dicetak pada tanggal: 21 Oktober 2025 6:55 PM

Mikroplastik Tak Hanya Cemari Hujan di Jakarta, tapi Dunia

KANDUNGAN mikroplastik di dalam air hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga telah ditemukan di berbagai belahan dunia. Pencemaran plastik yang sudah sampai ke air hujan di Jakarta belum lama ini diungkap lewat hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya, penelitian internasional telah menunjukkan bahwa partikel plastik mikroskopis kini tersebar di udara, terbawa hujan dan salju, dan bahkan berpotensi memengaruhi sistem iklim global.

Di Amerika Serikat, seperti dikutip dari weforum.org, tim peneliti yang dipimpin ilmuwan dari Utah State University menemukan bahwa, hanya dari 11 lokasi pengamatan, jumlah plastik yang jatuh ke Bumi sudah setara lebih dari 120 juta botol plastik. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science pada 2020 itu mengungkap, 98 persen sampel udara dan air hujan yang dikumpulkan sepanjang tahun itu mengandung partikel mikroplastik. Beberapa di antaranya berukuran sangat kecil hingga tak terlihat, namun dapat ikut terhirup ke dalam pernapasan manusia. Saat itu, para penulis laporan memperingatkan bahwa 11 miliar ton plastik akan menumpuk di lingkungan pada 2025 atau saat ini. Mereka juga menemukan bahwa partikel plastik terbawa oleh angin dan hujan hingga mencapai taman nasional dan kawasan alam liar, dengan total lebih dari 1.000 ton mikroplastik jatuh di wilayah tersebut setiap tahun.

Prabowo Minta Dana LPDP Tambah Rp 13 Triliun, Purbaya Sebut Tahun Ini Belum Bisa

Menteri Keuangan siap menambah dana abadi LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, realisasi penambahan dana tersebut baru bisa diupayakan pada tahun depan.

Sumber utama penambahan dana tersebut berasal dari hasil pengembalian uang negara dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, dana juga akan diambil dari efisiensi dan penghematan anggaran. Kejaksaan Agung telah menyerahkan lebih dari Rp13 triliun kepada pemerintah yang berasal dari tiga grup perusahaan yang terlibat kasus korupsi CPO. Uang tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp17 triliun.

Prabowo Targetkan Indonesia Punya Mobil Nasional dalam Tiga Tahun

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam tiga tahun mendatang. Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik serta membentuk tim pengembang.

Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan taktis ringan Maung buatan PT Pindad yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI. Kendaraan ini menjadi kebanggaan karena merupakan hasil rancangan dan produksi dalam negeri. Presiden menginstruksikan agar penggunaan kendaraan Maung diperluas secara wajib di lingkungan pemerintahan dan militer. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan dalam menggunakan produk buatan Indonesia.

Akal-akalan Keuangan BUMN, Ngaku Untung tapi Duitnya Tidak Ada

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan pelat merah kerap mempercantik laporan keuangan. Hal ini agar perusahaan itu terlihat memiliki keuntungan yang tinggi. Rosan mengatakan rekayasa finansial tersebut kemudian terungkap saat diminta setoran dividen oleh Danantara.Parahnya, tidak jarang ada perusahaan pelat merah yang sampai berani melakukan fraud untuk mempercantik laporan keuangan.

Rosan menjelaskan tindakan tersebut kerap mendapatkan dukungan dari komisaris. Sebagaimana diketahui, semakin bagus laporan keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi pula besaran tantiem yang diterima oleh para komisaris. Hal itu berlaku sebelum Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk menghapus tantiem para komisaris BUMN. BPI Danantara telah mengeluarkan aturan yang berlaku efektif untuk tahun buku 2025 bahwa para komisaris BUMN tidak lagi menerima tantiem. Rosan pun menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Danantara tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan pelat merah yang mempercantik laporan keuangan.

Purbaya Perintahkan DJP Tunda Pajak Pedagang Online Sampai Ekonomi Tumbuh 6%

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menunda implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang online. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan. Implementasi pajak e-commerce tersebut akan ditunda hingga pertumbuhan ekonomi nasional lebih optimis mencapai angka 6%.

Setelah target tercapai, pedagang dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun wajib melaporkan pajaknya. Rencana awal pemungutan pajak ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Tak Tahan Disekap, 97 WNI Kabur dari Pusat Scam Online Kamboja

Sebanyak 97 Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan melarikan diri dari sebuah perusahaan penipuan daring di Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Video yang memperlihatkan aksi pelarian massal akibat sekapan perusahaan penipuan itu sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik Indonesia. Menanggapi kejadian tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh langsung bergerak cepat. KBRI berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh WNI yang diamankan polisi.

Dari total 97 WNI yang berhasil melarikan diri, 86 orang saat ini masih ditahan di kantor polisi, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan. Kepolisian setempat telah melakukan penyelidikan awal dan menahan empat WNI yang diduga melakukan kekerasan saat peristiwa pelarian terjadi. Menurut otoritas Provinsi Kandal, seluruh WNI akan dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Phnom Penh sebelum menjalani proses deportasi ke Indonesia. KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kasus ini serta memastikan seluruh WNI mendapatkan perlindungan hukum dan kemanusiaan yang layak. “KBRI akan terus mengawal proses hukum dan memastikan seluruh WNI, baik yang menjadi korban maupun yang diperiksa, mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku,” tulis perwakilan KBRI.


Trump Cap Presiden Kolombia Pengedar Narkoba, Bogota-Washington Tegang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “pemimpin narkoba ilegal” dan menegaskan AS akan memangkas pendanaan untuk negara Amerika Selatan tersebut. Trump mengklaim Presiden Petro “sangat mendorong produksi besar-besaran narkoba” di seluruh Kolombia. Pernyataan itu ia sampaikan melalui platform Truth Social pada Minggu (19/10). “Tujuan dari produksi narkoba ini adalah untuk menjual produk dalam jumlah besar ke Amerika Serikat, menyebabkan kematian, kehancuran, dan kekacauan,” kata Trump dalam unggahannya itu.

Beberapa saat kemudian, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menulis di platform X bahwa Pentagon telah menyerang dan menghancurkan sebuah kapal milik kelompok narkoba asal Kolombia di “wilayah tanggung jawab USSOUTHCOM” pada Jumat lalu. Hegseth menyebut tiga orang tewas dalam serangan itu dan mengklaim kapal tersebut terkait dengan kelompok pemberontak kiri Tentara Pembebasan Nasional (ELN). AS menduga kelompok ini terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal meski tidak memberikan bukti pendukung atas klaim tersebut.

Beberapa jam setelah pernyataan Trump, Petro menanggapi dengan amarah lewat serangkaian unggahan di X. “Kolombia tidak pernah bersikap kasar kepada Amerika Serikat. Sebaliknya, kami sangat mencintai budayanya. Namun Anda bersikap kasar dan tidak tahu apa-apa tentang Kolombia,” tulis Petro. Kementerian Luar Negeri Kolombia juga mengecam pernyataan Trump yang dinilai menghina dan merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara itu. Pemerintah Kolombia berjanji akan mencari dukungan internasional untuk membela Presiden Petro dan otonomi negaranya.

Matinya Empati, Suburnya “Bully” di Dunia Akademik

SEJAK kabar kematian Timothy Anugerah Saputra mengguncang publik, langkah Universitas Udayana tetap terjebak dalam ‘ritus’ administratif, tanpa menyentuh substansi dan empati. Benar, Rektor memang sudah membentuk tim investigasi internal, dekanat melayangkan pernyataan duka, unit layanan kampus menjanjikan evaluasi, dan biro humas merilis imbauan agar tidak menyebarkan spekulasi. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam perundungan bahkan disebut telah dijatuhi sanksi, mulai dari pengurangan nilai soft-skill selama satu semester hingga pencopotan dari jabatan organisasi kemahasiswaan. Namun, di balik semua itu, tidak satu pun tindakan tersebut mencerminkan kesadaran mendasar bahwa nyawa telah hilang akibat kegagalan institusi melindungi mahasiswanya dari kekerasan psikososial. Semua langkah yang diambil masih sebatas formalitas birokratis, simbolik, dan tidak menyentuh akar persoalan. Sanksi administratif yang ringan hanya menegaskan bahwa kampus lebih ingin terlihat “bertindak” daripada benar-benar bertanggung jawab secara kelembagaan. Pemerintah masih terjebak dalam logika kuantitatif yang mereduksi tragedi menjadi angka. Selama angka kematian dianggap terlalu kecil untuk memengaruhi rata-rata nasional, selama grafik kekerasan tidak menunjukkan lonjakan signifikan dalam laporan tahunan, sistem merasa tidak perlu berubah.

49 Wanita Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia, Diselamatkan Polisi Malaysia

Polisi Malaysia menyelamatkan 49 perempuan asal Indonesia yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan manusia setelah melakukan penggerebekan di 11 lokasi sekitar Klang, Selangor, pada 10–13 Oktober lalu. Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman, Datuk M Kumar, mengatakan bahwa pihaknya juga menahan 14 orang, termasuk otak utama sindikat tersebut. Para tersangka terdiri dari 11 warga Malaysia serta tiga WNI. “Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan penyalur tenaga kerja asing,” kata Kumar.

Menurut Kumar, para korban berusia antara 20 hingga 47 tahun, dan sebagian telah berada di Malaysia antara lima bulan hingga 13 tahun. Mereka dijanjikan pekerjaan di pabrik atau perusahaan swasta dengan gaji antara 2.000 ringgit hingga 3.000 ringgit (sekitar Rp 7,8 juta – Rp 11,7 juta) per bulan. Namun, sesampainya di Malaysia, para korban justru dikurung di lima rumah dan dipaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerja restoran, serta karyawan salon. “Gerak-gerik para korban dikendalikan sepenuhnya. Mereka tidak menerima upah yang dijanjikan,” jelas Kumar. “Jika mencoba melarikan diri, para korban diancam akan disakiti,” imbuhnya.

Kumar menambahkan bahwa seluruh tersangka warga Malaysia telah dibebaskan dengan jaminan polisi, sedangkan tiga warga negara asing masih ditahan. Sementara itu, seluruh korban telah diberikan Interim Protection Order (IPO) selama 21 hari untuk menjamin keselamatan mereka selama penyelidikan berlangsung.

Senyum Prabowo di Depan Gunungan Uang Triliun Hasil Korupsi yang Kembali ke Negara

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung proses penyerahan uang Rp 13 triliun hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Di hadapan Prabowo, proses penyerahan uang sitaan dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).

Lobi utama gedung Kejaksaan Agung menjadi saksi penyerahan di mana uang sitaan senilai Rp 2,4 triliun dari total Rp 13 triliun kembali ke negara. Total kerugian perekonomian negara dari kasus ini adalah Rp 17 triliun, tetapi hari ini baru diserahkan sebesar sekitar Rp 13 triliun karena sisanya diminta pihak berkasus yang meminta penundaan. Prabowo mengatakan, kembalinya uang Rp 13 triliun ke tangan negara itu merupakan tanda-tanda baik karena dilakukan tepat satu tahun pemerintahannya.

Kata-kata Prabowo Saat Lihat Pengembalian Uang Korupsi CPO Rp13 T

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan aset sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke negara lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO dan turunannya periode 2021-2022.

Penyerahan aset sitaan dilakukan secara simbolik dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Senin (20/10). Tumpukan uang dengan jumlah sekitar Rp2,4 triliun dihadirkan dalam penyerahan secara simbolis aset sitaan dari kasus korupsi CPO itu kepada negara. Prabowo menilai penyerahan uang sitaan tersebut menjadi pertanda baik lantaran bertepatan dengan setahun pelantikan dirinya menjadi presiden.

Prabowo mengatakan penyerahan uang hasil sitaan itu juga menjadi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah terus bekerja keras dan berani menyelamatkan kekayaan negara. Ia menambahkan uang hasil sitaan itu dapat digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Prabowo mengatakan dengan membangun 600 kampung nelayan itu, maka negara juga dapat meningkatkan hidup 5 juta masyarakat menjadi layak.

Perbaikan Tata Kelola MBG, Zulhas: BGN Penyelenggara, Pengawasan di Kemenkes dan Kemendagri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut, bakal ada koordinasi atau pembagian tugas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Zulkifli, pembagian tugas tersebut diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang koordinasi tata kelola pelaksanaan program MBG. Menko yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, bakal ada pembagian antara penyelenggaraan dan pengawasan program MBG.

