dicetak pada tanggal: 06 November 2025 5:25 AM

Presiden Prabowo: Saya Tanggung Jawab Utang Whoosh

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menanggung penuh kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Masyarakat diminta tidak perlu cemas terhadap polemik pembiayaan proyek tersebut karena Indonesia memiliki kemampuan fiskal untuk membayar. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru (4/11/2025).

Prabowo menuturkan, hasil perhitungan terhadap pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai masih wajar dan Indonesia sanggup membayarnya. Namun, Presiden tidak menyebut sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membayar utang. Presiden meminta pihak-pihak tidak memolitisasi polemik utang Whoosh karena dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat. Prabowo mengatakan proyek Whoosh jangan dilihat semata dari sisi untung dan rugi. Sebab, transportasi publik dibangun dengan prinsip kewajiban pelayanan publik atau public service obligation. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin akses transportasi bagi rakyat.

Di sisi lain, Presiden menegaskan, perbaikan sistem kereta akan menjadi salah satu fokus perhatian program pemerintah. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan memperluas jaringan kereta di berbagai daerah. Khusus untuk komuter Jabodetabek, Presiden menyetujui tambahan alokasi anggaran Rp 5 triliun untuk pembelian 30 rangkaian gerbong KRL.

Duit Rampasan dari Koruptor Bakal Dipakai Prabowo Lunasi Utang Whoosh

Polemik mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh akhirnya menemui titik terang.

Pasalnya, sebelumnya, kementerian/lembaga saling mencari solusi untuk membayar utang itu. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak membayar dengan APBN. Kepala Negara menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal pelunasan utang Whoosh. Bahkan, uang rampasan dari koruptor bakal dipakai untuk pelunasan utang Whoosh. Prabowo meminta polemik utang KCIC alias Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi. Ia menyebut, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Prabowo menyatakan, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Pedagang Thrifting Diminta Beralih Jualan Produk Lokal

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan. Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf. Salah satu arahan Prabowo yakni agar Menteri terkait tidak hanya memikirkan penindakan terkait thrifting. Tapi perlu adanya substitusi produk sehingga pedagang thrifting bisa tetap berjualan. Maman mengatakan substitusi itu bisa diganti dengan menjual produk lokal sebagai pengganti. Dengan begitu, solusi ini bisa menghidupkan produsen lokal.

Perindo Mengusulkan Ambang Batas Parlemen Jadi Satu Persen

Partai Perindo mengusulkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 1 persen. Usulan ini dinilai sebagai upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi partai-partai nonparlemen untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini disampaikan Sekjen Perindo, Ferry Kurnia, seusai Rakernas Perindo di Ancol (4/11/2025).

Menurut Ferry, Perindo telah membangun komunikasi dengan partai-partai nonparlemen lainnya. Perindo gagal melampaui ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024 sehingga tidak memiliki wakil di DPR. Untuk mengawal isu tersebut, partai-partai nonparlemen telah membentuk sekretariat bersama (Sekber) yang akan menyusun kajian dan rekomendasi terhadap perubahan aturan pemilu. Perindo berharap perubahan aturan itu dapat membuat sistem demokrasi lebih adil dan mengurangi hilangnya suara pemilih akibat tidak lolosnya partai ke parlemen. Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan partainya akan terus memperjuangkan penurunan threshold demi menjaga hak representasi pemilih.

Pertamina Terima 800 Laporan Kendaraan ‘Brebet’ di Jatim, 57% Aduan Selesai Ditangani

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) berkomitmen untuk menangani segenap laporan masyarakat Jatim mengenai fenomena kendaraan yang tiba-tiba tersendat atau brebet, diduga usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan tercatat ada 800 laporan kendaraan brebet yang diterima pihaknya. Ia pun menegaskan sebagian besar aduan tersebut telah ditindaklanjuti. “Dari 800 laporan, sebanyak 462 keluhan sudah selesai ditangani oleh Pertamina Patra Niaga. Artinya penyelesaian sudah mencapai 57%, dengan pemberian kompensasi terukur dan sesuai prosedur,” ucap Ahad, Selasa (4/11/2025). Ahad menyatakan bahwa pihaknya juga memberikan kompensasi bagi pelanggan yang kendaraannya bermasalah usai mengisi BBM, dengan catatan menunjukkan bukti perbaikan yang telah divalidasi oleh bengkel-bengkel rekanan Pertamina. “Kompensasi akan diberikan kepada pelanggan yang terdampak setelah proses pemeriksaan dan validasi dari bengkel mitra selesai dilakukan,” tegasnya. Secara khusus, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan, diduga setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

Mensos Usul MBG untuk Lansia dan Difabel di 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program makan bergizi gratis (MBG) juga ditujukan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan kelompok difabel, dengan harapan dapat direalisasikan pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (4/11) malam. Gus Ipul menegaskan bahwa jika usulan ini disetujui, para lansia dan difabel yang menjadi penerima MBG tidak akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas (difabel, red.). Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul. Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo, diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025 dan menargetkan hingga akhir tahun 2025 penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat sekitar 40 juta orang telah menerima manfaat program ini.

AS akan uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III

Amerika Serikat akan melakukan uji peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III, menyusul perintah Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pengujian nuklir, di Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg, California. Pihak pangkalan menyebut uji coba tersebut sebagai kegiatan “rutin” yang “telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya.” Navigasi, rudal tersebut kemungkinan akan diluncurkan dari Pangkalan Vandenberg menuju Situs Uji Pertahanan Rudal Balistik Ronald Reagan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik.

Uji coba terakhir rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dilakukan pada Mei lalu. Berdasarkan data Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika (FAS), Angkatan Udara AS saat ini mengoperasikan sekitar 400 rudal Minuteman III di negara bagian Colorado, Montana, Nebraska, Wyoming, dan North Dakota. Pekan lalu, Trump menyatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan untuk segera melanjutkan uji coba nuklir. Ia menegaskan bahwa perintah tersebut dikeluarkan karena “negara lain juga melakukan pengujian,” sehingga dinilai “tepat” bagi AS untuk mengikuti langkah serupa.

Prabowo Siap Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Apa Artinya?

Prabowo menyebut Whoosh adalah transportasi publik. Oleh karena itu, tidak semestinya dihitung rugi atau untung, yang terpenting adalah manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, ini bentuk dari kehadiran negara. “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” jelasnya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Israel Bunuh 240 Orang sejak 10 Oktober, Sekjen PBB Prihatin Gencatan Senjata Gaza Terus Dilanggar

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, yang terus-menerus terjadi. Guterres meminta semua pihak mematuhi gencatan senjata yang efektif berlaku sejak 10 Oktober 2025. Hal tersebut disampaikan Guterres saat menghadiri pembukaan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial di Doha, Qatar, pada Selasa (4/11/2025). Guterres menegaskan penghormatan atas ketentuan gencatan senjata krusial untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang bagi Palestina dan Israel.

Israel diketahui berulangkali melanggar gencatan senjata di Gaza sejak diberlakukan pada 10 Oktober. Pekan lalu, Israel pun meluncurkan serangan udara besar-besaran di Gaza yang membunuh lebih dari 100 orang, termasuk 46 anak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sejak gencatan senjata berlaku, serangan Israel telah membunuh setidaknya 240 orang dan menimbulkan 607 korban luka di Gaza.

Pada Selasa (4/11), pasukan Israel kembali melanggar gencatan senjata dan membunuh seorang warga Palestina di utara Gaza. Militer Israel berdalih warga Palestina tersebut melanggar “garis kuning” atau batas demarkasi sementara sehingga ditembak. Di Jabaliya, utara Gaza, seorang warga juga terbunuh akibat tembakan tentara Israel. Sedangkan di kawasan Tuffah, Kota Gaza, tembakan quadcopter Israel membunuh seorang warga Palestina dan melukai seorang lainnya.

QRIS Kini Bisa Dipakai di Korea Selatan, Cek Negara Lain yang Sudah Terhubung

Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC) meluncurkan layanan pembayaran QRIS Indonesia untuk kali pertama pada Jumat (31/11/2025). Pembeli kini bisa dengan mudah bertransaksi menggunakan QRIS dengan bermodal aplikasi dari lembaga keuangan Indonesia saat berbelanja di pedagang domestik. Sebaliknya, aplikasi keuangan Korea Selatan diharapkan dapat memfasilitasi akses ke 30 juta pedagang di Indonesia. Dengan begitu transaksi antarkedua negara kini menjadi lebih mudah. Presiden KFTC Park Jong-seok mengatakan, sistem hubungan layanan pembayaran lintas negara ini diimplementasikan berdasarkan kerja sama antar kedua negara. Keberhasilan kerja sama ini menambah daftar negara yang sudah bisa bertransaksi menggunakan QRIS.

Pemerintah Rencanakan Pembagian Tanah untuk Petani Miskin

Pemerintah sedang mematangkan rencana untuk membagikan tanah kepada petani yang tergolong sangat miskin (desil 1) dan miskin rentan (desil 2). Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (4/11) malam, dengan tujuan memperkuat kemandirian petani. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, pembagian tanah ini termasuk dalam upaya pemerintah untuk menyediakan alat produksi bagi petani desil 1 dan desil 2. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian petani. “Pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi,” katanya.

Selain pembagian tanah, rapat juga membahas strategi lain seperti pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk mendukung UMKM dan pembatasan impor barang bekas. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemberian beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK untuk bekerja ke luar negeri. Pada rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Sosial, dan Menteri UMKM, Presiden juga menekankan percepatan digitalisasi untuk UMKM serta peningkatan daya saing melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi.

KPK Usut “Whoosh”, PDI-P: Jangan Sampai Hentikan Program yang “Sangat Baik”

Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan hal baik dengan menyelidiki korupsi pada Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Akan tetapi, Said mengingatkan, penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan program perpanjangan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya.

Said lantas mengajak publik untuk membayangkan, bagaimana jika Indonesia memiliki kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Bahkan, kalau bisa, kata Said, rute Whoosh diperpanjang sampai Banyuwangi, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang baru, Selasa siang. Dia meyakini, proyek Whoosh akan lebih jelas ketimbang seperti saat ini yang hanya berhenti di Bandung. Said pun mengungkit Banggar DPR yang sejak awal merekomendasikan Whoosh dibuat sampai Surabaya, bukan hanya Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Meski begitu, KPK tak bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

KPK: Modus Kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid Pemerasan, Bukan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai unsur tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya berkaitan dengan pemerasan, bukan suap. Modus pemerasan ini dilakukan oleh dua staf ahli atau orang kepercayaan Gubernur Riau terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Pihak-pihak dari swasta ini diduga adalah representasi dari kepala daerah yang bersangkutan sebagai tenaga ahli atau staf ahli,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam. Dua pihak swasta yang dimaksud Budi adalah orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang juga ikut terjaring OTT, yakni adalah Tata Maulana (TM) dan Dani M Nursalam (DMN). Keduanya memiliki hubungan keorganisasian partai politik dengan Abdul Wahid, yakni sama-sama kader PKB dan pengurus DPW PKB Provinsi Riau. Budi mengatakan, dua orang kepercayaan gubernur Riau tersebut diduga terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap Dinas PUPR, khususnya terkait jatah penambahan anggaran.

Budi mengatakan jatah penambahan anggaran tersebut diduga diarahkan untuk proyek-proyek tertentu. Hanya saja, Budi enggan membeberkan detail proyek yang dimaksud karena masih dalam tahap penyidikan. Modus pemerasan ini, kata Budi, dikenal dengan istilah “japrem” atau jatah preman.

Pemberantasan Judol Butuh Komitmen Kuat Pemerintah

Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai langkah pemerintah memberantas judi online tidak cukup dilakukan lewat penegakan hukum semata. Menurutnya, masalah itu lebih kompleks karena melibatkan faktor sosial, teknologi, dan lemahnya penindakan terhadap pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut. Adapun pemerintah kembali menyoroti kerugian ekonomi akibat maraknya praktik judi online. Dalam forum APEC terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan sekitar US$8 miliar per tahun karena aktivitas ini.

Namun, menurut Chairul, istilah kebocoran negara yang digunakan presiden lebih bersifat retoris. “Istilah kebocoran di situ cuma retorika presiden saja, mungkin maksudnya kerugian masyarakat, karena secara hukum tidak ada hubungan antara kerugian akibat judi online dengan kebocoran (anggaran) negara,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/11).

