dicetak pada tanggal: 05 Juni 2026 10:08 PM

Dikabarkan Mundur, Purbaya Bakal Umumkan Realisasi APBN Mei 2026 Hari Ini (5/6)
  • Isu Pengunduran Diri Purbaya
  • https://nasional.kontan.co.id/news/dikabarkan-mundur-purbaya-bakal-umumkan-realisasi-apbn-mei-2026-hari-ini-56

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 melalui konferensi pers APBN KiTa yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini (5/6/2026). Menjelang pengumuman tersebut, Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dan terkendali meskipun ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlangsung. Menurut Purbaya, berbagai indikator fiskal menunjukkan kinerja yang positif sehingga masyarakat dan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan negara saat ini.

70 Juta Warga RI Diperkirakan Idap Penyakit Hati, Tapi Tak DisadariCNN Indonesia
  • Potensi Peningkatan Pasien Penyakit Hati Kronis di Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260604134934-255-1365312/70-juta-warga-ri-diperkirakan-idap-penyakit-hati-tapi-tak-disadari

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis yang diperkirakan dialami sekitar 70 juta penduduk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyakit hati merupakan ancaman serius karena sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi ketika sudah memasuki tahap berat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong strategi promotif dan preventif dengan menekankan pentingnya deteksi dini.

Menurut Kemenkes, cakupan skrining hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10 persen, masih jauh di bawah target 90 persen yang ditetapkan World Health Organization. Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, David Handojo Muljono, menyebut banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gejala. Perluasan akses skrining dinilai penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi sirosis atau kanker hati.

Penyakit hati umumnya berkembang bertahap, dimulai dari hepatitis atau peradangan hati, kemudian fibrosis akibat pembentukan jaringan parut, hingga sirosis yang bersifat permanen. Jika terus memburuk, kondisi ini dapat berujung pada gagal hati yang mengancam jiwa dan sering memerlukan transplantasi hati. Pada tahap awal, gejala yang dapat muncul antara lain nyeri perut bagian atas, mual atau hilangnya nafsu makan, serta kelelahan tanpa sebab yang jelas.

Gus Rozin di MK: Pesantren Bagian Sistem Pendidikan Nasional, Dana Wajib dari Negara
  • Pesantren bagian Sistem Pendidikan di Indonesia
  • https://www.inilah.com/gus-rozin-di-mk-pesantren-bagian-sistem-pendidikan-nasional-dana-wajib-dari-negara

Ketua Majelis Masyayikh, Abdul Ghofar Rozin, mengkritik posisi negara yang dinilai belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pendanaan pesantren. Dalam sidang uji materiil UU Pesantren di Mahkamah Konstitusi, ia menegaskan bahwa pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seharusnya memperoleh jaminan pembiayaan dari negara sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945, bukan sekadar menerima bantuan yang bersifat tambahan.

Gus Rozin menyoroti frasa “membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren” dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurutnya, frasa tersebut lahir sebagai kompromi saat penyusunan undang-undang, tetapi dalam praktiknya justru membuat pendanaan pesantren dianggap sebagai hal opsional. Akibatnya, dukungan anggaran sering diberikan melalui mekanisme hibah yang tidak berkelanjutan dan bergantung pada kondisi fiskal maupun kebijakan pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dan berpotensi diskriminatif terhadap santri karena sekolah umum memperoleh kepastian pembiayaan, sementara pesantren masih bergantung pada proposal dan kebijakan yang tidak tetap. Karena itu, Gus Rozin meminta perubahan tata kelola anggaran agar pembiayaan pesantren menjadi kewajiban konstitusional negara, sehingga tidak lagi bergantung pada mekanisme hibah atau proposal yang menyulitkan pesantren.

Saatnya Reformasi Kelembagaan BGN dan Tata Kelola MBG
  • Badan Gizi Nasional (BGN)
  • https://www.inilah.com/saatnya-reformasi-kelembagaan-bgn-dan-tata-kelola-mbg

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan tata kelola. Terungkapnya dugaan korupsi dan praktik moral hazard di Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan, sistem pengadaan, pengawasan, serta kapasitas implementasi program. Langkah pemerintah menindak pihak yang diduga terlibat patut diapresiasi, tetapi perlu diikuti dengan reformasi yang lebih mendasar.

Reformasi utama yang diperlukan adalah pemisahan fungsi regulator dan operator. BGN sebaiknya fokus sebagai regulator yang menyusun standar gizi, standar operasional, sistem data, serta evaluasi program, sementara pelaksanaan operasional diserahkan kepada pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal. Dengan demikian, BGN dapat lebih fokus mengawasi dan memastikan kualitas program berjalan sesuai tujuan.

Pengawasan juga perlu diperkuat melalui pembentukan dewan pengawas independen yang melibatkan ahli gizi, akademisi, BPKP, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Selain itu, penerapan sistem transparansi digital secara menyeluruh penting untuk membuka akses publik terhadap informasi anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan program. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Desentralisasi pelaksanaan MBG menjadi langkah penting lainnya. Pemerintah daerah perlu menjadi ujung tombak implementasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM setempat. Tanpa reformasi kelembagaan dan tata kelola yang menyeluruh, risiko moral hazard, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan akan terus mengancam keberhasilan MBG. Sebaliknya, jika pembenahan dilakukan, MBG berpotensi menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal seperti yang berhasil diterapkan di Brasil dan Jepang.

Rupiah Tergelincir Sentuh Rp18.051 per Dolar AS, Lanjutkan Tren Pelemahan
  • Kurs Rupiah Anjlok Rp18.000
  • https://market.bisnis.com/read/20260605/93/1978610/rupiah-tergelincir-sentuh-rp18051-per-dolar-as-lanjutkan-tren-pelemahan

Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini, Jumat (5/6/2026). Rupiah tercatat dibuka turun 0,02% ke level Rp18.051 per dolar AS. Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.051, melemah 0,02%. Dengan pelemahan ini, maka rupiah tercatat telah melemah 3,68% selama satu bulan terakhir, dan telah turun 8,24% sejak awal tahun terhadap dolar AS.

USTR Kabulkan 18 Permohonan RI, Meski Tarif Tambahan 10% Tetap Berlaku
  • Investigasi USTR terhadap Indonesia
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260605081409-4-740307/ustr-kabulkan-18-permohonan-ri-meski-tarif-tambahan-10-tetap-berlaku

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dikabarkan telah mengabulkan 18 permohonan Indonesia terkait sejumlah isu perdagangan yang diajukan dalam proses negosiasi bilateral. Persetujuan tersebut mencakup beberapa kepentingan perdagangan Indonesia yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga dinilai sebagai sinyal positif bagi hubungan dagang kedua negara. Namun demikian, tarif tambahan sebesar 10 persen yang sebelumnya dikenakan Amerika Serikat terhadap sejumlah produk impor tetap diberlakukan dan belum dicabut dalam tahap negosiasi saat ini.  

Pemerintah Indonesia menilai hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam dialog perdagangan dengan Amerika Serikat, meskipun tantangan masih tersisa. Keberhasilan memperoleh persetujuan atas 18 permohonan menunjukkan bahwa sebagian argumentasi Indonesia diterima oleh pihak AS. Namun, tetap berlakunya tarif tambahan 10 persen menandakan bahwa negosiasi perdagangan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah diperkirakan akan melanjutkan komunikasi dengan USTR guna mengurangi hambatan perdagangan dan menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat.

USTR Kabulkan 18 Permohonan RI, Meski Tarif Tambahan 10% Tetap Berlaku
  • Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260605081409-4-740307/ustr-kabulkan-18-permohonan-ri-meski-tarif-tambahan-10-tetap-berlaku

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Jamieson Greer dalam Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penghapusan praktik kerja paksa dan pelarangan impor produk yang terindikasi berasal dari kerja paksa.

Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) yang memperoleh pertimbangan khusus dari Pemerintah AS bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Meski demikian, Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen berdasarkan hasil investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, namun tarif tersebut masih lebih rendah dibandingkan 54 negara lain yang dikenakan tarif 12,5 persen.

Sebagai bentuk pengakuan atas perbaikan kebijakan dan regulasi Indonesia, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan Indonesia. Pemerintah menilai langkah ini akan memberikan manfaat bagi sektor industri nasional melalui penurunan biaya ekspor, peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar AS, serta memperkuat hubungan perdagangan dan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.

Rencana Mendag Redam Gejolak Dolar AS Pakai Sistem Barter
  • Rencana perdagangan barter dengan Filipina
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8518550/rencana-mendag-redam-gejolak-dolar-as-pakai-sistem-barter

Nilai tukar rupiah telah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka alternatif lain untuk mengurangi gejolak nilai tukar terhadap perdagangan Indonesia, termasuk sistem barter dengan Filipina. Budi mengatakan upaya ini diinisiasi setelah adanya pertemuan dengan pengusaha asal Filipina dalam gelaran ASEAN beberapa waktu lalu. Menurutnya, pelemahan mata uang tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga dengan Filipina.

Budi memastikan bahwa pembeli (buyer) untuk skema barter ini sudah siap. Penandatanganan kontrak rencananya akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Namun, ia belum menyebut jenis komoditas apa saja yang akan masuk dalam skema barter tersebut. Melemahnya nilai tukar rupiah mau tidak mau berdampak meroketnya harga barang-barang impor, mulai dari bahan baku pupuk, kedelai, hingga suku cadang.

Menanggapi hal tersebut, Budi mengklaim harga dan stok bahan pokok di pasar domestik terpantau masih stabil. Ia akan terus memantau importasi bahan baku dan berkoordinasi dengan produsen. Sejauh ini dampak pelemahan mata uang Garuda belum dirasakan ke kinerja perdagangan internasional. Menurut Budi, kondisi perdagangan Indonesia dinilai masih bagus. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh ekspor Indonesia tumbuh 5,48% secara tahunan.

UU P2SK Tambah Lembaga Baru, Indonesia International Financial Center Siap Dibentuk
  • Pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC)
  • https://nasional.kontan.co.id/news/uu-p2sk-tambah-lembaga-baru-indonesia-international-financial-center-siap-dibentuk

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai lembaga baru yang diharapkan menjadi pusat keuangan internasional dan motor pengembangan sektor keuangan nasional. Pemerintah menilai keberadaan IIFC penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa IIFC akan memiliki kemandirian keuangan, administratif, dan operasional berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut kawasan tersebut akan menjadi enclave khusus dengan berbagai insentif dan fleksibilitas regulasi, termasuk di bidang perpajakan, pengelolaan wilayah, pengawasan sektor keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat untuk meningkatkan kepercayaan investor.

IIFC dirancang menjadi pusat aktivitas investasi dan jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, hingga lembaga keuangan lainnya. Konsep family office juga akan menjadi bagian dari kawasan ini dan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri yang ditargetkan selesai maksimal tiga bulan setelah revisi UU P2SK disahkan. Meski demikian, pemerintah dan DPR masih belum menetapkan lokasi maupun rincian operasional kawasan tersebut.

SPBU Swasta Wajib Campur BBM dengan Etanol Mulai Semester II 2026
  • SPBU Swasta Wajib Campur BBM dengan Etanol
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260604194333-85-1365460/spbu-swasta-wajib-campur-bbm-dengan-etanol-mulai-semester-ii-2026

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM), termasuk SPBU swasta, untuk mencampurkan bioetanol sebesar 5 persen ke dalam BBM nonsubsidi mulai semester II tahun 2026. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan cakupan awal di seluruh wilayah Pulau Jawa sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025.

Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa program pencampuran bioetanol hanya berlaku untuk sektor non-PSO (nonsubsidi). Implementasi kebijakan ini melanjutkan langkah yang telah dilakukan Pertamina melalui produk Pertamax Green yang mengombinasikan bensin dengan bioetanol. Pemerintah menilai penggunaan bioetanol dapat mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dalam pelaksanaannya, pencampuran bioetanol akan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di Pertamina. Pemerintah juga tengah menyiapkan keputusan menteri sebagai aturan turunan yang akan mengatur mekanisme pelaksanaan serta volume pencampuran yang diwajibkan. Saat ini terdapat tiga perusahaan yang telah memiliki kemampuan memproduksi bioetanol fuel grade dengan kadar di atas 99 persen dan akan menjadi bagian dari program mandatori tersebut.

Breaking News! Dolar AS Naik ke Rp18.050
  • Rupiah melanjutkan pelemahan
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260605083753-17-740316/breaking-news-dolar-as-naik-ke-rp18050

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (5/6/2026). Melansir data Refinitiv, rupiah dibuka melemah 0,17% ke level Rp18.050/US$. Pelemahan ini melanjutkan tekanan pada perdagangan sebelumnya. Pada Kamis (4/6/2026), mata uang Garuda ditutup melemah 0,45% ke level Rp18.020/US$.

Pergerakan rupiah hari ini diperkirakan dapat dipengaruhi oleh arah dolar AS di pasar global sebagai respons pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan yang kembali meningkat pekan ini, termasuk kontak senjata antara pasukan Iran dan AS, telah mendorong harga minyak Brent bertahan di atas US$90 per barel. Kenaikan harga minyak ini ikut menopang dolar AS melalui arus permintaan terhadap aset aman atau safe haven.

Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pergerakan rupiah di level Rp18.000/US$ masih berada dalam kendali Bank Indonesia (BI). Purbaya juga memastikan pemerintah belum berencana menggelar rapat dadakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di luar jadwal berkala untuk merespons tekanan rupiah. Sebelumnya, BI juga telah menjelaskan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Indonesia Siapkan Respons terhadap Tarif Baru Trump terkait Kerja Paksa
  • Investigasi USTR terhadap Indonesia
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a222b126d41a/indonesia-siapkan-respons-terhadap-tarif-baru-trump-terkait-kerja-paksa

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dan mempersiapkan respons terhadap investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR), yang menuding 60 negara melakukan praktik kerja paksa (forced labor) untuk memproduksi barang-barang. Indonesia termasuk salah satu dari 60 negara tersebut dan berpotensi dikenai tarif tambahan 10%. Dalam dokumen berjudul “Tindakan, Kebijakan, dan Praktik Berbagai Negara Terkait Kegagalan Menerapkan dan Menegakkan Larangan Impor Barang yang Diproduksi dengan Kerja Paksa secara Efektif,” Indonesia termasuk di antara enam negara yang dianggap belum secara efektif menegakkan larangan tersebut. Lima negara lainnya termasuk Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang ditetapkan oleh USTR, termasuk menyampaikan komentar tertulis dan berpartisipasi dalam sidang dengar pendapat publik. Terkait proses diskusi yang sedang berjalan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat peraturan impornya untuk memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia tidak terkait dengan bisnis yang terlibat dalam praktik kerja paksa.

Danantara Bakal Terbitkan Merah Putih Bond, Purbaya Siapkan Insentif
  • Merah Putih Bond milik Danantara dan insentif dari Kemenkeu
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260604164417-532-1365390/danantara-bakal-terbitkan-merah-putih-bond-purbaya-siapkan-insentif

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan insentif untuk penerbitan surat utang yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Tujuannya, agar para investor tertarik membeli. Purbaya mengatakan dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru saja disahkan jadi UU, ditetapkan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus yakni Patriot dan Merah Putih Bond untuk membiayai programnya.

Purbaya belum merinci insentif yang akan diberikan. Ia menyebutkan masih menunggu arahan dari Prabowo. Begitu juga dengan target dana yang diincar dari penerbitan tersebut. Sementara itu, ia membantah terkait isu akan ada kewajiban bagi Warna Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli surat utang yang dirilis Danantara.

