dicetak pada tanggal: 05 Agustus 2026 10:04 PM

Hasil CKG Ungkap 2,2 Juta Anak RI Idap Tekanan Darah di Atas Normal, Apa Pemicunya?
  • 2 Juta Anak RI Idap Tekanan Darah di Atas Normal
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8604750/hasil-ckg-ungkap-2-2-juta-anak-ri-idap-tekanan-darah-di-atas-normal-apa-pemicunya

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyoroti tingginya temuan tekanan darah di atas normal pada anak usia sekolah dan remaja berdasarkan hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026. Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 2,2 juta anak usia sekolah dan remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Temuan tersebut menjadi kasus terbanyak kedua setelah masalah gigi karies. Direktur Jenderal Kesehatan Primer Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan pola makan anak yang masih didominasi konsumsi makanan dan minuman manis serta makanan tinggi garam. Di sisi lain, konsumsi sayur dan buah pada anak juga masih rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang menunjukkan pola konsumsi anak Indonesia masih belum sehat.

Pelabuhan RI Jadi Sorotan AS, Ada Apa?
  • Kerja Sama Maritim Indonesia-AS
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260804165452-4-756532/pelabuhan-ri-jadi-sorotan-as-ada-apa

Amerika Serikat (AS) meningkatkan upaya memperluas kerja sama dengan Indonesia di sektor maritim melalui program modernisasi pelabuhan. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) membawa delegasi pemimpin sektor pelabuhan dan maritim Indonesia ke AS untuk menjajaki peluang investasi sekaligus memperkenalkan berbagai teknologi terbaru. Program yang berlangsung pada 1-14 Agustus itu diikuti 18 delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pelaku industri. Mereka dijadwalkan mengunjungi Washington DC, Houston (Texas), dan Los Angeles (California).

Selama kunjungan, delegasi akan bertemu dengan berbagai perusahaan AS dan menyaksikan demonstrasi teknologi yang ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan Indonesia. Teknologi tersebut mencakup modernisasi infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, peningkatan logistik maritim, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri, hingga solusi keamanan siber. Delegasi Indonesia juga akan meninjau langsung operasional Pelabuhan Baltimore, Houston, dan Los Angeles. Ini untuk melihat implementasi teknologi tersebut sekaligus berdiskusi dengan otoritas pelabuhan setempat.

Sebagai bagian dari agenda, USTDA menggelar sesi business matchmaking di Washington pada 4 Agustus. Forum tersebut mempertemukan perusahaan-perusahaan AS dengan delegasi Indonesia guna membahas peluang komersial di sektor pelabuhan dan mempresentasikan berbagai solusi teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia. USTDA menyatakan kebutuhan modernisasi pelabuhan Indonesia semakin mendesak. Hal tersebut penting seiring meningkatnya volume perdagangan yang memberikan tekanan terhadap kapasitas infrastruktur logistik nasional.

Sri Mulyani Ditunjuk Bank Dunia Jadi Ketua Penggalangan Dana buat Negara Miskin
  • Sri Mulyani Menjadi Ketua Penggalangan Dana untuk Negara Miskin
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8604777/sri-mulyani-ditunjuk-bank-dunia-jadi-ketua-penggalangan-dana-buat-negara-miskin

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Independent Co-Chair (Ketua Bersama Independen) untuk penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Grup Bank Dunia (WBG). Penunjukkan ini diputuskan oleh perwakilan negara dan peminjam negara anggota IDA WBG.

Melansir dari situs resmi Bank Dunia, Rabu (5/8/2026), ia berhasil menyisihkan sejumlah kandidat kuat lainnya dalam daftar pendek (shortlist) setelah melalui seleksi ketat oleh komite pencarian yang mewakili konstituensi donor serta peminjam. Dalam peran ini, Sri Mulyani akan menghimpun dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih kuat, baik di negara-negara donor maupun pihak peminjam. Nantinya, Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana IDA22 secara berdampingan dengan Managing Director and Chief Knowledge Officer WBG Paschal Donohoe. Agenda pertemuan penggalangan dana IDA biasanya berlangsung setiap tiga tahun sekali untuk menghimpun dana segar bagi IDA. IDA menjadi instrumen khusus dari Bank Dunia untuk membantu negara-negara miskin.

Nadiem jalani sidang perdana banding kasus Chromebook
  • Sidang Kasus Chromebook
  • https://www.antaranews.com/berita/5680267/nadiem-jalani-sidang-perdana-banding-kasus-chromebook?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem A. Makarim dijadwalkan menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu. Advokat Nadiem, Zaid Mushafi mengatakan dalam memori banding yang diserahkan, pihaknya mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret kliennya. Ia membeberkan salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan, yakni terkait adanya pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Tak hanya Nadiem, Kejaksaan Agung juga memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan. Salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan Kejagung dalam memori banding ialah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem.

Bumi Makin Panas, Studi Peringatkan Heat Stress Ancam Miliaran Orang
  • Heat Stress Meningkatkan Resiko Kematian Manusia
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/05/083000886/bumi-makin-panas-studi-peringatkan-heat-stress-ancam-miliaran-orang?source=headline

Penelitian baru mengungkap hubungan peningkatan heat stress dengan makin besarnya risiko kesehatan di seluruh dunia, sekaligus menegaskan perlunya rencana penanganan panas dan sistem peringatan dini yang lebih baik. Heat stress sendiri merupakan kondisi ketika tubuh menerima paparan panas berlebih hingga tidak mampu lagi mendinginkan dirinya sendiri.

Melansir Eco Business, Jumat (31/6/2026) perubahan iklim memicu cuaca panas ekstrem yang sering terjadi dan sudah banyak diteliti. Namun, dampak tambahan berupa tekanan panas yang dirasakan oleh miliaran orang akibat cuaca ekstrem tersebut masih jarang dipahami secara mendalam. Panas ekstrem menyebabkan lebih banyak kematian manusia dibandingkan bencana cuaca ekstrem lainnya. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung juga bisa menjadi sangat mematikan akibat panas.

Satelit Lampung-1, Selangkah Maju
  • Peluncuran Satelit AI Lampung-1
  • https://web.lintaslampung.com/satelit-lampung-1-selangkah-maju/

Satelit Lampung-1 adalah satelit pengamatan bumi tipe hiperspektral berbasis AI (kecerdasan buatan). Jika tak ada aral melintang, hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dilangitkan, dari lepas pantai Shandong, Tiongkok. Ini bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites milik perusahaan antariksa Tiongkok STAR.VISION Aerospace. Dan diluncurkan berbarengan dengan satelit Samarkand 2028 milik Uzbekistan.

Poin penting yang harus di fahami semua, satelit ini bukan milik Pemprov Lampung. Satelit ini 100% milik dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace (Tiongkok). Pemprov Lampung cuma dapat hak akses data eksklusif untuk wilayah Lampung. Dimunculkan istilah tak sepeserpun menggunakan APBD diharap tidak riuh rendah berlebih. Sebab, seluruh biaya pengembangan, peluncuran, dan operasional ditanggung STAR.VISION. Jadi ini model kerjasama pemanfaatan data, bukan pembelian satelit. Apa kelebihan Satelit yang ditempeli namanya Lampung-1 ini? Kemampuan utamanya memotret bumi dengan resolusi spektral yang jauh lebih detail daripada satelit biasa, ditambah AI yang proses datanya langsung di orbit.

Respons Malaysia Usai Ada Lagi Warganya yang Tertangkap Selundupkan Narkoba ke Indonesia
  • Penyeludupan Narkoba oleh Warga Malaysia
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/08/05/082500765/respons-malaysia-usai-ada-lagi-warganya-yang-tertangkap-selundupkan-narkoba?source=headline

Setelah kasus pilot Malaysia yang diduga menyelundupkan 25 kg narkoba ke Indonesia belum tuntas, seorang lagi warga negara Malaysia kembali ditangkap karena diduga membawa narkoba ke Indonesia. Kali ini, pria berinisial DI (22) asal Johor ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah kedapatan menyelundupkan 990 gram sabu dan 1.089 butir ekstasi yang disembunyikan di balik korset yang dililitkan di tubuhnya.

Selasa (4/8/2026), Komandan Satgaspam Bandara Juanda Letkol Laut (P) Novi Manunggal mengatakan, penangkapan bermula dari informasi Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Juanda mengenai penumpang yang dicurigai. Dalam pemeriksaan awal, DI mengaku bersedia menjadi kurir narkoba karena terlilit utang. Nilai seluruh barang bukti diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.

Terpisah, Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika (JSJN) Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengatakan kepolisian Malaysia telah menerima laporan dari otoritas Indonesia mengenai kasus tersebut. Hussein pada Selasa menyampaikan, JSJN akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk otoritas bandara di Malaysia, untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh.

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Kerugian Negara Tembus Rp 322,18 Miliar
  • Penyidikan Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU
  • https://investortrust.id/national/111815/kpk-tahan-3-tersangka-kasus-korupsi-digitalisasi-spbu-kerugian-negara-tembus-rp-322-18-miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tiga tersangka tersebut adalah DR, WER, dan EL. KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023 ini merugikan keuangan negara hingga Rp 322,18 miliar.

Menhub Dudy Pastikan Penanganan Korban dan Investigasi KMP Mutiara Sentosa II Terus Berjalan
  • Penanganan Korban KMP Mutiara Sentosa II
  • https://kemenhub.go.id/post/read/menhub-dudy-pastikan-penanganan-korban-dan-investigasi-kmp-mutiara-sentosa-ii-terus-berjalan,-resmi-beralih-menjadi-operasi-sar-rutin-kesiapsiagaan

Memasuki hari ketiga pascainsiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu ke Surabaya. Dengan demikian, total 238 orang yang berada di atas kapal, terdiri atas penumpang dan awak kapal, telah berhasil dievakuasi. Pemerintah melalui PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban memperoleh haknya, mulai dari biaya perawatan dan pengobatan, hingga santunan. Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memfasilitasi pemulangan jenazah korban ke daerah asal tanpa membebani keluarga. Menhub Dudy menegaskan, insiden ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna memperkuat aspek keselamatan transportasi, termasuk penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat.

John Herdman Sebaiknya Tinggalkan High Pressing, Indonesia Tak Boleh Ulang Kesalahan Lawan Vietnam
  • Kekalahan Indonesia dari Vietnam
  • https://wartaekonomi.co.id/amp/read626713/john-herdman-sebaiknya-tinggalkan-high-pressing-indonesia-tak-boleh-ulang-kesalahan-lawan-vietnam

Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam menjadi alarm keras bagi Timnas Indonesia jelang laga hidup-mati melawan Singapura di Grup A Piala AFF 2026. Selain harus bangkit secara mental, skuad Garuda juga dituntut melakukan evaluasi taktik agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. Indonesia kini menempati posisi ketiga klasemen Grup A dengan enam poin. Garuda wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir jika ingin mengamankan tiket ke babak semifinal. Sorotan terbesar mengarah kepada pendekatan permainan John Herdman yang tetap mempertahankan garis pertahanan tinggi atau high pressing. Skema tersebut justru menjadi celah yang terus dimanfaatkan lawan dalam dua pertandingan terakhir.

Menakar Ide Water Farming untuk Tangani Penurunan Muka Tanah
  • Kebijakan Water Farming KLH
  • https://tirto.id/menakar-ide-water-farming-untuk-tangani-penurunan-muka-tanah-hAHx

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan kebijakan water farming, yaitu mewajibkan pengguna air tanah mengembalikan air ke dalam tanah sebagai upaya menekan amblesan tanah, menjaga cadangan air tanah, dan melindungi ekosistem. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa aturan tersebut akan berlaku bagi rumah tangga, perkantoran, hingga pelaku usaha yang menggunakan air tanah dalam jumlah besar, termasuk pusat data. Regulasi saat ini masih disusun dan ditargetkan selesai setelah melalui uji publik pada tahun ini.

Sejumlah pakar menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada metode yang diterapkan. Ahli geodesi ITB Heri Andreas dan peneliti BRIN Ignasius D.A. Sutapa menilai penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah dalam tidak dapat diatasi hanya dengan sumur resapan, biopori, atau penampungan air hujan. Mereka menyarankan penggunaan teknologi artificial recharge atau well injection untuk menginjeksikan air kembali ke akuifer dalam, disertai pengendalian pengambilan air tanah, perluasan layanan air perpipaan, dan penegakan hukum agar hasilnya efektif.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan pengisian ulang akuifer dapat mengurangi amblesan tanah jika diterapkan secara terpadu. California, Belanda, Singapura, India, dan Thailand telah menerapkan berbagai skema pengisian ulang air tanah, sementara Bangkok berhasil menurunkan laju amblesan tanah secara signifikan melalui kombinasi injeksi air dan pembatasan pemompaan air tanah. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa implementasi di Indonesia akan menghadapi tantangan berupa kualitas air, keterbatasan lahan, kondisi geologi, biaya tinggi, dan lemahnya sistem sanitasi perkotaan. Karena itu, water farming dinilai hanya akan berhasil jika diiringi perbaikan sanitasi, restorasi daerah aliran sungai, penyediaan air perpipaan, serta pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah.