Dia menyebut, BGN bakal fokus pada penyelenggaraan MBG. Sedangkan pengawasan bakal dipercayakan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, dirinya mendapatkan tugas menjadi menjadi Ketua Tim koordinasi tata kelola penyelenggaran MBG tersebut. Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa Keppres tersebut bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Pemerintah diketahui memang terus memperbaiki pelaksanaan program MBG. Apalagi, program unggulan Presiden Prabowo tersebut kerap disorot karena terjadinya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Keberhasilan Satu Kasus belum Menandakan Perbaikan Pemberantasan Korupsi

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, menilai keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memulihkan pidana pengganti Rp13,25 triliun dari kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO) sebagai capaian besar dan langkah yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan satu kasus tidak serta-merta menandakan perbaikan menyeluruh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rahman menekankan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari besarnya aset yang berhasil dikembalikan negara, tetapi juga dari indikator yang diakui secara internasional. Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan sektor penegakan hukum sebagai barometer utama. Meski begitu, ia mengakui mekanisme pidana pengganti yang digunakan dalam kasus CPO masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Menurutnya, konsep kerugian perekonomian negara kerap dipersoalkan karena dianggap belum memiliki kepastian hukum.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar negara segera membuat pedoman resmi mengenai cara menghitung kerugian perekonomian negara. “Saat ini belum ada panduan yang baku, sehingga hasil perhitungan bisa berbeda-beda antara BPK, BPKP, atau ahli lainnya. Negara perlu menetapkan pedoman itu secara jelas,” katanya. Ia menyarankan agar lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP, KPK, kejaksaan, dan kepolisian duduk bersama menyusun formula yang seragam. “Kalau bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harus jelas siapa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara, siapa yang menghitung, dan bagaimana alat ukurnya,” ujarnya.

KPK Janji Usut Mark Up Whoosh Jika Mahfud Serahkan Data

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan data soal dugaan mark up kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Informasi itu dipastikan bakal ditindaklanjuti.

Budi mengatakan, informasi dari Mahfud penting untuk mulai menelusuri kemungkinan adanya mark up dalam proyek Whoosh. Saat ini, pemanggilan terhadap eks Menkopolhukam itu belum bisa dilakukan. Menurut Budi, KPK akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat jika dibuat resmi. Tapi, data yang masuk harus diverifikasi untuk menentukan kewenangan KPK.

Tuduhan mark up ini dicetuskan Mahfud dalam akun YouTube pribadinya. Mahfud bahkan mendesak pihak terkait melakukan penelusuran lebih lanjut atas tuduhan darinya.

Pajak E-commerce Ditunda sampai Perekonomian Tumbuh 6 Persen

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan bahwa implementasi pajak e-commerce atau perdagangan elektronik ditunda. Menurut Bimo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta penundaan dilakukan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen. Sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh platform jual beli daring itu siap diterapkan pada Februari 2026.

Kebijakan baru soal pajak e-commerce sebelumnya dirilis Sri Mulyani Indrawati, saat masih menjabat menteri pada 11 Juni 2024. Lewat kebijakan ini pemerintah menugaskan e-commerce atau platform seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjadi pemungut pajak dari pedagang online. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku 14 Juli 2025 sampai dicabut.

Bimo menjelaskan selama ini setoran pajak bersifat mandiri atau self assesment. Tiap orang yang sudah mempunyai kemampuan ekonomi tertentu, seperti UMKM yang penghasilannya di atas Rp 500 juta per tahun maka dengan sendirinya harus melaporkan surat pemberitahuan atau SPT atas aktivitas ekonominya yang memang terkena pajak.

BEM SI Gelar Aksi Setahun Prabowo-Gibran, Ini Poin Tuntutannya

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin, 20 Oktober 2025. Dalam aksinya, mereka membawa 17 poin tuntutan yang disuarakan dengan tajuk “Indonesia Cemas” dan seruan #1TahunCukup serta #1TahunMasalahBeruntun.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut masih bermasalah di lapangan. Menurut BEM SI, program ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran. Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam berbagai demonstrasi belakangan ini. Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis.

Dalam isu luar negeri, BEM SI meminta pemerintah menegaskan sikap menolak segala bentuk normalisasi dengan rezim zionis Israel dan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina. Selain itu, mereka juga mendorong pengawasan ketat terhadap program koperasi desa dan pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar tidak merugikan masyarakat kecil.

Prabowo Minta Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran. Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun.

Kepala Negara optimistis dua target itu bisa terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji. Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri.

Dalam kesempatan itu pula, Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kali dalam sejarah, mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci. Oleh karenanya, Pemerintah Arab Saudi pun menyetujui rencana Pemerintah Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, berkat pendekatan terus menerus yang dilakukan.

Kementerian Kehutanan Perkuat Diplomasi Iklim

Kementerian Kehutanan tengah menyusun Panduan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri yang dinamai FOREST-D (Forestry Emission Reductions through Strategic Diplomacy). Hal ini disampaikan langsung Kabiro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Krisdianto. Panduan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merancang, menegosiasikan, dan mengimplementasikan kegiatan kerja sama luar negeri di sektor kehutanan. Hal tersebut agar sejalan dengan prioritas nasional mitigasi perubahan iklim.

FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 merupakan strategi jangka panjang Indonesia menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim pada 2050. Sekaligus mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) di sektor kehutanan dan lahan.

Panduan ini mencakup proses perencanaan, pengusulan, negosiasi, pelaksanaan, pemantauan. Serta pelaporan hasil kerja sama luar negeri yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Setiap proposal kerja sama diwajibkan mencantumkan lokasi kegiatan, potensi kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait.

Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Rampung

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan peraturan presiden tentang program makan bergizi gratis (MBG) sudah rampung dan tinggal diterbitkan oleh pemerintah pusat.Dadan menuturkan perpres tersebut memuat sanksi administratif bagi dapur makan gratis yang melanggar prosedur. Namun Dadan berujar sanksi sebetulnya sudah berlaku bahkan sebelum digodok.

Dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis sudah diberikan kepada 36,7 juta penerima. Ia mengatakan 1,4 miliar porsi makanan sudah dibagikan sejak 6 Januari 2025. Prabowo mengklaim angka penerima MBG setara enam kali populasi warga Singapura. Sehingga program unggulannya itu menjadi prestasi luar biasa dan menjadi perhatian banyak negara.

Pratikno Pamerkan Capaian Program Pendidikan-Kesehatan pada 1 Tahun Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeklaim, program-program pada sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan proses siginifikan pada 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program hasil terbaik cepat (PHTC) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dirancang untuk memberikan hasil cepat, terukur, dan langsung dirasakan masyarakat, terutama berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan nasional.

Pratikno menjelaskan bahwa di sektor pendidikan, PHTC berfokus pada tiga program utama: revitalisasi sekolah dan madrasah, digitalisasi pembelajaran, serta pengelolaan SMA Unggul Garuda. Ia menyebutkan, hingga 20 Oktober 2025, ada 16.698 satuan pendidikan yang direvitalisasi, terdiri aras 16.142 sekolah dan 556 madrasah, melampaui target 12.285 satuan pendidikan. Pratikno mengatakan bahwa program digitalisasi pembelajaran juga terus digenjot untuk mewujudkan sistem belajar yang efektif dan merata, salah satu caranya adalah dengan menyalurkan perangkat interactive flat panel (IFP).

Dari target 288.865 sekolah penerima IFP, 124.633 unit telah diproduksi hingga Oktober 2025 di mana 124.253 unit di antaranya telah terdistribusi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pratikno kemudian menyinggung pengelolaan SMA Unggul Garuda yang disebut menjadi bagian penting dalam pemerataan akses pendidikan unggulan berstandar dunia. Hingga 19 Oktober 2025, 16 SMA Unggul Garuda Transformasi telah beroperasi, dan empat SMA Unggul Garuda baru siap dibangun di wilayah terdepan, terluar dan terpencil.

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja Kebijakan Politik Luar Negeri yang Perlu Dicermati?

Setahun pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo ditandai dengan iklim politik internasional yang penuh instabilitas. Sejak awal dilantik, Prabowo harus menyikapi dua konflik besar yang berlarut-larut, yakni Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Tantangan lain muncul dari kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama soal tarif. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga harus berhadapan dengan dilema polaritas. Indonesia seperti ”dipaksa” untuk memilih merapat ke blok China atau AS dan negara-negara Barat. Dilema ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan aliansi ekonomi dan politik keamanan.

Terdapat sejumlah capaian yang berhasil dilakukan setahun ke belakang. Pertama adalah berhasil melakukan negosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif tambahan atas barang impor dari Indonesia. Meski belum sepenuhnya ideal, penurunan tarif ini tetap perlu diapresiasi. Capaian kedua yang menarik untuk dicatat dari aktivitas presiden di lingkungan global adalah masuknya Indonesia ke aliansi BRICS. Walaupun ada sejumlah kritikan terhadap langkah tersebut, masuknya Indonesia ke aliansi besar ini tetap bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Presiden Prabowo pun tampak cukup aktif untuk melakukan agenda-agenda diplomasi selama menjabat. Setidaknya, Presiden Prabowo telah melakukan 35 agenda kunjungan luar negeri sepanjang setahun terakhir.

Masih ada sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah posisi Indonesia dalam isu Palestina. Presiden Prabowo memberikan pernyataan yang kontroversial soal penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam pidatonya di depan Sidang Majelis Umum PBB, yang secara implisit menyatakan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara (two state solution). Selain secara historis terbukti nyaris tidak mungkin, argumen two state solution ini menafikan fakta status Israel sebagai penjajah dalam konflik tersebut. Selain soal Gaza, muncul kesan bahwa masuknya Indonesia ke BRICS dan negosiasi dengan AS, dilakukan secara sentralistis dengan tangan besi Presiden Prabowo. Padahal, ranah kebijakan internasional membutuhkan penalaran yang panjang dan kerja-kerja diplomatik yang dibangun melalui birokrasi yang kuat.

Parpol Sebut Tahun Pertama Prabowo-Gibran Jadi Momentum Evaluasi Pemerintahan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, seusai berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo sejauh ini masih terjaga (20/10/2025). Ia mengutip hasil survei Index Politica bahwa mayoritas responden atau 83,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, tingkat kepuasan itu tidak lepas dari sejumlah program yang dinilai pro-rakyat. Namun, Bahlil mengakui masih ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program. Hal itu tentu akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah ke depan lebih baik.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno turut mengapresiasi kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, Eddy masih melihat sejumlah tantangan dalam setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Selain lapangan pekerjaan yang masih dibutuhkan masyarakat, ada juga warga yang masih sulit menjangkau kebutuhan pokok.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo mengungkapkan, setahun pemerintahan Prabowo-Giban seharusnya sudah cukup waktu sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi semua program yang belum berjalan. Ganjar berharap, di tahun selanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja lebih baik lagi untuk menunaikan program-program dan janji-janji yang disampaikan semasa kampanye Pilpres 2024.

Media Asing Sorot 1 Tahun Prabowo-Gibran, Sebut Ini

Media asing menyoroti 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari media Singapura hingga media Australia dan Inggris. The Straits Times misalnya menulis artikel berjudul “Political and populist moves make for an assertive, ambitious first year under President Prabowo” dalam kolom new analisis berlanggannannya. Intinya ada tiga hal yang disorot dari Prabowo-Gibran. “Tahun pertama Prabowo menunjukkan kendali yang kuat, menyatukan beragam kelompok tetapi melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan demokrasi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas,” tulis laman itu dirangkumkan, dikutip Senin (20/10/2025).

Setahun Prabowo-Gibran, Saham BBNI, BBRI Hingga BMRI Melesat

Tepat di hari satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saham-saham perbankan melesat tinggi dan mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat tinggi, Senin (20/10/2025). Hingga pukul 9:45 WIB, Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) terlihat menguat 220 poin (5,79%). Sementara saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melesat 150 poin (4,57%). Sedangkan saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik 170 poin (4,2%), dan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 45 poin (3,95%).

Terakhir ada saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang melesat 100 poin (3,97%). Penguatan saham-saham bank ini membuat IHSG dibuka terbang hingga 1% pada pagi hari ini. IHSG dibuka naik 1.01% ke level 8.001,88. Momentum rebound ini setelah sepanjang pekan lalu indeks turun 4,14%. Sebanyak 240 saham naik, 74 turun, dan 642 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 654,6 miliar, melibatkan 934,6 juta saham dalam 72.210 kali transaksi.

Adapun investor harus memasang sabuk pengaman erat-erat memasuki perdagangan pekan ini. Akhir pekan lalu ditutup dengan drama geopolitik tingkat tinggi yang saling bertentangan dan berpotensi menciptakan volatilitas ekstrem di pasar keuangan global.

Ada Mikroplastik di Air Hujan Jakarta, BRIN Beberkan Faktanya

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Kandungan partikel tersebut berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Penelitian yang dilakukan sejak 2022 itu menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota. Partikel-partikel plastik mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Temuan ini menjadi peringatan bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga atmosfer. “Mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka,” jelas peneliti BRIN, Muhammad Reza Cordova, dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (20/10/2025).

