dicetak pada tanggal: 27 Agustus 2026 2:07 AM

Usut Skandal Penerimaan Maba, KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Sita 60 Berkas
  • OTT Rektor Unsoed
  • https://www.metrotvnews.com/play/b3JC5wm8-usut-skandal-penerimaan-maba-kpk-geledah-rektorat-unsoed-dan-sita-60-berkas

KPKmenggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Penggeledahan dilakukan pada 23 dan 24 Agustus 2026. Penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, tim KPK terlihat membawa beberapa koper berisi sekitar 60 berkas yang akan diperiksa lebih lanjut. Selain kantor rektorat, penyidik juga menggeledah rumah Rektor Unsoed serta sejumlah lokasi yang digunakan para tersangka lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya rangkaian penggeledahan tersebut. Dalam prosesnya, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. “Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru,” ujar Budi.

Dua Boeing 737 Dikerahkan, Angkut 665 Prajurit TNI untuk Tangani Karhutla Kalimantan
  • Penanganan Karhutla dan Kabut Asa
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/25/17384611/dua-boeing-737-dikerahkan-angkut-665-prajurit-tni-untuk-tangani-karhutla?page=all#page2

Dua pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara (AU) dikerahkan untuk mengangkut 665 prajurit Yonif TP 839/SA dari Jakarta ke Kalimantan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dua pesawat tersebut menerbangkan para prajurit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026) dan Selasa (25/8/2026). Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman mengatakan, pengerahan pasukan melalui jalur udara dilakukan untuk mendukung mobilisasi personel menuju wilayah yang terdampak karhutla.

Setibanya di Kalimantan, para prajurit Yonif TP 839/SA akan memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan dukungan personel. Ali mengatakan, Lanud Halim Perdanakusuma juga mendukung mobilisasi personel dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam operasi penanganan karhutla.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa tiga batalyon telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Kalimantan. Selain itu, TNI juga mengerahkan 1.000 orang penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik di Kalimantan maupun Riau. Bukan hanya itu, TNI turut mengerahkan tim freefall hingga tim paramotor untuk membantu penanganan karhutla.

3 Anggota DPRD TTU Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Kematian Dokter Icha, Ini Kata Penasihat Hukum
  • Kasus Kematian Dokter Icha
  • https://www.tribunnews.com/regional/7873468/3-anggota-dprd-ttu-dikabarkan-jadi-tersangka-kasus-kematian-dokter-icha-ini-kata-penasihat-hukum

Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) dikabarkan telah menetapkan tiga anggota DPRD TTU (Timor Tengah Utara) sebagai tersangka dugaan penganiayaan dan pengancaman menggunakan kekerasan verbal. Ketiga anggota DPRD TTU yang diduga terlibat tersebut yakni Therensius Lasakar, SE, Nobertus Tubani, S.Sos, dan Veronika Lake, ST. Kabar tersebut disampaikan kuasa hukum keluarga almarhumah dr. Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha, Viktor Manbait kepada wartawan, Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Viktor, penetapan tersangka dilakukan Tim Joint Investigation Polda NTT setelah menggelar perkara pada Senin 24 Agustus 2026.

Viktor menjelaskan, berdasarkan surat penyidik, ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh berupa penganiayaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan verbal agar seseorang melakukan sesuatu. Perbuatan tersebut diduga menyebabkan gangguan kesehatan berupa depresi berat yang kemudian berujung pada kematian dr. Icha karena bunuh diri. Sementara itu, kata Viktor, seorang terlapor lainnya, Maria Mathildis Sau, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Penasihat hukum ketiga anggota DPR TTU, Egiardus Bana mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda NTT soal penetapan tersangka kliennya. Mereka juga belum menerima informasi resmi dari Penyidik Polda NTT ihwal status hukum tiga anggota DPRD TTU dan satu orang ASN yang dilaporkan oleh keluarga Dokter Eliza Pricila Utami Pakaenoni. 

185 Ribu Warga Masih Mengungsi Akibat Gempa NTT
  • Gempa NTT, Pengungsi Bencana, Revitalisasi Sekolah
  • https://news.detik.com/berita/d-8634279/185-ribu-warga-masih-mengungsi-a kibat-gempa-ntt

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 103 orang per 25 Agustus 2026. Korban meninggal tersebar di Manggarai sebanyak 41 orang, Manggarai Timur 34 orang, Nagekeo 13 orang, Sikka 6 orang, Ngada 5 orang, Ende 3 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 1.666 orang, sementara 185.131 orang masih mengungsi, termasuk tambahan 4.804 pengungsi baru. Gempa susulan juga masih dirasakan di sejumlah wilayah NTT.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan penanganan sekolah terdampak menjadi prioritas dalam masa pemulihan. Sekolah yang mengalami kerusakan akan diprioritaskan untuk memperoleh program revitalisasi pada tahun 2026. Pemerintah masih melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap tingkat kerusakan serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan sebelum proses pembangunan dimulai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

Sebagai bagian dari respons darurat, Kemendikdasmen telah menyiapkan bantuan tunai sebesar Rp860 juta dalam bentuk voucher bagi 61 sekolah, serta menyalurkan berbagai kebutuhan pendidikan dan logistik dasar. Bantuan tersebut mencakup 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaus, dan 1.650 paket bantuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pendidikan dapat segera pulih, sekaligus mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Pascagempa NTT, Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Warga Manggarai Barat
  • Kemudahan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Warga Terdampak Gempa
  • https://www.tempo.co/politik/pascagempa-ntt-dukcapil-terbitkan-358-dokumen-warga-manggarai-barat-2283795

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengerahkan layanan jemput bola untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada hari pertama pelayanan, Senin, 24 Agustus 2026, sebanyak 358 dokumen kependudukan telah diterbitkan, meskipun kantor Dinas Dukcapil Manggarai Barat mengalami kerusakan berupa retakan akibat gempa. Dokumen tersebut meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, surat pindah datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Untuk memperkuat pelayanan, Ditjen Dukcapil mengirimkan berbagai peralatan dan logistik, antara lain 4.000 blanko KTP elektronik, perangkat internet Starlink, Sam Card, ribbon, film, cleaning kit, kertas, printer inkjet, serta alat perekam KTP elektronik portabel. Peralatan tersebut memungkinkan petugas menjangkau warga di posko pengungsian dan desa-desa terdampak, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga memastikan bahwa penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana dilakukan secara gratis.

Tim Ditjen Dukcapil bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Dukcapil berencana memperluas layanan ke sejumlah posko pengungsian dan wilayah terdampak lainnya, sementara petugas juga terus memantau perkembangan gempa susulan yang masih terjadi dengan kekuatan di bawah magnitudo 4. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memastikan warga terdampak segera memperoleh kembali dokumen penting yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik dan bantuan pascabencana.

Mengapa Desil Jadi Masalah? Saat Angka Menentukan Nasib Bansos
  • KOntroversi Penentuan Desil DTSEN
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/26/093522926/mengapa-desil-jadi-masalah-saat-angka-menentukan-nasib-bansos?page=all#page2

Desil dalam DTSEN pada dasarnya merupakan alat untuk memetakan posisi relatif sosial ekonomi keluarga, bukan ukuran mutlak untuk menentukan apakah seseorang kaya atau miskin. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, usaha, kesehatan, dan karakteristik rumah tangga lainnya. Karena itu, seseorang dengan penghasilan pas-pasan tetap dapat berada di desil tinggi, sementara kondisi ekonomi di dalam satu kelompok desil juga dapat sangat beragam.

Persoalan muncul ketika angka desil digunakan sebagai dasar langsung untuk menentukan akses masyarakat terhadap bantuan atau subsidi. Penggunaan batas desil berpotensi menimbulkan exclusion error, yaitu rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk kategori penerima, serta cliff effect, ketika dua keluarga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda hanya karena berada pada batas desil yang berbeda. Dalam KIP Kuliah 2026, misalnya, pemerintah menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis penentuan penerima, meskipun tetap menyediakan jalur verifikasi bagi calon penerima yang tidak tercatat dalam kategori desil tertentu.

Oleh karena itu, desil sebaiknya diposisikan sebagai alat penyaringan (screening tool), bukan vonis tunggal terhadap kondisi ekonomi seseorang. Data sosial ekonomi yang bersifat dinamis perlu terus diperbarui dan dilengkapi dengan mekanisme verifikasi, sanggah, serta pertimbangan kondisi riil masyarakat, termasuk perbedaan daya beli antarwilayah dan tingkat kerentanan rumah tangga. Semakin besar pengaruh data desil terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah, semakin penting pula transparansi indikator dan fleksibilitas kebijakan agar angka statistik justru tidak mengabaikan kenyataan sosial di lapangan.

Demo 27 Agustus ke DPR: Warga Pati, Bangkalan, Depok dan Mahasiswa Bawa Tuntutan Berbeda
  • Demo di Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/26/07222421/demo-27-agustus-ke-dpr-warga-pati-bangkalan-depok-dan-mahasiswa-bawa?page=all#page2

Gelombang aksi unjuk rasa akan kembali mewarnai kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah dan elemen mahasiswa berencana datang ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda. Ada yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penuntasan kasus korupsi, sementara kelompok lainnya membawa tuntutan yang lebih luas, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pemerintah.

Aksi pada Kamis (27/8/2026) akan mempertemukan sejumlah kelompok dengan kepentingan yang berbeda. AMPB berfokus pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan penuntasan kasus dugaan korupsi di Pati. AMDB membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok. GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu demokrasi, kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, militerisme, kriminalisasi aktivis, hingga pemberantasan korupsi. Sementara RMP4 dari Bangkalan hadir dengan tuntutan berbeda, yakni menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta perbaikan tata kelolanya.

Di sisi lain, seluruh kelompok yang akan menggelar aksi memiliki latar belakang dan kepentingan masing-masing. Perbedaan tuntutan tersebut membuat aksi di depan DPR/MPR RI pada Kamis diperkirakan menjadi ruang bertemunya berbagai suara masyarakat dari sejumlah daerah dan kelompok. AMPB sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjaga aksi tetap damai.

OJK Buka Suara soal Rekening Donasi Demo Warga Pati Diblokir Bank Mandiri
  • Pemblokiran Rekening Donasi Demo
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a8d4a945b556/ojk-buka-suara-soal-rekening-donasi-demo-warga-pati-diblokir-bank-mandiri

OJK menegaskan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya menurut UU Perbankan, dan dijamin oleh LPS. Penundaan transaksi dipandang sebagai langkah perlindungan sementara selama proses penyelidikan.

Rekening Supriyono di Bank Mandiri yang berisi sekitar Rp 80,9 juta dari uang pribadi dan donasi warga Pati ditunda atas permintaan aparat penegak hukum, dan bank menyampaikan permintaan maaf serta menegaskan komitmen terhadap good corporate governance, kepatuhan, dan kehati‑hatian. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran, dengan durasi maksimal lima hari kerja berdasarkan Pasal 26 UU No 8/2010 dan Pasal 237 UU No 4/2023, serta terus berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial untuk klarifikasi tujuan penghimpunan dana.

Pakar: Pencegahan Karhutla Gambut Harus Berbasis Sains
  • Pencegahan Karhutla Lahan Gambut
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tkbe8f522/pakar-pencegahan-karhutla-gambut-harus-berbasis-sains

Guru Besar IPB University Budi Indra Setiawan mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan berbasis sains. Upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh karena risiko kebakaran dipengaruhi berbagai faktor teknis maupun nonteknis yang saling berkaitan. Menurut dia, kebakaran gambut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Kondisi muka air tanah, cuaca kering, tingkat kelembapan gambut, ketersediaan bahan bakar di permukaan, kecepatan angin hingga keberadaan sumber api dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Karena itu, pencegahan karhutla di kawasan gambut perlu dimulai dengan menjaga muka air tanah serta memperkuat pengelolaan tata air. Pengelolaan kanal dan sekat kanal, penyediaan embung dan sumber air, pemantauan kelembapan gambut, serta kesiapan sarana pemadaman menjadi bagian dari langkah yang perlu dilakukan di wilayah rawan. Budi mengatakan pendekatan berbasis sains juga membutuhkan sistem pemantauan yang mampu memberikan gambaran kondisi lapangan secara cepat. Data cuaca, titik panas dan kondisi gambut perlu dipadukan melalui citra satelit, sensor muka air tanah, menara pantau, patroli darat hingga penggunaan pesawat nirawak atau drone.

Upaya pencegahan juga tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis. Perilaku manusia, kebiasaan membuka lahan, keterbatasan alternatif pengolahan lahan tanpa bakar, persoalan penguasaan lahan, konflik tenurial, tingkat kesejahteraan masyarakat hingga koordinasi antarpihak turut memengaruhi risiko terjadinya karhutla.

Dinsos DIY Pastikan Warga Miskin yang Desilnya Naik Drastis Bansosnya tak Langsung Disetop
  • Polemik Penentuan Desil DTSEN
  • https://rejogja.republika.co.id/berita/tkc3pp282/dinsos-diy-pastikan-warga-miskin-yang-desilnya-naik-drastis-bansosnya-tak-langsung-disetop-part2

Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan memicu keluhan dari sejumlah warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga khawatir perubahan peringkat kesejahteraan tersebut berdampak pada bantuan sosial (bansos) yang selama ini diterima, terlebih ketika data desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka sebenarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Suyarno memastikan, perubahan peringkat desil dalam DTSEN tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan bansos bagi warga yang secara nyata masih membutuhkan. Dinsos DIY menyadari adanya warga yang mengalami kenaikan desil secara signifikan, tetapi kondisi ekonominya tidak ikut berubah. Suyarno mengatakan, Pemda akan membahas mekanisme agar kondisi faktual keluarga tetap menjadi pertimbangan ketika terdapat ketidaksesuaian dengan data DTSEN. BPS DIY juga terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah agar terdapat pemahaman yang sama mengenai DTSEN.

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Imbas Kebakaran Hutan 1.511 Hektare di Kalimantan
  • Sanksi Karhutla
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a8d37f5d4cbe/kemenhut-sanksi-6-perusahaan-imbas-kebakaran-hutan-1511-hektare-di-kalimantan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH setelah menemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal yang mereka kelola. Total areal yang terbakar mencapai 1.511,55 hektare tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Lima perusahaan dikenai sanksi berupa Paksaan Pemerintah yaitu PT WEL, PT FI, PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur. Sementara PT MPK, dicabut izin usahanya sekaligus dikenakan sanksi Paksaan Pemerintah karena kebakaran pada arealnya terjadi secara luas dan berulang. Pemerintah mewajibkan perbaikan sistem pengendalian kebakaran, pemulihan vegetasi, khususnya pada lahan gambut, dan akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan izin bila kewajiban tidak dipenuhi.

