dicetak pada tanggal: 07 November 2025 7:42 PM

Kementerian UMKM akan Luncurkan Sapa UMKM pada Desember 2025

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM) pada Desember 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform ini akan menjadi sistem yang mengubah pola komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM di Indonesia. Maman Abdurrahman mengatakan platform ini akan membantu, mendukung, serta memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah sebagai regulator bisa memantau langsung perkembangan UMKM dan memberikan informasi terbaru. Plaftorm tersebut juga dilengkapi dengan teknologi akal imitasi (AI) untuk menganalisis persoalan UMKM. Misalnya, AI akan memberikan informasi kekurangan perizinan pada suatu entitas usaha dan selanjutnya bisa ditindaklanjuti ke lembaga yang berwenang. Maman Abdurrahman mengatakan SAPA UMKM akan menghubungkan lebih dari 57 juta pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan bersaing di era digital. UMKM yang telah terdaftar di sana bisa mendeteksi sejumlah kebutuhan perizinan dan legalitas yang sekiranya perlu dilengkapi.

Aprindo Tegaskan Ritel Modern Bukan Pesaing UMKM Tapi Mitra Strategis

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan ritel modern bukan pesaing, melainkan mitra strategis bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional dan pendamping menuju kemandirian. Pernyataan itu terkait tiga jaringan ritel besar nasional dan lokal yakni Alfamart, Indomaret dan Borma Group yang menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama pelaku UMKM. Pasalnya, di tengah gempuran produk global dan derasnya arus perdagangan digital, ritel modern Indonesia justru memilih jalan kolaborasi. Hal itu, menurut dia, menjadi semangat sinergi nasional yang menyalakan ekonomi Indonesia melalui kemitraan, bukan kompetisi. Corporate Communications General Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Rani Wijaya mengatakan keberpihakan terhadap UMKM bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi strategi ketahanan ekonomi bangsa.

Pemerintah Minta E-commerce Tutup Lapak Thrifting

Menteri UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan sudah meminta platform e-commerce menutup akun toko yang menjual baju impor bekas alias thrifting. Maman sudah melihat kemajuan sejumlah e-commerce yang melakukan pemblokiran terhadap beberapa pedagang yang terindikasi menjual pakaian bekas impor, pada Kamis (6/11) pagi. Oleh karena itu, untuk melakukan konsolidasi lebih jauh dan mengevaluasi ketaatan platform e-commerce terhadap instruksinya, Maman akan bertemu dengan pihak-pihak terkait dari masing-masing platform e-commerce pada Jumat (7/11) pagi. Pemerintah menegaskan bahwa praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impor secara aturan tidak diperbolehkan, dan masyarakat diminta untuk tidak lagi membeli produk tersebut.

Ekonomi RI Tumbuh 5,04%, Purbaya Soroti Peran Besar APBN dan Sinergi Kebijakan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04% secara tahunan, ditopang oleh permintaan domestik, ekspor, investasi yang solid, serta optimalisasi belanja pemerintah. Capaian ini mencerminkan pengelolaan APBN yang efektif dan sinergi kebijakan fiskal-moneter.

Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung juga oleh kinerja ekspor yang tumbuh kuat. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya mobilitas penduduk dan daya saing produk di pasar global. Momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja baru serta penurunan tingkat pengangguran. Pemerintah optimistis dapat mencapai target lebih tinggi melalui berbagai stimulus dan sinergi kebijakan untuk mendorong investasi.

Danantara Buka Opsi Investasi Langsung di Proyek DME Batu Bara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka kemungkinan untuk berinvestasi langsung pada proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang diajukan oleh kementerian terkait.

Rencana investasi ini masih dalam tahap evaluasi untuk menghindari kegagalan proyek serupa yang pernah berhenti setelah groundbreaking. Danantara akan memprioritaskan pembiayaan untuk proyek yang memiliki studi kelayakan, model bisnis, dan teknologi yang jelas. Pemerintah akan mengandalkan pendanaan dari anggaran negara dan perusahaan swasta nasional untuk memastikan proyek tidak lagi bergantung pada investor asing. Skema pendanaan baru ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan produk substitusi impor.

KPK Belum Tetapkan Tersangka Sekdis PUPR Riau Ferry Yuanda yang Terjaring OTT Bersama Gubernur Riau Abdul Wahid

KPK belum menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Ferry Yuanda, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, membenarkan bahwa Ferry Yuanda merupakan salah satu pihak yang terjaring dalam OTT di Riau. Namun, hingga kini status hukumnya masih sebatas sebagai saksi.

Meski demikian, Asep tidak menutup kemungkinan status hukum Ferry akan naik menjadi tersangka apabila nantinya ditemukan bukti tambahan dari hasil pengembangan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Peran Ferry Yuanda dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sangat aktif. Ferry merupakan pihak yang melakukan negoisasi dalam penerimaan fee pada proyek dinas PUPR-PKPP Riau.

Mendikdasmen Pidato Bahasa Indonesia di UNESCO, Dosen UMM: Bukti Diplomasi Budaya Berhasil

Hal menarik terjadi dalam Sidang Umum UNESCO di Samarkand, Uzbekistan, beberapa waktu lalu. Dalam forum internasional tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pidato perdananya menggunakan Bahasa Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr M Isnaini MPd, menjelaskan bahwa pengakuan UNESCO terhadap Bahasa Indonesia merupakan tindak lanjut dari Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO sejak tahun 2023.

Krisna menambahkan, diplomasi bahasa merupakan instrumen penting dalam memperkuat citra bangsa di dunia internasional. Penyebaran Bahasa Indonesia di berbagai negara, katanya, dapat menumbuhkan pemahaman lintas budaya sekaligus membangun hubungan antarbangsa yang lebih harmonis. Ia juga menyebut bahwa langkah UNESCO tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 44, undang-undang itu menegaskan pentingnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Hartanto dalam keterangan yang diterima di Lebak, Jumat, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi pada 7-8 November 2025.

Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi lama terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang bagian barat dan selatan. Sedangkan, potensi hujan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Selain potensi hujan lebat dan angin kencang, masyarakat juga perlu mewaspadai kondisi laut di sekitar wilayah Banten. Tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 2,5-4.0 meter atau kategori tinggi yang berpotensi terjadi di Selat Sunda bagian barat Pandeglang, perairan selatan Banten, Samudra Hindia selatan Banten.

Menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, serta pohon tumbang. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di daerah dengan topografi curam dan sistem drainase yang kurang optimal. Masyarakat diharapkan aktif memantau informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG, Media Sosial @infobmkg dan @bmkgwilayah2, serta Aplikasi infoBMKG.

Tanggapi Presiden Prabowo, KPK: Kita Fokus Proses Hukum Proyek Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan siap bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh, termasuk utangnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fokus penyelidikan KPK adalah dugaan korupsi dalam proses pengadaan kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak terkait dengan proses penyelidikan dugaan korupsi proyek tersebut. Menurut dia, pernyataan Presiden lebih berkaitan dengan keberlanjutan proyek Whoosh sebagai salah satu sarana transportasi alternatif bagi masyarakat.

Budi juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan KPK atas proyek Whoosh merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut KPK berusaha memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan dan memastikan kejelasan status hukum proyek Whoosh. Lebih lanjut, Budi mengatakan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh terus berproses. Ia menyampaikan bahwa KPK juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus ini.

Korupsi Kepala Daerah Mengkhianati Otonomi Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka. Kali ini, Gubernur Riau Abdul Wahid diduga menerima uang Rp 2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau. Uang itu disebut sebagai “jatah preman” atas penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan yang nilainya melonjak dari Rp 71 miliar menjadi Rp 177 miliar.

Fenomena seperti ini bukan sekadar kebetulan atau nasib apes suatu provinsi. Ini adalah persoalan sistemik yang menahun di banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sejak Pilkada langsung digelar tahun 2005, sudah 39 gubernur di Indonesia terjerat kasus korupsi. Angka ini menggambarkan betapa jabatan kepala daerah telah lama terperangkap dalam jebakan politik berbiaya tinggi. Ketika kekuasaan diperoleh melalui transaksi, kebijakan pemda menjadi alat pengembalian modal. Di titik inilah demokrasi lokal kehilangan maknanya: suara rakyat dikalahkan oleh logika investasi politik.

Demokrasi memang telah berjalan secara prosedural, tetapi masih rapuh secara substansial. Ketika sistem merit dan pengawasan tidak berjalan kuat, maka otonomi daerah berubah menjadi ruang bagi raja-raja kecil yang kebal nilai moral dan hukum. Penyakit lama ini tidak akan sembuh hanya dengan penangkapan. KPK boleh bekerja sekeras mungkin, tetapi tanpa reformasi sistem politik—terutama pembiayaan Pilkada—korupsi akan terus berulang dalam pola yang sama. Otonomi daerah semestinya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan arena memperkaya diri.

Diskursus Publik Menguat soal Usulan Gelar Pahlawan Nasional, Tokoh NU-Muhammadiyah Buka Suara

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, juga datang dari dua ormas Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dari Muhammadiyah, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid, menilai bahwa seorang pahlawan nasional harus memegang nilai-nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya. Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya. Menurut Usman, pahlawan sejati adalah mereka yang memiliki keberanian moral dan berani berkorban demi kepentingan orang lain.

Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menyatakan keberatannya terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Gus Mus mengenang, banyak ulama dan kiai pesantren diperlakukan tidak adil selama masa kekuasaan Soeharto. Ia juga menuturkan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang pernah diminta menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Gus Mus menilai, banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum. Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah tersebut juga mengingatkan bahwa warga NU yang mendukung gelar pahlawan untuk Soeharto menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah.

Lorong Gelap Transaksi Pilkada Bikin Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata sudah ada 171 Bupati dan Wali Kota yang terjerat kasus korupsi. Sedangkan gubernur mencapai 30 orang. Data ini belum ditambah dengan data terbaru, yakni dua kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dua bulan belakangan. Dua orang tersebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

Ketua IM57+ Lakso Anindito mengatakan, ada tiga faktor yang menjadi penyebab paling sering kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pertama, sektor pengadaan barang dan jasa yang masih longgar dan menimbulkan kerawanan kecurangan dan permainan. Kedua, adalah persoalan sistem yang masih menggunakan berbagai peluang dan kesempatan untuk bisa mendukung pembiayaan politik dan pribadi kepala daerah. Ketiga, biaya politik yang mahal. Menurut Lakso, biaya politik ini tak terhenti ketika para kepala daerah memenangkan pemilihan, tetapi terus mengalir ketika mereka telah dilantik.

Dosen Ilmu Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, kepala daerah yang nekat korupsi padahal baru beberapa bulan menjabat sebagai gejala lemahnya sistem hukum di Indonesia. Praktik jual beli suara dan kursi kekuasaan dibiarkan, dan negara tak bisa mengatur hal tersebut. Transparansi dana kampanye hanya menjadi formalitas administratif, bukan mekanisme substantif akuntabilitas publik. Solusi yang ditawarkan Titi adalah membenahi secara total pendanaan politik harus menjadi prioritas nasional. Harus ada reformasi sistemik pendanaan politik yang menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Selain soal sistem pembiayaan politik, pengawasan dana kampanye harus direformasi total dan harus menjadi fokus dari negara.

Meski Dikritik, Pimpinan DPR Minta Putusan MKD untuk Sahroni Dkk Dihormati

Dua di antara lima anggota DPR yang dinilai tidak melanggar kode etik, yakni Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya, akan segera diaktifkan kembali sebagai anggota DPR dalam rapat paripurna. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR menghormati dan akan segera menindaklanjuti keputusan MKD yang menyatakan tiga anggota melanggar kode etik dan dua anggota lainnya tidak melanggar etik (6/11/2025).

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB mengatakan, keputusan MKD tersebut telah melalui berbagai pertimbangan. Ia meminta semua pihak menghormati keputusan MKD DPR tersebut. Cucun menambahkan, pimpinan DPR sudah menerima surat putusan terhadap kelima anggota DPR itu dari pimpinan MKD. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR untuk menentukan waktu pelaksanaan rapat paripurna DPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Muhammad Sarmuji mengatakan proses etik di MKD DPR merupakan bagian dari sistem checks and balances yang harus dijalankan secara obyektif dan transparan. Putusan MKD telah melewati hasil proses panjang dan mempertimbangkan fakta dan keterangan secara menyeluruh.

Tuntutan Publik terhadap Standar Etik Penyelenggara Pemilu Kian Tinggi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, lembaganya kini menjadi sorotan publik, terutama terkait berat-ringannya sanksi bagi para teradu ataupun kepuasan pengadu dalam kasus pelanggaran etik. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam dalam pelantikan dan pembekalan kepada anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD), pada Kamis (6/11/2025). Menurut Heddy Lugito, hal itu menujukkan terdapat perubahan kesadaran publik terhadap standar etik penyelenggara pemilu. Heddy menegaskan, kritik itu menjadi masukan bagi DKPP agar menjalankan penegakan etik secara lebih baik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia Akhmad Wiyagus mengapresiasi anggota TPD yang baru terpilih. Ia menegaskan bahwa tugas TPD tersebut tidak mudah karena menuntut keberanian, integritas, serta pemahaman mendalam mengenai regulasi dan etika penyelenggara pemilu. Untuk meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, Akhmad menekankan lima fokus utama, yakni penegakan kode etik secara tegas dan adil tanpa diskriminasi, penguatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan berkelanjutan, dan memastikan kemandirian lembaga dari kepentingan politik. Selain itu, perlu juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpenyelenggara pemilu.