Reza menjelaskan, mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena dari ban kendaraan. Rata-rata, peneliti menemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Fenomena ini terjadi karena siklus plastik kini telah menjangkau atmosfer. Mikroplastik dapat terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap pembakaran, dan aktivitas industri, kemudian terbawa angin dan turun kembali bersama hujan. Proses ini dikenal dengan istilah atmospheric microplastic deposition. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu biasa, sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan.

Plastik juga mengandung bahan aditif beracun seperti ftalat, bisfenol A (BPA), dan logam berat yang dapat lepas ke lingkungan ketika terurai menjadi partikel mikro atau nano. Di udara, partikel ini juga bisa mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan.

Rombongan Kapolda Papua Tengah Diserang KKB Saat Cek Warga Tewas, 4 Polisi Luka

Rombongan mobil Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya di Kabupaten Nabire. Rombongan Kapolda saat itu hendak mengevakuasi warga yang tewas ditembak KKB. Penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua Tengah merupakan rangkaian dari serangan KKB terhadap warga sipil sebelumnya. Teror KKB itu terjadi dalam sehari di wilayah Distrik Nabire Barat, Jumat (17/10/2025).

KKB pimpinan Aibon Kogoya awalnya menyerang warga sipil di Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Jumat (17/10) sekitar pukul 10.00 WIT. Pelaku menyasar kendaraan yang melintas di lokasi. “Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka tembak serta luka lecet,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani.

Kapolda Papua Tengah memimpin rombongan untuk melakukan pengecekan ke TKP penembakan warga sipil. Dalam perjalanan sebelum tiba di lokasi, KKB menembak iring-iringan mobil pada Jumat (17/10) sekitar pukul 14.20 WIT. Mobil yang berada paling belakang terkena tembakan pelaku. Penembakan KKB mengakibatkan empat polisi luka-luka. Salah satu korban merupakan Kasat Narkoba Polres Nabire AKP Hardiman Sirait. “Salah satunya Pak Kasat Narkoba kena serpihan peluru di kepala bagian kanan dan juga dua anggota juga kena serpihan di belakang kepala, dan satu kena di bahu sebelah kiri,” ucap Samuel.

Pakistan-Afghanistan Kembali Sepakat Segera Gencatan Senjata

Pakistan dan Afghanistan mengatakan kembali sepakat untuk segera gencatan senjata, setelah gencatan sebelumnya dilanggar dan menimbulkan 10 warga Afghanistan meninggal dunia akibat serangan Pakistan. Keinginan itu muncul dalam sebuah perundingan yang digelar di Doha, Sabtu (18/10), menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar. Perundingan itu dimediasi oleh Qatar dan Turki untuk meredakan ketegangan dua negara bertetangga itu.

Kabul menuding Islamabad melanggar gencatan senjata sebelumnya yang berlangsung 48 jam. Gencatan senjata itu menghentikan hampir sepekan bentrokan lintas perbatasan yang menewaskan puluhan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak. “Kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata segera dan pembentukan mekanisme untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi antara kedua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar setelah perundingan Afghanistan dan Pakistan.

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata sudah dicapai dan mengatakan kedua pihak akan bertemu kembali di Istanbul pada 25 Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri Pakistan sebelumnya mengatakan perundingan di Doha bertujuan “mengakhiri terorisme lintas batas terhadap Pakistan yang berasal dari Afghanistan dan memulihkan perdamaian dan stabilitas di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan”.

Purbaya Pertimbangkan Soal Penempatan Dana Negara ke INA, Ini Syaratnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar Menteri Keuangan menempatkan dana negara untuk memperkuat daya ungkit (leverage) Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, strategi ini berpotensi besar untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam skala besar.

Menteri Keuangan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan, namun dengan syarat akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan investasi INA terlebih dahulu. Ia mengkritik penempatan dana yang masih terfokus pada instrumen obligasi ketimbang sektor riil yang lebih berdampak langsung. Saat ini, Menteri Keuangan telah menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini dinilai akan memberi dampak langsung terhadap sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

FDA Beri Dispensasi, Ribuan Kontainer Udang Indonesia Bisa Masuk Amerika Serikat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencapai kesepakatan dispensasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), sehingga ribuan kontainer udang asal Indonesia yang tengah dalam perjalanan menuju AS kini diizinkan masuk.

Kesepakatan ini dicapai pada 18 Oktober 2025, menyusul diterbitkannya kebijakan impor baru oleh pemerintah AS, yaitu Import Alert (IA) #99-52, yang mulai berlaku efektif 31 Oktober 2025. Import Alert #99-52 menetapkan pengawasan ketat terhadap produk udang asal Indonesia, khususnya dari wilayah Jawa dan Lampung, untuk memastikan tidak adanya kontaminasi radioaktif Cesium-137. Setiap produk dari wilayah terdampak diwajibkan menyertakan sertifikat resmi bebas cemaran Cesium-137 yang diterbitkan oleh otoritas kompeten di Indonesia sebelum dapat masuk ke pasar AS. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, mengatakan setelah perundingan intensif, FDA memberikan dispensasi bagi ribuan kontainer yang sedang dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di AS setelah 31 Oktober 2025. Ishartini menambahkan lebih dari 1.000 kontainer udang yang akan tiba setelah 31 Oktober telah melalui proses penjaminan mutu ketat dan dilengkapi dengan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan (SMKHP) dari KKP. Setibanya di AS, seluruh kontainer tetap menjalani pemeriksaan oleh FDA untuk memastikan tidak adanya kontaminasi Cesium-137.

Mendag: Restoran Es Teler 77 hingga Pagi Sore Bakal Buka Cabang di Luar Negeri

Tiga jaringan restoran di Indonesia, Pagi Sore, Sate Khas Senayan, dan Es Teler 77 bersiap membuka cabang di luar negeri pada tahun depan. Ekspansi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai ekspor pertanian, khususnya komoditas rempah, melalui promosi kuliner Indonesia di pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, terdapat enam restoran waralaba lokal yang tengah bersiap melakukan ekspansi ke luar negeri. Mereka akan membuka cabang di Australia, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa mulai tahun depan. Dari keenam jaringan restoran tersebut, menurut Budi, terdapat tiga restoran yakni Pagi Sore, Sate Khas Senayan, dan Es Teler 77 yang telah meneken nota kesepahaman dengan pihaknya untuk membuka cabang di luar negeri.

Menteri Purbaya Beri Diskon PPN 6% untuk Tiket Pesawat Selama Libur Nataru

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Tujuan insentif ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, PPN yang perlu dibayar penumpang menjadi 5%. Insentif PPN berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Adapun periode penerbangannya adalah antara 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Indonesia Impor 200 MW Listrik Malaysia, Penuhi Kebutuhan Daerah Perbatasan

Indonesia mengimpor listrik sebanyak 200 megawatt (MW) dari Malaysia per tahun untuk memenuhi kawasan perbatasan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini merupakan kerja sama interkoneksi kelistrikan antar negara Asia Tenggara. Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara. Impor listrik ini merupakan bagian komitmen Indonesia untuk menyukseskan kerja sama ASEAN Power Grid (APG). Menurut Yuliot, Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung energi di kawasan ASEAN. Yuliot menyebut, integrasi kelistrikan di negara ASEAN akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam RUPTL tersebut, akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dalam 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan integrasi dengan ASEAN.

Setahun Pemerintahan Prabowo, Penciptaan Lapangan Kerja Dapat Nilai Terburuk

Survei Indostrategi menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan penilaian kinerja terendah pada tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara keseluruhan, kinerja pemerintahan dinilai berada pada kategori sedang. Rendahnya skor penciptaan lapangan kerja disebabkan oleh hambatan eksternal seperti situasi ekonomi global dan faktor internal seperti PHK.

Sebaliknya, pemberantasan korupsi menjadi aspek dengan penilaian tertinggi, diikuti oleh bidang lain yang mendapat skor sedang. Pihak Indostrategi menilai pemerintahan saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan karena besarnya jumlah kabinet. Publik diharapkan memberi waktu namun tetap melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Demo Besar No Kings Pecah di 50 Negara Bagian AS Protes Donald Trump

Massa dalam jumlah besar turun ke jalan di 50 negara bagian Amerika Serikat dalam aksi protes “No Kings” pada Sabtu (18/10). Para demonstran melampiaskan kemarahan atas kebijakan garis keras Presiden AS Donald Trump, yang disambut Partai Republik pembela Trump dengan menyebutnya sebagai demonstrasi “Benci Amerika”. Penyelenggara demo mengatakan tujuh juta orang berbaris dalam protes yang membentang dari New York hingga Los Angeles. Aksi serupa juga bermunculan di kota-kota kecil di seluruh jantung AS dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida.

Spanduk warna-warni menyerukan orang-orang “melindungi demokrasi,” sementara yang lain menuntut negara menghapuskan badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras antiimigran Trump. Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut taktik keras Trump, termasuk serangan terhadap media, lawan politik dan imigran ilegal.

Trump telah merespons aksi ini dengan mengunggah serangkaian video buatan AI ke platform Truth Social miliknya yang menggambarkannya sebagai seorang raja. Para pendukungnya juga menunjukkan perlawanan, dengan Ketua DPR Mike Johnson mencemooh demonstrasi tersebut sebagai protes “Benci Amerika”. Para pengunjuk rasa menanggapi klaim tersebut dengan ejekan. Yang lain menggarisbawahi polarisasi mendalam yang mencabik-cabik politik Amerika.

Kabinet Gemuk Dinilai Hambat Efisiensi, Publik Dukung Langkah Pemangkasan Kementerian

Publik menilai struktur kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran terlalu gemuk dan tidak efisien dalam mengambil keputusan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar pemerintahan lebih fokus dan efektif. Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad, menilai penurunan kinerja pemerintahan telah berlangsung serius sepanjang satu tahun terakhir.

CELIOS menemukan koordinasi lintas lembaga dinilai tidak serasi oleh 58 persen responden. Kondisi ini disebut memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat pelaksanaan program prioritas nasional. Mayoritas publik juga menilai lemahnya koordinasi disebabkan tumpang tindih kebijakan antarkementerian. Struktur yang terlalu besar dianggap membuat kebijakan tidak sinkron di tingkat implementasi.

CELIOS menilai reshuffle kabinet menjadi momentum penting untuk merampingkan struktur pemerintahan. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pemerintahan. Dalam temuan survei, publik berharap evaluasi kabinet tidak sekadar pergantian posisi pejabat. CELIOS menegaskan penyederhanaan struktur kementerian menjadi langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ketika Prabowo Banggakan Pencapaian MBG Setara Beri Makan 7 Singapura Setiap Hari

Hari ini, 20 Oktober 2025, genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai akselerasi program prioritas dan kebijakan pro rakyat terus digenjot sebagai ‘masterpiece’ di tahun pertama pemerintahan. Salah satu yang paling disorot adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang menyasar siswa sekolah, dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi anak di sekolah. Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025, yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal.

Dalam pelaksanaannya, MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan menu makan sehat dari sumber pangan lokal, melalui pemberdayaan UMKM dalam penyediaan rantai pasok makanan bergizi untuk mendorong ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang segar dan berkualitas.

Berdasarkan data pemerintah, pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Oktober 2025 meliputi penyerapan anggaran sekitar Rp 26,25 triliun (36,97% dari total Rp 71 triliun) dan menjangkau 36,2 juta penerima manfaat. Program ini juga telah menciptakan sekitar 290.000 lapangan kerja, dan mencapai target operasional SPPG yang melebihi target. Pencapaian yang menurut Presiden Prabowo Subianto sebagai ‘prestasi kecil’ yang membanggakan di setahun umur pemerintahannya dan menjadi perbincangkan publik internasional.

Habis Bombardir Gaza, Israel Ingin Gencatan Senjata Lagi

Militer Israel menyatakan telah kembali menerapkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Israel setelah melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah tersebut pada Minggu (19/10/2025). Langkah itu diambil setelah hari paling mematikan sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku beberapa hari lalu. Dalam pernyataannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan serangan ke wilayah Rafah merupakan respons atas pelanggaran terhadap gencatan senjata oleh Hamas. Menurut IDF, milisi Hamas menembakkan rudal antitank dan senjata api ke arah pasukan Israel di dekat Rafah, hingga menewaskan dua tentara.

Namun, Hamas membantah tuduhan itu dan mengatakan tidak mengetahui adanya bentrokan di wilayah tersebut.  “Israel terus melanggar perjanjian,” demikian pernyataan kelompok itu. Hamas juga menuduh Israel melakukan serangkaian pelanggaran serius dan berulang terhadap gencatan senjata yang disepakati. Sepanjang hari, IDF mengaku telah menyerang puluhan target Hamas di seluruh Jalur Gaza serta menangguhkan pengiriman bantuan ke wilayah pesisir itu. Sumber rumah sakit di Gaza menyebut, sedikitnya 44 orang tewas di berbagai lokasi akibat serangan udara, termasuk enam anggota Hamas di mana salah satunya komandan lapangan senior.

