dicetak pada tanggal: 21 Juli 2026 6:30 PM

LPS Akan Jalankan Program Penjaminan Polis, Ini Tiga Skenarionya
  • Program Penjaminan Polis LPS
  • https://keuangan.kontan.co.id/news/lps-akan-jalankan-program-penjaminan-polis-ini-tiga-skenarionya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap mengimplementasikan Program Penjaminan Polis (PPP). Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan Purba menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan tiga skenario implementasi PPP pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ferdinan menerangkan skenario pertama adalah optimistis yang memungkinkan program diaktifkan pada April 2027. Kedua, skenario moderat, yaitu aktivasi pada Juli 2027. Dia bilang kedua skenario itu dibangun dengan asumsi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Penjaminan Polis ditetapkan selambatnya pada September 2026. “Ketiga, skenario as planned, yakni paling lambat Januari 2028 sesuai amanat UU P2SK,” ujar Ferdinan.

Cakupan penjaminan dirancang meliputi seluruh lini usaha atau produk asuransi, kecuali produk reasuransi, unsur investasi pada Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unitlink, asuransi kredit, dan suretyship. nilai iuran awal dikenakan sebesar 0,1% dari ekuitas, lalu iuran berkala sebesar 0,1% per semester atau 0,2% per tahun dari dasar pengenaan iuran yang berasal dari Insurance Contract Liabilities (ICL) sebagai iuran berkala. Usulan PPP juga membatasi penjaminan yang dipertimbangkan, yaitu antara Rp500 hingga Rp700 juta.

Prabowo Beberkan Modus Ekspor Sawit: Jual Rp14.000, di Eropa Rp27.000
  • Modus Ekspor Sawit
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260721075417-4-752417/prabowo-beberkan-modus-ekspor-sawit-jual-rp14000-di-eropa-rp27000

Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang terjadi pada komoditas kelapa sawit. Menurutnya, praktik tersebut telah membuat Indonesia kehilangan potensi devisa dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

Prabowo menyoroti adanya perbedaan mencolok antara harga ekspor yang tercatat dari Indonesia dengan harga jual komoditas tersebut di pasar internasional. Ia menyebut harga kelapa sawit yang dilaporkan saat keluar dari Indonesia berkisar Rp14.000-Rp15.000 per kilogram, sementara harga yang diterima di pasar tujuan bisa mencapai Rp27.000 per kilogram.

DKI Targetkan Groundbreaking PSEL Setelah Bali, Operasi Komersial Awal 2028
  • PSEL Jakarta ditargetkan 2028
  • https://industri.kontan.co.id/news/dki-targetkan-groundbreaking-psel-setelah-bali-operasi-komersial-awal-2028

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan percepatan proyek dilakukan bersama pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia. Fokus awal pembangunan berada di dua lokasi prioritas, yakni Tanjungan di Kamal Muara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Chico menjelaskan, pembangunan PSEL di dua lokasi tersebut akan melengkapi fasilitas serupa di Sunter serta Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan. Secara keseluruhan, fasilitas-fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah ribuan ton sampah per hari sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang yang kapasitasnya telah berlebih.

“Kami menargetkan groundbreaking untuk fasilitas-fasilitas prioritas di Jakarta dilakukan secepat mungkin mengikuti batch berikutnya setelah Bali, dengan target commercial operation date (COD) pada awal 2028,” katanya. Meski demikian, Chico mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Hambatan tersebut antara lain sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan lahan beserta aksesibilitasnya, hingga penyesuaian teknologi dengan karakteristik sampah di Jakarta.

Polisi Dalami Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya
  • Kasus Penculikan Atlet Golf
  • https://tirto.id/polisi-dalami-dugaan-penculikan-atlet-golf-jesslyn-wijaya-hzZs

Polres Metro Jakarta Pusat tengah menyelidiki kasus dugaan penculikan yang menimpa atlet golf, Jesslyn Wijaya. Jesslyn diduga dibawa kabur secara paksa oleh sekelompok pria tak dikenal saat menghadiri perayaan ulang tahun keluarganya di Restoran Saung Kita, Mangga Besar, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 19:45 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

PS: Simpanan Masyarakat di Seluruh Kelompok Naik, Tanda Ekonomi Mikro Membaik
  • Kenaikan Simpanan Masyarakat
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a5de62fdf268/lps-simpanan-masyarakat-di-seluruh-kelompok-naik-tanda-ekonomi-mikro-membaik

Data LPS menunjukkan peningkatan jumlah rekening simpanan nasabah di semua kelompok pada kuartal II, menandakan perbaikan ekonomi mikro yang sejalan dengan indikator makro yang kuat. Ketua LPS Anggito Abimanyu menilai kenaikan terlihat pada jumlah rekening maupun nominal, terutama untuk segmen di atas Rp 5 miliar. Meskipun pertumbuhan year‑to‑date melambat dalam tiga bulan terakhir, indikator year‑on‑year tetap naik; jumlah penduduk tanpa rekening menurun menjadi sekitar 15 juta, sementara rekening aktif meningkat dan tidak aktif menurun, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang berlanjut.

LPS akan mengelaborasi indikator ekonomi mikro dan “super mikro” lewat analisis mutasi rekening serta transaksi nasabah; peningkatan simpanan mencerminkan pertumbuhan pendapatan dan konsumsi, dengan semua segmen nasabah—perorangan, korporasi, dan pemerintah—menunjukkan kenaikan nominal pada triwulan II‑2026.

Bank of China Pimpin Penerbitan Panda Bond Perdana Indonesia
  • Penerbitan Panda Bond
  • https://internasional.kontan.co.id/news/indonesia-siapkan-panda-bond-perdana-di-pasar-china-gandeng-bank-of-china?source=home_terbaru

Pemerintah Indonesia menunjuk sejumlah bank untuk mengatur penerbitan perdana obligasi panda (panda bond) berdenominasi yuan di pasar obligasi antarbank China. Berdasarkan dokumen mandat yang ditinjau Reuters, Bank of China akan bertindak sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner dalam penerbitan tersebut. Sementara itu, China International Capital Corporation (CICC), CITIC Securities, DBS Bank China, dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ditunjuk sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia memiliki peringkat utang Baa2 dari Moody’s, serta BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Selain itu, Indonesia juga mengantongi peringkat domestik AAA dari lembaga pemeringkat China, Lianhe, yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi penerbitan obligasi di pasar keuangan domestik China.

Prabowo Telah Pangkas 250 BUMN hingga Bulan Ini, Targetkan Bisa Hemat Rp 50 T
  • Pemangkasan Jumlah BUMN
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/6a5e006620b89/prabowo-telah-pangkas-250-bumn-hingga-bulan-ini-targetkan-bisa-hemat-rp-50-t

Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) akan terus dipangkas. Prabowo juga menargetkan angka penghematan puluhan triliun dari penutupan sejumlah perusahaan pelat merah ini.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memangkas sekitar 250 BUMN hingga akhir Juli, menghasilkan penghematan overhead sekitar Rp 50 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp 70‑80 triliun pada akhir Desember. Target akhir 2026 adalah menurunkan total BUMN dari 1.077 entitas menjadi maksimal 350 melalui mekanisme merger, konsolidasi, dan penutupan, yang berarti sekitar 700 BUMN akan dihilangkan.

Poin-Poin RUU PFII: Digodok DPR Tak Sampai Sebulan, Bakal Disahkan Hari Ini
  • RUU PFII
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a5eb23d614a0/poin-poin-ruu-pfii-digodok-dpr-tak-sampai-sebulan-bakal-disahkan-hari-ini

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di  Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (21/7). RUU yang dibahas kurang dari sebulan ini, antara lain mengatur insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini.

RUU awal terdiri dari 7 bab 53 pasal, setelah proses meaningful participation dan pembahasan DIM, disusun menjadi draft akhir 10 bab 73 pasal yang meliputi ketentuan umum, kelembagaan, pengadilan, dukungan pemerintah, dan fasilitas perpajakan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa besaran dan jangka waktu insentif pajak, termasuk kemungkinan pembebasan PPh hingga 50 tahun, masih dalam tahap pembahasan dan akan disesuaikan dengan Global Minimum Tax serta praktik terbaik di Singapura dan Dubai.

Ebola Menggila, Tercatat 2.344 Pasien, 900 Orang Meninggal
  • Wabah Ebola di Kongo
  • https://www.kompas.id/artikel/ebola-menggila-2344-pasien-900-tewas?open_from=Section_Berita

Pemerintah Republik Demokratik Kongo melaporkan korban meninggal akibat wabah Ebola telah mencapai 930 orang dari 2.344 kasus terkonfirmasi hingga Senin (20/7/2026). Angka tersebut meningkat tajam dibanding dengan pekan sebelumnya yang mencatat 754 kematian dari sekitar 2.000 kasus. Sekitar 90 persen kasus ditemukan di Provinsi Ituri, wilayah timur Kongo yang dilanda konflik dan pemberontakan. Wabah yang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 ini dipicu virus Ebola varian Bundibugyo yang sangat menular, sementara hingga kini belum tersedia vaksin maupun pengobatan spesifik yang efektif untuk varian tersebut.

Penanganan wabah semakin sulit akibat memburuknya situasi keamanan dan kekerasan terhadap fasilitas serta tenaga kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi secara optimal, sementara petugas medis, penggali kubur, dan pengangkut jenazah dilaporkan menjadi sasaran kemarahan warga. Serangan terhadap rumah sakit dan pusat penanganan Ebola juga menyebabkan sejumlah pasien melarikan diri, sehingga dikhawatirkan memperluas penularan. Di sisi lain, tenaga kesehatan melakukan mogok kerja karena belum menerima gaji dan kompensasi, meski tetap bekerja dalam kondisi berisiko tinggi.

WHO menyebut wabah kali ini berkembang sangat cepat dan menjadi penyebaran Ebola terbesar ketiga dalam sejarah, dengan sebagian besar kematian terjadi pada warga yang tidak memperoleh layanan kesehatan. Gejala Ebola meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, sakit tenggorokan, hingga muntah, diare, dan komplikasi kegagalan organ pada kasus berat. Wabah juga dilaporkan telah menyebar hingga Uganda dan Rwanda, mendorong sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan. Kanada bahkan membatasi masuknya orang asing yang dalam 21 hari terakhir bepergian dari Kongo, sementara WHO terus memantau perkembangan wabah dan dampaknya terhadap kawasan.

Menkes Ungkap Alasan Warga RI Tak Banyak yang Berumur Panjang
  • Penyebab Utama Usia Harapan Hidup Masyarakat Indonesia Belum Bisa Panjang
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8582960/menkes-ungkap-alasan-warga-ri-tak-banyak-yang-berumur-panjang

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab utama usia harapan hidup masyarakat Indonesia belum bisa lebih panjang. Menurutnya, saat ini pemicu terbesar bukan lagi penyakit menular, melainkan penyakit tidak menular seperti stroke, masalah jantung, kanker, dan gagal ginjal.

Menkes mengatakan penyakit-penyakit tersebut menjadi penyebab utama kematian yang akhirnya memicu usia harapan hidup masyarakat lebih pendek. Karena itu, ia menekankan pentingnya deteksi dini agar faktor risiko bisa ditemukan dan ditangani sebelum berkembang menjadi komplikasi berat. Ia menegaskan, menjaga tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan status gizi tetap dalam batas normal menjadi langkah penting untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular.

Bahlil Buka Peluang Harga Pertamax Turun Bulan Depan
  • Wacana Penurunan Harga BBM Non-Subsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260720205524-85-1382907/bahlil-buka-peluang-harga-pertamax-turun-bulan-depan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, pada bulan depan apabila tren harga minyak dunia terus melemah. Untuk membahas penyesuaian tersebut, ia mengatakan akan menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penyedia BBM swasta. Menurut Bahlil, penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasokan BBM nasional. Ia mengatakan stok BBM saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri telah dipastikan aman hingga akhir tahun.

Sudah Sepekan Tinggi Muka Air Bendung Katulampa di Titik Nol
  • Penyusutan Debit Ciliwung aikbat Kemarau Panjang
  • https://www.kompas.id/artikel/sepekan-tinggi-muka-air-di-bendung-katulampa-berada-di-titik-nol-sentimeter?open_from=Section_Berita_Utama

Debit Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, menyusut hingga mencapai titik 0 sentimeter selama sepekan terakhir. Kondisi ini menjadi periode terlama yang terpantau tahun ini, setelah dalam dua tahun sebelumnya penyusutan serupa hanya berlangsung satu hingga dua hari. Minimnya curah hujan di wilayah hulu selama sekitar dua bulan terakhir menjadi salah satu penyebab utama. Meski debit air menyusut, Bendung Katulampa yang telah beroperasi sejak 1911 tetap berfungsi sebagai pemantau dan sistem peringatan dini aliran Sungai Ciliwung menuju Jakarta.

Surutnya sungai dimanfaatkan warga untuk beraktivitas di sekitar Bendung Katulampa dan Pulo Geulis. Anak-anak bermain, mandi, memancing, dan mencari ikan di aliran sungai yang dangkal, sementara warga lainnya beraktivitas di dasar sungai yang mengering. Bendung Katulampa sendiri membagi aliran Sungai Ciliwung menjadi dua, yakni menuju Bogor, Depok, dan Jakarta serta aliran Kali Baru Timur yang digunakan untuk irigasi. Kondisi ini juga mengingatkan warga terhadap perubahan kualitas sungai, yang menurut warga setempat dahulu masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi kini telah tercemar dan tidak lagi dimanfaatkan sebagai sumber air.

Penyusutan debit Ciliwung menjadi bagian dari dampak kemarau berkepanjangan yang melanda Jawa Barat. Hingga awal Juli 2026, kekeringan telah meluas ke enam kabupaten dan kota serta menyebabkan lebih dari 10.000 warga mengalami krisis air bersih. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di sekitar 90 persen wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan krisis air bersih jika tidak diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air yang tepat.

Prabowo Buka Peluang Beri Bantuan Bahan Bangunan ke Masyarakat
  • Bantuan Bahan Bangunan, Sidang Kabinet Paripurna
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260720162123-532-1382785/prabowo-buka-peluang-beri-bantuan-bahan-bangunan-ke-masyarakat

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pemberian bantuan berupa bahan bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat. Ia menyampaikan itu dalam taklimatnya di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Prabowo mengatakan langkah itu membuka ruang untuk menambah jumlah penerima manfaat.

Ia pun menginstruksikan Kementeria Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk mengkaji opsi ini. Terlebih, Prabowo ingin penerima manfaat pada program ini bisa terus bertambah. Sejauh ini, program bantuan stimulan perumahan swadaya menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah. Adapun jumlah penerima manfaat program bantuan itu mencapai 400 ribu.

Hasto Minta Kasus Febrie Diusut Berdasarkan Fakta, Bukan Narasi Politik
  • Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah
  • https://surabaya.bisnis.com/read/20260720/531/1989546/hasto-minta-kasus-febrie-diusut-berdasarkan-fakta-bukan-narasi-politik

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan penegakan hukum atas dugaan kasus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah harus berbasis fakta bukan narasi politik.

