dicetak pada tanggal: 18 Juni 2026 6:06 AM

Idealkah Anak Masuk SD pada Usia 5,5 Tahun? Ini Kata Pakar IPB

Sejumlah daerah saat ini membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, anak berusia 5 tahun 6 bulan hingga di bawah 7 tahun dapat mendaftar, meski prioritas penerimaan tetap diberikan kepada anak berusia 7 tahun atau lebih. Ketentuan ini memunculkan perhatian terkait kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Pakar pengasuhan dan perkembangan anak dari IPB University, Prof Dwi Hastuti, menilai usia ideal anak masuk SD adalah 6 tahun karena pada usia tersebut umumnya anak telah memasuki masa transisi menuju usia sekolah dengan kematangan berpikir dan emosional yang lebih baik. Meski demikian, anak berusia 5,5 tahun yang telah memiliki kematangan sosial, emosional, dan kemandirian yang baik masih dimungkinkan menjadi pengecualian. Menurutnya, kesiapan anak tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dari enam aspek penting, yakni kognitif, sosial, emosional, fisik dan motorik, moral dan spiritual, serta kemampuan bahasa.

Ia mengingatkan bahwa anak yang masuk SD sebelum benar-benar siap berisiko mengalami kesulitan beradaptasi, kehilangan rasa percaya diri, hingga rentan mengalami stres dan perundungan. Karena itu, orang tua perlu memastikan kesiapan anak secara menyeluruh dengan membangun keterampilan hidup seperti kepercayaan diri, empati, kemampuan mengendalikan diri, dan toleransi. Tujuan pendidikan, menurutnya, bukan sekadar membuat anak lebih cepat bersekolah, melainkan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

RI Ada Program Kompor Listrik di 2027, Bahlil Jelaskan Spesifikasinya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan program kompor listrik dengan teknologi baru sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG). Bahlil membeberkan ketergantungan Indonesia terhadap LPG masih sangat tinggi. Saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi. Namun berbeda dengan program sebelumnya yang sempat menuai penolakan masyarakat, Bahlil menegaskan kompor listrik yang akan dikembangkan kali ini menggunakan teknologi yang lebih modern dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Obligasi Danantara Laris Manis, Minat Investor Tembus US$4,6 Miliar

Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penerbitan obligasi global perdananya. Instrumen tersebut terdiri dari obligasi tenor 5 tahun senilai US$750 juta dengan yield 5,35 persen dan tenor 10 tahun senilai US$750 juta dengan yield 5,95 persen. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut tingginya minat investor menjadi bukti kepercayaan pasar internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia dan peran strategis Danantara ke depan.  

Permintaan investor tercatat mencapai sekitar US$4,6 miliar atau lebih dari tiga kali lipat nilai penerbitan. Investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia, dengan mayoritas pembeli berasal dari kalangan asset manager, dana investasi, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Tingginya permintaan tersebut juga memungkinkan Danantara menurunkan tingkat imbal hasil dari indikasi awal yang ditawarkan kepada pasar. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk investasi strategis dan refinancing sejumlah kewajiban yang dimiliki perusahaan.

Usai Damai dengan AS, Iran Bakal Diguyur Investasi Rp 5.324 Triliun

Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun (kurs Rp 17.749 per dollar AS) disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran. Dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang. Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah mendapatkan komitmen pendanaan dari investor. Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi itu dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Airlangga Tegaskan PT DSI Beroperasi Penuh 1 Januari 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PT Daya Sentosa Indonesia (DSI) ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Hal ini disampaikan setelah rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, yang turut membahas kesiapan operasional DSI.

Airlangga menjelaskan bahwa rapat tersebut belum membahas penambahan komoditas baru yang akan dikelola DSI. Fokus utama saat ini adalah mematangkan struktur kelembagaan dan operasional DSI, sementara keputusan terkait penambahan sektor komoditas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya, COO BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa DSI akan menjadi perantara tunggal ekspor untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy. Peran ini dijalankan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026 untuk mencegah praktik underinvoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam.

Kepercayaan Investor Tinggi, Minat Global Bond Danantara Tembus Rp81 T

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari respons positif investor setelah Danantara melakukan roadshow global bond ke Hong Kong, Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat.

Awalnya, Danantara menargetkan penerbitan global bond sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17,72 triliun. Namun, permintaan investor mencapai US$4,6 miliar atau sekitar Rp81,55 triliun, sehingga Danantara meningkatkan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun.

Rosan menilai tingginya minat terhadap Global Bond Danantara menjadi bukti nyata bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi dan investasi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini membantah anggapan bahwa investor enggan masuk ke Indonesia, terutama karena permintaan tinggi dan yield yang relatif rendah.

Bahlil Usul Anggaran Kompor Listrik Rp815,5 M pada 2027

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sekaligus mendorong diversifikasi bauran energi rumah tangga.

Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk program motor listrik. Kedua program tersebut masuk dalam pagu indikatif program strategis infrastruktur Ditjen EBTKE sebesar Rp1,509 triliun.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan anggaran Rp27,33 triliun pada 2027, naik 26,11 persen dari pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk program strategis infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun atau 82 persen dari total anggaran.

Bea Cukai Ungkap Ribuan Kontainer Numpuk di Tanjung Priok

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkapkan sekitar 10 ribu kontainer masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Djaka mengatakan sebagian kontainer tersebut di antaranya dimiliki produsen mobil asal China BYD dan Wuling. Menurut dia, kontainer-kontainer tersebut sudah menyelesaikan proses administrasi dan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Namun, para pemilik barang tak segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan meski sudah lebih dari dua pekan berada di lokasi.

Djaka menjelaskan kondisi itu terjadi karena perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang diberikan pelabuhan setelah SPPB diterbitkan. Menurut dia, biaya penyimpanan di kawasan pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan harus mencari tempat penyimpanan di luar pelabuhan.

Oleh karena itu, Bea Cukai berencana mendorong pemindahan kontainer ke lini dua atau kawasan di luar pelabuhan. Djaka mengatakan langkah tersebut diperlukan mengingat masih terdapat sekitar 10 ribu kontainer yang belum dikeluarkan dari area pelabuhan.

Sederet Catatan Komnas HAM untuk Program MBG, Ada Indikasi Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan banyak catatan terkait pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyaknya catatan yang diberikan itu pun dinilai mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam program unggul pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satu temuan utama Komnas HAM adalah cakupan penerima manfaat MBG yang dinilai terlalu luas. Menurut Komnas HAM, pelaksanaan MBG secara serentak kepada seluruh peserta didik dan kelompok rentan berisiko membuat program tidak tepat sasaran.

Komnas HAM juga menyoroti terlalu luasnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan program tersebut. Saat ini BGN menjalankan fungsi regulator sekaligus pelaksana program sehingga pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, ditemukan ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi serta lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait.

Temuan berikutnya menunjukkan pelaksanaan MBG belum berorientasi pada pemenuhan gizi. Komnas HAM menilai program masih berfokus pada jumlah penerima manfaat dibanding kualitas asupan yang diterima. Komnas HAM juga mencatat belum optimalnya penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG), belum adanya standar informasi kandungan gizi pada setiap menu, serta belum optimalnya penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan.

Pertemuan Wapres Gibran dan Demonstran, Dialog Otentik atau Gimik Politik?

Pertemuan antara Wapres Gibran dengan demonstran memunculkan perdebatan publik mengenai makna dan tujuan sebenarnya. Di satu sisi, pertemuan ini dipandang sebagai langkah positif untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang menyuarakan aspirasi. Kehadiran Gibran dianggap sebagai bentuk keterbukaan, di mana pejabat tinggi negara mau turun langsung mendengar keluhan rakyat, sehingga memberi kesan adanya komunikasi yang lebih egaliter.

Namun, sebagian pihak menilai pertemuan tersebut lebih menyerupai gimik politik ketimbang dialog otentik. Kritik muncul karena dianggap tidak ada tindak lanjut konkret dari diskusi yang dilakukan, sehingga pertemuan hanya berfungsi sebagai pencitraan. Keraguan ini diperkuat oleh persepsi bahwa pemerintah sering menggunakan momentum semacam itu untuk meredam ketegangan tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang diprotes.

Pada akhirnya, pertemuan ini menjadi simbol tarik-menarik antara harapan akan demokrasi yang partisipatif dan kecurigaan terhadap praktik politik yang penuh kalkulasi. Apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan kebijakan nyata atau sekadar menjadi catatan retorika politik masih bergantung pada langkah lanjutan pemerintah. Publik kini menunggu bukti konkret bahwa suara demonstran benar-benar diakomodasi, bukan sekadar dijadikan panggung komunikasi politik.

Sambil Elus Kucing, Gibran Bicara Pemanfaatan AI Harus Dibarengi Etika

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara mengenai keutamaan artificial intelligence (AI) dalam sebuah video yang diunggah pada hari Selasa 16 Juni 2026 di akun Instagram @gibran_rakabuming.

Wapres Gibran mengatakan AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. “Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas,” ujar Gibran.

Gibran pun menekankan bahwa penguasaan teknologi AI tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir. Ia meyakini Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian jika menguasai teknologi. Gibran juga berbicara mengenai kekhawatiran para guru dan orang tua. Ia berharap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri.

Namun, ada hal penting dari sekedar teknis penguasaan AI yaitu etika. “Saya ingin mengingatkan pemanfaatan AI harus didasari oleh nilai-nilai integritas. Jangan gunakan AI untuk menipu, jangan gunakan AI untuk menjatuhkan orang lain. AI harus digunakan untuk kesejahteraan bersama untuk mempermudah hidup, bukan untuk menciptakan kekacauan sosial, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemajuan moralitas kita sebagai bangsa yang beradab,” sambung Gibran.

Reformasi BGN di SPPG: Hapus Insentif Rp 6 Juta hingga Larang Pegawai Jadi “Owner”

Setelah berganti kepemimpinan, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan serangkaian evaluasi terutama terkait insentif Rp 6 juta untuk dapur SPPG demi mencegah pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan hanya itu, BGN kini juga melarang pegawai-pegawainya memiliki SPPG karena dinilai rawan memicu adanya potensi konflik kepentingan. Gebrakan baru BGN ini terungkap setelah Kepala BGN Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono menghadiri rapat tertutup dalam rangka pembahasan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 bersama Komisi IX DPR RI.

Evaluasi tersebut dilakukan setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya, terkait sasaran intervensi gizi yang dinilai paling efektif. Sebab, anggaran program MBG untuk 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat pada 2027.

Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, hasil koordinasi itu menjadi dasar bagi BGN untuk memfokuskan kelompok penerima manfaat, sehingga tujuan perbaikan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien. BGN masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat sepanjang sisa pelaksanaan program pada 2026, sebelum menetapkan kebutuhan anggaran tahun depan.

Begini Penanganan Gempa M 6,7 di Sulteng, dari Dapur Umum hingga Patroli Polisi Diperketat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Selasa (16/6/2026). Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido bersama Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi memimpin rapat darurat di Kecamatan Nokilalaki. Pemerintah meminta BPBD dan pemerintah desa menyelesaikan pendataan kerusakan rumah warga dalam waktu 1 x 24 jam agar bantuan dapat segera disalurkan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi prioritas. Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyiapkan dapur umum di Desa Kamarora yang mulai beroperasi pada 18 Juni 2026 untuk melayani warga terdampak di wilayah sekitar. Selain mendistribusikan 40 unit tenda dan terpal, pemerintah mendirikan tenda darurat di RSUD Torabelo dan sejumlah puskesmas di Kecamatan Palolo serta Nokilalaki guna mendukung pelayanan kesehatan. Dukungan psikososial dan trauma healing juga disiapkan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak gempa.

