dicetak pada tanggal: 12 Januari 2026 12:17 AM

Temuan Purbaya: Baja dan Sawit RI Laris, tapi Pajaknya Bocor Bertahun-tahun…
  • Kebocoran Pajak
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/09/071500526/temuan-purbaya--baja-dan-sawit-ri-laris-tapi-pajaknya-bocor-bertahun-tahun-

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Purbaya menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini luput dari pengawasan, termasuk yang dijalankan oleh perusahaan asing.

Purbaya mengungkapkan, perhatian terhadap kebocoran pajak ini juga mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Prabowo menyindir kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena masih adanya praktik penghindaran pajak yang berlangsung lama tanpa terdeteksi.

Purbaya menegaskan, dari satu kelompok wajib pajak yang mulai patuh, penerimaan negara dapat bertambah lebih dari Rp 4 triliun per tahun. Selain industri baja dan bahan bangunan, Purbaya juga mengungkap temuan awal praktik under invoicing di sektor sawit. Sejumlah perusahaan besar diduga hanya melaporkan sebagian nilai ekspor sebenarnya.

Purbaya Bisa ‘Main’ Valas Pakai SAL, Ekonom Wanti-wanti Jangan Tergiur Cari Cuan
  • Saldo Anggaran Lebih, Valas
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260109/9/1942850/purbaya-bisa-main-valas-pakai-sal-ekonom-wanti-wanti-jangan-tergiur-cari-cuan#goog_rewarded

Kalangan ekonom menilai klausul kewenangan Bendahara Umum Negara, alias Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing (valas) dalam pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam UU APBN 2026 merupakan langkah yang relevan dan tak perlu dikhawatirkan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan SAL, baik dalam Rupiah maupun valuta asing (valas), krusial bagi pemerintah di tengah dinamika kewajiban fiskal yang ketat. Menurutnya, aturan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026 tersebut memberikan ‘bantal’ likuiditas bagi pemerintah untuk mengamankan pembayaran kewajiban luar negeri, salah satunya untuk membayar utang valas, baik pokok yang jatuh tempo maupun bunganya. Kendati demikian, Wijayanto memberikan catatan agar ‘tukar guling’ mata uang SAL murni berorientasi pada kebutuhan manajemen kas negara, bukan aktivitas spekulasi. Dia memperingatkan pemerintah agar tidak tergiur memainkan komposisi dana tersebut demi mengejar cuan dari selisih kurs.

Adapun, ketentuan tidak ditemukan dalam UU APBN tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Wijayanto memandang aturan tersebut tidak akan menggerus wewenang Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter. Dia memandang pencantuman pasal ini sekadar menegaskan secara eksplisit kepastian hukum bagi Kementerian Keuangan dalam mengeksekusi strategi pengelolaan kas. Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menjelaskan penegasan wewenang Bendahara Umum Negara dalam UU APBN 2026 itu tidak akan mengganggu otoritas moneter.

Sariwangi Akan Jadi Milik Djarum Usai Dibeli Rp1,5 T
  • Sariwangi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260109064307-92-1315122/sariwangi-akan-jadi-milik-djarum-usai-dibeli-rp15-t

Teh Sariwangi akan menjadi milik Grup Djarum usai dibeli senilai Rp1,5 triliun dari PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000. Rencananya, penyelesaian transaksi dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Nilai transaksi jual beli tersebut setara dengan sekitar 45 persen dari total kekayaan bersih (ekuitas) Unilever, berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Siddharta Widjaja & Rekan, anggota jaringan KPMG. Berdasarkan perhitungan Unilever, total aset bisnis Sariwangi dibandingkan dengan total aset perusahaan adalah 2,5 persen. Adapun laba bersih bisnis teh Sariwangi dibandingkan dengan laba bersih perseroan adalah 3,1 persen.

Unilever menjelaskan transaksi jual beli tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, maupun kelangsungan usaha.

Mensesneg: Anggaran Pemulihan Bencana Rp60 Triliun Masuk APBN 2026
  • Anggaran Pemulihan Bencana Rp60 Triliun Masuk APBN 2026
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260109/10/1942895/mensesneg-anggaran-pemulihan-bencana-rp60-triliun-masuk-apbn-2026

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana nasional yang diperkirakan mencapai Rp60 triliun akan menjadi bagian dari perencanaan APBN 2026 dan berada di luar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo menegaskan, angka Rp60 triliun merupakan estimasi kasar apabila pemerintah melakukan pemulihan secara menyeluruh terhadap seluruh wilayah terdampak bencana. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan lintas sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga dukungan bagi masyarakat terdampak. Selain infrastruktur, anggaran tersebut juga memperhitungkan ganti rugi dan dukungan bagi sektor pertanian. Prasetyo menyebut sekitar 64.000 hektare sawah produktif terdampak bencana, baik tertimbun lumpur maupun gagal panen. Pemerintah juga memasukkan skema keringanan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak.

Resmi! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026
  • Indonesia Presiden Dewan HAM PBB
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260109024319-4-700876/resmi-indonesia-terpilih-jadi-presiden-dewan-ham-pbb-2026

Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut. Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.

Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai dengan agenda kerja tahunan lembaga tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi. Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Setoran Pajak Hanya Rp1.917 T pada 2025, Shortfall Rp271,7 T
  • 2025, Penerimaan Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260108213541-532-1315106/setoran-pajak-hanya-rp1917-t-pada-2025-shortfall-rp2717-t

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Rp1.1917,6 triliun (neto) sepanjang 2025. Angka itu hanya 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun atau mengalami kekurangan (shortfall) Rp271,7 triliun, turun 0,7 persen dari Rp1.931,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara bruto penerimaan pajak masih naik 3,7 persen dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 ke 2.278,8 triliun pada 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan penerimaan pajak neto disebabkan kombinasi faktor moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terkontraksi sekitar 10 persen (yoy) pada semester I 2025, kemudian membaik pada semester II dengan pertumbuhan 2,3 persen. Begitu juga dengan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 yang tertekan hingga 19,4 persen pada semester I, kemudian naik 17,5 persen pada semester II. Kemudian PPh final, PPh 22, PPh 26 terkontraksi 4 persen pada semester I dan naik 8 persen pada semester II.

Bahlil Klaim Penerapan B40 Sukses Turunkan 3,3 Juta Ton Impor Solar 2025
  • Penerapan B40
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260109/44/1942920/bahlil-klaim-penerapan-b40-sukses-turunkan-33-juta-ton-impor-solar-2025

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program B40 berhasil menekan impor solar sebesar 3,3 juta ton sepanjang 2025. Menurutnya, implementasi kebijakan B40, yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40% minyak sawit dan 60% solar, secara efektif menekan ketergantungan impor solar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL). Angka itu setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada 2025. Bahlil berpendapat, keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada 2026. 

APBN Kita 2025: Defisit Rp695 Triliun, Realisasi Pajak Cuma 87%
  • APBN 2025
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260109/10/1942868/apbn-kita-2025-defisit-rp695-triliun-realisasi-pajak-cuma-87

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, total belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3% dari outlook senilai Rp3.621,3 triliun. Alhasil, belanja yang lebih besar dari pendapatan negara membuat defisit APBN 2025 mencapai Rp695 triliun alias 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Bendahara negara itu menyatakan bahwa meskipun defisit melebar, tetapi masih terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU). Purbaya juga memaparkan keseimbangan primer masih minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Bahlil: Mandatori Bensin Campur Etanol Paling Lambat 2028
  • Mandatori Bensin Campur Etanol Paling Lambat 2028
  • https://tirto.id/bahlil-mandatori-bensin-campur-etanol-paling-lambat-2028-hoYB

Pemerintah menargetkan penerapan kewajiban pencampuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada tahun 2028. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, peta jalan kebijakan tersebut sedang dalam penyusunan dan akan segera rampung. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas mandatori campuran etanol 10 persen (E10) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini bertujuan mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di dalam negeri.

Peringatan Dini BMKG 9 Januari 2026: Daftar Wilayah Berpotensi Cuaca Ekstrem dan Hujan Lebat
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2026/01/09/051500788/peringatan-dini-bmkg-9-januari-2026--daftar-wilayah-berpotensi-cuaca

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat, 9 Januari 2026. Berikut adalah daftar wilayah yang diprediksi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat:

  • Sumatera: Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
  • Jawa: Banten dan Jawa Barat (disertai potensi angin kencang).
  • Kalimantan: Kalimantan Barat.
  • Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
  • Papua: Papua Selatan.

Peringatan Potensi Angin Kencang BMKG secara khusus memberikan catatan tambahan mengenai potensi angin kencang yang dapat terjadi bersamaan dengan hujan di beberapa titik, yakni: Jawa Barat Kepulauan Riau Maluku Sulawesi Selatan.

Dana Otsus 2026: Tanah Papua Rp9,43 Triliun, Aceh Rp4,19 Triliun
  • Dana Otsus, Otonomi Khusus
  • https://rmol.id/amp/2026/01/08/693198/dana-otsus-2026--tanah-papua-rp9-43-triliun--aceh-rp4-19-triliun-

Dalam APBN 2026, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebesar Rp14 triliun lebih. Sebagaimana bunyi pasal 13 ayat (1) UU 17/2025 tentang APBN 2026 “”Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.629.540.000 (empat belas triliun enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).”

Enam provinsi di Wilayah Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya mendapat alokasi anggaran terbesar dengan total Rp9.000.435.000 atau Rp9,43 triliun. Sementara Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otsus sebesar Rp4.000.193.705.000 atau Rp4,19 triliun.

Pada Pasal 13 ayat (3) UU mengenai APBN 2026 disebutkan bahwa “Penggunaan Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, yang dapat berupa pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, infrastruktur, dan ketahanan energi.”

Selain mendapatkan Dana Otsus, Papua juga mendapatkan alokasi anggaran Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp1 triliun. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama bagi daerah otonomi baru di Papua.

Mencegah Bayang-bayang “Powerful” Apabila DPRD Memilih Kepala Daerah
  • Perubahan Mekanisme Pilkada
  • https://www.antaranews.com/berita/5340109/mencegah-bayang-bayang-powerful-apabila-dprd-memilih-kepala-daerah

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dalam diskursus kebijakan nasional. Isu ini tidak hanya terkait efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi lokal serta hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat. Tanpa peta masalah yang jelas, kebijakan ini berisiko dipersepsikan sebagai reposisi kekuasaan politik di tingkat lokal.

Konstitusi memang hanya menyebut kepala daerah dipilih “secara demokratis” tanpa mendefinisikan mekanismenya, sehingga membuka ruang tafsir apakah melalui pemilihan langsung atau tidak langsung. Namun, pemilihan oleh DPRD berpotensi menimbulkan superioritas lembaga legislatif atas kepala daerah, memicu penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi partisipasi masyarakat. Hal ini dapat memperlemah prinsip akuntabilitas dan memperbesar risiko politik balas budi.

Meski biaya Pilkada sangat besar, efisiensi tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk menghapus partisipasi rakyat. Demokrasi memang menuntut biaya, tetapi yang lebih mendesak adalah reformasi partai politik agar tidak dikuasai dinasti, oligarki, atau kepentingan pragmatis. Tanpa perbaikan sistem politik dan partai, perubahan mekanisme Pilkada hanya akan memperkuat elit, sementara rakyat tetap menjadi penonton pasif.

Otsus Papua Perlu Sinkronisasi Kebijakan
  • Otsus Papua
  • https://rri.co.id/daerah-3t/2091382/otsus-papua-perlu-sinkronisasi-kebijakan

Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit-53 Boven Digoel John Moesieri menekankan urgensi penyelerasan antara kebijakan nasional dan kebijakan Otonomi Khusus. Menurutnya, langkah ini penting agar hak-hak masyarakat dapat terus terjamin.

Konflik sering muncul karena masyarakat tidak diajak bicara—dialog yang seharusnya jadi jembatan justru sering diabaikan. “Di Otsus, hak masyarakat sudah diatur, aturan itu harus dipakai dan dipatuhi” kata John melalui sambungan telepon, Selasa (6/1/2026). Seharusnya aturan tersebut dihormati bersama, masyarakat Papua terbuka terhadap pembangunan, namun syarat prosesnya dilakukan secara transparan. Dialog yang konstruktif dan melibatkan seluruh pihak menjadi syarat mutlak dalam proses pengambilan keputusan.

INDEF: Program Makan Bergizi Gratis Tidak Perburuk Posisi Fiskal
  • MBG dan Fiskal
  • https://news.republika.co.id/berita/t8k1wb3930000/indef-program-makan-bergizi-gratis-tidak-perburuk-posisi-fiskal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah dinilai tidak memperburuk posisi fiskal negara dalam jangka panjang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman. Menurut analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), dampak fiskal dari program MBG diprediksi bersifat netral. Hal ini berarti bahwa indikator fiskal penting tetap dapat terjaga keseimbangannya.

Rizal menambahkan bahwa meskipun program ini berdampak pada penerimaan pajak dan belanja pemerintah, dampaknya bersifat sementara dan tidak mengubah keseimbangan makroekonomi jangka panjang. Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa dampak terhadap stok modal dan suku bunga juga bersifat sementara. Fluktuasi yang mungkin terjadi di awal implementasi program merupakan penyesuaian jangka pendek yang akan kembali ke titik keseimbangan.

INDEF menyarankan agar pemerintah mempersempit target sasaran penerima manfaat untuk meningkatkan return atau imbal hasil fiskal yang lebih optimal. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan program ini dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja.

2026, DJP Pastikan Tetap Kejar 35 Konglomerat Penunggak Pajak Terbesar
  • Penagihan Terhadap Penunggak Terbesar
  • https://money.kompas.com/read/2025/12/27/081400726/2026-djp-pastikan-tetap-kejar-35-konglomerat-penunggak-pajak-terbesar-

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan melanjutkan penagihan aktif terhadap wajib pajak penunggak terbesar atau konglomerat pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara, khususnya dari sektor Wajib Pajak Besar.

Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) menyampaikan bahwa penagihan aktif akan tetap difokuskan kepada 35 wajib pajak konglomerat pada tahun depan. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan penagihan terhadap 200 wajib pajak penunggak terbesar secara nasional. Hingga akhir 2025, Kanwil LTO memusatkan penagihan aktif pada 35 wajib pajak yang masuk dalam daftar 200 penunggak terbesar nasional, dengan total tunggakan mencapai Rp 7,521 triliun. Dari upaya penagihan sejak daftar penunggak dirilis pada Agustus 2025 hingga 12 Desember 2025, Kanwil LTO berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 3,687 triliun atau setara 49,02 persen.

Rehabilitasi Faskes Terdampak Bencana Sumatera Rampung Maret
  • Fasilitas Kesehatan, Pasca Bencana
  • https://www.tempo.co/politik/rehabilitasi-faskes-terdampak-bencana-sumatera-rampung-maret-2105623

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana dapat selesai sepenuhnya pada Maret 2026. Langkah pemulihan fasilitas kesehatan terdampak bencana ini dilakukan ke dalam beberapa tahap. Sembari memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses medis meski dalam kondisi darurat.

Pada fase awal, pembersihan sisa material banjir dan lumpur diprioritaskan, upaya tersebut telah membuahkan hasil pada pertengahan Desember 2025 lalu. Di mana seluruh rumah sakit yang terdampak parah telah berhasil dibuka kembali untuk melayani pasien, khususnya pada unit gawat darurat (IGD). Dari 850 puskesmas yang sempat berhenti beroperasi saat bencana, kini tinggal empat unit yang masih dalam proses pemulihan intensif agar bisa segera melayani warga kembali.

Kementerian Kesehatan pun telah menggandeng sejumlah perusahaan otomotif untuk menerjunkan montir langsung ke lokasi bencana melalui layanan servis jemput bola pada ambulans yang terdampak banjir serta mengerahkan teknisi ke seluruh titik untuk mengidentifikasi perangkat mana saja yang masih bisa diselamatkan atau harus diganti baru. Menurut Menkes dibutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk perbaikan dan penggantian alat kesehatan yang rusak dan sarana prasarananya.

Kejagung Akui KUHP-KUHAP Baru Perlu Penyesuaian di Lapangan
  • Implementasi KUHP dan KUHAP
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2956516/kejagung-akui-kuhp-kuhap-baru-perlu-penyesuaian-di-lapangan#goog_rewarded

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membutuhkan waktu penyesuaian. Meski demikian, Korps Adhyaksa memastikan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan hukum baru tersebut secara optimal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dalam praktiknya penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian secara bertahap. Untuk menyamakan persepsi antarpenegak hukum, Kejagung telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polri. Selain itu, Kejagung juga melakukan sosialisasi serta konsolidasi dengan pemerintah daerah terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.

Salah satu perbedaan penting yang disoroti adalah meningkatnya peran jaksa penuntut umum dalam berkoordinasi dengan penyidik sejak awal penanganan perkara. Langkah ini diharapkan dapat mencegah berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan jaksa. Terkait penerapan KUHAP baru, Anang mengakui masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak akan menghambat kinerja Kejagung dalam menegakkan hukum.

Penjelasan Pemerintah soal Draf Aturan TNI Atasi Terorisme
  • Draf Aturan TNI Atasi Terorisme
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/09/06571191/penjelasan-pemerintah-soal-draf-aturan-tni-atasi-terorisme

Pihak Istana buka suara soal kabar akan terbitnya aturan yang mengatur peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, aturan yang ditolak Koalisi Masyarakat Sipil itu belumlah final dan masih bersifat draf. Di samping itu, ia menjelaskan bahwa aturan TNI dalam penanggulangan terorisme akan berbentuk Surat Presiden (Surpres), bukan Peraturan Presiden (Pepres).

Karena aturan tersebut masih bersifat draf dan belum final, Prasetyo menyatakan bahwa peran TNI belumlah dalam penanggulangan terorisme belumlah mengikat. Ia pun meminta publik untuk tidak berspekulasi terhadap aturan atau kebijakan yang bahkan belum diteken oleh pemerintah.

Adapun terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme, Prasetyo menjelaskan bahwa hal tersebut hanya berlaku untuk kondisi tertentu. Ia mencontohkan pasal penghinaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Meski ada pasal penghinaan presiden, tetapi ada kondisi tertentu di mana sifat aturan tersebut adalah delik aduan. Artinya, hanya presiden-lah yang bisa melaporkan jika ada pihak yang menghinanya. Koalisi Masyarakat Sipil menolak draf peraturan presiden (perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Koalisi Sipil terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Imparsial, PBHI, Centra Inisiatif, Human Right Watch Group, KontraS, dan Amnesty Internasional Indonesia. Dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima Kompas.com, Rabu (7/1/2026), Koalisi menyebut draf perpres soal tugas TNI mengatasi terorisme sudah beredar di publik.

Bukti Korupsi Kuota Haji Kuat, KPK Isyaratkan Eks Menteri Terlibat
  • Kasus Korupsi Kuota Haji
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/848085/bukti-korupsi-kuota-haji-kuat-kpk-isyaratkan-eks-menteri-terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan semua pejabat struktural dan pimpinan satu suara dalam penyidikan dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pengumuman resmi terkait perkara itu segera dilakukan. Budi mengatakan, bukti yang dimiliki penyidik sudah sangat kuat. Meski, saat ini ini KPK masih menunggul hasil hitungan kerugian negara dari auditor. Budi enggan memerinci calon tersangka yang dibidik KPK dalam kasus ini. Tapi, dia mengisyaratkan eks menteri terlibat.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, seju mlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen. KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

Buku Sejarah Indonesia 11 Jilid Ditargetkan Gratis Digital Usai Peluncuran
  • Sejarah Indonesia
  • https://www.sketsanusantara.id/news/1032134407/libatkan-123-sejarawan-buku-sejarah-indonesia-11-jilid-ditargetkan-gratis-digital-usai-peluncuran?page=2

Pemerintah menyiapkan akses luas terhadap buku sejarah nasional terbaru. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan versi digital gratis. Masyarakat diharapkan dapat menjangkaunya dengan mudah. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” bisa diakses secara digital dan gratis oleh masyarakat pada Februari, setelah peluncuran pada pertengahan Desember 2025, namun tetap akan dicetak sesuai kebutuhan tertentu.

Buku cetak akan disalurkan ke lembaga yang membutuhkan. Distribusi difokuskan untuk perpustakaan nasional dan daerah. Beberapa perguruan tinggi juga masuk daftar penerima. Karya tersebut terdiri dari 11 jilid. Isinya memetakan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Narasi dimulai dari peradaban Nusantara, interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Barat; masa kolonial; pergerakan kebangsaan; perjuangan mempertahankan kemerdekaan; konsolidasi negara; era Orde Baru; hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.

Peluncuran buku dilakukan sebagai upaya merawat memori kolektif bangsa. Pemerintah menempatkan sejarah sebagai fondasi jati diri nasional.

Menkes: Super Flu Sudah Ada Puluhan Tahun
  • Kesehatan, Super Flu, Virus Baru
  • https://babel.antaranews.com/amp/berita/537865/menkes-super-flu-sudah-ada-puluhan-tahun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan super flu bukanlah virus baru, melainkan jenis influenza yang telah ada dan dikenal selama puluhan tahun. Ia mengatakan super flu berbeda dengan COVID-19 yang merupakan virus baru, hal ini menyebabkan daya tahan tubuh manusia terhadap virus tersebut juga sudah terbentuk. Istilah “super flu” merupakan sebutan populer di masyarakat untuk virus influenza A (H3N2) subclade K, yang saat ini dilaporkan oleh otoritas kesehatan global maupun nasional.

Budi menegaskan selama kondisi tubuh sehat, super flu seharusnya tidak menimbulkan masalah serius. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh dengan pola hidup sehat dan melakukan langkah pencegahan agar super flu tidak menyebar dengan menjaga kebersihan dan menggunakan masker bila sedang sakit.

Trump Cabut Keanggotaan AS dari 66 Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB
  • Trump Cabut Keanggotaan AS dari 66 Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/695f43bf80207/trump-cabut-keanggotaan-as-dari-66-organisasi-internasional-pbb-dan-non-pbb

Presiden Donald Trump memerintahkan penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional dengan menghentikan partisipasi dan pendanaan. Kebijakan ini menyasar lembaga yang dianggap bertentangan dengan kepentingan strategis AS. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil tinjauan Kementerian Luar Negeri AS yang menyimpulkan keanggotaan pada organisasi tertentu merugikan kepentingan nasional.

Proses evaluasi terhadap keterlibatan AS dalam organisasi internasional lainnya juga masih berlangsung. Penarikan ini mencakup 31 badan di bawah PBB dan 35 lembaga non-PBB. Beberapa di antaranya adalah forum diplomasi iklim global, badan PBB untuk perdagangan, serta dana PBB untuk demokrasi.

Defisit APBN 2025 Bengkak Jadi Rp 691 Triliun, Dekati Batas Aman 3% PDB
  • Defisit APBN 2025 Membengkak
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/695f6a5e45828/defisit-apbn-2025-bengkak-jadi-rp-691-triliun-dekati-batas-aman-3-pdb

Defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto. Angka ini membengkak dibandingkan tahun sebelumnya serta lebih tinggi dari rencana awal dan proyeksi pemerintah.

Pelebaran defisit disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp 2.756,3 triliun, sementara realisasi belanja negara lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.451,4 triliun. Pemerintah menyatakan kenaikan defisit ini bertujuan untuk menjaga ekspansi ekonomi di tengah tekanan global. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit berada di bawah ambang batas 3%.

CSIS: Ongkos Politik Besar di Pilkada karena Perilaku Parpol
  • https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/csis-ongkos-politik-besar-di-pilkada-karena-perilaku-parpol/ar-AA1TIF0y

CENTRE for Strategic and International Studies atau CSIS menegaskan bahwa dalih efisiensi biaya yang digunakan partai politik untuk menggulirkan kembali wacana pilkada melalui DPRD tidak memiliki dasar yang tepat.

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menyatakan ongkos politik tinggi bukan karena mekanisme pilkada langsung melainkan perilaku partai politik. Praktik mahar politik dan politik uang dalam kampanye jadi penyebab utama biaya besar. Untuk itu diperlukan perbaikan perilaku partai, penghapusan mahar, dan pengawasan ketat kampanye.

Hal senada ditanggap oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menilai wacana pilkada oleh DPRD sebagai gagasan yang tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan karena menutup pengawasan publik. Sebab bila dibandingkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang mencapai Rp37 triliun masih lebih kecil dari anggaran penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif serta juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang syarat persoalan tata kelola. Sehingga menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukan masalah sesungguhnya usulan peralihan pilkada oleh DPRD.

Politikus PDIP di Komisi II DPR Klaim Dilobi Dukung Pilkada via DPRD
  • Partai Politik, Pilkada 2024, Pilkada oleh DPRD
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260107144146-32-1314511/politikus-pdip-di-komisi-ii-dpr-klaim-dilobi-dukung-pilkada-via-dprd

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengakui pihaknya telah menerima lobi-lobi dan ajakan agar fraksinya di DPR ikut mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) via DPRD. Ajakan tersebut datang dari perwakilan partai koalisi pemerintah yang mendukung usulan tersebut. Walaupun tidak secara langsung menyebut pihak dimaksud.

Beliau kembali menegaskan bahwa PDIP telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk mendukung pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Namun melihat dinamika di DPR dimana mayoritas partai pemilik kursi parlemen mendukung pilkada tidak langsung, secara matematis Deddy mengakui usulan pilkada via DPRD berpeluang lolos jadi undang-undang.

Untuk itu, Deddy mengajak masyarakat untuk menolak wacana usulan pilkada via DPRD. Mengingat saat ini total enam fraksi yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat tegas menyatakan dukungannya. Sementara PKS menginginkan agar pilkada via DPRD hanya berlaku di tingkat kabupaten, sedangkan gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung.

Menkes Budi Sebut Ada Penyakit Menular di Pengungsian Banjir Sumatera
  • Akses Kesehatan Pengungsi, Kesehatan, Penyakit Menular
  • https://www.beritasatu.com/lifestyle/2956221/menkes-budi-sebut-ada-penyakit-menular-di-pengungsian-banjir-sumatera

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan kewaspadaan terhadap meningkatnya risiko penyakit menular di lokasi pengungsian. Hal ini juga diperkuat dengan munculnya kasus superflu di beberapa wilayah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini tim kesehatan Kemenkes telah menemukan beberapa penyakit menular di tengah masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor, seperti campak, TBC, hingga leptospirosis.

Untuk mencegah penyebaran lebih luas, tim medis Kemenkes tengah melakukan imunisasi khusus di daerah-daerah yang telah teridentifikasi adanya masyarakat yang terkena penyakit menular dan dianggap rentan menular ke masyarakat lainnya.

Prabowo Targetkan Sita 4-5 Juta Hektare Lahan Kebun Sawit dan Tambang Ilegal
  • Prabowo Sita Lahan Kebun Sawit dan Tambang Ilegal
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/695e2002beb50/prabowo-targetkan-sita-4-5-juta-hektare-lahan-kebun-sawit-dan-tambang-ilegal

Presiden Prabowo Subianto berencana menyita tambahan empat hingga lima juta hektare lahan ilegal berupa kebun kelapa sawit dan tambang pada 2026. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dan memberantas penyelewengan. Pemerintah menargetkan potensi penerimaan denda administratif dari penyitaan lahan sawit dan tambang dalam kawasan hutan tersebut dapat mencapai Rp 142,23 triliun.

Upaya ini merupakan bentuk penegakan hukum untuk menghentikan kebocoran uang rakyat. Rencana penyitaan ini merupakan kelanjutan dari realisasi penguasaan kembali empat juta hektare kawasan hutan oleh Kejaksaan Agung. Dari capaian sebelumnya, negara telah menerima kembali kawasan hutan serta uang hasil denda dan penyelamatan keuangan negara senilai triliunan rupiah.