Hasto juga menyoroti hasil penggeledahan yang dilakukan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya di kediaman Febrie di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, aparat menyita 74 kilogram emas batangan serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, temuan tersebut semakin mengikis kepercayaan publik terhadap sosok pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan.

Menanggapi klaim Hotman Paris bahwa proses hukum terhadap Febrie dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo, Hasto kembali menegaskan aparat penegak hukum harus bekerja secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea yang merupakan kuasa hukum Ferbrie menilai Febrie Adriansyah yang selama ini menjadi kebanggaan Presiden Prabowo justru dikriminalisasi tanpa sepengetahuan kepala negara.

Prabowo Minta Ara Prioritaskan Perumahan Khusus Hakim
  • Kesejahteraan Hakim, Perumahan untuk Hakim, Sidang Kabinet Paripurna
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260720164803-532-1382809/prabowo-minta-ara-prioritaskan-perumahan-khusus-hakim

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) memprioritaskan pengadaan perumahan bagi hakim. Presiden menyampaikan itu dalam taklimatnya di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Prabowo menegaskan ia bertekad terus memperbaiki taraf hidup hakim di Indonesia.

Prabowo menaruh perhatian penuh agar hakim di Indonesia bisa hidup layak, sehingga dapat menurunkan potensi menerima sogokan di pengadilan. Ia juga mengaku mendapat laporan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto bahwa gaji Ketua MA Indonesia kini lebih besar dibanding Ketua MA Singapura. Prabowo menaruh perhatian penuh agar hakim di Indonesia bisa hidup layak, sehingga dapat menurunkan potensi menerima sogokan di pengadilan. Ia juga mengaku mendapat laporan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto bahwa gaji Ketua MA Indonesia kini lebih besar dibanding Ketua MA Singapura.

OTT Lagi, Kini Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang Dicokok KPK
  • OTT Kepala Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/21/06021741/ott-lagi-kini-bupati-lombok-barat-lalu-ahmad-zaini-yang-dicokok-kpk

Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK dalam OTT pada Senin (20/7/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim KPK menangkap 19 orang dalam operasi tersebut. Budi mengatakan, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen dari rangkaian OTT ini Adapun OTT yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat.

OTT ini menambah daftar panjang kepala daerah yang ditangkap KPK. Sejak Januari hingga Juli 2026, sudah ada 11 orang kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi, yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, hingga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Aulia Rahman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kasus mereka mencakup pemerasan fee proyek, suap jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga gratifikasi, dan pemerasan terhadap ASN.

Merespons berulangnya OTT terhadap kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin. Pasalnya, pemerintah pusat sudah memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, tetapi korupsi masih saja terjadi.

Kecewa Berat, Alasan Presiden UEFA Boikot Final Piala Dunia 2026
  • Polemik Kebijakan Intervensi Aturan Teknis Permainan Sepak Bola FIFA
  • https://sport.detik.com/juara-bola-dunia-2026/bola-dunia/d-8582854/kecewa-berat-alasan-presiden-uefa-boikot-final-piala-dunia-2026

Presiden UEFA Aleksander Ceferin disebut memilih tidak menghadiri final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di New Jersey sebagai bentuk kekecewaan terhadap FIFA. Hubungan UEFA dan FIFA disebut memanas akibat sejumlah kebijakan yang dinilai menabrak aturan sepak bola dan mengancam integritas institusi. Salah satu pemicunya adalah penangguhan kartu merah Folarin Balogun yang memungkinkan pemain Amerika Serikat tersebut tetap tampil, yang oleh UEFA dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap integritas kompetisi.

Perbedaan sikap juga terlihat dalam sejumlah isu lain, termasuk persoalan imigrasi di Amerika Serikat, perubahan aturan teknis pertandingan, hingga penerapan jeda minum dan jeda pertandingan final yang dinilai terlalu panjang. UEFA juga mengkritik kebijakan harga tiket dinamis FIFA yang dianggap membuat biaya menonton pertandingan semakin mahal. Sebaliknya, UEFA berjanji menjaga harga tiket Euro 2028 tetap terjangkau dan tidak menerapkan sistem kenaikan harga dinamis.

Ketegangan semakin terlihat setelah Ceferin disebut menolak gagasan Presiden FIFA, Gianni Infantino untuk memperluas Piala Dunia 2030 menjadi 64 peserta. Dalam perkembangan turnamen 2026, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-113. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih juara pada 2010.

DJP Gandeng TNI, Polri hingga Babinsa Awasi Wajib Pajak, Ada Apa?
  • DJP gandeng TNI Polri Babinsa Awasi WP
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260721070425-4-752403/djp-gandeng-tni-polri-hingga-babinsa-awasi-wajib-pajak-ada-apa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan yang lebih luas. Tak hanya mengandalkan kunjungan lapangan, otoritas pajak kini juga memanfaatkan teknologi digital hingga jejaring aparat teritorial TNI dan Polri untuk mengumpulkan data ekonomi.

Strategi baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Dalam aturan tersebut, DJP menetapkan dua metode utama pengumpulan data ekonomi guna mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak, yakni pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data non-lapangan.

Menata Ulang Biaya Politik, Menyelamatkan Demokrasi
  • Biaya Politik
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/20/07550051/menata-ulang-biaya-politik-menyelamatkan-demokrasi?page=all

Demokrasi elektoral di Indonesia kini ditandai oleh biaya politik yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan imbalan jabatan, sebagaimana ditunjukkan riset LP3ES bersama KITLV, Undip, dan UGM yang menemukan rata-rata kandidat pemenang Pilkada 2024 menghabiskan Rp 27,4 miliar, sementara gaji kepala daerah selama lima tahun tidak mencapai Rp 500 juta. Pola serupa juga terungkap dalam survei KPK dan Kemendagri yang memperkirakan pencalonan bupati/wali kota membutuhkan Rp 20–30 miliar dan kursi gubernur hingga Rp 100 miliar, di luar ongkos negara sebesar Rp 76 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehingga demokrasi perlahan bergeser menjadi seleksi kekayaan alih-alih seleksi kapasitas kepemimpinan.

Usulan KPK agar negara membiayai alat peraga kampanye dan mendorong migrasi ke kampanye digital patut diapresiasi. Namun, kebijakan ini baru akan efektif meredam korupsi jika disertai pembatasan tegas atas kampanye konvensional berbiaya besar. Tanpa itu, subsidi negara bisa menjadi tambahan biaya, membuka celah korupsi dalam pengadaan, atau bergeser ke kanal sulit diawasi seperti buzzer dan bantuan sembako. Praktik internasional menunjukkan kombinasi subsidi negara dengan pembatasan sumbangan swasta, seperti di Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, yang menjaga transparansi sekaligus mendorong partai membangun dukungan riil.

Penindakan korupsi selalu terlambat karena kerugian dan krisis kepercayaan sudah terjadi, sehingga solusi harus berupa reformasi pendanaan politik: memperkuat transparansi partai, mendorong digitalisasi kampanye, dan memperketat pengawasan, agar demokrasi lebih akuntabel dan memberi ruang bagi pemimpin berintegritas.

Permintaan AI Melonjak, Telkom Grup Tambah Jalur Kabel Bawah Laut ke Singapura
  • Telkom Grup Tambah Jalur Kabel Bawah Laut ke Singapura
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a5e3bf5676d6/permintaan-ai-melonjak-telkom-grup-tambah-jalur-kabel-bawah-laut-ke-singapura

PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, bersama perusahaan infrastruktur digital BW Digital dan didukung Nongsa Digital Park (NDP), mendaratkan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable (NCC) di Batam, Senin (20/7). Kabel ini dibangun untuk memenuhi peningkatan kebutuhan konektivitas berkapasitas tinggi dan berlatensi rendah seiring pesatnya pertumbuhan layanan cloud, hyperscaler, akal imitasi (AI), dan pusat data di Asia Tenggara.

Pendaratan kabel tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Managing Director Business-2 Danantara Indonesia Setyanto Hantoro, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, serta jajaran direksi Telkom, Telin, BW Digital, dan Nongsa Digital Park.

Perdokhi Dorong Transformasi Istithaah Kesehatan Haji Berbasis ICF-WHO
  • Penguatan Sistem Istithaah melalui ICF-WHO Calon Jamaah Haji
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tii3ws483/perdokhi-dorong-transformasi-istithaah-kesehatan-haji-berbasis-icfwho-part2

Perhimpunan Dokter Haji Indonesia (Perdokhi) mengusulkan perubahan mendasar dalam sistem pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji. Penilaian istithaah kesehatan dinilai tidak cukup hanya berdasarkan diagnosis penyakit, tetapi juga perlu mengukur kemampuan fungsional jamaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Usulan ini disampaikan dalam Seminar dan FGD Pra Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji 1447 H/2026 M di Jakarta, dengan pendekatan International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-WHO) yang menilai fungsi tubuh, aktivitas, partisipasi, serta faktor lingkungan.

Ketua Umum Perdokhi, dr. Syarief Hasan Lutfie, menyatakan penguatan sistem istithaah melalui ICF-WHO akan mendorong pelayanan kesehatan haji yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berpusat pada jamaah. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dr Dani Pramudya menambahkan, transformasi ini membuka peluang pembinaan kesehatan secara berkelanjutan, mulai dari masa tunggu, masa operasional haji, hingga setelah jamaah kembali ke Tanah Air, sehingga jamaah diharapkan lebih sehat dan mandiri.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah dokumen strategis, seperti policy brief, coherent action plan, visual framework, dan roadmap implementasi ICF-WHO 2027–2030. Penerapannya direncanakan dimulai melalui uji coba pada 2027, pelatihan nasional pada 2028, perluasan implementasi pada 2029, dan penerapan secara nasional pada 2030. Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem kesehatan haji nasional agar lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan serta kemampuan fungsional jamaah.

CKG Ungkap Masalah Kesehatan di Setiap Kelompok Usia
  • Pelayanan Cek Kesehatan Gratis Lampaui Target Mingguan Pemerintah
  • https://dinkes.acehprov.go.id/detailpost/ckg-ungkap-masalah-kesehatan-di-setiap-kelompok-usia

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus memperkuat deteksi dini penyakit dan sejak 2026 mulai memasuki tahap pengobatan bagi peserta yang terdiagnosis menderita penyakit kronis, terutama hipertensi dan diabetes melitus. Hingga 5 Juli 2026, sebanyak 59,6 juta masyarakat telah mengikuti CKG, melampaui target mingguan pemerintah. Kementerian Kesehatan optimistis target 130 juta peserta hingga akhir 2026 dapat tercapai, seiring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di sekolah pada tahun ajaran baru. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, CKG menjadi fondasi perubahan paradigma layanan kesehatan dari berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan.

Hasil CKG juga memetakan berbagai persoalan kesehatan berdasarkan kelompok usia. Pada bayi baru lahir, skrining menunjukkan bahwa penyakit jantung bawaan kritis menjadi temuan utama yang memerlukan tindak lanjut. Sementara pada anak usia sekolah hingga remaja, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah karies gigi, diikuti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan kesehatan mental, risiko tuberkulosis, serta persoalan gizi. Data tersebut juga menunjukkan Indonesia menghadapi double burden of malnutrition, yakni tingginya kasus gizi kurang dan gizi lebih atau obesitas secara bersamaan.

Selain deteksi dini, CKG kini berfokus pada pengendalian penyakit kronis melalui pengobatan rutin. Hasil sementara menunjukkan hampir separuh pasien hipertensi yang kembali menjalani pemeriksaan berhasil mengendalikan tekanan darah, sementara sekitar 69 persen pasien diabetes yang kembali diperiksa berhasil mengontrol kadar gula darah. Pemerintah menargetkan lebih banyak penderita menjalani pengobatan secara rutin, dengan harapan dapat menekan angka kematian akibat penyakit jantung dan stroke serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang berkelanjutan.

4 Fakta Bentrokan di Adonara NTT Telan Korban Jiwa
  • Konflik di Adonara NTT
  • https://news.detik.com/berita/d-8581339/4-fakta-bentrokan-di-adonara-ntt-telan-korban-jiwa

Bentrokan antara warga dua desa di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali pecah. Sebanyak 3 orang dilaporkan tewas dan 20 rumah terbakar. Konflik antarwarga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak ini terjadi pada Sabtu (18/7/2026) pagi. Diketahui, bentrok antarawarga kedua desa ini terjadi sejak lama. Konflik dipicu saling klaim kepemilikan tanah adat yang belum juga rampung. Kasus tersebut sudah sempat dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur beberapa waktu lalu. Meski begitu, bentrokan masih terjadi. Bahkan, pada 9 Mei lalu, belasan rumah ludes dibakar dan tujuh warga terkena peluru hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Pendataan jumlah korban maupun kerusakan rumah masih terus dilakukan setelah bentrokan antardua desa tersebut. Sejumlah guru dan siswa dievakuasi lewat jalur laut akibat bentrokan antarwarga Desa Narasaosina dan Waiburak ini. Para siswa dan guru tersebut dievakuasi saat sedang berada di bumi perkemahan SMPN 1 Adonara Timur. Muhammad menuturkan para siswa seharusnya mengikuti kemah hingga Minggu (19/7). Namun, mereka dipulangkan lebih awal di tengah memanasnya konflik Desa Narasaosina dan Waiburak. Kasi Humas Polres Flores Timur AKP Eliezer A. Kalelado mengatakan personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di wilayah Adonara Timur untuk menjaga keamanan pascabentrokan hingga situasi benar-benar aman dan terkendali.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Muhammadiyah Perluas Perlindungan Sosial
  • Perluasan Jaminan Sosial Pekerja
  • https://rri.co.id/toli-toli/regional/2581602/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-muhammadiyah-perluas-perlindungan-sosial

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Toli-Toli menggelar sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bumi Harapan, Kabupaten Toli-Toli, ini diikuti oleh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pengurus amal usaha, kepala sekolah, pimpinan fasilitas kesehatan, serta pengelola unit usaha Muhammadiyah. Tujuannya adalah memperluas jaminan sosial bagi seluruh pekerja di lingkungan Muhammadiyah.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai manfaat lima program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan edukasi terkait pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pengajuan klaim, serta pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk mempermudah layanan kepada peserta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Toli-Toli, Amaluddin ZM, menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial tanpa memandang jenis pekerjaan atau status hubungan kerja. Melalui sinergi dengan Muhammadiyah yang memiliki jaringan amal usaha luas, BPJS Ketenagakerjaan berharap kepesertaan aktif semakin meningkat, mendukung tercapainya Universal Coverage Jamsostek (UCJ), serta memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja beserta keluarganya.