Chairul menilai, pencegahan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum. Ia menegaskan, akar masalah justru berada pada aspek sosial dan lemahnya pengawasan. “Pencegahan judol tentu tidak bisa dari segi hukum, tetapi dari segi sosial untuk menyadarkan masyarakat dan dari segi teknologi,” ujarnya. Menurutnya, selama pihak-pihak yang diduga membekingi judi online tidak tersentuh hukum, upaya pemberantasan akan sulit berhasil. “Itu biang beking judol aja yang sudah disebut dalam dakwaan masih melenggang. Itu yang menyebabkan judol terus bermunculan karena bekingnya masih bebas,” kata Chairul.

Purbaya Pastikan IKN Tak jadi Kota Hantu: Pembangunan Terus Berjalan

Menteri Keuangan memastikan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana dan menepis kekhawatiran akan menjadi “kota hantu”. Pemerintah juga telah menyetujui pihak swasta untuk membangun perumahan yang pengerjaannya sudah dimulai. Jumlah pekerja konstruksi di IKN diproyeksikan akan mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan.

Pembangunan fisik dan non-fisik akan semakin masif setelah IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Otorita IKN sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai tahap kedua pembangunan. Penandatanganan kontrak untuk proyek tersebut dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Prabowo Respons Polemik Utang Proyek Whoosh: Saya Akan Tanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian polemik Kereta Cepat Whoosh dan meminta masyarakat tidak khawatir. Ia memastikan telah mempelajari masalah terkait dan akan menyelesaikannya.

Menurut Presiden, transportasi publik tidak bisa dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation. Di sisi lain, permasalahan keuangan Whoosh menjadi beban bagi PT KAI yang harus menanggung kerugian triliunan rupiah. Kini pemerintah bersama pihak Cina tengah menggodok skema penyelesaian utang proyek tersebut.

Prabowo Ingin Perpanjang Rute Kereta Cepat Whoosh hingga Banyuwangi

Presiden Prabowo Subianto ingin memperpanjang rute kereta cepat hingga ke Banyuwangi di ujung Jawa Timur. Pernyataan Prabowo disampaikan untuk merespons pertanyaan soal kelanjutan proyek Whoosh.

Pembangunan kereta cepat dinilai harus berlanjut karena manfaat sosialnya, seperti mengurangi macet dan polusi, dianggap lebih besar dari beban finansialnya. Proyek ini juga menjadi simbol kerja sama Indonesia dengan Cina yang penting untuk penguasaan dan alih teknologi di bidang transportasi.

Sebelum Dibawa ke Imogiri, Jenazah Pakubuwono XIII akan Dibawa ke Lodji Gandrung

Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia, Ahad (2/11/2025) pagi. Keraton Surakarta telah menyiapkan seluruh prosesi adat untuk menghormati kepergian sang raja. Sebelum diberangkatkan ke Imogiri, jenazah akan melalui sejumlah prosesi adat di dalam Keraton Surakarta. Upacara akan dipimpin keluarga besar dan abdi dalem, sesuai tata cara tradisi Keraton yang telah disusun dalam rapat internal. Prosesi adat akan mewarnai pemakaman Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) XIII yang dijadwalkan pada Rabu, 5 November 2025 mendatang. Jenazah akan dimakamkan di Pesanggrahan PB XII, kompleks Makam Raja di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adik almarhum, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari atau Gusti Moeng, menyampaikan seluruh tahapan pemakaman akan dilaksanakan sesuai tata upacara adat Keraton Surakarta. Rangkaian prosesi dimulai sejak pagi hari di Keraton, dengan iringan abdi dalem dan keluarga besar keraton.

Dia menjelaskan, jenazah PB XIII akan dikirab dari Keraton Surakarta menuju Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo, yang menjadi simbol penghormatan antara pemerintah dan keraton. Kirab jenazah ini akan melewati Bangsal Magangan, Alun-Alun Selatan, Lengkung Gading, hingga Jalan Slamet Riyadi menuju Loji Gandrung, diiringi pasukan bergaya tradisi keraton dan para abdi dalem berpakaian adat lengkap. Setelahnya jenazah akan dibawa menggunakan ambulans menuju kompleks Makam Raja di Imogiri.

Kirab jenazah Sinuwun PB XIII ini diperkirakan menjadi salah satu prosesi adat paling sakral dan penuh makna dalam sejarah modern Keraton Surakarta. Gusti Moeng mengatakan di kompleks Makam Raja Imogiri, PB XIII akan disemayamkan sementara di Pesanggrahan PB XII Probosuyoso, di sisi makam Eyang Haryo Mataram. Nantinya, setelah bangunan makam khusus (dalem) bagi PB XIII rampung dikerjakan, jenazah akan dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan. Seluruh tata urutan upacara adat, perangkat, dan pengiring jenazah disusun berdasarkan pakem Sasonopustoko, yakni tata upacara yang juga diterapkan saat pemakaman PB XII, ayah PB XIII. Masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada PB XIII di Masjid Pujosono, kompleks Keraton Surakarta, yang dibuka untuk umum mulai hari ini.

Prabowo Cicil Utang Whoosh dari Uang Para Koruptor

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo mengatakan pemerintahan akan mencicil pembayarannya. Hal itu diutarakan Prabowo setelah utang KCJB Whoosh menjadi sorotan luas beberapa waktu belakang ini. Presiden Kedelapan RI itu mengeklaim Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat. Sejumlah manfaat Whoosh, antara lain mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi.

Pemerintah pusat memiliki cukup anggaran untuk membayar utang Whoosh. Salah satu anggaran untuk mencicil utang proyek tinggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ialah dari uang para koruptor yang disita negara.Prabowo pun mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi agar uang tersebut tidak disita negara. Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar 7,2 miliar US Dolar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar 6,07 miliar US Dolar.

Pemerintah Indonesia menggarap Whoosh ini setelah Presiden Jokowi meminjam uang dari China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen. Kemudian sisanya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menaungi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Namun, pinjaman dari China tersebut dibebani bunga sekitar 3,5–4 persen per tahun. Karena itu, beban bunga tahunan yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang ditaksir mencapai Rp 2 triliun.

Warga Gaza Terus Tersiksa di Tengah Gencatan Senjata, 236 Tewas dan Ribuan Terlantar

Pasukan Israel kembali menewaskan warga Palestina di Gaza meski gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat (AS) sudah berlaku. Sejak gencatan senjata, sedikitnya 236 orang tewas dan 600 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sedikitnya 502 jasad warga ditemukan dari reruntuhan bangunan. Krisis kesehatan di Gaza kian memburuk. WHO menyebut lebih dari 16.500 pasien membutuhkan perawatan khusus masih terjebak di wilayah terkepung. Laporan PBB mencatat ribuan pasien di Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Italia menunggu evakuasi medis mendesak.

Alessandro Mrakic dari PBB menegaskan, upaya rekonstruksi menghadapi tantangan berat karena keterbatasan bahan bangunan. Dengan ratusan ribu orang masih mengungsi, lembaga bantuan memperingatkan kondisi akan memburuk seiring menurunnya suhu. Meskipun gencatan senjata menghentikan serangan besar, warga Palestina di Gaza tetap hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan keterbatasan tempat tinggal, menunjukkan penderitaan mereka belum berakhir.

Prabowo Panggil AHY, Bos KAI, hingga Jonan: Akhiri Polemik Utang Kereta Cepat?

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri  Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara, pada Senin (3/11/2025). Ketiganya tercatat memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah hangat sejak Agustus lalu, yakni penyelesaian utang kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. Menko AHY terang-terangan menyampaikan tujuannya menghadap RI 1 untuk melaporkan skema restrukturisasi utang kereta cepat tersebut.

Tunggak Pajak, Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Sumut I Blokir 310 Rekening

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara I memblokir 310 rekening milik penunggak pajak. Langkah ini merupakan bagian dari penagihan aktif guna mengamankan penerimaan negara sebesar Rp119 miliar. Arridel menuturkan, pemblokiran dilakukan oleh jurusita pajak negara sebagai upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pelaksanaan pemblokiran secara serentak dilakukan untuk efisiensi agar kantor pelayanan pajak tidak perlu berulang kali berkoordinasi dengan perbankan.

INFOGRAFIK: Mengapa Bahasa Portugis Masuk Pelajaran Sekolah?

Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelajaran Bahasa Portugis dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Keinginannya ini disampaikan seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara pada Kamis, 23 Oktober. Presiden Prabowo mengatakan, telah memberi arahan pada Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Bahasa Portugis masuk dalam rumpun bahasa Roman dan salah satu yang paling banyak digunakan di dunia. Menurut Ethnologue, bahasa ini merupakan bahasa dengan pengguna terbanyak ke-8 di dunia, mencapai sekitar 266,6 juta orang. Setidaknya terdapat sembilan negara yang menjadikan Bahasa Portugis bahasa wajibnya. Negara-negara ini tergabung dalam Community of Portuguese Language Countries (CPLP), di antaranya Brasil, Portugal, Timor Leste, dan negara-negara di Afrika seperti Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Equatorial-Guinea, Mozambik, Sao Tome dan Principe. Brasil menjadi negara dengan pengguna Bahasa Portugis terbesar, mencapai sekitar 197,6 juta orang per 2025 atau mencakup 93,2% penduduk Brasil. Saat ini, sejumlah bahasa asing yang masuk kurikulum pendidikan Indonesia, baik sebagai mata pelajaran wajib maupun pilihan adalah Bahasa Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, dan Prancis.

Israel Kembali Luncurkan Serangan Udara ke Lebanon, 2 Orang Tewas-7 Terluka

Israel kembali meluncurkan serangan udara ke Lebonon selatan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Serangan itu menewaskan dua orang dan melukai tujuh korban lainnya. Dilansir AFP, Senin (3/11/2025), dalam penghitungan awal, Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut bahwa serangan Israel di kota Doueir, provinsi Nabatiyeh, menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya.

Kantor Berita Nasional milik pemerintah Lebanon, NNA, melaporkan bahwa pesawat tanpa awak atau drone yang diluncurkan Israel menargetkan sebuah mobil di Doueir dan menyebabkannya terbakar. NNA melaporkan bahwa serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sebuah pusat perbelanjaan setempat. Israel telah berulang kali mengebom Lebanon meskipun ada gencatan senjata pada November 2024.

Pada Minggu kemarin, Israel memperingatkan bahwa mereka akan mengintensifkan serangan terhadap kelompok tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengklaim Hizbullah bermain api, dan presiden Lebanon lamban. Meskipun otoritas Lebanon telah mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Israel di masa lalu, utusan AS Tom Barrack mengatakan kepada wartawan di Bahrain bahwa negaranya mendorong negosiasi langsung.


NIK KTP Terdaftar Pinjol Atau Judol, Ini Cara Cek Offline dan Online

Ada banyak kejadian terkait data pribadi masyarakat yang disalahgunakan pihak lain. Termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol) tanpa sepengetahuan pemiliknya. Praktik itu jelas merugikan pemilik data. Sebab masyarakat dirugikan namanya tercantum dalam data pinjol, atau bahkan bisa jadi sasaran penagihan hutang yang tak pernah dipinjamnya. Sebenarnya masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP telah disalahgunakan untuk melakukan pinjol. Dengan begitu bisa mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan di masa depan. Anda dapat mengeceknya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pengecekan, yakni KTP, foto diri dan foto diri bersama KTP. SLIK adalah sistem pencatatan yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Pengecekan sendiri bisa dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, Anda tinggal mendatangi kantor OJK terdekat dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Purbaya Bakal Legalkan Rokok Ilegal, Desember Berlaku Cukai Khusus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan tarif cukai khusus pada Desember 2025 untuk produsen rokok ilegal di dalam negeri. Tujuannya supaya produsen rokok ilegal yang selama ini beroperasi masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan melegalkan produksinya. Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air. Purbaya menegaskan, kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak lagi mati selama ini, di tengah angka prevalansi merokok tak mengalami perubahan siginfikan.