Tahun Ini, Prabowo Bocorkan Bakal Sita 5 Juta Hektare Sawit Bermasalah
  • Rencana Sita Lahan Sawit Bermasalah
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/847711/tahun-ini-prabowo-bocorkan-bakal-sita-5-juta-hektare-sawit-bermasalah

Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1), mengungkap bahwa Kejaksaan Agung bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak menegakkan hukum, memberantas korupsi.

Presiden kemudian melanjutkan, pemerintah saat ini juga telah menindak ratusan tambang ilegal dan melanggar hukum. Dari aksi itu, ratusan triliunan rupiah telah diselamatkan oleh negara. Pasalnya, Presiden meyakini masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah oleh pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan, dan potensi kerugian negaranya dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam acara itu, Presiden menjelaskan aksi pengusaha-pengusaha nakal yang menguasai kawasan hutan dengan ilegal itu berlangsung cukup lama, dan banyak dari para pengusaha merasa aman karena dapat menyuap aparat dan pejabat negara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan Satgas PKH untuk menjaga integritas, jujur, dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Presiden juga mengingatkan jajaran Satgas PKH untuk menghindari aksi lobi-lobi yang digencarkan oleh para pengusaha.

Ribuan Buruh Bakal Demo di Jakarta Hari Ini, Polisi Turunkan 1.659 Personel
  • Demo Buruh di Istana
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/695eff29737e9/ribuan-buruh-bakal-demo-di-jakarta-hari-ini-polisi-turunkan-1659-personel

Ribuan buruh dari Jakarta dan Jawa Barat menggelar aksi di depan Istana Negara. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Para buruh menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta agar sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mereka juga mendesak agar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat dikembalikan sesuai rekomendasi bupati/wali kota. Kebijakan upah kedua gubernur tersebut dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. Gubernur DKI Jakarta dianggap tidak mengacu pada KHL, sementara Gubernur Jawa Barat dituding mengubah rekomendasi upah dari kepala daerah.

MK Tangani 701 Permohonan Sepanjang 2025, 598 Perkara Telah Diputus
  • MK Tangani 701 Permohonan, Tahun 2025
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/06323901/mk-tangani-701-permohonan-sepanjang-2025-598-perkara-telah-diputus

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya telah menangani sebanyak 701 permohonan atau perkara sepanjang 2025. Dengan rincian, 366 permohonan pengujian undang-undang, 334 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah, dan 1 permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara telah diputus. Data tersebut disampaikan Suhartoyo dalam Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2026, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Suhartoyo menjelaskan, penanganan perkara pengujian undang-undang pada 2025 mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah MK, ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, MK telah memutus permohonan pengujian undang-undang pada 2025 sebanyak 263 permohonan, tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan amar putusan, tercatat 33 permohonan dikabulkan, 87 ditolak, 96 dinyatakan tidak dapat diterima, 42 ditarik kembali, dan 5 dinyatakan gugur. Suhartoyo pun menegaskan, setiap putusan Mahkamah sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan seluruh pihak sebagai perwujudan prinsip negara hukum. MK, kata Suhartoyo, juga menegakkan asas dan prinsip pemilu, termasuk sikap tegas berbagai pelanggaran dan kecurangan demi tegaknya pilar hukum demokrasi yang berkeadilan.

LSI Denny JA Ungkap Alasan Responden Survei Tolak Pilkada Lewat DPRD
  • Hasil Survei, Pilkada 2024, Pilkada oleh DPRD
  • https://news.detik.com/berita/d-8296532/lsi-denny-ja-ungkap-alasan-responden-survei-tolak-pilkada-lewat-dprd

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, kelompok yang paling keras menolak adalah gen Z.

LSI menyebut 5 alasan responden menolak usulan tersebut. Pertama adalah pilkada langsung sudah menjadi budaya demokrasi rakyat, perubahan mendadak tanpa alasan kuat berpotensi menimbulkan resistensi. Alasan kedua, penolakan tersebut disebabkan adanya trust issue kepada lembaga DPRD dan DPR RI. Alasan ketiga adalah rendahnya kepercayaan publik kepada partai politik. Alasan keempat adalah usulan ini dianggap menghilangkan hak rakyat. Dan alasan terakhir adalah rakyat sudah merasa memiliki sense of control terhadap kepala daerah jika pilkada langsung. Artinya apabila pilihannya tidak menjalankan sesuai janji kampanye, masyarakat bisa menagih atau bahkan menghukumnya langsung dengan tidak memilihnya lagi pada periode selanjutnya.

Terkait hal ini, Peneliti LSI Denny JA, Adian Sopa, memberi 4 rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yakni perbaiki kualitas pilkada langsung bukan menghapusnya, bangun kembali trust DPRD dan partai politik sebelum memberi kewenangan besar, libatkan public secara terbuka dalam setiap diskursus perubahan sistem demokrasi, dan jika uji coba pilkada DPRD dianggap perlu, batasi sangat terbatas di level gubernur (dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 91 ayat 1: gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah). Sementara kabupaten/kota dipilih langsung.

Mikroplastik Melemahkan Peran Laut Menyerap Emisi Gas Rumah Kaca
  • Lingkungan Hidup, Sampah Plastik, Tata Kelola Sampah
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/t8hymy423/mikroplastik-melemahkan-peran-laut-menyerap-emisi-gas-rumah-kaca

Para peneliti dari University of Sharjah di Uni Emirat Arab menganalisis 89 penelitian untuk menyusun pemahaman yang lebih kritis dan menyeluruh mengenai hubungan antara mikroplastik dan ekosistem laut. Hasilnya menunjukkan mikroplastik mengganggu kehidupan laut.

Studi tersebut menunjukkan mikroplastik menghambat proses ini melalui dua mekanisme utama. Pertama, mikroplastik menurunkan kemampuan fitoplankton dalam melakukan fotosintesis, yaitu proses ketika organisme laut mikroskopis menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi dan oksigen. Kedua, mikroplastik mengganggu metabolisme zooplankton, seperti krill, yang merupakan penghubung penting dalam rantai makanan laut karena memakan alga dan bakteri, lalu menjadi sumber makanan bagi organisme laut yang lebih besar, termasuk ikan.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), laut menghasilkan 50 persen oksigen yang dibutuhkan manusia, menyerap 30 persen dari seluruh emisi karbon dioksida, serta menyerap 90 persen panas berlebih yang dihasilkan emisi tersebut. PBB pada 2025 juga memperkirakan produksi plastik global telah melampaui 400 juta ton per tahun, dengan sekitar separuhnya digunakan untuk produk sekali pakai. Tanpa kebijakan atau tindakan pencegahan, produksi plastik tahunan diperkirakan dapat meningkat hingga tiga kali lipat pada 2060. Lonjakan tersebut diperkirakan akan memperparah persoalan polusi, termasuk pencemaran mikroplastik.

Danantara Alihkan Saham Seri B Emiten BUMN ke BP BUMN, Ada Apa?
  • Pengalihan Saham Seri B BUMN ke BP BUMN
  •  https://katadata.co.id/finansial/bursa/695e3d8278404/danantara-alihkan-saham-seri-b-emiten-bumn-ke-bp-bumn-ada-apa

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengalihkan sebagian kepemilikan saham Seri B pada sejumlah emiten BUMN kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Pengalihan saham tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang BUMN.

Saham Seri B yang dialihkan dari Danantara kepada BP BUMN selanjutnya akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna. Melalui langkah ini, Negara Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali akhir pada emiten-emiten tersebut.

Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna memberikan sejumlah hak istimewa kepada negara. Hak tersebut antara lain kewenangan untuk menyetujui agenda RUPS serta mengangkat dan memberhentikan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Kemenag Pastikan Belajar Mengajar di Madrasah Terdampak Bencana Sumbar Pulih
  • madrasah, Pascabencana, Proses Belajar Mengajar
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t8imha451/kemenag-pastikan-belajar-mengajar-di-madrasah-terdampak-bencana-sumbar-pulih

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di madrasah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat kembali berjalan normal. Pemulihan ini menjadi prioritas utama guna menjamin hak pendidikan para siswa terpenuhi meski di tengah keterbatasan pascabencana.

Sebagai dukungan nyata, Kemenag menggelontorkan bantuan penanganan dampak bencana sebesar Rp6,4 miliar yang dialokasikan untuk 64 Madrasah dan Raudhatul Athfal (RA) di seluruh Sumatera Barat. Setiap lembaga menerima bantuan senilai Rp100 juta yang difokuskan untuk rehabilitasi ringan, pengadaan alat peraga pendidikan, serta pemulihan lingkungan belajar yang terdampak.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para wali murid, masyarakat sekitar, dan relawan yang secara gotong royong membantu madrasah untuk bangkit. Semangat kebersamaan inilah yang dianggap menjadi mesin penggerak utama sehingga fasilitas yang rusak bisa segera diperbaiki

Demokrat Sejalan dengan Prabowo, Dukung Pilkada lewat DPRD
  • Pilkada, Pilkada oleh DPRD
  • https://www.kompas.id/artikel/berubah-sikap-demokrat-ikut-prabowo-dukung-pilkada-lewat-dprd

Partai Demokrat yang sebelumnya menolak wacana pilkada lewat DPRD kini berbalik mendukung, sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini membuat mayoritas fraksi di DPR condong ke arah pemilihan kepala daerah tidak langsung. Demokrat beralasan bahwa mekanisme pilkada, baik langsung maupun lewat DPRD, sah menurut UUD 1945. Mereka menekankan pentingnya efektivitas pemerintahan, kualitas kepemimpinan, dan stabilitas politik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan “Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.” Beliau juga menegaskan bahwa ”bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Namun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai dukungan mayoritas parpol berpotensi mengkhianati agenda reformasi dan mengurangi hak rakyat untuk memilih langsung. Melalui Pilkada langsung warga tidak hanya memiliki akses memilih pemimpin namun juga instrumen untuk memberi insentif dan disinsentif kepada kepala daerah. Pemilihan oleh DPRD berpotensi memperparah persoalan akuntabilitas sebab saat ini kepala daerah dinilai lebih bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan DPRD dibandingkan kepada warga. Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, kondisi tersebut akan semakin memburuk.

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Pilkada, Pilkada oleh DPRD, Sikap Partai Politik
  • https://news.detik.com/berita/d-8294372/sikap-8-parpol-di-dpr-usai-muncul-usulan-kepala-daerah-dipilih-dprd

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD muncul dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Ide ini diklaim untuk efisiensi biaya politik, namun menuai resistensi dari beberapa partai dan publik. Sikap 8 parpol di DPR menunjukkan perbedaan: sebagian mendukung, sebagian menolak, sebagian ingin kajian lebih lanjut. Namun mayoritas partai menyatakan dukungan baik secara langsung maupun tersirat terhadap pelaksanaan Pilkada oleh DPRD.

Golkar sebagai satu-satunya pengusul resmi Pilkada oleh DPRD menggunakan argumen efisiensi biaya, stabilitas, dan mendorong koalisi permanen. PAN mendukung usulan Golkar tersebut sepanjang tidak memicu gejolak publik. Gerindra menilai skema Pilkada tidak langsung lebih efisien dibanding pemilihan langsung. Nasdem menilai Pilkada oleh DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Mekanisme ini pun tidak mematikan demokrasi namun menjaga agar demokrasi tetap sehat dan tidak sekadar menjadi ritual elektoral lima tahunan. Senada dengan Gerindra, Demokrat menyatakan sikapnya akan masuk barisan Prabowo terkait penentuan sistem pilkada ke depan. Apalagi pemilihan baik itu secara langsung atau melalui DPRD adalah sah dilakukan dalam sistem demokrasi Indonesia. Sementara, PKB mengatakan pihaknya secara langsung mendukung usulan kepala daerah melalui DPRD. PKS di satu sisi masih belum mengambil sikap dan masih perlu kajian lebih lanjut. Berbeda dengan PDIP yang mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu di saat rakyat tidak terlibat memilih pemimpinnya. Rakyat akan marah sebaiknya pemilihan langsung saat ini berjalan dibenahi.

Polemik ini memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan efisiensi politik dan prinsip demokrasi langsung

Melawan Syahwat Oligarki di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD
  • Demokrasi, otoritarian, Pilkada
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/07/07300031/melawan-syahwat-oligarki-di-balik-wacana-pilkada-lewat-dprd?page=all#page2

Wacana mengembalikan pemilihan ke DPRD bukan solusi atas mahalnya biaya politik, melainkan bentuk pelemahan kedaulatan rakyat dan penguatan oligarki. Dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas, sistem pemilihan oleh DPRD sesungguhnya merupakan sebuah usulan yang disebut sebagai “grosir kekuasaan terpusat di daerah” di mana rakyat hanya menjadi penonton sementara nasibnya ditentukan oleh DPRD.

Meskipun Pilkada langsung penuh dengan kekurangan, akan tetapi menjadi instrumen utama rakyat untuk memiliki kekuatan politik setara dengan elite. Dengan mengalihkan Pilkada ke DPRD justru memperbesar peluang “elite capture” dan transaksi politik tertutup. Argumen mengenai “politik uang” pun dinilai menyesatkan sebab politik uang tidak hilang dengan DPRD hanya lebih efisien bagi elite atau terjadi “efisiensi pasar politik” namun cacat secara moral. Demokrasi pun bisa berubah menjadi “otoritarianisme baru” dimana minoritas elite tetap berkuasa di atas mayoritas rakyat. Demokrasi juga akan kehilangan “daya hidupnya” jika rakyat tidak lagi memiliki peran dalam menentukan siapa pemimpinnya dan tidak punya kuasa untuk memengaruhi arah kebijakan publik.

Oleh karena itu solusinya bukanlah dengan mengalihkan pemilihan oleh DPRD namun melakukan pembenahan secara total melalui digitalisasi proses kampanye, melakukan audit forensik dana kampanye, meningkatkan dana subsidi partai politik agar tidak terjadi mahar politik, penggunaan teknologi rekapitulasi elektronik yang berbasis transparansi, pengawasan publik terinstitusionalisasi salah satunya memberikan perlindungan bagi pelapor suap, dan memperkuat demokrasi internal partai politik.

