dicetak pada tanggal: 19 Januari 2026 12:49 AM

Menhut Raja Juli Minta Tambahan 21 Ribu Polisi Hutan ke DPR
  • Usulan Penambahan Polisi Hutan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260114181939-12-1317125/menhut-raja-juli-minta-tambahan-21-ribu-polisi-hutan-ke-dpr

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan 21 ribu personel polisi kehutanan (polhut) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1). Raja Juli menjelaskan usul penambahan itu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan buntut insiden bencana banjir dan longsor di Sumatra diduga akibat deforestasi. Dia mengaku telah melakukan hitung-hitungan rasio ideal polisi kehutanan berdasarkan luas hutan di Indonesia saat ini. Nantinya, kata dia, satu polisi akan menjaga 5 ribu hektare hutan.

Saat ini, total ada 4.800 polisi hutan di bawah Kemenhut. Namun, dia menargetkan jumlahnya menjadi 25 ribu, sehingga masih dibutuhkan tambahan sekitar 21 ribu. Selain polisi kehutanan, Raja Juli juga mengusulkan penambahan 35 Pusat Koordinasi Wilayah Kehutanan (Puskorwilhut). Dia menyebut Puskorwilhut dibutuhkan untuk menjadi jembatan koordinasi agar rentang kendali semakin terstruktur.

Pemerintah Serap Rp12 Triliun dari Lelang Sukuk
  • Lelang Sukuk 2026
  • https://www.neraca.co.id/article/231487/pemerintah-serap-rp12-triliun-dari-lelang-sukuk

Pemerintah menyerap dana senilai Rp12 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk pada 13 Januari 2025. Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp55,26 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp8,64 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,15938 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp3 triliun dari seri SPNS12102026 (penerbitan baru) yang menerima penawaran masuk Rp10,08 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,5 persen dengan jatuh tempo 12 Oktober 2026. Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp1,1 triliun, kemudian masing-masing Rp1 triliun untuk seri SPNS10022026 (pembukaan kembali) dan SPNS13072026 (pembukaan kembali).

Serapan berikutnya berasal dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp750 miliar dan seri PBSG002 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp4,55 triliun. Terakhir, seri PBS034 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp400 miliar.

RI Koordinasi dengan China soal WNI Diculik Bajak Laut di Gabon
  • Penculikan WNI oleh Bajak Laut di Gabon
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260114182214-106-1317115/ri-koordinasi-dengan-china-soal-wni-diculik-bajak-laut-di-gabon

Indonesia berkoordinasi erat dengan China usai sejumlah warga Indonesia (WNI) menjadi korban penculikan bajak laut di perairan Gabon pada pekan lalu. Langkah Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono kepada para jurnalis di Gedung Palapa Kementerian Luar Negeri usai Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2026, Rabu (14/1). Dia juga mengatakan sejauh ini pemerintah dan KBRI Yaounde terus memantau situasi penculikan itu. Sugiono bahkan menunggu perkembangan informasi terbaru setiap jam.

Warga China dan WNI itu diculik bajak laut di perairan Gabon pada 11 Januari. Pembajakan itu menimpa kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Equata. Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert Bekale Meyong mengatakan sembilan awak kapal yang diculik merupakan warga Indonesia dan warga China. Ptl Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah juga mengonfirmasi penculikan tersebut. “Pelaku pembajakan telah menculik 9 awak kapal dari total 12 awak, 4 diantaranya adalah WNI,” kata Heni pada Selasa lalu.

Sementara itu, tiga awak lain termasuk dua WNI saat ini dalam kondisi aman dan tetap berada di kapal yang sama. Mereka sedang dikawal Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibukota Gabon. Lebih lanjut, Heni mengatakan pasukan Angkatan Laut Gabon sedang memburu pelaku. Media lokal Gabon 24 sempat melaporkan sembilan awak kapal termasuk WNI diculik bajak laut di perairan Gabon. Kapal itu diserang bajak laut saat menangkap ikan sekitar 7 mil di laut tenggara Equata perairan Gabon. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan melaporkan pelaku terdiri dari tiga orang bersenjata.


Sejumlah Proyek Hilirisasi Bakal pada Februari 2026, Nilai Capai Rp 108 Triliun
  • Danantara, Proyek Hilirisasi 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/15/060800726/sejumlah-proyek-hilirisasi-bakal-pada-februari-2026-nilai-capai-rp-108-triliun

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia bakal memulai sejumlah proyek hilirisasi strategis pada awal 2026. Peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek-proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada Februari tahun ini. Total nilai investasi enam proyek hilirisasi mencapai 6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp100,1 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proyek hilirisasi akan dimulai dari pengolahan bauksit dan aluminium di Balikpapan, produksi bioavtur, kilang refinery, serta proyek budidaya unggas yang tersebar di lima lokasi. Proyek-proyek tersebut dirancang untuk mendorong nilai tambah sumber daya alam (SDA), membuka lapangan kerja baru dan memperkuat struktur industri dalam negeri. Danantara juga tengah menyiapkan proyek strategis berupa gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Proyek ini diproyeksikan menjadi bagian dari upaya substitusi impor elpiji dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Usai Bertemu Wapres AS, Menlu Denmark Sebut Trump Tetap Ingin Caplok Greenland
  • Kebijakan Luar Negeri Donald Trump
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/69682d093fc89/usai-bertemu-wapres-as-menlu-denmark-sebut-trump-tetap-ingin-caplok-greenland

Menteri Luar Negeri Denmark bertemu Wakil Presiden AS di Gedung Putih untuk membahas status Greenland. Denmark dan AS menemukan ketidaksepakatan atas rencana terkait Greenland dari hasil pertemuan tersebut.

Namun, kedua negara sepakat membentuk tim khusus yang akan menanggapi kekhawatiran keamanan Amerika sambil menghormati batasan yang ditetapkan oleh Kerajaan Denmark, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri AS serta Menteri Luar Negeri Greenland dalam pertemuan. Menteri Pert Denmark mengumumkan peningkatan kehadiran militer di wilayah Arctic dan Atlantik Utara, sementara Jerman, Swedia, dan Norwegia mengirim personel militer ke Greenland untuk menjajaki kerja sama dan latihan bersama.

Danantara Sebut Restrukturisasi TLKM Sukses, Valuasi Saham Naik hingga Rp 115 T
  • Danantara Restrukturisasi TLKM
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/69683abb7cc38/danantara-sebut-restrukturisasi-tlkm-sukses-valuasi-saham-naik-hingga-rp-115-t

Danantara menggerakkan transformasi BUMN, sehingga saham TLKM naik sekitar 81 % dalam enam bulan terakhir dan nilai pasar mencapai Rp 115 triliun, menandakan respons positif pasar. Transformasi tersebut menekankan peningkatan SDM, adopsi teknologi digital seperti AI dan blockchain, serta dan diharapkan memberi efek serupa pada BUMN lain seperti Garuda dan Krakatau Steel.

TLKM akan memisahkan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity ke InfraNexia melalui spin‑off, dengan nilai aset tahap pertama Rp 35 triliun dan total sekitar Rp 90 triliun, sebagai sumber pertumbuhan baru dan efisiensi operasional.

Pemerintah Pastikan SPBU Swasta Tak Bisa Perpanjang Impor Solar per Maret
  • Kebijakan Menghentikan Impor Solar
  • https://katadata.co.id/berita/energi/69678ef2c4a78/pemerintah-pastikan-spbu-swasta-tak-bisa-perpanjang-impor-solar-per-maret

Kementerian ESDM menegaskan bahwa pemilik SPBU swasta tidak dapat memperpanjang impor solar mulai Maret, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menghentikan impor solar pada awal 2026. Pemilik SPBU swasta diminta menyelesaikan negosiasi pembelian solar dengan Pertamina paling lambat Desember 2025, sementara Pertamina sudah menyiapkan stok dan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pasokan.

Total kebutuhan solar nasional mencapai 39,8 juta kiloliter per tahun, dengan produksi domestik 26,5 juta kiloliter; program B40 menyumbang 15,9 juta kiloliter FAME, meninggalkan kebutuhan solar murni sekitar 23,9 juta kiloliter, dan SPBU swasta kini mulai mengimpor bensin.

Waswas Invasi Trump, 3 Negara NATO Tambah Pasukan ke Greenland
  • Denmark Perkuat Pertahanan Greenland
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260115080007-134-1317235/waswas-invasi-trump-3-negara-nato-tambah-pasukan-ke-greenland

Sejumlah negara NATO berbondong-bondong mengirim pasukan tambahan ke Greenland di tengah kekhawatiran akan invasi Amerika Serikat (AS). Jerman, Prancis, hingga Swedia pada Rabu (14/1) menyatakan bakal mengirim pasukan militer ke Greenland untuk membantu Denmark memastikan keamanan di kawasan tersebut. “Misi ini bertujuan mengeksplorasi kerangka kerja untuk memungkinkan kontribusi militer guna mendukung Denmark dalam memastikan keamanan di wilayah tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Jerman.

Berlin menyebut tim pengintai Bundeswehr beranggotakan 13 orang telah menuju Greenland sejak Kamis (8/1) lalu. Wakil Perdana Menteri Greenland Mute Egede pada hari yang sama juga mengatakan sejumlah besar pasukan NATO akan hadir di Greenland. Meski begitu, Egede menyebut kehadiran pasukan NATO itu untuk misi “pelatihan”.

Presiden AS Donald Trump belakangan menggencarkan ambisinya untuk mengambil alih Greenland. Trump sejak lama mengidam-idamkan wilayah tersebut dengan alasan Greenland penting bagi keamanan AS. Alasan utamanya sendiri lantaran takut Rusia dan China menguasai Greenland. Laporan media menyebut bahwa Trump bahkan sudah memerintahkan militer untuk menyusun rencana invasi ke Greenland.

Respons Gus Yaqut Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji: Saya Syok, Tapi Ini Bagian dari Risiko
  • Kasus Korupsi Haji
  • https://www.jawapos.com/kasuistika/017070679/respons-gus-yaqut-ditetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-kuota-haji-saya-syok-tapi-ini-bagian-dari-risiko

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut akhirnya angkat bicara atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Gus Yaqut merasa kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menyatakan menghormati keputusan KPK tersebut. Ia memahami, jeratan hukum itu merupakan bagian dari tanggungjawabnya atas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Yaqut menegaskan, keputusan dirinya atas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji bukan suatu kesalahan. Ia mengklaim tidak melakukan praktik korupsi, apalagi memakan uang jamaah haji.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi telah mengumumkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun.

Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional.

Bayang-bayang Serangan AS, Iran Tutup Sebagian Besar Wilayah Udaranya
  • Demonstrasi di Iran
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/15/073517470/bayang-bayang-serangan-as-iran-tutup-sebagian-besar-wilayah-udaranya

Iran resmi menutup sementara wilayah udaranya untuk semua penerbangan, Kamis (15/1/2026). Dikutip dari Anadolu, Kamis, pemberitahuan resmi itu juga menyatakan, penutupan wilayah udara Iran akan berlangsung hingga 15 Januari 2026.  Iran hanya mengizinkan penerbangan sipil internasional beroperasi dengan syarat memiliki persetujuan dari Otoritas Penerbangan Sipil. Pembatasan tersebut berlaku untuk penerbangan yang masuk atau keluar Iran, sementara semua lalu lintas udara lainnya ditangguhkan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan regional dan domestik, termasuk protes anti-pemerintah di Iran dan meningkatnya pengawasan internasional.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengerahkan jet tempur, pesawat bomber, dan pesawat tanker ke pangkalan udara Al Udeid di Qatar. Tak hanya itu, AS juga mulai menarik ratusan personel militer dari pangkalan tersebut. Para personel dipindahkan ke fasilitas militer dan hotel lain di kawasan, untuk menjauhkan mereka dari risiko balasan oleh Iran, jika AS benar-benar melancarkan serangan. Apalagi, pangkalan tersebut sempat menjadi sasaran serangan rudal Iran pada pertengahan tahun lalu, ketika konflik Teheran-Israel meletus.

Usai pengerahan jet tempur dan penarikan pasukan dari Qatar, Presiden AS Donald Trump mengeklaim, pembunuhan terhadap para demonstran di Iran berhenti. Berbicara di Gedung Putih, Trump mengaku telah menerima jaminan dari sumber-sumber yang sangat penting di pihak lain. Sumber itu menyatakan bahwa pembunuhan telah berhenti dan eksekusi yang direncanakan tidak akan dilanjutkan. Namun, Trump tidak memberikan rincian karena AS belum memverifikasi klaim tersebut.

AS Umumkan Fase Dua Gencatan Senjata Gaza Segera Dimulai
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260115064235-134-1317205/as-umumkan-fase-dua-gencatan-senjata-gaza-segera-dimulai

Amerika Serikat mengumumkan peluncuran fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, yang disebut untuk mengakhiri genosida Israel terhadap warga Palestina. Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, mengatakan menurut rencana yang tertuang dalam 20 poin rencana perdamaian Gaza, fase kedua ini akan mengarah ke proses demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi. 20 poin rencana perdamaian Gaza juga mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” yang diketuai oleh Trump. Proposal itu juga mencakup pengerahan pasukan stabilitas internasional untuk mengawasi keamanan di Gaza.

Mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, akan menjabat sebagai Direktur Jenderal “Dewan Perdamaian” di Jalur Gaza. Berdasarkan rencana Trump, Dewan Perdamaian ini akan mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina yang baru, pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan keamanan internasional, penarikan mundur pasukan Israel, dan rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Trump diperkirakan bakal mengumumkan penunjukan anggota dewan pekan depan. Ada pun negara-negara yang diperkirakan akan bergabung dengan dewan itu antara lain Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki.

Ahli politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mempertanyakan bagaimana rencana yang dipimpin AS untuk mengakhiri perang di Gaza bakal berhasil. Menurutnya, proses tersebut dicurangi demi menguntungkan Israel. Dia menyebut kebebasan dan hak-hak warga Palestina juga hingga kini sebagian besar telah diabaikan. “Israel tidak tertarik untuk meninggalkan Gaza, AS tidak tertarik untuk menekan Israel. Jadi saya pikir pada fase kedua, kita akan terjebak (di sana) untuk waktu yang sangat lama, sangat lama,” imbuhnya.’


Insentif Bebas PPN Beli Rumah Berlaku hingga Akhir 2026
  • Insentif Bebas PPN Beli Rumah Berlaku hingga Akhir 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260115063024-532-1317200/insentif-bebas-ppn-beli-rumah-berlaku-hingga-akhir-2026-cek-syaratnya

Pemerintah memperpanjang insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar hingga akhir 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Beleid tersebut diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Aturan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. “PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar,” bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 90 Tahun 2025. Artinya, sama seperti tahun lalu, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen. Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

Ramalan Bank Dunia: RI Makin Ditinggal Vietnam & Filipina di 2026
  • Pertumbuhan Ekonomi 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260114220729-4-702493/ramalan-bank-dunia-ri-makin-ditinggal-vietnam-filipina-di-2026

Dalam Global Economic Prospect (GEP) edisi Januari 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5% pada 2026, lalu meningkat ke level 5,2% pada 2027. Terjaganya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan efek kucuran stimulus ekonomi pemerintah ditambah investasi yang dimotori pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 ini akan mengalahkan laju pertumbuhan ekonomi banyak negara. China misalnya, yang diperkirakan Bank Dunia akan mengalami perlambatan dari estimasi 4,9% (2025) menjadi 4,4% pada 2026, dan 4,2% pada 2027. Malaysia pada 2026 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,1% pada 2026, lalu pada 2027 akan melambat ke level 4%.