Gubernur Mirza Terbang ke China Saksikan Langsung Peluncuran Satelit Lampung-1
  • Satelit Lampung-1
  • https://rmol.id/politik/read/2026/08/04/717107/gubernur-mirza-terbang-ke-china-saksikan-langsung-peluncuran-satelit-lampung-1

Peluncuran Satelit Lampung-1 yang akan berlangsung di Shandong, China pada Rabu, 5 Agustus 2026 akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Lampung-1 merupakan bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan STAR.VISION Aerospace bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengatakan akan didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan serta Direktur Utama BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), Oktavianus Yulia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan kerja sama peluncuran Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan, Lampung-1 bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan milik STAR.VISION Aerospace. Pemprov Lampung bersama BRIN hanya memanfaatkan data dan teknologi yang dihasilkan satelit tersebut.

Meski demikian, Marindo memastikan pemanfaatan data satelit tetap berada di bawah pengawasan BRIN. Pemerintah daerah hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Satelit Lampung-1 Meluncur dari China, Jadi Tonggak Transformasi Digital Lampung
  • Satelit Lampung-1, Transformasi Digital
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/03/085239078/satelit-lampung-1-meluncur-dari-china-jadi-tonggak-transformasi-digital

Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, Satelit Lampung-1 akan meluncur ke orbit pada 5 Agustus dari laut lepas pantai Shandong, China.

Peluncuran ini menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung-1 dikembangkan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, STAR.VISION. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Oriental Maritime Space Port di Shandong pada 2025, sekaligus bagian dari transformasi digital Lampung berbasis AI dan Big Data.

Satelit ini dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multi-band yang dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI), memungkinkan analisis data dilakukan langsung di orbit sehingga informasi lebih cepat, akurat, dan siap dimanfaatkan untuk sektor kelautan, pertanian, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan industri berbasis data.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Lampung-1 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan instrumen strategis untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Pendaftar Program Magang Nasional Tembus 400 Ribu Orang
  • Program Magang Nasional
  • https://www.metrotvnews.com/read/ba4CP7Rz-pendaftar-program-magang-nasional-tembus-400-ribu-orang

Program Magang Nasional (MagangHub) yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat antusiasme tinggi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pendaftar tahap pertama telah menembus lebih dari 400 ribu orang, jauh melampaui kuota awal sebanyak 50 ribu peserta. Saat ini, perusahaan-perusahaan tengah menyeleksi peserta untuk tahap pertama dari target total 150 ribu peserta magang di seluruh Indonesia.

Kemenaker akan memantau pelaksanaan program agar penempatan peserta sesuai dengan bidang studi dan kebutuhan perusahaan. Selain MagangHub, pemerintah menyiapkan tambahan 270 ribu kuota pelatihan vokasi gratis bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk meningkatkan kompetensi teknis dan nonteknis. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan di 43 balai pelatihan Kemenaker dan diperluas ke balai pelatihan milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APINDO untuk berpartisipasi menerima peserta MagangHub. Ia menjelaskan bahwa uang saku peserta selama enam bulan ditanggung pemerintah sehingga tidak membebani perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan tahap pertama tahun sebelumnya, sekitar 60 persen peserta magang berhasil terserap menjadi tenaga kerja atau melanjutkan program magang.

RUU Pemilu, Partai Gema Bangsa Usul Parliamentary Threshold Maksimal 2,5 Persen
  • Parliamentary Threshold, RUU Pemilu
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/04/18074961/ruu-pemilu-partai-gema-bangsa-usul-parliamentary-threshold-maksimal-25?page=all

Partai Gema Bangsa mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ditetapkan maksimal sebesar 2,5 persen, agar kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan tidak banyak suara sah pemilih terbuang.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengingatkan penerapan PT selama ini telah menghilangkan pengakuan terhadap jutaan suara sah pemilih. Oleh karena itu, DPR diminta untuk berhati-hati dalam menentukan besaran PT dalam revisi UU Pemilu. Selain mengusulkan penurunan PT, Gema Bangsa juga meminta sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memastikan rencana menyerap aspirasi partai politik non parlemen terkait revisi UU Pemilu masih tetap dijadwalkan setelah masa reses. Namun, belum bisa dipastikan pembahasannya sebelum atau sesudah penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2027.

Kepala BGN Nilai Putusan MK Bukan untuk Menghentikan MBG
  • Imbas Putusan MK pada MBG
  • https://www.tempo.co/politik/kepala-bgn-nilai-putusan-mk-bukan-untuk-menghentikan-mbg-2280231

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak akan menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan telaah hukum BGN, putusan tersebut justru menegaskan bahwa MBG merupakan program yang konstitusional dan tidak membatalkan dasar hukum maupun pelaksanaannya.

Menurut Sudaryono, substansi putusan MK hanya mengatur mekanisme penganggaran program MBG, khususnya terkait penghitungan anggaran MBG dalam komponen mandatory spending pendidikan. Pemerintah diberi masa transisi hingga dua tahun untuk menyesuaikan mekanisme tersebut, sehingga mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran MBG yang tidak berkaitan langsung dengan komponen utama pendidikan tidak lagi dihitung sebagai bagian dari fungsi pendidikan.

Beliau memastikan perubahan mekanisme penganggaran ini tidak memengaruhi keberlangsungan program maupun kewenangan BGN sebagai penyelenggara MBG. BGN tetap menjalankan tugas untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara pemerintah akan menindaklanjuti penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan MK soal MBG Berlaku 2028, PDIP Singgung Pencalonan Gibran
  • MBG, Putusan MK
  • https://rmol.id/politik/read/2026/08/03/716937/putusan-mk-soal-mbg-berlaku-2028-pdip-singgung-pencalonan-gibran

Pemerintah didorong segera mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan, tanpa harus menunggu tenggat waktu hingga 2028.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan, pemerintah yang mengedepankan kepatuhan terhadap konstitusi semestinya segera menindaklanjuti putusan tersebut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sama dengan putusan MK terkait syarat usia calon wakil presiden yang menjadi dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang langsung dijalankan dalam hitungan hari.

Sebelumnya, putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memerintahkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kabinet Bayangan dan Partai Kecoak
  • Kabinet Bayangan, Moral Organization
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/04/14040071/kabinet-bayangan-dan-partai-kecoak-?page=all

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan ruang oposisi di Indonesia semakin menyempit. Banyak partai politik akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan sehingga konfigurasi parlemen menjadi semakin homogen. Karena itu, keberadaan kelompok penyeimbang bukan sekadar hak politik, melainkan kebutuhan organisasi negara.

Kehadiran mereka bukan untuk merebut legitimasi pemerintahan hasil pemilu, namun untuk membangun ruang evaluasi alternatif terhadap kebijakan publik. Di India, misalnya, kemunculan Cockroach Janta Party atau Partai Kecoak menjadi simbol solidaritas dengan memanfaatkan humor sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan. Sementara itu hal yang sama di Indonesia muncul Kabinet Bayangan yang bukan sekadar struktur simbolik, tetapi bentuk moral organization. Kemunculan Kabinet Bayangan merupakan sinyal sebagian masyarakat merasakan adanya kesenjangan antara harapan publik dengan perilaku organisasi politik yang ada.

Dalam banyak kasus sejarah, delegitimasi kekuasaan tidak selalu dimulai oleh demonstrasi besar, tetapi oleh hilangnya rasa hormat publik terhadap institusi yang semestinya mereka percayai. Pemerintah kuat bukan pemerintah yang berhasil menghilangkan oposisi, melainkan pemerintah yang mampu mempertahankan legitimasi setelah melewati kritik paling keras sekalipun.

Praktik Culas Beras Fortifikasi: Ganti Label Demi Untung Besar
  • Mafia Beras Fortifikasi
  • https://tirto.id/praktik-culas-beras-fortifikasi-ganti-label-demi-untung-besar-hAFr

Kasus dugaan mafia beras fortifikasi yang mencuat ke publik menguak praktik bisnis yang dinilai tidak manusiawi. Program pangan bergizi yang seharusnya menyentuh masyarakat menengah ke bawah justru disalahgunakan menjadi ajang meraup keuntungan besar. Praktik ini diduga dilakukan dengan mengganti label beras biasa menjadi beras fortifikasi, sehingga harga jualnya melonjak drastis hingga mencapai Rp42 ribu per kilogram.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahkan menyebut praktik lancung ini melibatkan perusahaan besar. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel dari berbagai daerah, sekitar 80 persen dari 15 merek beras fortifikasi yang diuji dinyatakan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BPS Catat Defisit Perdagangan Berlanjut pada Juni, Capai US$ 450 Juta
  • Defisit Perdagangan
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7053e25e00a/bps-catat-defisit-perdagangan-berlanjut-pada-juni-capai-us-450-juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit pada Juni 2026 sebesar US$ 450 juta. Meski demikian, defisit ini melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 1,6 miliar.

Defisit tersebut dipicu utama oleh impor migas yang melonjak 105 % menjadi US$ 4,56 miliar, sementara impor total naik 34 % YoY menjadi US$ 25,91 miliar; di sisi lain, sektor non‑migas tetap surplus US$ 3,04 miliar berkat ekspor lemak, bahan bakar mineral, dan besi/baja. Secara kumulatif Januari‑Juni 2026, neraca perdagangan masih surplus US$ 3,58 miliar berkat surplus non‑migas US$ 19,35 miliar yang menutupi defisit migas US$ 15,77 miliar, dengan AS, India, dan Filipina sebagai mitra surplus terbesar serta China, Australia, dan Singapura sebagai penyumbang defisit terbesarnya.

RI Belanja Minyak Mentah US$ 16,16 M, Sebagian Besar dari Nigeria dan Angola
  • RI Belanja Minyak Mentah dari Nigeria dan Angola
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7054b06c978/ri-belanja-minyak-mentah-us-16-16-m-sebagian-besar-dari-nigeria-dan-angola

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengimpor minyak mentah senilai US$ 16,16 miliar sepanjang Januari-Juni 2026, melonjak 39,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar impor minyak mentah berasal dari Nigeria dan Angola.

Singapura menjadi importir terbesar untuk seluruh produk minyak dan gas dengan 28,36 % pangsa, diikuti Malaysia (19,77 %) dan AS (8,55 %); ekspor minyak mentah Indonesia hanya terjadi Feb‑Apr 2026, utama ke Thailand (88,81 %). Defisit neraca perdagangan migas pada Juni 2026 mencapai US$ 3,49 miliar, menyumbang defisit total US$ 450 juta meski lebih kecil dari bulan sebelumnya; non‑migas tetap surplus US$ 3,04 miliar, sementara impor naik 34,27 % menjadi US$ 25,91 miliar versus ekspor US$ 25,46 miliar.

BI Gelontorkan Rp 198 Triliun dari Cadev untuk Stabilkan Rupiah dan Bayar Utang
  • Posisi Cadangan Devisa
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a70842dc56ac/bi-gelontorkan-rp-198-triliun-dari-cadev-untuk-stabilkan-rupiah-dan-bayar-utang

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan cadangan devisa Indonesia telah berkurang sekitar US$ 11 miliar sepanjang tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memenuhi pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa menurun dari US$ 156 miliar pada awal 2026 menjadi sekitar US$ 145 miliar pada akhir Juni, kata Gubernur Sementara Destry Damayanti. Meskipun turun, cadangan US$ 145 miliar masih cukup untuk membiayai 5,4 bulan impor serta utang luar negeri. Angka tersebut jauh di atas standar internasional tiga bulan.

Membaca Arti Deflasi Juli 2026: Pasokan Melimpah atau Daya Beli Lesu?
  • Deflasi Juli 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260804071858-532-1388282/membaca-arti-deflasi-juli-2026-pasokan-melimpah-atau-daya-beli-lesu

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (month-to-month/mtm) pada Juli 2026, sementara secara tahunan inflasi menyentuh 2,88 persen (year-on-year/yoy). Pendorong deflasi Juli 2026 terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89 persen. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen. Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai deflasi bulanan pada Juli 2026 masih lebih banyak dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dibandingkan pelemahan permintaan massal. Kondisi ini dipicu oleh musim panen raya pada komoditas hortikultura di berbagai sentra produksi.

BPS: Kunjungan Wisman Malaysia dan Australia Terbanyak per Juni
  • Data Kunjungan Wisman Juni 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260803163445-532-1388078/bps-beber-kunjungan-wisman-malaysia-dan-australia-terbanyak-per-juni

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan mancanegara (wisman) asal Malaysia dan Australia menjadi penyumbang terbanyak kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan total kunjungan wisman ke tanah air pada Juni 2026 mencapai 1,17 juta kunjungan. Angka tersebut naik 2,05 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan melesat 9,99 persen (year-on-year/yoy). Dari total kunjungan tersebut, turis asal Malaysia mendominasi dengan porsi mencapai 16,30 persen. Disusul oleh wisatawan asal Australia dengan kontribusi sebesar 13,42 persen atau setara 157,1 ribu kunjungan dan asal Singapura sebanyak 123,7 ribu kunjungan atau menyumbang 10,57 persen pada periode yang sama.