Asing Terus Angkat Kaki, IHSG dan Rupiah Kompak Tersungkur
  • IHSG dan Rupiah melemah dampak net sell investor asing
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/05/060000126/asing-terus-angkat-kaki-ihsg-dan-rupiah-kompak-tersungkur

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,70 persen ke level 5.839,785. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor pelemahan baru dengan menembus level Rp18.000 per dollar AS. Dari sisi arus modal, investor asing kembali membukukan penjualan bersih sekitar Rp1,43 triliun. Jika diakumulasikan sejak awal tahun, total dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai Rp68,5 triliun.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, mengatakan kondisi itu menunjukkan pasar sedang berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi, ketika investor cenderung mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dan memilih menunggu kejelasan arah kebijakan ekonomi ke depan. Pelaku pasar kini menantikan dua agenda penting MSCI, yakni Global Market Accessibility Review pada 19 Juni 2026 dan Annual Market Classification Review pada 24 Juni 2026.

Ke depan, fokus utama pemerintah dan otoritas pasar adalah mengembalikan kepercayaan investor. Langkah konkret untuk menjaga disiplin fiskal, memperkuat stabilitas nilai tukar, meningkatkan transparansi kebijakan, serta menciptakan kepastian regulasi akan menjadi kunci untuk menghentikan tekanan yang terjadi saat ini.

Fokus Efisiensi Anggaran MBG, Bos Baru BGN Minta Izin Prabowo Tak Kejar Kuantitas
  • Kasus Korupsi BGN, Refocusing Strategi MBG
  • https://wartaekonomi.co.id/read615266/fokus-efisiensi-anggaran-mbg-bos-baru-bgn-minta-izin-prabowo-tak-kejar-kuantitas

Di tengah sorotan publik pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, langsung menyiapkan langkah besar untuk membenahi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Alih-alih hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, Nanik menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Bahkan, sejumlah kebijakan efisiensi dan penataan ulang sasaran penerima telah disiapkan agar MBG tetap berjalan meski anggaran mengalami pemangkasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, BGN juga memutuskan memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru. Fokus lembaga saat ini adalah membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, BGN juga tengah mencari berbagai skema alternatif untuk menjalankan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelaksanaannya tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Nanik, perubahan strategi ini juga merupakan hasil arahan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Istana Bicara Peluang Said Iqbal Masuk Kabinet, Jabatannya Terkait Buruh
  • Isu Said Iqbal Masuk Kabinet
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/04/20223081/istana-bicara-peluang-said-iqbal-masuk-kabinet-jabatannya-terkait-buruh

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan, posisi yang akan diberikan kepada Said Iqbal berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja. Ketika ditanya apakah Iqbal akan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau anggota Dewan Buruh, Prasetyo menyebut hal itu masih dibahas di internal pemerintah.

Mensesneg Prasetyo tidak menjawab secara terang apakah Said Iqbal akan dilantik pada Senin (8/6/2026) pekan depan bersama para pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Saat dihubungi secara terpisah, Said Iqbal tidak mau berkomentar banyak terkait kabar yang menyebut dirinya akan masuk kabinet.

Istana Tegaskan Purbaya Tak Mundur dari Menkeu dan Tak Ada Reshuffle Kabinet
  • Isu Pengunduran Diri Purbaya
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/04/20324951/istana-tegaskan-purbaya-tak-mundur-dari-menkeu-dan-tak-ada-reshuffle-kabinet

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak mundur dari jabatannya seperti isu yang beredar. Prasetyo turut membantah akan ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Ia menuturkan, di tengah kondisi pelemahan rupiah saat ini, pemerintah justru memerlukan koordinasi yang intens antara lembaga-lembaga pemangku kepentingan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang telah menembus Rp 18.000 per dollar AS. Kendati demikian, Prasetyo mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah pelemahan rupiah. Menurut dia, hal itu tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia serta inflasi yang dinilai masih terjaga.

Korea Utara Ungkap Pabrik Baru Uranium untuk Senjata Nuklir
  • Nuklir Korut
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/06/04/193100770/korea-utara-ungkap-pabrik-baru-uranium-untuk-senjata-nuklir

Pada Kamis (4/6/2026), Korea Utara mengungkap fasilitas baru untuk memproduksi uranium yang dapat digunakan dalam pembuatan bom nuklir. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga berjanji akan memperkuat daya tempur nuklir negaranya secara besar-besaran. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa fasilitas tersebut menggunakan teknologi yang lebih canggih. KCNA juga merilis foto-foto yang diduga menunjukkan ruang sentrifus, yang mengindikasikan fasilitas tersebut kemungkinan digunakan untuk memperkaya uranium hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan sebagai bahan senjata nuklir.

Dalam laporannya, KCNA mengutip pernyataan Kim mengenai semakin mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat persenjataan nuklir sebagai alat penangkal perang di tengah konfrontasi dengan musuh yang paling ganas. Pemimpin Korea Utara itu mengatakan kapasitas produksi uranium sebagai bahan senjata nuklir telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Setelah bertemu sejumlah pejabat tinggi di fasilitas tersebut, Kim mengatakan bahwa ia telah menegaskan urutan prioritas terkait pelaksanaan rencana ambisius jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kekuatan nuklir negara secara besar-besaran.

Pernyataan Kim dan pembangunan fasilitas bahan bakar nuklir tersebut sejalan dengan rencananya untuk membangun kekuatan nuklir yang lebih besar guna menghadapi kekuatan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada Maret lalu, tidak lama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, Kim menuduh Washington melakukan terorisme dan agresi global. Perang tersebut semakin menguatkan pandangan lama Korea Utara bahwa negara itu membutuhkan persenjataan nuklir untuk mempertahankan diri dari dua musuh utamanya, yakni Korea Selatan dan Amerika Serikat.

KPK Bakal Arahkan Penyidikan Kasus Silmy Karim dkk ke TPPU
  • Kasus Korupsi Pengurusan WNA
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604184717-12-1365432/kpk-bakal-arahkan-penyidikan-kasus-silmy-karim-dkk-ke-tppu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim akan diarahkan ke delik pencucian uang. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA bermula dari tindak lanjut kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada tahun 2025 lalu, serta data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas periode 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3 persen yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97 persen lainnya diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Silmy yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024 diduga melakukan pemerasan dengan cara ‘meminta jatah’ dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra–kini menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat. Tindak pidana tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya. Selain itu juga melibatkan beberapa rekening nominee sebagai ‘rekening pengepul’ untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA.

Lagi, Prajurit Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon Tewas
  • Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/06/04/180000570/lagi-prajurit-penjaga-perdamaian-pbb-di-lebanon-tewas

Seorang prajurit penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) tewas di Lebanon, Kamis (4/6/2026). Insiden ini terjadi setelah sebuah pangkalan pasukan UNIFIL dihantam mortir di wilayah selatan Lebanon, tempat Israel dan Hizbullah bertempur, Rabu (3/6/2026). Namun, belum diketahui dari mana asal mortir tersebut. Kematian ini menjadikan jumlah pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang tewas menjadi tujuh orang sejak konflik terbaru meletus pada Maret.

Prajurit itu disebut berasal dari Serbia, sementara dua tentara lainnya juga dilaporkan terluka. Saat ini, penyelidikan telah diluncurkan dan juga mendesak otoritas nasional terkait untuk menyelidiki insiden tersebut. Menurut UNIFIL, sekitar 170 pasukan penjaga perdamaian Serbia termasuk di antara 7.500 personel yang berasal dari hampir 50 negara. Pasukan penjaga perdamaian ditempatkan di Lebanon selatan dekat Garis Biru, perbatasan de facto sepanjang 120 kilometer (75 mil) antara Lebanon dan Israel.

Pada Senin (1/6/2026), Kepala PBB Antonio Guterres mengatakan, pasukan penjaga perdamaian masih akan dibutuhkan di Lebanon setelah misi UNIFIL berakhir akhir tahun ini. Namun, usulan ini kemungkinan akan menghadapi penentangan dari Amerika Serikat dan Israel.

Trump Ngamuk Usai DPR AS Setuju Hentikan Perang Iran, Anggap Ganggu Negosiasi
  • Perang AS vs Iran
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/06/04/200033370/trump-ngamuk-usai-dpr-as-setuju-hentikan-perang-iran-anggap-ganggu

Presiden Donald Trump mengecam pemungutan suara di Dewan Perwakilan Amerika Serikat yang berupaya menghentikan perang Iran. Trump menganggap pemungutan suara itu sebagai langkah tidak patriotik dan mengganggu negosiasi dengan Teheran. Sebagai bentuk penolakan yang signifikan terhadap Trump, empat anggota dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat pada Rabu (3/6/2026) untuk mendukung rancangan undang-undang yang disahkan dengan suara 215-208 dan sekarang akan diteruskan ke Senat. Rancangan undang-undang itu bertujuan untuk menghentikan Trump dari mengambil tindakan militer lebih lanjut di Iran. Meski pada akhirnya akan menghadapi veto presiden.

Ini adalah upaya keempat DPR untuk membatasi kekuasaan perang Trump.  Senat telah mengajukan resolusi serupa pada Mei tetapi belum mengadakan pemungutan suara penuh di sidang pleno. Rancangan undang-undang yang dipertimbangkan pada Rabu adalah resolusi bersama. Jika juga disahkan oleh Senat AS yang dikendalikan oleh Partai Republik, maka tidak akan memerlukan tanda tangan presiden, meskipun dapat digugat secara hukum.

Partai Demokrat menuduh Trump melanggar konstitusi dengan melancarkan serangan terhadap Iran bersama Israel pada akhir Februari tanpa otorisasi dari Kongres. Berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang, presiden memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan persetujuan Kongres setelah mengerahkan pasukan AS ke dalam permusuhan. Batas waktu itu telah berlalu beberapa minggu yang lalu, dengan Partai Demokrat mengatakan Trump sekarang melanggar hukum.

Korupsi Sertifikat K3: 8 Eks Pegawai Kemenaker Divonis 4-6,5 Tahun Penjara
  • Kasus Korupsi Kemenaker
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/05/06352901/korupsi-sertifikat-k3-8-eks-pegawai-kemenaker-divonis-4-65-tahun-penjara?page=all#page2

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan 8 terdakwa dalam perkara korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026) malam. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman berbeda kepada masing-masing terdakwa. Fahrurozi divonis 4 tahun penjara, Hery Sutanto 6 tahun 6 bulan penjara, dan Irvian Bobby Mahendro 6 tahun penjara. Sementara Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa masing-masing sebesar Rp200 juta. Selain itu, para terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti. Hery Sutanto dibebani uang pengganti Rp 7,59 miliar, Subhan Rp 1,94 miliar, Gerry Aditya Herwanto Putra Rp 828,5 juta, Irvian Bobby Mahendro Rp 36,04 miliar, Sekarsari Kartika Putri Rp 900 ribu, Anitasari Kusumawati Rp 1,35 miliar, dan Supriadi Rp 3 miliar. Sementara Fahrurozi dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan memperhitungkan uang Rp5,2 juta yang telah disita secara sah.

Ada Yayasan Mitra MBG yang Diduga Berafiliasi dengan Partai Politik
  • Afiliasi dengan Partai Politik, MBG
  • https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/6a21099494d6b/ada-yayasan-mitra-mbg-yang-diduga-berafiliasi-dengan-partai-politik

Berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) “Ada Siapa di Balik MBG?” pada Desember 2025 menunjukkan sejumlah yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi mitra penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG), diduga berafiliasi atau memiliki pertalian dengan partai politik.

Dari 102 yayasan mitra MBG yang menjadi sampel penelitian ICW, ditemukan 28 yayasan berafiliasi dengan partai politik. ICW juga menemukan bahwa pendiri, pengurus, atau pembina suatu yayasan dapat terafiliasi dengan partai yang berbeda-beda.

Berikut rincian jumlah yayasan mitra MBG yang diduga berafiliasi dengan partai politik menurut temuan ICW:

  • Gerindra: 6 yayasan
  • PKS: 5 yayasan
  • PAN: 4 yayasan
  • Nasdem: 3 yayasan
  • PDIP: 3 yayasan
  • Hanura: 2 yayasan
  • PSI: 2 yayasan
  • Partai Berkarya: 2 yayasan
  • Parsindo: 1 yayasan
  • PPP: 1 yayasan
  • PBB: 1 yayasan
  • PKB: 1 yayasan
  • Demokrat: 1 yayasan

ICW menilai pelaksanaan MBG sarat praktik patronase dan konflik kepentingan, terlihat dari keterkaitan individu di yayasan penyelenggara dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Jokowi, serta aparat militer dan penegak hukum. Mereka menekankan bahwa konflik kepentingan bukan selalu kesalahan, namun keberadaannya membuka peluang penyalahgunaan posisi publik untuk kepentingan pribadi.

Kunjungan Presiden Prabowo Cerminkan Politik Bebas Aktif
  • Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Langkah Diplomasi, Politik Bebas Aktif
  • https://rri.co.id/internasional/2469940/kunjungan-presiden-prabowo-cerminkan-politik-bebas-aktif

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif di tengah eskalasi ketegangan situasi geopolitik global saat ini.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan perkembangan dinamika politik dunia menuntut peran diplomasi yang luar biasa. “Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.

Meskipun demikian seluruh langkah diplomasi luar negeri tersebut tetap dijalankan secara sangat cermat serta terukur. Dia menyebutkan agenda kunjungan kenegaraan Presiden dirancang matang melalui prosedur diplomatik resmi yang sesuai.

Roman Politik di Balik Harlah Pancasila Kenapa Jokowi tak Diundang?
  • PDIP Gerindra, Peringatan Harlah Pancasila
  • https://www.suara.com/news/2026/06/04/221000/roman-politik-di-balik-harlah-pancasila-kenapa-jokowi-tak-diundang

Momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila yang tidak dihadiri oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi tanda tanya. Sementara, Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian dengan menunjukkan keakrabannya dengan Presiden RI kini Prabowo Subianto.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan kalau semua mantan Presiden dan Wakil Presiden diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Namun, berdasarkan konfirmasi dengan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, ketidakhadiran mantan kepala negara tersebut karena tidak diundang. Begitu juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Kemesraan Prabowo dan Megawati pada peringatan Hari Lahir Pancasila ditanggapi secara normatif oleh PDIP dan Gerindra, tanpa ingin buru-buru mengaitkannya dengan kontestasi Pemilu 2029. Namun, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai momen tersebut sarat pesan politik: selain mencerminkan hubungan historis yang panjang dan penuh dinamika, kedekatan itu juga dibaca sebagai strategi Prabowo untuk menunjukkan bahwa partai oposisi seperti PDIP tetap bisa beriringan dengan penguasa.

Di sisi lain, absennya Jokowi dianggap sebagai sinyal politik yang tak kalah penting. Arifki Chaniago menilai hal ini menunjukkan adanya ketegangan lama antara PDIP dan Jokowi, sementara Hendri Satrio melihat perubahan sikap PDIP yang kritis terhadap warisan pemerintahan Jokowi. Pada saat bersamaan, Jokowi justru berupaya menjaga eksistensi politik keluarga melalui rencana tur bersama PSI, yang dibaca sebagai langkah mempertahankan posisi Gibran menuju 2029.