Kemlu Beber 359 WNI Masih Berada di Kamp Pengungsi Suriah

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membeberkan sebanyak 359 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di kamp-kamp pengungsi di wilayah timur laut Suriah. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengungkapkan ribuan WNI masih berada di kamp pengungsian Suriah, dan sekitar 600 orang di antaranya diduga merupakan Foreign Terrorist Fighter (FTF). Meski tidak merinci berapa WNI yang terasosiasi dengan FTF, Direktorat PWNI menyatakan bahwa penanganan terhadap WNI yang terasosiasi dengan FTF dilakukan melalui pendekatan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Direktorat PWNI pun menegaskan bahwa kebijakan repatriasi WNI terasosiasi FTF dilaksanakan secara selektif dan bertahap. Proses itu mempertimbangkan skala prioritas dan prinsip keamanan nasional, kemanusiaan, penegakan hukum, serta deradikalisasi. Direktorat PWNI juga menyampaikan bahwa Kemlu RI dan kementerian/lembaga terkait telah memfasilitasi pemulangan sejumlah WNI dari wilayah Suriah dan Yaman.

Proses itu dilakukan untuk memastikan para WNI dapat kembali berperan sebagai warga negara yang menjunjung nilai Pancasila, demokrasi, dan toleransi, sekaligus bebas dari pengaruh paham ekstremisme dan kekerasan agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Diketahui bahwa pada Desember 2024, WNI yang telah kembali ke Indonesia dari Suriah berjumlah 156 orang.

Surplus Neraca Perdagangan September 2025 Susut Jadi US$ 4,34 Miliar

Neraca perdagangan Indonesia pada September mencatatkan surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Angka ini melanjutkan tren surplus yang telah terjadi selama 65 bulan berturut-turut. Kendati demikian, nilai surplus tersebut menyusut jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Surplus terjadi karena nilai ekspor yang masih lebih besar dibandingkan nilai impor pada periode tersebut. Surplus neraca perdagangan utamanya ditopang oleh komoditas nonmigas. Komoditas penyumbang surplus terbesar meliputi lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Danantara Umumkan 24 Korporasi Asing Ikut Lelang PLTSa, Mitsubishi hingga Itochu

Sebanyak 24 perusahaan asing terpilih akan mengikuti lelang untuk tujuh proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Para peserta lelang ini diwajibkan membentuk konsorsium dengan perusahaan lokal untuk transfer teknologi.

Tujuh proyek PLTSa yang berlokasi di berbagai daerah tersebut ditargetkan akan memulai masa konstruksi pada awal tahun depan. Proyek ini dijadwalkan dapat beroperasi penuh beberapa tahun setelah konstruksi dimulai. Teknologi yang akan digunakan adalah insinerator murni yang berbeda dari PLTSa yang sudah ada. Teknologi yang telah memenuhi standar emisi Eropa ini mampu membakar hampir semua jenis sampah rumah tangga.

AHY Sebut Prabowo Pastikan Negara Hadir soal Whoosh, Utang Ikut Ditanggung APBN?

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir untuk mencari solusi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua pihak terkait dilibatkan untuk melakukan restrukturisasi keuangan proyek tersebut. Negara akan berperan dalam restrukturisasi keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, proses negosiasi dengan Danantara dan pemerintah Cina masih terus berlangsung. Setelah persoalan utang ini terselesaikan, pemerintah berencana mengembangkan proyek kereta cepat ke wilayah lain. Rencana pengembangan tersebut mencakup jalur Jakarta-Surabaya hingga Banyuwangi.

Gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap ”Tempo” Dinilai Bertentangan dengan UU Pers

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bersama koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025), untuk memprotes gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap laporan investigasi majalah Tempo. Ketua Umum AJI Nany Afrida menuturkan, AJI menggelar aksi untuk mendukung Tempo karena melihat efek negatif dari gugatan Mentan Amran Sulaiman ke media dan jurnalis lain. Menurut Nany, model gugatan perdata di pengadilan yang dilakukan Amran tidak boleh dibiarkan. Pasalnya, Amran tidak melalui prosedur yang benar, yakni melalui Dewan Pers.

Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung menambahkan, gugatan perdata Amran terhadap Tempo melanggar mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers. Jika memang Amran keberatan dengan pemberitaan Tempo, protes bisa diajukan melalui hak jawab atau hak koreksi. Jika masih belum puas, bisa menempuh sengketa pemberitaan ke Dewan Pers. Melihat kronologi tersebut, ia mengatakan bahwa gugatan perdata Amran di PN Jaksel sama saja melangkahi kewenangan Dewan Pers yang telah diatur dalam UU Pers.

Mantan Ketua Dewan Pers Yoseph Stanley Adi Prasetyo menilai majelis hakim bisa menunda sidang gugatan perdata tersebut karena gugatan itu terlalu dini. Seharusnya, masing-masing, baik pihak Amran maupun Tempo, diminta kembali ke Dewan Pers. Dewan Pers kemudian akan mengeluarkan pernyataan khusus terbuka mengenai kasus tersebut.

Jambore Puskesmas Nasional 2025 Soroti Tantangan Transformasi Layanan Kesehatan

Jambore Puskesmas Nasional (Jampusnas) II Apkesmi 2025 yang digelar di Yogyakarta sejak 30 Oktober–2 November 2025, tidak hanya menjadi ajang silaturahim bagi 669 peserta dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi momen penting  untuk berbagi praktik baik, sekaligus membuka diskusi tentang tantangan nyata yang dihadapi layanan kesehatan primer di Indonesia, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, kesiapan menghadapi masalah kesehatan mendadak hingga kesejahteraan tenaga kesehatan yang masih rendah.

Ketua Jampusnas II, dr Asep Sani Sulaeman tak menepis bahwa masalah mendasar yang dihadapi Puskesmas saat ini terkait keberadaan tenaga medis. Meski kebutuhan tenaga dokter mendesak, proses rekrutmen sering terbentur regulasi dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan konsekuensi serius dimana banyak Puskesmas kehilangan dokter karena pensiun atau dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis kembali ke rumah sakit daerah (RSUD), namun di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah daerah juga terbatas apalagi pasca adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Tentu saja, situasi ini menjadi perhatian serius karena langsung memengaruhi akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Meski transformasi Puskesmas dan inovasi layanan menjadi prioritas, tantangan mendasar seperti regenerasi tenaga, anggaran, dan kesejahteraan nakes tetap menjadi hambatan yang harus segera diatasi. 

Ignasius Jonan Sebut Whoosh Secara Operasional Bagus

Mantan menteri perhubungan (menhub) dan dirut PT KAI, Ignasius Jonan menyebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan bagus. Hanya saja, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait kontroversi utang proyek Whoosh yang dianggap membebani PT KAI selaku pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu.

Jonan mengaku, diundang oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana Merdeka. Dia berdiskusi dengan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto sekitar dua jam. Dia mengaku, untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo terkait program-program pemerintah. Meski begitu, Jonan membantah, pertemuannya dengan RI 1 secara khusus membahas proyek Whoosh.

Menurut dia, diskusi dengan Prabowo membahas program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jonan menilai, program prioritas Prabowo memiliki dampak positif bagi masyarakat kecil dan mendukung pemerataan ekonomi nasional. Dia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dan Sekolah Rakyat yang merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial.

MK Kabulkan Keterwakilan Perempuan, Pimpinan DPR Disebut Akan Segera Tindaklanjuti

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perspektif perempuan, kata Willy, sangat penting bagi DPR yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap pemerintah.

Dengan hadirnya Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, perempuan akan memiliki peran yang lebih luas dalam tugasnya di parlemen. Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, nilai Willy, juga merupakan bentuk penguatan kesetaraan gender di parlemen.

Diketahui, MK mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Setelah Kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Digiring ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11). Sebelumnya, Abdul Wahid ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memperkirakan Abdul Wahid tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Penangkapan Gubernur Riau menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Tercatat, ini merupakan OTT keenam yang dilakukan lembaga antirasuah sejak awal tahun.

OTT pertama dilakukan pada Maret 2025, menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedua, pada Juni 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Ketiga, pada 7-8 Agustus 2025, OTT digelar di Jakarta, Kendari (Sultra), dan Makassar (Sulsel), berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur. Keempat, OTT pada 13 Agustus 2025 di Jakarta menyasar dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Terakhir sebelum kasus Abdul Wahid, KPK menangkap sejumlah pihak terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

MK Kabulkan Keterwakilan Perempuan, Pimpinan DPR Disebut Akan Segera Tindaklanjuti

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Perspektif perempuan sangat penting bagi DPR yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap pemerintah.

MK mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam amar terakhir, Hakim MK memberikan penegasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, MKD, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSAP, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

Banjir Rendam Ribuan Pemukiman di Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bandung

Hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung beberapa hari terakhir menyebabkan banjir merendam pemukiman di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. Beberapa di antaranya daerah langganan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, serta Kecamatan Bojongsoang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung melaporkan banjir terjadi di Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot. Penyebab banjir akibat luapan Sungai Citarum, Sungai Cikapundung dan lainnya. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 10 sentimenter hingga 60 sentimeter. 

Selain itu, banjir terjadi di Desa Dayeuhkolot dengan ketinggian mulai dari 20 sentimeter hingga 1 meter lebih. Beberapa orang warga mengungsi di shelter yang berada di Desa Dayeuhkolot. Sedangkan banjir di wilayah Kecamatan Bojongsoang dengan ketinggian 20 sentimeter hingga 1 meter lebih. Terdapat beberapa warga yang mengungsi dan terdapat sejumlah akses jalan yang terendam banjir.

Kepala BPBD Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan, sejumlah warga memerlukan kebutuhan mendesak seperti makanan, selimut, sembako dan alat kebersihan. Pihaknya juga melakukan asesmen dan peninjauan di lapangan. terdampak banjir.

Sidang MKD DPR Dinilai Jadi ”Alat” untuk Aktifkan Lagi Sahroni-Uya Kuya di DPR

Sidang pengaduan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota DPR nonaktif mulai digelar pada Senin (3/11/2025). Dalam sidang pemeriksaan saksi dan ahli pada Senin ini, MKD DPR menghadirkan sejumlah pihak, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini, Koordinator Orkestra Unhan Letkol Suwarko, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli kriminologi Adrianus Meliala, ahli hukum Satya Adianto, ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah, ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi, serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar. Pertanyaan yang diajukan anggota MKD lebih banyak menyoroti dampak beredarnya video tersebut hingga berujung pada penonaktifan para anggota dewan. Beberapa pertanyaan bahkan terkesan mencari pembenaran atas tindakan para anggota DPR yang kini berstatus nonaktif.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya sidang MKD DPR. Menurut dia, proses persidangan yang menghadirkan saksi dan ahli tidak memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan secara utuh. Pertanyaan-pertanyaan terkesan tendensius, seolah-olah penonaktifan kelima anggota DPR awal September lalu hanya akibat beredarnya informasi hoaks. Lucius juga melihat, mekanisme di MKD berpotensi dimanfaatkan sebagai alat pembenaran partai politik dalam mengambil keputusan akhir terkait kelima anggota nonaktif itu.

Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat Atasi Banjir di Jalur Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan langkah cepat dalam menangani genangan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe–Sayung, Kota Semarang–Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan dilakukan secara terpadu dengan fokus utama mempercepat surutnya banjir di Jalan Nasional Kaligawe–Sayung melalui pembangunan sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter dan penambahan kapasitas pompa di Sayung.

Dody menyampaikan, pembangunan sodetan darurat dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Ditjen Bina Marga sejak Ahad (26/10/2025) sepanjang 227 meter dengan kedalaman 1,5 meter dari Jalan Nasional Kaligawe menuju kolam retensi yang berlokasi di belakang Kampus Unissula. Selanjutnya, air yang tertampung di kolam retensi di Kampus Unissula dipompa ke Kolam Retensi Terboyo.

Kenapa Raja Surakarta Paku Buwono XIII Dimakamkan di Imogiri?

Raja Surakarta Paku Buwono XIII wafat dan akan dimakamkan di Astana Imogiri, makam raja-raja Mataram Islam, di Bantul, Yogyakarta, Rabu 5 November 2025. Adik PB XIII, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gosti Moeng menyampaikan prosesi pemakaman dimulai Rabu pukul 08.00 WIB dengan rangkaian upacara adat sebelum jenazah dibawa ke Imogiri.

Banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, mengapa Raja Surakarta dimakamkan di Imogiri yang lokasinya berada di wilayah Yogyakarta? Ini berkaitan dengan sejarah panjang Keraton Mataram Islam, termasuk awal mula dua kerajaan besar di Jawa ini, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Dari situs resmi Makam Imogiri diketahui bahwa area pemakaman bagi para raja Surakarta terbagi lagi menjadi tiga kedhaton: Bagusan atau Kasuwargan, Astana Luhur, dan Girimulyo. Kemungkinan besar, PB XIII akan dimakamkan di Kedhaton Girimulyo, tempat di mana para pendahulunya seperti Paku Buwono X, XI, dan XII juga dimakamkan. Imogiri bukan sekadar makam, tapi sekaligus menjadi simbol kelanjutan garis spiritual dan kekuasaan dinasti Mataram Islam yang terjaga hingga berabad-abad.

Rob Menurun, Tetapi Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 26 Daerah di Jawa Tengah

Cuaca ekstrem masih berpotensi di 26 daerah di Jawa Tengah Selasa (4/11), air laut pasang (rob) menurun dan barubajan kembali terjadi Kamis (6/11), warga tetap diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Pada pagi cuaca Jawa Tengah pada umumnya berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam berpeluang kembali diguyur hujan ringan-sedang, bahkan 26 daerah berpotensi cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir, diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Kondisi perairan di Jawa Tengah landai dengan ketinggian gelombang di perairan utara 0,1-0,5 meter dan di perairan selatan 1,25-2,5 meter, bahkan air laut pasang (rob) di perairan utara menurun dengan ketinggian maksimum 90 centimeter. “Rob akan kembali naik pada Kamis (6/11),” kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila. Meskipun rob menurun selama dua hari, lanjut Shafira Tsanyfadhila, namun warga di daerah Pantura Jawa Tengah tetap diminta waspada terhadap bencana banjir yang masih merendam, karena intensitas hujan masih cukup tinggi yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir bulan mendatang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 26 daerah di Jawa Tengah pada Selasa (4/11), sehingga warga di puluhan daerah tersebut tetap diminta untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi terutama di Jawa Tengah bagian utara, selatan dan Solo Raya. Pemantauan dinamika cuaca, ungkap Risca Maulida, cuaca ekstrem berpotensi di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Temanggung, Batang, Kajen, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Bumiayu dan Ambarawa. Sedangkan daerah lain di Jawa Tengah, menurut Risca Maulida, pada siang, sore hingga awal malam berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-1)

Presiden Prabowo Minta PT KAI Cek Jalur Rawan Jelang Libur Nataru

Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI mengecek aspek keselamatan dan kenyamanan transportasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (3/11/2025). Dalam aspek keamanan, Prabowo secara khusus menugaskan PT KAI mengecek secara menyeluruh terhadap jalur-jalur kereta api yang rawan gangguan, baik karena cuaca ekstrem maupun kondisi alam.

Arahan Presiden tersebut, kata Bobby, merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi lonjakan penumpang dan potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada akhir tahun. Prabowo menekankan kesiapan infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas utama, terutama pada jalur-jalur yang sering dilalui oleh masyarakat saat musim liburan. Bobby menambahkan Prabowo menginginkan seluruh unit kerja PT KAI, termasuk anak perusahaan dan mitra transportasi publik, memperketat pemantauan lapangan untuk mengurangi risiko gangguan perjalanan.



Pertamina Mengimbau Masyarakat Mewaspadai Tabung Elpiji Palsu

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran tabung elpiji palsu. Hal itu menyusul terungkapnya kasus pemalsuan dan penyalahgunaan elpiji bersubsidi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berhasil membongkar praktik penyuntikan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Dari hasil operasi, aparat menemukan sebanyak 1.697 tabung elpiji yang disalahgunakan oleh pelaku.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Taufiq Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat kepolisian dalam menindak pelaku, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan harga elpiji di bawah pasaran. Ia menegaskan praktik pemindahan isi tabung elpiji bersubsidi ke tabung non-subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Pertamina, terus memperkuat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi dengan berkolaborasi bersama kepolisian dan Dinas Perdagangan. Selain itu, Pertamina menjalankan program Subsidi Tepat Elpiji, di mana pembelian elpiji 3 kg kini terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Melalui laman resmi https://subsiditepat.mypertamina.id, masyarakat dapat memeriksa lokasi pangkalan resmi Pertamina di sekitar wilayahnya.

Tekanan Inflasi Diproyeksi Mereda pada Oktober 2025, Ekonom: Ada Deflasi Ringan

Badan Pusat Statistik atau BPS akan mengumumkan angka inflasi Oktober 2025 pada siang ini. Sejumlah ekonom memproyeksikan tekanan inflasi pada periode tersebut akan mereda, bahkan ada potensi deflasi ringan. Meski diprediksi ada deflasi, Josua mengatakan inflasi inti bulanan diperkirakan sedikit naik dari 0,18% menjadi 0,19% pada Oktober 2025. Hal ini sejalan dengan masih tingginya harga emas dan pelemahan rupiah yang menambah biaya barang impor. amun secara tahunan, keseluruhan inflasi justru melandai ke sekitar 2,52% pada Oktober dari 2,65% pada September 2025. “Ini dengan inflasi inti tahunan turun tipis ke sekitar 2,15%,” ujar Josua. Secara kumulatif Januari hingga Oktober 2025, Josua memperkirakan inflasi diperkirakan berada di level 1,77%. Menurut[nya, angka inflasi ini tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia.

Manufaktur RI Melesat di Awal Kuartal IV, Didorong Pesanan dari Pasar Lokal

Sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup stabil pada awal kuartal keempat 2025. Data dirilis S&P menunjukkan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia naik dari 50,4 pada September menjadi 51,2 pada Oktober. Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025. Hal ini memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang. Namun, dia mengatakan, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya. Kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut berjalan seiring dengan stabilnya tingkat produksi. Hal ini turut mendukung peningkatan aktivitas pembelian dan penyerapan tenaga kerja. Bahkan, kenaikan jumlah tenaga kerja pada bulan Oktober adalah yang paling tajam sejak bulan Mei.

Fakta-fakta Perang di Sudan, Penyebab hingga Ribuan Warga Dibantai

Perang saudara di Sudan kembali memanas hingga menyebabkan ribuan orang tewas dalam pembantaian massal oleh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kota El Fasher pada Rabu (29/10). Video yang beredar di media sosial dan diverifikasi Al Jazeera menggambarkan pasukan Rapid Support Forces (RSF) menyiksa hingga mengeksekusi warga. Pada Oktober 2025, RSF berhasil merebut kota strategis El-Fasher, benteng terakhir militer di Darfur. Dengan jatuhnya kota ini, RSF kini menguasai hampir seluruh wilayah Darfur dan sebagian besar Kordofan. Kemenangan ini memperkuat posisi RSF secara militer. Namun memicu kekhawatiran akan terjadinya genosida terhadap kelompok non-Arab.

Lebih dari 80 persen fasilitas kesehatan di wilayah konflik dilaporkan tidak berfungsi. Akibatnya, penyakit menular seperti kolera dan malaria merebak, dengan lebih dari 3,4 juta anak di bawah usia lima tahun berisiko tinggi mengalami malnutrisi akut dan infeksi epidemi. Setelah dikepung lebih dari 18 bulan, El-Fasher kini menjadi pusat penderitaan warga sipil. Pasukan RSF menutup akses bantuan makanan, menghancurkan kamp pengungsi Zamzam, dan membangun tembok tanah untuk menjebak penduduk di dalam kota. Sekitar 250 ribu warga kini terperangkap di sana tanpa akses logistik memadai.


Danantara Bidik 35% Kepemilikan Saham Pabrik Petrokimia Lotte di Cilegon

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengkaji penawaran kepemilikan 35% saham proyek pabrik petrokimia Lotte Chemical di Cilegon. Pabrik yang sudah dalam tahap penyelesaian akhir tersebut rencananya akan diresmikan pada 6 November. Investasi ini dinilai memiliki risiko terukur serta potensi pendapatan yang menjanjikan, dan merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara berencana berinvestasi secara langsung tanpa melalui BUMN dan sedang meninjau struktur pembiayaannya. Proyek pabrik petrokimia ini memiliki nilai investasi mencapai US$ 3,9 miliar. Nantinya, pabrik tersebut akan memproduksi berbagai komoditas petrokimia yang 70% hasilnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Penjelasan Mabes TNI Soal Rencana Pembentukan 750 Batalyon Tempur, 5 Koarmada, dan Satuan Antariksa

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) angkat bicara terkait rencana pembentukan 750 batalyon tempur, lima Komando Armada (Koarmada), dan Satuan Antariksa hingga tahun 2029 mendatang. Sebelumnya rencana tersebut terungkap usai Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI Tahun 2025 sampai tahun 2029 pada pekan lalu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan rencana pembangunan kekuatan TNI hingga tahun 2029 sebagaimana dibahas dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan Postur Ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara. Pembangunan itu, jelas Freddy, disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan. Namun, ia menegaskan saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Ia menjelaskan bila rencana itu terealisasi maka seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu. Menurutnya pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan.

BMKG Waspadai Badai Seroja Terulang: Angin Kencang, Hujan Deras, Potensi Banjir

BMKG mengingatkan adanya potensi terulangnya fenomena serupa Badai Seroja yang dapat menimbulkan cuaca ekstrem. Dampak fenomena ini meliputi angin kencang, hujan sangat deras, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah pesisir selatan Indonesia.

Peningkatan aktivitas siklon tropis ini dipicu oleh suhu muka laut yang lebih hangat dari normal di perairan selatan Indonesia. Kondisi ini memperkuat penguapan dan energi untuk pembentukan awan hujan ekstrem. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memantau peringatan dini cuaca. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada serta menyiapkan langkah antisipatif di daerah rawan bencana.

Gibran: Kita Ingin Cetak Santri Ahli Blockchain, AI, Robotik dan Biotek

Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengingatkan agar generasi muda GP Ansor tidak hanya memiliki akhlak yang baik dan pemahaman agama yang kuat, tapi juga melek teknologi. Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah Masa Khidmat 2025–2029 di Pondok Pesantren As Shodiqiyah, Kota Semarang, (2/11/2025). Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang luas bagi organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti GP Ansor untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Gibran, kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kekuatan sosial masyarakat. Selain itu, mewujudkan pelaksanaan program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan bahwa GP Ansor akan terus menyiapkan kader muda yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kehadiran Ansor benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BI Catat Modal Asing Masuk Rp 1 Triliun, Sinyal Optimisme Investor ke RI Menguat

Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk bersih sebesar Rp1 triliun pada periode 27–30 Oktober. Arus masuk ini ditopang oleh pasar saham, meskipun terjadi arus keluar dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kondisi ini menandakan mulai menguatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga tercermin dari menurunnya premi risiko investasi (CDS) yang menunjukkan perbaikan persepsi risiko di mata investor global. Seiring dengan perbaikan persepsi investor, nilai tukar rupiah terpantau dibuka menguat tipis. Bank Indonesia berkomitmen akan terus memperkuat koordinasi dan bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

Bobibos, Bahan Bakar Murah RON 98 Buatan Anak Bangsa Resmi Diluncurkan

Sebuah inovasi energi baru lahir dari tangan anak muda Indonesia. Melalui riset panjang selama satu dekade, M. Ikhlas Thamrin bersama timnya resmi meluncurkan BOBIBOS, bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang diklaim mampu mengurangi emisi hingga mendekati nol. ‎‎Ikhlas menjelaskan bahan bakar BOBIBOS singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan. Dengan konsep tersebut, BOBIBOS tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

‎Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa bahan bakar BOBIBOS memiliki RON (Research Octane Number) mendekati 98, dengan performa yang mampu menempuh jarak lebih jauh dibandingkan bahan bakar solar konvensional. Pemilik PT Primajasa Perdanaraya Utama H. Amir Mahpud menyatakan kesiapannya mendukung pemakaian bahan bakar BOBIBOS untuk armada bus miliknya yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Israel Serang Lebanon, 5 Anggota Hezbollah Tewas, Ratusan Warga Hadiri Pemakaman

Ratusan warga berkumpul di Nabatiyeh, Lebanon selatan, pada Minggu (2/11/2025) untuk menghadiri pemakaman lima anggota Hezbollah yang tewas dalam serangan udara Israel. Serangan Israel di Lebanon terjadi di distrik Kfar Rumman pada Sabtu (1/11/2025). Kementerian Kesehatan Lebanon dan militer Israel menyebut empat korban merupakan anggota Pasukan Radwan. Sehari sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan di distrik yang sama dan menewaskan seorang teknisi Hezbollah di Lebanon selatan.

Sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Hezbollah melancarkan serangan lintas perbatasan ke wilayah Israel. Konflik tersebut berkembang menjadi perang terbuka selama dua bulan sebelum gencatan senjata tercapai pada akhir tahun lalu. Meski demikian, Israel terus melakukan serangan udara ke Lebanon dengan dalih menargetkan posisi Hezbollah. Intensitas serangan bahkan meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Amerika Serikat turut mendesak pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hezbollah. Presiden Lebanon Joseph Aoun menuduh Israel merespons upaya diplomatik Beirut dengan memperbanyak serangan udara. Sementara itu, utusan AS Tom Barrack mengatakan di Bahrain pada Sabtu (1/11/2025) bahwa Washington mendorong agar Lebanon dan Israel segera menggelar perundingan langsung guna meredakan ketegangan di perbatasan.


Jelang COP30, Banyak Negara Belum Ajukan Target Baru Dekarbonisasi

Dalam Perjanjian Paris yang disepakati bersama pada tahun 2015 tersebut, para pemimpin dunia berjanji untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius dan menahannya di angka 1,5 derajat. Di bawah perjanjian tersebut, negara-negara di dunia sepakat memperbarui dan menginformasikan target iklim mereka setiap lima tahun. Tenggat pengajuan target iklim nasional sebenarnya jatuh pada awal tahun 2025, tetapi masih banyak negara yang belum menyampaikan target iklim dan komitmen mengurangi emisi nasional.

Dengan waktu kurang lebih satu minggu sebelum konferensi iklim internasional COP30 dimulai di Kota Belém, Brasil, baru 65 negara yang menyerahkan target iklim mereka. Jumlah ini mewakili sekitar 36% dari total emisi global, menurut analis World Resources Institute (WRI) yang memantau pengajuan tersebut. Uni Eropa, Cina, dan India termasuk di antara penghasil emisi terbesar yang belum secara resmi menyerahkan target nasional mereka.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Inggris, The Guardian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa “tidak dapat dipungkiri” dunia melewati ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat yang telah disepakati. “Mari kita akui kegagalan kita. Faktanya, kita telah gagal mencegah kenaikan suhu di atas 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Melampaui 1,5°C punya konsekuensinya yang merusak. Konsekuensinya adalah titik krisis bencana baik di Amazon, Greenland, Antarktika bagian barat, juga terumbu karang,” ujarnya.

Kepala BMKG: Indonesia Memasuki Musim Hujan Mulai November 2025 hingga Pebruari 2026

Indonesia sudah memasuki musim hujan pada bulan November 2025 sampai dengan Pebruari 2026. Bahkan sejak Oktober 2025, tercatat 43,8 persen wilayah Indonesia telah resmi memasuki musim hujan. Menurut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Sabtu 1 November 2025 malam, memasuki musim hujan masyarakat diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang berakibat banjir dan tanah longsor. Peralihan musim membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia. Sejak Oktober 2025, hujan mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia dan intensitasnya akan terus meningkat dalam beberapa pekan mendatang.

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah, seperti Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter. Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem, didominasi hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah. Meski hujan mulai meningkat, namun suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, mencapai 37 derajat Celsius di Riau dan lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.

Jejak Pakubuwono XIII, Raja yang Menyatukan Dua Kubu Keraton Solo

Raja Keraton Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu (2/11) pagi di usia 77 tahun. Sang raja meninggal dunia setelah cukup lama menjalani perawatan di rumah sakit sejak 20 September lalu. Namun, takhta yang seolah telah digariskan untuknya justru menjadi sumber ujian besar. Wafatnya Pakubuwono XII pada 11 Juni 2004 memunculkan badai suksesi di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dengan enam istri dan 35 anak, sang raja meninggalkan garis keturunan yang luas dan kompleks. Dua nama mencuat sebagai calon penerus yakni KGPH Hangabehi dan adiknya, KGPH Tedjowulan.

Forum keluarga besar Mataram, melalui rapat Forum Komunikasi Putra Putri (FKPP) PB XII pada 10 Juli 2004, memutuskan Hangabehi sebagai penerus sah takhta. Rencana penobatan ditetapkan pada 10 September 2004. Namun, tak lama kemudian, kubu lain menobatkan Tedjowulan sebagai raja pada 31 Agustus di Sasana Pumama, Solo. Lahir di Kota Solo pada 28 Juni 1948, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi tumbuh di lingkungan yang sarat dengan tata nilai ningrat dan budaya Jawa. Sebagai putra sulung Paku Buwono XII, ia sejak kecil sudah akrab dengan dunia keraton, tempat di mana adat, spiritualitas, dan tradisi berpadu dalam keseharian.

Wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025 menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Solo dan trah Mataram. Dua dekade pemerintahannya dikenang sebagai masa kebangkitan kembali keraton dari perpecahan menuju persatuan. Lebih dari sekadar seorang raja, PB XIII meninggalkan teladan tentang arti sesungguhnya dari ‘ngayomi’, melindungi dan mempersatukan. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya istana yang berdiri megah, melainkan semangat menjaga harmoni dan martabat budaya Jawa di tengah perubahan zaman.

Banjir Sepekan Lebih, 16 Kelurahan di Semarang Masih Terendam

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan tinggi muka air banjir di beberapa titik Semarang Raya Jawa Tengah mulai menurun. Namun, BNPB mengatakan masih ada 13 kelurahan yang masih dikepung banjir hingga Minggu (2/11). Banjir mulai mengepung Semarang sejak Rabu (22/10) lalu.

Lebih lanjut menurut Abdul, tren penurunan tinggi muka air di Semarang Raya juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Beberapa hari terakhir, intensitas curah hujan juga mengalami penurunan hingga 70 persen setelah BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Menurut BNPB, banjir di Semarang Raya tidak hanya tentang genangan air saja. Ada banyak permasalahan mulai dari tata ruang, perencanaan pembangunan hingga koordinasi penanganan bencana yang belum terkoordinasi dengan baik, sebagai penyebab banjir Kota Semarang sulit dikendalikan.

71 Santri dan Siswa di Sumbawa Barat Diduga Keracunan MBG, Dapur SPPG Ditutup Sementara

Sebanyak 71 santri dan siswa di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibat kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara. Kepala Sub Bagian Humas Polres KSB, IPTU Ardiyatmaja, mengonfirmasi peristiwa tersebut pada Senin (3/11/2025). Berdasarkan laporan Kapolsek Brang Rea, IPTU I Wayan Deny Suprapto, gejala keracunan mulai dirasakan para santri dan siswa setelah mereka mengonsumsi MBG pada Kamis (30/10/2025).

Pada hari berikutnya, Jumat (31/10/2025), para siswa mulai menunjukkan gejala keracunan. Ardiyatmaja menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah penyelidikan. Sebagai langkah penanganan dan pencegahan, kepolisian mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadap kegiatan penyaluran MBG yang dikelola Dapur UD NE. Dinas Kesehatan KSB juga telah mengambil sampel MBG dari UD NE untuk diuji di rumah sakit provinsi guna pengecekan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa di SMPN 4 Brang Rea, 14 siswa mengalami mual dan muntah.

Tujuh di antaranya dirawat di Puskesmas Brang Rea, sementara tujuh lainnya dirawat di rumah. Di Pondok Pesantren Himatul Ummah, sebanyak 57 santri mengalami gejala serupa. 37 santri dibawa ke puskesmas dan 20 lainnya ditangani langsung oleh petugas di pondok.

Ganti Logo dan Dukung Prabowo, Projo Ingin Lepas dari Jokowi?

Budi Arie terpilih kembali sebagai Ketua Umum Projo dalam kongres yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (2/11/2025). Budi Arie terpilih secara aklamasi akan memimpin Projo untuk periode 2025-2030. Selanjutnya, Budi Arie ditunjuk menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo.

Dalam pidatonya seusai terpilih secara aklamasi, Budi Arie mengklarifikasi soal kesan yang ditangkap oleh sebagian pihak bahwa Projo telah putus hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kesan ini mencuat setelah Projo memutuskan mengganti logo Jokowi serta dukungan Projo kepada pemerintahan Prabowo. Ditambah rencana Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Budi Arie menegaskan, Projo tak mungkin lepas dari Jokowi karena sejarah Projo lahir dari semangat pentingnya lahir pemimpin rakyat yang bernama Joko Widodo. Budi Arie mengatakan bahwa perubahan tersebut sebatas bagian dari transformasi organisasi Projo untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir di hari pertama Kongres III Projo mengaku belum mendengar keinginan Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Budi Arie tengah bermain di dua kaki. Di satu sisi, ia ingin bergabung dengan partai penguasa. Namun, di sisi lain, ia tetap mempertahankan Projo sebagai organisasi relawan.

Mendagri Tegaskan Pemda Wajib Dukung PSN, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika tidak Patuh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut tertuang dalam aturan perundang-undangan.

Tito menjelaskan, kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan PSN memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68. Pasal 67 menegaskan bahwa kepala daerah wajib: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma pemerintahan, melaksanakan program strategis nasional, serta menjalin kerja sama dengan instansi vertikal dan perangkat daerah.

Sementara itu, Pasal 68 mengatur mekanisme sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak menjalankan PSN. Sanksi dimulai dari teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara atau tetap bila teguran tidak diindahkan. Menurut Tito, PSN merupakan program prioritas Presiden yang wajib dijalankan oleh semua kepala daerah, seperti: Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Penyediaan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Libatkan Anak-anak hingga TNI, Kompolnas: Judol Harus Diberantas!

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat, aparat, maupun figur publik. Praktik judi online kini menjadi ancaman serius karena menjangkiti berbagai lapisan masyarakat.

Cak Anam menekankan dampak sosial dari judi online sangat merusak. Selain menggerogoti ekonomi keluarga, aktivitas ini juga mendorong munculnya tindak kriminal lain akibat tekanan finansial dan ketagihan bermain.

Selain penindakan, pemberantasan judi online juga harus diiringi dengan langkah pencegahan melalui edukasi publik. Cak Anam mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak dan menjauhi aktivitas judi online. Kompolnas menegaskan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan.

Kemenkeu Pastikan Pinjaman untuk Pemda dan BUMN Berbunga Rendah

Pemerintah pusat menerbitkan aturan baru yang memungkinkan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk meminjam langsung dari APBN. Pinjaman ini bertujuan mendorong pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan berbiaya rendah. Kementerian Keuangan memastikan bunga pinjaman akan rendah, meskipun ketentuan teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Pinjaman ini diprioritaskan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sektor ekonomi produktif. Ekonom menyoroti adanya potensi risiko bunga pinjaman yang tinggi dan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat membebani daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Hanya daerah dengan pendapatan asli daerah yang kuat yang dinilai layak menerima pinjaman agar tidak menumpuk utang baru.

Hadiri KTT APEC di Korea, Prabowo Bawa Isu Ketahanan Pangan dan Digitalisasasi

Presiden Prabowo Subianto tiba di Korea Selatan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. Setibanya di sana, Presiden beserta rombongan disambut hangat oleh para diaspora Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mendorong upaya digitalisasi inklusif bagi UMKM di kawasan tersebut.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang berpusat pada kendali manusia. Indonesia juga akan mengusulkan penguatan kerja sama antarnegara APEC di bidang ketahanan pangan dan energi. Upaya ini bertujuan untuk menekan dampak tantangan global dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru.