Di bidang keamanan, Polda Sulawesi Tengah meningkatkan patroli di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu untuk menjaga ketertiban selama masa tanggap darurat. Personel kepolisian mengatur arus lalu lintas di sejumlah SPBU, memantau bangunan yang rusak, serta terus melakukan pengawasan di wilayah terdampak. Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Reky Moniung, mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada terhadap gempa susulan, dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Obligasi Daerah dan Ironi Megap-megapnya Otonomi

Wacana pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai terobosan pembiayaan pembangunan kembali mengemuka. Namun sebagian menganggapnya sekadar membuka pintu utang bagi pemerintah daerah.

Isu obligasi daerah sesungguhnya merupakan cermin dari problem otonomi daerah yang walaupun telah berusia lebih dari seperempat abad masih berjalan dengan fiskal yang lemah. Di saat dana transfer pusat menyusut, banyak daerah kewalahan untuk membiayai operasionalnya. Disinilah letak paradoks besar dimana kewenangan daerah yang berbagai rupa namun sumber-sumber pendapatan strategis tetap dikelola oleh pusat. Artinya daerah diberi tanggung jawab luas, namun tidak diberi runag fiskal yang cukup untuk menjalankannya.

Untuk mengatasi persoalan fiskal tersebut, obligasi daerah bisa menjadi solousi yang dapat dipertimbangkan bukan untuk mendorong daerah berutang sebanyak-banyaknya, melainkan untuk memberikan pilihan pembiayaan yang rasional dan produktif. Oleh karena itu, dana obligasi harus dibatasi untuk proyek produktif dan menghasilkan manfaat publik terukur. Dana obligasi juga hanya diberikan kepada daerah yang layak, implementasi kebijakan secara seragam dapat menimbulkan ancaman serius.

Wacana pembentukan UU ini pun menimbulkan pertanyaan, Indonesia bukanlah kekurangan instrumen utang melainkan belum tuntasnya reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi yang sehat bukan hanya soal pelimpahan kewenangan, melainkan juga soal keberanian memberikan ruang fiskal yang cukup kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Demonstrasi Meluas, Pengamat Desak Langkah Konkret Pemerintah

Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Ketua PP Muhammadiyah Nilai Program MBG Tak Transparan, Perlu Moratorium

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak transparan karena proses perencanaannya dinilai tidak dilakukan secara terbuka. Ia menilai berbagai perbaikan yang disampaikan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar sehingga dampak negatif program lebih menonjol. Busyro juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan penghentian sementara MBG agar evaluasi menyeluruh dapat dilakukan.

Desakan evaluasi total terhadap MBG juga disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi pada 12 dan 15 Juni 2026. Para demonstran meminta program tersebut dihentikan sementara untuk membenahi tata kelola. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan MBG tidak akan dihentikan karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, manfaat program telah dirasakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah sehingga berbagai kendala yang muncul harus dijawab melalui evaluasi, bukan penghentian program.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari. Ia menegaskan bahwa BGN menjalankan mandat Presiden untuk mengelola dan memperbaiki pelaksanaan MBG. Arumsari menilai tujuan program tersebut baik karena masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini yang menjadi sasaran utama penerima manfaat.

Meski menolak penghentian permanen, BGN memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Selama periode tersebut, seluruh dapur MBG akan diaudit, tata kelola program dibenahi, dan pembangunan dapur baru ditunda. BGN berharap ketika kegiatan belajar kembali dimulai, kondisi pelaksanaan program di lapangan sudah lebih tertata dan kualitas layanan kepada penerima manfaat dapat meningkat.

Revitalisasi Madrasah Dipercepat, Hadirkan Lingkungan Belajar yang Lebih Nyaman dan Berkualitas

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui program revitalisasi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan konsentrasi dan semangat belajar siswa.

Salah satu proyek revitalisasi yang sedang berjalan berada di MTsN 1 Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah. Revitalisasi meliputi pembangunan toilet baru, perbaikan atap, dinding, plafon, lantai, pintu, jendela, serta peningkatan instalasi listrik dan pencahayaan. Proyek senilai sekitar Rp5,5 miliar ini dikerjakan selama 210 hari, dengan empat dari lima bangunan yang direvitalisasi telah selesai dan digunakan untuk kegiatan belajar.

Program revitalisasi madrasah merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan. Sepanjang 2025, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi 548 madrasah di 26 provinsi, sementara pada 2026 sebanyak 856 madrasah di 27 provinsi sedang dibangun atau direvitalisasi. Pemerintah berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat mendukung lahirnya generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter dan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Konsumsi Susu RI Terendah di ASEAN, Hanif Dorong dengan MBG

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan peta jalan kemandirian susu nasional untuk memperkuat sektor hulu hingga hilir. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri, memperkuat industri persusuan nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hanif menilai konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN, sehingga diperlukan upaya meningkatkan minat masyarakat, hilirisasi industri, integrasi rantai pasok, dan investasi secara bersama-sama.

Hanif juga mendorong agar susu lebih sering menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk membangun budaya konsumsi susu sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia optimistis bahwa peningkatan konsumsi susu yang didukung percepatan kemandirian susu nasional akan membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Belajar dari Inggris, Cara Tekan Angka Perokok

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Network tahun 2025 menunjukkan bahwa rokok elektronik (vape) menjadi alat bantu berhenti merokok yang paling banyak digunakan oleh perokok dewasa di Inggris pada periode 2023–2024, dengan tingkat penggunaan sekitar 40 persen. Studi yang dipimpin oleh Sarah E. Jackson menyebutkan bahwa penggunaan vape memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain dalam membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Amaliya, menilai penggunaan produk tembakau alternatif merupakan bagian dari strategi pengurangan bahaya (harm reduction). Menurutnya, vape dinilai lebih efektif bagi sebagian perokok dewasa karena dapat meniru aspek perilaku merokok, memungkinkan pengaturan asupan nikotin secara bertahap, serta membantu mengurangi keinginan untuk kembali merokok. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengguna produk tembakau alternatif cenderung memiliki kondisi kesehatan gusi yang lebih baik dibandingkan dengan perokok.

Meski demikian, Amaliya menegaskan bahwa produk tembakau alternatif bukanlah produk yang bebas risiko. Ia menekankan pentingnya edukasi yang tepat agar penggunaannya hanya ditujukan bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari rokok konvensional, bukan untuk non-perokok, remaja, atau ibu hamil. Ia juga menekankan bahwa pilihan terbaik bagi kesehatan tetap berhenti sepenuhnya dari penggunaan produk tembakau dan nikotin, serta perlunya kebijakan dan penelitian jangka panjang yang berbasis bukti ilmiah yang objektif dan transparan.

Kemendikdasmen Gandeng Kampus Perluas Gerakan Pemartabatan Bahasa Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memperkuat pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan memperluas dampak program kebahasaan dan literasi melalui peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), penguatan literasi, pemartabatan bahasa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara seimbang dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Pihak kampus menyambut positif kerja sama tersebut dan optimistis terhadap semakin kuatnya posisi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Rektor UMSU, Akrim, menilai perkembangan jumlah penutur bahasa Indonesia dan program BIPA menjadi modal penting bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Senada dengan itu, Wakil Rektor I UNPRI, Abdi Darma, berharap kolaborasi dengan Badan Bahasa dapat memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di kampus sekaligus mendukung visi internasionalisasi perguruan tinggi.

Purbaya Pungut Bea Masuk Antidumping Impor Karton dari 3 Negara Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk impor kertas karton dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan. Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 40 Tahun 2026 dan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 2031.

Aturan tersebut diterbitkan setelah Komite Antidumping Indonesia menemukan bukti praktik dumping pada impor kertas karton dupleks dari tiga negara tersebut. Praktik ini dinilai menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, dengan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami produsen domestik.

Bea masuk antidumping ini menjadi pungutan tambahan di luar bea masuk umum atau bea masuk preferensi yang sudah berlaku. Produk yang dikenakan kebijakan ini mencakup kertas karton multilapis dengan berat 210–450 gram/sqm, permukaan atas dominan putih dan bagian belakang abu-abu, yang termasuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.

Luhut Bilang Family Office Bisa Datangkan Dana Asing hingga Rp8.900 T

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembentukan family office di Indonesia berpotensi menarik dana asing hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8.900 triliun. Rencana ini akan dikembangkan melalui International Financial Center di Bali.

Luhut mengatakan Danantara sedang mempersiapkan forum internasional terkait family office yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Forum tersebut akan mengundang para pemilik modal besar dunia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Luhut, pengembangan family office dapat memberikan dampak positif bagi pasar keuangan nasional, termasuk memperkuat pasar saham dan meningkatkan persepsi lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa program ini tidak berkaitan dengan pemborosan APBN.

CELIOS: Program MBG Perlu Dimoratorium untuk Evaluasi Total

Ekonom CELIOS, Nailul Huda, meminta pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua hingga tiga bulan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, moratorium lebih tepat dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau mengubah fokus program.

Huda menilai persoalan utama MBG berada pada desain awal program yang terburu-buru, minim persiapan, dan lemahnya tata kelola. Ia menyoroti kurangnya transparansi dalam penunjukan dapur maupun yayasan penyedia makanan, yang dinilai rawan penyimpangan dan menyulitkan pengawasan kualitas makanan.

Ia juga mengusulkan audit menyeluruh terhadap dapur MBG yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak tertentu di pemerintahan. Program MBG sendiri terus mendapat sorotan karena tekanan fiskal, dugaan korupsi, serta kasus keracunan makanan yang dilaporkan berdampak pada puluhan ribu anak.

Menkes Ungkap Harga Obat-obatan akan Naik Imbas Dolar AS dan Harga Minyak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut adanya kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak. Tapi Kemenkes mengklaim kenaikan tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah.

Karena itu, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Menurut Budi, kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen dinilai masih masuk akal. Sedangkan, di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20 persen.

Kemenag Bekali 4.241 Dosen Lewat PKDP 2026

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) kembali menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Dasar Pendidikan (PKDP) Tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Program ini diikuti oleh 4.241 dosen dari berbagai perguruan tinggi keagamaan, baik PTKIN, PTKIS, maupun perguruan tinggi keagamaan non-Islam, dan dilaksanakan secara bertahap pada 8–30 Juni 2026 melalui 20 perguruan tinggi penyelenggara di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyatakan bahwa PKDP merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor pendidikan tinggi keagamaan. Program ini tidak hanya memenuhi persyaratan administratif bagi dosen pemula, tetapi juga bertujuan membangun budaya akademik yang unggul, moderat, dan berdaya saing global melalui penguatan kompetensi pedagogik, integritas akademik, dan kemampuan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.

PKDP menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersiapkan dosen pemula agar memiliki kompetensi pedagogik, akademik, dan profesional sesuai standar pendidikan tinggi. Program ini sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia nasional dan arah kebijakan Menteri Agama dalam Asta Protas Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan kualitas pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Melalui program tersebut, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas, inovatif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Menteri Brian Ajak PTS Mencetak SDM Unggul

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai kekuatan pembangunan. Menurutnya, kualitas SDM yang dihasilkan perguruan tinggi sangat menentukan kemajuan bangsa, sehingga peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi nasional.

Brian menekankan bahwa perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri dan perlu membangun sinergi dengan industri, pemerintah daerah, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan PTS, seperti penguatan kewirausahaan mahasiswa, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif. Pemerintah juga berkomitmen menyederhanakan regulasi serta membuka ruang dialog dengan PTS guna menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada mutu.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, menekankan bahwa pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045 harus disertai penguatan relevansi pendidikan, karakter kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. Dengan Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata dunia, pemerintah mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan daerah, seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran, sebagaimana telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi 27 perguruan tinggi.

