dicetak pada tanggal: 22 April 2026 11:10 PM

KPK: THR Kepala Daerah ke Forkopimda Masif di Sejumlah Daerah
  • Kasus THR ke Forkopimda
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260422081012-12-1350624/kpk-thr-kepala-daerah-ke-forkopimda-masif-di-sejumlah-daerah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh kepala daerah ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup masif terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Budi mencontohkan modus tersebut diketahui terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kemudian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah hingga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK akan terus menelusuri aliran uang, terutama terkait pemberian THR kepada Forkopimda.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Forkopimda kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota, sementara Forkopimda provinsi dipimpin gubernur. Sedangkan anggotanya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah.

Sebelumnya, KPK melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) pada 2026 ini. Modus dugaan pemberian THR kepada forkopimda pada mulanya diketahui dari OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Setelah itu, KPK menyampaikan adanya modus serupa yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Rosan: Investasi Rp498,7 T Masuk RI, Serap 700 Ribu Tenaga Kerja Baru
  • Realisasi Investasi Indonesia Kuartal I-2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260421195535-92-1350544/rosan-investasi-rp4987-t-masuk-ri-serap-700-ribu-tenaga-kerja-baru

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,79 triliun, melampaui target pemerintah sebesar Rp497 triliun atau 100,36 persen. Capaian ini juga tumbuh 7,22 persen secara tahunan (year-on-year), menunjukkan tren positif dalam iklim investasi nasional. Selain itu, investasi tersebut berhasil menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja, meningkat hampir 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komposisi investasi antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) relatif seimbang, dengan PMDN sekitar 49,89 persen dan PMA mencapai Rp249,94 triliun. Dari sisi wilayah, investasi juga tersebar cukup merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dengan kontribusi luar Jawa sedikit lebih tinggi. Lima daerah dengan realisasi investasi terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dari sisi sumber negara, investasi asing didominasi oleh Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang. Sektor industri logam dasar dan barang logam menjadi penyumbang terbesar, diikuti sektor jasa, pertambangan, perumahan, serta transportasi dan telekomunikasi. Pemerintah menilai capaian ini sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi, dan laporan lebih rinci akan segera disampaikan kepada publik.

84 Persen PRT Perempuan, Menteri PPPA Harap Pengesahan UU PPRT Cegah Praktik Pekerja Anak
  • Pengesahan UU PPRT
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/21/20080091/84-persen-prt-perempuan-menteri-pppa-harap-pengesahan-uu-pprt-cegah-praktik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa 84 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia adalah perempuan. Selain itu, Arifah menyampaikan sekitar 20,09 persen atau 143.000 PRT merupakan anak di bawah usia 18 tahun.

Arifah menuturkan, UU PPRT juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi perawatan (care economy) serta pengakuan terhadap kerja perawatan yang dilakukan oleh PRT, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, dan penyandang disabilitas. Ia memastikan bahwa PRT yang mayoritas perempuan akan mendapatkan akses layanan dan pendampingan yang responsif, komprehensif, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

Garis besar poin-poin aturan dalam RUU PPRT ini memuat banyak hal, di antaranya soal PRT yang harus mendapatkan hak jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan atau yang dikenal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU PPRT juga mengatur perusahaan penempatan PRT tidak boleh memotong upah PRT. Terkait pencegahan kekerasan terhadap PRT, UU PPRT mengatur agar pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) turut menjaga PRT di lingkungannya. Soal usia, PRT harus berumur minimal 18 tahun kecuali sudah dipekerjakan sebelum RUU ini sah menjadi undang-undang.

Menkeu Purbaya: S&P Pastikan Rating Utang RI Tetap BBB hingga 2028
  • Peringkat Utang Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260421193719-532-1350541/menkeu-purbaya-sp-pastikan-rating-utang-ri-tetap-bbb-hingga-2028

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global Ratings akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil setidaknya dalam dua tahun ke depan. Kepastian ini diperoleh setelah pertemuan di Washington DC, di mana S&P menyatakan tidak ada perubahan rating dalam waktu dekat dan berencana mengunjungi Indonesia untuk mendalami kebijakan pemerintah lebih lanjut.

Meski demikian, sebelumnya S&P sempat memberikan peringatan terkait risiko fiskal Indonesia, terutama akibat meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang berpotensi melampaui ambang batas 15 persen dari pendapatan negara. Selain itu, defisit fiskal Indonesia yang mendekati batas maksimal 3 persen terhadap PDB juga menjadi perhatian, terutama karena pendapatan negara yang belum sepenuhnya pulih.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat kondisi fiskal, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak. Purbaya optimistis langkah ini dapat menjaga stabilitas kredit Indonesia sekaligus merespons kekhawatiran investor global terhadap ketahanan fiskal dalam jangka menengah.

Harga Plastik Melonjak, Industri Mulai Lirik Kemasan Berbahan Kertas
  • Kenaikan Permintaan Kemasan Kertas
  • https://industri.kontan.co.id/news/harga-plastik-melonjak-industri-mulai-lirik-kemasan-berbahan-kertas?source=home_terbaru

Lonjakan harga bahan baku plastik mulai menekan berbagai sektor industri, dari makanan dan minuman hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan ini dipicu oleh mahalnya minyak mentah, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik, yang berujung pada meningkatnya biaya produksi kemasan plastik. Tekanan tersebut mendorong pelaku usaha mencari alternatif lebih ekonomis. Salah satunya adalah kemasan berbahan kertas yang kini semakin diminati pasar.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh produsen kemasan kertas cokelat, PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO). Direktur Utama ALDO Herwanto Sutanto mengungkapkan, permintaan kemasan berbasis kertas sebagai pengganti plastik terus meningkat, terutama untuk kebutuhan kemasan makanan. Ia menjelaskan, sejak awal tahun, penjualan meningkat sekitar 20 persen hingga 30 persen. Jika ketegangan geopolitik berlanjut, Herwanto memperkirakan lonjakan permintaan bisa semakin tinggi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Tren serupa juga dirasakan PT Payung Rejeki Indonesia, produsen kemasan kertas merek Grade. Marketing Manager PT Payung Rejeki Indonesia Adrian Nada mengatakan, lonjakan paling terasa datang dari segmen UMKM, khususnya pelaku usaha makanan seperti penjual gorengan dan minuman yang mulai beralih ke kemasan kertas. Peralihan ini menandai perubahan pola konsumsi kemasan di tengah tekanan biaya dan pasokan plastik, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi industri kemasan berbasis kertas.

Proyek Sampah Jadi Listrik Dikebut, Target Konstruksi Mulai 7 Minggu Lagi
  • Pengelolaan Sampah Menjadi Energi
  • https://finance.detik.com/energi/d-8454849/proyek-sampah-jadi-listrik-dikebut-target-konstruksi-mulai-7-minggu-lagi

Pemerintah mempercepat pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai respons terhadap kondisi darurat sampah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa proyek ini merupakan arahan langsung Presiden dan ditargetkan mulai tahap konstruksi dalam waktu maksimal tujuh minggu. Langkah ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penumpukan sampah yang semakin mengkhawatirkan.

Sebagai bagian dari percepatan, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Proyek ini melibatkan perusahaan pengelola energi dan sampah untuk mengubah limbah menjadi sumber listrik, sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat berkontribusi menyelesaikan sekitar 24–25 persen permasalahan sampah jika seluruh 32 aglomerasi selesai dikembangkan. Selain itu, pemerintah juga menegaskan akan mengambil alih proyek jika terjadi keterlambatan, guna memastikan implementasi berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah nasional.

Selat Hormuz Masih Panas, 30 Negara Berkumpul di London Susun Rencana Militer Besar
  • Selat Hormuz
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/04/22/085100470/selat-hormuz-masih-panas-30-negara-berkumpul-di-london-susun-rencana

Inggris menjadi tuan rumah bagi para perencana militer dari lebih dari 30 negara untuk membahas misi di Selat Hormuz. Pertemuan yang digelar mulai Rabu (22/4/2026) ini sedianya berlangsung selama dua hari dan bertujuan untuk mematangkan rencana pengamanan jalur vital tersebut. Misi ini dipimpin oleh Inggris dan Perancis dengan fokus utama melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sebagaimana dilansir The Guardian. 

Harga Minyak Naik, Mendag: CPO Ada, tapi Plastiknya Mahal
  • Harga Minyak Goreng Naik
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/22/063700026/harga-minyak-naik-mendag--cpo-ada-tapi-plastiknya-mahal

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut harga minyak goreng kemasan atau premium naik imbas kemahalan harga plastik. Busan telah memastikan ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku minyak goreng tidak ada masalah. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per hari ini rata-rata nasional harga minyak goreng premium sudah hampir Rp22.000 per liter.

Menurut Busan, persoalan kemahalan harga plastik harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan pelaku industri plastik. Menurutnya, mereka menyatakan terus memproduksi plastik dengan bahan baku impor yang juga diupayakan pemerintah datang dari luar negeri. Busan berharap produksi plastik bisa terus berjalan dan tidak menghadapi kendala. Ketika pasokan bahan baku dan produksi sudah berjalan normal, maka harga plastik di pasar juga harus turun.

Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng kemasan premium per hari ini di angka Rp21.796 per liter. Padahal, pada 25 Maret lalu, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium di angka Rp21.237 per liter. Sementara, harga minyak goreng sawit curah per 21 April terpantau di angka Rp19.474 per liter. Pada 25 Maret lalu, harga minyak goreng curah terpantau masih di angka Rp18.975 per liter.

Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Rencana Pajak Online di Kuartal II
  • Rencana Pajak Marketplace
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260421204036-532-1350558/menkeu-purbaya-buka-suara-soal-rencana-pajak-online-di-kuartal-ii#goog_rewarded

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap rencana pemungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026 tengah dipertimbangkan, agar pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pelaku usaha di platform digital. Purbaya mengatakan penerapan pajak tersebut masih melihat kondisi daya beli masyarakat setelah kuartal II berakhir. Jika daya beli belum pulih, ia akan menghindari penerapannya.

Ia menyebut rencana tersebut juga merespons keluhan pedagang pasar tradisional yang merasa kalah bersaing dengan pedagang online. Menurut dia, kebijakan ini bukan semata untuk menambah penerimaan negara. Selain itu, Purbaya optimistis penerimaan pajak dalam sembilan bulan ke depan akan meningkat. Ia mengatakan pemerintah akan kembali mendorong pertumbuhan penerimaan dalam beberapa pekan ke depan.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online. Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut. Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

IMF dan Bank Dunia Ingatkan RI soal Subsidi, Purbaya Tegaskan APBN Aman
  • IMF dan Bank Dunia Ingatkan RI Soal Subsidi
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/22/083000526/imf-dan-bank-dunia-ingatkan-ri-soal-subsidi-purbaya-tegaskan-apbn-aman?source=headline

Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia terkait kebijakan subsidi yang dinilai berpotensi membebani anggaran negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kedua lembaga tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak berlebihan dalam menggelontorkan subsidi, guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya menegaskan bahwa kebijakan subsidi Indonesia selama ini sudah terukur dan tidak diberikan secara berlebihan. Pemerintah, kata dia, hanya memberikan subsidi pada jenis bahan bakar tertentu, sementara harga lainnya diserahkan ke mekanisme pasar. Ia menambahkan, pengelolaan subsidi tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal jangka panjang.

Harga Resin Naik, Industri Plastik Jaga Operasional Tetap Stabil
  • Kenaikan Harga Plastik
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260422/12/1968360/harga-resin-naik-industri-plastik-jaga-operasional-tetap-stabil

Lonjakan harga resin yang dipicu gangguan pasokan global mendorong pelaku industri plastik hilir melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas rantai pasok domestik. Kesinambungan operasional tetap dijaga untuk memastikan rantai pasok berbagai sektor tetap berjalan. Kenaikan harga bahan baku tersebut tidak terlepas dari terganggunya distribusi global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Kondisi ini tidak hanya mengerek harga minyak dunia, tetapi juga menghambat pasokan bahan baku petrokimia, termasuk resin, sehingga harga plastik di pasar melonjak. Dalam merespons situasi tersebut, pelaku industri yang tergabung dalam Federasi Lintas Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) menyatakan tetap menjaga ketahanan operasional meski tekanan biaya meningkat.

Amnesty: Situasi HAM Indonesia Memburuk di Era Prabowo
  • Situasi HAM Indonesia
  • https://www.tempo.co/hukum/amnesty-situasi-ham-indonesia-memburuk-di-era-prabowo-2130693

Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka HAM, baik dalam kebebasan sipil dan politik maupun keadilan ekonomi dan sosial.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pelanggaran HAM semakin marak. Pelanggaran itu mencakup pembatasan perbedaan pendapat, perluasan peran militer yang melemahkan supremasi sipil, hingga perampasan lahan dan hutan serta pemenjaraan masyarakat adat.

Dalam konteks global, Amnesty International melihat peningkatan serangan predatoris oleh negara terhadap HAM. Di Indonesia, serangan tersebut menyasar warga yang memperjuangkan hak konstitusional, seperti hak hidup layak, kebebasan berekspresi, dan hak atas tanah ulayat. “Mulai dari represi protes Agustus, kriminalisasi masyarakat adat, hingga teror air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Usman, Selasa, 21 April 2026.

Konflik Global Memanas, Kapolri Minta Brimob Siaga Penuh
  • Antisipasi Konflik Global, Arahan Kapolri
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260421214939-12-1350576/konflik-global-memanas-kapolri-minta-brimob-siaga-penuh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel Korps Brimob Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dinamika keamanan akibat gejolak geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri yang diikuti sekitar 7.000 personel di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4).

Ia menyoroti kondisi geopolitik global yang memanas akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memperluas eskalasi secara global.Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi juga berdampak pada sektor energi di berbagai negara. Ia menambahkan, sejumlah negara bahkan mulai menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas, termasuk pengaturan kerja seperti work from home (WFH).

Kapolri menjelaskan pemerintah Indonesia telah berupaya meredam dampak krisis energi, antara lain dengan mengoptimalkan produksi melalui pembukaan kilang baru maupun sumur lama. Namun demikian, ia mengingatkan potensi gejolak tetap ada.

Komisi Reformasi Polri Masih Tunggu Waktu Prabowo
  • Rekomendasi Komisi Reformasi Polri
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/22/06515561/komisi-reformasi-polri-masih-tunggu-waktu-prabowo

Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi terkait reformasi kepolisian yang lebih efektif. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, rekomendasi tersebut sudah rampung dua bulan lalu.

Meski demikian, Jimly tak mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun timnya. Dia hanya menyebutkan bahwa, komisi tersebut beranggotakan lima jenderal polisi bintang empat dan beberapa tokoh dari masyarakat sipil, sehingga tokoh-tokoh sipil sempat ragu menyampaikan pendapatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekomendasi sudah rampung sejak 2 Februari 2026 yang lalu. Mahfud MD mengatakan, Jimly sudah mengirimkan surat agar Presiden Prabowo bisa memanggil Komisi Reformasi Polri. Tak hanya itu, kata dia, Jimly juga menawarkan Prabowo agar naskah rekomendasi dikirim ke stafnya, namun, Prabowo menolak karena khawatir akan bocor.