Babak Baru Pelanggaran Kode Etik Sahroni dkk, Akan Disidang MKD DPR…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan, bakal melanjutkan penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh fraksi masing-masing. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN. Keputusan itu diambil dalam rapat internal MKD yang digelar, pada Rabu (29/10/2025). Dalam rapat tersebut, anggota MKD membahas perkembangan laporan yang masuk dan surat resmi dari pihak-pihak terkait.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, menyatakan MKD menilai, semua perkara tersebut memenuhi ketentuan tata beracara sehingga dapat dilanjutkan ke tahap persidangan etik. MKD akan segera menjadwalkan sidang etik terhadap para anggota dewan nonaktif tersebut. Dalam sidang, MKD berwenang memeriksa keterangan anggota DPR yang diadukan, pihak pelapor, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Prabowo Minta Penyelesaian Terbaik pada Proyek Whoosh

Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menghitung secara detail dan mencari skema terbaik dalam menyelesaikan persoalan keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pewarta di Jakarta, Kamis (30/10). Dia menuturkan, dalam rapat terbatas pada Rabu (29/10) di Istana Kepresidenan, perihal Whoosh sempat disinggung dalam rapat.  Hitung-hitungan yang diminta oleh presiden, kata Prasetyo, mencakup skema-skema terbaik pelunasan utang, hingga perpanjangan tenor pelunasan utang dari proyek Whoosh.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga dipastikan akan fokus pada pengembangan dan penyediaan transportasi publik lainnya untuk melayani masyarakat. “Mulai dari transportasi kereta api kereta api cepat, transportasi bus, transportasi kapal semuanya kita coba kita perbaiki,” pungkasnya.

Kata Sri Sultan HB X Tanggapi Keracunan MBG yang Kembali Berulang

Kasus keracunan diduga akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berulang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peristiwa itupun mendapat sorotan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Menurut Sri Sultan HB X, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan menjadi salah satu faktor pemicu insiden keracunan itu terjadi. Terbaru, ratusan siswa sekolah di Gunungkidul dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi MBG.

Sebelumnya, sebanyak 695 siswa di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Planjan Saptosari, pada Selasa (28/10/2025).  Para siswa berasal dari dua sekolah, yakni SMP Negeri 1 Saptosari dan SMK Saptosari.

Sri Sultan HB X menilai persoalan utama terletak pada pengawasan teknis saat persiapan makanan di dapur. Menurutnya, pelaksana di lapangan sering kali abai terhadap hal-hal mendasar seperti suhu penyimpanan daging dan waktu pengolahan makanan. Kasus seperti ini, katanya, seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dasar tentang keamanan pangan di kalangan penyedia makanan, terutama ketika mereka harus memasak dalam jumlah besar untuk banyak penerima manfaat.







Komnas HAM Catat 21 Pasal Krusial dalam RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 21 Pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang bermasalah baik dari sisi norma maupun kelembagaan. Pasal-pasal tersebut di antaranya Pasal 1, Pasal 10, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83-85, Pasal 87, Pasal 100, Pasal 102-104, Pasal 109, dan Pasal 127. “Dalam UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki 4 tugas dan kewenangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 75, dan Pasal 89 ayat (1-4): yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi,” ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Putu Elvina dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10).

Putu bilang potensi independensi Komnas HAM juga terancam sebagaimana Pasal 100 ayat (2) b di mana dikatakan panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan oleh Presiden. Dalam UU 39/1999, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses seleksi anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Paris Principles. Putu menambahkan penguatan terhadap Komnas HAM seolah ada melalui pengaturan Pasal 112, rekomendasi Komnas HAM mengikat pemerintah dan anggota Komnas HAM dibantu oleh tenaga ahli.

Namun, lanjut Putu, hal itu tak berarti jika tugas dan wewenang Komnas HAM dikurangi, bahkan lebih dari setengah dari fungsi yang ada. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat pemerintah kerap menjadi pihak yang diadukan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.

Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, BPKH Tegaskan Komitmen Penyaluran Nilai Manfaat

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik dan mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 atau 1447H. Total BPIH yang disepakati untuk tahun depan ialah sebesar Rp 87,4 juta. Penetapan itu telah disepakati oleh Panja Komisi VIII DPR RI beserta Panja Pemerintah pada Rabu (29/10).

Angka BPIH 2026 diturunkan sekitar Rp 2 juta oleh Panja Komisi VIII DPR RI jika dibandingkan dengan BPIH pada 2025. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa keputusan itu merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal. BPKH menegaskan kesiapannya untuk menyalurkan porsi Nilai Manfaat (subsidi) untuk melengkapi biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah (Bipih).

Pemerintah Targetkan Ekonomi Digital Berkontribusi 19 Persen ke PDB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai 15,5 persen – 19,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045. Jumlah itu meningkat dari sekitar 4 persen – 5 persen saat ini. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai target itu

Airlangga mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ekonomi digital RI telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada 2024, sambung Airlangga, nilai ekonomi digital RI mencapai US$90 miliar atau Rp 1.497 triliun (kurs Rp16.636 per dolar AS). Angka itu ditargetkan tumbuh US$400 miliar atau Rp6.654 triliun pada 2030.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menargetkan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia tembus 147,3 miliar transaksi pada 2030. Jumlah itu naik 4 kali lipat dibandingkan volume transaksi hari ini sebanyak 37 miliar transaksi. Perry memperkirakan transaksi sistem pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi pada 2030.

Suara Frustrasi Warga Semarang Dilanda Banjir Lebih dari Sepekan

Sudah lebih dari sepekan beberapa daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah, tergenang banjir. Warga terdampak mengeluhkan kondisi yang mereka alami. Terlebih, pengalaman seperti itu harus mereka hadapi setiap tahun ketika musim hujan melanda. Pada Kamis (30/10/2025), banjir di Kampung Tanggungrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, masih setinggi paha orang dewasa.

Karena sudah berhari-hari tetap beraktivitas dan menyibak air banjir berwarna keruh, Winda mengaku kulitnya, terutama pada bagian kaki, merasakan gatal-gatal. Menurutnya, hal itu karena kakinya terlalu lama terendam air kotor. Winda pun merasa pasokan bantuan sangat belum memadai. Dia mengaku baru memperoleh bantuan berupa nasi bungkus.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan, pihaknya masih terus berupaya melakukan penanganan banjir. Salah satu caranya adalah dengan mengerahkan seluruh pompa air portabel milik BPBD Kota Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang guna mempercepat penyusutan air. Endro mengungkapkan, pihaknya juga berusaha memenuhi kebutuhan logistik warga. Dapur umum di posko kebencanaan maupun di tingkat kelurahan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan siap saji bagi warga.

Prabowo Pantau Uji Tembak Torpedo Kapal Selam Otonom Pertama RI dari Jakarta

Presiden Prabowo Subianto memantau proses peluncuran dan uji coba penembakan torpedo Kapal Selam Otonomous (KSOT) buatan dalam negeri dari Jakarta, Kamis (30/10/2025). Uji coba yang berlangsung di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pertahanan Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menguji kapal selam tanpa awak hasil karya anak bangsa yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi oleh PT PAL Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang hadir langsung di Koarmada II Surabaya menuturkan, KSOT merupakan inovasi strategis yang dirancang untuk memperkuat kemampuan tempur laut Indonesia tanpa mengandalkan operator di dalam kapal. Teknologi ini dikembangkan sebagai pelengkap armada kapal selam berawak milik TNI Angkatan Laut, sekaligus bentuk transformasi menuju sistem pertahanan bawah laut yang modern dan efisien. KSOT merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kemenhan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi.

Kapal selam ini dirancang untuk memberikan solusi cepat, efisien, dan efektif dalam memperkuat kemampuan tempur laut Indonesia, sekaligus pelengkap armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki TNI AL. “Pelaksanaan uji coba KSOT ini menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dalam menghadirkan teknologi maritim modern yang mendukung kemandirian dan kesiapan tempur pertahanan Indonesia di bawah laut,” tutur Frega.

Trump Gelar Uji Coba Senjata Nuklir Baru, Saingi Rusia di Tengah Ketegangan Global

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumumkan langkah besar yang berpotensi mengguncang stabilitas keamanan dunia. Dalam pernyataannya pada Kamis (30/10/2025), Trump mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir. Menandai berakhirnya masa moratorium yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.

Pengumuman itu datang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keberhasilan uji coba drone bawah air bertenaga nuklir “Poseidon”, yang disebut memiliki kekuatan destruktif luar biasa. Dimana senjata baru milik tentara Rusia itu diklaim mampu menciptakan tsunami radioaktif besar jika diaktifkan di laut dalam. Namun, pengumuman Rusia itu tetap memicu kekhawatiran di Washington terkait potensi kembalinya perlombaan senjata nuklir seperti era Perang Dingin.

Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir menimbulkan perdebatan global. Amerika Serikat merupakan penandatangan Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) sejak tahun 1996. Para analis memperingatkan bahwa jika AS benar-benar melanjutkan uji coba nuklirnya, hal itu dapat memicu ketegangan baru serta melemahkan upaya perlucutan senjata global yang selama ini dijaga oleh komunitas internasional. Langkah tersebut bisa memicu reaksi cepat dari Rusia maupun China, sekaligus melemahkan kepercayaan internasional terhadap perjanjian non-proliferasi.

Rancangan Revisi UU HAM Ancam Keberadaan Komnas HAM

Kewenangan dan independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terancam hilang. Rancangan revisi Undang-undang (UU) 39/1999 tentang HAM, pemerintah melalui Kementerian HAM dikatakan sedang mempreteli satu per satu peran krusial lembaga adhoc hak asasi tersebut. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan ada 21 pasal dalam rancangan UU HAM yang baru mengancam keberadaan Komnas HAM.

Dalam aturan yang ada saaat ini panitia seleksi calon anggota Komnas HAM ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM, sementara itu dalam draf revisi UU HAM menyebutkan panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan oleh presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan. “Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses seleksi anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Paris Principles,” kata Anis. 

Masalah lainnya, kata Anis juga terkait dengan hapusnya kewenangan Komnas HAM dalam penanganan pelanggaran HAM. Dalam revisi UU HAM tersebut kewenangan penanganan pelanggaran HAM melalui Kementerian HAM. Pemindahan kewenangan penanganan HAM dari lembaga adhoc ke otoritas pemerintah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip independensi dalam pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Demo Pecah di Brasil usai Razia Geng Narkoba Tewaskan 132 Orang

Warga Brasil ramai-ramai turun ke jalan usai polisi di Rio de Janeiro memburu orang yang dianggap anggota kartel narkoba hingga membunuh 132 jiwa. Massa berkumpul di dekat gedung pemerintahan Penha sembari membawa bendera Brasil. Beberapa bendera itu terdapat beberapa cap tangan merah. “Pembunuh! Pembunuh!” demikian teriak mereka. Salah satu warga yang ikut demo di Penha, Barbara Barbosa, mengatakan operasi itu bukan untuk menangkap orang-orang terduga kelompok kriminal. “Ini pembantaian,” kata Barbara. Ia adalah salah satu ibu korban yang anaknya tewas dalam operasi polisi. Protes serupa juga muncul dari aktivis hak asasi manusia Rute Sales. Warga juga mempertanyakan penggunaan kekuatan berlebih dan menuntut Gubernur Rio de Janeiro mengundurkan diri.

Protes tersebut muncul usai polisi Brasil menggelar operasi untuk memburu anggota kriminal dan gangster narkoba di negara tersebut. Operasi melibatkan ratusan personel, helikopter, kendaraan lapis baja, hingga drone yang dikerahkan untuk menyerbu markas gangster narkoba Komando Merah atau Comando Vermelho. Penyerbuan itu menewaskan 132 orang. Menurut kesaksian, beberapa orang dieksekusi, digantung, ditembak, atau dipenggal kepalanya. Pengacara dari perwakilan tiga keluarga yang kehilangan kerabatnya Albino Pereira, mengatakan beberapa mayat punya bekas luka bakar dan sejumlah orang yang tewas dalam kondisi terikat.


Seberapa Berbahaya Mikroplastik di Hujan? Ini Kata Kemenkes

Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan partikel plastik berukuran sangat kecil itu telah terbawa angin dan turun bersama air hujan di wilayah Jakarta. Temuan BRIN ini menunjukkan mikroplastik sudah menjadi bagian dari siklus lingkungan. Plastik yang hancur di darat atau laut bisa terangkat angin, terbawa ke atmosfer, lalu turun kembali bersama hujan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan telah memantau mikroplastik yang ditemukan tak hanya di laut atau makanan, tapi juga di air hujan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengklaim keberadaan mikroplastik di air hujan tidak berarti air hujan berbahaya langsung bagi kesehatan. 

Beberapa studi menunjukkan paparan jangka panjang dalam jumlah besar dapat berpotensi memicu peradangan jaringan tubuh. Bahan kimia seperti bisphenol A (BPA) dan phthalates yang menempel di mikroplastik juga dapat mengganggu sistem hormon, reproduksi, dan perkembangan janin. Walau demikian, Aji menyebut para ahli menegaskan hingga kini belum ada bukti ilmiah kuat bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan penyakit tertentu. 