Prabowo Resmikan Proyek PLTS 100 GWp, Investasi Rp 1.140 Triliun
  • Prabowo Resmikan Proyek PLTS
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a8d5c382a4fe/prabowo-resmikan-proyek-plts-100-gwp-investasi-rp-1140-triliun

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS total 100 GWp dalam tiga tahun, setara atau melebihi kapasitas pembangkit listrik nasional sekitar 88 GW, sebagai upaya memperkuat swasembada dan kedaulatan energi serta mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Prabowo berharap proyek dapat selesai dalam dua tahun bila semua kementerian bekerja sesuai target.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut investasi proyek mencapai US$73 miliar (Rp 1.140 triliun), diproyeksikan menciptakan 5,52 juta lapangan kerja, menghemat subsidi Rp 73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi CO₂ sekitar 140 juta ton per tahun. Pendanaan akan diarahkan melalui skema IPP dengan opsi pemerintah via Danantara bila tidak ada investor kompetitif, didukung Battery Energy Storage System (BESS).

Tahap awal meliputi 14 proyek PLTS pertama dengan kapasitas total ~5,2 GWp dan investasi US$7,7 miliar, termasuk beberapa proyek terapung, BESS, serta proyek skala kecil di Bali dan wilayah terpencil. Pemerintah menargetkan PLTS 1 GWp di Bali beroperasi komersial pada 2028 untuk menggantikan PLTD.

Kadar CO2 Atmosfer Naik, Ilmuwan Temukan Perubahan Aneh di Darah Manusia
  • Dampak Peningkatan Karbondioksida
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tkcokt416/kadar-co2-atmosfer-naik-ilmuwan-temukan-perubahan-aneh-di-darah-manusia-part2

Lonjakan karbon dioksida di atmosfer diduga mulai memengaruhi tubuh manusia. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal Air Quality, Atmosphere and Health, peneliti dari The Kids Research Institute Australia, Curtin University, dan The Australian National University (ANU) menemukan perubahan sejumlah indikator kimia dalam darah seiring meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer. Temuan ini dinilai penting, terutama bagi anak-anak dan remaja. Karena masih dalam masa pertumbuhan, mereka berpotensi terpapar konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi sepanjang hidup.

Para peneliti memeriksa data kesehatan populasi Amerika Serikat (AS) selama sekitar 20 tahun. Mereka menganalisis hasil pemeriksaan darah sekitar 7.000 orang yang dikumpulkan dalam interval dua tahun dari 1999 hingga 2020. Haislnya sejak 1999, rata-rata kadar bikarbonat serum meningkat 7 persen dan rata-rata kadar kalsium dan fosfor justru menurun. Tren biologis ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer.

Para peneliti mengatakan hasil studi ini menunjukkan peningkatan karbon dioksida di atmosfer bisa menjadi bentuk risiko terkait perubahan iklim yang berbeda dari ancaman yang lebih umum, seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Menurut salah satu peneliti, Profesor Alexander Larcombe, peningkatan karbon dioksida perlu dipertimbangkan bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tapi juga sebagai faktor kesehatan masyarakat jangka panjang yang perlu dipantau. Temuan ini juga membuka kemungkinan penurunan emisi bisa memberikan manfaat tambahan dalam melindungi kesehatan manusia jangka panjang.

Apakah Tepung Bisa Padamkan Karhutla? Ini Penjelasan Pakar IPB University
  • Inovasi "Ubi Bombing"
  • www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0kpqWMDK-apakah-tepung-bisa-padamkan-karhutla-ini-penjelasan-pakar-ipb-university

Presiden RI Prabowo Subianto meminta adanya inovasi pemadaman api dengan menggunakan tepung alih-alih hanya menggunakan air. Ia pun meminta agar produksi tepung berbahan dasar ubi atau singkong tersebut dilakukan secara besar-besaran. Namun apakah tepung dari bahan ubi itu bisa menjadi alternatif pemadaman api untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)? Begini penjelasan Pakar Forensik Kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. Bambang menjelaskan, tepung memang dapat dimanfaatkan sebagai alat pemadaman api. Namun, dalam penelitian yang pernah ia lakukan, tepung yang digunakan bukan berbahan dari ubi ataupun singkung. 

Perpres No 109 Tahun 2025 Jadi Terobosan dalam Pengelolaan Sampah
  • Perpres No 109 Tahun 2025 Jadi Terobosan dalam Pengelolaan Sampah
  • https://www.tempo.co/lingkungan/perpres-no-109-tahun-2025-jadi-terobosan-dalam-pengelolaan-sampah-2283804

Sampah menjadi salah satu tantangan. Setiap hari, Indonesia menghasilkan sekitar 141.926 ton sampah, atau setara 51,8 juta ton per tahun. Pertumbuhan sampah setiap tahun mengalami kenaikan 1,48 persen. Dari timbulan sampah tersebut hingga Agustus 2026, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil dikelola, sementara 75 persen sisanya masih belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di berbagai daerah, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga semakin besarnya tekanan terhadap kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA). Ditambah lagi, 72 persen TPA masih dioperasikan secara open dumping dan 32,59 persen terbuang ke lingkungan.

Dari kondisi tersebut, pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini merupakan penyempurnaan sekaligus pengganti Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, dengan cakupan yang lebih komprehensif untuk mempercepat penanganan darurat sampah nasional, memperkuat kepastian pelaksanaan proyek PSEL, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

ATSI Berharap Paket Internet Makin Murah Usai IEU-CEPA Diteken
  • Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20260826/101/1998836/atsi-berharap-paket-internet-makin-murah-usai-ieu-cepa-diteken

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap penandatanganan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, memberi dampak bagi harga internet di masyarakat yang makin terjangkau.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Uni Eropa di sektor telekomunikasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah keterjangkauan layanan telekomunikasi bagi masyarakat atau affordability.

Eropa Pasar Besar Alas Kaki, APRISINDO Harap IEU-CEPA Pangkas Tarif dan Dongkrak Daya Saing RI
  • Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260826/257/1998830/eropa-pasar-besar-alas-kaki-aprisindo-harap-ieu-cepa-pangkas-tarif-dan-dongkrak-daya-saing-ri

Eropa merupakan salah satu pasar besar bagi industri alas kaki. Dari sisi ekspor, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menunjukkan nilai ekspor alas kaki Indonesia ke 27 negara Uni Eropa mencapai US$1,31 miliar pada 2020. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi US$1,54 miliar pada 2021 dan US$2,02 miliar pada 2022. Nilai ekspor sempat turun menjadi US$1,65 miliar pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi US$1,77 miliar pada 2024 dan US$1,82 miliar pada 2025. Hingga Juni 2026, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke 27 negara Uni Eropa tercatat sebesar US$919 juta.

Sekretaris Jenderal APRISINDO Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan rencana penandatanganan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan, khususnya tarif. Dengan demikian, produk alas kaki Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk dari negara pesaing. Menurutnya, implementasi IEU-CEPA berpotensi membuka peluang peningkatan ekspor, diversifikasi buyer, serta mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia yang berorientasi ekspor ke pasar Eropa.

Duet Dedi Mulyadi-Gibran 2029 Muncul, Ini Respons Relawan Jokowi
  • Dedi Mulyadi-Gibran
  • https://wartaekonomi.co.id/read630428/duet-dedi-mulyadi-gibran-2029-muncul-ini-respons-relawan-jokowi

Dinamika menuju Pemilu 2029 mulai memunculkan sejumlah spekulasi pasangan potensial. Salah satu skenario yang mencuri perhatian adalah kemungkinan duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budi Arie meminta publik tidak terlalu cepat menyimpulkan arah politik menuju 2029. Menurutnya, waktu menuju kontestasi tersebut masih panjang sehingga perubahan konfigurasi politik masih sangat mungkin terjadi. Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tidak membatasi komunikasi dengan kelompok politik tertentu. Menurutnya, ukuran utama Projo dalam menentukan kerja sama adalah keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Hersubeno Arief mengungkap analisis mengenai kemungkinan Dedi Mulyadi berpindah kendaraan politik dari Partai Gerindra ke PSI. Hersubeno menilai posisi Dedi di Gerindra dapat menjadi persoalan tersendiri apabila elektabilitasnya justru berada di atas Presiden Prabowo Subianto.

Denny Indrayana Bikin Sayembara tentang Ijazah Gibran, Ade Armando Endus Tujuan Akhirnya 2029
  • Sayembara Ijazah Wapres Gibran
  • https://nasional.sindonews.com/read/1742587/12/denny-indrayana-bikin-sayembara-tentang-ijazah-gibran-ade-armando-endus-tujuan-akhirnya-2029-1787580488#goog_rewarded

Mantan Kader PSI Ade Armando angkat bicara terkait sayembara ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Ade mengendus sayembara tersebut sebagai upaya serius untuk mendelegitimasi keluarga Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ade melihat bahwa kembalinya Jokowi ke panggung politik secara aktif menjadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Menurutnya, posisi Jokowi saat ini sangat krusial, terutama keterlibatannya dalam membesarkan PSI dan perannya dalam mengawal pemerintahan ke depan.

Eksistensi keluarga Jokowi, menurut Ade, dianggap sebagai bahaya bagi peta kekuatan politik pihak lain. Hal inilah yang memicu gerakan kontinu untuk “menghabisi” pengaruh politik keluarga Jokowi di mata publik.

Kepuasan Publik Menurun, Apa Saran KH Ma’ruf Amin kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran?
  • Pemerintahan Prabowo-Gibran, Saran KH Ma'ruf Amin
  • https://www.kompas.id/artikel/kepuasan-publik-menurun-apa-saran-kh-maruf-amin-kepada-pemerintahan-prabowo-gibran

Survei terbaru menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurun, dengan 51 persen responden menyatakan puas dan 46,9 persen menyatakan tidak puas. KH Ma’ruf Amin menilai semangat dan program transformasi pemerintah sudah baik, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar tidak terjadi penyimpangan maupun korupsi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat serta tahapan program yang tidak dijalankan secara terburu-buru.

Ma’ruf Amin juga mengingatkan agar pemerintahan berjalan dengan satu visi, sehingga tidak muncul “matahari kembar” antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya, wapres harus menjalankan peran sesuai kewenangan yang diberikan presiden, bukan bertindak seolah-olah presiden. Hal ini penting untuk menjaga soliditas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Para pengamat menilai masukan Ma’ruf Amin relevan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan program strategis dijalankan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Soliditas internal antara presiden, wapres, dan jajaran kabinet menjadi kunci agar pemerintahan terlihat efektif, mampu memenuhi janji-janji, serta mengembalikan kepercayaan publik.

Prabowo Minta Uji Coba Tepung Ubi Buat Padamkan Karhutla
  • karhutla, Tepung Ubi
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824164306-4-762007/prabowo-minta-uji-coba-tepung-ubi-buat-padamkan-karhutla

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan uji coba penggunaan tepung berbahan dasar ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ide ini awalnya disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yang menjelaskan bahwa zat dari tepung dapat memutus unsur pembakaran sehingga api bisa dicegah maupun dipadamkan. Inovasi ini merupakan temuan anggota Babinsa di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Prabowo menanyakan efektivitas bahan tersebut dan mendapat penjelasan bahwa tepung ubi cukup efektif, bahkan berpotensi digunakan dalam skala besar. Ia kemudian meminta agar produksi ditingkatkan dan dilakukan uji coba lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan melalui helikopter seperti konsep water bombing.

Selain itu, Prabowo juga meminta BNPB dan BRIN meneliti lebih lanjut bahan pemadam alternatif yang lebih efektif dibandingkan air. Arahan ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk mencari solusi inovatif dan berbasis sumber daya lokal dalam menghadapi ancaman karhutla.

Prabowo Siapkan 1.000 Perwira TNI-Polri Perkuat Penanganan Karhutla Sumsel
  • karhutla
  •  https://news.detik.com/berita/d-8632993/prabowo-siapkan-1-000-perwira-tni-polri-perkuat-penanganan-karhutla-sumsel

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Dalam rapat di Posko Utama Satgas Karhutla Sumsel, ia menginstruksikan penurunan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk membantu sosialisasi serta edukasi masyarakat agar pencegahan lebih efektif. Prabowo menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain fokus pada pencegahan, Prabowo mendorong inovasi di kawasan gambut dengan memperbanyak sumur bor, embung, dan kanal. Ia bahkan mengusulkan agar infrastruktur tersebut dimanfaatkan secara produktif, misalnya untuk budidaya ikan, sehingga selain mengendalikan karhutla juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. BRIN diminta terlibat dalam riset dan pengembangan solusi inovatif ini.

Prabowo menutup rapat dengan apresiasi kepada Forkopimda Sumsel dan seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ia mengingatkan agar persoalan asap juga menjadi perhatian utama, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat, menurutnya, akan terus memantau perkembangan dan memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan optimal.

Pembakar Hutan Riau Pura-pura Mancing, Prabowo: Bawa ke Jakarta
  • karhutla
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/24/22202681/pembakar-hutan-riau-pura-pura-mancing-prabowo-bawa-ke-jakarta

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau melaporkan adanya tiga orang yang berpura-pura memancing namun sebenarnya hendak membakar hutan. Mendengar laporan itu, Prabowo memerintahkan agar para pelaku dibawa ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Kapolda Riau menjelaskan bahwa sejak 2025 hingga 2026 pihaknya telah menangani 94 kasus dengan 106 tersangka. Khusus tahun 2026, tercatat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka, serta luas lahan terbakar mencapai lebih dari 800 hektare. Ia menegaskan bahwa seluruh kasus karhutla di wilayahnya disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun tidak.

Prabowo juga meminta agar BIN ikut melakukan pendalaman kasus, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Selain itu, aparat kepolisian telah memasang ratusan plang peringatan karhutla di Rokan Hilir sebagai langkah pencegahan. Arahan Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Safari Prabowo Cek Penanganan Karhutla di Sederet Provinsi
  • karhutla
  • https://news.detik.com/berita/d-8633397/safari-prabowo-cek-penanganan-karhutla-di-sederet-provinsi

Presiden Prabowo Subianto melakukan safari ke Kalimantan dan Sumatra untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Kalimantan Barat, ia menyusuri lahan terbakar di Kubu Raya, memberi arahan kepada jajaran menteri dan aparat, serta menyapa petugas dan warga.

Setelah itu, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan memimpin rapat terbatas bersama pejabat pusat dan daerah guna memperkuat koordinasi penanganan karhutla.

Safari ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan strategi penanganan karhutla berjalan efektif, mempercepat pemadaman, dan mencegah meluasnya kabut asap ke wilayah lain.

Ketika Bencana Melampaui Kapasitas Daerah Otonom
  • Kapasitas Daerah Otonom, Ketika Bencana Melanda
  • https://sumbarsatu.com/berita/35419-ketika-bencana-melampaui-kapasitas-daerah-otonom

Bencana sering kali melampaui kapasitas daerah otonom. Pemerintah daerah memang menjadi garda terdepan, tetapi keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran membuat mereka cepat kewalahan. UU 24/2007 dan PP 21/2008 memang memberi kewenangan menetapkan status bencana, namun yang lebih penting adalah kapasitas penanganan. Bantuan pusat seharusnya tidak menunggu label “bencana nasional”, melainkan segera turun ketika daerah sudah tidak mampu.

