dicetak pada tanggal: 06 Februari 2026 8:47 PM

Danantara Bakal Rampingkan BUMN

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026, sebagaimana pembahasan yang dilakukan bersama Komisi VI DPR RI. Rosan mengungkapkan membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyesuaian jumlah BUMN. Selain itu, Rosan juga membahas apa saja program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi sepanjang 2026.

Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menyampaikan pada 2025, Danantara sudah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat suatu aset yang melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Setelah itu, barulah masuk ke fase konsolidasi bisnis melalui merger BUMN. Adapun BUMN yang akan dilebur merupakan BUMN-BUMN yang dinilai tidak efektif. Baik tidak efektif karena ukurannya yang terlalu kecil atau merugi. Meskipun demikian, Dony juga menegaskan bahwa Danantara tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan BUMN apabila potensi industrinya besar dan belum ada BUMN-nya.

Ekonomi Tumbuh 5,11%, Purbaya Bilang Masih Lumayan

BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pasca-pandemi COVID-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 2024 yang sebesar 5,03%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara merespons capaian tersebut. Menurut Purbaya pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi sejak lima tahun terakhir. Pada rentang tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4% hingga 5%. Purbaya menambahkan capaian ini menjadi awal yang baik untuk perbaikan ekonomi ke depan. Purbaya juga akan menyambangi kementerian/lembaga untuk mendorong belanja lebih tepat sasaran. “Kami akan juga aktifkan, lebih aktifkan lagi proses sidang di debottlenecking, satgas debottlenecking itu, supaya seluruh kendala bisnis bisa dihilangkan dari perekonomian kita secepat mungkin,” jelas Purbaya.

Bos BI Respons soal Moody’s Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat suara usai Moody’s memangkas outlook peringkat kredit RI pada Kamis (5/2). Moody’s mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif. Menurut Perry, penyesuaian outlook itu tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid. Namun, revisi outlook itu dipengaruhi oleh pandangan lembaga pemeringkat internasional itu akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Kinerja solid itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen kuartal IV 2025, sehingga laju secara keseluruhan 5,1 persen tahun lalu. Inflasi juga masih terjaga sebesar 2,9 persen dan berada di kisaran sasaran. Selain itu, BI juga akan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid. Bank sentral memperkirakan laju ekonomi meningkat di kisaran 4,9-5,7 persen pada 2026, dan diprakirakan akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,9 persen, serta inflasi yang akan tetap terkendali.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid. Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatat surplus sebesar US$2,51 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar US$156,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kemudian, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

KPK dorong DJP dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu serius benahi sistem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serius membenahi sistem setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada dua ditjen tersebut. Khusus Ditjen Bea Cukai, Budi memandang masih ada celah untuk tindak pidana korupsi ketika sistem teknologi informasi sudah mendukung dengan baik.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Untuk kasus terkait Ditjen Pajak, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (MUL) dan pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD) sebagai dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.

Sementara itu, untuk kasus terkait Bea Cukai, KPK menetapkan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL) sebagai tiga dari enam tersangka.

PM Australia Albanese Tiba di Istana Temui Prabowo

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/2). Albanese tiba menjelang Pukul 09.00 WIB. Kedatangannya disambut langsung Prabowo. Turut mendampingi Prabowo di kegiatan ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Albanese yang akrab disapa Albo itu melakukan perjalanan ke Indonesia pada 5-7 Februari ini. Ia dijadwalkan meneken Traktat Australia-Indonesia mengenai Keamanan Bersama. Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan traktat ini mencerminkan persahabatan, kemitraan, dan kepercayaan mendalam antara Australia dan Indonesia. “Traktat baru ini merupakan momen penting dalam hubungan Australia-Indonesia,” kata Albanese dalam pernyataannya. “Hal ini melambangkan kerja sama keamanan dan pertahanan kita yang semakin besar dan menunjukkan bahwa hubungan kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” lanjutnya.


Menkum: RUU Disinformasi masih kajian, tak usik kebebasan berekspresi

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing saat ini masih sebatas kajian dan pemerintah masih menyusun naskah akademik terkait rancangan beleid tersebut. Supratman, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/2), kemudian meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, karena ketentuan itu nantinya tidak akan mengusik kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang keduanya dijamin konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang.

Supratman melanjutkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing bukan produk hukum yang baru, karena saat ini banyak negara telah menerbitkan aturan tersebut untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman berita bohong, disinformasi, misinformasi, dan juga ancaman konten-konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) seperti deepfake. Tidak hanya Amerika Serikat dan Singapura, menurut Supratman, undang-undang untuk menangkal disinformasi juga ada di negara-negara Eropa seperti Jerman, dan ada pula di Inggris.

Terkait ancaman disinformasi semacam apa yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengkaji pembentukan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Supratman menjawab: “Sekarang perkembangan geopolitik luar biasa, kita gak tahu nih, begitu cepatnya dinamika perkembangan geopolitik yang kita saksikan bersama. Nah, karena itu, (RUU untuk menangkal disinformasi, red.) penting buat semua negara, bukan cuma kita (Indonesia, red.),” ujar Supratman menjawab pertanyaan wartawan.

OTT KPK di Depok: Wakil Ketua PN Ditangkap, Uang Ratusan Juta Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan seorang oknum hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penangkapan tersebut. Fitroh menyebutkan bahwa pihak yang diamankan berasal dari unsur aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang terjaring OTT tersebut adalah Bambang Setyawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Depok. Suasana di kantor PN Depok terpantau sepi pasca-operasi tersebut, dengan pengamanan ketat dari petugas jaga.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Nominal uang yang ditemukan dalam operasi ini disebut mencapai ratusan juta dalam mata uang rupiah. Dugaan sementara, penangkapan ini berkaitan dengan praktik suap untuk memuluskan pengurusan perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Depok.

Perjanjian Nuklir AS-Rusia Bubar, Trump Tiba-Tiba Bilang Begini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis (5/2/2026) menyerukan pembentukan perjanjian nuklir baru setelah kesepakatan terakhir dengan Rusia resmi berakhir. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran global akan munculnya perlombaan senjata baru karena hilangnya batasan hukum pada dua kekuatan nuklir terbesar dunia tersebut. Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap pakta New START yang sebelumnya ditandatangani oleh Barack Obama dan diperpanjang oleh Joe Biden. Ia mengeklaim bahwa perjanjian lama tersebut merupakan hasil negosiasi yang lemah dan tidak lagi dipatuhi oleh pihak lawan.

Kandasnya perjanjian ini memicu peringatan serius dari para pakar kontrol senjata internasional. Mereka mendesak agar kedua negara tetap menahan diri guna menghindari ketidakstabilan keamanan yang dapat mengancam perdamaian dunia. Di sisi lain, NATO mengecam sikap Rusia yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengelola aset nuklirnya. Aliansi militer pimpinan AS ini menyatakan akan bersiap mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga pertahanan mereka.

Terkait desakan AS agar China ikut masuk ke dalam perjanjian baru, Beijing secara tegas menyatakan penolakannya. China berdalih bahwa kekuatan nuklir mereka tidak berada dalam level yang sama dengan AS maupun Rusia sehingga tidak relevan untuk ikut dalam pembicaraan pelucutan senjata saat ini. Kritik juga datang dari pengamat domestik yang menilai pemerintahan Trump belum melakukan langkah konkret untuk membujuk China ke meja perundingan sejak kembali ke Gedung Putih.


Bawaslu Matangkan Desain Pengawasan Pemilu

Bawaslu tengah menyempurnakan rancangan kelembagaan pengawasan pemilu sebagai dasar untuk memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu di masa depan. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan “Secara historis dan kontekstual, keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bawaslu diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan berintegritas dan bermartabat.” Beliau juga menyoroti hambatan penanganan praktik politik uang di tengah keterbatasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya George Towar Ikbal Tawakkal berpendapat penguatan Bawaslu perlu diarahkan pada model pengawasan yang lebih kolaboratif dan dekat dengan lapangan. Menurutnya, keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, serta beban kerja yang tidak seimbang membuat pengawasan sulit optimal jika hanya mengandalkan struktur formal.

Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah mengusulkan penguatan mandat pengawasan berbasis digital, termasuk kerja intelijen pemilu dan siber. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan unit permanen di Bawaslu yang memiliki mandat hukum untuk melakukan penurunan (take down) konten hoaks serta pelacakan praktik politik uang melalui dompet digital

Penggunaan “Buzzer” Hingga “Influencer” dalam Kampanye Politik Belum Diatur

Pemanfaatan media sosial oleh partai politik mendorong politisi untuk merekrut pendengung (buzzer) hingga pemengaruh (influencer). Namun dalam implementasinya, belum ada dasar aturan meski terdapat celah aliran dana.

Penggunaan buzzer dan influencer menurut Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos, sah-sah saja. Selama si pemengaruh mendeklarasikan dirinya jika memperoleh bayaran atas dukungannya. Hal ini membuat kontestasi menjadi lebih adil.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden Sekar Arum pun menyatakan agar kampanye politik yang memanfaatkan platform digital harus diatur secara jelas dan transparan perihal edaran konten. Kampanye politik melalui platform digital pun harus diberi label dibandingkan konten umum lainnya. Beliau pun juga menyoroti adanya risiko penyalahgunaan akal imitasi (AI) yang menyebarkan disinformasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama, penggunaan pendengung dan pemengaruh juga penting namun yang perlu diatur adalah rambu-rambunya dan itu perlu dibahas dalam UU Pemilu ke depan. Selanjutnya, beliau juga menegaskan apabila terdapat pembayaran kepada tenaga profesional seharusnya tercatat dalam laporan dana kampanye.

Negosiasi Akhiri Perang, Ukraina dan Rusia Sepakat Tukar 314 Tahanan

Ukraina dan Rusia sepakat melakukan pertukaran lebih dari 300 tahanan usai pembicaraan yang disebut “produktif” di Abu Dhabi. Meski demikian, mediator Amerika Serikat (AS) mengakui masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan lebih luas demi mengakhiri perang. Di tengah berlangsungnya pembicaraan tersebut, sebagian besar Ibu Kota Ukraina, Kyiv, masih mengalami pemadaman pemanas di tengah suhu di bawah nol derajat. Kondisi ini terjadi setelah serangan Rusia berturut-turut melumpuhkan pasokan energi ke ratusan blok apartemen di kota tersebut.

“Hari ini, delegasi dari Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia sepakat untuk menukar 314 tahanan, pertukaran pertama dalam lima bulan,” kata utusan AS Steve Witkoff. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengonfirmasi pertukaran tersebut dengan menyebut masing-masing pihak menukar 157 tahanan. Namun, belum ada pembaruan terkait isu wilayah yang menjadi perdebatan utama.

Dalam pernyataan resmi Rabu (4/2) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut setidaknya 55 ribu tentara Ukraina telah tewas sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Angka tersebut lebih rendah dibanding banyak perkiraan independen. Sementara itu, Rusia belum mempublikasikan jumlah korban dari pihak militernya. Penelusuran berita duka dan pengumuman keluarga yang dilakukan BBC bersama media independen Mediazona menemukan lebih dari 160 ribu tentara Rusia yang tewas dalam konflik tersebut.

Anggota DPR: Infrastruktur Pemilu Harus Diamankan Seperti Perbankan

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan bahwa infrastruktur sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus diamankan sangat ketat seperti sistem perbankan.

“Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” kata Romy di Jakarta, Kamis.

Beliau menilai ancaman terhadap pemilu saat ini bersifat sistem, mulai dari manipulasi data, serangan siber, hingga penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemilu harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara daripada sekedar prosedur elektoral.

Visi jangka panjang adalah menerapkan e-voting, sementara saat ini e-counting masih menjadi jalan tengah yang paling rasional dan konstitusional. Reformasi pemilu harus didukung oleh teknologi dan SDM yang matang secara mental dan moral.

Tragedi Siswa SD di Ngada, MUI Desak Perbaikan Bantuan Pendidikan

Kabar duka datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS dilaporkan wafat dalam peristiwa akhiri hidup yang diduga berkaitan dengan kesulitan membeli buku dan pena. Peristiwa ini memantik keprihatinan luas dan seruan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak serta bantuan pendidikan. Majelis Ulama Indonesia meminta penanganan lintas kementerian agar kasus serupa tak terulang.

Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Siti Ma’rifah, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Putri Wakil Presiden ke-13 RI itu menilai peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat.

Siti Ma’rifah menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak: kementerian sosial, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan dasar dan menengah, serta agama. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta melakukan pendataan akurat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang berdampak pada akses pendidikan dasar. Menurutnya, faktor ekonomi, kesehatan mental, serta penguatan pendidikan agama di keluarga menjadi aspek yang perlu ditangani bersama.