CELIOS: Harta 50 Orang Terkaya Indonesia Setara 55 Juta Warga
  • Ketimpangan Kesejahteraan Rakyat
  • https://tirto.id/celios-harta-50-orang-terkaya-indonesia-setara-55-juta-warga-huJE

Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Republik Oligarki menyoroti ketimpangan ekonomi yang semakin ekstrem di Indonesia. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya setara dengan total harta sekitar 55 juta penduduk. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai kondisi ini menunjukkan Indonesia bergerak menuju sistem ekonomi oligarkis, dengan dua wajah sosial: segelintir kelompok superkaya yang menguasai kekayaan besar dan mayoritas masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Media, dominasi elite tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam pengaruh terhadap penentuan harga dan kebijakan strategis, mulai dari transportasi daring hingga komoditas kebutuhan pokok. Situasi tersebut berlangsung di tengah tekanan ekonomi masyarakat yang harus bekerja lebih lama dengan kenaikan pendapatan yang minim. Perwakilan MBG Watch, Annette Mau, menilai kondisi ini sudah melampaui sekadar ketimpangan karena jurang kesejahteraan dinilai terlalu besar dan terjadi akibat konsentrasi kekayaan yang didukung oleh kekuasaan politik dan regulasi.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menambahkan bahwa ketimpangan ekonomi juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi. Ia menilai persoalan ini bukan fenomena alamiah, melainkan hasil sistem dan kebijakan yang memperkuat dominasi elite, termasuk melalui regulasi yang mempermudah penguasaan sumber daya. Menurutnya, kemiskinan bersifat struktural karena masyarakat dapat kehilangan ruang hidup hanya melalui kebijakan administratif, sehingga mencerminkan melemahnya praktik demokrasi dan meningkatnya kecenderungan otoritarianisme.

CELIOS Usul Pajak Kekayaan, Bisa Biayai 180 Juta PBI BPJS hingga Gratiskan KRL
  • Wacana Pengenaan Pajak Kekayaan
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tdvg0d423/celios-usul-pajak-kekayaan-bisa-biayai-180-juta-pbi-bpjs-hingga-gratiskan-krl-part2

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel. Media mengatakan mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelas masyarakat. Dia menyampaikan pajak kekayaan dua persen atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 93 triliun per tahun bagi negara.

Media menyampaikan potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp 84 miliar. Dengan tarif progresif satu persen hingga dua persen, lanjut dia, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp 142,2 triliun per tahun atau hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

Media menyampaikan konsep pajak kekayaan sudah lama menjadi diskursus alternatif sebagai bentuk pungutan progresif tahunan berbasis pada total aset individu dengan pengurangan komponen kewajibannya. Dia mengatakan agresivitas pajak kekayaan yang lebih menyasar individu ultrakaya dapat melengkapi sistem pajak penghasilan secara efektif.

2.940 Data Anomali Peserta UTBK SNBT 2026 Ditemukan, Ada Pidana Bagi yang Curang
  • Pelaksanaan UTBK SNBT 2026
  • https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-8455150/2-940-data-anomali-peserta-utbk-snbt-2026-ditemukan-ada-pidana-bagi-yang-curang#google_vignette

Pelaksanaan hari pertama UTBK SNBT 2026 pada 21 April berhasil mengungkap sejumlah praktik kecurangan di berbagai pusat ujian. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, menyebut panitia telah memetakan 2.940 data anomali dari total 871.496 peserta bahkan sebelum ujian berlangsung. Data tersebut menjadi dasar pengawasan ketat guna mencegah upaya kecurangan sejak awal pelaksanaan.

Pengawasan diperketat terutama bagi peserta yang memilih program studi kedokteran dan kedokteran gigi, karena sekitar 99 persen kasus kecurangan pada UTBK 2025 berasal dari pendaftar kedua prodi tersebut. Karena itu, peserta dengan pilihan prodi tersebut dijadwalkan mengikuti ujian pada hari pertama dan kedua agar pengawasan dapat dilakukan lebih optimal.

Panitia menemukan empat modus kecurangan utama, yakni penggunaan joki dengan identitas berbeda, manipulasi foto pendaftaran, penyembunyian alat elektronik di dalam telinga, serta indikasi sindikat kecurangan terorganisir. Eduart menegaskan pelaku tidak hanya akan masuk daftar hitam, tetapi juga berpotensi diproses hukum. Sanksi tegas juga berlaku bagi panitia internal yang terbukti terlibat, sebagai bentuk komitmen menjaga integritas seleksi nasional masuk perguruan tinggi.

Ancang-ancang Implementasi Regulasi Anti-Deforestasi
  • Anti-Deforestasi
  • https://www.tempo.co/lingkungan/kesiapan-menjelang-pelaksanaan-eudr-2130591

Dunia kehilangan hutan primer tropis dengan laju sangat cepat, mencapai sekitar 18 lapangan sepak bola setiap menit, terutama akibat ekspansi pertanian, padang rumput, dan perkebunan. Untuk menekan deforestasi tersebut, Uni Eropa menerbitkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang bertujuan memastikan komoditas seperti minyak sawit, kakao, kopi, kedelai, ternak, dan kayu yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan hasil perusakan hutan. Meski diadopsi sejak Juni 2023, penerapan EUDR ditunda hingga 30 Desember 2026 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2027 untuk usaha kecil.

Penundaan itu disertai amendemen yang dinilai melemahkan regulasi, antara lain penyederhanaan persyaratan pembuktian produk bebas deforestasi serta penghapusan produk cetak dari cakupan aturan. Namun laporan Forest 500 dari Global Canopy menunjukkan EUDR tetap memberi dampak awal yang positif, mendorong perubahan kebijakan perusahaan, investasi keberlanjutan, serta peningkatan sistem ketelusuran rantai pasok. Pada 2025, setidaknya 45 perusahaan secara terbuka menyebut EUDR sebagai faktor pendorong penguatan mekanisme pelacakan produk mereka.

Di Indonesia, kesiapan menghadapi EUDR dinilai masih belum merata. Upaya penguatan sistem ketelusuran memang sudah dilakukan, tetapi masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh rantai pasok. Sebagian pelaku usaha melihat EUDR sebagai peluang mempertahankan akses ke pasar Eropa, sementara lainnya menganggap regulasi ini sebagai hambatan ekspor sawit sehingga mulai mencari pasar alternatif dengan standar keberlanjutan yang lebih longgar.

RI Dinilai Sibuk Bahas Teknologi dan Lupa Bangun Ekosistem Penanganan Sampah
  • Ekosistem Penanganan Sampah
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/04/21/083600086/ri-dinilai-sibuk-bahas-teknologi-dan-lupa-bangun-ekosistem-penanganan-sampah

Paradigma penanganan permasalahan persampahan di Indonesia masih berkutat pada diskursus opsi teknologi untuk pengelolaannya. Indonesia terlalu terjebak dengan pembahasan teknologi penyelesaian persampahan, yang melupakan pentingnya membangun ekosistem ekonomi sirkular terlebih dahulu sebagai pondasinya.

Imbasnya, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sampah di Indonesia, seperti black soldier fly (BSF), pengomposan, TPS 3R atau bank sampah induk, TPST Refuse Derived Fuel (RDF), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa/PSEL), banyak yang mangkrak.

Kemenkeu Susun Aturan Pungutan PPN Jalan Tol, Masuk Rencana Strategis Ditjen Pajak 2025-2029
  • Wacana PPN Atas Jasa Jalan Tol
  • https://rejabar.republika.co.id/berita/tdtmk4282/kemenkeu-susun-aturan-pungutan-ppn-jalan-tol-masuk-rencana-strategis-ditjen-pajak-20252029

Pemerintah kembali menghidupkan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol. Wacana pungutan PPN jalan tol ini sebagai bagian dari strategi memperkuat penerimaan negara. Dalam Laporan Tahunan DJK 2025, rencana PPN jalan tol masuk dalam agenda kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Kebijakan DJP itu disiapkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai perluasan basis pajak. Tak hanya menyasar PPN jasa jalan tol saja, dalam aturan tersebut pemerintah juga mengejar pengenaan pajak karbon serta penguatan pemajakan atas transaksi digital lintas negara. Regulasi tersebut bertujuan menyempurnakan kerangka hukum di sektor-sektor baru yang belum optimal tergarap.

CORE: Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan BBM dan LPG
  • Dampak Kenaikan BBM dan LPG
  • https://www.tempo.co/ekonomi/core-kelas-menengah-paling-terdampak-kenaikan-bbm-dan-lpg-2130497

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi paling membebani masyarakat kelas menengah. Menurut dia, tekanan terbesar dirasakan dari lonjakan harga LPG nonsubsidi yang selama ini digunakan oleh mayoritas rumah tangga kelompok ini. Faisal mengatakan kenaikan ini langsung memukul pengeluaran harian kelas menengah. Sementara itu, dampak kenaikan BBM nonsubsidi relatif terbatas bagi kelas menengah. Pasalnya, jenis BBM yang mengalami kenaikan signifikan adalah BBM dengan spesifikasi tinggi, seperti RON 98 ke atas, yang umumnya dikonsumsi kalangan atas. Secara keseluruhan, kata Faisal, kenaikan harga energi akan menekan daya beli kelas menengah dan berimbas pada sektor produksi. Hal ini karena konsumsi kelompok menengah menjadi penopang utama aktivitas ekonomi.

Lebanon Ungkap Tujuan Negosiasi dengan Israel, Tuntut 3 Hal
  • Perundingan Damai Lebanon-Israel
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/04/20/203802670/lebanon-ungkap-tujuan-negosiasi-dengan-israel-tuntut-3-hal

Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Senin (20/4/2026) mengungkap tiga tujuan negosiasi dengan Israel. Aoun menegaskan, perundingan dengan Israel bertujuan mengakhiri perang, sekaligus menyudahi pendudukan di wilayah selatan Lebanon. Selain itu, tujuan utama pembicaraan ini adalah memulihkan kontrol penuh Lebanon atas wilayahnya sendiri. Ia pun menunjuk mantan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat (AS), Simon Karam, sebagai ketua delegasi.

Penunjukan ini diambil di tengah masa gencatan senjata 10 hari yang dimulai sejak Jumat (17/4/2026), menyusul pengumuman dari Presiden AS Donald Trump. Gencatan senjata tersebut menghentikan sementara pertempuran antara Hizbullah dan Israel yang telah berlangsung lebih dari enam minggu. Dampak perang tercatat sangat masif, dengan lebih dari 2.300 korban jiwa akibat serangan Israel, dan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi sejak konflik pecah bulan lalu.

Meski gencatan senjata di Lebanon menjadi salah satu syarat Iran dalam diplomasinya dengan Washington, Aoun menegaskan bahwa pembicaraan Lebanon-Israel akan bersifat otonom. Hizbullah, yang didukung oleh Iran, tidak dilibatkan dalam proses perundingan. Kelompok tersebut beserta pendukungnya menyatakan penolakan keras terhadap negosiasi bilateral Lebanon-Israel.


MSCI Umumkan Keputusan Terbaru Usai Lihat Reformasi Pasar Modal RI
  • Keputusan MSCI
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260421081747-17-728366/msci-umumkan-keputusan-terbaru-usai-lihat-reformasi-pasar-modal-ri

MSCI mengumumkan pembaruan terkait penilaian free float untuk sekuritas Indonesia dalam indeks globalnya per 20 April 2026. “MSCI mencatat adanya reformasi transparansi pasar modal yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia,” sebagaimana dikutip dari pengumuman di situs resmi, Selasa, (21/4/2026). Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen serta klasifikasi investor yang lebih rinci. Selain itu, regulator juga memperkenalkan kerangka High Shareholding Concentration (HSC) dan roadmap peningkatan minimum free float menjadi 15 persen.

Dalam tinjauan indeks Mei 2026, MSCI memutuskan mempertahankan kebijakan sementara yang telah berlaku untuk sekuritas Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup pembekuan peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS), serta tidak menambahkan saham baru ke indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI). MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas saham antar segmen kapitalisasi, termasuk dari small cap ke standard. Di sisi lain, saham yang diidentifikasi dalam kerangka HSC oleh otoritas Indonesia akan dikeluarkan dari indeks sesuai kebijakan global MSCI.

Lebih lanjut, MSCI dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan. Namun, data baru lainnya belum akan dimasukkan dalam perhitungan indeks. Langkah ini diambil untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas sembari memberikan waktu bagi evaluasi reformasi yang baru diterapkan. Pembaruan lanjutan diharapkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 5% di 2026
  • IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8453240/imf-pangkas-proyeksi-ekonomi-ri-jadi-5-di-2026

International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% pada 2026 dari sebelumnya 5,1% dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas global, khususnya energi, sehingga menekan kinerja ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,1%, sementara Indonesia dan Malaysia berada di kisaran 4,7%. IMF mengasumsikan konflik global hanya berlangsung singkat dengan pemulihan bertahap hingga pertengahan 2026, namun tetap ada risiko jika konflik berkepanjangan yang dapat memperburuk prospek ekonomi.

Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025. Lonjakan harga energi, termasuk minyak yang diprediksi naik hingga 21,4%, berdampak pada kenaikan harga pangan dan biaya produksi. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan global, terutama bagi negara berpendapatan rendah yang bergantung pada impor energi, sementara negara pengekspor energi cenderung memperoleh keuntungan.

Harga Minyak Goreng Naik, Tertinggi Tembus Rp60 Ribu per Liter
  • kenaikan harga minyak goreng
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260420123106-92-1349990/harga-minyak-goreng-naik-tertinggi-tembus-rp60-ribu-per-liter?mtype=mpc.ctr.A-boxccxmpcxmp-modelA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp15.500 per liter, yang masih berada di kisaran harga acuan nasional. Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, ikut merangkak naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter.

Kenaikan harga ini terjadi seiring meluasnya wilayah yang mengalami tekanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng meningkat signifikan dalam sepekan terakhir. Ia menambahkan jika dipersentasekan, kenaikan tersebut sudah mencakup lebih dari separuh wilayah Indonesia, tepatnta sebesar 57.5 persen.

Meski pasokan aman, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama kemasan. Kenaikan harga plastik disebut berpengaruh terhadap biaya minyak goreng kemasan, yang pada akhirnya ikut mendorong harga jual di tingkat konsumen.

Kredit Perbankan Naik, KUR untuk MBG dan 3 Juta Rumah
  • Kredit UMKM Produktif
  • https://www.tempo.co/ekonomi/kredit-perbankan-naik-kur-untuk-mbg-dan-3-juta-rumah-2130420

Kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat hingga Maret 2026 dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi (14,29%), konsumer (13,97%), dan komersial (11,11%), meskipun kredit UMKM masih mengalami kontraksi sebesar 3,57%. Pemerintah menilai kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi.