Paradigma penanganan bencana perlu bergeser dari status-driven menjadi capacity-driven. Eskalasi bantuan harus otomatis: kabupaten/kota yang kewalahan segera diperkuat provinsi, dan provinsi yang kewalahan segera diperkuat pusat. BPBD juga tidak boleh hanya berfungsi saat bencana terjadi, melainkan harus diperkuat sebagai lembaga strategis dengan personel, teknologi, dan anggaran memadai. Pemerintah pusat perlu menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kebencanaan untuk mitigasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan infrastruktur tahan bencana.

Selain itu, koordinasi nasional harus berjalan tanpa terjebak birokrasi, termasuk membuka ruang bantuan internasional bila kapasitas nasional tidak mencukupi. Bantuan antardaerah sebaiknya diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan hanya logistik darurat. Ukuran keberhasilan pascabencana bukan sekadar rumah berdiri kembali, tetapi kehidupan masyarakat pulih: sekolah berjalan, pasar hidup, puskesmas berfungsi, dan mata pencaharian kembali. Intinya, otonomi daerah harus berarti rakyat terlindungi, dengan prinsip sederhana: yang dekat hadir pertama, yang kuat segera membantu.

Jika UU Pemilu Tidak Direvisi
  • Jika Tak Merevisi UU Pemilu
  • https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-uu-pemilu-tidak-direvisi-lt6a8bb6b880577/?page=all

Titi Anggraini menegaskan bahwa revisi UU Pemilu sangat mendesak sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Putusan MK telah mengubah makna keserentakan pemilu: pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) harus dipisahkan dari pemilu daerah (DPRD, kepala daerah) dengan jarak 2–2,5 tahun. Jika revisi tidak segera dilakukan, KPU tetap wajib mempersiapkan pemilu, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi legislasi DPR dan Presiden.

KPU hanya berwenang mengatur aspek teknis seperti pendaftaran pemilih, verifikasi peserta, kampanye, logistik, dan penghitungan suara. Namun, hal-hal mendasar seperti desain dua gelombang pemilu, masa transisi jabatan DPRD/kepala daerah, serta aturan ambang batas dan pencalonan presiden harus diatur melalui undang-undang. Tanpa revisi, KPU berisiko menghadapi sengketa hukum karena peraturan teknisnya bisa diuji di Mahkamah Agung atau dipersoalkan di Bawaslu.

Risiko legislative inaction akan melemahkan independensi KPU dan menimbulkan ketidakpastian dalam anggaran, logistik, hingga pendidikan pemilih. Karena itu, revisi minimum UU Pemilu harus segera diselesaikan sebelum tahapan dimulai, dengan proses transparan dan partisipasi publik yang bermakna. KPU tidak boleh dijadikan pengganti pembentuk undang-undang, sementara publik harus terus mengawasi agar legislasi berjalan konsisten.

Ratna Dewi: Masalah Etik Bisa Bermula dari Proses Seleksi
  • Etik dalam Proses Seleksi
  • https://dkpp.go.id/ratna-dewi-masalah-etik-bisa-bermula-dari-proses-seleksi/

Ratna Dewi Pettalolo dari DKPP menekankan bahwa masalah etik penyelenggara pemilu bisa muncul sejak proses seleksi. Jika seleksi di tingkat pusat bermasalah, dampaknya akan berlanjut ke provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara ad hoc. Sepanjang 2022–2025, tercatat 95 perkara terkait seleksi, dengan putusan mulai dari rehabilitasi hingga pemberhentian tetap.

Ia menegaskan integritas calon penyelenggara sama pentingnya dengan independensi tim seleksi. Timsel yang obyektif tidak cukup tanpa kejujuran peserta, karena keduanya saling melengkapi. Proses seleksi yang cacat akan menyulitkan tercapainya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam diskusi GPSP, tokoh lain seperti Sri Budi Eko Wardani, Ilham Saputra, dan Valina Singka Subekti menekankan perlunya sistem merit berbasis kompetensi, profesionalisme, dan integritas. Mereka mengingatkan agar seleksi teknokratis tidak digeser oleh kepentingan politis menjelang pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu periode 2027–2032.

Kebakaran Desa Adat Sade, Kerugian Capai Rp 34 Miliar
  • Kebakaran Desa Adat Sade
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/143956378/kebakaran-desa-adat-sade-kerugian-capai-rp-34-miliar

Kebakaran di Desa Adat Sade di Lombok Tengah, NTB, pada 22 Agustus 2026 malam dan menyebabkan kerugian besar yang ditaksir mencapai Rp 34 miliar. Perhitungan dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat desa, dan kepolisian, mencakup seluruh bangunan yang terbakar. Sebanyak 75 rumah adat, 69 art shop, empat berugak sekenem, masjid, pintu gerbang, menara pandang, serta satu museum yang dibangun Dinas Pariwisata NTB ikut hangus dilalap api.

Kerugian tersebut belum termasuk harta benda pribadi warga yang belum terdata karena banyak di antara mereka masih trauma. Menurut Lalu Sungkul, Staf Ahli Bupati Lombok Tengah, rata-rata pemilik rumah memiliki perhiasan dan barang berharga lain yang belum dihitung dalam total kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebakaran lebih besar daripada angka resmi yang sudah diumumkan.

Selain kerugian material, kebakaran ini juga memusnahkan warisan budaya penting masyarakat Sasak. Desa Adat Sade dikenal sebagai destinasi wisata budaya dengan rumah adat khas dan pusat kerajinan tenun. Hilangnya bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang pariwisata menjadi pukulan berat bagi masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi maupun identitas budaya. Pemerintah daerah bersama aparat kini berupaya melakukan pendataan lanjutan dan pemulihan pasca bencana.

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut
  • karhutla
  • https://www.politikindonesia.id/karhutla-tak-cukup-dipadamkan-harus-dicegah-dan-diusut

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dengan pemadaman api. Kehadiran Presiden di beberapa titik karhutla harus menjadi momentum untuk membenahi sistem permanen, bukan sekadar simbol kepemimpinan saat api membesar. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

Data menunjukkan ribuan hotspot di Kalimantan dan Sumatera, dengan pemerintah mengerahkan 52 pesawat, helikopter, dan ribuan personel. Meski langkah ini menunjukkan keseriusan negara, biaya besar yang dikeluarkan ketika api sudah membesar. Karhutla bukan sekadar persoalan api, tetapi terkait tata kelola lahan, pembukaan lahan, pengawasan perusahaan, aktivitas masyarakat, serta lemahnya patroli. Penegakan hukum harus menyentuh aktor utama, bukan hanya pelaku lapangan, agar akar masalah benar-benar diatasi.

Kesehatan masyarakat, edukasi, dan sistem respons cepat berbasis data juga perlu menjadi prioritas. Keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari jumlah kebakaran yang dicegah, bukan hanya api yang dipadamkan. Pemerintah harus berani membongkar jaringan pembakaran, memperbaiki tata kelola, dan memastikan karhutla tidak menjadi bencana berulang.

Kesejahteraan dan Pembaruan Kompetensi Guru, Tantangan Riil Dunia Pendidikan
  • Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru
  • https://rm.id/baca-berita/education/323105/catatan-politik-bamsoet-kesejahteraan-dan-pembaruan-kompetensi-guru-tantangan-riil-dunia-pendidikan

Kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru menjadi dua tantangan utama pendidikan nasional. Masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan rendah, bahkan diperkirakan sekitar 74 persen berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, sehingga sebagian harus mencari pekerjaan tambahan atau menghadapi persoalan keuangan. Di sisi lain, Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 679 ribu guru serta persoalan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Dengan sekitar 64,3 juta peserta didik aktif dan jutaan anak usia sekolah, kebutuhan terhadap guru yang cukup, berkualitas, dan sejahtera menjadi semakin mendesak.

Selain persoalan kesejahteraan dan status kepegawaian, guru juga dituntut meningkatkan kompetensi untuk menghadapi transformasi digital dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi, mulai dari pembelajaran jarak jauh, video conference, media interaktif hingga kecerdasan buatan, mengharuskan guru memiliki literasi dan keterampilan digital yang memadai. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses perangkat dan internet, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta tingginya beban administrasi. Karena itu, program peningkatan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship dinilai perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas guru agar transformasi teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja.

Pemerintah dan DPR juga terus membahas penguatan status dan kesejahteraan guru, termasuk penyelesaian status guru PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, serta peluang pengangkatan menjadi PNS. Meski pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru pada 2027, peluang tersebut tetap terbuka apabila kondisi fiskal memungkinkan. Pada akhirnya, perbaikan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi dan kepastian status kepegawaian. Investasi terhadap jutaan guru bukan hanya menyelesaikan persoalan tenaga pendidik, tetapi juga menentukan kualitas puluhan juta anak Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan masa depan.

Karhutla Mengepung Kalimantan, Bagaimana Pemerintah Mengatasinya?
  • Karhutla di Kalimantan
  • https://www.kompas.id/artikel/karhutla-mengepung-kalimantan-bagaimana-pemerintah-mengatasinya?open_from=Tagar_Page

Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan melalui pengerahan besar-besaran personel, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus 2026 untuk memimpin penanganan, sementara pemerintah menambah sekitar 1.500 personel TNI, enam helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Penanganan juga difokuskan pada kawasan gambut melalui penambahan pompa air dan sumur bor karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Di Kalimantan Tengah, sekitar 10.700 personel telah dikerahkan, namun kebutuhan tambahan peralatan pemadaman masih cukup besar.

Meski sumber daya telah dikerahkan secara masif, efektivitas penanganan belum sepenuhnya mampu menekan skala karhutla. Pada 21 Agustus 2026 tercatat 8.638 titik panas di seluruh Kalimantan, sementara luas karhutla Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektar. Kalimantan Barat menjadi wilayah terparah dengan 38.310,86 hektar lahan terbakar, disusul Kalimantan Tengah dengan 7.634,46 hektar. Kondisi gambut, luasnya sebaran titik panas, keterbatasan pompa dan armada, serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi kendala utama. Dampaknya, kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk memaksa ribuan anak belajar daring dan menyebabkan asap melintasi perbatasan hingga Sarawak, Malaysia.

Selain pemadaman dan pencegahan, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Hingga 21 Agustus 2026, Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi dan menetapkan 72 tersangka perorangan, sambil menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan maupun pemodal. Sedikitnya empat perusahaan di Kalimantan Barat juga tengah disidik dan terancam pencabutan izin apabila terbukti sengaja membakar lahan. Pemerintah turut memperketat kebijakan melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk meninjau kembali aturan daerah yang sebelumnya masih memberikan ruang bagi praktik pembakaran atas dasar kearifan lokal.

Sepekan Gempa NTT, Kementerian PU Perbaiki 34 Titik Longsor dan 9 Jembatan
  • Penanganan Gempa NTT
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260823210254-92-1395618/sepekan-gempa-ntt-pu-perbaiki-34-titik-longsor-dan-9-jembatan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8). Hingga 20 Agustus, tercatat 94 titik jalan dan jembatan rusak di sejumlah ruas jalan nasional. Berdasarkan pendataan awal BPJN Nusa Tenggara Timur, kerusakan terdiri dari 75 titik longsoran, tiga titik jalan amblas, serta 16 jembatan dan duiker.

Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Bina Marga telah memeriksa 34 titik longsoran dan sembilan jembatan atau duiker. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya sejak hari pertama gempa telah menginstruksikan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan infrastruktur.

Dody menegaskan penanganan dilakukan melalui pembersihan material longsoran, pengamanan badan jalan, pemasangan rambu, hingga persiapan perbaikan permanen. Ini seperti penguatan lereng, pemasangan rock bolt, wire mesh, rockfall barrier, shotcrete, dan pembangunan dinding penahan tanah. Sejumlah titik terdampak berada di ruas Ruteng-Reo-Kedindi, Ruteng-Km 210, Km 210-Batas Kabupaten Manggarai, serta beberapa ruas di wilayah Ende. Di sisi lain, Kementerian PU juga memastikan 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum masih berfungsi. Arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan BBM, juga tetap berjalan lancar.

Keppres Terbit, Sekda Aceh M Nasir Resmi Dicopot
  • Pencopotan Sekda Aceh
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824065152-32-1395654/keppres-terbit-sekda-aceh-m-nasir-resmi-dicopot?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Keppres itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Sekretariat Dukungan Kabinet Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tertanggal 22 Agustus 2026. Surat tersebut bersifat segera dan dilengkapi salinan serta petikan Keppres.

M. Nasir diketahui menjabat sebagai Sekda Aceh sejak 15 Agustus 2025 lalu. Ia saat itu dilantik oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Saat dikonfirmasi Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi membenarkan info tersebut. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung Mualem. Nurlis menyatakan pengganti M. Nasir nantinya akan segera diumumkan. Berdasar pernyataan Mualem, kata Nurlis, pergantian itu untuk penyegaran di jajaran Pemprov Aceh.

Koruptor Siap-Siap! RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung Desember 2026
  • RUU Perampasan Aset
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824075904-4-761707/koruptor-siap-siap-ruu-perampasan-aset-ditarget-rampung-desember-2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan RUU Perampasan Aset dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang. Habiburokhman mengatakan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Untuk memperkuat substansi sekaligus memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat.

Dia menjelaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembahasan UU KUHAP maupun UU Polri yang telah diselesaikan Komisi III. Adapun, perbedaannya, RUU Perampasan Aset merupakan konsep regulasi yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia sehingga membutuhkan perumusan yang lebih cermat.

Komisi III sebelumnya telah menegaskan RUU Perampasan Aset tetap menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan juga terus dilakukan dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok profesi. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.



1.260 Hektare Kebakaran Lahan di Kaltim, Kebanyakan Milik Perusahaan
  • Karhutla Kalimantan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824083918-20-1395676/1260-hektare-kebakaran-lahan-di-kaltim-kebanyakan-milik-perusahaan

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus bertambah. Hingga akhir pekan lalu setidaknya tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.260,92 hektare, dan mayoritas merupakan lahan milik perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, dari total luas terdampak, sebanyak 1.197,37 hektare merupakan lahan, kemudian hutan 32,84 hektare, dan kebun 30,71 hektare.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto, mengatakan kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah didominasi berada di lahan perusahaan, seperti yang terjadi di wilayah Kutai Kartanagara (Kukar) yakni– dari data tercatat–luas lahan yang terbakar hingga 366,70 hektare. Selain itu, dia menjelaskan untuk kebakaran yang terjadi di kawasan hutan tak dipungkiri ada perbedaan data antara yang dihimpun BPBD dan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, menurutnya untuk data dalam kawasan hutan lebih banyak mengacu pada Dinas Kehutanan.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Kukar menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar. Tercatat 47 kejadian dengan luas mencapai 369,88 hektare. Selanjutnya Kutai Barat 71 kejadian dengan luas 337,17 hektare, Paser 105 kejadian dengan luas 268,68 hektare, Samarinda 69 kejadian dengan luas 90 hektare, dan Berau 38 kejadian dengan luas 86,44 hektare.