Eropa Kompak Bela Greenland yang Terancam Direbut Trump
  • Presiden AS Ingin Menguasai Greenland
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260107081451-134-1314362/eropa-kompak-bela-greenland-yang-terancam-direbut-trump

Delapan negara Eropa menolak “ambisi imperialisme” Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mencaplok Greenland. Penolakan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang ditandatangani kepala negara termasuk Inggris dan Prancis. Dalam rilis itu, mereka menyatakan keamanan Greenland harus dijamin secara kolektif oleh NATO dan dengan menghormati sepenuhnya keinginan rakyat. “Keamanan di Arktik harus tercapai secara kolektif, bersama dengan sekutu NATO termasuk Amerika Serikat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” demikian pernyataan tersebut.

Pernyataan bersama itu ditandatangani Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk. Pernyataan tersebut juga didukung para pemimpin Belanda, Yunani, Luksemburg, dan Slovenia. Dalam pernyataan bersama, mereka juga menyatakan aliansi militer NATO menegaskan kawasan Arktik adalah prioritas. Selain itu, pernyataan itu menyebutkan kedelapan negara ini telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi untuk menjaga keamanan Arktik dan untuk mencegah musuh.

Beberapa hari lalu, Trump menyatakan Amerika Serikat perlu Greenland untuk pertahanan. Gedung Putih juga menyebut saat ini opsi memiliki Greenland sedang dibahas termasuk penggunaan militer. Pemerintah Denmark murka dengan Trump dan menyebut aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bubar jika AS Caplok Greenland.


Industri Hotel Babak Belur: Gulung Tikar hingga PHK Massal
  • Tekanan Berat Industri Hotel
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260107/12/1942238/industri-hotel-babak-belur-gulung-tikar-hingga-phk-massal

Industri perhotelan di Tanah Air tengah menghadapi tekanan berat akibat lesunya rerata tingkat penghunian kamar alias okupansi hotel secara nasional sepanjang 2025. Kondisi ini berujung pada gelombang penutupan hotel hingga gelombang PHK di berbagai daerah.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa pengurangan jumlah unit dan tenaga kerja menjadi konsekuensi atas tergerusnya pendapatan hotel selama tahun lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PHRI Maulana Yusran menilai terdapat efek berantai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang bergulir sejak awal 2025. Efisiensi pemerintah itu berdampak terhadap revenue, kehilangan di atas 60%. Selain itu, okupansinya mungkin minus sekitar 4,5% secara year-on-year dibanding 2024.

Presiden Prabowo Siap Teken Kesepakatan Tarif RI-AS
  • Finalisasi Kesepakatan Tarif RI-AS
  • https://news.republika.co.id/berita/t8gp2k6730000/presiden-prabowo-siap-teken-kesepakatan-tarif-rias

Presiden Prabowo Subianto siap menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bersama Presiden AS Donald Trump, setelah penyusunan draf perjanjian selesai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penyusunan tersebut dijadwalkan rampung pada 19 Januari 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa negosiasi tarif dengan AS saat ini memasuki tahap akhir. Tim negosiasi dari kedua negara sedang melakukan pengecekan dan penyusunan draf perjanjian pada 12-19 Januari 2026 di Washington D.C., Amerika Serikat. Dalam langkah berikutnya, tim negosiasi dari Indonesia dan AS akan membahas poin-poin perjanjian secara detail. Prasetyo berharap dokumen final kesepakatan tarif resiprokal dapat ditandatangani pada akhir Januari.

Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tim negosiasi telah menyepakati isu-isu utama dalam dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Pada akhir Desember 2025, Airlangga bertemu dengan United States Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer di Washington D.C. untuk finalisasi perundingan tarif impor yang dikenakan AS kepada Indonesia sebesar 19 persen. Airlangga menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama di bidang perdagangan digital, teknologi, dan keamanan nasional. Sementara itu, AS berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Strategi Redam Inflasi Pangan Akibat Bencana, Pemerintah Lakukan Ini
  • Inflasi Pangan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107082801-4-700231/strategi-redam-inflasi-pangan-akibat-bencana-pemerintah-lakukan-ini

Pemerintah tengah melakukan upayamemperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana melalui penguatan distribusi rantai pasok pangan. Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mengganggu produksi dan distribusi pangan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan. Dalam situasi ini, penguatan distribusi menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak, di antaranya yakni perlakuan khusus bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik melalui pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan, maupun percepatan penyaluran baru KUR serta keringanan suku bunga/marjin KUR.

Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan untuk pengamanan jalur distribusi, pemanfaatan dan penguatan cadangan pangan Pemerintah (buffer stock) serta menyalurkan bantuan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.

Perkuat Sertifikat Elektronik di Coretax, Bos Pajak Tunjuk 4 Provider
  • Coretax
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107085552-4-700243/perkuat-sertifikat-elektronik-di-coretax-bos-pajak-tunjuk-4-provider

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat perusahaan penyedia sertifikasi elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses layanan transaksi digital perpajakan melalui sistem inti administrasi pajak alias Coretax. Melalui Pengumuman bertajuk Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Noninstansi yang Telah Ditunjuk Menteri Keuangan, setidaknya ada empat penyedia sertifikasi elektronik yang telah resmi dapat digunakan layanannya oleh masyarakat untuk kepentingan perpajakan lewat Coretax. Empat penyedia itu ialah PT Privy Identitas Digital (privy.id) yang ditetapkan melalui KMK No. 454/KM.03/2022, PT Indonesia Digital Identity (vida.id) lewat KMK No. 584/KM.03/2022, PT Vipas Inovasi Teknologi (vinotek.id) melalui KMK No. 134/KM.3/2024, dan PT Digital Tandatangan Asli xignature.co.id lewat KMK No. 146/KM.3/2024.

Prabowo Panen Raya & Deklarasi RI Swasembada Pangan di Karawang
  • Prabowo Panen Raya & Deklarasi RI Swasembada Pangan di Karawang
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107085806-4-700244/prabowo-panen-raya-deklarasi-ri-swasembada-pangan-di-karawang

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2025). Kunjungan itu dilakukan dalam rangka melihat langsung proses tersebut sekaligus mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Prabowo akan didampingi antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Prabowo bersama jajaran terkait meninjau aktivitas petani di sawah, mulai dari proses penanaman hingga panen padi yang dilakukan dengan dukungan teknologi pertanian modern. Prabowo juga menyaksikan sejumlah demonstrasi teknologi pertanian, antara lain penggunaan drone pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan) otomatis, pompa air otomatis, hingga pemanfaatan benih unggul dan pupuk. Berbagai teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus meringankan beban kerja petani di lapangan.

Iran Chaos! Puluhan Tewas dalam Demo Berdarah, AS Mau Ikut-ikutan
  • Demonstrasi di Iran
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107065213-4-700201/iran-chaos-puluhan-tewas-dalam-demo-berdarah-as-mau-ikut-ikutan

Kerusuhan besar yang dipicu oleh kemerosotan tajam ekonomi dan keterpurukan nilai mata uang Iran memasuki minggu kedua dengan jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan penangkapan baru. Protes yang bermula dari tuntutan ekonomi kini berkembang menjadi kritik tajam terhadap rezim teokratis di negara itu, memperlihatkan ketidakpuasan publik yang semakin luas terhadap kepemimpinan negara. Jaringan aktivis HRANA menyebut angka setidaknya 29 korban tewas dan 1.203 orang ditangkap hingga 5 Januari.

Protes yang mulai 28 Desember 2025 itu pertama kali dipicu oleh aksi pedagang di Grand Bazaar Tehran yang menutup toko mereka untuk memprotes anjloknya nilai rial terhadap dolar AS hingga rekor terendah. Inflasi yang terus meningkat membuat harga kebutuhan pokok meroket dan membuat kehidupan sehari-hari makin sulit bagi banyak warga. Dalam beberapa hari terakhir, bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran makin intens.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui bahwa situasi ekonomi sudah berada di luar kendali penuh pemerintah dan menyerukan reformasi. Protes ini juga mendapatkan perhatian internasional, terutama karena pernyataan Presiden AS Donald Trump yang memperingatkan kemungkinan intervensi jika pasukan Iran melakukan tindakan keras terhadap demonstran. Pernyataan itu memicu teguran keras dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menolak tekanan luar negeri. Pemerintah Iran menuduh kekuatan asing memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi untuk memicu kekacauan dan menjelekkan negara.


Pemerintah Bakal Luncurkan Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi di 34 Titik
  • Sistem Pengolahan Sampah
  • https://news.detik.com/berita/d-8295210/pemerintah-bakal-luncurkan-proyek-pengolahan-sampah-jadi-energi-di-34-titik

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah segera memulai pembangunan proyek waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di awal tahun ini. Proyek tersebut tersebar di 34 titik di 34 kabupaten/kota.

Proyek tersebut akan dibangun khususnya di daerah dengan volume timbunan sampah harian rata-rata mencapai 1.000 ton per hari. Pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

PSEL merupakan proses pengolahan sampah yang tadinya tidak dapat didaur ulang, menjadi dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.

MBG hingga Hilirisasi jadi Pembahasan Retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang
  • Retreat Kabinet Merah Putih 2026
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/06/19305571/mensesneg-ungkap-prabowo-sempat-tegur-menteri-di-retret-hambalang

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengungkap Presiden RI Prabowo Subianto sempat menegur jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam sesi retret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Hanya saja, Prasetyo menegaskan, teguran Prabowo itu dalam rangka melecut dan memberi semangat kepada para menteri dan wakil menteri. Prasetyo melanjutkan, teguran dimaksud ditujukan agar jajaran Kabinet Merah Putih bekerja lebih cepat.

Berdasarkan keterangan Prasetyo, sejumlah menteri memberikan paparan dan berdiskusi langsung dengan kepala negara. “Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retreat tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaian-penyelesaiannya,” ungkap dia.

Direktorat Pajak Bisa Sidak Wajib Pajak Tak Kooperatif
  • Kepatuhan Wajib Pajak
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95498/direktorat-pajak-bisa-sidak-wajib-pajak-tak-kooperatif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali merilis aturan baru yang berkaitan dengan pedoman teknis pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) yang mulai berlaku pada awal 2026 ini. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 yang baru saja diundangkan pada 31 Desember 2025 lalu. Aturan itu secara tegas memberi wewenang kepada DJP untuk melakukan pengawasan kepatuhan WP. Secara terperinci, pasal 4 ayat (1) PMK tersebut mengatur detail sejumlah bentuk kegiatan pengawasan oleh otoritas pajak yang dapat dilakukan, salah satunya adalah ‘melakukan kunjungan’ hingga memberikan teguran.

Maduro Dijerat Hukum AS: Tuntutan, Peluang, dan Potensi Vonis
  • Penangkapan Nicolas Maduro
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107063552-4-700195/maduro-dijerat-hukum-as-tuntutan-peluang-dan-potensi-vonis

Penangkapan Nicolas Maduro dan kemunculan perdananya di pengadilan federal Manhattan membuka fase baru dalam perkara pidana yang selama 6 tahun nyaris tidak bergerak. Kasus pidana terhadap Maduro dikenal sangat kompleks. Selain menyangkut tuduhan konspirasi narkoterorisme lintas negara, perkara ini juga bersentuhan dengan status kepemimpinan Maduro di Venezuela, pembuktian jaringan kejahatan internasional, serta dampak geopolitik dari penangkapan seorang pemimpin asing melalui operasi militer. Pada sidang pendahuluan Senin (5/1/2026), Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan, termasuk konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senjata tersebut.

Rencana dan bukti untuk membawa perkara ini ke tahap persidangan diperkirakan akan dibahas pada sidang lanjutan Maduro di Manhattan yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang. Salah satu strategi pembelaan yang kemungkinan ditempuh Maduro adalah mengajukan klaim kekebalan sebagai kepala negara asing. Pemerintah AS sejak 2024 menyatakan tidak lagi mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela dan mengakui pihak oposisi sebagai presiden terpilih. Pemindahan Maduro keluar dari Venezuela dinilai mempermudah satu aspek penting: membuka peluang munculnya saksi baru.

Sejumlah mantan jaksa menilai Departemen Kehakiman AS tidak akan mengajukan dakwaan dan menangkap Maduro kecuali mereka yakin perkara tersebut cukup kuat untuk diuji di pengadilan. Dakwaan terhadap Maduro berpotensi menjatuhkan hukuman seumur hidup atas konspirasi, ditambah puluhan tahun penjara atas pelanggaran senjata. Meski sebagian besar perkara pidana federal berakhir dengan pengakuan bersalah, peluang negosiasi tetap terbuka, terutama jika situasi geopolitik berubah atau kasus ini berlarut hingga berakhirnya masa kepresidenan Trump.

Korban Jiwa Banjir Bandang di Sulut Bertambah Jadi 16 Orang, 600 Warga Mengungsi
  • Banjir, Banjir Bandang
  • https://news.republika.co.id/berita/t8h1om487/korban-jiwa-banjir-bandang-di-sulut-bertambah-jadi-16-orang-600-warga-mengungsi

Korban jiwa akibat banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, di Sulawesi Utara (Sulut) terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Sitaro pun sejak Senin (5/1/2026) sudah mengundangkan status darurat bencana di wilayah tersebut sampai 18 Januari 2026 mendatang. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (6/1/2026) jumlah korban menjadi 16 orang. Sebanyak 22 warga lainnya, pun kini masih dalam perawatan di fasilitas medis dan tercatat 682 warga dievakuasi ke pengungsian.

Banjir bandang melanda sejak Senin (5/1/2026) dini hari setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari sebelumnya, menghantam empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Mengakibatkan tujuh unit rumah hilang, 29 unit tempat tinggal warga mengalami rusak berat dan 112 unit rumah warga mengalami rusak sedang dan ringan.