Untuk menjaga pembiayaan UMKM, pemerintah memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga triwulan I 2026 mencapai Rp522 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,21% (yoy). Selain itu, Kredit Program Perumahan (KPP) juga mencatat baki debet Rp15,76 triliun. Secara keseluruhan, kredit program pemerintah tumbuh 3,23% (yoy), didukung skema penjaminan yang menjaga kualitas kredit, dengan rasio NPL KUR relatif rendah di level 2,16%.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan KUR pascabencana dengan relaksasi seperti subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta pelonggaran syarat bagi debitur terdampak. Ke depan, KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah, guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

Perluas Basis Penerimaan Pajak, Pemerintah Buka Peluang Pungut PPN Jalan Tol
  • Ekspansi Basis Pajak
  • https://nasional.kontan.co.id/news/perluas-basis-penerimaan-pajak-pemerintah-buka-peluang-pungut-ppn-jalan-tol

Pemerintah membuka kembali wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sebagai bagian dari strategi memperluas basis penerimaan pajak. Kebijakan ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 serta Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang juga mencakup pajak karbon dan pajak transaksi digital lintas negara. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil di tengah tekanan fiskal.

Wacana PPN jalan tol sebenarnya bukan hal baru. Pada 2015, kebijakan serupa sempat diterapkan namun kemudian dibatalkan demi menjaga iklim investasi dan meredam pro-kontra di masyarakat. Kini, pemerintah menghadapi tantangan peningkatan penerimaan negara di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat, termasuk target pembangunan infrastruktur jalan tol sepanjang 2.460,69 km pada periode 2025–2029.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pengenaan PPN jalan tol dipandang sebagai alternatif sumber penerimaan yang berkelanjutan. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap kenaikan tarif tol dan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan dan perlindungan konsumen.

21 April 2026 Memperingati Hari Apa? Ada Hari Kartini dan Lainnya
  • Peringatan Hari Kartini
  • https://news.detik.com/berita/d-8452663/21-april-2026-memperingati-hari-apa-ada-hari-kartini-dan-lainnya

Tanggal 21 April 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting, baik di lingkup nasional maupun internasional. Beberapa peringatan ini memiliki makna sejarah hingga kampanye global yang tak kalah penting untuk diketahui. Selain dikenal sebagai Hari Kartini di Indonesia, tanggal 21 April juga berkaitan dengan peringatan lain seperti Hari Kreativitas dan Inovasi Sedunia, Hari Burung Curlew Sedunia, hingga Hari Hak Tuna.

Menaker: RUU PPRT Tekankan Pentingnya Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
  • RUU PPRT
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/21/08365271/menaker-ruu-pprt-tekankan-pentingnya-pelindungan-pekerja-rumah-tangga

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kepada DPR RI pada Senin (20/4/2026). Saat mewakili pemerintah dalam penyampaian pandangan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik RUU PPRT yang merupakan inisiatif DPR sebagai langkah penting dalam memberikan pelindungan kepada pekerja rumah tangga.

Menurutnya, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik tersendiri sehingga hubungan kerjanya perlu mempertimbangkan faktor sosiokultural. Pengguna pekerja rumah tangga juga beragam, mulai dari kelompok ekonomi bawah, menengah, hingga atas. Oleh karena itu, melalui RUU ini diharapkan dapat terwujud pelindungan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia. RUU PPRT memuat definisi pekerja rumah tangga, pekerjaan kerumahtanggaan, serta batasan pengecualian yang tidak termasuk sebagai pekerja rumah tangga.

Selanjutnya, RUU ini mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga, jaminan sosial, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan tersebut mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan peran ketua rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sebagai mediator.

Trump Tak Akan Cabut Blokade Pelabuhan Iran hingga Sepakat Damai
  • Perundingan Damai AS-Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8453667/trump-tak-akan-cabut-blokade-pelabuhan-iran-hingga-sepakat-damai

Presiden AS Donald Trump mengatakan pihaknya tidak akan mencabut blokade pelabuhan Iran. Hal ini ia lakukan sampai Teheran menyetujui kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. “BLOKADE, yang tidak akan kami cabut sampai ada ‘KESEPAKATAN,’ benar-benar menghancurkan Iran,” kata Trump di media sosial, dilansir AFP, Selasa (21/4/2026). Trump mengancam akan meluluhlantahkan Iran. Lalu lintas di Selat Hormuz diketahui terhenti karena Teheran dan Washington memberlakukan blokade terpisah.

Sebelumnya, dalam wawancara kepada Bloomberg seperti dilansir CNN, Selasa (21/4/2026), Trump mengatakan delegasi AS saat ini telah terbang ke Pakistan dalam memulai negosiasi putaran kedua dengan Iran. Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran bisa saja tidak diperpanjang jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi di Pakistan. “Sangat tidak mungkin saya akan memperpanjangnya,” kata Trump.

Gencatan senjata AS dan Iran berlangsung mulai 7 April selama dua pekan. Trump mengatakan masih menunggu hasil negosiasi terbaru dengan Iran untuk menentukan langkah terbaru mengenai gencatan senjata. Ketika ditanya apakah ia memperkirakan pertempuran akan segera berlanjut jika mereka gagal mencapai kesepakatan, Trump berkata, “Jika tidak ada kesepakatan, saya tentu akan memperkirakannya.”

Pendanaan OJK Mau Diubah, Ekonom Minta Waspadai Dua Risiko Besar
  • Wacana Pendanaan OJK dari APBN
  • https://keuangan.kontan.co.id/news/pendanaan-ojk-mau-diubah-ekonom-minta-waspadai-dua-risiko-besar

Wacana penghapusan iuran dari industri jasa keuangan untuk pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjadi perhatian publik. Usulan yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu dinilai membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Dalam usulan tersebut, DPR mendorong agar pendanaan OJK bersumber dari APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber dana itu di antaranya berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp120 triliun.

Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan adanya potensi risiko dari skema tersebut. Menurutnya, ketergantungan pada APBN dapat membuka ruang intervensi politik, terutama dalam kondisi tekanan fiskal negara. Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan persepsi risiko di mata investor. Rizal menekankan, persoalan utama bukan memilih antara APBN atau iuran industri, melainkan menjaga agar tidak terjebak pada dua ekstrem tersebut yang sama-sama bisa melemahkan fungsi pengawasan.

Sebagai solusi, Rizal menawarkan skema pendanaan hibrida antara APBN dan industri yang disertai penguatan tata kelola. Beberapa di antaranya berupa pembatasan porsi pendanaan, penganggaran multi-tahun, serta perlindungan ketat terhadap independensi kebijakan OJK. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menilai tidak ada persoalan jika surplus LPS dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan OJK. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mengandalkan surplus memiliki risiko ketidakpastian. “Yang terpenting memastikan sumber dana tersedia. Karena surplus itu naik turun,” kata Anggito.

Kemenkeu Susun Aturan Pungutan PPN Jalan Tol, Masuk Rencana Strategis Ditjen Pajak 2025-2029
  • Wacana PPN Jalan Tol
  • https://rejabar.republika.co.id/berita/tdtmk4282/kemenkeu-susun-aturan-pungutan-ppn-jalan-tol-masuk-rencana-strategis-ditjen-pajak-20252029

Pemerintah kembali menghidupkan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol. Wacana pungutan PPN jalan tol ini sebagai bagian dari strategi memperkuat penerimaan negara. Dalam Laporan Tahunan DJK 2025, rencana PPN jalan tol masuk dalam agenda kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Kebijakan DJP itu disiapkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai perluasan basis pajak. 

Tak hanya menyasar PPN jasa jalan tol saja, dalam aturan tersebut pemerintah juga mengejar pengenaan pajak karbon serta penguatan pemajakan atas transaksi digital lintas negara. Regulasi tersebut bertujuan menyempurnakan kerangka hukum di sektor-sektor baru yang belum optimal tergarap.

Sebenarnya wacana PPN atas jalan tol bukan hal baru. Pemerintah sempat merancang kebijakan serupa pada 2015 melalui PER-1/PJ/2015, namun akhirnya dibatalkan melalui PER-16/PJ/2015. Otoritas pajak saat itu memilih menunda penerapan pertimbangan menjaga iklim investasi serta menghindari perdebatan di tengah masyarakat. Namun kini rencana itu kembali dimunculkan. Pemerintah dituntut meningkatkan rasio pajak, di satu sisi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan tol, terus meningkat mengingat dalam periode 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang lebih dari 2.400 kilometer.

OJK: Bank Tak Wajib Biayai Program Pemerintah, Tetap Utamakan Prinsip Kehati-hatian
  • OJK Tidak Mewajibkan Bank Biayai Program Pemerintah
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/21/065251826/ojk-bank-tak-wajib-biayai-program-pemerintah-tetap-utamakan-prinsip-kehati

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan menyalurkan kredit untuk membiayai program pemerintah, meskipun rencana tersebut mulai dimasukkan dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, kebijakan tersebut tidak bersifat memaksa dan tetap memberikan ruang bagi bank dalam menentukan strategi bisnisnya masing-masing. Menurut Dian, pencantuman poin kredit untuk program pemerintah dalam RBB untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar lebih komprehensif dan berorientasi ke depan.

Dian menjelaskan, keberadaan poin tersebut akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh atas perencanaan bisnis bank, sehingga potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berdampak terhadap perekonomian dapat terpetakan dengan lebih terstruktur. Dengan demikian, bank tetap dapat berperan dalam mendukung program pemerintah, tanpa harus mengorbankan prinsip bisnis dan manajemen risiko. Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa keputusan penyaluran kredit sepenuhnya tetap berada di tangan bank sebagai bagian dari business judgment.

Dian menambahkan, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas perbankan, baik melalui pemantauan laporan keuangan maupun pemeriksaan langsung. Pengawasan tersebut mencakup penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, kesesuaian penyaluran kredit dengan rencana bisnis, pemantauan kualitas kredit, hingga kecukupan pembentukan cadangan. Dengan pengaturan tersebut, OJK berharap perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.

Bahlil Tegaskan Harga LPG 3 Kg Tidak Naik
  • Kenaikan Harga LPG Non Subsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260420203203-85-1350152/bahlil-tegaskan-harga-lpg-3-kg-tidak-naik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski gas non subsidi melesat lebih dari Rp30 ribu per tabung. Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak, seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya. Menurutnya, jika ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah, tetapi permainan distributor atau pangkalan. Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

Lindungi UNIFIL, pengamat sarankan RI gandeng Prancis ke DK PBB
  • Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL
  • https://www.antaranews.com/berita/5534885/lindungi-unifil-pengamat-sarankan-ri-gandeng-prancis-ke-dk-pbb

Indonesia dapat mengusulkan sidang darurat Dewan Keamanan PBB dengan menggandeng Prancis untuk memperkuat lobi multilateral menyusul korban pasukan UNIFIL di Lebanon, menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii. Indonesia menggandeng Prancis akan memperkuat pengaruh dan lobi di tingkat multilateral. Untuk membantu menjamin keselamatan personel UNIFIL, Indonesia perlu menindaklanjuti hasil pertemuan DK PBB pasca meninggalnya sejumlah personel TNI selagi bertugas di Lebanon.

Syaroni juga menekankan perlunya untuk memperkuat mandat UNIFIL guna menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Ia menambahkan bahwa mandat UNIFIL harus diikuti dengan klausul sanksi bagi negara yang melanggar resolusi DK PBB. “Selama ini negara yang melanggar tidak pernah dihukum karena melakukan serangan terhadap personil UNIFIL dan melanggar resolusi DK PBB,” katanya.

Pada 29 dan 30 Maret 2026, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur di Lebanon selatan. Mereka adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon. Pada Sabtu (18/4), Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya terluka dalam serangan di Lebanon selatan yang menargetkan UNIFIL.

Kemendikdasmen Akui Laboratorium dan Guru Jadi Tantangan Besar Riset di Sekolah
  • Tantangan Besar Riset di Sekolah
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8453379/kemendikdasmen-akui-laboratorium-dan-guru-jadi-tantangan-besar-riset-di-sekolah

Pemerintah mulai menyiapkan calon periset sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari pembangunan ekosistem riset nasional. Kepala Pusat Prestasi Nasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Maria Veronica Irene, menyebut kementeriannya menjadi hulu pembinaan sumber daya manusia karena menjangkau peserta didik sejak PAUD hingga guru menjelang pensiun. Hal tersebut disampaikan dalam acara Open Talk yang digelar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta.

Tantangan pertama dalam menghadirkan budaya riset di sekolah adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya laboratorium. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas praktikum yang memadai sehingga siswa lebih kuat dalam teori dibanding praktik. Kondisi ini terlihat ketika siswa Indonesia mengikuti ajang International Junior Science Olympiad, di mana kemampuan praktik mereka dinilai kurang optimal karena minimnya pengalaman eksperimen langsung di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikdasmen kini memprioritaskan pembangunan laboratorium melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Tantangan kedua berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, terutama guru. Guru diharapkan menjadi teladan dengan kemampuan berpikir kritis dan memiliki science mindset yang kuat agar pembelajaran tidak sekadar memenuhi jam pelajaran, tetapi mendorong eksplorasi dan penelitian sejak dini. Menurut Irene, penguatan fasilitas dan peningkatan kapasitas guru menjadi kunci utama agar ekosistem riset dapat tumbuh dari level pendidikan paling dasar hingga melahirkan periset masa depan Indonesia.

Menkes Ungkap Kebiasaan Warga RI yang Picu Lonjakan Gagal Ginjal
  • Pemicu Gagal Ginjal
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8453700/menkes-ungkap-kebiasaan-warga-ri-yang-picu-lonjakan-gagal-ginjal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya lonjakan kasus gagal ginjal di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut tercermin dari melonjaknya beban pembiayaan penyakit ginjal di BPJS Kesehatan hingga 476,2 persen, melampaui pembiayaan penyakit besar lain seperti jantung, kanker, dan stroke. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, yang menyoroti besarnya tekanan pembiayaan kesehatan nasional akibat penyakit kronis.

Untuk menekan tren tersebut, Kementerian Kesehatan mendorong penerapan kebijakan Nutri-Level, yaitu sistem pelabelan makanan dan minuman berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL). Label ini menggunakan peringkat A hingga D untuk membantu masyarakat memilih produk yang lebih sehat. Menkes menegaskan konsumsi gula menjadi faktor utama meningkatnya gagal ginjal, sehingga pengendalian asupan gula diharapkan mampu menekan kasus penyakit sekaligus mengurangi beban pembiayaan BPJS yang mencapai sekitar Rp13 triliun khusus untuk penanganan gagal ginjal.

Prasyarat Perluasan Akses Kerja Lansia
  • Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lansia
  • https://www.tempo.co/kolom/jaminan-sosial-akses-kerja-lansia-2130455

Permintaan Kementerian Ketenagakerjaan agar dunia usaha membuka akses kerja bagi lansia dinilai bukan semata bentuk inklusivitas pasar kerja, melainkan sinyal meningkatnya kerentanan ekonomi kelompok usia lanjut. Indonesia telah memasuki fase masyarakat menua sejak 2021, dengan proporsi lansia mencapai 11,93 persen pada 2025 dan diproyeksikan menjadi 20 persen pada 2050. Tingkat partisipasi kerja lansia juga meningkat menjadi 54,21 persen, namun mayoritas bekerja di sektor pertanian dan informal, menunjukkan banyak lansia tetap bekerja bukan karena pilihan, melainkan kebutuhan ekonomi akibat lemahnya jaminan hari tua.