Menhan Sjafrie Sebut RI akan Kembangkan Amunisi, Rudal, dan Roket Bersama Cina
  • Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-China
  • https://indonesiadefense.com/menhan-sjafrie-sebut-ri-akan-kembangkan-amunisi-rudal-dan-roket-bersama-cina/

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, pemerintah Republik Indonesia akan mengembangkan amunisi, misil atau peluru kendali (rudal) hingga roket bersama Cina. Hal itu disampaikan Menhan Sjafrie setelah pertemuan 2+2 ke-2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan antara Indonesia-Cina di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Jumat (21/8). Kerja sama tersebut dalam bentuk joint development atau pengembangan bersama. Nantinya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan melakukan transfer teknologi atau transfer of technology (ToT) kepada Indonesia. Harapannya, Cina mengirimkan transfer teknologi soal amunisi, rudal hingga roket sesuai yang sudah dikembangkan di Negeri Tirai Bambu.

Indonesia akan melibatkan industri pertahanan nasional seperti PT Pindad dan PT Len Industri dalam proyek tersebut. “Pasti Pindad (dilibatkan), kemudian PT LEN untuk listrik. Paling lambat (tahun) 2027 sudah jalan,” kata Sjafrie. Dalam pertemuan 2+2 tersebut, Indonesia menekankan pentingnya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang peralatan dan industri pertahanan.

Danrem 173: TNI cari sembilan perempuan yang dibawa KKB
  • Aksi KKB di Mimika
  • https://www.antaranews.com/berita/5708103/danrem-173-tni-cari-sembilan-perempuan-yang-dibawa-kkb?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan pencarian terhadap sembilan orang perempuan Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dibawa KKB hingga kini terus dilakukan. Brigjen TNI Vivin mengatakan awalnya 11 orang perempuan yang dibawa KKB, namun dua orang ditembak hingga menyebabkan satu orang (mama) meninggal. “Sedangkan seorang lainnya jatuh ke jurang, namun Jumat (21/8) sudah dievakuasi dan dirawat di rumah sakit Timika,” kata Vivin.

Dia mengatakan insiden itu terjadi 16-17 Agustus lalu dan saat ini TNI berupaya memulihkan situasi keamanan di wilayah itu. Selain memulihkan situasi keamanan, kata Vivin, TNI menggandeng pemda setempat membantu memberikan makanan karena mereka takut ke kebun. Menurutnya, KKB yang membawa warga sipil itu diduga kelompok KKB dari Kodap III Ndugama yang memang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni dua hari berjalan kaki.

Prabowo Rapat Malam-malam di Hambalang Bahas Karhutla dan Gempa NTT
  • Gempa NTT, Karhutla Kalimantan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824035034-32-1395636/prabowo-rapat-malam-malam-di-hambalang-bahas-karhutla-dan-gempa-ntt

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pascagempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat itu digelar pada Minggu (23/8) malam tadi di kediamannya pribadinya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia memanggil Panglima TNI hingga kepala Staf Angkatan TNI.

Ada yang Tolak Jalur Sepeda Dihapus, Ini Respons Pemprov DKI
  • Wacana Penghapusan Jalur Sepeda di DKI Jakarta
  • https://news.detik.com/berita/d-8631785/ada-yang-tolak-jalur-sepeda-dihapus-ini-respons-pemprov-dki

Sejumlah warga tidak sepakat bila nantinya jalur sepeda di Jakarta dihapus. Pemprov DKI Jakarta siap mencari solusi terbaik. Pemprov tidak ingin ada pihak yang merasa dikesampingkan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih dalam proses evaluasi terhadap fasilitas jalur sepeda. “Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau menyampaikan akan segera memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh masukan yang masuk, baik dari komunitas pesepeda maupun dari masyarakat secara lebih luas,” kata Stafsus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim.

Chico mengatakan pihaknya sangat menghargai dan menampung semua aspirasi, termasuk dari warga yang menolak wacana penghapusan jalur sepeda. “Evaluasi ini dilakukan justru karena ada perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi ada komunitas pesepeda yang meminta jalur tetap dipertahankan. Di sisi lain, ada masukan publik yang menilai banyak jalur sepeda justru lebih sering digunakan kendaraan bermotor, kurang terawat, atau terputus,” lanjutnya.

Pramono mengaku berhati-hati dalam memutuskan nasib jalur sepeda di Jakarta. Hal ini menyusul adanya usulan agar jalur sepeda ditutup karena dinilai lebih banyak digunakan pengendara motor. Pramono mengatakan saat ini terdapat dua pandangan terkait keberadaan jalur sepeda. Komunitas pesepeda, salah satunya Bike to Work, meminta jalur tersebut tetap dipertahankan. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai jalur sepeda justru banyak digunakan oleh pengendara motor.


Sebelum Api Menyala, Iklim Sudah Beri Tanda
  • Karhutla Kalimantan
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/07000001/sebelum-api-menyala-iklim-sudah-beri-tanda?source=sorotan

Setiap kali musim kemarau datang, cerita tentang kebakaran hutan dan lahan seperti kembali diputar. Titik panas bermunculan, asap mulai menyelimuti permukiman, penerbangan terganggu, sekolah terpaksa diliburkan, dan pemerintah kembali mengerahkan berbagai upaya pemadaman. Setelah hujan turun dan api padam, perhatian kita pun beralih. Sampai musim kemarau berikutnya tiba dan cerita yang sama kembali terjadi.

Mengapa kita seperti selalu terlambat?

Mungkin karena kita terlalu sering melihat kebakaran dari saat api sudah muncul. Padahal, sebelum api terlihat, lingkungan sebenarnya telah mengalami proses yang berlangsung secara perlahan. Suhu meningkat, hujan berkurang, udara mengering, dan vegetasi kehilangan kandungan air. Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, lingkungan menjadi semakin mudah terbakar.

Mengenal Desa Adat Sade yang Terbakar, Kampung Suku Sasak Bertahan 15 Generasi
  • Terancamnya Warisan Budaya karena Kebakaran
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/082204678/mengenal-desa-adat-sade-yang-terbakar-kampung-suku-sasak-bertahan-15?source=headline

Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, merupakan salah satu kampung tradisional Suku Sasak yang telah dihuni dan bertahan hingga 15 generasi. Kampung yang menjadi salah satu dari 21 dusun di Desa Rembitan ini dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut Jero Keliang. Sejak dikunjungi wisatawan asing pada 1983, Sade berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang terkenal, sebelum mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Keunikan Desa Adat Sade terletak pada kehidupan masyarakatnya yang masih mempertahankan tradisi leluhur dan arsitektur tradisional Sasak. Terdapat sekitar 100 bangunan dengan dua jenis bangunan utama, yakni Bale Tani sebagai tempat tinggal dan Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Rumah-rumah tersebut menggunakan bahan tradisional seperti kayu, anyaman bambu, dan atap alang-alang, sementara lantainya dibuat dari campuran tanah, getah pohon, dan abu jerami serta dirawat menggunakan cara-cara tradisional.

Selain arsitektur dan tradisi, Desa Adat Sade juga dikenal melalui seni tari dan kerajinan tenun khas Lombok yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Produk tenun seperti kain songket, sarung, selendang, dan taplak meja turut memberikan manfaat ekonomi tidak hanya bagi warga Sade, tetapi juga bagi masyarakat di dusun dan desa sekitarnya. Keberadaan Desa Adat Sade menjadi salah satu simbol penting pelestarian budaya Sasak di Lombok, sehingga musibah kebakaran menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun.

Bank BUMN Buka Suara soal Rekening Aktivis Pati Botok Diblokir Jelang Aksi DPR
  • Rekening Aktivis Pati Botok Diblokir
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/064600678/bank-bumn-buka-suara-soal-rekening-aktivis-pati-botok-diblokir-jelang-aksi?source=terpopuler

ank Mandiri buka suara mengenai rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok yang disebut diblokir menjelang aksi di Jakarta. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan pemblokiran rekening dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari aparat penegak hukum (APH). Penjelasan bank pelat merah itu disampaikan setelah Botok mengaku rekening yang berisi uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan aksi senilai Rp 80,9 juta tidak dapat digunakan. Adhika menjelaskan Bank Mandiri tidak melakukan pemblokiran rekening secara sepihak. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Guru SMA Diduga Jadi Pengepul Calon Mahasiswa Unsoed, Pejabat Kampus Raup 1,12 Miliar
  • Korupsi Penerimaan Mahasiswa Unsoed
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/070300078/guru-sma-diduga-jadi-pengepul-calon-mahasiswa-unsoed-pejabat-kampus-raup-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan peran seorang guru SMA dalam praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Guru tersebut diduga mengumpulkan calon mahasiswa yang ingin masuk Unsoed sebelum berkomunikasi dengan Kepala Bagian Akademik sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru, Eko Sumanto.

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, keduanya diduga membahas jumlah calon mahasiswa yang dapat diloloskan serta uang yang harus disetorkan melalui jalur di luar mekanisme resmi. Berdasarkan temuan penyidik, harga satu kursi calon mahasiswa diduga dipatok mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

KPK menyebut praktik tersebut berlangsung atas sepengetahuan Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya.

Kebijakan AS Borong US Treasury Buat Otot Rupiah Menguat
  • Rupiah Menguat
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a881de26bff1/kebijakan-as-borong-us-treasury-buat-otot-rupiah-menguat

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 54 poin ke level Rp 17.694 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 17.748 per dolar AS, pada Jumat (21/8). Analis menyebut kebijakan Departemen Keuangan AS yang meningkatkan program pembelian kembali (buyback) surat berharga negara (US Treasury) jangka panjang jadi salah satu faktor yang membuat rupiah menguat. 

Ketegangan geopolitik AS‑Iran meningkat karena Donald Trump mengancam perang ekonomi terhadap Iran dan sekutunya, sementara Uni Emirat Arab menangguhkan semua transaksi keuangan dengan Tehran, menambah tekanan pada pasar keuangan global. Kredit perbankan Indonesia tumbuh 13,58 % yoy pada Juli berkat insentif likuiditas dan kebijakan makroprudensial BI, namun defisit transaksi berjalan melebar dan risiko inflasi pangan akibat El Niño serta kekeringan dapat menurunkan daya beli dan kepercayaan konsumen.

4 Perusahaan Diselidiki Soal Karhutla, Prabowo Siap Tindak Bila Terbukti
  • Karhutla Kalimantan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a89aa4aa675e/4-perusahaan-diselidiki-soal-karhutla-prabowo-siap-tindak-bila-terbukti

Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Ini menyusul temuan adanya beberapa perusahaan yang diduga terlibat pembakaran. Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi adanya empat korporasi yang sedang diselidiki, sementara Kementerian Kehutanan melakukan sidak ke empat perusahaan PBPH di Kalimantan Barat, antara lain PT Wanakerta Eka Lestari, PT Finantara Intiga, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan PT Wana Subur Persada.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla merupakan bagian dari tata kelola usaha kehutanan yang bertanggung jawab. Pencegahan kebakaran, kata dia, bukan hanya untuk melindungi hutan, tapi melindungi masyarakat dari dampak asap dan bencana ekologis, menjaga kepastian usaha, serta memastikan investasi tidak terganggu oleh risiko kebakaran. 

Hasil Rebalancing FTSE: 29 Saham Terdepak dari Indeks, BSDE Turun Dua Tangga
  • Hasil Rebalancing FTSE
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a8836f4667a6/hasil-rebalancing-ftse-29-saham-terdepak-dari-indeks-bsde-turun-dua-tangga

Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell mendepak total 29 saham dalam hasil semi annual review untuk FTSE Global Equity Index Series September 2026. Dalam hasil review tersebut, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) turun dua tangga dari indeks Mid Cap ke indeks Micro Cap. Berdasarkan pengumuman FTSE Russell pada Jumat (21/8), tidak ada saham Indonesia yang masuk maupun keluar dari indeks Large Cap.

Perubahan juga terjadi pada indeks Small Cap. Sepuluh saham dihapus dari indeks Small Cap, sembilan di antaranya dipindahkan ke Micro Cap sementara PT Siloam International Hospitals Tbk hanya dikeluarkan; selanjutnya 28 saham dihapus dari indeks Micro Cap, mencakup perusahaan di sektor konstruksi, keuangan, media, dan lainnya. Perubahan tersebut dapat direvisi hingga penutupan perdagangan pada 4 September dan akan final pada 7 September, dengan tanggal rebalancing 18 September dan efektivitas pada pembukaan perdagangan 21 September.

Pascagempa NTT, Kemenkes Masih Fokus pada Keselamatan Pasien
  • Fasilitas Kesehatan Untuk Korban Gempa NTT
  • https://www.kompas.id/artikel/pascagempa-ntt-kemenkes-masih-fokus-pada-keselamatan-pasien?open_from=Section_Tematik

Gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk dua rumah sakit utama dan tiga puskesmas yang mengalami kerusakan berat. Dalam masa tanggap darurat, Kementerian Kesehatan memprioritaskan keselamatan dan penanganan pasien melalui sistem triase, dengan pasien kritis dirujuk ke rumah sakit, sementara korban dengan luka ringan ditangani di puskesmas maupun tenda darurat.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mendirikan sedikitnya tiga rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, RSUD Aeramo, dan Stadion Golo Dukal. RS lapangan tersebut didukung tenaga medis dari berbagai daerah, termasuk dokter spesialis ortopedi, bedah, anestesi, dokter umum, serta perawat khusus. Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi dan renovasi fasilitas kesehatan yang rusak dapat diselesaikan dalam waktu 8–12 bulan.

Selain penanganan fisik, pemerintah memberikan perhatian terhadap trauma psikologis masyarakat akibat gempa dan gempa susulan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi untuk menghadirkan layanan trauma healing dan konselor bagi masyarakat terdampak, serta mengupayakan ketersediaan psikolog klinis secara bertahap di puskesmas. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan, tidak memasuki bangunan yang rusak sebelum dinyatakan aman, serta tetap berada di tempat pengungsian apabila kondisi tempat tinggal belum dipastikan aman.