Israel dan Lebanon Sepakat Gencatan Senjata Lagi
  • Gencatan Senjata Israel-Lebanon
  • https://news.detik.com/internasional/d-8517048/israel-dan-lebanon-sepakat-gencatan-senjata-lagi

Israel dan Lebanon sepakat untuk kembali menerapkan gencatan senjata. Kesepakatan itu terjadi setelah kedua negara itu berunding dipimpin Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu terjadi Rabu (3/6) waktu setempat di Washington. Menurut pernyataan bersama, gencatan senjata itu akan membutuhkan ‘penghentian total’ tembakan oleh Hizbullah yang didukung Iran. Kedua pihak juga sepakat untuk menciptakan ‘zona percontohan’. Di mana, angkatan bersenjata Lebanon akan mengambil kendali eksklusif atas wilayah tersebut dengan mengesampingkan semua aktor non-negara.

Pernyataan itu menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai jalur politik dan keamanan pada Minggu tanggal 22 Juni, dengan tujuan mencapai kesepakatan komprehensif. Sebelumnya diketahui, Departemen Luar Negeri AS mengklaim ‘kemajuan terus berlanjut’ dalam pembicaraan antara Israel dan Lebanon. Departemen Luar Negeri AS juga mengklaim perundingan Israel-Lebanon sudah hampir menuju kesepakatan yang baik. Dia mengatakan “kemajuan terus berlanjut di jalur politik dan keamanan” dalam pembicaraan yang dimediasi AS antara Israel dan Iran di Washington, DC. Bahkan, mereka mengatakan pembicaraan akan berlanjut besok.

Istana Buka Suara Usai Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
  • Wamen Silmy Karim Menyerahkan Diri
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260604/15/1978336/istana-buka-suara-usai-wamen-imipas-silmy-karim-ditahan-kpk

Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

Kejagung Sebut Dadan Hindayana Mark Up Harga Motor Listrik – Sepatu Program MBG
  • Wamen Silmy Karim Menyerahkan Diri
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a209bd59b9ac/kejagung-sebut-dadan-hindayana-mark-up-harga-motor-listrik-sepatu-program-mbg

Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (DH) dan dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung (LP) serta Sony Sonjaya (SS) diduga melakukan mark up harga pengadaan sepeda motor listrik hingga sepatu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu diungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6). Kejagung sebelumnya telah mengumumkan ketiga eks pimpinan BGN sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026. Syarief mengatakan bahwa mark up harga pengadaan itu menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Beberapa pengadaan yang di-mark up, yakni pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp 1,035 triliun.

Selain Silmy Karim, KPK Tahan 7 Pejabat Imigrasi Kasus Pengurusan WNA
  • Kasus Korupsi Pengurusan WNA
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604085518-12-1365191/selain-silmy-karim-kpk-tahan-7-pejabat-imigrasi-kasus-pengurusan-wna

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan total 8 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia. Salah satu yang ditahan merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Silmy ditahan usai menyerahkan diri ke KPK dan diperiksa selama kurang lebih 10 jam.

Selain Silmy, KPK juga menahan eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG) serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra (JS). Kemudian Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji (TBS); Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS); Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026, Ronald Arman Abdullah (RAA). Selanjutnya Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP); serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST).

KPK sebelumnya mengungkapkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Silmy Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.

Sah! DPR AS Batasi Kewenangan Trump dalam Perang Lawan Iran
  • Perang AS vs Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260604092409-134-1365204/sah-dpr-as-batasi-kewenangan-trump-dalam-perang-lawan-iran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat secara resmi membuat resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. DPR AS sebelumnya menggelar voting atau pemungutan suara terkait resolusi tersebut pada Rabu (3/6). Resolusi DPR AS itu disebut sebagai teguran keras terhadap Trump yang menyeret Washington dalam keterpurukan karena perang melawan Iran. Dengan demikian, Trump dipaksa harus mengajukan dan mendapat persetujuan dari Kongres terkait kebijakannya dalam perang melawan Iran.

Partai Demokrat telah berulang kali memaksa pemungutan suara untuk membatasi kekuasaan perang Trump baik di DPR maupun Senat. Secara mengejutkan, kampanye itu pun secara bertahap mendapatkan lebih banyak dukungan dari Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir. Pemungutan suara menghasilkan 215 suara mendukung dan 208 suara menentang. Anggota DPR dari Partai Republik pengusung Trump, Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett, dan Warren Davidson termasuk yang mendukung resolusi tersebut.

“Saya pikir rakyat (AS) frustrasi, tentu saja,” kata Barrett, ketika ditanya tentang penderitaan yang dirasakan konstituennya akibat perang tersebut. Massie yang merupakan anggota DPR dari Partai Republik juga telah lama mengkritik Trump karena melancarkan perang di Iran tanpa otorisasi Kongres. Ia mengatakan pemungutan suara tentang kewenangan perang “mengirimkan pesan yang baik bahwa DPR, yang mewakili rakyat, sudah lelah dengan perang ini.”

Hapus Tagih Utang UMKM Diperluas Hingga ke Lembaga Non-Bank & BUMD
  • Perubahan UU P2SK beri ruang UMKM untuk berkembang
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260604071521-17-739950/hapus-tagih-utang-umkm-diperluas-hingga-ke-lembaga-non-bank-bumd

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RUU P2SK ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Kamis (4/6/2026). RUU P2SK ini akan memberikan payung hukum untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang macet UMKM pada bank serta lembaga keuangan non-bank BUMN dan BUMD tanpa merugikan keuangan negara.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menuturkan penghapusan utang macet UMKM adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Hekal selama ini banyak pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya karena masih terbebani kewajiban kredit lama yang secara administratif belum dapat diselesaikan.

IHSG Anjlok 1,3 Persen Pagi Ini, Rupiah Tembus Rp 18.000 Per Dollar AS
  • Rupiah Anjlok Rp18.000
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/04/093248926/ihsg-anjlok-13-persen-pagi-ini-rupiah-tembus-rp-18000-per-dollar-as?source=headline

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung bergerak di zona merah pada awal perdagangan Kamis (4/6/2026), seiring tekanan di hampir seluruh sektor dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di level 5.919,57 atau turun 21,50 poin setara 0,36 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi 5.941,07. Pada perdagangan pagi, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.924,51 dan level terendah 5.836,42. Hingga pukul 09.08 WIB, tekanan jual semakin meningkat sehingga IHSG melemah 77,03 poin atau 1,30 persen ke level 5.864,04.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, kurs rupiah berada di level Rp 17.982 per dollar AS atau melemah 15 poin dibandingkan posisi sebelumnya. Sementara itu, data Investing menunjukkan rupiah sempat menyentuh level Rp 18.015 per dollar AS pada pukul 06.45 WIB. Adapun berdasarkan Google Finance, mata uang Garuda bahkan sempat berada di level Rp 18.022 per dollar AS. Level tersebut menjadi salah satu posisi terlemah rupiah terhadap dollar AS sepanjang sejarah dan turut meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap arus modal keluar dari pasar keuangan domestik.

Revisi UU P2SK Buka Jalan Demutualisasi BEI, Perkuat Tata Kelola dan Kepercayaan
  • Demutualisasi BEI dalam Revisi UU P2SK
  • https://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-p2sk-buka-jalan-demutualisasi-bei-perkuat-tata-kelola-dan-kepercayaan

Pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kebijakan ini mengubah struktur kepemilikan BEI yang sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh anggota bursa menjadi lebih terbuka bagi pihak lain di luar anggota bursa. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pasar modal Indonesia.

Pemerintah menilai demutualisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola BEI, memperkuat kepercayaan investor, serta memperluas partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pasar modal nasional. Dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka, BEI diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu mendukung pertumbuhan pasar keuangan yang lebih modern, inklusif, dan efisien.

Selain itu, revisi UU P2SK juga membuka peluang bagi pemerintah dan/atau lembaga negara untuk berpartisipasi dalam kepemilikan BEI guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan kepentingan nasional tanpa mengurangi independensi bursa. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperdalam pasar keuangan domestik, menarik lebih banyak investor, serta memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Prabowo Buka Suara Penangkapan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
  • Korupsi di BGN
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260603213657-4-739918/prabowo-buka-suara-penangkapan-eks-kepala-bgn-dadan-hindayana-cs

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesedihannya atas penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakil kepala BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Sebelum penetapan tersangka, pemerintah telah mencopot ketiganya dari jabatan dan menunjuk pimpinan baru untuk memastikan keberlanjutan program strategis tersebut.

Dalam pidatonya di Sentul, Prabowo menyatakan bahwa keputusan mengganti para pejabat tersebut bukanlah hal yang mudah karena mereka merupakan orang-orang yang sebelumnya dipercaya untuk menjalankan tugas negara. Namun, ia menegaskan tidak akan banyak berkomentar mengenai proses hukum yang sedang berjalan agar tidak dianggap memengaruhi penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai berbagai kejanggalan dan indikasi penyelewengan di lingkungan BGN sejak beberapa waktu lalu. Menyikapi laporan tersebut, ia meminta lembaga terkait seperti BPKP dan PPATK untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Presiden menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program penting untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan generasi muda sehingga tata kelolanya harus dijaga secara transparan dan akuntabel.

Purbaya soal Outlook Negatif Moody’s untuk Danantara: Bukan Hal Baru
  • Outlook Negatif dari Moody's Ratings
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/04/050800426/purbaya-soal-outlook-negatif-moody-s-untuk-danantara--bukan-hal-baru.html

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai outlook negatif yang diberikan oleh Moody’s Ratings kepada Danantara Investment Management bukan merupakan perkembangan baru. Menurutnya, outlook tersebut mengikuti outlook peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia yang saat ini juga berada pada level negatif. Karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemerintah, peringkat Danantara secara umum akan bergerak sejalan dengan peringkat kredit negara.

Purbaya menjelaskan bahwa peringkat Baa2 yang diberikan Moody’s kepada Danantara justru menunjukkan kualitas kredit yang kuat karena setara dengan sovereign rating Indonesia. Dalam praktik pemeringkatan internasional, entitas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah umumnya tidak dapat memperoleh peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat kredit negara asalnya. Oleh karena itu, posisi Danantara yang memiliki rating setara pemerintah dinilai sudah sangat baik.

Moody’s pada 3 Juni 2026 menetapkan peringkat perdana Baa2 dengan outlook negatif untuk Danantara Investment Management. Outlook tersebut mengikuti outlook negatif Indonesia karena adanya hubungan kelembagaan, kepemilikan, serta ekspektasi dukungan pemerintah terhadap Danantara. Purbaya juga menegaskan bahwa pasar tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap outlook negatif tersebut karena kondisi tersebut telah tercermin dalam penilaian kredit Indonesia sebelumnya.

TNI dan SAF perkuat kerja sama pertahanan melalui TSASM ke-22
  • Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapore
  • https://www.antaranews.com/berita/5593396/tni-dan-saf-perkuat-kerja-sama-pertahanan-melalui-tsasm-ke-22

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Singapore Armed Forces (SAF) memperkuat kerja sama pertahanan bilateral kedua negara melalui sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting (TSASM) Tahun 2026 di Singapura. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebut, kehadiran delegasi TNI di sidang ke-22 TSASM dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon. “Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, Selasa (2/6) hingga Kamis (4/6),” katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan forum konsultasi strategis tahunan antara TNI dan Singapore Armed Forces (SAF) guna mengevaluasi serta memperkuat kerja sama pertahanan bilateral kedua negara. Dijelaskan, pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk meninjau pelaksanaan berbagai program kerja sama pertahanan yang telah berjalan sekaligus membahas arah pengembangan kerja sama pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, kedua delegasi juga membahas berbagai isu strategis pertahanan yang menjadi perhatian bersama serta rencana penyelenggaraan TSASM berikutnya.

Delegasi Indonesia yang mendampingi Kasum TNI terdiri atas unsur Mabes TNI, perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Singapura, serta personel Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI. Pada akhir sidang, kedua ketua delegasi menandatangani Risalah Sidang ke-22 TSASM sebagai bentuk kesepakatan bersama atas hasil pembahasan dan arah tindak lanjut kerja sama pertahanan bilateral Indonesia–Singapura ke depan.

Rupiah Dekati Rp 18.000, Purbaya Ungkap Penyebab Rupiah Anjlok
  • Pelemahan rupiah bukan disebabkan kinerja APBN
  • https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-dekati-rp-18000-purbaya-ungkap-penyebab-rupiah-anjlok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dan rumor yang berkembang di pasar, bukan karena memburuknya fundamental ekonomi maupun kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rupiah ditutup anjlok 0,72% ke level Rp17.967 per dolar AS pada Rabu (3/6/2026). Ini adalah posisi terburuk rupiah sepanjang sejarah. Pada perdagangan intraday di sesi tersebut, rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp17.977 per dolar AS pada pukul 14.57 WIB.

Purbaya mencontohkan salah satu rumor yang beredar di pasar. “Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya Rp18.000 per dolar AS lebih. Padahal saya enggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif,” katanya. Saat disinggung terkait pelemahan rupiah juga dipicu oleh kebijakan fiskal pemerintah, Purbaya secara tegas membantah tudingan tersebut.

Purbaya mengungkapkan, kondisi fiskal pemerintah justru menunjukkan perbaikan. Ia menyebut, posisi APBN hingga Mei 2026 membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Ia menegaskan tidak melihat adanya persoalan pada kondisi fiskal Indonesia saat ini. Penilaian tersebut sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia. Purbaya mengatakan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan valas secara bertahap ke pasar domestik. Purbaya memperkirakan, dampak kebijakan tersebut mulai terlihat pada akhir bulan.

Tuntutan 2,5 Tahun Bui Untuk 4 Tentara Penyiram Air Keras Andrie Yunus
  • Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
  • https://news.detik.com/berita/d-8517085/tuntutan-2-5-tahun-bui-untuk-4-tentara-penyiram-air-keras-andrie-yunus

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus oleh empat prajurit TNI telah memasuki sidang tuntutan. Oditur militer menuntut empat terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Oditur Militer menyatakan keempatnya terbukti bersalah melakukan penyiraman air keras ke Andrie Yunus. Oditur meyakini para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 467 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti tuntutan untuk empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. Mereka menilai, tuntutan 2,5 tahun penjara jauh dari rasa keadilan. TAUD juga menyoroti tidak adanya tuntutan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para terdakwa. TAUD mempertanyakan komitmen TNI menindak prajurit yang melakukan pelanggaran. TAUD menilai perlu ada reformasi peradilan militer. TAUD berharap ada revisi terhadap undang-undang yang mengatur peradilan militer.

TAUD juga menyesalkan oditur yang meminta agar barang bukti kasus Andrie Yunus dimusnahkan. TAUD menilai tuntutan itu berdampak terhadap penegakan hukum yang mereka nilai belum tuntas. “Ketiadaan bukti materil yang sebelumnya oleh Polda Metro Jaya telah dikuasai namun diserahkan kepada Puspom TNI hingga diajukan oleh oditur militer dalam Pengadilan Militer Jakarta akan menghambat penyidikan yang diperintahkan hakim prapid tersebut,” kata TAUD.

Serangan Iran ke Kuwait, Satu Orang Tewas & 60 Luka-luka
  • Iran Serang Kuwait
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260604063951-120-1365134/serangan-iran-ke-kuwait-satu-orang-tewas-60-luka-luka

Serangan Iran ke wilayah Kuwait menewaskan satu orang dan melukai lebih dari 60 orang pada Rabu (3/6). Serangan tersebut juga menyasar ke Bandara Internasional di Kuwait. Serangan rudal dan drone Iran di Kuwait juga menyebabkan kerusakan berat sejumlah “fasilitas penting,” termasuk kantor diplomatik. Kementerian Luar Negeri Kuwait segera mengeluarkan pernyataan kecaman keras atas “serangan-serangan brutal dan terus-menerus yang dilakukan Iran.”