Tensi Dagang AS-China Mereda, Harga Minyak Mentah Naik Tipis

Harga minyak mentah menguat tipis seiring dengan sikap investor yang mencerna potensi kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China, setelah Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif terhadap Beijing usai pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. Melansir Reuters pada Jumat (31/10/2025), harga minyak mentah Brent naik 8 sen atau 0,1% dan menetap di level US$65 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 9 sen atau 0,1% menjadi US$60,57 per barel. Trump sepakat menurunkan tarif impor terhadap China dari 57% menjadi 47% untuk masa satu tahun sebagai imbalan atas kesediaan Beijing melanjutkan pembelian kedelai dari AS, menjaga ekspor logam tanah jarang, serta memperketat pengawasan terhadap perdagangan ilegal fentanyl. Analis PVM Tamas Varga mengatakan bahwa pelaku pasar melihat kesepakatan tersebut lebih sebagai langkah meredakan ketegangan ketimbang perubahan struktural dalam hubungan dagang kedua negara.

Pabrik Ban Michelin PHK Ratusan Karyawan, Nike-Adidas Kabur dari Tangerang

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia belum berakhir. Terbaru Presiden Partai Buruh dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pabrik ban untuk merek Michelin di Cikarang tengah melakukan PHK secara massal. Said mengatakan kabar PHK ini didapatnya dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para buruh di pabrik itu. Kali ini, setidaknya terdapat ratusan buruh ter-PHK. Lebih lanjut, Said mengatakan penyebab utama PHK massal ini karena penurunan permintaan ban domestik maupun global. Sehingga mau tak mau pabrik ban Michelin itu mengurangi tenaga kerja.

Daya Beli Lesu, Pengusaha Batik Sragen Bertahan dengan Inovasi Motif

Lesunya daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir turut dirasakan oleh pengusaha batik tulis asal Sragen, Jawa Tengah, Wiwin Muji Lestari. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemilik butik Batik Nuri Lestari yang berlokasi di Kecamatan Masaran itu terus berinovasi dengan menciptakan berbagai motif batik baru agar usahanya tetap bertahan. Setiap pekan, Wiwin selalu menghadirkan motif batik baru supaya konsumen tidak bosan. Wiwin mengakui pasar batik saat ini sangat lesu, bahkan lebih lesu dibanding masa pandemi Covid-19. Meski demikian, Wiwin melihat adanya tren positif dari kalangan muda yang kini mulai mengenakan batik dalam berbagai kegiatan, termasuk sebagai seragam instansi. Ia menilai pasar tersebut akan menjaga eksistensi batik ke depan.

Qatar kecewa gencatan senjata Gaza dilanggar, AS turun tangan

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, pada Rabu (29/10) menyampaikan kekecewaan dan rasa frustrasi atas pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Al-Thani juga mengungkapkan bahwa Qatar segera melakukan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat untuk menangani situasi tersebut. Dia mengatakan bahwa selama proses gencatan senjata berlangsung, Qatar telah menyaksikan banyak pelanggaran, meski sebagian besar tidak dilaporkan karena dianggap tidak signifikan.

Al-Thani mengatakan insiden pada Selasa (28/10) adalah pelanggaran dari pihak Palestina, meski Hamas menyangkal melakukan serangan yang menyebabkan seorang tentara Israel tewas di kota Rafah, Gaza selatan. “Saya yakin apa yang terjadi kemarin merupakan pelanggaran,” kata Al-Thani, seraya menambahkan bahwa “kedua pihak terlibat mengakui bahwa gencatan senjata tetap harus berjalan dan mereka harus mematuhi perjanjian tersebut.”

Pernyataannya muncul setelah tentara Israel menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak, di Jalur Gaza sejak Selasa malam, melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan Zionis Israel yang kembali terjadi juga melukai 253 orang, termasuk 78 anak-anak dan 84 perempuan, tambah kementerian tersebut. Data kementerian menunjukkan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, sedikitnya 211 orang tewas dan 597 lainnya luka-luka akibat serangan Israel.

Gencatan Senjata Pepesan Kosong! Israel Menggila Bom Gaza, 109 Tewas

Irael terus menggempur Gaza seharian melalui serangan udara Rabu. Dalam update Al-Jazeera, Kamis (30/10/2025), setidaknya 109 orang tewas, termasuk 52 anak-anak. Pernyataan resmi yang diberikan Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut serangan dilakukan selama 12 jam. Selain anak-anak, dijelaskan bahwa ada 23 perempuan, empat lansia, dan tujuh penyandang disabilitas yang juga tewas karena serangan itu. Kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan, dan kebohongan yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan menutupi kejahatan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di Jalur Gaza,” ujar kantor itu merujuk Israel.

Israel pun disebut telah melakukan pelanggaran mencolok dan disengaja pada gencatan senjata Gaza. Israel dikatakan berulang kali menargetkan lingkungan pemukiman, rumah sakit, dan tempat penampungan, dalam serangan terbarunya. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan serangan itu “sangat mengecewakan”. Ia menegaskan update terbaru itu sebagai hal yang membuatnya frustrasi. Ia mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York bahwa Hamas telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan di Gaza. Qatar sendiri sedang berusaha mendesak kelompok itu untuk melucuti senjatanya.

Tolak Legalisasi Umrah Mandiri, Amphuri Siapkan Upaya Hukum ke MK

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. UU yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu diketahui melegalkan umrah mandiri, yakni perjalanan umrah yang dilakukan tanpa melalui biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar resmi di Indonesia.

Ketua Bidang Peneltian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pimpinan Pusat Amphuri Ulul Albab mengatakan, pihaknya memandang, pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2025 telah menimbulkan guncangan di sektor penyelenggaraan umrah. Menurut dia, beleid itu berpotensi menggoyang keseimbangan antara negara, pelaku usaha, dan jamaah.Lebih lanjut, ia menengarai adanya potensi ketimpangan kebijakan dari legalisasi umrah mandiri. Kalangan PPIU pun merasa diabaikan oleh negara.

Ulul menegaskan, wacana judicial review (JR) ke MK bukanlah sebentuk perlawanan terhadap negara. Ini semata-mata upaya koreksi terhadap proses legislasi yang dinilai terburu-buru dan kurang inklusif.

Mayat Bergelimpangan di Jalanan Rio de Janeiro, Imbas Penggerebekan Narkoba Brasil

Ratusan jenazah bergelimpangan di jalanan Rio de Janeiro setelah Brasil melancarkan operasi antinarkoba di kawasan tersebut. Hingga Rabu (29/10/2025), otoritas setempat mencatat sedikitnya 121 orang tewas, termasuk empat polisi, dalam serangkaian penggerebekan besar terhadap kelompok narkoba Comando Vermelho. Menurut kepolisian negara bagian Rio, operasi tersebut telah direncanakan selama lebih dari dua bulan dan dirancang untuk “mengusir para tersangka ke kawasan hutan,” tempat satuan khusus telah menunggu dalam posisi penyergapan.

Namun, organisasi bantuan hukum publik menyebut jumlah korban bisa mencapai 132 orang, melebihi catatan resmi yang disampaikan polisi. Pemandangan memilukan terjadi di kawasan Penha, tempat warga memungut puluhan jasad dari hutan di sekitar permukiman. Lebih dari 70 mayat kemudian disusun berjajar di tengah jalan utama sebagai bentuk protes. Sore harinya, konvoi sepeda motor berangkat dari Penha menuju istana gubernur untuk memprotes kekerasan polisi.  Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk keras jumlah korban tewas yang luar biasa tinggi.

Meski gelombang kritik meningkat, Gubernur Rio Claudio Castro membela tindakan aparat. Ia meyakini seluruh korban adalah anggota geng bersenjata yang menembaki polisi dari dalam hutan. Menurut pemerintah negara bagian, operasi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan untuk menargetkan Comando Vermelho atau Red Command, geng narkoba yang menguasai perdagangan obat terlarang di sejumlah favela padat di Rio. Polisi juga menyita 118 senjata api dan menahan 113 tersangka.

Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta

DPR RI dan pemerintah menyepakati emaah haji tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366 dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 87.409.366. BPIH terdiri dari Bipih yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari tabungan jemaah haji.

Adapun nilai BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jemaah turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelum mencapai kesepakatan ini, pemerintah dan DPR telah membahas besaran BPIH, Bipih, syarikah, biaya pesawat jemaah, hingga komponen pengadaan dalam penyelenggaraan haji 2026. Pada musim haji tahun 2026, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 untuk haji khusus. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah di mana calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000.

Prabowo Akan Tambah Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Presiden RI Prabowo Subianto merencanakan untuk menambah pusat-pusat rehabilitasi untuk pengguna narkoba di berbagai daerah Indonesia. Dengan demikian, daerah-daerah yang belum punya fasilitas rehabilitasi ke depannya memiliki tempat untuk merawat dan mengobati para pengguna narkoba. Hal itu seiring pernyataan petinggi Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya yang mendukung penguatan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, ketimbang hukuman pidana.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendorong penguatan upaya rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kmbali di tengah masyarakat. Listyo mengatakan saat ini tidak semua kabupaten dan kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung para korban pecandu narkoba.

Guna memperkuat upaya rehabilitasi, menurut Kapolri, dibutuhkan kerja sama seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder), terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), BNN, dan pemerintah daerah untuk terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai. Dia menilai, kehadiran lembaga rehabilitasi yang memadai dengan metode penanganan yang tepat sangat penting untuk menuntaskan proses pemulihan pecandu narkoba agar korban tidak kembali menjadi pecandu.

Kata Gojek, Grab, Maxim soal Wacana Prabowo Terbitkan Perpres Ojol Akhir Tahun

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden atau Perpres untuk mengatur transportasi online. Regulasi ini bertujuan memberikan landasan hukum dan perlindungan bagi para pengemudi ojek online atau ojol. Perusahaan transportasi online seperti GoTo, Grab, dan Maxim menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menyusun regulasi tersebut.

Mereka siap berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan untuk memastikan aturan yang dihasilkan bersifat seimbang dan efektif. Perusahaan berharap regulasi ini akan mempertahankan status pengemudi sebagai mitra untuk menjaga fleksibilitas kerja. Grab secara khusus menyoroti perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengurangi jumlah mitra aktif secara drastis, merujuk pada contoh di negara lain.

DPR: Kerja Wartawan Dijamin UU Pers, Bukan Suatu Bentuk Imunitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. DPR juga menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo saat membacakan keterangan resmi DPR dalam gugatan UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyampaikan Pasal 8 UU Pers tidak dimaksudkan sebagai bentuk imunitas hukum bagi wartawan, melainkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Rudianto, prinsip dasar negara hukum tetap berlaku bagi semua warga negara, termasuk wartawan.

Rudianto menjelaskan perlindungan bagi wartawan sudah diatur secara sistematis dalam sejumlah pasal lain di UU Pers, seperti Pasal 3, 4, 5, 15, dan 18 ayat (1) yang melarang penghalangan kerja jurnalistik serta menjamin fungsi, hak, dan kewajiban pers. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari Pasal 8, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme Dewan Pers yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Lebih lanjut, Rudianto mengatakan peran besar pers dalam demokrasi harus diiringi dengan tanggung jawab dan profesionalisme, terutama di tengah era disrupsi informasi.

Prabowo Izinkan Pemda Pinjam ke Pemerintah Pusat, Ekonom Ingatkan Risiko Utang

Pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang membuka peluang pinjaman dari APBN bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan program strategis pemerintah.

Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan menetapkan batasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan ini. Hal tersebut untuk mencegah pemerintah daerah menambah utang secara berlebihan. Pinjaman disyaratkan hanya untuk pembiayaan aset dan sektor produktif yang meningkatkan layanan publik serta memberikan efek pengganda ekonomi. Dana tersebut dilarang digunakan untuk belanja rutin atau sekadar manajemen kas.

The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps, Belum Buka Arah Kebijakan Desember

Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan ketidakpastian mengenai kebijakan suku bunga acuan pada bulan Desember akibat adanya perbedaan pandangan di internal komite. Keputusan selanjutnya akan sangat bergantung pada data-data ekonomi yang masuk.