Analisis Indef: Mayoritas Warga Respons Negatif Kenaikan Pertamax, Khawatir Pertalite Langka

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan analisis untuk menggali respons masyarakat di media sosial terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) per 10 Juni 2026. Analisis tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat merespons kebijakan itu secara negatif serta menyoroti dampak pergeseran pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Indef menjelaskan, respons negatif masyarakat terhadap kenaikan harga Pertamax tercermin dalam tiga bentuk emosi, yakni marah, takut, dan sedih. Rasa marah menjadi emosi yang paling dominan karena kenaikan harga yang mendadak dianggap semakin menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Pernyataan pemerintah yang menyebut kondisi tetap aman, sementara sebagian masyarakat merasakan situasi yang berbeda, menjadi salah satu pemicu kemarahan publik. Selain itu, banyak masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini sedang sulit sehingga kenaikan harga BBM dianggap sebagai tambahan beban.

Program MBG Tidak Dihentikan Tapi Diperbaiki

Pemerintah merespons tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan bahwa program tersebut akan tetap dilanjutkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberikan manfaat bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Pemerintah juga menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi, sementara dapur MBG yang sudah berjalan tetap melayani penerima manfaat.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, serta keterlibatan vendor lokal. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi anggaran, termasuk meninjau kembali insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG tanpa mengurangi anggaran bahan baku makanan sebesar Rp10.000 per porsi. BGN juga berencana memfokuskan penerima manfaat pada kelompok yang paling membutuhkan agar program lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi dengan membawa lima tuntutan, termasuk penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta pengurangan pemborosan APBN. Mahasiswa menilai alokasi anggaran pemerintah untuk sejumlah program prioritas masih bermasalah dan seharusnya lebih difokuskan pada pendidikan serta layanan kesehatan. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG yang telah menyeret sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta sebagai tersangka.

Sebut Demo BEM UI Jumat Lalu tanpa Pemberitahuan Resmi, Polisi: Hanya PDF Lewat WhatsApp

Aparat kepolisian menilai aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6/2026) tidak diberitahukan secara resmi. Pasalnya, pemberitahuan itu hanya disampaikan menggunakan salinan surat dalam format PDF. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan pihaknya memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut yang bakal digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, surat pemberitahuan berupa dokumen PDF itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Hal itu dinilai bukan merupakan penyampaian surat pemberitahuan aksi secara resmi kepada pihak kepolisian. 

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian. Surat pemberitahuan juga harus sudah diterima oleh Polri setempat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Meski demikian, Polres Metro Jakarta Pusat disebut tetap melakukan pengamanan di lokasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Reynold mengakui, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Namun, ia mengingatkan, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif. Ia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Dengan begitu, kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

Demo Mahasiswa Alarm Serius bagi Pemerintah

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang merupakan ekspresi kehendak rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang bermasalah sudah selayaknya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gerakan tersebut berkembang lebih jauh.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah. Hak interpelasi dapat digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan yang penting dan strategis. Namun melihat peta kekuatan politik di DPR, ia menilai sulit berharap fungsi pengawasan berjalan optimal. Oleh karena itu, ketika saluran aspirasi di parlemen tersumbat, perjuangan masyarakat melalui jalur ekstraparlementer lebih banyak dilakukan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menambahkan meski sulit menerapkan hak interpelasi sebab membutuhkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Namun jika terjadi, DPR dapat membentuk panitia khusus dan menghasilkan rekomendasi, tetapi tidak serta-merta membatalkan kebijakan pemerintah. Pemerintah juga tidak berkewajiban membatalkan kebijakan tersebut. Apabila DPR tidak puas, maka proses berlanjut melalui penggunaan hak angkat dan hak menyatakan pendapat yang pada kondisi tertentu bermuara pada pemakzulan. Alternatif saluran pengawasan di luar parlemen adalah pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, petisi publik, serta kontrol dari media, organisasi nonpemerintah, dan organisasi kemasyarakatan.

Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menepis anggapan bahwa pemerintah antikritik atau tidak transparan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto justru terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, yang tecermin dari langkah-langkah evaluasi yang telah dilakukan pemerintah. Terkait demonstrasi mahasiswa, Bahtra menilai, aksi tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa yang patut dihargai. Pemerintah, ujarnya, membuka ruang dialog dan melibatkan berbagai kalangan dalam proses pengambilan kebijakan.

Karhutla di Aceh Barat Meluas, 34,1 Hektare Lahan Terbakar dalam Dua Pekan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terus meluas selama dua pekan terakhir dengan total luas area terdampak mencapai 34,1 hektare. Meski demikian, BPBD Aceh Barat menyatakan sebagian besar titik kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang bekerja di lapangan sejak akhir Mei 2026.

Karhutla tersebar di sejumlah kecamatan, dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Bubon, yakni di Gampong Berawang seluas 15 hektare dan Gampong Kuta Padang Layung seluas 10 hektare. Kebakaran juga terjadi di Kecamatan Samatiga, Meureubo, Johan Pahlawan, dan Arongan Lambalek dengan luas bervariasi antara 0,5 hingga 4 hektare.

Operasi pemadaman dilakukan secara maraton sejak 31 Mei 2026 melalui jalur darat dan diperkuat dengan dukungan pemadaman udara dari BNPB untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Namun, petugas menghadapi berbagai kendala, seperti angin kencang, asap tebal yang mengganggu jarak pandang, serta medan yang sulit dilalui kendaraan sehingga menyulitkan armada pemadam mencapai seluruh lokasi kebakaran.

Karhutla telah menyebabkan kerusakan vegetasi dan kabut asap yang mulai mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Dalam penanganannya, BPBD Aceh Barat mengerahkan berbagai kendaraan dan mesin pompa air serta bekerja sama dengan TNI, Polri, petugas kehutanan, relawan, mahasiswa, dan masyarakat setempat. BPBD juga mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan membakar guna mencegah munculnya titik api baru selama musim kering.

Ancaman Lonjakan Harga Obat di Balik Pelemahan Rupiah: YLKI Minta Pengawasan, Kemenkes Batasi Kenaikan

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memicu perdebatan mengenai kenaikan harga obat di Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah memperketat pengawasan agar pelemahan kurs tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga obat secara berlebihan. YLKI menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan hak konsumen untuk memperoleh obat yang aman, bermutu, dan efektif harus tetap terjamin.

YLKI juga mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan obat dengan harga terjangkau, terutama obat generik dan produk farmasi dalam negeri. Selain itu, transparansi dalam penetapan harga obat dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga dan terhindar dari praktik yang tidak wajar.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa kenaikan harga obat yang masih dianggap wajar berada pada kisaran 10–20 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Kefarmasian Rizka Andalucia menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan harga obat karena banyak komponen biaya industri farmasi, seperti gaji, listrik, dan bahan bakar, masih menggunakan rupiah. Kemenkes juga memastikan harga obat yang ditanggung BPJS Kesehatan tetap terjaga dan tidak terdampak fluktuasi kurs.

Pemerintah mengingatkan industri farmasi agar tidak memanfaatkan pelemahan rupiah untuk mengambil keuntungan berlebihan. Di sisi lain, YLKI menilai kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, khususnya melalui pengembangan bahan baku obat dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan stabilitas harga obat lebih terjaga di tengah gejolak ekonomi global.

Bonus Kepala Daerah: Solusi atau Sekadar Penawar Gejala?

Meski reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pengawasan semakin diperkuat, gelombang operasi tangkap tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah. Menyikapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan gagasan untuk memberikan bonus kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Dalam teori tata kelola modern, insentif bukan sesuatu yang tabu, namun penghargaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi. Kekhawatiran bahwa bonus akan mendorong kepala daerah menaikkan pajak dan retribusi secara membabi buta sebenarnya kurang tepat sebab batas tarifnya telah diatur secara ketat dalah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD). Oleh karena itu, yang lebih mungkin terjadi adalah peningkatan intensifikasi pemungutan, perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem penerimaan, serta penggalian objek-objek pajak yang belum tergarap.

Apabila bonus hendak diterapkan, ukurannya jangan sekedar PAD nominal. Bonus harus berbasis kinerja yang sehat dan terukur. Bonus juga tidak menjadi skema baru yang berdiri sendiri namun diintegrasikan dalam komponen biaya penunjang kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan. Namun faktanya terdapat paradoks, selama ini daerah dituntut kreatif meningkatkan PAD, tetapi ruang fiskalnya dibatasi. Jenis pajak yang boleh dipungut dikunci. Banyak sumber penerimaan strategis berada di tangan pusat, pada saat yang sama Transfer ke Daerah sering mengalami pemotongan dan penyesuaian.

Seharusnya, otonomi daerah yang sehat memerlukan keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya. Memberikan target tinggi tanpa menyediakan instrumen yang memadai hanya akan melahirkan frustrasi fiskal. Karena itu perdebatan tentang bonus kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada angka dan fasilitas, tetapi bagaimana membangun sistem yang membuat kepala daerah tidak terdorong menyalahgunakan kewenangan demi menutup biaya politik dan kepentingan pribadinya.

Panas PDIP vs PSI Seputar Jokowi

Hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas setelah Wakil Ketua DPP PSI, Grace Natalie, mengatakan Jokowi akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina.

Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, penyematan jaket PSI ke Jokowi menjadi penanda Jokowi tak lagi bersama PDIP. Rencananya penyematan akan dilakukan oleh Kaesang menyesuaikan dengan waktu dan tempat Ketua Umum. Sementara itu, Politisi PDIP Guntur Romli menegaskan Jokowi sudah dipecat pada Desember 2024 karena pelanggaran. Sehingga, bukan menjadi urusan PDI Perjuangan Jokowi mau berpartai atau tidak berpartai lagi. Namun, dia menyinggung posisi Jokowi di PSI yang dianggapnya sebagai pelayan untuk kepentingan elektoral partai saja beda ketika masih di PDIP ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara.

Bestari Barus menyayangkan pernyataan Guntur tersebut, sangat tidak layak keluar dari orang-orang yang menganggap dirinya berada di partai besar yang pendidikan politiknya bagus. Jajaran PDIP seperti sakit hati sudah tidak lagi bersama Jokowi. Ia berharap PDIP bisa menata diri agar lebih dewasa dalam berpolitik. Bestari mengklaim banyak masyarakat bahagia Jokowi tidak lagi berada di PDIP.

Semarak Pembukaan Piala Dunia 2026 Warnai Stadion Azteca

Seremoni pembukaan Piala Dunia2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026) menandai dimulainya Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Piala Dunia edisi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan diikuti 48 tim peserta dan total 104 pertandingan. Penambahan jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim menjadikan turnamen berlangsung lebih panjang dengan cakupan wilayah penyelenggaraan yang lebih luas.

Pembukaan di Stadion Azteca dimeriahkan penampilan sejumlah musisi internasional dan berbagai pertunjukan budaya untuk memperkenalkan identitas Meksiko kepada dunia. Stadion Azteca kembali mencatat sejarah sebagai arena yang menjadi tuan rumah laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. Stadion bersejarah tersebut telah direnovasi menjelang penyelenggaraan turnamen.

Usai seremoni pembukaan, laga perdana Grup A mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan. Pertandingan tersebut sekaligus membuka rangkaian pesta sepak bola dunia yang akan berlangsung hingga final pada 19 Juli 2026. 