“Menteri menegaskan penolakan tegas Negara Kuwait terhadap tindakan agresi Iran yang terang-terangan, yang meningkatkan ketegangan, merusak keamanan dan stabilitas kawasan, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” demikian keterangan Kemlu Kuwait. Otoritas Penerbangan Sipil Kuwait mengatakan penerbangan di Bandara Internasional Kuwait telah ditangguhkan dan dialihkan ke bandara alternatif hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bandara tersebut kemudian mengaktifkan rencana tanggap daruratnya.

Iran mengeklaim serangan ke Kuwait itu mengincar fasilitas AS terutama fasilitas militer negara sekutu Israel itu. Serangan tersebut juga disebut Iran sebagai balasan atas serangan AS ke wilayah negara itu. Sebelumnya, militer AS mengatakan telah menyerang beberapa lokasi di pulau Qeshm milik Iran, di Selat Hormuz. Militer AS mengeklaim rudal Iran yang ditembakkan ke Kuwait “gagal mencapai sasaran atau hancur di tengah jalan.” Mereka juga mengatakan telah mencegat rudal Iran yang ditembakkan ke Bahrain.

KAI Targetkan Akuisisi INKA Rampung November, Integrasi Dimulai Tahun Depan
  • Rencana akuisisi oleh KAI dapat tingkatkan kesehatan keuangan INKA
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/04/070300126/kai-targetkan-akuisisi-inka-rampung-november-integrasi-dimulai-tahun-depan?page=all#page2

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan proses akuisisi PT Industri Kereta Api (INKA) dapat diselesaikan pada November 2026. Menurut Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa, Danantara telah memberikan mandat kepada KAI dan INKA pada 18 Mei 2026 untuk melakukan proses uji tuntas (due diligence) serta kajian untuk memperkuat kepastian pasokan sarana perkeretaapian, meningkatkan efisiensi operasional, membangun sinergi jangka panjang, serta mendukung perbaikan fundamental bisnis INKA.

Gede menjelaskan, kebutuhan sarana perkeretaapian KAI dalam lima tahun mendatang telah dipetakan secara rinci. Kebutuhan tersebut mencakup sekitar 2.000 gerbong bottom dump, 1.200 gerbong datar, 652 kereta penumpang, dan 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk wilayah Jabodetabek. Integrasi diharapkan mampu meningkatkan ketepatan waktu pengiriman dan kualitas produk kereta yang dipasok kepada operator.

KAI memperkirakan integrasi dengan INKA akan memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan keuangan INKA. “Dari kondisi yang ada, order yang kira-kira sudah kita amankan buat INKA lima tahun ke depan itu sekitar Rp18,9 triliun. Sedangkan bisnis MRO atau recurring income itu sekitar Rp3 triliun per tahun, sehingga dalam lima tahun ke depan itu sekitar Rp15 triliun,” kata Gede. Dengan demikian, total potensi pendapatan yang dapat diperoleh INKA dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp33,9 triliun.

Kemenhaj akan Bentuk Daker Armuzna untuk Tingkatkan Pelayanan Haji
  • Rencana Perbaikan Pelaksanaan Haji 2027
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tg2rvh430/kemenhaj-akan-bentuk-daker-armuzna-untuk-tingkatkan-pelayanan-haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan rencana pembentukan Daerah Kerja (Daker) Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Daker khusus ini akan berfokus menangani pelayanan jemaah selama puncak ibadah haji sehingga para petugas tidak lagi dibebani tugas lain di sektor atau daerah kerja yang berbeda.

Selama ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi hanya memiliki tiga daker utama, yaitu Daker Bandara, Daker Makkah, dan Daker Madinah. Untuk menghadapi puncak haji, dibentuk Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina yang dipimpin oleh kepala masing-masing daker. Selain itu, terdapat Mobile Crisis Rescue (MCR) serta Tim Khusus Mina yang bertugas membantu pelayanan dan penanganan situasi di kawasan Armuzna.

Menurut Dahnil, pembentukan Daker Armuzna akan membuat petugas lebih siap dan segar saat melayani jemaah karena mereka tidak harus bertugas selama lebih dari 60 hari seperti sistem saat ini. Ia juga membuka kemungkinan adanya petugas khusus untuk Media Center Haji (MCH) yang hanya bertugas selama fase Armuzna. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan jemaah pada masa puncak pelaksanaan ibadah haji.

PP 19/2026 Terbit, Danantara Bisa Bentuk Lebih dari Satu Holding BUMN
  • Perubahan PP nomor 19 tahun 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/04/060400626/pp-19-2026-terbit-danantara-bisa-bentuk-lebih-dari-satu-holding-bumn?page=all#page2

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Melalui perubahan Pasal 4, Danantara memperoleh sejumlah kewenangan strategis meliputi pengelolaan dividen dari holding investasi, holding operasional, maupun BUMN sesuai kepemilikan saham yang dimiliki. Selain itu, Danantara berwenang menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal, serta memberikan persetujuan atas usulan hapus buku dan hapus tagih aset BUMN.

Salah satu perubahan penting dalam PP 19/2026 adalah pengaturan mengenai pembentukan holding investasi dan holding operasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Danantara. Pemerintah membuka peluang bagi Danantara untuk mendirikan lebih dari satu holding investasi maupun holding operasional dengan persetujuan Presiden. Khusus holding investasi yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemerintah membuka peluang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber APBN. PMN tersebut dapat diberikan dalam bentuk dana tunai, barang milik negara, piutang negara, maupun aset negara lainnya.

Apabila menerima PMN, holding investasi tersebut akan berstatus sebagai BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal negara untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, holding investasi yang berorientasi pada tujuan komersial akan dijalankan oleh PT Danantara Investment Management.

Badai PHK Mulai Terjang Sektor Tambang Buntut Kuota Produksi Dipangkas
  • Ancaman PHK Sektor Tambang
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260603180331-85-1365046/badai-phk-mulai-terjang-sektor-tambang-buntut-kuota-produksi-dipangkas

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menerjang perusahaan anggotanya imbas pemangkasan produksi komoditas mineral dan batu bara (minerba) dalam RKAB 2026. Ketua Dewan Penasehat Perhapi Rizal Kasli mengatakan ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK, terutama di sektor nikel dan batu bara. Namun, jumlah rincinya masih dalam pendataan.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen sebelumnya memperkirakan pemangkasan produksi dalam RKAB 2026 tersebut berisiko membuat 50 ribu tenaga kerja industri jasa pertambangan terancam PHK dan sekitar 20 ribu alat berat terpaksa berhenti beroperasi. Ardhi mencontohkan suatu perusahaan jasa pertambangan seperti PT Pamapersada Nusantara (PAMA) mampu memproduksi 100 juta-110 juta ton batu bara dengan sekitar 24 ribu karyawan dan 5.000 unit alat berat. Jika pemerintah memangkas produksi batu bara menjadi 600 juta ton pada tahun ini dari realisasi 2025 sebesar 790 juta ton dan mengasumsikan seluruh perusahaan jasa pertambangan memiliki ukuran seperti PAMA, Ardhi mengkalkulasi akan terdapat 50 ribu karyawan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan akan memangkas target produksi bijih nikel, batu bara, dan mineral lainnya pada tahun ini. Produksi batu bara bakal dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton atau setengah dari persetujuan RKAB 2025 sebesar 1,2 miliar ton. Selain itu, target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 juga dipangkas menjadi 250 juta ton, merosot lebar dari target produksi 2026 sebanyak 379 juta ton.

Akhirnya Butuh Pemain Naturalisasi Juga
  • Pemain Naturalisasi vs Pemain Lokal
  • https://www.tempo.co/olahraga/pemain-naturalisasi-john-herdman-timnas-2217698

Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, tengah menguji dua calon pemain naturalisasi baru, yaitu Luke Vickery dan Mitchell Baker, dalam pemusatan latihan menjelang laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik. Proses naturalisasi keduanya telah memasuki tahap administrasi di Kementerian Hukum dan tinggal menunggu persetujuan DPR serta pengambilan sumpah kewarganegaraan. Menurut Staf Khusus Menteri Hukum Noor Korompot, masih ada lima calon pemain naturalisasi lain yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Langkah Herdman untuk menambah pemain naturalisasi sejalan dengan target besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Sejak awal menangani timnas, mantan pelatih timnas Kanada itu menilai Indonesia membutuhkan pemain berkualitas yang berkompetisi di liga-liga elit dunia. Kebijakan ini juga melanjutkan strategi naturalisasi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan PSSI untuk meningkatkan daya saing tim nasional di tingkat internasional.

Namun, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena jumlah pemain naturalisasi di timnas sudah sangat dominan. Dari 23 pemain yang dipersiapkan menghadapi Oman dan Mozambik, 14 di antaranya merupakan pemain naturalisasi. Penambahan pemain baru dikhawatirkan semakin mempersempit peluang pemain lokal dan berpotensi menjadikan naturalisasi sebagai solusi instan tanpa diimbangi pembinaan jangka panjang. Karena itu, sejumlah pihak menilai peningkatan prestasi timnas harus tetap diiringi pengembangan pemain muda dan kompetisi domestik yang berkelanjutan.

Mata Pelajaran Bahasa Seharusnya Wajib Fakultatif di Sekolah
  • Risiko Beban Kognitif Berlebihan dari PenambahanMata Pelajaran Bahasa Prancis dan Portugal
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/06/04/083200871/mata-pelajaran-bahasa-seharusnya-wajib-fakultatif-di-sekolah?page=all#page2

Sejarah mencatat bahwa penguasaan bahasa asing merupakan kunci sukses bagi para tokoh bangsa, seperti Mohammad Hatta hingga K.H. Ahmad Dahlan, untuk menimba ilmu di luar negeri dan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Di era modern, peran tersebut digantikan oleh bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebagai syarat utama untuk meraih beasiswa internasional. Pentingnya penguasaan bahasa ini tercermin dari kebijakan menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, dengan adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkenalkan bahasa Prancis dan Portugis di lingkungan sekolah.

Namun, pengenalan banyak bahasa asing secara bersamaan berisiko menimbulkan beban kognitif berlebih (cognitive overload) pada siswa. Sebagai solusi tengah, status wajib fakultatif dinilai sebagai format yang paling tepat untuk diterapkan dalam kurikulum nasional. Melalui pendekatan ini, siswa tetap diwajibkan belajar bahasa asing dan bahasa daerah, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk memilih jenis bahasa yang spesifik sesuai dengan minat, latar belakang keluarga, serta rencana perkembangan karier atau studi mereka di masa depan.

Penerapan konsep wajib fakultatif ini tentu menghadapi tantangan logistik yang besar, mulai dari keterbatasan jumlah pengajar, ketersediaan bahan ajar, hingga distribusi siswa yang memilih bahasa yang tidak populer di daerahnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, peran teknologi menjadi sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan platform digital terintegrasi yang memuat sumber belajar terbuka, konten audio-video, serta fasilitas pembelajaran daring guna mendukung proses belajar mandiri yang dipandu oleh guru.

Pada akhirnya, kebijakan bahasa yang adil dan fleksibel ini memiliki fungsi ganda yang strategis bagi masa depan bangsa. Penguasaan bahasa asing yang terarah akan membuka jendela dunia dan menjadi alat bagi generasi muda untuk berwawasan global serta berkolaborasi di tingkat internasional. Di sisi lain, pembelajaran bahasa daerah berbasis teknologi berfungsi sebagai upaya preservasi budaya yang sistematis, memastikan generasi muda tetap memiliki akar identitas dan jati diri nasional yang kuat.

Moody’s Beri Outlook Negatif Danantara Investment Management, Ini Alasannya
  • Outlook Negatif Danantara Investment Management
  • https://mediaindonesia.com/ekonomi/896512/moodys-beri-outlook-negatif-danantara-investment-management-ini-alasannya

Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings menetapkan peringkat sementara atau provisional rating (P) Baa2 atas program Global Medium-Term Note (GMTN) senior tanpa jaminan milik Danantara Investment Management (DIM). Moody’s juga memberikan peringkat Baa2 untuk surat utang senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan. Kendati berada pada level yang setara dengan peringkat utang Pemerintah Indonesia, Moody’s menetapkan prospek negatif terhadap seluruh peringkat DIM. Penetapan outlook tersebut mencerminkan kuatnya keterkaitan kredit antara DIM dan Pemerintah Indonesia sebagai pengendali tidak langsung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Moody’s menilai profil kredit DIM lebih banyak ditopang oleh hubungan institusional dengan pemerintah dibandingkan kredit atau utang fundamental perusahaan secara mandiri. Moody’s menjelaskan bahwa outlook negatif DIM sepenuhnya mengikuti prospek negatif yang melekat pada peringkat kedaulatan Indonesia. Moody’s menilai peluang kenaikan peringkat DIM dalam waktu dekat relatif terbatas. Sebaliknya, peringkat perusahaan berpotensi mengalami penurunan apabila peringkat kedaulatan Indonesia diturunkan, atau apabila terdapat pelemahan hubungan kelembagaan antara DIM dan pemerintah.

Peneliti BRIN Usul Pilkada Asimetris, Sebut Sistem Seragam Tak Efisien
  • Good Local Governance, Local Welfare, Mixed Member Proportional, Pilkada Asimetris
  • https://news.detik.com/berita/d-8514856/peneliti-brin-usul-pilkada-asimetris-sebut-sistem-seragam-tak-efisien

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, mengusulkan pilkada digelar asimetris berdasarkan karakteristik tiap daerah. Siti menilai desain pilkada yang seragam tak selalu efektif diterapkan di semua wilayah.

“Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas fiskal, administratif, dan sosial politik antar daerah. Efisiensi dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.” “Desain pilkada yang seragam justru berpotensi tidak efisien, mahal, dan melemahkan governance lokal,” kata Siti. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Konstitusi 1945 dan prinsip Pancasila serta penguatan good local governance dan local welfare.

Selain pilkada, Siti menyoroti soal sistem pemilu legislatif proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Menurut dia, sistem tersebut dalam praktiknya memicu persaingan internal partai yang mahal dan transaksional. Siti mengusulkan sistem campuran atau mixed member proportional (MMP) yang mengombinasikan keterwakilan wilayah melalui distrik dan keterwakilan proporsional melalui partai politik. MMP berpotensi mengurangi kompetisi intra-partai yang mahal, menekan biaya politik, dan memperkuat peran partai politik.

Kejagung: MBG Seharusnya Dikelola Sekolah, Faktanya Yayasan yang Ditunjuk Terafiliasi Pejabat BGN
  • Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka
  • https://news.republika.co.id/berita/tg2g3x409/kejagung-mbg-seharusnya-dikelola-sekolah-faktanya-yayasan-yang-ditunjuk-terafiliasi-pejabat-bgn-part2

Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (3/6/2025) resmi menetapkan status tersangka dan menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil kepala yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Dalam keterangan persnya, Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan terkait kesalahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Syarief, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk oleh mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Yayasan-yayasan itu tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka.

Selain memiliki yayasan terafiliasi tersebut, menurut Syarief, Dadan bersama-sama dengan Sony dan Lodewyk dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum melakukan intervensi kepada PPK. Sehingga, dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan terjadi mark up.