Kemenhub Pastikan Seluruh Angkutan Perintis Tetap Beroperasi hingga Akhir 2026
  • Layanan Angkutan Perintis
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/20/085112226/kemenhub-pastikan-seluruh-angkutan-perintis-tetap-beroperasi-hingga-akhir-2026

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan seluruh layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir 2026. Layanan tersebut dipertahankan untuk menjaga konektivitas masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil (3TP). Keberadaannya juga mendukung distribusi logistik serta aktivitas ekonomi daerah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan layanan angkutan perintis. Layanan itu mencakup angkutan jalan, angkutan barang, hingga penyeberangan. Aan juga membantah informasi yang menyebut layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan. Menurut dia, operasional penyeberangan perintis di wilayah tersebut tetap berjalan sesuai rencana kerja 2026.

DJP Kemenkeu Resmi Libatkan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak
  • Pelibatan TNI Polri dalam pengawasan Wajib Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260720074122-532-1382568/djp-kemenkeu-resmi-libatkan-tni-polri-awasi-wajib-pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026 lalu. Dalam surat edaran itu, unsur TNI dan Polri yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Unsur aparat tersebut khususnya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jejaring informasi pada pengawasan wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, maupun wilayah. Selain itu, kegiatan pengawasan juga dilakukan dengan pendekatan telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah Wajib Pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan/penyidikan/proses bisnis lainnya, dan taxation partnership.

Bimo mengungkapkan pengawasan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak mengingat sistem pelaporan mandiri (self assessment) yang diterapkan di Indonesia. Langkah ini untuk mewujudkan kepatuhan yang berkesinambungan. Sementara, pengawasan wilayah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja.

Status Tersangka yang Digugat Roy Suryo Diputuskan Siang Ini
  • Sidang Praperadilan Roy Suryo
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/20/07393751/status-tersangka-yang-digugat-roy-suryo-diputuskan-siang-ini

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusannya dalam sidang praperadilan kedua yang digugat Roy Suryo, Senin (20/7/2026) siang. Gugatan yang teregistrasi dalam nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL ini berkaitan dengan penetapan status tersangka pada Roy Suryo dalam kasus manipulasi dokumen ijazah Jokowi yang dituduh palsu. “Pembacaan putusan sesuai jadwal akan kami bacakan hari Senin, 20 Juli 2026 jam 13.00 WIB siang,” kata Hakim I Ketut Darpawan. Dalam gugatan ini, Roy dan kuasa hukumnya meyakini bahwa penetapan tersangka tidak sah. Dia menyoroti Pasal 32 UU ITE tentang manipulasi dokumen yang disangkakan kepadanya. Sebab, dia mengeklaim tak pernah memanipulasi ijazah Jokowi.

Dia kembali menegaskan, hal yang dilakukannya adalah menganalisis dokumen digital ijazah Jokowi yang diunggah Dian Sandi di media sosial X. Menurut penelusuran yang dia lakukan bersama tim kuasa hukum, ada sejumlah akun yang turut mengunggah foto tersebut. Namun, beberapa orang lainnya kemudian menghapus unggahan itu. Oleh karena itu, dia menilai perbuatannya tak sesuai dengan Pasal 32 UU ITE yang disangkakan padanya, dan meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dia. Kuasa hukumnya, Ghafur Sangaji menilai, penyangkaan Roy dengan Pasal 32 ini telah melawan hukum dan terkesan dipaksakan karena tidak relevan. Sebab, dalam bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jokowi yang dihadirkan di persidangan, disebutkan bahwa Jokowi tak mengakui dokumen yang diunggah itu milik dia.

Cari Dana Rp32 T, Purbaya Lelang 9 Surat Utang Besok
  • Lelang SUN
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260720081916-17-752054/cari-dana-rp32-t-purbaya-lelang-9-surat-utang-besok

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadwalkan lelang sembilan seri surat utang negara (SUN) besok, Selasa (21/7/2026). Target indikatif lelang sembilan seri SUN itu senilai Rp32 triliun, dengan target maksimal yang dimenangkan 150 persen dari target indikatif.

Adapun sembilan seri surat utang berdenominasi rupiah yang dilelang itu terdiri dari tiga seri tenor pendek, alias surat perbendaharaan negara (SPN). Tingkat kupon ketiga SPN baru itu ialah diskonto. Sementara itu, enam seri lainnya berupa tenor panjang dalam bentuk obligasi negara (ON). Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan tanggal setelmen pada Kamis (23/7/2026).

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Mengapa Karhutla di Indonesia Sulit Dipadamkan? Ternyata Bermula dari Banyak Titik Api
  • Problem karhutla di Indonesia
  • https://www.kompas.id/artikel/mengapa-karhutla-di-indonesia-sulit-dipadamkan-ternyata-bermula-dari-banyak-titik-api?open_from=Section_Berita_Utama

Memasuki musim kemarau, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memprioritaskan enam provinsi rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, serta memantau daerah lain yang mulai mengalami lonjakan suhu seperti Aceh. Di Papua Selatan, perhatian juga meningkat setelah munculnya banyak titik api di kawasan proyek food estate dan area konsesi. Walhi mencatat 399 dari 1.292 titik panas pada 1–9 Juli 2026 berada di wilayah yang telah mengalami perubahan tata ruang akibat proyek strategis nasional maupun izin usaha.

Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam Environmental Research Letters mengungkap bahwa kebakaran besar umumnya tidak berasal dari satu titik api, melainkan dari puluhan hingga ratusan titik api yang muncul secara terpisah lalu menyatu menjadi kebakaran berskala besar. Analisis terhadap bencana kabut asap 2015 menunjukkan sekitar 84 persen jaringan kebakaran memiliki lebih dari satu titik asal. Lokasi kemunculan titik api dipengaruhi oleh kombinasi aktivitas manusia, karakter bentang alam, dan tingkat kekeringan atmosfer yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan karhutla perlu bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah munculnya banyak titik api sejak dini. Upaya pencegahan harus difokuskan pada kawasan yang rentan mengalami perubahan penggunaan lahan, termasuk hutan hujan dan wilayah konsesi, dengan memperkuat deteksi dini serta pengawasan selama musim kemarau. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko kebakaran besar dan mencegah terulangnya bencana kabut asap di masa depan.

AS Gempur Iran Sembilan Malam Berturut-turut, Korban Terus Bertambah
  • Konflik AS-Iran
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/20/085544426/as-gempur-iran-sembilan-malam-berturut-turut-korban-terus-bertambah

Amerika Serikat (AS) melanjutkan serangan militer terhadap Iran untuk malam kesembilan secara berturut-turut pada Minggu (19/7/2026) waktu setempat. Operasi tersebut menjadi bagian dari kampanye yang diklaim Washington bertujuan melemahkan kemampuan militer Teheran dalam menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Perang yang telah berlangsung hampir lima bulan itu terus memakan korban. Pada perkembangan terbaru, jumlah personel militer AS yang tewas sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026 menjadi 17 orang. Sementara itu, otoritas Iran menyatakan sedikitnya 50 orang meninggal dunia dan lebih dari 500 lainnya terluka akibat gelombang serangan terbaru AS yang berlangsung bulan ini.

Serangan dari kedua pihak memicu kekhawatiran bahwa konflik akan kembali berkembang menjadi perang terbuka. Washington dan Teheran saling menuduh telah melanggar kerangka nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) yang disepakati pada Juni lalu untuk meredakan konflik. Dalam beberapa hari terakhir, serangan AS juga meluas hingga menyasar infrastruktur sipil, termasuk fasilitas desalinasi Bonji yang menyebabkan sekitar 10.000 warga kehilangan pasokan air bersih. Di sisi lain, Iran meningkatkan serangan balasan ke berbagai target di kawasan Teluk, termasuk di Bahrain, Arab Saudi, dan Yordania.

Menurut perusahaan intelijen maritim Kpler, jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz turun ke level terendah dalam tiga pekan terakhir. Pada Kamis, hanya delapan kapal yang tercatat melintas, turun dari 15 kapal sehari sebelumnya. Di tengah perlambatan tersebut, harga minyak dunia ikut melonjak. Minyak mentah Brent naik hampir 3 persen menjadi sekitar 90,7 dollar AS per barrel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 2,5 persen menjadi sekitar 84,6 dollar AS per barrel.

Saat Prabowo Lempar Sinyal Kurangi Anggaran TNI-Polri demi Atasi Kemiskinan
  • Wacana Pengurangan Anggaran TNI-Polri
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/20/08425151/saat-prabowo-lempar-sinyal-kurangi-anggaran-tni-polri-demi-atasi-kemiskinan?page=all#page2

Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan dan polisi saat menghadiri acara Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Mulanya, Prabowo menyorot soal penghematan anggaran demi menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di acara itu, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jajaran TNI-Polri yang hadir pun terdengar menyatakan kesiapan saat Prabowo tanya apakah rela jika dikurangi anggarannya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI tersebut sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN. Menurut dia, efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave berpandangan, jika ada pemangkasan anggaran di sektor pertahanan perlu dilakukan secara terukur serta perencanaan matang.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, operasional TNI akan terganggu jika anggaran pertahanan dikurangi. Ia menuturkan,  jika nantinya ada efisiensi atau pengurangan anggaran pertahanan, tentu TNI harus melakukan penyesuaian ulang agar tugas tetap berjalan optimal. Ia melanjutkan, soal usulan tambahan anggaran tersebut baru akan diputuskan setelah Sidang Tahunan di Gedung DPR/MPR/DPD yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.

Penggunaan Dana SAL Lebih Ketat, Disiplin Fiskal Meningkat
  • Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260720/90/1989284/penggunaan-dana-sal-lebih-ketat-disiplin-fiskal-meningkat

Ketentuan baru mengenai penggunaan Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dinilai memperkuat tata kelola fiskal sekaligus meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Regulasi tersebut membedakan penggunaan SAL untuk menjaga stabilitas fiskal dengan pembiayaan program baru yang kini wajib mendapat persetujuan DPR.

Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Erwin Syahrial mengatakan perubahan aturan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

PP Baru Atur Tarif PNBP Kewarganegaraan, Pelepasan Status WNI Dikenai Tarif Rp 5 Juta
  • Tarif PNBP Kewarganegaraan
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tigay7370/pp-baru-atur-tarif-pnbp-kewarganegaraan-pelepasan-status-wni-dikenai-tarif-rp-5-juta-part2

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan tarif baru untuk berbagai layanan kewarganegaraan, termasuk permohonan pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) dan naturalisasi. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, WNI yang mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan atas keinginan sendiri kepada Presiden dikenai tarif Rp 5 juta per permohonan.

Pemerintah juga menetapkan tarif Rp 3,5 juta untuk penerbitan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara itu, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dikenai tarif Rp 1 juta per permohonan. Tarif yang sama juga berlaku untuk permohonan penerbitan surat keputusan tentang tetap menjadi WNI. Penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan dikenai tarif Rp 500 ribu per permohonan.

BI Rate Diramal Naik 25 Bps Jadi 6%, Terpicu Inflasi & Rupiah
  • Potensi Kenaikan BI Rate
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115541/bi-rate-diramal-naik-25-bps-jadi-6-terpicu-inflasi-rupiah

Ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basispoin (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2026. Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia Irman Faiz memperkirakan potensi kenaikan suku bunga acuan ini dipicu inflasi utama yang mendekati batas atas kisaran target BI, yakni 2,5% +-1% dan tekanan depresiasi rupiah yang terus berlanjut.

Sekolah Rakyat: Visi Mulia yang Harus Dijaga dari Jebakan Segregasi
  • Potensi Segregasi Sosial pada Program Sekolah Rakyat
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/20/072500971/sekolah-rakyat--visi-mulia-yang-harus-dijaga-dari-jebakan-segregasi?page=all#page2

Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR), ditujukan untuk memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat. Berbeda dengan MBG dan KDMP yang banyak menuai kritik, Sekolah Rakyat relatif minim sorotan negatif karena masih dijalankan dalam skala terbatas, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta menawarkan layanan pendidikan berasrama secara gratis lengkap dengan makan bergizi, seragam, dan perangkat belajar. Program ini juga dinilai memiliki legitimasi sosial yang kuat karena bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Meski demikian, Sekolah Rakyat bukan tanpa catatan. Sejumlah kalangan, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menilai model sekolah khusus bagi anak miskin berpotensi menciptakan segregasi sosial dan stigma terhadap peserta didik. Selain itu, pengelolaan sekolah di bawah Kementerian Sosial dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kemendikdasmen, sementara sebagian pihak berpendapat anggaran besar program tersebut seharusnya juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas sekolah negeri dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Untuk memperkuat dampaknya, pemerintah didorong melakukan sejumlah penyempurnaan, antara lain mengubah konsep Sekolah Rakyat menjadi asrama pendukung agar siswa tetap belajar di sekolah umum yang inklusif, mengintegrasikan tata kelola antara Kemensos dan Kemendikdasmen, serta memperluas bantuan pendidikan berupa biaya hidup, transportasi, seragam, dan perangkat belajar bagi anak-anak yang putus sekolah. Dengan pendekatan tersebut, tujuan memutus kemiskinan melalui pendidikan dapat dicapai tanpa menciptakan sekat sosial baru.

Menteri Digital Singapura: Kami Tak Ingin Manusia Tersingkir karena AI
  • Komitmen Singapura terhadap AI
  • https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a5cfe32b2ab9/menteri-digital-singapura-kami-tak-ingin-manusia-tersingkir-karena-ai

Pemerintah Singapura menjanjikan perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak akan menyingkirkan manusia. Jiran Indonesia itu akan menjadikan AI jadi mitra yang mampu menggenjot produktivitas manusia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo saat berbincang bersama sejumlah jurnalis Indonesia awal pekan lalu. Menurutnya, keberadaan AI harus tetap berpusat kepada manusia. Josephine Teo menegaskan AI harus berpusat kepada manusia, menjadi asisten, rekan tim, dan kolaborator, bukan menggantikan manusia. Pemerintah Singapura berkomitmen agar AI bekerja untuk melayani manusia dan tidak menyingkirkan tenaga kerja.

Singapura mengadopsi pendekatan tidak menganggap enteng dan tidak berasumsi. Pemerintah menekankan bahwa orang yang memiliki kemampuan AI akan menggantikan yang tidak, sehingga fokus pada penguasaan AI melalui kebijakan pelatihan, insentif korporasi, dan peningkatan kompetensi perusahaan.

Singapura menetapkan tiga arah utama: menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap AI, menjaga kohesi sosial, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan.

Mengapa Agama dan Politik Sulit Dipisahkan? Refleksi Karl Marx untuk Indonesia
  • Agama dan Politik, Karl Marx
  • https://kumparan.com/muh-fauzan-dzaky-salam/mengapa-agama-dan-politik-sulit-dipisahkan-refleksi-karl-marx-untuk-indonesia-27mSGwI73b2

Hubungan agama dan politik adalah hubungan yang saling memengaruhi dan berinteraksi dalam membentuk kehidupan masyarakat. Di Indonesia, agama menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kedekatan antara agama dan politik juga menghadirkan tantangan. Ketika agama dijadikan alat mobilisasi politik, ruang demokrasi berpotensi bergeser dari kompetisi gagasan menuju kompetisi identitas. Akibatnya, masyarakat dapat terpolarisasi bukan karena perbedaan pandangan mengenai solusi atas persoalan bangsa, melainkan karena perbedaan identitas yang sebenarnya merupakan bagian dari keberagaman Indonesia.