Kebijakan mendorong lansia bekerja dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi pasar kerja domestik yang masih menghadapi pengangguran usia produktif. Kesempatan kerja formal bagi lansia tetap terbatas karena adanya batas usia dalam rekrutmen, sehingga sebagian besar aktivitas kerja lansia bersifat mandiri dan informal. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki sistem pensiun dan perlindungan sosial yang kuat, terutama bagi pekerja informal yang mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional dan tidak memiliki bantalan ekonomi saat memasuki usia lanjut.

Meski berbagai program perlindungan sosial telah tersedia, seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan sejumlah bantuan sosial bagi lansia, manfaatnya dinilai belum cukup untuk menjamin kesejahteraan sehingga banyak lansia tetap harus bekerja. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang dan Jerman yang mendorong lansia bekerja karena kekurangan tenaga kerja dan didukung sistem pensiun komprehensif, Indonesia perlu melakukan pembenahan struktural. Pemerintah didorong memperluas cakupan sistem pensiun hingga sektor informal serta menghadirkan skema pensiun parsial dan pekerjaan fleksibel agar lansia dapat tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

BP3MI Riau: 56 pekerja migran RI diselamatkan dari penempatan ilegal
  • Penyelamatan PMI
  • https://www.antaranews.com/berita/5534863/bp3mi-riau-56-pekerja-migran-ri-diselamatkan-dari-penempatan-ilegal

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan menyampaikan bahwa 56 pekerja migran Indonesia berhasil diselamatkan dari pemberangkatan ilegal ke Malaysia pada 18 April 2026. Menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Senin, para pekerja migran diselamatkan saat Polsek Medang Kampai, Dumai, menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di wilayah Medang Kampai.

Aparat juga mengamankan tujuh warga negara asing asal Bangladesh dalam operasi tersebut. Menurut KP2MI, saat ini para pekerja migran tersebut telah diserahterimakan ke BP3MI Riau oleh Polsek Medang Kampai untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum Polres Dumai. Fanny pun menegaskan bahwa BP3MI Riau akan memastikan para pekerja migran Indonesia mendapatkan pelindungan, termasuk pendataan, asesmen, serta fasilitasi pemulangan ke daerah asal. Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Fanny mengatakan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mengunjungi kantor BP3MI terdekat atau mengakses laman siskop2mi.bp2mi.go.id.

RUU PPRT Disepakati, Implementasinya Diberi Masa Transisi 1 Tahun
  • Pengesahan RUU PPRT
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/20/22342541/ruu-pprt-disepakati-implementasinya-diberi-masa-transisi-1-tahun

Implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dikawal ketat bersama pemerintah melalui masa transisi selama 1 tahun. Dasco menambahkan, masa transisi ini guna memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Sementara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyambut baik rampungnya pembahasan RUU tersebut. Ia menyebut, hal ini menjadi kabar gembira bagi pemerintah, terlebih karena merupakan aspirasi yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto serta berbagai serikat pekerja.

“Dan alhamdulillah pimpinan DPR dan semua teman-teman di Baleg bisa menyelesaikan. Tentu ini kebahagiaan bagi pemerintah, RUU ini akhirnya terwujud karena ini adalah usul inisiatif DPR,” jelas Supratman.

KPK: 25 Persen Kasus Korupsi Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Kasus Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/21/08243251/kpk-25-persen-kasus-korupsi-berkaitan-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan data penyidikan kasus selama 2004 sampai 2025 menunjukkan sebanyak 25 persen kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta.

Budi mengatakan, lembaga antirasuah juga menemukan bahwa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak selalu dimulai pada proses lelang atau pelaksanaan proyek, melainkan dapat dirancang sejak awal, bahkan sebelum tahap perencanaan dilakukan. Menurut Budi, praktik tersebut lahir dari adanya meeting of mind atau mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dengan pihak swasta.

Budi mengatakan, salah satu kasus yang terungkap yaitu perkara di Kabupaten Bekasi, di mana KPK menemukan adanya aliran uang berupa “panjer” atau suap “ijon” proyek. Dalam perkara tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diduga meminta uang muka atau commitment fee kepada kontraktor, padahal proyek belum resmi dijalankan maupun ditenderkan. Selain itu, KPK juga menemukan kasus serupa terhadap Bupati Kolaka Timur, di mana adanya permintaan fee kepada pihak swasta untuk memenangkan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Harga LPG 12 Kg Naik Jadi Rp228 Ribu, Dampak Konflik Global
  • Kenaikan Harga LPG 12 Kg
  • https://tirto.id/harga-lpg-12-kg-naik-jadi-rp228-ribu-dampak-konflik-global-huyF

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG nonsubsidi tabung 12 kg dan 5,5 kg mulai 18 April 2026. Ini merupakan penyesuaian harga pertama sejak November 2023, di mana saat itu harga justru sempat mengalami penurunan. Untuk wilayah Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg naik 18,75 persen dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, varian 5,5 kg mengalami kenaikan 18,89 persen menjadi Rp107.000 per tabung. Di wilayah lain, harga akan bervariasi menyesuaikan biaya distribusi masing-masing daerah. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar energi global. Saat harga diturunkan pada November 2023, Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil setelah mengevaluasi tren Contract Price Aramco (CPA).

Penggelapan Dana Gereja Rp28 Miliar, BNI Tegaskan Tak Ada Pejabat dan Karyawan Lain Terlibat
  • Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara
  • https://sumatra.bisnis.com/read/20260420/533/1967796/penggelapan-dana-gereja-rp28-miliar-bni-tegaskan-tak-ada-pejabat-dan-karyawan-lain-terlibat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (idx: BBNI) menegaskan tidak ada karyawan maupun pejabat lain yang terlibat dan diperiksa oleh aparat penegak hukum selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan kasus tersebut adalah perbuatan pribadi tersangka Andi Hakim Febriansyah, eks Kepala Kantor Kas BNI KCP Aek Nabara yang kini telah ditahan Polda Sumut. Munadi juga menjelaskan audit internal BNI tidak mendeteksi adanya fraud meski kasus ini telah bergulir sejak tahun 2019. Hal ini lantaran transaksi produk yang dilakukan nasabah melalui tersangka tidak masuk ke sistem.

Badan Pangan Waspadai Potensi Kenaikan Harga Beras dan Gula Imbas Krisis Plastik
  • Kenaikan Harga Plastik
  • https://katadata.co.id/berita/industri/69e58b07e0d3c/badan-pangan-waspadai-potensi-kenaikan-harga-beras-dan-gula-imbas-krisis-plastik

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan potensi kenaikan harga beras dan gula akibat terganggunya pasokan bahan baku plastik. Harga kedua komoditas itu tercatat naik hingga Rp 350 per kilogram. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan fluktuasi harga plastik mulai dirasakan pelaku usaha pangan strategis, terutama sektor beras dan gula yang sangat bergantung pada kemasan karung plastik. Bapanas telah menghimpun masukan dari pelaku usaha dan menghitung dampak langsung kenaikan biaya plastik terhadap harga pangan. Hasilnya, biaya produksi beras diperkirakan naik sekitar Rp 350 per kilogram, sementara gula sekitar Rp 150 per kilogram.

Tinjau TKA SD, Wamendikdasmen: Jangan panik, kerjakan dari soal mudah
  • Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD
  • https://www.antaranews.com/berita/5533555/tinjau-tka-sd-wamendikdasmen-jangan-panik-kerjakan-dari-soal-mudah?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengingatkan peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD agar mengerjakan soal dengan tenang, tidak panik, serta memprioritaskan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Pesan tersebut disampaikan saat meninjau pelaksanaan TKA gelombang pertama di SDN 03 Rawa Buntu, Tangerang Selatan. Ia menegaskan hasil TKA tidak menentukan kelulusan sehingga siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu ujian secara optimal tanpa tekanan berlebihan.

Pelaksanaan TKA jenjang SD diikuti sekitar 4,492 juta siswa dari sekitar 175 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk gelombang pertama, sebanyak 1,5 juta siswa mengikuti tes selama dua hari. Pemerintah juga telah mengantisipasi berbagai kendala teknis, mulai dari koneksi internet, ketersediaan listrik, hingga potensi kecurangan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan TKA tingkat SMP sebelumnya.

Sementara itu, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat tingkat partisipasi TKA perdana jenjang SD mencapai 98,9 persen, dengan sekitar 35 ribu siswa tidak mengikuti ujian. TKA SD berlangsung pada 20–30 April 2026, dilanjutkan ujian susulan pada 11–17 Mei 2026, dan hasil tes dijadwalkan diumumkan pada 18–23 Mei 2026.

Ikhtiar Jakarta entaskan kemiskinan dengan memudahkan akses pendidikan
  • Akses pendidikan Jakarta, Upaya Pengentasan Kemiskinan
  • https://www.antaranews.com/berita/5533433/ikhtiar-jakarta-entaskan-kemiskinan-dengan-memudahkan-akses-pendidikan?page=all

Pendidikan dipandang sebagai kunci utama perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan Nelson Mandela dan Malcolm X. Pendidikan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Karena itu, perluasan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, menjadi langkah strategis yang juga merupakan amanat konstitusi melalui alokasi minimal 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berupaya memperluas akses pendidikan sebagai cara memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah daerah menyadari tingginya kesenjangan ekonomi di Jakarta sehingga pendidikan dijadikan instrumen utama mobilitas sosial, sebagaimana nilai yang sejak lama diyakini para orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anak demi masa depan yang lebih baik.

Sejumlah program pendidikan diperkuat, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah menjangkau lebih dari 707 ribu pelajar dengan dukungan anggaran Rp1,6 triliun. Pemprov juga memperluas program sekolah swasta gratis dari 40 menjadi 103 sekolah pada 2026 agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh pendidikan tanpa beban biaya. Selain itu, program pemutihan ijazah membebaskan ribuan dokumen kelulusan yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya sekolah sehingga lulusan dapat melanjutkan studi atau bekerja.

Di tingkat pendidikan tinggi, Pemprov menghadirkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) serta merencanakan pembentukan lembaga dana pendidikan mirip LPDP untuk membuka peluang kuliah hingga ke luar negeri. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penurunan kemiskinan, serta menyiapkan generasi muda Jakarta agar mampu bersaing secara global. Dampaknya memang tidak instan, tetapi diharapkan melahirkan warga Jakarta yang produktif, berdaya saing internasional, dan mampu mengangkat kesejahteraan keluarga maupun kota di masa depan.

63 Balita-Ibu Menyusui di Cianjur Diduga Keracunan MBG, Begini Kondisinya
  • Keracunan MBG
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8452149/63-balita-ibu-menyusui-di-cianjur-diduga-keracunan-mbg-begini-kondisinya

Sebanyak 63 balita dan ibu menyusui di dua desa di Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami gejala keracunan diduga setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan melalui posyandu. Peristiwa terjadi bertahap sejak Rabu (15/4) hingga Jumat (17/4/2026), diawali keluhan mual dan muntah dari warga Desa Sukasirna dan Purabaya. Kepala Puskesmas Leles Tedi Nugraha menyebut jumlah pasien terus bertambah setiap hari, dengan puncak kasus terjadi pada Jumat malam. Para korban mengalami gejala seperti mual, pusing, muntah, dan diare, mayoritas merupakan balita dan ibu menyusui, serta beberapa siswa.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyatakan sebagian besar korban telah pulih dan hanya beberapa yang masih menjalani perawatan. Kepala Dinkes Cianjur Made Setiwan mengatakan pihaknya telah mengambil sampel makanan, termasuk susu serta sampel muntahan korban, untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan. Pemerintah daerah kini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar penanganan lebih lanjut.

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pengamat Sebut Kurangi Beban APBN
  • Kenaikan Harga BBM
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tdrt1e423/harga-bbm-nonsubsidi-naik-pengamat-sebut-kurangi-beban-apbn

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan tepat dalam mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. BBM nonsubsidi memang tidak didesain untuk ditahan karena dapat meningkatkan beban fiskal.

Fahmy menyampaikan kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi, tetapi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.

Ia mengatakan pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM subsidi, Pertalite dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Dia menilai jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying. Namun, lanjut Fahmy, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen jika tolok ukur itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP). Pasalnya, ucap Fahmy, eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi (unpredictable) kapan berakhir.

Pemerintah Bidik Rp 12 Triliun dari Lelang Sukuk Negara Pekan Ini
  • Penghimpunan Dana melalui Lelang Sukuk
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/20/092647026/pemerintah-bidik-rp-12-triliun-dari-lelang-sukuk-negara-pekan-ini

Pemerintah menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp12 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang akan digelar pada Selasa (21/4/2026). Lelang ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Nilai penyerapan dana bahkan bisa mencapai hingga 200 persen dari target awal, tergantung kondisi pasar dan minat investor.

Lelang akan menawarkan delapan seri sukuk, terdiri dari tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS). Seluruh seri yang ditawarkan merupakan penerbitan ulang (reopening) dengan jatuh tempo bervariasi. Salah satu instrumen yang kembali dilelang adalah Green Sukuk seri PBSG002. Instrumen ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Investor individu maupun institusi dapat berpartisipasi dalam lelang melalui dealer utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan juga diperkenankan mengikuti lelang sesuai ketentuan. Aset dasar (underlying asset) sukuk berasal dari Barang Milik Negara serta proyek-proyek dalam APBN 2026 yang telah memperoleh persetujuan DPR. Pemerintah menegaskan tetap memiliki ruang fleksibilitas dalam menentukan jumlah penerbitan akhir, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan dinamika pasar keuangan.

Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan AS, Tegaskan Punya Hak di Selat Hormuz hingga Ejek Trump
  • Perundingan Damai AS-Iran
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7818799/iran-tolak-negosiasi-di-bawah-tekanan-as-tegaskan-punya-hak-di-selat-hormuz-hingga-ejek-trump

Iran menegaskan sikap kerasnya terhadap Amerika Serikat (AS)-Israel dengan menolak segala bentuk negosiasi yang berlangsung di bawah tekanan. Pernyataan ini disampaikan anggota parlemen Iran, Rouhollah Izadkhah, yang merujuk pada arahan Pemimpin Revolusi dan Republik Iran Sayyed Motjaba Khamenei. Ia juga menyampaikan bahwa Iran siap menghadapi Presiden AS, Donald Trump, beserta sekutunya di kawasan. Menurutnya, tujuan negosiasi bukan untuk mengalah, melainkan agar Washington memahami posisi Teheran.

Lebih lanjut, Izadkhah menegaskan sikap tegas negaranya terkait kepentingan strategis. “Kami tidak akan berkompromi dengan siapa pun, dan kami bersikeras pada hak-hak kami di Selat Hormuz.” “Kami akan menetapkan kerangka kerja khusus untuk mengaturnya sesuai dengan hukum internasional,” ujarnya. Ia juga mengejek kebijakan blokade yang diberlakukan Trump di Selat Hormuz sebagai pertunjukan yang gagal, dan menilai bahwa AS tidak berani melakukan serangan langsung terhadap Iran.