10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di RI, Nomor 1 Papua

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,35 juta orang pengangguran di Indonesia hingga November 2025. Dari jumlah ini persentase tertinggi ada di Papua sebesar 7,08 persen. Dari data yang dirilis BPS pada Kamis (5/2), pengangguran laki-laki sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dibanding pengangguran perempuan yang sebesar 4,71 persen.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, pengangguran perkotaan sebesar 5,65 persen, lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan sebesar 3,31 persen. Lalu, dari kelompok umur, usia muda (15-24 tahun) merupakan pengangguran tertinggi, yaitu mencapai 16,26 persen. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 8,45 persen, tertinggi dibandingkan tamatan pada jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, paling rendah berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,29 persen.

Berikut 10 Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi:

1.Papua 7,08 persen
2. Jawa Barat 6,66 persen
3. Banten 6,63 persen
4. Papua Barat Daya 6,56 persen
5. Kepulauan Riau 6,35 persen

6. DKI Jakarta 6,31 persen
7. Maluku 6,11 persen
8. Sulawesi Utara 5,78 persen
9. Aceh 5,60 persen
10. Sumatra Barat 5,52 persen.

Juda Agung Resmi Jadi Wakil Purbaya di Kemenkeu

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang baru, Kamis (5/2). Juda dipilih untuk mengisi bangku yang ditinggalkan Thomas Djiwandono sebelumnya. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang kemudian kata-katanya diikuti mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Juda Agung bisa lebih baik dalam memastikan sinkronisasi fiskal dan moneter. Juda Agung mengundurkan diri dari kursi Deputi Gubernur BI, pada Januari 2026. Kini bangku Juda di BI sudah lebih dulu resmi dihuni mantan Wamenkeu Thomas.

Airlangga Sebut Dua Kemungkinan Skema Demutualisasi BEI, Salah Satunya IPO

Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa demutualisasi BEI dapat dilakukan lewat penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) serta private placement dengan target penyelesaian pada kuartal pertama. Langkah ini bertujuan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan bursa, memperluas kepemilikan termasuk bagi negara, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pasar modal.

Pemerintah juga mendorong peningkatan free float menjadi 15 %. Selain itu juga mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi, melibatkan regulator, self‑regulatory organization (SRO), dan pemangku kepentingan lain untuk memperdalam likuiditas dan mengurangi konflik kepentingan.

OJK Bakal Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal

OJK bersama Self‑Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal. Berdasarkan hasil diskusi dengan Menko Airlangga Hartarto akan segera dibentuk pada PTIJK 2026 di Jakarta.

OJK akan melaksanakan delapan rencana aksi, termasuk kebijakan free float minimum 15 %, transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penegakan regulasi yang lebih tegas, tata kelola emiten, pendalaman pasar, serta kolaborasi dengan stakeholder, untuk mewujudkan pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan. OJK, BEI, KSEI, KPEI, serta pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya telah menegaskan komitmen mendukung reformasi integritas pasar modal, mengingat dinamika pasar terbaru menjadi momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas dan integritas di samping pertumbuhan yang tinggi.

Sawit Didefinisikan sebagai Pohon di KBBI, Apa Risikonya?

Redefinisi sawit dari tanaman menjadi pohon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerap dikait-kaitkan dengan obsesi Presiden Prabowo Subianto terhadap makhluk hidup bernama latin Elaeis guineensis ini. Dosen dan Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hero Marhaento, heran dengan perubahan definisi sawit menjadi pohon. Padahal perbedaan pohon dan bukan pohon dapat dibedakan secara sederhana, dilihat dari ciri utamanya yang berkayu, baik dari batang utama maupun ranting.

Jika perubahan definisi ini ingin melegitimasi persoalan deforestasi, Hero menilai hal itu dari sudut pandang lain. Definisi deforestasi tidak bisa diubah sepihak oleh satu negara karena menjadi isu internasional dengan standar yang disepakati bersama. Redefinisi sawit yang tak berpijak pada landasan ilmiah yang kuat akan berujung pada berbagai kebijakan yang berpengaruh kepada aspek lingkungan. Jika sawit dianggap pohon, maka logika berikutnya adalah menganggapnya setara dengan vegetasi hutan dan perluasan kebun sawit dapat diartikan sebagai penambahan jumlah pepohonan. Narasi itu bisa merembet lebih jauh kepada klaim sebagai upaya rehabilitasi lahan hingga peningkatan luas perkebunan sawit dapat dipresentasikan sebagai keberhasilan menahan laju deforestasi.

Idealnya, setiap istilah yang masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melibatkan ahli di bidang terkait. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir, KBBI sudah menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi. Dalam perjalanan Kongres Bahasa Indonesia, Badan Bahasa melibatkan para pakar di bidang ilmunya dalam menentukan penulisan istilah yang benar. Tapi, sejak korpus digunakan sebagai kriteria penentuan entri kamus berdasarkan frekuensi penggunaan kata, peran pakar mulai terpinggirkan. Hal ini terlihat dari berkurangnya keterlibatan mereka dalam merumuskan definisi dalam kamus.

BPIP Susun Buku Teks Pancasila untuk Perguruan Tinggi

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, pada tahun ini pihaknya berencana menyusun buku teks pembelajaran Pancasila tersebut dengan melibatkan partisipasi dari berbagai perguruan tinggi. Yudian menyebut penyusunan buku teks pembelajaran tersebut tidak hanya melibatkan akademisi dari bidang sejarah, tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu lain agar Pancasila dipahami secara utuh dan kontekstual.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan pemahaman sejarah Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah nasional dan tantangan zaman. Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS Fitria Rahmawati menyatakan, UNS mendukung penuh rencana penyusunan buku teks Pancasila. Ia menilai selama ini pengajaran Pancasila yang menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi masih bergantung pada kisi-kisi dan rencana pembelajaran semester masing-masing dosen.

Hal ini dibahas dalam seminar nasional bertajuk Penguatan Sejarah Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Perspektif Kebijakan dan Pendidikan Sejarah yang digelar di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Ramai Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI, Mensos: RS Tidak Boleh Tolak Pasien!

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Hal itu ia tegaskan menanggapi penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah telah mengkonfirmasi adanya penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Namun bukan kebijakan sepihak dari BPJS Kesehatan. Penonaktifan kepesertaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku 1 Februari 2026.

Rizzky menegaskan, bagi peserta yang terdampak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya selama memenuhi kriteria tertentu. Pertama, peserta masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, masyarakat terbukti masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin dari verifikasi di lapangan. Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Pemerintah Serap Rp36 Triliun dari Lelang SUN

Pemerintah menyerap dana senilai Rp36 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Februari 2026. Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp76,59 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp10,5 triliun dari penawaran masuk Rp20,6 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp6,15 triliun dari seri FR0109 (pembukaan kembali). Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal Rp5,6 triliun. Serapan berikutnya yaitu seri SPN12270204 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp5 triliun. Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp2,85 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali).

Serapan selanjutnya adalah seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,8 triliun dari penawaran masuk Rp3,79 triliun. Seri SPN01260307 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun. Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp1,05 triliun. Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp500 miliar dari seri SPN12260507 (pembukaan kembali).

Konsensus Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2025 5,1%

Kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan meleset dari ekspektasi pemerintah di angka 5,2%. Estimasi paling moderat berada di kisaran 5% sampai dengan 5,1%. Sementara estimasi optimistiknya berada di angka 5,3%. Adapun konsensus ekonom dan analis memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia 2025 hanya akan tumbuh paling tinggi 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Berdasarkan estimasi median (median estimate) dari perkiraan para ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun lalu yakni sebesar 5,1% jelas berada di bawah target APBN yakni 5,2%.

Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan ekonomi 5,3% yang disampaikan satu-satunya oleh ekonom Citigroup Securities Indonesia, Helmi Arman. Adapun prediksi terendah yakni 4,7% dari Enrico Tanuwidjaja (PT Bank Uob Indonesia). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkirakan ekonomi tahun 2025 tumbuh 5,23%, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) hanya 5,17%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 berpeluang di bawah target yang ditetapkan pada APBN yakni 5,2%. Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi bisa semakin melesat pada 2026. Dia turut melihat geliat perekonomian dari penerimaan pajak APBN Januari 2026 yang disebutnya tumbuh 30% (YoY).

Purbaya Bidik Peluang Tambah Pemasukan Negara Tanpa Bebani Wajib Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membidik peluang peningkatan penerimaan negara tanpa menambah beban wajib pajak (WP). Upaya tersebut akan ditempuh melalui penertiban instrumen pengumpulan pajak dan bea cukai serta pemanfaatan teknologi canggih untuk menutup celah kebocoran. “Tanpa menaikkan tarif pajak atau menggunakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan ruang untuk penambahan jenis pajak baru akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Pemerintah tidak ingin kebijakan fiskal justru menghambat pemulihan yang sedang berlangsung. Ia menilai pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat, namun belum cukup kuat untuk langsung dibebani kebijakan fiskal tambahan. Pemerintah karena itu memilih fokus memperkuat fundamental dan memastikan belanja negara berjalan efektif. Selain dari sisi penerimaan, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan belanja negara. Ia menyatakan akan turun langsung memastikan program pemerintah dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan kebocoran seminimal mungkin.

Tanpa Ada Peringatan, Israel Kembali Serang Rumah dan Tenda Pengungsi Gaza

Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel terus menerus menyerang warga Gaza hingga 23 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata itu dimulai pada Oktober lalu. Dilansir Aljazeera, Kamis (5/2/2026), korban di antaranya adalah anak-anak. Wartawan Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, mengatakan sejumlah rumah penduduk di Kota Gaza “telah menjadi sasaran langsung tanpa peringatan sebelumnya”. Abu Azzoum mengatakan serangan-serangan tersebut, yang terjadi meskipun “gencatan senjata” yang dimediasi Amerika Serikat seharusnya telah berlaku, telah membuat warga Palestina di Gaza “tanpa rasa lega sama sekali”.

520 Warga Gaza TewasIsrael telah membunuh lebih dari 520 warga Palestina sejak “gencatan senjata” diberlakukan hampir empat bulan lalu. Pada Rabu (4/2), Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa Israel telah menyerahkan jenazah 54 warga Palestina dan 66 kotak berisi “sisa-sisa manusia dan organ”. Setidaknya 71.803 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Kelompok hak asasi manusia dan penyelidikan PBB menyebut tindakan militer Israel di Gaza sebagai genosida. Kasus genosida terhadap Israel sedang berlangsung di Mahkamah Internasional di Den Haag.

Sekjen PBB Desak Perjanjian Nuklir AS-Rusia Segera Diperpanjang

Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk segera menandatangani perjanjian nuklir terbaru. Sebab, perjanjian nuklir AS-Rusia sebentar lagi akan berakhir. Guterres mengatakan ini adalah “momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional”. Perjanjian New START diketahui berakhir pada hari ini, jika perjanjian itu berakhir maka secara resmi membebaskan Moskow dan Washington dari sejumlah pembatasan pada persenjataan nuklir mereka.

Guterres mengatakan New START dan perjanjian pengendalian senjata lainnya telah “meningkatkan keamanan semua bangsa secara drastis.” “Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang paling buruk — risiko penggunaan senjata nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade,” katanya, tanpa memberikan detail lebih lanjutnya. Rusia dan Amerika Serikat bersama-sama mengendalikan lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir dunia, tetapi perjanjian persenjataan telah melemah.

Perjanjian New START, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2010, membatasi persenjataan nuklir masing-masing pihak hingga 1.550 hulu ledak strategis yang ditempatkan-pengurangan hampir 30 persen dari batas sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2002. Perjanjian ini juga memungkinkan masing-masing pihak untuk melakukan inspeksi di lokasi persenjataan nuklir pihak lain, meskipun inspeksi ini ditangguhkan selama pandemi Covid-19 dan belum dilanjutkan sejak saat itu.


Sulit Jadi P3K, Kemenag Usul Insentif Guru Madrasah Honorer Naik Jadi Rp400 Ribu

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan adanya kenaikan tunjangan insentif bagi guru madrasah honorer yang belum sertifikasi menjadi Rp400 ribu per bulan dari sebelumnya Rp250 ribu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Selama ini, Kementerian Agama memberikan tunjangan insentif sebesar Rp250 ribu per bulan kepada 427 ribu guru honor madrasah yang belum tersertifikasi dan berstatus non-PNS. Fesal mengatakan, insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini menerima penghasilan bervariasi dari komite sekolah, dana BOS, maupun yayasan.