Menurut Karl Marx, filsuf, ekonom, dan pemikir sosial asal Jerman yang dikenal melalui analisisnya mengenai kapitalisme, kelas sosial, dan hubungan antara ekonomi dengan kehidupan masyarakat, menilai bahwa di satu sisi agama mampu memberikan harapan dan makna hidup bagi mereka yang tertindas, namun di sisi lain, fungsi tersebut dapat membuat masyarakat menerima kondisi yang tidak adil tanpa berupaya mengubah struktur sosial yang menyebabkan penderitaan tersebut. Daniel L. Pals menjelaskan bahwa kritik Marx bukanlah kritik terhadap kepercayaan pribadi seseorang, melainkan analisis mengenai bagaimana agama dapat berfungsi dalam sistem sosial tertentu.

Dalam konteks Indonesia modern, fenomena politik identitas, penggunaan simbol agama, hingga mobilisasi massa berbasis keagamaan menunjukkan bahwa agama tetap menjadi faktor penting dalam demokrasi. Tantangannya adalah menjaga agar agama menjadi sumber moralitas, keadilan, dan persatuan, bukan sekadar alat politik praktis. Refleksi Marx membantu masyarakat bersikap kritis terhadap instrumentalisasi agama, sementara media sosial memperkuat urgensi literasi digital agar publik tidak mudah terjebak dalam polarisasi.

Pemerintah Perkuat Peternakan Sapi Perah untuk Kurangi Ketergantungan Impor Susu
  • Penguatan Peternakan Sapi Perah
  • https://foto.bisnis.com/view/20260720/1989224/pemerintah-perkuat-peternakan-sapi-perah-untuk-kurangi-ketergantungan-impor-susu

Pemerintah terus memperkuat sektor hulu peternakan sapi perah guna meningkatkan produksi susu dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas peternak, perbaikan kualitas ternak, serta pengembangan kemitraan dengan industri pengolahan susu.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mewujudkan kemandirian susu nasional di tengah tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat. Saat ini kebutuhan susu nasional diperkirakan mencapai sekitar 4,5 hingga 5 juta ton per tahun. Namun, produksi susu segar dalam negeri masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. Sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga pemerintah mendorong penguatan ekosistem peternakan sapi perah dari hulu hingga hilir.

Kepala Bakom yang Agresif Malah Berpotensi Jadi Beban Politik Pemerintah
  • Kepala Bakom RI, Komunikasi Publik
  • https://www.akurat.co/politik/874821/kepala-bakom-yang-agresif-malah-berpotensi-jadi-beban-politik-pemerintah

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai gaya komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang dinilai agresif justru berpotensi memunculkan resistensi publik dan menjadi beban politik bagi pemerintah.

Ujang juga menilai gaya komunikasi yang dianggap terlalu agresif dapat memperbesar sentimen negatif terhadap Bakom, baik terhadap figur pimpinan maupun lembaganya. Karena itu, dia mendorong agar pola komunikasi pemerintah dievaluasi apabila memang dinilai publik terlalu konfrontatif.

Dia mengatakan “karena bagaimanapun Bakom itu corong pemerintah. Tentu kalau komunikasinya dianggap tidak bagus, dianggap tidak baik oleh publik, maka bisa menjadi beban bagi pemerintah itu sendiri.”

Formula PKC di Balik Modernisasi China
  • Geopolitik, Partai Komunis China, Teknologi Strategis
  • https://www.kompas.id/artikel/formula-pkc-di-balik-modernisasi-china

Partai Komunis China menjadi salah satu partai politik yang mampu mengubah nasib negara. Dari negara yang pernah dilanda kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sekaligus salah satu pemimpin dalam teknologi mutakhir.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan, resep keberhasilan PKC ialah karena mengacu pada kondisi nasional China, menggabungkan prinsip-prinsip dasar Marxisme dengan realitas nyata China serta dengan warisan budaya tradisional China, tidak meniru model negara lain begitu saja, dan tidak memperlakukan pengalaman apa pun sebagai dogma yang tidak berubah. Adaptasi ini menunjukkan Partai Komunis China dinilai sebagai salah satu partai paling fleksibel dalam mengelola negara tanpa melepaskan kendali politik.

Ketika peralihan kepemimpinan dari Mao Zedong yang mengalami persoalan biaya sosial yang besar, Deng Xiaoping tidak membongkar sistem politik yang diwariskan Mao. Yang diubah adalah cara negara memandang pembangunan. Ia membuka pintu bagi investasi asing, memberi ruang pada mekanisme pasar, mendirikan kawasan ekonomi khusus seperti Shenzhen, dan mendorong sektor swasta berkembang. Sementara, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pendekatannya baru lagi. Setelah era Deng berfokus pada ”menjadi kaya”, Xi berbicara tentang bagaimana China ”menjadi kuat”.

Modernisasi tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menguasai teknologi strategis, memperkuat keamanan nasional, membangun industri hijau, dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Kini, modernisasi China berubah dari proyek ekonomi jadi proyek geopolitik. Menurut Direktur SOAS China Institute di University of London, Steve Tsang, sentralisasi kekuasaan pada era Xi memang meningkatkan kemampuan negara mengoordinasikan pembangunan. Namun, model itu juga berpotensi mengurangi ruang bagi perbedaan pandangan dan mekanisme koreksi di dalam sistem politik.

Fitch Pangkas Peringkat Pos Indonesia Jadi C, Risiko Gagal Bayar Kian Dekat
  • Fitch Pangkas Peringkat Pos Indonesia
  • https://investasi.kontan.co.id/news/fitch-pangkas-peringkat-pos-indonesia-jadi-c-risiko-gagal-bayar-kian-dekat?source=home_terbaru

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings Indonesia menurunkan peringkat nasional jangka panjang PT Pos Indonesia (POST) menjadi ‘C(idn)’ dari sebelumnya ‘A(idn)’. Pada saat yang sama, Fitch juga memangkas peringkat surat utang senior tanpa jaminan perusahaan ke level yang sama setelah Pos Indonesia gagal membayar cicilan imbalan (ijarah return) sukuk yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026. Fitch menyebutkan perusahaan kini memasuki masa tenggang (grace period) selama 14 hari sesuai ketentuan dalam dokumen penerbitan sukuk.

Menurut Fitch, peringkat ‘C’ mencerminkan kondisi di mana risiko gagal bayar sudah sangat dekat (near default). Karena tingkat volatilitas yang tinggi pada kategori tersebut, Fitch tidak lagi memberikan outlook untuk peringkat di level ‘C’. Fitch juga menurunkan Standalone Credit Profile (SCP) Pos Indonesia menjadi ‘c(idn)’ dari sebelumnya ‘bbb(idn)’, seiring dimulainya proses yang dinilai menyerupai kondisi gagal bayar sesuai metodologi pemeringkatan lembaga tersebut.

Fitch memperingatkan bahwa apabila Pos Indonesia tidak dapat melunasi pembayaran imbalan sukuk dalam masa tenggang tersebut, kondisi itu akan dikategorikan sebagai event of default atau peristiwa gagal bayar. Jika hal tersebut terjadi, Fitch akan kembali menurunkan peringkat jangka panjang nasional perusahaan menjadi ‘RD’ (Restricted Default). Peringkat surat utang sukuk juga akan diturunkan menjadi ‘D’.

BTN Siap-siap Kembalikan Sebagian Dana SAL Rp 38 T ke Pemerintah, September Ini
  • Pengembalian SAL Himbara September 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/17/083000326/btn-siap-siap-kembalikan-sebagian-dana-sal-rp-38-t-ke-pemerintah-september-ini?page=all#page2

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, untuk pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada September mendatang, pemerintah telah memberikan kepastian mengenai jadwal pengembaliannya sehingga pihaknya dapat mempersiapkan likuiditas lebih baik. Nixon mengaku tidak mengingat besaran dana yang akan dikembalikan ke pemerintah pada September mendatang. Namun, posisi terakhir dana SAL yang ditempatkan di BTN mencapai sekitar Rp38 triliun.

Nixon mengungkapkan, penarikan dana SAL pada akhir Juni lalu sempat membuat likuiditas perbankan mengetat karena penarikan terjadi bersamaan dengan kenaikan BI rate, meningkatnya imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan penerbitan instrumen lain. Akibatnya, perbankan harus bersaing memperebutkan dana masyarakat sehingga biaya dana meningkat. Ke depan, Nixon berharap pemerintah tetap memperhatikan waktu penarikan dana SAL agar tidak dilakukan bersamaan dengan kebijakan lain yang juga menyerap likuiditas perbankan.

Investasi Hilirisasi di RI Tembus Rp300 T di Semester I-2026
  • Investasi Hilirisasi
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717081215-4-751490/investasi-hilirisasi-di-ri-tembus-rp300-t-di-semester-i-2026

Investasi di sektor hilirisasi terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun sepanjang semester I-2026, atau tumbuh 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kontribusi investasi hilirisasi terhadap total realisasi investasi nasional kini mendekati sepertiga dari keseluruhan investasi yang masuk ke Indonesia.

Pada kuartal II-2026 saja, investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,7% secara tahunan. Nilai tersebut setara 29,8% dari total realisasi investasi nasional pada periode yang sama. Sektor mineral masih menjadi tulang punggung investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp206,5 triliun sepanjang semester I-2026. Investasi tersebut berasal dari hilirisasi nikel sebesar Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, besi dan baja Rp30,2 triliun, pasir silika Rp5,9 triliun, serta berbagai komoditas mineral lainnya senilai Rp8,2 triliun.

Selain sektor mineral, investasi hilirisasi juga mengalir ke sektor perkebunan dan kehutanan dengan nilai Rp54,4 triliun. Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi tercatat Rp35,4 triliun, sedangkan sektor perikanan dan kelautan mencapai Rp3,8 triliun. Dari sisi sebaran wilayah, investasi hilirisasi masih didominasi daerah di luar Pulau Jawa. Nilainya mencapai Rp227,3 triliun atau setara 75,7% dari total investasi hilirisasi.

e-Health hadirkan RME Terjangkau untuk Praktik MandiriDukung Integrasi Satusehat
  • Peningkatan Efisiensi RME dengan eHealth
  • https://health.kompas.com/read/26G17080200968/ehealth-hadirkan-rme-terjangkau-untuk-praktik-mandiri-dukung-integrasi-satusehat

e-Healthmenghadirkan satu solusi Rekam Medis elektronik (RME) yang dirancang khusus untuk praktik mandiri dokter dan tenaga kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Platform ini mendukung digitalisasi layanan kesehatan sekaligus memudahkan pengelolaan datapasien, pencatatan rekam medis, hingga administrasi praktik secara lebih efisien. Sistem tersebut juga telah disiapkan agar terintegrasi dengan platform SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan.

Melalui integrasi SATUSEHAT, data layanan kesehatan dari praktik mandiri dapat terkoneksi dengan ekosistem kesehatan nasionla sehingga riwayat medis pasien menjadi lebih lengkap dan mudah diakses oleh fasilitas kesehatan yang berwenang. Kehadiran RMEdiharapkan membantu praktik mandiri memenuhi ketentuan transformasi digital layanan kesehatan tanpa harus terbebani investasi teknologi yang mahal.

Selain meningkatkan efisiensi operasionla, penggunaan RME juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien melalui pencatatan yang lebih akurat, cepat dan aman. eHealth berharap solusi ini bisa memperluas adopsi rekam medis elektronik dikalangan praktik mandiri sehingga makin banyak layanan kesehatan yang terhubung dalam ekosistem digital nasional.

Kemenhut Catat Luas Karhutla Riau 2026 Capai 15.477,9 Hektare
  • Luasan Karhutla di Riau
  • https://antaranews.com/berita/5653277/kemenhut-catat-luas-karhutla-riau-2026-capai-154779-hektare

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla)di Provinsi Riau selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026 mencapai 15. 477,9 hektare. Data tersebut diperoleh melalui analisa citra satelit yang dialkukan bersama BRIN dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut dengan luas 14.227,3 hektare, sedangkan di tanah mineral mencapai 1.250,7 hektare.

kabupaten bengkalis menjadi daerah dengan luas karhutla terbesar, yakni 8.239,5 hektare, disusul Pelalawan seluas 4,582 hektare. Kebakaran ini juga terjadi di Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hilir, Siak, Kabupaten Meranti, Kuantan Singingi, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu hingga Kota Pekan Baru dengan luasan yang bervariasi.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto, menegaskan bahwa tingginya angka karhutla harus menjadi perhatian bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan melakukan respons secepat mungkin saat kebakaran mulai terjadi agar luas kebakaran tidak terus bertambah.

RI Banjir Investasi Hong Kong & Malaysia Ternyata Milik China & Korsel
  • Realisasi Investasi Semester I Tahun 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717083759-4-751505/ri-banjir-investasi-hong-kong-malaysia-ternyata-milik-china-korsel

Pemerintah mengumumkan realisasi investasi pada semester I-2026 sebesar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (year on year/yoy). Realisasi ini sudah mencapai 49,5% dari target Rp2.041,3 triliun. Adapun rinciannya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 502,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 507,6 triliun. Terkait PMA, Rosan mengatakan Hong Kong menjadi penyumbang investasi penanaman modal asing yang terbesar US$5 miliar. Diikuti Singapura US$4,2 miliar, China US$1,7 miliar, Jepang US$ 0,9 miliar, Malaysia US$ 0,7 miliar. Terkait dengan posisi Hong Kong dan Singapura serta Malaysia ini, Rosan mengira banyaknya aliran investasi dari dua negara tersebut kemungkinan berasal dari investor negara lain, seperti China atau Korea Selatan.

Mendikdasmen Data SDN Sepi Peminat, Siapkan Rapat Khusus
  • Sepi Peminat SDN Negeri
  • https://news.detik.com/berita/d-8577747/mendikdasmen-data-sdn-sepi-peminat-siapkan-rapat-khusus

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai mendata sekolah dasar negeri (SDN) yang memiliki jumlah murid kurang dari 60 orang sebagai respons atas fenomena banyaknya SDN yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026/2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut pendataan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

Abdul Mu’ti mengatakan persoalan menurunnya jumlah murid SD telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah akan menggelar rapat khusus lintas kementerian untuk membahas penyebab serta merumuskan kebijakan yang tepat, mengingat pengelolaan sekolah dasar juga melibatkan pemerintah daerah.