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,5 Persen pada 2026

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dikutip pada Jumat (12/6/2026), Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,5 persen pada 2026, turun dari 2,9 persen pada 2025. Laju tersebut menjadi yang terendah sejak pandemi Covid-19. Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi dasar dan disertai tekanan keuangan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi global bahkan dapat turun hingga hanya 1,3 persen pada 2026.

Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya prospek negara-negara yang bergantung pada impor energi serta negara yang terdampak langsung oleh konflik. Meski demikian, aktivitas ekonomi global diperkirakan mulai menguat kembali pada periode 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi, berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter, dan penguatan perdagangan global.

Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan pasar berkembang (emerging market and developing economies atau EMDEs) akan melambat menjadi 3,6 persen pada tahun ini, lebih rendah dibandingkan 2025. Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan per kapita di kelompok negara tersebut diperkirakan turun ke level terlemah sejak pandemi.

Dua pasukan UNIFIL Malaysia terluka dalam serangan di Lebanon

Dua pasukan penjaga perdamaian Malaysia dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengalami luka ringan dalam serangan di Lebanon selatan pada Kamis (11/6), kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. “Pagi ini, serangan menghantam dekat konvoi logistik UNIFIL di desa Haris… Dua rekan penjaga perdamaian Malaysia kami terluka, untungnya hanya luka ringan, dan dua kendaraan mereka rusak,” kata Dujarric kepada wartawan. Konvoi tersebut dapat kembali ke pangkalan terdekat, tempat para penjaga perdamaian menerima perawatan, kata juru bicara itu, seraya menambahkan bahwa kondisi mereka dinilai stabil. “UNIFIL akan menyelidiki sifat insiden tersebut,” kata Dujarric juga.

Pada 2 Maret, gerakan Hezbollah memulai serangan roket dan drone terhadap Israel di tengah perang AS dan Israel melawan Iran. Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap target Hezbollah di pinggiran selatan Beirut, serta di Lebanon selatan dan timur, dan meluncurkan operasi darat di selatan negara itu. Pada 16 April, perundingan yang dimediasi AS menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, meskipun Israel terus melakukan serangan harian terhadap puluhan permukiman di Lebanon selatan. Hezbollah membalas dengan serangan terhadap pasukan Israel.

BI Rate Naik, Rupiah Menguat ke Rp17.936 Seiring Dana Asing Masuk

Bank Indonesia menyatakan aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik setelah BI rate naik pada 9 Juni lalu. Masuknya dana asing tersebut mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah saat ini di level Rp17.936 per dollar AS, menguat 52,5 poin atau 0,29 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, respons positif investor asing tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI setelah pelaksanaan lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Selain itu, arus masuk modal asing juga mulai kembali terlihat di pasar SBN, khususnya pada surat utang pemerintah dengan tenor pendek dan menengah.

Ke depan, BI menegaskan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik untuk menjaga momentum masuknya modal asing ke Indonesia. “Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi NDF di pasar offshore serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik secara konsisten dan terukur,” tutur Ramdan.

KAI: Penyerahan purwarupa jet KF-21 ke RI tunggu mekanisme transfer

Korea Aerospace Industries (KAI) pada Kamis (11/6) menyatakan penyerahan satu purwarupa (prototype) jet tempur KF-21 kepada Indonesia tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer. Team Leader International Business Development Asia Team 2 KAI Park Seonghee mengatakan kedua pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk mentransfer satu pesawat purwarupa ke Indonesia. “Saat ini, kedua pemerintah sedang membahas mekanisme transfer tersebut, terutama terkait aspek teknologi dan jadwal pelaksanaannya,” kata Park di Sacheon, Korea Selatan.

Park menyampaikan program KF-21 telah dibahas sejak Presiden Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan RI dan terus menjadi bagian dari kerja sama strategis kedua negara. Pembahasan mengenai proyek tersebut juga berlangsung konstruktif saat Presiden Prabowo berkunjung ke Korea Selatan pada April lalu. Ia menambahkan bahwa sebagian besar syarat dan ketentuan kerja sama telah disepakati dan KAI berharap proses finalisasi kontrak dapat segera diselesaikan. Perusahaan dirgantara itu juga berharap bisa menyerahkan 16 unit pesawat tempur KF-21 kepada Indonesia pada tahap berikutnya sesuai kerja sama yang telah disepakati.

KF-21 dikembangkan sebagai pesawat tempur multirole untuk memenuhi kebutuhan operasi masa depan Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF). Program tersebut juga ditujukan untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 yang telah menua serta memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri Korea Selatan. Menurut KAI, pengiriman pertama pesawat KF-21 untuk ROKAF dijadwalkan mulai September 2026.

Harga Semen Berpotensi Terkerek Lonjakan Harga Batu Bara

Kenaikan harga batu bara berpotensi mendorong penyesuaian harga semen di tengah utilisasi pabrik yang belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat yang masih tertekan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan dampak kenaikan harga batu bara paling dirasakan oleh produsen semen swasta yang tidak memperoleh pasokan batu bara melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Menurut dia, perusahaan non-BUMN membeli batu bara dengan harga pasar yang mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Dalam beberapa waktu terakhir, harga batu bara untuk industri tersebut meningkat sekitar US$20–US$21 per ton. “Dampaknya ke COGM [cost of goods manufactured] atau ongkos produksi naik sekitar 14% sampai 17%,” ujar Lilik kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026). Di sektor energi, ASPERSSI juga mendorong pemerintah memperluas penerapan harga batu bara DMO kepada perusahaan semen non-BUMN.

Selain kenaikan biaya energi, pelaku industri juga mencermati sejumlah kebijakan yang berpotensi menambah beban operasional, salah satunya implementasi kebijakan zero over dimension over loading (Zero ODOL) yang direncanakan berlaku pada 2027. ASPERSSI meminta pemerintah memberikan masa transisi yang memadai agar pelaku usaha memiliki waktu melakukan penyesuaian, terutama terkait biaya distribusi dan logistik.

Survei BI: Penjualan Eceran Mei 2026 Tetap Terjaga

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional. Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen. Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6. Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Iran Respons Klaim Damai dari Trump, Langsung Bilang Begini

Otoritas tertinggi Iran membantah keras klaim sepihak Amerika Serikat mengenai tercapainya kesepakatan damai untuk mengakhiri perang total di Timur Tengah pada Kamis, (11/06/2026). Melalui media resmi pemerintah, Fars, pihak Teheran menegaskan lewat saluran Telegram bahwa mereka sama sekali belum menyetujui draf teks apa pun terkait nota kesepahaman (MOU) awal yang disodorkan oleh pihak Washington. Sebaliknya, Fars menilai pengumuman mendadak dari Washington merupakan sebuah taktik mundur atau retret taktis dari ancaman militer karena gagal memaksakan klausul baru ke dalam draf perjanjian yang sebelumnya diajukan oleh Iran. Pihak Teheran menyatakan bahwa alih-alih memberikan respons kesepakatan akhir, situasi di meja perundingan justru menunjukkan bahwa pihak Amerika Serikat lah yang melunak dan terpaksa kembali ke tuntutan awal mereka.

Meski demikian, pihak Fars mengindikasikan bahwa proses diplomasi belum sepenuhnya mati total. Otoritas Teheran melihat adanya peluang untuk memeriksa kembali draf tersebut karena pada akhirnya pihak Gedung Putih bersedia melunak dan menerima teks usulan yang dirancang oleh pihak Iran. Reaksi keras dan bantahan dari Teheran ini mencuat sesaat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim secara sepihak bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan besar yang tinggal menunggu finalisasi dokumen resmi. Trump menyatakan optimistis prosesi penandatanganan sejarah baru tersebut akan terlaksana dalam beberapa hari ke depan dan berjanji akan langsung membuka kembali Selat Hormuz bagi jalur pasokan energi dunia.

Pola Mobilitas Kelas Menengah Terjepit Kenaikan Harga Pertamax

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak hanya menambah biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan. Namun, keterbatasan layanan transportasi umum membuat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal diperkirakan belum terjadi secara signifikan dalam waktu dekat.

Tekanan makin nyata ketika pemerintah juga membuka wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di level Rp3.500 per perjalanan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, kombinasi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi kenaikan tarif angkutan umum dinilai dapat mempersempit ruang penyesuaian pengeluaran transportasi.

Mahasiswa Turun ke Jalan Lagi, jadi Peringatan Keras atas Kinerja Pemerintah

Mahasiswa telah bersiap untuk turun kembali ke jalan menyikapi situasi ekonomi belakangan ini. Pemerintah diminta menjadikan aksi mahasiswa di sejumlah wilayah sebagai peringatan keras atas kinerja mereka belakangan ini.  Menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol UI), Hurriyah, tuntutan mahasiswa ini juga kerap disampaikan oleh masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. 

Sikap Kapolri, BIN, dan Istana Hadapi Ancaman Demo Reformasi Jilid II dari Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 18.000. Jika dalam tenggat waktu tersebut kondisi perekonomian tidak membaik, mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons rencana demonstrasi tersebut dengan mengimbau mahasiswa agar tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi. Senada dengan Kapolri, Kepala BIN Herindra juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan bersatu. Sigit menegaskan bahwa Polri siap mengawal jalannya aksi agar situasi tetap kondusif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi.

ESDM Bantah Mati Lampu Bergilir Imbas Pasokan Batu Bara PLN Seret

Kementerian ESDM membantah isu bahwa pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih aman.

ESDM menjelaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi belakangan lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan karena masalah ketersediaan energi primer. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Terkait proses persetujuan RKAB perusahaan batu bara, ESDM memastikan hal tersebut tidak mengganggu pasokan batu bara ke sektor kelistrikan. PLN sebelumnya menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Barat, yang disebut terjadi karena pemeliharaan sistem kelistrikan.

Swap Currency (BCSA) Efektif Jadi Lapisan Pertahanan Tambahan di Tengah Tekanan Rupiah

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dapat menjadi bantalan tambahan bagi Bank Indonesia apabila tekanan di pasar valuta asing meningkat. Namun, BCSA bukan instrumen utama untuk memperkuat rupiah secara harian, melainkan jaring pengaman untuk menyediakan akses likuiditas mata uang negara mitra.

Menurut Josua, efektivitas BCSA lebih terlihat dalam menjaga kepercayaan pasar, memastikan ketersediaan pasokan valas, mendukung transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Meski demikian, penggunaannya perlu dikomunikasikan secara hati-hati agar tidak disalahartikan pasar sebagai tanda cadangan devisa Indonesia sedang tertekan serius.

Josua menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tetap membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang tegas, disiplin fiskal, komunikasi kredibel, serta kepastian arah kebijakan. BCSA dinilai sebagai instrumen pelengkap yang dapat memperkuat ketahanan eksternal dan memberikan sentimen positif apabila diposisikan sebagai lapisan pertahanan tambahan.

Soal Harga Pertamax Naik, Bahlil: Itu Menyesuaikan Pasar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga Pertamax merupakan penyesuaian terhadap harga pasar. Ia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG tidak mengalami perubahan, sehingga pemerintah tetap menjaga harga energi yang langsung menyentuh daya beli masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar dan perhitungannya dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk Pertamina dan badan usaha lainnya. Meski belum ada insentif khusus akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pertamina mulai menyesuaikan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026, termasuk Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina menyebut penyesuaian ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, harga minyak internasional, serta daya beli masyarakat.

Said Iqbal Usulkan Hanya 4 Pekerjaan Ini Pakai Outsourcing

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pada pertemuan itu, Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengusulkan Permenaker Nomor 7 tentang Pekerja Alih Daya atau outsourcing agar direvisi. Ia meminta pembatasan implementasi outsourcing dibatasi hanya pada pekerjaan tertentu.

