 miliar bagi Pemerintah Provinsi Aceh. Bantuan serupa juga akan didata dan disiapkan untuk provinsi lain yang wilayahnya terdampak paling parah.

Raja Juli: 22 Izin Pemanfaatan Hutan Dicabut
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t7begz458/raja-juli-22-izin-pemanfaatan-hutan-dicabut

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengeklaim, pemerintah pusat telah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Adapun PBPH itu mencakup total luas hingga 1.012.016 hektare secara nasional. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat terbatas sebelumnya. Namun, ia menekankan, sebanyak 22 PBPH yang dicabut itu berlokasi di seluruh Indonesia. Artinya, lokasi seluruhnya bukan pada tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terimbas banjir bandang.

Selain pencabutan izin, tutur Raja Juli, pemerintah juga menindaklanjuti aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah kasus di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal itu terutama terkait dengan kayu hanyut saat banjir bandang di tiga provinsi Pulau Sumatra tersebut. Menurut Raja Juli, proses hukum akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pembalakan liar tersebut.

Mendikdasmen Lapor Prabowo: 3.274 Sekolah Terdampak Bencana
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t7c1rt484/mendikdasmen-lapor-prabowo-3274-sekolah-terdampak-bencana

Ribuan sekolah ikut terdampak bencana di Pulau Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk PAUD yang terdampak sejumlah 767, SD sejumlah 1.343, SMP sejumlah 621, SMA sejumlah 268, SMK sejumlah 136, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejumlah 23, Sekolah Luar Biasa sejumlah 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan sejumlah 86. Total yang terdampak sejumlah 3.274. 

Selain itu, sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, serta 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, dan tempat ibadah. Pun perangkat IFP (Interactive Flat Panel) yang sebelumnya telah diterima pihak sekolah, ikut terdampak banjir.

Terkait kebijakan kurikulum, akan dilakukan skenario penyesuaian kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti menyampaikan, untuk pemulihan dini proses pendidikan membutuhkan waktu tiga sampai 12 bulan.

Pemerintah Hapus KUR di Tiga Provinsi Terdampak Bencana Rp 8,9 Triliun
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t7c17i484/pemerintah-hapus-kur-di-tiga-provinsi-terdampak-bencana-rp-89-triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, total penyaluran KUR di ketiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang. Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitur.

Sebagai respons penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak. Menurut dia, dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim. Sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler. 

Selain penghapusan, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi debitur KUR eksisting. Khususnya, kata Airlangga, bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat bencana. Stimulus tambahan yang diberikan mencakup perpanjangan tenor pinjaman, masa tenggang pembayaran, penyesuaian suku bunga, serta relaksasi administrasi bagi debitur yang kehilangan dokumen akibat bencana

Alasan Aceh Bersurat ke Dua Lembaga PBB, Minta Dibantu Tangani Bencana
  • Bantuan Kemanusiaan Aceh
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251215003729-20-1306712/alasan-aceh-bersurat-ke-dua-lembaga-pbb-minta-dibantu-tangani-bencana

Pemerintah Aceh  menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan alasan pemprov mengirim surat ke UNDP dan Unicef. Menurut mereka, dua lembaga internasional itu punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.

Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan. Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.

Pihaknya juga mencatat hingga saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China. Menurutnya sudah ada sejumlah negara yang menjalin komunikasi soal pengiriman bantuan. Namun bantuan belum bisa direalisasikan karena Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.


Ancang-Ancang Trump Balas ISIS yang Tewaskan 2 Tentara AS
  • ISIS Serang Tentara AS
  • https://news.detik.com/internasional/d-8259727/ancang-ancang-trump-balas-isis-yang-tewaskan-2-tentara-as

Dua tentara Amerika Serikat (AS) tewas diduga ditembak oleh tentara ISIS di Suriah tengah. Presiden AS Donald Trump mengambil ancang-ancang untuk membalas ISIS. Penembakan itu terjadi pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Pelaku menembaki rombongan prajurit yang sedang melakukan patroli gabungan di Suriah tengah. Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan serangan itu terjadi ketika para tentara “sedang melakukan pertemuan dengan pemimpin kunci” untuk mendukung operasi kontra-terorisme. Sementara utusan AS untuk Suriah Tom Barrack mengatakan penyergapan itu menargetkan “patroli gabungan pemerintah AS-Suriah.”

Insiden ini adalah yang pertama dilaporkan sejak pasukan yang dipimpin kelompok Islamis menggulingkan penguasa Suriah Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu, dan menghidupkan kembali hubungan negara itu dengan Amerika Serikat. Sumber keamanan, melaporkan bahwa beberapa tentara AS dan dua anggota militer Suriah terluka dalam serangan itu.

“Kami akan membalas,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Dia mengatakan negara itu berduka atas “kehilangan tiga patriot Amerika yang hebat” dan berdoa untuk tiga orang yang terluka, yang “tampaknya dalam keadaan cukup baik.” Beberapa menit setelah Trump berbicara kepada wartawan, ia mengulangi peringatannya tentang pembalasan dalam sebuah unggahan media sosial, menyebut insiden itu sebagai “serangan ISIS terhadap AS, dan Suriah. “Akan ada pembalasan yang sangat serius,” tulis Trump. ISIS belum secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengutuk serangan itu. Dia juga menyampaikan duka.


Bara Kamboja Vs Thailand Belum Reda
  • Konflik Kamboja-Thailand
  • https://news.detik.com/internasional/d-8259816/bara-kamboja-vs-thailand-belum-reda

Perang Kamboja dan Thailand masih belum reda. Pertempuran bahkan meluas ke daerah pesisir di wilayah perbatasan yang disengketakan. Senin (15/12/2025), kabar mengenai perdamaian sebelumnya sempat disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia mengatakan Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menghentikan pertempuran di sepanjang perbatasan yang mereka sengketakan. Selain itu, Kamboja dan Thailand juga disebut siap melanjutkan negosiasi perdagangan dengan AS. PM Anutin pun membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa gencatan senjata telah disepakati untuk mengakhiri pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Kekerasan antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak. Setidaknya 24 orang tewas pekan ini, termasuk empat tentara Thailand yang menurut Kementerian Pertahanan Thailand tewas di daerah perbatasan pada hari Sabtu ini. Kedua pihak saling menyalahkan atas kembali berkobarnya konflik, sebelum Trump mengatakan gencatan senjata telah disepakati.

Thailand menyatakan terbuka untuk solusi diplomatik. Namun, mereka mendesak Kamboja untuk menghentikan serangan dahulu. Pasukan Thailand pada hari Sabtu (13/12) mengatakan mereka telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirimkan senjata berat dan peralatan lainnya ke wilayah tersebut dan meluncurkan operasi yang menargetkan artileri yang telah dipersiapkan sebelumnya di provinsi pesisir Koh Kong, Kamboja.

Batam Perkuat Manajemen Sampah di Tengah Lonjakan Volume dan Titik Penumpukan
  • Manajemen Sampah di Batam
  • https://sumatra.bisnis.com/read/20251215/533/1936687/batam-perkuat-manajemen-sampah-di-tengah-lonjakan-volume-dan-titik-penumpukan

Isu pengelolaan sampah di Batam semakin mendesak di tengah meningkatnya volume limbah domestik dan tantangan infrastruktur.  Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengevaluasi pemecahan persoalan sampah melalui peninjauan langsung sejumlah lokasi pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bin Tertutup di Sekupang, Batam, baru-baru ini. Ini merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap masalah sampah yang terus berlanjut

Anggota DPR minta Polri tindak tegas 6 polisi tersangka kasus Kalibata
  • Bentrokan Kalibata
  • https://www.antaranews.com/berita/5304553/anggota-dpr-minta-polri-tindak-tegas-6-polisi-tersangka-kasus-kalibata

Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas enam polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yakni pada Kamis, 11 Desember 2025. Menurut dia, tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian merupakan bagian penting dari agenda reformasi Polri untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan tindakan tegas diperlukan karena peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan HAM, serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, dia memandang peristiwa tersebut dapat menjadi perhatian bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk membenahi Polri secara menyeluruh, terutama mengenai perilaku dan mentalitas aparat di lapangan.