Sementara itu, kantor berita resmi Iran, (IRNA), membantah laporan mengenai adanya putaran kedua negosiasi (Iran dan AS-Israel) di Islamabad. IRNA menegaskan bahwa laporan tersebut “tidak benar” dan menyebut bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk melanjutkan dialog dengan Washington. IRNA juga menyoroti sikap AS yang dinilai tidak konsisten. Dalam kondisi tersebut, IRNA menegaskan, tidak ada prospek yang jelas untuk negosiasi yang membuahkan hasil.

Mentan: RI Stop Impor Solar Mulai 1 Juli, Terapkan B50
  • Penerapan Biodiesel B50
  • https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-ri-stop-impor-solar-mulai-1-juli-terapkan-b50-2130174

Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel B50 berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Menurut Amran, kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif karena dapat diolah tidak hanya menjadi solar, tetapi juga bensin dan etanol. Pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV untuk mengembangkan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar.

Selain itu, Amran juga meninjau inovasi teknologi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, termasuk traktor listrik yang dinilai lebih hemat dan efisien karena tidak menggunakan solar. Kementerian Pertanian bahkan telah memesan 10 unit untuk uji coba sebagai bagian dari dorongan penggunaan energi alternatif di sektor pertanian.

Indef Usul Pajak Windfall Sektor SDA, Tangkap Potensi Penerimaan Negara
  • Usulan Pajak Windfall Sektor SDA
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260420/44/1967788/indef-usul-pajak-windfall-sektor-sda-tangkap-potensi-penerimaan-negara#goog_rewarded

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai, Indonesia membutuhkan instrumen pajak khusus untuk menangkap lonjakan keuntungan (windfall) dari sektor sumber daya alam (SDA). Dalam kajian terbaru bertajuk Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Desain PRRT untuk Indonesia, Ariyo menyebut tanpa instrumen tersebut, sebagian besar rente ekonomi saat harga komoditas tinggi, berpotensi tidak masuk ke kas negara. Berdasarkan simulasi counterfactual dalam kajian tersebut, potensi penerimaan yang hilang tergolong besar.

Sebagai contoh pada 2022, saat harga komoditas mencapai puncak, instrumen pajak berbasis rente seperti Profit Resource Rent Tax (PRRT) diperkirakan dapat menambah penerimaan hingga Rp223 triliun, terdiri dari Rp192 triliun sektor batu bara dan Rp31 triliun migas. Secara rata-rata, potensi penerimaan yang tidak tertangkap sepanjang 2017–2024 mencapai Rp67 triliun per tahun. Ariyo menilai, akar persoalan terletak pada skema royalti yang masih berbasis pendapatan kotor, bukan keuntungan. Dalam kondisi harga tinggi, negara hanya menangkap sekitar 10%–15% rente ekonomi. Sebaliknya, saat harga turun, skema tersebut justru menekan margin perusahaan.

Selain itu, kajian tersebut menemukan adanya ketimpangan dalam transmisi harga terhadap penerimaan negara. Elastisitas penerimaan SDA saat harga naik mencapai 1,17, namun hanya 0,35 saat harga turun. Di sisi lain, struktur penerimaan negara juga telah bergeser. Kontribusi migas terhadap PNBP SDA turun dari 90,5% pada 2009 menjadi 48,3% pada 2024, sementara sektor non-migas, terutama batu bara, meningkat signifikan. Namun, rezim fiskal dinilai belum beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ariyo menegaskan, desain PRRT yang diusulkan tidak akan mengganggu investasi. Pajak ini hanya dikenakan pada proyek dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) di atas 15%, dengan tarif progresif hingga 40% untuk keuntungan normal.

Selat Hormuz Ditutup Lagi, Harga Minyak Dunia Melesat!
  • Selat Hormuz Ditutup Lagi
  • https://finance.detik.com/energi/d-8451985/selat-hormuz-ditutup-lagi-harga-minyak-dunia-melesat

Harga minyak dunia kembali melonjak setelah sempat turun tajam lebih dari 9 persen. Kenaikan ini dipicu oleh penutupan kembali Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.

Harga minyak mentah Brent naik 6,76 persen menjadi US$96,49 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga meningkat 7,79 persen menjadi US$90,38 per barel. Kenaikan ini mencerminkan sensitivitas pasar energi global terhadap gangguan pasokan, terutama dari jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz.

Analis menyebut pasar minyak saat ini sangat bergejolak akibat dinamika geopolitik dan pernyataan kedua negara yang saling berubah-ubah. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dilakukan setelah menilai AS melanggar kesepakatan dengan tetap melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran.

Bahlil Ungkap Alasan Harga BBM Nonsubsidi Naik
  • Harga BBM Nonsubsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260420075946-85-1349848/bahlil-ungkap-alasan-harga-bbm-nonsubsidi-naik

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dilakukan karena mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah hanya mengatur harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, sementara BBM nonsubsidi disesuaikan dengan dinamika harga global.

Kenaikan harga tersebut dinilai tidak berdampak signifikan pada masyarakat luas karena BBM nonsubsidi umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu. PT Pertamina Patra Niaga juga menegaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green belum mengalami kenaikan karena masih dalam tahap evaluasi.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia hingga mendekati US$100 per barel akibat konflik geopolitik global, pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang telah menaikkan harga BBM mereka mengikuti tekanan pasar energi global.

Aturan Baru Restitusi Pajak Purbaya: Ini Bocoran & Reaksi Pengusaha
  • Restitusi Pajak dan Reaksi Pengusaha
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260420072845-4-728013/aturan-baru-restitusi-pajak-purbaya-ini-bocoran-reaksi-pengusaha

Mulai 1 Mei 2026, pemerintah akan menerapkan kebijakan baru tentang pengembalian lebih bayar pajak alias restitusi. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merevisi PMK No. 39/PMK.03/2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 119/2024. Mekanisme pengetatan restitusi itu dilakukan dengan audit menyeluruh. Proses audit akan mencakup periode 2020 hingga 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak eksternal untuk pengauditan. Dirinya menjelaskan, audit tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi titik rawan dalam sistem restitusi, sekaligus memastikan penyalurannya tetap sasaran.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menekankan, perubahan mendasar kebijakan restitusi nantinya akan menitikberatkan pada perbaikan kebijakan restitusi dipercepat. Menurut Inge, restitusi dipercepat akan diperkuat ke depannya khusus untuk yang terbukti patuh memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diketahui, dalam rancangan peraturan, dimuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai sejak permohonan diterima.

Merespons kebijakan baru restitusi, Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengaku belum mendapatkan informasi skema baru yang akan diterapkan pemerintah terkait restitusi pajak. Namun, ia menekankan, kebijakan baru ini sepatutnya tidak menyetop sementara restitusi pajak, karena itu hak para wajib pajak. Kacuk menekankan, bila kebijakan restitusi terganggu, efeknya akan mempengaruhi aliran dana operasional atau cash flow perusahaan.

Kekerasan Seksual Online Terus Meningkat, Negara Diminta Perkuat Perlindungan
  • Peningkatan Kekerasan Seksual Online
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/20/07054871/kekerasan-seksual-online-terus-meningkat-negara-diminta-perkuat-perlindungan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggota Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani mengatakan, peningkatan ini menegaskan bahwa KBGO merupakan persoalan serius berbasis digital yang merentankan situasi perempuan terdampak menjadi korban dan terjerat kriminalisasi dengan dampak yang berlapis.

Data Komnas Perempuan mencatat lonjakan kasus dari 16 kasus pada 2017 menjadi 97 kasus pada 2018, meningkat menjadi 281 kasus pada 2019, dan melonjak tajam menjadi 940 kasus pada 2020. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 1.721 kasus pada 2021, sebelum sedikit menurun menjadi 1.697 kasus pada 2022 dan 1.272 kasus pada 2023. Namun demikian, tren kembali meningkat menjadi 1.791 kasus pada 2024 dan mencapai 1.846 kasus pada 2025. Menurut Chatarina, percepatan perkembangan teknologi belum diimbangi dengan percepatan akses dan literasi berdampak pada kerentanan perempuan masuk dalam lapisan KBGO.

Oleh karenanya, Komnas Perempuan mendesak rekomendasi utama, yaitu sistem perlindungan informasi untuk melawan kejahatan siber, kemudahan akses untuk perlindungan penghapusan konten elektronik bermuatan kekerasan seksual, dan penguatan pendataan terpilah berdasarkan gender.

Iran Bersumpah Akan Membalas Usai Kapalnya di Teluk Oman Ditembaki AS
  • Pelanggaran Gencatan Senjata AS-Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8451956/iran-bersumpah-akan-membalas-usai-kapalnya-di-teluk-oman-ditembaki-as

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pasukan AS menembaki dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran. Militer Iran bersumpah akan membalas. “Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan segera menanggapi dan membalas pembajakan bersenjata ini dan militer AS,” kata juru bicara pusat komando militer, Khatam Al-Anbiya. Khatam menuduh Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata yang telah berlaku sejak 8 April. Trump sebelumnya mengatakan bahwa pasukan AS menembaki dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran. Penyitaan dilakukan setelah kapal tersebut mencoba melewati blokade Angkatan Laut AS di Teluk Oman.

Trump menuduh Iran melanggar perjanjian gencatan senjata saat ini dengan tindakannya di jalur perairan vital tersebut. Teheran sekali lagi memblokir jalur sebagian besar kapal melalui selat tersebut, dengan alasan AS telah melakukan “pelanggaran kepercayaan”. Iran sempat membuka kembali selat tersebut pada hari Jumat sebagai pengakuan atas gencatan senjata Israel-Hezbollah di Lebanon, tetapi menutupnya kembali pada hari berikutnya sebagai tanggapan atas blokade AS yang terus berlanjut terhadap kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran.

Sekjen PBB kutuk keras serangan yang tewaskan anggota UNIFIL Prancis
  • Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL
  • https://www.antaranews.com/berita/5533441/sekjen-pbb-kutuk-keras-serangan-yang-tewaskan-anggota-unifil-prancis

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Sabtu (18/4) mengutuk keras serangan yang menewaskan seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Prancis yang bertugas bersama Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan melukai tiga orang lainnya pada hari yang sama, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan. “Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian harus dihentikan. Serangan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006) serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” ucap juru bicara sekjen PBB, Stephane Dujarric.

Guterres kembali menegaskan seruannya kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, memastikan keselamatan personel PBB serta kekebalan properti dan aset PBB, dan menghormati kebebasan bergerak UNIFIL. Pernyataan itu menyebutkan bahwa menurut penilaian awal UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian diserang oleh pelaku nonnegara, yang diduga adalah Hizbullah, saat menyelidiki lokasi tempat alat peledak rakitan diduga telah ditempatkan di jalan di antara dua posisi PBB yang berada di area operasi UNIFIL di Lebanon selatan.

Insiden ini merupakan kejadian ketiga dalam beberapa pekan terakhir yang mengakibatkan kematian anggota pasukan penjaga perdamaian yang bertugas dengan UNIFIL, dan terjadi terlepas dari gencatan senjata selama 10 hari yang diumumkan pada 16 April, menurut pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga mendesak semua pihak untuk menghormati gencatan senjata dan menghentikan tindakan penembakan.

KPK Telusuri Duit Pemerasan di Kasus Bupati Tulungagung
  • Kasus Korupsi Bupati Tulungagung
  • https://www.tempo.co/hukum/kpk-telusuri-duit-pemerasan-di-kasus-bupati-tulungagung-2130140

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul uang pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Komisi antirasuah menduga para OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan uang dari kantong pribadi untuk diberikan kepada Gatut.

Budi mengatakan lembaganya juga turut mencari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung yang diperas oleh Gatut Sunu. Bupati Tulungagung itu memeras sejumlah dinas di Pemkab Tulungagung dengan ancaman menggunakan surat pernyataan mundur atau dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Budi mengatakan KPK juga tengah mendalami persoalan kecamatan hingga sekolah di Tulungagung yang diduga ikut diperas oleh Gatut. Pendalaman ini, kata Budi, untuk mengetahui alasan di balik Bupati Tulungagung itu diduga memeras camat serta kepala sekolah. “Itu semuanya masih akan didalami,” ucapnya.

Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung. Status itu setelah KPK menangkap Bupati Tulungagung dan Dwi Yoga dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Gatut meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala OPD serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung. Permintaan itu dilakukan melalui ajudan bupati Dwi Yoga Ambal sebesar Rp 5 miliar.

Rata-Rata IQ Indonesia 78, Prof Dadan: MBG Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan
  • Program MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/tdrmxu484/ratarata-iq-indonesia-78-prof-dadan-mbg-fokus-1000-hari-pertama-kehidupan-part2

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana memberikan materi pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (18/4/2026). Dalam paparannya, Dadan menekankan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan respons terhadap tantangan demografi Indonesia yang terus tumbuh tiga juta jiwa per tahun.

Menurut dia, program MBG difokuskan pada intervensi 1.000 hari pertama kehidupan untuk optimalisasi kecerdasan. Selain itu, juga menyasar pada anak usia 8 hingga 18 tahun untuk memastikan pertumbuhan fisik yang maksimal. Dia mencontohkan, Jepang yang telah sukses meningkatkan tinggi badan rata-rata penduduknya hingga 11 sentimeter (cm) melalui program serupa yang dijalankan secara konsisten. Dadan menyebut, anak yang tumbuh dengan kondisi sehat cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi saat memasuki usia produktif.

Tingkat kesejahteraan yang baik pada masa produktif tersebut nantinya turut berkontribusi pada kualitas kehidupan generasi berikutnya yang lebih baik. Dadan menjelaskan, program MBG memiliki cakupan luas yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun. Hal itu sangat krusial, sambung dia, mengingat data menunjukkan 60 persen anak Indonesia masih jarang mengonsumsi susu dan belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang. Selain dampak kesehatan, menurut Dadan, program MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan anggaran sebesar Rp 60 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.

KPK: Korupsi Kepala Daerah Tak Melulu Soal Biaya Politik
  • Korupsi Kepala Daerah
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2986477/kpk-korupsi-kepala-daerah-tak-melulu-soal-biaya-politik#goog_rewarded

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak semua kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada 2024 dipicu oleh tingginya biaya politik. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dalam sejumlah kasus ditemukan motif lain, termasuk kepentingan pribadi hingga kebutuhan tertentu seperti tunjangan hari raya (THR).

Meski demikian, KPK mengakui adanya keterkaitan antara besarnya biaya politik dengan potensi terjadinya praktik korupsi. Untuk itu, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan kajian melalui Direktorat Monitoring pada 2025. Hasil kajian menunjukkan sejumlah titik rawan yang dapat memicu korupsi, di antaranya pengadaan logistik pemilu yang berpotensi dimanipulasi, praktik politik uang baik di tingkat pemilih maupun elite, serta penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan birokrasi dan fasilitas negara.

