Rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah kembali diusulkan oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengefisienkan perekonomian, menjaga stabilitas, serta meningkatkan kredibilitas mata uang. Wacana ini telah disiapkan sejak lama dan pernah diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Bank Indonesia juga menyatakan telah merampungkan persiapan teknis terkait desain dan tahapan implementasinya. Pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa dan sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional yang stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan mempertimbangkan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Wacana redenominasi rupiah kembali mengemuka di Indonesia. Sementara ‎rupiah masih menjadi alat pembayaran sehari-hari di Indonesia, banyak pihak menilai nominal rupiah yang penuh dengan angka nol bukan hanya soal estetika, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan simbolik. Redenominasi secara umum berarti penyederhanaan nilai nominal uang dengan cara memangkas angka nol pada nominal kurs atau pecahan mata uang suatu negara. Dengan redenominasi, misalnya angka Rp 1.000 bisa “dikonversi” menjadi Rp 1 atau diubah skala sesuai keputusan. Di Indonesia, hal ini sudah menjadi wacana lama sejak ‎Bank Indonesia (BI) di era ‎Darmin Nasution mengusulkannya pada tahun 2010. Sederhananya, redenominasi bukan soal mengubah nilai riil (daya beli) mata uang atau melakukan devaluasi secara langsung, tetapi mengubah skala nominal agar lebih “ramah” dari sisi kalkulasi, administrasi, psikologis, dan persepsi publik.

Kementerian Keuangan berencana mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan nilai mata uang, contohnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Usulan ini bertujuan untuk mencapai efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan ekonomi nasional, dan menstabilkan nilai rupiah.

Selain itu, redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas mata uang. Bank Indonesia telah menyiapkan rencana redenominasi sejak lama, namun implementasinya masih menunggu momentum yang tepat. Pelaksanaannya mempertimbangkan tiga faktor, yakni kondisi makroekonomi, stabilitas moneter dan keuangan, serta situasi sosial-politik yang kondusif.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memasukkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah ke dalam agenda strategis pemerintah. Rencana itu akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan selesai pada 2027. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Secara sederhana, redenominasi merupakan penyederhanaan nominal rupiah dengan menghapus beberapa angka nol tanpa mengubah nilai riil uang.

Sebagai contoh, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1, tetapi harga barang dan jasa tidak ikut berubah. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan redenominasi membawa manfaat dari sisi reputasi dan kepraktisan. Meski begitu, ia menilai kebijakan ini membutuhkan biaya besar, terutama untuk pencetakan uang baru dan sosialisasi publik. Secara teori, redenominasi tidak berpengaruh terhadap inflasi karena tidak mengubah daya beli masyarakat. Namun, efek psikologis dan pembulatan harga ke atas bisa memicu kenaikan harga sementara.

Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), yang targetnya akan rampung pada 2027. Langkah redenominasi rupiah dinilai belum tepat dilakukan saat ini. Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, di tengah tekanan global, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya risiko fiskal. Pemerintah, kata Syafruddin, seharusnya fokus memperkuat kebijakan ekonomi makro ketimbang menghabiskan energi politik dan fiskal untuk mengganti tampilan angka pada mata uang. “Redenominasi bukanlah solusi bagi permasalahan riil ekonomi Indonesia. Ia tidak memperbaiki defisit transaksi berjalan, tidak memperbesar pangsa ekspor, dan tidak menambah daya saing industri nasional,” ujarnya Syafruddin menjelaskan, jika tujuan pemerintah adalah memperkuat rupiah dan membangun kepercayaan pasar, maka cara terbaik ialah menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan produktivitas, serta memastikan iklim investasi tetap kondusif. Menurutnya, kebutuhan mendesak Indonesia saat ini bukan menghapus tiga nol di uang rupiah, melainkan meningkatkan produktivitas nasional melalui reformasi pendidikan, perluasan akses logistik, penguatan industri berbasis nilai tambah, serta integrasi rantai pasok global.