Lain halnya dengan Filipina. Bank Dunia memperkirakan Filipina akan tumbuh 5,3% pada 2026 dari estimasi 5,1% pada 2025. Lalu, makin tumbuh ke level 5,4% pada 2027. Sementara Vietnam diperkirakan tumbuh 6,3% pada 2026, lalu diestimasi akan sedikit naik pada 2027 menjadi 6,7%. Sebagaimana dalam laporan Bank Dunia, Thailand dan Vietnam akan merasakan dampak tertundanya kenaikan tarif resiprokal dari AS sehingga meredam tekanan aktivitas ekonomi dan ekspor. Tapi, dengan pulihnya perdagangan global dan pertumbuhan investasi akan menyebabkan peningkatan kembali pertumbuhannya pada 2027.

Produksi Nikel RI 2026 Dipangkas Jadi 250-260 Juta Ton, Ini Tujuannya
  • Pemangkasan Produksi Nikel Tahun 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260115073927-4-702519/produksi-nikel-ri-2026-dipangkas-jadi-250-260-juta-ton-ini-tujuannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menjadi sekitar 250-260 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yakni sebesar 379 juta ton. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemangkasan kuota tersebut menyesuaikan dengan permintaan dari pabrik pengolahan atau smelter yang beroperasi di dalam negeri. Tri mengakui kebijakan pemangkasan produksi nikel merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendorong kenaikan harga nikel. Terbukti setelah rencana akan diterapkan, harga nikel di pasar global sempat tembus US$ 18.000 per ton. Hingga saat ini, proses evaluasi RKAB masih berlangsung, seiring dengan penggunaan aplikasi baru. Namun secara umum, seluruh proses berjalan dengan baik, terlebih RKAB yang ada masih dapat digunakan hingga Maret.

Menkes: Sekitar 33 Ribu Bayi Meninggal Tiap Tahun di Indonesia
  • Angka Kematian Bayi dan Stunting
  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260114200959-255-1317148/menkes-sekitar-33-ribu-bayi-meninggal-tiap-tahun-di-indonesia

Angka kematian bayi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 33 ribu bayi meninggal di Indonesia. Jika dirinci, jumlah tersebut setara dengan hampir empat bayi meninggal setiap jam. Fakta ini, menurut Menkes, menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera ditangani jika Indonesia ingin mencapai target Indonesia Emas 2045.

Selain kematian ibu dan bayi, persoalan stunting juga masih menjadi tantangan besar. Meski demikian, Budi mengungkapkan ada capaian positif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka stunting di Indonesia berhasil turun di bawah 20 persen, yakni menjadi 19 persen. Namun, angka tersebut dinilai masih terlalu tinggi, terutama jika melihat jumlah kelahiran yang mencapai sekitar 4,8 juta bayi setiap tahun. Dia menambahkan, kondisi tersebut bisa berdampak panjang. Jika hampir satu juta anak setiap tahun tumbuh dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, maka target pendapatan per kapita 14 ribu dolar AS akan sulit tercapai dalam 20 tahun ke depan.

Kurangnya Lapangan Kerja Formal Ancam Daya Beli di 2026
  • Potensi Penurunan Tekanan Daya Beli Konsumen Tahun 2026
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kurangnya-lapangan-kerja-formal-ancam-daya-beli-di-2026-2107223

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan faktor yang akan menambah tekanan terhadap daya beli konsumen pada tahun ini. Ia menilai kurangnya lapangan kerja formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan ke daya beli masyarakat. Selain itu, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli. Kendati produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi MGB bakal semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang bertambah besar dibandingkan 2025. “Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” tutur Bhima. Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat, ia menyatakan pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan. Hal itu akan berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif. Hal yang bisa dilakukan ialah memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan konsumsi masyarakat. Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

Buruh Gelar Demo di DPR dan Kemnaker Hari Ini, Tuntut Revisi UMP DKI-Jabar
  • Aksi Demo Buruh
  • https://news.detik.com/berita/d-8308065/buruh-gelar-demo-di-dpr-dan-kemnaker-hari-ini-tuntut-revisi-ump-dki-jabar

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demo hari ini. Mereka menuntut revisi UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat. Aksi akan digelar di depan gedung DPR dan gedung Kemnaker, Kamis (15/1/2026), mulai pukul 10.30 WIB. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa aksi yang hadir kurang lebih 500 sampai 1.000 orang.

Adapun massa aksi membawa empat tuntutan: 1) meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan, 2) meminta untuk merevisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, 3) menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, 4) menolak usulan pilkada lewat DPRD.

IWIP di Maluku Dinilai Jadi Pusat Ekonomi Baru lewat Hilirisasi Nikel
  • Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah - Maluku Utara Menjadi Pusat Ekonomi Baru
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/01/15/081014286/iwip-di-maluku-dinilai-jadi-pusat-ekonomi-baru-lewat-hilirisasi-nikel

Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinilai sebagai pusat ekonomi baru lewat hilirisasi nikel, dengan nilai investasi mencapai Rp 500 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, saat mengunjungi IWIP dari Senin (12/1/2026) sampai Selasa (13/1/2026). Dalam kesempatan itu, dia meninjau fasilitas keimigrasian yang beroperasi di bandara khusus domestik di kawasan IWIP, fasilitas utama kawasan industri, termasuk pelabuhan, pembangkit listrik, fasilitas pengolahan nikel, serta industri baterai. Tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan, lanjut dia, sebesar 20 persen per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional.

Menurut Silmy, imigrasi di kawasan industri berfungsi memastikan aktivitas investasi dan mobilitas tenaga kerja berjalan tertib dan mendukung perekonomian nasional. Ia lalu menekankan dukungan terhadap kawasan industri merupakan hasil kerja bersama berbagai kementerian serta lembaga.

Apa Itu Cereulide yang Buat Nestle Tarik Susu Formula Bayi di 49 Negara?
  • Nestle Tarik Susu Formula Bayi Berpotensi Terkontaminasi Cereulide
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/15/063000465/apa-itu-cereulide-yang-buat-nestle-tarik-susu-formula-bayi-di-49-negara-?source=sorotan

Nestle menarik kembali (recall) terhadap sejumlah produk susu formula bayi di 49 negara karena berpotensi terkontaminasi racun bernama cereulide. Produk yang ditarik mencakup beberapa merek, antara lain SMA, BEBA, dan NAN. Adapun nama produk yang terdampak dapat berbeda-beda di tiap negara. Nestle menyebutkan, proses penarikan telah dimulai sejak Desember 2025. Hingga kini, perusahaan memastikan belum ada laporan kasus penyakit yang berkaitan dengan produk formula bayi yang ditarik.

Mengacu pada laman resmi Nestle, cereulide merupakan racun yang dihasilkan oleh strain tertentu dari bakteri Bacillus cereus. Zat ini diketahui dapat muncul dalam minyak yang digunakan sebagai bahan baku produk formula bayi. Meski demikian, Nestle menegaskan bahwa keberadaan cereulide dalam produk mereka tergolong sangat jarang. Nestle telah melakukan pengujian terhadap seluruh minyak asam arakidonat (ARA) serta campuran terkait yang digunakan dalam formula bayi. Saat ini, perusahaan juga bekerja sama dengan pemasok minyak untuk melakukan analisis akar penyebab secara menyeluruh.

Revisi UU PA: Baleg DPR Setuju MoU Helsinki Jadi Rujukan Otonomi Khusus Aceh
  • Otsus Aceh, Perjanjian Helsinki, Reformasi Tata Kelola Aceh, Revisi UU Otsus Aceh
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/849859/revisi-uu-pa-baleg-dpr-setuju-mou-helsinki-jadi-rujukan-otonomi-khusus-aceh

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati pencantuman Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Helsinki sebagai bagian dari konsideran dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI pada Rabu (14/1).

MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran “Menimbang” Poin B bertujuan untuk memberikan dasar filosofis dan sosiologis yang lebih kuat terhadap kekhususan Aceh berdasarkan komitmen perdamaian tanggal 15 Agustus 2005 silam.

Pencantuman MoU ini merupakan aspirasi kuat dari masyarakat Aceh sebab sejarah lahirnya kekhususan Aceh saat ini merupakan hasil dari peristiwa di Helsinki. Diharapkan revisi UU Pa mampu menjawab tantangan pembangunan di Aceh tanpa mengabaikan semangat rekonsiliasi dan penghormatan terhadap martabat masyarakat sesuai amanat perdamaian 20 tahun lalu.

Otonomi Daerah di Persimpangan: Menjembatani Kesenjangan Digital dan Birokrasi
  • Kesenjangan Digital, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi
  • https://www.beritasatu.com/network/jabar-online/756040/otonomi-daerah-di-persimpangan-menjembatani-kesenjangan-digital-dan-birokrasi

Otonomi daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kini, prinsip desentralisasi menghadapi tuntutan besar berupa integrasi sistem digital dan penerapan reformasi birokrasi seragam.

Tantangan krusial yang muncul adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kecepatan dan mutu layanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Upaya reformasi birokrasi digulirkan sebagai langkah mendasar untuk meningkatkan efisiensi dan transparan, dengan tujuan menyederhanakan prosedur yang kompleks sekaligus menekan peluang terjadinya praktik korupsi di tingkat lokal.

Guru Besar UMY: Anggaran MBG Harus Dibedakan dari Pendidikan
  • Makan Bergizi Gratis, MBG, Pendidikan
  • https://www.antaranews.com/berita/5352393/guru-besar-umy-anggaran-mbg-harus-dibedakan-dari-pendidikan#google_vignette

Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibedakan dari pendidikan dan tidak dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Menurutnya, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas, yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur, susu, hingga buah-buahan.

Anggota DPRD Pertanyakan Gagasan ‘Sekolah Maung’ KDM
  • KDM, Pemprov Jabar, Pendidikan, Sekolah Maung
  • https://news.republika.co.id/berita/t8vnrv409/anggota-dprd-pertanyakan-gagasan-sekolah-maung-kdm

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mempertanyakan rencana pembangunan “Sekolah Maung” (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, karena sampai sekarang belum ada laporan resminya, dan bahkan belum masuk dalam skema APBD 2026. Zaini menegaskan pembangunan sekolah baru memerlukan proses panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik yang memakan waktu tahunan. Mengingat program ini belum teralokasi di APBD 2026, ia menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk lebih realistis.

Meski mempertanyakan sisi perencanaan dan penganggaran, Zaini membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah. Berdasarkan penelusurannya saat kunjungan ke SMAN 1 Pondok Salam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan tengah menyiapkan proses hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jabar untuk keperluan sekolah tersebut. Zaini tetap memberikan apresiasi terhadap visi besar Gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan, namun dengan catatan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama.

Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh, DPR Percepat Revisi UU Pemerintahan Aceh
  • Otsus Aceh, Perjanjian Helsinki, Revisi UU Otsus Aceh, Tatakelola Pemerintahah
  • https://aktual.com/dua-dekade-otonomi-khusus-aceh-dpr-percepat-revisi-uu-pemerintahan-aceh/

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan bagi status keistimewaan serta otonomi khusus Aceh, kini telah berusia 20 tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan tekadnya untuk mempercepat proses revisi regulasi tersebut dengan target penyelesaian paling lambat pada tahun 2026.

Revisi dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum dan relevansi aturan dengan dinamika politik serta tata kelola pemerintahan saat ini. Revisi UU ini akan diselaraskan dengan semangat Perjanjian Helsinki 2005 namun tetap berpedoman pada aspek yuridis dan implementatif sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif.

Saat ini Baleg DPR sedang melakukan pembahasan pada tingkat panitia kerja (panja) terkait kebutuhan aktual Aceh, relasi kewenangan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan, dan keberlanjutan kekhususan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Telusuri Pemicu Banjir, Sejumlah Kades di Tapanuli Bersurat ke Prabowo
  • Banjir, Bencana Hidrometeorologi, Lingkungan Hidup
  • https://news.republika.co.id/berita/t8vnec484/telusuri-pemicu-banjir-sejumlah-kades-di-tapanuli-bersurat-ke-prabowo

Sejumlah kepala desa (kades) di sepanjang DAS Aek Garoga secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, untuk meminta penjelasan kondisi di lapangan. Tujuannya agar penanganan bencana didasarkan fakta geografis dan kondisi riil di lapangan.

Kades Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Oloan Pasaribu, dalam suratnya kepada Presiden Prabowo menyampaikan pertanyaan tentang tudingan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dia menyampaikan, lahan yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan negara, melainkan area penggunaan lain (APL) yang sejak lama telah digarap masyarakat.

Oloan menyebut, titik longsor yang terjadi di sekitar Desa Anggoli berada di lahan milik masyarakat, bukan di area bukaan PT TBS. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Anggoli berharap, Presiden Prabowo dapat mengambil kebijakan terhadap PT TBS. Hal itu mengingat keberadaan perusahaan tersebut memberi manfaat ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.

Menkeu Purbaya Ungkap Tiga Mesin Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Apa Saja?
  • Mesin Pertumbuhan Ekonomi 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/14/070100226/menkeu-purbaya-ungkap-tiga-mesin-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan-apa-saja

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi akan dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar berada di sekitar Rp 16.500 per dollar AS. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah mengandalkan tiga mesin pertumbuhan utama, yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi.

Pada sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal. Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin.

APBN 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB. Untuk mendukung agenda prioritas, belanja negara dialokasikan diantaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, R 244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Pentagon Umumkan Strategi Baru Pemakaian AI untuk Kekuatan Tempur Militer AS
  • Penggunaan AI pada Militer AS
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7778352/pentagon-umumkan-strategi-baru-pemakaian-ai-untuk-kekuatan-tempur-militer-as

Pentagon mengumumkan strategi baru untuk mempercepat penggunaan kecerdasan buatan oleh militer, dengan tujuan untuk membangun kekuatan tempur berbasis AI di semua bidang. Strategi tersebut merupakan perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan berfokus pada tujuh proyek awal dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur dengan taktik dan simulasi AI baru, mempercepat pemrosesan intelijen untuk mengembangkan sistem senjata baru, dan mengotomatiskan administrasi dan alur kerja militer internal.

Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan AS akan berinvestasi besar-besaran dalam memperluas akses ke daya komputasi AI dan memanfaatkan dana ratusan miliar dolar modal swasta yang mengalir ke AI Amerika. Ia juga mengumumkan bahwa personel Pentagon akan segera dapat menggunakan AI Grok milik Elon Musk melalui GenAI.mil, sebuah situs web yang telah menyediakan versi khusus dari alat AI Gemini milik Google untuk penggunaan pemerintah. Hegseth mengatakan, Pentagon akan mengambil “pendekatan masa perang terhadap orang dan kebijakan” yang menghambat implementasi AI, dan telah membentuk “tim SWAT penghapus hambatan” dengan wewenang untuk mengesampingkan persyaratan non-hukum dan menyoroti hambatan.