DPR Belum Putuskan Tindak Lanjut soal 30 Persen Perempuan di AKD

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, implementasi putusan MK yang memerintahkan penataan ulang komposisi pimpinan AKD akan memiliki implikasi yang luas (6/11/2025). Oleh karena itu, diskusi dan kajian mendalam harus dilakukan, baik bersama dengan pimpinan DPR maupun para ketua fraksi di DPR. Ketua Badan Legislatif DPR Bob Hasan mengakui tantangan terbesar implementasi putusan MK adalah pada implikasi politiknya. Keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan AKD di DPR sangat erat berkaitan dengan kebijakan internal partai politik.

Perwakilan Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI Nurul Arifin mengatakan, penerapan ketentuan keterwakilan 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD pasti akan menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak. Menurut Nurul, kursi pimpinan AKD sangat strategis karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan. Nurul meyakini Partai Golkar sangat terbuka dan tidak keberatan menerapkan putusan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan sejauh mana partainya akan mendukung pelaksanaan dan rotasi jabatan untuk mengimplementasikan putusan itu.

Usai Kampung Bahari, BNN Gerebek Kampung Ambon

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan operasi penindakan narkoba di kawasan rawan peredaran narkotika, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (6/11). Penggerebekan ini dilakukan sehari setelah BNN menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/11). Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Roy Hardi Siahaan menyebut pihaknya turut menangkap puluhan orang dalam penggerebekan tersebut dan saat ini sedang diperiksa secara intensif. Namun, untuk bandar besar yang menjadi target masih belum berhasil diringkus.

Dalam penggerebekan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, narkoba jenis sabu dan ganja, buku rekening hingga catatan terkait transaksi narkoba. Lebih lanjut, Roy menyebut pihaknya akan terus melakukan operasi penindakan untuk membersihkan kawasan Kampung Ambon dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Sebelumnya, BNN menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (5/11). Sebanyak 18 orang bandar dan pengguna yang terdiri dari 17 laki-laki dan seorang perempuan berhasil ditangkap beserta barang bukti Dalam penggerebekan itu, anggota BNN bersama personel Brimob Polda Metro Jaya sempat mendapat perlawanan dari kartel narkoba.

AS Hukum Korut atas Pencurian Kripto Rp 50 T, Pyongyang Murka

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/11/2025) menjatuhkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang dituduh mencuri dan mencuci uang hasil kejahatan siber serta penipuan pekerja TI untuk membiayai program senjata nuklir Korea Utara. Menurut pernyataan resmi, selama tiga tahun terakhir kelompok peretas yang terhubung dengan rezim Pyongyang telah mencuri lebih dari 3 miliar dollar AS (sekitar Rp 50 triliun), sebagian besar dalam bentuk mata uang kripto. Selain itu, para pekerja TI Korea Utara disebut menghasilkan ratusan juta dolar tambahan melalui skema identitas palsu di berbagai perusahaan luar negeri.

Dalam laporan bersama AS, sekutu Eropa, dan Asia bulan lalu, Pyongyang digambarkan menjalankan program siber berskala nasional dengan tingkat kecanggihan mendekati China dan Rusia. “Korea Utara secara sistematis melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melalui operasi siber dan penempatan pekerja TI di luar negeri, terutama terkait pencurian dan pencucian kripto,” demikian laporan tersebut. Departemen Keuangan AS juga menyoroti bahwa pekerja TI Korea Utara kerap berkolaborasi dengan freelancer asing untuk menyamarkan asal proyek. Hurley menegaskan AS akan terus mengejar siapa pun yang membantu mengalirkan uang bagi program nuklir Pyongyang.

Menanggapi langkah tersebut, Korea Utara mengecam keras sanksi baru AS yang menuduh warganya terlibat dalam pencucian uang dan kejahatan siber. Dalam pernyataan pada Kamis (6/11/2025), Kim Un Chol, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk Urusan AS, menyebut kebijakan sanksi itu menunjukkan “watak jahat” Washington. Kim menegaskan bahwa sanksi tidak akan memengaruhi arah kebijakan Korea Utara. “Langkah ini hanya akan tercatat sebagai contoh khas yang melambangkan kegagalan kebijakan AS terhadap DPRK yang tidak bisa disembuhkan,” ujarnya.

Dua Minggu Sejak Diluncurkan, Perbankan Catat Penyaluran KUR Perumahan Tumbuh Positif

Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang baru dua minggu diluncurkan menunjukkan perkembangan positif di sejumlah perbankan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 4 November 2025, total penyaluran KPP secara nasional telah mencapai Rp 267,1 miliar dengan 117 debitur. Dari jumlah tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi salah satu penyalur terbesar dengan realisasi Rp 40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM, atau sekitar 15,2% dari total nasional.

OJK juga aktif bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan program KUR Perumahan berjalan efektif. Secara umum, OJK mencatat penyaluran kredit ke sektor perumahan masih menunjukkan tren positif hingga pertengahan tahun ini. Per Agustus 2025, kredit dengan tujuan kepemilikan properti—terdiri dari rumah, apartemen, dan ruko—tumbuh 7,14% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,10%. Pertumbuhan tertinggi berasal dari segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang naik 7,22% yoy.

Cek Kesehatan Gratis Terkendala Input Data, Kemenkes Tingkatkan Kapasitas Sistem

Program cek kesehatan gratis (CKG) yang digencarkan Kementerian Kesehatan telah melayani 51 juta masyarakat dari total 54 juta yang terdaftar. Namun, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui adanya kendala dalam penginputan data, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menjelaskan, sistem pencatatan CKG sempat melambat karena beban data mencapai batas maksimal kapasitas sistem. “Sistem kita itu batasnya 4 miliar record. Saat ini sudah sampai 3 miliar, jadi kemarin ada antrean data yang masuk, terutama dari daerah 3T,” ujar Maria. Ia menyebutkan, per akhir pekan lalu, kapasitas sistem telah diperbesar untuk mengurai penumpukan data yang tertahan. “Sekarang antreannya sudah selesai. Kapasitas sistem kita naik hingga bisa menampung sampai 9 triliun record. Jadi ke depan tidak ada hambatan lagi,” katanya.

Penyerapan Tenaga Kerja Manufaktur Lesu, Pabrikan Fokus Kembangkan Mesin Pascapandemi

Penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur belum pulih ke level prapandemi Covid-19 sebagaimana tercermin pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Porsi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan justru sejak Agustus 2024 kembali ke kisaran Agustus 2020. 

Merujuk kepada data Sakernas Agustus sejak setidaknya 2018, terlihat bahwa porsi penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan tidak pernah menyentuh level 15%. Porsinya pernah menyentuh level nyaris 15% atau tepatnya 14,96% pada Sakernas Agustus 2019, kemudian anjlok pada Agustus 2020 yaitu 13,61%.  Penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur kemudian merangkak naik pada 2021 dan 2022 ke masing-masing level 14,26% dan 14,17%. Namun, sejak 2023 dan 2024, porsinya kembali menurun ke 13,83%. 

Melihat fenomena tersebut, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Hosianna Evalita Situmorang menjelaskan setelah pandemi banyak pabrikan memilih model kerja lebih ramping alias memanfaatkan mesin dan lebih terotomasi. Oleh karena itu, pabrikan mendahulukan peningkatan mesin produksi dibandingkan dengan merekrut tenaga kerja besar-besaran. Hosianna menyarankan agar kebijakan insentif pemerintah tidak hanya sekadar berupa pembebasan pajak tetapi juga berfokus pada insentif penciptaan kerja dan investasi peralatan, sekaligus supplier development.  Harapannya, pergeseran fokus insentif pemerintah untuk industri tidak hanya menarik investor untuk membuka pabrik, melainkan juga membangun rantai pasok lokal. 

Trump Ancam Pangkas Penerbangan di 40 Bandara jika Shutdown Tak Setop

Pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam akan mengurangi layanan penerbangan di 40 bandara di Amerika Serikat pada Jumat (7/11) jika shutdown masih berlangsung. Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan 10 persen dari lalu lintas di 40 bandara akan dipangkas. Sementara itu, Administrator Federasi Penerbangan AS (FAA) Bryan Bedford mengatakan pengurangan layanan itu akan terjadi di bandara yang punya volume tinggi. FAA dijadwalkan bertemu dengan maskapai-maskapai penerbangan untuk membahas masalah itu pada Rabu.

Pengumuman tersebut muncul saat bandara-bandara di AS kekurangan staf imbas penghentian operasi sebagian lembaga sejak awal Oktober. Imbas shutdown pula, para pengatur lalu lintas di bandara akan kehilangan gaji mereka pekan depan. Beberapa dari mereka sampai harus mengambil kerja sampingan atau izin sakit sebagai bentuk protes. Bedford mengetahui situasi tersebut dan memahami mereka yang berusaha memenuhi kewajiban hariannya.

Pemerintahan Trump memulai shutdown sejak 1 Oktober karena Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan. Partai Republik menyalahkan senat Demokrat yang enggan memberi suara. Namun, Demokrat balik menyalahkan Republik sebagai pemegang kekuasaan yang memutuskan shutdown.

Babak Restrukturisasi Kimia Farma (KAEF) Dimulai, Lepas 38 Aset Senilai Rp 2,1 T

PT Kimia Farma (KAEF) berencana melepas 38 aset senilai Rp 2,1 triliun sebagai bagian dari program restrukturisasi perusahaan. Divestasi yang telah disetujui pemegang saham ini bertujuan untuk mendapatkan dana segar guna kebutuhan operasional, modal kerja, dan pembayaran kewajiban.

Program restrukturisasi yang berjalan telah menopang kinerja keuangan dengan menekan kerugian bersih secara signifikan. Perbaikan ini tercapai meskipun penjualan perseroan tercatat mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan divestasi aset, perseroan juga melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Rapat pemegang saham menyetujui pengangkatan direktur keuangan dan seorang komisaris baru untuk memperkuat manajemen.

Pertanian Sumbang 14,35 Persen PDB Nasional, Mentan Dorong Ekspor

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya akan terus mendorong hilirisasi dan ekspor produk pertanian agar keuntungan yang dinikmati petani bisa lebih besar. Pernyataan ini disampaikan Amran menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan nilai produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian pada triwulan III-2025 meningkat menjadi Rp 869,4 triliun (harga berlaku) dari Rp 822,6 triliun pada triwulan II-2025. Sektor pertanian disebut menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi 14,35 persen terhadap PDB. Menurut Amran, capaian itu merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan pangan dan menggenjot produktivitas pertanian. Sejumlah kebijakan itu antara lain, perbaikan irigasi, modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga perluasan areal tanam.

Wali Kota New York Zohran Mamdani Tantang Trump: New York Siap Melawan

Wali Kota terpilih New York City Zohran Mamdani menegaskan, kotanya siap menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang sebelumnya mengancam akan memotong pendanaan, bahkan mendeportasinya jika ia menang pemilu. Mamdani, yang lahir di Uganda dan kini menjadi warga negara AS, menyebut dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan anti-imigran Trump. “New York akan tetap menjadi kota para imigran, dibangun oleh imigran, digerakkan oleh imigran, dan mulai malam ini, dipimpin oleh seorang imigran,” ujarnya disambut sorak pendukung. Trump, menanggapi pidato itu dengan unggahan singkat di platformnya. “…DAN SEMUANYA DIMULAI!” tulisnya, Kamis (6/11/2025).

Sebagai sosialis demokrat, Mamdani mengusung kebijakan progresif yang berseberangan dengan gaya politik keras Trump. Ia berjanji untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan federal yang menekan. “Warga New York menghadapi dua krisis besar yaitu) pemerintahan otoriter dan krisis biaya hidup. Tugas saya adalah mengatasi keduanya,” katanya. Mamdani juga berencana menjadikan New York sebagai kota yang “tahan Trump” dengan melindungi warganya dari dampak kebijakan presiden. Meski demikian, ia menyatakan siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk Trump, jika demi kepentingan warga kota.

Sebelumnya, Trump berulang kali mengancam akan menghentikan pendanaan federal untuk New York jika Mamdani menang. Ancaman itu bahkan dijadikan amunisi politik oleh lawan-lawan Mamdani selama kampanye. Namun, bagi para pendukungnya, kemenangan Mamdani merupakan simbol perlawanan terhadap politik Trump yang dinilai otoriter.

Ekonom Sebut Ekonomi RI Kuartal III 2025 Melambat, Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah?