Fenomena SDN sepi peminat terjadi di sejumlah daerah, seperti Semarang yang hanya menerima tiga siswa baru, Boyolali dengan satu siswa baru, serta Tulungagung yang hanya menerima dua siswa baru. Meski jumlah peserta didik sangat sedikit, sekolah-sekolah tersebut tetap menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan berkomitmen memberikan layanan pendidikan secara optimal.

Bahlil Janji Pemilik Lahan Terimbas Proyek Masela Dapat Ganti Rugi
  • Groundbreaking LNG Abadi Masela
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260717/44/1988675/bahlil-janji-pemilik-lahan-terimbas-proyek-masela-dapat-ganti-rugi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek LNG Abadi Masela memperoleh kompensasi yang layak. Dia mengatakan, sebagian lahan yang akan digunakan untuk pengembangan proyek berada di kawasan hutan. Namun, masyarakat telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus.

Babak Baru Proyek Abadi Masela Usai Terkatung-katung 28 Tahun
  • Groundbreaking LNG Abadi Masela
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260717/44/1988723/babak-baru-proyek-abadi-masela-usai-terkatung-katung-28-tahun

Setelah hampir 3 dekade terkatung-katung, Proyek LNG Abadi, Blok Masela akhirnya mulai memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tersebut pada Kamis (16/7/2026). Bagi pemerintah, seremoni tersebut menjadi penanda bahwa salah satu proyek gas terbesar di Asia Pasifik akhirnya bergerak menuju tahap konstruksi. Namun, pelaku industri memandang groundbreaking hanyalah awal dari perjalanan panjang sebelum gas pertama benar-benar mengalir. Prabowo pun mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan. Setelah penantian selama hampir 30 tahun, proyek tersebut tidak boleh kembali tersendat.

Rencana Kemasan Rokok Diseragamkan Berpotensi Langgar Hak Merek dan Picu Produk Ilegal
  • Wacana Kemasan Polos Rokok
  • https://regional.kompas.com/read/2026/07/17/075056278/rencana-kemasan-rokok-diseragamkan-berpotensi-langgar-hak-merek-dan-picu?page=all#page2

Rencana pemerintah menyeragamkan warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik menuai kritik. Kebijakan yang dikenal sebagai plain packaging itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mengganggu hak ekonomi pelaku usaha, hingga membuka peluang semakin maraknya peredaran produk ilegal.

Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Airlangga Surya Nagara mengatakan, secara yuridis rencana penyeragaman warna kemasan tersebut cukup problematik karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama harus dilindungi negara. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin hak eksklusif pemilik merek untuk membedakan produknya dengan produk lain di pasar. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan menekan prevalensi perokok melalui kebijakan pengendalian konsumsi produk tembakau.

Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia menyatakan mendukung upaya pemerintah menekan jumlah perokok di Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dampak penyeragaman kemasan, khususnya terhadap industri rokok elektronik. Menurut Fachmi, kemasan produk vape tidak hanya berfungsi sebagai identitas merek, tetapi juga menjadi media informasi bagi konsumen mengenai jenis produk, identitas produsen, isi liquid, hingga komposisi produk. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi peredaran produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk legal. Menurut Fachmi, kondisi itu berpotensi menekan industri vape legal sekaligus mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak.

Tak Ada Uang, Kepala Perpusnas Akui Tak Bisa Kirim Lagi Buku ke Daerah
  • Keterbatasan Anggaran Pendidikan
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8577598/tak-ada-uang-kepala-perpusnas-akui-tak-bisa-kirim-lagi-buku-ke-daerah#google_vignette

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz mengakui pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap program-program literasi nasional. Salah satunya bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga Puskesmas terpaksa harus dihentikan. Menurut Aminudin, penurunan anggaran yang sangat drastis membuat berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan penguatan literasi tidak dapat berjalan optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu menjelaskan, pada 2024-2025 Perpusnas menjalankan program bantuan buku untuk berbagai lokasi layanan masyarakat. Setiap titik penerima atau lokus mendapatkan sekitar 1.000 buku. Namun, program tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Investasi Blok Masela Rp376 T, Bakal Serap 12.000 Tenaga Kerja
  • Groundbreaking LNG Abadi Masela
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a58bfc3c7a36/investasi-blok-masela-rp376-t-bakal-serap-12000-tenaga-kerja

Pemerintah memperkirakan Proyek LNG Abadi Blok Masela akan memberikan manfaat ekonomi di antaranya penyerapan tenaga kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek dengan nilai investasi US$20,9 miliar atau sekitar Rp376 triliun itu akan menyerap menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di tahap kontruksi.

Pemerintah bersama operator INPEX, Petronas, dan Pertamina berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah tier 1 (Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya) dan tier 2, serta menyiapkan lulusan Akademi Migas Cepu untuk penempatan di proyek. Proyek ini diproyeksikan memberikan penerimaan langsung US$37,8 miliar dan kontribusi pajak tidak langsung US$6,43 miliar, serta total dampak  ekonomi nasional US$137,8 miliar, dengan peningkatan PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing‑masing US$95 miliar dan US$92 miliar; pemerintah menekankan pelibatan pengusaha lokal dan penegakan anti‑KKN dalam seluruh proses.

Disdik Jabar Buka Suara soal Wacana SPP SMA Bayar Lagi, Dana BOS Dinilai Belum Cukup untuk Semua Kebutuhan
  • Keterbatasan Dana Pendidikan di Daerah
  • https://bandung.kompas.com/read/2026/07/17/072247578/disdik-jabar-buka-suara-soal-wacana-spp-sma-bayar-lagi-dana-bos-dinilai?source=headline

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dana operasional, terutama untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Keluhan tersebut disampaikan sejumlah sekolah saat kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat. Dari masukan itu, muncul wacana mengaktifkan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di sekolah negeri sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali SPP. Pemprov masih memprioritaskan optimalisasi pengelolaan Dana BOS serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup kebutuhan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran muncul karena tidak semua jenis pembangunan maupun pengadaan fasilitas sekolah dapat dibiayai menggunakan Dana BOS.

Menurut Purwanto, alternatif pendanaan dapat berasal dari APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), maupun bentuk sumbangan lain yang sesuai dengan ketentuan. Karena itu, wacana reaktivasi SPP belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah Daerah masih mengkaji berbagai kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sekolah tanpa mengurangi komitmen terhadap pendidikan gratis di sekolah negeri.

Kemenkeu: Shortfall Pajak 2025 Rp 270 T Terbantu Efisiensi Anggaran
  • Shortfall Penerimaan Pajak
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a5975e8b7c24/kemenkeu-shortfall-pajak-2025-rp-270-t-terbantu-efisiensi-anggaran

Kementerian Keuangan mengungkapkan langkah efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306 triliun pada awal 2025 membantu kondisi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menghadapi kekurangan penerimaan pajak di akhir tahun mencapai Rp 270 triliun. Defisit APBN berhasil dijaga tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-Undang.

Efisiensi dijalankan dengan tiga prinsip utama: tidak mengganggu pembayaran gaji ASN, tetap mendukung operasional kantor dan pelayanan publik, serta tidak mengurangi anggaran perlindungan sosial dasar. Struktur APBN 2025 berubah berkat Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Danantara, yang menghapus penerimaan dividen dan penyertaan modal negara (PMN) bagi pemerintah.

Penjualan ORI030 Tembus Rp 21,9 Triliun, Kemenkeu Buka Peluang Naikkan Kuota
  • Penjualan ORI030
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a58dc027edb0/penjualan-ori030-tembus-rp-21-9-triliun-kemenkeu-buka-peluang-naikkan-kuota

Realisasi penjualan ORI030 telah mencapai Rp 21,9 triliun hingga 16 Juli, mendekati target Rp 25 triliun pemerintah. Keputusan mengenai kenaikan kuota akan dipertimbangkan dalam satu hingga dua hari ke depan.

ORI030 ditawarkan dengan tenor tiga tahun (kupon tetap 6,90 %) atau enam tahun (kupon tetap 7,00 %) serta pajak final kupon 10 %, dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga risiko likuiditas rendah, dan sejak penerbitan pertama pada 2006 pembayaran kupon dan pokok selalu tepat waktu. Instrumen ini cocok untuk semua jenis investor, termasuk pemula, karena memberikan kombinasi keamanan, kepastian, dan imbal hasil kompetitif, serta berperan dalam pendalaman pasar keuangan domestik.

Mendagri ungkap sedang pelajari sistem E-Voting India untuk revisi UU Pemilu
  • e-voting, MoU India Indonesia
  • https://elshinta.com/kategori/1/politik/mendagri-ungkap-sedang-pelajari-sistem-e-voting-india-untuk-revisi-uu-pemilu-170476

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin terkait tindak lanjut nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia. Tito mengungkapkan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan KPU India akan difokuskan pada kajian sistem kepemiluan, khususnya terkait penerapan electronic voting atau e-voting.

Menurut Tito, pemerintah masih berada pada tahap penjajakan sehingga perlu mempelajari secara langsung mekanisme e-voting yang diterapkan di India sebelum memutuskan apakah sistem serupa dapat diterapkan di Indonesia. Penerapannya pun tidak dapat hanya diputuskan oleh pemerintah namun akan dibahas bersama DPR RI dan partai politik. Ia menambahkan, efektivitas dan efisiensi biaya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pemilu yang akan dipilih.

Cegah Kasus di Malaysia Terulang, Haruskah Pemilu Luar Negeri Gunakan ”E-voting”?
  • e-voting
  • https://www.kompas.id/artikel/cegah-kasus-di-malaysia-terulang-haruskah-pemilu-luar-negeri-gunakan-evoting

Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik untuk Pemilu 2029 muncul menjelang revisi UU Pemilu dimana sejumlah negara demokrasi maju mulai meninggalkan e-voting dan kembali ke metode manual. Wacana penerapannya hanya membidik kelompok pemilih di luar negeri sebagai target awal.

Usulan ini muncul setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin melontarkan opsi e-voting luar negeri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, 15 Juni 2026. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menegaskan, kajian e-voting tidak hanya membahas pemanfaatan teknologi digital gun efisiensi biaya logistik. KPU tengah memetakan secara mendalam aspek kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan siber, hingga faktor kepercayaan publik.

Betty menjelaskan bahwa rancangan sistem pemilu akan mengintegrasikan teknologi end-to-end verifiability (E2EV), enkripsi homomorfik, Sidalih, dan INA Cloud untuk memastikan suara tetap terenkripsi namun bisa diverifikasi. KPU juga telah menguji prototipe election management system (EMS) di tingkat TPS dengan otentikasi kode QR dan dasbor pemantauan real time, sementara prosedur tradisional seperti pencelupan tinta tetap dipertahankan meski menggunakan bilik digital.

Heroik M Pratama dari Perludem menilai wacana e-voting kerap dijadikan solusi instan yang dibungkus jargon modernitas, padahal berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil serta klaim efisiensi anggaran logistik perlu dikaji ulang. Sementara itu, Hadar Nafis Gumay dari Netgrit menekankan bahwa penggunaan teknologi pemilu di luar negeri lebih tepat diarahkan pada sistem internet voting daring, bukan mesin e-voting fisik di TPS luar negeri.

Sebelum diterapkan, e-voting harus terbukti aman dan transparan, karena tanpa kepercayaan peserta dan pemilih terhadap akurasi sistem, legitimasi hasil pemilu tidak akan tercapai.

Puskapol UI: Indonesia Gagal dalam Pemilu
  • Electoral Autocracy, Pemilihan Umum
  • https://www.tempo.co/politik/puskapol-ui-indonesia-gagal-dalam-pemilu-2276277

PENELITI Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Delia Wildianti, mengatakan Indonesia gagal menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu yang adil dan jujur. Ia menyimpulkan pernyataan tersebut berdasarkan kategorisasi V-Dem.

V-Dem, proyek penelitian internasional yang mengukur dan membandingkan tingkat demokrasi negara-negara berdasarkan kualitas pemilu, kebebasan sipil, akuntabilitas pemerintah, dan berbagai indikator demokrasi lainnya, menjelaskan terdapat enam kategorisasi antara lain liberal democracy, electoral democracy, democratic green zone, autocratic green zone, electoral autocracy, dan close autocracy. Berdasarkan kategorisasi tersebut, Indonesia berada pada autocracy green zone yang mengarah pada electoral autocracy.

Alasan pertama Indonesia berada pada zona autokrasi adalah faktor politik dan ekonomi akibat mahalnya biaya masuk partai politik dan biaya kampanye. Alasan kedua adalah faktor institusional pada desain sistem pemilu Indonesia yang sangat kandidat sentris. Alasan ketiga adalah faktor kultural dimana regulasi pemilu tidak mengatur kampanye di ruang digital pada media sosial beserta algoritmanya.

PPATK Siap Bantu Telusuri Aliran Dana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260716155426-12-1381520/ppatk-siap-bantu-telusuri-aliran-dana-eks-jampidsus-febrie-adriansyah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap membantu aparat penegak hukum menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, lembaganya terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam mendukung proses penyidikan, termasuk melalui penelusuran transaksi keuangan. “PPATK selalu berkolaborasi dengan seluruh lembaga terkait di pemerintahan dalam hal apa pun. Jadi, apa pun yang kita kerjakan atau yang teman-teman APH kerjakan, ya kita selalu siap untuk membantu,” ujar Ivan, di Tangerang Kamis (16/7).

Kini, kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Anang menjelaskan, lewat penerbitan Sprindik itu, maka seluruh kegiatan penyidikan resmi menjadi kewenangan dari penyidik Kejagung.

Bareskrim Serahkan 3 Tersangka Pembunuh Polisi di Katingan ke Polda Kalteng
  • Polisi Gugur di Penggerebekan Bandar Narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/16/20285951/bareskrim-serahkan-3-tersangka-pembunuh-polisi-di-katingan-ke-polda-kalteng

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyerahkan tiga tersangka pembunuh tiga polisi di Katingan kepada Polda Kalimantan Tengah. Ketiga tersangka yang diserahkan yakni Bio, Ramblan, dan Perie. Mereka diterbangkan dari Jakarta menuju Kalimantan Tengah pada tadi siang dengan pengawalan ketat. Sebanyak 11 personel gabungan dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah mengawal proses pemindahan ketiga tersangka. Selain para tersangka, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita.

Ketiga tersangka sebelumnya ditangkap tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis (9/7/2026). Operasi penangkapan dipimpin Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen bersama Satuan Tugas National Investigation Center (NIC) yang dipimpin Kombes Kelly L.

TNI AD Berduka 1 Personel Gugur dalam Ledakan Gudang Amunisi di Madiun
  • Ledakan Gudang Amunisi di Madiun
  • https://news.detik.com/berita/d-8577477/tni-ad-berduka-1-personel-gugur-dalam-ledakan-gudang-amunisi-di-madiun

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan duka cita atas ledakan yang terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Donny mengatakan TNI AD akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Berdasarkan laporan awal, insiden terjadi saat personel melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan perawatan materiil munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam peristiwa tersebut, satu orang personel gugur, empat orang mengalami luka berat, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan.