Rusia juga telah menguraikan pengejaran teknologi AI canggih sebagai prioritas. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan November bahwa bagi negara untuk memiliki rangkaian lengkap teknologi dan produk AI sendiri adalah masalah kedaulatan nasional, teknologi, dan nilai. Desember 2025 lalu, ia juga menyoroti perlunya mengimplementasikan teknologi AI dan robotika untuk lebih mengembangkan militer.

Ekonomi RI Ditarget Tumbuh 6% di 2026, Ekonom Ingatkan Ada Bahaya Ini
  • Pertumbuhan Ekonomi 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260114073310-4-702140/ekonomi-ri-ditarget-tumbuh-6-di-2026-ekonom-ingatkan-ada-bahaya-ini

Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dapat dicapai tahun depan. Defisit pemerintah ditargetkan turun ke 2,7% terhadap PDB dibandingkan realisasi 2025 sebesar 2,82% dari PDB. ‎Angka defisit itu dicapai berdasarkan pertumbuhan pendapatan yang kuat (14,4%) dan pengeluaran yang lebih tinggi (11,3%).

Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mencapai 6%. Menurut Purbaya, angka tersebut tidak sulit tercapai karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya akselerasi anggaran. Purbaya ingin agar belanja fiskal bisa digelontorkan di awal-awal tahun. Kemudian, dia yakin iklim usaha akan mulai membaik sehingga mengembalikan kepercayaan investor, termasuk investor asing, terhadap Indonesia.

Meskipun demikian, ekonom UOB KayHian Suryaputra Wijaksana memiliki pandangan defisit akan di atas dari apa yang ditargetkan pemerintah. Surya memperkirakan pertumbuhan pendapatan negara diperkirakan satu digit. Sementara dari sisi pengeluaran, Surya melihat pengeluaran berpotensi kembali kurang dari target, terutama dalam transfer ke daerah, karena pemerintah terus mereformasi kebijakan pelaksanaan anggaran. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2026 berada di kisaran 2,8-3,0% dari PDB.

Penyebab Cuaca Ekstrem Jakarta Pekan Ini: Monsun Asia hingga La Nina
  • Cuaca Ekstrem, Potensi Bencana banjir
  • https://mediaindonesia.com/megapolitan/849714/penyebab-cuaca-ekstrem-jakarta-pekan-ini-monsun-asia-hingga-la-nina

BMKG menyebutkan bahwa kondisi cuaca ekstrem Jakarta ini merupakan hasil interaksi beberapa dinamika atmosfer yang aktif secara bersamaan. Faktor utama adalah menguatnya Monsun Asia yang membawa massa udara basah dari daratan Asia melintasi Laut China Selatan dan Selat Karimata. Aliran angin ini meningkat kecepatannya dan menuju langsung ke arah Pulau Jawa, menciptakan zona pertemuan angin (konvergensi) yang sangat aktif di atas langit Jakarta.

Selain faktor utama di atas, cuaca ekstrem Jakarta juga disebabkan oleh Indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) yang lemah, meskipun intensitasnya rendah, fenomena ini berkontribusi pada peningkatan suplai uap air di wilayah Indonesia Barat. Kondisi ini diperparah oleh suhu muka laut di sekitar perairan Jawa yang relatif hangat, sehingga mempercepat penguapan dan pembentukan awan konvektif (Cumulonimbus) dan memengaruhi cuaca Jakarta.

BMKG juga mencatat adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang sedang melintasi wilayah Indonesia, aktivitas ini bersama dengan Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator, memperkuat proses pengangkatan massa udara (konveksi) yang membuat durasi hujan menjadi lebih lama dari biasanya. Tekanan rendah di wilayah timur Australia yang memicu terbentuknya sirkulasi angin siklonik, menyebabkan aliran angin di selatan Indonesia mengalami perlambatan dan penumpukan massa udara basah tepat di atas wilayah Jabodetabek.

Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, mengungkapkan kombinasi dinamika atmosfer skala regional ini saling memperkuat, sehingga meningkatkan potensi terjadinya hujan lebat, kilat, dan angin kencang secara berkelanjutan di Jakarta. Masyarakat diimbau selalu memperbarui informasi prakiraan cuaca untuk waspada terhadap dampak hidrometeorologi seperti banjir, pohon tumbang, dan genangan air, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari.

TB Hasanuddin: Tanpa Strategi Pertahanan Terpadu, Kekuatan TNI Berisiko Kehilangan Arah
  • Kebijakan Pertahanan RI
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7778255/tb-hasanuddin-tanpa-strategi-pertahanan-terpadu-kekuatan-tni-berisiko-kehilangan-arah

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyampaikan refleksi awal tahun 2026 terkait kesiapan dan arah kebijakan pertahanan negara Indonesia di tengah lingkungan strategis global dan regional yang kian tidak menentu. Menurutnya, sepanjang 2025 dinamika keamanan internasional bergerak sangat cepat dan penuh eskalasi. TB Hasanuddin menilai, di tengah situasi tersebut, penguatan pertahanan nasional tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus berpijak pada perencanaan strategis jangka panjang yang konsisten. Ia mencatat, sepanjang 2025 terdapat dua isu krusial yang menonjol dalam kebijakan pertahanan Indonesia.

Isu pertama adalah dinamika pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu desain kekuatan yang utuh. “Akuisisi dari berbagai negara dengan platform dan ekosistem logistik yang berbeda berpotensi menimbulkan persoalan interoperabilitas, efektivitas tempur, hingga pembengkakan biaya siklus hidup alutsista,” ujarnya. Dengan ruang fiskal yang terbatas TB Hasanuddin menilai konsistensi dan prioritas pengadaan menjadi krusial.

Isu kedua adalah pergeseran postur pertahanan melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang memuat kompi-kompi non-tempur, seperti peternakan, perikanan, dan pertanian. TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut dalam konteks fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia mengingatkan bahwa pergeseran fungsi dan struktur satuan berpotensi berdampak pada profesionalisme dan fokus TNI dalam menghadapi ancaman militer nyata, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Menuju Indonesia Emas 2045: Prof Sri Yunanto Tekankan Penguatan Soft Power dan Tata Kelola
  • Daya saing SDM, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintah
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/849711/menuju-indonesia-emas-2045-prof-sri-yunanto-tekankan-penguatan-soft-power-dan-tata-kelola

Prof. Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045. Secara global, Indonesia ditargetkan memiliki pengaruh signifikan dengan menempati peringkat 15 besar Global Power Index (GPI). Sementara dari sisi sumber daya manusia dan lingkungan, daya saing SDM ditargetkan mencapai skor 0,73 dan pengurangan emisi gas rumah kaca berada pada angka 50,50%.

Menurut Prof. Sri Yunanto, kunci untuk mencapai target tersebut terletak pada penguatan soft power, yaitu kemampuan bangsa untuk memiliki daya tarik dan pengaruh di tingkat global, Meski optimistis, Prof Sri Yunanto tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan internal yang masih dihadapi Indonesia. Ia menyoroti persoalan tata kelola yang masih carut-marut sebagai pekerjaan rumah terbesar pemerintah.

Rupiah Dekati Level 17.000, Pasar Cermati Langkah Bank Indonesia
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/14/050800926/rupiah-dekati-level-17.000-pasar-cermati-langkah-bank-indonesia

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terus berlanjut, bahkan membuka ruang spekulasi semakin lebarnya tekanan terhadap mata uang garuda. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah secara teoretis berpotensi melemah hingga ke posisi Rp 17.000 per dollar AS, meskipun arah pergerakannya sangat bergantung pada respons dan agresivitas Bank Indonesia. Intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas, hingga komunikasi kebijakan menjadi faktor penentu utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Nilai tukar rupiah mencatatkan level terlemah sepanjang sejarah terhadap dollar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,13 persen secara harian ke posisi Rp 16.877 per dollar AS. Pelemahan tersebut sejalan dengan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia yang mencatat rupiah berada di level Rp 16.875 per dollar AS, juga melemah 0,13 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Tekanan rupiah terutama dipicu oleh penguatan kembali dollar AS setelah pernyataan bernada hawkish dari The Fed. Sikap The Fed yang mempertahankan kebijakan moneter ketat membuat dollar AS kembali menjadi aset aman pilihan investor global. Di sisi domestik, rupiah dibayangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Isu potensi defisit anggaran yang dikhawatirkan dapat melewati batas 3 persen dari PDB menjadi salah satu sentimen negatif yang menekan rupiah.

Kemendes Dorong E-Sport Jadi Sumber Ekonomi Baru Desa
  • Pengembangan e-sport Berpotensi Menjadi Sumber Ekonomi Desa
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kemendes-dorong-e-sport-jadi-sumber-ekonomi-baru-desa-2106915

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai e-sport memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di desa. Sektor ini dipandang relevan dengan karakter generasi muda desa yang akrab dengan teknologi digital dan permainan daring.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan desa menyimpan banyak peluang ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengembangan e-sport merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mendorong partisipasi anak muda dalam kegiatan ekonomi produktif.

Menhan RI Kunjungi Pakistan, Jajaki Kerja Sama Industri Pertahanan
  • Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Pakistan
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260113201045-106-1316753/menhan-ri-kunjungi-pakistan-jajaki-kerja-sama-industri-pertahanan

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mendorong kerjasama atau kolaborasi industri pertahanan khususnya di sektor darat dengan Pakistan lewat PT Pindad. Hal tersebut disampaikan Sjafrie dalam pertemuannya dengan Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj di Islamabad, Pakistan, pada Senin (12/1). Dalam keterangannya, Sjafrie mengatakan diplomasi di bidang pertahanan ini menjadi bentuk keseriusan kedua negara untuk melanjutkan dan memperdalam kerja sama yang telah terjalin.

Sjafrie menyebut kedua negera sepakat memperkuat kerjasama pertahanan yang dilandasi Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence tahun 2010. “Difokuskan pada peningkatan dialog strategis, kerja sama pendidikan dan pelatihan militer, pengembangan SDM pertahanan, serta penguatan mekanisme kerja sama bilateral melalui forum Joint Defence Cooperation Committee (JDCC),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1). Di sektor darat, kolaborasi industri pertahanan nasional melalui PT Pindad berfokus pada modernisasi alutsista yang rasional dan ekonomis. Serta peningkatan pada platform yang masih relevan atau pengadaan sistem baru yg lebih efisien.

Sementara itu, kata dia, Pakistan juga membuka peluang pelatihan pasukan khusus bagi prajurit TNI di fasilitas berstandar tinggi. Hal ini merupakan bentuk investasi jangka panjang pada kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pertahanan. Dalam lawatan tersebut, Sjafrie juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defence Forces (CDF) Pakistan, di Camp Office. Sjafrie menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terbangun dengan baik antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Pakistan.

Trump Janji Bantu Demonstran Iran, Serukan Warga Terus Berdemo
  • Demonstrasi di Iran
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/14/074658770/trump-janji-bantu-demonstran-iran-serukan-warga-terus-berdemo

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menyerukan warga Iran untuk terus melakukan aksi protes di tengah tindakan keras aparat keamanan yang menewaskan ribuan orang. Dalam pernyataan terbarunya, Trump bahkan menjanjikan bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan” bagi para demonstran. Sikap Trump tersebut muncul di tengah laporan kredibel tentang melonjaknya jumlah korban tewas akibat penindasan demonstrasi di Iran. Trump juga menyatakan telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga apa yang ia sebut sebagai “pembunuhan tanpa alasan” terhadap para demonstran dihentikan.

Pernyataan Trump muncul di tengah laporan yang semakin kuat bahwa hingga 2.000 warga Iran telah tewas dalam gelombang protes. Demonstrasi sempat mereda sehari sebelumnya akibat kerasnya penindakan, namun dukungan terbuka Trump dikhawatirkan akan kembali memicu gelombang aksi. Selain itu, Trump mengumumkan tarif sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, mengatakan Beijing akan “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah”. Negara mitra dagang besar Iran lainnya meliputi Irak, Uni Emirat Arab, dan Turki. Rusia juga mengkritik tekanan AS terhadap Teheran.

Aksi protes di Iran awalnya dipicu oleh kesulitan ekonomi yang parah, namun kini berkembang menjadi tuntutan terbuka untuk menjatuhkan pemerintahan ulama yang telah lama berkuasa. Otoritas Iran menanggapi dengan penangkapan massal, pemadaman internet, serta peringatan bahwa partisipasi dalam demonstrasi dapat berujung pada hukuman mati. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menyatakan keyakinannya bahwa rezim Iran berada di ambang kejatuhan.

UMKM Terjepit Dua Arah, Bank Sampoerna Soroti Tantangan Digitalisasi & Biaya Logistik
  • UMKM
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260114/90/1944053/umkm-terjepit-dua-arah-bank-sampoerna-soroti-tantangan-digitalisasi-biaya-logistik

PT Bank Sahabat Sampoerna menyampaikan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup baik, meski pertumbuhannya berlangsung selektif. Perbedaan kinerja paling mencolok terlihat pada kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan ekosistem digital. Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan, di tengah ekonomi nasional yang mulai tumbuh stabil, tekanan terhadap UMKM tidak hanya berasal dari melemahnya daya beli, tetapi juga dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital serta kenaikan biaya logistik.

Trump Disebut Siapkan Invasi Militer, Greenland Tolak Jadi Bagian Rakyat AS
  • Kebijakan Luar Negeri Donald Trump
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/69633ceecc632/trump-disebut-siapkan-invasi-militer-greenland-tolak-jadi-bagian-rakyat-as

Presiden AS Donald Trump dilaporkan memerintahkan penyusunan rencana invasi ke Greenland dengan dalih keamanan nasional. Penunjukan utusan khusus AS juga mengonfirmasi niat Amerika Serikat untuk menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Denmark dan Greenland menentang keras rencana tersebut, memperingatkan AS untuk menghormati integritas teritorial dan menegaskan bahwa pulau itu tidak untuk dijual.

Para pemimpin politik Greenland juga menyatakan penolakan menjadi warga AS dan menuntut masa depan Greenland ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Rencana ini memicu ketegangan diplomatik yang membuat Denmark memanggil Duta Besar AS untuk meminta penjelasan. Sementara Menteri Luar Negeri AS berencana bertemu otoritas Denmark, Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Bandara SIM Aceh Gagalkan Penyelundupan 1,9 Kg Sabu ke Jakarta
  • Penyelundupan Narkoba
  • https://news.republika.co.id/berita/t8t4u0483/bandara-sim-aceh-gagalkan-penyelundupan-19-kg-sabu-ke-jakarta-part2

Petugas Avsec bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kilogram (kg) dengan tujuan pengiriman ke Jakarta. Kapolresta menjelaskan, upaya penyelundupan sabu-sabu tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial NF (42), warga asal Kabupaten Pidie, Aceh pada Kamis (25/12), akhirnya terhenti di XRay bandara SIM.