Beberapa jam setelah melancarkan gelombang serangan, militer Israel mengumumkan bahwa pihaknya mulai menegakkan kembali gencatan senjata di Jalur Gaza. Meski demikian, pertempuran hari itu memicu kembali ketakutan di kalangan warga Palestina akan kembalinya perang besar-besaran.

BMKG Peringatkan Cuaca Panas Ekstrem! Hindari Aktivitas di Luar Pukul 10.00–16.00 WIB hingga Awal November!

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas ekstrem yang masih akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025.Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, cuaca panas ekstrem ini bisa berdampak langsung pada kesehatan manusia, terutama bila beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan.

Menurut BMKG, cuaca panas saat ini disebabkan oleh minimnya tutupan awan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatra bagian selatan, dan Nusa Tenggara.Kondisi ini membuat radiasi matahari langsung mencapai permukaan bumi tanpa terhalang, sehingga suhu udara meningkat tajam hingga menyentuh 35–38 derajat Celsius di beberapa daerah. BMKG memperkirakan fenomena panas ekstrem ini akan mulai mereda menjelang musim hujan yang diprediksi masuk pada awal November 2025.

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14). Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Membaca Rapor Tahun Pertama Kabinet Prabowo-Gibran

Setahun sudah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah lembaga survei pun merilis tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun.
Survei Poltracking Indonesia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja setahun Prabowo-Gibran sebesar 78,1%. Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 yang melibatkan 1.220 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei tersebut +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden ditanya soal penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat ini. Hasilnya, sebanyak 78,1% responden menjawab puas, sedangkan sebanyak 19,3% mengatakan tidak puas. Sebanyak 2,6% memilih tidak tahu/tidak jawab. Hanta menyebutkan sejumlah alasan yang dipilih bagi responden yang menjawab puas. Beberapa alasan tersebut, di antaranya kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintahan tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, pencegahan/pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti, dan jaminan layanan kesehatan. Hanta juga menyampaikan sejumlah alasan responden menjawab tidak puas. Alasan-alasan tersebut, di antaranya ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kurangnya lapangan kerja.

Hasil survei yang dilakukan oleh Index Politica bahkan menunjukkan angka lebih tinggi. Dimana 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih. Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling.

BEM UI Demo di Patung Kuda, Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bakal menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Aksi tersebut digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam momentum ini, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan selama masa kampanye. Dalam seruan aksinya, BEM UI menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya mengatakan, dalam momentum satu tahun pemerintahan ini, mereka mengarahkan kritik pada empat isu utama yang mencerminkan janji politik yang belum terpenuhi. Empat hal tersebut adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan angka pengangguran yang cukup tinggi, menyempitnya ruang kebebasan sipil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, serta kegagalan pemerintah memenuhi prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat.

ICJR soal Sistem Peradilan di Setahun Prabowo-Gibran

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan hukum pidana selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Peneliti ICJR Iftitah Sari mengungkapkan berbagai macam masalah sektor penegakan hukum dimaksud sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Tita mengatakan kebijakan yang sudah dilakukan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, misalnya terkait dengan kelebihan kapasitas atau overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dia juga menyinggung banyak aktivis lingkungan dan juga aktivis demonstrasi pada Agustus lalu yang dilakukan penangkapan paksa dan penahanan. Menurut Tita, perubahan ketentuan hukum acara pidana yang saat ini masih dilakukan pembahasan juga banyak menyisakan masalah. Ruang kriminalisasi dan potensi kekerasan masih mungkin terjadi.

ICJR tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Koalisi ini mempunyai draf tandingan RUU KUHAP lantaran draf RUU KUHAP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR belum mengakomodasi 9 tuntutan krusial.

Mendikdas: Mulai 2027, Bahasa Inggris Pelajaran Wajib Sejak SD

Mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Untuk itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru. Selain itu, coding dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

Program prioritas lain yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

Perkuat Sistem Kepartaian Melalui Revisi UU Pemilu

Pakar elektoral dan tata kelola pemilu dari Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Kris, perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Kris menilai, penguatan regulasi tentang partai politik harus ditegaskan secara eksplisit dalam RUU Pemilu agar partai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mencerdaskan pemilih dan menjaga integritas calon yang diusung. Ia menambahkan, di balik rancangan kodifikasi UU Pemilu, terdapat harapan besar agar partai politik di Indonesia menjadi lembaga yang kuat, terstruktur, dan memiliki otoritas yang jelas dalam mengontrol proses elektoral dari awal pencalonan hingga pasca pemilihan. Ia berharap RUU Pemilu yang sedang digodok dapat mengakomodasi kebutuhan untuk memperkuat partai politik sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya publik, mengingat biaya penyelenggaraan pemilu yang semakin besar. Lebih lanjut, Kris juga menilai volatilitas elektoral masih menjadi tantangan besar bagi partai-partai politik Indonesia. Banyak partai besar kehilangan basis dukungan, sementara partai baru tumbuh cepat, tetapi hubungan antara pemilih dan partai masih bersifat dangkal.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama menyampaikan salah satu upaya penguatan sistem keparataian juga bisa dilakukan dengan mengubah sistem pemilu. Koalisi masyarakat sipil merekomendasikan sistem pemilu campuran (Mixed Member Proportional atau MMP) untuk menggantikan sistem proporsional terbuka saat ini. Model ini, menurutnya, akan menjaga keseimbangan antara aspek kelembagaan partai dan kualitas individu calon. “Sistem mixed member proportional memberi insentif pada partai untuk lebih berlembaga, tetapi juga tetap memberi ruang bagi calon untuk berkompetisi secara sehat,” jelas Heoik.

1 Tahun Prabowo-Gibran, Sidang Kabinet Paripurna Segera Digelar Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto segera menggelar sidang kabinet paripurna bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, saat momen satu tahu pemerintahannya, Senin (20/10/2025) hari ini. Adapun rencana sidang kabinet ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai mengunjungi Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, kemarin.

Teddy mengatakan, Prabowo akan memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih, serta program prioritas yang sudah terealisasi. Ia mengeklaim, banyak program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, Teddy meyakini program dan kebijakan tersebut harus mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden. Sebagai informasi, sidang kabinet terakhir kali digelar pada akhir Agustus 2025, setelah dirinya mengumpulkan ketua umum partai politik pasca-demo besar.

KPK Imbau Mahfud MD Lapor soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. KPK meminta agar laporan tersebut dilengkapi data awal untuk mempermudah proses verifikasi.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up, dengan menyoroti biaya proyek per kilometer di Indonesia yang mencapai US$ 52 juta, jauh lebih tinggi dari Cina yang hanya US$ 17-18 juta. Setiap laporan yang masuk akan dianalisis oleh KPK untuk menentukan apakah substansinya merupakan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga tersebut. Selanjutnya, KPK akan memutuskan tindak lanjut yang sesuai, seperti penindakan atau pencegahan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana menempatkan warga negara asing di jajaran direksi BUMN. Langkah ini bertujuan untuk transfer teknologi dan pengetahuan, serta mengeliminasi praktik negatif demi meningkatkan kualitas perusahaan berstandar internasional.

Sebagai langkah penguatan, Danantara merombak manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, termasuk mengganti direktur utama. Penggantian ini murni untuk memastikan investasi negara yang telah digelontorkan ke maskapai tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Danantara akan menyuntikkan dana miliaran dolar AS ke Garuda Indonesia melalui aksi korporasi private placement. Langkah restrukturisasi ini dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mencatatkan ekuitas negatif dan masalah likuiditas

Prabowo Beri Tugas Baru ke Purbaya: Aturan DHE dan Genjot Pendapatan Pajak

Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tugas tersebut mencakup kajian regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak negara. Presiden meminta agar regulasi DHE dievaluasi untuk mengoptimalkan penerapannya.

Aturan ini mewajibkan eksportir dari sektor tertentu untuk menempatkan devisanya di dalam sistem keuangan nasional. Menteri Keuangan juga ditugaskan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pendapatan negara pada APBN mendatang

Ini Sikap Kementerian Komdigi Atas Polemik Tayangan Ponpes Lirboyo dalam Program Trans7

Dirjen Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengambil langkah tegas terhadap Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program ‘Xpose Uncencored’. Hal ini disampaikan Fifi dalam pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen (16/10/2025).

Fifi mengatakan Kementerian Komdigi sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait konten di salah satu program Trans7. Kementerian Komdigi dalam konteks ini berperan sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi dan penjamin ketertiban ruang frekuensi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored. Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

Steve Forbes Puji Kepemimpinan Visioner Prabowo dalam Dialog di Forbes Global CEO Conference 2025

Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes, berbincang dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah dialog terbuka yang membahas perjalanan hidup, kebijakan ekonomi, dan upaya Indonesia mendorong perdamaian dunia di Jakarta pada acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Pada mulanya, Prabowo menceritakan semasa kecilnya yang kerap berpindah negara karena mengikuti sang ayah, Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Lebih lanjut, Prabowo lalu berbagi kisah lucu saat menghadiri beberapa acara.

Dalam dialog itu, Prabowo juga sempat menyorot keberhasilan program Kampung Nelayan. Steve menyampaikan pandangannya tentang kepemimpinan Prabowo dan menyorot peran Prabowo untuk perdamaian di Gaza. Steve juga menyorot pidato Prabowo di PBB yang dinilainya sangat berani, tentang bahwa Israel harus mengakui Palestina, dan sebaliknya.

Jakarta siap jadi tuan rumah forum budaya kota dunia 2027

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersedia menjadi tuan rumah World Cities Culture Forum (WCCF) 2027 yang mempertemukan 55 kota dari enam benua dengan fokus pengembangan budaya dan kreativitas sebagai pilar pembangunan kota. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menghadiri kegiatan WCCF 2025 yang mengusung tema “Stronger Together: Culture in a Changing World” di Amsterdam, Belanda. WCCF 2025 diadakan pada 15-17 Oktober, dan dibuka secara resmi oleh Deputy Mayor for Arts & Culture Amsterdam Touria Meliani.

Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang terpilih sejak dua tahun silam sebagai anggota forum tersebut. Tahun ini, Jakarta bekerja sama dengan Milan untuk berpartisipasi dalam salah satu program unggulan WCCF, yakni “Leadership Exchange Program 2026” yang bertujuan mempercepat pembelajaran antarkota dan memperkuat kemampuan kepemimpinan budaya pada tingkat global.

Ekspatriat Boleh Jadi Bos agar BUMN Naik Kelas

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia membuka pintu bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan revolusioner ini, yang didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan kualitas BUMN agar bisa bersaing di kancah global. Hal tersebut disampaikan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir yang menjelaskan bahwa langkah ini didasarkan pada revisi Undang-Undang BUMN terbaru. Tujuannya sangat jelas: menghadirkan pemimpin BUMN dengan kapasitas dan pengalaman berstandar internasional.

Menurut Pandu, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah kunci agar BUMN bisa menjadi “pemain” besar di tingkat dunia. Walaupun demikian, Danantara memastikan bahwa prioritas utama tetap pada talenta bangsa sendiri. Ia pun memaparkan urutan prioritas Danantara dalam mencari pemimpin BUMN, yaitu putra-putri bangsa terbaik, diaspora (WNI di luar negeri), dan International people atau ekspatriat/WNA. Komitmen Danantara untuk mencari talenta terbaik sudah terlihat nyata pada perombakan manajemen di maskapai nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). CEO Danantara Rosan Roeslani  mengonfirmasi bahwa perombakan ini menunjukkan keseriusan penuh dalam menyehatkan Garuda.  Tak hanya menunjuk purnawirawan TNI Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda, Danantara juga mengangkat dua petinggi maskapai asing ke dalam jajaran direksi.

Kedua ekspatriat tersebut adalah mantan eksekutif Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara, yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta mantan bos Scandinavian Airlines, Neil Raymond Mills, yang dipercaya sebagai Direktur Transformasi. Rosan menyebut kehadiran keduanya bertujuan memperkuat manajemen Garuda dalam upaya memperbaiki kondisi perusahaan. Rosan Roeslani menjelaskan bahwa penunjukan direksi asing adalah bagian dari upaya penguatan manajemen secara menyeluruh. Ia berharap, pengalaman internasional yang dibawa oleh Balagopal dan Neil dapat membantu Garuda menyelesaikan masalah struktural yang selama ini membebani dan mempercepat proses pemulihan.