1.378 Sekolah Terdampak Gempa NTT, Pemerintah Siapkan Kelas Darurat
  • Akses Pendidikan bagi Korban Gempa NTT
  • https://mediaindonesia.com/nusantara/924060/1378-sekolah-terdampak-gem pa-ntt-pemerintah-siapkan-kelas-darurat#google_vignette

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak luas terhadap sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak, dengan kerusakan pada ribuan ruang kelas serta berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Dampak bencana juga dirasakan oleh sekitar 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari total 8.664 ruang kelas yang terdampak, sebanyak 5.521 ruang atau sekitar 63,7 persen mengalami kerusakan, termasuk 2.229 ruang kelas yang rusak berat atau total. Selain kerusakan fisik, sebanyak 116.324 murid mengalami gangguan kegiatan belajar akibat gempa dan rangkaian gempa susulan. Pemerintah juga memberikan santunan dan bantuan kepada keluarga korban, siswa terdampak, serta guru yang rumahnya mengalami kerusakan. Untuk menjaga keberlanjutan proses pendidikan, pemerintah menerapkan berbagai pola pembelajaran darurat sesuai kondisi wilayah. Sebanyak 923 satuan pendidikan menerapkan belajar dari rumah, 171 sekolah melaksanakan pembelajaran daring, 35 sekolah menggunakan kelas darurat, dan 30 sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen juga menyiapkan 100 tenda ruang kelas yang ditargetkan mulai digunakan pada pekan berikutnya, disertai pendampingan psikososial bagi siswa dan guru. Bantuan pendidikan yang disalurkan meliputi 5.000 school kit, 1.500 family kit, 3.956 papan tulis, dan 123.522 buku. Selain itu, tim Kemendikdasmen telah mendistribusikan ribuan bingkisan anak dan paket sembako ke sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah menekankan agar pembelajaran selama masa darurat dilakukan secara fleksibel dengan memprioritaskan materi esensial, literasi dan numerasi dasar, serta pemulihan psikososial warga sekolah.

Luhut Tuntut Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Dibenahi
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://wartaekonomi.co.id/read629836/luhut-tuntut-tata-kelola-makan-bergiz i-gratis-dibenahi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Hal tersebut disampaikan Luhut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional. Menurut Luhut, setiap keputusan strategis dalam program MBG harus didasarkan pada data yang akurat, pengawasan yang kuat, serta keberanian melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. Ia juga menekankan perlunya penataan ulang lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar lebih diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Saat ini, sebanyak 1.700 SPPG diarahkan pembangunannya ke wilayah seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan indikator stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis. Selain pemerataan lokasi, Luhut menegaskan bahwa standarisasi kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi syarat mutlak dalam operasional SPPG. Dirinya mengapresiasi langkah BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. DEN juga menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan tata kelola MBG melalui rekomendasi strategis dan penguatan digitalisasi sistem BGN. Melalui integrasi digital, rantai pasok bahan makanan, kontrol kualitas, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG diharapkan dapat dipantau secara lebih aktual dan transparan.

Apa Itu Sesar Opak? Patahan Aktif Pemicu Gempa Jogja Hari Ini, Seberapa Berbahaya?
  • Gempa JogjaM3.6
  • https://afu.id/nusantara/apa-itu-sesar-opak-patahan-aktif-pemicu-gempa-jogja-hari-ini-seberapa-berbahaya

Gempa bumi magnitudo 3,5 yang mengguncang Bantul dan sejumlah wilayah Yogyakarta sore ini kembali mengarahkan perhatian pada Sesar Opak. BMKG memastikan gempa berpusat di darat sekitar 11 kilometer timur laut Bantul dengan kedalaman 21 kilometer dan dipicu aktivitas patahan tersebut. Sesar Opak adalah patahan aktif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di sekitar aliran Sungai Opak. BMKG menyebut jalurnya membentang sekitar 45 kilometer dari kawasan lereng Gunung Merapi menuju selatan hingga bermuara di Samudra Hindia dekat Pantai Parangtritis, Bantul. Statusnya yang aktif membuat pergerakan batuan di sepanjang zona ini dapat memicu gempa bumi.

Secara sederhana, sesar terbentuk ketika lapisan batuan di kerak bumi mengalami tekanan hingga patah dan bergeser. Tekanan ini dapat menumpuk dalam waktu lama sebelum dilepaskan sebagai energi gempa. Karena sumbernya berada di daratan dan relatif dangkal, gempa dari sesar aktif bisa terasa kuat meski magnitudonya tidak besar.

Meterai Palsu dan Bisnis Gelap yang Menggerus Penerimaan Negara
  • Sindikat Pemalsu Materai
  • https://tirto.id/meterai-palsu-dan-bisnis-gelap-yang-menggerus-penerimaan-negara-hBAb

Kasus sindikat pemalsuan meterai dengan potensi hilangnya penerimaan negara mencapai Rp1 triliun dibongkar Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sebanyak 16 orang ditangkap dalam pengungkapan kasus yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono, menyebut, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat dan sejumlah laporan polisi. Para tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan sindikat, mulai dari produsen, pendaur ulang, kurir, hingga penjual meterai palsu. Dalam kasus ini telah dilakukan penyitaan 3,4 juta keping materai palsu, satu mesin set produksi, dan tiga gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah sangat besar.

Komisi IV DPR Desak Penanganan Karhutla di Kalimantan Jadi Prioritas Nasional
  • Karhutla Kalimantan
  • https://news.detik.com/berita/d-8628003/komisi-iv-dpr-desak-penanganan-karhutla-di-kalimantan-jadi-prioritas-nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Alex meminta pemerintah segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk menangani kondisi tersebut. Alex mengatakan saat ini karhutla telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Kondisi itu, kata dia, diperparah cuaca kering akibat fenomena El Nino.

Karhutla Sepanjang Agustus Hanguskan 52,82 Hektare di 21 Titik
  • Karhutla Kalimatan
  • https://berita.tarakankota.go.id/2026/08/karhutla-sepanjang-agustus-hanguskan.html

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026, dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektare.

Penyebaran titik api terkonsentrasi di empat wilayah rawan. Yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan serta kawasan Juwata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung Empat dan Kampung Enam.

Sebaran Karhutla di Kaltim: 413 Titik, 936 Hektare Lahan Terbakar
  • Karhutla Kalimantran
  • https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8627940/sebaran-karhutla-di-kaltim-413-titik-936-hektare-lahan-terbakar?page=3

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data BPBD Kaltim per Rabu (19/8), tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 936,95 hektare.

Data tersebut menunjukkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar paling tinggi, yakni mencapai 269,341 hektare dari 70 titik kejadian. Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik. Berikutnya Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.

Dalam proses pemadaman karhutla, BPBD Kaltim menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya akses menuju titik api yang sulit dijangkau. Selain akses, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air untuk proses pemadaman. Kondisi tersebut semakin menjadi kendala ketika luas lahan yang terbakar cukup besar.

BEI Ubah Batas Minimum Harga Saham Jadi Rp 1, Revisi Klasifikasi Auto Rejection
  • Batas Minimum Harga Saham Rp 1
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a86ae499ea0d/bei-ubah-batas-minimum-harga-saham-jadi-rp-1-revisi-klasifikasi-auto-rejection

BEI akan menurunkan batas minimum harga saham di pasar reguler dan pasar tunai menjadi Rp 1 per saham, menggantikan batas Rp 50, untuk meningkatkan likuiditas serta price discovery. Kebijakan ini direncanakan berlaku 7 September 2026 setelah uji coba pada akhir Agustus.

Penyesuaian batas auto‑rejection juga dilakukan: saham Rp 1‑10 mendapat batas ARB dan ARA sebesar Rp 1 secara nominal, sementara rentang harga lainnya tetap menggunakan persentase yang telah ditetapkan. Dua kriteria di Papan Pemantauan Khusus yang terkait dengan saham di bawah Rp 50 dan likuiditas rendah akan dihapus, selaras dengan penurunan batas minimum harga.

KPK: OTT Rektor Unsoed Terkait Pengkondisian Penerimaan Mahasiswa Baru
  • Korupsi Penerimaan Mahasiswa Unsoed, OTT Rektor Unsoed
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/21/09000881/kpk-ott-rektor-unsoed-terkait-pengkondisian-penerimaan-mahasiswa-baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Operasi Tangkap Tangan (KPK) yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan kawan-kawan terkait pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, dalam OTT yang digelar sejak Kamis (20/8/2026), tim menangkap 14 orang, yakni 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Dia memastikan, salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.

Budi juga menyampaikan, KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di ruang-ruang pendidikan. Dia mengatakan, ruang yang seharusnya tidak sekadar diisi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan, tapi juga penanaman nilai dan karakter. Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal, proses penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus.

Pengungsi Gempa NTT Keluhkan Krisis Air Bersih, Semua PAM Rusak
  • Penaganan Pasca Gempa NTT
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a86ded34dd0d/pengungsi-gempa-ntt-keluhkan-krisis-air-bersih-semua-pam-rusak

Pengungsi di NTT kini mengalami kekurangan air bersih karena semua jaringan PAM rusak; pasokan sementara diupayakan lewat tangki yang dimasukkan ke hidran, sementara penyaluran air ke Nakegeo memaksa warga menempuh perjalanan tiga jam ke Bajawa. Pemerintah juga merencanakan penyediaan toilet mobil untuk memenuhi kebutuhan sanitasi.

Akses darat masih terbatas setelah longsoran menutup beberapa ruas jalan, meskipun satu jalan kabupaten baru terbuka dan pulau Palue yang sebelumnya terisolasi kini dapat menerima bantuan lewat helikopter; upaya membuka sisa empat‑lima ruas jalan terus dilanjutkan. Gempa susulan terus mengguncang wilayah, dengan lebih dari 3.000 gempa tercatat termasuk magnitudo 5,7 baru-baru ini; BNPB melaporkan total korban meninggal 71 orang dan telah mendistribusikan 165 ton bantuan melalui jalur darat sebagai moda utama.

Kalimantan Membara, Asean Siaga Krisis Asap
  • Karhutla Kalimantan
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6a86a128d5505/kalimantan-membara-asean-siaga-krisis-asap

Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kualitas udara memburuk di wilayah tersebut dan memengaruhi kualitas udara di kawasan Asia Tenggara. Situs informasi kebakaran NASA menunjukkan titik panas berjejalan di pulau yang adalah lokasi salah satu hutan tropis terbesar dunia tersebut. Sementara itu, titik panas tampak lebih sedikit dan tak terkonsentrasi di wilayah Asean lainnya. Bila merujuk pada data stasiun pemantauan kualitas udara Aqicn, beberapa wilayah di Kalimantan memiliki kualitas udara yang tidak sehat bahkan sangat tidak sehat pada Kamis (20/8) siang. 

Pemerintah Malaysia meningkatkan patroli dan penegakan hukum di zona rawan kebakaran serta memantau kualitas udara Serawak yang kini “tidak sehat”, sementara Singapura menyiapkan 28 lembaga HTF untuk menanggapi bila PSI melewati ambang 100. Pusat Meteorologi ASEAN memproyeksikan hujan di bagian utara Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan barat Sumatra, yang dapat menekan munculnya titik panas; namun area selatan ASEAN tetap kering, menimbulkan potensi peningkatan kabut asap lintas batas.

KPK Ungkap Dugaan Pengondisian Penerimaan Mahasiswa Baru dalam OTT di Kampus
  • OTT Unsoed
  • https://rri.co.id/hukum/hukum/2668247/kpk-ungkap-dugaan-pengondisian-penerimaan-mahasiswa-baru-dalam-ott-unsoed

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di universitas di Purwokerto, Jawa Tengah. Giat tersebut diduga berkaitan dengan pengondisian penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi mengenai informasi dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru. “Dugaan adanya pengkondisian penerimaan mahasiswa baru,” kata Setyo saat dikonfirmasi RRI, Jumat, 21 Agustus 2026.

Sebelumnya, KPK membenarkan adanya OTT di lingkungan Unsoed. Dalam operasi tersebut, sekitar sembilan orang diamankan, termasuk Rektor. Berdasarkan informasi, pihak yang turut diamankan antara lain Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo. Kemudian, sejumlah pihak lainnya dari internal kampus dan swasta. Sebelum dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Jakarta. Sejumlah pihak disebut menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis 20 Agustus 2026. KPK masih mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan pengondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Taiwan Tawarkan Indonesia Pengembangan Kawasan Percontohan Pertanian Cerdas
  • Pengembangan Smart Agriculture
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tk3cj0451/taiwan-tawarkan-indonesia-pengembangan-kawasan-percontohan-pertanian-cerdas-part2

Taiwan menawarkan kerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan kawasan percontohan pertanian cerdas atau smart agriculture. Kerja sama tersebut dinilai berpeluang mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor produk pangan olahan Indonesia. Kepala Departemen Luar Negeri Taiwan Lin Chia-Lung mengatakan, Taiwan memiliki kekuatan dalam pengembangan teknologi pertanian cerdas yang dapat diterapkan untuk mendukung sektor pertanian Indonesia.

Menurut Lin, kerja sama pertanian tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan. Penerapan pertanian cerdas juga berpeluang dikembangkan sebagai bagian dari pembentukan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk untuk pasar ekspor.

Pengembangan pertanian berbasis teknologi di Indonesia sendiri telah dilakukan melalui sejumlah kerja sama dengan mitra internasional. Salah satunya melalui kolaborasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Korea Institute of Science and Technology (KIST), Korea Selatan. Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan BRIN Nugroho Adi Sasongko mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan tahap kedua dari rangkaian kerja sama yang telah berjalan sebelumnya.

BNPT Dorong Deradikalisasi Berbasis Kasus Cegah Kembali Terlibat Terorisme
  • Penguatan Program Deradikalisasi
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7871490/bnpt-dorong-deradikalisasi-berbasis-kasus-cegah-kembali-terlibat-terorisme

Kepala BNPT Eddy Hartono mendorong penguatan program deradikalisasi dengan pendekatan berbasis kasus untuk mencegah seseorang kembali terlibat dalam jaringan maupun aksi terorisme. Pasalnya, setiap penerima program deradikalisasi memiliki latar belakang, kondisi, dan tingkat penerimaan yang berbeda. Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Hal tersebut disampaikan Eddy saat Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pelaksanaan Deradikalisasi Terpadu melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tahanan, Narapidana, dan Klien Kasus Terorisme yang digelar BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan pendekatan berbasis kasus memungkinkan perkembangan setiap individu dipantau secara lebih terukur. Pemantauan tersebut dilakukan sejak tahap penahanan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hingga proses reintegrasi ke masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari proses pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari kemampuan seseorang menjalani kehidupan sosial secara positif setelah kembali ke masyarakat. Dalam proses tersebut, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan karena proses deradikalisasi berlangsung dalam sejumlah tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penanganan tahanan dan narapidana hingga reintegrasi sosial. Penguatan mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua 2026-2029, khususnya pada tema deradikalisasi. Melalui pendekatan yang berbasis kasus dan berorientasi pada hasil, BNPT mendorong agar penanganan setiap individu dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan. 

MPR: Keterwakilan politik perempuan harus jadi isu kebangsaan
  • keterwakilan perempuan
  • https://jogja.antaranews.com/berita/849153/mpr-keterwakilan-politik-perempuan-harus-jadi-isu-kebangsaan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa keterwakilan politik perempuan harus menjadi isu kebangsaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Ia menyebut revisi UU Pemilu sebagai pintu masuk untuk memperkuat representasi perempuan di politik.

Menurutnya, keterlibatan perempuan penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih aspiratif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, ia menekankan perlunya kesadaran perempuan tentang pemberdayaan dan kepemimpinan, agar tidak lagi ditempatkan di posisi belakang dalam kehidupan politik maupun sosial.