Para ekonom menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2025 menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal III 2025. Meskipun pertumbuhan ekonomi periode ini mencapai 5,04 persen, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,95 persen, angka tersebut menunjukkan tren pelambatan dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,12 persen. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini, menurut Huda, disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan dari 4,97 persen pada kuartal sebelumnya menjadi hanya tumbuh 4,89 persen.

Sebagian Biaya Operasional Whoosh Akan Ditanggung APBN Lewat Skema PSO

Pemerintah akan menanggung sebagian biaya operasional Kereta Cepat Whoosh melalui skema public service obligation (PSO) yang bersumber dari APBN. Hal ini merupakan implementasi undang-undang yang menetapkan layanan transportasi massal sebagai tanggung jawab negara.

Pemberian PSO bertujuan untuk membayar selisih biaya agar tarif layanan publik menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Skema serupa telah diterapkan pada moda transportasi lain seperti KRL Jabodetabek dan Transjakarta. Selain itu, pemerintah juga tengah mencari skema penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danatara) menjadi salah satu opsi untuk merapikan struktur pembiayaan proyek tersebut.

BPS Ungkap Penyebab Ekonomi Melambat ke 5,04%: Konsumsi dan Investasi Lesu

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III melambat menjadi 5,04% yang merupakan tren musiman. Perlambatan ini disebabkan oleh lesunya konsumsi rumah tangga dan investasi yang merupakan penopang utama perekonomian. Konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama ekonomi tumbuh lebih lambat, dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian politik dan inflasi makanan.

Hilangnya momentum libur hari raya dan sekolah yang ada pada kuartal sebelumnya juga turut menekan laju konsumsi. Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga melambat, meskipun masih mencatatkan angka positif. Perlambatan ini antara lain dipicu oleh penurunan konsumsi semen dan melemahnya impor barang modal.

Prabowo Berencana Bangun Sekolah Terintegrasi di Tiap Kecamatan untuk Kelas Menengah

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah terintegrasi untuk kelas menengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, sekolah terintegrasi akan melengkapi Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda. Ia menuturkan, sekolah terintegrasi rencananya akan ada di tiap kecamatan dengan fasilitas lengkap, meliputi laboratorium, ruang olahraga, bengkel rakit, hingga vokasional.

Presiden Prabowo memintanya untuk memikirkan rencana ini lebih dalam dan matang, sebelum resmi diluncurkan. Tak hanya itu, sekolah tersebut akan dilengkapi dengan berbagai pelajaran, meliputi sains, teknologi informasi, ilmu rekayasa (engineering), hingga matematika. Pratikno menyatakan, pihaknya akan mulai mengkaji sistem sekolah ini lebih dalam bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Putin Pamer Bikin Rudal Nuklir Baru, Lampaui 3 Kali Kecepatan Suara

Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengembangkan rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Selasa (4/11). Putin menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri upacara penghargaan ke pengembang rudal bertenaga nuklir Burevestnik di Moskow. “Pengembangan rudal jelajah bertenaga nuklir generasi berikutnya sudah dimulai. Kecepatannya akan lebih dari tiga kali kecepatan suara, dan di masa depan, bahkan akan jadi hipersonik,” kata Putin.

Putin juga mengatakan Rusia sedang mengembangkan senjata generasi baru berdasarkan unit daya yang mirip dengan yang digunakan Burevestnik dan Poseidon. “[Rudal ini juga] memastikan keamanan dan kesetaraan strategis untuk beberapa dekade mendatang,” ujar dia. Putin menekankan persenjataan Rusia tak menimbulkan ancaman bagi negara lain. Negara Beruang Merah, lanjut dia, mengembangkan potensi nuklir seperti semua negara kekuatan nuklir lain. “Tahun ini, kami akan mengerahkan sistem rudal balistik antarbenua Sarmat untuk uji coba tempur, dan tahun depan, untuk tugas tempur,” imbuh dia.

Shutdown Pemerintah AS Masuk Hari ke-36, Terlama Sepanjang Sejarah

Shutdown pemerintah Amerika Serikat resmi jadi yang terlama sepanjang sejarah. Per Rabu (5/11), shutdown sudah memasuki hari ke-36, lebih satu hari dari shutdown pada 2019 yang berlangsung 35 hari. Kebuntuan politik ini terus berlanjut setelah untuk ke-14 kalinya Senat menolak rancangan undang-undang (RUU) anggaran yang diajukan Partai Republik di DPR. Hasil pemungutan suara untuk RUU tersebut yakni 54-44.

Shutdown pemerintah telah dimulai sejak 1 Oktober lalu setelah Partai Demokrat menolak RUU anggaran yang disodorkan Partai Republik. Demokrat bersikeras agar anggaran yang disahkan mencakup program subsidi kesehatan, yang akan kedaluwarsa pada akhir tahun ini. Sebanyak 670.000 pegawai federal telah dirumahkan buntut shutdown ini. Sementara itu, sekitar 730.000 pegawai saat ini bekerja tanpa digaji.

Para analis telah mewanti-wanti bahwa jika kondisi ini terus berlangsung, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS akan kena imbasnya. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan shutdown akan mengurangi PDB sebesar satu hingga dua persen. “Dampak tersebut akan semakin parah jika shutdown pemerintah berlangsung lama,” tulis CBO. CBO menyatakan meskipun sebagian besar penurunan tersebut pada akhirnya akan pulih, sekitar US$7 miliar sampai US$14 miliar akan lenyap permanen gegara shutdown.

Ekonomi RI Tak Cuma Tumbuh Tinggi, Tapi Buka Lapangan Kerja

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal tiga 2025 adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% di kuartal tiga 2025 mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong sektor pertanian. Febrio menjelaskan bahwa dalam tiga kuartal terakhir, sektor pertanian mampu tumbuh rata-rata 5,5%. Ia mengatakan bahwa pencapaian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sektor pertanian menurutnya adalah sektor yang sangat penting sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta jiwa dan pemerintah memiliki peran penting untuk mensejahterahkan petani dan keluarganya.

Menhaj: Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Akan Diperketat

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pemeriksaan kesehatan jemaah haji akan diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hanya jemaah yang sehat dan memenuhi syarat istithaah yang diberangkatkan. Menurut Irfan, kebijakan tersebut disesuaikan dengan aturan baru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang syarat kesehatan jemaah. Sejumlah penyakit dan kondisi medis kini dinyatakan tidak memenuhi istithaah untuk berhaji.

Menhaj menyebut kondisi yang tidak memenuhi istithaah meliputi gagal fungsi organ vital, seperti ginjal, jantung, dan paru kronis. Termasuk juga kerusakan hati berat, gangguan kejiwaan, serta penyakit menular aktif seperti TBC paru dan demam berdarah. Ia menegaskan, calon jemaah dengan kondisi tersebut berpotensi tidak lolos pemeriksaan di Indonesia maupun Arab Saudi. Jemaah yang tidak memenuhi syarat bisa ditolak berangkat atau dipulangkan dari Tanah Suci.

Senada dengan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menekankan pentingnya kesiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan haji tersebut. Ia berharap seluruh persiapan berjalan sesuai kesepakatan antara Komisi VIII dan Kementerian Haji dan Umrah. “Kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang disepakati Komisi VIII dan Kementerian Haji harus disiapkan sistematis dan terukur,” ujar Marwan. 

Bobibos Diklaim Setara RON 98, Praktisi Migas Sarankan Kolaborasi dengan Pertamina dan BRIN

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai inovasi bahan bakar orisinal buatan Indonesia (Bobibos) perlu dikaji lebih mendalam sebelum masuk ke pasar secara luas. Menurutnya, bahan bakar yang diklaim setara RON 98 itu bisa dikembangkan lewat penelitian komprehensif bersama lembaga riset energi dan BUMN migas. Hadi menjelaskan, pengujian lanjutan perlu dilakukan demi memastikan performa, keamanan, dan kompatibilitas bahan bakar terhadap berbagai jenis kendaraan dalam jangka panjang. Hasil penelitian tersebut, kata dia, idealnya dipublikasikan secara terbuka di forum ilmiah dalam dan luar negeri agar validitasnya teruji secara akademik dan industri.

Hadi menuturkan, dari keterangan pengembang yang disampaikan ke media, Bobibos disebut berbahan dasar tanaman yang mudah tumbuh di tegalan dan sawah. Warna bahan bakar putih untuk jenis bensin dan merah untuk diesel disebut mirip dengan hasil olahan bioetanol dari singkong atau bahan sejenis, serta biodiesel dari keluarga tanaman kelapa sawit.

Menurutnya, klaim Bobibos yang telah lolos uji Lemigas dan mencapai RON 98 patut diapresiasi. Namun, penjelasan terkait komposisi zat dan karakter kimia bahan bakar tersebut belum dipaparkan secara lengkap. Ia menambahkan, transparansi hasil uji laboratorium penting untuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan. Ia juga menyoroti pernyataan pengembang yang sempat menyebut harga jual Bobibos sama atau bahkan sedikit lebih tinggi dari Rp13 ribu per liter. Hal ini, kata Hadi, menjadi pekerjaan rumah tersendiri dalam menilai klaim harga yang dikatakan lebih murah dari bahan bakar sekelas Pertamax.

Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Duit Rampasan Koruptor, Siapkan Rp 1,2 Triliun per Tahun

Presiden Prabowo Subianto menemukan titik terang untuk polemik bayar utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau umum disebut Whoosh. Setelah melalui perdebatan panjang antarkementerian dan lembaga mengenai cara bayar utang Whoosh, Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab pelunasan utang proyek tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak menggunakan APBN untuk membayar kewajiban KCIC.

Prabowo menegaskan, proyek KCIC harus dipandang dari sisi manfaat publik, bukan dari hitungan laba atau rugi. Ia menilai kehadiran teknologi transportasi seperti Whoosh merupakan bentuk public service obligation (PSO) atau tanggung jawab pelayanan publik negara. Prabowo juga meminta publik tak perlu lagi memperdebatkan isu utang tersebut. Prabowo menyebut, pemerintah akan menyiapkan dana Rp 1,2 triliun per tahun untuk membayar utang Whoosh kepada pihak China. Ia memastikan dana tersebut tersedia dan menyebut proyek ini tetap membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Menurutnya, utang Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi keuntungan semata, tetapi juga dari manfaat sosial seperti pengurangan kemacetan, polusi, dan efisiensi waktu perjalanan. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan uang hasil pengembalian dari koruptor untuk menutup sebagian utang proyek KCIC.

Ekonomi RI Melambat ke 5,04%, Pemerintah Genjot Investasi Lewat KUR Perumahan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 melambat ke level 5,04% secara tahunan (year on year/yoy), turun dari capaian kuartal sebelumnya yang mencapai 5,12% yoy. Salah satu penyebab utama perlambatan ini adalah lemahnya kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang merupakan komponen penting yang mencerminkan aktivitas investasi di dalam negeri. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan strategi untuk menghidupkan kembali investasi, salah satunya dengan mendorong kredit usaha rakyat (KUR) perumahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa KUR perumahan alokasinya Rp 130 triliun dan yang untuk supply side itu diberikan Rp 117 triliun. Airlangga menilai KUR perumahan ini bisa menjadi dorongan dari sektor perumahan untuk mendongkrak PMTB. Terlebih dari alokasi yang sudah dianggarkan untuk KUR Perumahan ini bisa memberikan fasilitas plafon hingga Rp 20 miliar.

Natalius Pigai: Komnas HAM akan Diberikan Wewenang Penyidikan Hingga Penuntutan

Kementerian Hak Asasi Manusia buka suara soal polemik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Draf regulasi tersebut dinilai berpotensi melemahkan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga independen. Menteri HAM Natalius Pigai membantah dugaan tersebut. Dia mengklaim, revisi terbaru bertujuan untuk memperkuat Komnas HAM. “(Revisi) itu memberikan penguatan,” ujar Natalius pada Rabu, 5 November 2025. Natalius menjelaskan, revisi UU HAM bertujuan untuk memperkuat keberadaan Komnas HAM yang saat ini masih lemah. Menurut dia, kewenangan Komnas HAM saat ini hanya bisa menerima aduan, pemantauan, dan penyelidikan terbatas.

Ke depannya, kata Natalius, pemerintah berencana menambah kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen. Kewenangan tersebut akan bersifat yudisial, mulai dari melakukan penyidikan hingga penuntutan. “Nanti akan ada penyelidik, penyidik, dan jaksa ad-hoc. Itu memberikan penguatan (Komnas HAM),” ujar Natalius.

Regulasi baru itu nantinya juga akan menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai keputusan final dan mengikat yang harus diikuti. “Semua lembaga yang direkomendasikan oleh komnas HAM wajib melaksanakan karena itu sifatnya final and binding,” tutur Natalius.  Natalius mengklaim mustahil baginya sebagai mantan Komisioner Komnas HAM untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga tersebut. “Tidak mungkin lah, mana ada sih, tidak akan pernah (saya memperlemah Komnas HAM),” ucap Natalius.