Pemerintah Janji Bangun Co-Working Space Buat Anak Muda di 15 Kota

Pemerintah berjanji segera membangun co-working space bagi anak muda, termasuk di kawasan Tanah Abang hingga Blok M, Jakarta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fasilitas berupa ruang kerja bersama itu bakal dibangun di 15 kota seluruh Indonesia. Proyek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Program perkotaan tersebut memang masuk dalam paket stimulus ekonomi terbaru yang berjudul “8+4+5”. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui agenda ini adalah menyediakan platform untuk para pekerja gig serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Airlangga turut mencontohkan bagaimana pemerintah sudah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru dalam satu semester di 2025. Hal ini ditopang masuknya investasi senilai Rp942 triliun, di mana diklaim naik Rp13,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tak cukup sampai di sana, Pemerintah Indonesia juga mendorong perjanjian Digital Economic Framework Agreement (DEFA) di tingkat Asia Tenggara (ASEAN), demi meningkatkan potensi ekonomi digital di tanah air.

Usai Dinonaktifkan, Kepala SMAN 1 Cimarga Kembali Bertugas, Tapi Waswas dan Sorot Ketakutan Guru

Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria kembali bertugas setelah dinonaktifkan buntut insiden penamparan siswa yang kedapatan merokok di sekolah.Meski telah berdamai dengan orangtua siswa dan saling memaafkan pada Kamis, 16 Oktober 2025, Dini mengaku masih dihantui rasa waswas.

Dini khawatir tindakannya menegur siswa akan berujung masalah di kemudian hari, padahal ia mengaku peduli terhadap pembentukan karakter generasi bangsa. Keresahan yang dialami para guru saat ini dalam menegakkan aturan. Katanya, perlu ada batasan yang jelas mengenai teguran. Ia bahkan menyebut, guru-guru kesiswaan menjadi takut, seperti dalam kasus siswa berambut gondrong, karena khawatir akan terkena bully jika memotong rambut siswa di sekolah.

Dini mendesak adanya pelatihan bagi para pendidik untuk memperjelas batasan antara “menegur” dan “mempermalukan”. Ia berharap, peristiwa yang ia alami menjadi momentum perbaikan sistem pendidikan. Pendidikan karakter adalah hal utama di sekolah. Dia mengungkapkan, pemicu kemarahannya saat insiden bukan karena rokoknya, melainkan karena kebohongan siswa.

Menurutnya, kebohongan adalah akar masalah yang dapat berkembang menjadi tindakan negatif lain seperti mencuri atau korupsi, sehingga harus dididik sedari dini.

“Lebih bagus fair, mengaku dan minta maaf,” tegasnya.

Sebelumnya, kasus penamparan ini sempat membuat Dini dinonaktifkan dan dilaporkan ke polisi oleh orang tuasiswa.

Namun, melalui mediasi, kedua pihak telah sepakat berdamai dan saling berpelukan sebagai tanda maaf.

Luhut Tegaskan China Sudah Sepakat Restrukturisasi Utang Whoosh

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dia menegaskan penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

Kasus Dugaan Keracunan MBG Terjadi di Yogyakarta

Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Yogyakarta. Total ada hampir 500 siswa diduga keracunan berasal dari SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Dua sekolah ini mendapatkan pasokan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama yakni SPPG Wirobrajan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo angkat bicara soal dugaan keracunan MBG ini. Hasto menyebut dirinya akan menghentikan operasional sementara SPPG Wirobrajan usai terjadinya dugaan keracunan makanan ini.Penghentian sementara SPPG Wirobrajan ini dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan. Meski demikian Hasto menjelaskan dirinya masih menunggu hasil lab terkait dugaan penyebab dugaan keracunan MBG.

Hasto menambahkan dirinya sudah melakukan pengecekan langsung ke SPPG Wirobrajan. Menurutnya, baik sarana dan prasarana di SPPG Wirobrajan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola SPPG Wirobrajan, menu yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah menu baru dengan bahan dasar ayam.

Dana TKD Dipangkas, Daerah Masih Diminta Alokasikan Anggaran untuk MBG

Asosiasi pemerintah daerah keberatan jika diminta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah. Permintaan dukungan APBD untuk MBG itu diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 17 September 2025. Tak hanya itu, daerah juga diminta menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Hal itu secara teknis diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemda dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG. Terakhir, pemda juga diminta mendorong dan mengembangkan potensi sumber daya lokal seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi, termasuk hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk olahan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi saat dihubungi, Kamis (16/10/2025), mengaku belum mengetahui adanya permendagri tersebut. Namun, jika benar daerah diminta mengalokasikan anggaran buat MBG, sangat tidak mudah karena kondisi ruang fiskal daerah saat ini, sudah sangat berat setelah kebijakan pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Ruang fiskal daerah pun kian berat karena kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bursah juga mempertanyakan kebutuhan dukungan anggaran dari APBD karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp 335 triliun di APBN 2026 untuk program MBG.

Manajer Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ramlan Nugraha berpandangan kebijakan pemangkasan TKD telah membuat pemda tertekan. Namun, jika melihat aturan di Permendagri No 14/2025 yang meminta daerah mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG, tertulis agar daerah menyesuaikan dukungan itu dengan kemampuan fiskalnya. Maka, bisa jadi dukungan anggaran itu sifatnya sukarela. Kemendagri perlu mempertegas bahwa daerah hanya mendukung bagaimana ekosistem MBG itu berjalan dengan lancer, namun dana tetap dari BGN. Ia juga meminta kepada Kemendagri untuk memperjelas apakah permintaan dukungan anggaran MBG itu hanya berlaku untuk APBD 2026, atau berlanjut hingga APBD 2029.

Belajar dari Whoosh, Luhut Sarankan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lebih Hemat

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan dengan lebih hemat. Salah satunya dengan mengurangi terowongan (tunnel) yang membuat ongkos pembangunan proyek jadi lebih mahal. Menurut Luhut, saran itu merujuk biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang menelan biaya mahal. Sehingga ia menyarankan agar jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya mendatang disejajarkan dengan jalur kereta api yang sudah ada atau jalan raya. Ia pun mengungkapkan, rencana awal pembangunan kereta cepat sampai ke Surabaya sudah disusun oleh pemerintah. Yakni meneruskan jalur dari Kertajati hingga ke bagian selatan Pulau Jawa, yakni Cilacap menuju ke Solo hingga berlanjut ke Surabaya.

Israel Gempur Yaman, Bunuh Panglima Militer Houthi Al Ghamari

Milisi Houthi di Yaman menyatakan Kepala Staf Militer mereka, Muhammad Abd Al Karim Al Ghamari, tewas saat menjalankan tugasnya. Al Ghamari merupakan pejabat tertinggi militer Houthi. Tak lama setelah pengumuman Houthi pada Kamis (17/10), Israel mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Al Ghamari. Dalam pernyataannya, Houthi mengumumkan kematian Al Ghamari dan mengecam serangan “brutal” Israel terhadap rakyat Yaman. 

Kelompok tersebut menambahkan bahwa operasi yang dilakukan oleh pasukan darat dan laut Yaman merupakan “kemenangan besar” yang tidak akan terwujud tanpa “dukungan, bimbingan, dan pengorbanan” para pejuang seperti Al Ghamari. Dalam laporan mereka, Houthi menyebut telah melancarkan 758 operasi militer dengan 1.835 amunisi, termasuk drone dan rudal, selama kampanye mereka.

Sementara itu, Pemimpin Houthi, Abdel-Malik Al Houthi, menegaskan bahwa para pemimpin dan pasukan Yaman lainnya akan “melanjutkan perjuangan”. Pihak Houthi juga menegaskan bahwa konflik dengan Israel belum berakhir. Israel, kata mereka, “akan menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukannya.”

Luhut ke Prabowo soal UMP: Jangan Mau Dipaksa Buruh, Ini Jalan Tengah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Ia meminta Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Luhut menegaskan sejatinya pemerintah yang mesti memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data.

Luhut menegaskan aturan upah minimum cukup mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Oleh karena itu, ia beranggapan tidak perlu ada pihak-pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP. Ia mengklaim pemerintah sudah rampung melakukan pembahasan UMP 2026. Luhut menyebut prosesnya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), hingga perwakilan pengusaha.

Pria yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu turut menyinggung masalah penciptaan lapangan kerja. Ia menilai tidak ada yang berat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Luhut, hanya kurang kompak. Ia mencontohkan ada perusahaan garmen yang ingin membangun pabrik di Brebes, Jawa Tengah, tapi terkendala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Luhut mengklaim masalah tersebut bisa langsung selesai usai dirinya menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Prabowo Perintahkan Mentan Revitalisasi Pabrik Pupuk RI

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merevitalisasi pabrik pupuk di Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo memerintahkan Amran mencari skema dan terobosan untuk memastikan ketersediaan pupuk aman. Ia menyebut Prabowo ingin kebijakan terkait dengan pupuk di Indonesia berjalan efisien.

Terpisah, Seskab Teddy Indra Wijaya melalui Instagram @sekretariat.kabinet menyampaikan dalam rapat yang digelar di kediamannya di Kertanegara IV pada Kamis (16/10) pagi hari itu, Prabowo menugaskan Amran memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Ia menyebut langkah itu guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Polisi Malaysia Tangkap 6 Pelaku Penyiksaan Sadis WNI, Tiga Warga Indonesia

Kepolisian Di Raja Malaysia (PDRM) menangkap 6 orang terduga pelaku penyiksaan terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial DAK yang kini dirawat di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur. Para pelaku dibekuk setelah KBRI Kuala Lumpur menindaklanjuti kasus tersebut atas laporan pada 12 Oktober 2025. Dari 6 pelaku yang ditangkap, tiga pelaku adalah WNI dan 3 lainnya pemegang identity card (IC) Malaysia. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, pelaku utama penyiksaan DAK adalah sesama WNI. DAK sebelumnya dianiaya dan disiksa oleh 6 terduga pelaku karena motif pribadi pada 7 Oktober 2025. Ia disiksa mulai dari mata kirinya dicongkel, mata kanannya dijahit, tangan dan kupingnya digunting. Korban kemudian diselamatkan oleh warga setempat dan dibawa ke rumah sakit.

Para pelaku saat ini telah ditahan untuk keperluan investigasi kasus. KBRI Kuala Lumpur juga telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses investigasi dan menyiapkan pengacara untuk pendampingan hukum korban jika dibutuhkan. Kementerian Luar Negeri RI akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.  Di sisi lain Kemlu juga mengimbau seluruh WNI agar menjaga perilaku dan tidak melanggar hukum negara tempat tinggal.

Luhut Sebut Prabowo Siapkan Keppres Bereskan Utang Kereta Cepat

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan utang kereta cepat Whoosh. Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB), yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Jokowi itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, Luhut menegaskan tidak ada permintaan agar APBN melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. “Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh),” tegas Luhut.

Ide menggunakan APBN untuk melunasi utang Whoosh muncul dari Danantara. Mereka mengungkapkan dua opsi, yaitu penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN. Ia menyebut laba dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan itu telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.

Tumpas 14 Anggota OPM, TNI Rebut Kembali Kampung di Intan Jaya

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Habema berhasil merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu (15/10/2025). Sebelumnya, kampung tersebut dikuasai Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII/Soanggama.

Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono menjelaskan, operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM. “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Iwan menjelaskan, proses perebutan desa dimulai ketika satgas TNI berupaya menghampiri kampung untuk menjalankan misi pembebasan, pagi. Ketika personel TNI mendekat ke kampung, OPM langsung melakukan serangan sehingga kontak tembak antara OPM dan satgas pun terjadi.

Selain berhasil menumpas 14 anggota OPM, kata Iwan, Satgas Habema juga berhasil menyita beberapa pucuk senjata api dan dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan OPM. Iwan memastikan, seluruh warga sipil yang berada di kampung tersebut dalam kondisi aman. Dengan adanya penindakan itu, Iwan menegaskan, TNI kembali membuktikan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Pun masyarakat nanti bisa kembali beraktivitas normal.

KASN Dihapus, MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi ASN

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi penerapan sistem merit hingga perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dua tahun. Perintah tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang diajukan oleh Perludem, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch.

Perkara uji materi ini berawal dari dihapuskannya eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat akhir masa jabatan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Perpres Nomor 91 Tahun 2024 berdasarkan UU 20/2023. Perpres yang merupakan turunan UU 20/2023 itu mengalihkan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Kementerian PANRB dan BKN.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah memandang bahwa salah satu persoalan ASN jika melihat sejarah perkembangan kepegawaian di Indonesia, yaitu mudah diintervensi  kepentingan politik dan pribadi. Terhadap persoalan itu, MK menilai, perlu ada pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan.

Polisi Ringkus Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Internasional

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menangkap tujuh orang sindikat pengedar narkotika jaringan internasional. Dari tangan para ersangka, polisi menyita barang bukti berupa 17,65 kilogram (kg) sabu dan sekitar 19,5 kg ganja. Penangkapan dilakukan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar di empat lokasi lintas provinsi mulai dari Sukabumi, Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Surakarta, hingga Citeureup, Kabupaten Bogor. Mereka adalah RD, D, RKA, JW, AEN, DAA, dan S.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan, sabu sitaan teridentifikasi sebagai grade terbaik dari jaringan Golden Triangle, yakni Cina-Malaysia-Indonesia. Polisi juga menyita senjata api rakitan beserta peluru asli kaliber 7,62 (peluru AK-47) milik para bandar. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Komisaris Besar Albert RD mengatakan, kepemilikan senjata menunjukkan tingkat bahaya dan resistensi mereka terhadap aparat.