Ia menjelaskan lonjakan kunjungan wisatawan asal Malaysia dan Singapura sebagian besar didorong oleh aksesibilitas pintu masuk perbatasan dan transportasi laut regional, terutama di wilayah Kepulauan Riau dan Bali. Di sisi lain, kunjungan wisman asal Australia masih didominasi oleh pergerakan melalui jalur udara menuju destinasi favorit utama, yakni Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Secara akumulatif, BPS mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang semester I 2026 menembus 6,43 juta kunjungan. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar 21,20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pengamat: Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi, Itu Warung Politik
  • Koperasi Desa Merah Putih
  • https://wartaekonomi.co.id/read626332/pengamat-kopdes-merah-putih-bukan-koperasi-itu-warung-politik

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang dikelola berdasarkan keanggotaan. Konsep koperasi memiliki landasan hukum yang jelas dan berpusat pada anggota, bukan dibentuk dengan pola seperti yang dijalankan saat ini.

“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” jelasnya.

Syukur juga menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai arah kepemimpinan saat ini justru membawa Indonesia ke situasi yang mengkhawatirkan.

Indonesia dan Thailand Perkuat Kerja Sama Lawan Penipuan Daring, Perdagangan Manusia, dan Narkoba
  • Bilateral Indonesia - Thailand
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260804/19/1993390/indonesia-dan-thailand-perkuat-kerja-sama-lawan-penipuan-daring-perdagangan-manusia-dan-narkoba

Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti penipuan daring (online scam), perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Anutin mengatakan kedua negara melihat perlunya hubungan militer yang lebih erat untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan baru yang berkembang di kawasan. Selain memperkuat hubungan pertahanan, kedua negara juga berkomitmen meningkatkan kolaborasi dalam pemberantasan kejahatan lintas negara melalui penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum.

Juniver Girsang Harap RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Habisi Lawan Politik
  • Alat Politik, Perampasan Aset
  • https://news.detik.com/berita/d-8601952/juniver-girsang-harap-ruu-perampasan-aset-tak-jadi-alat-habisi-lawan-politik

Pengacara Juniver Girsang memberi masukan perihal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengingatkan kepada Komisi III DPR jangan sampai RUU tersebut jadi alat menghabisi lawan politik. Juniver mengatakan penyitaan tersebut termasuk sadis. Lantaran, kata dia, penegak hukum memblokir ribuan kali aset milik kliennya.

Atas pengalaman itu, ia pun mengingat jajaran Komisi III DPR untuk lebih waspada dengan RUU Perampasan Aset. Dia menyinggung potensi RUU tersebut jadi alat penguasa.

Kemudian, Juniver juga memandang belum ada satu pun negara yang berhasil menerapkan aturan perampasan aset. Perlu untuk melakukan kajian sebelum meratifikasi perampasan aset ini.

PM Thailand Ungkap 500 WNI Korban Online Scam Masih Proses Pemulangan
  • Kunjungan PM Thailand
  • https://news.detik.com/berita/d-8603143/pm-thailand-ungkap-500-wni-korban-online-scam-masih-proses-pemulangan

Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul menyambut baik peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Thailand, salah satunya dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara. PM Charnvirakul mengatakan pemerintahannya terus mendukung proses pemulangan WNI yang menjadi korban online scam. “Masih ada lebih dari 500 orang warga negara Indonesia yang sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia, dan saya akan mempercepat prosesnya secepatnya,” kata Charnvirakul dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Permasalahan kejahatan online scam juga disorot Prabowo dalam pernyataannya. Prabowo mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama dalam pemberantasan online scam. “Untuk itu, kami sepakat mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam,” katanya. Prabowo turut mengucapkan apresiasi kepada pemerintahan Thailand yang telah membantu kepulangan WNI terjerat kejahatan online scam. Dia menyebut hampir seribu WNI telah dibantu kepulangannya oleh Thailand.

Dihantui Defisit Rp 2 T per Bulan, BPJS Masih Tunggu Suntikan Dana
  • Defisit BPJS Kesehatan
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8602888/dihantui-defisit-rp-2-t-per-bulan-bpjs-masih-tunggu-suntikan-dana?page=2

BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp14 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Selain itu, sekitar 54 juta dari total lebih dari 285 juta peserta BPJS Kesehatan tercatat tidak aktif karena menunggak iuran.

Untuk menjaga keberlangsungan program JKN, pemerintah akan memberikan tambahan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Prihati menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait bantuan tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun, pencairan dana masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta, terutama bagi yang menunggak. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga agar status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam sejumlah layanan publik, seperti pengurusan SKCK, keberangkatan haji dan umrah, pendaftaran perguruan tinggi, pengurusan paspor, hingga pembelian tiket pesawat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan aktif sekaligus memperkuat tata kelola JKN.

Kenaikan Remunerasi Kepala Daerah Tak Selesaikan Korupsi, Akar Masalah di Biaya Politik
  • Remunerasi Kepala Daerah
  • https://www.kompas.id/artikel/kenaikan-remunerasi-kepala-daerah-tak-selesaikan-korupsi-akar-masalah-di-biaya-politik

Di tengah wacana kenaikan remunerasi kepala daerah, pemberantasan korupsi dinilai perlu diarahkan pada pembenahan akar persoalan, yakni tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipandang penting untuk menekan praktik politik uang yang kerap membebani kontestasi politik.

Salah satu langkah yang dinilai perlu ditempuh ialah memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Bahkan, menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, ambang batas tersebut dapat dipertimbangkan untuk diturunkan. Semakin rendah hambatan pencalonan, semakin kecil peluang terjadinya praktik candidate buying atau transaksi untuk memperoleh dukungan partai politik. Kompetisi yang lebih terbuka juga diyakini dapat mengurangi praktik vote buying.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengidentifikasi tiga pola korupsi kepala daerah yang paling sering terjadi, yakni dalam perekrutan jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian perizinan. Oleh karena itu, celah korupsi harus ditutup melalui perbaikan mekanisme dan pengawasan. Terkait remunerasi, beliau menilai tidak memiliki kaitan langsung dengan tingginya biaya politik meski tetap diperlukan evaluasi remunerasi sebagai kompensasi capaian kinerja bukan atas mahalnya biaya politik.

Komisi IX: Anggaran MBG 2027 Sisa Rp50 T Jika Tak Ambil Pos Pendidikan
  • Putusan MK Anggaran MBG
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260804072914-32-1388285/komisi-ix-anggaran-mbg-2027-sisa-rp50-t-jika-tak-ambil-pos-pendidikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris memperkirakan jumlah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2027 hanya tersisa sekitar Rp40-50 triliun jika tak mengambil postur anggaran pendidikan dalam APBN. Menurut Charles, DPR belum memutuskan total pos anggaran MBG di 2027. Namun, berdasarkan jumlah pagu indikatif, angkanya mencapai Rp268 triliun. Pernyataan itu disampaikan Charles sekaligus merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggaran MBG di APBN diambil dari pos pendidikan. MK memberikan tenggat agar putusan itu berlaku paling lambat pada 2028.

Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG. MK menyatakan program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan, sehingga harus dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Putusan itu tertuang lewat amar putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026, yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara yang menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Malaysia Selidiki Pilot Penyelundup Narkoba ke RI Bisa Lolos di KLIA
  • Penyelundupan Narkoba Pilot Malaysia
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260803231914-106-1388224/malaysia-selidiki-pilot-penyelundup-narkoba-ke-ri-bisa-lolos-di-klia

Otoritas Malaysia menyatakan pihaknya tengah melakukan investigasi menyeluruh berkaitan kasus kopilot asal Malaysia berinisial MSO yang tertangkap membawa 26 kilogram ekstasi dari Malaysia sampai ke Indonesia. Investigasi dilakukan kepolisian Malaysia (PDRM), Kementerian Perhubungan Malaysia (MOG), Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS) serta Grup Aviasi Malaysia (MAG). Dirjen AKPS Mohd Shuhaily Mohd Zain mengakui MSO berhasil lolos menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Dalam konferensi pers di terminal satu KLIA, Minggu (2/8) kemarin, dia mengatakan dari penelusuran pihaknya pilot tersebut telah menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan sebelum naik pesawat pada 28 Juli kemarin.Namun, pihaknya kaget ketika tahu petugas bea cukai di Jakarta menemukan 14 bungkus Ecstasy–lebih dari 70.000 tablet–di dalam koper pilot, dan 4 gram metamfetamin di tas tangannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi setempat masih menyelidiki cara pilot tersebut lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Shuhaily menegaskan setiap kru penerbangan di Malaysia melalui pemeriksaan ketat di bandara. Dia pun memastikan Otoritas Malaysia tidak akan berkompromi apabila ada keterlibatan oknum petugas yang membantu MSO dapat melenggang dari KLIA dengan narkobanya terbang ke Indonesia.

Kejagung Geledah Kantor Don Ritto dan 4 Perusahaan Terkait Kasus Febrie Adriansyah
  • Penggeledahan Kantor Don Ritto
  • https://investortrust.id/national/111665/kejagung-geledah-kantor-don-ritto-dan-4-perusahaan-terkait-kasus-febrie-adriansyah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Senin (3/8/2026). Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor pengacara Don Ritto di Jakarta Selatan. Selain kantor Don Ritto, penyidik juga menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, tim penyidik juga menggeledah kantor empat perusahaan di Jakarta Selatan. Keempat perusahaan itu, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa empat saksi, yakni T, ER, DH, dan HH yang merupakan pihak swasta.

Komisi X DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Pendidikan Diterapkan Mulai 2027
  • Pemisahan Anggaran Pendidikan dan MBG
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/03/195613271/komisi-x-dpr-desak-pemisahan-anggaran-mbg-dari-pendidikan-diterapkan-mulai

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta pemerintah mulai menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak APBN 2027. Meski MK memberikan masa penyesuaian hingga APBN 2028, Esti menilai percepatan pelaksanaan akan memberi ruang lebih besar bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Menurut Esti, anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kependidikan, dan penguatan mutu pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa. Ia menilai investasi yang optimal pada sektor pendidikan akan membantu Indonesia menghadapi tantangan transformasi digital, kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, perubahan dunia kerja, dan persaingan global.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dengan memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR hingga penyusunan APBN 2028 untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, mengingat proses penyusunan APBN dilakukan setiap tahun.

Dirjen Dukcapil Ungkap 201 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Ada pada Usia Produktif
  • Jumlah Penduduk Usia Produktif
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/04/07580741/dirjen-dukcapil-ungkap-201-juta-jiwa-penduduk-indonesia-ada-pada-usia

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkap, jumlah usia produktif di Indonesia sebanyak 201.060.449 jiwa dari total jumlah penduduk 290.125.073 jiwa pers Semester I 2026. Adapun penduduk dalam kelompok produktif adalah masyarakat dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut, paling banyak berasal dari kelompok usia 15-19 tahun, yakni sebanyak 23.791.077 jiwa.

Teguh menjelaskan, angka tersebut penting karena menunjukkan rasio ketergantungan rendah menunjukkan peluang percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan tingginya kelompok penduduk dengan usia produktif, ia berharap kondisi itu dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kantor Don Ritto dan Rumah Nurman Herin Digeledah Terkait Kasus Febrie
  • Penggeledahan Kantor Don Ritto
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260803203001-12-1388188/kantor-don-ritto-dan-rumah-nurman-herin-digeledah-terkait-kasus-febrie

Tim 9 dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan dilakukan oleh penyidik Tim 9, pada Senin (3/8) hari ini. Ia menyebut salah satu lokasi yang digeledah merupakan kantor pengacara milik tersangka Don Ritto (DR). Selain itu, ia mengatakan penggeledahan turut dilakukan terhadap rumah milik tersangka Nurman Herin (NH) yang berada di Depok, Jawa Barat. Tidak ketinggalan, Anang menuturkan penyidik Tim 9 bentukan jaksa agung juga menggeledah empat perusahaan yang diduga terkait kasus ini di wilayah Jakarta Selatan yakni Kantor PT HI, PT PIS, PT KPE dan PT SME.

Kemnaker ajak masyarakat pacu kompetensi di Pelatihan Vokasi Nasional
  • Pelatihan Vokasi Nasional
  • https://www.antaranews.com/berita/5678657/kemnaker-ajak-masyarakat-pacu-kompetensi-di-pelatihan-vokasi-nasional?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 hingga 12 Agustus 2026 melalui platform Skillhub. Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan dinamika dunia kerja menuntut tenaga kerja untuk terus mengembangkan keterampilan. Karena itu, Kemnaker menghadirkan berbagai program vokasi agar masyarakat memiliki kompetensi yang relevan sehingga dapat memperbesar peluang untuk bekerja maupun berwirausaha.

Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 telah dijadwalkan secara bertahap. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan dengan seleksi peserta pada 13–19 Agustus, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026. Kemnaker mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing.

Menhub Evaluasi Operator KM Mutiara Sentosa Buntut Dua Kali Kecelakaan
  • KM Mutiara Santosa Terbakar
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260803094355-92-1387886/menhub-evaluasi-operator-km-mutiara-sentosa-buntut-dua-kali-kecelakaan

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan perusahaan pemilik KM Mutiara Sentosa 2, kapal yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8), sudah dua kali mengalami kecelakaan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan operator kapal tersebut. Dudy menyampaikan pihaknya akan menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, sebelum mengambil langkah evaluasi lebih lanjut terhadap perusahaan tersebut.

Satgas Pangan Tetapkan 39 Tersangka Mafia Beras, Kerugian Hampir Rp 170 Triliun
  • Mafia Beras
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a6fd404bc8d0/satgas-pangan-tetapkan-39-tersangka-mafia-beras-kerugian-hampir-rp-170-triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan sebagai bagian dari upaya pemberantasan mafia pangan. Amran mengatakan pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi dan produk beras lainnya untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka yang terlibat dalam 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan, dengan proses hukum yang kini sedang berjalan. Penyimpangan pada beras fortifikasi diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp71,9 triliun per tahun, sementara beras premium diperkirakan menyebabkan kerugian Rp98 triliun. Total kerugian hampir mencapai Rp170 triliun.

Akal-akalan Pilot Malaysia Kurir Ekstasi Bawa Urine ‘Cadangan’
  • Pilot Malaysia Bawa Narkoba
  • https://news.detik.com/berita/d-8601601/akal-akalan-pilot-malaysia-kurir-ekstasi-bawa-urine-cadangan

Pilot maskapai Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39) ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah kedapatan menyelundupkan narkotika. Terungkap bahwa Mohd Saufi diduga tak hanya menjadi kurir ekstasi dan sabu, tetapi juga membawa urine cadangan yang diduga untuk mengelabui tes narkoba. Pilot asal Malaysia tersebut ditangkap setelah petugas Bea Cukai menemukan kecurigaan pada saat pemeriksaan X-ray bagasi penumpang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta pada Selasa (28/7/2026), sekitar pukul 23.30 WIB. Petugas kemudian memeriksa koper dan pemiliknya di ruang pemeriksaan kantor Bea Cukai.

Saat diperiksa, ternyata koper tersebut berisi sabu. Ada 14 bungkus besar dan 1 bungkus paket narkotika jenis sabu. Bea Cukai kemudian menginformasikan temuan tersebut kepada petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Saufi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka mengaku disuruh seseorang untuk membawa sabu tersebut ke Jakarta dengan upah RM 50.000. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin. Didapati hasilnya Saufi positif mengonsumsi tiga jenis narkoba.

Humas Bea Cukai Soetta, Satria Yudhatama mengungkap, pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan membawa botol urine yang ‘bersih’. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi bila nantinya ada pemeriksaan. Ternyata saat menerbangkan pesawat, Saufi dalam kondisi memakai narkoba. Maskapai Malaysia Airlines merespons pilotnya yang berusaha menyelundupkan puluhan kilogram ekstasi. Maskapai penerbangan Malaysia itu menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Gaza Digempur Lagi di Tengah Upaya Gencatan Senjata, 13 Orang Tewas
  • Serangan Israel di Gaza
  • https://news.detik.com/internasional/d-8601532/gaza-digempur-lagi-di-tengah-upaya-gencatan-senjata-13-orang-tewas

Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangkaian serangan udara Israel yang menghantam sejumlah bangunan permukiman di Jalur Gaza pada Minggu. Serangan itu terjadi di tengah klaim Hamas yang menyatakan telah menyetujui tahap terbaru dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Otoritas pertahanan sipil Gaza yang berada di bawah pemerintahan Hamas mengatakan delapan orang tewas dalam serangan yang terjadi sekitar tengah malam. Lima korban lainnya dilaporkan meninggal dalam serangan terpisah pada siang hari.

Serangan terbaru ini terjadi meski Hamas pada Jumat lalu menyatakan telah menyetujui rencana yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup penyerahan senjata oleh Hamas serta penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza secara bertahap. Namun, Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Seorang sumber politik Israel mengatakan kepada AFP bahwa tidak akan ada penarikan pasukan tanpa adanya “pelucutan senjata yang sungguh-sungguh” dari Hamas.

Sehari sebelumnya, otoritas Gaza juga melaporkan sedikitnya delapan orang tewas dalam serangan yang merusak persediaan medis sebuah rumah sakit dan menghantam atap bangunan. Militer Israel menyatakan dua serangan tersebut menargetkan anggota kelompok militan Army of Islam dan Islamic Jihad.

250 Hektar Sawah di Majalengka Terhindar dari Kekeringan Berkat Pompa Tenaga Surya
  • Pompa Air Tenaga Surya untuk Irigasi
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/08/03/080000121/250-hektar-sawah-di-majalengka-terhindar-dari-kekeringan-berkat-pompa

Seluas 250 hektar areal persawahan di Desa Leuweunghapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali memperoleh pasokan air irigasi setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoperasikan pompa air bertenaga surya. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pompa mulai dioperasikan sejak 29 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi Kementerian PU dalam memastikan ketersediaan air irigasi untuk mendukung program swasembada pangan. Pemanfaatan energi surya juga menjadi alternatif untuk menekan biaya operasional pompa dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Rupiah Dibuka Menguat Sentuh Rp17.975 per Dolar AS, Pasar Menanti Data Inflasi
  • Nilai Tukar Rupiah
  • https://market.bisnis.com/read/20260803/93/1993077/rupiah-dibuka-menguat-sentuh-rp17975-per-dolar-as-pasar-menanti-data-inflasi

Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada level Rp17.975 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan pembukaan perdagangan Senin (3/8/2026) seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Presiden AS Donald Trump dikabarkan membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Selanjutnya fokus investor pada hari ini akan tertuju pada data neraca perdagangan dan inflasi Indonesia. Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures pada pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat sebesar 0,26% ke level Rp17.975

PM Thailand Kunjungan ke RI 3-4 Agustus, Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Direkayasa
  • Kunjungan PM Thailand
  • https://news.detik.com/berita/d-8601535/pm-thailand-kunjungan-ke-ri-3-4-agustus-sejumlah-ruas-jalan-jakarta-direkayasa

Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand, Y.M. Anutin Charnvirakul dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta selama kunjungan. Kunjungan kenegaraan PM Thailand dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin hingga Selasa, 3-4 Agustus 2026.

TMC Polda Metro menjelaskan, petugas akan melakukan pengawalan sekaligus pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan rombongan tamu negara. Pengaturan dilakukan demi kelancaran agenda kenegaraan sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Adapun ruas jalan yang berpotensi terdampak pengaturan lalu lintas meliputi: Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Trunojoyo.

BGN Suspend SPPG di Semarang usai 707 Orang Diduga Keracunan MBG
  • BGN Suspend SPPG di Semarang
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a6ea9bc06854/bgn-suspend-sppg-di-semarang-usai-707-orang-diduga-keracunan-mbg

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menjenguk para korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang, Sabtu (1/8). Keracunan dialami sebanyak 707 orang usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah pada Jumat (31/7). 

Korban yang didiuga keracunan ini terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Para korban rata-rata mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan tersebut. Sebagian korban menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan lainnya mendapat penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Tim investigasi BGN terus menguji sampel makanan untuk mengidentifikasi penyebab, dan BGN siap menangguhkan SPPG terkait bila terbukti ada kelalaian, sejalan dengan kebijakan zero tolerance. Kepala BGN menekankan pentingnya kepatuhan SOP dapur, kepemimpinan kepala dapur, serta tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar prosedur kebersihan demi menjamin keamanan pangan.

KKB serang pekerja jalan di Tolikara, lima orang dilaporkan tewas
  • Penyerangan KKB Papua
  • https://www.antaranews.com/berita/5677007/kkb-serang-pekerja-jalan-di-tolikara-lima-orang-dilaporkan-tewas

Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Senin dini hari sekitar pukul 03.28 WIT, dilaporkan menyerang para pekerja proyek jalan dari PT SHJ di sekitar Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, hingga mengakibatkan lima orang meninggal dunia. “Benar, ada insiden penembakan yang menewaskan para pekerja PT SHJ dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto kepada ANTARA di Jayapura, Senin.

BI Tawarkan Insentif untuk Genjot Penyaluran Kredit Bank
  • Insentif Kelonggaran Likuiditas Moneter
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a6c89abe015e/bi-tawarkan-insentif-untuk-genjot-penyaluran-kredit-bank

Bank Indonesia (BI) menawarkan insentif Kelonggaran Likuiditas Moneter (KLM) untuk mendorong perbankan lebih gencar menyalurkan kredit. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan BI melalui sejumlah kebijakan makroprudensial mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat. 

Penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2026 tumbuh 11,51 % YoY menjadi Rp 8.918 triliun, dengan kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 21,95 % dan kredit korporasi naik 18,39 % YoY, sementara kredit UMKM hanya meningkat 0,60 % YoY. BI menyiapkan skema insentif baru untuk menjaga suku bunga kredit tetap terkendali, menghitung insentif berdasarkan selisih antara BI Rate dan suku bunga kredit sehingga bank yang tidak menaikkan bunga secara berlebihan dapat memperoleh insentif; suku bunga kredit turun dari 9,03 % menjadi 8,95 % antara Maret dan April 2026.

Danantara Belum Rilis Laporan Keuangan, Ini Penjelasan Dony Oskaria
  • Danantara Belum Rilis Laporan Keuangan
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a6ca3ffc9cf0/danantara-belum-rilis-laporan-keuangan-ini-penjelasan-dony-oskaria

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan alasan laporan keuangan belum dipublikasikan karena masih dalam proses konsolidasi dan audit. Penyusunan laporan konsolidasi BUMN pertama ini jauh lebih kompleks daripada laporan standar, karena harus menggabungkan data ratusan hingga ribuan entitas dan mengeliminasi transaksi antar‑perusahaan untuk menghindari pencatatan ganda.

Dony juga mengungkapkan laporan keuangan Danantara saat ini tengah memasuki tahapan pra-audit sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Danantara menggandeng konsultan keuangan untuk menyusun struktur akun (chart of accounts) agar laporan keuangan konsolidasi dapat disusun sesuai standar yang berlaku. Dony optimistis proses penyusunan laporan akan lebih cepat pada tahun-tahun berikutnya setelah pola konsolidasi dan eliminasi transaksi antar-BUMN telah berlangsung.

122 Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Tiba di Darat, 5 Orang Wafat
  • Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II
  • https://news.republika.co.id/berita/tj661p487/122-korban-kebakaran-kmp-mutiara-sentosa-ii-tiba-di-darat-5-orang-wafat-part2

Sebanyak 122 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II telah tiba di darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kalianget, Sumenep, hingga Senin (3/8/2026) dini hari. Lima orang dipastikan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kepala Kantor SAR Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit PH menyampaikan seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak menjalani pemeriksaan kesehatan. Sedangkan korban yang memerlukan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit.

Nanang mengatakan, hingga Senin dini hari, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 234 penumpang, terdiri atas 229 orang selamat dan lima orang meninggal dunia, berdasarkan hasil konfirmasi terhadap seluruh kapal yang terlibat dalam operasi. Ia menambahkan masih terdapat tiga kapal, yakni KM Ferindo 1, Selaras Mas, dan KRI Nala-363, yang masih membawa korban dalam perjalanan menuju Surabaya.

Langkah BGN Tangani 707 Orang Keracunan MBG di Semarang
  • Keracunan MBG di Semarang
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/03/07340761/langkah-bgn-tangani-707-orang-keracunan-mbg-di-semarang?page=all#page2

Badan Gizi Nasional (BGN) menangani peristiwa keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan orang di Semarang. Berikut adalah langkah BGN. Sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru diduga keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (31/7/2026). Dari jumlah tersebut, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk menjalani observasi lebih lanjut.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi sementara, dugaan penyebab kasus keracunan di sekolah tersebut dipicu oleh beberapa bahan makanan, meliputi daun singkong hingga bumbu rendang; serta waktu memasak yang terlalu dini sebelum makanan didistribusikan. Sudaryono mengatakan, pihaknya memberhentikan sementara (suspend) SPPG Karangturi dan telah melayangkan surat peringatan imbas kasus tersebut. Pemberhentian sementara ini dilakukan hingga hasil investigasi selesai. Sudaryono mengungkapkan, hasil investigasi kasus dugaan keracunan tersebut kemungkinan baru keluar sekitar 5-7 hari ke depan.

Saat ini, BGN tengah mempersiapkan sistem pemantauan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sistem tersebut akan mendeteksi waktu masak, waktu persiapan, hingga waktu distribusi secara real-time. Sudaryono berharap, rencana ini selesai dalam dua minggu ke depan.