Sebelumnya, terjadi pengeroyokan di kawasan Kalibata pada 11 Desember 2025, dan menyebabkan dua orang meninggal dunia. Pada 12 Desember 2025, Polri mengumumkan menetapkan enam orang anggota Polri sebagai tersangka pengeroyokan. Enam orang tersebut adalah Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM.

Pakar Nilai SE Mendagri soal Anggaran Bencana di Tiga Provinsi Tepat
  • Anggaran Bencana Tiga Provinsi, SE Mendagri
  • https://news.republika.co.id/berita/t79k5g484/pakar-nilai-se-mendagri-soal-anggaran-bencana-di-tiga-provinsi-tepat-part2

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Langkah itu sudah tepat dan dibutuhkan pemda.

Menurut pakar administrasi publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr Mawar, kondisi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), memerlukan mekanisme dukungan anggaran yang cepat, terkoordinasi, dan merata. Sehingga keluarnya SE itu bisa menjadi payung hukum. Meski begitu, Mawar menekankan, implementasi SE tersebut benar-benar berdampak, diperlukan pemetaan data yang komprehensif mengenai lokasi dan skala prioritas wilayah terdampak bencana. Hal itu penting agar bantuan yang disalurkan, baik dari pemerintah pusat maupun antarpemda dapat tepat sasaran. Dia pun mendorong Mendagri Tito melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran bantuan bencana oleh pemda. Selain aspek akuntabilitas, pengawasan itu penting untuk memastikan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, kebijakan Mendagri Tito terkait SE pada dasarnya merupakan kebijakan yang mulia. Menurut dia, Mendagri memahami kegamangan kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera dalam mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pascabencana.

DPR Dukung Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan di 17 K/L
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/840195/dpr-dukung-anggota-polri-aktif-duduki-jabatan-di-17-kl

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penerbitan PeraturanPolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 mengenai penempatan anggota Polri aktif pada 17 kementerian/lembaga merupakan implementasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Rudianto menjelaskan bahwa Perpol tersebut hadir sebagai wujud tanggung jawab lembaga kepolisian dalam menjawab argumentasi hukum (Ratio Decidendi) MK yang sebelumnya membatalkan frasa Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pembatalan itu terjadi karena tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan rumusan mengenai batasan penempatan anggota Polri di luar institusi. Menurut Rudianto, sebelum Perpol ini lahir, ketidakjelasan batasan kementerian/lembaga apa saja yang dapat diemban oleh anggota Polri melahirkan Confusing of Norm atau Vague Norm (Norma yang Kabur).

Dengan adanya Perpol Nomor 10 Tahun 2025, batasan kelembagaan tersebut menjadi jelas dan terang, sehingga memberikan kepastian hukum terkait batasan dan cakupan kelembagaan yang relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Rudianto menyimpulkan bahwa Perpol terbaru ini adalah policy rules yang dikeluarkan Kapolri sebagai agregasi implementatif mandat Putusan MK, sekaligus memperhatikan prinsip dan kaidah konstitusi demi menjamin kepastian hukum.

OJK: 74% Korban Pinjol Ilegal adalah Anak Muda
  • Korban Pinjol Ilegal
  • finansial.bisnis.com/read/20251215/563/1936711/ojk-74-korban-pinjol-ilegal-adalah-anak-muda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal hingga akhir tahun. Mayoritas dari laporan tersebut berasal dari masyarakat usia muda. Hingga 30 November 2025, OJK mengungkap bahwa dari seluruh laporan terkait pinjol ilegal itu, sebanyak 6.533 laporan atau 35% di antaranya berasal dari pelapor berusia 16—25 tahun. Sementara itu, 7.211 laporan atau 38,7% di antaranya berasal dari pelapor berusia 26—35 tahun. Artinya, hampir 74% laporan korban pinjol ilegal berasal dari anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan beberapa alasan dari maraknya kaum muda terjebak pinjol ilegal. Pertama, kaum muda memiliki kebutuhan dan keinginan yang mendesak, yang juga dia kaitkan dengan sifat konsumtif yang mungkin dimiliki.

Komdigi Tak Kunjung Lolos Uji Kelayakan BSSN, PDN Menganggur 18 Bulan
  • Uji Kelayakan BSSN
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20251215/101/1936732/komdigi-tak-kunjung-lolos-uji-kelayakan-bssn-pdn-menganggur-18-bulan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung. Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih dalam penilaian oleh BSSN. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa BSSN sebelum PDN dinyatakan siap untuk beroperasi. Diketahui dengan pernyataan Mira, maka proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang oleh BSSN sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Belum diketahui penyebab proses penilaian berjalan sangat panjang.

PGEO Kembangkan Green Data Center Berbasis Panas Bumi Pertama di RI
  • Green Data Center Berbasis Panas Bumi Pertama di RI
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20251215073455-17-694106/pgeo-kembangkan-green-data-center-berbasis-panas-bumi-pertama-di-ri

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan mengkaji peluang pengembangan data center berbasis panas bumi pertama di Indonesia. Tujuannya, untuk memperluas pemanfaatan energi bersih.Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Edwil Suzandi mengungkapkan, langkah ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Menururtnya, kesepakatan ini akan menjadi fondasi teknis dan komersial bagi peta jalan pengembangan infrastruktur green data center, yang selanjutnya jadi dasar untuk masuk ke tahap implementasi. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa tren ini ditopang oleh lebih dari 212 juta pengguna internet serta fasilitas data center yang diperkirakan terus bertambah hingga 2029-2030. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan konsumsi kelistrikan di industri, hampir 26% didorong oleh pertumbuhan data center.

Kapasitas data center nasional diproyeksikan naik dari 520 megawatt (MW) pada 2025 menjadi 1,8 gigawatt (GW) pada 2030. Hal ini membuka peluang bagi PGE untuk terlibat lebih jauh dalam sektor digital rendah karbon.

Airlangga Bagikan Update Terbaru Nasib Perjanjian Dagang RI-AS
  • Perjanjian Dagang RI - AS
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20251215073515-4-694096/airlangga-bagikan-update-terbaru-nasib-perjanjian-dagang-ri-as

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proses negosiasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus berjalan. Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan pertemuan online dengan perwakilan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer terkait dengan pembahasan kesepakatan dagang antara AS dengan Indonesia. Airlangga mengatakan pemerintah RI dan AS akan melanjutkan perundingan dalam waktu dekat. Dia akan mengirim tim ke Washington DC pada minggu depan.

Pengamat: Terkait Kerusuhan Kalibata, Intelijen Polisi Harus Lebih Sigap
  • Bentrokan Kalibata
  • https://www.kompas.id/artikel/kerusuhan-kalibata-gambaran-lemahnya-intelijen-polisi

Pengamat kepolisian Edison Siahaan mengatakan kinerja intelijen polisi harus lebih sigap memperkirakan situasi rawan (14/12/2025). Edison menyampaikan kerusuhan di Kalibata seharusnya bisa dicegah jika Polri sudah mengerahkan aparat sebelum kerusuhan pecah. Menurut Edison, debt collector merupakan sebuah komunitas yang memiliki jaringan yang besar. Jika ada sesuatu hal yang mengganggu komunitasnya, tentu berpotensi menimbulkan masalah lanjutan. Ke depan, dia berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi polisi untuk lebih sigap memelihara situasi keamanan Jakarta. Apalagi, Polri dibekali jaringan yang cukup luas hingga ke tingkat bhabinkamtibmas. Sudah seharusnya informasi sekecil apa pun menjadi dasar untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Kepala Polres Jakarta Selatan Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan, pengeroyokan terjadi pukul 15.30 WIB, pada Jumat (12/12/2025) di depan TMP Kalibata. Kejadian bermula saat dua orang yang diduga mata elang menghentikan seorang pengendara sepeda motor. Tak lama setelah itu, sekelompok orang datang dan mengeroyok keduanya. Akibatnya, satu korban tewas di lokasi, sementara satu korban lainnya meninggal di RSUD Budi Asih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyatakan pelaku pengeroyokan adalah enam polisi Pelayanan Markas Polri. Hingga kini, penyelidikan terus berlangsung, termasuk mendalami berbagai hal. Misalnya terkait adanya kemungkinan tunggakan utang yang dialami AN (salah satu oknum polisi) hingga kemungkinan adanya keterlibatan debt collector lain saat pengeroyokan terjadi. Menurut Budi, peristiwa ini terjadi akibat adanya cara-cara salah yang dilakukan oleh debt collector dalam menjalankan tugasnya.

Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/14/21082241/prabowo-panggil-menteri-ke-hambalang-bahas-banjir-sumatera-dan-libur-akhir

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (14/12/2025). Pemanggilan ini dilakukan usai Prabowo meninjau banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram-nya, Minggu. Teddy menjelaskan, Prabowo membahas mengenai penanganan bencana bersama para menteri.

Prabowo, kata Teddy, meminta agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Prabowo juga meminta penambahan secara maksimal untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.

Tidak hanya soal bencana, Teddy mengungkapkan, Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Menurutnya, Prabowo menanyakan perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak.

Meritokrasi Terdampak, Perpol No 10/2025 Dinilai Bertentangan dengan UU ASN
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.kompas.id/artikel/meritokrasi-terdampak-perpol-10-2025-dinilai-bertentangan-dengan-uu-asn

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, yang membolehkan polisi menempati jabatan di 17 kementerian/lembaga di luar struktur kepolisian, setelah Mahkamah Konstitusi mengetok Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 13 November 2025, MK menegaskan larangan bagi anggota kepolisian aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan terbitnya Perpol No 10/2025 tidak hanya bertentangan dengan UU No 2/2002 tentang Polri, tetapi juga dengan UU No 20/2023 tentang ASN.

Pertentangan ini, kata Bambang, terjadi karena implementasi dari Perpol No 10/2025 tersebut bersinggungan dengan 17 kementerian dan lembaga. Padahal, belasan institusi negara ini juga harus tunduk kepada UU ASN. Bambang khawatir hal ini akan berdampak pada meritokrasi dalam jenjang karier dari para pegawai negeri di institusi terkait. Tidak hanya itu, potensi konflik kepentingan hingga dualisme kepemimpinan bagi personel juga bisa muncul karena pemindahan itu tidak melepaskannya dari Korps Bhayangkara.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menganggap Perpol No 10/2025 tidak bertentangan dengan putusan MK. Dia menyatakan, tugas-tugas Polri dalam institusi yang ada itu mengacu pada Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 sehingga masih ada sangkut paut tugas polisi di tengah masyarakat. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menyebut aturan ini masih memperhatikan prinsip dan kaidah-kaidah konstitusi.

Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera Capai 1.016 Jiwa, 212 Orang Masih Hilang
  • Korban Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t7ab95502/jumlah-korban-meninggal-bencana-sumatera-capai-1016-jiwa-212-orang-masih-hilang-part2

Total korban meninggal dunia di tiga provinsi karena bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera meningkat menjadi 1.016 jiwa, Senin (15/12/2025). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan saat ini operasi pencarian dan pertolongan korban masih terus dilanjutkan.
Menurutnya, operasi search and rescue (SAR) korban bencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi intensif antara BNPB dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dengan mempertimbangkan dinamika laporan korban hilang di lapangan. a memastikan seluruh laporan korban hilang ditindaklanjuti secara serius dan akurat.

Untuk Aceh, katanya, operasi SAR masih berlangsung di enam kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Di Sumatera Utara, pencarian dan pertolongan dilanjutkan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Di Sumatera Barat, operasi SAR diteruskan di empat wilayah, yaitu Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Ia mengatakan korban yang ditemukan di wilayah berbeda bakal tetap diidentifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat, kemudian dicocokkan dengan data kependudukan untuk memastikan asal daerah korban. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keakuratan data nasional dan mencegah duplikasi pencatatan.

Selain wilayah yang masih aktif melaksanakan SAR, beberapa kabupaten lain juga berstatus Basarnas siaga. Apabila, terdapat laporan baru dari keluarga atau masyarakat terkait dugaan korban hilang, operasi pencarian akan kembali dibuka. Perkembangan terbaru, tim gabungan SAR yang dipimpin Basarnas pada Ahad, menemukan 66 korban meninggal dunia, terdiri atas 33 korban di Aceh, 19 korban di Sumatera Utara, dan 14 korban di Sumatera Barat.  Dalam kurun waktu sepekan terakhir, kata dia, jumlah korban hilang berkurang 58 orang, seiring temukan sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh hasil verifikasi ulang berbasis kecamatan yang dilakukan pemerintah daerah. Pada hari yang sama, tim SAR juga menemukan 10 jasad, masing-masing sembilan korban di Aceh dan satu korban di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

BGN: Tidak Ada Lagi Mobil MBG Masuk Sekolah, Pengantaran hanya Sampai Luar Pagar
  • MBG
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/840286/bgn-tidak-ada-lagi-mobil-mbg-masuk-sekolah-pengantaran-hanya-sampai-luar-pagar

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan kebijakan baru bahwa pengantaran makanan hanya diperbolehkan sampai di luar pagar sekolah. Kebijakan ini diberlakukan menyusul insiden mobil pengantar MBG yang menabrak 20 siswa dan seorang guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pembatasan tersebut bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan di lingkungan sekolah. Selain pengaturan lokasi pengantaran, BGN juga memperketat persyaratan pengemudi kendaraan MBG. Menurut Nanik, sopir pengantar harus merupakan pengemudi profesional, bukan sopir lepas atau individu yang tidak memiliki pengalaman memadai dalam mengemudikan kendaraan.

BGN juga mensyaratkan pengemudi mengenal medan dan rute distribusi, memiliki kepribadian yang baik, tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, serta berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Nanik mengingatkan mitra pelaksana agar tidak mengabaikan faktor keselamatan demi menekan biaya operasional. Ia menegaskan, pelanggaran SOP dapat berujung pada sanksi tegas.

Prabowo Bakal Sikat Pembalakan Liar!
  • Pembalakan Liar
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8259699/prabowo-bakal-tertibkan-pembalakan-liar

Pembalakan liar di hutan bakal dibasmi pemerintah. Komitmen ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Belakangan ini, pembicaraan soal kerusakan alam Sumatera mulai bermunculan. Banyak pihak menyimpulkan praktik pembalakan hutan dengan ugal-ugalan jadi pemicu utama parahnya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, Prabowo juga memberikan pesan tegas kepada para kepala daerah untuk mengawasi praktik penebangan hutan ilegal dan sembarangan. Menurutnya, semua pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan tersebut. Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyapa warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025).

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menemukan lima lokasi pembalakan liar yang diduga menjadi biang kerok bencana di Sumatera dan sudah disegel Kemenhut. Kelima lokasi tersebut, yakni dua titik pada area konsesi PT TPL, dan tiga titik pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP.

Menko Airlangga Targetkan Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Rampung Akhir 2025
  • Target Negosiasi Tarif Dagang dengan AS
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/693bc1054f612/menko-airlangga-targetkan-negosiasi-tarif-dagang-dengan-as-rampung-akhir-2025

Indonesia menargetkan rampungnya negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sebelum akhir tahun 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan mengirimkan tim ke Washington untuk melanjutkan perundingan dalam waktu dekat.

Kesepakatan ini akan memberikan tarif 0% bagi sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi AS, seperti CPO, karet, teh, dan kopi. Adapun tarif untuk produk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Negosiasi ini sempat dikabarkan terancam batal, namun pemerintah Indonesia membantahnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan perundingan masih berjalan dan dinamika yang terjadi merupakan hal wajar.

DHE Wajib Parkir di Himbara: Stabilitas Rupiah atau Gangguan Baru ke Dunia Usaha
  • DHE Wajib Parkir di Himbara
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/693bca2f3ad40/dhe-wajib-parkir-di-himbara-stabilitas-rupiah-atau-gangguan-baru-ke-dunia-usaha

Pemerintah berencana merevisi peraturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam dengan mewajibkannya ditempatkan di bank milik negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan suplai dolar di pasar domestik demi menjaga stabilitas rupiah serta mempermudah pengawasan. Meskipun dinilai positif untuk stabilitas makroekonomi, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi iklim usaha.