Donny mengatakan TNI AD telah melakukan penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh kepada para korban dan keluarganya, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. TNI Ada juga membentuk tim untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.

DPR Dorong Reformasi ASN: Kinerja Buruk Bisa Berujung Pemecatan
  • Key Performance Indicator, Reformasi ASN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/16/06514271/dpr-dorong-reformasi-asn-kinerja-buruk-bisa-berujung-pemecatan

DPR mendorong reformasi sistem kepegawaian ASN melalui RUU ASN dengan penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih ketat. Ketua Komisi II DPR menekankan bahwa evaluasi berbasis KPI diperlukan agar kepala daerah memiliki dasar hukum jelas dalam menilai kinerja bawahannya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja berpotensi diberhentikan dari posisinya.

Langkah ini dipandang penting karena kinerja ASN dinilai kurang kompetitif dibanding sektor swasta. Status ASN sering dianggap sebagai zona nyaman akibat minimnya evaluasi yang berdampak pada kepastian karier. Reformasi diharapkan menciptakan birokrasi yang lebih kompetitif dan berorientasi hasil.

Selain itu, DPR juga mengkritisi mentalitas kerja ASN yang masih berorientasi pada rutinitas administratif tanpa produktivitas nyata. Indeks efektivitas pemerintah (government effectiveness index) masih berada di peringkat 82 dari 193 negara, sementara indeks persepsi korupsi menempatkan Indonesia di posisi 109 dari 182 negara. Reformasi berbasis KPI diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi.

Jumlah Penduduk Usia Muda Terus Menurun, Peneliti Ingatkan Dampaknya bagi Desa
  • Penurunan Penduduk Usia Muda
  • https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/16/060500678/jumlah-penduduk-usia-muda-terus-menurun-peneliti-ingatkan-dampaknya-bagi?page=all#page2

Jumlah penduduk usia muda di sejumlah daerah diprediksi akan terus menurun dalam beberapa tahun ke depan. Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Turro Wongkaren mengatakan, salah satu faktor yang mendorong tren tersebut adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke perkotaan. Fenomena itu mulai terlihat di sejumlah provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.

Dampaknya kini mulai dirasakan di berbagai sektor, salah satunya pendidikan, yang ditandai dengan adanya sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Turro mengatakan, penurunan jumlah anak bukan lagi fenomena yang baru terjadi. Menurutnya, tren tersebut sudah mulai terlihat sejak akhir dekade 2010-an di beberapa daerah.

Turro mengatakan, penurunan jumlah penduduk usia muda tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di perdesaan. Ia menjelaskan, desa-desa tertentu berisiko mengalami fenomena missing middle, yakni berkurangnya kelompok usia produktif yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Selain itu, penduduk yang tersisa di desa akan didominasi kelompok usia yang lebih tua. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru ketika mereka tidak lagi mampu bekerja, sementara generasi muda memilih tinggal di perkotaan.

ASN Dilarang Keras Terlibat Judi Online, Sanksi Terberat Diberhentikan
  • ASN, Judi Online
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260715062207-4-750868/asn-dilarang-keras-terlibat-judi-online-sanksi-terberat-diberhentikan

ASN dilarang keras terlibat judi online sesuai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024. Pelanggaran akan dikenai sanksi berjenjang, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara, sebagai upaya pencegahan dan penanganan praktik perjudian digital.

Dalam SE yang selaras dengan Pasal 53 ayat 2 UU No 20/2023 tentang ASN, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau atasannya wajib memberhentikan sementara. SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN.

Kementerian PANRB juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tertuang hukuman disiplin ringan hingga berat bagi ASN yang melanggar yakni:

1. Hukuman Disiplin Ringan

– Teguran lisan

– Teguran tertulis, atau

– Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang

– Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan

– Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau

– Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

3. Hukuman Disiplin Berat

– Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

– Pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau

– Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Petani Wajib Tahu, Ini Alasan “Wajib” Pakai Benih Bersertifikat
  • Benih Bersertifikat
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260716084351-8-751191/petani-wajib-tau-ini-alasan-wajib-pakai-benih-bersertifikat

Direktur Utama PT Agri Mandiri Lestari, Hindarwati Sudjatmiko mengungkapkan pentingnya edukasi petani terhadap pentingnya benih bersertifikat dalam meningkatkan hasil produksi tanaman. Benih bersertifikat dijamini mutu karena telah melalui serangkaian penilaian terkait sumber benih, telah mellui inspeksi lapangan untuk menilai kemurnia varietas dan kondisi ertanaman serta melewati tahapan proses panen dan pengolahan benih sheingga mutu terjaga yang juga diuji laboratorium.

PT Agri Mandiri Lestasi sebagai Lembaga Sertfifikasi Sistem Manajemen Mutu dalam ruang lingkup benih dan bibit pertanian, perikanan dan kehutanan menyebutkan pentinya jaminan mutu tidak hanya membantu petni namu sebagai jaminan mutu atas kualitas produsen benih nasional.

Indonesia Jadi Negara dengan Belanja Pendidikan Terendah, Hanya 1,3%
  • Alokasi Anggaran Pendidikan
  • https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260715142236-33-751028/indonesia-jadi-negara-dengan-belanja-pendidikan-terendah-hanya-13

Indonesia tercatat sebagai negara dengan belanja pendidikan paling rendah dibandingkan sejumlah negara lain di dunia. Alokasi anggaran pendidikan Indonesia hanya mencapai 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data UNESCO Institute for Statistics mencatat, meski mengalokasikan anggaran pendidikan paling kecil, Indonesia memiliki 40,2% penduduk berusia 24 tahun ke bawah. Ini menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia muda yang membutuhkan akses pendidikan. Di posisi kedua terdapat Pakistan yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 2% dari PDB, diikuti Bangladesh dengan angka yang sama. Sementara itu, Singapura berada di posisi keempat dengan belanja pendidikan 2,2% dari PDB, disusul Thailand sebesar 2,5%.

Ketua Komisi II Kritik Mental Kerja ASN: Ngabsen, Pulang, Ngopi, Sore Absen Lagi
  • ASN, Revisi UU ASN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/15/14130031/ketua-komisi-ii-kritik-mental-kerja-asn--ngabsen-pulang-ngopi-sore-absen

M Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, mengkritik keras mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Ia menyorot kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif ketimbang pegawai swasta.

Oleh karena itu, Komisi II akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu yang diatur adalah sistem kepegawaian yang akan menambah mekanisme target kinerja.

Sebelumnya, Menteri PAN RB, Rini Widyantini, melaporkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR bahwa reformasi birokrasi dalam skala nasional pada 2025 meningkat menjadi 73,37 dan 71,92 pada 2024. Namun, untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), angkanya turun dari 64,55 pada 2024 menjadi 66,42 pada 2025. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat nasional meningkat dari 88,9 pada 2024 menjadi 89,45 pada 2025. Sedangkan skor indeks pelayanan publik sebesar 4.02 (2024) menjadi 4,04 (2025).

Tumbuh 2,1%, Utang Luar Negeri Indonesia Mendekati Rp 8.000 Triliun
  • Utang Luar Negeri Indonesia
  • https://nasional.kontan.co.id/news/tumbuh-21-utang-luar-negeri-indonesia-mendekati-rp-8000-triliun?source=home_headline

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 444,4 miliar pada Mei 2026 atau sekitar Rp 7.999 triliun (kurs Rp 18.000), atau tumbuh 2,1% secara tahunan (yoy). Laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,0% pada April 2026, didorong oleh meningkatnya ULN pemerintah seiring masuknya dana dari penerbitan surat berharga negara (SBN) internasional. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, peningkatan ULN Indonesia terutama ditopang oleh pertumbuhan utang sektor publik, sementara kontraksi ULN swasta mulai mereda.

Mafia Judol Punya Modus Baru, Petani Dibayar Rp 100 Ribu Buka Rekening
  • Modus Baru MAfia Judol Buka Rekening
  • https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260716091602-37-751207/mafia-judol-punya-modus-baru-petani-dibayar-rp-100-ribu-buka-rekening

Pelaku kejahatan siber, termasuk judi online, memanfaatkan masyarakat untuk membuka rekening bank yang kemudian dijadikan penampung transaksi ilegal. Modus ini dilakukan dengan menawarkan imbalan sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu, terutama kepada warga dari kalangan kurang mampu. Banyak pihak yang dimanfaatkan dalam modus tersebut, mulai dari petani hingga ibu rumah tangga. Mereka diduga tidak sepenuhnya memahami bahwa rekening yang dibuat akan digunakan untuk transaksi yang melanggar hukum. Meutya menilai praktik tersebut seharusnya bisa dicegah lebih dini apabila proses know your customer (KYC) di perbankan diperkuat hingga ke daerah dan gerai-gerai layanan bank.

Mendes PDT Sebut 20% Keuntungan Koperasi Merah Putih Jadi Pendapatan Asli Desa
  • Sebagian Profit KDMP menjadi Pendapatan Asli Desa
  • https://www.metrotvnews.com/read/N4ECoQnQ-mendes-pdt-sebut-20-keuntungan-koperasi-merah-putih-jadi-pendapatan-asli-desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, keuntungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan dibagi dan menjadi pendapatan asli desa (PADes). Sehingga memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa. Yandri menambahkan, pemerintah desa berkepentingan untuk ikut memastikan keberhasilan KDKMP. Selain masuk ke kas desa, keberhasilan KDKMP juga akan kembali ke masyarakat setempat.

Menurut Yandri, keberadaan koperasi tidak akan menggantikan ataupun bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat aktivitas ekonomi di desa. Menurutnya, Kementerian Desa juga telah mengembangkan desa-desa tematik yang memiliki keunggulan di beberapa sektor, misalnya produksi jagung, ikan, dan komoditas lainnya. “Nah ini nanti tetap Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi offtaker-nya bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa,” ujar Yandri.

Bapanas: Bantuan pangan beras tahap kedua 997 ribu ton siap salur
  • Bantuan Pangan Beras
  • https://www.antaranews.com/berita/5651561/bapanas-bantuan-pangan-beras-tahap-kedua-997-ribu-ton-siap-salur?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan sebanyak 997,2 ribu ton beras bantuan pangan tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Agustus secara sekaligus. Dia menyampaikan total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi tiga bulan. Ia menerangkan bantuan pangan tahap pertama telah tuntas dan dinilai telah berjalan optimal. Untuk itu, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua dengan fokus komoditas beras harus dapat semakin baik.

Roy Suryo Pamerkan Ijazah Asli Usai Sidang Praperadilan
  • Kasus Ijazah Roy Suryo
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/911209/roy-suryo-pamerkan-ijazah-asli-usai-sidang-praperadilan

Roy suryomenunjukkan Ijazah asli miliknya kepada wartawan usai mengikuti sidang praperadilan dengan agenda pembuktian dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan Ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (15/7). Dalam kesempatan itu, Roy Suryo yang merupakan tersangka kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut memperlihatkan sejumlah dokumen akademiknya, mulai dari ijazah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga ijazah doktor (S3) dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Roy Suryo menunjukkan ijazah asli tersebut berkaitan dengan polemik yang muncul dalam beberapa waktu terakhir mengenai keaslian ijazah akademiknya. Sebelumnya, Roy telah melaporkan tujuh orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan bahwa ijazah S1, S2, maupun S3 miliknya palsu.  Dalam konferensi pers usai sidang, Roy Suryo menyebut tuduhan mengenai ijazah doktornya telah berkembang luas di media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Karena itu, ia menunjukkan langsung ijazah aslinya kepada wartawan agar masyarakat dapat melihat bentuk fisik dokumen tersebut.

Kenaikan Tarif Layanan Kemenkum Bakal Tambah Beban Dunia Usaha
  • Kenaikan PNBP Tarif Layanan di Kementerian Hukum
  • https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-tarif-layanan-kemenkum-bakal-tambah-beban-dunia-usaha

Pemerintah resmi menaikkan tarif berbagai layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum mulai 1 Agustus 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan ini muncul di tengah keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, sementara penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target APBN 2026. Sebaliknya, proyeksi penerimaan PNBP justru meningkat menjadi Rp575,1 triliun atau 125,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Sejumlah layanan di Kementerian Hukum mengalami kenaikan tarif yang signifikan. Biaya pengangkatan notaris melonjak dari Rp1,5 juta menjadi Rp5 juta atau naik sekitar 233,3%. Tarif pengangkatan dan pengambilan sumpah calon penerjemah tersumpah juga naik 60% menjadi Rp4 juta. Sementara itu, biaya pendirian perseroan terbatas (PT) dengan modal dasar di atas Rp5 miliar meningkat sekitar 354,5%.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan tarif PNBP berpotensi dipersepsikan sebagai alternatif pengganti kenaikan pajak di tengah tekanan penerimaan negara. Menurut Yusuf, PNBP seharusnya mencerminkan biaya penyelenggaraan layanan, bukan dijadikan instrumen untuk mengejar target penerimaan negara. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa kenaikan tarif PNBP berisiko menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.

Prabowo Akan Resmikan Groundbreaking Proyek Gas Raksasa Rp355 T Besok
  • Groundbreaking Proyek Gas
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260715220246-4-751137/prabowo-akan-resmikan-groundbreaking-proyek-gas-raksasa-rp355-t-besok

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peresmian akan dilaksanakan pada 16 Juli 2026, meskipun mekanisme kehadiran Presiden, baik secara langsung maupun virtual, masih menunggu keputusan resmi dari Istana.

Proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar US$20,9 miliar atau setara Rp355 triliun dengan cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik (TCF). Lapangan Abadi dirancang untuk menghasilkan gas alam cair (LNG) dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton per tahun, gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), serta kondensat sebanyak 35.000 barel per hari. Pengembangan proyek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Indonesia.

Blok Masela merupakan proyek migas yang telah melalui proses panjang sejak penandatanganan kontrak bagi hasil (PSC) pada tahun 1998. Setelah mengalami berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk perubahan konsep pengembangan dari kilang lepas pantai (offshore) menjadi kilang darat (onshore), pemerintah memperpanjang masa kontrak hingga tahun 2055. Groundbreaking proyek ini menjadi tonggak penting dalam percepatan realisasi investasi migas yang telah tertunda selama hampir tiga dekade.

DPR Pertanyakan Dasar Hukum Penempatan Rp 200 Triliun Dana SAL di Himbara
  • Penempatan Dana SAL
  • https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-pertanyakan-dasar-hukum-penempatan-rp-200-triliun-dana-sal-di-himbara.

Komisi XI DPR RI mempertanyakan dasar hukum penempatan sekitar Rp200 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. DPR menilai kebijakan tersebut perlu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mensyaratkan persetujuan DPR sebelum penempatan dana SAL dilakukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penempatan dana SAL merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas (cash management) pemerintah, bukan untuk membiayai belanja negara. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan agar kapasitas penyaluran kredit meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut pemerintah, penempatan dana pada 2025 turut mendorong pertumbuhan uang primer (M0) dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 hingga awal 2026.