Saat itu, kata dia, tersangka NF hendak terbang dan nantinya akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Ketika petugas avsec Bandara SIM memeriksa seluruh barang bawaan penumpang yang hendak berangkat, ditemukan sabu-sabu dalam koper milik NF.”Tersangka mengakui perbuatannya. Mengaku kalau barang tersebut dari seseorang bernama panggilan Muslim yang ada di Pidie,”ujar dia.

Kombes Andi menjelaskan, sabu-sabu tersebut awalnya diperoleh NF dari rekan yang biasa dipanggil Si Wan, di pinggiran jalan kawasan Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara pada 23 Desember 2025 lalu.”Kemudian disuruh untuk bawa ke tujuan Jakarta, dia diupah Rp40 juta, namun belum dibayarkan,”kata dia. Selain itu, lanjut Andi, tersangka NF juga mengakui sudah tiga kali menyelundupkan narkotika ke luar daerah sejak beberapa waktu lalu dari lokasi berbeda.

Lemhannas: TNI Bisa Dilibatkan Atasi Terorisme Jika Ganggu Kedaulatan
  • TNI Bisa Dilibatkan Atasi Terorisme
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260113164727-12-1316674/lemhannas-tni-bisa-dilibatkan-atasi-terorisme-jika-ganggu-kedaulatan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bisa dilakukan jika sudah mengganggu kedaulatan. Menurut Ace, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang kerap melibatkan kekuatan-kekuatan lintas negara. Namun, Ace mengatakan Polri seharusnya masih terdepan dalam penanganan terorisme untuk penegakan hukum.

Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme beredar di publik belakangan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti draf Perpres ini. Mereka menyebut rencananya akan dikonsultasikan dalam waktu dekat ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Koalisi berpendapat draf Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden, yaitu Pasal 43I UU No. 5/2018, sejatinya bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000. Secara materiil/ substansi, Koalisi menilai draf ini berpotensi membahayakan demokrasi, HAM, dan prinsip negara hukum.

Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme. Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi merespons beredarnya draf Perpres tersebut. Pras tak mengkonfirmasi secara tegas apakah draf yang beredar itu benar atau tidak, namun ia mengatakan draf itu juga belum pasti alias belum fiks.

Bandeng Naik Kelas Menuju Panggung Blue Food Global
  • Blue Food
  • https://agri.kompas.com/read/2026/01/14/075300184/bandeng-naik-kelas-menuju-panggung-blue-food-global?source=sorotan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis capaian sektor kelautan dan perikanan Indonesia Tahun 2025. Salah satunya adalah data tentang total produksi perikanan Tahun 2025 yang mencapai 18,64 juta ton (hingga Tri Wulan III). Jika ditotal hasil produksi dari perikanan budidaya termasuk rumput laut adalah 13,21 juta ton dan perikanan tangkap 5,43 juta ton. Kemudian muncul sebuah konsep pangan masa depan yang disebut sebagai Blue Food (pangan biru). Diantara sumber Blue Food lokal yang dimiliki Indonesia adalah ikan bandeng (Chanos chanos), yang jumlah produksinya di Tahun 2024 mencapai 792.863,87 ton untuk budidaya pembesaran (KKP, 2025).

Selama ini bandeng dicitrakan sebagai komoditas yang ‘merakyat’ dan tradisional, namun di sinilah terdapat peluang besar untuk memimpin revolusi pangan Indonesia, dengan satu syarat bandeng harus ‘naik kelas’. Mengapa Blue Food? Konsep Blue Food merujuk pada pangan yang berasal dari sumber daya perairan, baik laut, sungai, maupun danau, yang diproduksi secara berkelanjutan. Keunggulan pangan biru diantaranya adalah memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan protein hewani di darat, namun kaya akan nutrisi esensial seperti Omega-3, protein tinggi, dan mikronutrien yang krusial untuk mencegah stunting.

Kasus Darurat Militer, Korsel Tuntut Eks Presiden Yoon Hukuman Mati
  • Vonis Mati Mantan Presiden Korsel
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260113202428-113-1316755/kasus-darurat-militer-korsel-tuntut-eks-presiden-yoon-hukuman-mati

Jaksa Korea Selatan menuntut mantan presiden Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman mati atas keputusannya mendeklarasikan darurat militer secara sepihak pada akhir 2024 lalu. Tuntutan itu diungkapkan jaksa penuntut khusus dalam sidang terakhir perkara kasus dugaan pemberontakan dan penyelewengan kewenangan yang dilakukan Yoon terkait status darurat militer pada Selasa (13/1). Dalam hukum Korsel, kejahatan pemberontakan terhadap negara diancam hukuman berat hingga pidana mati jika dinyatakan bersalah meski Negeri Ginseng tidak lagi melaksanakan eksekusi hukuman mati selama beberapa dekade terakhir.

Dalam pledoi penutup di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, jaksa mengatakan penyelidikan telah mengonfirmasi skema yang diduga diarahkan oleh Yoon bersama mantan menteri pertahanannya, Kim Yong-hyun, sejak Oktober 2023. Skema tersebut disebut bertujuan mempertahankan Yoon tetap berkuasa. Yoon, yang kini telah mendekam di penjara, membantah seluruh tuduhan. Ia berargumen bahwa deklarasi darurat militer berada dalam kewenangannya sebagai presiden dan dimaksudkan untuk memberi peringatan atas apa yang ia sebut sebagai upaya partai-partai oposisi menghambat pemerintahannya. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dijadwalkan menjatuhkan putusan atas perkara ini pada Februari mendatang.


Istana Tegaskan Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dilanjutkan
  • Pembangunan IKN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/13/20583531/istana-tegaskan-prabowo-ingin-pembangunan-ikn-dilanjutkan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Prasetyo menyebutkan, sejak awal Prabowo sudah berpesan agar pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif dipercepat supaya IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Prabowo pun telah mengunjungi IKN untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden pada Senin (12/1/2026) kemarin. Dalam kunjungannya itu, Prabowo mengoreksi desain dan fungsi IKN. Prabowo juga emndapatkan informasi terbaru mengenai proses pembangunan IKN dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Meski baru mengunjungi IKN sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo telah beberapa kali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut. Prabowo pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang didalamnya terlampir penetapan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Perpres juga memerinci syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya dengan luas KIPP mencapai 800-850 hektar. Kemudian, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

Siapkan Rp 5 T, Pemerintah Perbaiki 100 Ribu Ha Sawah Rusak Imbas Bencana
  • Pemerintah Perbaiki Sawah Rusak Imbas Bencana
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6966f13731704/siapkan-rp-5-t-pemerintah-perbaiki-100-ribu-ha-sawah-rusak-imbas-bencana

Pemerintah akan mulai proses perbaikan 100.000 hektare sawah yang terdampak banjir dan longsor di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat besok, Kamis (15/1). Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun kembali sawah yang rusak berat, sementara sawah yang rusak sedang dan ringan akan dibangun Kementerian Pertanian. Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian Kementan Sam Herodian mengatakan anggaran yang dikeluarkan kantornya dalam proses perbaikan sekitar Rp 5 triliun. Proses perbaikan sawah rusak sedang dan ringan akan rampung sebelum musim hujan berakhir atau pada Februari 2026. Sam menyampaikan sawah yang diperbaiki Kementan dapat mengikuti musim Tanam Gadu atau pad April-Juli 2026. Dengan demikian, petani dapat menikmati panen pada musim kemarau tahun ini, yakni Agustus-Oktober 2026. Lebih dari seperempat total lahan sawah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat rusak akibat bencana banjir dan longsor November lalu. Sebagian petani di kawasan tersebut diperkirakan  tidak akan menikmati Panen Raya pada April-Mei 2026.  

Banjir akibat cuaca ekstrem, 50 ribu jiwa terdampak di Kabupaten Tangerang
  • Cuaca Ekstrem dan Banjir
  • https://bengkulu.antaranews.com/berita/454325/banjir-akibat-cuaca-ekstrem-50-ribu-jiwa-terdampak-di-kabupaten-tangerang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mencatat 50 jiwa lebih terdampak banjir akibat cuaca ekstrem melanda daerah tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik di Tangerang, Selasa. mengatakan 50 ribu jiwa ini total data korban yang terdampak di enam kecamatan, yakni Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Pasar Kemis, Mauk, dan Sepatan.

Dia mengungkapkan kondisi air banjir yang terjadi di 18 lokasi bervariasi, mulai ketinggian 20 hingga 80 centimeter, di mana lokasi terparah Kecamatan Kosambi. Data sementara sekitar 1.000 jiwa terpaksa dievakuasi ke tempat lebih aman dari lokasi bencana.

BPBD Kabupaten Tangerang telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan proses penanganan dan pengiriman bantuan terhadap korban. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada cuaca ekstrem dan banjir susulan atas luapan aliran sungai. Masyarakat juga diminta melaporkan setiap perkembangan di lapangan guna mendukung upaya penanganan yang lebih cepat dan tepat.

Prabowo Targetkan Tahun Ini Renovasi 60 Ribu Sekolah
  • Fasilitas Pendidikan, Pendidikan
  • https://news.republika.co.id/berita/t8tv01484/prabowo-targetkan-tahun-ini-renovasi-60-ribu-sekolah-part2

Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pada 2026, pemerintah di bawah kendalinya menargetkan untuk merenovasi sekitar 60 ribu sekolah, hal tersebut disampaikan dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Kampung Malang di Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Presiden menegaskan, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama pembangunan nasional. Karena itu, pemerintahannya bakal meningkatkan fasilitas pendidikan sebagai salah satu sarana menghapus kemiskinan di Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkarakter. Menurut dia, keberadaan sekolah unggulan, seperti SMA Taruna Nusantara dibutuhkan dalam menyiapkan kader bangsa yang berkarakter kuat dan berjiwa patriotik.

Presiden menyeru ke seluruh unsur pimpinan lembaga, kepala sekolah, dan para guru untuk menyelenggarakan pendidikan yang inovatif serta berorientasi pada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Prabowo juga bertekad membangun sekolah unggulan, baik SMA Taruna Nusantara maupun SMA Garuda untuk merekrut anak-anak pintar agar mengenyam pendidikan berkualitas dan gratis.

Pemerintah Ingin Bangun 13 Peternakan Ayam Terintegrasi, Ini Lokasinya
  • Pemerintah Ingin Bangun 13 Peternakan Ayam Terintegrasi
  • https://katadata.co.id/berita/industri/696648cc57c5d/pemerintah-ingin-bangun-13-peternakan-ayam-terintegrasi-ini-lokasinya

Pemerintah akan membangun 13 klaster pabrik daging dan telur ayam terintegrasi di 13 provinsi, dengan total investasi Rp 20 triliun yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Proyek ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari bibit grand‑parent stock hingga produk olahan seperti sosis. Rencana tersebut diproyeksikan menambah produksi telur hingga 1 juta ton dan daging ayam sampai 1,54 juta ton, serta meningkatkan perputaran uang di industri menjadi sekitar Rp 99 triliun, sementara total nilai industri saat ini mencapai Rp 554 triliun dan terpusat pada dua perusahaan swasta.

Namun, efektivitas investasi dipertanyakan karena tantangan logistik, biaya pakan tinggi, serta kebijakan proteksi daerah yang menghambat distribusi DOC dan produk unggas, terutama di luar Pulau Jawa; setengah dana dialokasikan untuk broiler dan setengah untuk layer, namun pedoman teknis belum tersedia.

Menteri PKP Maruarar: Meikarta akan Jadi Salah Satu Rusun Bersubsidi
  • Pembangunan Rumah Subsidi
  • https://news.republika.co.id/berita/t8t1c4377/menteri-pkp-maruarar-meikarta-akan-jadi-salah-satu-rusun-bersubsidi-part2

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi. Maruarar telah meminta data pengembangan di lokasi perkotaan. Menteri PKP akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait pada Rabu 14 Januari 2025.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Kementerian PKP sudah membuat konsep rusun subsidi dan saat ini dalam proses tentu setiap kebijakan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang nantinya akan ikut dalam keputusan menteri PKP tersebut.

Wacana Pilkada lewat DPRD dan Bagaimana Dulu SBY Menggagalkannya
  • Partai Demokrat, Pilkada, Pragmatisme, Sejarah Pilkada
  • https://www.kppod.org/berita/view?id=1547

Dorongan untuk merubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung datan dari partai koalisi pemerintah seperti Gerindra dan Golkar dan diperkuat oleh perubahan sikap Partai Demokrat dengan alih efisiensi anggaran. Jika hal ini terjadi maka akan membuka peluang korupsi besar-besar yang lebih tertutup dan merusak lembaga.

Perubahan sikap Partai Demokrat menunjukkan pragmatisme partai dalam menghadapi dinamika kekuasaan. Pada tahun 2014, mayoritas DPR didominasi oleh Koalisasi Merah Putih mengesahkan Undang-undang yang menghapus pilkada langsung. Namun reaksi keras datang dari publik, sehingga di akhir periode Presiden SBY, beliau menolak menandatangi UU tersebut dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan mekanisme pemilihan langsung. SBY menyatakan “Meski saya menghormati proses di DPRD yang memutuskan mekanisme pilkada lewat DPRD, izinkan saya untuk tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat, serta tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, Kompas edisi 3 Oktober 2014. Perubahan sikap ini dinilai sebagai sikap inkonsistensi Partai Demokrat. KPPOD dan akademisi menilai partai ini telah mengkhianati agenda reformasi yang diperjuangkan pendirinya sendiri.

Diskursus tentang mekanisme pilkada di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan sejarah, yang merefleksikan dinamika tarik-menarik antara sentralisasi dan desentralisasi, serta antara dominasi elite dan keterlibatan rakyat. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kepala daerah hanyalah perpanjangan tangan pusat dengan akuntabilitas vertikal ke presiden; Reformasi 1998 melahirkan semangat otonomi melalui UU No. 22/1999, namun praktik pemilihan oleh DPRD berubah menjadi pasar politik penuh suap, sehingga lahir UU No. 32/2004 yang memperkenalkan pilkada langsung sejak 2005 sebagai wujud kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; meski mahal dan rawan politik uang, sistem langsung dianggap lebih legitim dibanding pemilihan oleh DPRD yang berisiko melahirkan korupsi sistemik, memperkuat oligarki lokal, dan melemahkan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat.

Mendagri Soal Wacana Kepala Daerah Ditunjuk DPRD: Demokrasi Perwakilan, Tidak Menyalahi UUD 1945
  • Demokrasi Perwakilan, Mendagri, Pilkada Tidak Langsung
  • https://www.kompas.tv/nasional/643557/mendagri-soal-wacana-kepala-daerah-ditunjuk-dprd-demokrasi-perwakilan-tidak-menyalahi-uud-1945

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menilai kepala daerah di pilih oleh DPRD tetap konstitusional dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tito menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai dengan prinsip “demokrasi perwakilan” atau tanpa partisipasi langsung rakyat sebagai pemberi suara.