Polisi juga menyita senjata api rakitan beserta peluru asli kaliber 7,62 (peluru AK-47) milik para bandar. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Komisaris Besar Albert RD mengatakan, kepemilikan senjata menunjukkan tingkat bahaya dan resistensi mereka terhadap aparat.

Israel Tunda Buka Lagi Perbatasan Rafah di Jalur Gaza: Tunggu Minggu

Ketidakpastian masih menyelimuti rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah di Jalur Gaza bagi warga, Kamis (16/10), karena Israel belum menetapkan tanggal resmi pembukaan perbatasan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan kemungkinan pembukaan kembali perlintasan perbatasan Gaza-Mesir itu dilakukan akhir pekan nanti atau Minggu (19/10). Di sela-sela pertemuan di Italia, Saar mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk penyeberangan strategis — titik masuk utama bagi bantuan kemanusiaan — untuk dibuka kembali.

Perlintasan perbatasan Rafah sebelumnya dijadwalkan dibuka kembali pada Rabu (15/10) sebagai bagian dari tahap pertama pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat pekan lalu. Namun, COGAT menegaskan bantuan kemanusiaan tidak akan disalurkan melalui perlintasan Rafah dengan alasan hal tersebut tidak disepakati pada tahap negosiasi mana pun. Tel Aviv menolak membuka kembali perlintasan tersebut hingga seluruh jenazah sandera Israel yang ditahan Hamas berhasil dikembalikan.

Sementara itu, PBB mengonfirmasi telah menerima pemberitahuan resmi dari otoritas pendudukan Israel mengenai rencana mereka untuk mengurangi separuh dari jumlah truk bantuan yang dijadwalkan masuk ke Jalur Gaza. Dari sekitar 600 truk yang sebelumnya dijanjikan Israel akan diizinkan melintas setelah gencatan senjata, kini jumlahnya akan dikurangi secara signifikan.

1 Tahun Prabowo-Gibran, Pimpinan DPR: Ada Kekurangan, tetapi yang Penting Niatnya

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, ada sejumlah kekurangan yang perlu dievaluasi dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Cucun berpandangan, ada sejumlah problem yang terjadi di akar rumput dan program-program yang tidak berjalan sempurna, meski ia tidak membeberkannya secara gamblang. Kendati demikian, Cucun menilai yang terpenting adalah niat pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.

Cucun berpandangan, Prabowo telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945, di mana semua kekayaan negara dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Saat ini ada penertiban dengan adanya Satgas PKH, kemudian penertiban usaha tambang, serta Kawasan lainnya. Cucun pun menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mencapai 90 persen dari total target-target yang ditetapkan.

Menakar Empat Skenario Pilkada, antara Demokrasi Langsung dan Efisiensi Politik

Kelompok masyarakat sipil, ahli kepemiluan, dan akademisi berharap putusan MK segera dilaksanakan. Pasalnya, putusan MK itu berpeluang menghadirkan perbaikan tata kelola pemilu karena selama ini pemilu dibayangi tantangan efisiensi biaya, dominasi oligarki, serta inklusivitas yang rendah bagi perempuan dan kelompok disabilitas. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengingatkan, perlu ada kajian mendalam terhadap arah dan model pilkada ke depan. Putusan MK serta dinamika politik terakhir memunculkan setidaknya empat skenario pilkada yang dapat diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pilkada.

Skenario pertama, mempertahankan pilkada langsung sebagaimana telah berjalan selama ini di semua daerah otonom. Skenario kedua adalah pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Skenario ketiga, pilkada langsung digelar di semua daerah, dengan pengecualian sistem noken yang masih berlaku di beberapa kabupaten di Papua. Skenario keempat adalah pilkada tidak langsung di semua daerah, dengan kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD. Menurut Arya, jika pilkada langsung dipertahankan, ada sederet syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya reformasi sistem pencalonan dan mekanisme nominasi kandidat dalam undang-undang baru. Selain itu, perlu ada moratorium sementara terhadap dana hibah menjelang pilkada.

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menegaskan, bagi kalangan pengusaha, yang terpenting dalam penyelenggaraan pilkada bukan soal mekanisme pemilihan langsung atau lewat DPRD, melainkan stabilitas politik. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai bahwa dalam kondisi ekonomi yang masih rentan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan sistem pemilihan. Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali menyoroti perlunya pilkada yang lebih efektif, efisien, dan bermartabat, tanpa praktik politik uang yang selama ini membebani calon kepala daerah.

Hari Pangan Sedunia, Bergandengan Tangan Membangun Pangan

Hari Pangan Sedunia (World Food Day) diperingati setiap 16 Oktober seiring berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. Perayaan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pangan, ketahanan gizi, dan kerja sama lintas negara dalam menghadapi tantangan kelaparan dan krisis pangan. Tema Hari Pangan Sedunia 2025 adalah “Bergandengan Tangan untuk Pangan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Baik.” Tema ini menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan dan menjamin akses terhadap pangan sehat dan bergizi bagi semua orang. Tahun ini juga bertepatan dengan perayaan 80 tahun FAO, yang menjadi refleksi atas perjalanan panjang organisasi tersebut dalam inovasi menjaga ketahanan pangan dunia.

Warganya Kena Job Scam dan Disiksa, Korsel Umumkan Larangan ke Kamboja

Korea Selatan memberlakukan larangan perjalanan ke sejumlah wilayah di Kamboja setelah warga negaranya menghadapi penyiksaan oleh kelompok kriminal. Langkah terbaru Seoul ini menyusul maraknya laporan warga Korea Selatan diculik dan ditahan di Kamboja setelah menjadi korban penipuan tawaran pekerjaan daring (job scam). Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan pihaknya memberlakukan larangan perjalanan Level 4, tingkat tertinggi dalam sistem peringatan perjalanan empat skala, untuk wilayah Pegunungan Bokor di Provinsi Kampot, serta di kota Bavet dan Poipet.

Selain itu, Kementerian juga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Korea Selatan di Provinsi Sihanoukville, menasihati mereka untuk meninggalkan wilayah tersebut karena kekhawatiran tingginya konsentrasi aktivitas kriminal di area tersebut. Langkah tegas Seoul ini diambil setelah serangkaian kasus yang menimpa warga negaranya. Pada Agustus lalu, seorang mahasiswa ditemukan tewas di dekat Pegunungan Bokor di Provinsi Kampot, Kamboja setelah disiksa oleh kelompok kriminal.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan pada Selasa (14/10) bahwa mereka akan mengirim tim respons gabungan ke Kamboja untuk memerangi kejahatan terhadap warga Korea Selatan pasca-kasus Park Min-ho. Secara terpisah, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa hingga hari Selasa (14/10), sekitar 80 warga Korea Selatan yang terkait dengan penipuan pekerjaan di Kamboja masih dinyatakan hilang atau keselamatannya tidak dapat dikonfirmasi.

Prabowo Terkejut Program Desa Nelayan Tingkatkan Penghasilan Sampai 100 Persen

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan keberhasilan program Desa Nelayan yang masih percontohan karena mampu meningkatkan penghasilan nelayan hingga 100 persen. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan 400 lebih CEO global di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis, Jakarta pusat, Rabu (15/10/2025) malam. Padahal, menurut Prabowo, pemerintah baru menyediakan sejumlah fasilitas sederhana, seperti membangun dermaga dan memberikan fasilitas untuk memproduksi balok es. Kepala Negara menjelaskan, untuk program percontohan tersebut, Kementerian Perikanan membangun model desa nelayan dengan fokus pada penyediaan fasilitas penting yang selama ini hilang, seperti dermaga sederhana hingga fasilitas produksi balok es sebagai pendingin hasil tangkapan laut. Namun, Prabowo menekankan bahwa balok es tersebut penting guna menjaga hasil tangkapan nelayan tetap dalam keadaan segar saat dijual. Kemudian, dia juga menyebut, pemerintah menyediakan fasilitas penting untuk pelelangan ikan sehingga memudahkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Tak hanya itu, Desa Nelayan juga menyediakan fasilitas cold storage, listrik dan panel surya, serta fasilitas sosial seperti klinik dan sekolah.

Kabar Baik! Insentif PPN DTP 100% Diperpanjang hingga 2027, Ini Alasannya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Di mana, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar. Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

AS Mulai Berembuk dengan RI soal Kirim Pasukan ke Jalur Gaza

Amerika Serikat telah memulai pembicaraan dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk membentuk pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza Palestina. Pasukan multi-negara ini dibentuk dan dikerahkan ke Gaza guna menstabilkan keamanan di wilayah tersebut. Dua penasihat senior Presiden Donald Trump melaporkan ketegangan masih tinggi di Gaza antara pasukan Israel dan milisi Hamas. Penasihat Trump menuturkan AS sedang berkomunikasi dengan sejumlah negara terkait kemungkinan kontribusi mereka dalam pasukan tersebut, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan.

Pembentukan pasukan internasional ini memang menjadi salah satu poin utama dalam 20 poin proposal gencatan senjata. AS telah menyetujui untuk menyediakan hingga 200 personel militer guna mendukung pasukan tersebut, tanpa menempatkan mereka secara langsung di wilayah Gaza. Penasihat Trump lainnya juga menegaskan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan wilayah Palestina yang hancur akibat perang tersebut. Para pejabat kini tengah mempertimbangkan pembangunan kembali di area yang sudah bebas dari militan Hamas.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa RI selalu ikut berpartisipasi dalam mendukung proses damai di Gaza. Prabowo pun kembali menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza. Ia berujar RI siap apabila diminta untuk menerjunkan pasukan. Prabowo juga telah memeintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza. Perintah ini disampaikan langsung Prabowi kepada kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam sesi rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

Prabowo Ubah Aturan, Warga Negara Asing Kini Bisa Pimpin BUMN

Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan agar ekspatriat atau warga negara asing (WNA) dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Prabowo ingin BUMN dikelola standar bisnis internasional. Hal ini diharapkan mencakup hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Ia juga telah memberi instruksi kepada pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN.  Ia meminta untuk mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi kisaran 200 sampai dengan 240 perusahaan.

Riset IEEFA: Bursa Karbon RI Stagnan di Tengah Euforia Global

Kinerja pasar karbon di Indonesia mengalami stagnasi dengan nilai transaksi dan partisipasi yang jauh tertinggal dibandingkan pasar global. Kondisi ini ditandai oleh penurunan harga karbon rata-rata serta nilai dan volume perdagangan yang terus menurun sejak awal peluncurannya. Penyebab utama stagnasi ini adalah penerapan strategi harga karbon hibrida dengan batas emisi yang terlalu tinggi sehingga permintaan kredit karbon minim.

Selain itu, prosedur perdagangan dan sertifikasi yang tumpang tindih antar kementerian menciptakan ketidakpastian bagi investor. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar karbon global karena kekayaan sumber daya alamnya yang mampu menyerap emisi dalam jumlah besar. Untuk mencapainya, diperlukan reformasi strategis berupa penetapan batas emisi yang lebih ketat, regulasi transparan berstandar internasional, dan penguatan kelembagaan.

Prabowo Minta Danantara Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 Menjadi 200 Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 menjadi 200-240 perusahaan. Hal ini dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi BUMN yang dinilai masih rendah.

Presiden menargetkan agar return BUMN dapat sejalan dengan standar perusahaan global melalui tata kelola dan efisiensi yang lebih baik. Untuk mendukung perbaikan tersebut, Presiden telah mengubah aturan yang memungkinkan warga negara asing atau ekspatriat untuk memimpin BUMN. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.

Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai berkat MBG

Presiden Prabowo Subianto meyakini pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat bisa dicapai karena pemerintahannya memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikatakannya saat menjawab pertanyaan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) malam. Kepala Negara mengungkapkan, lewat program MBG, Indonesia mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan secara langsung. Ia menyebutkan, ada lebih dari 30.000 dapur umum yang menyediakan dan mendistribusikan menu MBG ke sekolah-sekolah. Setiap dapur diisi oleh sekitar 50 orang pekerja dengan shift berbeda-beda. Prabowo melanjutkan, masing-masing dapur telah menciptakan setidaknya 15 pengusaha lokal karena bahan baku diserap dari sumber daya alam di masing-masing wilayah.

Prabowo Ubah Aturan, Warga Negara Asing Kini Bisa Pimpin BUMN

Presiden Prabowo Subianto telah mengubah aturan yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola BUMN dengan standar bisnis internasional dalam hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Presiden juga memberikan instruksi untuk merampingkan jumlah BUMN secara drastis dari sekitar 1.000 menjadi antara 200 hingga 240 perusahaan. Penataan ulang ini bertujuan agar BUMN dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi. Langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kinerja BUMN, terutama dalam hal pengembalian investasi yang saat ini dinilai masih rendah. Diharapkan tingkat pengembalian investasi BUMN dapat meningkat signifikan agar sejalan dengan standar perusahaan global.