Sekolah Terdampak Bencana di Aceh Terapkan Fleksibilitas Pembelajaran
  • Pascabencana, Pemulihan Bencana, Sekolah Darurat
  • https://regional.kompas.com/read/2026/01/07/065907078/sekolah-terdampak-bencana-di-aceh-terapkan-fleksibilitas-pembelajaran

Mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/17472 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran dalam Masa Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, daerah terdampak banjir bandang di Aceh menggelar proses belajar mengajar (PBM) dengan sistem fleksibilitas pembelajaran untuk semester genap tahun ajaran 2025/2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin mengatakan, fleksibilitas ini diterapkan sesuai tingkat dampak bencana, mulai dari kategori parah, sedang, hingga rendah. Pembelajaran semester genap di wilayah terdampak dapat dilaksanakan secara fleksibel, baik melalui tenda darurat maupun menumpang di sekolah terdekat yang tidak terdampak.

Penilaian terhadap peserta didik dapat mengacu pada nilai semester sebelumnya atau pertimbangan profesional guru mata pelajaran agar peserta didik tidak dirugikan. Pelaksanaan ujian dapat dilakukan melalui tugas mandiri terstruktur dengan jadwal yang disesuaikan kalender pendidikan. Murtadhin juga menekankan pentingnya gerakan gotong royong pembersihan sekolah, rumah guru, dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari pemulihan bersama.

Kementerian ESDM Kejar Aturan LPG Satu Harga Kelar Semester I 2026
  • Kebijakan Satu Harga LPG 3 Kg
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260106165323-85-1314211/kementerian-esdm-kejar-aturan-lpg-satu-harga-kelar-semester-i-2026

Kementerian ESDM kebut proses penyusunan aturan Liquefied Petroleum Gas (LPG) satu harga khusus untuk bersubsidi atau elpiji melon 3 kilogram (kg). Aturan ini ditargetkan bisa rampung pada paruh pertama tahun ini. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan bentuk aturan yang disusun adalah peraturan presiden (perpres).

LPG satu harga adalah kebijakan untuk menyamakan harga tabung LPG 3kg di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pelosok. Hal ini serupa dengan program BBM Satu Harga yang sebelumnya sudah diterapkan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan harga jual LPG satu harga nantinya ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Nadiem Dihalangi Bicara usai Sidang Kasus Chromebook, Mahfud: Itu Pelanggaran, Dia Punya Hak Bicara
  • Sidang Kasus Korupsi Chromebook
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7775516/nadiem-dihalangi-bicara-usai-sidang-kasus-chromebook-mahfud-itu-pelanggaran-dia-punya-hak-bicara

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dihalangi untuk berbicara usai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Setelah menjalani sidang perdana kasus Chromebook, Nadiem langsung dibawa jaksa menuju ruang tahanan pengadilan. Padahal biasanya para terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara atau sesi wawancara bersama awak media setelah keluar ruang sidang, baru selanjutnya terdakwa akan dibawa oleh jaksa. Mahfud MD menilai, bisa saja alasan tak diberi waktu bicara karena keamanan. Namun tetap saja, saat itu Nadiem ingin berbicara dan dia punya hak untuk berbicara.

Oleh karena itu Mahfud MD menilai apa yang dilakukan jaksa dalam pengamanan Nadiem ini adalah sebuah pelanggaran, terutama pelanggaran pada hak Nadiem untuk berbicara mengimbangi opini publik tentang kasus Chromebook yang menjeratnya. Apalagi sidang kasus Chromebook yang menjerat Nadiem ini digelar secara terbuka, sehingga Mahfud memastikan bahwa Nadiem memiliki hak untuk berbicara kepada publik soal kasusnya.

Lebih lanjut Mahfud meminta Kejaksaan untuk bisa berlaku adil dalam kasus Nadiem Makarim ini. Karena jaksa bisa bebas berbicara tentang kasus Chromebook yang menjerat Nadiem ini, baik di pengadilan atau dalam konferensi pers. Sehingga jika ingin berlaku adil, maka Nadiem seharusnya diberikan haknya juga untuk berbicara. Karena siapapun yang keluar dari ruang sidang seharusnya punya hak berbicara, tanpa terkecuali.

Poin-poin Penjelasan Kementerian Hukum Soal KUHP dan KUHAP Baru
  • Implementasi KUHP dan KUHAP
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260107070407-12-1314342/poin-poin-penjelasan-kementerian-hukum-soal-kuhp-dan-kuhap-baru

Kementerian Hukum (Kemenkum) menjelaskan berbagai pasal yang mendapat sorotan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. KUHP dan KUHAP yang baru sudah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Penjelasan itu dilakukan dalam konferensi pers terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Beberapa pasal dinilai kontroversial karena dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat, privasi, dan hak minoritas.  Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward OS Hiariej alias Eddy mengatakan pasal penghinaan yang ada dalam KUHP baru berbeda dengan dalam KUHP lama yang dibatalkan MK. Pada KUHP baru, aturan ini dibatasi sebagai delik aduan. Artinya proses tindak pidana akan dilakukan jika ada laporan dari Presiden itu sendiri.

Dalam KUHP terbaru, tidak semua lembaga negara dapat melaporkan penghinaan. Eddy menjelaskan di dalam KUHP baru, ancaman pidana hanya berlaku ketika ada penghinaan kepada lembaga-lembaga tersebut, bukan pejabatnya. Menkum Supratman menegaskan masyarakat boleh menggunakan stiker dan meme pejabat setelah KUHP dan KUHAP baru. Namun, ada batasan yang harus dipatuhi terkait penggunaannya. Supratman tetap tidak memperbolehkan stiker atau meme yang berbentuk tidak senonoh. Wamenkum Eddy mengatakan demonstrasi atau kegiatan pawai tidak perlu izin kepolisian, cukup menyampaikan surat pemberitahuan. Jika suatu demo terjadi kerusuhan, dan penanggung jawab sudah memberitahu pihak kepolisian, maka tidak ada jerat pidana. Pemberitahuan itu bersifat wajib karena kepolisian harus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Menkum Supratman menyebut pasal perzinaan di KUHP baru pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan KUHP yang lama. Bedanya, pasal perzinaan KUHP lama hanya fokus mengatur relasi pernikahan suami istri yang sah secara hukum. Sementara di KUHP yang baru, aturannya diperluas ke perlindungan anak.

Istana Minta Polri Investigasi Asal Teror yang Sasar Influencer Pasca-kritik Pemerintah
  • Istana minta investigasi, Teror Influencer
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/07/06065081/istana-minta-polri-investigasi-asal-teror-yang-sasar-influencer-pasca-kritik?page=2

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Kepolisian RI (Polri) menginvestigasi asal teror yang diterima influencer usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang benar.

Pemerintah tidak menghendaki adanya teror terhadap siapapun dalam bentuk apapun. Ia pun mengaku prihatin atas kejadian teror yang menimpa beberapa pihak akhir-akhir ini. Ia menyatakan, akan mengawal peristiwa tersebut. Tetapi di sisi lain, ia meminta kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk mendewasakan diri dalam bernegara.

Sebelumnya diberitakan, influencer dan kreator konten Ramond Dony Adam, yang lebih dikenal sebagai DJ Donny, kini menjadi sorotan publik setelah mengalami serangkaian aksi teror yang mengancam keselamatan dirinya dan keluarga. Dari kiriman bangkai ayam hingga pelemparan bom molotov ke rumahnya, rentetan intimidasi ini telah ia laporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya.

Alasan Amerika Incar Minyak Venezuela: Miliki Cadangan Terbesar Dunia
  • Alasan Amerika Incar Minyak Venezuela
  • https://katadata.co.id/berita/energi/695cca505c3ff/alasan-amerika-incar-minyak-venezuela-miliki-cadangan-terbesar-dunia

Amerika Serikat berencana memanfaatkan cadangan minyak Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Perusahaan-perusahaan minyak AS didorong untuk berinvestasi dan membangun kembali infrastruktur energi yang rusak dengan tawaran subsidi.

Venezuela merupakan negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi. Namun, produksinya telah menurun drastis karena kurangnya investasi dan sanksi yang menghambat. Rencana AS ini menjadi puncak dari hubungan kedua negara yang telah lama memburuk. Ketegangan tersebut ditandai dengan serangkaian sanksi Washington terhadap pejabat Venezuela hingga embargo minyak.

Istana: 6 Proyek Hilirisasi akan Groundbreaking Januari, Ada DME Batu Bara
  • 6 Proyek Hilirisasi Groundbreaking Januari
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/695d0e292e483/istana-6-proyek-hilirisasi-akan-groundbreaking-januari-ada-dme-batu-bara

Pemerintah akan memulai pembangunan total 18 proyek hilirisasi secara bertahap mulai 2025 hingga 2026, yang mencakup sektor energi dan pertanian. Beberapa proyek energi yang akan dibangun adalah gasifikasi batu bara menjadi DME untuk menekan impor LPG dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) di 34 daerah.

Program hilirisasi di bidang pertanian juga menjadi fokus pemerintah sebagai kegiatan padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah melihat potensi penambahan nilai pada komoditas seperti kopi, cokelat, pala, dan kelapa melalui program ini. Proyek strategis lain yang siap dibangun adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) serta pabrik bioavtur dan bioetanol. Peletakan batu pertama untuk enam dari total proyek tersebut akan dilaksanakan pada Januari 2026.

DJP Terima 20 Ribu Laporan SPT 2025, Masih Ada 3 Juta WP Belum Aktivasi Coretax
  • 3 Juta WP Belum Aktivasi Coretax
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/695cd9fde29fc/djp-terima-20-ribu-laporan-spt-2025-masih-ada-3-juta-wp-belum-aktivasi-coretax

Sejumlah wajib pajak telah mulai melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan sistem baru Coretax. Kendati demikian, masih terdapat lebih dari 3 juta wajib pajak yang hingga kini belum mengaktivasi sistem Coretax yang digunakan untuk melaporkan SPT 2025.

Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan bahwa wajib pajak yang tidak mengaktivasi akun Coretax tidak akan bisa melaporkan SPT atau mengajukan permohonan layanan lainnya. Keterlambatan pelaporan SPT tersebut dapat mengakibatkan pengenaan sanksi denda. Wajib pajak diimbau untuk tidak hanya melakukan aktivasi akun Coretax, tetapi juga membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kedua hal tersebut merupakan syarat wajib agar dapat melaporkan SPT dan menggunakan layanan perpajakan.

Curah Hujan Tinggi, Produksi Jagung Tembus 2 Juta Ton/Bulan pada Awal 2026
  • Proyeksi Panen Jagung Kuratal Pertama 2026
  • https://katadata.co.id/berita/industri/695ce4a78f36e/curah-hujan-tinggi-produksi-jagung-tembus-2-juta-tonbulan-pada-awal-2026

Volume produksi jagung diproyeksikan akan menembus 2 juta ton per bulan pada kuartal pertama 2026, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Maret 2026. Prediksi ini didukung ramalan Badan Pusat Statistik yang menyebut produksi Januari-Februari 2026 mencapai 3,14 juta ton.

Proyeksi panen yang melimpah didukung oleh curah hujan tinggi pada musim tanam, sehingga meminimalkan potensi gagal panen. Kondisi ini menjadi faktor krusial mengingat mayoritas lahan pertanian jagung tidak memiliki jaringan irigasi. Dengan stok akhir tahun lalu yang besar dan proyeksi produksi yang tinggi, pemerintah memastikan tidak ada impor jagung untuk pakan, benih, maupun rumah tangga pada 2026. Bahkan, kondisi ini membuka potensi ekspor jagung sekitar 52.900 ton.

PPN DTP 100% Rumah Tapak dan Apartemen Diperpanjang, REI Soroti Tantangan Ini
  • PPN DTP
  • https://industri.kontan.co.id/news/ppn-dtp-100-rumah-tapak-dan-apartemen-diperpanjang-rei-soroti-tantangan-ini

Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen) diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Saat ini, insentif PPN DTP hanya dapat dimanfaatkan secara penuh untuk unit rumah yang berstatus ready stock. Dengan begitu, jumlah unit yang benar-benar dapat menikmati insentif PPN DTP 100% disebut masih terbatas.

Menkum sebut Rancangan Perpres turunan KUHAP akan atur pemanfaatan AI
  • Atur Pemanfaatan AI, Peraturan Turunan KUHAP
  • https://www.antaranews.com/berita/5335096/menkum-sebut-rancangan-perpres-turunan-kuhap-akan-atur-pemanfaatan-ai

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis, sehingga tinggal ditandatangani saja.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hal tersebut akan diatur dalam Rancangan Perpres tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.

Sebelumnya, UU KUHAP diteken oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI, dan diundangkan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, yakni pada 17 Desember 2025. Berdasarkan Pasal 369 UU KUHAP, peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Laras Faizati: Publik Resah karena Polisi Bunuh Warga
  • Pledoi Laras Faizati
  • https://www.tempo.co/hukum/laras-faizati-publik-resah-karena-polisi-bunuh-warga-2104553#google_vignette

Terdakwa penghasutan bakar Mabes Polri, Laras Faizati Khairunnisa membantah dalil jaksa yang menyebut perbuatannya meresahkan masyarakat dalam nota pembelaannya. Ia justru menilai keresahan publik muncul akibat kekerasan aparat penegak hukum (polisi) dan ketidakadilan hukum. Ia menyebut tuntutan satu tahun penjara terhadap dirinya tidak sebanding dengan penanganan kasus kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan. Menurut Laras, personel polisi yang bertanggung jawab atas kematian Affan justru menerima hukuman lebih ringan.

Laras juga menyinggung pernyataan pejabat kepolisian yang menyerukan tindakan represif terhadap massa demonstran. Ia menilai pernyataan tersebut memperkuat rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Perempuan berusia 26 tahun itu bahkan menyebut nama Kapolri Jendral Listyo Sigit dalam nota pembelaannya.