Ekspor Kopi hingga Rempah Melonjak, LPEM UI Usul Roadmap Hilirisasi Agro
  • Urgensi Roadmap Hilirisasi Sektor Agro
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/03/075316426/ekspor-kopi-hingga-rempah-melonjak-lpem-ui-usul-roadmap-hilirisasi-agro

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendorong pemerintah segera menyusun roadmap hilirisasi sektor agro menyusul menguatnya kinerja ekspor komoditas pertanian. Wakil Kepala Kajian Iklim Bisnis dan Rantai Nilai Global LPEM UI Christina Ruth Elisabeth menilai langkah tersebut penting agar kenaikan ekspor tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Menjaga Hutan, Merawat Ingatan Ekologis
  • Menjaga Alam dengan Warisan Lokal
  • https://katadata.co.id/indepth/opini/6a6ec5264326c/menjaga-hutan-merawat-ingatan-ekologis

Hari Konservasi Alam Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli menjadi momentum penting di tengah krisis iklim global seperti gelombang panas ekstrem, kebakaran hutan, dan bencana hidrometeorologi. Meskipun teknologi rendah karbon dan regulasi ketat terus didorong, akar masalah lingkungan juga bersumber dari melonggarnya kebiasaan manusia dalam hidup berdampingan dengan alam. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi membutuhkan fondasi sosial yang kuat, di mana nilai-nilai kepedulian lingkungan diajarkan serta dipraktikkan sebagai proses belajar sosial sejak dini.

Pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal makin diakui secara global dalam menjaga ekosistem. Praktik budaya lokal—seperti tradisi besialang masyarakat adat Batin Telisak di Jambi, cultural burning Aborigin di Australia, dan Indigenous Guardians di Kanada—membuktikan bahwa pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi mampu menjaga kelestarian alam tanpa bergantung penuh pada pengawasan negara. Melalui pengalaman langsung di lapangan, menjaga ekosistem menjadi bagian dari cara hidup yang tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat.

Namun, pewarisan pengetahuan lokal kini terancam oleh perubahan sosial, teknologi, dan renggangnya hubungan generasi muda dengan alam. Untuk mengatasinya, program Perhutanan Sosial hadir tidak hanya untuk membuka akses kelola hutan dan kesejahteraan, melainkan juga sebagai ruang belajar yang mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan tradisi lokal. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pendidikan formal maupun nonformal, konservasi dapat terus bertahan hidup dalam kebudayaan setiap generasi.

Amran Bersih-bersih Kementan, Belasan Pejabat Eselon I Bakal Dicopot
  • Isu Perombakan Pejabat Eselon I Kementan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260802134611-92-1387667/amran-bersih-bersih-kementan-belasan-pejabat-eselon-i-bakal-dicopot

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengisyaratkan bakal melakukan perombakan besar di internal Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut sekitar 14 hingga 20 pejabat Eselon I berpotensi dicopot sebagai bagian dari upaya bersih-bersih di lingkungan kementerian.

Amran belum mengungkap identitas maupun dugaan pelanggaran yang melatarbelakangi rencana pencopotan tersebut. Kendati, dia belum merinci dasar evaluasi terhadap para pejabat tersebut maupun kemungkinan keterkaitannya dengan pengusutan dugaan mafia pangan. Amran hanya memastikan penjelasan lebih lengkap akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

Menjadi Guru yang Sadar
  • Kesejahteraan Mental Guru
  • https://mediaindonesia.com/opini/917542/menjadi-guru-yang-sadar

Persiapan menyambut tahun ajaran baru sering kali menguras energi guru melalui tuntutan administrasi dan penyusunan target pembelajaran, sehingga kondisi emosional guru kerap terabaikan. Padahal, penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dengan pilar utamanya—pembelajaran yang sadar (mindful learning), bermakna (meaningful learning), dan menyenangkan (joyful learning)—membutuhkan kesiapan batin pendidik. Seorang guru tidak akan mampu membimbing siswa belajar secara utuh jika jiwanya sendiri masih tenggelam dalam kelelahan mental atau tekanan birokrasi.

Perspektif pendidikan ini sejalan dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara dan teori psikologi modern tentang mindfulness. Pendidikan idealnya tidak hanya mengasah kognisi, tetapi juga memajukan budi pekerti dan ketenangan batin yang diwujudkan melalui tindakan nyata membela hak-hak peserta didik. Melalui kesadaran penuh (mindfulness), guru dapat mengelola emosi tanpa reaksi impulsif, menciptakan ruang kelas yang hangat, serta menghindar dari jebakan rutinitas administratif yang kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar-mengajar.

Namun, upaya menjaga kesejahteraan mental guru menghadapi tantangan sistemis, terutama di sekolah-sekolah daerah 3T maupun swasta beranggaran terbatas. Masalah seperti beban mengajar yang berlebihan, minimnya pendampingan psikologis, dan ketimpangan kesejahteraan tidak cukup diselesaikan melalui inisiatif individu. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, dinas pendidikan, dan pengelola sekolah untuk merestrukturisasi beban kerja, menyediakan layanan konseling terintegrasi, serta menjadikan kesejahteraan emosional guru sebagai indikator kinerja utama.

Badai PHK Belum Berlalu
  • Badai PHK di Indonesia
  • https://www.tempo.co/ekonomi/badai-phk-belum-berlalu-2279895

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri garmen. Sekitar 1.500 pekerja dari dua perusahaan di Jawa Tengah berisiko kehilangan pekerjaan, yakni sekitar 800 karyawan PT Victory Apparel di Kota Semarang dan sekitar 670 karyawan PT Samwon di Kabupaten Jepara. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah penyelamatan agar perusahaan tetap beroperasi dan para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.

Kondisi tersebut sejalan dengan pelemahan kinerja sektor manufaktur pada semester I 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di level 50,1 pada Maret, turun menjadi 49,1 pada April, lalu kembali ke angka 50 pada Mei. Perlambatan aktivitas manufaktur dinilai beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap pasar tenaga kerja, khususnya di industri padat karya seperti garmen.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025 tercatat 88.519 pekerja kehilangan pekerjaan, sementara hingga Juni 2026 jumlahnya telah mencapai sekitar 43 ribu orang dan berpotensi terus bertambah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan angka PHK lebih tinggi dibandingkan data pemerintah. Berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja, DPR, akademisi, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, menilai diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mencegah gelombang PHK semakin meluas.

BPJS Kesehatan Percepat Implementasi Klaim Elektronik Terintegrasi SATUSEHAT
  • Kebijakan Percepatan Pelayanan BPJS Kesehatan
  • https://www.tempo.co/info-tempo/bpjs-kesehatan-percepat-implementasi-klaim-elektronik-terintegrasi-satusehat-2279376

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi SATUSEHAT dalam Pengelolaan Klaim JKN pada 30 Juli 2026. Melalui kebijakan ini, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan didorong beralih dari sistem klaim berbasis dokumen hasil pemindaian PDF menuju klaim elektronik yang memanfaatkan data RME terintegrasi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Agustus 2026 sebagai masa transisi dan uji coba. Pada tahap ini, rumah sakit akan menyesuaikan sistem, menguji pengiriman data, menerapkan tanda tangan elektronik, serta melakukan simulasi klaim elektronik tanpa mengganggu pembayaran layanan kesehatan. Hingga Mei 2026, sebanyak 2.400 rumah sakit telah mengirimkan data enam layanan RME ke platform SATUSEHAT. Apabila kesiapan nasional dinilai memadai, kebijakan “No RME, No Claim” akan diberlakukan penuh pada 2027.

RME berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengintegrasikan identitas pasien, diagnosis, tindakan medis, obat, tenaga kesehatan, waktu pelayanan, hingga dokumen pendukung dalam satu jejak digital. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses verifikasi klaim JKN, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi dan mencegah potensi kecurangan (fraud). BPJS Kesehatan menegaskan penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN.

P2G Kecewa MK Bolehkan Pengalihan Anggaran MBG hingga 2028
  • Pengalihan Anggaran MBG
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/31/090500971/p2g-kecewa-mk-bolehkan-pengalihan-anggaran-mbg-hingga-2028

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama pemohon uji materiil, Reza Sudrajat, menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda transisi hingga 2028 untuk memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, penggabungan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan serta kepastian karier para guru honorer dan PPPK Paruh Waktu. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan tanpa harus menunggu waktu dua tahun agar tidak mengabaikan amanat konstitusi.

Sebelumnya, MK dalam putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa program MBG tidak lagi termasuk dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, alokasi anggarannya harus dikecualikan dan tidak boleh lagi menggunakan dana pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Langkah pemisahan anggaran ini dilakukan untuk menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program MBG. Meskipun pos anggarannya dipisahkan dari alokasi pendidikan, MK menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berstatus konstitusional sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

BI Andalkan Stabilitas Rupiah Hadapi Inflasi & Konflik Global
  • BI Andalkan Stabilitas Rupiah Hadapi Inflasi & Konflik Global
  • https://market.bisnis.com/read/20260731/93/1992562/bi-andalkan-stabilitas-rupiah-hadapi-inflasi-konflik-global

Bank Indonesia (BI) mengandalkan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, mengantisipasi dampak kebijakan moneter Amerika Serikat, serta eskalasi konflik geopolitik terhadap perekonomian domestik.

Penjabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti mengatakan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan bahwa pasar global masih akan menghadapi periode suku bunga tinggi, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, serta tekanan inflasi.

Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional
  • Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260731/12/1992425/tekanan-sektor-riil-bayangi-pasar-kerja-nasional

Tekanan yang belum mereda di sektor riil meningkatkan risiko memburuknya kualitas pasar kerja nasional. Kalangan ekonom mengingatkan perlambatan dunia usaha bukan hanya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga mendorong semakin banyak pekerja bergeser ke sektor informal.

Sektor riil Tanah Air dinilai masih menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari tingginya biaya produksi, pelemahan ekspor, hingga ketidakpastian ekonomi global. Pada saat bersamaan, dunia usaha juga menghadapi konsekuensi biaya pendanaan yang lebih mahal setelah kebijakan moneter domestik diperketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Angka Anak Tidak Sekolah Tidak Turun Signifikan dalam 6 Tahun Terakhir
  • Rendahnya Capaian Penurunan ATS di Indonesia
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/31/093200271/angka-anak-tidak-sekolah-tidak-turun-signifikan-dalam-6-tahun-terakhir

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam lima hingga enam tahun terakhir. Berdasarkan perbandingan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2020 dengan data tahun 2026, angka ATS relatif tidak banyak berubah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, ATS dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu anak yang belum pernah bersekolah, anak putus sekolah, dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan kelompok terakhir menjadi penyumbang terbesar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen meluncurkan Seleksi Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) jenjang SMA sebagai upaya menjangkau anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan secara reguler. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak tidak sekolah, terutama usia 16–18 tahun, agar kembali mengikuti pembelajaran dan membantu menurunkan angka ATS secara bertahap, dengan target jangka panjang mencapai nol ATS pada tahun 2045.

SPMB PJJ akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah dan menyasar sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah usia SMA. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang mendaftar, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan lulus.

Reaksi Istana dan DPR dengar MK Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan
  • Putusan MK Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/31/09281271/reaksi-istana-dan-dpr-dengar-mk-keluarkan-mbg-dari-anggaran-pendidikan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara perihal putusan MK agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Akan tetapi, pihak Istana belum menerima salinan putusannya, mengingat mereka sedang berada di luar Ibu Kota Jakarta. Prasetyo menyampaikan, apapun keputusan MK, Istana akan menghormati dan mempelajarinya. Yang pasti, Prasetyo mengingatkan, persoalan anggaran tidak berdiri sendirian, melainkan melibatkan banyak kementerian dan DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi besar-besaran, setelah MK memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Politikus Golkar itu mengatakan, efisiensi tersebut diperlukan agar Program MBG tetap berjalan meski pemerintah harus menyesuaikan skema penganggarannya setelah putusan MK.

Ini Poin-poin Putusan MK agar MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan
  • Putusan MK Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/31/06162141/ini-poin-poin-putusan-mk-agar-mbg-dikeluarkan-dari-anggaran-pendidikan?source=terpopuler

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Ini poin-poin putusannya. Majelis hakim konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Meski tetap konstitusional, Mahkamah menyatakan Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Mahkamah, pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program MBG.

BI Tak Ubah Strategi, Tetap Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi
  • BI Tetap Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/31/093000826/bi-tak-ubah-strategi-tetap-fokus-jaga-rupiah-dan-inflasi

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan arah kebijakan bank sentral tetap tidak berubah meski jumlah anggota Dewan Gubernur BI kini berkurang menjadi lima orang setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Destry mengatakan, sesuai undang-undang, dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior secara otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI hingga proses selanjutnya berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.

Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi
  • Akad Massal Rumah Subsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260730185618-532-1386787/prabowo-resmikan-akad-massal-62-ribu-rumah-subsidi

Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan kunci rumah subsidi untuk 62 ribu penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seluruh Indonesia secara serentak di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia secara resmi menyatakan akad massal 62 ribu unit rumah dimulai,” kata Prabowo.

Selain peresmian akad massal tersebut, Prabowo dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah tersebut juga melakukan peresmian hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Prabowo juga menjajal Kereta Api Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kota Batang.

Korban Tewas Gempa Jepang Bertambah Menjadi 34 Orang
  • Gempa Jepang
  • https://www.metrotvnews.com/read/kewCj3nJ-korban-tewas-gempa-jepang-bertambah-menjadi-34-orang

Petugas darurat Jepang berjuang untuk menyelamatkan korban selamat yang tersisa dari pusat perbelanjaan yang hancur, sementara jumlah korban tewas akibat gempa besar dua hari sebelumnya mencapai 34 orang. Selain korban tewas, gempa tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas, meratakan rumah-rumah, merusak jembatan, memicu kebakaran, dan membuat puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan air di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38°C pada akhir pekan ini. Sekitar 13.520 rumah tangga masih tanpa listrik pada hari Kamis.

Kota Hikawa adalah salah satu daerah yang paling parah terkena dampak, di mana banyak bangunan tua runtuh akibat gempa dan di mana penduduk masih belum memiliki air atau listrik pada Kamis. Rekaman TV menunjukkan orang-orang mengantre untuk mendapatkan bensin dan air minum. Pihak berwenang telah mengirimkan ratusan unit pendingin udara ke tempat-tempat penampungan. Survei Geologi AS (USGS) mengukur gempa tersebut sebesar 6,8, lebih rendah dari pengukuran Jepang sebesar 7,1 Magnitudo.

Danantara Siap Garap 141 Ribu Rusun Subsidi di Lahan Hibah Meikarta
  • Pembangunan Rumah Subsidi Meikarta
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tj0lef370/danantara-siap-garap-141-ribu-rusun-subsidi-di-lahan-hibah-meikarta-part2

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara siap membangun sekitar 141 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi di lahan hibah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Maruarar menyampaikan lahan hibah seluas 30 hektare tersebut telah selesai proses serah terimanya kepada negara dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dari sisi ekonomi, proyek hunian vertikal berskala besar itu berpotensi menambah pasokan rumah terjangkau di wilayah penyangga Jakarta yang selama ini menghadapi tekanan harga tanah dan tingginya kebutuhan tempat tinggal. Penambahan pasokan hunian juga dapat memicu aktivitas sektor konstruksi dan industri pendukungnya. Pemerintah menyatakan pembangunan rusun subsidi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, terutama di kawasan yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan tempat kerja.

Sementara itu, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembangunan hunian terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang layak. Meski demikian, realisasi proyek masih akan bergantung pada kesiapan pembiayaan, desain pembangunan, perizinan, serta skema penyaluran unit subsidi kepada masyarakat sasaran. Pemerintah belum merinci jadwal pembangunan maupun tahapan pelaksanaan proyek tersebut.

KPK Sita Duit Rp 2,7 M di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
  • OTT Bupati Pemalang
  • https://www.tempo.co/hukum/kpk-sita-duit-rp-2-7-m-di-kasus-pemerasan-bupati-pemalang-2279364

Penyidik KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 2,7 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang digelar sejak Selasa, 28 Juli 2026. Uang itu diduga berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan duit itu disimpan dalam beberapa tempat seperti tas dan koper.  Budi membeberkan rincian penyitaan uang tersebut yakni sebesar Rp 461 juta ditemukan penyidik di Jakarta saat menangkap Anom, serta Rp 1,2 miliar yang ditemukan KPK di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat menangkap Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka pemerasan. Mereka adalah Bupati Anom Widiyantoro (AWI); orang kepercayaan bupati bernama Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS); serta ayah Dias yaitu Lilik Budi Suprianto (LBS). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan kasus ini bermula dari laporan aduan masyarakat terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan permintaan uang dari Anom melalui Haris ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak swasta untuk keperluan pribadi Bupati Pemalang. Uang yang telah terkumpul itu salah satunya untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.

Indeks Keyakinan Industri Naik, tapi Produsen Masih Tahan Stok Barang di Gudang
  • Peningkatan Indeks Kepercayaan Industri
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a6bfd458913a/indeks-keyakinan-industri-naik-tapi-produsen-masih-tahan-stok-barang-di-gudang

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juli 2026 meningkat menjadi 53,10 atau naik 0,20 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 52,90. Peningkatan menunjukkan sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi, 22 dari 23 subsektor pengolahan berada dalam fase ekspansi, hanya subsektor kulit‑barang kulit‑alas kaki yang masih kontraksi, sementara industri minuman dan kendaraan bermotor mencatat IKI tertinggi.

Peningkatan IKI dipicu oleh kenaikan komponen pesanan baru, didorong oleh program pemerintah seperti MBG, biodiesel B50, Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah, serta tercatat 152 industri baru berinvestasi total Rp157,6 triliun dan menyerap 56.347 tenaga kerja. Variabel produksi naik, mencerminkan ketahanan rantai pasok meski ada tekanan harga gas dan bahan baku, sementara variabel persediaan menurun karena pelaku industri menahan distribusi sambil menunggu kepastian kebijakan; IKI ekspor tetap di zona ekspansi dan IKI domestik meningkat.

Reaksi Istana soal Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a6b6ce28e298/reaksi-istana-soal-putusan-mk-pisahkan-anggaran-mbg-dari-dana-pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terbarunya memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan sehingga tidak termasuk dalam 20 % dana pendidikan APBN dan APBD. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah akan mempelajari putusan itu.

Prasetyo menambahkan pembahasan mengenai anggaran tidak dapat diputuskan pemerintah secara sepihak. Menurutnya, penyusunan anggaran negara dilakukan bersama DPR sehingga tindak lanjut atas putusan MK juga perlu mempertimbangkan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Istana Bakal Pelajari Putusan MK yang Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • Putusan MK terkait Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/20180081/istana-bakal-pelajari-putusan-mk-yang-pisahkan-anggaran-mbg-dari-dana

Menteri Sekretraris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan. Apalagi persoalan anggaran tidak berdiri sendiri dan melibatkan banyak kementerian/lembaga serta DPR.

Diketahui, MK memutuskan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya. Dalam pertimbangan hukum MK untuk Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, anggaran program MBG tidak termasuk dalam penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. “Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan yang antara lain, yaitu peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; kurikulum; serta evaluasi dan pengembangan pendidikan,” ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Kamis (30/7/2026).

Sebelumnya, TB Nusantara mempersoalkan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 yang dinilai bertentangan dengan keterpenuhan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Program MBG dihitung sebagai bagian dari komponen anggaran pendidikan sehingga dibebankan pada anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dalam petitumnya, TB Nusantara meminta MK agar menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mensesneg Bocorkan Kriteria Gubernur BI Pilihan Prabowo
  • Kriteria Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a6b7e171b90c/mensesneg-bocorkan-kriteria-gubernur-bi-pilihan-prabowo

Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan nama calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan diajukan ke DPR. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, kepala negara masih menyiapkan kandidat definitif untuk mengisi posisi tersebut pascamundurnya Perry Warjiyo pada Senin (27/7) lalu.

Prabowo menekankan bahwa calon pemimpin BI harus memiliki “jiwa Merah Putih” sebagai syarat utama, sementara Destry Damayanti saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan peran sementara Destry dan menanyakan kepada DPR apakah ia layak menjadi gubernur BI definitif.

Dalami Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa 7 Perusahaan dan 24 Saksi
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://news.detik.com/berita/d-8597763/dalami-kasus-tppu-febrie-adriansyah-kejagung-periksa-7-perusahaan-dan-24-saksi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat tersangka mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah (FA). Perusahaan itu diduga kuat menggunakan jasa hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyebut total sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan oleh jaksa. “Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum terkait dengan kasus Asabri dan Jiwasraya. Kemudian dari sisi total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi,” bebernya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru Nurman Herin (NH) yang  diduga terlibat dalam kasus TPPU Febrie. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyebutkan Nurman langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kejari Jakarta Selatan.


Arahkan Revisi Perkuat Pencegahan Politik Uang
  • Politik Uang, Revisi UU Pemilu
  • https://epaper.mediaindonesia.com/detail/arahkan-revisi-perkuat-pencegahan-politik-uang

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan praktik politik uang, bukan sekadar perubahan norma. Ida Budhiati, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, menekankan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena politik uang sejak tahap pencalonan. Menurutnya, instrumen hukum sebenarnya sudah cukup, tetapi pengawasan dan implementasi aturan masih lemah.

Ia mencontohkan bahwa pembatasan dana kampanye sudah diatur, namun KPU belum menemukan formula realistis untuk menentukan batas belanja kampanye. Karena itu, revisi UU Pemilu diusulkan agar memperkuat mekanisme audit dana kampanye, tidak hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi juga menguji kesesuaian laporan dengan kondisi faktual di lapangan.

KPK sebelumnya juga mengusulkan agar model kampanye berbiaya tinggi ditinjau kembali. Pencegahan korupsi harus dimulai dari awal dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu. Dengan cara ini, persaingan politik diharapkan lebih menekankan kualitas gagasan, program kerja, dan integritas kandidat, bukan sekadar kekuatan modal.

Kabinet Bayangan Sebut Indonesia Darurat Korupsi Kepala Daerah
  • Kabinet Bayangan, Korupsi Kepala Daerah
  • https://nasional.sindonews.com/read/1733985/13/kabinet-bayangan-sebut-indonesia-darurat-korupsi-kepala-daerah-1785416872#goog_rewarded

Kabinet Bayangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi, khususnya di level kepala daerah. Menurut Armand Suparman, Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Kabinet Bayangan, pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini hanya bertumpu pada penindakan dan penangkapan tidak cukup karena hanya menyentuh hilir persoalan. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dari hulu agar praktik korupsi tidak terus berulang.

Akar persoalan korupsi disebut terletak pada sistem politik dengan biaya tinggi, minim transparansi, serta proses perencanaan dan penganggaran yang membuka ruang manipulasi. Selain itu, kebijakan strategis seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga manajemen ASN masih sarat celah penyalahgunaan kewenangan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang cenderung reaktif.

Kabinet Bayangan menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi reformasi sistemik yang komprehensif. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat lebih transparan, akuntabel, dan mampu menutup ruang praktik korupsi yang selama ini merugikan masyarakat.

Kabinet Bayangan Mulai Bekerja, Lantas Apa Respons Pemerintah?
  • Kabinet Bayangan
  • https://www.kompas.id/artikel/kabinet-bayangan-mulai-bekerja-lantas-apa-respons-pemerintah

Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil mulai bekerja dengan menggelar rapat perdana di Jakarta. Aktivis dan akademisi yang ditunjuk sebagai “menteri tandingan” memaparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan, fiskal, dan pangan. Mereka menyoroti praktik ekstraktivisme, pemborosan anggaran melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta monopoli dalam pengelolaan koperasi baru. Tujuan utama gerakan ini adalah mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tata kelola yang berkelanjutan.

Selain kritik, Kabinet Bayangan juga merencanakan aksi nyata berupa dialog publik di kampus-kampus, debat terbuka, hingga penyusunan rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam tiga bulan ke depan. Mereka berkomitmen untuk menggalang dana publik guna membangun fasilitas yang belum digarap pemerintah, sekaligus mengisi ruang-ruang kebijakan dengan perspektif alternatif. Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya sistematis untuk menjadi pesaing positif bagi pemerintah.

Pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati partisipasi masyarakat dalam bentuk kritik maupun pembentukan Kabinet Bayangan, selama berbasis data dan berorientasi pada solusi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa meski istilah “kabinet bayangan” tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI, masukan dari masyarakat sipil tetap penting. Pemerintah berharap kritik yang disampaikan bersifat obyektif dan proporsional, tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga mengapresiasi langkah positif yang sudah dilakukan.

TPP ASN Maluku Utara Dipotong 10 Persen
  • Pemotongan TPP 10 Persen ASN Maluku Utara
  • https://regional.kompas.com/read/2026/07/29/121247078/tpp-asn-maluku-utara-dipotong-10-persen

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengatakan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Maluku Utara dipotong 10 persen. Kebijakan pemotongan berlaku Juli 2026, menyusul kebijakan serupa sebelumnya yang menyasar pejabat Eselon I, II, III, dan IV sebesar 20 persen, yang berlaku sejak Januari 2026. Sherly mengatakan, pemotongan TPP ini dilakukan untuk memastikan agar pembayaran hak ASN dan PPPK dapat bisa berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026.