Syarif pun memerinci pengadaan barang yang dinilai tidak mendukung operasional MBG. Yakni, pengadaan motor listrik sebanyak 21.821 unit dengan total pengadaan Rp1 triliun; pengadaan 32 ribu pasang sepatu; pengadaan 31 ribu tablet; pengadaan 5.400 unit televisi 75 inchi. 

Mendagri Usul BUMD Diawasi Selevel Dirjen, UU Khusus agar Tak Rugi Terus
  • BUMD, Usulan RUU BUMD
  • https://news.detik.com/berita/d-8516342/mendagri-usul-bumd-diawasi-selevel-dirjen-uu-khusus-agar-tak-rugi-terus

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengusulkan agar BUMD diawasi oleh pejabat setingkat eselon I dan dibuatkan undang-undang khusus. Usulan ini didasarkan pada persoalan yang terjadi di BUMD saat terjadi pergantian kepala daerah. Begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerahnya, masalah berlanjut dan BUMD semakin merugi akibat salah pengelolaan.

Kondisi BUMD yang selalu merugi sangat disayangkan sebab BUMD bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) selain pajak dan retribusi. Untuk itu diperlukan undang-undang spesifik yang mengatur BUMD, sehingga persoalan di BUMD bisa dihindari. Sambil berjalan proses usulan UU yang panjang, ada rencana dari Mendagri untuk menyusun perubahan PP, Peraturan Pemerintah mengenai BUMD, yang diantaranya adalah memperkuat bidang pembinaan dan pengawasan.

Salah satu cara penguatan pengawasan adalah dengan memberi kewenangan selevel pejabat eselon I atau setingkat direktur jenderal (dirjen). Saat ini, unit pembinanya dibawahi oleh Dirjen Keuangan Daerah yang tidak spesifik mengurus BUMD saja. Sementara yang spesifik mengurus BUMD adalah seorang kasubdit yang power-nya tidak sekuat dirjen.

Dicabut, Permohonan Polri di Bawah Kemendagri
  • Isu Kedudukan Polri, Permohonan ke MK Dicabut
  • https://www.kompas.id/artikel/dicabut-permohonan-polri-di-bawah-kemendagri

Permohonan uji materi Undang-Undang Kepolisian Negara RI yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri akhirnya dicabut. Para pemohon yang berprofesi sebagai advokat mengaku berubah sikap. Mereka menilai, posisi Polri saat ini sudah tepat di bawah Presiden.

Salah satu pemohon, Syamsul Jahidin menyatakan alasan menarik permohonan mereka adalah karena sudah ada rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden. Ketua MK Suhartoyo mengatakan MK akan membawa hal tersebut ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dengan demikian, keterangan dari kepolisian belum bisa didengarkan pada sidang Rabu, 3 Juni 2026.

Permohonan ini diajukan oleh sejumlah advokat, di antaranya Christian Adrianus Sihite, Syamsul Jahidin, dan Edy Rudyanto. Ketiganya mempersoalkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Polri yang mengatur tentang instansi Polri berada di bawah Presiden dan Polri dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

DPR Tegaskan TNI Berwenang Tindak Kapal Diduga Bawa Mineral Radioaktif di Laut RI
  • Mineral Radioaktif
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7837166/dpr-tegaskan-tni-berwenang-tindak-kapal-diduga-bawa-mineral-radioaktif-di-laut-ri

DPR RI menegaskan TNI Angkatan Laut (TNI AL) berwenang menghentikan kapal yang terindikasi melanggar hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Termasuk dugaan pengangkutan mineral mengandung unsur radioaktif di perairan Kepulauan Riau. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama TNI AL dan Kejaksaan Agung  yang menghentikan kapal tugboat Capricorn di perairan Batam.

Kapal tersebut membawa 25 kontainer mineral yang diduga mengandung logam tanah jarang (rare earth) dan material radioaktif, serta hendak diekspor secara ilegal. Tim gabungan melakukan pemeriksaan awal terhadap 15 dari total 25 kontainer di Dermaga Koarmada IV Batam. Hasil uji awal menemukan kandungan mineral seperti Zirconium Oxide, Thorium Oxide, Neodymium Oxide, Triuranium Oktasida, dan Cerium Oxide. Material ini bernilai strategis bagi industri teknologi hingga energi nuklir. Peninjauan di lokasi turut melibatkan TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Polkam.

Dave menegaskan penghentian kapal merupakan bagian dari tugas menjaga kedaulatan dan mencegah ancaman keamanan negara. Ia menyebut temuan dugaan penyelundupan mineral tanah jarang sebagai peringatan serius bagi pengawasan sumber daya strategis. Dave juga menolak pandangan bahwa TNI tidak berwenang dalam kasus tersebut. “Argumentasi yang menyebut TNI tidak berwenang jelas tidak berdasar, karena setiap indikasi pelanggaran yang mengancam keamanan negara wajib ditindak sesuai hukum,” ujarnya. Terkait klaim perusahaan yang menyebut tidak ada kandungan radioaktif, Dave menegaskan hal itu telah dibantah hasil pemeriksaan dan uji laboratorium. Ia menegaskan proses hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel terhadap pihak yang merugikan negara.

WHO catat hampir 190 serangan Israel ke RS di Lebanon sejak Maret
  • Konflik Israel-Lebanon
  • https://www.antaranews.com/berita/5591873/who-catat-hampir-190-serangan-israel-ke-rs-di-lebanon-sejak-maret

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat terdapat hampir 190 serangan Israel ke banyak rumah sakit di Lebanon sejak Maret hingga menewaskan 128 pekerja medis. “Hanya dalam tiga bulan ini, WHO telah memverifikasi hampir 190 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Serangan ini telah menewaskan 128 petugas kesehatan dan melukai 332 lainnya,” kata perwakilan WHO di Lebanon, Abdinasir Abubakar, di Jenewa, Selasa. Menurutnya, 11 serangan terjadi dalam sepekan terakhir hingga menewaskan empat orang dan melukai 24 lainnya.

Abubakar mengatakan WHO masih memverifikasi laporan serangan udara terhadap Rumah Sakit Jabal Amel pada Senin (1/6), yang menurut informasi awal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lebanon melukai sedikitnya 86 orang. Perwakilan WHO itu mencatat tiga bulan terakhir menjadi salah satu kurun waktu paling mematikan bagi Lebanon sejak konflik mencuat pada Oktober 2023. Pada Senin (1/6), Kemenkes Lebanon menyebut jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel periode 2 Maret hingga 1 Juni telah mencapai 3.433 orang, dengan 10.395 lainnya mengalami luka-luka.

Rasio Kredit ke Ekonomi Hanya 32%, Himbara Serukan Konsolidasi Bank
  • Saran Konsolidasi Bank untuk Dorong Rasio Kredit
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260603090324-17-739619/rasio-kredit-ke-ekonomi-hanya-32-himbara-serukan-konsolidasi-bank

Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan rasio kredit terhadap perekonomian Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Putrama menyebut rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sekitar 32%. Besaran tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Putrama menyebut konsolidasi dapat dilakukan untuk mendorong kapasitas penyaluran kredit perbankan dalam pertumbuhan ekonomi. “Dalam konteks kini, konsolidasi bukan semata-mata adalah pengurangan jumlah bank yang melainkan penguatan kapasitas industri dengan tujuan adalah membentuk sebuah institusi yang memiliki skala usaha yang lebih kuat, lebih resilien, serta memiliki daya saing regional maupun global,” ujar Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Putrama memaparkan jumlah bank di Indonesia masih relatif banyak terutama pada kelompok bank dengan skala modal inti kecil, yakni di bawah Rp6 triliun. Hingga Maret 2026, tercatat ada 58 bank KBMI I dan 27 bank KBMI II. Sementara itu, bank berskala besar alias KBMI IV hanya berjumlah 4 entitas. Ia melanjutkan, dari total aset, lebih dari separuh aset industri perbankan atau sekitar 52% dikuasai oleh kelompok bank besar. Porsi sisanya tersebar pada kelompok bank lainnya.

Surplus Dagang Menipis, Defisit Transaksi Berjalan RI Terancam Melebar
  • Surplus Dagang April 2026 menurun
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260603082550-4-739607/surplus-dagang-menipis-defisit-transaksi-berjalan-ri-terancam-melebar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang dalam pada April 2026, menjadi hanya sebesar US$90 juta, dari sebelumnya tercatat US$3,32 miliar pada Maret 2026. Kondisi itu dipicu melesatnya impor Indonesia dengan kenaikan 22,49% pada April 2026 menjadi US$25,21 miliar, sedangkan ekspor pertumbuhannya lebih rendah yakni 21,98%. Kenaikan impor ini dipicu oleh tertekannya nilai tukar rupiah yang mengerek nilai barang-barang impor dan kenaikan harga komoditas, terutama minyak dan gas.

Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian. Dia perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan. Dia menuturkan defisit sektor migas Indonesia pada April 2026 mencapai US$3,44 miliar, sementara surplus nonmigas sebesar US$3,53 miliar hampir seluruhnya habis digunakan untuk menutup kebutuhan impor energi. Akibatnya, surplus perdagangan nasional hanya tersisa sekitar US$89 juta.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar pada tahun 2026. “Dengan asumsi ketegangan geopolitik mereda secara signifikan pada paruh kedua tahun 2026, kami memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) akan melebar menjadi 1,07% dari PDB pada tahun 2026, dari defisit 0,11% dari PDB pada tahun 2025,” ujar Faisal. Faisal melihat neraca perdagangan Indonesia akan tetap mencatat surplus perdagangan, namun surplus tersebut kemungkinan akan menyempit secara bertahap karena pertumbuhan impor melampaui pertumbuhan ekspor.

Jurus Baru Pemerintah Atasi Ancaman Krisis Pasokan BBM
  • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026
  • https://tirto.id/jurus-baru-pemerintah-atasi-ancaman-krisis-pasokan-bbm-hxcG

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru untuk mengantisipasi ancaman krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di tengah gejolak geopolitik global. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan/atau LPG untuk Ketahanan Energi Nasional, pemerintah memberikan payung hukum yang lebih fleksibel bagi pengadaan energi nasional.

Salah satu poin penting dalam beleid yang diteken pada 30 April 2026 itu adalah pemberian kewenangan kepada badan layanan umum (BLU) sektor energi, seperti Lemigas, untuk melakukan impor minyak bumi, BBM, dan LPG melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G to G) maupun kerja sama pemerintah dengan pemasok luar negeri.

Kementan Ungkap 75 Persen Kebutuhan Susu RI Masih Bergantung Impor
  • Impor Sapi Perah, Kebutuhan Susu Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260602141619-92-1364512/kementan-ungkap-75-persen-kebutuhan-susu-ri-masih-bergantung-impor

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sekitar 75 persen kebutuhan susu nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan tingginya kebutuhan susu nasional masih belum sejalan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Akibatnya, Indonesia hingga kini masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan susu masyarakat.

Menurut Makmun, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternakan dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan agar pasokan susu dari peternak dalam negeri terus bertambah sehingga ketergantungan terhadap produk impor bisa berkurang. Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan sapi bunting dari luar negeri. Sepanjang tahun lalu, Indonesia tercatat mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting, yang disebut sebagai jumlah terbesar dalam sejarah impor sapi perah nasional.

Saat ini, populasi sapi perah Indonesia tercatat sekitar 540.657 ekor. Sementara untuk mencapai swasembada susu, pemerintah memperkirakan dibutuhkan populasi sekitar 2 juta ekor sapi perah. Selain jumlah sapi, produktivitas susu per ekor juga perlu ditingkatkan agar target swasembada dapat dicapai lebih cepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata produksi susu sapi perah nasional masih sekitar 12,5 liter per ekor per hari. Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara produsen susu utama yang mampu menghasilkan lebih dari 30 liter per hari per ekor.

Pendaftaran Beasiswa SDM Sawit 2026 Dibuka 3 Juni, Kuota Naik Jadi 5.000 Penerima
  • Pendaftaran 5.000 Beasiswa Sawit
  • https://haisawit.co.id/news/detail/pendaftaran-beasiswa-sdm-sawit-2026-dibuka-3-juni-kuota-naik-jadi-5000-penerima

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Sumber Daya Manusia (SDM) Sawit Tahun 2026 mulai 3 Juni 2026, guna mencetak talenta unggul baru. Pemerintah menaikkan kuota penerima secara signifikan dari sebelumnya 4.000 orang menjadi 5.000 mahasiswa. Kebijakan ini menjadikan penyelenggaraan tahun ini sebagai rekrutmen beasiswa kelapa sawit terbesar sepanjang sejarah. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, memaparkan rincian peningkatan alokasi dana serta kepastian keberlanjutan program jangka panjang ini dalam kegiatan temu media di Jakarta.

Percepat Proses Keanggotaan RI di OECD, Airlangga Kunjungi Perancis dan Belgia
  • Kunjungan Delegasi Indonesia ke Eropa
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/03/054000126/percepat-proses-keanggotaan-ri-di-oecd-airlangga-kunjungi-perancis-dan-belgia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Paris, Perancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026. Kunjungan tersebut difokuskan untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi penanda dua tahun perjalanan menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Rupiah Diprediksi Fluktuatif, Kembali Dekati Rp 17.900 per Dolar AS Pagi Ini
  • Rupiah Diprediksi Fluktuatif
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a1f9194527c9/rupiah-diprediksi-fluktuatif-kembali-dekati-rp-17900-per-dolar-as-pagi-ini

Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan hari ini dengan pergerakan yang cenderung stagnan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (3/6). Dilansir dari Bloomberg, rupiah membuka perdagangan di level Rp 17.863 per dolar AS, bergerak naik tipis dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya. Meskipun begitu, pada pukul 09.10 mata uang nasional itu justru kembali melemah, berada di level Rp 17.899 per dolar AS turun 0,34% atau 61 poin. Adapun pada perdagangan sebelumnya rupiah ditutup di level Rp 17.839 per dolar Amerika Serikat melemah 0,19% atau 34 poin dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 17.805 per dolar AS. Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap perkembangan konflik Timur Tengah, khususnya hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS).

Trump Minta Netanyahu Tahan Diri, tapi Bom Israel Tetap Hujani Lebanon Selatan
  • Konflik Israel-Lebanon
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/06/03/063100770/trump-minta-netanyahu-tahan-diri-tapi-bom-israel-tetap-hujani-lebanon

Israel kembali menggempur Lebanon selatan dengan serangan udara dan tembakan artileri di Lebanon selatan pada Selasa (2/6/2025). Hal tersebut dilakukan meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Beirut, Lebanon. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya empat orang di dua kota. Militer Israel juga memerintahkan warga Kota Nabatiyeh untuk meninggalkan wilayah mereka sebelum serangan dilancarkan.

Di sisi lain, di tengah gejolak di lapangan, delegasi Lebanon memulai putaran perundingan baru dengan pejabat Israel di Washington pada hari yang sama. Pemerintah Lebanon menyatakan akan mendorong gencatan senjata penuh dalam pembicaraan tersebut. Seorang pejabat senior Lebanon mengungkapkan, perundingan akan mengeksplorasi berbagai cara untuk memperkuat gencatan senjata, kemungkinan melalui pendekatan bertahap.