Gencatan Senjata 48 Jam, Pakistan-Afghanistan Hitung Korban Tewas

Puluhan tentara dan warga sipil tewas dalam serangkaian bentrokan di perbatasan baru-baru ini antara Pakistan dan Afghanistan pada Rabu (15/10). Para korban sendiri berasal dari kedua belah pihak, di mana bentrokan di perbatasan ini telah memasuki minggu kedua. Namun, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan pada malam harinya bahwa gencatan senjata sementara telah dicapai dan akan berlangsung selama 48 jam. Kekerasan antara kedua negara tetangga ini kembali memanas sejak serangkaian ledakan terjadi di Afghanistan pekan lalu.

Pakistan menuduh Afghanistan menampung kelompok militan yang dipimpin oleh Tehreek-e-Taliban (TTP) Pakistan, sebuah klaim yang dibantah oleh Afghanistan. Dalam bentrokan terbaru, militer Pakistan menuduh Taliban Afghanistan menyerang dua pos perbatasan utama di barat daya dan barat laut. Militer Pakistan menyatakan kedua serangan tersebut berhasil dipukul mundur. Militer Pakistan mengklaim sekitar 20 pejuang Taliban tewas dalam serangan yang diluncurkan di dekat Spin Boldak, di sisi perbatasan Afghanistan di provinsi Kandahar selatan pada Rabu pagi. Mereka juga menduga sekitar 30 orang lagi tewas dalam bentrokan semalam di sepanjang perbatasan barat laut Pakistan.

Di pihak Afghanistan, juru bicara Taliban Afghanistan mengatakan 15 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka dalam bentrokan di dekat Spin Boldak, dan “dua hingga tiga” pejuangnya juga tewas. Ali Mohammad Haqmal, juru bicara Afghanistan untuk departemen informasi di wilayah Spin Boldak, mengatakan warga sipil tewas akibat tembakan mortir. Pakistan tidak memberikan jumlah korban jiwa di pihaknya dalam bentrokan terbaru, tetapi pekan lalu mereka melaporkan 23 tentaranya tewas dalam pertempuran pembukaan.

Serikat Petani Gelar Demo Hari Pangan Sedunia di Depan Istana

Ratusan petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) bersama sejumlah elemen massa menggelar demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2025.

Tim Komunikasi SPI, Anna Pane mengatakan massa direncanakan akan melakukan orasi, aksi teatrikal, dan penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Para peserta membawa tema besar “Wujudkan Kedaulatan Pangan dengan Melaksanakan Reforma Agraria” sebagai seruan kepada pemerintah agar segera menjalankan reforma agraria sejati demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jakarta dan Bandung Belum Siap Jalankan Proyek Sampah Jadi Energi

Wilayah Jakarta dan Bandung Raya belum direkomendasikan untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal itu disampaikan olrh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/10/2025).  Kedua kota tersebut belum siap karena keterbatasan lahan dan ketersediaan air untuk operasional. Ia menyebut, saat ini hanya tujuh daerah yang siap dalam perencanaan proyek PSEL. Menurut dia, meski memiliki timbulan sampah besar, Jakarta dan Bandung belum memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan PSEL. Untuk itu, ia meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera mencari solusi.  Hal ini dilakukan agar masalah sampah tidak terus menumpuk di tempat pemrosesan akhir (TPA). Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH mencatat, pada 2023 timbulan sampah di Jakarta mencapai 8.600 ton per hari.

Sedangkan, di Jawa Barat, total mencapai 22.019 ton per hari. Terdiri atas Kota Bandung 1.609 ton, Kabupaten Bandung 1.301 ton, dan Kabupaten Bandung Barat 742 ton. Hanif menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan sosial harus diperhatikan sebelum proyek PSEL dimulai. Sebelumnya, Hanif telah menyerahkan laporan tujuh wilayah yang direkomendasikan untuk PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Wilayah tersebut meliputi Yogyakarta Raya, Denpasar Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, dan Semarang Raya.

Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut volume sampah di Ibu Kota saat ini mencapai 8.000 ton per hari. Dengan ketersediaan sampah sebanyak 55 juta ton itu, Jakarta dinilai mampu menjalankan beberapa proyek PLTSa sekaligus. Pramono pun menyebut satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 megawatt. Ia juga mengatakan minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini cukup tinggi.   Lebih lanjut, Pramono menyebut proyek PLTSa diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee apabila tarif listriknya sesuai dengan standar. Menurut dia, skema ini akan makin mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Ibu Kota.

Warganet Ramai Bela Kepsek SMAN 1 Cimarga yang Tegur Siswa Merokok

Kasus dugaan penamparan siswa oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, terhadap seorang murid yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah jadi topik panas di media sosial. Meski sempat memicu aksi mogok belajar massal hingga 630 siswa dan penonaktifan sementara Dini dari jabatannya, kini warganet justru ramai-ramai membela sang kepsek.
Insiden bermula pada Jumat (10/10/2025) saat kegiatan “Jumat Bersih” di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dini Fitria, yang sedang berkeliling memantau kebersihan, mendapati siswa kelas XII berinisial ILP (17) sedang merokok di area kantin belakang sekolah. Saat ditegur keras, siswa tersebut malah lari dan mengelak.

Tindakan spontan itu langsung memicu reaksi berantai. Orang tua siswa ILP, Tri Indah Alesti, tak terima dan langsung melaporkan Dini ke polisi dengan tuduhan kekerasan fisik dan verbal. Laporan itu diterima Polres Lebak pada Senin (13/10/2025). Tak berhenti di situ, ratusan siswa SMAN 1 Cimarga pun serempak mogok belajar pada Senin dan Selasa (13-14/10/2025). Mereka memasang spanduk protes bertuliskan “Kami tidak akan sekolah sebelum kepsek dilengserkan”, yang akhirnya dicopot pihak sekolah. Total, sekitar 630 siswa dari 19 kelas absen, memaksa sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh sementara.

Puncaknya, Pemerintah Provinsi Banten melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Lebak sempat menonaktifkan Dini Fitria secara sementara pada Selasa (14/10/2025). Perkembangan terbaru Gubernur Banten Andra Soni sudah mengaktifkan kembali Dini sebagai Kepsek SMAN 1 Cimarga.



Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Eks Ketua MK: Belum Banyak yang Positif di Dalam Negeri

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie menyebut belum banyak hal positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkhususnya di dalam negeri. Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025. Tanggal ini menandai satu tahun sejak pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jimly mengakui, Prabowo cukup mumpuni di luar negeri. Terbukti melalui pidatonya dalam sidang PBB ke-80 beberapa waktu lalu yang membuat Indonesia diakui oleh pemimpin negara-negara lain. Namun, hal tersebut berbeda untuk urusan di dalam negeri yang disebut Jimly begitu kompleks.

Jimly menjelaskan yang dimaksud dengan teamwork bukan sekadar orang, melainkan kelembagaan yang efisien. Ia menyoroti struktur pemerintahan saat ini yang dinilainya terlalu besar dan tidak efektif. Jimly menilai struktur pemerintahan yang terus membesar tanpa fungsi yang jelas justru kontraproduktif. Jimly menekankan bahwa institusi negara modern seharusnya semakin efisien dan inklusif. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pembenahan kelembagaan agar kinerja menjadi lebih efektif.

Manajemen Trans7 Datang ke Kediri Minta Maaf, Ponpes Lirboyo: Yang Datang Harusnya Chairul Tanjung

Perwakilan dari manajemen Trans7 datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur setelah video viral yang dinilai membuat sakit hati para santri dan ulama. Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri KH Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri ingin meminta maaf terkait dengan video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.

Kiai Oing mengatakan, dirinya dalam hal ini akan melaporkan ke masyayikh. Dari manajemen meminta maaf terkait dengan isi konten. Namun, karena di dalamnya ada masyayikh Lirboyo Kediri, maka yang berhak untuk menjawab adalah Romo KH Ahmad Mansyur. Pihaknya juga menyesalkan dengan manajemen Trans7. Harusnya yang datang adalah pendiri perusahaan yakni Chairul Tanjung untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Ia juga sudah menyampaikan hal ini ke manajemen terkait dengan permintaan pesantren. Dalam acara yang digelar tertutup tersebut, dari manajemen hanya bisa menjanjikan dalam waktu secepatnya Chairul Tanjung akan sowan.

Prabowo: Pemerintah Tak Tinggal Diam Atas Kasus Keracunan MBG

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut angka keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 0,0007 persen dari keseluruhan porsi makanan yang telah diberikan ke seluruh penerima manfaat. Ia menyampaikan itu saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Prabowo mengatakan ia akan berupaya untuk menekan angka keracunan MBG itu hingga nol kasus. Ia menekankan bahwa pemerintah sama sekali tidak menginginkan adanya anak Indonesia yang keracunan usai menyantap MBG. Pada saat yang sama, Prabowo juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 11.900 dapur yang beroperasi menjalankan program MBG ini. Prabowo mengatakan saat ini penerima manfaat MBG juga telah menyentuh hingga 35,4 juta penerima manfaat.

KPK Monitoring Pelaksanaan MBG, Siapkan Rekomendasi Perbaikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil dari kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi komisi untuk menyusun rekomendasi terhadap pemangku kebijakan untuk menjalankan program MBG.

Budi mengatakan penyusunan kajian ini melibatkan berbagai pemangku kebijakan terkait. Komisi akan menggali informasi tentang mekanisme dan kendala-kendala dari program unggulan presiden itu. Hasil penggalian informasi itu, nantinya akan dianalisis dan diobservasi sebagai bahan rumusan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.

Menurut Budi, penyusunan kajian dan rekomendasi ini merupakan bentuk dukungan KPK terhadap program quick wins Presiden Prabowo itu. Kajian itu termasuk dalam langkah pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Dia berharap hasil kajian dan rekomendasi yang disusun oleh lembaga antirasuah itu dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga, tata kelola, mekanisme maupun proses dari program quick wins presiden itu dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Saya Sudah Ubah Regulasinya

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, pemerintahannya telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan pimpinan Danantara untuk melakukan langkah rasional ke depan. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia.

Menag Minta Semua Pihak Saling Memaafkan Usai Tayangan Trans7 yang Singgung Pesantren

MENTERI Agama Nasaruddin Umar meminta semua pihak menjaga marwah pondok pesantren dan saling memaafkan setelah polemik tayangan salah satu program di Trans7 yang dinilai menyinggung kehidupan santri. Nasaruddin meyakini tradisi memaafkan kuat dalam budaya pesantren. Diketahui, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 tersebut memuat narasi satir yang menyebut “santri minum susu saja harus jongkok” hingga “menyalami kiai harus jongkok”. Hal itu memicu gelombang protes dari kalangan pesantren. Menurut Nasaruddin, pesantren telah berabad-abad menjadi benteng moral bangsa, melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional. Karena itu, ia mengimbau masyarakat memahami pesantren secara utuh dan kultural, bukan melalui potongan narasi yang bisa menimbulkan stigma.

Pernyataan Nasaruddin disampaikan menyusul protes dari berbagai komunitas pesantren, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo, yang mendesak Trans Media menarik tayangan dan meminta maaf secara terbuka. Pihak stasiun televisi tersebut kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan kepada para kiai Pesantren Lirboyo. Nasaruddin mengatakan, tradisi memaafkan merupakan nilai yang kuat dalam budaya pesantren. Ia yakin para kiai dan santri akan mengedepankan sikap itu dalam merespons peristiwa ini.

Menag menambahkan, dirinya akan bertolak ke Jawa Timur untuk bersilaturahmi dengan sejumlah pondok pesantren. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga pusat pembentukan karakter dan keadaban sosial yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.

Mesin Pertahanan Baru di Era Prabowo-Gibran

Sejak dilantik pada Minggu (20/10/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, arah kebijakan pertahanan nasional menjadi salah satu sektor paling progresif di bawah kendali Prabowo. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sejumlah kontrak strategis pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) telah ditandatangani, menandai babak baru modernisasi kekuatan TNI. Deretan kontrak ini juga membuka jalan bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri melalui skema alih teknologi dan produksi lokal.

Langkah paling ambisius terlihat pada kerja sama pengadaan jet tempur generasi kelima KAAN dari Turki. Pada Juli 2025, Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 48 unit pesawat tersebut. Uniknya, kontrak ini mencakup komitmen keterlibatan industri nasional dalam proses desain dan rekayasa, menjadikan Indonesia salah satu mitra strategis dalam program pengembangan jet masa depan Turki.