Said Iqbal berpendapat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja outsourcing antara lain petugas keamanan atau security, sopir, penyediaan makanan atau katering, serta petugas kebersihan atau cleaning service. Said Iqbal juga mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas. Menurutnya, pekerja alih daya harus memiliki hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, baik sebagai pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT).

Said Iqbal menambahkan, dirinya dijadwalkan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Senin mendatang. Pertemuan itu akan dihadiri juga Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker,IndahAnggoroPutri. Said Iqbal mengatakan, keinginan Prabowo menyangkut outsourcing tidak boleh mengalami hambatan. Oleh karena itu diskusi dan dialog diperlukan untuk menemukan jalan keluar. Said Iqbal menyebut Prabowo sebenarnya ingin agar outsourcing dihapus. Meskipun, memang ada beberapa pekerjaan yang dimungkinkan menggunakan outcourcing seperti yang sebelumnya dijelaskan Said Iqbal.

DPR dan Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2027

DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan Panja Pertumbuhan bersama pemerintah.

Selain target kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027. Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen menjadi tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Demo Besar di Bundaran HI Hari Ini: Aksi “Indonesia Bangkrut” Disuarakan, 4.151 Personel Bersiaga

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bakal menjadi pusat aksi massa pada Jumat (12/6/2026). Ribuan peserta dari berbagai elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat yang membawa sejumlah isu nasional. Aksi tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan sekitar 1.500 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan komunitas sipil.

Sejumlah kampus yang disebut ikut berpartisipasi antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, hingga Universitas Pancasila. Selain mahasiswa, aksi juga diikuti sejumlah organisasi masyarakat seperti Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta sebagian pengemudi ojek online.

Dalam aksi tersebut, peserta akan menyampaikan lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Kelima tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, massa juga menyoroti keterlibatan unsur militer di sektor sipil dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah yang dinilai terjadi dalam berbagai kebijakan.

Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Usul Ada Insentif dari PAD

Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ditanggapi oleh Mendagri Tito Karnavian dengan mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan pembinaan kepada kepala daerah.

Tito mengatakan ada usulan agar kepala daerah diberikan dukungan dana operasional yang lebih besar. Namun, apakah akan bisa menjamin kepala daerah tidak korupsi? Meski begitu, Tito pun pernah punya ide agar kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kalau PAD tinggi artinya kepala daerahnya aktif, kreatif untuk mencari anggaran tanpa memberatkan rakyat sehingga wajar diberi insentif. Kalau tidak ada insentif ya mungkin kreativitasnya kurang semangat.

Prabowo: Saya Dipilih 90 Juta Rakyat Dalam Pemilu Bebas dan Adil

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi sebab keterpilihannya menjadi presiden adalah melalui proses pemilihan umum yang demokratis.

“Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo menjawab kritikan The Economist, pada Kamis (11/6/2026).

Prabowo meyakini demokrasi tetap merupakan sistem yang terbaik meski tidak sempurna. Beliau menyambut kritik dan menelaah setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah berdasarkan fakta dan realitas.

Namun, Prabowo menambahkan penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia yang mengutamakan kerja sama daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik. Dengan target 8 persen pembangunan ekonomi, kita tidak boleh puas dengan status quo yang berarti stagnasi. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan transformasi berbagai bidang. Presiden bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan atau kinerjanya yang di bawah potensi.

Mendagri Pastikan Siap Jika RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah atau DPR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan diri untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tito mengatakan pihaknya siap dengan berbagai skenario dalam revisi UU Pemilu sebab Kemendagri akan menjadi pihak yang memimpin pembahasan dari sisi pemerintah.

Lebih lanjut, Tito mengaku belum mendengar secara langsung adanya usulan agar RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Namun dia memastikan pihaknya menyiapkan berbagai skenario yang mungkin terjadi.

Rupiah Dibuka Menguat, Dolar AS Turun ke Rp17.925 Pagi Ini

Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (11/6/2026). Merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah mengawali perdagangan pagi ini dengan penguatan sebesar 0,14% atau terapresiasi ke level Rp17.925/US$.

Penguatan ini melanjutkan kinerja positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Pada Rabu (10/6/2026), mata uang Garuda ditutup menguat 0,55% ke posisi Rp17.950/US$. Posisi tersebut sekaligus membuat rupiah berhasil keluar dari level psikologis Rp18.000/US$.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, per pukul 09.00 WIB terpantau melemah tipis 0,05% ke level 99,896. Pelemahan dolar AS di pasar global memberi angin segar bagi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Menhan Sjafrie Tinjau Proyek Mobnas Pindad di Subang

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi proyek mobil nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (10/6). Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pengembangan ekosistem industri otomotif nasional yang dioperasikan PT Pindad. Direktur Utama PT Pindad, Sigit Santosa menjelaskan proyek ini terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan, yaitu pada 2026-2028. Santosa menyatakan rencana pengembangan kawasan industri terintegrasi yang pada tahap awal menargetkan kapasitas produksi hingga 50 ribu unit kendaraan per tahun pada 2028, dan menuju kapasitas produksi 300 ribu unit per tahun.

Kawasan pengembangan mobil nasional di Subang direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 539 hektare sebagai ekosistem manufaktur otomotif terintegrasi, mulai dari fasilitas pabrik, perkantoran, sarana uji, sarana perancangan dan pengembangan, hingga kebutuhan lainnya Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada area seluas 60 hektare dengan target awal kapasitas produksinya mencapai 50 ribu unit kendaraan per tahun.

“Kawasan Mobil Nasional merupakan instalasi strategis yang memiliki nilai penting dalam mendukung penguatan industri nasional, penguasaan teknologi, serta pembangunan ekosistem manufaktur yang terintegrasi,” ucap Sjafrie. Fasilitas manufaktur tersebut diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 2.000 pekerja. “Selain itu kehadiran dan operasionalisasi proyek mobil nasional ini di sana juga memberi dampak pada penguasaan teknologi otomotif berbasis listrik,” ujarnya.

Listrik di Jakarta Padam 13 Juni, Monas hingga Bundaran HI Bakal Gelap

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama satu jam pada Sabtu (13 Juni 2026) mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dudi mengatakan, pemadaman akan dilakukan di lima wilayah Jakarta. Kegiatan ini menyasar gedung-gedung pemerintah, kantor Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah bangunan swasta, yakni mal, hotel, restoran, dan apartemen. Namun, sejumlah tempat yang berhubungan dengan layanan kesehatan dikecualikan agar tetap dapat beroperasi seperti biasa.

Tidak hanya jalan dan gedung, sejumlah ikon kota juga akan dipadamkan sementara, di antaranya Monumen Nasional (Monas), Bundaran Hotel Indonesia (HI), Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pemuda, serta Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman. Dudi menyebut, pada kegiatan serupa saat peringatan Hari Bumi, Sabtu 25 April 2025, Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 96,91 MWh. Selain itu, penghematan ekonomi tercatat lebih dari Rp 140 juta.

Kapasitas Smelter Freeport Capai 3 Juta Ton, Terbesar dalam Sejarah RI

PT Freeport Indonesia kini memiliki kapasitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga hingga 3 juta ton per tahun setelah mengoperasikan dua fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas ini menjadi capaian penting dalam sejarah hilirisasi tembaga nasional karena memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengolah hasil tambang di dalam negeri.

Smelter pertama Freeport dibangun di Gresik dan mulai beroperasi pada 1998 sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam perpanjangan Kontrak Karya. Kapasitas smelter tersebut awalnya sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun, lalu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, smelter kedua dibangun setelah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus pada 2018, dengan mandat pembangunan fasilitas tambahan berkapasitas 2 juta ton. Melalui kombinasi smelter baru berkapasitas 1,7 juta ton dan ekspansi smelter lama menjadi 1,3 juta ton, total kapasitas pemurnian Freeport kini mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

PBB Turun Tangan, Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi Jelang Piala Dunia

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan imigrasi jelang Piala Dunia 2026. Intervensi dari PBB ini mencuat setelah sejumlah suporter, ofisial tim, hingga salah satu wasit elite dunia dilaporkan dilarang masuk ke wilayah AS akibat kendala visa yang dipicu oleh kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Turnamen edisi kali ini mencetak sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara (AS, Kanada, dan Meksiko) dengan melibatkan 48 tim nasional. Namun, penolakan otoritas imigrasi AS untuk mengizinkan wasit Somalia Omar Artan masuk ke negara itu menimbulkan kekhawatiran.

Volker Turk berharap agar isu-isu sensitif terkait profil rasial (racial profiling) serta penegakan hukum imigrasi yang kaku tidak sampai merusak esensi kegembiraan Piala Dunia 2026. Turk juga menyerukan pesan kemanusiaan agar segala bentuk dehumanisasi atau perlakuan tidak manusiawi terhadap para migran, pengungsi, serta para pencari suaka di seluruh dunia segera diakhiri.

Piala Dunia dimulai di Estadio Azteca, Mexico City, pada Kamis (11/6/2026), dengan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Perang AS-Israel melawan Iran juga menjadi isu besar dalam turnamen ini. Iran yang akan memainkan tiga pertandingan grup di AS, terpaksa memindahkan basis pelatihan mereka ke Meksiko karena konflik tersebut. Federasi sepak bola Iran sebelumnya mengatakan, alokasi tiket untuk para penggemar telah dicabut, sementara beberapa staf pendukung tim telah ditolak visanya. Langkah ini dikecam oleh pihak berwenang Iran sebagai hal yang disengaja dan diskriminatif.

Pemerintah Akan Siapkan Stimulus untuk Memitigasi Dampak Kenaikan Pertamax ke Inflasi

Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih memantau dampak kenaikan harga tersebut, terutama terhadap sektor transportasi dan harga barang.

Airlangga menjelaskan bahwa skema stimulus masih dalam tahap persiapan dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum diumumkan. Pemerintah juga tengah menghitung berbagai opsi kebijakan agar kenaikan harga Pertamax tidak terlalu menekan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 dikhawatirkan dapat memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan efek lanjutan terhadap harga barang serta jasa. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan menyiapkan langkah mitigasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi.

Mandatori Bensin E5 Bakal Meluncur Juli 2026, DEN Ungkap Kesiapannya

Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan persiapan pemerintah menuju implementasi mandatori bensin dengan campuran bioetanol 5 persen atau E5. Program ini ditargetkan mulai diterapkan di beberapa daerah pada Juli 2026, bersamaan dengan rencana penerapan biodiesel 50 persen atau B50.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengidentifikasi kesiapan pabrik-pabrik etanol domestik agar mampu mendukung pasokan E5. DEN juga telah meninjau sejumlah pabrik bioetanol di Jawa Timur, termasuk ENERO di Mojokerto dan Molindo, untuk mendengar langsung rencana pengembangan industri serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Keterlibatan produsen lokal dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan mandatori E5. Pemerintah berharap hambatan produksi, regulasi, dan keekonomian bioetanol dapat segera diatasi sehingga pasokan etanol domestik siap mendukung peluncuran E5 sesuai target pada Juli 2026.