Situasi sempat memanas pada Senin (1/6/2025) setelah Netanyahu mengumumkan perintah serangan ke Dahiyeh, kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikuasai Hizbullah.  Merespons hal ini, Teheran menghentikan pembicaraan tidak langsung dengan Washington. Serangkaian komunikasi diplomatik kemudian tampaknya berhasil meredam eskalasi tersebut. Trump mengaku telah meminta Netanyahu tidak melancarkan serangan besar ke Beirut dan menyebut Hizbullah telah berjanji tidak akan menyerang Israel.

Bahkan Penentuan Lokasi Dapur MBG pun Jadi Ladang Korupsi
  • MBG, Penipuan titik SPPG
  • https://www.tempo.co/politik/korupsi-titik-dapur-mbg-2200840?article_id=aee014ce-7100-4f84-b84c-b4e66fd333d1&n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbiI6IjYyYWMzNTg0NDJlZTdmYWUwM2JmNzc4NWQ1ZmUyMjdjIn0.LSX4No94qufY08DobTEM_uwUZZ9DBIkpngGS-_O-3sM

Korupsi proyek makan bergizi gratis tidak sekadar dalam penyaluran anggaran besar, tapi juga muncul dalam penentuan lokasi dapur makan bergizi gratis (MBG).

Dugaan penipuan titik pembangunan dapur MBG terjadi di beberapa daerah seperti 21 titik di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Batam, dan Kepulauan Riau. Modus yang dijanjikan adalah penerbitan identitas atau ID SPPG kepada calon mitra dengan meminta imbalan Rp50-200 juta.

Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, mengatakan penentuan titik dapur rawan menjadi obyek korupsi karena ditentukan secara tertutup dan jauh dari pengawasan publik. Kajian Transparency International Indonesia (TII) pada 2025 tentang MBG menunjukkan bahwa sejak awal risiko korupsi sudah terpetakan dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi. Kajian ini juga menyoroti adanya konflik kepentingan bagi yayasan yang dimiliki oleh kepolisian dan TNI. Untuk menghindari praktik lancung para pemburu rente, TII menyarankan agar Presiden Prabowo memerintahkan BGN membuka informasi para pemilik manfaat perusahaan (beneficial ownership) dan mengintegrasikan data tersebut kepada data penyedia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni, mengatakan mekanisme pengadaan dan penetapan mitra dapur MBG saat ini tidak transparan. Dalam kajian ICW yang dirilis pada 25 November 2025, menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG yang diteliti di 38 provinsi terafiliasi dengan partai politik ataupun kerabat pejabat negara.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengakui adanya penipuan dengan modus jual-beli titik SPPG. Sony mengatakan proses pengajuan titik SPPG sepenuhnya secara daring melalui porta mitra.bgn.go.id dan tidak dipungut biaya. Dalam praktik jual beli SPPG, kata Sony, pelaku biasanya ikut mendaftarkan diri namun setelah mendapatkan ID SPPG, tidak dilanjutkan ke proses pembangunan, namun menjualnya kepada pihak lain. Modus lainnya adalah mengatasnamakan yayasan dan klain mampu menampung beberapa permohonan titik SPPG.

Dadan Hindayana Dicopot, Pemerintah Rombak Kepemimpinan BGN, Kualitas Makanan MBG Jadi Alasan
  • Pencopotan Kepala BGN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/03/05473131/dadan-hindayana-dicopot-pemerintah-rombak-kepemimpinan-bgn-kualitas-makanan

Dadan Hindayana dicopot dari jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua wakil kepala Badan Gizi Nasional, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang diangkat menjadi kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana. Prasetyo menyebutkan, pergantian pimpinan BGN ini dilandasi oleh hasil evaluasi dari kementerian terkait maupun masyarakat mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

BPDP Tingkatkan Kuota Beasiswa SDM Sawit untuk Perkuat Daya Saing Industri Nasional
  • Pendaftaran 5000 Bwasiswa Sawit
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bpdp-tingkatkan-kuota-beasiswa-sdm-sawit-untuk-perkuat-daya-saing-industri-nasional

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menaikkan kuota penerima Beasiswa SDM Sawit menjadi 5.000 orang pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 25% dibandingkan kuota tahun lalu yang mencapai 4.000 penerima. Kenaikan kuota ini menjadi yang terbesar sejak program Beasiswa SDM Sawit pertama kali dijalankan pada 2016. Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau 13.265 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan, peningkatan kuota dilakukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menyiapkan kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor perkebunan sawit. Program beasiswa ini menyasar mahasiswa jenjang diploma dan sarjana (S1) yang akan menempuh pendidikan di 42 lembaga pendidikan mitra BPDP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sasaran penerima meliputi keluarga pekebun, pekerja perkebunan, maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan sektor kelapa sawit.

Menurut Alfansyah, program tersebut juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana sawit untuk pengembangan sumber daya manusia. Selain mendukung pendidikan, beasiswa diharapkan dapat memperkuat regenerasi tenaga kerja perkebunan yang semakin dibutuhkan seiring berkembangnya industri sawit nasional.

Revisi UU Pemilu Dinilai Tidak Efektif jika Tanpa Revisi UU Partai Politik
  • Revisi UU Partai Politik, RUU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/ruu-pemilu-dinilai-harus-diikuti-revisi-uu-partai-politik

Revisi Undang-Undang Pemilu perlu disertai revisi UU Partai Politik karena perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif tanpa penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan representasi politik.

Ramlan Surbekti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, menilai sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia tidak berjalan ideal. Ia menilai sebagai sistem yang campur aduk karena memunculkan berbagai ketidakadilan dalam praktik pemilu. Lima ketidakadilan yang dimaksud adalah ketimpangan representasi antardaerah dalam pembagian kursi DPR, ketiadaan aturan yang cukup ketat terkait dana kampanye, belum terwujudnya prinsip one person, one vote, one value, adanya penggunaan fasilitas publik, anggaran pemerintah, hingga pegawai negara dalam kontestasi politik, dan adanya praktik jual beli suara atau politik uang. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbaiki regulasi partai politik, pengurangan jumlah kursi dari 3-10 kursi menjadi 3-6 kursi, mendorong partai menjadi representasi utama konstituen, serta agar partai dan pasangan calon presiden menyepakati agenda kebijakan yang diperjuangkan bersama.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, Komisi II DPR telah bersepakat melakukan terobosan legislasi dengan mengundang sejumlah pakar untuk mendengar masukan soal RUU Pemilu. Langkah itu tetap dilakukan meski Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu belum dibentuk.

Pelemahan Rupiah dan Imported Inflation Bikin Neraca Perdagangan Berpotensi Tertekan
  • Pelemahan Rupiah dan Imported Inflation
  • https://nasional.kontan.co.id/news/pelemahan-rupiah-dan-imported-inflation-bikin-neraca-perdagangan-berpotensi-tertekan

Pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya imported inflation dinilai berpotensi menekan surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Myrdal Gunarto, menjelaskan bahwa kenaikan impor tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan domestik, tetapi juga oleh mahalnya harga barang impor akibat penguatan dolar AS dan kenaikan harga global. Kondisi ini menyebabkan nilai impor meningkat meskipun volume barang yang diimpor belum tentu bertambah secara signifikan.

Data BPS menunjukkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 hanya mencapai US$89,1 juta, turun drastis dibandingkan surplus Maret 2026 sebesar US$3,32 miliar. Meski ekspor tumbuh 21,98% menjadi US$25,30 miliar, impor meningkat lebih tinggi sebesar 22,49% menjadi US$25,21 miliar. Kenaikan impor terutama berasal dari sektor migas akibat tingginya harga minyak dunia, sehingga surplus perdagangan nonmigas yang masih kuat tergerus oleh defisit migas yang semakin besar.

Myrdal memperkirakan Indonesia masih akan mencatat surplus perdagangan sepanjang 2026, namun dengan nilai yang jauh lebih tipis dibanding beberapa tahun terakhir. Selain menekan neraca perdagangan, mahalnya harga impor juga berpotensi meningkatkan inflasi melalui kenaikan biaya produksi industri yang kemudian diteruskan ke harga konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan tekanan inflasi, serta memastikan devisa hasil ekspor dapat mendukung ketahanan ekonomi domestik.

Dadan Diganti, Istana Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan
  • Pergantian Pimpinan BGN
  • https://nasional.kontan.co.id/news/dadan-diganti-istana-pastikan-program-makan-bergizi-gratis-tetap-berjalan

Pemerintah memastikan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya selama proses evaluasi dan transisi kepemimpinan berlangsung. Seluruh unit kerja BGN juga diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai target yang telah ditetapkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Pergantian pimpinan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan tata kelola lembaga. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala, yaitu Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan tersebut tidak mengubah komitmen untuk melanjutkan program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, dengan Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai wakil kepala. Kepemimpinan baru diharapkan segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Pemerintah berharap pergantian ini menjadi momentum untuk memperkuat layanan MBG sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi nasional.

PT, CV & Firma Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%, Ini Syaratnya!
  • Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260603073304-4-739587/pt-cv-firma-masih-bisa-pakai-pph-final-05-ini-syaratnya

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Dalam aturan baru tersebut, fasilitas PPh final 0,5 persen atas omzet hingga Rp4,8 miliar hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Dengan demikian, badan usaha berbentuk PT, CV, dan firma tidak lagi termasuk dalam kelompok yang dapat memanfaatkan skema pajak tersebut untuk pendaftaran baru.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi bagi PT, CV, firma, dan BUMDes yang telah terdaftar sebagai pengguna tarif PPh final 0,5 persen sebelum 22 April 2026. Berdasarkan ketentuan peralihan, PT masih dapat menggunakan tarif tersebut hingga tiga tahun, sedangkan CV dan firma hingga empat tahun sesuai batas waktu yang ditentukan dalam regulasi.

Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut wajib beralih ke skema perpajakan normal dengan pembukuan lengkap dan mengikuti tarif pajak badan yang berlaku. Sementara itu, koperasi tetap dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM, namun penggunaannya dibatasi maksimal selama empat tahun sejak tahun pajak terdaftar. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola usaha.

Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Pimpin BGN, Dasco: Keputusan Tepat
  • Pencopotan Kepala BGN
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260603083139-4-739611/prabowo-tunjuk-nanik-s-deyang-pimpin-bgn-dasco-keputusan-tepat

Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional, dan mengangkat Nanik S. Deyang sebagai pengganti. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pengangkatan Nanik merupakan hal yang tepat. Sebabnya, menurut Dasco, Nanik selama menjadi wakil Kepala BGN aktif melakukan kerja di lapangan. Dia juga dinilai banyak melakukan pemantauan terhadap program MBG dan sudah banyak menutup dapur yang tidak memenuhi syarat.

Dasco pun mengucapkan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat. Sebabnya, dari perombakan ini, ada evaluasi dan masukan dari Komisi IX secara tertulis kepada Menteri Sekretaris Negara. Dia berharap dengan adanya perombakan ini ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh BGN untuk berbenah diri, serta terus melayani masyarakat penerima manfaat.

Jabatan pimpinan BGN terbaru saat ini adalah Nanik S Deyang ditunjuk menduduki kursi Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayor Jenderal TNI Trenggono ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Adapun, tiga pejabat yang dicopot adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN Lodewyk Pusung, dan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.

Prabowo: Indonesia Tak Minta-minta Jika Amalkan Pancasila
  • Ekonomi Pancasila, Pancasila
  • https://www.tempo.co/politik/prabowo-indonesia-tak-minta-minta-jika-amalkan-pancasila-2139417

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada bantuan luar negeri jika nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten. Kemandirian bangsa dapat tercapai bila rakyat sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.

Prabowo mengutarakan bagi ekonomi Pancasila setidaknya memiliki empat prinsip: religius, perikemanusiaan, persatuan nasional, dan keadaan sosial. Kekayaan alam bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan, harus dikelola secara bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada angka statistik seharusnya diukur dari peningkatan kualitas hidup rakyat, terutama kelompok yang paling rentan.

Ekonomi berlandaskan Pancasila artinya harus berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang egaliter dan kerakyatan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Mendikti Ungkap 2 Ketentuan Prodi di Kampus Bisa Ditutup
  • Penyesuaian Program Studi
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/06/02/190909671/mendikti-ungkap-2-ketentuan-prodi-di-kampus-bisa-ditutup

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pembukaan maupun penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi hanya dilakukan berdasarkan dua ketentuan, yakni atas usulan perguruan tinggi atau sebagai sanksi atas pelanggaran berat. Namun, pemerintah menegaskan lebih mengutamakan pembinaan dan pengembangan prodi agar tetap relevan dengan kebutuhan industri daripada menutupnya.

Brian menekankan bahwa penyesuaian prodi dilakukan melalui pengembangan substansi pembelajaran, bukan dengan menghapus bidang keilmuan yang ada. Misalnya, program studi seperti Teknik Elektro dapat berkembang dengan menambahkan fokus pada kecerdasan buatan (AI), machine learning, atau robotika agar lulusannya lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Sepanjang 2026, Kemendikti Saintek telah menutup 122 program studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, penutupan tersebut sebagian besar berasal dari usulan kampus sendiri, misalnya karena minimnya jumlah mahasiswa atau keinginan mengubah nama dan fokus prodi menjadi lebih menarik dan relevan, seperti Matematika yang dikembangkan menjadi Aktuaria. Untuk mendukung adaptasi tersebut, pemerintah mendorong evaluasi program studi setiap tiga hingga empat tahun agar kurikulum dan kompetensi lulusan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri.

Kontak Erat Hantavirus MV Hondius di RI Sudah Pulang dari RSPI SS, Menkes Bilang Gini
  • Kontak Erat Wabah Hantavirus di Indonesia
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8514995/kontak-erat-hantavirus-mv-hondius-di-ri-sudah-pulang-dari-rspi-ss-menkes-bilang-gini

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memastikan seorang warga negara asing yang sempat teridentifikasi pernah melakukan perjalanan di kapal MV Hondius saat terjadi wabah Hantavirus Andes telah selesai menjalani pemantauan di rumah sakit dan dinyatakan sehat. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi penularan setelah dilakukan penelusuran terhadap kontak erat pasien tersebut.

Menurut Menkes, pemerintah menerima informasi dari otoritas Inggris terkait seorang warga negara Inggris yang bekerja di Jakarta dan pernah berada di kapal MV Hondius. Setelah diketahui berada di Indonesia, yang bersangkutan segera diisolasi dan dipantau di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penularan, sementara seluruh kontak yang telah ditelusuri juga dinyatakan aman.

Pemerintah menekankan bahwa Hantavirus yang ditemukan di Indonesia tidak berkaitan dengan wabah di MV Hondius dan memiliki tingkat kematian yang sangat rendah, di bawah satu persen. Menkes menjelaskan bahwa virus ini bukanlah virus baru karena telah ada di Indonesia sejak awal 2000-an. Hasil survei seroprevalensi bahkan menunjukkan sebagian masyarakat di sejumlah daerah, seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta, telah memiliki antibodi terhadap hantavirus, yang menandakan adanya tingkat kekebalan di masyarakat.

Kemenhaj Siapkan Regulasi Baru Buntut Kasus Penipuan Umrah Hanania Travel
  • Regulasi Baru Kemenhaj
  • https://news.detik.com/berita/d-8515380/kemenhaj-siapkan-regulasi-baru-buntut-kasus-penipuan-umrah-hanania-travel

Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan pemerintah akan memberikan pendampingan kepada ribuan jemaah yang menjadi korban gagal berangkat umrah oleh Hanania Travel. Selain mendorong proses hukum terhadap pelaku, Kementerian Haji juga tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan hak keuangan, pelayanan, serta keamanan jemaah umrah dan haji. Dahnil menegaskan pentingnya langkah pidana dan perdata berjalan bersamaan agar kerugian jemaah dapat dikembalikan, sekaligus menyatakan akan menemui langsung pemilik Hanania Travel setelah musim haji selesai.