Pelaku usaha khawatir akan berkurangnya fleksibilitas arus kas, peningkatan biaya, serta munculnya risiko monopoli oleh bank negara yang merusak kompetisi. Efektivitas kebijakan ini dipertanyakan karena bersifat eksklusif bagi Himbara dan dapat memunculkan persepsi perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk meyakinkan pelaku pasar dan industri keuangan agar kebijakan ini tidak merusak iklim bisnis.

Penyebab Banjir Sumatra Diusut, Prabowo Mulai Tertibkan Pembalakan Liar
  • Penyebab Banjir Sumatra Diusut
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/693e2d9024ce6/penyebab-banjir-sumatra-diusut-prabowo-mulai-tertibkan-pembalakan-liar

Presiden berkomitmen menertibkan pembalakan liar yang disinyalir menjadi penyebab bencana alam di beberapa wilayah Sumatera. Sejalan dengan itu, Kepolisian RI telah menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan.

Aktivitas pembalakan liar ini terdeteksi di beberapa lokasi di Sumatera Utara dengan modus operandi yang terorganisasi. Para pelaku diduga menghanyutkan kayu hasil tebangan melalui sungai saat debit air meninggi. Kementerian Kehutanan telah menyegel serta memverifikasi 11 entitas usaha yang terdiri dari korporasi dan perorangan terkait kasus ini. Tim di lapangan sedang mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap jaringan yang menyebabkan banjir.

PU Kebut Perbaiki 13 Jembatan Putus Imbas Banjir dan Longsor di Aceh
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251212142755-92-1305972/pu-kebut-perbaiki-13-jembatan-putus-imbas-banjir-dan-longsor-di-aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan konektivitas di Provinsi Aceh, termasuk mengebut perbaikan 13 jembatan yang putus di jalur lintas tengah gara-gara banjir dan tanah longsor. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penanganan 13 jembatan putus itu bisa rampung bulan ini. Ia mengatakan kerusakan jembatan mengganggu pergerakan logistik masyarakat, khususnya pada jalur penghubung wilayah pegunungan Takengon.

Dody menuturkan fokus penanganan terbesar adalah Jembatan Teupin Mane, yang menjadi pintu masuk menuju Lintas Tengah. Hingga Kamis kemarin (11/12), proses erection bailey telah dilakukan sejak 10 Desember dan ditargetkan jembatan ini sudah dapat fungsional pada 15 Desember 2025. Setelah jembatan darurat Teupin Mane tersambung, Kementerian PU bakal melanjutkan pemasangan Bailey pada jembatan-jembatan putus berikutnya secara bertahap, hingga seluruh akses menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah kembali terbuka.

Pengamat Sorot Rencana Bangun PLTS 100 GW untuk Kopdes Merah Putih
  • Pembangunan PLTS Koperasi Merah Putih
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251214070426-85-1306408/pengamat-sorot-rencana-bangun-plts-100-gw-untuk-kopdes-merah-putih

Pengamat Policy Strategist CERAH Dwi Wulan Ramadani menyoroti menyoroti rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menuru Dwi hal tersebut memerlukan payung hukum yang jelas. Dwi juga menyoroti terkait kelayakan finansial. Ia mengatakan pembangunan 1 megawatt PLTS membutuhkan biaya Rp14 miliar – Rp15 miliar. Angka ini masih jauh dibandingkan kemampuan fiskal desa di mana Dana Desa hanya berkisar Rp600 juta – Rp1 miliar per desa. Kalaupun Kopdes Merah Putih mendapatkan pinjaman dari perbankan, sambungnya, tetap terikat oleh aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di mana plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dengan tenor enam tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 GW yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih. Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di Tanah Air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

BGN Perketat SOP Sopir Mitra Antar MBG Usai Insiden Tabrak Siswa
  • Insiden Tabrak SIswa MBG
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251214133618-92-1306496/bgn-perketat-sop-sopir-mitra-antar-mbg-usai-insiden-tabrak-siswa

Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur ulang standar operasional prosedur (SOP) pengantaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyebut pengaturan itu mencakup ketentuan area pengantaran makanan hingga kualifikasi sopir operasional SPPG, guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah larangan mobil pengantar MBG masuk ke halaman sekolah. Kendaraan mitra SPPG diwajibkan berhenti di luar pagar sekolah. Selain pengaturan area pengantaran, BGN juga memperketat ketentuan terkait sopir operasional SPPG. Sopir diwajibkan merupakan pengemudi profesional, bukan sopir lepas atau individu dengan profesi lain, terlebih yang baru belajar mengendarai mobil.

BGN juga menetapkan kriteria lain bagi sopir operasional SPPG, termasuk mengenal medan dan jalur distribusi, memiliki kepribadian baik, tidak pernah terlibat kasus narkoba, serta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Mitra SPPG diminta tidak sembarangan merekrut sopir hanya demi menekan biaya.

AHY: Pemulihan Infrastruktur Sumbar, Sumut, dan Aceh Butuh Rp 51 Triliun
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t79c3e370/ahy-pemulihan-infrastruktur-sumbar-sumut-dan-aceh-butuh-rp-51-triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan butuh anggaran sekitar Rp51 triliun untuk memulihkan infrastruktur Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang rusak akibat bencana. Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu. Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalanan memang menjadi salah satu prioritas utama pihaknya.

Selain perbaikan infrastruktur, perbaikan rumah juga menjadi hal prioritas. Berdasarkan data yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, tercatat ada 112 ribu unit rumah yang hancur ataupun rusak. AHY juga meminta kepada kementerian terkait untuk memetakan jenis-jenis kerusakan rumah tersebut karena pastinya biaya perbaikan per unit akan berbeda-beda.

Indonesia Kokoh di Peringkat Kedua Medali SEA Games 2025
  • Sea Games 2025
  • https://news.republika.co.id/berita/t79yyc4630000/indonesia-kokoh-di-peringkat-kedua-medali-sea-games-2025

Kontingen Indonesia semakin memperkuat posisinya di peringkat kedua klasemen medali SEA Games 2025, setelah menambah koleksi medali dengan 12 emas, 10 perak, dan 13 perunggu pada Minggu (15/12). Hingga saat ini, Indonesia telah mengumpulkan total 43 emas, 56 perak, dan 53 perunggu dari ajang yang berlangsung di Thailand tersebut.

Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen, sementara Vietnam membayangi di urutan ketiga dengan 34 emas, 35 perak, dan 66 perunggu. Tuan rumah Thailand masih mendominasi puncak klasemen dengan 132 emas, 78 perak, dan 47 perunggu, total 257 medali.

Menteri Kebudayaan Luncurkan Buku Sejarah Indonesia 10 Jilid
  • Peluncuran Buku Sejarah Indonesia
  • https://news.republika.co.id/berita/t79cz5487/menteri-kebudayaan-luncurkan-buku-sejarah-indonesia-10-jilid

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sekaligus hari sejarah yang jatuh pada, Ahad (14/12/2025). Buku sejarah yang disusun dalam 10 jilid ini disebut ditulis oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Fadli menyebut, 10 jilid buku sejarah ini tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh perjalanan bangsa secara detail. “Kalau sejarah Indonesia ditulis lengkap, mungkin jumlahnya bisa sampai puluhan atau bahkan ribuan jilid. Sepuluh jilid ini adalah highlight dari perjalanan kita,” ujarnya.

Buku Sejarah Indonesia ini memuat perjalanan Indonesia sejak akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga dinamika nasional era Reformasi. Fadli menegaskan bahwa buku tersebut merupakan hasil karya para sejarawan dan difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah. Penulisan sejarah, menurut dia, menjadi bagian penting dalam merawat memori kolektif bangsa.

Menteri LH Setop Sementara Tambang Emas Martabe, UNTR dan Agincourt Buka Suara
  • Menteri LH Setop Sementara Tambang Emas
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/693b678301701/menteri-lh-setop-sementara-tambang-emas-martabe-untr-dan-agincourt-buka-suara

Menteri Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR). Penghentian ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan penyebab bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. PTAR menyatakan bersikap kooperatif dengan pihak otoritas dan menegaskan operasionalnya telah sesuai regulasi. Perusahaan juga menghentikan sementara kegiatan untuk fokus pada upaya tanggap darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

Selain PTAR, dua perusahaan lain juga dihentikan operasinya dan akan menjalani audit lingkungan. Pemerintah akan mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap risiko bencana dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran.