Timteng Membara Lagi, 7 Update Baru AS Bombardir Besar-besaran Iran

Timur tengah kembali membara. Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan baru ke Iran, Rabu malam waktu Washington atau Kamis (11/6/2026) dini hari waktu Iran. Ini terjadi saat negosiasi untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung mogok. Teheran pun membalas dengan mengatakan menutup total Selat Hormuz dan berjanji menembak semua kapal yang melewati jalur penting energi, minyak dan gas, dunia itu. Serangan ini merupakan eskalasi terbaru dari serangan AS Selasa, yang kemudian dibalas Iran ke pangkalan militer AS di Bahrain, Kuwait dan Yordania. Serangan AS hari kedua berturut-turut ini menyusul keluhan Trump bahwa para negosiator Teheran terlalu lama dan “mempermainkan AS”. Awal pekan ini ia mengisyaratkan kesepakatan damai hanya tinggal beberapa hari lagi. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengisyaratkan serangan tersebut dapat berlanjut hingga malam ketiga. Ia mengatakan bahwa serangan itu akan “kuat” dan “jelas”.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menyerang pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain. Ini menjadi tanggapan terhadap serangan AS terbaru. Militer AS membantah klaim Iran bahwa Selat Hormuz telah sepenuhnya ditutup total. Sementara itu, militer AS juga mengatakan bahwa mereka telah “menyelesaikan” gelombang serangan terbarunya terhadap Iran. Dikatakan bahwa serangan itu hanya “menargetkan kemampuan pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, dan situs pertahanan udara di seluruh Iran”. Namun, Garda Revolusi Iran dengan cepat membantah hal tersebut, lapor kantor berita negara IRNA. Itu, kata IRGC, hanya “kedok untuk menghindari perang”.

Di Munas Hipmi, Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-putri Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan mendorong perekonomian nasional. Prabowo menegaskan, pasar besar yang dimiliki Indonesia harus dinikmati para pengusaha nasional, bukan negara lain. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Kota Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Rupiah Lesu, DEN Minta Prabowo Perbanyak Devisa dari TKI dan Turis

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satu poin yang disorot adalah peluang memperkuat cadangan devisa Indonesia melalui peningkatan remitansi pekerja migran, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Filipina. Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan pelemahan rupiah perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak semata-mata dari pergerakan nilai tukar. Menurut dia, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat neraca pembayaran dan pasokan devisa nasional.

Firman menjelaskan salah satu sumber devisa yang masih berpotensi ditingkatkan adalah pendapatan sekunder atau remitansi dari pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurut dia, kontribusi remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan, terutama Filipina yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penerimaan remitansi terbesar di Asia.

Selain remitansi, Firman juga menyoroti sektor pariwisata sebagai sumber devisa yang masih dapat didorong lebih jauh. Ia mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga. Menurut Firman, Indonesia menerima sekitar 15 juta wisatawan asing sepanjang tahun lalu. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mencapai sekitar 20 juta wisatawan, Thailand 30 juta wisatawan, dan Malaysia sekitar 40 juta wisatawan. Ia menambahkan salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong kunjungan wisatawan asing adalah pemberian bebas visa bagi negara-negara tertentu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan minat besar untuk berkunjung ke Indonesia.

Menimbang Alasan Harga Pertamax Naik dan Subsidi Tetap Ditahan

Di tengah tekanan harga minyak dunia yang kembali meningkat dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah: mempertahankan subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikan harga bahan bakar agar APBN tidak terus menanggung beban yang membengkak.

Pilihan itu kini mulai terlihat. Ketika harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026), pemerintah memastikan bahwa BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan tanpa kenaikan harga. Keputusan tersebut menunjukkan arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Di satu sisi, konsumen BBM nonsubsidi harus menghadapi harga yang lebih mahal mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan bantalan bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada Pertalite dan LPG subsidi.

Prabowo: Politik Indonesia Adalah Politik Tetangga yang Baik

Dalam sambutan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII Tahun 2026 di Lampung, Presiden Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bertetangga yang baik. Indonesia harus menjaga hubungan dengan semua pihak demi membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Prabowo mengatakan sebagai kepala negara dirinya harus memenuhi berbagai undangan dari para pemimpin dunia sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Prabowo juga mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir telah menerima 18 duta besar negara sahabat. Hampir semua menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri untuk dapat berkunjung ke negaranya.

Pemerintah Targetkan 10 Juta Wirausaha Baru hingga 2029

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha baru hingga 2029 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.

Maman mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan generasi muda, calon wirausaha, pelaku UMKM, dan pengusaha mengakses berbagai layanan pengembangan usaha secara terintegrasi. Layanan itu mencakup peningkatan kapasitas, pengurusan legalitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar. Menurut dia, Bursa Wirausaha Unggulan menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kewirausahaan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan terus mendorong lahirnya wirausaha baru sekaligus membantu UMKM tumbuh dan naik kelas agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi wirausaha baru yang inovatif dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial di masyarakat. Menurut dia, kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai fasilitator lahirnya wirausahawan berbasis mahasiswa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk pengangguran.

Efek Domino dari Pertamax ke Gejolak Politik

Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Keputusan menaikan harga pertamax tersebut secara ekonomi dapat dipahami. Namun, dalam politik persoalannya tidak sesederhana hitungan biaya produksi dan kurs valuta asing. Tiga persoalan politik yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kenaikan Pertamax berpotensi memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat. Bagi negara ini merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi global. Namun bagi banyak warga, dengan biaya hidup yang terus meningkat, kebijakan dibaca sebagai tanda negara semakin jauh dari realitas keseharian rakyat. Jika ini menguat makan buka hanya daya beli yang tergerus namun juga kepercayaan.

Persoalan kedua adalah paradoks politik yang muncul dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan Survei Media Survei Nasional (Median) pada April 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM merupakan faktor terbesar yang menopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan kontribusi mencapai 24,5 persen. Artinya, fondasi utama legitimasi pemerintah justru berada pada kemampuan menjaga harga BBM. Persoalan ketiga adalah dampaknya terhadap kelas menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok menengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kenaikan Pertamax berpotensi menjadi tambahan tekanan yang memperkuat perasaan bahwa mobilitas sosial semakin sulit dicapai.

Efek kenaikan Pertamax merupakan titik awal dari serangkaian konsekuensi sosial dan politik yang saling terkait. Dampak pertama adalah penurunan daya beli yang dapat berkembang menjadi ketidakpuasan sosial. Dampak kedua adalah pada paradoks fiskal dimana penyesuaian harga Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi yang justru memperbesar beban subsidi.

Kenaikan harga BBM bukan sekadar soal energi, melainkan ujian kepercayaan rakyat terhadap negara yang hanya bisa dijaga lewat transparansi, komunikasi jujur, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan transportasi publik.

Demo Kenaikan Harga BBM di Cikini Bubar Rabu Malam, HMI Siapkan Aksi Lanjutan Kamis Sore

Aksi unjuk rasa yang digelar massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat-Utara (Pustara) di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026) malam telah berakhir. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong dengan petugas kepolisian itu akhirnya dibubarkan sekitar pukul 21.32 WIB. Meski demikian, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Kamis (11/6/2026) sore. Menurut Amiruddin, aksi tersebut merupakan respons spontan terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai meresahkan, salah satunya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Menteri Supratman Bantah UU Polri Sarat Kepentingan Politik

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Polri dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan. Menurutnya, regulasi tersebut justru merupakan bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik.

Substansi UU Polri tidak hanya mengatur soal kewenangan institusi kepolisian melainkan juga mencakup aspek pembinaan sumber daya manusia, termasuk sistem pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota Polri. Agar masyarakat menilai secara keseluruhan bukan hanya fokus pada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan. UU Polri juga bukan tahap akhir dari pembentukan regulasi, sejumlah aturan turunan diperlukan untuk implementasinya.

Pernyataan Supratman tersebut merespons kritik sejumlah kalangan. Beliau menegaskan perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas.

Rupiah Menguat Pagi Ini Usai BI Naikkan Suku Bunga Acuan

Nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Rabu pagi (10/6), sehari setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada level Rp17.904 per dolar AS. Namun, pada pukul 09.10 WIB, mata uang Garuda bergerak melemah tipis ke Rp17.929 per dolar AS. Meski demikian, posisi ini masih mencerminkan penguatan 0,71% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp18.058 per dolar AS.

Sejumlah analis menilai rupiah masih berpotensi melanjutkan penguatan terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini. Sentimen positif datang dari respons pasar terhadap langkah BI yang menaikkan suku bunga acuan serta memperkuat koordinasi kebijakan moneter.

BI Rate Naik ke 5,50%, Apindo Waspadai Lonjakan Biaya Kredit UMKM hingga KPR

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% dapat memengaruhi pembiayaan kredit seperti kredit pemilikan rumah (KPR), UMKM, hingga otomotif. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga adalah sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan konsumsi masyarakat berbasis cicilan.

Rupiah Hari Ini Dibuka Menguat ke Level Rp17.894 per Dolar AS

Mata uang rupiah dibuka menguat pada perdagangan Rabu (10/6/2026) pada level Rp17.894 per dolar AS. Rupiah dibuka menguat usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,5% pada Selasa (9/6/2026). Mengutip data RTI Infokom, rupiah dibuka menguat 106 poin atau 0,59% ke Rp17.894 per dolar AS. 

Breaking! Rupiah Menguat Hampir 1%, Dolar AS Jatuh ke Level Rp17.000

Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan hari ini, Rabu (10/6/2026), di zona penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan ini masih sejalan dengan respons pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate pada perdagangan sebelumnya. Pelaku pasar masih merespons keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa (9/6/2026).

Merujuk data Refinitiv, mata uang Garuda dibuka di posisi Rp17.875/US$ atau terapresiasi sebesar 0,97%. Posisi ini membuat rupiah kembali turun ke bawah level psikologis Rp18.000/US$, setelah dalam beberapa hari terakhir terus berada di area Rp18.000/US$. Penguatan ini sekaligus melanjutkan kinerja positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Pada Selasa (9/6/2026), rupiah ditutup menguat 0,66% ke level Rp18.050/US$.

Rezim Pemilu atau Pemilunya Rezim?

Hingga kini RUU Pemilu masih belum menjadi prioritas meski terus digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil. Padahal, RUU Pemilu tidak hanya sekedar soal ambang batas parlemen atau pencalonan presiden.

Heningnya pembahasan RUU Pemilu hingga tenggat pergantian komisioner KPU pada April 2027, perlu diwaspadai menjadi “pemilunya rezim”. Hal ini terlihat dalam beberapa celah yakni, pertama, soal penguasaan institusi legislatif dalam hal penentuan daerah pemilihan (dapil) baik secara cakupan geografis (gerrymandering) maupun komposisi pemilih di dalamnya (malapportionment). Kedua, potensi offset kekuasaan eksekutif yang berada dalam kendali penuh presiden baik secara langsung maupun tidak terhadap seleksi dan komposisi pimpinan badan penyelenggara pemilu.

Secara historis, selain kasus pidana dan etik dalam sejarah KPU, intervensi ataupun infiltrasi eksekutif pada penyelenggara pemilu memang belum pernah secara eksplisit terungkap. Tapi, apakah potensi Pemilu 2029 terperosok ke dalam celah ”pemilunya rezim” berarti makin kecil? Ada dua alarm yakni adanya operasi stick and carrot (imbalan dan pengganjaran koersif) pada institusi dan aktor lokal, dari kepala daerah hingga kepala desa. Yang kedua adalah adanya manifestasi pemerintahan Prabowo yang monolitik. Elite dan institusi yang terkonsolidasi menjadi entitas tunggal berakhir pada absennya kekuatan alternatif, apalagi kekuatan penyeimbang.

Di tengah kemunduran demokrasi akibat konsentrasi kekuasaan yang monolitik, RUU Pemilu wajib memprioritaskan penutupan celah intervensi kekuasaan eksekutif agar sistem pemilu di Indonesia tidak berubah menjadi alat kelanggengan rezim penguasa.

Purbaya Beberkan Peta Jalan Ekonomi RI Menuju Target 8 Persen pada 2029

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan belanja negara. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi yang mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan peran Danantara untuk menggerakkan investasi dan sektor riil.