Gubernur Sherly menambahkan, APBD Pemprov Maluku Utara pada tahun ini tersisa Rp 2,8 triliun. Dimana Rp 1,1 triliun di antaranya dipakai untuk menggaji pegawai selama setahun.  Sedangkan, TPP yang dianggarkan pada tahun ini, hanya cukup untuk menggaji PPPK sampai dengan Agustus 2026. Gubernur Sherly pun meminta maaf kepada PPPK karena Pemprov Maluku Utara harus mengambil kebijakan memotong TPP mereka selama enam bulan ke depan.

Pemangkasan Anggaran yang Mematikan Inovasi Daerah
  • Desentralisasi
  • https://www.tempo.co/kolom/pemangkasan-tkd-inovasi-daerah-2279079

Tujuan desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan inovasi kebijakan akhir-akhir ini terhambat akibat adanya kebijakan pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Daerah berada pada mode bertahan yang membuat mereka tidak lagi berlomba-lomba menciptakan terobosan kebijakan. Daerah harus berupaya keras untuk menutup anggaran, sementara pemerintah pusat hanya mengimbau agar daerah bekerja secara kreatif dan tidak ada solusi praktis.

Desentralisasi yang sejatinya merupakan instrumen pemberdayaan bergeser menjadi mekanisme administrasi. Pemerintah daerah akan lebih banyak menjalankan agenda pemerintah pusat ketimbang mengembangkan solusi untuk menjawab problem di tingkat lokal. Dengan begitu, apakah desentralisasi masih bisa diandalkan?

Seharusnya, relasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikembalikan pada semangat memperkuat pemerintah daerah bukan mengendalikannya. Kebijakan efisiensi jangan sampai mengorbankan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu mengkaji program prioritas yang memboroskan anggaran. Daerah harus diberi ruang untuk melakukan inovasi dan menggenjot pertumbuhan. Dana transfer ke daerah perlu dipulihkan agar masa depan desentralisasi terjaga.

Dampak Horor Super El Nino 2026: Krisis Kemanusiaan Hingga Pangan
  • Dampak El Nino
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260730081854-641-1386439/dampak-horor-super-el-nino-2026-krisis-kemanusiaan-hingga-pangan

Sejumlah pakar iklim memprediksi fenomena El Nino tahun 2026 bakal menjadi salah satu yang terkuat sepanjang sejarah. Copernicus Climate Change Service, penyedia data dan informasi iklim global dari Uni Eropa, memprakirakan bahwa kemunculan El Nino pada tahun ini hampir dipastikan bakal terjadi. Bahkan, fenomena ini berpeluang besar menjadi sangat kuat, hingga dijuluki Super El Nino. Super El Nino adalah kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2°C di atas rata-rata. Kenaikan ini akan mengubah pola atmosfer secara signifikan.

Laporan terbaru dari Joint Research Centre (JRC) Komisi Eropa memetakan berbagai skenario perkembangan El Nino beserta dampaknya terhadap iklim global, harga pangan, populasi terdampak, risiko pengungsian, hingga krisis kemanusiaan. Laporan ini menyoroti bahwa El Nino tahun ini, dampaknya terhadap iklim akan terasa sepanjang 2026 hingga 2027 di banyak wilayah. Dalam semua skenario, gelombang panas ekstrem akan mulai meningkat di wilayah tropis dan subtropis mulai bulan September. Puncaknya akan terjadi antara Desember 2026 dan Februari 2027, dan akan berlanjut hingga musim semi 2027. Udara hangat yang tidak biasa juga akan meluas ke berbagai belahan dunia dan semakin menyengat seiring menguatnya intensitas El Nino. Wilayah yang paling terdampak meliputi Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika, benua Euro-Asia, hingga Australia.

El Nino akan mengubah peta dan kondisi pertanian global secara signifikan. Penurunan produktivitas tanaman diperkirakan terjadi di berbagai wilayah penting seperti Afrika Sub-Sahara, India, China, Australia, dan Brasil. Fenomena ini diprediksi akan mendorong pergerakan harga pangan dunia ke arah yang berebda-beda. Selain itu diperkirakan bahwa El Nino tahun ini akan memperberat beban pengungsian, konflik, dan krisis pangan yang sudah ada. Kondisi ini meningkatkan risiko timbulnya pengungsian susulan bagi kelompok rentan, terutama di Afrika Timur, Afrika Tengah, Amerika Tengah, serta sebagian wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara.

DPR Segera Rumuskan Solusi Menyeluruh Tanggapi Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
  • Korupsi Kepala Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/29/19173031/dpr-segera-rumuskan-solusi-menyeluruh-tanggapi-maraknya-kepala-daerah

Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh dalam rangka merespons fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh. Ia menilai pola korupsi kepala daerah terindentifikasi dengan tiga pola, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan pemberian izin. Ketiga pola tersebut harus ditutup celahnya dengan perbaikan mekanisme dan pengawasan.

Menurut Khozin, identifikasi penyebab kepala daerah melakukan korupsi perlu dilakukan untuk memutus akar rasuah. Perumusan tata kelola pemerintahan daerah mesti dipikirkan secara serius, mengingat adanya pola korupsi berulang.

Demokrasi Lokal dan Bayang-Bayang Politik Transaksional
  • Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substantif, OTT Kepala Daerah
  •  https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/08450071/demokrasi-lokal-dan-bayang-bayang-politik-transaksional

Fenomena berulangnya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) menimbulkan pertanyaan besar: mengapa demokrasi lokal yang telah berjalan lebih dari dua dekade sejak reformasi dan desentralisasi dengan pemilihan langsung kompetitif masih berulang kali melahirkan praktik korupsi politik?

Jawaban dari persoalan ini sebagian besar terletak pada jarak antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Desentralisasi membuka partisipasi politik lokal namun institusi yang semestinya mengawal partisipasi itu partai politik, birokrasi profesional, dan lembaga pengawasan tidak selalu tumbuh secepat itu. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, menyebut pola semacam ini sebagai cermin persoalan sistemik, bukan penyimpangan individu semata.

Untuk keluar dari sini maka partai politik perlu membenahi demokrasi internalnya agar kaderisasi berjalan, pembiayaan politik yang transparan, negara didorong untuk turut menanggung sebagian ongkos kampanye yang diaudit secara ketat. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem merit aparatur sipil negara. DPRD, media, dan masyarakat sipil harus menjalankan fungsi pengawasannya secara substantif, dengan dukungan KPK, BPK, BPKP, Ombudsman, dan APIP. Intinya tantangan sesungguhnya bukan sekadar memilih pemimpin baru, melainkan membangun sistem demokrasi lokal yang membuat korupsi sulit dilakukan.

Asing Kabur dari Bursa RI Rp 5,39 Triliun, IHSG Tertekan 5 Hari Beruntun
  • IHSG Melemah
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/30/052300326/asing-kabur-dari-bursa-ri-rp-5-39-triliun-ihsg-tertekan-5-hari-beruntun

Investor asing masih melanjutkan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik. Dalam lima hari perdagangan terakhir nilai net foreign sell di seluruh pasar mencapai Rp 5,39 triliun. Aksi jual asing terutama terjadi di pasar reguler yang menyentuh Rp 4,36 triliun. Sedangkan, di pasar negosiasi dan tunai investor asing membukukan net sell Rp 1,03 triliun.

Pemerintah Perketat Impor Gula Rafinasi demi Selamatkan Petani Tebu
  • Pengetatan Impor Gula Rafinasi
  • https://news.republika.co.id/berita/tiyezn7130000/pemerintah-perketat-impor-gula-rafinasi-demi-selamatkan-petani-tebu

Pemerintah Indonesia akan memperketat pengendalian impor gula rafinasi dan mewajibkan importir untuk mengembangkan perkebunan domestik. Langkah ini diambil untuk melindungi petani, mereformasi industri gula, dan mencapai swasembada dalam waktu dua tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut setelah melihat bahwa impor gula rafinasi telah membanjiri pasar domestik, menekan harga, dan merusak mata pencaharian petani tebu lokal.

Kelebihan pasokan ini juga merugikan perusahaan milik negara. PT Perkebunan Nusantara melaporkan kerugian sekitar Rp600 miliar, atau sekitar 33,2 juta dolar AS, setelah gula rafinasi menggusur produknya di pasar domestik. Produsen gula BUMN, PT Sinergi Gula Nusantara, mencatat kerugian sebesar Rp680 miliar, atau sekitar 37,6 juta dolar AS, pada tahun 2025 akibat tekanan pasar serupa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas BUMN, Dony Oskaria.

Di tingkat petani, harga tetes tebu anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada Maret 2026 dari sebelumnya Rp1.900, atau turun hampir setengahnya. Di Jawa Timur, petani tebu mengancam mogok nasional setelah puluhan ribu ton gula hasil panen tertahan di gudang. Ini terjadi karena tertundanya pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun, atau sekitar 82,9 juta dolar AS, dari Danantara yang mencakup delapan siklus panen. Volume gula petani yang tidak terserap diperkirakan mencapai 1,6 juta ton, membuat petani terpapar potensi kerugian antara Rp4 triliun hingga Rp7 triliun, setara dengan sekitar 221,2 juta hingga 387,1 juta dolar AS.

Efek Freelancer Bayar Pajak, Setoran PPh Melesat 45% Tembus Rp 21 T
  • Setoran PPh Melesat 45% Tembus Rp 21 T
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260730063115-4-754934/efek-freelancer-bayar-pajak-setoran-pph-melesat-45-tembus-rp-21-t

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 orang pribadi pada 2025 mencapai Rp21,1 triliun atau melejit 45,31% dibandingkan realisasi 2024. Pencapaian penerimaan dari pajak penghasilan yang dicicil (pasal 25) dan terutang (pasal 29) memenuhi target yang ditetapkan, yakni Rp15,14 triliun atau memenuhi 139,38% dari target. Menurut laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak, kinerja cemerlang dari realisasi penerimaan dari PPh pasal 25/29 salah satunya didorong oleh pembayaran dari segmen pekerja bebas atau freelance.

Prabowo Naikkan Tukin TNI & Kemhan, Besarannya Melesat dari 70% ke 90%
  • Kenaikan Tukin TNI dan Kemhan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260730072454-4-754937/prabowo-naikkan-tukin-tni-kemhan-besarannya-melesat-dari-70-ke-90

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kenaikan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan terbitnya kedua aturan tersebut. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI. Rico menjelaskan, penyesuaian dilakukan dengan menaikkan indeks pembayaran tunjangan kinerja dari sebelumnya 70% menjadi 90% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan. Dengan demikian, terdapat kenaikan indeks sebesar 20 poin persentase dibandingkan skema sebelumnya.

Pemerintah Siagakan 240 Bendungan Hadapi Ancaman Super El Nino
  • 240 Bendungan Hadapi Super El Nino
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a69acd9be719/pemerintah-siagakan-240-bendungan-hadapi-ancaman-super-el-nino

Pemerintah telah menyiapkan 240 bendungan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino Godzilla atau Super El Nino yang diperkirakan datang lebih cepat dan berpotensi memicu cuaca kekeringan ekstrem. Ratusan bendungan ini juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan nasional nantinya.

Selain 240 bendungan yang telah beroperasi saat ini, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan 15 bendungan baru di berbagai daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32,8 triliun sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga 2029. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 240 bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampungan air mencapai 9,74 miliar meter kubik. Pemerintah juga memperkuat ketahanan air dengan penyediaan 601 situ dan danau dengan volume tampungan 135,59 miliar meter kubik, 1.034 tampungan air baku berkapasitas 435,67 juta meter kubik, serta 10.789 sumur bor dengan kapasitas 114,8 ribu meter kubik per detik.

Burhanudin Abdullah Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ini Profilnya
  • Bursa Calon Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a69c8ca76e96/burhanudin-abdullah-masuk-bursa-calon-gubernur-bi-ini-profilnya

Sejumlah nama muncul dalam bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia usai Perry Warjiyo mengundurkan diri akhir pekan lalu, termasuk mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang juga ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo‑Gibran. Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta publik menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Burhanuddin menjabat sebagai Gubernur BI dari 2003 hingga 2008 dan pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Burhanuddin menamatkan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran (1974) dan memperoleh MA in Economics di Michigan State University (1984). Sebelumnya ia memegang posisi strategis di IMF sebagai Assistant Executive Director untuk South East Asia Group, kembali menjadi kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional Bank Indonesia (1994‑1995), dan kini menjadi anggota Dewan Pakar TKN serta Dewan Penasihat KPPU bersama Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu.

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Anjlok, Disalip Dedi Mulyadi
  • Elektabilitas Prabowo Anjlok
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a69fd5a93b64/survei-smrc-elektabilitas-prabowo-anjlok-disalip-dedi-mulyadi

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 29 Juli menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto terus menurun. Tingkat keterpilihan Prabowo bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam simulasi semi terbuka yang memuat 20 nama calon presiden, Dedi memperoleh dukungan 35%, unggul jauh atas Presiden Prabowo Subianto yang meraih 14,5%. SMRC mencatat Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 8,2%, disusul Gibran Rakabuming Raka 7,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9%, Ganjar Pranowo 4,2%, dan Mahfud MD 4%. Sementara itu, sekitar 12,8% responden belum menentukan pilihan atau tidak menjawab.