Menanggapi geliat pembelian alutsista tersebut, Komisi I DPR menilai langkah pemerintah merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem pertahanan nasional dan kedaulatan negara. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, arah pengadaan alutsista di era Prabowo-Gibran menunjukkan strategi yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama ke depan adalah integrasi sistem senjata dari berbagai negara, serta kesiapan teknis, pelatihan, dan logistik pemeliharaan jangka panjang (sustainment).

Transfer Daerah Dipangkas, Dana Insentif Berbasis Kinerja Bisa Jadi Solusi

Direktur Eksekutif Katalis Nusantara Lestari (Kanal Foundation) Roy Salam mengatakan, usulan memperbesar dana insentif fiskal (DIF) dan dana bagi hasil (DBH) berbasis kinerja sangat mungkin diimplementasikan (14/10/2025). Sebab, kedua hal tersebut telah memiliki dasar hukum kuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Roy menilai, transparansi atas implementasi UU HKPD masih minim. Menurut Roy, pemerintah pusat perlu memperkuat aspek inovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, energi terbarukan, mitigasi bencana, serta dukungan anggaran adaptasi perubahan iklim berbasis belanja daerah.

Roy mengingatkan, penurunan TKD 2026 seharusnya tidak dilakukan tanpa komunikasi yang jelas dengan pemerintah daerah. Roy menyayangkan keputusan pemerintah pusat memangkas hak keuangan daerah karena berpotensi mengganggu pelayanan publik, terlebih mayoritas pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan alokasi dana insentif daerah dalam APBN memang belum dirumuskan, tetapi biasanya tetap diberikan setiap tahun kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik, seperti dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Namun, menurut Maurits, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada TKD. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menambahkan, dana insentif juga memiliki fungsi ganda, yakni sebagai dukungan bagi daerah dan sebagai bentuk penghargaan bagi yang berprestasi.

AS Serang Kapal di Lepas Pantai Venezuela, Enam Orang Tewas

Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal di perairan lepas Pantai Venezuela, Selasa (15/10). Presiden Donald Trump mengatakan serangan itu menewaskan enam orang yang disebutnya sebagai anggota jaringan “narcoterrorist”. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menulis kapal tersebut “mengangkut narkotika dan terlibat dalam jaringan terorisme narkoba”. Ia juga membagikan rekaman udara yang memperlihatkan sebuah kapal kecil di lautan terkena tembakan rudal hingga meledak.

Serangan ini merupakan yang kelima dilakukan pemerintahan Trump terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di perairan internasional sejak September lalu. Total, sedikitnya 27 orang dilaporkan tewas. Beberapa pakar hukum internasional menuding Washington melanggar hukum internasional karena menggunakan kekuatan militer di luar wilayahnya tanpa mandat. Pemerintah Venezuela dan Kolombia juga mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan agresif yang berpotensi memperburuk ketegangan kawasan.

Serangan ini terjadi tak lama setelah bocoran memo pemerintah AS kepada Kongres yang menyebut Washington kini menganggap dirinya berada dalam “konflik bersenjata non-internasional” melawan kartel narkoba. Langkah ini memungkinkan penggunaan kewenangan militer yang lebih luas, termasuk serangan mematikan tanpa ancaman langsung dan penahanan tanpa batas waktu. AS juga telah mengerahkan beberapa kapal perang ke wilayah Karibia sebagai bagian dari operasi tersebut. Pihak Gedung Putih menyebut serangan ke kapal penyelundup sebagai tindakan pembelaan diri, meski banyak ahli hukum meragukan dasar legalnya.

Menlu RI Jelaskan Obrolan Prabowo-Trump Saat Mic Bocor di Mesir

Presiden Prabowo Subianto tertangkap kamera dan terekam suaranya saat berbincang dengan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10/2025). Dalam rekaman audio yang tersebar itu, Prabowo meminta bantuan Trump untuk bertemu anaknya, Eric Trump, pimpinan Trump Organization yang memiliki sejumlah proyek bisnis di Indonesia.

Percakapan Prabowo dan Trump itu terjadi setelah Trump menyampaikan pidatonya. Kejadiannya di belakang podium di ruangan konferensi. Keduanya tidak menyadari mikrofon masih menyala dan perbincangan mereka terekam, seperti dilaporkan Reuters. Dalam perbincangan itu, Prabowo meminta bertemu Eric Trump, anak ketiga Donald Trump. Eric adalah Executive Vice President di Trump Organization.

Merespons percakapan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025), mengatakan, Prabowo berbicara dengan kepala negara lain merupakan “hal yang biasa”. Sugiono mengatakan, hubungan Prabowo dan Trump juga sangat dekat. Maka dari itu, dia menduga, bisa saja mereka berbicara perihal hal-hal yang sifatnya informal.

Purbaya Perpanjang Program Beli Rumah Bebas PPN 100% hingga Desember 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan pihaknya bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perpanjangan insentif PPN DTP ini hingga 31 Desember 2027.

Febrio optimistis kebijakan ini memberikan kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan dengan lebih banyak dan cepat. Sebagai informasi, kebijakan PPN DTP sebelumnya menetapkan besaran insentif yang berbeda bergantung pada waktu waktu penyerahan unit hunian. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan tersebut sebagai rangkaian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan untuk 2025-2026 di bawah tajuk “Paket Ekonomi 2025.”

Eropa hingga Negara Arab Siap Kucurkan Dana untuk Rehabilitasi Gaza, Nilainya Capai Rp 1,16 Triliun

Eropa, Kanada, Amerika Serikat hingga sejumlah negara Arab tengah bersiap mengucurkan dana fantastis untuk membangun kembali Jalur Gaza setelah dua tahun perang. Dalam keterangan resmi yang dirilis organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara di atas bakal mentransfer anggaran senilai 70 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.160 triliun. Dana ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk membangun kembali wilayah Gaza yang kini hampir rata dengan tanah.

Rencananya dana bantuan internasional tersebut akan difokuskan untuk membangun infrastruktur vital, seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, serta jaringan air dan listrik. Sebagian anggaran juga akan digunakan untuk membersihkan jutaan ton puing, memperbaiki sistem sanitasi, dan memulihkan layanan publik yang hancur akibat serangan udara. Upaya ini tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang dirancang agar Gaza dapat berkembang secara berkelanjutan di masa depan.

Selama perang Israel–Hamas, kehancuran yang ditinggalkan sangat parah dan kompleks. Dengan sedikitnya 55 juta ton puing berserakan di seluruh wilayah, setara dengan 13 kali ukuran Piramida Giza di Mesir. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut hampir tidak layak huni. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, fasilitas kesehatan lumpuh, dan ekonomi lokal berhenti total. Oleh karena itu pemulihan penuh Gaza akan memerlukan waktu yang sangat panjang. “Kami memperkirakan butuh puluhan tahun bagi Gaza untuk benar-benar pulih, baik secara fisik maupun sosial,” ujar Jaco Cilliers, Perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP).

ICEL: Kebijakan Energi Fosil Jadi Hambatan Utama Komitmen Iklim Indonesia

Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani, menilai Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai target komitmen iklim nasional yang selaras dengan Persetujuan Paris. Meski Indonesia telah memiliki target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), realisasinya masih terganjal oleh kebijakan yang tidak konsisten, terutama di sektor energi.Hingga kini, ICEL menilai kebijakan energi nasional masih cenderung memberi ruang besar bagi energi fosil ketimbang mendorong transisi ke energi bersih. Salah satu contohnya, dapat dilihat pada regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara yang memberikan keringanan kepada pelaku industri batu bara

Google Gelontorkan Rp 249 Triliun untuk Bangun Pusat Data AI di India

Di tengah ketegangan diplomatik antara India dan Amerika Serikat (AS), Google justru melangkah agresif. Raksasa teknologi asal California itu mengumumkan investasi sebesar 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 249 triliun (asumsi kurs Rp 16.602 per dollar AS) untuk membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di negara bagian Andhra Pradesh. Langkah ini menjadi investasi terbesar Google di India, sekaligus sinyal kuat bahwa perusahaan melihat potensi besar dalam misi digital negara berpenduduk terbanyak di dunia tersebut.

Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana global Google untuk menggelontorkan sekitar 85 miliar dollar AS tahun ini demi memperluas kapasitas pusat data dan memenuhi lonjakan permintaan terhadap layanan AI. Pusat data baru yang berlokasi di Visakhapatnam, kota pelabuhan di selatan India, akan memiliki kapasitas awal sebesar 1 gigawatt (GW). Google menargetkan kawasan ini sebagai pusat komputasi utama yang mendukung transformasi digital nasional India.

India kini menjadi ‘medan strategis baru’ bagi raksasa teknologi dunia. Selain Google, Microsoft dan Amazon telah lebih dulu menanamkan investasi miliaran dolar untuk membangun pusat data di negara tersebut. Dengan hampir satu miliar pengguna internet, India adalah pasar digital yang sangat besar. Tak hanya pemain global, taipan lokal seperti Gautam Adani dan Mukesh Ambani juga ikut berlomba membangun kapasitas infrastruktur data.

Israel Tembak Mati 9 Warga Palestina di Tengah Gencatan Senjata Gaza

Tentara Israel menembak mati sedikitnya sembilan warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka di Gaza utara dan Khan Younis selatan, Selasa (14/10/2025). Insiden ini menjadi pelanggaran besar pertama sejak gencatan senjata Gaza yang ditengahi Amerika Serikat (AS) mulai berlaku. Presiden AS Donald Trump mengatakan Hamas telah memberikan jaminan kepada mediator AS bahwa mereka akan melucuti senjata. Ia memperingatkan, jika kelompok Palestina itu gagal melakukannya, AS akan turun tangan  dan mungkin dengan kekerasan.

Sementara itu, Israel memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pihaknya hanya akan mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan kemanusiaan yang disepakati memasuki Gaza. Alasannya, menurut Israel, Hamas terlalu lamban dalam mengembalikan jenazah para tawanan.

Militer Israel mengeklaim telah melepaskan tembakan pada Selasa untuk menanggapi ancaman dari sekelompok orang yang mendekati posisi pasukan di Gaza utara. Namun, otoritas kesehatan di wilayah tersebut menyebut beberapa warga sipil menjadi korban akibat tembakan itu. Menurut pernyataan militer, orang-orang yang ditembak disebut telah melintasi batas wilayah yang ditetapkan sebagai zona penarikan mundur Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS.

Menteri PU Bangun Dapur MBG ‘Plus-plus’, Jamin Higienis

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan standar higienitas tinggi. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut dapur SPPG yang dibangun pihaknya dirancang dengan fasilitas lengkap dan sistem sanitasi yang memadai, berbeda dengan dapur SPPG lain yang dikembangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dody menjelaskan peran Kementerian PU dalam program MBG terbatas pada pembangunan infrastruktur, yaitu menyiapkan dapur sebagai pusat pengolahan makanan. Namun, dapur yang dibangun bukan dapur biasa.

Menurutnya, setiap dapur dirancang dengan konsep ‘plus-plus’, yakni memiliki sistem sanitasi yang baik, aliran air bersih yang lancar, serta pembuangan limbah yang tertata. “Infrastrukturnya jadi dapurnya saja. Cuman dapur yang kita bangunkan, itu adalah dapur yang ‘plus-plus’. Plus-plus itu maksudnya sanitasi yang bagus, aliran airnya juga bagus, pembuangannya juga bagus,” jelas Dody dalam Program CNN Indonesia Newsroom, Selasa (14/10). “Jadi, ada lemari esnya, ada genset, dan seterusnya. Jadi, bahan-bahan yang masuk ke dalam kulkas diyakinkan pada saat listrik mati, tetap dinginlah kulkasnya itu, enggak mati, gitu,” tambahnya.

Dody menjelaskan tanggung jawab Kementerian PU hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur dapur, sementara pengelolaan dan operasional sepenuhnya berada di bawah BGN selaku pelaksana program MBG. Ia juga menegaskan perbedaan utama antara SPPG yang dibangun PU dan BGN terletak pada standar teknisnya, khususnya di sisi sanitasi, aliran air, pembuangan, hingga ketersediaan listrik cadangan.

Menkeu Jamin Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi. Hal ini disampaikan Ara pada Selasa di Jakarta, di mana bunga rumah subsidi tetap dipertahankan di angka 5 persen. Menkeu Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa dengan kerjasama yang baik, semua masalah antar pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat.

Menteri PKP juga menyebut bahwa kuota rumah subsidi tahun depan mencapai 350.000 unit. Selain itu, program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan ditingkatkan menjadi 400.000 unit pada tahun mendatang. Ara menegaskan bahwa FLPP menjadi solusi utama mengatasi backlog kepemilikan rumah, sedangkan BSPS ditujukan untuk mengurangi 26,9 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia juga berterima kasih kepada Presiden atas kebijakan yang mendukung rakyat kecil, seperti BPHTB gratis dan percepatan serta pembebasan biaya PBG.

Search