Dalam desain tersebut, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi katalis yang menarik partisipasi swasta. Untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, pemerintah memperkirakan investasi harus tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen pada 2027. Di sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan tax ratio sebesar 10,02 persen hingga 10,5 persen PDB. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,8 persen PDB, dengan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen PDB.

Belanja negara akan difokuskan pada delapan klaster program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki efektivitas perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan diarahkan berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Harga Pertamax Resmi Naik Jadi Rp16.250 per Liter

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan harga ini dilakukan setelah Pertamina melakukan evaluasi berdasarkan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, sehingga tidak secara langsung menyasar BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar subsidi.

Kebijakan ini berpotensi berdampak pada beban pengeluaran masyarakat pengguna BBM non-subsidi, khususnya kendaraan pribadi dan kelompok menengah. Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke jenis BBM yang lebih murah jika tidak diimbangi dengan komunikasi kebijakan yang jelas.

Permendag Baru E-Commerce Terbit, Ini 10 Poin Pentingnya

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Aturan ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan digital yang melibatkan seller, platform digital, dan konsumen.

Permendag baru ini mengatur sejumlah kewajiban penting, mulai dari legalitas usaha bagi semua pedagang online, transparansi biaya platform kepada seller, prioritas produk lokal dalam pencarian dan promosi, hingga pembatasan barang impor murah dengan harga minimum FOB US$100 per unit. Selain itu, pedagang luar negeri juga diwajibkan lebih transparan terkait identitas usaha, izin, negara asal pengiriman, serta penggunaan Bahasa Indonesia dalam deskripsi produk.

Aturan ini juga memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola platform digital. Marketplace wajib mencegah perang harga yang merusak pasar, memastikan label seperti official store atau authorized store dapat dibuktikan, memberi tanda jika konten atau promosi dibuat menggunakan AI, serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen maupun seller.

Prabowo akan Ubah Bansos Jadi Tunai, Tiap Rakyat RI Dapat Rp5,4 Juta

Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial menjadi lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rata-rata nilai bantuan yang dikumpulkan dari berbagai program bansos mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang.

Perubahan skema ini akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang sedang dikembangkan pemerintah. Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2026 dan akan memanfaatkan teknologi AI untuk mengintegrasikan data penerima bantuan agar penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran.

Selain untuk bansos, Digital Single ID juga akan digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran KUR bagi UMKM. Saat ini sistem tersebut masih diuji coba di 42 kabupaten/kota, termasuk melalui fitur face recognition untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan.

Rupiah Melemah, Perajin Tembaga Boyolali Menjerit: Bahan Baku Ganti Harga, Pesanan Ekspor Dibatalkan

Para perajin tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merasakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Mereka mengalami kerugian akibat nilai tukar rupiah yang terus melemah. Terlebih bahan baku untuk pembuatan kerajinan tembaga didatangkan dari luar negeri atau impor.

Ancaman Virus Ebola di Piala Dunia, Donald Trump Diklaim Punya Rencana “Cuci Tangan”

Jelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan digelar dua hari lagi, sebuah laporan mengejutkan mengenai strategi politik Donald Trump mencuat ke permukaan. Pemerintahan Amerika Serikat dikabarkan telah menyiapkan skenario untuk mengalihkan tanggung jawab apabila terjadi wabah Ebola yang masuk ke wilayah AS selama turnamen berlangsung. Berdasarkan laporan Axios, para pejabat di Gedung Putih di bawah komando Donald Trump sebenarnya telah menyadari adanya risiko masuknya virus mematikan tersebut.

Namun, alih-alih berfokus sepenuhnya pada langkah mitigasi, pemerintah justru disebut-sebut telah merancang narasi untuk menyalahkan kebijakan pelonggaran pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh negara-negara Eropa jika ditemukan kasus di tanah Amerika. Para pejabat AS dilaporkan telah mendesak para pemimpin Eropa untuk memperketat aturan perjalanan ke wilayah Afrika Tengah. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh sejumlah pemimpin Eropa dengan alasan bahwa prosedur pelacakan kontak yang sudah ada dinilai cukup memadai. Merespons hal tersebut, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menegaskan sikap keras pemerintah.

Daftar Harga BBM Terbaru per 10 Juni 2026, Pertamax Naik Jadi Rp 16.250

Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan harga berlaku mulai Rabu (10/6/2026) di seluruh wilayah pemasaran Pertamina. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 10 Juni 2026:

  • Pertalite: Rp 10.000 per liter
  • Biosolar: Rp 6.800 per liter
  • Pertamax: Rp 16.250 per liter
  • Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter
  • Pertamax Turbo: Rp 20.750 per liter
  • Dexlite: Rp 23.000 per liter
  • Pertamina Dex: Rp 24.800 per lite
BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia.

Di samping kenaikan BI-Rate, untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah BI juga menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan, pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%, serta pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

MK uji materi UU Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa menggelar sidang pendahuluan pengujian materi Undang-Undang Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan. Sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilaksanakan di ruang sidang pleno Gedung I Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Permohonan pengujian materi Undang-Undang Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan diajukan oleh Andri Sumarna, Muhammad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud.

Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama menyatakan, “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.” Menurut para pemohon, berlakunya Pasal 52A dan Penjelasan pasal 52A UU Peradilan Agama telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, yang berpedoman pada metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan hari-hari ibadah lainnya.

Konstruksi penjelasan dan tafsir norma tersebut menurut pemohon menyebabkan metode rukyat hilal memperoleh kedudukan sebagai metode yang diakui secara resmi oleh negara dan diakui sebagai penetapan nasional. Sedangkan metode hisab yang diyakini dan digunakan oleh para pemohon tidak memperoleh pengakuan setara. Akibatnya, keyakinan keagamaan para pemohon dalam menentukan waktu ibadah berdasarkan metode hisab menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak mendapat kepastian hukum.

Indonesia Membutuhkan Stabilitas Politik di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Di tengah arus ketidakpastian geopolitik yang turut menghadirkan krisis mulai dari perang dagang, konflik geopolitik, inflasi global, krisis energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional (era polikrisis), Indonesia menghadapi dimensi tantangan yang lebih kompleks. Posisi ini juga menghadirkan peluang ekonomi dan politik yang besar dan risiko yang tidak kecil.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang berada di persimpangan Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia menempati posisi strategis yang sekaligus kerentanan. Keunggulan geografis hanya akan bermakna apabila ditopang oleh ketahanan nasional dan kemampuan negara menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan. Di era ketidakpastian global yang semakin kompleks, stabilitas politik bukan hanya kebutuhan, namun menjadi modal strategis bangsa.

Bersamaan pula Asia Tenggara, menghadirkan peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk mempercepat pembangunan dan memperluas kerja sama internasional. Walaupun, ketegangan di Laut China Selatan masih menjadi sumber kekhawatiran bagi keamanan kawasan, begitu juga dengan krisis politik di Myanmar yang terus menguji efektivitas mekanisme regional. Indonesia sebagai bagian dari kawasan dapat menjalankan peran strategis dan meningkatkan posisi tawar melalui penguatan fondasi politik dalam negeri dan kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan.

Stabilitas politik domestik menjadi aset geopolitik yang menentukan kredibilitas Indonesia di panggung dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki potensi menjadi jembatan dialog dan fasilitator perdamaian. Namun, peran ini hanya bisa diwujudkan jika bangsa mampu menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan inklusif. Dengan demikian, stabilitas bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan modal strategis untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan.

Pemerintah Siapkan Digital Single ID untuk Bansos dan UMKM

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

Pyongyang dalam Kalkulasi Politik Luar Negeri Beijing

Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang tanggal 8-9 Juni 2026 merupakan lawatan luar negeri pertamanya di tahun ini. Kunjungan ini menunjukkan pentingnya Korea Utara dalam kalkulasi politik luar negeri Beijing. China ingin menegaskan lagi posisinya sebagai pemain utama dalam pengelolaan keamanan kawasan di tengah perubahan tatanan geopolitik.

Mengingat, AS memiliki pangkalan militer di Korea Selatan dan Jepang, stabilitas rezim di Pyongyang menjadi salah satu kepentingan utama Beijing. China juga menghadapi tantangan berbeda yakni keeratan hubungan Korea Utara dan Rusia. Pyongyang memasok senjata dan dukungan militer bagi Moskwa, sebaliknya Rusia memberikan bantuan ekonomi, energi, dan kerja sama strategis. Untuk itu China harus berbagi pengaruh dengan Korea Utara dengan kekuatan besar lain di kawasan. Beijing tidak ingin kedekatan Pyongyang dengan Moskwa mengurangi posisinya sebagai mitra utama Korea Utara.

Beijing juga berkepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Apabila terjadi keruntuhan rezim Kim Jong Un atau munculnya konflik akan berpotensi memicu gelombang pengungsi di wilayah perbatasan. Stabilitas kawasan menjadi tujuan yang lebih penting daripada ambisi geopolitik jangka pendek. Stabilisasi juga memengaruhi pola pendekatan China terhadap isu nuklir Korea Utara yang semula mendukung denuklirisasi total, kini lebih memilih mengelola risiko.

Dari kunjungan ini terlihat, politik internasional bergerak ke tatanan yang lebih kompleks dan multipolar. Pelajaran relevan bagi Indonesia adalah untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai syarat utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Pulau Sampah Muara Angke

Jakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa, menghasilkan sekitar 3,1 juta ton sampah per tahun atau 8,6 ribu ton per hari pada 2024. Sampah tersebut didominasi oleh sampah mudah terurai (49,87 persen), plastik (22,95 persen), dan kertas (17,24 persen), yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, sektor komersial, dan industri. Secara nasional, setiap warga Indonesia rata-rata menghasilkan 0,85 kilogram sampah per hari, dengan 17 persen berupa plastik. Namun, hanya 11 persen sampah plastik yang berhasil didaur ulang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbunan sampah nasional pada Juli 2024 mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,3 persen atau 20,5 juta ton berhasil dikelola, sedangkan 35,67 persen atau 11,3 juta ton masih belum terkelola. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui edukasi pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Pemerintah Provinsi Jakarta juga mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah tangga melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Langkah ini menjadi penting setelah muncul fenomena tumpukan sampah yang disebut “Pulau Sampah” di Muara Angke, Jakarta Utara, yang mengganggu kehidupan warga dan ekosistem mangrove. Sampah tersebut berasal dari sedikitnya 13 sungai yang bermuara di Jakarta. Selain pembersihan kawasan, diperlukan upaya yang lebih sistematis, termasuk edukasi masyarakat dan kebijakan yang menuntut tanggung jawab produsen terhadap sampah plastik yang dihasilkan.

Antisipasi Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat, Ombudsman RI Desak Penguatan Sistem Asrama 24 Jam

Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat, khususnya sekolah berbasis asrama yang beroperasi selama 24 jam. Dalam kunjungannya ke SRMP 4 Padang, Pimpinan Ombudsman RI, Manager Nasution, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian utama dalam tata kelola sekolah dan tidak boleh sekadar menjadi pelengkap. Ombudsman juga menekankan pentingnya penguatan regulasi serta penerapan prinsip pelayanan publik agar Program Sekolah Rakyat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

SRMP 4 Padang saat ini menampung 145 siswa yang didampingi oleh wali asuh, wali asrama, dan tenaga pendidik selama 24 jam. Selain menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, sekolah menerapkan kurikulum yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, nilai spiritual, kecakapan hidup, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Meski demikian, sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan ruang belajar dan pengaturan kunjungan wali murid yang belum sepenuhnya tertib.