OJK Terapkan Sistem Whistleblowing, Identitas Pelapor Bakal Dirahasiakan
  • OJK Terapkan Sistem Whistleblowing
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/693a9a159cf67/ojk-terapkan-sistem-whistleblowing-identitas-pelapor-bakal-dirahasiakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan Whistleblowing System (WBS) sebagai saluran pelaporan resmi bagi internal dan masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran. Sistem ini dirancang untuk menerima laporan secara aman dan rahasia.

Sistem WBS OJK dinilai telah efektif dan mencapai tingkat maturitas tertinggi pada level optimized. Pengelolaan sistem ini juga telah selaras dengan pedoman standar internasional. OJK menjamin perlindungan identitas pelapor melalui mekanisme pelaporan anonim dan enkripsi data. Pada tahap awal, laporan yang masuk dikelola oleh pihak eksternal yang independen untuk menjaga objektivitas.

Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, Ini Beda dengan Aturan RI
  • Larangan Anak Bermain Medsos
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/693ab27325331/australia-larang-anak-di-bawah-16-tahun-main-medsos-ini-beda-dengan-aturan-ri

Australia menjadi negara pertama yang secara resmi melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Platform digital diwajibkan menerapkan metode verifikasi usia dan akan dikenakan denda besar jika gagal mencegah anak di bawah umur memiliki akun.

Berbeda dengan Australia, Indonesia menerapkan aturan yang tidak melarang total tetapi mewajibkan adanya verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Regulasi ini juga mengamanatkan platform untuk menerapkan pengaturan privasi tertinggi secara default dan menyediakan fitur yang disesuaikan dengan kelompok usia anak.

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak menjadi tren global, dengan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Selandia Baru mempertimbangkan larangan serupa Australia. Sementara itu, negara-negara di Eropa cenderung mengkaji aturan yang mirip dengan model Indonesia, yang menekankan pada persetujuan orang tua ketimbang larangan mutlak.

Outlook Perberasan 2026, Antara Produksi dan Tuntutan Transformasi
  • Outlook Perberasan 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5300629/outlook-perberasan-2026-antara-produksi-dan-tuntutan-transformasi?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menilik prospek dan analisis kondisi perberasan 2026 di Indonesia, sesungguhnya menghadirkan optimisme sekaligus tantangan baru yang perlu dibaca secara jernih. Proyeksi lembaga internasional, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), yang menempatkan Indonesia pada posisi produsen beras terbesar keempat dunia dengan estimasi produksi mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, atau meningkat 4,5 persen dari tahun sebelumnya, memberi sinyal bahwa sektor pangan strategis ini sedang berada di fase penguatan.

Namun, angka-angka itu seharusnya tidak dihentikan hanya sebagai capaian statistik, melainkan dijadikan titik tolak untuk mempertanyakan kembali arah kebijakan, ketahanan pangan jangka panjang, dan transformasi struktural yang harus dikerjakan agar produksi yang meningkat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjamin kesejahteraan petani.

Produksi global sendiri menunjukkan tren yang terus naik, terutama karena kontribusi India, China, dan Bangladesh. Konsumsi juga meningkat, khususnya di kawasan Asia. Di tengah dinamika itu, perdagangan beras dunia diperkirakan menguat, dan sejumlah analisis bahkan menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu eksportir utama.

Kata Airlangga soal Persetujuan Israel untuk Jadi Aksesi OECD
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kata-airlangga-soal-persetujuan-israel-untuk-jadi-aksesi-oecd-2098150

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan persetujuan semua negara anggota untuk bergabung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan diperlukan dari semua anggota klub negara maju tersebut, termasuk persetujuan dari Israel.

Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2025 lalu. Pada pidatonya Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara jika Israel menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Israel merupakan salah satu dari 38 negara anggota tetap OECD. Seperti diketahui, Indonesia sedang menjalani proses untuk bergabung dengan organisasi internasional tersebut.

ILO Dukung Akses Keuangan UMKM Lewat Digitalisasi
  • ILO Dukung Akses Keuangan UMKM Lewat Digitalisasi
  • https://www.tempo.co/ekonomi/ilo-dukung-akses-keuangan-umkm-lewat-digitalisasi-2098153

International Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM. Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Project Manager Promise II Impact ILO Djauhari Sitorus mengatakan pelaksanaan proyek difokuskan di tiga lokasi dengan sektor yang berbeda-beda, yaitu sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Sumba Timur.

“Tujuan proyek ini adalah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bgi UMKM di dalam rantai nilai,” kata Djauhari. Djauhari menjelaskan, ILO melakukan intervensi pada UMKM yang telah menjadi bagian dari rantai nilai, dalam artian usaha tersebut sudah memiliki pasar dan menghasilkan transaksi bisnis. ILO kemudian melakukan intervensi agar proses bisnis UMKM tersebut bisa terdigitalisasi. Djauhari mencontohkan, dalam bisnis sapi perah misalnya, proses bisnis mulai dari penyetoran susu, pembayaran cicilan, hingga transaksi penjualan menjadi bisa dilakukan secara digital. Tak hanya pelaku UMKM, ILO juga mendorong transformasi digital lembag akeuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah.

Polemik Baru Pemilihan Kapolri: Perlukah DPR Dilibatkan?
  • Polemik Pemilihan Kapolri
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/05412671/polemik-baru-pemilihan-kapolri-perlukah-dpr-dilibatkan?page=2

Wacana pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tanpa melewati mekanisme uji kelayakan atau kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menjadi perbincangan publik. Usulan ini pertama kali disuarakan oleh Pusat Purnawirawan (PP) Polri usai bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, pada Rabu (10/12/2025).

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa perlu persetujuan dari DPR. Jika Kapolri memerlukan persetujuan dari DPR, ia khawatir orang nomor satu di kepolisian itu akan memikul beban balas jasa. Sebab, selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui fit and proper test di DPR terlebih dahulu. Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menekankan, polisi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, Jimly meyakini akan ada perubahan aturan mengenai pemilihan Kapolri, di mana Presiden bisa memilih langsung tanpa harus melalui proses di DPR. Jimly menyampaikan, polisi harus betul-betul menjadi aparatur demi kepentingan rakyat.

Cerita dari Lampung Tengah, Bupati Korupsi Buat Bayar Utang Kampanye
  • OTT KPK Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/06493011/cerita-dari-lampung-tengah-bupati-korupsi-buat-bayar-utang-kampanye

Seusai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung pada Rabu (11/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, pada Kamis (11/12/2025).

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030; RHS selaku Anggota DPRD Lampung Tengah; RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah; ANW selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; dan MLS selaku Direktur PT EM,” kata Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Hasil temuan KPK dalam perkara ini mengungkapkan bahwa sebagian uang dari total yang diterima Bupati Lampung Tengah, Ardito, digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang digunakan untuk kampanye di Pilkada 2024. Mungki mengatakan, Ardito Wijaya berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek untuk perusahaan milik tim pemenangannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2024-2030. Ardito, kata dia, meminta bantuan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda untuk memuluskan pemenang lelang proyek tersebut.

DPD RI Bangun Sistem Parlemen Modern Berbasis Data
  • Sistem Parlemen Modern
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839410/dpd-ri-bangun-sistem-parlemen-modern-berbasis-data

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa transformasi digital di lembaganya bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” yang digelar di Universitas Udayana, Bali, Kamis (11/12).

Iqbal menambahkan bahwa lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya. qbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana.

Menutup pernyataannya, Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan. “Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya.