Menutup pledoinya, Laras memohon majelis hakim membebaskannya. Ia berharap pengadilan menjadi ruang pemulihan keadilan, bukan alat pembungkaman. Sebelumnya, Laras Faizati dituntut dengan pidana satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025, dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. Jaksa menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Laras telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

4 Hal Terkuak dalam Dakwaan Jaksa di Sidang Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim
  • Dakwaan Jaksa, Sidang Kasus Korupsi Chromebook
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8293482/4-hal-terkuak-dalam-dakwaan-jaksa-di-sidang-kasus-korupsi-chromebook-nadiem-makarim#google_vignette

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akhirnya hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/1/2026). Kehadiran Nadiem disambut riuh lantaran ia telah absen dalam dua kali pemanggilan terakhir. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan dilanjutkan dengan pemaparan dakwaan dari jaksa. Dakwaan utama dalam kasus ini adalah Nadiem disebut merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Angka itu didapatkan lantaran Nadiem melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan kala menjadi Mendikbudristek. Jaksa menghitung kerugian ini dari harga Chromebook dan CDM.

Namun, selain dakwaan utama, jaksa juga membeberkan rangkaian kronologi kasus korupsi Chromebook oleh Nadiem. Dirangkum detikEdu, berikut informasinya. Jaksa menyebut bila pengadaan laptop Chromebook sempat ditawarkan sejak era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Namun, pengadaan tersebut ditolak lantaran Chromebook dinilai punya banyak kelemahan. Setelah ditemukan kegagalan pengadaan Chromebook di wilayah 3T pada 2018, Kemdikbud di bawah kepemimpinan Muhadjir Effendy melakukan monitoring dan evaluasi di 2019. Hasilnya laptop tidak bisa digunakan oleh siswa maupun guru. Pada kesempatan ini, jaksa kembali membeberkan rangkaian alur bagaimana bibit korupsi Chromebook ini bisa terjadi. Seperti yang sempat viral sebelumnya, penyusunan pengadaan laptop Chromebook di awali dari grup aplikasi pesan WhatsApp. Dari seluruh rangkaian kronologis korupsi Chromebook Nadiem, jaksa menegaskan pada dasarnya sosok yang akrab dipanggil Mas Menteri itu tahu bila laptop tersebut tak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Terutama jika dipakai pada wilayah 3T.

Pramono Anung Kebut IPO Bank Jakarta, Disiapkan Listing di BEI Awal 2027
  • Pramono Anung Kebut IPO Bank Jakarta
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/695b96ff8a4bd/pramono-anung-kebut-ipo-bank-jakarta-disiapkan-listing-di-bei-awal-2027

PT Bank Jakarta menyatakan siap melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) yang ditargetkan pada awal 2027. Kesiapan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Bank Jakarta sebagai respons atas arahan dari Gubernur DKI Jakarta.

Rencana IPO ini merupakan dorongan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai langkah transformasi bank daerah. Tujuannya agar pengelolaan bank menjadi lebih profesional, bebas dari intervensi, serta mampu membangun kepercayaan publik. Manajemen Bank Jakarta telah memulai berbagai persiapan menuju IPO, termasuk menunjuk konsultan untuk mendukung proses tersebut. Rencana ini juga telah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibahas bersama DPRD Jakarta.

Kemendikdasmen Terbitkan SE Pembelajaran Bagi Sekolah Terdampak Bencana
  • Layanan Pendidikan pascabencana, Layanan Pendidikan yang Fleksibel, Proses Belajar Mengajar
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/846740/kemendikdasmen-terbitkan-se-pembelajaran-bagi-sekolah-terdampak-bencana-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pascabencana, yang akan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terkendala akibat bencana. Surat Edaran 1/2026 itu nantinya dapat menjadi pedoman bagi sekolah dan pimpinan daerah dalam melakukan layanan pendidikan.  Dalam ketentuan tersebut, satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing.

Mu’ti juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bergotong royong mendukung pemulihan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Koalisi Permanen Partai Politik Sulit Bertahan, Pengamat Ungkap Penyebabnya
  • koalisi partai politik
  • https://video.tribunnews.com/news/901099/koalisi-permanen-partai-politik-sulit-bertahan-pengamat-ungkap-penyebabnya

Usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pembentukan koalisi permanen pendukung Presiden Prabowo Subianto dinilai sulit direalisasikan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Jamaluddin menyebut terdapat 3 hambatan utama yakni ideologi partai tidak jelas dan tidak solid. Meski sama-sama nasionalis dan religius, praktik politik tiap partai berbeda signifikan. Kedua adanya pembagian kekuasaan dalam koalisi sulit disepakati dan dijaga konsistensinya. Ketiga adalah adanya kecenderungan pragmatisme partai yang membuat kepentingan mudah berubah sesuai dengan dinamika politik, membuat koalisi rawan goyah.

Hal ini menunjukkan bahwa koalisi permanen hanya akan menjadi formalitas nama, bukan permanen dalam praktik. Jika terbentuk, sifatnya hanya sementara sesuai kepentingan politik masing-masing partai.

Komdigi Sebut Jaringan Telekomunikasi Aceh Sudah Pulih 95 Persen
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260105142107-213-1313692/komdigi-sebut-jaringan-telekomunikasi-aceh-sudah-pulih-95-persen

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh yang terdampak banjir dan longsor sudah mencapai 95 persen. Ia menyebut 95 persen BTS yang pulih ini masing-masing telah beroperasi dengan uptime yang cukup tinggi. Meutya mengatakan dari total 3.208 base transceiver station (BTS) di wilayah Aceh, hanya tujuh BTS yang masih dalam perbaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut pihaknya telah memulihkan hampir semua BTS yang ada di Aceh. Dari total 1.860 BTS, hanya sekitar 13 yang masih down. Lebih lanjut, Nugroho menyebut masih ada sekitar 67 site BTS yang mengandalkan genset untuk pasokan listrik di Aceh.

Aceh menjadi wilayah dengan pemulihan jaringan telekomunikasi paling lambat dibandingkan dengan dua provinsi lain yang terdampak banjir dan longsor. Pasokan listrik disebut sebagai masalah utama yang menyulitkan pemulihan jaringan di wilayah ini.

Bloomberg Intelligence Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2026
  • Proyeksi Ekonomi RI 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/695bb020f03a6/bloomberg-intelligence-proyeksikan-ekonomi-ri-tumbuh-5-pada-2026

Pasar saham Indonesia menunjukkan kinerja impresif yang didorong oleh investor ritel domestik. Sebaliknya, pasar obligasi pemerintah dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat kekhawatiran terhadap prospek fiskal.

Prospek ekonomi Indonesia dinilai tetap solid ditopang oleh realisasi investasi yang mencapai target dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Pencapaian ini menunjukkan daya tarik Indonesia di mata investor tetap terjaga meskipun volatilitas pasar meningkat.

Bank Indonesia mengisyaratkan kebijakan moneter yang hati-hati dengan prioritas menjaga stabilitas nilai tukar. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap terjaga kuat dengan probabilitas resesi yang sangat rendah.

Partai Perindo Sebut Sekber GKSR Penting untuk Konsolidasi Parpol Nonparlemen
  • koalisi partai politik, nonparlemen
  • https://nasional.sindonews.com/newsread/1663195/12/partai-perindo-sebut-sekber-gksr-penting-untuk-konsolidasi-parpol-nonparlemen-1767628912

Senin 5 Januari 2026, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah menghadiri pengenalan Sekretariat Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Ia menilai, pembentukan sekber ini penting untuk konsolidasi. “Supaya kita terkonsolidir. Partai-partai nonparlemen ini menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita dilihat dari hasil Pemilu 2024 kemarin, kita adalah urutan ke-7 dengan 11 juta suara. Dan ini cukup signifikan kalau kita melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam aktivitas yang dilakukan pasca-Pemilu 2024 kemarin,” kata Ferry.

Rencananya GKSR akan segera diresmikan dalam waktu dekat. GKSR ini dibentuk untuk mengkonsolidasikan partai-partai nonparlemen agar menjadi satu kekuatan politik. GKSR merupakan wadah untuk merumuskan pandangan partai nonparlemen atas isu-isu terkini.

Sikap politik GKSR adalah sebagai penyeimbang namun tetap bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan berseberangan. Ke depannya GKSR diproyeksikan sebagai platform politik baru bagi partai nonparlemen untuk memperkuat suara rakyat, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah.

BMKG Beri Peringatan Dini Gelombang Tinggi 4 Meter Hari Ini
  • Banjir, Bencana Alam, Mitigasi Bencana Laut, Potensi Gelombang Tinggi
  • kompas.com/jawa-timur/read/2026/01/06/054500088/waspada-bibit-siklon-tropis-91s-bmkg-rilis-peringatan-dini-gelombang

BADAN Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan di Indonesia pada 5-8 Januari 2026. Gelombang hingga setinggi 4,0 meter berpeluang terjadi antara lain di Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, hingga Lampung.  Fenomena ini dipicu oleh kemunculan Bibit Siklon Tropis 91S di Samudra Hindia.

Bibit siklon ini terpantau terbentuk di Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung pada Sabtu dinihari lalu dan per Senin pagi, 5 Desember 2026, bibit siklon ini telah berada di Samudra Hindia barat daya Bengkulu. Gelombang tinggi kategori sedang (1,25 – 2,50 m) diprediksi terpicu di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia selatan Jawa, serta Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Bengkulu.

BMKG mengeluarkan protokol keselamatan bagi penyedia jasa pelayaran dan nelayan yang melintas di area berisiko tinggi seperti Selat Malaka, Samudra Hindia barat Bengkulu, Laut Banda, hingga perairan selatan Banten dan Jawa Tengah, untuk selalu waspada dan memantau pembaruan informasi cuaca dari kanal resmi BMKG.

.

Insentif PPN Rumah Berlanjut, Berlaku untuk Harga Hingga Rp5 M
  • Insentif PPN Rumah
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95357/insentif-ppn-rumah-berlanjut-berlaku-untuk-harga-hingga-rp5-m

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan pada 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Selain itu, pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Lebih lanjut, melalui beleid yang diundangkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 31 Desember 2025 tersebut, tertulis bahwa PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi ketentuan akan ditanggung pemerintah untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026. 

ESDM: SPBU Swasta Sudah Dapat Kuota 2026, BBM Impor Masuk RI
  • SPBU Swasta
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95364/esdm-spbu-swasta-sudah-dapat-kuota-2026-bbm-impor-masuk-ri

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah memberikan tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) swasta periode 2026. Badan usaha (BU) hilir migas pun diklaim sudah mulai menerima BBM hasil impor sendiri. Akan tetapi, Kementerian ESDM enggan mengungkapkan berapa volume tambahan kuota impor BBM yang diberikan ke masing-masing operator SPBU swasta. 

Ikuti Perintah KDM, Cirebon Babat Tanaman Sawit, Ganti dengan Mangga
  • Gubernur Jabar Larang Tanam Sawit
  • https://news.republika.co.id/berita/t8f41h377/ikuti-perintah-kdm-cirebon-babat-tanaman-sawit-ganti-dengan-mangga

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan mengganti pohon kelapa sawit yang ditanam di Kecamatan Pasaleman dengan komoditas mangga. Penggantian itu sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melarang penanaman sawit.

Bupati Cirebon Imron mengatakan pemerintah daerah telah meninjau langsung lokasi penanaman sawit yang sempat menjadi perhatian publik. Peninjauan ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang akan ditempuh pemerintah daerah. Ia menuturkan dari hasil peninjauan sementara, luas lahan yang telah ditanami sawit di Kecamatan Pasaleman, Cirebon baru sekitar 2,5 hektare dengan jumlah 400 batang. Adapun total lahan untuk penanaman sawit mencapai 6,5 hektare, namun sebagian masih berupa rencana dan belum direalisasikan.

Ia memastikan dalam waktu dekat, pemerintah daerah bakal mengganti komoditas sawit dengan tanaman yang dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Pasaleman, Cirebon. Ia mencontohkan komoditas pengganti yang disiapkan adalah tanaman mangga, termasuk varietas gedong gincu yang selama ini dikenal sebagai salah satu buah unggulan daerah Cirebon.

Prabowo: Tahun 2025, Kita Tidak Impor Beras Sama Sekali
  • Indonesia Swasembada Beras
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/06/08233591/prabowo-tahun-2025-kita-tidak-impor-beras-sama-sekali

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian pemerintahannya yang tidak mengimpor beras selama 2025. Capaian tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025, di Jakarta, Senin (5/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa swasembada beras telah resmi dicapai oleh Indonesia.

Swasembada beras seyogyanya merupakan target strategis nasional yang ditargetkan dapat terwujud dalam empat tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, target tersebut dapat terealisasi dalam waktu satu tahun berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak.

Swasembada beras yang berhasil dicapai Indonesia, klaim Prabowo, ikut berkontribusi positif dalam perekonomian global. Sebab keputusan Indonesia yang tidak mengimpor beras dari negara lain turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.


Serangan AS ke Venezuela Belum Berdampak ke Harga BBM di Indonesia
  • Serangan AS ke Venezuela Belum Berdampak ke Indonesia
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/695bbc70deb97/serangan-as-ke-venezuela-belum-berdampak-ke-harga-bbm-di-indonesia

Serangan Amerika Serikat ke Venezuela dinilai belum berdampak signifikan terhadap harga BBM di Indonesia. Hal ini karena Indonesia tidak mengimpor minyak mentah dari Venezuela, meski pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi.

Intervensi AS dipandang sebagai upaya mengubah geopolitik energi global dan berpotensi memicu ketidakpastian harga minyak dunia. Kondisi ini dapat berdampak tidak langsung bagi Indonesia melalui tekanan subsidi energi dan stabilitas nilai tukar. Anak usaha Pertamina, PIEP, yang memiliki aset migas di Venezuela menyatakan bahwa situasi terkini belum berdampak pada aset maupun staf mereka. Perusahaan terus memantau perkembangan situasi secara cermat dan berkoordinasi dengan KBRI di Caracas.

Tanpa Seremoni DIPA, Purbaya Pastikan APBN 2026 Tetap Berjalan
  • APBN 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260106065732-4-699863/tanpa-seremoni-dipa-purbaya-pastikan-apbn-2026-tetap-berjalan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran APBN tahun 2026 bakal tetap cair untuk kementerian dan lembaga (K/L), meski tak ada seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di akhir 2025. Purbaya pun menegaskan tanpa ada seremoni penyerahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran pemerintah tahun 2026 tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu seremoni dilakukan. Dia juga memastikan semua anggaran yang telah diajukan oleh kementerian dan lembaga akan cair tanpa ada hambatan.