Selain insentif bulanan, Kemenag juga memberikan tunjangan khusus bagi guru non-PNS dan nonsertifikasi yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tunjangan tersebut sebesar Rp16 juta per tahun atau sekitar Rp1 juta lebih per bulan. a menyebutkan, tunjangan khusus tersebut telah disalurkan kepada 8.613 guru madrasah dengan total anggaran sekitar Rp102 miliar dan biasanya dibayarkan secara bertahap setiap tiga bulan. Di sisi lain, Kemenag juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 181.582 guru non-ASN.

Tambah Lagi Negara Saling Konflik, Kini Turki Vs Yunani

Sengketa lama di Laut Aegea antara Turki dan Yunani ternyata belum tuntas. Situasi ini menambah daftar negara yang saling konflik. Kedua negara kabarnya ingin kembali berbicara. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani-Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (9/2) depan. Jika tak ada perubahan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Hal itu membuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.

Dewan kerja sama itu dibentuk pada 2010. Hal itu menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun, catatan prestasi dewan itu tipis. Dewan itu lebih berfungsi sebagai wadah ‘agenda positif’ di antara dua anggota NATO tersebut, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena dan perbedaan tafsir antara kedua negara tetap tajam.

Sengketa ini telah berlangsung puluhan tahun. Yunani dan Turki terus berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea. Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya. Rujukan hukum utamanya ialah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Di sinilah kebuntuan terjadi. Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang karena langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam ‘laut pedalaman’ Yunani. Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea.

DPR Usul Kepala Daerah Tak Pegang Lagi Proyek Jalan, Ini Alasannya

Dalam rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, isu disparitas kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu bahasan utama.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menekankan bahwa persoalan jalan daerah bukan hanya terkait besarnya anggaran, melainkan lebih pada aspek tata kelola dan konsistensi kebijakan. Ia mencatat bahwa selama dua puluh tahun terakhir, kualitas jalan daerah meningkat sangat lambat dibandingkan jalan nasional yang relatif terjaga pada tingkat tinggi. Menurutnya, sistem desentralisasi pembangunan jalan justru menimbulkan perbedaan standar dan prioritas antarwilayah. Selain itu, setiap pergantian kepala daerah sering diikuti perubahan kebijakan anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan tidak berlangsung secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

“Beberapa negara itu kewenangan membangun jalan itu tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah Pak di beberapa negara. Itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat semua supaya apa? Supaya standarnya sama, kemudian sebaran jalannya itu sama, merata dia karena dianggarkan secara komprehensif dia, tidak beda kepala beda kebijakan,” kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026). Beliau juga mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Jalan agar kewenangan jalan strategis diambil alih oleh pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebab pendekatan berbasis instruksi presiden tidak selalu berkelanjutan. Sementara itu, daerah hanya bertanggung jawab untuk membuat jalan ke dusun-dusun saja.

Keluhan BPJS PBI Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan: Bisa Direaktivasi

Sebagian masyarakat Indonesia sempat resah setelah menemui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka dinonaktifkan. Tapi, peserta BPJS PBI yang status kepesertaannya sempat dinonaktifkan tidak perlu panik dan khawatir. Lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) memastikan bahwa keanggotaan BPJS PBI masih bisa diaktifkan kembali atau reaktivasi. Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat fakir miskin dan warga kurang mampu yang sebelumnya hampir kehilangan akses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan memberikan sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi. Berikut kriterianya: Pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, peserta BPJS PBI bisa mendatangi Dinas Sosial di wilayah setempat untuk mengajukan pengaktifan ulang. Pengajuan tersebut lalu diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dicek lebih lanjut. Penonaktifan BPJS PBI yang meresahkan sebagian masyarakat belakangan ini dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Dalam SK tersebut, Rizzky menjelaskan bahwa ada penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. 

Dana PIP Rp 450 Ribu Sudah di Rekening, Mengapa Siswa SD di Ngada Tak Bisa Mencairkannya?

YBR siswa SD SD Negeri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung di pohon cengkeh tidak jauh dari rumah neneknya, memicu keprihatinan luas, terutama terkait kondisi sosial dan hambatan administrasi bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu.

Bantuan pendidikan dari pemerintah sulit diakses oleh keluarga korban karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepala UPTD SD Negeri Rj, Maria Ngene menjelaskan pihak sekolah sebenarnya telah mengusulkan YBR sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Dana sebesar Rp 450.000 sudah masuk ke rekening, namun gagal dicairkan, karena belum memiliki NIK.

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, langsung meninjau lokasi gubuk bambu berukuran 2×3 meter tempat YBR tinggal. Ia memastikan pihaknya segera merampungkan dokumen kependudukan keluarga korban agar kejadian serupa tidak terulang.

Bupati Raymundus Bena pun menegaskan bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi. Ia memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari kepala sekolah hingga kepala desa, untuk melakukan sistem “jemput bola” dalam urusan administrasi bantuan.

Danantara Gelar Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi di 6 Daerah pada Jumat

Danantara akan menggelar peletakan batu pertama (groundbreaking) serentak untuk enam proyek hilirisasi di lokasi seperti Kalimantan Barat dan Cilacap pada Jumat (6/2). Proyek tersebut mencakup smelter aluminium, smelter grade alumina, pabrik bioavtur, pabrik bioetanol, fasilitas pengolahan kelapa total investasi mencapai miliaran dolar AS.

COO Danantara menegaskan bahwa inisiatif ini menandakan pergeseran fokus ekonomi nasional ke basis industri, sekaligus mendukung rencana pembangunan pabrik baja upstream di Cilegon dan penyehatan Krakatau Steel. Danantara telah melakukan pembenahan laporan keuangan, impairment, serta restrukturisasi bisnis sebelum masuk ke tahap konsolidasi.

Prabowo Diskusi 3 Jam dengan Eks Menlu, Bahas Peran RI di Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tiga jam dengan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menlu di Istana Merdeka untuk membahas rencana Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace). Para mantan menteri, termasuk Alwi Shihab dan Dino  Djalal, menyatakan BoP sebagai instrumen untuk menghentikan kekerasan, mendukung solusi dua negara, dan menekankan bahwa keanggotaan dapat ditarik bila tidak sejalan dengan cita‑cita bangsa.

Dalam forum tersebut dibicarakan iuran keanggotaan senilai US$ 1 miliar; sumber pendanaan masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai penggunaan APBN. Pemerintah berupaya mengambil opsi pembayaran dilakukan secara bertahap.

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Jakarta hingga 8 Februari 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jakarta yang berlaku mulai Selasa (4/2/2026) hingga Minggu (8/2/2026). Sejumlah wilayah diprakirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat selama periode tersebut. Informasi tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resmi @infobmkg. Dalam peringatannya, BMKG membagi status cuaca ke dalam dua level, yakni waspada untuk hujan sedang hingga lebat dan siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta gangguan aktivitas transportasi.

Indonesia Akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 7 Gigawatt hingga 2034

Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) total 7 GW dalam delapan tahun, dimulai dengan 500 MW dan bertahap hingga target akhir pada 2034. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal EBTKE, menargetkan pembangunan PLTN pertama pada 2027 di Sumatra atau Kalimantan, dengan regulasi serta studi kelayakan yang sudah disiapkan.

RUPTL 2025‑2034 menargetkan penambahan kapasitas listrik total 69,5 GW, dimana 76 % berasal dari Energi Baru Terbarukan termasuk nuklir 0,5 GW, serta penekanan pada storage, fosil, dan komitmen penurunan emisi karbon. Keputusan memulai PLTN juga membuka peluang investasi baru, baik pada sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional dalam jangka panjang.

Kasus Bocah SD di Ngada Meninggal Dunia, Psikolog Soroti Beban Mental dan Kemiskinan pada Anak

Kasus kematian tragis YBR, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar mengenai kondisi psikologis anak-anak yang tumbuh dalam jeratan kemiskinan ekstrem. YBR dikenal sebagai anak yang memikul tanggung jawab besar di usia dini, mulai dari membantu neneknya mencari kayu bakar hingga menjadi tulang punggung emosional keluarga. Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk pakar psikologi. Fitriatul Masruroh, psikolog dari Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) EKSHAFIT Banyuwangi, menilai situasi yang dialami YBR sebagai beban perkembangan yang muncul sebelum waktunya.

Menurutnya, anak-anak seharusnya fokus pada pembentukan rasa aman dan kelekatan, bukan memikirkan keberlangsungan hidup. Fitriatul menjelaskan bahwa kemiskinan terus-menerus bukan sekadar masalah material, melainkan sumber stres kronis. Sistem psikologis anak dipaksa berada dalam kondisi “siaga” untuk bertahan hidup, sehingga kapasitas mental yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar justru terkuras oleh kecemasan masa depan.

Board of Peace Dinilai Opsi Realistis bagi Indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang realistis di tengah terbatasnya opsi diplomatik untuk mendorong penghentian konflik di Gaza. Meski sarat risiko, langkah tersebut dipandang sebagai satu-satunya jalur yang tersedia saat ini untuk menjaga peluang perdamaian sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dino menyampaikan kesan tersebut usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung dalam suasana terbuka dan dua arah. Ia mengaku terkejut dengan dinamika diskusi yang berlangsung tanpa batasan topik maupun pertanyaan.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai risiko, opsi, hingga skenario terburuk turut dibahas secara mendalam. Dino menilai Prabowo bersikap terbuka terhadap masukan, termasuk kritik dan kekhawatiran yang disampaikan para peserta diskusi. Menurut Dino, Prabowo menunjukkan pendekatan yang realistis dalam menyikapi BoP. Ia menilai saat ini tidak ada alternatif lain selain BoP yang berada di atas meja diplomasi internasional, meskipun efektivitasnya belum dapat dipastikan sepenuhnya.

Dino menegaskan, BoP harus dipahami sebagai sebuah eksperimen politik dan diplomatik, bukan solusi instan untuk mengakhiri konflik Gaza. Risiko kegagalan dinilainya cukup tinggi, mengingat kompleksitas aktor yang terlibat. Yang paling diapresiasi Dino adalah penegasan Prabowo, Indonesia masuk ke dalam BOP dengan sikap hati-hati serta tetap memegang kedaulatan penuh untuk keluar apabila forum tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.

Lagi, Anak Buah Purbaya Kena OTT KPK!

Lagi, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026). Pasca-operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kini melakukan operasi senyap di dua daerah lain. Dua daerah lain yang kini kena giliran OTT KPK adalah KPP Madya Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dan dua orang lainnya dalam OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu. Budi mengungkapkan, dari operasi senyap ini, penyidik menyita uang sekitar Rp 1 miliar Budi mengatakan, saat ini, para pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.00 WIB. Meski demikian, ketiganya tidak melewati pintu depan gedung, melainkan pintu belakang.

Pada hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di Jakarta dan Lampung yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap tersebut.

Angka Pernikahan Menurun, Kesiapan Finansial Jadi Tolak Ukur Menikah

Menikah yang dulu dianggap sebagai fase hidup alami setelah mencapai usia tertentu, kini mulai dimaknai dengan cara berbeda. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat dan realitas ekonomi yang semakin kompleks, banyak orang mulai memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang harus didukung kesiapan finansial, bukan sekadar kesiapan usia. Perubahan cara pandang ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam satu dekade terakhir, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Pada 2014, tercatat sekitar 2,1 juta peristiwa pernikahan. Sepuluh tahun kemudian, pada 2024, angkanya menyusut hingga mendekati 1,4 juta. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan penurunan kuantitas, tetapi juga pergeseran nilai yang menyertai keputusan menikah.

1 Juta Aplikasi AI di Android Bocorkan 700 TB Data Sensitif Pengguna

Peneliti keamanan di media keamanan siber Cybernews menerbitkan studi baru. Riset itu menemukan bahwa aplikasi AI yang beredar di toko aplikasi platform Android Google Play Store, ternyata tidak memiliki keamanan yang memadai. Kerentanan itu membuat data sensitif pengguna terekspos. Setelah meneliti sekitar 1,8 juta aplikasi AI Android di PlayStore, peneliti menemukan sebanyak 730 TB data pengguna di server cloud Google bocor. Informasi sensitif itu termasuk data keuangan yang memungkinkan hacker menguras dompet digital. Kebocoran ini terjadi melalui serangan siber yang ditargetkan. Menurut peneliti, sebagian besar aplikasi AI di Play Store menggunakan teknik enkripsi yang tidak aman, yakni “hardcoding”. Hardcode atau hardcoded secret berarti bahwa data sensitif seperti kunci API dan password disimpan langsung ke kode sumber aplikasi.

Anak Buah Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,45 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimis ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat hingga akhir 2026, meski sempat diwarnai gejolak di pasar keuangan. Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (Dirjen SEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4 persen, dengan upaya menjaga momentum hingga kuartal IV dan berlanjut ke awal kuartal I tahun berikutnya. Ia menjelaskan, salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi ialah pertama pembalikan aktivitas manufaktur yang mulai terlihat kuat, bahkan berlanjut hingga Januari 2026. Indikator ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan permintaan di sektor riil. Selain itu, penyaluran kredit perbankan juga menunjukkan perbaikan signifikan.