Tumpang Tindih Data Lahan Pangan, Moratorium Alih Fungsi Diberlakukan
  • umpang Tindih Data Lahan Pangan
  • https://www.kompas.com/properti/read/2025/12/11/100000521/tumpang-tindih-data-lahan-pangan-moratorium-alih-fungsi-diberlakukan

Tantangan Indonesia untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan isu kritis ketahanan pangan nasional memasuki babak baru yang didorong oleh kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa upaya pemerintah menjaga swasembada pangan, melalui kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah, tidak akan menghambat iklim investasi. Kedua agenda besar ini harus berjalan beriringan demi masa depan bangsa yang berkelanjutan. Kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah moratorium alih fungsi lahan sawah yang diterapkan sementara. Nusron menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang berlangsung secara adil dan terukur. Tujuannya adalah mencapai target perlindungan lahan pangan sebesar 87 persen secara nasional.

Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas
  • Pertemuan Prabowo dan Vladimir
  • https://www.jpnn.com/news/prabowo-bertemu-vladimir-putin-ini-yang-dibahas

Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Rabu (10/12). Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Prabowo tiba di kompleks Kremlin pada siang hari waktu setempat dan disambut oleh jajaran pejabat tinggi Rusia, di antaranya Komandan Utama Kremlin Sergey Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko

Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan. Kedua pemimpin tampak berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan rapat tertutup (tête-à-tête) antara kedua kepala negara. Pertemuan yang berlangsung intens itu membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.

Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Berpotensi Lebih Buruk dari 2025, Ini Penyebabnya
  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6927c2bd962cb/pertumbuhan-ekonomi-ri-2026-berpotensi-lebih-buruk-dari-2025-ini-penyebabnya

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2026 hanya akan mencapai 4,9% hingga 5,1%, di bawah target pemerintah. Proyeksi ini mengindikasikan perekonomian Indonesia tidak akan mengalami percepatan pertumbuhan meskipun relatif tangguh. Perlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi menurunnya net ekspor, melemahnya konsumsi kelas menengah, dan merosotnya investasi asing.

Kondisi ini dapat berlanjut jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi dan keluar dari stagnasi, industrialisasi berbasis manufaktur menjadi kunci utama. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan juga disebut sebagai faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Pemerintah Indonesia Bantah Kesepakatan Tarif dengan AS Batal
  • Kesepakatan Tarif Perdagangan Indonesia-AS Terancam Batal
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/693915920c2ff/pemerintah-indonesia-bantah-kesepakatan-tarif-dengan-as-batal

Kesepakatan tarif perdagangan Indonesia-AS terancam batal karena Indonesia dinilai menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati. Menurut pejabat AS, perubahan yang diajukan Jakarta berpotensi merugikan pihaknya dibandingkan kesepakatan dagang dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia menegaskan perundingan dagang masih terus berlanjut dan menganggap dinamika yang terjadi merupakan hal wajar. Pemerintah berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak dapat segera tercapai. Kesepakatan awal mencakup penurunan tarif bagi barang Indonesia dengan imbalan penghapusan hambatan non-tarif. Indonesia dilaporkan menarik diri dari komitmen untuk menghapus hambatan ekspor industri dan pertanian AS serta isu perdagangan digital.

Perusahaan Adik Prabowo Resmi Masuk Pasar Kripto, Borong Saham Indokripto (COIN)
  • Perusahaan Adik Prabowo Masuk Pasar Kripto
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/69395140ba004/perusahaan-adik-prabowo-resmi-masuk-pasar-kripto-borong-saham-indokripto-coin

Arsari Group, melalui entitas investasinya, resmi menjadi salah satu pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN). Investasi ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. COIN dinilai memiliki pondasi bisnis yang solid dan ekosistem kripto lengkap yang telah diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi ini bertujuan membangun kedaulatan digital dan menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi aset digital di Asia Tenggara. Masuknya Arsari Group diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan COIN serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri aset digital. Langkah ini juga menjadi penegas kuatnya kepercayaan institusi terhadap prospek ekonomi digital berbasis aset kripto di Indonesia.

Bertemu Putin, Prabowo Sampaikan Banjir Sumatera Ditangani dengan Baik
  • Pertemuan Prabowo - Putin
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69397a1fabb9a/bertemu-putin-prabowo-sampaikan-banjir-sumatera-ditangani-dengan-baik

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto terkait bencana banjir yang melanda Indonesia. Prabowo berterima kasih dan mengapresiasi ucapan belasungkawa tersebut dalam pertemuan di Moskow.

Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah menangani bencana dengan baik. Penanganan tersebut juga didukung oleh penggunaan helikopter buatan Rusia. Banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra pada akhir November menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa serta kerusakan masif pada rumah dan fasilitas publik.

Berbenah Bea Cukai Usai Diultimatum Purbaya, Percepat Transformasi Digital dengan Luncurkan Website Baru
  • Strategi untuk Perbaikan Bea Cukai
  • https://money.kompas.com/read/2025/12/11/074200026/berbenah-bea-cukai-usai-diultimatum-purbaya-percepat-transformasi-digital

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serius membenahi jajarannya di Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Terakhir, Purbaya memberikan ultimatum bahwa seluruh pegawai berpotensi dirumahkan bila perbaikan kinerja tidak tercapai dalam tenggat satu tahun. Bahkan, Purbaya berkelakar akan merumahkan hingga pensiun tanpa gaji jika tak kunjung berbenah. Sebelum kejadian ini, Purbaya menyebut ada opsi pembekuan dan mengalihkan tugasnya ke perusahaan swasta asal Swiss, yaitu Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti praktik pada masa Orde Baru (Orba) jika perbaikan tidak terlihat.

3 Kota Ini Jadi Lokasi Awal Pemetaan UMKM Perumahan Berbasis Wilayah
  • Lokasi Awal Pemetaan UMKM Perumahan Berbasis Wilayah
  • https://www.kompas.com/properti/read/2025/12/11/080000421/3-kota-ini-jadi-lokasi-awal-pemetaan-umkm-perumahan-berbasis-wilayah

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan mulai memetakan UMKM sektor perumahan berbasis wilayah. Pemetaan awal akan dilakukan di Serang, Bogor, serta Semarang–Kendal yang memiliki potensi kuat dalam produksi bahan bangunan dan layanan konstruksi. Ini disampaikan Maman kala bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Pertemuan itu sekaligus membahas penguatan UMKM dalam ekosistem sektor perumahan, termasuk penguatan rantai pasok bahan bangunan, jasa konstruksi, dan industri pendukung pembangunan hunian di seluruh Indonesia.

KPK Sebut OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Berawal dari Permintaan Keterangan
  • OTT Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/11/08191761/kpk-sebut-ott-bupati-lampung-tengah-ardito-wijaya-berawal-dari-permintaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, berawal dari permintaan keterangan kepada beberapa pihak di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12/2025).

Budi mengatakan, KPK menangkap lima orang di Lampung dalam operasi senyap itu, termasuk Ardito Wijaya. Dia menyampaikan bahwa saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada Ardito dan empat orang lainnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam operasi tangkap tangan itu. Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek. Fitroh juga mengatakan bahwa dalam operasi senyap ini, KPK juga menangkap beberapa pihak. Namun, ia belum mengungkapkan jumlah dan identitas pihak tersebut.

Motif Dugaan Korupsi Wawalkot Bandung: Minta Proyek Pengadaan Barang
  • Dugaan Korupsi Wakil Walikota Bandung
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251210202427-12-1305234/motif-dugaan-korupsi-wawalkot-bandung-minta-proyek-pengadaan-barang

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkap motif dugaan korupsi yang dilakukan dua pejabat Kota Bandung yakni Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Menurutnya kedua pejabat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu berupaya mengarahkan sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di berbagai OPD Kota Bandung, lalu memastikan proyek-proyek tersebut jatuh ke pihak yang memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan keduanya. Pola ini disebut dilakukan secara berulang dan sistematis.

Irfan menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mengamankan keuntungan bagi pihak tertentu secara melawan hukum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan kedua tersangka belum dilakukan penahanan lantaran masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara soal pencekalan, Kejari memastikan langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran proses hukum. Kejari Kota Bandung menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan terbuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terseret dalam perkara ini.