Pasal 18 UUD 1945 menyebut bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dipilih secara demokrasi. Hal ini selaras dengan bunyi sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Tito menyebut “Demokrasi itu terbagi dua yakni dipilih langsung oleh rakyat dan demokrasi perwakilan. Keduanya sama-sama tidak menyalahi UUD 1945”, Selasa (13/1/2026). Sehingga apabila mekanisme pemilihannya diubah perlu terlebih dahulu merevisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Pemerintah Daerah dan Debottlenecking Distribusi Bantuan
  • Distribusi Bantuan, Kerja Koordinasi, Respon Cepat dan Selaras
  • https://news.detik.com/kolom/d-8305124/pemerintah-daerah-dan-debottlenecking-distribusi-bantuan

Persoalan administrasi masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mengelola bantuan. Apabila pemiliki kuasa administrasi daerah tidak sigap maka secepat apa pun pemerintah pusat bergerak tidak akan berdampak. Bantuan akan tersendat untuk sampai diterima warga yang membutuhkan akibat adanya bottlenecking dalm hal distribusi bantuan.

Persoalan administrasi tersebut mencakup proses pendataan warga terdampak berlangsung lamban sehingga misalnya bantuan renovasi dari pemerintah pusat tidak akan dapat terealisasi secara cepat. Seharusnya persoalan ini dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara kepala desa/keuchik dengan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan keselarasan ritme kerja antara pusat dan pemerintah daerah agar penanganan bencana alam dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Tiang Monorel Dibongkar, Adhi Karya Tegaskan Putusan Pengadilan dan Pendapat Jaksa
  • Pembongkaran Tiang Monore
  • https://news.republika.co.id/berita/t8tt5k409/tiang-monorel-dibongkar-adhi-karya-tegaskan-putusan-pengadilan-dan-pendapat-jaksa-part2

PT Adhi Karya (Persero) Tbk menegaskan keberadaan tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika memiliki dasar hukum yang jelas. Tiang-tiang tersebut tercatat sebagai aset milik Adhi Karya berdasarkan putusan pengadilan dan pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara. Menurut Rozi,  masih berlangsung pembahasan intensif bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait rencana pembongkaran tiang monorel di sejumlah titik strategis ibu kota. Ia mengatakan proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, dan tata kelola perusahaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mulai melakukan pembongkaran tiang-tiang monorel di Jalan Rasuna Said pada Rabu (14/1/2026). Pembongkaran tiang-tiang proyek yang mangkrak puluhan itu akan dilakukan sejak pagi hari. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan lagi menunggu tindakan PT Adhi Karya untuk membereskan asetnya itu. Pasalnya, Pemprov Jakarta sudah sejak lama menyurati BUMN itu untuk melakukan pembongkaran tiang monorel.

Kunjungi IKN, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif
  • Kunjungan Prabowo ke IKN
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/696625cd4a7dc/kunjungi-ikn-prabowo-minta-kebut-pembangunan-gedung-legislatif-dan-yudikatif

Presiden Prabowo memerintahkan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif di IKN, serta memberikan koreksi pada desain serta fungsi bangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo menekankan kualitas dan fungsi gedung, dengan target penyelesaian ketiga fungsi pada tahun 2028 setelah menerima laporan progres dari Kepala OIKN.

Gedung-gedung eksekutif seperti Istana Negara dan Istana Garuda sudah selesai, sementara anggaran Rp 48,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan gedung parlemen, yudikatif, dan infrastruktur penunjangnya dalam lima tahun ke depan.

Bahlil Sebut RI akan Setop Impor Solar pada Semester II 2026
  • RI akan Setop Impor Solar
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6964c3aedc275/bahlil-sebut-ri-akan-setop-impor-solar-padhttps://katadata.co.id/berita/energi/6964c3aedc275/bahlil-sebut-ri-akan-setop-impor-solar-pada-semester-ii-2026a-semester-ii-2026

Pemerintah berencana menghentikan impor seluruh produk solar menyusul mulai beroperasinya Kilang Balikpapan. Penghentian impor untuk solar jenis CN48 telah dilakukan, sementara untuk jenis CN51 akan menyusul kemudian.

Kilang Balikpapan yang memiliki kapasitas produksi besar tidak hanya akan memenuhi kebutuhan solar, tetapi juga bensin, LPG, serta produk petrokimia. Nantinya seluruh perusahaan stasiun BBM swasta akan membeli produk olahan langsung dari kilang Pertamina.

Selain solar, beroperasinya kilang ini juga akan menambah jumlah produksi bensin dalam negeri secara signifikan. Hal ini akan mengurangi sisa impor bensin nasional menjadi kurang lebih 18-19 juta kiloliter.

Pakai QRIS Ada Biaya Admin? Ini Penjelasan BI
  • Sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS)
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260113082606-17-701822/pakai-qris-ada-biaya-admin-ini-penjelasan-bi

Percepatan teknologi digital yang menjalar ke industri jasa keuangan tentunya makin memudahkan masyarakat dalam aktivitas transaksi atau pembayaran. Sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per Oktober 2025, QRIS sudah memiliki 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun. Artinya, QRIS telah menjadi sistem pembayaran yang dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Meskipun demikian, masih sering ditemui pedagang yang memberikan biaya tambahan untuk transaksi dengan QRIS. Hal ini patut diluruskan. Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan sejauh ini Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi di bawah Rp 500.000 khusus usaha mikro (UMI) adalah 0% atau gratis.

Adapun, biaya MDR untuk transaksi QRIS dengan nilai di atas Rp 500.000 dikenakan tarif 0,3%. Namun, harus dipahami, biaya MDR QRIS dari transaksi di atas Rp 500.000 dalam aturannya tidak dibebankan kepada pembeli sebagai konsumen. Jadi seharusnya pembeli tak perlu ikut membayar biaya admin. Telah ditetapkan Ditjen Pajak bahwa PPN dalam transaksi QRIS juga tidak dibebankan kepada konsumen.

Khamenei Tolak Mundur, Tuduh AS Cawe-cawe Demo karena Mau Minyak Iran
  • Kerusuhan di Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260113085205-120-1316397/khamenei-tolak-mundur-tuduh-as-cawe-cawe-demo-karena-mau-minyak-iran

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Republik Islam Iran tak akan mundur hanya karena diguncang demo yang ditunggangi oleh Amerika Serikat (AS). Dalam pernyataan di Provinsi Qom pada 9 Januari lalu, Khamenei mengatakan situasi panas di Iran saat ini disebabkan oleh AS. Ia berujar AS memulai konflik di Iran karena ingin merebut minyak Teheran seperti yang dilakukan pada Venezuela. Khamenei menuturkan AS berupaya memanas-manasi unjuk rasa di Iran karena ingin merebut kekayaan Iran serta menggulingkan Republik Islam.

Meski begitu, ia menegaskan Republik Islam Iran tak akan goyah dan mundur. Sebab segala upaya yang dilakukan AS sejak dulu pun terbukti tak pernah berhasil. Pada kesempatan itu, Khamenei menyinggung desakan sejumlah pedemo yang ingin agar Iran kembali ke monarki. Ia mengingatkan kembali rakyat Iran akan perjuangan Teheran sampai ke titik ini di bawah Republik Islam.

Khamenei berujar Iran bisa sekuat sekarang karena Republik Islam yang memerintah. Jika demokrasi atau monarki yang memerintah, keadaan Iran tak akan seperti ini. AS dan Israel sejak awal menyuarakan dukungan kepada rakyat Iran untuk cepat-cepat menggulingkan Khamenei. Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan bakal turun tangan membantu warga Iran jika aparat melakukan kekerasan.

Revisi UU Pemilu: Paradoks Demokrasi Lokal di Era Digital
  • Paradoks Demokrasi, Peluang Demokrasi Digital, Pemanfaatan Teknologi AI, Pilkada oleh DPRD
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/13/08253761/revisi-uu-pemilu-paradoks-demokrasi-lokal-di-era-digital?page=all#page2

Wacana pengembalian pilkada ke DPRD kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran dan pencegahan politik uang, bahkan mendapat sinyal dukungan dari Presiden. Namun, arah kebijakan ini dinilai paradoksal karena di tengah kemajuan teknologi dan peluang demokrasi digital, justru ruang partisipasi rakyat semakin dipersempit. Padahal, teknologi seperti kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik, bukan mengurangi kedaulatan rakyat.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pilkada melalui DPRD tidak otomatis lebih bersih, melainkan berpotensi memperbesar ruang transaksi politik tertutup dan memperkuat oligarki. Mekanisme ini menggeser akuntabilitas dari rakyat ke sesama elite, sehingga demokrasi lokal berisiko kehilangan fungsi korektifnya. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari arsitektur demokrasi konstitusional, di mana legitimasi politik bersumber dari partisipasi rakyat, bukan sekadar kompromi elite.

Dalam konteks reformasi, pilkada langsung adalah amanah historis untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memutus rantai kekuasaan elitis. Revisi UU Pemilu karenanya tidak boleh sekadar teknis, melainkan harus menjaga substansi demokrasi agar tetap partisipatif dan akuntabel. Jika arah revisi justru mengurangi demokrasi lokal, maka Indonesia berisiko membangun sistem elektoral yang efisien secara administratif tetapi hampa secara substantif, mengabaikan semangat reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Geopolitik Bayangi Ekonomi 2026, Rupiah dan APBN Berisiko Tertekan
  • APBN, Geopolitik, Rupiah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260113/9/1943658/geopolitik-bayangi-ekonomi-2026-rupiah-dan-apbn-berisiko-tertekan

Perekonomian global 2026 dibayangi ketidakpastian usai eskalasi geopolitik, mulai dari manuver agresif Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan Arktik hingga gelombang instabilitas politik di Iran. Ekonom pun mewanti-wanti dampaknya ke perekonomian domestik terutama kurs Rupiah hingga beban APBN 2026. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilai eksposur dagang langsung Indonesia terhadap wilayah konflik relatif terbatas. Namun, risiko rambatan melalui pasar keuangan global dan pergerakan harga komoditas energi tetap perlu diantisipasi.

Instabilitas di Iran sebagai salah satu produsen minyak dunia dapat mengganggu rantai pasok energi global. Meski pasar minyak saat ini masih berada dalam kondisi kelebihan pasokan, gangguan di kawasan Timur Tengah tetap menjadi ancaman bagi Indonesia yang merupakan net oil importer. Harga minyak Brent tercatat menguat ke level US$63,6 per barel pada awal pekan ini. Menurut perhitungan Bank Mandiri, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit fiskal Indonesia hingga Rp6,8 miliar.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Gundy Cahyadi meminta pemerintah menghindari langkah-langkah kebijakan yang bersifat eksperimental pada 2026 dan lebih memprioritaskan stabilitas serta kualitas pelaksanaan kebijakan. meskipun fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat dengan basis permintaan domestik yang besar, ruang kesalahan kebijakan semakin menyempit di tengah meningkatnya risiko global. Gundy menjelaskan bahwa lonjakan aversi risiko global, termasuk jika konflik meluas seperti potensi ketegangan China-Taiwan, dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang.

Wamen LH: Merawat Alam Adalah Amanat Konstitusi
  • Ketahanan Pangan, Pemulihan Fungsi Hutan, Pemulihan Pascabencana, Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/t8s1cl416/wamen-lh-merawat-alam-adalah-amanat-konstitusi

Dalam diskusi bertajuk “Merawat Bumi Menguatkan Solidaritas Menjaga Masa Depan Bangsa” di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa upaya memulihkan dan menjaga lingkungan hidup merupakan mandat konstitusional yang wajib dijalankan negara. Ia merujuk Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang diproyeksikan menjadi kompas pembangunan berkelanjutan bagi pemerintah pusat dan daerah. Dalam diskusi yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengingatkan masyarakat bersiap menghadapi realitas perubahan iklim yang kian nyata, dan mendorong para kepala daerah memperketat pengawasan reboisasi melalui pola tumpang sari guna memulihkan fungsi hutan.

Dari sisi kehutanan, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan komitmen rehabilitasi 12,7 juta hektare lahan kritis. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan sektor pertanian menjadi garda terdepan pemulihan pasca-bencana. Melalui program cetak sawah baru, pemerintah menargetkan swasembada pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Sabda Mahkamah Konstitusi yang Mengunci Pilkada Langsung
  • Pilkada, Pilkada oleh DPRD, Putusan MK tentang Pilkada
  • https://www.kompas.id/artikel/sabda-mk-yang-mengunci-pilkada-langsung

Sejumlah putusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa alih-alih membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, MK berulang kali mengunci pilkada sebagai pemilihan yang harus dilaksanakan secara langsung.

Dasar konstitusional bagi pelaksanaan pilkada langsung diawali dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Melalui putusan ini, MK menawarkan enam desain keserantakan pemilu yang dinilai sejalan dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945 serta secara eksplisit memasukkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke dalam desain pemilu serentak. Artinya pemilu tidak dimaknai secara sempit sebagai pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD namun secara luas dengan pemilihan kepala daerah.

Kemudian MK mempertegas kembali dalam Putusan No 110/PUU-XXIII/2025 bahwa sejak Putusan 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan 85/PUU-XX/2022 tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Dalam penegasan ini menunjukkan bahwa pilkada pun harus dilaksanakan secara langsung sebagaimana rezim pemilu sesuai dengan pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem menilai rangkaian putusan MK telah menguci pelaksanaan pilkada secara langsung. Sehingga harus dimaknai sebagai pemilu yang tunduk pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara terkait politik biaya tinggi, Titi menilai MK masuk ke substansi pelanggaran dan menjatuhkan sanksi yang relevan. Justru pengembalian pilkada ke DPRD berpotensi mengaburkan pesoalan praktik politik elektoral, pelaku politik uang kerap berasal dari aktor dan kader partai politik itu sendiri. Jika diserahkan sepenuhnya ke DPRD maka keputusan politik akan berada di tangan elite yang syarat praktik transaksional.

Senada dengan Titi, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Allah FG Wardhana mengatakan dari sisi otonomi daerah, pemimpin tidak hanya populer dan kompeten namun harus mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat.

Greenland Tolak Dikuasai AS dalam Keadaan Apapun, Akan Tingkatkan Pertahanan
  • Denmark Perkuat Pertahanan Greenland
  • https://news.detik.com/internasional/d-8304465/greenland-tolak-dikuasai-as-dalam-keadaan-apapun-akan-tingkatkan-pertahanan

Pemerintah Greenland menegaskan tidak dapat menerima pengambilalihan pulau Arktik oleh Amerika Serikat (AS) dalam keadaan apa pun. Greenland menekankan mereka akan mengembangkan pertahanan pulau tersebut di bawah NATO. Pernyataan itu disampaikan menyusul ancaman berulang kali oleh Presiden AS Donald Trump untuk membawa pulau itu di bawah kendali AS.

Sebelumnya, partai-partai politik di Greenland menyatakan mereka tidak ingin berada di bawah kendali Washington. Hal ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengisyaratkan penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah otonom Denmark yang kaya mineral tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (9/1) malam waktu setempat, setelah Trump mengancam bahwa Washington “akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka.”