Kasus ini mencuat setelah pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, dilaporkan para korban ke Polda Metro Jaya karena tidak memberikan kejelasan terkait keberangkatan umrah maupun dana yang telah dibayarkan jemaah. Setelah diperiksa selama 24 jam sejak dibawa ke kantor polisi pada 28 Mei 2026, Ahmad Syah Farhan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dahnil juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati memilih biro perjalanan dengan memastikan rekam jejak dan kredibilitas penyelenggara umrah maupun haji.

Pertamina Turunkan Harga Avtur Hingga 10% per 1 Juni
  • Pertamina Turunkan Harga Avtur
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a1e3b5dd3a14/pertamina-turunkan-harga-avtur-hingga-10-per-1-juni

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat, Avtur, hingga 10% per 1 Juni, seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan ini berlaku bandar udara seluruh Indonesia. Sepanjang Mei, harga energi global menunjukkan tren penurunan yang kemudian terefleksikan pada harga Avtur periode Juni. Penurunan harga Avtur didasarkan pada dinamika harga energi global yang menunjukkan tren penurunan selama bulan Mei. Penyesuaian dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula regulator (Kementerian ESDM) serta benchmark Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet. Ketika harga internasional turun, mekanisme transparan yang diterapkan Pertamina Patra Niaga mengotomatisasi penurunan tarif guna mencerminkan kondisi pasar, menjaga keseimbangan komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan bagi pengguna jasa aviasi.

Efisiensi Kunjungan Kerja, Seskab: Presiden Prabowo Pangkas Jumlah Rombongan
  • Efisiensi Kunjungan Kerja Presiden
  • https://nasional.kontan.co.id/news/efisiensi-kunjungan-kerja-seskab-presiden-prabowo-pangkas-jumlah-rombongan?source=home_terbaru

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespon pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah upaya efisiensi. Teddy menegaskan, kelebihan biaya kunjungan kenegaraan keluar negeri sepenuhnya ditanggung pribadi oleh Prabowo. Selain itu, Teddy menambahkan, pemerintah telah memangkas jumlah rombongan yang ikut serta keluar negeri hingga 50%, jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Teddy bilang, pada kepemimpinan Prabowo rombongan yang diajak maksimal 50-60 orang. Jumlah ini jauh berkurang jika dibandingankan dengan periode sebelumnya yang mencapai 120 orang.

Rusia Setop Ekspor Avtur hingga November 2026
  • Rusia menghentikan ekspor avtur kecuali berdasarkan perjanjian antarpemerintah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260602/620/1977714/rusia-setop-ekspor-avtur-hingga-november-2026

Rusia memberlakukan larangan sementara ekspor bahan bakar pesawat atau avtur guna menjaga ketersediaan pasokan di pasar domestik. Dalam pernyataan pemerintah Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (2/6/2026), pembatasan tersebut juga mencakup bahan bakar pesawat yang dibeli melalui bursa komoditas dan akan berlaku hingga 30 November 2026. Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah pengiriman tertentu, termasuk ekspor yang telah ditempatkan dalam prosedur kepabeanan sebelum kebijakan diberlakukan serta pasokan yang dikirim berdasarkan perjanjian antarpemerintah.

Sebelumnya, Moskow juga menerapkan kebijakan serupa pada April lalu dengan melarang ekspor bensin oleh produsen domestik hingga 31 Juli 2026. Saat itu, pemerintah Rusia menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas pasar bahan bakar domestik selama periode peningkatan permintaan musiman dan aktivitas pertanian.

Pengetatan PPh Final UMKM, Jalan Tengah Hindari ‘Arisan Faktur’
  • PPh UMKM 5 persen sudah tidak berlaku untuk PT dan CV
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260602/259/1977671/pengetatan-pph-final-umkm-jalan-tengah-hindari-arisan-faktur

Sejak 2018, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Nyatanya, kebijakan tersebut tak tepat sasaran. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah blak-blakan bahwa sejumlah pengusaha mengakali insentif pajak lewat praktik ‘arisan faktur’: mereka memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzetnya tetap berada di kisaran Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, sehingga tetap bisa menerima tarif pajak final 0,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pun sudah mewanti-wanti para pelaku usaha agar kebijakan PPh final UMKM 0,5% tidak disalahgunakan. Ternyata, peringatan verbal tak cukup. Akhirnya, pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas PPh final 0,5% lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026. Melalui beleid anyar itu, entitas badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, hingga perseroan terbatas (PT) umum tidak bisa lagi menikmati tarif pajak murah tersebut seperti yang diatur dalam aturan sebelumnya (PP 55/2022). Fasilitas PPh final 0,5% kini hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT Perorangan, dan entitas koperasi.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pengetatan penerima PPh final 0,5% itu sebagai kebijakan jalan tengah yang memukul rata pengusaha nakal dan taat. Fajry mengakui pengetatan lewat PP 20/2026 tersebut berpotensi efektif memberantas praktik pemecahan usaha. Kendari demikian, Fajry menganggap kebijakan tersebut seakan menganggap semua pelaku UMKM berbentuk CV atau PT umum berbuat curang. Pencabutan fasilitas ini otomatis memaksa CV dan PT skala kecil untuk menyelenggarakan pembukuan standar. Fajry menyoroti bahwa transisi ini akan memicu lonjakan biaya kepatuhan yang tidak murah.

Inflasi Mei Berpotensi Naik, Bapanas Ungkap Kondisi Harga Terkini
  • Inflasi Mei 2026 diperkirakan naik
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260527180832-532-1362915/inflasi-mei-berpotensi-naik-bapanas-ungkap-kondisi-harga-terkini

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan pantauan Bapanas, hingga 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) atau turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya. Adapun untuk harga bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55 ribu per kg.

Maino menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri. Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg.

Nadiem Makarim bacakan pleidoi atas tuntutan 18 tahun penjara hari ini
  • Kasus Korupsi Chormebook
  • https://www.antaranews.com/berita/5590221/nadiem-makarim-bacakan-pleidoi-atas-tuntutan-18-tahun-penjara-hari-ini?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim akan membacakan pleidoi alias nota pembelaan atas tuntutan 18 tahun penjara terhadap dirinya, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Sidang bakal digelar pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Muhammad Hatta Ali, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah.

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun penjara. Dalam kasus itu, ia didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun. Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menilik Peluang Diversifikasi Mitra Investasi Baru RI saat Prabowo ke Prancis
  • Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260602/9/1977637/menilik-peluang-diversifikasi-mitra-investasi-baru-ri-saat-prabowo-ke-prancis

Presiden RI Prabowo Subianto telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan telah meraup kesepakatan investasi baru senilai US$3,5 miliar atau Rp61,25 triliun. Dari kunjungan tersebut, terdapat peluang perluasan mitra investasi Indonesia, yakni menuju Eropa. Prabowo telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada pekan lalu dari 26-30 Mei 2026. Prabowo pun telah menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026.

Kunjungan Prabowo ke Prancis tersebut menjadi yang ketiga kalinya tahun ini. Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee. 

10.151 WNI Eks Pekerja Online Scam di Kamboja Minta Pulang ke Indonesia
  • Penipuan Pekerja di Kamboja
  • https://nasional.sindonews.com/read/1712977/15/10151-wni-eks-pekerja-online-scam-di-kamboja-minta-pulang-ke-indonesia-1780355191/7

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara, KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Phnom Penh Krishnajie menyampaikan pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Krishnajie mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum. Dia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI.

Pemerintah Gandeng China, Perkuat Ekosistem Pangan di Merauke
  • Ekosistem Pangan di Merauke
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/06/02/090000321/pemerintah-gandeng-china-perkuat-ekosistem-pangan-di-merauke

Pemerintah menjajaki kerja sama dengan China untuk memperkuat ekosistem pangan di Merauke, Papua Selatan, melalui pengembangan kawasan transmigrasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di wilayah timur Indonesia. Kunjungan akan dilakukan di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

Berlaku Hari Ini! Ekspor Batubara, CPO dan Ferro Alloy Wajib Dilaporkan ke PT DSI
  • Mekanisme Pelaporan Ekspor melalui DSI
  • https://nasional.kontan.co.id/news/berlaku-hari-ini-ekspor-batubara-cpo-dan-ferro-alloy-wajib-dilaporkan-ke-pt-dsi

Pemerintah mulai menerapkan mekanisme pelaporan ekspor baru untuk tiga komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yaitu batubara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy mulai 1 Juni 2026. Melalui kebijakan ini, seluruh eksportir ketiga komoditas tersebut diwajibkan melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis nasional.

Pelaporan ekspor akan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan portal CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah menyebut pembentukan PT DSI sebagai BUMN ekspor merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor SDA. Pada tahap awal, kebijakan difokuskan pada batubara, CPO, dan ferro alloy yang pada 2025 mencatat nilai ekspor gabungan sebesar US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Pemerintah berharap sistem baru ini dapat mencegah praktik yang merugikan negara, seperti under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Masa transisi akan berlangsung selama tiga bulan pertama sebelum dilakukan evaluasi, sementara implementasi penuh mekanisme ekspor melalui PT DSI ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga menegaskan bahwa kegiatan ekspor tetap berjalan normal dan kontrak dagang yang telah ada tetap dihormati selama masa penyesuaian.

Prabowo Bicara Ekonomi Pancasila dan Cita-cita yang Lebih Berani
  • Peringatan Hari Lahir Pancasila
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/08381531/prabowo-bicara-ekonomi-pancasila-dan-cita-cita-yang-lebih-berani

Presiden Prabowo Subianto berbicara panjang lebar mengenai ekonomi Pancasila saat menjadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini harus memiliki cita-cita yang lebih berani, bukan hanya soal pembangunan terus. Prabowo menegaskan dasar-dasar ekonomi Pancasila yang perlu diterapkan di Indonesia. Kepala Negara menegaskan, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional.

Prabowo: MBG hingga Hilirisasi Jadi Wujud Ekonomi Pancasila
  • Program MBG dan Hilirisasi
  • https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-mbg-hingga-hilirisasi-jadi-wujud-ekonomi-pancasila

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi sumber daya alam, penguatan koperasi, dan ketahanan pangan nasional merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi Pancasila. Dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga melakukan transformasi ekonomi yang selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Prabowo, ekonomi Pancasila harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi nasional. Transformasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat pembangunan dan penguatan sektor-sektor strategis nasional.

Selain program MBG dan hilirisasi, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan, koperasi, ekonomi desa, pendidikan, dan kesehatan. Prabowo menegaskan bahwa perbaikan tata kelola ekonomi terus dilakukan agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat serta mencegah kebocoran sumber daya yang selama ini mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pengusaha Beri 6 Catatan soal Kebijakan Ekspor Sawit-Batu Bara via DSI
  • Kebijakan Ekspor Sawit-Batu Bara
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260601231729-92-1364280/pengusaha-beri-6-catatan-soal-kebijakan-ekspor-sawit-batu-bara-via-dsi

Sejumlah asosiasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia, Indonesian Mining Association, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Forum Industri Nikel Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, menyampaikan enam catatan terkait kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan ekspor komoditas SDA strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027 ini mencakup komoditas sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy, dengan tujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah under-invoicing, transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor.

Para pelaku usaha mendukung tujuan kebijakan tersebut, namun meminta implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Pengusaha juga menekankan pentingnya kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, serta kejelasan aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), Domestic Market Obligation (DMO), dan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Mereka menilai kepastian regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas utama dunia.

Selain itu, asosiasi pengusaha meminta agar tata kelola PT DSI dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak menambah biaya bagi dunia usaha. Mereka juga mendorong pengembangan platform digital ekspor yang terintegrasi, kredibel, serta mampu menjaga kerahasiaan data perusahaan. Menurut pelaku usaha, sistem pengawasan berbasis teknologi yang kuat akan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran perdagangan sekaligus menjaga kelancaran ekspor nasional selama masa transisi kebijakan.

PBB Gelar Sidang Darurat setelah Israel Perluas Serangan ke Lebanon
  • Konflik Israel-Lebanon
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7836736/pbb-gelar-sidang-darurat-setelah-israel-perluas-serangan-ke-lebanon

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat atas permintaan Prancis pada Senin, 1 Juni 2026 malam, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon selatan. Pertemuan tersebut digelar setelah militer Israel memperluas operasi daratnya hingga ke wilayah yang lebih dalam di Lebanon, sementara Hizbullah meningkatkan serangan roket, rudal, dan drone ke berbagai wilayah Israel. Kekhawatiran internasional semakin meningkat setelah pasukan Israel dilaporkan merebut Kastel Beaufort di dekat Nabatiyeh.

Menurut PBB, perkembangan tersebut mengancam kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April lalu dan berisiko menghancurkan upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Pobee juga menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di utara Garis Biru (Blue Line) merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya harus melucuti senjata karena Angkatan Bersenjata Lebanon merupakan satu-satunya kekuatan militer yang sah di negara tersebut.

Di tengah perbedaan pandangan yang tajam antarnegara anggota Dewan Keamanan, hampir seluruh delegasi sepakat bahwa eskalasi konflik harus segera dihentikan. Mereka menyerukan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, serta memberikan ruang bagi diplomasi untuk mencegah pecahnya perang yang lebih besar di Lebanon. PBB memperingatkan bahwa apabila situasi terus memburuk, konflik dapat meluas ke seluruh kawasan dan menggagalkan berbagai upaya perdamaian yang saat ini masih berlangsung, termasuk pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Pemerintah Siapkan Layanan Khusus Kepulangan Jemaah Haji 2026
  • Kepulangan Jamaah Haji
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/08020211/pemerintah-siapkan-layanan-khusus-kepulangan-jemaah-haji-2026?page=all#page2

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan (seamless immigration process) guna mendukung kelancaran pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Koridor tanpa hambatan bagi jemaah haji 2026 ini tersedia di sejumlah titik debarkasi haji di Tanah Air.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, melalui sistem tersebut, proses pemeriksaan keimigrasian jamaah dilakukan lebih cepat dan efisien, karena data keimigrasian telah diproses sebelumnya. Dia menyebut, untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, corridor gate telah ditempatkan di Terminal 2 yang melayani kedatangan jamaah haji sesuai kloter. Sementara itu, di Surabaya, corridor gate telah dipindahkan ke Asrama Haji Sukolilo dan telah terhubung dengan sistem keimigrasian untuk mendukung pelayanan jamaah.

Selama penyelenggaraan haji, kata dia, belum terdapat laporan terkait kendala atau kehilangan paspor yang dialami oleh jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Apabila terdapat kasus kehilangan dokumen perjalanan, kata dia, Ditjen Imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat sehingga tidak menghambat kepulangan jamaah ke Tanah Air.

BGN Gandeng Sekolah hingga Pemda Perkuat Validasi Data Penerima MBG
  • Penguatan Data Penerima MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/07135881/bgn-gandeng-sekolah-hingga-pemda-perkuat-validasi-data-penerima-mbg

Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penguatan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan agar penyaluran program dapat menjangkau sasaran secara tepat dan merata. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Sony, verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Melalui mekanisme ini dilakukan pendataan serta pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.