Jejak Pembalakan Liar di Banjir Tapsel: Perkara Naik Penyidikan, Pelaku Diburu
  • Pembalakan Liar Banjir Tapsel, Penyidikan Perkara
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/11/06560951/jejak-pembalakan-liar-di-banjir-tapsel-perkara-naik-penyidikan-pelaku-diburu?page=2

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam rangkaian peristiwa sebelum bencana terjadi.

Irhamni menegaskan, fokus utama penyidikan saat ini adalah memastikan apakah banjir besar yang membawa kayu gelondongan itu murni bencana alam atau dipicu aktivitas manusia di kawasan hulu. Penyidik, kata dia, bekerja bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengumpulkan bukti secara komprehensif.

Salah satu pendalaman dilakukan terhadap asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan berserakan di lokasi terdampak banjir. Kayu-kayu tersebut diperiksa untuk memastikan apakah berasal dari kawasan hutan atau dari luar kawasan hutan dan apakah terkait aktivitas penebangan tertentu sebelum banjir terjadi. Menurut Irhamni, penyidik menemukan sejumlah bukaan lahan baru di dua titik, yakni Desa Garoga dan Anggoli. Di dua lokasi itu, penyidik juga mendapati jenis kayu yang identik dengan yang ikut terbawa arus banjir. Temuan ini memperkuat dugaan adanya aktivitas yang tidak semestinya dilakukan di wilayah hulu.

Indonesia Peringkat 1 Sumber Serangan Siber
  • Sumber Serangan Siber Terbesar
  • https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/11/073000565/indonesia-peringkat-1-sumber-serangan-siber-ini-10-negara-paling-sering?source=headline

Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara sumber serangan siber terbesar di dunia pada 2025. Temuan ini diungkap dalam Laporan Ancaman DDoS Q3 2025 yang dirilis Cloudflare, perusahaan penyedia layanan distribusi konten dan perlindungan dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Laporan tersebut disusun berdasarkan data jaringan Cloudflare selama periode Juli–September 2025. Dilansir dari laman resmi Cloudflare (4/12/2025), tujuh dari sepuluh negara sumber teratas serangan siber di dunia berada di kawasan Asia, dengan Indonesia memimpin di posisi pertama. Indonesia merupakan sumber serangan DDoS terbesar dan telah menduduki peringkat pertama di dunia selama setahun penuh, sejak kuartal ketiga 2024.

Berikut 10 negara sumber serangan DDoS terbesar di dunia kuartal III-2025 menurut Cloudflare:

  1. Indonesia
  2. Thailand
  3. Bangladesh
  4. Ekuador
  5. Rusia
  6. Vietnam
  7. India
  8. Hong Kong
  9. Singapura
  10. Ukraina.
Dualisme PBNU, Pengamat: Segera Islah atau Muktamar Luar Biasa
  • Konflik PBNU
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838863/dualisme-pbnu-pengamat-segera-islah-atau-muktamar-luar-biasa

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai situasi konflik internal PBNU telah mengarah pada dualisme kepemimpinan yang berpotensi merusak integritas organisasi. Lili Romli mencatat bahwa saat ini, baik kepemimpinan Gus Yahya maupun kepemimpinan Zulfa Mustofa sama-sama mengklaim memiliki dasar dan legitimasi yang kuat, serta sama-sama mengacu pada AD/ART organisasi.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar, Romli menekankan bahwa konflik yang berlarut-larut ini harus segera diakhiri karena tidak elok bagi organisasi yang dihuni oleh para kiai dan ulama. Ia melihat jalan islah atau rekonsiliasi masih terbuka lebar. Jika konflik ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan muncul kekecewaan dari para jamaah. Konsekuensi terburuknya adalah munculnya krisis kepercayaan dan krisis legitimasi otoritas keagamaan.

Romli mengusulkan tiga opsi penyelesaian utama jika islah gagal dicapai. Pertama, jalur hukum yang menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui pengadilan. Kedua, penyelenggaraan muktamar lebih awal. Ketiga, muktamar luar biasa yang merupakan mekanisme darurat untuk menyelesaikan konflik organisasi.

Gubernur Mualem Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Aceh
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/10/230418378/gubernur-mualem-perpanjang-masa-tanggap-darurat-bencana-aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana Aceh selama 14 hari ke depan hingga 25 Desember 2025. Mualem menyebutkan, perpanjangan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi bencana di Aceh yang masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk evakuasi. Pertimbangan juga menyangkut soal distribusi logistik dan penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektivitas), sarana pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Penetapan status tanggap darurat tersebut, kata Mualem akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember sampai 25 Desember 2025. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Aceh mencatat korban meninggal ada 407 orang, sementara korban hilang ada 31 orang dan warga yang mengungsi ada 817.742 orang.

Inflasi 2025 di Jabar: Harga Pangan Menggila, Produksi Naik tapi Harga Tak Kunjung Turun
  • Tren Kenaikan Harga Pangan
  • https://bandung.kompas.com/read/2025/12/11/051700178/inflasi-2025-di-jabar--harga-pangan-menggila-produksi-naik-tapi-harga-tak

Tekanan inflasi di Jawa Barat sepanjang Januari–November 2025 masih didominasi kenaikan harga pangan strategis, terutama beras, cabai merah, minyak goreng, serta komoditas lain seperti emas dan tarif air PAM. Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyebut inflasi tahun ini terjadi tujuh kali ini yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi dan harga. Anwar menilai tahun 2025 adalah paradoks: dimana produksi beras meningkat, tetapi harga di konsumen masih tinggi.

Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar, Muslimen menilai, hal tersebut memperlihatkan ada masalah struktural di titik-titik kritis rantai pasok yang harus dibenahi bersama. Gangguan suplai akibat cuaca, meningkatnya permintaan, serta distribusi yang belum efisien menjadi kombinasi yang memicu lonjakan harga di banyak daerah.

Inflasi di Jawa Barat juga menunjukkan pola spasial yang timpang. Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat inflasi year-to-date (YTD) tertinggi, terutama karena tekanan pangan bergejolak. Sebaliknya, Kabupaten Subang menjadi daerah dengan inflasi YTD terendah. Bahkan Subang mengalami deflasi karena penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar pada awal tahun serta panen raya pada triwulan III dan IV.

Politikus PKB Kritik Pengerahan Gajah untuk Bersihkan Sisa Banjir
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.tempo.co/politik/politikus-pkb-kritik-pengerahan-gajah-untuk-bersihkan-sisa-banjir-2097780

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan mengkritik pengerahan empat ekor gajah untuk membantu proses pembersihan material sisa banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Menurut Daniel, menggunakan tenaga satwa untuk membersihkan material yang hanyut terbawa banjir bandang merupakan tindakan tidak tepat, karena Gajah adalah satwa lindung.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, pengerahan gajah juga bertentangan dengan prinsip konservasi yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai prioritas. Daniel menegaskan, membersihkan puing-puing kayu di wilayah banjir merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan peralatan mekanis. Ia meminta agar kondisi medan yang sulit dijangkau oleh alat berat tidak menjadi pembenaran untuk memilih gajah sebagai alat pengganti.

Kapolres Pidie Jaya Ajun Komisaris Besar Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, kedatangan gajah-gajah itu tak hanya untuk membantu membersihkan material pascabencana. Namun, juga dihadirkan sebagai dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir. Menurut dia, kehadiran gajah-gajah tersebut di sana bisa membawa suasana ceria.

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker
  • Peredaran Kosmetik Ilegal
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8251049/bpom-ungkap-peredaran-kosmetik-ilegal-senilai-rp-1-8-triliun-efeknya-bisa-picu-kanker

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk ilegal mencapai Rp 1,8 triliun.

Untuk produk dengan bahan berbahaya, BPOM menyebut beberapa kandungan yang ditemukan seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang. Dampaknya bisa memicu iritasi kulit, bintik-bintik hitam, atau okronosis.vSelain itu, produk mengandung bahan berbahaya juga berpotensi memicu kanker.

Selanjutnya, hasil intensifikasi melalui patroli siber menemukan sebanyak 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang. Hasil intensifikasi menemukan asal pengiriman terbanyak berasal dari Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang 407 tautan, Kabupaten Bogor 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Kota Medan 191 tautan.

Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
  • OTT Bupati Lampung Tengah
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/21352131/kata-ketum-golkar-bahlil-soal-bupati-lampung-tengah-kena-ott-kpk

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.

Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (10/12/2025), sekitar pukul 20.17 WIB. Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.

Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/20531731/mensos-tegaskan-tak-ada-larangan-galang-dana-untuk-bencana-sumatera-tetapi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang publik menggalang dana untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Gus Ipul memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut. Kendati demikian, Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada undang-undang yang memang mengatur bahwa penggalangan dana perlu memperoleh izin. Gus Ipul menuturkan bahwa setelah mengantongi izin, kegiatan penggalangan dana dapat dilaksanakan, tetapi harus diikuti oleh audit setelah kegiatan selesai dilakukan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial. Beleid itu menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Gus Ipul menekankan bahwa inti dari aturan tersebut bukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengumpulan dana secara kredibel.

Gus Ipul membeberkan sejumlah manfaat dari pelaksanaan aturan ini. Pertama, masyarakat dapat semakin percaya untuk memberikan donasi karena pihak pengumpul donasi mampu mengelola dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kedua, lembaga atau pihak yang mengumpulkan dana semakin kredibel, maka masyarakat akan lebih banyak yang menitipkan rezekinya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mekanisme ini membuat pemerintah dapat mengetahui siapa saja yang memberikan donasi, siapa penerimanya, dan bagaimana pemanfaatannya. Menurut Gus Ipul, data tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memetakan bantuan seperti apa saja yang dibutuhkan.

Detail Ratusan Pelanggaran Israel Selama 60 Hari, Hamas: Gencatan Senjata Tak Bisa Dilanjutkan
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7765078/detail-ratusan-pelanggaran-israel-selama-60-hari-hamas-gencatan-senjata-tak-bisa-dilanjutkan

Anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, Selasa (9/12/2025) mengatakan kalau gencatan senjata Gaza tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua selama “pelanggaran” oleh ‘Israel’ terus berlanjut. Gerakan perlawanan Palestina itu juga meminta para mediator untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan tersebut. “Hamas telah meminta para mediator untuk menekan pendudukan agar menyelesaikan (kewajiban) pelaksanaan tahap pertama,” kata Hossam Badran. 

Terkait sikap ini, kantor media pemerintah Palestina yang dikelola Hamas di Jalur Gaza mengeluarkan Pernyataan Pers pada Selasa yang melaporkan detail pelanggaran gencatan senjata Israel selama periode tahap pertama kesepakatan. Laporan menyatakan ada 738 pelanggaran oleh pasukan Israel di Gaza selama 60 hari pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Pelanggaran ini dilaporkan mengakibatkan 386 kematian, 980 cedera, dan 43 penangkapan ilegal oleh pasukan ‘Israel’.

Di bidang kemanusiaan, pernyataan tersebut menyoroti kegagalan ‘Israel’ untuk mematuhi pengiriman bantuan minimum yang disepakati. Selama 60 hari, hanya 13.511 truk bantuan yang masuk ke Gaza dari 36.000 truk yang direncanakan, dengan rata-rata 226 truk per hari, bukan 600 truk sebagaimana disepakati, sehingga hanya mencapai 38 persen dari komitmen.

Sinyal Peringatan dari BI, Krisis 2008 akan Terulang?
  • Sinyal Peringatan dari BI
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251210/9/1935573/sinyal-peringatan-dari-bi-krisis-2008-akan-terulang

Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank. Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat perilaku institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana lembaga-lembaga non-bank kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai. “Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya

RI Dinilai Ingkari Komitmen, Kesepakatan Dagang dengan AS Terancam Batal
  • Kesepakatan Dagang dengan AS Terancam Batal
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251210/12/1935591/ri-dinilai-ingkari-komitmen-kesepakatan-dagang-dengan-as-terancam-batal

Kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dikabarkan terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2024. Pejabat tersebut menyebut, pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan yang dilaporkan pertama kali oleh Financial Times (FT).

Pemerintah Indonesia dinilai berupaya menafsirkan ulang sejumlah ketentuan dengan cara yang, menurut pemerintahan Presiden Donald Trump, menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan AS dibandingkan perjanjian yang baru-baru ini disepakati Washington dengan Malaysia dan Kamboja. Salah satu sumber FT menyebut, Indonesia bukan sekadar memperlambat implementasi kesepakatan, seperti yang sering terjadi dalam perundingan dagang dengan mitra lain. Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak bisa menjalankan apa yang telah disepakati dan ingin menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak bersifat mengikat.

Australia Mulai Berlakukan Larangan Media Sosial untuk Anak Pertama di Dunia
  • Larangan Media Sosial untuk Anak
  • https://www.tempo.co/internasional/australia-mulai-berlakukan-larangan-media-sosial-untuk-anak-pertama-di-dunia-2097533

Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun mulai Rabu 10 Desember 2025. Canberra memblokir akses remaja ke berbagai platform termasuk TikTok, YouTube milik Alphabet, serta Instagram dan Facebook milik Meta. Sepuluh platform terbesar diperintahkan untuk memblokir anak-anak di abwah usia 16 tahun mulai tengah malam atau menghadapi denda hingga A$49,5 juta berdasarkan undang-undang baru tersebut. Undang-undang ini menuai kritik dari perusahaan teknologi besar dan aktivis kebebasan berbicara, tetapi disambut baik oleh orang tua dan aktivis anak.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Siap Serahkan Proposal Perdamaian Baru ke AS
  • Proposal Damai Rusia-Ukraina
  • https://mediaindonesia.com/internasional/838543/presiden-ukraina-volodymyr-zelensky-siap-serahkan-proposal-perdamaian-baru-ke-as

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina kemungkinan akan menyerahkan proposal perdamaian versi terbaru kepada Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina bersama sekutu Eropa hampir menyelesaikan penyempurnaan proposal tersebut. Selesainya proposal itu setelah pembahasan di London dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman.

Zelensky menjelaskan ada tiga dokumen utama yang saat ini dibahas antara Kiev, Washington, dan negara-negara Eropa. Dokumen pertama berisi kerangka 20 poin yang terus berkembang. Dokumen kedua membahas jaminan keamanan bagi Ukraina. Dokumen ketiga menyangkut rencana pemulihan Ukraina. Zelensky kembali menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah mana pun yang saat ini diduduki Rusia. Ia menekankan perlunya memastikan pertemuan tingkat pimpinan antara Ukraina dan Amerika Serikat dapat digelar dalam beberapa minggu mendatang.

Zelensky juga membuka kemungkinan digelarnya pemilu dalam 60 hingga 90 hari, dengan catatan Amerika Serikat dan Eropa dapat menjamin keamanan penyelenggaraan pemungutan suara. Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan dalam wawancara dengan Politico bahwa “sudah saatnya” Ukraina menggelar pemilu.

Tindak 3,3 Juta Konten Negatif dan Judi Online, DPR Apresiasi Kinerja Tegas Kemkomdigi Jaga Ruang Digital
  • Kinerja Komdigi Jaga Ruang Digital
  • https://wartaekonomi.co.id/read593118/tindak-33-juta-konten-negatif-dan-judi-online-dpr-apresiasi-kinerja-tegas-kemkomdigi-jaga-ruang-digital

Kinerja tegas pemerintah dalam menjaga ruang digital kembali mendapat apresiasi luas dari anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Penindakan terhadap lebih dari 3,3 juta konten negatif, yang sebagian besar merupakan konten judi online, serta langkah aktif dalam meredam ribuan isu hoaks, dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah menjaga internet Indonesia tetap sehat dan aman.

Apresiasi pertama disampaikan oleh Farah Puteri dari Fraksi PAN, yang menilai upaya Kemkomdigi dalam pemberantasan judi online menunjukkan peningkatan signifikan, baik secara teknologi maupun kolaborasi lintas lembaga. Ia menegaskan bahwa efektivitas Kemkomdigi tidak hanya sebatas memutus akses di hulu, tetapi juga menjangkau pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama erat dengan PPATK. Dukungan serupa datang dari Fraksi Gerindra melalui Endipat Wijaya yang menilai bahwa Kemkomdigi bekerja melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) teknisnya.

Search