Negara-negara Eropa telah berupaya keras untuk menyusun respons terkoordinasi setelah Gedung Putih mengatakan Trump ingin membeli Greenland dan menolak untuk mengesampingkan tindakan militer. Denmark dan sekutu Eropa lainnya telah menyatakan keterkejutannya atas ancaman Trump terhadap Greenland, sebuah pulau strategis antara Amerika Utara dan Arktik, tempat Amerika Serikat memiliki pangkalan militer sejak Perang Dunia II.

Kurs Rupiah Turun 7 Hari Beruntun Saat APBN 2026 Diperkirakan Bakal Minus di Atas 3%
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260112/9/1943671/kurs-rupiah-turun-7-hari-beruntun-saat-apbn-2026-diperkirakan-bakal-minus-di-atas-3

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah tujuh hari beruntun di tengah ramalan para ekonom bahwa APBN 2026 akan minus di atas 3% dari PDB, angka tersebut di atas regulasi keuangan negara yang menetapkan defisit maksimal 3% dari PDB. Pada perdagangan Senin (12/1/2026) nilai tukar rupiah melemah 0,21% atau 36 poin. Bloomberg mencatat level ini membuat kurs rupiah berada pada level Rp16.855 per dolar AS.

Realisasi APBN 2025 mencatatkan minus Rp695,1 triliun. Jumlah ini setara 2,92% terhadap PDB. Realisasi ini membengkak dari ramalan semula yakni Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari mencatat defisit fiskal Indonesia sebesar 2,92% itu lebih tinggi dari yang dibukukan beberapa tahun sebelumnya. Perhatian akan ketahanan ekonomi Indonesia lebih tinggi oleh kalangan ekonom karena rencana awal defisit ditetapkan 2,53% lalu direvisi menjadi 2,78%.

Ekonom Citi Helmi Arman memperkirakan defisit menembus angka 3,5% terhadap PDB di 2026 dari perkiraan awal 2,7% terhadap PDB. Terdapat dugaan bahwa pemerintah bakal merevisi aturan batas defisit 3% terhadap PDB yang ada di Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Gedung Putih soal Intervensi di Iran: Trump Tak Takut Pakai Kekuatan Mematikan
  • Kerusuhan di Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8304494/gedung-putih-soal-intervensi-di-iran-trump-tak-takut-pakai-kekuatan-mematikan

Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersedia menggunakan kekuatan militer di Iran. Trump disebut tak takut menggunakan kekuatan mematikan dan kekuatan militer AS dalam intervensi terhadap Iran. Leavitt mengatakan Iran menjalin komunikasi tertutup secara langsung dengan Trump. Dalam komunikasi tertutup itu, Iran disebut mengirimkan pesan yang berbeda seperti yang dilakukan di hadapan publik. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang isi percakapan tersebut.

Diketahui, Iran dilanda kerusuhan meluas hingga mengakibatkan 500 orang meninggal. Pemerintah Iran menetapkan masa berkabung tiga hari untuk menghormati warganya yang tewas. Pengumuman itu dibuat oleh pemerintah Iran pada Minggu (11/1) waktu setempat. Pemerintah menyebut mereka yang meninggal sebagai ‘martir gerakan perlawanan nasional Iran melawan Amerika dan rezim zionis’.

Lebih dari 100 anggota pasukan keamanan Iran telah tewas sejak dimulainya protes. Sementara 500 demonstran dilaporkan telah tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap selama 15 hari terakhir. Pemerintah Iran juga meminta rakyatnya untuk terus melawan Amerika dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezekshkian mengajak rakyat Iran untuk turun ke jalan hari Senin (12/1) dalam pawai nasional mengecam kekerasan yang dituding Iran didalangi dua negara tersebut.

Alasan Yogyakarta Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana
  • Bencana Hidrometeorologi, Siaga Darurat Bencana
  • https://www.tempo.co/lingkungan/alasan-yogyakarta-perpanjang-status-siaga-darurat-bencana-2106620

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga Maret 2026. Perpanjangan status siaga darurat tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432 Tahun 2025 dan berlaku mulai 20 Desember 2025 hingga 19 Maret 2026. Ancaman yang diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta mencatat sejumlah bencana hidrometeorologi telah terjadi di berbagai wilayah, seperti banjir lokal, tanah longsor, pohon tumbang, hingga kerusakan infrastruktur akibat angin kencang. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa potensi bencana masih tinggi dan membutuhkan kewaspadaan bersama.

Perpanjangan status siaga darurat ini diharapkan dapat memperkuat langkah mitigasi dan respons cepat sekaligus menekan risiko kerugian jiwa maupun material akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Yogyakarta.

Pengusaha Ingin RI Jadi Penentu Harga Kopi Dunia
  • Harga Kopi Dunia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260112201154-92-1316306/pengusaha-ingin-ri-jadi-penentu-harga-kopi-dunia

Pengusaha mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam perdagangan kopi global, termasuk menjadi penentu harga. Gagasan itu sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia. Saat ini, penentuan harga masih berkiblat ke Inggris sebagai pusat transaksi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia memiliki kelengkapan varietas kopi yang menjadi modal kuat untuk mendorong pusat perdagangan berada di dalam negeri, mulai dari arabika, robusta sampai kopi luwak. Dorongan tersebut juga didukung oleh meningkatnya permintaan kopi di pasar domestik. Menurutnya, kopi telah lama menjadi komoditas unggulan dan terus berkembang dari sisi produksi hingga ritel.

Anindya mengakui upaya supaya pasar perdagangan itu harganya ditetapkan oleh Indonesia tidak mudah karena selama ini penetapan harga berada di luar negeri. Namun, menurutnya, sebagai negara dengan basis produksi yang kuat, Indonesia layak memperjuangkan posisi tersebut. Selain nilai tambah perdagangan, sektor kopi juga dinilai menyerap banyak tenaga kerja dan sejalan dengan agenda hilirisasi pertanian yang tengah didorong pemerintah.

Fokus pada Revisi UU Pemilu
  • Pemilu, Revisi UU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/fokus-pada-revisi-uu-pemilu?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/fokus-pada-revisi-uu-pemilu&loc=header

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menimbulkan kontroversi. Namun, hal yang lebih urgen untuk segera dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu seharusnya sudah diselesaikan sebelum seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026. Sementara Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025, Pilkada baru akan digelar tahun 2031. Sehingga fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada percepatan revisi UU Pemilu agar kerangka hukum dan kelembagaan penyelenggara Pemilu dapat dipastikan siap jauh sebelum tahapan krusial dimulai.

Revisi UU pemilu dibutuhkan untuk mengakomodasi pemilu lokal dan pemilu nasional serta putusan MK lainnya seperti ambang batas parlemen dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Agenda lainnya yang perlu dikawal juga adalah terkait peningkatan inklusi politik dan demokratisasi di partai politik. Dengan demikian, revisi UU Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian teknis, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara menyeluruh.

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob 19 Januari
  • Banjir ROb, Perkiraan Potensi Bencana
  • https://www.tempo.co/lingkungan/bmkg-peringatkan-potensi-banjir-rob-19-januari-2106640

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 19 Januari 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum sehingga memicu banjir pesisir atau banjir rob.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan pantauan data ketinggian air (water level) dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, meliputi meliputi pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jambi, pesisir Kepulauan Bangka Belitung, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Timur, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Kalimantan Barat.

Eko mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut. 

Usai Blokir Grok, Komdigi Didesak Sosialisasi Penggunaan AI Bijak – Teknologi
  • Pemerintah Indonesia Blokir Grok
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96133/usai-blokir-grok-komdigi-didesak-sosialisasi-penggunaan-ai-bijak

Pegiat media sosial Enda Nasution mendesak adanya sosialisasi terkait literasi penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal ini disampaikan seusai Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir sementara fitur Grok AI di platform X –yang dulu Twitter– di Tanah Air. “Sama dengan literasi media sosial, perlu juga kampanye literasi penggunaan AI karena tentunya semua image (gambar) yang kurang pantas itu di-generate (dihasilkan) atas permintaan pengguna kan. Jadi kalau kemarin-kemarin ada campaign (kampanye) bijak bersosial media misalnya, saya rasa ke depan perlu juga ada kampanye-kampanye bijak ber-AI,” kata Enda. Dia mencontohkan, kampanye tersebut secara spesifik dapat menyasar pelajar, mahasiswa, wanita, ibu-ibu, dan segmen masyarakat lainnya. Enda pun memiliki saran kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yaitu Indonesia harus berkoalisi dengan sejumlah negara misalnya di tingkat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan beberapa negara yang mempunyai badan urusan AI secara khusus.

Menkop: Kopdes Merah Putih Solusi Keterbatasan Lapangan Kerja
  • Koperasi Desa Merah Putih
  • https://www.antaranews.com/berita/5348129/menkop-kopdes-merah-putih-solusi-keterbatasan-lapangan-kerja?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja yang saat ini dihadapi masyarakat, terutama generasi muda. Saat memimpin Rapat Kerja Kementerian Koperasi di Bogor, Senin, Ferry menjelaskan bahwa kondisi pasar kerja saat ini membuat banyak anak muda, khususnya Gen Z, kesulitan mengakses peluang kerja yang stabil. Karena itu, ia menyebut Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk membuka ruang ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari unit usaha koperasi, pengelolaan layanan, hingga penciptaan lapangan kerja lokal yang lebih inklusif. Program ini diharapkan menjadi jawaban atas keresahan generasi muda terhadap minimnya kesempatan kerja formal. Untuk itu, Ferry meminta agar sosialisasi dan penguatan program Kopdes/Kel Merah Putih semakin digencarkan, terutama untuk menyasar kelompok milenial dan Gen Z.

Korupsi Kuota Haji, KPK Fokus Selisik Diskresi Yaqut
  • Diskresi Yaqut, Kasus Korupsi Kuota Haji
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2957618/korupsi-kuota-haji-kpk-fokus-selisik-diskresi-yaqut

Penyidikan korupsi kuota haji fokus pada diskresi mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana dari ratusan agen travel (PIHK) ke oknum Kementerian Agama. KPK menilai titik berat persoalan hukum terletak pada diskresi Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang membagi rata kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik tidak melihat adanya urgensi untuk memanggil pimpinan negara karena dugaan perbuatan melawan hukum terjadi pada tahapan pengambilan keputusan di level menteri.

Fokus penyidikan kini diarahkan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses distribusi kuota, termasuk asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) serta ratusan biro travel. KPK menduga kuat adanya praktik jual beli kuota yang melibatkan oknum pejabat Kemenag.

Bapanas pastikan stok beras di awal 2026 aman dan harga terkendali
  • Ketersediaan Beras Awal Tahun 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5348145/bapanas-pastikan-stok-beras-di-awal-2026-aman-dan-harga-terkendali?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional di awal 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali, didukung posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat. Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton. Pemerintah menegaskan capaian swasembada beras pada 2025 seiring kuatnya produksi dan cadangan nasional, yang menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di tingkat konsumen. Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Kaji Pelibatan TNI dalam Terorisme, Pakar Ingatkan Prinsip Peradilan Pidana
  • Pelibatan TNI dalam Terorisme
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/849260/kaji-pelibatan-tni-dalam-terorisme-pakar-ingatkan-prinsip-peradilan-pidana

DEWAN Pakar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sri Yunanto, menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai zero attack serta deklarasi kembalinya ribuan anggota Jamaah Islamiyah (JI) ke NKRI harus menjadi titik pijak strategi pemerintah baru. Namun, ia mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak berujung pada tindakan represif. Hal tersebut ia sampaikan saat webinar bertajuk ‘Strategi Penanggulangan Terorisme Era Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Senin (12/1/2026).

Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, menyampaikan bahwa peristiwa ledakan di sebuah sekolah di Jakarta serta ketidakpastian global saat ini perlu disikapi dengan strategi komprehensif. Menurutnya, situasi ini rentan menjadi lahan persemaian ideologi berbasis kekerasan. Senada dengan hal tersebut, Antropolog Universitas Indonesia, Amanah Nurish, menyoroti krisis ekonomi dan lingkungan sebagai pintu masuk terorisme. Ia mengusulkan Model DRIA (Disintegration, Reconstruction, Integration, Alienation) untuk memetakan keretakan identitas di masyarakat.

Sementara itu, pendiri Rakhsa Initiative, Wahyudi Djafar, menyoroti ancaman penyalahgunaan AI dalam memicu kekerasan ekstrem. Ia menekankan pentingnya pembatasan peran militer karena penanggulangan terorisme di Indonesia berada dalam ranah sistem peradilan pidana (criminal justice system). Wahyudi juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam narasi keamanan global yang militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif.

Perdana! Presiden Prabowo Kunjungi IKN
  • Kunjungan Prabowo ke IKN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/12/18113011/perdana-presiden-prabowo-kunjungi-ikn

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan untuk pertama kalinya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2025). Pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo datang ke Istana di IKN menggunakan helikopter kepresidenan berwarna putih sekitar pukul 17.40 WIB.

Kedatangan Prabowo ke IKN Nusantara dilakukan usai menghadiri sejumlah peresmian di Kalimantan Timur. Setibanya di lokasi, Presiden RI langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Adapun ini menjadi kunjungan pertama Prabowo ke IKN usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Sebelum tiba ke IKN, Prabowo sempat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dari situ, Prabowo juga meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai dari Balikpapan, Presiden RI pun langsung bertolak ke IKN Nusantara.

Studi: HP di Sekolah Lebih Sering Dipakai untuk Hiburan, Bukan untuk Belajar
  • Teknologi dan Pendidikan
  • https://tekno.kompas.com/read/2026/01/12/19040057/studi-hp-di-sekolah-lebih-sering-dipakai-untuk-hiburan-bukan-untuk-belajar

Ponsel pintar (smartphone) masih memegang peran besar dalam keseharian remaja, termasuk saat mereka berada di sekolah. Meski kerap disebut dapat membantu proses belajar, penggunaan ponsel selama jam sekolah nyatanya lebih banyak diisi untuk aktivitas hiburan.  Gambaran tersebut muncul dalam studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal JAMA. Penelitian ini mencatat, remaja ternyata menghabiskan rata-rata 70 menit dalam menggunakan ponsel selama jam sekolah.  Studi menyebut, sebagian besar waktu itu digunakan untuk membuka media sosial.

Sejumlah aplikasi, seperti TikTok, Snapchat, dan Instagram menyedot sekitar 30 menit per hari selama jam sekolah. Selain media sosial, remaja di sekolah juga menggunakan smartphone untuk bermain game, seperti Roblox dan Pokemon Go. Mereka turut memanfaatkan perangkat tersebut untuk menonton berbagai konten hiburan di platform streaming, termasuk Netflix dan YouTube. Sementara itu, secara rata-rata, remaja tercatat hanya menghabiskan sekitar satu setengah menit per hari untuk aplikasi penunjang pembelajaran, seperti Google Docs, Khan Academy, dan Chegg (aplikasi bantuan PR).  

Studi ini melibatkan sekitar 640 remaja berusia 13 hingga 18 tahun yang mengikuti proyek riset jangka panjang (longitudinal) berskala besar bernama Adolescent Brain Cognitive Development Study. Untuk mengambil data, para peneliti tidak menggunakan survei berbasis kuesioner seperti yang biasa dipakai di riset lain, namun menggunakan aplikasi khusus yang dipasang di ponsel partisipan.