Hasil kajian Kementerian PPPA bersama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua dekade kebijakan afirmasi, keterpilihan perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masih berkisar 16–22 persen. Namun, keterwakilan perempuan di DPD RI telah mencapai 37 persen. Data ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga masih terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki melalui gerakan nasional yang konsisten untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

Kejagung Bantah Sejumlah Klaim Febrie, Minta Hakim Tolak Praperadilan
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260820215313-12-1394710/kejagung-bantah-sejumlah-klaim-febrie-minta-hakim-tolak-praperadilan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah dalil gugatan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah terkait duplikasi penetapan status tersangka. Kejagung menegaskan istilah ‘duplikasi’ bukanlah sebuah asas atau larangan dalam hukum pidana yang secara otomatis mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah. Karenanya, Kejagung meminta hakim mengesampingkan dalil duplikasi penetapan tersangka yang diajukan Febrie sekaligus menolak permohonan praperadilan tersebut secara keseluruhan.

Kejagung juga membantah dalil Febrie yang mengklaim tidak adanya Tindak Pidana Asal (TPA) di kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kejagung menegaskan dasar pernyataan Febrie soal TPA yang belum jelas atau dibuktikan sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum Kejagung mengatakan penetapan tersangka telah secara tegas menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

Sebelumnya, Febrie meminta hakim tunggal PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut disampaikan Febrie dalam petitum gugatan praperadilan yang diajukan ke PN Jaksel. Febrie meminta hakim juga menyatakan surat perintah penahanan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


PPP Soroti Usulan Ambang Batas Parlemen 7%: Itu Politik Menang Sendiri
  • Parliamentary Threshold
  • https://news.detik.com/berita/d-8627675/ppp-soroti-usulan-ambang-batas-parlemen-7-itu-politik-menang-sendiri

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menyoroti wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi UU Pemilu. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dibangun bersama, bukan dimonopoli oleh satu pihak. Menurutnya, usulan menaikkan ambang batas hingga 6–7% merupakan bentuk “politik menang sendiri” yang berpotensi mengurangi esensi demokrasi. Ia menekankan bahwa sistem politik seharusnya memberi ruang bagi semua suara rakyat, termasuk partai kecil.

Mardiono mengusulkan alternatif berupa pembentukan fraksi gabungan di parlemen. Dengan mekanisme ini, partai yang hanya memperoleh satu atau dua kursi tetap dapat bergabung membentuk fraksi, sehingga suara rakyat tetap terwakili. Ia menilai cara ini lebih adil dibandingkan menaikkan ambang batas, karena memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga. Menurutnya, setiap suara, sekecil apa pun, harus tetap menjadi bagian dari proses demokrasi.

Di sisi lain, DPR melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Pemilu akan dilakukan secara terbatas, dengan melibatkan fraksi-fraksi besar seperti PDIP. DPR juga berencana menyerap aspirasi dari partai nonparlemen dalam waktu dekat. Perdebatan mengenai besaran ambang batas terus bergulir, dengan beberapa partai terbuka terhadap angka 5–7%, sementara PPP menolak keras karena dianggap mengurangi inklusivitas demokrasi. Diskursus ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara partai besar dan kecil dalam menentukan arah sistem politik ke depan.

Ketika Meme Menjadi Bahasa Politik Generasi Digital
  • Bahasa Politik, Generasi Digital, Meme
  • https://rri.co.id/lhokseumawe/hiburan/2667519/ketika-meme-menjadi-bahasa-politik-generasi-digital

Kini bahasa politik generasi Z dan milenial adalah meme. Meme berkembang dan dianggap efektif karena mampu menyederhanakan isu politik yang kompleks menjadi visual singkat yang mudah dipahami, serta menghadirkan humor yang membuat diskusi politik terasa lebih ringan. Dengan cara ini, orang yang biasanya tidak tertarik membaca teks panjang tetap bisa terlibat dalam percakapan politik melalui konten meme. Kutipan artikel menyebutkan, “Sebuah isu yang rumit dapat dikemas menjadi gambar atau video singkat yang lebih mudah dipahami.”

Selain itu, meme berfungsi sebagai alat pembentuk identitas kelompok. Membagikan meme tertentu menunjukkan kesamaan pandangan atau pemahaman terhadap referensi politik dalam komunitas digital. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara pengguna dengan perspektif serupa. Meme tidak hanya menjadi lelucon, tetapi juga ekspresi sosial dan budaya digital yang memperkuat keterhubungan antaranggota komunitas politik online.

Namun, kesederhanaan meme juga menimbulkan tantangan karena berpotensi menyederhanakan isu politik yang kompleks. Algoritma media sosial memperkuat penyebaran meme kontroversial, sehingga dapat memengaruhi percakapan publik tanpa penjelasan mendalam. Meski begitu, meme tetap memiliki sisi positif sebagai sarana kritik kebijakan dan penyampaian keresahan publik dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Fenomena ini menegaskan bahwa komunikasi politik kini semakin dipengaruhi budaya digital, di mana memahami meme berarti juga memahami pesan, konteks, dan informasi di baliknya.

Pangdam Cenderawasih: TNI ambil langkah amankan warga Jila dari KKB
  • Aksi KKB di Mimika
  • https://www.antaranews.com/berita/5704289/pangdam-cenderawasih-tni-ambil-langkah-amankan-warga-jila-dari-kkb

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, TNI saat ini terus berkoordinasi untuk mengambil langkah guna mengamankan warga Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah,yang dilaporkan dibawa atau disandera KKB. Saat ini dalam tahap pengumpulan data-data untuk memastikan langkah-langkah yang akan diambil dalam upaya mencari masyarakat yang dibawa KKB.

“Hal itu dilakukan demi mengamankan masyarakat di wilayah itu termasuk saat mengamankan warga yang dilaporkan di bawa KKB,” kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang kepada Antara di Jayapura, Kamis. Dikatakan, saat ini Danrem 173/PVB sedang berada di Timika untuk berkoordinasi terkait kasus tersebut, dan Pemda Mimika juga berupaya untuk memberikan bantuan ke masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (19/8) Korem 173/PVB dan Koops TNI sudah berkunjung ke Jila dan kondisi keamanan di wilayah itu berangsur kondusif. Sebelumnya KKB dilaporkan sejak Senin (17/8) dan Selasa (18/8) membawa sembilan orang perempuan di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Kemhan Ungkap Alasan Prabowo Ingin Jual KRI Ki Hajar Dewantara: Sudah Berusia Tua
  • Penjualan Kapal Perang
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/20/14443761/kemhan-ungkap-alasan-prabowo-ingin-jual-kri-ki-hajar-dewantara-sudah-berusia

Presiden Prabowo Subianto disebut ingin menjual KRI Ki Hajar Dewantara karena kapal perang tersebut sudah sangat tua. “Pertimbangan utamanya karena KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal yang sudah berusia tua dan secara teknis dinilai tidak lagi ekonomis apabila dilakukan perbaikan,” ujar Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (20/8/2026). Kendati demikian, Rico menyampaikan, setelah melalui proses demiliterisasi, KRI Ki Hajar Dewantara masih memiliki nilai ekonomis. “Sehingga opsi penjualan dipandang dapat memberikan manfaat bagi negara,” ucap dia. Dalam konteks ini, jenderal bintang satu itu menyampaikan bahwa penjualan KRI Ki Hajar Dewantara akan dilakukan melalui mekanisme lelang.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengajukan kapal perang latih milik TNI AL, KRI Ki Hajar Dewantara dijual. Pengajuan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR, dan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Rapat Paripurna DPR. “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit eks kapal KRI Ki Hajar Dewantara,” ujar Dasco, Selasa (18/8/2026).

Kemenkes Pastikan Stok Obat Korban Gempa NTT Aman untuk Lima Hari
  • Penanganan Gempa NTT
  • https://news.republika.co.id/berita/tk1p2c487/kemenkes-pastikan-stok-obat-korban-gempa-ntt-aman-untuk-lima-hari-part2

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dalam penanganan pascagempa bumi M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, salah satunya terus mengirimkan bantuan obat-obatan untuk menangani warga terdampak bencana tersebut. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bencana Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan obat-obatan ke lokasi terdampak bencana di NTT. Menurut dia, ketersediaan obat-obatan yang ada saat ini masih mencukupi untuk penanganan sampai lima hari ke depan.

Ia menambahkan, pihaknya juga terus menyalurkan bantuan obat-obatan ke NTT, terutama ke tujuh kabupaten yang terdampak bencana gempa bumi. Ia memastikan, kebutuhan obat-obatan masih akan terus tercukupi untuk penanganan di lapangan. Selain itu, Sumarjaya mengatakan, Kemenkes juga mengirimkan tenda ke lokasi terdampak. Tenda itu digunakan untuk membuat rumah sakit lapangan di lokasi terdampak bencana.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang telah didirikan Kemenkes, yaitu di Rumah Sakit Ruteng, Manggarai, dan Rumah Sakit Aeramo, Nagekeo. Pasalnya, kondisi dua rumah sakit itu mengalami kerusakan cukup parah. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengidentifikasi kondisi puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Pasalnya, saat ini terdapat sejumlah puskesmas yang juga mengalami kerusakan, seperti Puskesmas Dampek dan Puskesmas Pota.

8 Negara Produsen Teh Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
  • Produsen Teh Terbesar Dunia
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/08/20/100000165/8-negara-produsen-teh-terbesar-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-

Setidaknya ada delapan negara yang memiliki produksi komoditas teh terbesar di dunia. Hal tersebut berdasarkan laporan International Tea Committee Ltd melalui Tea & Coffee Trade Journal yang dirilis pada 2025. Adapun laporan itu mengumpulkan data produksi teh tahun 2024. Dikutip dari VisualCapitalist, Sabtu (15/8/2026), teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Sesuai data, jumlah produksi teh global tercatat sebanyak 7,05 metrik ton pada tahun 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari jumlah produksi 20 tahun sebelumnya.

China Jumlah produksi: 3.740.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 53 persen. India jumlah produksi: 1.285.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 18 persen. Kenya jumlah produksi: 599.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 8 persen. Turkiye jumlah produksi: 273.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 4 persen. Sri Lanka Jumlah produksi: 262.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 4 persen. Vietnam jumlah produksi: 180.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 3 persen. Indonesia jumlah produksi: 125.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 2 persen. Jepang jumlah produksi: 74.000 metrik ton, persentase pangsa produksi global: sekitar 1 persen.

Ekspor Minyak Atsiri RI Tembus Rp5,6 Triliun, Indonesia Jadi Eksportir Terbesar Kelima Dunia
  • Indonesia Jadi Eksportir Minyak Atsiri Terbesar Kelima Dunia
  • https://wartaekonomi.co.id/read629601/ekspor-minyak-atsiri-ri-tembus-rp56-triliun-indonesia-jadi-eksportir-terbesar-kelima-dunia

Industri minyak atsiri Indonesia mulai menunjukkan taji di pasar global. Sepanjang 2025, nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai US$348,7 juta atau sekitar Rp5,6 triliun, berdasarkan data perdagangan pada HS 3301. Angka tersebut melonjak 34,4 persen dibandingkan ekspor pada 2024 yang tercatat sebesar US$259,5 juta. Dengan capaian itu, Indonesia menjadi eksportir minyak atsiri terbesar kelima dunia setelah India, Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan ekspor tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk minyak atsiri Indonesia masih cukup kuat di pasar internasional.

Transaksi QRIS Juli 2026 Tumbuh 82,42% YoY, BI-FAST Tembus 546 Juta
  • Pertumbuhan Transaksi Transaksi QRIS Juli 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a857021225bb/transaksi-qris-juli-2026-tumbuh-82-42-yoy-bi-fast-tembus-546-juta

Transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Menurut Bank Indonesia (BI), volume transaksi QRIS pada Juli 2026 tumbuh lebih dari 80% secara tahunan atau year on year (YoY). Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan transaksi QRIS tersebut didukung oleh semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS. Capaian itu menjadi salah satu penopang perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

BI mencatat, volume transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 5,5 miliar transaksi pada Juli 2026, atau tumbuh 28,69% YoY. Transaksi melalui internet naik 9,39 % YoY, sementara transaksi mobile meningkat 24,25 % YoY; di sisi infrastruktur ritel, BI-FAST mencatat 546 juta transaksi (31,62 % YoY) senilai 1.355 triliun, dan BI-RTGS tercatat 0,99 juta transaksi (3,12 % YoY) dengan nilai Rp 20.097 triliun. Uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 15,10 % YoY menjadi Rp 1.314 triliun, mencerminkan upaya BI menjaga ketersediaan dan kualitas uang rupiah di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.

BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp 32 Triliun hingga Pekan Kedua Agustus
  • Aliran Modal Asing Masuk
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a85738af0b31/bi-catat-aliran-modal-asing-masuk-rp-32-triliun-hingga-pekan-kedua-agustus

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran investasi portofolio asing ke Indonesia mencapai net inflows sebesar US$ 1,8 miliar atau sekira Rp 32,04 triliun (dengan asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS). Aliran modal tersebut tercatat pada triwulan III 2026 hingga 14 Agustus 2026. Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, menuturkan masuknya modal asing tersebut ditopang oleh penerbitan global bond dari pemerintah serta meningkatnya aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Cadangan devisa pada akhir Juli 2026 tetap terjaga di US$ 145,3 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar 5,5 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan tiga bulan impor, menandakan bantalan eksternal yang kuat. Meski neraca perdagangan kumulatif Januari‑Juni 2026 menunjukkan surplus US$ 3,58 miliar, pada Juni terjadi defisit US$ 0,45 miliar; BI menekankan perlunya penguatan NPI dan sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal.

Pemerintah akan Tarik Utang Baru Rp 876,3 T di 2027, Tertinggi Sejak 2022
  • Pemerintah akan Tarik Utang Baru
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a857fca58dc6/pemerintah-akan-tarik-utang-baru-rp-876-3-t-di-2027-tertinggi-sejak-2022

Pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp 876,3 triliun pada 2027. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi penarikan utang baru pada 2026 yang mencapai Rp 868,1 triliun.  Angka tersebut akan menjadi penarikan utang baru terbesar sejak 2022. Ketika itu, pemerintah merealisasikan penarikan utang sebesar Rp 696 triliun. 

Prioritas pembiayaan melalui surat berharga negara (SBN) domestik dipilih untuk mengurangi risiko eksternal, sementara strategi manajemen liabilitas mengatur komposisi tenor utang agar beban bunga tidak terkonsentrasi pada satu periode. RAPBN 2027 menargetkan pendapatan Rp 3.426 triliun (pajak Rp 2.908 triliun), penerimaan bukan pajak Rp 517,4 triliun, belanja Rp 4.097,2 triliun, sehingga defisit diperkirakan Rp 671,12 triliun atau sekitar 2,40 % PDB.