Di sisi lain, DPR menegaskan bahwa mekanisme pada 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya karena persetujuan DPR wajib diberikan melalui rapat resmi sesuai amanat UU APBN 2026. Pemerintah menyatakan akan mempelajari kembali ketentuan tersebut serta siap mengikuti prosedur yang berlaku apabila persetujuan formal DPR memang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dana SAL di Himbara.

Purbaya Punya Cara Bayar Utang Kereta Cepat, Tunggu Aset Diserahkan ke Kemenkeu
  • Skema Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8575974/purbaya-punya-cara-bayar-utang-kereta-cepat-tunggu-aset-diserahkan-ke-kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Namun, implementasi skema tersebut masih menunggu proses administrasi berupa penyerahan aset PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Kementerian Keuangan.

Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan proyek tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen dan mekanisme pembiayaan di luar APBN untuk menangani permasalahan keuangan KCIC. Setelah proses pengalihan aset dari Danantara kepada Kementerian Keuangan selesai, pemerintah akan segera menuntaskan penyelesaian utang dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Sebelumnya, pemerintah telah membahas sejumlah opsi restrukturisasi pengelolaan KCIC, termasuk pengambilalihan perusahaan oleh Kementerian Keuangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembiayaan proyek strategis nasional sekaligus memastikan BUMN yang terlibat dapat kembali fokus pada bidang usaha inti masing-masing.

Mensos Sebut Pemerintah Siapkan Skema Penyaluran Bansos Melalui KDMP
  • Penyaluran Bansos melalui KDMP
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260715220829-20-1381206/mensos-sebut-pemerintah-siapkan-skema-penyaluran-bansos-melalui-kdmp

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Terdapat dua bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.

Rencana penyaluran bansos melalui KDMP merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam beleid tersebut, penerima manfaat bantuan sosial didorong menjadi anggota KDMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Selain itu, Kemensos juga mendapat tugas memfasilitasi pemasaran dan promosi produk yang dihasilkan penerima manfaat program pemberdayaan sosial melalui jaringan KDMP.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 15.845 KDMP telah selesai dibangun. Sementara itu, 19.539 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan pembangunan fisik 35.000 KDMP dapat rampung pada Agustus 2026.

Purbaya Pastikan Pinjaman Kopdes Rp3 M dari Himbara Cukup
  • Pembiayaan Kopdes Merah Putih dari Himbara
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260716074433-4-751170/purbaya-pastikan-pinjaman-kopdes-rp3-m-dari-himbara-cukup

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP akan memperoleh akses pembiayaan melalui pinjaman perbankan senilai Rp3 miliar. Pinjaman ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2025. Nantinya, pinjaman ini akan dipakai untuk mendukung permodalan, operasional dan perluasan usaha KDKMP. Purbaya yakin dana sebesar Rp3 miliar ini cukup untuk permodalan dan operasional. Sebesar Rp1,4 miliar akan dipakai untuk operasional dan sisanya untuk belanja modal serta pembangunan fisik.

Adapun, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan memastikan pelunasan angsuran pinjaman KDKMP kepada bank-bank Himbara tepat waktu dalam jangka enam tahun. Dia menegaskan dirinya akan memenuhi kewajiban ini dan dia menilai risikonya terbatas, karena pinjaman ini dijamin oleh dana desa. “Risiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang dana desa, 2/3 dari dana desa masuk situ,” tegasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil mengatakan kopdes yang hendak meminjam modal diminta membuat proposal terlebih dahulu. Menurutnya, bank Himbara akan membuatkan virtual account untuk koperasi desa yang mengajukan peminjaman dana. Hal itu bertujuan untuk dapat memantau dana yang masuk dan keluar. “Perbankan akan memberitahu ke Kementerian dan akan di-handle dan ditanggulangi,” tegasnya.

Mengapa Gawai mulai Dibatasi di Sekolah? Ini Penjelasan Mendikdasmen
  • Pembatasan Gawai untuk Siswa Sekolah
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8575627/mengapa-gawai-mulai-dibatasi-di-sekolah-ini-penjelasan-mendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Kebijakan ini mengatur penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah, bukan melarangnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa gawai tetap dapat digunakan secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran, sejalan dengan tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia yang mencapai rata-rata 7 jam 32 menit per hari.

Pembatasan penggunaan gawai bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan fokus belajar serta interaksi sosial siswa, mendukung Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab. Kepala sekolah diberi kewenangan menyesuaikan aturan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, sementara guru dan tenaga kependidikan diharapkan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijaksana.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diwajibkan mengatur mekanisme penyimpanan gawai, menyusun standar operasional prosedur (SOP), melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Penggunaan gawai tetap diperbolehkan pada kondisi tertentu, seperti untuk pembelajaran atas arahan guru, keadaan darurat, kebutuhan aksesibilitas bagi siswa disabilitas, keperluan medis, atau transportasi. Selain itu, sekolah didorong untuk memperkuat kegiatan literasi, numerasi, olahraga, seni, dan permainan tradisional agar tercipta keseimbangan antara aktivitas digital dan non-digital.

BGN: Presiden Tak Tutup Kans Pelaksanaan MBG Libatkan Kantin Sekolah
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260716060929-20-1381246/bgn-presiden-tak-tutup-kans-pelaksanaan-mbg-libatkan-kantin-sekolah

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto tak menutup kans skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin di sekolah-sekolah. Ia menyebut Prabowo memberikan lampu hijau untuk mengkaji skema pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Meski begitu, Agustina mengatakan sejauh ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyatakan bahwa skema pelaksanaan MBG masih melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.

Ia mengatakan skema yang ada hari ini, yakni lewat SPPG masih menjadi satu-satunya opsi. Meski begitu, Agustina kembali menekankan bahwa pemerintah tak menutup opsi lain. Ia hanya menekankan bahwa Prabowo menaruh perhatian penuh agar setiap keputusan diambil dengan matang.

Pada saat yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada pelaksanaan MBG dalam kurun waktu satu bulan. Zulhas mengatakan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu satu bulan ini untuk kemudian dilaporkan lagi ke Prabowo sebelum mengambil langkah selanjutnya.

17 Update Perang AS-Iran Makin Gila, Seret Irak-China sampai Rusia
  • Perang AS-Iran
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260715180550-4-751108/17-update-perang-as-iran-makin-gila-seret-irak-china-sampai-rusia

Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat drastis sejak pekan lalu. Militer AS melancarkan serangan baru terhadap puluhan target di Iran sekaligus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Donald Trump bahkan mulai membuka peluang operasi darat, Ketegangan juga semakin meluas setelah Iran mengancam jalur ekspor energi negara-negara sekutu AS, sementara sejumlah kelompok pro-Iran di kawasan menyatakan siap ikut berperang.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) mengumumkan telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru terhadap Iran pada Selasa malam waktu AS. Operasi yang berlangsung sekitar tujuh jam itu menyasar puluhan target militer di sekitar Selat Hormuz dan wilayah pesisir Iran. CENTCOM mengatakan jet tempur, drone, dan kapal perang AS menembakkan amunisi presisi untuk menghancurkan lokasi rudal, drone, fasilitas angkatan laut, hingga sistem pertahanan pantai Iran. Washington menyebut operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kapal dagang internasional. Bersamaan dengan operasi udara tersebut, militer AS juga mengumumkan dimulainya kembali blokade laut terhadap kapal-kapal yang menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa jalur ekspor minyak dan gas negara-negara yang mendukung AS bisa menjadi sasaran berikutnya apabila perang terus berlanjut. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah IRIB, IRGC menyatakan bahwa ekspor energi di kawasan “harus berlaku untuk semua pihak atau tidak untuk siapa pun”. Pernyataan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap infrastruktur energi dan pelayaran di kawasan Teluk. IRGC mengklaim berhasil menyerang markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. Iran menyebut serangan tersebut menghancurkan pusat komando, pusat logistik angkatan laut, gudang penyimpanan hingga tangki bahan bakar.

Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2026 Tetap Terjaga
  • Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2026 Naik
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2813726.aspx

Posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0% (yoy). Struktur ULN Indonesia tetap sehat, hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN.

Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026. Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebesar 0,5% pada April 2026. ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9%.

Penegasan Kejagung soal Status Tersangka Febrie Adriansyah dalam 3 Perkara
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://news.detik.com/berita/d-8576178/penegasan-kejagung-soal-status-tersangka-febrie-adriansyah-dalam-3-perkara

Tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait pengusutan tiga kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah diterbitkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung menegaskan Febrie dalam tiga sprindik itu berstatus tersangka. Kapuspenkum Anang Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026) menjelaskan bahwa ketiga sprindik tersebut mencakup klaster perkara yang berbeda. Anang memaparkan tiga sprindik itu yakni kasus dugaan korupsi batu bara, ASABRI dan Krakatau Steel. Hal itu sebagaimana pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri.

Anang menyatakan bahwa dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh kewenangan penyidikan kini berada di bawah kendali penyidik Kejagung. Meski begitu, dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan pihaknya akan tetap mengedepankan kolaborasi antarlembaga, termasuk supervisi dari KPK dan pengawasan dari legislatif. Anang Supriatna menjelaskan bahwa sprindik tersebut menegaskan status Febrie tetap tersangka. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri.

Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang untuk menanganani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 anggota tersebut pernah bertugas di KPK, yaitu : Agus Salim,   Muhibuddin, Chatarina Girsang, Riyono, Agus Sahat, Irene Putrie, Renaldi, Zet Tadung Allo dan Hari Wibowo.

PBB: 48 juta jiwa di Afrika Timur butuh bantuan kemanusiaan mendesak
  • Krisis kemanusiaan di Afrika Akibat Sebaran Wabah Ebola
  • https://www.antaranews.com/berita/5651551/pbb-48-juta-jiwa-di-afrika-timur-butuh-bantuan-kemanusiaan-mendesak?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Afrika Timur masih menghadapi krisis kemanusiaan yang serius pada 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan sekitar 48,5 juta orang membutuhkan bantuan akibat kombinasi konflik, pengungsian, perubahan iklim, wabah penyakit, dan kerawanan pangan. OCHA juga memperingatkan tingginya risiko penyebaran Ebola dari Republik Demokratik Kongo ke negara-negara di kawasan.

Situasi ketahanan pangan terus memburuk. Pada kuartal kedua 2026, jumlah penduduk yang mengalami kelaparan parah meningkat menjadi 40,5 juta orang, atau bertambah 1,6 juta dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi di Sudan Selatan, Kenya, Sudan, dan Tanzania. Selain itu, konflik di Timur Tengah turut memperburuk kondisi dengan memicu kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, dan harga pangan, serta mengganggu rantai pasokan dan perekonomian regional.

Krisis kemanusiaan juga diperparah oleh dampak perubahan iklim dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Bencana iklim memaksa hampir 13.000 orang mengungsi di Burundi, sementara jumlah pengungsi di Afrika Timur meningkat menjadi 6 juta orang. Di bidang kesehatan, kasus kolera melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12.400 kasus pada kuartal kedua 2026, disertai 457 kasus mpox yang banyak ditemukan di wilayah pengungsian dan daerah rawan banjir.

Membaca Bukan Sekadar Mengeja: Tantangan Guru Kelas Awal di Era Digital
  • Tantangan Tugas Guru SD
  • https://retizen.republika.co.id/posts/771567/membaca-bukan-sekadar-mengeja-tantangan-guru-kelas-awal-di-era-digital

Kemampuan membaca pada tiga tahun pertama sekolah dasar merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan belajar anak di jenjang berikutnya. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah cara anak berinteraksi dengan informasi. Paparan gawai, video pendek, dan konten digital yang serba cepat membuat minat membaca buku menurun serta memunculkan pertanyaan mendasar tentang makna “bisa membaca”. Membaca tidak cukup hanya mampu mengeja, tetapi juga harus mencakup kemampuan memahami isi bacaan sebagai dasar berpikir dan belajar di berbagai mata pelajaran.

Guru kelas awal kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari menurunnya minat membaca buku, ketergantungan anak pada gawai, rentang konsentrasi yang lebih pendek, kesenjangan kemampuan membaca dalam satu kelas, hingga ekspektasi orang tua agar anak cepat mampu membaca. Kondisi tersebut menuntut guru tidak hanya mengajarkan teknik membaca, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu menumbuhkan minat literasi sekaligus menjembatani pengaruh dunia digital terhadap proses belajar anak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembelajaran membaca perlu dirancang lebih menarik melalui cerita bergambar, permainan literasi, lagu, drama sederhana, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung pemahaman bacaan. Kebiasaan membaca setiap hari dan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua juga menjadi kunci keberhasilan. Pada akhirnya, peningkatan literasi memerlukan dukungan sistem pendidikan yang mengutamakan pemahaman, bukan sekadar kelancaran mengeja, sehingga anak-anak tumbuh menjadi pembaca yang kritis, mampu bernalar, dan mencintai kegiatan membaca.

Giliran Polda Metro Ajukan Bukti dan Ahli di Sidang Praperadilan Roy Suryo
  • Sidang Praperadilan Roy Suryo
  • https://daerah.sindonews.com/read/1728543/6/giliran-polda-metro-ajukan-bukti-dan-ahli-di-sidang-praperadilan-roy-suryo-1784077666

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun agendanya pada hari ini pembuktian pihak termohon. Pada sidang sebelumnya, pihak Roy Suryo selaku pemohon telah mengajukan bukti dan menghadirkan 4 saksi serta 1 orang ahli hukum pidana. Sedangkan saat ini, rencananya selain menyerahkan bukti-bukti, Polda Metro Jaya selaku termohon bakal menghadirkan 1 orang ahli. Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengatakan, rencana kepolisian yang akan menghadirkan 1 ahli dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi itu mengindikasikan kepolisian tidak memiliki saksi yang bisa menerangkan perbuatan dugaan pidana yang dilakukan kliennya.

Meski dalam Jawabannya kepolisian menyebutkan telah memeriksa 148 saksi dalam kasus Roy Suryo, kata dia, semua itu harus dilihat berdasarkan kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. “Seperti ditanyakan oleh Hakim Prapradilan (pada sidang sebelumnya), penyidik hanya menghadirkan ahli. Berarti mereka tidak punya saksi yang bisa menerangkan peristiwa Mas Roy itu mencuri, mengubah, mentransmisikan, memanipulasi dokumen elektronik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026) “Seperti dijelaskan ahli pidana (yang dihadirkan kubu Roy Suryo kemarin), orang melihat peristiwa perkelahian, kok dipaksa bersaksi dalam peristiwa pembunuhan, padahal dia sendiri tidak pernah melihat peristiwa pembunuhan ini,” kata Gafur lagi.

Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Tak Sehat, Terburuk Kedua di Dunia
  • Kualitas Udara Jakarta Memburuk
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/15/06210941/kualitas-udara-jakarta-pagi-ini-tak-sehat-terburuk-kedua-di-dunia

Kualitas udara di Jakarta pada Rabu (15/7/2026) pagi kembali masuk kategori tidak sehat dan menempati peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dikutip Kompas.com dari situs resmi IQAir, Rabu (15/7/2026), indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta pada pukul 05.00 WIB tercatat berada di angka 161 atau masuk kategori tidak sehat.

Sementara itu, konsentrasi partikel halus PM2.5 di Jakarta mencapai 69,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Dengan kondisi tersebut, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan polusi udara.

Tiga Anggota DPRD Timor Tengah Utara Bantah Intimidasi Dokter Icha
  • Kasus Kematian Dokter Icha
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260715080440-12-1380840/tiga-anggota-dprd-timor-tengah-utara-bantah-intimidasi-dokter-icha

Tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) dan satu ASN yang diduga melalukan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/7). Empat terduga yang dilaporkan keluarga almarhum dr Icha itu adalah tiga anggota DPRD TTU yakni Therensius Lazakar (Golkar), Norbertus Tubani (PKB), Veronika Lake (PDIP), dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dokter Hewan yang bertugas di Dinas Peternakan TTU bernama Maria Mathildis Sau. Usai pemeriksaan, lewat Amos Lau selaku kuasa hukum, empat saksi terlapor membantah melakukan intimidasi terhadap dokter Icha.

Dia menerangkan berdasarkan keterangan dari keempat terduga dihadapan penyidik yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2026 di Rumah Sakit Leona adalah keempat terlapor tersebut adalah sebuah diskusi dan percakapan yang cukup alot antara keempat terduga dengan Dokter Icha. Menurut Amos, percakapan yang alot tersebut adalah hak dari keluarga pasien untuk menanyakan dan mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan yang harus diterima oleh seorang pasien. Amos mengklaim pertanyaan dan dialog yang alot dari keempat terlapor dengan Dokter Icha tersebut turut diatur dalam undang-undang kesehatan.

Sebelumnya diberitakan dr. Icha ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Jumat (26/6) sore. Dokter Icha diduga nekat mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi berat dan gangguan psikologis setelah mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) pada 13 Juni 2026 lalu saat menangani pasien yang terkena gigitan ular di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Penjualan Rumah di Jabar Anjlok 40 Persen, REI Soroti Lemahnya Daya Beli
  • Penjualan Rumah Menurun, Perumahan Rakyat
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/07/15/074835221/penjualan-rumah-di-jabar-anjlok-40-persen-rei-soroti-lemahnya-daya-beli

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat mencatat penjualan properti di wilayahnya turun 30-40 persen di tengah tekanan ekonomi global dan sejumlah persoalan di tingkat daerah. Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan pelemahan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi penjualan properti.

Norman menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan harga bahan baku impor maupun bahan baku yang menggunakan komponen impor ikut meningkat. Selain itu, moratorium tambang galian C di Jawa Barat juga berdampak pada terbatasnya pasokan material bangunan sehingga harga di lapangan meningkat. Menurut Norman, kenaikan biaya produksi membuat pengembang rumah komersial harus menyesuaikan harga jual. Namun, harga rumah subsidi tidak mengalami penyesuaian selama tiga tahun terakhir.

Di tengah perlambatan penjualan, Norman mengatakan kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, backlog perumahan nasional mencapai sekitar 10 juta unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen atau sekitar 2 juta unit berada di Jawa Barat.

Fakta-Fakta Ledakan Bom Rakitan di MAN 3 Padang
  • Ledakan Bom di MAN 3 padang
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260714221119-12-1380771/fakta-fakta-ledakan-bom-rakitan-di-man-3-padang

Sebuah bom rakitan meledak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang, Sumatera Barat, Selasa (14/7). Ledakan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Pihak keamanan sekolah kemudian menemukan barang yang diduga merupakan bom dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati Rosya mengatakan terduga pelaku merupakan seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial R. Pelajar kelas 12 itu diduga melakukan aksinya lantaran kerap menjadi korban bully atau perundungan di sekolah.

Polda Sumatera Barat bersama Densus 88 Antiteror Mabes Polri mendalami kasus tersebut. Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka mengatakan ledakan hanya terjadi sekali. “Pelaku juga mengaku mempelajari pembuatan bahan peledak secara daring dan terinspirasi oleh peristiwa bom di SMA Negeri 72 Jakarta pada tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan awal pelaku merakit sendiri alat peledak dengan memakai bahan-bahan yang diperoleh secara daring dan dibuat di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya.

“Pelaku mengaku telah bergabung dalam sejumlah grup daring yang membahas pembuatan bahan peledak. Seluruh pengakuan tersebut masih dalam proses verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum,” tutur Mayndra.

Telat Lapor Tahunan, Kini Perusahaan Bisa Kena Biaya Hingga Rp 2 Juta
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum
  • https://nasional.kontan.co.id/news/telat-lapor-tahunan-kini-perusahaan-bisa-kena-biaya-hingga-rp-2-juta?source=home_headline

Pemerintah menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp 2 juta bagi perusahaan persekutuan modal yang mengajukan pembukaan pemblokiran setelah tidak memenuhi kewajiban menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Berdasarkan lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026, permohonan pembukaan pemblokiran karena ketidakpatuhan dalam menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal dikenai tarif berbeda sesuai kategori perseroan. Untuk perusahaan yang memenuhi kriteria wajib audit, tarif pembukaan pemblokiran ditetapkan sebesar Rp 2 juta per persetujuan.

Purbaya Siapkan Ahli Hukum Terbaik Hadapi Gugatan Patriot Bond di MK
  • Gugatan Patriot Bond
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260714200954-532-1380746/purbaya-siapkan-ahli-hukum-terbaik-hadapi-gugatan-patriot-bond-di-mk

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan tim ahli hukum terbaik untuk menghadapi gugatan uji materi (judicial review) terkait ketentuan Patriot Bond di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum dan mempertahankan dasar hukum kebijakan tersebut di hadapan MK.

Gugatan diajukan terhadap ketentuan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur Obligasi Khusus Danantara atau Patriot Bond. Pemohon menilai pasal mengenai perlindungan hukum bagi pembeli obligasi tersebut berpotensi melemahkan penegakan hukum, pengawasan perpajakan, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Purbaya menegaskan pemerintah optimistis dapat mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut secara hukum dan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga menilai keberadaan Patriot Bond merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang tetap harus memiliki kepastian hukum bagi para investor.

BEI Tambah Kriteria Baru untuk Deteksi Kepemilikan Saham Tinggi
  • Pengawasan Kepemilikan Saham
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260714210706-92-1380755/bei-tambah-kriteria-baru-untuk-deteksi-kepemilikan-saham-tinggi

Bursa Efek Indonesia (BEI) menambahkan kriteria baru dalam sistem pemantauan kepemilikan saham guna meningkatkan pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan yang berpotensi mengganggu perdagangan yang wajar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Dengan kriteria baru tersebut, BEI dapat lebih cepat mengidentifikasi saham yang memiliki kepemilikan terpusat pada pihak tertentu sehingga berpotensi memengaruhi likuiditas maupun pembentukan harga saham di pasar. Langkah ini juga mendukung deteksi dini terhadap potensi praktik manipulasi pasar dan aktivitas perdagangan yang tidak wajar.

BEI menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan perlindungan investor sekaligus menjaga efisiensi dan kredibilitas pasar modal. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menciptakan perdagangan yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pasar.

OJK Sebut Transaksi Mencurigakan Judi Online Meroket 260 Persen
  • Transaksi Mencurigakan Judi Online Meroket
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260714214507-78-1380763/ojk-sebut-transaksi-mencurigakan-judi-online-meroket-260-persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan praktik judi online melonjak sekitar 260 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian digital masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa perbankan terus diminta memperkuat penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), termasuk meningkatkan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar. OJK juga terus berkoordinasi dengan PPATK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait guna mempercepat penanganan aliran dana yang terindikasi berasal dari aktivitas judi online.

OJK menilai penguatan sistem deteksi dini, pemanfaatan teknologi analitik, serta peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan sistem keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku judi online sekaligus menjaga integritas sektor keuangan nasional.

Pertamina Turunkan Harga LPG 12 Kg jadi Rp 220 Ribu
  • Penyesuaian Harga Gas LPG
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a56e5c85ada0/pertamina-turunkan-harga-lpg-12-kg-jadi-rp-220-ribu

Pertamina Patra Niaga menurunkan harga liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji nonsubsidi produk Bright Gas. Kebijakan itu berlaku efektif mulai Selasa, 14 Juli 2026. Penyesuaian harga itu menjadi bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar. “Penyesuaian harga Bright Gas ini tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku,” kata  Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, dalam siaran pers, Rabu (15/7). Penurunan harga Bright Gas efektif mulai Selasa, 14 Juli 2026, sesuai dengan keputusan yang disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, dalam siaran pers pada 15 Juli 2026.Untuk Bright Gas 12 kg , harga turun Rp 8.000 atau 3,5% menjadi Rp 220.000 per tabung. Sedangkan untuk Bright Gas 5,5 kg, harga turun Rp 4.000 menjadi Rp 103.000 per tabung, yakni penurunan sekitar 3,7%.

OJK Sebut Transaksi Mencurigakan Judi Online Meroket 260 Persen
  • Darurat Judi Online
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260714214507-78-1380763/ojk-sebut-transaksi-mencurigakan-judi-online-meroket-260-persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang berkaitan dengan tindak pidana asal perjudian, khususnya judi online (judol) melonjak 260,93 persen sepanjang 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi industri perbankan dalam memberantas perjudian online, sekaligus mencerminkan meningkatnya pelaporan dari perbankan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Dian, kontribusi indikasi tindak pidana asal perjudian terhadap total laporan transaksi keuangan mencurigakan juga meningkat tajam. Pada Desember 2024, indikasi perjudian menyumbang 18,37 persen dari total LTKM. Angka itu melonjak menjadi 48,83 persen pada Desember 2025. Ia menambahkan tren tersebut masih berlanjut pada tahun ini. Hingga kuartal I 2026, indikasi tindak pidana asal perjudian masih mendominasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan perbankan kepada PPATK.

Arab Saudi Hapus Layanan Haji Termurah, Biaya Haji Indonesia Terancam Melonjak
  • Peningkatan Standar Layanan Haji, Potensi Kenaikan Biaya Haji
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a562a6c6ac3d/arab-saudi-hapus-layanan-haji-termurah-biaya-haji-indonesia-terancam-melonjak

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 berpotensi meningkat setelah pemerintah Arab Saudi menghapus layanan haji Kelas D yang paling ekonomis. Mayoritas jemaah Indonesia nantinya akan menggunakan layanan Kelas C dengan standar fasilitas yang lebih tinggi, seperti sekat gipsum di tenda, pintu dan kunci standar, bantal, selimut, sofa bed, karpet, tambahan stop kontak, serta pendingin ruangan terpisah. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peningkatan standar pelayanan tersebut diperkirakan akan mendorong kenaikan biaya paket layanan Masyair, meski tarif resmi haji 2027 masih menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi.

Selain peningkatan standar layanan, besaran biaya haji juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan harga minyak dunia yang berdampak pada kurs rupiah terhadap riyal. Pemerintah telah melaporkan potensi kenaikan BPIH kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mengarahkan agar biaya tambahan tidak membebani jemaah. Kementerian Haji dan Umrah juga berupaya mempertahankan komposisi pembiayaan antara biaya yang dibayar jemaah (Bipih) dan nilai manfaat yang dikelola BPKH pada kisaran 60:40, dengan skema yang akan dibahas bersama DPR.

Di sisi lain, pemerintah mengusulkan pembayaran uang muka sekitar 858,7 juta riyal Saudi atau lebih dari Rp4 triliun untuk mengamankan kuota sekitar 221 ribu jemaah Indonesia pada musim haji 2027. Pembayaran lebih awal dinilai penting agar Indonesia tidak kehilangan kuota, memperoleh lokasi tenda yang lebih baik, serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi dan penyedia layanan haji. DPR mendukung usulan tersebut dengan syarat adanya bukti pembayaran dan rincian layanan yang jelas, sementara Badan Anggaran DPR mendorong BPKH meningkatkan hasil investasi dana haji agar kenaikan biaya tidak perlu ditutup melalui tambahan anggaran negara.

Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Tak Sehat, Terburuk Kedua di Dunia
  • Kualitas Udara Jakarta Memburuk
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/15/06210941/kualitas-udara-jakarta-pagi-ini-tak-sehat-terburuk-kedua-di-dunia

Kualitas udara di Jakarta pada Rabu (15/7/2026) pagi kembali masuk kategori tidak sehat dan menempati peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dikutip Kompas.com dari situs resmi IQAir, Rabu (15/7/2026), indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta pada pukul 05.00 WIB tercatat berada di angka 161 atau masuk kategori tidak sehat.

Sementara itu, konsentrasi partikel halus PM2.5 di Jakarta mencapai 69,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³). PM2.5 menjadi polutan utama yang memengaruhi kualitas udara ibu kota pada pagi ini. Dengan kondisi tersebut, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan polusi udara.

Ada 2 Demo Mahasiswa di Jakarta Hari Ini, Waspadai Titik Potensi Macet
  • Agenda Demo di Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/15/07410591/ada-2-demo-mahasiswa-di-jakarta-hari-ini-waspadai-titik-potensi-macet

Dua demonstrasi mahasiswa digelar di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat pada hari ini Rabu (15/6/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan di depan Gedung Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Pusat. Erlyn menyebut unjuk rasa di depan Gedung OJK dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Selain itu, Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia menggelar unjuk rasa di wilayah Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Aksi para mahasiswa di kawasan Patung Kuda tersebut direncanakan digelar mulai sekitar pukul 13.00 WIB siang.

Sebanyak 418 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Apel gelar pasukan pengamanan pun akan dilakukan di kawasan Monas oleh kepolisian mulai sekitar pukul 08.00 WIB. Sementara itu, rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi akan diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.

Rekrutmen Parpol Bermasalah, Korupsi Kepala Daerah Berulang
  • Korupsi Kepala Daerah, Rekrutmen Parpol
  • https://rmol.id/politik/read/2026/07/14/714551/rekrutmen-parpol-bermasalah-korupsi-kepala-daerah-berulang

Rentetan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus korupsi menjadi alarm keras bagi partai politik. Kondisi ini dinilai menunjukkan kegagalan sistem rekrutmen yang selama ini dijalankan parpol, sehingga reformasi kelembagaan tak lagi bisa ditunda.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono mengatakan pentingnya pembenahan tata kelola partai politik. Maraknya korupsi di level kepala daerah berakar dari persoalan di hulu, yakni proses rekrutmen politik yang belum berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan meritokrasi.

Karena itu, dia mengingatkan parpol harus segera meninggalkan pola rekrutmen yang sarat kepentingan kekerabatan, patronase, maupun favoritisme yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Search