Prabowo Mau Rombak Insentif Fiskal

Kalangan dunia usaha mewanti-wanti rencana pemerintah dalam mendesain ulang insentif penanaman modal agar tidak menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang berisiko melemahkan kepercayaan investor. Seperti diketahui, pemerintah tengah merombak skema insentif fiskal seiring dengan pembenahan sektor investasi mulai dari tax holidaytax allowance, hingga super tax deduction. Dalam desain ulang tersebut, pemerintah berencana memperinci sektor-sektor penerima fasilitas fiskal agar insentif lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan menyusun daftar bidang usaha yang dilarang bagi penanaman modal asing (PMA), bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus, serta pengaturan bidang usaha minuman beralkohol. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai penataan ulang ekosistem penanaman modal merupakan proses krusial yang perlu melibatkan dunia usaha sejak tahap awal perumusan kebijakan. Menurut Shinta, masukan dari pelaku usaha diperlukan agar penetapan sektor, kriteria, maupun desain insentif selaras dengan struktur biaya industri, realitas keputusan investasi, serta dinamika persaingan global.

Akademisi Unmul: Akar Masalah Ada di Partai Politik

Akademisi di Kalimantan Timur menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak menyentuh akar persoalan, karena problem utama pilkada langsung bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik.

Analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip Unmul), Anwar Alaydrus, mengatakan “Rata-rata kepala daerah yang ditangkap KPK itu bermain di perizinan. Bahkan ada satu penjabat kepala daerah yang hanya tiga bulan menjabat, tapi mengeluarkan lebih dari 250 izin. Selama tanda tangan mereka masih laku, itu akan dilakukan, karena biaya politik yang dikeluarkan memang sangat tinggi,” ujar Anwar dalam diskusi publik di Balikpapan, Rabu (4/2). Kompetisi politik pun kerap ditentukan oleh kekuatan modal bukan kapasitas kepemimpinan.

Analis kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saipul, politik uang tumbuh subur karena pilkada berlangsung di tengah masyarakat yang belum siap secara literasi politik maupun ketahanan ekonomi. Ia menekankan perlunya pembenahan partai politik melalui transparansi pencalonan dan pendanaan, sebab ruang gelap dalam rekrutmen kandidat mendorong praktik transaksional sejak awal.

Senada, Sri Murlianti, sosiolog Universitas Mulawarman, menilai akar persoalan pilkada bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada kegagalan partai menjalankan fungsi demokratisnya. Menurutnya, rendahnya pendidikan politik dan kondisi ekonomi seharusnya menjadi alasan memperkuat sistem pendukung demokrasi, bukan menghapus partisipasi langsung rakyat. Ia menegaskan pilkada langsung tetap memberi ruang kontrol sosial, meski terbatas, yang akan semakin menyempit jika mekanisme pemilihan dialihkan ke DPRD.

Polemik Sedot Air Tanah Industri Air Minum Menggantung, Pemerintah Lempar ke DPR

Polemik penyedotan air tanah oleh industri air minum dalam kemasan (AMDK) belum terang arah penyelesaiannya. Oktober tahun lalu, setelah memanggil delapan perusahaan besar di sektor ini, Komisi VII DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja guna merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Industri AMDK.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR membahas industri AMDK, Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, kebijakan terkait sumber air minum dalam kemasan menyangkut beberapa kementerian. Dalam soal perizinan pengambilan air tanah, misalnya, kebijakan berada di ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Masa Depan Pemilu: Menghindari Turbulensi dan Kelelahan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu menjadi dua tahap; pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah memiliki implikasi yuridis dan politis.

Secara yuridis, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu dan berpotensi menyebabkan disfungsi layanan pemerintahan daerah akibat kekosongan masa jabatan anggota DPRD sekitar 2–2,5 tahun. Masa jabatan DPRD periode 2024 akan berakhir pada 2029, bertepatan dengan pemilu serentak nasional, sementara pemilu serentak daerah baru digelar pada 2031. Karena itu, diperlukan terobosan hukum berupa skema dan desain transisi yang cermat, tidak hanya bagi anggota DPRD tetapi juga untuk memperkuat perangkat kerja badan legislasi DPR RI. Harmonisasi antara revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan MK menjadi kunci dalam menyusun skema transisi tersebut.

Proses kodifikasi hukum pemilu yang diusulkan masyarakat sipil tidak sederhana karena berpotensi membuka revisi besar dan menimbulkan polemik. Kodifikasi ini mencakup tiga aspek utama: sistem, aktor, dan manajemen pemilu. Regulasi dianggap ideal jika mampu menyatukan tiga UU induk—UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol dalam satu kesatuan.

Isu krusial yang tidak kalah penting adalah penguatan kedudukan partai politik sebagai salah satu pilar utama penyangga ketahanan demokrasi. Penguatan partai dimulai dari sisi kelembagaan, fungsi kaderisasi, representasi, dan aspek pendanaan parpol.

Tugas DPR saat pembahasan revisi UU Pemilu ini adalah memaksimalkan segala diskursus publik secara konstruktif-produktif dalam rangka memberi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan penyederhanaan hukum kepemiluan. Dengan mempertimbangkan perkembangan demokrasi digital yang lebih transparan, penyusunan revisi hukum pemilu bisa dimaknai sebagai agenda pematangan demokrasi.

Under-invoicing, Modus Tipu-tipu Pengusaha Sawit yang Disebut Purbay

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang dilakukan sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. Under-invoicing adalah praktik ilegal yang dilakukan dengan mengurangi nilai yang dicantumkan di faktur dari harga yang sebenarnya. Cara ini dapat menekan penerimaan negara mengingat besaran setoran ke kas pemerintah dihitung berdasarkan jumlah dan nilai barang yang dilaporkan.

Dalam konteks ekspor sawit, Purbaya menjelaskan modus yang digunakan pengusaha nakal dilakukan dengan mengekspor CPO ke negara tujuan seperti Amerika Serikat (AS), tetapi transaksi dilaporkan seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura. Nilai ekspor yang dilaporkan ke Indonesia pun diduga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di negara tujuan akhir. Aksi ini terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data lintas negara. Dari hasil penelusuran awal, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor secara signifikan.

Menkes: Tiap Dua Menit, Satu Warga RI Meninggal Akibat Kanker

Setiap dua menit, satu warga Indonesia meninggal dunia akibat kanker. Fakta ini diungkap langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu (4/2). Menurut Menkes, tren kasus kanker di Indonesia terus meningkat signifikan. Dari berbagai jenis kanker, kanker payudara menjadi penyumbang angka kematian tertinggi.

Ironisnya, sekitar 70 persen pasien baru datang ke fasilitas kesehatan saat penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Kondisi tersebut membuat peluang kesembuhan menurun drastis. Budi menyayangkan masih kuatnya anggapan di masyarakat bahwa kanker adalah vonis mati. Pemahaman keliru ini membuat banyak orang enggan menjalani skrining atau pemeriksaan dini, padahal langkah tersebut sangat menentukan peluang kesembuhan.

Rantai ketakutan ini terlihat jelas dalam data skrining, dari 40 juta perempuan berisiko kanker payudara, hanya 4 juta yang mau periksa. Dari jumlah itu, 400 ribu melanjutkan ke rumah sakit, dan yang benar-benar menjalani pemeriksaan lanjutan bahkan tak sampai 4 ribu orang. Ia menekankan, kunci menekan angka kematian akibat kanker bukan hanya soal kecanggihan teknologi medis, melainkan keberanian masyarakat untuk melakukan deteksi dini sebelum terlambat.

Danantara Siapkan Merger BUMN Karya Usai Proses Penyehatan

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan proses merger BUMN karya atau infrastruktur tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan penyehatan yang ketat dan sistematis. Danantara Indonesia, lanjut Dony, menyebut konsolidasi hanya akan dilakukan setelah kondisi keuangan dan operasional perusahaan dinilai benar-benar siap.

Menurut Dony, tahap awal difokuskan pada pembersihan laporan keuangan dan pengakuan penurunan nilai aset agar kondisi perusahaan lebih transparan. Setelah itu, Danantara masuk ke fase penataan ulang struktur dan model bisnis masing-masing BUMN karya. Ia menjelaskan, restrukturisasi juga mencakup upaya menurunkan beban utang agar perusahaan lebih sehat dan berkelanjutan. Dony menilai langkah ini krusial sebelum memasuki fase konsolidasi agar merger tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dony mengatakan, Danantara menargetkan seluruh rangkaian proses tersebut dapat rampung pada tahun ini dengan potensi pelaksanaan merger pada semester kedua. Ia menyebut jadwal tersebut realistis mengingat tahapan pembersihan dan penyehatan telah berjalan sepanjang tahun lalu.

Presiden Kolombia Akan Temui Trump di Gedung Putih Usai Tuduhan Narkoba

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyambut Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih. Pertemuan akan berlangsung pada pukul 11 pagi waktu setempat. Dilansir kantor berita Al Jazeera, Selasa (3/2/2026), para pejabat pemerintahan AS mengatakan pertemuan itu akan fokus pada kerja sama keamanan regional dan pemberantasan perdagangan narkoba. Sementara itu, kepresidenan Kolombia mengatakan Petro akan menekankan persatuan nasional dan perlunya kedaulatan dihormati selama pertemuan tersebut. Pertemuan itu dilakukan usai beberapa minggu Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Donald Trump sebelumnya melontarkan tuduhan Petro sebagai pengedar narkoba. Meradang, Petro menolak keras tuduhan Trump. Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1), Trump membuat ancaman tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.” “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump.

Perluas Pasar Pelaku UMKM, Tampil di Spring Fair 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memfasilitasi UMKM Indonesia yang digawangi perempuan untuk tampil di ajang Spring Fair 2026. Sembilan jenama Tanah Air yang dimiliki perempuan-perempuan Indonesia sebagai ujung tombaknya ini menampilkan produk fesyen, aksesori, tekstil, garmen, hingga dekorasi rumah (home décor). Pameran ini berlangsung pada 1–4 Februari 2026 di Birmingham, Inggris.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, Spring Fair 2026 menjadi langkah strategis untuk membidik pembeli dari kalangan ritel Inggris. Pameran tersebut telah menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing UMKM perempuan Indonesia di pasar global. Kesembilan jenama unggulan Indonesia dalam Paviliun Indonesia di Spring Fair 2026, yaitu Sakombu, Long Story Short, Salam Rancage, Terima Kasih Kembali, Dcraft, Millsportid, Pan Brothers, Arifahstudio, dan Homewaregroup. Produk-produk yang ditampilkan menonjolkan kualitas, desain inovatif, dan nilai keberlanjutan.

Mendag Busan Tegaskan Komitmen Kemendag Hadapi Tantangan Perdagangan

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan untuk memperkuat perdagangan Indonesia di tengah tantangan perdagangan global. Penguatan tersebut dilakukan dengan mendorong perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. Mendag Busan menyampaikan hal tersebut pada dialog kebijakan (policy dialogue) Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2). Mendampingi Mendag Busan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Johni Martha. Mendag Busan menyampaikan, respons Kemendag terhadap dinamika global adalah adanya program-program prioritas yang mendukung kinerja perdagangan nasional, baik terkait perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Iran Disebut Minta Lokasi Pertemuan dengan AS Diubah ke Oman, Bukan Turki

Iran disebut menuntut perubahan lokasi pertemuan dengan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/2) mendatang. Iran meminta pertemuan itu diadakan di Oman bukan Turki. Selain meminta perubahan lokasi, Iran juga meminta agar negoisasi itu dipersempit menjadi negoisasi dua arah. Dalam pertemuan itu, Iran hanya bersedia bicara mengenai isu nuklir. Menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut, bersama dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi. Menteri-menteri dari beberapa negara lain di kawasan itu, termasuk Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab, juga diharapkan hadir, tetapi Teheran sekarang hanya menginginkan pembicaraan bilateral dengan AS.

Seorang diplomat yang mengetahui tuntutan Iran mengatakan Teheran berupaya “mengubah format, mereka ingin mengubah cakupannya”. “Mereka hanya ingin membahas masalah nuklir dengan Amerika, sementara AS ingin memasukkan topik lain seperti rudal (balistik) dan aktivitas proksi Iran di kawasan itu,” kata diplomat itu. Langkah Iran untuk mengubah tempat dan agenda pembicaraan, yang dijadwalkan pada hari Jumat di Istanbul, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan saat AS membangun kekuatan di Timur Tengah.