DJP-Polisi Bekuk Jaringan Meterai Ilegal, Nyaris Rugikan Negara Rp1 T
  • Jaringan Meterai Ilegal
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260820081851-4-760784/djp-polisi-bekuk-jaringan-meterai-ilegal-nyaris-rugikan-negara-rp1-t

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Polda Metro Jaya membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

Kasus ini terbongkar setelah DJP dan Polisi melakukan investigasi gabungan dari hasil laporan masyarakat. Investigasi ini telah dilakukan dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Kementerian Kebudayaan Jadi Wali Data Masyarakat Adat, Cari Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
  • Integrasi Budaya Ekonomi dan Lingkungan
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/20/081900286/kementerian-kebudayaan-jadi-wali-data-masyarakat-adat-cari-keseimbangan

Kementerian Kebudayaan menyatakan kesiapan menjadi wali data masyarakat adat untuk membangun basis data yang terintegrasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai lemahnya integrasi data selama ini menjadi salah satu penyebab kebijakan kurang tepat sasaran. Melalui program Satu Data Masyarakat Adat, pemerintah ingin memperkuat data mengenai masyarakat adat, wilayah adat, serta kekayaan budaya seperti warisan budaya, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, dan pangan lokal.

Sebagai wali data, Kementerian Kebudayaan akan berperan sebagai fasilitator dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pendataan, dokumentasi, perlindungan, dan pemajuan kebudayaan. Program ini juga diarahkan untuk menyediakan dasar kebijakan yang lebih berbasis bukti serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Fadli menyebut program Satu Data Masyarakat Adat telah memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta intervensi pemerintah terhadap perlindungan masyarakat adat, budaya, dan wilayahnya.

Kementerian Kebudayaan juga mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta keberlanjutan kebudayaannya. Fadli menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan melalui dialog dan kolaborasi. Sementara itu, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyampaikan bahwa data pemetaan wilayah adat seluas 36,6 juta hektare telah diserahkan kepada pemerintah dan berharap data tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat sekaligus mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Mendikdasmen: Pembelajaran Tetap Berjalan Bagi Satuan Pendidikan NTT
  • Akses Pendidikan bagi Korban Gempa NTT
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260819173346-20-1394131/mendikdasmen-pembelajaran-tetap-berjalan-bagi-satuan-pendidikan-ntt

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembelajaran tetap berlangsung bagi satuan pendidikan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan keselamatan guru dan murid sebagai prioritas utama. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana, termasuk melalui sistem pembelajaran darurat dan penggunaan kurikulum darurat. Hingga 19 Agustus, sebanyak 512 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak, melibatkan 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan.

Dampak gempa menyebabkan 52.268 murid di 276 satuan pendidikan mengalami gangguan pembelajaran karena sekolah diliburkan, sehingga sebagian belajar dari rumah atau dari titik pengungsian. Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo, berupa 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan tingkat kerusakan, ketersediaan fasilitas, serta kondisi guru dan murid.

Panduan pembelajaran masa darurat menekankan materi yang esensial, literasi dan numerasi dasar, keselamatan diri, dukungan psikososial, serta pemulihan rutinitas belajar. Metode pembelajaran dapat berupa tatap muka terbatas, pembelajaran mandiri, atau metode lain sesuai kondisi dan sumber daya yang tersedia. Aspek psikososial menjadi perhatian penting karena bencana dapat memengaruhi kondisi emosional murid dan tenaga pendidik, sehingga sekolah diharapkan kembali menjadi ruang aman untuk mendukung proses pemulihan dan keberlanjutan pendidikan.

Di Balik Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%
  • BI Rate 5.75%
  • https://finansial.bisnis.com/read/20260820/11/1997640/di-balik-keputusan-bank-indonesia-tahan-bi-rate-575

Bank Indonesia mempertahankan BI Rate Agustus 2026 di level 5,75%. Kendati menjadi jeda kenaikan suku bunga, risiko BI Rate kembali naik hingga 6,25% pada akhir tahun masih terbuka seiring tekanan global yang belum mereda. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode 18–19 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi keputusan suku bunga pertama di bawah kepemimpinan Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Juli 2026. Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan keputusan mempertahankan BI Rate ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Kiriman Pemerintah Untuk Korban NTT, Ada Bantuan 253 Ton & Pendirian RS Darurat
  • Penanganan Korban Gempa Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • https://rm.id/baca-berita/nasional/322442/kiriman-pemerintah-untuk-korban-ntt-ada-bantuan-253-ton-pendirian-rs-darurat

Pemerintah terus mempercepat penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan bantuan logistik secara bertahap. Hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang telah tiba mencapai 253 ton, termasuk tambahan 65 ton yang dikirim dari Halim Perdanakusuma. Bantuan mencakup makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan distribusi melalui jalur udara, laut, dan darat dari dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere.

Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Manggarai, yang terdiri dari lima tenda: empat untuk pasien dan satu sebagai ruang operasi steril. Fasilitas awal memiliki sekitar 60 tempat tidur dan akan ditingkatkan menjadi minimal 100 tempat tidur, serta akan direplikasi di wilayah terdampak lainnya seperti Nagekeo. Dukungan sosial juga diperkuat oleh Kemensos dengan bantuan sekitar Rp14 miliar, tujuh dapur umum, buffer stock lebih dari Rp4 miliar, santunan Rp15 juta untuk keluarga 70 korban meninggal, serta Rp5 juta bagi 199 korban luka berat.

Pemerintah juga memastikan akses distribusi dan koordinasi lapangan terus dipantau. Seluruh jalur darat dilaporkan telah dapat dilalui sejak hari kedua, sementara tiga KRI dan satu kapal rumah sakit disiapkan untuk mendukung operasi kemanusiaan. Mendagri meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan meninjau langsung penanganan gempa di NTT dengan waktu kunjungan yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Harapan Baru bagi Dosen PPPK Akhirnya Tiba
  • Alih Status PPPK jadi PNS
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/08/20/065000271/harapan-baru-bagi-dosen-pppk-akhirnya-tiba?page=all#page2

Terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen memberikan titik terang bagi sekitar 25.265 dosen PPPK di bawah Kemendiktisaintek dan Kementerian Agama. Kebijakan ini diharapkan menjawab persoalan ketidakpastian karier dosen PPPK yang selama ini terikat perjanjian kerja, termasuk terbatasnya peluang pengembangan jabatan fungsional. Padahal, tugas dan tanggung jawab dosen PPPK dinilai sama dengan dosen PNS, sehingga diperlukan kepastian status dan keberlanjutan profesi.

Pengangkatan menjadi PNS dalam PP tersebut bukan sekadar alih status, tetapi tetap melalui seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang untuk menjaga prinsip meritokrasi. Para dosen PPPK menilai mereka sebelumnya telah melalui berbagai proses seleksi, baik saat menjadi dosen maupun ketika diangkat sebagai PPPK, bahkan sebagian telah mengalami penurunan jabatan fungsional. Karena itu, seleksi mendatang diharapkan lebih menitikberatkan pada kompetensi bidang, sekaligus mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional agar tidak terjadi kembali penurunan karier.

Mekanisme teknis seleksi masih menunggu penyusunan petunjuk oleh BKN. Diharapkan pengadaan khusus ini dapat menyelesaikan status seluruh dosen PPPK yang ada saat ini, dengan perencanaan formasi yang akurat dari institusi masing-masing agar sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi dosen. Terbitnya PP 26/2026 dipandang sebagai hasil sinergi perjuangan dosen PPPK, DPR, dan pemerintah sekaligus bentuk kehadiran negara untuk memberikan kepastian karier, memperkuat profesionalisme dosen, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Kepala Daerah Dilarang Rekrut Staf Baru, Gerindra Ungkit Kebiasaan Akomodir Tim Sukses
  • Akomodir Tim Sukses
  •  https://nasional.kompas.com/read/2026/08/19/14455391/kepala-daerah-dilarang-rekrut-staf-baru-gerindra-ungkit-kebiasaan-akomodir

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengungkit kebiasaan kepala daerah yang mengakomodasi tim sukses (timses) untuk menjadi stafnya setelah menang pilkada. Hal tersebut Bahtra sampaikan dalam merespons Kemendagri yang melarang kepala daerah merekrut staf baru.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kepala daerah kini dipastikan tidak akan merekrut staf baru lagi. Bima menyebut, Kemendagri akan melakukan sosialisasi terkait tidak adanya perekrutan staf baru ini. Adapun pemerintah dan DPR telah sepakat memfinalisasi status PPPK, di mana salah satunya adalah pengalihan status mereka menjadi pegawai pemerintah pusat.

Bima menjelaskan bahwa kepala daerah selama ini memiliki dua harapan utama kepada pemerintah pusat, yaitu bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai serta alih status tenaga paruh waktu menjadi penuh waktu dan akhirnya ASN.

Prabowo Diapit Jokowi-Gibran: Momen Akrab atau Sinyal Politik 2029?
  • Prabowo Jokowi Gibran, Sinyal Politik 2029
  • https://news.detik.com/berita/d-8625519/prabowo-diapit-jokowi-gibran-momen-akrab-atau-sinyal-politik-2029

Dalam perayaan HUT RI ke-81 di Istana Presiden, publik menyoroti momen ketika Presiden Prabowo Subianto duduk diapit oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Potret keakraban ini dianggap sebagai penyeimbang isu keretakan hubungan Prabowo-Jokowi yang sempat mencuat, terutama setelah Jokowi melakukan lawatan politik bersama PSI. Kehadiran Didit Prabowo di Solo sebelumnya juga dinilai sebagai upaya merajut kembali kedekatan kedua tokoh.

Sejumlah pihak menilai momen tersebut sebagai simbol politik yang sehat. Waketum PAN Viva Yoga menyebutnya sebagai “kegembiraan politik” karena memperlihatkan para pemimpin mampu duduk bersama, berdialog, dan menunjukkan persahabatan di tengah peringatan kenegaraan. Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menekankan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi silaturahmi dan kerja sama antartokoh bangsa.

Meski demikian, muncul pertanyaan apakah keakraban ini benar-benar mencerminkan situasi politik menjelang 2029 atau sekadar bingkai seremonial. Publik bebas menafsirkan, sementara media menyoroti kemungkinan pesan politik di balik momen tersebut, termasuk spekulasi tentang arah hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran di panggung politik masa depan.

Ketua Umum Partai ini Nasehati Prabowo: ‘Buang ‘Ranjau Politik’ yang Mempermalukanmu di Setiap Pidato’
  • Ranjau Politik
  • https://wartaekonomi.co.id/read629425/ketua-umum-partai-ini-nasehati-prabowo-buang-ranjau-politik-yang-mempermalukanmu-di-setiap-pidato

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pemimpin yang memiliki niat baik. Namun, menurut dia, Prabowo saat ini dikelilingi berbagai “ranjau politik” yang berpotensi membuat sang presiden menjadi korban kepentingan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Pasek, terdapat pihak-pihak yang memasok data, fakta, maupun cerita kepada Prabowo. Dia menduga informasi tersebut tidak seluruhnya akurat, meskipun diterima dan dipercaya oleh Prabowo dengan niat baik. Pasek menduga terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan persoalan tersebut terjadi.

Pasek menyoroti ketidakprofesionalan orang-orang di sekitar presiden, kepentingan politik menjelang Pemilu 2029, serta dugaan perebutan keuntungan dari kekuasaan yang berpotensi membuat Prabowo dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia memperingatkan Prabowo bisa menjadi korban jika masalah di lingkaran kekuasaan tidak segera dibenahi, sehingga mendorong adanya langkah pembersihan terhadap “ranjau politik” di sekitarnya.

Pramono: Jakarta Tak Bisa Dibangun Sendiri, Butuh Dukungan Partai AHY
  • Kerjasama Multipihak, Pembangunan Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/19/05070001/pramono--jakarta-tak-bisa-dibangun-sendiri-butuh-dukungan-partai-ahy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembukaan pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), menegaskan pembangunan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut dia, Pemprov DKI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik.

Pramono menekankan, penyelesaian berbagai persoalan di Jakarta membutuhkan kerja sama dari banyak pihak termasuk Partai Demokrat dan tidak bisa hanya mengandalkan satu kelompok.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan dan proyek di Jakarta yang membutuhkan kolaborasi, mulai dari transportasi, kawasan Jakarta International Stadium (JIS), hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Menurut Pramono, dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar program pembangunan Jakarta dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rupiah Berpeluang Melemah pada Rabu (19/8), Dipengaruhi Sentimen RDG Bank Indonesia
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-berpeluang-melemah-pada-rabu-198-dipengaruhi-sentimen-rdg-bank-indonesia

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi lanjut melemah pada Rabu (19/8/2026). Pengumuman kebijakan moneter hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan diumumkan hari ini menjadi sentiment penggerak rupiah. Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada Rabu (19/8/2026) salah satunya dipengaruhi sentimen kebijakan moneter. Pelaku pasar akan memperhatikan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI. BI mulai menggelar RDG selama dua hari pada 18-19 Agustus 2026. Keputusan kebijakan moneter akan diumumkan pada Rabu (19/8/2026). 

DPR Mulai Proses Pergantian Gubernur BI dengan Calon Tunggal Destry Damayanti
  • Proses Pergantian Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a841113b294c/dpr-mulai-proses-pergantian-gubernur-bi-dengan-calon-tunggal-destry-damayanti

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai memproses pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).  Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia definitif. Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR.

Komisi XI juga ditugaskan meninjau calon anggota Dewan Komisioner OJK, dengan M. Sarito sebagai nama yang akan diproses. Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat paripurna setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Puan mengatakan, DPR selanjutnya akan menjalankan sejumlah mekanisme terkait persetujuan sejumlah agenda kelembagaan. Ia mengatakan, DPR juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat paripurna berikutnya pada 27 Agustus 2026.

Perpres Ojol Terbit Akhir Agustus: Atur Tarif Antar Makanan, Status, Kemitraan
  • Perpres Ojol
  •  https://katadata.co.id/digital/startup/6a84351284530/perpres-ojol-terbit-akhir-agustus-atur-tarif-antar-makanan-status-kemitraan

Pemerintah memperluas cakupan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi ojek online alias ojol. Aturan yang semula berfokus pada layanan transportasi orang kini akan mencakup pengantaran barang dan makanan. Peraturan Presiden tentang Ekosistem Transportasi Digital atau Perpres Ojol ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau awal September.

Komisi aplikasi turun menjadi 8 % untuk pengantaran orang, Kemenhub tetap mengatur tarif transportasi orang, dan Komdigi mengambil wewenang mengatur tarif pengantaran barang serta makanan, keduanya menyiapkan keputusan turunan. Menteri UMKM menegaskan pengemudi ojol akan diberi status usaha mikro, fleksibilitas, akses insentif UMKM, dan tidak otomatis dikenai PPh, serta akan difasilitasi kemitraan antara platform, asosiasi, dan aplikator.