Menurut Powell, tingkat inflasi sebenarnya tidak terlalu jauh dari target 2% dan kenaikannya dipengaruhi oleh kebijakan tarif pemerintah. Tanpa tarif, inflasi inti PCE diperkirakan bisa berada di level yang lebih tinggi. Di antara para pembuat kebijakan, terdapat pandangan yang semakin kuat untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi dampak dari dua pemangkasan suku bunga sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan pemangkasan dalam waktu dekat.

DPR dan Kementerian Haji Tetapkan Biaya Haji 2026 Menjadi Rp87 Juta

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 sebesar Rp87.409.365,45 per orang. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp89,4 juta per calon jamaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa penurunan biaya tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan haji. Pembahasan yang berlangsung cepat dan bertanggung jawab ini berhasil menetapkan angka yang dianggap realistis.

Penurunan biaya ini merupakan hasil pembahasan intensif antara DPR, pemerintah, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPIH 2026 terdiri dari dua komponen yaitu biaya yang dibayar langsung oleh jamaah (Bipih) sebesar Rp54.193.806,58 atau 62 persen dari total biaya, dan biaya dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp33.215.558,87 atau 38 persen. Dengan komposisi ini, BPKH tetap mencatat surplus keuangan sekitar Rp149 miliar.

Kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 orang, yang terdiri dari 203.320 calon haji reguler (92 persen) dan 17.680 calon haji khusus (8 persen). Pembagian kuota dilakukan berdasarkan proporsi daftar tunggu jamaah di setiap provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BNPB tambah pesawat OMC percepat penanganan banjir di Semarang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu armada pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mempercepat penanganan banjir yang masih melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah sekitarnya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sebelumnya BNPB telah mengoperasikan satu pesawat Cessna Caravan PK-SNM untuk mengurai awan agar tidak menurunkan hujan di wilayah terdampak banjir maupun di daerah hulu sungai.

Armada kedua tersebut akan ditempatkan di Lanud Adi Soemarmo, Solo, sebagai posko OMC wilayah selatan Jawa Tengah. Dengan demikian, operasi dapat menjangkau area lebih luas dan efektif mengendalikan curah hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah banjir.

BNPB berharap dengan penambahan armada udara, upaya percepatan penanganan banjir dan mitigasi ke depan bisa lebih optimal. Menurut Abdul, tim petugas BNPB melaporkan setidaknya sampai Rabu (29/10) sore banjir masih menggenangi sejumlah titik di Jalan Kaligawe Raya hingga wilayah Genuk, dengan ketinggian air mencapai 90 centimeter. BNPB mengkonfirmasi sebanyak 22.669 jiwa terdampak, 39 orang mengungsi, dan tiga warga meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Purbaya Jelaskan Pemda Boleh Ngutang APBN: Akhir Tahun Kadang Kurang Uang

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah daerah (pemda) kerap kekurangan uang pada akhir tahun, maka utang ke APBN solusinya. Purbaya menegaskan, pinjaman itu semata-mata untuk menutup kekurangan uang dalam jangka pendek. Namun, skema peminjaman dari APBN ini masih akan dibahas oleh Purbaya.

Kemenkeu membuka kesempatan bagi pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menghitung batas maksimal pinjaman yang akan diberikan ke pemda, BUMN, maupun BUMD. Meski begitu, dia tidak membeberkan lebih lanjut faktor yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam memberikan pinjaman ke pemda, BUMN, dan BUMD.

Pemerintah Butuh 6.000 Guru Berstatus ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat

Sekitar 3.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dipekerjakan di 166 Sekolah Rakyat (SR) yang sudah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menyebut masih membutuhkan 3.000 guru lagi untuk ditempatkan di SR. Sehingga total terdapat kebutuhan 6.000 guru untuk Sekolah Rakyat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menerangkan, pemerintah memprioritaskan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK untuk mengajar di SR. Namun karena mengusung konsep boarding atau asrama, guru PPPK dan ASN di sekolah umum tidak bisa langsung ditarik untuk menjadi pengajar di SR.

Menurut Rini, para guru berstatus ASN dan PPPK tetap harus menjalani tes terlebih dulu sebelum ditempatkan di SR. “Presiden menekankan betul kualitas guru. Sekolah Rakyat ini bukan sekolah biasa, karena ada pengasuhan, para guru mengasuh itu bukan hanya sekadar belajar, tapi juga membangun empati, keberanian, kepercayaan diri, dan itu 24 jam mereka lakukan. Jadi mempunyai kompetensi khusus,” ucapnya. Kendati demikian, Rini mengatakan, guru SR tidak hanya akan diambil dari mereka yang berstatus ASN dan PPPK. “Nanti para guru yang sudah lulus PPG (pendidikan profesi guru) bisa ikut serta untuk mengikuti tes Sekolah Rakyat,” ujarnya.

26 WNI Kabur dari Pusat Scam Myanmar ke Thailand Diduga Langgar Imigrasi

Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman mengatakan saat ini ada 30 warga negara Indonesia (WNI) yang kabur ke Thailand usai markas scam online di Myanmar digerebek. Rachmat mengatakan 26 WNI di antaranya saat ini tengah diproses lantaran melanggar keimigrasiian. KBRI Bangkok menyatakan 26 WNI tersebut bukan merupakan korban. Sebab mereka terbukti melanggar keimigrasian. “(Sedangkan) satu (WNI) sedang diproses screening dan tiga (WNI) baru tiba semalam, dan akan diproses screening,” ujar Rachmat. Saat ini KBRI Bangkok masih memantau hasil screening dari keempat WNI tersebut. Jika mereka dinyatakan korban, maka proses pemulangan akan segera dilakukan.

Sebelumnya, dalam keterangan persnya, KBRI Yangon menyatakan sedang memantau 20 warga negara Indonesia (WNI) yang melarikan diri lokasi scam KK Park. Mereka disebut telah berada di Thailand. KBRI menyebut ada sekitar 75 WNI yang melarikan diri dari kompleks tersebut pada Rabu (22/10). KBRI Yangon mengatakan kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, pelarian massal terjadi setelah militer Myanmar melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

KBRI Yangon menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei. Data identitas dan kondisi mereka saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.


Perang Baru Trump Menggila, Jet Bomber B-1B AS Teror Langit Venezuela

Sepasang jet pengembom B-1B milik Amerika Serikat terdeteksi terbang di atas perairan Laut Karibia, lepas pantai Venezuela, pada Senin (27/10). Penerbangan pesawat pembom supersonik jarak jauh ini berlangsung di tengah ketegangan antara AS dan Venezuela makin meningkat, terutama sejak operasi militer sepihak Amerika di kawasan tersebut dengan dalih memberantas kartel dan penyelundupan narkoba. Sementara itu, Caracas menuding operasi militer itu hanya dalih karena tujuan akhir Washington adalah menggulingkan rezim Presiden Nicolas Maduro.

Amerika Serikat juga telah memerintahkan pengerahan kelompok kapal induk USS Gerald R. Ford ke wilayah Amerika Latin, menempatkan 10 jet siluman F-35 di Puerto Rico, dan saat ini memiliki tujuh kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di Karibia. Presiden Donald Trump kekeh menegaskan semua operasi militer sepihak AS ini dilakukan sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai upaya pemberantasan narkotika. Sejak awal September, pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap sedikitnya 10 kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Laut Karibia. Insiden ini menewaskan setidaknya 43 orang.

Namun hingga kini, Washington belum mempublikasikan bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi target serangan tersebut benar-benar digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Operasi militer dan peningkatan kehadiran pasukan AS di kawasan itu telah memicu ketegangan regional, dengan Venezuela, di mana Caracas menuduh AS berupaya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. 

Netanyahu Hancurkan Gencatan Gaza, AS Dinilai Tutup Mata

Gencatan senjata di Gaza kembali runtuh setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat. Serangan yang diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk warga sipil dan satu anak, menurut pejabat kesehatan Gaza. Langkah Israel ini menjadi pukulan telak bagi kesepakatan gencatan senjata yang digagas Presiden AS Donald Trump, dan memicu pertanyaan soal keseriusan Washington menegakkan perdamaian di Timur Tengah.

Menurut laporan Associated Press, Israel telah memberitahu pemerintahan Trump sebelum serangan dilakukan. Namun, alih-alih mengutuk aksi tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru menyebutnya sebagai “pertempuran kecil di sana-sini” dan menegaskan bahwa “gencatan senjata masih berlaku.” Serangan terbaru Israel menghantam sejumlah titik di Kota Gaza, termasuk halaman Rumah Sakit al-Shifa dan kompleks apartemen, serta kawasan Khan Younis dan Deir al-Balah. Israel berdalih serangan dilakukan setelah tentaranya ditembaki pejuang Hamas di Gaza selatan, klaim yang kemudian dibantah kelompok tersebut.

Sementara tekanan terhadap Israel meningkat dari negara-negara Barat. Uni Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia dikabarkan mempertimbangkan sanksi atau pengakuan resmi terhadap negara Palestina jika kekerasan tak dihentikan. “Israel kini berupaya menciptakan narasi bahwa Hamas yang melanggar gencatan senjata,” kata Munayyer. “Pertanyaannya: apakah komunitas internasional akan kembali mempercayainya?” Serangan terbaru ini menandai meningkatnya ketegangan di tengah gencatan senjata rapuh yang ditengahi AS.


Menpan RB Segera Bertemu Purbaya Bahas Kenaikan Gaji PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini akan bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Rini mengungkapkan aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 lalu. Menurut Rini, ada peluang gaji ASN naik. Namun, hal itu harus dibahas terlebih dahulu.

Menteri Keuangan, Purbaya membuka peluang kenaikan gaji ASN tahun depan. Namun, besarannya masih dalam pembahasan. Terakhir, kenaikan gaji PNS terjadi pada 2024 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sebesar 8 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

Baru 690 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan baru ada 690 dari 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis yang sudah mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, lulus inspeksi kesehatan lingkungan, dan sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh SPPG ditargetkan mempunyai SLHS dalam waktu sebulan. Kementerian Kesehatan saat ini telah meminta dinas kesehatan untuk mempercepat proses penerbitan SLHS. Proses penerbitan SHLS mengacu pada Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK Kemenkes tentang higiene sanitasi.

PP 38 Tahun 2025: Terobosan Pembiayaan Daerah

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 oleh pemerintah pusat. Aturan baru ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Menurut Misbakhun, PP 38 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum dan merupakan terobosan penting dalam menyediakan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan adanya aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung.

Meskipun demikian, Misbakhun menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini. Dia menambahkan bahwa Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence), serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

DPR Minta KPK Tak Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Whoosh

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan salah satunya oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. Ia menilai, penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung akuntabel dan transparan. Abdullah berharap, penyelidikan dapat berjalan profesional dan independen agar hasilnya mampu mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Abdullah, proyek kereta cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan menimbulkan beban akibat penyimpangan anggaran.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, pengusutan dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tepat. Menurut dia, KPK memiliki dasar hukum untuk memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Zaenur menyoroti dua hal utama yang perlu diselisik KPK. Pertama, kebijakan pemerintah dalam memilih China sebagai mitra proyek setelah menjajaki kerja sama dengan Jepang. Penyidik, lanjutnya, perlu memastikan apakah proses pengambilan keputusan itu sesuai asas umum pemerintahan yang baik atau justru mengandung penyimpangan seperti suap, gratifikasi, ataupun benturan kepentingan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, pun menilai langkah penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung penting dilakukan. Namun, ia menyayangkan pengawasan dan penerapan prinsip transparansi baru dilakukan setelah proyek selesai dan muncul dugaan penyimpangan.

Diatur UU, Pemda Wajib Dukung Program Strategis Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Tito di hadapan para sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (26/10/2025).

Menurut Tito, PSN merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang wajib didukung oleh kepala daerah. Beberapa program tersebut, di antaranya Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Cek Kesehatan Gratis.

Mantan kepala Polri itu menjelaskan, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah berkewajiban melaksanakan PSN. Pasal 68 mengatur kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN bakal dikenai sanksi. Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali berturut-turut. Jika tidak juga dijalankan, kata Tito, kepala daerah bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Apabila setelah masa pemberhentian sementara kepala daerah tetap tidak melaksanakan program tersebut, pemberhentian permanen dapat dilakukan. “Tidak perlu menunggu DPRD. Mekanismenya bisa langsung berjalan melalui Kemendagri,” kata Tito.

Search