Gubernur Riau Abdul Wahid Diduga Terima Rp2,25 Miliar dari Peras Dinas PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari ‘jatah preman’ yang dipungut AW setelah anggaran UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau bertambah Rp106 miliar. Tanak memaparkan bahwa kesepakatan pemotongan anggaran bermula dari pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP Ferry Yunanda dengan enam kepala UPT, yang menyetujui pemberian fee 2,5 persen dari selisih kenaikan anggaran. Pertemuan lanjutan kemudian menetapkan bagian untuk AW sebesar 5 persen, atau sekitar Rp7 miliar.

KPK menangkap Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam OTT Riau pada 3 November 2025. Sehari kemudian, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri. Pada 5 November 2025, KPK menetapkan AW, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), dan Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Utang Whoosh Dibayar dengan Uang Sitaan Korupsi, Apakah Tepat?

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebutkan akan memanfaatkan hasil sitaan korupsi untuk membayar utang kereta cepat Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menjadi sorotan publik. Menurut ekonom, di samping secara kuantitas tidak pasti dan cenderung tidak mencukupi, ide tersebut juga bisa berpotensi meningkatkan risiko fiskal.

Achmad menuturkan, ketika pembiayaan utang luar negeri dan biaya operasional mulai menekan, godaan mencari “jalan pintas” fiskal memang sering muncul. Mengandalkan dana hasil sitaan korupsi termasuk salah satunya. Ia menyebut, sebenarnya secara moral, ide tersebut menarik. Namun, secara kelembagaan, hal itu akan sulit dijalankan. Lebih jauh, penggunaan dana semacam itu tanpa aturan khusus berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan audit. Menurut Achmad, negara memang boleh kreatif, tetapi kreativitas fiskal tidak boleh melanggar prinsip keberlanjutan. Jika sumbernya tidak rutin, risiko fiskal meningkat dan kredibilitas keuangan negara bisa terganggu.

Achmad berpandangan, masalah utang Whoosh tidak bisa disembuhkan dengan aliran dana yang sporadis. Perlu perbaikan secara menyeluruh dalam desain pembiayaan proyek. Secara ekonomi, cara tersebut juga rawan menciptakan moral hazard. Bila proyek gagal menghasilkan pendapatan, lalu diselamatkan dari pos sitaan, pesan yang tersampaikan adalah bahwa proyek besar tak perlu diaudit secara ketat, alias selalu ada “dana ajaib” yang menolong. Selain itu, Achmad melanjutkan, proyek Whoosh merupakan hasil kerja sama dengan konsorsium China melalui China Development Bank. Kontrak pinjaman bersifat multiyears selama 50 tahun dan ketat.

Kapoda Jatim Bersama Gubernur Tinjau Kesiapan Alat Mitigasi Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung kesiapan peralatan Search and Rescue (SAR) yang dimiliki oleh jajaran Polda Jatim, meliputi Korps Brimob, Direktorat Polairud, dan Dit Sabhara. Kegiatan peninjauan dilaksanakan usai apel siaga bencana secara serentak di seluruh Polres/ta/tabes jajaran Polda Jawa Timur, Rabu (5/11/2025). Apel tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur, seiring meningkatnya intensitas curah hujan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim melihat satu per satu peralatan yang dimiliki, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis penyelamatan, peralatan penyelam, alat evakuasi banjir, drone pemantau hingga perlengkapan pertolongan medis lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dalam kondisi siap pakai dan dapat digerakkan kapan pun saat terjadi bencana. Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapan seluruh unsur SAR menjadi prioritas utama mengingat Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.

Menurut Kapolda Jatim, kesiapsiagaan ini bukan hanya soal peralatan, tetapi juga kemampuan personel untuk merespons cepat di lapangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polda Jatim dan jajaran dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergitas lintas instansi untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

Putusan MKD ke Sahroni hingga Uya Kuya Dinilai Mengecewakan, Citra DPR Terancam Tergerus

MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik DPR. Sebagai sanksinya, mereka dinonaktifkan sebagai anggota DPR antara tiga sampai enam bulan. Adapun dua anggota DPR lainnya, yakni Adies Kadir dan Uya Kuya, dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKD.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan dirinya sejak awal telah menduga sidang MKD hanya formalitas belaka dan digunakan sebagai alat untuk memulihkan nama baik para teradu. Lebih lanjut Lili menyampaikan, putusan MKD tersebut di luar ekspetasi dan membuat kecewa publik. Sebab, semula publik menaruh harapan besar terhadap MKD untuk bisa memberikan sanksi lebih tegas terhadap kelima teradu yakni pemberhentian sebagai anggota DPR.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini juga mengkritik putusan etik MKD DPR tersebut. Titi melihat selama sidang etik MKD DPR sangat terlihat fokus anggota MKD justru dialihkan kepada penyebar video, bukan pada kepatutan perilaku anggota DPR yang menjadi pokok perkara. Padahal, yang semestinya diuji oleh MKD DPR adalah tanggung jawab moral dan keteladanan wakil rakyat di hadapan publik. Berdasarkan perspektif hukum tata negara, mekanisme etik MKD DPR juga seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan tanggung jawab konstitusional DPR dalam menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat.

5 Fakta Panas di Balik Deklarasi Paku Buwono XIV di Tengah Duka Keraton Surakarta

Prosesi pemakaman Paku Buwono XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada Rabu, 5 November 2025, bukan hanya menjadi momen duka, tetapi juga titik sejarah baru bagi kelangsungan tahta Kasunanan. Di tengah upacara penghormatan terakhir, sang putra mahkota KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purboyo secara mengejutkan mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono XIV. Langkah ini sontak mengguncang publik dan mengundang beragam reaksi dari pihak internal keraton. Berikut lima fakta penting yang menggambarkan dinamika di balik deklarasi ini.

1. Deklarasi di Tengah Prosesi Pemakaman PB XIII Momen yang seharusnya menjadi perpisahan penuh khidmat bagi almarhum PB XIII berubah menjadi peristiwa monumental. Gusti Purboyo, sang putra mahkota, menyampaikan ikrar kesanggupannya meneruskan tahta sebagai Paku Buwono XIV menjelang pemberangkatan jenazah sang ayah ke Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

2. Response Pihak Keraton: Diminta Bersabar Tak lama setelah kabar deklarasi beredar, pihak keluarga besar keraton melalui adik almarhum PB XIII, KGPH Adipati Benowo, memberikan tanggapan resmi. Ia mengonfirmasi bahwa telah mendengar informasi mengenai deklarasi tersebut, namun menegaskan bahwa langkah tersebut masih akan ditelusuri lebih lanjut.

3. Pihak Keraton Ingin Kondusif Selama Masa Duka Selain keluarga inti, Mahamenteri Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Tedjowulan, turut menegaskan agar masyarakat tidak memperdebatkan suksesi raja setidaknya hingga masa 40 hari berkabung berakhir.

4. Spekulasi Pesan Rahasia dari PB XIII. Deklarasi Gusti Purboyo disebut tidak dilakukan secara sepihak. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan amanat langsung dari sang ayah, PB XIII, yang disampaikan sebelum wafat.

5. Harapan Baru di Tengah Ujian Keraton. Deklarasi ini menandai babak baru perjalanan panjang Keraton Surakarta. Meski muncul di tengah suasana duka, langkah Gusti Purboyo dianggap sebagian kalangan sebagai tanda kesiapan generasi penerus untuk memimpin dan menjaga marwah Kasunanan Hadiningrat di era modern.

Abdul Wahid Tersangka, Cak Imin Minta Kader PKB Harus Belajar agar Tak Terulang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh kader partainya untuk mengambil pelajaran dari penetapan tersangka korupsi terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Muhaimin menyampaikan, terkait status Abdul Wahid di internal partai, akan diproses PKB sesuai mekanisme organisasi.

Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, PKB prihatin atas penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka oleh KPK. Terkait kemungkinan bantuan hukum Cucun menjelaskan bahwa hal tersebut akan dibahas dalam rapat internal DPP PKB. Begitu pula terkait sanksi yang akan diberikan kepada Abdul Wahid belum dibicarakan oleh pimpinan partai.

Presiden Prabowo: Saya Tanggung Jawab Utang Whoosh

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menanggung penuh kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Masyarakat diminta tidak perlu cemas terhadap polemik pembiayaan proyek tersebut karena Indonesia memiliki kemampuan fiskal untuk membayar. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru (4/11/2025).

Prabowo menuturkan, hasil perhitungan terhadap pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai masih wajar dan Indonesia sanggup membayarnya. Namun, Presiden tidak menyebut sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membayar utang. Presiden meminta pihak-pihak tidak memolitisasi polemik utang Whoosh karena dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat. Prabowo mengatakan proyek Whoosh jangan dilihat semata dari sisi untung dan rugi. Sebab, transportasi publik dibangun dengan prinsip kewajiban pelayanan publik atau public service obligation. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin akses transportasi bagi rakyat.

Di sisi lain, Presiden menegaskan, perbaikan sistem kereta akan menjadi salah satu fokus perhatian program pemerintah. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan memperluas jaringan kereta di berbagai daerah. Khusus untuk komuter Jabodetabek, Presiden menyetujui tambahan alokasi anggaran Rp 5 triliun untuk pembelian 30 rangkaian gerbong KRL.

Duit Rampasan dari Koruptor Bakal Dipakai Prabowo Lunasi Utang Whoosh

Polemik mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh akhirnya menemui titik terang.

Pasalnya, sebelumnya, kementerian/lembaga saling mencari solusi untuk membayar utang itu. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak membayar dengan APBN. Kepala Negara menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal pelunasan utang Whoosh. Bahkan, uang rampasan dari koruptor bakal dipakai untuk pelunasan utang Whoosh. Prabowo meminta polemik utang KCIC alias Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi. Ia menyebut, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Prabowo menyatakan, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Pedagang Thrifting Diminta Beralih Jualan Produk Lokal

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan. Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf. Salah satu arahan Prabowo yakni agar Menteri terkait tidak hanya memikirkan penindakan terkait thrifting. Tapi perlu adanya substitusi produk sehingga pedagang thrifting bisa tetap berjualan. Maman mengatakan substitusi itu bisa diganti dengan menjual produk lokal sebagai pengganti. Dengan begitu, solusi ini bisa menghidupkan produsen lokal.

Perindo Mengusulkan Ambang Batas Parlemen Jadi Satu Persen

Partai Perindo mengusulkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 1 persen. Usulan ini dinilai sebagai upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi partai-partai nonparlemen untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini disampaikan Sekjen Perindo, Ferry Kurnia, seusai Rakernas Perindo di Ancol (4/11/2025).

Menurut Ferry, Perindo telah membangun komunikasi dengan partai-partai nonparlemen lainnya. Perindo gagal melampaui ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024 sehingga tidak memiliki wakil di DPR. Untuk mengawal isu tersebut, partai-partai nonparlemen telah membentuk sekretariat bersama (Sekber) yang akan menyusun kajian dan rekomendasi terhadap perubahan aturan pemilu. Perindo berharap perubahan aturan itu dapat membuat sistem demokrasi lebih adil dan mengurangi hilangnya suara pemilih akibat tidak lolosnya partai ke parlemen. Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan partainya akan terus memperjuangkan penurunan threshold demi menjaga hak representasi pemilih.

Pertamina Terima 800 Laporan Kendaraan ‘Brebet’ di Jatim, 57% Aduan Selesai Ditangani

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) berkomitmen untuk menangani segenap laporan masyarakat Jatim mengenai fenomena kendaraan yang tiba-tiba tersendat atau brebet, diduga usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan tercatat ada 800 laporan kendaraan brebet yang diterima pihaknya. Ia pun menegaskan sebagian besar aduan tersebut telah ditindaklanjuti. “Dari 800 laporan, sebanyak 462 keluhan sudah selesai ditangani oleh Pertamina Patra Niaga. Artinya penyelesaian sudah mencapai 57%, dengan pemberian kompensasi terukur dan sesuai prosedur,” ucap Ahad, Selasa (4/11/2025). Ahad menyatakan bahwa pihaknya juga memberikan kompensasi bagi pelanggan yang kendaraannya bermasalah usai mengisi BBM, dengan catatan menunjukkan bukti perbaikan yang telah divalidasi oleh bengkel-bengkel rekanan Pertamina. “Kompensasi akan diberikan kepada pelanggan yang terdampak setelah proses pemeriksaan dan validasi dari bengkel mitra selesai dilakukan,” tegasnya. Secara khusus, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan, diduga setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

Mensos Usul MBG untuk Lansia dan Difabel di 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program makan bergizi gratis (MBG) juga ditujukan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan kelompok difabel, dengan harapan dapat direalisasikan pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (4/11) malam. Gus Ipul menegaskan bahwa jika usulan ini disetujui, para lansia dan difabel yang menjadi penerima MBG tidak akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas (difabel, red.). Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul. Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo, diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025 dan menargetkan hingga akhir tahun 2025 penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat sekitar 40 juta orang telah menerima manfaat program ini.