UMN Karya Belum Beres, Dony Oskaria Target Restrukturisasi Rampung Akhir 2026
  • Restrukturisasi BUMN Utang Karya
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/6a843ff8d2f04/bumn-karya-belum-beres-dony-oskaria-target-restrukturisasi-rampung-akhir-2026

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengungkapkan proses penyehatan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya masih belum selesai. Sejumlah persoalan di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut masih harus dibereskan secara bertahap. Dony mengatakan, proses restrukturisasi BUMN Karya cukup kompleks karena persoalan tidak hanya berada di tingkat perusahaan induk, tetapi juga menjalar hingga anak dan cucu perusahaan.

Danantara menolak langkah instan seperti merger atau pailit, memilih penyehatan bertahap dengan pemeriksaan model bisnis dan cost structure agar fundamental keuangan dan operasional perusahaan benar‑benar kuat. Target penyelesaian restrukturisasi diharapkan pada akhir 2026. Dony mengakui dinamika proyek seperti LRT dan Wika Realty membuat kepastian waktu masih sulit.

Ini Komentar 8 Partai Soal APBN Rp4.097 T Rancangan Prabowo
  • APBN 2027, Komentar 8 Partai
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260818173852-4-760398/ini-komentar-8-partai-soal-apbn-rp4097-t-rancangan-prabowo

APBN 2027 sebesar Rp4.097 triliun mendapat catatan dari delapan fraksi DPR. PDI-P menyoroti tema fiskal yang dinilai belum jelas indikator kesejahteraannya, sementara Golkar dan Gerindra mendukung target pertumbuhan 6% dengan penekanan pada investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja. NasDem menekankan kualitas pertumbuhan dengan syarat investasi padat karya, sedangkan PKS mengingatkan beban bunga utang Rp650 triliun dan perlunya perhatian pada kelas menengah.

PAN mendukung evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan KDMP agar lebih tepat sasaran, serta menyoroti turunnya belanja modal. PKB menekankan produktivitas melalui reformasi regulasi, digitalisasi, dan penguatan pangan, serta menuntut keadilan fiskal pusat-daerah. Demokrat meminta pemerintah menyiapkan stress test dan skenario alternatif agar siap menghadapi perubahan ekonomi.

Secara umum, semua fraksi mendukung arah kebijakan fiskal Prabowo, tetapi dengan penekanan berbeda: dari kejelasan indikator kesejahteraan, kualitas pertumbuhan, beban utang, transparansi BUMN, hingga efektivitas program prioritas.

Bahlil Minta Menteri dari Golkar Tak Antikritik: Kasih Contoh ke Partai Lain
  • Golkar Antikritik
  • https://news.detik.com/berita/d-8624366/bahlil-minta-menteri-dari-golkar-tak-antikritik-kasih-contoh-ke-partai-lain

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berbicara mengenai kritik di kalangan pejabat. Bahlil menegaskan pejabat jangan anti terhadap kritik.

“Nah, ini saya minta dan semua menteri yang ada di Golkar nggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, nggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung. Justru di situlah kita di-challenge untuk kita membuktikan argumentasi yang baik dan benar terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam mengeksekusi program,” ujarnya.

“Kita harus memberikan contoh kepada kader-kader partai lain di parlemen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi,” tambahnya.

Pengarahan ini merupakan rangkaian dari HUT kemerdekaan RI, termasuk penyampaian nota pengantar APBN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengapresiasi Presiden Prabowo karena programnya sejalan dengan arah kebijakan politik Golkar.

Dua BUMN Karya Terancam Delisting, Ini Respons Bos Danantara
  • Dua BUMN Karya Terancam Delisting, Restrukturisasi BUMN
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjzrrw490/dua-bumn-karya-terancam-delisting-ini-respons-bos-danantara-part2

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menanggapi risiko penghapusan pencatatan saham (delisting) dua BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Lebih lanjut, Dony mengatakan pihaknya tengah berupaya membenahi fundamental dan posisi keuangan dua BUMN Karya tersebut.

Dony Oskaria menegaskan prinsip kehati-hatian dalam proses restrukturisasi BUMN Karya. Ia menilai BUMN Karya memiliki sejumlah masalah yang cukup kompleks sehingga memakan waktu cukup lama dalam proses restrukturisasi. Ia menyebut sejumlah permasalahan tersebut, mulai dari jumlah anak dan cucu perusahaan yang banyak hingga utang bernilai besar. Terkait target restrukturisasi BUMN Karya, Dony mengaku masih belum bisa memastikan. Namun, ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

Menkeu Purbaya Janjikan Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Berlaku September 2026
  • Insentif Motor Listrik
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tjyy6i348/menkeu-purbaya-janjikan-insentif-motor-listrik-rp5-juta-berlaku-september-2026

Pemerintah membuka peluang insentif pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta mulai berlaku pada September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan sudah dapat berjalan pada bulan depan. Meski demikian, pelaksanaan insentif tersebut masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar kebijakan. Hingga saat ini, aturan tersebut belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut akan menemui Agus pada Rabu (19/8/2026).

Kementerian Perindustrian saat ini telah menyiapkan aspek teknis pelaksanaan program sehingga dapat segera disesuaikan setelah PMK diterbitkan. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengatakan daftar merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif masih dalam pembahasan. Penyusunannya dilakukan bersama oleh Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Danantara: Donasi untuk NTT saat Karnaval HUT ke-81 RI Capai Rp2,16 Miliar
  • Donasi untuk NTT
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260819/15/1997283/danantara-donasi-untuk-ntt-saat-karnaval-hut-ke-81-ri-capai-rp216-miliar

Danantara Indonesia melaporkan bahwa donasi masyarakat untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terhimpun selama acara karnaval Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan, mencapai Rp2.164.037.334 atau Rp2,16 miliar.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan donasi dihimpun melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian. Fasilitas tersebut disediakan keluarga besar BUMN dan Danantara Indonesia bersama pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membantu korban gempa NTT.

Indonesia Bayar Bunga Utang Rp 650 Triliun Tahun Depan, Setara Rp 1,78 Triliun Per Hari
  • Bunga Utang Indonesia
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/19/074400526/indonesia-bayar-bunga-utang-rp-650-triliun-tahun-depan-setara-rp-1-78-triliun

Pemerintah Indonesia pembayaran bunga utang Rp 650,31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Jika dibagi rata selama 365 hari, Rp 650,31 triliun setara dengan sekitar Rp 1,78 triliun per hari. Dengan demikian, secara rata-rata pemerintah membutuhkan sekitar Rp 74,3 miliar per jam atau sekitar Rp 1,24 miliar per menit untuk memenuhi kewajiban bunga utang. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan rata-rata tahunan. Pembayaran bunga utang secara aktual dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan masing-masing instrumen utang pemerintah. Alokasi bunga utang pada 2027 tersebut meningkat 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026 yang sebesar Rp 582,24 triliun.

Keselamatan Jemaah jadi Dasar Pembagian Kuota Haji Tambahan Era Gus Yaqut
  • Keselamatan Jemaah
  • https://rmol.id/hukum/read/2026/08/18/718794/keselamatan-jemaah-jadi-dasar-pembagian-kuota-haji-tambahan-era-gus-yaqut

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa keputusan membagi tambahan kuota haji 20.000 jemaah pada 2024 secara 50:50 antara haji reguler dan khusus didasarkan pada pertimbangan keselamatan jemaah. Kebijakan tersebut disebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2023 dan mitigasi bersama Pemerintah Arab Saudi, dengan mempertimbangkan kepadatan di Muzdalifah dan Mina, keterbatasan petugas, tingginya jumlah jemaah lansia, perubahan sistem pelayanan, serta kondisi teknis lainnya.

Kuasa hukum Yaqut menilai penetapan kuota merupakan kewenangan Menteri Agama berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dan termasuk keputusan administratif, sehingga jika yang dipersoalkan adalah keabsahan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengujiannya semestinya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tipikor. Mereka juga membantah tuduhan Yaqut menerima US$271.500 maupun memerintahkan penyediaan US$1 juta untuk memengaruhi Pansus Angket Haji DPR. Selain itu, dakwaan dinilai mencampuradukkan kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan alokasi kuota dengan mekanisme teknis pengisian kuota yang merupakan kewenangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan dakwaan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar karena menilai surat dakwaan tidak menjelaskan secara jelas objek keuangan negara yang hilang akibat kebijakan pembagian kuota. Mereka menegaskan kuota haji merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari Pemerintah Arab Saudi, bukan uang APBN atau aset negara. Atas berbagai keberatan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara, menyatakan surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel) serta batal demi hukum, sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.

81 Tahun Merdeka, Ketika Sistem Kesehatan Diuji dari Dalam
  • Kerentanan Struktural Sistem Kesehatan
  • https://www.kompas.id/artikel/81-tahun-merdeka-ketika-sistem-kesehatan-diuji-dari-dalam?open_from=Section_Opini

Sistem kesehatan Indonesia menunjukkan sejumlah kemajuan, antara lain cakupan JKN yang mencapai 99,1 persen dari penduduk pada September 2025 dan penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, capaian tersebut masih dibayangi oleh keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan, ketimpangan distribusi dokter, serta skor keamanan kesehatan global yang masih lemah pada aspek pencegahan, termasuk biosafety, biosecurity, dan pengendalian resistensi antimikroba.

Dalam tujuh bulan terakhir, sejumlah peristiwa memperlihatkan kerentanan struktural sistem kesehatan. Reformasi rujukan berbasis kompetensi dan akreditasi berbasis hasil klinis menjadi langkah maju, tetapi berpotensi memunculkan risk selection. Di sisi lain, kematian enam dokter peserta internship dalam beberapa bulan menjadi sentinel event yang menunjukkan perlunya evaluasi sistemik terhadap beban kerja dan perlindungan kesehatan tenaga medis. Kasus perundungan digital terhadap pasien BPJS oleh sejumlah tenaga kesehatan juga menunjukkan persoalan budaya profesional dan empati yang perlu dibenahi.

Di balik berbagai isu tersebut terdapat dua ancaman yang dinilai masih kurang mendapat perhatian, yaitu kesenjangan layanan kesehatan jiwa dan resistensi antimikroba (AMR). Keterbatasan psikiater dan psikolog klinis menyebabkan treatment gap yang besar, sementara AMR telah berkontribusi terhadap puluhan ribu kematian setiap tahun di Indonesia dan berpotensi mengancam efektivitas pengobatan modern. Karena itu, penguatan sistem kesehatan ke depan perlu berfokus pada pemerataan tenaga kesehatan, perlindungan tenaga medis, kesehatan jiwa, pengendalian AMR, pembiayaan berkelanjutan, serta evaluasi program berdasarkan dampak kesehatan masyarakat, bukan sekadar cakupan atau jumlah peserta.

Akar Masalah Politik Uang dalam Organisasi Agama
  • Nahdlatul Ulama, Politik Uang
  • https://islam.nu.or.id/syariah/akar-masalah-politik-uang-dalam-organisasi-agama-wQbcs

Money politics tidak hanya soal moral, tetapi juga terkait budaya dan sistem politik yang berkembang. Uang menjadi penakar nilai jabatan, sehingga posisi kepemimpinan dalam organisasi agama pun diperebutkan dengan transaksi finansial.

NU sebagai organisasi besar dengan basis massa signifikan memiliki daya tawar politik tinggi, sehingga rawan dijadikan komoditas kekuasaan. Fenomena ini muncul karena hilangnya tradisi etika agama, otoritas yang berubah menjadi alat tawar-menawar, serta runtuhnya kepercayaan internal. Akibatnya, jabatan dalam organisasi lebih dihargai dengan uang daripada integritas dan visi.

Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat aturan organisasi untuk mencegah praktik politik uang serta menumbuhkan kesadaran etis bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang layak dihasrati. Tradisi ulama NU yang menolak jabatan menjadi teladan penting, dan sikap etis ini perlu dihayati oleh seluruh pengurus agar muktamar berjalan sesuai nilai keulamaan yang suci.

Membincangkan Demokrasi Kita
  • Agora Demokrasi
  • https://www.kompas.id/artikel/membincangkan-demokrasi-kita

Buku Agora Demokrasi karya Moh Ilham A Hamudy menyoroti paradoks demokrasi Indonesia yang masih terjebak antara semangat reformasi dan dominasi oligarki. Demokrasi berjalan dengan praktik pemilu dan kebebasan berekspresi, namun pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi dan pelanggaran prinsip demokratis, sehingga muncul istilah hybrid regime yang menggambarkan stagnasi transisi politik.

Analisis dalam buku ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat melemah, partisipasi politik menurun, dan kebijakan publik sering dibajak oleh kepentingan segelintir elite. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan elite yang berkuasa, sehingga demokrasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi “demokrasi tanpa demos.”

Selain membahas dinamika nasional, buku ini juga menyoroti problem politik lokal, birokrasi, serta relasi antar-lembaga negara. Dengan dokumentasi perjalanan demokrasi sejak awal Reformasi hingga kini, buku ini menjadi referensi penting untuk memahami akumulasi persoalan yang membentuk wajah demokrasi Indonesia, baik sisi keberhasilan maupun kegagalannya.

Status PPPK Difinalisasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru
  • Kemendagri, PPPK
  • https://news.detik.com/berita/d-8624548/status-pppk-difinalisasi-kemendagri-minta-kepala-daerah-tak-rekrut-staf-baru

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Kemendagri meminta kepala daerah menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah.
Wakil Bima Arya mengatakan ada dua hal yang menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Dia mengatakan harapan itu terkait dukungan kapasitas fiskal dan kepastian status PPPK.

Ia menegaskan bahwa rapat hari ini memberikan kepastian atas dua isu utama, dan Kemendagri akan turun langsung untuk melakukan sosialisasi serta memastikan kepala daerah tidak merekrut staf baru, melainkan mengikuti tahapan yang telah disepakati.

Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN. Dalam hasil finalisasi itu, PPPK paruh waktu diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Dasco mengatakan pembahasan tersebut telah sampai pada tahap finalisasi. Selain status PPPK paruh waktu, rapat juga membahas kesempatan PPPK guru untuk menjadi PNS.

PPPK Berkesempatan Jadi PNS, Dasco: Termasuk Guru Madrasah Negeri dan TK
  • Peralihan Guru PPPK menjadi PNS
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/19/065917226/pppk-berkesempatan-jadi-pns-dasco-termasuk-guru-madrasah-negeri-dan-tk?page=all#page2

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, berpeluang menjadi PNS melalui seleksi yang direncanakan dibuka pada awal 2027. Pembahasan mengenai mekanisme tersebut telah memasuki tahap finalisasi sebagai tindak lanjut atas aspirasi guru PPPK. Kebijakan ini juga mencakup guru madrasah negeri dan guru TK di lingkungan Kemendikdasmen.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kemudian memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Selain itu, pemenuhan kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda akan menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan guru nasional. Jika lolos seleksi, status kepegawaian guru tersebut akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendagri akan melakukan sosialisasi dan mengawal pemerintah daerah agar tidak melakukan perekrutan staf baru yang tidak sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Pemerintah juga memastikan rencana perubahan status guru PPPK tersebut tidak mengganggu kondisi fiskal negara, sementara penyesuaian kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembayaran pegawai akan menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Search