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong
  • https://nasional.sindonews.com/newsread/1663153/12/kepala-daerah-dipilih-dprd-bakal-menghapus-politik-uang-siti-zuhro-bohong-1767618068

Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan menghapus praktik politik uang, tetapi hanya memperkecil ruang lingkupnya.

Siti menyatakan bahwa Pilkada tidak langsung “Memperkecil dan permainan uang di elite itu antar mereka. Kerusakan tidak meluas. Kerusakan ndak meluas sampai ke birokrasi, birokrasi sekarang rusak banget. Rusak banget. Serius itu,”

Politik uang akan tetap ada namun lebih terbatas pada lingkup jajaran elite dan tidak akan menyebabkan kerusakan birokrasi secara luas. Saat ini, Pilkada langsung dinilai merusak karena kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan dengan segala cara. Beliau menekankan bahwa Pilkada tidak langsung bukan solusi total, tetapi bisa menjadi jalan untuk membatasi kerusakan politik dan birokrasi.

Untuk itu apabila Pilkada tidak langsung dilaksanakan maka hal yang dilakukan adalah memperketat aturan dan profiling calon kepala daerah yang akan diusung DPRD agar kualitas kepemimpinan lebih terjaga.

Prabowo: Rakyat Indonesia Paling Bahagia di Dunia Menurut Survei
  • hubungan sosial masyarakat, kesejahteraan, optimalisasi kebijakan pemerintah, rasa syukur, survei kebahagiaan
  • https://tirto.id/prabowo-rakyat-indonesia-paling-bahagia-di-dunia-menurut-survei-hoK1

Berdasarkan hasil survei global yang dilakukan Global Flourishing Study (GFS) 2025, riset kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan lembaga survei Gallup, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia, dalam perayaan Natal Nasional 2025 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam. Temuan itu memiliki makna mendalam mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam kondisi sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera secara ekonomi.

Studi tersebut melibatkan lebih dari 200 ribu responden di 22 negara dan mengukur kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dari survei kebahagiaan konvensional yang menitikberatkan aspek ekonomi, GFS menilai kesejahteraan dari enam dimensi utama, yakni kesehatan fisik dan mental, makna hidup, kebahagiaan dan kepuasan, karakter, hubungan sosial, serta stabilitas finansial. Dalam hasil survei tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama indeks flourishing, mengungguli sejumlah negara lain seperti Israel dan Filipina.

Presiden Prabowo mengaku terharu dengan hasil survei tersebut. Sebab, memahami sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengalami kehidupan yang sangat sederhana. beliau juga menegaskan bakal terus bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan dibantu oleh para pembantu terbaiknya di Kabinet untuk mewujudkan kesejahteraan sepenuhnya bagi masyarakat.

Persidangan Dimulai, Ini Pengakuan Nicolas Maduro di Pengadilan AS
  • Penangkapan Nicolas Maduro
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260106052001-4-699851/persidangan-dimulai-ini-pengakuan-nicolas-maduro-di-pengadilan-as

Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan pengadilan federal Amerika Serikat pada Senin (5/1/2026) waktu setempat. Presiden Venezuela menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Istri Maduro, Cilia Flores, yang turut ditangkap dalam operasi tersebut, juga menyatakan tidak bersalah. Hakim menetapkan sidang lanjutan akan digelar pada 17 Maret mendatang. Sidang singkat berdurasi sekitar 30 menit itu berlangsung di tengah pengamanan ketat. Di luar gedung pengadilan, puluhan demonstran pro dan anti-Maduro berkumpul.

Adapun beberapa jam setelah sidang di New York, situasi politik di Caracas bergerak cepat. Wakil Presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro didakwa dengan empat tuduhan pidana, yakni narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur. Maduro selama bertahun-tahun membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih imperialisme untuk menguasai cadangan minyak Venezuela. Presiden AS Donald Trump sendiri tidak menutupi ambisinya terhadap sumber daya energi negara Amerika Selatan itu.

Penangkapan Maduro memicu perdebatan sengit di Dewan Keamanan PBB. Rusia, China, dan sekutu kiri Venezuela mengecam operasi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan kekhawatiran terhadap stabilitas Venezuela dan mempertanyakan legalitas serangan AS, yang disebut sebagai intervensi paling dramatis Washington di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989. Sejumlah pakar hukum internasional mempertanyakan keabsahan operasi itu, dengan sebagian menyebutnya sebagai penolakan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Dibidik Trump, Presiden Kolombia Petro Siagakan Pasukan
  • Konflik AS-Kolombia
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260105182414-134-1313798/dibidik-trump-presiden-kolombia-petro-siagakan-pasukan#goog_rewarded

Presiden Kolombia Gustavo Petro mendesak pasukannya bersiaga setelah Amerika Serikat mengancam akan menargetkan dia usai Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam pernyataan di X, Petro memerintahkan seluruh pasukan keamanan Kolombia untuk bersatu membela negara, serta mendesak aparat yang tak setia mundur dari jabatan. Petro menegaskan ia tahu soal perang dan operasi rahasia meski dirinya bukan prajurit militer. Petro mengatakan ia tak akan segan mengangkat senjata demi membela rakyat dan kedaulatan Kolombia.

“Saya bukan pemimpin yang tidak sah, juga bukan pengedar narkoba. Satu-satunya aset yang saya punya cuma rumah keluarga yang bahkan masih dicicil pakai gaji saya. Data keuangan saya sudah dipublikasi. Tidak ada bukti saya menghabiskan uang lebih banyak dari upah saya. Saya bukan orang tamak,” lanjut Petro. Petro berkata demikian setelah Presiden AS Donald Trump pada Minggu (4/1) mengatakan bahwa Kolombia akan bernasib sama dengan Venezuela buntut produksi narkotika di negara itu.

Kepada wartawan, Trump mengeklaim bahwa Kolombia dan presidennya telah membanjiri AS dengan kokain. Ia pun mengatakan nasib Petro akan sama dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang kini menghadapi hukum di AS. Dalam pernyataan yang sama, Petro menegaskan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduh Trump. Petro menekankan ia tak pernah terlibat dengan perdagangan narkoba.

AS Serius Mau Caplok Wilayahnya, Negara NATO Ini Beri Ultimatum Serius
  • Presiden AS Ingin Menguasai Greenland
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260105072854-4-699559/as-serius-mau-caplok-wilayahnya-negara-nato-ini-beri-ultimatum-serius

Pemimpin Denmark secara tegas kembali mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan ancaman pengambilalihan Greenland. Reaksi keras ini muncul setelah Trump kembali menegaskan ambisinya tersebut dalam wawancara terbaru dengan majalah The Atlantic. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa wacana AS untuk menguasai Greenland sama sekali tidak masuk akal. Frederiksen pun mendesak AS untuk menghentikan ancaman terhadap sekutu historis serta rakyat yang telah menyatakan dengan jelas bahwa wilayah mereka tidak untuk dijual.

Sebelumnya, Trump bersikeras bahwa Greenland memiliki nilai krusial bagi keamanan nasional AS. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran besar di Denmark, terutama karena muncul hanya sehari setelah AS menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan menyatakan Washington akan mengelola negara Amerika Latin tersebut. “Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” katanya.

Daya tarik Greenland bagi AS berakar pada posisi geografis dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Terletak strategis di antara Eropa dan Amerika Utara, pulau Arktik ini merupakan lokasi vital bagi sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Selain aspek militer, Greenland menyimpan kekayaan mineral yang sangat melimpah, yang dipandang Washington sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan industri AS pada ekspor mineral dari China. Di sisi lain, Denmark terus berupaya meredakan ketegangan dengan pemerintah Trump melalui investasi pertahanan di wilayah Arktik sambil tetap menjaga kedaulatan wilayahnya.

Situasi Memburuk, China Minta Warganya di Jepang Waspada Usai Ada Laporan Serangan
  • Ketegangan China - Jepang
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7774981/situasi-memburuk-china-minta-warganya-di-jepang-waspada-usai-ada-laporan-serangan

China mendesak warga negaranya yang ada di Jepang untuk tetap waspada di tengah laporan insiden kekerasan. Kedutaan Besar China di Jepang juga menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan pada hari Sabtu(3/1/2026) oleh Kedutaan Besar China di Jepang menyatakan bahwa kondisi keamanan publik di beberapa wilayah Jepang baru-baru ini memburuk, dengan menyebutkan insiden kekerasan di beberapa prefektur termasuk Fukuoka, Shizuoka, dan Aichi.

Kedutaan besar tersebut mengatakan banyak pelancong asal China melaporkan telah dilecehkan secara verbal atau diserang secara fisik tanpa provokasi, yang mengakibatkan cedera. Kedutaan besar tersebut juga secara khusus merujuk pada insiden penabrakan kendaraan pada tanggal 31 Desember 2025 di Distrik Shinjuku, Tokyo, di mana dua warga negara China mengalami luka serius dan membutuhkan perawatan darurat di rumah sakit. Tidak ada tanggapan langsung dari pihak berwenang Jepang mengenai pernyataan terbaru Kedutaan Besar China tersebut.

Ketegangan antara China dan Jepang telah meningkat sejak 7 November 2025, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan secara hukum dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup yang berpotensi memungkinkan Jepang untuk menggunakan hak membela diri secara kolektif. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, dengan pemerintah China menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dan memberlakukan kembali larangan impor makanan laut, di antara langkah-langkah pembatasan lainnya.

Kualitas Udara Tangsel dan Jakarta Terburuk di Indonesia Pagi Ini
  • Kualitas Udara Tangsel dan Jakarta
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/695b0d56a7db8/kualitas-udara-tangsel-dan-jakarta-terburuk-di-indonesia-pagi-ini

Kualitas udara di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Serpong terpantau tidak sehat dengan poin AQI mencapai lebih dari 150. Kondisi ini menempatkan ketiganya sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia saat pemantauan.

Kualitas udara yang tidak sehat berisiko menimbulkan efek kesehatan bagi masyarakat umum. Terutama bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit jantung serta paru. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari dampak buruk. Selain itu, penggunaan masker juga disarankan jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Kebut Rehabilitasi Irigasi untuk Genjot Produksi Padi
  • Rehabilitasi Irigasi
  • https://insight.kontan.co.id/news/kebut-rehabilitasi-irigasi-untuk-genjot-produksi-padi

Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi irigasi untuk menggenjot produksi beras di sepanjang tahun 2026. Infrastruktur irigasi menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan produksi padi. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025 pemerintah terus melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian secara masif dan terintegrasi.

Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak
  • Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak
  • https://insight.kontan.co.id/news/data-transaksi-kripto-masuk-radar-ditjen-pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi memperluas cakupan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Kali ini, pemerintah menyasar data terkait transaksi kripto. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid tersebut sudah berlaku mulai 1 Januari 2026.

Nadiem Makarim Didakwa Hari Ini
  • Sidang Kasus Chromebook
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/846505/nadiem-makarim-didakwa-hari-ini

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mendengar dakwaan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook, hari ini, 5 Januari 2026. Nadiem sudah beberapa kali mangkir dari persidangan dengan dalih sakit. Firman menjelaskan sidang Nadiem akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Rencananya, dakwaan dibacakan di Ruang Hatta Ali.

Kubu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berharap Nadiem bisa hadir. Kehadiran eks Mendikbudristek itu dibutuhkan untuk mempercepat proses hukum yang kini menjeratnya.

Sebelumnya, Kejagung kembali membantarkan penahanan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Alasannya, tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook itu sedang sakit. “Benar yang bersangkutan dibantar di RS dikarenakan sakit dan perlu perawatan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025. Anang mengatakan pembantaran penahanan Nadiem dilakukan sejak Senin, 8 Desember 2025. Eks Mendikbudristek itu dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

OJK Ungkap Peluang dan Tantangan Pasar Modal RI Tahun 2026
  • Peluang dan Tantangan Pasar Modal RI Tahun 2026
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260105073153-17-699567/ojk-ungkap-peluang-dan-tantangan-pasar-modal-ri-tahun-2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, memasuki tahun 2026 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi pada industri pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, secara global volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global, dinamika harga komunitas, serta kondisi geopolitik.

Inarno mengatakan, OJK bersama SRO telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal di tahun depan, termasuk di dalamnya juga menjalin kolaborasi dengan institusi terkait seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Di sisi lain, pihaknya juga akan meningkatkan keamanan cyber, peningkatan integritas pasar, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan.

Rosan Lapor ke Prabowo soal 5 Proyek Hilirisasi Danantara
  • Hilirisasi
  • https://tirto.id/rosan-lapor-ke-prabowo-soal-5-proyek-hilirisasi-danantara-hoGR

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (4/1/2026) sore. Dalam kunjungan tersebut, Rosan melaporkan akan ada lima proyek hilirisasi Danantara yang siap groundbreaking (peletakan batu pertama) di awal bulan depan. “Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga poin, yakni ke-1 perkembangan lima titik proyek hilirisasi oleh Danantara yang akan melakukan groundbreaking di awal bulan depan,” tulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (5/1/2026).

CORE: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Terpangkas Akibat Banjir di Sumatera
  • Pertumbuhan Ekonomi 2025
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/695798aea1483/core-pertumbuhan-ekonomi-2025-terpangkas-akibat-banjir-di-sumatera

Riset CORE Indonesia memproyeksikan bencana banjir akan memangkas pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Aceh diperkirakan menghadapi tekanan terberat dengan koreksi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang paling signifikan. Dampak bencana ini juga berpotensi mengganggu perekonomian nasional dengan mengoreksi pertumbuhan ekonomi dan investasi secara keseluruhan.

Hal ini disebabkan kontribusi signifikan ketiga provinsi terdampak yang mencapai sekitar 9% terhadap PDB nasional. Skala dampak ekonomi dari bencana ini diperkirakan akan berlangsung lebih dari satu tahun, tidak hanya berhenti pada fase darurat. Kerusakan kapasitas produksi, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian yang menunda investasi menjadi penyebab guncangan ekonomi jangka panjang.