AS akan uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III

Amerika Serikat akan melakukan uji peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III, menyusul perintah Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pengujian nuklir, di Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg, California. Pihak pangkalan menyebut uji coba tersebut sebagai kegiatan “rutin” yang “telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya.” Navigasi, rudal tersebut kemungkinan akan diluncurkan dari Pangkalan Vandenberg menuju Situs Uji Pertahanan Rudal Balistik Ronald Reagan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik.

Uji coba terakhir rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dilakukan pada Mei lalu. Berdasarkan data Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika (FAS), Angkatan Udara AS saat ini mengoperasikan sekitar 400 rudal Minuteman III di negara bagian Colorado, Montana, Nebraska, Wyoming, dan North Dakota. Pekan lalu, Trump menyatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan untuk segera melanjutkan uji coba nuklir. Ia menegaskan bahwa perintah tersebut dikeluarkan karena “negara lain juga melakukan pengujian,” sehingga dinilai “tepat” bagi AS untuk mengikuti langkah serupa.

Prabowo Siap Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Apa Artinya?

Prabowo menyebut Whoosh adalah transportasi publik. Oleh karena itu, tidak semestinya dihitung rugi atau untung, yang terpenting adalah manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, ini bentuk dari kehadiran negara. “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” jelasnya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Israel Bunuh 240 Orang sejak 10 Oktober, Sekjen PBB Prihatin Gencatan Senjata Gaza Terus Dilanggar

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, yang terus-menerus terjadi. Guterres meminta semua pihak mematuhi gencatan senjata yang efektif berlaku sejak 10 Oktober 2025. Hal tersebut disampaikan Guterres saat menghadiri pembukaan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial di Doha, Qatar, pada Selasa (4/11/2025). Guterres menegaskan penghormatan atas ketentuan gencatan senjata krusial untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang bagi Palestina dan Israel.

Israel diketahui berulangkali melanggar gencatan senjata di Gaza sejak diberlakukan pada 10 Oktober. Pekan lalu, Israel pun meluncurkan serangan udara besar-besaran di Gaza yang membunuh lebih dari 100 orang, termasuk 46 anak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sejak gencatan senjata berlaku, serangan Israel telah membunuh setidaknya 240 orang dan menimbulkan 607 korban luka di Gaza.

Pada Selasa (4/11), pasukan Israel kembali melanggar gencatan senjata dan membunuh seorang warga Palestina di utara Gaza. Militer Israel berdalih warga Palestina tersebut melanggar “garis kuning” atau batas demarkasi sementara sehingga ditembak. Di Jabaliya, utara Gaza, seorang warga juga terbunuh akibat tembakan tentara Israel. Sedangkan di kawasan Tuffah, Kota Gaza, tembakan quadcopter Israel membunuh seorang warga Palestina dan melukai seorang lainnya.

QRIS Kini Bisa Dipakai di Korea Selatan, Cek Negara Lain yang Sudah Terhubung

Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC) meluncurkan layanan pembayaran QRIS Indonesia untuk kali pertama pada Jumat (31/11/2025). Pembeli kini bisa dengan mudah bertransaksi menggunakan QRIS dengan bermodal aplikasi dari lembaga keuangan Indonesia saat berbelanja di pedagang domestik. Sebaliknya, aplikasi keuangan Korea Selatan diharapkan dapat memfasilitasi akses ke 30 juta pedagang di Indonesia. Dengan begitu transaksi antarkedua negara kini menjadi lebih mudah. Presiden KFTC Park Jong-seok mengatakan, sistem hubungan layanan pembayaran lintas negara ini diimplementasikan berdasarkan kerja sama antar kedua negara. Keberhasilan kerja sama ini menambah daftar negara yang sudah bisa bertransaksi menggunakan QRIS.

Pemerintah Rencanakan Pembagian Tanah untuk Petani Miskin

Pemerintah sedang mematangkan rencana untuk membagikan tanah kepada petani yang tergolong sangat miskin (desil 1) dan miskin rentan (desil 2). Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (4/11) malam, dengan tujuan memperkuat kemandirian petani. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, pembagian tanah ini termasuk dalam upaya pemerintah untuk menyediakan alat produksi bagi petani desil 1 dan desil 2. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian petani. “Pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi,” katanya.

Selain pembagian tanah, rapat juga membahas strategi lain seperti pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk mendukung UMKM dan pembatasan impor barang bekas. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemberian beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK untuk bekerja ke luar negeri. Pada rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Sosial, dan Menteri UMKM, Presiden juga menekankan percepatan digitalisasi untuk UMKM serta peningkatan daya saing melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi.

KPK Usut “Whoosh”, PDI-P: Jangan Sampai Hentikan Program yang “Sangat Baik”

Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan hal baik dengan menyelidiki korupsi pada Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Akan tetapi, Said mengingatkan, penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan program perpanjangan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya.

Said lantas mengajak publik untuk membayangkan, bagaimana jika Indonesia memiliki kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Bahkan, kalau bisa, kata Said, rute Whoosh diperpanjang sampai Banyuwangi, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang baru, Selasa siang. Dia meyakini, proyek Whoosh akan lebih jelas ketimbang seperti saat ini yang hanya berhenti di Bandung. Said pun mengungkit Banggar DPR yang sejak awal merekomendasikan Whoosh dibuat sampai Surabaya, bukan hanya Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Meski begitu, KPK tak bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

KPK: Modus Kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid Pemerasan, Bukan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai unsur tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya berkaitan dengan pemerasan, bukan suap. Modus pemerasan ini dilakukan oleh dua staf ahli atau orang kepercayaan Gubernur Riau terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Pihak-pihak dari swasta ini diduga adalah representasi dari kepala daerah yang bersangkutan sebagai tenaga ahli atau staf ahli,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam. Dua pihak swasta yang dimaksud Budi adalah orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang juga ikut terjaring OTT, yakni adalah Tata Maulana (TM) dan Dani M Nursalam (DMN). Keduanya memiliki hubungan keorganisasian partai politik dengan Abdul Wahid, yakni sama-sama kader PKB dan pengurus DPW PKB Provinsi Riau. Budi mengatakan, dua orang kepercayaan gubernur Riau tersebut diduga terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap Dinas PUPR, khususnya terkait jatah penambahan anggaran.

Budi mengatakan jatah penambahan anggaran tersebut diduga diarahkan untuk proyek-proyek tertentu. Hanya saja, Budi enggan membeberkan detail proyek yang dimaksud karena masih dalam tahap penyidikan. Modus pemerasan ini, kata Budi, dikenal dengan istilah “japrem” atau jatah preman.

Pemberantasan Judol Butuh Komitmen Kuat Pemerintah

Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai langkah pemerintah memberantas judi online tidak cukup dilakukan lewat penegakan hukum semata. Menurutnya, masalah itu lebih kompleks karena melibatkan faktor sosial, teknologi, dan lemahnya penindakan terhadap pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut. Adapun pemerintah kembali menyoroti kerugian ekonomi akibat maraknya praktik judi online. Dalam forum APEC terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan sekitar US$8 miliar per tahun karena aktivitas ini.

Namun, menurut Chairul, istilah kebocoran negara yang digunakan presiden lebih bersifat retoris. “Istilah kebocoran di situ cuma retorika presiden saja, mungkin maksudnya kerugian masyarakat, karena secara hukum tidak ada hubungan antara kerugian akibat judi online dengan kebocoran (anggaran) negara,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/11).

Chairul menilai, pencegahan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum. Ia menegaskan, akar masalah justru berada pada aspek sosial dan lemahnya pengawasan. “Pencegahan judol tentu tidak bisa dari segi hukum, tetapi dari segi sosial untuk menyadarkan masyarakat dan dari segi teknologi,” ujarnya. Menurutnya, selama pihak-pihak yang diduga membekingi judi online tidak tersentuh hukum, upaya pemberantasan akan sulit berhasil. “Itu biang beking judol aja yang sudah disebut dalam dakwaan masih melenggang. Itu yang menyebabkan judol terus bermunculan karena bekingnya masih bebas,” kata Chairul.

Purbaya Pastikan IKN Tak jadi Kota Hantu: Pembangunan Terus Berjalan

Menteri Keuangan memastikan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana dan menepis kekhawatiran akan menjadi “kota hantu”. Pemerintah juga telah menyetujui pihak swasta untuk membangun perumahan yang pengerjaannya sudah dimulai. Jumlah pekerja konstruksi di IKN diproyeksikan akan mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan.

Pembangunan fisik dan non-fisik akan semakin masif setelah IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Otorita IKN sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai tahap kedua pembangunan. Penandatanganan kontrak untuk proyek tersebut dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Prabowo Respons Polemik Utang Proyek Whoosh: Saya Akan Tanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian polemik Kereta Cepat Whoosh dan meminta masyarakat tidak khawatir. Ia memastikan telah mempelajari masalah terkait dan akan menyelesaikannya.

Menurut Presiden, transportasi publik tidak bisa dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation. Di sisi lain, permasalahan keuangan Whoosh menjadi beban bagi PT KAI yang harus menanggung kerugian triliunan rupiah. Kini pemerintah bersama pihak Cina tengah menggodok skema penyelesaian utang proyek tersebut.

Prabowo Ingin Perpanjang Rute Kereta Cepat Whoosh hingga Banyuwangi

Presiden Prabowo Subianto ingin memperpanjang rute kereta cepat hingga ke Banyuwangi di ujung Jawa Timur. Pernyataan Prabowo disampaikan untuk merespons pertanyaan soal kelanjutan proyek Whoosh.

Pembangunan kereta cepat dinilai harus berlanjut karena manfaat sosialnya, seperti mengurangi macet dan polusi, dianggap lebih besar dari beban finansialnya. Proyek ini juga menjadi simbol kerja sama Indonesia dengan Cina yang penting untuk penguasaan dan alih teknologi di bidang transportasi.

Sebelum Dibawa ke Imogiri, Jenazah Pakubuwono XIII akan Dibawa ke Lodji Gandrung

Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia, Ahad (2/11/2025) pagi. Keraton Surakarta telah menyiapkan seluruh prosesi adat untuk menghormati kepergian sang raja. Sebelum diberangkatkan ke Imogiri, jenazah akan melalui sejumlah prosesi adat di dalam Keraton Surakarta. Upacara akan dipimpin keluarga besar dan abdi dalem, sesuai tata cara tradisi Keraton yang telah disusun dalam rapat internal. Prosesi adat akan mewarnai pemakaman Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) XIII yang dijadwalkan pada Rabu, 5 November 2025 mendatang. Jenazah akan dimakamkan di Pesanggrahan PB XII, kompleks Makam Raja di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adik almarhum, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari atau Gusti Moeng, menyampaikan seluruh tahapan pemakaman akan dilaksanakan sesuai tata upacara adat Keraton Surakarta. Rangkaian prosesi dimulai sejak pagi hari di Keraton, dengan iringan abdi dalem dan keluarga besar keraton.

Dia menjelaskan, jenazah PB XIII akan dikirab dari Keraton Surakarta menuju Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo, yang menjadi simbol penghormatan antara pemerintah dan keraton. Kirab jenazah ini akan melewati Bangsal Magangan, Alun-Alun Selatan, Lengkung Gading, hingga Jalan Slamet Riyadi menuju Loji Gandrung, diiringi pasukan bergaya tradisi keraton dan para abdi dalem berpakaian adat lengkap. Setelahnya jenazah akan dibawa menggunakan ambulans menuju kompleks Makam Raja di Imogiri.

Kirab jenazah Sinuwun PB XIII ini diperkirakan menjadi salah satu prosesi adat paling sakral dan penuh makna dalam sejarah modern Keraton Surakarta. Gusti Moeng mengatakan di kompleks Makam Raja Imogiri, PB XIII akan disemayamkan sementara di Pesanggrahan PB XII Probosuyoso, di sisi makam Eyang Haryo Mataram. Nantinya, setelah bangunan makam khusus (dalem) bagi PB XIII rampung dikerjakan, jenazah akan dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan. Seluruh tata urutan upacara adat, perangkat, dan pengiring jenazah disusun berdasarkan pakem Sasonopustoko, yakni tata upacara yang juga diterapkan saat pemakaman PB XII, ayah PB XIII. Masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada PB XIII di Masjid Pujosono, kompleks Keraton Surakarta, yang dibuka untuk umum mulai hari ini.

Prabowo Cicil Utang Whoosh dari Uang Para Koruptor

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo mengatakan pemerintahan akan mencicil pembayarannya. Hal itu diutarakan Prabowo setelah utang KCJB Whoosh menjadi sorotan luas beberapa waktu belakang ini. Presiden Kedelapan RI itu mengeklaim Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat. Sejumlah manfaat Whoosh, antara lain mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi.

Pemerintah pusat memiliki cukup anggaran untuk membayar utang Whoosh. Salah satu anggaran untuk mencicil utang proyek tinggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ialah dari uang para koruptor yang disita negara.Prabowo pun mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi agar uang tersebut tidak disita negara. Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar 7,2 miliar US Dolar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar 6,07 miliar US Dolar.