Survei melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih, yakni warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Dari total responden tersebut, sebanyak 605 pemilik telepon seluler (HP) diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling, sedangkan 144 responden yang tidak memiliki HP diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error atau toleransi kesalahan sekitar 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%.

Gempa Jepang 7,1 Magnitudo: Korban Luka, Kerusakan, dan Imbauan WNI
  • Gempa 7.1 Guncang Jepang
  • https://kumparan.com/kumparannews/gempa-jepang-7-1-magnitudo-korban-luka-kerusakan-dan-imbauan-wni-27sYhnnOynp/full

Jepang dihantam gempa berkekuatan magnitudo 7,1 pada Selasa (28/7) waktu setempat. Berdasarkan data Japan Meteorological Agency (JMA), gempa terjadi sekitar pukul 16.27 waktu Jepang. Pusat gempa berada di wilayah Kumamoto dengan kedalaman sekitar 10 kilometer. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengungkap gempa menelan korban luka sampai merobohkan sejumlah gedung.

Takaichi mengatakan gempa juga berdampak pada pemadaman listrik dan kebakaran di sejumlah daerah. Jalan hingga jembatan juga mengalami kerusakan. Para petugas penyelamat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di pusat perbelanjaan Aeon Mall yang rusak akibat gempa di Kota Kashima, Prefektur Kumamoto, Jepang, Selasa (28/7).

Dikutip dari Reuters, menurut laporan dari pihak rumah sakit setidaknya 50 orang dinyatakan terluka. Badan penanggulangan bencana mengatakan sekitar 300.000 orang telah diinstruksikan untuk menuju ke pusat evakuasi. Sementara 3.600 tentara akan dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana karena gempa susulan terus terjadi. Perwakilan RI di Jepang menyampaikan keprihatinan atas gempa tersebut. WNI diminta tetap tenang dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.

KPK OTT Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro
  • KPK OTT Bupati Pemalang
  • https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ott-bupati-pemalang-anom-widiyantoro-27scCGQxgXV/full

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan sosok yang di-OTT adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Anom menjabat Bupati Pemalang sejak 2025. Dia maju berpasangan dengan Nurkholes dan diusung enam partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gelora, PSI, dan Perindo. Anom menempuh pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Undip Semarang dan S2 Magister Ekonomi & Bisnis Unpad. Sebelum menjadi bupati, Anom sempat berkarier di sejumlah perusahaan termasuk BUMN seperti PT Wijaya Karya Realty sebagai direktur.

Apindo Beber 126 Ribu Pekerja RI Kena PHK sepanjang Januari-Mei 2026
  • PHK Industri Padat Karya, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260728184924-92-1385881/apindo-beber-126-ribu-pekerja-ri-kena-phk-sepanjang-januari-mei-2026

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan ada 126 ribu buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut tercermin dari data BPJS Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja nonaktif akibat PHK. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan selain jumlah pekerja yang terkena PHK, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK juga telah mencapai sekitar 50 ribu klaim pada periode yang sama.

Menurut Shinta, meningkatnya PHK tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang dihadapi dunia usaha, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga melambatnya permintaan pasar. Meski demikian, ia menegaskan fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan gelombang PHK paling banyak terjadi di sektor industri padat karya, yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tekanan. Menurut Bob, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal, sektor tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Karena itu, Apindo mendorong agar pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 tidak sekadar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi momentum membangun regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN
  • Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN
  • https://surabaya.bisnis.com/read/20260729/531/1991915/kepuasan-terhadap-kinerja-prabowo-turun-301-ini-kata-kepala-bakom-qodari

Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII. Pelantikan dilaksanakan di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2026. Total ada 1.204 Pamong Praja Muda yang dilantik pada hari ini. Mereka terdiri atas 728 putra dan 476 putri. Dalam pelantikan ini, Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN.

Pemprov DKI Jakarta akan Hentikan Praktik Open Dumping pada 2029
  • Penghentian Praktik Open Dumping, Tata Kelola Sampah
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tiwtnu423/pemprov-dki-jakarta-akan-hentikan-praktik-open-dumping-pada-2029-part2

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan dapat menghentikan praktik pembuangan sampah di tempat terbuka (open dumping) pada 2029. Target itu tertuang dalam Roadmap Pengelolaan Sampah yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan roadmap tersebut menjadi panduan pembenahan pengelolaan sampah Jakarta secara bertahap, mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan sampah di sumber. Tak hanya itu, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan di dalam kota hingga menerapkan controlled landfill di TPST Bantargebang.

Ia menjelaskan, roadmap itu disusun selaras dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu mewujudkan 100 persen sampah terkelola pada 2029. Pada kuartal ketiga dan keempat 2026, Pemprov DKI juga mulai mengurangi porsi sampah yang ditangani melalui sistem open dumping. Selain itu, Pemprov DKI juga mulai menerapkan controlled landfill secara bertahap. Di sisi lain, kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas di dalam kota terus ditingkatkan.

Menurut Dudi, transformasi itu akan dipercepat pada 2028 yang menjadi fase penting menuju penghentian penuh praktik open dumping. Kapasitas berbagai fasilitas pengolahan ditingkatkan secara lebih masif, sementara sampah yang masih harus ditangani di TPST Bantargebang dikelola melalui sistem controlled landfill yang lebih aman dan terkendali. Dudi menegaskan, keberhasilan roadmap juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumber.

BMKG Sasar Modifikasi Cuaca di 6 Provinsi, Riau hingga Kalimantan Jadi Priori
  • Modifikasi Cuaca Karena El Nino
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a68baaa58ca1/bmkg-sasar-modifikasi-cuaca-di-6-provinsi-riau-hingga-kalimantan-jadi-priori

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan kondisi El Nino di Indonesia telah memasuki kategori kuat. Pemerintah pun memfokuskan langkah mitigasi terhadap dua dampak utama, yakni kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan, instansinya bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pihak swasta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan curah hujan dan mengisi sekitar 240 waduk demi mendukung PLTA, irigasi, dan pasokan air bersih, sebagaimana disampaikan dalam rapat dengan Presiden. OMC difokuskan pada enam provinsi berisiko tinggi karhutla (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) serta wilayah lain, dan berdasarkan evaluasi hingga 2026 berhasil menambah curah hujan sebesar 30‑40 % di daerah sasaran.

Pemerintah Targetkan RUU Perkoperasian Baru Rampung Tahun Ini
  • Revisi UU Perkoperasian
  • https://news.republika.co.id/berita/tiwl7w4030000/pemerintah-targetkan-ruu-perkoperasian-baru-rampung-tahun-ini

Pemerintah Indonesia menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU Perkoperasian) yang baru pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk menggantikan undang-undang lama tahun 1992 yang dinilai sudah tidak memadai dan tidak relevan lagi bagi perkembangan sektor koperasi saat ini. Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki rencana untuk memperluas peran koperasi ke sektor-sektor yang lebih strategis. Salah satu wacana yang tengah dipertimbangkan adalah memberikan izin bagi koperasi untuk mengelola sumur-sumur minyak milik masyarakat dan sumur minyak menganggur (idle wells) yang tersebar di berbagai daerah.

Selain sektor energi, Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali bank koperasi. Kehadiran bank koperasi dinilai penting untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Tanah Air secara keseluruhan. Pemerintah bertekad mengubah persepsi publik yang selama ini memandang koperasi hanya terbatas pada usaha kecil atau layanan simpan pinjam. Ferry menegaskan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk berkembang ke industri skala besar.

Bahlil Pastikan Indonesia Lanjutkan Impor Minyak Rusia
  • Impor Minyak Rusia
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a68929a354ce/bahlil-pastikan-indonesia-lanjutkan-impor-minyak-rusia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan impor minyak dari Rusia akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Bahlil menyatakan impor tersebut dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G). Pembelian minyak asal Rusia itu melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.

Impor tersebut dimaksudkan juga untuk memastikan kecukupan cadangan energi serta pasokan yang cukup bagi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Pengiriman pertama sebanyak 770 ribu barel crude dari Kozimo Rusia tiba di Pelabuhan Balikpapan menggunakan tanker Sierra, dengan nilai sekitar US$ 75 juta, menandai implementasi kesepakatan bilateral yang baru.

OTT KPK di Pemalang: Bupati Anom Widiyantoro Ditangkap dan Kantor DPUPR Disegel
  • KPK OTT Bupati Pemalang
  • https://regional.kompas.com/read/2026/07/29/074138978/ott-kpk-di-pemalang-bupati-anom-widiyantoro-ditangkap-dan-kantor-dpupr

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Kendati demikian, belum diketahui pasti kasus yang menjerat Bupati Pemalang Anom dan pihak siapa saja yang turut diamankan terkait OTT tersebut. Selain menangkap Bupati Pemalang, Komisi Antirasuah diketahui juga melakukan penyegelan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Rumah tersebut diduga milik kerabat dekat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Danantara Bidik Investasi Industri Hulu Panel Surya
  • Investasi Industri Hulu Panel Surya
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6a689c199b9dc/danantara-bidik-investasi-industri-hulu-panel-surya

BPI Danantara menargetkan perluasan investasi di hulu industri panel surya dengan mengembangkan pasir silika sebagai bahan baku utama. Managing Director BPI Danantara Ardy Muawin mengatakan Program 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi anchor project untuk ‘menggalakkan’ industri hulu panel surya dengan menggalakkan produksi polisilikon, ingot, wafer, dan low iron tempered glass di dalam negeri.

Meskipun telah ada 34 pabrik modul surya yang menghasilkan hampir 11 GW per tahun, rantai hulu seperti polisilikon dan low iron tempered glass belum tersedia, padahal cadangan pasir kuarsa mencapai 17 miliar ton tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. CEO IESR dan wakil koordinator Satgas menekankan pentingnya dukungan kebijakan, termasuk TKDN, untuk mempercepat industrialisasi PLTS dan memastikan pengadaan komponen panel surya domestik meliputi seluruh rantai nilai, bukan hanya modul.

Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Mal Runtuh dan Puluhan Orang Hilang
  • Gempa M7.1 Guncang Jepang
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/29/055403165/gempa-m-71-guncang-jepang-mal-runtuh-dan-puluhan-orang-hilang?source=terpopuler

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Pulau Kyushu, Jepang, Selasa (28/7/2026), menyebabkan kerusakan bangunan, kebakaran, hingga gangguan transportasi. Puluhan orang dilaporkan terluka dan sejumlah korban masih hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Peringatan tsunami sempat diterbitkan untuk wilayah pesisir barat Prefektur Kumamoto dan tiga prefektur di sekitarnya. Namun, Badan Meteorologi Jepang mencabut peringatan tersebut sekitar dua jam setelah gempa terjadi.

Purbaya Jelaskan Penyebab Ratusan Daerah Sulit Menggaji ASN
  • Peluang Tambahan Anggaran, Pemotongan TKD
  • https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-jelaskan-penyebab-ratusan-daerah-sulit-menggaji-asn-2278822

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Oleh karena itu Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan dana untuk 490 daerah yang kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara. Namun, suntikan dana baru bisa terlaksana jika memperoleh izin dari Presiden Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memitigasi dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah dengan cermat. Pemerintah daerah diminta untuk tidak langsung memecat aparatur sipil negara ataupun pegawai pemerintah lainnya akibat dari pemangkasan dana TKD.

Kementerian Dalam Negeri juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi II Dewan Pewakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan untuk memetakan daftar pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji para aparatur sipil negara dan pegawai kontrak.

Kemendagri Petakan Daerah Terdampak Pemangkasan TKD
  • Pemetaan Kapasitas Fiskal Daerah, Pemotongan TKD
  • https://news.harianjogja.com/r-1265220/kemendagri-petakan-daerah-terdampak-pemangkasan-tkd

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memetakan pemerintah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri masih menyisir kapasitas fiskal setiap daerah untuk mengetahui tingkat kedaruratan dan mencari solusi yang tepat.

Menurut Bima, pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI masih membahas skema agar pemangkasan TKD tidak berujung pada kesulitan pemerintah daerah dalam membayar gaji pegawai. Dalam RAPBN 2026, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp650 triliun, turun 24,7% dari outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Angka ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya sempat mencapai Rp785,7 triliun (2021), Rp816,2 triliun (2022), Rp881,4 triliun (2023), dan Rp863,5 triliun (2024).

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai ruang fiskal daerah semakin sempit akibat pemangkasan TKD, karena pemerintah daerah harus menanggung penuh gaji PPPK yang pengangkatannya didorong pusat, sementara transfer dana dipotong signifikan. Akibatnya, 39 daerah dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK hingga akhir tahun dan 367 dari 415 kabupaten kesulitan memenuhi batas belanja pegawai 30% yang akan berlaku penuh pada 2027, sehingga pemerintah pusat perlu memetakan kapasitas fiskal agar pemangkasan TKD tidak mengganggu pembayaran ASN maupun layanan publik.

Search