Untuk meningkatkan transparansi, lanjut dia, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id. BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan, data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal yang dilakukan pada Mei hingga Juli 2024. Pada masa awal tersebut, kata dia, BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.

Iran Setop Sementara Perundingan dengan AS, Salahkan Israel
  • Perundingan Damai AS-Iran
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/06/02/070000770/iran-setop-sementara-perundingan-dengan-as-salahkan-israel

Iran menghentikan sementara semua bentuk dialog dan pertukaran teks dengan mediator dalam perundingan perdamaian bersama Amerika Serikat (AS), Senin (1/6/2026). Langkah ini diambil Teheran dengan alasan invasi militer Israel yang saat ini masih terus dilancarkan ke wilayah Lebanon. Selain itu, Teheran juga mendesak penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya di negara tetangga sebelah utaranya itu. Di sisi lain, situasi di lapangan kian memanas. Militer Israel terpantau merangsek masuk lebih jauh ke Lebanon Selatan. Bahkan, Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada penduduk di pinggiran selatan Ibu Kota Beirut untuk segera mengungsi menjelang serangan udara yang akan datang.

Eskalasi konflik kini dikhawatirkan merembet ke jalur perdagangan internasional. Iran bersama para sekutunya menetapkan tekad untuk sepenuhnya memblokade Selat Hormuz dan mengaktifkan front lain, termasuk Selat Bab El Mandeb, yang terletak di pintu masuk Laut Merah. Sebelumnya, kelompok Houthi asal Yaman yang merupakan sekutu dekat Iran, melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal komersial di selat tersebut dan perairan di sekitarnya. Aksi ini memaksa kapal-kapal kargo internasional mengambil jalan memutar yang sangat jauh mengelilingi benua Afrika, alih-alih berlayar melewati rute normal di Laut Merah dan Terusan Suez.

Adapun proses mediasi terus diupayakan guna membendung perang yang dipicu oleh serangan AS dan Israel ini, agar tidak cepat menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah. Dalam hal ini, Pakistan bertindak sebagai mediator utama yang menjembatani pembicaraan intensif antara pihak Washington dan Teheran.

Kabar Baik! Skrining Kanker Kolorektal Masuk Program Cek Kesehatan Gratis
  • Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8513532/kabar-baik-skrining-kanker-kolorektal-masuk-program-cek-kesehatan-gratis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengintegrasikan skrining kanker kolorektal atau kanker usus besar ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional. Program ini ditujukan bagi masyarakat berusia 45 tahun ke atas yang memiliki faktor risiko tinggi. Langkah tersebut dilakukan karena kanker kolorektal menjadi salah satu jenis kanker paling umum di dunia dengan sekitar 1,9 juta kasus baru setiap tahun, sementara di Indonesia menempati peringkat keempat dalam kasus kanker terbanyak dan menyebabkan lebih dari 19.000 kematian per tahun.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, lebih dari 70 persen pasien kanker kolorektal datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut akibat kurangnya deteksi dini. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkes menerapkan skrining berlapis yang dimulai dari pengisian kuesioner, pemeriksaan colok dubur digital, hingga tes darah samar tinja (FOBT) bagi individu yang teridentifikasi berisiko tinggi.

Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menanggung sebagian besar pengobatan kanker, meski beberapa terapi canggih seperti targeted therapy untuk kasus metastasis belum seluruhnya tercakup karena biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, serta memanfaatkan program skrining gratis sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini kanker usus besar.

Ijazah Tak Lagi Sakral: Dunia Kerja Sedang Mengubah Aturan Main
  • Kebutuhan Industri vs pembaruan kurikulum pendidikan
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/06/02/070500871/ijazah-tak-lagi-sakral--dunia-kerja-sedang-mengubah-aturan-main?page=all#page2

Selama bertahun-tahun, pendidikan formal dan gelar akademik dipandang sebagai jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Banyak keluarga rela berkorban demi pendidikan anak karena gelar dianggap sebagai simbol keberhasilan dan jaminan masa depan. Namun, perkembangan dunia kerja global menunjukkan perubahan besar, di mana perusahaan semakin menilai kemampuan nyata dan keterampilan praktis dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

Perubahan ini dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi yang membuat kebutuhan industri berubah lebih cepat daripada pembaruan kurikulum pendidikan. Banyak perusahaan kini menerapkan pendekatan skills-based hiring, yaitu merekrut berdasarkan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui pengalaman dan portofolio kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan lebih mengutamakan keterampilan dibandingkan gelar, terutama di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti pendidikan tinggi kehilangan relevansinya. Universitas tetap memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, etika profesional, serta pemecahan masalah yang kompleks. Berbagai profesi seperti dokter, insinyur, hakim, dan peneliti tetap membutuhkan pendidikan formal yang ketat. Yang dipersoalkan dunia kerja bukanlah keberadaan gelar, melainkan anggapan bahwa gelar otomatis mencerminkan kompetensi seseorang.

Karena itu, gelar dan keterampilan tidak seharusnya saling dipertentangkan. Gelar memberikan fondasi intelektual dan pengetahuan yang mendalam, sementara keterampilan menjadi bukti kemampuan praktis dalam menghadapi tantangan nyata. Di masa depan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ijazah yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia kerja.

Memutus Rantai Kemiskinan Ekstrem dari Tanah Karang
  • Sekolah Rakyat Untuk Memutus Kemiskinan Ekstrem
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/02/070647878/memutus-rantai-kemiskinan-ekstrem-dari-tanah-karang?page=all#page2

Sifra Takain (13) duduk tenang di bawah tenda saat kunjungan Menteri Sosial ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang, membawa senyum lembut meski keluarganya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Anak sulung dari tiga bersaudara ini berasal dari Desa Oeltuah; kedua orangtuanya tuna netra bekerja sebagai tukang pijat tradisional dengan penghasilan tidak menentu. Keluarga kerap hanya mampu makan nasi dengan garam, dan bantuan Program Keluarga Harapan menjadi penopang penting kebutuhan sehari-hari.

Setelah diterima di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama, kehidupan Sifra berubah secara signifikan: makanan bergizi tersedia tiga kali sehari, berat badannya meningkat dari 25 kg menjadi 38,6 kg, dan ia berkembang menjadi lebih percaya diri. Di sekolah ia belajar disiplin dan kemandirian, dan kini bermimpi menjadi dokter untuk membantu orang lain dan mengangkat derajat keluarganya. Orangtuanya, yang awalnya ragu, melihat perubahan nyata dan berharap pendidikan menjadi jalan keluar jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota untuk menampung hingga 1.000 siswa, sementara kepala sekolah dan guru dipuji atas peran mereka sebagai pendamping penuh kasih. Pengamat pendidikan mengingatkan perlunya perencanaan lanjutan pascakelulusan agar program tidak berhenti pada pendidikan dasar saja, karena keberhasilan nyata—seperti 26 dari 27 siswa yang awalnya tidak bisa membaca kini mampu—menunjukkan potensi Sekolah Rakyat sebagai pemutus lingkaran kemiskinan ekstrem.

IHSG potensi volatil seiring penyesuaian portofolio ikuti indeks MSCI
  • IHSG diperkirakan volatil seriring implementasi rebalancing indeks MSCI
  • www.antaranews.com/berita/5586168/ihsg-potensi-volatil-seiring-penyesuaian-portofolio-ikuti-indeks-msci

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat berpotensi bergerak volatil seiring penyesuaian portofolio oleh para manajer investasi mengikuti rebalancing indeks MSCI yang akan mulai berlaku setelah penutupan perdagangan hari ini. IHSG dibuka melemah 17,42 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.112,77. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 10,51 poin atau 1,69 persen ke posisi 609,89.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 1.195,38 poin atau 1,85 persen ke 65.888,50, indeks Shanghai melemah 18,31 poin atau 0,45 persen ke 4.080,32, indeks Hang Seng menguat 68,34 poin atau 0,27 persen ke 25.074,50, dan indeks Strait Times menguat 36,54 poin atau 0,73 persen ke 5.025,73. Sementara itu, bursa AS Wall Street menguat pada Kamis (28/05), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,05 persen, indeks S&P 500 menguat 0,58 persen, dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,84 persen.

Tekan Subsidi BBM Rp300 T, Kemenhub Perkuat Transportasi Massal
  • Penguatan Transportasi Massal Tekan Subsidi BBM
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260528173148-92-1363167/tekan-subsidi-bbm-rp300-t-kemenhub-perkuat-transportasi-massal

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut sektor transportasi saat ini menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM, sementara biaya transportasi masyarakat dapat mencapai 30–40 persen dari pendapatan. Pemerintah menilai pengembangan transportasi publik menjadi langkah penting untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi waktu perjalanan, dan memperkuat fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemenhub juga menekankan pentingnya perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan pusat-daerah, serta tata kelola yang kuat guna menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan digitalisasi transportasi daerah, Kemenhub menghadirkan berbagai platform seperti aplikasi Mitra Darat, Teman Bus, executive dashboard, hingga digital checker app untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Selain itu, pemerintah mengapresiasi pengembangan layanan Trans Batam melalui penambahan armada bus secara bertahap hingga mencapai 52 unit pada 2026. Penguatan layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini dinilai mampu mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi beban ekonomi akibat kemacetan, serta membantu mencegah krisis energi.

Rupiah Sempat Tembus Rp 17.900, Ditutup di Level Rp 17.845 Pada Perdagangan Hari Ini
  • Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
  • https://money.kompas.com/read/2026/05/28/181519626/rupiah-sempat-tembus-rp-17900-ditutup-di-level-rp-17845-pada-perdagangan-hari?page=all#page2

Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026) di level Rp17.845 per dollar AS, turun 44,5 poin atau 0,25 persen dibanding hari sebelumnya. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah bahkan sempat menyentuh level terendah Rp17.906 per dollar AS pada pagi hari. Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik yang meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.

Dari sisi global, meningkatnya tensi geopolitik antara AS dan Iran serta konflik Rusia-Ukraina memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia hingga minyak WTI bergerak di kisaran 96 dollar AS per barel. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi memicu inflasi global dan memperkuat ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, sehingga mendorong penguatan dollar AS dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah dipicu meningkatnya kebutuhan dollar AS untuk impor minyak, pembayaran dividen perusahaan, dan kewajiban utang luar negeri. Selain itu, perpindahan dana masyarakat ke instrumen valuta asing serta kekhawatiran investor terhadap sejumlah isu tata kelola program pemerintah turut memperburuk sentimen pasar. Analis Ibrahim Assuaibi bahkan memperkirakan rupiah berpotensi mendekati level Rp18.000 per dollar AS pada perdagangan berikutnya.

Pidato Macron di Depan Prabowo: Jet Tempur Rafale hingga Sapi Perah
  • Kunjungan Prabowo ke Prancis
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260529083154-4-738611/pidato-macron-di-depan-prabowo-jet-tempur-rafale-hingga-sapi-perah

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris dan menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis menjadi kemitraan global yang lebih luas. Macron menilai Indonesia sebagai mitra penting Prancis di kawasan Indo-Pasifik, terutama di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis.

Di bidang pertahanan, Macron menyoroti kedatangan pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia sebagai simbol eratnya hubungan strategis kedua negara. Selain itu, Prancis dan Indonesia juga berupaya memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, termasuk dorongan agar perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Uni Eropa segera diberlakukan. Macron juga menyambut pembukaan pasar Indonesia untuk produk peternakan sapi perah dan sapi daging asal Prancis serta rencana investasi Danantara Indonesia.

Kerja sama kedua negara turut diperluas di sektor budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui Tahun Inovasi Prancis-Indonesia 2026. Dalam isu internasional, Macron dan Prabowo membahas konflik di Timur Tengah, Ukraina, hingga Laut China Selatan, serta menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas global. Macron juga memberikan penghormatan atas posisi Indonesia yang aktif mendorong perdamaian, termasuk dukungan terhadap pengakuan Palestina.

Menilik Hubungan Diplomatik RI-Prancis saat Prabowo Kunjungi Macron
  • Kunjungan Prabowo ke Prancis
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260529/15/1976992/menilik-hubungan-diplomatik-ri-prancis-saat-prabowo-kunjungi-macron

Presiden RI Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis, memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai upaya memperkuat kerja sama super strategis. Selama ini, hubungan diplomatik kedua negara memang telah terbangun kuat. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis telah dimulai sejak Selasa (26/5/2026). Presiden Prabowo pun melaksanakan Sholat Idul Adha di Paris, Prancis pada Rabu (27/5/2026) seiring dengan kunjungan kenegaraannya. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis merupakan bentuk pemenuhan undangan dari Macron kepada Prabowo. Bahkan, menurutnya Macron telah mengundang Prabowo ke Prancis sebanyak dua kali.

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%
  • Target Defisit Fiskal di Bawah 3%
  • https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamen-Suahasil-Kinerja-Arsitektur-Fiskal

Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5), Wamenkeu Suahasil menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif). Ia pun membagikan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kala itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.

Prabowo Bertemu Macron di Paris, Singgung Palestina hingga Situasi Timur Tengah
  • Kunjungan Prabowo ke Prancis
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a186870c917b/prabowo-bertemu-macron-di-paris-singgung-palestina-hingga-situasi-timur-tengah

Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Keduanya akan membahas isu terkait pertahanan, energi bersih, hingga perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa. Sebelum menggelar pertemuan, keduanya sempat memberikan pernyataan pers. Prabowo dan Macron menyinggung pentingnya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah serta mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron akan membahas sejumlah isu strategis, antara lain pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, serta perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Kedua pemimpin juga menargetkan peningkatan kerja sama ekonomi untuk menggenjot investasi bilateral.

6 Fakta Terkini Saling Balas Serangan AS Vs Iran
  • Perang AS vs Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8508959/6-fakta-terkini-saling-balas-serangan-as-vs-iran

Militer AS melakukan serangan baru di Iran pada Kamis (28/5) pagi. Serangan itu menargetkan lokasi di sekitar Selat Hormuz yang dinilai menimbulkan ancaman bagi pasukan AS dan lalu lintas komersial. Militer AS menembak jatuh empat drone Iran. Pasukan AS juga dilaporkan menyerang stasiun kendali darat Iran di Bandar Abbas yang hendak meluncurkan drone kelima. Tindakan militer AS ini merupakan kali kedua dalam tiga hari AS menyerang target di Iran. Iran mengecam serangan tersebut sebagai “pelanggaran serius terhadap gencatan senjata” dan berjanji bahwa pemerintah Iran “tidak akan membiarkan satu pun tindakan permusuhan tanpa balasan.” Merespons serangan AS, militer Iran dilaporkan melepaskan tembakan peringatan ke kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Media Iran menyebut serangan ini merupakan respons atas serangan militer AS yang menargetkan lokasi di sekitar Selat Hormuz pada Kamis pagi.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Oman jika negara tersebut berkolaborasi dengan Iran untuk memperkuat kendali atas Selat Hormuz. Ia mengancam akan memperlakukan Oman seperti negara lain atau “meledakkannya”. Hal itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan reporter dalam rapat kabinet pada Rabu (27/5) waktu AS. Awalnya, seorang reporter meminta Trump memberikan pendapatnya tentang gagasan Oman dan Iran mengawasi perdagangan di Selat Hormuz, yang menangani lebih dari 20 persen lalu lintas minyak global dunia. Merespons ancaman Trump kepada Oman, Iran menyatakan solidaritas terhadap Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan solidaritasnya dengan Oman setelah adanya “ancaman dari pejabat AS”.


Search