Pemerintah Indonesia menggarap Whoosh ini setelah Presiden Jokowi meminjam uang dari China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen. Kemudian sisanya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menaungi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Namun, pinjaman dari China tersebut dibebani bunga sekitar 3,5–4 persen per tahun. Karena itu, beban bunga tahunan yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang ditaksir mencapai Rp 2 triliun.

Warga Gaza Terus Tersiksa di Tengah Gencatan Senjata, 236 Tewas dan Ribuan Terlantar

Pasukan Israel kembali menewaskan warga Palestina di Gaza meski gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat (AS) sudah berlaku. Sejak gencatan senjata, sedikitnya 236 orang tewas dan 600 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sedikitnya 502 jasad warga ditemukan dari reruntuhan bangunan. Krisis kesehatan di Gaza kian memburuk. WHO menyebut lebih dari 16.500 pasien membutuhkan perawatan khusus masih terjebak di wilayah terkepung. Laporan PBB mencatat ribuan pasien di Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Italia menunggu evakuasi medis mendesak.

Alessandro Mrakic dari PBB menegaskan, upaya rekonstruksi menghadapi tantangan berat karena keterbatasan bahan bangunan. Dengan ratusan ribu orang masih mengungsi, lembaga bantuan memperingatkan kondisi akan memburuk seiring menurunnya suhu. Meskipun gencatan senjata menghentikan serangan besar, warga Palestina di Gaza tetap hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan keterbatasan tempat tinggal, menunjukkan penderitaan mereka belum berakhir.

Prabowo Panggil AHY, Bos KAI, hingga Jonan: Akhiri Polemik Utang Kereta Cepat?

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri  Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara, pada Senin (3/11/2025). Ketiganya tercatat memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah hangat sejak Agustus lalu, yakni penyelesaian utang kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. Menko AHY terang-terangan menyampaikan tujuannya menghadap RI 1 untuk melaporkan skema restrukturisasi utang kereta cepat tersebut.

Tunggak Pajak, Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Sumut I Blokir 310 Rekening

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara I memblokir 310 rekening milik penunggak pajak. Langkah ini merupakan bagian dari penagihan aktif guna mengamankan penerimaan negara sebesar Rp119 miliar. Arridel menuturkan, pemblokiran dilakukan oleh jurusita pajak negara sebagai upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pelaksanaan pemblokiran secara serentak dilakukan untuk efisiensi agar kantor pelayanan pajak tidak perlu berulang kali berkoordinasi dengan perbankan.

INFOGRAFIK: Mengapa Bahasa Portugis Masuk Pelajaran Sekolah?

Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelajaran Bahasa Portugis dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Keinginannya ini disampaikan seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara pada Kamis, 23 Oktober. Presiden Prabowo mengatakan, telah memberi arahan pada Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Bahasa Portugis masuk dalam rumpun bahasa Roman dan salah satu yang paling banyak digunakan di dunia. Menurut Ethnologue, bahasa ini merupakan bahasa dengan pengguna terbanyak ke-8 di dunia, mencapai sekitar 266,6 juta orang. Setidaknya terdapat sembilan negara yang menjadikan Bahasa Portugis bahasa wajibnya. Negara-negara ini tergabung dalam Community of Portuguese Language Countries (CPLP), di antaranya Brasil, Portugal, Timor Leste, dan negara-negara di Afrika seperti Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Equatorial-Guinea, Mozambik, Sao Tome dan Principe. Brasil menjadi negara dengan pengguna Bahasa Portugis terbesar, mencapai sekitar 197,6 juta orang per 2025 atau mencakup 93,2% penduduk Brasil. Saat ini, sejumlah bahasa asing yang masuk kurikulum pendidikan Indonesia, baik sebagai mata pelajaran wajib maupun pilihan adalah Bahasa Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, dan Prancis.

Israel Kembali Luncurkan Serangan Udara ke Lebanon, 2 Orang Tewas-7 Terluka

Israel kembali meluncurkan serangan udara ke Lebonon selatan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Serangan itu menewaskan dua orang dan melukai tujuh korban lainnya. Dilansir AFP, Senin (3/11/2025), dalam penghitungan awal, Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut bahwa serangan Israel di kota Doueir, provinsi Nabatiyeh, menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya.

Kantor Berita Nasional milik pemerintah Lebanon, NNA, melaporkan bahwa pesawat tanpa awak atau drone yang diluncurkan Israel menargetkan sebuah mobil di Doueir dan menyebabkannya terbakar. NNA melaporkan bahwa serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sebuah pusat perbelanjaan setempat. Israel telah berulang kali mengebom Lebanon meskipun ada gencatan senjata pada November 2024.

Pada Minggu kemarin, Israel memperingatkan bahwa mereka akan mengintensifkan serangan terhadap kelompok tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengklaim Hizbullah bermain api, dan presiden Lebanon lamban. Meskipun otoritas Lebanon telah mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Israel di masa lalu, utusan AS Tom Barrack mengatakan kepada wartawan di Bahrain bahwa negaranya mendorong negosiasi langsung.


NIK KTP Terdaftar Pinjol Atau Judol, Ini Cara Cek Offline dan Online

Ada banyak kejadian terkait data pribadi masyarakat yang disalahgunakan pihak lain. Termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol) tanpa sepengetahuan pemiliknya. Praktik itu jelas merugikan pemilik data. Sebab masyarakat dirugikan namanya tercantum dalam data pinjol, atau bahkan bisa jadi sasaran penagihan hutang yang tak pernah dipinjamnya. Sebenarnya masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP telah disalahgunakan untuk melakukan pinjol. Dengan begitu bisa mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan di masa depan. Anda dapat mengeceknya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pengecekan, yakni KTP, foto diri dan foto diri bersama KTP. SLIK adalah sistem pencatatan yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Pengecekan sendiri bisa dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, Anda tinggal mendatangi kantor OJK terdekat dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Purbaya Bakal Legalkan Rokok Ilegal, Desember Berlaku Cukai Khusus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan tarif cukai khusus pada Desember 2025 untuk produsen rokok ilegal di dalam negeri. Tujuannya supaya produsen rokok ilegal yang selama ini beroperasi masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan melegalkan produksinya. Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air. Purbaya menegaskan, kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak lagi mati selama ini, di tengah angka prevalansi merokok tak mengalami perubahan siginfikan.

Kemlu Beber 359 WNI Masih Berada di Kamp Pengungsi Suriah

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membeberkan sebanyak 359 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di kamp-kamp pengungsi di wilayah timur laut Suriah. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengungkapkan ribuan WNI masih berada di kamp pengungsian Suriah, dan sekitar 600 orang di antaranya diduga merupakan Foreign Terrorist Fighter (FTF). Meski tidak merinci berapa WNI yang terasosiasi dengan FTF, Direktorat PWNI menyatakan bahwa penanganan terhadap WNI yang terasosiasi dengan FTF dilakukan melalui pendekatan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Direktorat PWNI pun menegaskan bahwa kebijakan repatriasi WNI terasosiasi FTF dilaksanakan secara selektif dan bertahap. Proses itu mempertimbangkan skala prioritas dan prinsip keamanan nasional, kemanusiaan, penegakan hukum, serta deradikalisasi. Direktorat PWNI juga menyampaikan bahwa Kemlu RI dan kementerian/lembaga terkait telah memfasilitasi pemulangan sejumlah WNI dari wilayah Suriah dan Yaman.

Proses itu dilakukan untuk memastikan para WNI dapat kembali berperan sebagai warga negara yang menjunjung nilai Pancasila, demokrasi, dan toleransi, sekaligus bebas dari pengaruh paham ekstremisme dan kekerasan agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Diketahui bahwa pada Desember 2024, WNI yang telah kembali ke Indonesia dari Suriah berjumlah 156 orang.

Surplus Neraca Perdagangan September 2025 Susut Jadi US$ 4,34 Miliar

Neraca perdagangan Indonesia pada September mencatatkan surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Angka ini melanjutkan tren surplus yang telah terjadi selama 65 bulan berturut-turut. Kendati demikian, nilai surplus tersebut menyusut jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Surplus terjadi karena nilai ekspor yang masih lebih besar dibandingkan nilai impor pada periode tersebut. Surplus neraca perdagangan utamanya ditopang oleh komoditas nonmigas. Komoditas penyumbang surplus terbesar meliputi lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Danantara Umumkan 24 Korporasi Asing Ikut Lelang PLTSa, Mitsubishi hingga Itochu

Sebanyak 24 perusahaan asing terpilih akan mengikuti lelang untuk tujuh proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Para peserta lelang ini diwajibkan membentuk konsorsium dengan perusahaan lokal untuk transfer teknologi.

Tujuh proyek PLTSa yang berlokasi di berbagai daerah tersebut ditargetkan akan memulai masa konstruksi pada awal tahun depan. Proyek ini dijadwalkan dapat beroperasi penuh beberapa tahun setelah konstruksi dimulai. Teknologi yang akan digunakan adalah insinerator murni yang berbeda dari PLTSa yang sudah ada. Teknologi yang telah memenuhi standar emisi Eropa ini mampu membakar hampir semua jenis sampah rumah tangga.

AHY Sebut Prabowo Pastikan Negara Hadir soal Whoosh, Utang Ikut Ditanggung APBN?

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir untuk mencari solusi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua pihak terkait dilibatkan untuk melakukan restrukturisasi keuangan proyek tersebut. Negara akan berperan dalam restrukturisasi keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, proses negosiasi dengan Danantara dan pemerintah Cina masih terus berlangsung. Setelah persoalan utang ini terselesaikan, pemerintah berencana mengembangkan proyek kereta cepat ke wilayah lain. Rencana pengembangan tersebut mencakup jalur Jakarta-Surabaya hingga Banyuwangi.

Gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap ”Tempo” Dinilai Bertentangan dengan UU Pers

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bersama koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025), untuk memprotes gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap laporan investigasi majalah Tempo. Ketua Umum AJI Nany Afrida menuturkan, AJI menggelar aksi untuk mendukung Tempo karena melihat efek negatif dari gugatan Mentan Amran Sulaiman ke media dan jurnalis lain. Menurut Nany, model gugatan perdata di pengadilan yang dilakukan Amran tidak boleh dibiarkan. Pasalnya, Amran tidak melalui prosedur yang benar, yakni melalui Dewan Pers.

Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung menambahkan, gugatan perdata Amran terhadap Tempo melanggar mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers. Jika memang Amran keberatan dengan pemberitaan Tempo, protes bisa diajukan melalui hak jawab atau hak koreksi. Jika masih belum puas, bisa menempuh sengketa pemberitaan ke Dewan Pers. Melihat kronologi tersebut, ia mengatakan bahwa gugatan perdata Amran di PN Jaksel sama saja melangkahi kewenangan Dewan Pers yang telah diatur dalam UU Pers.

Mantan Ketua Dewan Pers Yoseph Stanley Adi Prasetyo menilai majelis hakim bisa menunda sidang gugatan perdata tersebut karena gugatan itu terlalu dini. Seharusnya, masing-masing, baik pihak Amran maupun Tempo, diminta kembali ke Dewan Pers. Dewan Pers kemudian akan mengeluarkan pernyataan khusus terbuka mengenai kasus tersebut.

Jambore Puskesmas Nasional 2025 Soroti Tantangan Transformasi Layanan Kesehatan

Jambore Puskesmas Nasional (Jampusnas) II Apkesmi 2025 yang digelar di Yogyakarta sejak 30 Oktober–2 November 2025, tidak hanya menjadi ajang silaturahim bagi 669 peserta dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi momen penting  untuk berbagi praktik baik, sekaligus membuka diskusi tentang tantangan nyata yang dihadapi layanan kesehatan primer di Indonesia, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, kesiapan menghadapi masalah kesehatan mendadak hingga kesejahteraan tenaga kesehatan yang masih rendah.

Ketua Jampusnas II, dr Asep Sani Sulaeman tak menepis bahwa masalah mendasar yang dihadapi Puskesmas saat ini terkait keberadaan tenaga medis. Meski kebutuhan tenaga dokter mendesak, proses rekrutmen sering terbentur regulasi dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan konsekuensi serius dimana banyak Puskesmas kehilangan dokter karena pensiun atau dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis kembali ke rumah sakit daerah (RSUD), namun di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah daerah juga terbatas apalagi pasca adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Tentu saja, situasi ini menjadi perhatian serius karena langsung memengaruhi akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Meski transformasi Puskesmas dan inovasi layanan menjadi prioritas, tantangan mendasar seperti regenerasi tenaga, anggaran, dan kesejahteraan nakes tetap menjadi hambatan yang harus segera diatasi. 

Ignasius Jonan Sebut Whoosh Secara Operasional Bagus

Mantan menteri perhubungan (menhub) dan dirut PT KAI, Ignasius Jonan menyebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan bagus. Hanya saja, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait kontroversi utang proyek Whoosh yang dianggap membebani PT KAI selaku pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu.