Kekhawatiran Ombudsman didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan tingginya kerentanan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama. Sejumlah data dari Wahana Visi Indonesia, JPPI, FSGI, hingga LPSK menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di sekolah terus meningkat dan pelakunya kerap berasal dari tenaga pendidik atau pihak yang memiliki otoritas. Pondok pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan berasrama juga menjadi perhatian, dengan Komnas Perempuan mencatat ratusan kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan serta sejumlah kasus besar yang melibatkan puluhan korban.

Peringatan Ombudsman sejalan dengan komitmen Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sejak awal menegaskan bahwa perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi merupakan “tiga dosa besar” yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat. Pemerintah telah menggandeng KemenPPPA dan KPAI serta menyiapkan berbagai langkah mitigasi, seperti sistem pelaporan, mekanisme penanganan cepat, dan pemasangan CCTV di asrama. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Sekolah Rakyat sebagai lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

Ledakan Honorer, Kenapa Pemda Tak Kunjung Berhenti Merekrut Saat Moratorium?

Persoalan tenaga honorer di pemerintah daerah masih terus berulang meskipun pemerintah pusat telah melarang perekrutan baru dan hanya mengakui dua status kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah menilai penyebabnya bukan sekadar kebutuhan tenaga kerja, melainkan lemahnya perencanaan kebutuhan ASN dan adanya kepentingan politik lokal. Dalam beberapa kasus, tenaga honorer direkrut untuk memenuhi janji politik atau mengakomodasi tim sukses kepala daerah, sehingga kebijakan kepegawaian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil organisasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer direkrut tanpa mempertimbangkan kompetensi dan produktivitas. Akibatnya, jumlah honorer terus menumpuk dan pada akhirnya menuntut kepastian status menjadi PNS atau PPPK, yang kemudian membebani anggaran daerah. Selain itu, banyak pemerintah daerah belum memanfaatkan data secara optimal dalam merencanakan kebutuhan pegawai, sehingga persoalan yang sebenarnya berupa ketimpangan distribusi ASN sering disalahartikan sebagai kekurangan pegawai.

Menurut Lina, solusi yang diperlukan bukan terus merekrut honorer baru, melainkan memperbaiki pemerataan dan optimalisasi ASN yang sudah ada. Ketimpangan distribusi guru dan pegawai antardaerah, perbedaan tunjangan, serta ketidaksesuaian kompetensi masih menjadi masalah utama. Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan berperan mengoordinasikan pemerataan pegawai, sementara pemerintah daerah diminta menghentikan perekrutan honorer baru agar belanja pegawai tidak semakin membebani APBD dan kepala daerah berikutnya.

Cadangan Devisa RI Terus Menyusut, Rupiah Jadi Ancaman Utama

Ketahanan sektor eksternal Indonesia menghadapi tantangan baru seiring terus menyusutnya cadangan devisa di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setelah turun selama lima bulan berturut-turut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar US$ 144,9 miliar, menjadi level terendah sejak Juli 2024 dan menandai penurunan sekitar US$ 11,6 miliar atau 7,41% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Pelemahan cadangan devisa terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan stabilisasi pasar keuangan. Bank Indonesia (BI) menjelaskan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Biaya Operasional Naik, Logistik Andalkan Efisiensi di Tengah Tekanan Rupiah

Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberikan tekanan besar terhadap industri kurir, ekspres, dan logistik nasional. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo menyebut melemahnya rupiah membuat berbagai biaya operasional melonjak, mulai dari pengadaan armada, suku cadang, perawatan kendaraan, hingga teknologi dan sistem logistik.

Ketua Umum Asperindo, Budiyanto Darmastono, mengatakan kondisi ini semakin menekan margin perusahaan logistik yang saat ini juga menghadapi persaingan tarif yang sangat ketat. Tak hanya itu, pelemahan rupiah turut mendorong kenaikan biaya energi, kemasan, sewa gudang, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Dampaknya merambat ke hampir seluruh struktur biaya operasional industri logistik.

Iran Siaga Penuh Meski Setuju Setop Tembak Rudal ke Israel

Iran mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel, namun memperingatkan akan adanya respons yang “menghancurkan” jika serangan Zionis ke Lebanon terus berlanjut. “Menyusul agresi dan kejahatan rezim Zionis di Lebanon Selatan dan wilayah Dahiya, yang terjadi dengan dukungan Amerika Serikat, Iran memberikan respons pada rezim ini demi mendukung rakyat Lebanon yang tertindas,” demikian pernyataan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, selaku komando terpadu tertinggi militer Republik Islam Iran.

Militer Iran juga menyebut Israel dan pendukungnya seharusnya telah belajar dari respons Teheran. “Atas dasar ini penghentian operasi angkatan bersenjata diumumkan,” lanjut pernyataan itu, seperti dilaporkan Anadolu Agency. Namun mereka menegaskan kembali bahwa jika agresi dan kejahatan berlanjut, termasuk di Lebanon Selatan, maka tindakan yang jauh lebih keras dan menghancurkan akan segera dilakukan.

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat awal pekan ini setelah Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan Israel ke Lebanon ini yang mendorong Iran untuk meluncurkan serangan rudal ke Israel utara sebagai balasan. Setelah saling serang, Israel dan sekutunya Amerika Serikat mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa tidak akan ada serangan lebih lanjut yang diluncurkan oleh Israel, jika Iran tidak melanjutkan penembakan.

Wamenaker ajak mahasiswa perkuat kompetensi hadapi dunia kerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengajak mahasiswa untuk memperkuat pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter, tetapi bekal akademik saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Afriansyah menegaskan bahwa kompetensi dan sertifikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi berfungsi sebagai pengakuan resmi atas kemampuan seseorang sesuai standar yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon pekerja. Karena itu, mahasiswa didorong untuk memanfaatkan masa kuliah dengan mengikuti pelatihan, magang, dan uji kompetensi guna menambah pengalaman serta keterampilan yang relevan.

Selain itu, ia menilai penguatan sumber daya manusia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul, adaptif, produktif, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

BI Luncurkan Kurva Imbal Hasil Baru, Transparansi Pasar Uang Meningkat

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang sebagai langkah memperkuat transparansi dan efisiensi pembentukan harga di pasar uang domestik. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kurva imbal hasil tersebut mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder sehingga dapat memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, perbankan, dan pelaku pasar keuangan lainnya.

Menurut Denny, kurva imbal hasil ini dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (RRT) yang menggabungkan harga dan volume transaksi aktual instrumen repo serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder. Dengan pendekatan tersebut, data yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi pasar yang sesungguhnya.

Publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang mulai tersedia sejak 8 Juni 2026 dan dapat diakses melalui situs resmi BI. Data yang disajikan mencakup transaksi repo tenor satu bulan serta SRBI tenor tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan. BI akan memperbarui publikasi tersebut setiap hari Senin atau pada hari kerja pertama setiap pekan pukul 10.00 WIB.

Tarif Terancam Naik hingga 18 Persen, RI Lobi AS Beri Pengecualian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh AS hingga 18 persen. Namun, pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas (good group) dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang section 301 oleh Gedung Putih.

Susiwijono menjelaskan tarif yang diusulkan United States Trade Representative (USTR) terhadap produk asal Indonesia terkait investigasi isu kerja paksa (forced labor) bukanlah tarif final. Kemudian, Susiwijono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas, seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil. Ia juga menyebut komoditas seperti kopi dan kelapa sawit telah masuk dalam daftar pengecualian. Pemerintah menilai pentingnya untuk menyelamatkan komoditas yang berkontribusi terhadap porsi ekspor Indonesia.

Aturan E-Commerce Resmi Berlaku, Apa yang Berubah?

Pemerintah resmi menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan menjadi dasar baru dalam mengatur ekosistem e-commerce di Indonesia.

Permendag baru ini membagi ekosistem e-commerce ke dalam tiga unsur utama, yaitu produk atau seller, platform digital, dan konsumen. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan kewajiban dan perlindungan bagi ketiga pihak agar perdagangan digital berjalan lebih sehat, transparan, dan adil.

Beberapa poin penting dalam aturan ini mencakup perlindungan produk lokal, transparansi biaya platform, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta pengaturan penggunaan artificial intelligence atau AI untuk promosi. Dua platform e-commerce Indonesia juga telah menyampaikan komitmen implementasi, termasuk prioritas produk lokal, keringanan biaya bagi UMKM dan seller lokal, serta perlindungan kebijakan bagi seller.

Dolar AS Dekati Level Tertinggi 2 Bulan: Efek Gencatan Senjata Iran-Israel yang Rapuh

Nilai tukar dolar AS (Greenback) bertahan kokoh di dekat level tertinggi dalam dua bulan terakhir pada perdagangan Selasa (9/6/2026). Penguatan dolar terjadi secara meluas terhadap mayoritas mata uang utama dunia seiring ketidakpastian politik di Timur Tengah yang mengikis minat investor terhadap aset berisiko, ditambah meningkatnya taruhan bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini.

Update Gempa Filipina: 35 Tewas, 134 Terluka, dan Ratusan Gempa Susulan Terus Terjadi

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 7,8 mengguncang wilayah lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina selatan, pada Senin pagi. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya 35 orang dinyatakan tewas akibat bencana alam tersebut. Berdasarkan laporan resmi, gempa bumi dahsyat ini terjadi pada Senin pukul 07.37 waktu setempat. Guncangan hebat gempa sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah negara, termasuk Filipina, Indonesia, Jepang, dan Australia, sebelum akhirnya dicabut atau diturunkan statusnya beberapa jam kemudian.

Dalam pembaruan data pada Senin malam, Kantor Pertahanan Sipil Filipina mengonfirmasi bahwa sebagian besar korban jiwa berada di wilayah Soccsksargen, yakni sebanyak 31 orang. Sementara itu, empat korban tewas lainnya tercatat di wilayah Davao. Selain korban meninggal dunia, otoritas Filipina melaporkan sedikitnya 134 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 10.000 keluarga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak. Menanggapi bencana ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memastikan bahwa seluruh instansi terkait telah bergerak cepat untuk mengoordinasikan langkah tanggap darurat.

Badan seismologi setempat mencatat ada lebih dari 130 gempa susulan (aftershocks) yang terjadi setelah gempa utama, dengan kekuatan bervariasi mulai dari magnitudo 1,3 hingga 6,7.Tidak lama berselang, gempa terpisah berkekuatan magnitudo 5,7 juga dilaporkan mengguncang wilayah perairan di lepas pantai Pulau Balut, Sarangani, pada pukul 22.52 waktu setempat. Filipina sendiri merupakan negara yang sangat rawan diguncang gempa karena terletak di kawasan seismik aktif yang disebut Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Meskipun sebagian besar gempa berskala kecil, beberapa di antaranya kerap kali mematikan.

Purbaya: Terlalu Dini Ubah Asumsi Rupiah RAPBN 2027 Meski Kurs Sentuh Rp 18.000

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 meski kurs saat ini masih berada di kisaran Rp18.000 per dollar AS. Pemerintah juga tetap optimistis rupiah dapat menguat ke level Rp17.500 per dollar AS pada tahun depan.

Menurut Purbaya, pemerintah masih mencermati perkembangan pasar sebelum memutuskan apakah asumsi makro perlu disesuaikan dalam penyusunan RAPBN. Ia menilai kondisi nilai tukar saat ini tidak akan berlangsung permanen dan pada akhirnya akan menemukan tingkat keseimbangan baru. Purbaya menilai peluang penguatan rupiah masih terbuka.

Menurut Menkeu, prospek tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjalankan agenda pembangunan nasional. Ia menambahkan, apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat sesuai target pemerintah, nilai tukar rupiah secara bertahap juga berpotensi menguat.

Search