Militer AS sebelumnya menembak jatuh sebuah drone Iran yang “secara agresif” mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Presiden Donald Trump, juga sudah mengatakan bahwa “hal-hal buruk” mungkin akan terjadi jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Iran. Sementara itu, Sekretaris Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pembicaraan dengan Iran masih dijadwalkan akan berlangsung akhir pekan ini.

China minta negara yang tunggak iuran PBB segera bayar kewajibannya

Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami “keruntuhan keuangan” karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang “semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program”. PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.

Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan. Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak”. Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga telah mengumumkan pengurangan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang pasti akan berdampak pada pekerjaan PBB.

Sebagai upaya untuk menghemat uang, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator pun sering dimatikan dan pemanas ruangan dikecilkan. Sementara di kantor Badan Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran HAM serius kini akan tidak terdokumentasi karena kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Di Afghanistan, yang memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi.

Surat Tanah Lama Dipastikan Tak Lagi Berlaku, BPN Jelaskan Status dan Solusinya

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan surat tanah lama, baik adat maupun Barat, tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2026. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat atau Barat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP berlaku. Artinya, terhitung sejak diterbitkan pada 2 Februari 2021, berbagai dokumen tanah lama tersebut tidak lagi berlaku per 2 Februari 2026. Surat atau dokumen adat selain sertifikat bukanlah (bukti) kepemilikan, Adapun dokumen tanah yang dimaksud antara lain girik, letter C, petok D, landrente, kekitir, pipil, verponding, erfpacht, opstal, dan gebruik. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan dokumen administrasi perpajakan yang berlaku pada masanya. Meski demikian, BPN menegaskan bahwa hak masyarakat atas tanah tidak otomatis hilang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyatakan tanah yang dikuasai masyarakat tetap menjadi hak pemiliknya dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat.

Amran: Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Produksi Beras, Naik 700%

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional. Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada Januari 2026 meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton. Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Merujuk Keputusan Soeharto, Hotel Sultan Harus Kembali ke Negara

Perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, harus mengembalikan tanah dan bangunan Hotel Sultan kepada negara. Hal tersebut salah satunya merujuk pada Keputusan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan eks-kawasan Asian Games menjadi milik Republik Indonesia.”Pada tahun 1984, Presiden Soeharto mengeluarkan satu Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa seluruh tanah pembangunan eks-ASEAN Games, baik yang berada di dalam dan di luar Gelora, artinya mencakup bidang tanah eks-HGB (Hak Guna Bangunan) PT Indobuildco, berikut seluruh bangunan di atasnya dan hasil-hasil pembangunannya adalah milik negara Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara,” kata Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Kharis Sucipto. Menurut Kharis, tanah tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sejak 2010 oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, administrasi pencatatan bangunan telah diselesaikan pada 2025.

Kualitas Udara Jakarta Peringkat 10 Terburuk Dunia Pagi Ini

Pagi ini, Rabu (4/2/2026), kualitas udara Jakarta kembali masuk dalam kategori tidak sehat dengan menempati peringkat ke-10 sebagai kota paling berpolusi di dunia versi IQAir. Meski telah diguyur hujan selama beberapa pekan, indeks kualitas udara (AQI) yang dipantau pada pukul 05.32 WIB berada di angka 127 dengan nilai konsentrasi partikel halus PM2.5 berada di angka 40 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Delhi, India di angka 340, urutan kedua Krasnoyarsk, Russia di angka 231, urutan ketiga Lahore, Pakistan di angka 191, urutan keempat Hangzhou, China di angka 165, urutan kelima Chengdu, China di angka 163.

Isu Jokowi Jadi Wantimpres Mencuat di Tengah Rumor Reshuffle Kabinet Jilid 5

Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. Di tengah kabar tersebut, muncul pula informasi bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih merupakan afirmasi formal atas relasi yang selama ini sudah berjalan secara informal. Menurutnya, secara politik, langkah tersebut tidak serta merta dapat dibaca sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya figur-figur yang dekat dengan Jokowi yang terdampak reshuffle. Agung menilai, jika benar Jokowi ditunjuk sebagai Wantimpres, maka penunjukan itu lebih mencerminkan upaya formalisasi hubungan politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.

Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka. Ia menambahkan, dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.

Isi Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana Bahas Board of Peace

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta. Puluhan tokoh agama Islam dari berbagai ormas pun berdatangan ke Istana pada Selasa (3/2/2026) siang. Ada yang mengenaka kemeja batik, kemeja, serta baju koko, dan sarung.

Beberapa tokoh yang datang adalah Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Waketum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya. Banyak hal dibahas dalam pertemuan ini, termasuk soal partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar empat jam, sejak para tokoh ormas Islam berdatangan pada pukul 13.00 WIB. Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkap, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Yahya menyebut, semua yang hadir sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada prinsipnya, baik pemerintah dan ormas Islam juga sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Selepas pertemuan di Istana, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar pun mendukung Indonesia bergabung Board of Peace. Padahal, MUI sebelumnnya pernah mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace.

KPK usut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut latar belakang terjadinya kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian terkait kasus dugaan pemerasan dan melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW). Selain itu, Budi mengatakan KPK turut mengusut tahapan-tahapan pengisian 601 formasi perangkat desa tersebut, hingga ke perencanaan penganggaran gajinya yang bersumber dari dana desa.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Mereka adalah Bupati Pati Sudewo (SDW); Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); dan Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Kemenag Tuding Regulasi Ini Bikin Guru Madrasah Swasta Honorer Terhambat Jadi P3K

Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap akar persoalan mengapa pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu aksi protes. irektur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Fesal Musaad menyebut kendala utama terletak pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 dan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021.

Fesal menjelaskan, Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5 mengatur bahwa pelamar prioritas PPPK guru adalah guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun. Masalahnya, kata dia, mayoritas guru madrasah mengajar di swasta dan tidak masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah negeri. Akibatnya, mereka otomatis tersingkir dari skema prioritas.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Kemenag telah mengajukan dua solusi utama kepada Kementerian PAN-RB. Pertama, penyesuaian regulasi pengangkatan PPPK, agar akses tidak hanya diberikan kepada guru non-ASN di sekolah negeri, tetapi juga guru madrasah dan sekolah swasta. Kedua, menurutnya, kebijakan afirmatif khusus bagi madrasah dan sekolah swasta. Meski menghadapi kendala regulasi, Fesal menegaskan Kementerian Agama tetap konsisten memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah, baik negeri maupun swasta.

Pakar Minta DPR Tolak Pemilu E-Voting: Negara Maju Saja Tidak Mau

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal meminta DPR menolak penerapan pemilu berbasis e-voting di Indonesia. Indonesia belum siap dengan sistem pemilu berbasis e-voting. Salah satu persoalannya adalah potensi peretasan hack. “Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack. Keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu,” ucapnya.

Di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Belanda yang sempat menerapkan e-voting pun akhirnya dihentikan karena ada keakuratannya diragukan oleh publik. Sebuah penelitian di Amerika Latin pun menunjukkan, orang tidak percaya dengan hasil e-voting apalagi jika instrumen digital untuk melaksanakan pemilu e-voting tidak siap.

Wacana penerapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting muncul saat Rakernas PDI-P pada bulan Januari 2026. PDI-P mendorong penerapan e-voting untuk menekan mahalnya biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Menanggapi hal ini Mensesneg, Prasetyo Hadi, menilai sistem e-voting uang diusulkan layak diuji sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR Usul Bawaslu Jadi Peradilan Pemilu Tingkat Pertama

Deddy Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar penyelesaian sengketa diperkuat di tingkat bawah melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghindari penumpukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya justru mungkin coba kita dalami, apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah, MK-nya tempat banding. Jadi seluruh persoalan di bawah itu diselesaikan di bawah. Ya, tidak semua bertumpuk ke MK. Akhirnya nggak jelas, itu hanya formalitas bahkan banyak kongkalikongnya juga,” ujar Deddy. Beliau pun menambahkan “Kenapa nggak justru ada lembaga pengadilan ya, khusus kepemiluan, sehingga semua persoalan di lapangan itu langsung bisa disidangkan dan diambil keputusan pada saat itu juga.”

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Taufan Pawe yang menegaskan perlunya penguatan kewenangan lembaga Bawaslu untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Bawaslu perlu di beri kewenangan yang luas, termasuk membentuk sistem peradilan pemilu untuk memperkuat penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arya Bima pun menilai lembaga penyelenggara pemilu perlu diperkuat guna menghadapi tantangan demokrasi ke depan. “KPU Bawaslu, apakah diperkuat, ya tentunya harus diperkuat. Karena tahapan pemilu, saat pemilu dan pascakompetisi pemilih ini tidak mudah. Apalagi kalangan pemilih muda yang nanti akan masuk ke 67 persen, yang rata-rata juga tidak tertarik dengan pemilu, tidak tertarik dengan partai politik. Ini perlu ada empowering,” ucapnya.

Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di Tahun Ini

Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 6 % pada 2026. Ia juga menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat untuk tahun-tahun ke depan berdasarkan pengalaman mencermati perekonomian Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Purbaya menekankan fokus memperbaiki kondisi domestik, menggerakkan sektor pemerintah dan swasta, serta memperbaiki iklim bisnis agar pertumbuhan di atas 6 % dapat tercapai. Purbaya menilai mesin pertumbuhan sebelumnya stagnan karena peran berbeda antara era SBY dan Jokowi, dan kini berupaya menyelaraskan pembangunan infrastruktur pemerintah dengan kebijakan moneter yang mendukung swasta.

Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, kematian seorang siswa berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena merupakan bukti bahwa biaya pendidikan masih membebani warga. Menurut Ubaid, persoalan biaya pendidikan dasar masih menjadi beban nyata bagi keluarga miskin, meskipun konstitusi dan undang-undang dengan tegas mewajibkan negara membiayainya. Situasi ini, kata dia, diperparah oleh sikap pemerintah yang abai terhadap perintah Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa sekolah dasar tidak boleh dipungut biaya.

Ubaid juga menyayangkan kebijakan anggaran negara yang seharusnya dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia justru diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini, menurut dia, merupakan tanda nyata kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari parlemen, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menilai insiden ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.

Dari parlemen, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menilai insiden ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan, pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis dan inklusif, tanpa membebani anak dari keluarga miskin. Ke depan, Hetifah bilang, sistem pendidikan harus benar-benar menjamin sekolah dasar gratis, termasuk perlengkapan belajar.

Bareskrim Geledah Kantor Sekuritas dan Tetapkan Tersangka Kasus Pasar Modal

Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran sebagai underwriter emiten pada IPO PIPA. Identitas tiga tersangka baru dalam kasus penawaran umum perdana PT Multi Makmur Lemindo Tbk diumumkan, namun belum diungkapkan secara rinci.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa penggeledahan merupakan kelanjutan penyelidikan pasar modal dan hasilnya akan diumumkan kemudian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Pengembangan BEI menegaskan bahwa penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait transparansi dan floating saham, dan menegaskan komitmen mendukung upaya hukum terhadap goreng saham.

Elon Musk dan Pendiri LinkedIn Ribut Usai Nama Keduanya Masuk di Berkas Epstein

Elon Musk dan salah satu pendiri LinkedIn Reid Hoffman masuk dalam berkas terkait pelaku kejahatan seksual anak Jeffrey Epstein yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ. Kedua tokoh di bidang teknologi ini kini berselisih di media sosial, memicu pertukaran kritikan sengit di X antara kedua miliarder teknologi.

Musk membagikan screenshot email dari Epstein dan menuduh Hoffman berkunjung ke pulau Epstein demi menggalang dana MIT, sementara Hoffman membalas dengan menuduh Musk membuat tuduhan palsu dan menolak membantu korban. Perseteruan keduanya, yang telah berlangsung bertahun‑tahun sejak perpisahan mereka di OpenAI, kini mencuat kembali dengan klaim ancaman keamanan dan tudingan saling menuduh motivasi iri serta upaya menutupi keterlibatan masing‑masing.

Chusnus Mar’iyah Usul Bubarkan Bawaslu dan Cabut Wewenang MK Tangani Sengketa Pemilu

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah mengusulkan lembaga Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) dibubarkan dan mencabut wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa pemilu.

Sebelumnya Bawaslu adalah badan ad hoc yang dipermanenkan seiring berjalannya waktu. Tidak hanya Bawaslu, Panwaslu juga dinilai tidak diperlukan. “Makanya saya dari dulu, Panwaslu saja enggak perlu apalagi Bawaslu, bubarkan saja. Kayak gitu ya, nanti kan saya di itu Bawaslu se-Indonesia pasti marah dengan saya. Tapi enggak apa-apa, saya 2006 saja sudah bicara sebelum Bawaslu, baru Panwaslu,” ucapnya.