Jonan mengaku, diundang oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana Merdeka. Dia berdiskusi dengan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto sekitar dua jam. Dia mengaku, untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo terkait program-program pemerintah. Meski begitu, Jonan membantah, pertemuannya dengan RI 1 secara khusus membahas proyek Whoosh.

Menurut dia, diskusi dengan Prabowo membahas program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jonan menilai, program prioritas Prabowo memiliki dampak positif bagi masyarakat kecil dan mendukung pemerataan ekonomi nasional. Dia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dan Sekolah Rakyat yang merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial.

MK Kabulkan Keterwakilan Perempuan, Pimpinan DPR Disebut Akan Segera Tindaklanjuti

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perspektif perempuan, kata Willy, sangat penting bagi DPR yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap pemerintah.

Dengan hadirnya Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, perempuan akan memiliki peran yang lebih luas dalam tugasnya di parlemen. Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, nilai Willy, juga merupakan bentuk penguatan kesetaraan gender di parlemen.

Diketahui, MK mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Setelah Kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Digiring ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11). Sebelumnya, Abdul Wahid ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memperkirakan Abdul Wahid tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Penangkapan Gubernur Riau menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Tercatat, ini merupakan OTT keenam yang dilakukan lembaga antirasuah sejak awal tahun.

OTT pertama dilakukan pada Maret 2025, menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedua, pada Juni 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Ketiga, pada 7-8 Agustus 2025, OTT digelar di Jakarta, Kendari (Sultra), dan Makassar (Sulsel), berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur. Keempat, OTT pada 13 Agustus 2025 di Jakarta menyasar dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Terakhir sebelum kasus Abdul Wahid, KPK menangkap sejumlah pihak terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

MK Kabulkan Keterwakilan Perempuan, Pimpinan DPR Disebut Akan Segera Tindaklanjuti

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Perspektif perempuan sangat penting bagi DPR yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap pemerintah.

MK mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam amar terakhir, Hakim MK memberikan penegasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, MKD, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSAP, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

Banjir Rendam Ribuan Pemukiman di Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bandung

Hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung beberapa hari terakhir menyebabkan banjir merendam pemukiman di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. Beberapa di antaranya daerah langganan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, serta Kecamatan Bojongsoang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung melaporkan banjir terjadi di Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot. Penyebab banjir akibat luapan Sungai Citarum, Sungai Cikapundung dan lainnya. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 10 sentimenter hingga 60 sentimeter. 

Selain itu, banjir terjadi di Desa Dayeuhkolot dengan ketinggian mulai dari 20 sentimeter hingga 1 meter lebih. Beberapa orang warga mengungsi di shelter yang berada di Desa Dayeuhkolot. Sedangkan banjir di wilayah Kecamatan Bojongsoang dengan ketinggian 20 sentimeter hingga 1 meter lebih. Terdapat beberapa warga yang mengungsi dan terdapat sejumlah akses jalan yang terendam banjir.

Kepala BPBD Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan, sejumlah warga memerlukan kebutuhan mendesak seperti makanan, selimut, sembako dan alat kebersihan. Pihaknya juga melakukan asesmen dan peninjauan di lapangan. terdampak banjir.

Sidang MKD DPR Dinilai Jadi ”Alat” untuk Aktifkan Lagi Sahroni-Uya Kuya di DPR

Sidang pengaduan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota DPR nonaktif mulai digelar pada Senin (3/11/2025). Dalam sidang pemeriksaan saksi dan ahli pada Senin ini, MKD DPR menghadirkan sejumlah pihak, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini, Koordinator Orkestra Unhan Letkol Suwarko, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli kriminologi Adrianus Meliala, ahli hukum Satya Adianto, ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah, ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi, serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar. Pertanyaan yang diajukan anggota MKD lebih banyak menyoroti dampak beredarnya video tersebut hingga berujung pada penonaktifan para anggota dewan. Beberapa pertanyaan bahkan terkesan mencari pembenaran atas tindakan para anggota DPR yang kini berstatus nonaktif.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya sidang MKD DPR. Menurut dia, proses persidangan yang menghadirkan saksi dan ahli tidak memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan secara utuh. Pertanyaan-pertanyaan terkesan tendensius, seolah-olah penonaktifan kelima anggota DPR awal September lalu hanya akibat beredarnya informasi hoaks. Lucius juga melihat, mekanisme di MKD berpotensi dimanfaatkan sebagai alat pembenaran partai politik dalam mengambil keputusan akhir terkait kelima anggota nonaktif itu.

Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat Atasi Banjir di Jalur Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan langkah cepat dalam menangani genangan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe–Sayung, Kota Semarang–Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan dilakukan secara terpadu dengan fokus utama mempercepat surutnya banjir di Jalan Nasional Kaligawe–Sayung melalui pembangunan sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter dan penambahan kapasitas pompa di Sayung.

Dody menyampaikan, pembangunan sodetan darurat dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Ditjen Bina Marga sejak Ahad (26/10/2025) sepanjang 227 meter dengan kedalaman 1,5 meter dari Jalan Nasional Kaligawe menuju kolam retensi yang berlokasi di belakang Kampus Unissula. Selanjutnya, air yang tertampung di kolam retensi di Kampus Unissula dipompa ke Kolam Retensi Terboyo.

Kenapa Raja Surakarta Paku Buwono XIII Dimakamkan di Imogiri?

Raja Surakarta Paku Buwono XIII wafat dan akan dimakamkan di Astana Imogiri, makam raja-raja Mataram Islam, di Bantul, Yogyakarta, Rabu 5 November 2025. Adik PB XIII, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gosti Moeng menyampaikan prosesi pemakaman dimulai Rabu pukul 08.00 WIB dengan rangkaian upacara adat sebelum jenazah dibawa ke Imogiri.

Banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, mengapa Raja Surakarta dimakamkan di Imogiri yang lokasinya berada di wilayah Yogyakarta? Ini berkaitan dengan sejarah panjang Keraton Mataram Islam, termasuk awal mula dua kerajaan besar di Jawa ini, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Dari situs resmi Makam Imogiri diketahui bahwa area pemakaman bagi para raja Surakarta terbagi lagi menjadi tiga kedhaton: Bagusan atau Kasuwargan, Astana Luhur, dan Girimulyo. Kemungkinan besar, PB XIII akan dimakamkan di Kedhaton Girimulyo, tempat di mana para pendahulunya seperti Paku Buwono X, XI, dan XII juga dimakamkan. Imogiri bukan sekadar makam, tapi sekaligus menjadi simbol kelanjutan garis spiritual dan kekuasaan dinasti Mataram Islam yang terjaga hingga berabad-abad.

Rob Menurun, Tetapi Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 26 Daerah di Jawa Tengah

Cuaca ekstrem masih berpotensi di 26 daerah di Jawa Tengah Selasa (4/11), air laut pasang (rob) menurun dan barubajan kembali terjadi Kamis (6/11), warga tetap diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Pada pagi cuaca Jawa Tengah pada umumnya berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam berpeluang kembali diguyur hujan ringan-sedang, bahkan 26 daerah berpotensi cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir, diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Kondisi perairan di Jawa Tengah landai dengan ketinggian gelombang di perairan utara 0,1-0,5 meter dan di perairan selatan 1,25-2,5 meter, bahkan air laut pasang (rob) di perairan utara menurun dengan ketinggian maksimum 90 centimeter. “Rob akan kembali naik pada Kamis (6/11),” kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila. Meskipun rob menurun selama dua hari, lanjut Shafira Tsanyfadhila, namun warga di daerah Pantura Jawa Tengah tetap diminta waspada terhadap bencana banjir yang masih merendam, karena intensitas hujan masih cukup tinggi yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir bulan mendatang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 26 daerah di Jawa Tengah pada Selasa (4/11), sehingga warga di puluhan daerah tersebut tetap diminta untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi terutama di Jawa Tengah bagian utara, selatan dan Solo Raya. Pemantauan dinamika cuaca, ungkap Risca Maulida, cuaca ekstrem berpotensi di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Temanggung, Batang, Kajen, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Bumiayu dan Ambarawa. Sedangkan daerah lain di Jawa Tengah, menurut Risca Maulida, pada siang, sore hingga awal malam berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-1)

Presiden Prabowo Minta PT KAI Cek Jalur Rawan Jelang Libur Nataru

Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI mengecek aspek keselamatan dan kenyamanan transportasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (3/11/2025). Dalam aspek keamanan, Prabowo secara khusus menugaskan PT KAI mengecek secara menyeluruh terhadap jalur-jalur kereta api yang rawan gangguan, baik karena cuaca ekstrem maupun kondisi alam.

Arahan Presiden tersebut, kata Bobby, merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi lonjakan penumpang dan potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada akhir tahun. Prabowo menekankan kesiapan infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas utama, terutama pada jalur-jalur yang sering dilalui oleh masyarakat saat musim liburan. Bobby menambahkan Prabowo menginginkan seluruh unit kerja PT KAI, termasuk anak perusahaan dan mitra transportasi publik, memperketat pemantauan lapangan untuk mengurangi risiko gangguan perjalanan.



Pertamina Mengimbau Masyarakat Mewaspadai Tabung Elpiji Palsu

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran tabung elpiji palsu. Hal itu menyusul terungkapnya kasus pemalsuan dan penyalahgunaan elpiji bersubsidi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berhasil membongkar praktik penyuntikan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Dari hasil operasi, aparat menemukan sebanyak 1.697 tabung elpiji yang disalahgunakan oleh pelaku.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Taufiq Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat kepolisian dalam menindak pelaku, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan harga elpiji di bawah pasaran. Ia menegaskan praktik pemindahan isi tabung elpiji bersubsidi ke tabung non-subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Pertamina, terus memperkuat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi dengan berkolaborasi bersama kepolisian dan Dinas Perdagangan. Selain itu, Pertamina menjalankan program Subsidi Tepat Elpiji, di mana pembelian elpiji 3 kg kini terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Melalui laman resmi https://subsiditepat.mypertamina.id, masyarakat dapat memeriksa lokasi pangkalan resmi Pertamina di sekitar wilayahnya.

Tekanan Inflasi Diproyeksi Mereda pada Oktober 2025, Ekonom: Ada Deflasi Ringan

Badan Pusat Statistik atau BPS akan mengumumkan angka inflasi Oktober 2025 pada siang ini. Sejumlah ekonom memproyeksikan tekanan inflasi pada periode tersebut akan mereda, bahkan ada potensi deflasi ringan. Meski diprediksi ada deflasi, Josua mengatakan inflasi inti bulanan diperkirakan sedikit naik dari 0,18% menjadi 0,19% pada Oktober 2025. Hal ini sejalan dengan masih tingginya harga emas dan pelemahan rupiah yang menambah biaya barang impor. amun secara tahunan, keseluruhan inflasi justru melandai ke sekitar 2,52% pada Oktober dari 2,65% pada September 2025. “Ini dengan inflasi inti tahunan turun tipis ke sekitar 2,15%,” ujar Josua. Secara kumulatif Januari hingga Oktober 2025, Josua memperkirakan inflasi diperkirakan berada di level 1,77%. Menurut[nya, angka inflasi ini tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia.

Manufaktur RI Melesat di Awal Kuartal IV, Didorong Pesanan dari Pasar Lokal

Sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup stabil pada awal kuartal keempat 2025. Data dirilis S&P menunjukkan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia naik dari 50,4 pada September menjadi 51,2 pada Oktober. Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025. Hal ini memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang. Namun, dia mengatakan, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya. Kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut berjalan seiring dengan stabilnya tingkat produksi. Hal ini turut mendukung peningkatan aktivitas pembelian dan penyerapan tenaga kerja. Bahkan, kenaikan jumlah tenaga kerja pada bulan Oktober adalah yang paling tajam sejak bulan Mei.

Fakta-fakta Perang di Sudan, Penyebab hingga Ribuan Warga Dibantai

Perang saudara di Sudan kembali memanas hingga menyebabkan ribuan orang tewas dalam pembantaian massal oleh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kota El Fasher pada Rabu (29/10). Video yang beredar di media sosial dan diverifikasi Al Jazeera menggambarkan pasukan Rapid Support Forces (RSF) menyiksa hingga mengeksekusi warga. Pada Oktober 2025, RSF berhasil merebut kota strategis El-Fasher, benteng terakhir militer di Darfur. Dengan jatuhnya kota ini, RSF kini menguasai hampir seluruh wilayah Darfur dan sebagian besar Kordofan. Kemenangan ini memperkuat posisi RSF secara militer. Namun memicu kekhawatiran akan terjadinya genosida terhadap kelompok non-Arab.