Kerentanan tersebut tidak hanya terjadi saat proses pemilihan, tetapi juga berlanjut setelah kepala daerah terpilih. Praktik balas budi, seperti pengisian jabatan, pengaturan proyek, hingga perizinan, menjadi salah satu bentuk pengembalian biaya politik. Sepanjang 2025 hingga 18 April 2026, KPK telah menindak 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024 melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Kemlu Beber Nasib WNI di Lebanon Selama Perang Israel-Hizbullah
  • WNI di Lebanon
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260416201200-106-1348879/kemlu-beber-nasib-wni-di-lebanon-selama-perang-israel-hizbullah

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengungkapkan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon di tengah perang Israel dan Hizbullah membara beberapa waktu terakhir. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan saat ini jumlah warga Indonesia di Lebanon mencapai 934 orang. Dari jumlah ini, 756 di antaranya WNI bertugas di UNIFIL dan 178 warga sipil. “KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Libanon, sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Libanon dalam keadaan aman,” kata Heni dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4). Lebih lanjut, Heni mengatakan pemerintah punya kontigensi plan jika suatu waktu keadaan di Lebanon memburuk. “Dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, kontingensi plan tetap disiapkan,” imbuh dia.

Mendag: Kewajiban DMO 35 Persen Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng
  • kenaikan harga minyak goreng
  • https://www.agrofarm.co.id/2026/04/mendag-kewajiban-dmo-35-persen-jaga-stabilitas-harga-minyak-goreng/

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. Minyak goreng yang disalurkan, salah satunya dalam bentuk Minyakita. Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku.

Dampak positif tersebut semakin menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat. Mendag Busan juga mengatakan, hingga 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen. Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam

“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat”. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025.

Harga Minyakita Tembus HET, Kemendag Sebut Hanya Imbas Kenaikan Kemasan Plastik
  • kenaikan harga minyak goreng
  • https://rmollampung.id/harga-minyakita-tembus-het-kemendag-sebut-hanya-imbas-kenaikan-kemasan-plastik

Harga minyak goreng rakyat merek Minyakita terpantau merangkak naik dan mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan tersebut, namun menegaskan kondisi itu bukan disebabkan kelangkaan barang di pasaran. Per April 2026, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di kisaran Rp15.800 hingga Rp15.900 per liter, sedikit di atas HET Rp15.700 per liter. Menurut Budi, kenaikan harga lebih dipicu oleh kendala bahan baku kemasan plastik yang terdampak situasi global, termasuk konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Gaji Karyawan Bebas Pajak Dilanjut 2026, Pagu Naik Hampir Rp500 M
  • Pagu Insentif PPh Naik
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260417072851-4-727473/gaji-karyawan-bebas-pajak-dilanjut-2026-pagu-naik-hampir-rp500-m

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, nilainya hampir Rp500 miliar pada tahun ini. Secara rinci, pagu yang telah disiapkan untuk insentif PPh DTP 2026 itu senilai Rp494 miliar, naik sekitar 25,06 persen dibanding pagu yang disiapkan pada 2025 sebesar Rp395 miliar.

Insentif PPh DTP Pasal 21 untuk karyawan tertentu ini telah pemerintah tetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. PMK terbaru ini telah berlaku sejak 31 Desember 2025. Dalam Pasal 2 PMK 105/2025 itu, disebutkan jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026. Penerima insentif itu ialah pekerja di sektor usaha alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; kulit dan barang dari kulit; atau pariwisata; dan 133 kode klasifikasi lapangan usaha yang termasuk ke dalam lima sektor bisnis itu. Batasan penghasilan para pegawai yang pajaknya ditanggung pemerintah itu ialah memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta pada Masa Pajak Januari 2026.

RI Dapat Kepastian Pasokan Minyak Mentah dari Rusia, Berapa Banyak?
  • Bahan Bakar Minyak (BBM)
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260417073635-4-727474/ri-dapat-kepastian-pasokan-minyak-mentah-dari-rusia-berapa-banyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah sudah mengamankan pasokan minyak mentah dari Rusia. Hal ini diungkapkan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Seperti diketahui, Bahlil telah melakukan pertemuan tatap muka bersama Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada Selasa (15/4/2026) lalu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya. Tak hanya mendapatkan pasokan minyak mentah, dari hasil pertemuan itu menurutnya Indonesia juga mendapatkan komitmen dari pihak Rusia untuk membangun infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi.

S&P Ingatkan Purbaya-Prabowo soal Rasio Utang terhadap Penerimaan APBN Sudah di Atas 15%
  • Rasio Utang terhadap APBN
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260417/9/1967224/sp-ingatkan-purbaya-prabowo-soal-rasio-utang-terhadap-penerimaan-apbn-sudah-di-atas-15#goog_rewarded

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.  Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA. 

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.  “Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi,” terang Purbaya. Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan.

Sebagai contoh, Purbaya menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik. Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

Mobil Listrik Tidak Lagi Otomatis Bebas Pajak, Ini Aturan Barunya
  • Pajak Kendaraan Listrik
  • https://otomotif.kompas.com/read/2026/04/17/071521315/mobil-listrik-tidak-lagi-otomatis-bebas-pajak-ini-aturan-barunya?source=terpopuler

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat. Aturan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) atau battery electric vehicle (BEV). Dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Klaim Purbaya soal Modal Asing Guyur RI Realistis atau Omon-omon?
  • Sentimen Modal Asing
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260417062217-92-1348938/klaim-purbaya-soal-modal-asing-guyur-ri-realistis-atau-omon-omon

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim arus modal asing ke Indonesia akan meningkat setelah pertemuannya dengan International Monetary Fund, World Bank, serta investor global di Amerika Serikat. Ia menyebut para investor menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal.

Namun, sejumlah ekonom menilai klaim tersebut masih terlalu dini dan belum mencerminkan kondisi pasar saat ini. Syafruddin Karimi menyebut fundamental ekonomi Indonesia memang cukup kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali, serta rasio utang yang moderat. Meski demikian, pasar belum memberikan konfirmasi penuh, terlihat dari nilai tukar rupiah yang masih lemah dan belum adanya arus modal asing yang signifikan.

Pandangan serupa disampaikan Bhima Yudhistira dan Yusuf Rendy Manilet yang menilai klaim tersebut lebih merupakan upaya membangun kepercayaan pasar. Indonesia dinilai tetap menarik secara fundamental, namun sentimen investor masih tertekan oleh faktor global, pelemahan rupiah, dan risiko pasar. Tanpa perbaikan fundamental dan stabilitas yang lebih kuat, arus modal asing berpotensi hanya menjadi optimisme jangka pendek.

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Restitusi Pajak
  • Kebijakan Restitusi Pajak
  • https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-siapkan-aturan-baru-restitusi-pajak-2129592

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang ditargetkan berlaku mulai 1 Mei 2026. Aturan ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Otoritas pajak menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak, sehingga pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pengembaliannya berjalan dengan baik dan tidak ditahan jika memang sudah memenuhi ketentuan.

Perubahan utama dalam kebijakan ini difokuskan pada perbaikan skema restitusi dipercepat, yang akan lebih selektif dan berbasis kepatuhan. Hanya wajib pajak yang terbukti patuh yang akan mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan proses yang lebih cepat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan. Rancangan aturan yang tertuang dalam RPMK mengatur mekanisme penelitian permohonan restitusi, termasuk syarat formal dan kondisi yang dapat menyebabkan penolakan.

Selain itu, ditetapkan batas waktu penyelesaian restitusi, yakni maksimal tiga bulan untuk Pajak Penghasilan dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Kebijakan ini juga akan menggantikan aturan sebelumnya guna memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam proses restitusi pajak.

Stok Aman, Harga BBM Subsidi RI Dipastikan Tak Naik Sampai Akhir Tahun
  • Harga BBM Subsidi Tidak Naik
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260417074755-4-727477/stok-aman-harga-bbm-subsidi-ri-dipastikan-tak-naik-sampai-akhir-tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun ini. Meskipun, saat ini harga minyak dunia masih bergejolak. Dia juga memastikan bahwa stok BBM di Indonesia masih cenderung aman. Bahlil juga berharap harga minyak mentah dunia tidak kembali melonjak di atas US$ 100 per barel, sehingga tidak akan menambah beban APBN.

“Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman dalam APBN, dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari US$77 (per barel). Jadi kita itu baru split US$7 jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik US$7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini,” kata Bahlil. Perlu diketahui, harga minyak dunia bergerak melemah pada perdagangan Kamis pagi (16/4/2026), setelah pelaku pasar merespons peluang meredanya tensi antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut data Refinitiv pada pukul 09.30 WIB, Kamis (16/4/2026), harga Brent kontrak terdekat berada di US$ 95,19 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) tercatat US$ 91,60 per barel.

Pemerintah Klaim DMO 35% Ampuh Jaga Harga Minyak Goreng
  • Efektifitas Kebijakan DMO Minyak Goreng
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8447924/pemerintah-klaim-dmo-35-ampuh-jaga-harga-minyak-goreng

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minimal 35% melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan efektif menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat. Hingga 10 April 2026, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter, turun 5,45% dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum kebijakan diterapkan. Realisasi distribusi bahkan mencapai 49,45%, melampaui ketentuan minimal.

Pemerintah menilai keberhasilan ini menunjukkan distribusi pasokan berjalan baik dan mampu menjaga ketersediaan di pasar. Kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) juga diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga dan pasokan. Minyakita ditegaskan bukan minyak subsidi, melainkan hasil kewajiban pelaku usaha ekspor sawit, sehingga ketersediaannya bergantung pada volume ekspor.

Di sisi lain, pemerintah memperketat pengawasan distribusi dengan menjatuhkan sanksi kepada produsen dan distributor yang melanggar ketentuan. Meski stok nasional dinilai aman dan harga relatif terkendali di banyak wilayah, masih terdapat disparitas harga di beberapa daerah, khususnya Indonesia Timur yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah terus mendorong optimalisasi distribusi dan produksi sebagai langkah menjaga stabilitas pasar.

MBG “Reborn”: Menakar Keadilan di Piring yang Tepat
  • Transformasi Kebijakan MBG, Upaya Penurunan Stunting lewat MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/09210011/mbg-reborn---menakar-keadilan-di-piring-yang-tepat?page=all#page2

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami perubahan paradigma mendasar. Pemerintah, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, mengalihkan fokus program dari pendekatan massal menjadi intervensi medis-sosial yang lebih presisi. MBG tidak lagi ditujukan secara universal kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kekurangan gizi. Pendekatan ini menekankan bahwa negara harus hadir secara tepat sasaran untuk kelompok paling rentan, bukan sekadar menjalankan program populis berbasis pemerataan bantuan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, sekitar 7,8 juta anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi kronis, menempatkan persoalan gizi sebagai ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia nasional. Pemerintah menilai kebijakan berbasis “pukul rata” tidak lagi relevan, sehingga bantuan difokuskan pada wilayah kemiskinan ekstrem dan kantong stunting. Kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk keadilan substantif, yakni memastikan anggaran negara digunakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Secara teknokratis, MBG bertransformasi dari program sosial umum menjadi intervensi klinis yang terukur. Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk melakukan validasi langsung di lapangan, dimulai dari DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program kini mengutamakan standar nutrisi tinggi, bukan sekadar memenuhi rasa kenyang, dengan integrasi data kesehatan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Program Indonesia Pintar guna memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.

Transformasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan stunting yang pada 2024 berhasil ditekan hingga 19,8 persen, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda. Selain memperbaiki kesehatan anak, kebijakan MBG juga mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan peternak daerah sebagai pemasok pangan.

Bahaya! Iran Ancam Tutup 3 Perairan ‘Nadi’ Dunia, Bukan Cuma Hormuz
  • Blokade AS di Selat Hormuz
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260417080607-4-727480/bahaya-iran-ancam-tutup-3-perairan-nadi-dunia-bukan-cuma-hormuz

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Tak hanya Selat Hormuz, Teheran kini mengancam akan memblokir pelayaran di tiga jalur laut strategis dunia, yakni Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Merah. Langkah ini disebut sebagai respons atas tekanan Washington yang membatasi pergerakan kapal Iran di Selat Hormuz. Perwakilan komando militer Iran menegaskan penghentian aktivitas kapal komersial di tiga perairan strategis dapat dilakukan jika tekanan terhadap pengiriman maritim Iran terus berlanjut. Sementara Kepala staf militer Iran, Ali Abdollahi, menyebut langkah blokade tambahan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rezim gencatan senjata.

Di sisi lain, AS menyatakan kebijakan pembatasan tersebut bertujuan untuk mengontrol jalur pelayaran yang terkait dengan Iran. Namun, Teheran menilai langkah itu ilegal dan provokatif. Ancaman Iran ini menjadi perhatian global karena ketiga jalur laut tersebut merupakan ‘urat nadi’ perdagangan dunia. Sebagian besar distribusi minyak mentah global melintasi kawasan ini. Gangguan di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi dan mengacaukan rantai pasok global.

Sejumlah analis memperingatkan, eskalasi konflik dapat berdampak langsung pada harga minyak dunia. Jika distribusi terganggu, harga energi berisiko melonjak tajam, yang pada akhirnya bisa mendorong inflasi global. Hingga kini, upaya diplomatik masih terus berlangsung. Opsi perpanjangan gencatan senjata dan pembukaan kembali negosiasi tengah dibahas, namun belum ada kesepakatan konkret antara kedua pihak.

Langkah BNPB Hadapi Risiko Karhutla Imbas Kemarau Tahun Ini
  • Mitigasi Karhutla pada Musim Kemarau
  • https://www.tempo.co/lingkungan/langkah-bnpb-hadapi-risiko-karhutla-imbas-kemarau-tahun-ini-2129582

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang dan kering dari biasanya. Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi sehingga seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta bergerak sejak dini untuk mencegah kebakaran meluas.

BNPB menekankan langkah pencegahan sebagai strategi utama dengan mengerahkan berbagai dukungan, seperti patroli udara, operasi water bombing, dan modifikasi cuaca. Pengalaman menghadapi fase El Niño pada 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan bahwa kekeringan dapat meningkatkan risiko karhutla, namun dampaknya diyakini dapat ditekan melalui tindakan preventif yang dilakukan lebih awal.

Dalam memperkuat kesiapsiagaan, BNPB mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk deteksi titik panas berbasis satelit, pemantauan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta penggunaan drone untuk patroli udara. Selain itu, BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai dan bantuan peralatan seperti pompa air, alat pelindung diri, serta sarana komunikasi, sambil menekankan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan karhutla.

Gencatan Senjata Israel-Lebanon Dilanggar, Situasi Masih Rawan
  • Gencatan Senjata Israel-Lebanon
  • https://internasional.kontan.co.id/news/gencatan-senjata-israel-lebanon-dilanggar-situasi-masih-rawan

Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja berlaku dilaporkan langsung menghadapi pelanggaran di lapangan. Militer Lebanon menyatakan bahwa Israel melakukan sejumlah pelanggaran sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat (17/4/2026) dini hari, termasuk penembakan sporadis ke beberapa desa di wilayah selatan Lebanon. Militer Lebanon meminta warga untuk menunda kembali ke wilayah selatan yang terdampak konflik. Hingga saat ini, pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi.

Gencatan senjata selama 10 hari sebelumnya disepakati antara Israel dan Lebanon, di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan yang lebih luas, termasuk konflik yang melibatkan Iran. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran semakin terbuka. Jika gencatan senjata di Lebanon mampu membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih luas dengan Iran, hal ini akan menjadi capaian penting bagi pemerintah AS, terutama dalam upaya menstabilkan jalur energi global seperti Selat Hormuz.