Chusnul juga menyorot keefektifan wewenang MK dalam menangani sengketa. Sebab ada potensi seluruh perkara pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ditinjau secara mendalam.

Turis Asing Masuk RI Capai 15,38 Juta di 2025, Tertinggi Sejak Pandemi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia sebanyak 15,38 juta kunjungan sepanjang 2025 atau naik 10,80 persen (yoy). Angka ini tertinggi sejak pandemi covid-19. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah pengunjung ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah kunjungan itu belum bisa menyamai capaian sebelum pandemi. Pada 2019, jumlah wisman yang masuk ke Indonesia mencapai 16,10 juta kunjungan.

Dari sisi pengeluaran, para turis tercatat membelanjakan rata-rata US$1.267 per kunjungan. Apabila dilihat dari kebangsaannya, pada 2025 sebagian besar wisman berasal dari negara ASEAN mencapai 6.356.941 kunjungan. Namun, pengeluaran terbesar berasal dari wisman asal kawasan Eropa karena tinggal lebih lama di dalam negeri.

Berdasarkan asal negaranya, yang paling banyak masuk ke Indonesia adalah warga:

– Malaysia sebanyak 2,63 juta atau 17,2 persen (dari total kunjungan)
– Australia sebanyak 1,75 juta atau 11,4 persen
– Singapura sebanyak 1,52 juta atau 9,9 persen
– China sebanyak 1,34 juta atau 8,7 persen
– Timor Leste sebanyak 1 juta atau 6,6 persen.

Isi Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana Bahas Board of Peace

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta pada Selasa (3/2/2026) siang. Beberapa tokoh yang datang adalah Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Waketum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya.

Lewat pertemuan ini, menurutnya, 16 ormas Islam serta para kiai dan pemimpin ponpes yang hadir sudah memahami betul penjelasan soal Board of Peace. Meski begitu, PBNU tetap mengingatkan agar Indonesia tak terbawa arus yang merugikan Palestina. Di dalam pertemuan, Presiden Prabowo juga disebut berjanji bahwa Indonesia akan membantu rakyat Palestina. Prabowo juga akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina. Prabowo berjanji akan keluar dari Board of Peace jika tidak bisa membuat perubahan.

Selepas pertemuan di Istana, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar pun mendukung Indonesia bergabung Board of Peace. Padahal, MUI sebelumnnya pernah mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace. Bagi Anwar, MUI selalu mendukung setiap hal yang memperjuangkan kemaslahatan suatu bangsa dan manusia.

Anggaran Gentengisasi di Bawah Rp 1 Triliun, Purbaya: Hitungan Awal Terlalu Kasar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran program gentengisasi yakni penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat atau batuan tidak mencapai Rp1 triliun dan masih dapat dikendalikan. Estimasi awal yang beredar dianggap terlalu kasar karena mengasumsikan seluruh rumah di Indonesia beratap seng, padahal hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria penggantian.

Program gentengisasi ini digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk memperindah permukiman, membuat hunian lebih sejuk, tahan lama, dan estetis. Prabowo menyatakan keinginannya agar seluruh atap rumah di Indonesia menggunakan genteng.

Industri genteng nasional menyambut positif kebijakan ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) siap ekspansi karena utilisasi pabrik sudah mendekati 90 persen. Purbaya juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui 6 persen tahun ini dengan menggenjot sektor pemerintah dan swasta secara seimbang, serta perbaikan iklim usaha.

Mendukbangga: Child Grooming Sudah Jadi Ancaman Nyata, Bukan Lagi Teori

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik child grooming yang sering kali dibungkus dengan perhatian dan kasih sayang palsu, karena dapat menjadi pintu masuk kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji untuk menanggapi maraknya perbincangan publik terkait child grooming, terutama setelah aktris Aurelie Moremans menerbitkan buku memoar berjudul “Broken Strings” yang mengungkap pengalamannya sebagai korban kekerasan selama meniti karier.

Wihaji menjelaskan bahwa child grooming merupakan bentuk manipulasi yang pada awalnya tampak sebagai perhatian tulus, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi anak. Namun, secara bertahap pelaku melakukan pencucian otak agar anak semakin bergantung dan memberikan kepercayaan berlebih.

Menurut Wihaji, pelaku child grooming biasanya merancang tahapan-tahapan tersebut dengan sangat rapi dan terencana. Jika masyarakat tidak peka dan berhati-hati, kondisi tersebut berpotensi berujung pada berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Wihaji menambahkan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada anak, melainkan juga bagi seluruh anggota masyarakat. Ia menekankan peran penting edukasi dalam membentuk perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Dilema Rapor Dagang RI: Rantai Pasok Didominasi China, Cuan Besar dengan AS

Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI dengan Negeri Panda pada 2025 menembus angka US$22,17 miliar. Angka ini melonjak 94,3% apabila dibandingkan dengan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$11,41 miliar.

Pembengkakan defisit ini dipicu oleh arus impor barang dari China yang mencapai US$86,99 miliar, naik tajam dibandingkan realisasi 2024 sebesar US$71,63 miliar. Sementara itu, ekspor RI ke China hanya tumbuh dari US$60,22 miliar menjadi US$64,82 miliar. Secara neraca perdagangan total, BPS mencatat China (-US$20,50 miliar) memang menjadi sebagai negara penyumbang defisit terbesar pada 2025, diikuti Australia (-US$5,63%) dan Singapura (-US$5,47 miliar). Kondisi tersebut kontras justru terjadi pada perdagangan dengan AS. Negeri Paman Sam semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia.

Sepanjang 2025, surplus dagang RI dengan AS tercatat menebal menjadi US$21,12 miliar, naik 23,6% dibandingkan capaian surplus 2024 yang sebesar US$17,09 miliar. Perkembangan tersebut ditopang oleh ekspor nonmigas ke AS yang melesat ke level US$30,96 miliar, sedangkan impor dari negara tersebut relatif terjaga di angka US$9,84 miliar. Data BPS menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Penandatanganan Tarif Impor dengan AS Tertunda karena Dewan Perdamaian Gaza

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses negosiasi kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Amerika Serikat telah selesai, namun penandatanganannya masih harus menyesuaikan jadwal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump serta memerlukan fine tuning pada legal drafting.

Persentase tarif impor yang akan diberikan Indonesia belum diungkapkan karena masih berada di bawah Non-Disclosure Agreement, dan informasinya baru akan dibuka setelah penandatanganan resmi. Penundaan penandatanganan dari akhir Januari ke Februari disebabkan oleh dinamika termasuk pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian Gaza), namun keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Dewan tersebut tidak berhubungan dengan perjanjian tarif dagang.

Neraca Perdagangan Surplus 68 Bulan Beruntun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus pada Desember 2025, melanjutkan tren keuntungan 68 bulan beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2), menjelaskan ‎secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 41,05 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 282,91 miliar dolar AS dan impor 241,86 miliar dolar AS.

Menurut dia, ‎surplus kumulatif ini didorong oleh surplus nonmigas sebesar 60,75 miliar dolar AS, meski defisit migas masih tercatat sebesar 19,7 miliar dolar AS. Menurutnya, kinerja positif tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang memberikan andil 10,77 persen terhadap peningkatan ekspor nonmigas sepanjang 2025. Sepanjang Januari-Desember 2025, negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat dengan surplus 18,11 miliar dolar AS, disusul India sebesar 13,49 miliar dolar AS, serta Filipina yang mencatat surplus 8,42 miliar dolar AS.

Sementara itu, untuk ekspor Indonesia pada Desember 2025 mencapai 26,35 miliar dolar AS, tumbuh 11,64 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut, kata dia, terutama berasal dari ekspor nonmigas yang mencapai 25,09 miliar dolar AS atau naik 13,72 persen dibandingkan Desember 2024. Adapun untuk impor pada bulan tersebut tercatat sebesar 23,83 miliar dolar AS, dengan andil peningkatan 6,36 persen, utamanya diperuntukkan untuk bahan baku/penolong industri dalam negeri.

Wamendikdasmen Fajar Soroti Dampak AI buat Guru

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyoroti dampak kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) pada guru. Ia menilai, guru tengah diuji dalam menjaga martabat profesi sambil memperkuat kompetensi anak Indonesia. Kendati demikian, Fajar mengatakan perkembangan AI tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Menurutnya, perlu dilihat sebagai peluang dalam memperkuat kualitas pembelajaran.

AI juga dapat mempertegas peran pendidik dalam membentuk karakter SDM RI masa depan. Dalam hal ini, guru tetap yang berperan utama dalam mendukung tumbuhnya nilai keteladanan, empati, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter siswa. Fajar juga menyoroti peran AI dalam membuka peluang peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun, peluang tersebut menurutnya tetap butuh peran guru. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki literasi digital yang kritis dan kapasitas pedagogik yang kuat. Diketahui, hingga tahun akademik 2025/2026, puluhan ribu guru sudah menjalani pelatihan terkait mapel pilihan koding dan AI untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir komputasional.

Berkas Epstein Ungkap Pengembang Awal Bitcoin dan Etika Pompom Harga Kripto

Dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mengungkapkan bahwa Jeffrey Epstein menyumbangkan sekitar US$ 850 ribu ke MIT Media Lab, termasuk US$ 525 ribu untuk Inisiatif Mata Uang Digital yang membayar Gavin Andresen, Cory Fields, dan Wladimir van der Laan sebagai pengembang awal Bitcoin. Meski ada spekulasi tentang pengaruh manajerial Epstein, tata kelola Bitcoin tetap terdesentralisasi; ketiga pengembang tersebut dibayar oleh MIT dan tidak mengetahui sumber dana, sementara pendanaan kini datang dari organisasi transparan seperti Human Rights Foundation.

Dokumen DOJ mengungkapkan bahwa Epstein memiliki keraguan untuk mengmbil keuntungan dari kenaikan harga token kripto. Email‑email tersebut menunjukkan Epstein menolak “pompom” harga kripto, menyatakan keprihatinan etis terhadap upaya menaikkan nilai token dan menghindari keuntungan pribadi meski berhubungan dengan tokoh‑tokoh utama industri.

Khawatir Serangan AS, Warga Iran Mulai Cari Tempat Perlindungan

Warga Iran mulai mencari tempat perlindungan dan menimbun kebutuhan pokok, menyusul meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan serangan militer Amerika Serikat. Ketegangan meningkat setelah beredar rumor mengenai ancaman serangan AS, menyusul pergerakan armada militer AS ke kawasan Timur Tengah sejak pekan lalu. Kekhawatiran serupa dirasakan diaspora Iran yang takut kehilangan kontak dengan keluarga akibat kemungkinan pemadaman internet nasional. Di balik ketenangan yang rapuh, warga Iran terus bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika perang benar-benar dimulai.

Dalam sepekan terakhir, ketika AS kembali meningkatkan retorika perang, ancaman konflik berubah menjadi ketakutan nyata bagi warga Iran. Pergerakan armada militer besar AS ke Timur Tengah, selain memicu kesepakatan senjata besar dengan Arab Saudi dan Israel, juga menimbulkan tekanan psikologis dan kekhawatiran mendalam di Iran.

Warga Iran masih terguncang oleh penindakan berdarah terhadap unjuk rasa yang pecah sejak 28 Desember lalu dan meluas ke berbagai kota. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 3.117 orang tewas, tetapi kelompok HAM memperkirakan jumlah korban jauh lebih besar bahkan lebih dari 6.500 orang dan mayoritas adalah warga sipil.

Bos OJK Buka-Bukaan Hasil Pertemuan dengan MSCI, Ini Poin Pentingnya

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan diskusi yang dilakukan dengan penyedia layanan indeks global MSCI berlangsung positif. Hasan menyebut pihaknya mencanangkan akan melakukan pembahasan di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan memberi guidance tentang metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan. Pihaknya akan melakukan update secara reguler terkait progress pembicaraan dengan MSCI dan upaya transparansi yang digadang-gadang oleh pihak Bursa, KSEI dan OJK. Diketahui dalam rapat dengan tim analis MSCI, ikut hadir pihak dari OJK, BEI, KSEI dan perwakilan Danantara.

Hasan menjelaskan, secara umum OJK per hari ini bersama pihak bursa (BEI) dan KSEI telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta untuk diselesaikan oleh MSCI. Dirinya menyebut, OJK, BEI dan KSEI sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan semua isu tersebut. Secara spesifik dirinya merinci yaitu, Pertama, terkait dengan disclosure kepemilikan saham di bawah 5% telah diperbaharui dan kini dilakukan disclosure kepemilikan saham dengan threshold lebih rendah yakni di atas 1% (dari semula >5%). Kedua, menghadirkan lebih rinci klasifikasi investor pada data yg pengelolaannya di KSEI, saat ini ada 9 tipe dan akan menjadi 27 sub tipe investor dan akan memunculkan pengungkapan beneficial owner. Dan ketiga, proposal terkait rencana free float dari minimum 7,5% jadi 15% akan dilakukan secara bertahap dan bersama seluruh pelaku.

Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per Februari 2026

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Minggu, 1 Februari 2026. Perubahan harga berlaku mulai pukul 00.00 WIB. Harga BBM nonsubsidi Pertamina yang turun di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex. Selain itu, penurunan harga juga terjadi di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.

Efek Domino Ambruk IHSG: Merembet ke Rupiah hingga Dompet Rakyat

Secara kasat mata, penurunan IHSG memang identik dengan kerugian investor pasar modal. Namun di balik itu, fluktuasi tajam indeks saham juga mencerminkan tekanan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menjelaskan salah satu faktor yang menjadi perhatian pasar adalah kebijakan MSCI terhadap saham-saham Indonesia. Keputusan tersebut berpotensi memicu efek berantai ke berbagai sektor ekonomi, tak cuma pemain bursa. “Kebijakan MSCI akan berdampak domino terhadap perspektif investor global secara keseluruhan dalam berinvestasi di Indonesia dan uang berpotensi menjadi semakin mahal,” ujar Oktavianus. Pelemahan nilai tukar rupiah, menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan dan sampai ke masyarakat umum. Ketika rupiah tertekan, harga barang impor seperti elektronik, obat, bahan baku industri, berpotensi ikut naik.

Kondisi ini membuktikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki saham sekalipun tetap berisiko merasakan dampak IHSG ambruk melalui kenaikan harga barang kebutuhan tertentu. Tekanan juga bisa dirasakan pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Oktavianus memperingatkan dampaknya akan jauh lebih besar jika Indonesia mengalami skenario terburuk dalam klasifikasi pasar global. Hal ini berpotensi memperpanjang tekanan terhadap ekonomi nasional.

MK Tolak Perubahan Pergantian Kepala Daerah UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah ketentuan pergantian kepala daerah dalam UU Pilkada No 10/2016. Penolakan itu menjawab permohonan  seorang Anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029 bernama Yeyen.  

Yeyen memohon sejumlah pasal dalam UU 10/2016 tentang Pilkada agar diubah.  Ketentuan yang dimohonkan adalah pasal 173 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No 10/ 2016 tentang Pilkada. Menurutnya, pasal-pasal itu merugikan hak-hak konstitusional dirinya karena tidak mendapat kesempatan menggantikan kepala daerah yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika Gubernur/ Bupati/ Wali Kota berhenti sebelum masa jabatanya berakhir maka penggantinya adalah wakilnya.  

MK menilai permohonan Yeyen tidak dapat menguraikan legal standingnya. MK tidak melihat adanya kerugian konstitusional yang dimaksud. Penggugat tidak mampu menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat pasal-pasal tersebut.  “Mengadili, menyatakan Permohonan Nomor 266/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo Senin 2 Februari 2026. 

Hasil Rapat OJK, BEI, dan MSCI, Salah Satunya Buka Data Investor Kepemilikan 1%

OJK bersama Self Regulatory Organisations (SROs) mengadakan pertemuan virtual dengan MSCI, menyatakan target meningkatkan free float saham publik menjadi 15% pada Maret 2026. Selain itu juga membahas mengenai keterbukaan data investor hingga batas maksimal 1% mulai Februari 2026.

Pejabat Pengganti Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewab Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa meskipun IHSG turun hampir 5%, investor asing mencatat net buy sebesar Rp 654,9 miliar, dan penurunan saham mayoritas terjadi pada yang sebelumnya naik tinggi, mencerminkan rebalancing portofolio. OJK dan seluruh SRO berkomitmen memastikan perdagangan tetap teratur, wajar, dan efisien. Selain itu OJK juga mengimbau investor pasa modal untuk tetap tenang dan tidak panik.

Prabowo: Waspada Geopolitik, Jangan Jadi Pemimpin Lugu

Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor (2/2/2026) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak menjadi pemimpin yang “lugu” dalam menghadapi dinamika global dan geopolitik. Walau Indonesia sering dianggap sebagai “The Impossible Nation”, para pemimpin harus tetap waspada dan memahami situasi geopolitik dunia. Prabowo menegaskan “Kita harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang mengerti sejarah kita.”

Prabowo menegaskan konflik geopolitik dunia termasuk perang di Ukraina dan peristiwa di Gaza akan berdampak terhadap Indonesia. Banyak negara-negara besar yang sering mengajarkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia dibangun oleh pengorbanan besar rakyat, oleh karena itu, para pemimpin diminta untuk membuktikan pengabdiannya kepada rakyat bukan sekedar mengakuinya.

Menurut Prabowo, pemimpin yang melupakan sejarah akan mengulangi kesalahan masa lalu. “Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” ucapnya. Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga situs-situs sejarah nasional. Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu meski berbeda suku, ras, agama, dan pandangan politik. Indonesia adalah keluarga besar yang keberlangsungannya dibangun oleh kontribusi para pemimpin terdahulu, dari presiden pertama hingga kini.

Dilema Rapor Dagang RI: Rantai Pasok Didominasi China, Cuan Besar dengan AS

Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI dengan Negeri Panda pada 2025 menembus angka US$22,17 miliar. Angka ini melonjak 94,3% apabila dibandingkan dengan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$11,41 miliar.

Pembengkakan defisit ini dipicu oleh derasnya arus impor barang dari China yang mencapai US$86,99 miliar, naik tajam dibandingkan realisasi 2024 sebesar US$71,63 miliar. Sementara itu, ekspor RI ke China hanya mampu tumbuh moderat dari US$60,22 miliar menjadi US$64,82 miliar. Secara neraca perdagangan total, BPS mencatat China (-US$20,50 miliar) memang menjadi sebagai negara penyumbang defisit terbesar pada 2025, diikuti Australia (-US$5,63%) dan Singapura (-US$5,47 miliar). Kondisi tersebut kontras justru terjadi pada perdagangan dengan AS. Negeri Paman Sam semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia.

BPW tekankan kehadiran orang tua guna cetak generasi emas 2045

Federasi Bisnis Profesional Wanita (BPW) Indonesia menekankan pentingnya kehadiran orang tua dalam rangka mencetak generasi emas di tahun 2045 sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Presiden Federasi BPW Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd., menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan. Menurutnya, dalam memberikan pendidikan pada anak, peran orang tua tidak dapat tergantikan. Lingkungan belajar yang memberi rasa aman dan nilai-nilai positif bagi anak-anak akan membantu proses tumbuh kembang menjadi lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Starchild Daycare & Preschool Yuriko Delvita menambahkan pihak sekolah menghadirkan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini berpendekatan Jepang di Indonesia, yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh perhatian. Yuriko menekankan pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalin sistem secara utuh, melainkan mengadaptasinya dengan tetap menghormati budaya serta nilai setiap keluarga.

Putaran 2 Negosiasi Damai Rusia-Ukraina Segera Digelar, Bahas Pembagian Wilayah

Rusia mengonfirmasi bahwa putaran kedua negosiasi damai dengan Ukraina dan Amerika Serikat (AS) akan dimulai pada Rabu (4/2/2026) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), setelah ditunda dari jadwal semula akhir pekan lalu. Agenda utama pembicaraan akan fokus pada isu wilayah—poin paling sensitif dalam konflik ini—tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda kemajuan signifikan dari kedua pihak. AS berupaya menjadi perantara bagi tercapainya kesepakatan damai. Washington sedang menyusun draf kesepakatan damai melalui pembicaraan dengan Kyiv dan Moskwa.

Kendati sebagian besar poin dalam draf tersebut telah disepakati, Kyiv menyatakan bahwa isu wilayah tetap menjadi hambatan utama. Rusia, yang kini menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, menuntut penguasaan penuh atas wilayah Donetsk di timur sebagai bagian dari segala macam perjanjian damai. Moskwa juga memperingatkan, akan merebut wilayah tersebut secara paksa jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Ukraina menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang berpotensi membuka jalan bagi serangan lanjutan Rusia di masa depan.

Pemerintah Kyiv juga memperingatkan, menyerahkan wilayah hanya akan memperkuat posisi Moskwa. Sebagian besar warga Ukraina pun menolak gagasan menyerahkan wilayah yang telah dipertahankan pasukan mereka selama bertahun-tahun, dan menganggap hal itu tidak dapat diterima.

DPR: Usut Tuntas Pelanggaran HAM terhadap Nenek Saudah oleh Pemilik Tambang Ilegal

Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah, di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di wilayah tersebut. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan hukum yang tegas dan tidak boleh membiarkan aksi premanisme di sektor tambang merugikan rakyat kecil.

Selain itu, Willy meminta kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan, untuk bersinergi mengawal pemulihan hak-hak korban.

Mengingat kompleksitas persoalan yang melibatkan isu lingkungan, energi, dan hak asasi, Willy mendorong adanya penyelesaian lintas sektor dan lintas komisi di DPR RI. Willy menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kasus ini tidak ditangani secara parsial.

Nadiem Makarim: Insya Allah Saya Akan Bebas, Sedang Dibuktikan

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim optimistis dapat dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbais Chromebook yang sedang bergulir di persidangan. Alasannya, sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang mengaku bahwa mereka menerima gratifikasi tanpa sepengetahuan dan perintah Nadiem.

Nadiem pun kaget karena sejumlah anak buahnya dahulu mengaku menerima uang dalam bentuk gratifikasi dalam kasus korupsi Chromebook. Ia menuturkan. para saksi di persidangan juga sudah mengaku tidak ada intervensi dirinya dalam proses pengadaan Chromebook melalui e-katalog. Dengan demikian, menurut Nadiem, harga pengadaan Chromebook di e-katalog bukan merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri kala itu, melainkan kewenangan antara vendor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Menjaga Ikhtiar Negara untuk Guru Honorer

Bagi para guru honorer, isu kesejahteraan bukan sekadar perdebatan di media sosial atau wacana kebijakan di ruang publik. Di sekolah-sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guru honorer tetap berdiri di depan murid-muridnya dengan penuh tanggung jawab. Honorarium yang terbatas, pembayaran yang tidak selalu tepat waktu, serta ketidakpastian status kerja menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi.

Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan, rata-rata pendapatan guru non-aparatur sipil negara (ASN) masih berada di bawah upah layak di banyak daerah, terutama luar wilayah perkotaan. Laporan OECD (2020) mencatat, kesejahteraan guru berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan keberlanjutan proses pendidikan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, negara berkewajiban untuk melindungi martabat dan kesejahteraan pendidik. Berbagai program kesejahteraan guru Non-ASN yang dijalankan belakangan ini menjadi bukti bahwa ikhtiar tersebut terus diupayakan.

Ke depan, penguatan kesejahteraan guru honorer perlu terus dilakukan secara terintegrasi. Bank Dunia dalam sejumlah laporannya menekankan pentingnya standar honor minimum berbasis biaya hidup daerah, perluasan jaminan sosial, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar program kesejahteraan tidak berjalan parsial (World Bank, 2022). Dengan ikhtiar negara yang berkelanjutan dan dedikasi para guru, pendidikan Indonesia insya Allah dapat melangkah maju secara lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban.

Selama Ini Dunia Salah Membaca Trump

Donald Trump menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di dunia dalam hampir satu dekade. Namun di tengah kontroversial itu, banyak orang menilai Trump dari gaya luarnya, bukan dari cara berpikirnya. Memahami Trump seharusnya tidak bisa menggunakan kacamata politisi biasa. Trump lahir dari dunia bisnis, media, dan negosiasi keras yang membentuk cara pandangnya. Kunci pertama memahami Trump adalah ia melihat dunia seperti arena bisnis raksasa. Baginya hubungan antarnegara adalah transaksi bukan seperti kebanyakan pemimpin dunia yang membicarakan soal nilai bersama, solidaritas, dan kerja sama global. Ia melihat hanya kontrak yang harus adil.

Kemungkinan gaya kasar yang ditunjukkan pun disengaja. Pernyataan keras dan ancaman tersebut dalam banyak kasus digunakan lawan untuk duduk berunding. Trump merasa menang dan memahami bahwa era media dan persepsi bisa menjadi alat tawar. Trump hidup di ekosistem media dimana ia bukan korban media, namun pemainnya. Trump pun menekankan pada hubungan antar individu yang berujung pada diplomasi personal, bukan protokoler. Ia tidak menyelesaikan konflik bersenjata namun mengubah peta hubungan. Dalam geopolitik, perubahan arah kadang lebih penting daripada solusi sempurna. Trump juga menilai kekuatan finansial lebih efektif daripada perang. Mengingat Amerika menguasai sistem keuangan global, Trump menggunakan kekuatan dolar sebagai senjata dan alat tawar.