Lebih dari 80 persen fasilitas kesehatan di wilayah konflik dilaporkan tidak berfungsi. Akibatnya, penyakit menular seperti kolera dan malaria merebak, dengan lebih dari 3,4 juta anak di bawah usia lima tahun berisiko tinggi mengalami malnutrisi akut dan infeksi epidemi. Setelah dikepung lebih dari 18 bulan, El-Fasher kini menjadi pusat penderitaan warga sipil. Pasukan RSF menutup akses bantuan makanan, menghancurkan kamp pengungsi Zamzam, dan membangun tembok tanah untuk menjebak penduduk di dalam kota. Sekitar 250 ribu warga kini terperangkap di sana tanpa akses logistik memadai.


Danantara Bidik 35% Kepemilikan Saham Pabrik Petrokimia Lotte di Cilegon

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengkaji penawaran kepemilikan 35% saham proyek pabrik petrokimia Lotte Chemical di Cilegon. Pabrik yang sudah dalam tahap penyelesaian akhir tersebut rencananya akan diresmikan pada 6 November. Investasi ini dinilai memiliki risiko terukur serta potensi pendapatan yang menjanjikan, dan merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara berencana berinvestasi secara langsung tanpa melalui BUMN dan sedang meninjau struktur pembiayaannya. Proyek pabrik petrokimia ini memiliki nilai investasi mencapai US$ 3,9 miliar. Nantinya, pabrik tersebut akan memproduksi berbagai komoditas petrokimia yang 70% hasilnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Penjelasan Mabes TNI Soal Rencana Pembentukan 750 Batalyon Tempur, 5 Koarmada, dan Satuan Antariksa

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) angkat bicara terkait rencana pembentukan 750 batalyon tempur, lima Komando Armada (Koarmada), dan Satuan Antariksa hingga tahun 2029 mendatang. Sebelumnya rencana tersebut terungkap usai Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI Tahun 2025 sampai tahun 2029 pada pekan lalu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan rencana pembangunan kekuatan TNI hingga tahun 2029 sebagaimana dibahas dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan Postur Ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara. Pembangunan itu, jelas Freddy, disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan. Namun, ia menegaskan saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Ia menjelaskan bila rencana itu terealisasi maka seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu. Menurutnya pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan.

BMKG Waspadai Badai Seroja Terulang: Angin Kencang, Hujan Deras, Potensi Banjir

BMKG mengingatkan adanya potensi terulangnya fenomena serupa Badai Seroja yang dapat menimbulkan cuaca ekstrem. Dampak fenomena ini meliputi angin kencang, hujan sangat deras, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah pesisir selatan Indonesia.

Peningkatan aktivitas siklon tropis ini dipicu oleh suhu muka laut yang lebih hangat dari normal di perairan selatan Indonesia. Kondisi ini memperkuat penguapan dan energi untuk pembentukan awan hujan ekstrem. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memantau peringatan dini cuaca. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada serta menyiapkan langkah antisipatif di daerah rawan bencana.

Gibran: Kita Ingin Cetak Santri Ahli Blockchain, AI, Robotik dan Biotek

Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengingatkan agar generasi muda GP Ansor tidak hanya memiliki akhlak yang baik dan pemahaman agama yang kuat, tapi juga melek teknologi. Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah Masa Khidmat 2025–2029 di Pondok Pesantren As Shodiqiyah, Kota Semarang, (2/11/2025). Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang luas bagi organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti GP Ansor untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Gibran, kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kekuatan sosial masyarakat. Selain itu, mewujudkan pelaksanaan program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan bahwa GP Ansor akan terus menyiapkan kader muda yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kehadiran Ansor benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BI Catat Modal Asing Masuk Rp 1 Triliun, Sinyal Optimisme Investor ke RI Menguat

Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk bersih sebesar Rp1 triliun pada periode 27–30 Oktober. Arus masuk ini ditopang oleh pasar saham, meskipun terjadi arus keluar dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kondisi ini menandakan mulai menguatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga tercermin dari menurunnya premi risiko investasi (CDS) yang menunjukkan perbaikan persepsi risiko di mata investor global. Seiring dengan perbaikan persepsi investor, nilai tukar rupiah terpantau dibuka menguat tipis. Bank Indonesia berkomitmen akan terus memperkuat koordinasi dan bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

Bobibos, Bahan Bakar Murah RON 98 Buatan Anak Bangsa Resmi Diluncurkan

Sebuah inovasi energi baru lahir dari tangan anak muda Indonesia. Melalui riset panjang selama satu dekade, M. Ikhlas Thamrin bersama timnya resmi meluncurkan BOBIBOS, bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang diklaim mampu mengurangi emisi hingga mendekati nol. ‎‎Ikhlas menjelaskan bahan bakar BOBIBOS singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan. Dengan konsep tersebut, BOBIBOS tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

‎Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa bahan bakar BOBIBOS memiliki RON (Research Octane Number) mendekati 98, dengan performa yang mampu menempuh jarak lebih jauh dibandingkan bahan bakar solar konvensional. Pemilik PT Primajasa Perdanaraya Utama H. Amir Mahpud menyatakan kesiapannya mendukung pemakaian bahan bakar BOBIBOS untuk armada bus miliknya yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Israel Serang Lebanon, 5 Anggota Hezbollah Tewas, Ratusan Warga Hadiri Pemakaman

Ratusan warga berkumpul di Nabatiyeh, Lebanon selatan, pada Minggu (2/11/2025) untuk menghadiri pemakaman lima anggota Hezbollah yang tewas dalam serangan udara Israel. Serangan Israel di Lebanon terjadi di distrik Kfar Rumman pada Sabtu (1/11/2025). Kementerian Kesehatan Lebanon dan militer Israel menyebut empat korban merupakan anggota Pasukan Radwan. Sehari sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan di distrik yang sama dan menewaskan seorang teknisi Hezbollah di Lebanon selatan.

Sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Hezbollah melancarkan serangan lintas perbatasan ke wilayah Israel. Konflik tersebut berkembang menjadi perang terbuka selama dua bulan sebelum gencatan senjata tercapai pada akhir tahun lalu. Meski demikian, Israel terus melakukan serangan udara ke Lebanon dengan dalih menargetkan posisi Hezbollah. Intensitas serangan bahkan meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Amerika Serikat turut mendesak pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hezbollah. Presiden Lebanon Joseph Aoun menuduh Israel merespons upaya diplomatik Beirut dengan memperbanyak serangan udara. Sementara itu, utusan AS Tom Barrack mengatakan di Bahrain pada Sabtu (1/11/2025) bahwa Washington mendorong agar Lebanon dan Israel segera menggelar perundingan langsung guna meredakan ketegangan di perbatasan.


Jelang COP30, Banyak Negara Belum Ajukan Target Baru Dekarbonisasi

Dalam Perjanjian Paris yang disepakati bersama pada tahun 2015 tersebut, para pemimpin dunia berjanji untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius dan menahannya di angka 1,5 derajat. Di bawah perjanjian tersebut, negara-negara di dunia sepakat memperbarui dan menginformasikan target iklim mereka setiap lima tahun. Tenggat pengajuan target iklim nasional sebenarnya jatuh pada awal tahun 2025, tetapi masih banyak negara yang belum menyampaikan target iklim dan komitmen mengurangi emisi nasional.

Dengan waktu kurang lebih satu minggu sebelum konferensi iklim internasional COP30 dimulai di Kota Belém, Brasil, baru 65 negara yang menyerahkan target iklim mereka. Jumlah ini mewakili sekitar 36% dari total emisi global, menurut analis World Resources Institute (WRI) yang memantau pengajuan tersebut. Uni Eropa, Cina, dan India termasuk di antara penghasil emisi terbesar yang belum secara resmi menyerahkan target nasional mereka.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Inggris, The Guardian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa “tidak dapat dipungkiri” dunia melewati ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat yang telah disepakati. “Mari kita akui kegagalan kita. Faktanya, kita telah gagal mencegah kenaikan suhu di atas 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Melampaui 1,5°C punya konsekuensinya yang merusak. Konsekuensinya adalah titik krisis bencana baik di Amazon, Greenland, Antarktika bagian barat, juga terumbu karang,” ujarnya.

Kepala BMKG: Indonesia Memasuki Musim Hujan Mulai November 2025 hingga Pebruari 2026

Indonesia sudah memasuki musim hujan pada bulan November 2025 sampai dengan Pebruari 2026. Bahkan sejak Oktober 2025, tercatat 43,8 persen wilayah Indonesia telah resmi memasuki musim hujan. Menurut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Sabtu 1 November 2025 malam, memasuki musim hujan masyarakat diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang berakibat banjir dan tanah longsor. Peralihan musim membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia. Sejak Oktober 2025, hujan mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia dan intensitasnya akan terus meningkat dalam beberapa pekan mendatang.

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah, seperti Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter. Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem, didominasi hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah. Meski hujan mulai meningkat, namun suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, mencapai 37 derajat Celsius di Riau dan lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.

Jejak Pakubuwono XIII, Raja yang Menyatukan Dua Kubu Keraton Solo

Raja Keraton Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu (2/11) pagi di usia 77 tahun. Sang raja meninggal dunia setelah cukup lama menjalani perawatan di rumah sakit sejak 20 September lalu. Namun, takhta yang seolah telah digariskan untuknya justru menjadi sumber ujian besar. Wafatnya Pakubuwono XII pada 11 Juni 2004 memunculkan badai suksesi di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dengan enam istri dan 35 anak, sang raja meninggalkan garis keturunan yang luas dan kompleks. Dua nama mencuat sebagai calon penerus yakni KGPH Hangabehi dan adiknya, KGPH Tedjowulan.

Forum keluarga besar Mataram, melalui rapat Forum Komunikasi Putra Putri (FKPP) PB XII pada 10 Juli 2004, memutuskan Hangabehi sebagai penerus sah takhta. Rencana penobatan ditetapkan pada 10 September 2004. Namun, tak lama kemudian, kubu lain menobatkan Tedjowulan sebagai raja pada 31 Agustus di Sasana Pumama, Solo. Lahir di Kota Solo pada 28 Juni 1948, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi tumbuh di lingkungan yang sarat dengan tata nilai ningrat dan budaya Jawa. Sebagai putra sulung Paku Buwono XII, ia sejak kecil sudah akrab dengan dunia keraton, tempat di mana adat, spiritualitas, dan tradisi berpadu dalam keseharian.

Wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025 menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Solo dan trah Mataram. Dua dekade pemerintahannya dikenang sebagai masa kebangkitan kembali keraton dari perpecahan menuju persatuan. Lebih dari sekadar seorang raja, PB XIII meninggalkan teladan tentang arti sesungguhnya dari ‘ngayomi’, melindungi dan mempersatukan. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya istana yang berdiri megah, melainkan semangat menjaga harmoni dan martabat budaya Jawa di tengah perubahan zaman.

Banjir Sepekan Lebih, 16 Kelurahan di Semarang Masih Terendam

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan tinggi muka air banjir di beberapa titik Semarang Raya Jawa Tengah mulai menurun. Namun, BNPB mengatakan masih ada 13 kelurahan yang masih dikepung banjir hingga Minggu (2/11). Banjir mulai mengepung Semarang sejak Rabu (22/10) lalu.

Lebih lanjut menurut Abdul, tren penurunan tinggi muka air di Semarang Raya juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Beberapa hari terakhir, intensitas curah hujan juga mengalami penurunan hingga 70 persen setelah BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Menurut BNPB, banjir di Semarang Raya tidak hanya tentang genangan air saja. Ada banyak permasalahan mulai dari tata ruang, perencanaan pembangunan hingga koordinasi penanganan bencana yang belum terkoordinasi dengan baik, sebagai penyebab banjir Kota Semarang sulit dikendalikan.

71 Santri dan Siswa di Sumbawa Barat Diduga Keracunan MBG, Dapur SPPG Ditutup Sementara

Sebanyak 71 santri dan siswa di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibat kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara. Kepala Sub Bagian Humas Polres KSB, IPTU Ardiyatmaja, mengonfirmasi peristiwa tersebut pada Senin (3/11/2025). Berdasarkan laporan Kapolsek Brang Rea, IPTU I Wayan Deny Suprapto, gejala keracunan mulai dirasakan para santri dan siswa setelah mereka mengonsumsi MBG pada Kamis (30/10/2025).

Pada hari berikutnya, Jumat (31/10/2025), para siswa mulai menunjukkan gejala keracunan. Ardiyatmaja menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah penyelidikan. Sebagai langkah penanganan dan pencegahan, kepolisian mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadap kegiatan penyaluran MBG yang dikelola Dapur UD NE. Dinas Kesehatan KSB juga telah mengambil sampel MBG dari UD NE untuk diuji di rumah sakit provinsi guna pengecekan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa di SMPN 4 Brang Rea, 14 siswa mengalami mual dan muntah.

Tujuh di antaranya dirawat di Puskesmas Brang Rea, sementara tujuh lainnya dirawat di rumah. Di Pondok Pesantren Himatul Ummah, sebanyak 57 santri mengalami gejala serupa. 37 santri dibawa ke puskesmas dan 20 lainnya ditangani langsung oleh petugas di pondok.

Search