Namun demikian, situasi di lapangan masih rapuh. Laporan pelanggaran gencatan senjata menunjukkan bahwa risiko eskalasi tetap tinggi. Kelompok Hezbollah, yang didukung Iran, juga dilaporkan masih aktif hingga menjelang diberlakukannya gencatan senjata, dengan serangan terakhir terjadi hanya beberapa menit sebelum kesepakatan berlaku.

Apa Itu Nutri-Level? Ini Arti Label Gizi A-D di Kemasan Makanan
  • Kebijakan Penerapan Nutri-Level, Label Gizi, Pencegahan Peningkatan PTM, Penyakit Tidak Menular (PTM)
  • https://tirto.id/apa-itu-nutri-level-cara-baca-label-gizi-baru-di-indonesia-hupy

Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan pelabelan gizi Nutri-Level sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 dan bertujuan membantu masyarakat memahami kualitas gizi produk secara cepat dan sederhana. Melalui label yang ditempatkan di bagian depan kemasan, konsumen dapat langsung menilai tingkat kesehatan suatu produk tanpa harus membaca informasi gizi secara rinci.

Penerapan Nutri-Level dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada produk minuman, karena minuman berpemanis menjadi penyumbang terbesar asupan gula berlebih di Indonesia. Pemerintah memberikan masa transisi sekitar 1–2 tahun agar pelaku usaha dapat beradaptasi sebelum aturan diberlakukan secara wajib. Selama masa tersebut, pelaku usaha didorong mencantumkan label secara sukarela dan akan mendapat insentif seperti percepatan perizinan maupun tanda pangan sehat bagi produk yang mendukung kebijakan ini.

Penilaian Nutri-Level berfokus pada kandungan GGL karena ketiganya berkaitan erat dengan risiko kesehatan. Konsumsi gula berlebih dapat memicu obesitas dan diabetes tipe 2, asupan garam tinggi berhubungan dengan hipertensi, sementara konsumsi lemak berlebih meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Label Nutri-Level menggunakan skala A hingga D dengan indikator warna, mulai dari A (hijau tua) sebagai pilihan lebih sehat hingga D (merah) yang perlu dibatasi konsumsinya.

Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman. Produk dengan level A dan B dianjurkan sebagai pilihan utama, sementara level C dan D sebaiknya dikonsumsi secara terbatas. Produk yang berpotensi mendapat nilai rendah antara lain minuman berpemanis, camilan tinggi garam, serta makanan ultra-proses seperti mi instan dan makanan siap saji. Nutri-Level bukan larangan konsumsi, melainkan panduan praktis agar pola makan lebih seimbang sehingga risiko PTM di Indonesia dapat ditekan dalam jangka panjang.

Dampak Blokade Selat Hormuz,  Ratusan Penerbangan Dibatalkan
  • Dampak Blokade Selat Hormuz
  • https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/585907/dampak-blokade-selat-hormuz-ratusan-penerbangan-dibatalkan

Dampak blokade Selat Hormuz telah dirasakan sektor penerbangan global, yang ditandai batalnya ratusan penerbangan akibat lonjakan tajam harga bahan bakar. Maskapai besar Eropa seperti Lufthansa dan KLM terpaksa mengurangi operasional. Lufthansa melalui anak usahanya, Lufthansa CityLine, menangguhkan operasi mulai Sabtu, sementara KLM membatalkan sekitar 160 penerbangan dalam sebulan ke depan. Harga bahan bakar jet dilaporkan hampir dua kali lipat sejak konflik militer Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pecah, memaksa maskapai dunia mengurangi rute, menaikkan tarif, serta menambah biaya tambahan bahan bakar dan bagasi.

Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan Eropa kemungkinan hanya memiliki cadangan bahan bakar jet sekitar enam minggu jika gangguan pasokan terus berlanjut. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyebut situasi ini sebagai krisis energi terbesar yang pernah dihadapi dunia, dengan dampak berupa lonjakan harga bensin, gas, dan listrik serta tekanan inflasi global. Negara-negara Asia yang sangat bergantung pada energi Timur Tengah seperti Jepang, Korea Selatan, India, China, Pakistan, dan Bangladesh diperkirakan menjadi wilayah yang pertama merasakan dampak paling berat sebelum krisis meluas ke Eropa dan Amerika.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menegaskan blokade terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz akan berlangsung selama diperlukan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan angkatan laut AS akan mencegah seluruh pengiriman barang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran, sementara Presiden Donald Trump memperingatkan tindakan tegas terhadap kapal yang mencoba menerobos blokade. Ketegangan meningkat setelah laporan intelijen AS menyebut China berencana memasok sistem pertahanan udara baru kepada Iran, memperbesar potensi eskalasi konflik di kawasan strategis tersebut.

Rakyat dalam Jebakan Populisme
  • Jebakan Populisme, Koalisi Antar Elite, Politik Kedermawanan
  • https://www.kompas.id/artikel/rakyat-dalam-jebakan-populisme

Populisme modern menghadirkan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat, tetapi sekaligus berisiko membuka jalan menuju otoritarianisme ketika retorika rakyat digunakan untuk melemahkan institusi demokrasi. Donald Trump menjadi contoh paling menonjol dengan slogan Make America Great Again yang menggaungkan propaganda anti-imigran, dan kepemimpinannya menunjukkan bagaimana populisme dapat menggerus kualitas demokrasi hingga menjadikan Amerika Serikat ilustrasi ekstrem kemunduran demokrasi global.

Populisme di Amerika Serikat di bawah Donald Trump menunjukkan bagaimana klaim keliru yang diulang-ulang dapat dinormalisasi dan bahkan dinikmati oleh pendukungnya sebagai strategi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa populisme tidak hanya bekerja melalui retorika kedekatan dengan rakyat, tetapi juga melalui penerimaan aktif terhadap kebohongan sebagai bagian dari permainan politik. Hal ini menegaskan bagaimana populisme bisa mengikis kualitas demokrasi dengan menggeser standar kebenaran publik.

Di Indonesia, populisme hadir dalam bentuk berbeda. Alih-alih menciptakan oposisi antar-elite seperti di AS, populisme di Indonesia dibangun melalui koalisi elite yang beroperasi bersama mayoritas rakyat. Pendekatan ini menyasar silent majority dengan strategi sederhana, transaksional, dan berbasis kedekatan emosional, seperti bantuan gratis atau politik dermawan. Sementara itu, masyarakat sipil kritis yang jumlahnya minoritas sering kali tidak dianggap sebagai suara rakyat, sehingga kontrol terhadap kekuasaan populis menjadi lemah.

Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Bermasalah
  • Cabut IUP Bermasalah, Perintah Presiden
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2985866/prabowo-perintahkan-bahlil-cabut-iup-bermasalah#goog_rewarded

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan.

Arahan tersebut diterima Bahlil seusai menyerahkan laporan hasil evaluasi IUP kawasan hutan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional. Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan IUP di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam. Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dinilai berpotensi merusak lingkungan dan bertentangan dengan aturan perlindungan kawasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan terkait ratusan IUP bermasalah yang tersebar di berbagai kawasan hutan, termasuk hutan lindung, taman nasional, dan wilayah konservasi lainnya. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan bersikap lunak dalam menindak pelanggaran tersebut, bahkan jika melibatkan pihak tertentu. Penertiban IUP ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.

Duduk Perkara Korupsi Tata Kelola Tambang Nikel Jerat Ketua Ombudsman
  • Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi Nikel
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260417070356-12-1348961/duduk-perkara-korupsi-tata-kelola-tambang-nikel-jerat-ketua-ombudsman

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut kasus ini bermula ketika PT TSHI tidak terima atas perhitungan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Pemilik PT TSHI berinisial LD yang merasa keberatan untuk membayar PNBP kemudian menemui Hery selaku anggota Komisioner Ombudsman periode 2021-2026.

Syarief mengatakan selanjutnya dilakukan pertemuan antara Hery dengan LO selaku perantara PT TSHI pada April tahun 2025 di Kantor Ombudsman dan di Hotel Borobudur. Dalam pertemuan itu, LO dan Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta Hery menerbitkan surat yang berisi temuan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kemenhut.

Selanjutnya Hery memeriksa Kemenhut dan mengatur agar seolah-olah penagihan denda yang dikeluarkan terhadap PT TSHI adalah keliru. Sehingga dikoreksi Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah pemeriksaan kepada Kemenhut selesai, Hery memerintahkan LKM menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada LO.

Tiga terdakwa kasus korupsi Chromebook dituntut 6-15 tahun penjara
  • Kasus Korupsi Chromebook, Tuntutan JPU
  • https://www.antaranews.com/berita/5530108/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-chromebook-dituntut-6-15-tahun-penjara

Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook dituntut pidana penjara selama 6-15 tahun, dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih beserta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana selama 6 tahun bui. Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut agar dihukum dengan pidana denda, yakni Ibam sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019–2022, ketiga terdakwa diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Strategi Politik Dua Kaki Indonesia dan Perang Pola Pikir ala Kolonialisme Modern
  • Pertahanan ala Sun Tzu, Pola Pikir Kolonialisme Modern, Politik Dua Kaki
  • https://nasional.sindonews.com/read/1696795/18/strategi-politik-dua-kaki-indonesia-dan-perang-pola-pikir-ala-kolonialisasi-modern-1776297886

Politik dua kaki ala Soekarno pada era Perang Dingin menunjukkan kecerdikan diplomasi bebas-aktif dengan prinsip “mendayung di antara dua karang”. Ia memanfaatkan rivalitas AS–Soviet pada perang dingin untuk memperoleh keuntungan strategis, menghindari ketergantungan total, memperkuat militer sebagai alat diplomasi, sekaligus membangun citra Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga. Strategi ini berhasil merebut Irian Barat tanpa perang besar. Dalam jangka pendek Indonesia disegani karena mampu merebut Irian Barat. Meski citra ini kemudian runtuh akibat rapuhnya ekonomi domestik dan ketergantungan pada alutsista Soviet.

Dalam konteks kini, Prabowo menerapkan pendekatan serupa dengan konfigurasi multipolar yang lebih kompleks. Persamaannya dengar era Soekarno, diversifikasi sumber kekuatan melalui pembelian Rafale, F-15EX, serta kerja sama dengan China dan Rusia mencerminkan strategi bebas-aktif. Namun, tantangan utama bukan hanya militer, melainkan perang pikiran melalui dominasi platform digital, soft power budaya, beasiswa, proxy NGO, dan framing isu global.

Menghadapi kolonialisasi modern berbasis narasi, strategi pertahanan harus berlapis: intelijen untuk memetakan serangan, regulasi ruang digital, produksi narasi tandingan, dan pendidikan kritis untuk memperkuat identitas budaya. Sun Tzu menekankan kemenangan tanpa bertempur, dan dalam era ini, benteng terakhir kedaulatan adalah pikiran generasi muda. Jika negara gagal melindungi ruang ini, desentralisasi pikiran akan runtuh, dan kebijakan publik bisa terseret kepentingan asing.

Desentralisasi dan Politik yang Tak Lagi Lokal
  • Desentralisasi, Keterhubungan Dunia Digital, Media Sosial, Resentralisasi
  • https://news.detik.com/kolom/d-8447583/desentralisasi-dan-politik-yang-tak-lagi-lokal

Persoalan lokal saat ini dinilai menjadi perhatian publik yang lebih luas tidak seperti sebelumnya yang dipahami dalam konteks lokal. Saat ini batas persoalan lokal dan nasional semakin tipis.

Sejak reformasi, desentralisasi dipahami sebagai cara mendekatkan kekuasaan kepada rakyat dengan mantra demokrasi lokal dan good governance. Dalam kerangka ini, perbedaan antardaerah bukanlah masalah, melainkan konsekuensi yang wajar dari keberagaman sosial dan politik Indonesia.

Desentralisasi kini menghadapi perubahan besar akibat keterhubungan digital. Dinamika politik lokal cepat menjadi konsumsi publik nasional melalui fenomena political voyeurism, sementara kepala daerah menampilkan gaya kepemimpinan dan kebijakan di media sosial. Kondisi ini berkelindan dengan kecenderungan resentralisasi politik nasional yang melemahkan fungsi pengawasan formal, sehingga kontrol pusat atas daerah semakin kuat.

Di sisi lain, media sosial membuka ruang ekspresi publik namun juga memicu hoaks, polarisasi, dan partisipasi dangkal berbasis viralitas. Akibatnya, kualitas deliberasi melemah dan demokrasi lokal cenderung minimalis. Untuk menjaga makna desentralisasi, pemerintah daerah perlu memperkuat pelayanan publik dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan lebih efektif.

Amran Pastikan HET Minyak Goreng Tak Naik Meski Harga Plastik Melonjak
  • HET Minyak Goreng, Kenaikan Harga Plastik
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260416185938-92-1348853/amran-pastikan-het-minyak-goreng-tak-naik-meski-harga-plastik-melonjak

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski terjadi lonjakan harga plastik yang disebut berdampak pada biaya distribusi dan kemasan. Hal itu disampaikan di tengah keluhan pedagang terkait kenaikan harga minyak goreng curah yang dikaitkan dengan mahalnya plastik kemasan. Namun, Amran menegaskan persoalan tersebut tak boleh menjadi alasan untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

Ia juga menekankan akan menindaklanjuti laporan jika ditemukan pelaku usaha yang menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah, kata dia, siap melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar ketentuan. Saat ini, pemerintah masih mempertahankan HET minyak goreng, yakni Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng curah dan Rp15.700 per liter untuk Minyakita. Kebijakan ini menjadi acuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Terkait dengan tingginya harga plastik, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berupaya mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara lain seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat untuk meredam tekanan harga. Selain itu, optimalisasi bahan baku substitusi dan pemanfaatan plastik daur ulang juga mulai didorong.

Kemenag Siapkan Struktur Ditjen Pesantren, Rekrutmen Harus Bersih
  • Pembentukan Ditjen Pesantren Kemenag, Penguatan Peran Pesantren
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tdlcer430/kemenag-siapkan-struktur-ditjen-pesantren-rekrutmen-harus-bersih

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang organisasi dan tata kerja (ortaker) Kementerian Agama yang di dalamnya mengatur pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kebijakan ini disambut positif sebagai langkah strategis memperkuat peran pesantren di Indonesia. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut. Ia menilai, pembentukan Ditjen Pesantren menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan pesantren, terlebih setelah urusan haji dan umrah dipisahkan ke kementerian tersendiri.

Menurut dia, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti arahan pimpinan di Kementerian Agama untuk menyusun struktur organisasi di bawah Ditjen Pesantren. Dalam Perpres tersebut, Ditjen Pesantren akan memiliki satu sekretariat dan maksimal lima direktorat teknis. Beberapa direktorat nantinya akan menangani fungsi pendidikan pesantren, pengembangan dakwah pesantren, dan pemberdayaan pesantren.

Terkait penunjukan Direktur Jenderal Pesantren, Basnang menegaskan bahwa kewenangan berada di tangan presiden. Namun, mekanisme seleksi tetap mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan melalui proses open bidding atau sistem talent pool. Sementara itu, terkait rekrutmen pegawai di lingkungan Ditjen Pesantren, Basnang juga menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi dan integritas.

Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Tindak Tegas Tambang Ilegal
  • Penindakan Tambang Ilegal
  • https://news.republika.co.id/berita/tdlx491030000/prabowo-perintahkan-menteri-esdm-tindak-tegas-tambang-ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia. Instruksi ini diberikan setelah laporan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) ilegal di kawasan hutan, termasuk hutan lindung, disampaikan kepada Presiden pada Kamis (16/4) di Istana Merdeka, Jakarta.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional. Pemerintah menegaskan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang baik, serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Meski Naik, Utang Luar Negeri Disebut Masih Terjaga
  • Utang Luar Negeri Naik
  • https://www.neraca.co.id/article/235880/meski-naik-utang-luar-negeri-disebut-masih-terjaga

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi US$437,9 miliar, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen. Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy). Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menyampaikan bahwa peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$215,9 miliar, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah. Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy). ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta. Adapun secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Bukti RI ‘Raja’! Ubah Formula, Harga Nikel Dunia Langsung Naik Tinggi
  • Harga Nikel Naik
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260416082127-4-727162/bukti-ri-raja-ubah-formula-harga-nikel-dunia-langsung-naik-tinggi

Pemerintah resmi memberlakukan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih nikel mulai, kemarin 15 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang merevisi Kepmen Nomor 266 Tahun 2025. Kebijakan ini langsung direspon oleh pasar nikel dunia yang membuat harga menjadi naik Melansir Trading Economics, pada perdagangan 15 April 2026, nikel berada di US$18.323,88 per ton, naik 0,63 persen dibanding hari sebelumnya. Dalam sebulan harga sudah melesat 4,8 persen, sementara secara tahunan terbang 17,5 persen.

Pemerintah merevisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel. Dalam skema baru, komponen penilaian kini memasukkan unsur lain seperti besi, kobalt, dan kromium. Faktor koreksi untuk menentukan harga minimum juga dinaikkan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan penyesuaian formulasi harga tersebut guna mengoreksi harga bijih nikel di dalam negeri yang selama ini dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar internasional. Adapun, perubahan formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor royalti.

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan dampak kebijakan tersebut langsung terasa di pasar global. “Harga Nikel di bursa LME naik beberapa jam setelah rilis HPM baru, dari 17.090 menjadi 17.680. Untuk penambang, ini memperkuat dasar harga (price floor). Tapi untuk smelter, terutama HPAL, ini menambah tekanan biaya produksi,” ujar Meidy. Ia menilai, lonjakan tersebut terjadi di tengah kondisi pasar nikel global yang masih mengalami tekanan oversupply jangka pendek. Meski demikian, reformasi HPM dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mulai memainkan peran lebih aktif dalam mengatur keseimbangan suplai dan harga global.

Purbaya usai Pertemuan IMF-World Bank: Dana Asing akan ‘Serbu’ RI
  • Pertemuan Menkeu dengan IMF dan Bank Dunia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260416063100-532-1348469/purbaya-usai-pertemuan-imf-world-bank-dana-asing-akan-serbu-ri

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, serta investor global menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Hal ini disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan IMF, Bank Dunia, lembaga pemeringkat internasional, serta 18 lembaga investasi global di Washington, DC, Amerika Serikat. Pascapertemuan tersebut, Purbaya optimistis arus modal asing, baik ke instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas, akan meningkat ke Indonesia.

Purbaya mengatakan pada awalnya investor global, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity, mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap APBN. Purbaya kemudian merespons dengan menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara detail dan komprehensif, yang disambut positif oleh para investor. Adapun terkait pertemuannya dengan IMF, Purbaya mengatakan telah bertemu langsung dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva.

Dalam pertemuan tersebut, Kristalina menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Namun, IMF disebut tertarik dengan kondisi Indonesia yang tetap memiliki fundamental ekonomi yang kuat di tengah gejolak global. Adapun terkait pertemuan dengan Bank Dunia dan lembaga pemeringkat internasional, Purbaya mengatakan bahwa mereka memberikan respons positif terhadap penjelasan serta strategi makroekonomi Indonesia. Bahkan, Bank Dunia disebut akan menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia.

Loker 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Dibuka, yang Lolos Jadi Pegawai BUMN
  • Rekrutmen Manajer KDMP
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/16/00091221/loker-30000-manajer-kopdes-merah-putih-dibuka-yang-lolos-jadi-pegawai-bumn

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka per 15 April 2026. Zulhas menyebut, mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Dia menegaskan, rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP. Zulhas merinci, 35.476 lowongan kerja (loker) tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Iran Klaim Kapal Tankernya Lolos Blokade AS di Selat Hormuz
  • Blokade AS di Selat Hormuz
  • https://www.tempo.co/internasional/iran-klaim-kapal-tankernya-lolos-blokade-as-di-selat-hormuz-2129337

Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang mengangkut minyak mentah diklaim telah memasuki perairan negara itu setelah melintasi Selat Hormuz meski ada ancaman blokade dari Amerika Serikat. Kantor berita Iran Fars seperti dilansir Anadolu melaporkan pada Rabu bahwa supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah itu berlayar melalui perairan internasional dan Selat Hormuz dengan sistem pelacakan tetap aktif tanpa upaya penyamaran.

Sehebat Apa Hantaman Blokade AS Selat Hormuz untuk Iran?
  • Blokade AS di Selat Hormuz
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260415211122-120-1348446/sehebat-apa-hantaman-blokade-as-selat-hormuz-untuk-iran

Para pengamat menyatakan meski Iran terbiasa dengan sanksi AS, namun blokade AS di Selat Hormuz bisa berakibat signifikan pada ekonomi Iran. Melalui pelabuhannya, komoditi utama Iran adalah minyak dan gas yang diangkut melalui Selat Hormuz. Pasokan minyak dunia 20 persen melalui selat ini. Penutupan selat membuat harga minyak melonjak karena minyak dari kawasan teluk harus melalui jalur ini. Ekspor minyak Iran melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 80 persen dari total ekspornya.  Sekarang dengan blokade AS, para ahli memperkirakan kapasitas Teheran untuk mengekspor minyak mentah terdampak langsung.

Untuk mengurangi ketergantungan pada selat seperti Selat Hormuz dari Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara, Iran dan Tiongkok telah mengembangkan jalur kereta api. Keduanya disebut memanfaatkan jalur kereta api yang sudah ada di negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Jalur ini dipakai pertama kali pada Februari 2016 untuk kereta barang yang membawa barang dagangan dari Tiongkok.

Peneliti senior Middle East Council on Global Affairs, Frederic Schneider mengatakan karena sebagian besar tanker Iran menuju ke China, membuat Beijing tidak akan diam saja. Angkatan Laut AS juga sejauh ini seperti tidak berani menyita atau menenggelamkan kapal-kapal ini. Ia menyebut situasi sekarang serba tak menentu. Bisa saja gencatan senjata yang disepakati dua pekan ini tidak akan berlanjut dan malah bakal berujung pada meningkatnya eskalasi perang. Merespons blokade Selat Hormuz, Iran mengancam akan menutup akses menuju Laut Merah terutama di Selat Bab al Mandab di kawasan Yaman.

Pemerintah Buka 35.476 Lowongan Kopdes Merah Putih, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar
  • Lowongan Kerja Koperasi Merah Putih
  • https://www.kontan.co.id/news/pemerintah-buka-35476-lowongan-kopdes-merah-putih-lulusan-d3-s1-bisa-daftar

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pembukaan rekrutmen sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini bertujuan mencari SDM kompeten yang akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN dengan skema kontrak (PKWT) selama dua tahun.

Dari total lowongan tersebut, sekitar 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara 5.476 lainnya untuk pegawai KNMP di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi pemerintah dan berlangsung dari 15 hingga 24 April 2026 dengan sistem seleksi terbuka.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan dengan syarat IPK minimal 2,75 dan usia maksimal 35 tahun. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya serta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi.

S&P: Peringkat Utang Indonesia Rentan Melemah Akibat Perang
  • Peringkat Utang Indonesia Rentan Melemah
  • https://www.tempo.co/ekonomi/s-p-peringkat-utang-indonesia-rentan-melemah-akibat-perang-2129244

S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat dampak konflik di Timur Tengah, terutama karena gangguan pasokan energi global. Saat ini, peringkat utang Indonesia berada pada level BBB (stabil), namun dinilai lebih rentan dibandingkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Risiko utama berasal dari kenaikan harga energi yang meningkatkan beban subsidi pemerintah, sehingga berpotensi memperlebar defisit fiskal. Selain itu, inflasi yang meningkat dapat mendorong kenaikan suku bunga, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pembayaran bunga utang. Impor minyak yang lebih mahal juga diperkirakan memperburuk defisit transaksi berjalan Indonesia.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya memberikan dukungan terhadap ekspor Indonesia. Namun, penurunan ekspor energi seperti batu bara, minyak, dan gas menahan laju pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas dapat membantu meredam tekanan terhadap peringkat utang jika kondisi global kembali stabil.

Wamenperin Pastikan Pasokan Bahan Baku Plastik Terjamin
  • Jaminan Pasokan Bahan Baku Plastik
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260415181206-92-1348388/wamenperin-pastikan-pasokan-bahan-baku-plastik-terjamin

Kenaikan harga bahan baku plastik di Indonesia dipicu oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia, terutama akibat penutupan Selat Hormuz. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor biji plastik, sehingga gejolak global sangat memengaruhi harga domestik.

Pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk industri plastik dan manufaktur tetap terjamin, meskipun terjadi lonjakan harga. Namun, pelaku industri mengeluhkan kenaikan harga biji plastik yang signifikan hingga mencapai 100 persen dalam satu bulan terakhir, yang mulai berdampak pada biaya produksi.

Akibat kenaikan tersebut, banyak pengusaha plastik terpaksa mengurangi kapasitas produksi dan berpotensi menaikkan harga produk di pasar. Jika kondisi ini berlanjut, daya beli masyarakat dapat menurun dan berisiko menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Pelaku usaha mendesak pemerintah untuk tidak hanya menjamin pasokan, tetapi juga menstabilkan harga bahan baku.

Kenaikan Harga Plastik Dinilai Berdampak Ganda, Lingkungan Diuntungkan
  • Kenaikan Harga Plastik
  • https://rri.co.id/singaraja/asta-cita/2336548/kenaikan-harga-plastik-dinilai-berdampak-ganda-lingkungan-diuntungkan

Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini dinilai membawa dampak ganda, baik bagi lingkungan maupun sektor ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Owner Rumah Plastik Singaraja, Putu Eka Darmawan, mengatakan lonjakan harga plastik saat ini dipicu oleh kondisi global, khususnya krisis energi akibat konflik internasional. Produksi plastik yang sangat bergantung pada energi menyebabkan biaya produksi meningkat signifikan. Dari sudut pandang lingkungan, kondisi ini dinilai positif karena mendorong masyarakat untuk lebih bijak menggunakan plastik. Namun di sisi lain, pelaku usaha kecil seperti rumah makan dan UMKM menghadapi tekanan karena biaya operasional meningkat.

Iran Ancam Tutup Laut Merah jika Blokade AS di Selat Hormuz Berlanjut
  • Blokade AS di Selat Hormuz
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/16/081800226/imf-sebut-ekonomi-inggris-paling-terpukul-perang-iran-kenapa-

Militer Iran mengancam pada Rabu 15 April 2026 untuk menghentikan perdagangan Laut Merah kecuali Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan Teheran, dengan mengatakan gencatan senjata berisiko. Peringatan itu datang setelah Presiden Donald Trump mengindikasikan negosiasi perdamaian dapat dilanjutkan minggu ini, dan ketika Iran mengkonfirmasi bahwa kedua pihak terus berbicara melalui Pakistan setelah putaran pertama negosiasi gagal. Wakil Presiden AS JD Vance, yang memimpin pembicaraan akhir pekan, mengatakan Iran ditawari “kesepakatan besar” untuk mengakhiri perang enam minggu dan mengatasi perselisihan puluhan tahun tentang program nuklir Teheran.

HUT ke-74 Kopassus, Ini Sejarah Korps Baret Merah-Operasi Legendarisnya
  • HUT Ke-74 Kopassus
  • https://www.jurnas.com/artikel/1656847/hut-ke-74-kopassus-ini-sejarah-korps-baret-merah-operasi-legendarisnya/

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat hari ini, Kamis 16 April 2026 memperingati hari jadinya atau Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Sejak berdiri pada 16 April 1952, satuan elit baret merah ini telah menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan profesionalisme prajurit Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik di medan perang terbuka maupun operasi senyap.

Tahun ini, peringatan HUT Kopassus mengusung tema “Garda Senyap Untuk Negeri”. Dikutip dari Penkopassus, “Garda Senyap” merepresentasikan profesionalisme prajurit Komando yang bekerja secara rahasia, cepat, dan senyap, namun memberikan damapak taktis dan strategis yang mematikan. Sedangkan filosofi “Untuk Negeri” adalah sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian tanpa batas Korps Baret Merah dalam menjaga kutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usianya yang ke-74, Kopassus kembali menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi atau dinamis dan tegas, bergerak secara  progresif menuju medernisasi alutsista dan taktik pertempuran. Logo HUT ke-74 menggambarkan semangat itu.

Menkes: RS Dilarang Tolak 11 Juta Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan
  • Layanan Kesehatan Terjamin Bagi PBI JK Nonaktif
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2985597/menkes-rs-dilarang-tolak-11-juta-peserta-pbi-jkn-yang-dinonaktifkan#goog_rewarded

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan sebanyak 11 juta warga terdampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tetap memperoleh layanan kesehatan selama masa transisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan tetap melayani pasien meskipun status kepesertaan JKN mereka nonaktif sementara, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Rumah sakit juga diminta tidak menolak pasien dan mengutamakan pelayanan medis terlebih dahulu sebelum penyelesaian administrasi kepesertaan.

Instruksi tersebut berlaku termasuk bagi pasien dengan penyakit kronis maupun katastropik. Pemerintah telah mempermudah proses reaktivasi melalui koordinasi lintas lembaga agar biaya layanan tetap dapat diklaim. Namun, pemerintah mengakui masih terdapat anomali data, di mana sebagian masyarakat miskin justru mengalami kesulitan akses sementara kelompok ekonomi lebih mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. DPR RI pun menegaskan negara wajib menjamin pembiayaan pengobatan seluruh peserta terdampak selama masa transisi tiga bulan tanpa pengecualian di tingkat fasilitas kesehatan.

Data hingga pertengahan April 2026 menunjukkan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sekitar 2,1 juta telah kembali aktif melalui reaktivasi langsung maupun migrasi ke segmen lain seperti Jamkesda, peserta mandiri, atau pekerja formal. Sementara itu, sekitar 8,86 juta peserta masih berstatus nonaktif dan menjadi prioritas jaminan pelayanan kesehatan sementara. Pemerintah mengimbau masyarakat segera melapor ke Dinas Sosial atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemutakhiran data tanpa khawatir ditolak saat membutuhkan layanan medis darurat.

Search