Pemerintah Tetapkan “Margin Fee” 7 Persen untuk Perum Bulog
  • Ketahanan Pangan, Penetapan Margin Fee Bulog
  • https://news.republika.co.id/berita/t8rlkc2430000/pemerintah-tetapkan-margin-fee-7-persen-untuk-perum-bulog

Pemerintah menetapkan “margin fee” sebesar 7 persen untuk Perum Bulog, sebagai bagian dari langkah memperkuat layanan publik dan distribusi beras nasional. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta pada Senin (12/1). Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Bulog, menegaskan bahwa margin fee ini merupakan instrumen penting untuk memastikan ketahanan pangan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Skema margin fee ini mengikuti asas kesetaraan dengan BUMN strategis lainnya yang juga memperoleh margin dalam menjalankan penugasan negara. Dengan penetapan ini, Rizal menegaskan komitmen Bulog untuk menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan nasional, melindungi petani, menjaga keterjangkauan harga, dan mendukung kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Penetapan margin fee ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, di mana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga. Penetapan margin ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia.

Ramai-ramai Pemotor Masuk Tol gegara Jalanan Banjir
  • Banjir Jabodetabek
  • https://www.detik.com/jogja/berita/d-8304044/ramai-ramai-pemotor-masuk-tol-gegara-jalanan-banjir

Banjir sempat menggenangi jalur arteri di kawasan Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pagi (12/1). Akibatnya, banyak pemotor yang terjebak banjir masuk ke tol via Gerbang Tol Tarumajaya Bekasi arah Jakarta. Kainduk PJR Cikampek AKP Sandy Titah Nugroho menyebut pemotor tersebut masuk tol dengan pengawalan anggota PJR. Diskresi dilakukan mengingat kondisi ‘Force Majeure’ atau di luar kahar.

Terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan banjir di jalur arteri sudah surut sore (12/1). Dia memastikan ruas jalan itu sudah bisa dilalui. “Saat ini (banjir) sudah surut, cuma masih ada genangan. Sekarang sudah bisa dilewati (kendaraan),” kata Dodi dihubungi detikcom sekitar pukul 17.00 WIB (12/1).

Pemerintah Segera Gugat Perdata Enam Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra
  • Pemerintah Gugat Perdata Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6964b92c5bf27/pemerintah-segera-gugat-perdata-enam-perusahaan-penyebab-banjir-sumatra

Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan besar. Gugatan ini diajukan karena aktivitas perusahaan tersebut diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra. Selain gugatan, kementerian juga tengah melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 perusahaan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Proses audit ini ditargetkan selesai dalam tiga bulan untuk menentukan tersangka. Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga menemukan 12 perusahaan yang diduga kuat menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai.

Prabowo Sebut RI Bakal Segera Kantongi Investasi Hilirisasi Rp 101 Triliun
  • Target Investasi Proyek Hilirisasi Energi
  • https://katadata.co.id/berita/energi/696510867d1e3/prabowo-sebut-ri-bakal-segera-kantongi-investasi-hilirisasi-rp-101-triliu

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target investasi proyek hilirisasi energi sebesar US$ 6 miliar (sekitar Rp 101 triliun) dengan harapan 6‑11 proyek akan segera berjalan. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar. Prabowo mengatakan Indonesia diberi karunia yang luar biasa berupa sumber energi yang sangat besar, antara lain dalam hal cadangan batu bara yang merupakan salah satu terbesar di dunia.

Presiden Prabowo menekankan potensi besar Indonesia dalam sumber energi seperti batu bara, kelapa sawit, panas bumi, air, dan matahari, serta pentingnya mengolah batu bara menjadi gas substitusi LPG. Pemerintah menargetkan swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun ke depan, dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan tersebut.

Mobil China Diprediksi Kuasai Sepertiga Pasar Global dalam Lima Tahun
  • Pasar Global Otomotif
  • https://otomotif.kompas.com/read/2026/01/12/094200315/mobil-china-diprediksi-kuasai-sepertiga-pasar-global-dalam-lima-tahun

Industri otomotif global diperkirakan memasuki fase pergeseran kekuatan baru. Produsen mobil asal China disebut berpeluang menguasai hingga sepertiga pasar dunia dalam lima tahun mendatang, menantang dominasi lama seperti Toyota. Mengutip Carscoops, laju ekspansi merek China ke berbagai kawasan dinilai semakin solid, didukung kemampuan elektrifikasi, efisiensi biaya, serta peningkatan kapasitas produksi di luar negeri. Perubahan ini tidak lagi dipandang sebagai gangguan sesaat, melainkan penataan ulang peta industri otomotif global.

Dalam proyeksi terbarunya, UBS mencatat pasar luar China kini berkontribusi sekitar 20 persen terhadap total penjualan industri otomotif China. Bahkan, pada sejumlah produsen, pasar ekspor menyumbang hingga separuh dari total keuntungan. Perkiraan ini tetap dipertahankan UBS sejak dua tahun terakhir, meskipun produsen mobil China terus menambah fasilitas produksi di Eropa. Di sisi lain, beberapa pabrikan otomotif konvensional justru mulai meninjau ulang strategi kendaraan listrik mereka akibat tekanan laba dan melambatnya permintaan.

Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut strategi jangka panjang China dalam kendaraan listrik mulai memperlihatkan hasil. Integrasi vertikal, penguasaan teknologi inti, serta pembangunan rantai pasok secara agresif menjadi fondasi utama pertumbuhan tersebut. Pendekatan ini bukan hanya memberikan keunggulan biaya, tetapi juga mempermudah produsen China meningkatkan volume produksi sekaligus merespons perubahan pasar dengan cepat.

Aturan Baru 2026: Utang Pinjol Tak Boleh Lebih 30% dari Penghasilan
  • Pembatasan Utang Pinjol Tidak Boleh Melebihi 30%
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260112081839-17-701445/aturan-baru-2026-utang-pinjol-tak-boleh-lebih-30-dari-penghasilan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan peminjaman fintech peer to peer (P2P) lending guna menekan angka kredit macet. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya telah menentukan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan dalam SEOJK 19/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI sebagai turunan dari POJK 40/2024. OJK terus mengawal implementasinya secara bertahap, yang diperketat menjadi 30% pada tahun 2026. Saat ini, fokus dilakukan pada penguatan pengawasan dan kesiapan industri, khususnya pematangan sistem penilaian risiko dan credit scoring, agar transisi menuju batas 30% dapat berjalan efektif tanpa mengganggu penyaluran pendanaan. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan, baik offsite maupun onsite.

Blokir Sementara Grok, Menkomdigi: Demi Lindungi Perempuan dan Anak
  • Pemblokiran Aplikasi AI GROK
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/12/09315311/blokir-sementara-grok-menkomdigi-demi-lindungi-perempuan-dan-anak?source=headline

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemblokiran akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI), merupakan upaya pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak. Meutya mengatakan, praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara. Menurut Meutya, penyalahgunaan AI untuk membuat konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai kemanusiaan.

Kebijakan pemutusan akses ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam aturan tersebut, setiap platform wajib memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI). Kebijakan ini diambil menyusul temuan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

‘Lingkaran Setan’ Suap Pajak: WP, Konsultan, dan Pejabat DJP
  • Suap Pajak
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260112/259/1943461/lingkaran-setan-suap-pajak-wp-konsultan-dan-pejabat-djp

Sudah sekian tahun reformasi pajak digulirkan, akan tetapi pejabat atau petugas pajak yang berurusan dengan lembaga penegak hukum terus saja terjadi. Padahal, salah satu pilar reformasi pajak adalah perbaikan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak alias DJP. Perbaikan governance ini diharapkan bisa mendorong proses bisnis di otoritas pajak bisa berlangsung secara transparan, akuntabel dan yang paling penting bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat dan fiskus di Jakarta Utara mengindikasikan masih adanya celah dalam reformasi perpajakan. Perbaikan proses bisnis yang selama ini digembar-gemborkan belum mampu menekan praktik koruptif di lingkaran petugas pajak.

Penyaluran Kredit Masih Lesu hingga November 2025 Meski Suku Bunga Mulai Turun
  • Penyaluran Kredit Masih Lesu
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/69609ba99cf24/penyaluran-kredit-masih-lesu-hingga-november-2025-meski-suku-bunga-mulai-turun

Penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 7,74%, dengan kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih kencang mencapai 12,03% secara tahunan. Kondisi perbankan dinilai sehat dan memiliki ketahanan yang kuat, tercermin dari likuiditas yang memadai serta kualitas kredit yang terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah (NPL) yang turun dan rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di tingkat tinggi.

Pertumbuhan kredit terjadi meskipun suku bunga telah mengalami penurunan, sementara OJK memproyeksikan kinerja perbankan ke depan akan tetap solid. Proyeksi tersebut didukung oleh kualitas kredit yang terjaga dan permodalan kuat, namun tetap bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional.

Dirut Bulog Tegaskan Siap Salurkan SPHP Jagung 500 Ribu Ton di 2026
  • SPHP Jagung 500 Ribu Ton di 2026
  • Berita Onlinehttps://www.antaranews.com/berita/5345213/dirut-bulog-tegaskan-siap-salurkan-sphp-jagung-500-ribu-ton-di-2026?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan pihaknya menyalurkan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung sebanyak 500 ribu ton sepanjang 2026 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat peternak. Selain penyaluran SPHP, Bulog juga menargetkan penyerapan jagung nasional sebesar 1 juta ton sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan strategis negara. Untuk mencapai target penyerapan jagung tersebut, Rizal mengaku jika Bulog akan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mendukung kelancaran proses serapan produksi petani.

Dirut Bulog: Bencana Sumatera Tak Ganggu Target Serap 4 Juta Ton Beras
  • Target Pernyerapan Berasn Nasional Tahun 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5345785/dirut-bulog-bencana-sumatera-tak-ganggu-target-serap-4-juta-ton-beras

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera tidak mengganggu target penyerapan beras nasional 4 juta ton sepanjang tahun 2026, sebagaimana penugasan pemerintah. Rizal memastikan target tetap tercapai karena pemerintah menyiapkan langkah pemulihan sawah terdampak melalui pompanisasi serta dukungan pembiayaan penuh dari Kementerian Pertanian yang berjalan terukur. Menurut Rizal, Menteri Pertanian telah memastikan kerusakan lahan di Sumatera dapat dipulihkan cepat, bahkan langsung ditindaklanjuti saat kunjungan kerja ke Banda Aceh dan Sumatera Utara untuk menjaga produksi beras nasional.

Bulog Usulkan Pembelian Beras SPHP di Atas Dua Pack per Orang
  • Penyaluran Beras SHPH
  • https://news.republika.co.id/berita/t8pxp84430000/bulog-usulkan-pembelian-beras-sphp-di-atas-dua-pack-per-orang

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan distribusi dan memperluas akses pangan terjangkau.

Kebijakan pembelian beras SPHP di atas dua pack sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi seluruh masyarakat. Rizal menegaskan kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat distribusi beras program SPHP, yang mana sepanjang 2025 realisasi beras subsidi mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.

Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton dengan distribusi berkelanjutan sepanjang tahun tanpa terputus. Evaluasi menunjukkan distribusi SPHP sebelumnya belum optimal karena terfragmentasi dan sempat terhenti beberapa bulan, sehingga realisasi jauh dari target pemerintah. Ke depan, mekanisme distribusi SPHP tetap sama namun lebih fleksibel, terutama dalam jumlah pembelian per orang agar penyaluran lebih efektif dan merata.

Rupiah Hadapi Beban Berat di 2026, Dolar Bisa di Atas Rp16.800
  • 2026, Kurs Rupiah
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260112064526-17-701418/rupiah-hadapi-beban-berat-di-2026-dolar-bisa-di-atas-rp16800

Sepanjang tahun ini, tim ekonom BCA memperkirakan, skenaro terbaik atau best-case bagi kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp 16.565/US$, base cast di level Rp 16.842/US$, dan worst case Rp 17.334/US$. Head of Banking Research and Analytics Economy BCA Victor George Petrus Matindas mengungkapkan setidaknya ada tiga faktor yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah hingga berpotensi bergerak di kisaran atas Rp 16.800/US$, yaitu pelebaran defisit fiskal, tekanan inflasi, dan pelemahan surplus neraca perdagangan.

Dari sisi fiskal, investor global mengkhawatirkan tekanan defisit APBN kembali membengkak. Pada 2025, realisasi defisit APBN 2025 senilai Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% produk domestik bruto (PDB). Defisit itu sekitar 112,8% dari target dalam UU APBN 2025. Defisit yang melebar akan membuat biaya penerbitan obligasi pemerintah makin tinggi. Hal ini berpotensi menekan aliran modal asing masuk yang dibutuhkan untuk memperkuat pasokan dolar di dalam negeri. Mengutip catatan Bank Indonesia (BI), pada pekan pertama tahun ini, data transaksi 5 – 8 Januari 2026, aliran modal asing telah keluar Rp 1,38 triliun dari pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Faktor kedua, dari sisi inflasi, ada potensi pembengkakan ke level atas 3%. Selain karena terdorong faktor kenaikan harga emas juga ada efek rendahnya baseline tekanan inflasi pada kuartal I-2025 akibat insentif diskon listrik. Terakhir, pelemahan surplus neraca perdagangan, dipicu oleh potensi oversupply pasokan barang dari China di tingkat global, hingga normalisasi permintaan negara-negara mitra dagang yang tak terlepas dari lemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mereka.

Pilkada Lewat DPRD: Partai Vs Publik
  • Hasil Survey, Penolakan Pilkada oleh DPRD, Pilkada, Pilkada oleh DPRD
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/12/06050041/pilkada-lewat-dprd--partai-vs-publik?page=all#page2

Dinamika perpolitikan pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya dua kubu antara partai politik dan publik. Usulan Pilkada melalui DPRD didukung oleh mayoritas partai politik di DPR namun di satu sisi akademisi, pengamat, aktivis pro demokrasi, dan masyarakat menolak tegas. Kelompok ini menilai mekanisme tersebut sebagai kemunduran masa pra-reformasi yang mengikis demokrasi langsung yang telah berjalan selama dua dekade.

Hasil survei LSI (Oktober 2025, 1.200 responden, margin of error 2,9%) menunjukkan 66,1% publik menolak Pilkada via DPRD, hanya 28,6% mendukung, dan 5,3% tidak menjawab. Penolakan bersifat lintas gender, domisili, pendidikan, pendapatan, dan generasi. Generasi Z paling keras menolak (84%), disusul Milenial (71,4%), Gen X (60%), dan Baby Boomers (63%). Sikap ini juga konsisten lintas preferensi politik: pemilih Anies (60,9%), Ganjar (77,5%), dan Prabowo (67,1%) sama-sama menolak.