Pola kepemimpinan Trump membuat banyak pihak tidak nyaman karena diplomasi modern sering dibungkus bahasa indah: persahabatan, kemitraan, solidaritas tetapi dibaliknya ada kepentingan nasional. Trump mengatakan bagian yang biasanya tidak diucapkan dan membuat transaksi terlihat seperti transaksi. Bagi sebagian orang, itu jujur. Bagi yang lain, itu merusak tatanan. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah berpotensi mengurangi kepercayaan jangka panjang. Apalagi banyak kebijakannya sangat bergantung ke pribadi Trump, hal ini berdampak pada arah perubahan saat pergantian pemimpin. Gaya cepatnya pun memberi hasil cepat namun tidak bertahan lama. Walaupun Trump mampu menggerakan loyalitas kuat ada juga penolakan keras. Sehingga, ia adalah kekuatas sekaligus kelemahan.

Trump bukan sekedar politisi, ia negosiator, komunikator media dan pemain psikologi massa. Bukan ideolog murni tetapi pragmatis. Ia tidak terlalu peduli terlihat baik namun peduli terlihat menang. Ia bukan diplomat klasik, Ia deal maker. Sisi kontroversial Trump tidak sepenuhnya salah karena ia memantulkan wajah dunia apa adanya. Dunia global yang penuh kepentingan di katakan oleh Trump tanpa hiasan. Ia hanya memainkan permainan lama dengan cara terang-terangan.

Inflasi Awal 2026 Menguat Meski di Januari Deflasi, Tekanan Harga Diprediksi Bertahan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55%, naik signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih 2,92%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tahunan terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini mencatat inflasi 11,93% dengan andil mencapai 1,72% terhadap inflasi tahunan.

Selain faktor struktural tersebut, kenaikan inflasi awal tahun juga dipengaruhi efek basis rendah (low base effect). Pada Januari–Februari 2025, pemerintah sempat menerapkan diskon tarif listrik yang menekan IHK dan memicu deflasi. Akibatnya, level harga pada periode tersebut berada di bawah tren normal. Tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memproyeksikan inflasi tahunan akan bertahan di atas 3% sepanjang kuartal I-2026.

Meski demikian, prospek jangka menengah dinilai lebih terkendali. Faisal memperkirakan inflasi tahunan berpotensi kembali turun ke bawah 3% pada akhir 2026, atau masuk dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%–3,5%. Ia memproyeksikan inflasi umum berada di sekitar 2,72% pada penghujung tahun. Dengan berbagai tekanan tersebut, dinamika inflasi awal 2026 menunjukkan bahwa deflasi bulanan belum tentu mencerminkan meredanya tekanan harga. Fokus pasar dan pembuat kebijakan kini tertuju pada kemampuan inflasi kembali terkendali setelah momentum musiman berlalu.

Babak Baru, Presiden Iran Kini Perintahkan Negosiasi Nuklir dengan AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memerintahkan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan harapannya agar kesepakatan segera tercapai untuk mencegah aksi militer terhadap Iran. Iran mengatakan, mereka sedang mengerjakan metode dan kerangka kerja untuk negosiasi yang akan siap dalam beberapa hari mendatang, dengan pesan antara kedua pihak disampaikan melalui para pemain regional.

Trump telah memperingatkan bahwa waktu Iran hampir habis untuk mencapai kesepakatan tentang program nuklir. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Teheran tidak pernah menerima ultimatum dari AS. Dia juga tidak dapat mengkonfirmasi apakah pesan itu telah diterima.

Para aktor regional telah mendorong diplomasi untuk meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi berada di Turki pekan lalu dan mengadakan panggilan telepon lebih lanjut dengan rekan-rekannya dari Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Bersatunya negara-negara kawasan untuk mendorong solusi diplomatik menunjukkan kekhawatiran bahwa serangan AS apa pun akan menyeret Timur Tengah ke dalam konflik.  Hal ini sebagaimana peringatan yang dilontarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

BSI Resmi Jadi BUMN, Fokus Pembiayaan ke Segmen Konsumer dan Ritel

Setelah resmi menyandang status badan usaha milik negara (BUMN), PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI tetap memperkuat penyaluran pembiayaannya ke sektor ritel dan konsumer. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, selama ini BSI menyalurkan sekitar 90 persen pembiayaannya ke segmen Ritel, Konsumer UMKM dan Komersial skala kecil dengan lingkup ekosistem Pendidikan dan Lembaga Kesehatan. Pembiayaan tersebut diberikan kepada pegawai, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta ekosistem BUMN. BSI masih akan terus menggarap sektor pembiayaan tersebut ke depannya.

TPA Terancam Penuh 2028, Prabowo Janji Bereskan Masalah Sampah

Presiden Prabowo Subianto berjanji menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Pasalnya, seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) diperkirakan kelebihan daya tampung (overcapacity) pada 2028. Prabowo lantas mencontohkan masalah sampah di Bali yang memicu komentar dari beberapa tokoh di luar negeri. Kondisi kotor tersebut membuat wisatawan enggan datang.

Untuk mengatasi permasalahan sampah dalam jangka pendek, Prabowo meminta personel TNI dan Polri untuk melakukan korve atau corvée (bahasa Prancis: kerja bakti) untuk membersihkan sampah. Prabowo pun menegaskan seluruh pihak harus terlibat dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Dalam jangka lebih panjang, Prabowo memaparkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi yang tersebar di 34 kabupaten dan kota. Proyek tersebut ditargetkan bisa berfungsi dalam 2 tahun ke depan.

Ambisi Baru Elon Musk, 1 Juta Satelit untuk Data Center AI ke Luar Angkasa

Ambisi Elon Musk dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) tampaknya tak lagi terbatas di Bumi. Melalui perusahaan dirgantara miliknya, SpaceX, Musk mengajukan rencana untuk membangun pusat data AI yang berbasis di luar angkasa, bukan di darat seperti data center pada umumnya. Guna mewujudkan hal tersebut SpaceX telah meminta izin kepada Federal Communication Commission US untuk meluncurkan hingga satu juta satelit. Jumlah itu disebut-sebut hampir 100 kali lipat dibandingkan total satelit yang saat ini berada di orbit. 

SpaceX menyebut bahwa pusat data di orbit merupakan solusi untuk memenuhi permintaan daya komputasi AI yang terus meningkat. Karena itu, mereka meminta izin untuk membangun sebuah sistem satelit dalam jumlah besar.  Dalam dokumen tersebut, SpaceX menyatakan akan mengerahkan sistem hingga satu juta satelit yang beroperasi di lapisan orbit sempit, dengan rentang hingga 50 kilometer untuk setiap lapisan. SpaceX juga menegaskan bahwa pusat data orbital merupakan cara paling efisien untuk memenuhi lonjakan kebutuhan komputasi AI.

Nadiem Bingung Harga Pengadaan Chromebook Dianggap Mahal: Itu e-Katalog

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku bingung harga dari pengadaan Chromebook dinilai kemahalan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, proses pengadaannya dilakukan melalui e-katalog yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Nadiem menegaskan, para saksi di sidang sudah menjelaskan kalau harga produk disurvei di dalam e-katalog. Harga-harga yang ada diurutkan dan dipilih yang termurah. Nadiem juga menegaskan, harga dalam e-katalog tidak diurus oleh pihak kementerian atau menteri, tapi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam sidang, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek, Dhany Hamidan Khoir mengaku melakukan survei harga produk Chromebook hanya melalui e-katalog, bukan survei ke lapangan atau metode lainnya. Jaksa menilai, pengadaan Chrome Device Management (CDM) ini merugikan negara karena tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek saat itu. Selain itu, proses pengadaan Chromebook juga dinilai bermasalah karena tidak melalui proses kajian yang patut.

Proyeksi Inflasi Januari 2026: Terkerek Emas, Tertolong Tiket Pesawat

Inflasi diproyeksikan meningkat cukup tajam pada Januari 2026 secara tahunan akibat tekanan harga emas, meski secara bulanan diperkirakan mereda terutama akibat normalisasi harga tiket pesawat usai libur akhir tahun. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan (year on year/YoY) ke level 3,77%. Level itu lebih tinggi dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 2,92% YoY maupun Januari 2025 yang hanya 0,76% YoY. Sebaliknya secara bulanan (month on month/MoM), Asmo memperkirakan IHK akan mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,06% mom. Angka ini melandai signifikan dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,64% MoM.

Asmo merincikan bahwa kelompok harga bergejolak (volatile food) diperkirakan berbalik mengalami deflasi, dipicu oleh koreksi tajam pada harga cabai rawit yang turun sekitar 27% MoM, diikuti oleh penurunan harga bawang merah sebesar 13% MoM. Sejalan, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga diperkirakan mencatat deflasi ringan. Asmo mencatat harga bahan bakar non-subsidi turun rata-rata sebesar 6%, sejalan dengan tarif angkutan udara yang diproyeksi turun 10,6% menyusul berakhirnya puncak permintaan perjalanan liburan. Di sisi lain, inflasi inti (core inflation) diprediksi mengalami percepatan secara bulanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang mengerek harga emas.

Surplus Dagang Diproyeksikan Melonjak ke US$6,8 Miliar pada Desember 2025

Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus pada bulan sebelumya di level US$2,7 miliar.

Asmo menjelaskan bahwa pelebaran surplus dagang tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang terakselerasi menjelang akhir tahun, yang pada saat bersamaan impor justru mengalami penyusutan. Dia merinci bahwa kenaikan ekspor didorong oleh permintaan yang membaik terhadap komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta besi dan baja, khususnya dari China. Dari sisi harga, lanjutnya, komoditas besi dan baja mencatatkan kenaikan harga sekitar 5,8% MtM atau 31,8% YoY. Kendati demikian, harga komoditas lainnya secara umum cenderung menurun meskipun permintaan tetap solid.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor ke China melesat tajam sebesar 25,7% YoY, disusul ekspor ke Singapura yang tumbuh 20,2% YoY, dan Malaysia sebesar 11,5% YoY. Sebaliknya, kinerja impor diproyeksikan terkontraksi sebesar 9,7% YoY atau turun 2,2% secara bulanan pada Desember 2025. Penurunan ini terutama dipicu oleh rendahnya impor barang modal dan bahan baku, sejalan dengan perlambatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang mencerminkan melemahnya pesanan baru.

Luhut Sarankan OJK & BEI Pakai AI untuk Endus Saham Gorengan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal. Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau ‘saham gorengan’ secara lebih cepat, akurat, dan proaktif, guna mencegah terulangnya insiden yang memicu peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Luhut menegaskan bahwa peringatan MSCI harus dipandang sebagai cerminan jujur bagi regulator untuk berbenah.

Selain isu teknologi, Luhut juga menyoroti lima poin reformasi lainnya. Pertama, pengetatan aturan transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) disertai sanksi tegas. Kedua, peningkatan porsi saham publik atau free float emiten kapitalisasi besar secara bertahap menjadi 15% dari posisi saat ini sekitar 7,5%. Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan. Keempat, pelonggaran batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan asuransi hingga 20% demi memperdalam likuiditas domestik. Kelima, perombakan jajaran direksi BEI dan OJK sebagai momentum strategis untuk seleksi pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan.

Skenario Perang Memanas, AS Siapkan Perisai Udara Sebelum Serang Iran

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah memperkuat sistem pertahanan udara dan rudal di seluruh kawasan Timur Tengah.  Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan aksi balasan dari Iran jika militer AS melancarkan serangan di masa mendatang. Pentagon saat ini tengah mengerahkan tambahan baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan sistem pertahanan rudal Patriot ke sejumlah lokasi strategis. Lokasi-lokasi tersebut mencakup pangkalan di mana pasukan AS ditempatkan, termasuk di Yordania, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, dan Qatar.

Hingga saat ini, Presiden AS Donald Trump belum mengumumkan keputusan resmi terkait aksi militer terhadap Iran. Namun, sejumlah pejabat menyatakan bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan serangan terbatas dengan kekuatan yang sudah ada di kawasan tersebut. Meski demikian, terdapat kekhawatiran mengenai dampak dari serangan tersebut. 

Selain pertahanan darat, Angkatan Laut AS juga telah menyiagakan beberapa kapal perusak rudal kendali yang mampu mencegat ancaman udara seperti rudal dan drone. Fokus pada penguatan pertahanan udara ini berkaca pada intensitas pertukaran rudal selama perang 12 hari antara Israel dan Iran tahun lalu. 

Search