Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (21/12/2025). PP tersebut mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diduduki polisi serta mekanisme pengisiannya. Ia melanjutkan, gagasan untuk menerbitkan PP merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal tersebut mengatur bahwa jabatan ASN tertentu bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri dan diatur melalui PP. Gagasan penerbitan PP ini juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, proses perumusannya pun sudah dimulai sejak Jumat (19/12/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, pengaturan mengenai jabatan ASN yang bisa diduduki anggota Polri sementara akan diatur melalui PP. Oleh karena itu, agar ada aturan yang terpadu maka akan dibuat PP yang juga memuat ketentuan jabatan di luar institusi yang bisa diisi polisi aktif secara tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, Yance Arizona, juga menilai, penerbitan PP tidak cukup untuk menyelesaikan polemik tersebut. Sebab, aturan mengenai jabatan ASN yang bisa diduduki anggota Polri aktif semestinya diatur dalam UU yang dibahas oleh wakil rakyat di DPR, bukan diatur dalam PP yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun PP semestinya hanya mengatur mengenai tata cara pengisiannya.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menuturkan, terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri sempat membuat dia dan beberapa anggota komisi lainnya kaget, karena tidak mendapatkan informasi bahwa Kapolri akan menerbitkan perpol itu. Jimly berharap kepada Polri agar kepolisian memberi tahu Komisi Percepatan Reformasi Polri jika ada kebijakan baru yang dikeluarkan Polri.

Terbitnya Perpol No 10/2025 telah menimbulkan polemik baru. Padahal, pro dan kontra tentang Putusan MK Nomor 114 belum mereda. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun sepakat untuk mendorong berbagai masukan yang telah dijaring dari masyarakat selama sebulan terakhir ke regulasi yang lebih tinggi agar memiliki daya ikat lebih luas. Untuk itu, laporan komisi kepada Presiden Prabowo nantinya akan bersifat menyeluruh karena akan dilampirkan pula konsep Rancangan Revisi Undang-Undang tentang Polri beserta peraturan pemerintahnya (PP).

Pada konferensi pers seusai menggelar rapat pleno, Otto mengatakan, sejak Putusan MK 114 dibacakan, yang muncul di muka publik adalah perdebatan-perdebatan hukum. Putusan tersebut menyatakan bahwa semua anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Diskursus kemudian semakin sengit setelah Perpol 10/2025 terbit. Perdebatan tersebut telah menjadi perhatian Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tetap harus dihormati, meskipun secara formal putusan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Hal ini disampaikan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi polemik Perpol yang mengatur polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 Kementerian/Lembaga. Dia mengatakan, asas presumtio iustae causa berlaku dalam Perpol tersebut. Artinya Perpol 10/2025 dianggap sah sebelum dibatalkan pejabat berwenang.

Jimly mengatakan, setidaknya ada tiga pejabat yang bisa membatalkan aturan tersebut. Pertama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sendiri, karena ia lah yang membuat Perpol tersebut. Kedua adalah Mahkamah Agung (MA) melalui mekanisme judicial review. Ketiga adalah Presiden RI Prabowo Subianto karena mampu menerbitkan aturan yang lebih tinggi lagi dan bisa membatalkan peraturan yang lebih rendah.

Dalam jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang ditulis Vincent Suradinata (2018) dijelaskan bahwa asas presumtio iustae causa adalah asas yang dikenal dekat dalam peradilan administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Sebab itu, keputusan yang telah diterbitkan bisa dilaksanakan lebih dulu sebelum dibuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan bersifat melawan hukum oleh pejabat berwenang. Dalam konteks Perpol 10/2025, Jimly telah menegaskan, meskipun ada pertentangan dengan putusan MK, Perpol ini tak bisa dianulir kecuali oleh tiga orang pejabat berwenang tadi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai, polemik terkait Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri dapat berakhir dengan diterbitkannya peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) tersebut akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota polisi aktif harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian apabila hendak menduduki jabatan di luar institusi Polri. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, pada Rabu (17/12/2025).

Menurut Jimly, Perpol No 10/2025 memang harus dievaluasi. Sebab, dari segi format penulisan dari sebuah peraturan juga bermasalah. Salah satunya, tidak mencantumkan perubahan UU No 2/2002 tentang Polri yang sudah diputuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Sejak diterbitkan, Perpol No 10/2025 juga telah menjadi pembahasan serius di kalangan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Jimly menuturkan, pihaknya memahami maksud Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol No 10/2025. Secara administrasi, perpol itu hanya mengikat di kalangan internal kepolisian.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, mengkritik keras terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan jabatan sipil anggota Polri aktif di 17 kementerian/lembaga (K/L). Ia menyatakan secara tegas aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Mahfud menegaskan, apabila Polri ingin memperluas kewenangan strategis, maka jalur yang ditempuh harus melalui undang-undang. Bahkan, jika diperlukan, Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

MK melalui putusan tersebut menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Selain itu, MK memandang frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.