Alasan penolakan publik berakar pada pengalaman demokrasi langsung sejak 2005, rendahnya kepercayaan terhadap DPRD dan partai politik, serta persepsi bahwa Pilkada langsung adalah hak rakyat dan simbol kedaulatan. Mekanisme ini memberi kontrol nyata atas kepala daerah, memungkinkan rakyat “menghukum” pemimpin yang gagal. Mengabaikan suara mayoritas berarti mengikis legitimasi sosial dan membuka jalan bagi democratic backsliding, sebagaimana diingatkan Levitsky dan Ziblatt. Temuan LSI menjadi alarm agar elite politik menahan diri dan menjaga integritas demokrasi.

Yogyakarta Pantau Potensi Superflu Pasca-Liburan Panjang
  • Superflu, Virus Baru
  • https://www.tempo.co/sains/yogyakarta-pantau-potensi-superflu-pasca-liburan-panjang-2106303

Penyakit influenza varian baru yang dikenal sebagai superflu tidak memiliki tingkat kegawatan seperti COVID-19, namun demikian masyarakat diminta tetap waspada, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga daya tahan tubuh, serta mencukupi waktu istirahat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, mengatakan superflu merupakan penyakit menular yang mudah menyebar. Kerentanan terutama pada kelompok lansia, anak-anak, serta penderita penyakit penyerta (komorbid). Adapun potensi lonjakan kasus setelah libur panjang dan meningkatnya mobilitas wisatawan masih terus dipantau. Secara nasional, jumlah kasus superflu yang terkonfirmasi hingga akhir 2025 tercatat lebih dari 60 kasus dan tersebar di sejumlah provinsi. 

Dosen Mikrobiologi FK-KMK UGM, Tri Wibawa, mengatakan bahwa virus Influenza A ”subclade” K secara genetik memiliki perbedaan dengan virus yang sebelumnya bersirkulasi. Meskipun begitu, dapat dipastikan bahwa subclade K ini tetap memiliki kekerabatan yang dekat dengan virus flu musiman yang kerap dialami oleh banyak orang. 

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Tetap Ingin Pilkada Langsung
  • https://www.kompas.id/artikel/jajak-pendapat-kompas-773-persen-publik-tetap-ingin-pilkada-langsung

Hasil jajak pendapat “Kompas” yag diselenggarakan Desember lalu menunjukkan konsistensi publik menolak pilkada oleh DPRD. Mayoritas publik tetap menghendaki pilkada langsung yakni sebanyak 77,3 persen dan hanya 5,6 persen saja yang memilih pilkada oleh DPRD.

Jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak. Pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian 4,24 persen.

Mayoritas dukungan terhadap pelaksanaan pilkada langsung juga tampak di kalangan pemilih partai-partai politik yang sebelumnya mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD. Tercatat, lebih dari separuh pemilih Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem pada Pemilu 2024 menyatakan pilihan mereka tetap mendukung mekanisme pilkada langsung.

Kredit Macet Pinjol Melonjak, Sektor Produktif Mendominasi
  • 2025, Kredit Daring
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/11/214400126/kredit-macet-pinjol-melonjak-sektor-produktif-mendominasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 24 penyelenggara pinjaman daring (pindar) alias pinjol dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5 persen per November 2025. Jumlah pinjol dengan tingkat pembiayaan macet yang tinggi tersebut didominasi oleh pembiayaan segmen produktif. Secara total industri, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 4,33 persen pada November 2025. Angka ini melonjak dari tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada Oktober 2025 sebesar 2,76 persen.

Data OJK menunjukkan outstanding pembiayaan pinjaman daring pada November 2025 tercatat senilai Rp 94,85 miliar. Jumlah tersebut tumbuh 25,45 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini sedikit melandai dibandingkan bulan sebelumnya atau pada Oktober 2025 dengan pertumbuhan sebesar 23,86 persen secara tahunan.

Membidik Masa Depan Siswa Sekolah Rakyat Lewat Kurikulum Non Akademik
  • Kurikulum Non Akademik, Sekolah Rakyat
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8301938/membidik-masa-depan-siswa-sekolah-rakyat-lewat-kurikulum-non-akademik?utm_source=whatsapp

rogram Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto kini menjadi wajah nyata kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat marjinal. Program ini tidak hanya hadir sebagai akses pendidikan gratis, tetapi juga sebagai implementasi dari salah satu misi penting Asta Cita. Tepatnya poin nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka pintu pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berada di kategori kemiskinan ekstrem (desil 1 dan 2).

Salah satu isu kunci yang muncul dalam diskusi publik adalah pentingnya kurikulum non akademik di Sekolah Rakyat. Kurikulum ini dilengkapi dengan pendidikan karakter untuk siswa. Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut pihaknya tidak merekrut guru pendidikan karakter, melainkan Kemensos dibantu oleh Kementerian Agama RI.

Kurikulum semacam ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di komunitas marginal, sesuatu yang selama ini sering menjadi ‘lubang’ dalam pendidikan konvensional. saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi dengan daya tampung 15.820 siswa yang terbagi dalam sekitar 638 rombongan belajar. Penyelenggaraan pendidikan tersebut didukung oleh 10.500 guru serta 4.442 tenaga kependidikan.

Target Meleset! Penunggak Pajak Jumbo Hanya Setor Rp13,1 Triliun Sampai Akhir 2025
  • 2025, Penunggak Pajak
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260112/259/1943411/target-meleset-penunggak-pajak-jumbo-hanya-setor-rp131-triliun-sampai-akhir-2025

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pencairan dari sekitar 200 penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 hanya Rp13,1 triliun. Nilai pencairan tunggakan itu di bawah target otoritas pajak yang awalnya Rp20 triliun khusus untuk 2025. Secara total, kewajiban terutang dari penunggak pajak besar berkekuatan hukum tetap (inkrah) itu sekitar Rp60 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melanjutkan penagihan kewajiban terutang pajak dari penunggak besar itu. Caranya dengan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan ke luar negeri hingga penyanderaan. Ditjen Pajak juga akan mengejar tunggakan penerimaan negara yang masih berproses di pengadilan karena upaya hukum oleh WP terkait.

Pada pemberitaan sebelumnya, 200 penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya. Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH). Ada juga 5 WP yang dilakukan asset tracing, 9 dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pemilik manfaatnya, serta 1 disandera.

Pemerintah DKI Jakarta Anggarkan Rp 100 M Bongkar Tiang Monorel di Kuningan
  • Anggaran Pembongkaran Tiang Monorel
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69638a47998d7/pemerintah-dki-jakarta-anggarkan-rp-100-m-bongkar-tiang-monorel-di-kuningan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana Rp100 miliar untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said. Dana tersebut tidak hanya untuk pembongkaran, tetapi juga untuk perbaikan serta penataan jalan dan trotoar.

Proses pembongkaran tiang monorel ini menjadi prioritas atas permintaan gubernur terdahulu, Sutiyoso. Gubernur Pramono Anung akan mengundang Sutiyoso untuk menyaksikan proses tersebut karena proyek itu menjadi beban pribadi baginya. Proyek monorel yang dimulai pada era Gubernur Sutiyoso ini sempat terhenti karena masalah pendanaan. Upaya untuk melanjutkan pembangunan pada era Gubernur Jokowi pun kembali gagal akibat sengketa antarperusahaan.

Bulog akan Ekspor 1 Juta Ton Beras Premium Tahun Ini
  • Ekspor 1 Juta Ton Beras Premium
  • https://katadata.co.id/berita/industri/69643cd56a6e0/bulog-akan-ekspor-1-juta-ton-beras-premium-tahun-ini

Perum Bulog menyiapkan 1 juta ton beras kualitas premium untuk diekspor sebagai tindak lanjut atas tercapainya swasembada pangan. Rencana ini menjadi agenda utama untuk mematangkan strategi pelaksanaan secara menyeluruh.

Kebijakan ekspor tersebut dipastikan tidak akan mengganggu ketersediaan pasokan dalam negeri karena stok Bulog saat ini mencapai sekitar 3,25 juta ton. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia telah mencapai swasembada beras yang ditandai dengan peningkatan stok nasional secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Cadangan beras yang ada saat ini dikalkulasikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional selama hampir lima bulan.

Satgas Nasional Pascabencana Resmi Berkedudukan di Banda
  • Banjir Sumatera, Penanggulangan Bencana, Satgas Nasional Pascabencana di Sumatera
  • https://rmol.id/nusantara/read/2026/01/11/693469/satgas-nasional-pascabencana-resmi-berkedudukan-di-banda-aceh

Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan segera mengoperasikan Posko Induk di Banda Aceh. Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah pascabencana dan menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional, didampingi Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, penetapan Aceh sebagai lokasi posko utama didasarkan pada tingkat kerusakan dan dampak bencana yang paling besar dibanding wilayah lain, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang juga terdampak signifikan.

Safrizal mengaku telah mendapat mandat langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pendampingan penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini. Selama masa tersebut, jajaran Kemendagri melakukan langkah standby force serta pendampingan intensif sejak fase awal tanggap darurat.

Terkait Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ini Perintah Ketum PDIP Megawati
  • Pilkada, Pilkada oleh DPRD, Sikap Politik PDIP
  • https://news.republika.co.id/berita/t8obpg377/terkait-wacana-pilkada-lewat-dprd-ini-perintah-ketum-pdip-megawati

PDIP menggelar Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10 Januari 2026). Dalam pertemuan itu, partai membahas dan menentukan sikap atas wacana pilkada yang dilakukan oleh DPRD.

Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk menjaga prinsip kedaulatan yang dihasilkan dari reformasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto “Ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye”.

Namun sampai dengan saat ini PDIP belum secara resmi menentukan sikapnya atas wacana tersebut. Hal ini akan dibahas dalam rakernas yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin (12/1/2026). PDIP telah mengundang berbagai kelompok dari internal partai untuk membahas isu tersebut guna menghasilkan keputusan politik yang menjaga demokrasi dengan melibatkan partisipasi rakyat secara luas, melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Sikap dari PDIP terkait hal ini akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas.

Nadiem Makarim Akan Hadapi Putusan Sela Sidang Chromebook Hari Ini
  • Putusan Sela Sidang Dugaan Korupsi Chromebook
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/12/05372271/nadiem-makarim-akan-hadapi-putusan-sela-sidang-chromebook-hari-ini?page=1

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dilanjutkan pada hari ini, Senin (12/6/2026). Agenda sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela alias penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim lanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Hakim pun meminta agar jaksa menghadirkan Nadiem dalam sidang hari ini.

Pada Senin (5/1/2026), Nadiem menjalani dua agenda sidang secara berurutan, pembacaan dakwaan dan membacakan eksepsi. Ia didakwa telah merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun. Nadiem dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia. Ia disebut memberikan arahan dan perintah agar pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.

Usai didakwa merugikan negara sekaligus memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar, Nadiem langsung menjalani sidang pembacaan nota perlawanan atau eksepsi. Ia pun membantah tudingan jaksa. Nadiem menilai, dakwaan jaksa tidak lengkap dan jelas untuk menunjukkan unsur memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar.

Pakar Peringatkan KUHP-KUHAP Berpotensi Abuse of Power dan Diguyur Gugatan
  • Potensi Banyak Gugatan KUHP-KUHAP
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/848800/pakar-peringatkan-kuhp-kuhap-berpotensi-abuse-of-power-dan-diguyur-gugatan#google_vignette

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Airlangga, Mohammad Syaiful Aris memprediksi akan adanya gelombang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Menurut Aris, kemungkinan dan potensi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat yang dijamin konstitusi. Aris menekankan perubahan KUHP dan KUHAP baru seharusnya berkorelasi langsung dengan penguatan kedaulatan hukum dan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945.

Selain itu, Aris juga menyoroti ketimpangan masa persiapan antara kedua undang-undang tersebut. UU KUHP memiliki masa transisi tiga tahun sejak disahkan pada 2023, sementara UU KUHAP baru disahkan pada November 2025 dan langsung berlaku Januari 2026. Meski dalam hukum dikenal asas fictie hukum atau een ieder wordt geacht de wet te kennen (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang), Aris mengingatkan bahwa persiapan matang sangat krusial agar tidak menimbulkan kekacauan di lapangan. Di samping itu, Aris bahkan memberikan peringatan keras terkait kesiapan infrastruktur negara dalam menjalankan aturan yang mengatur ratusan pasal tersebut. Terkait kekhawatiran publik mengenai pasal-pasal yang berpotensi menggerus kebebasan sipil, Aris mengakui bahwa hukum pidana belakangan ini rentan digunakan sebagai alat kontrol sosial politik ketimbang instrumen perlindungan warga. Ia menyoroti kerentanan pada isu lingkungan hidup dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mekanisme sanksi yang tegas bagi aparat yang salah menggunakan kewenangan dalam KUHAP baru ini demi menjaga prinsip kehati-hatian.

Ini Peran Yaqut Cholil Qoumas dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji
  • Kasus Korupsi Kuota Haji, Peran Yaqut Cholil Qoumas
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/848901/ini-peran-yaqut-cholil-qoumas-dalam-dugaan-korupsi-kuota-haji

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu membeberkan peran dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex. Asep menjelaskan bahwa Yaqut selaku Menteri Agama saat itu berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, berdasarkan ketentuan undang-undang, alokasi kuota tambahan seharusnya didominasi jemaah haji reguler dengan total 92% dan haji khusus hanya memperoleh 8%.

Menurut Asep, kebijakan pembagian kuota tersebut menjadi titik awal penyimpangan dalam perkara ini karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pembagian 10.000 banding 10.000 itulah yang kemudian menjadi dasar penelusuran penyidik KPK. Selain Yaqut, KPK juga menemukan keterlibatan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz, dalam proses tersebut. Asep menyebut Gus Alex ikut terlibat langsung dalam tahapan pembagian kuota tambahan haji. Lebih jauh, Asep mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan, KPK menemukan adanya dugaan aliran dana dalam rangkaian proses pembagian kuota tersebut. Dugaan aliran uang itu antara lain berbentuk kickback yang kini masih terus didalami oleh penyidik. Sebagai informasi, tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah tersebut diperoleh Indonesia melalui upaya diplomasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Kerajaan Arab Saudi. Pada Oktober 2023, Jokowi secara langsung melobi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menambah kuota haji Indonesia.

Temuan Purbaya: Baja dan Sawit RI Laris, tapi Pajaknya Bocor Bertahun-tahun…
  • Kebocoran Pajak
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/09/071500526/temuan-purbaya--baja-dan-sawit-ri-laris-tapi-pajaknya-bocor-bertahun-tahun-

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Purbaya menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini luput dari pengawasan, termasuk yang dijalankan oleh perusahaan asing.

Purbaya mengungkapkan, perhatian terhadap kebocoran pajak ini juga mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Prabowo menyindir kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena masih adanya praktik penghindaran pajak yang berlangsung lama tanpa terdeteksi.

Purbaya menegaskan, dari satu kelompok wajib pajak yang mulai patuh, penerimaan negara dapat bertambah lebih dari Rp 4 triliun per tahun. Selain industri baja dan bahan bangunan, Purbaya juga mengungkap temuan awal praktik under invoicing di sektor sawit. Sejumlah perusahaan besar diduga hanya melaporkan sebagian nilai ekspor sebenarnya.

Search