Bagaimana Sikap Pemerintah soal Teror terhadap Aktivis?
  • Sikap Pemerintah, Teror terhadap Aktivis
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/05/07115291/bagaimana-sikap-pemerintah-soal-teror-terhadap-aktivis?page=2

Berbagai jenis teror terhadap aktivis dan influencer terjadi di pengujung tahun 2025. Teror tersebut diduga berkaitan dengan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Aktivis sekaligus Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menerima teror bangkai ayam di rumahnya, pada Selasa (30/12/2025) pagi. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, paket berisi teror itu diterima anggota keluarga Iqbal setelah ia sempat mendengar suara benda jatuh di pekarangan rumahnya. Leonard menyoroti kasus serupa yang menimpa dua influencer dan aktivis lainnya di Jakarta, yakni DJ Donny dan Sherly Annavita. Dia mengatakan, salah satu yang identik dari ketiganya adalah ekspresi kecewa dan kritik mereka terhadap upaya penanganan bencana banjir di Sumatera.

Atas kondisi tersebut, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Berbeda dari Iqbal Damanik, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengaku menerima teror dari orang tidak dikenal. Informasi mengenai teror ini diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (2/1/2026). Uceng menambahkan bahwa suara penelepon dibuat berat untuk memberikan kesan otoritas. Ini bukan kali pertama ia menerima teror serupa, melainkan yang kedua kalinya dengan nada ancaman yang sama.

Menanggapi teror tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian mengusut tuntas. Pigai mengatakan, setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pigai juga mengapresiasi siapa pun, termasuk para influencer, yang memanfaatkan kebebasan berpendapat. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, kritik yang disampaikan kerap kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu (personal) maupun institusi.

KUHAP-KUHP Berlaku, Ini Sikap Kejagung, Polisi dan KPK
  • Kesiapan Kejagung PolisI dan KPK, Pemberlakuan KUHAP KUHP
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/05/06390171/kuhap-kuhp-berlaku-ini-sikap-kejagung-polisi-dan-kpk?page=2

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku, mulai Jumat (2/1/2026). Pemberlakuan dua instrumen hukum pidana baru ini menandai perubahan besar dalam sistem penegakan hukum nasional yang sebelumnya mengadopsi hukum warisan kolonial Belanda. Sejumlah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan kesiapan dan komitmen untuk mematuhi serta mengimplementasikannya.

Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil menyoroti sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHAP baru yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat. Kejagung memastikan kesiapan institusinya dalam menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, secara regulatif dan teknis, kejaksaan telah melakukan berbagai penyesuaian.

Polri juga menyatakan telah memberlakukan KUHP dan KUHAP baru secara menyeluruh sejak Jumat dini hari. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, seluruh unsur penegakan hukum di tubuh Polri telah mengimplementasikan aturan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan sikap serupa. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, lembaganya akan mematuhi dan melaksanakan KUHP serta KUHAP yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Menurut Johanis, sebagai lembaga negara yang memiliki tugas penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan seluruh proses penegakan hukum dengan regulasi baru tersebut.

Trump Buka Opsi Gelombang Kedua Serangan AS ke Venezuela
  • Serangan AS ke Venezuela
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/695a72432ea90/trump-buka-opsi-gelombang-kedua-serangan-as-ke-venezuela

Militer Amerika Serikat telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah operasi militer. AS berencana untuk memimpin Venezuela sementara waktu sembari memanfaatkan cadangan minyak negara tersebut.

Presiden Donald Trump menyatakan AS siap melancarkan gelombang serangan kedua jika situasi dianggap mengancam kepentingan Washington. Maduro sendiri akan menghadapi tuntutan hukum dari AS atas tuduhan terorisme narkoba. Trump mengeklaim telah mengerahkan kekuatan laut yang besar di kawasan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa militer AS berada dalam posisi siaga penuh untuk operasi lanjutan.

MA Kebut Aturan Teknis Plea Bargain KUHAP, Hakim Bisa Tolak Pengakuan Dipaksa
  • KUHAP, Pengakuan Bersalah
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/846443/ma-kebut-aturan-teknis-plea-bargain-kuhap-hakim-bisa-tolak-pengakuan-dipaksa

Mahkamah Agung (MA) tengah menyiapkan aturan teknis terkait mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa, yang diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Juru Bicara MA, Yanto, mengatakan MA sedang menugaskan tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining. Yanto menjelaskan, pelaksanaan plea bargaining telah diatur dalam Pasal 78 ayat 8 yang menekankan bahwa hakim wajib menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa.

Selain itu, Ia mengungkapkan teknis pelaksanaan di pengadilan akan diatur lebih rinci oleh tim Pokja KUHP dan KUHAP. Penilaian hakim menjadi kunci, agar pengakuan bersalah yang tidak sesuai ketentuan hukum dapat ditolak. Yanto menegaskan proses penyusunan PERMA diharapkan dapat diterapkan secara seragam dan transparan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin hak terdakwa dan korban. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, media, serta koalisi sipil dan pemerhati peradilan dalam pengawasan pelaksanaan mekanisme baru ini.

Amnesti Tahunan, Myanmar Bebaskan 6.000 Tahanan dari Penjara
  • Amnesti Myanmar
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104143141-106-1313397/amnesti-tahunan-myanmar-bebaskan-6000-tahanan-dari-penjara

Junta militer akan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan sebagai bagian dari amnesti tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Myanmar. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, yang mengakhiri masa demokrasi singkat Myanmar dan memicu perang saudara, militer telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional mengatakan Pemimpin junta Min Aung Hlaing telah memberi amnesti kepada 6.134 warga Myanmar yang dipenjara. Selain itu, 52 tahanan asing juga akan dibebaskan dan dideportasi.

Amnesti tahunan ini diberikan atas dasar kemanusiaan dan belas kasih, bertepatan dengan 78 tahun kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Sementara itu, junta Myanmar memulai pemungutan suara pemilu bertahap selama satu bulan sejak seminggu lalu. Para pemimpin militer mengatakan pemilu ini akan membawa demokrasi. Namun, aktivis hak asasi manusia dan diplomat Barat mengecam pemilu ini. Mereka menyebutnya sebagai pemilu palsu dan hanya cara baru untuk melanjutkan kekuasaan militer.

Partai National League for Democracy (NLD) yang sangat populer, dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, tidak ikut dalam pemilu karena telah dibubarkan. Militer membatalkan hasil pemilu terakhir pada tahun 2020 setelah NLD menang besar atas USDP. Militer dan USDP kemudian menuduh kecurangan besar dalam pemilu, tetapi pemantau internasional menyatakan tuduhan itu tidak terbukti.

Maduro Hadapi Sidang Hari Ini usai Ditangkap AS, Apa Saja Dakwaannya?
  • Penangkapan Nicolas Maduro
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260105070123-134-1313520/maduro-hadapi-sidang-hari-ini-usai-ditangkap-as-apa-saja-dakwaannya

Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan menghadapi sidang pada hari ini, Senin (5/1), usai ditangkap pasukan elite Delta Force Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump akhir pekan lalu. Sidang Maduro akan digelar di Pengadilan Manhattan New York. Tak cuma Maduro, pemerintahan Trump juga mengajukan dakwaan ke istrinya Cilia Flores di Pengadilan Distrik Selatan Mew York. Pemerintah AS mengajukan empat dakwaan untuk Maduro yakni konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, serta konspirasi memakai senapan mesin dan alat peledak. Ia menghadapi tuduhan yang sama seperti di dakwaan sebelumnya yang diajukan pada 2020, periode pertama pemerintahan Trump.

AS menculik Maduro dan Flores pada Sabtu. Sebelum operasi ini dilakukan, pasukan Negeri Paman Sam terlebih dahulu menggempur habis-habisan ibu kota Venezuela, Caracas. Setelah misi itu, Trump dengan bangga mengumumkan AS berhasil menyerang Venezuela. Maduro bersama istrinya, lanjut dia, langsung diterbangkan keluar negeri.

Di kesempatan terpisah, Trump kemudian mengumumkan AS akan memimpin Venezuela dan menguasai sumber daya minyak. Trump dan Maduro berselisih sejak di periode pemerintahan pertama politikus Republik itu. Namun, hubungan kedua negara kembali meruncing sejak September tahun lalu, periode kedua Trump. Kala itu, pasukan AS menggempur kapal yang mengangkut warga sipil di perairan lepas Venezuela dengan dalih membawa narkoba. Serangan ke kapal di sekitar wilayah itu terus terjadi hingga berbulan-bulan. Melihat serangkaian tindakan AS itu, pemerintahan Maduro meyakini niat mereka adalah menggulingkan kekuasaan dan menguasai sumber daya.


Polemik dan Fakta-fakta Trump Tangkap Presiden Venezuela
  • Penangkapan Nicolas Maduro
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260105/19/1941505/polemik-dan-fakta-fakta-trump-tangkap-presiden-venezuela

Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden AS Donald Trump menjadi kasus baru yang terjadi di dunia. Peristiwa penangkapan ini menimbulkan berbagai polemik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro. Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat. Kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam.

11 Daerah Masih Berstatus Tanggap Darurat Usai Bencana Banjir Sumatera
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/05/05263381/11-daerah-masih-berstatus-tanggap-darurat-usai-bencana-banjir-sumatera?page=all#page2

Sebanyak 11 daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera masih berstatus tanggap darurat usai bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan, 11 daerah itu terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Untuk kabupaten/kota di Sumatera Barat, perpanjangan status tanggap darurat hanya berlaku di Kabupaten Agam. Sementara perpanjangan status tanggap darurat di Aceh dilakukan di 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya.

Terkait dengan jumlah korban, berdasarkan data BNPB pada Minggu (4/1/2026) pukul 16.00 WIB, sebanyak 1.177 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, total warga yang mengungsi berjumlah 242.174 jiwa.

Bos Bulog Ungkap Syarat Wujudkan Beras Satu Harga
  • Kebijakan Beras Satu Harga
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260102152817-92-1312874/bos-bulog-ungkap-syarat-wujudkan-beras-satu-harga

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan kebijakan beras satu harga bisa terwujud jika pemerintah menaikan margin fee Bulog untuk program penugasan. Pembahasan kenaikan margin fee Bulog sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian terkait. Ia mengatakan margin fee Bulog tak pernah berubah sejak 2012, yakni hanya sebesar Rp50 per kilogram (kg), padahal beban penugasan dan jangkauan distribusi Bulog terus meluas hingga wilayah terpencil.

Saat ini, harga Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dibedakan berdasarkan tiga zona distribusi, yakni zona 1 mencakup wilayah dengan ongkos logistik rendah, sementara zona 2 dan 3 mencakup wilayah dengan biaya distribusi lebih tinggi. Rizal menyampaikan kebijakan satu harga dan usulan kenaikan margin fee mengacu kepada BUMN lain, seperti PLN dan Pertamina.

62 Warga RI Sudah Terinfeksi, IDAI Beberkan Cara Mencegah Super Flu
  • Infeksi Super Flu di Indonesia
  • https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260104142347-33-699488/62-warga-ri-sudah-terinfeksi-idai-beberkan-cara-mencegah-super-flu

Varian baru virus influenza yang dikenal sebagai super flu kini telah terdeteksi di Indonesia. Temuan ini membuat kalangan medis meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap kelompok anak-anak yang dinilai paling rentan terdampak penyebaran virus tersebut. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, hingga saat ini tercatat 62 kasus infeksi virus influenza A (H3N2) subclade K di Tanah Air. Kasus-kasus tersebut tersebar di delapan provinsi, dengan konsentrasi terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat

Kemenkes mencatat, kelompok usia 1-10 tahun menjadi yang paling banyak terinfeksi dengan proporsi sekitar 35% dari total kasus, sementara pasien perempuan mencakup sekitar 64% dari keseluruhan temuan. Dominasi kasus pada anak membuat upaya pencegahan menjadi fokus utama kalangan tenaga kesehatan.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr dr Nastiti Kaswandani, SpA, SubspRespi(K) menjelaskan, terdapat sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan orang tua agar anak terhindar dari infeksi super flu. Langkah tersebut di antaranya memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak dari orang yang sakit, serta melakukan imunisasi influenza terutama untuk balita.

Pemerintah Pastikan Bantuan Merata untuk Korban Banjir di Kalimantan Selatan
  • Banjir Kalimantan Selatan
  • https://news.republika.co.id/berita/t8cu6c630000/pemerintah-pastikan-bantuan-merata-untuk-korban-banjir-di-kalimantan-selatan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah pusat memastikan distribusi bantuan yang adil dan merata untuk semua korban banjir di wilayah terdampak. Yusuf menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan di Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti standar yang sama seperti di Sumatra, dengan penyesuaian sesuai tingkat keparahan dan klasifikasi kerusakan akibat banjir.

Yusuf menambahkan bahwa untuk rumah yang mengalami kerusakan parah, bantuan perbaikan akan dilakukan di lokasi asal jika memungkinkan. Jika perbaikan di lokasi tidak memungkinkan, pemerintah daerah akan mengatur relokasi bagi warga terdampak yang setuju untuk pindah.

Selama masa tanggap darurat, Yusuf menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus memantau daerah terdampak untuk memastikan kebutuhan mendesak warga terpenuhi. Pemerintah telah mengerahkan tim gabungan yang didukung oleh mekanisme respons bencana yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Tim tersebut juga akan mengoordinasikan dan mendistribusikan bantuan dari berbagai pihak agar dapat menjangkau korban banjir secara efektif.

Pemerintah Bebaskan PPh 21 untuk 5 Sektor Padat Karya di 2026
  • Insentif Pajak Sektor Padat Karya
  • https://news.republika.co.id/berita/t8cpba5830000/pemerintah-bebaskan-pph-21-untuk-5-sektor-padat-karya-di-2026

Pemerintah Indonesia akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di lima sektor padat karya pada tahun 2026. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi serta sosial. PMK 105/2025 menyebutkan bahwa fasilitas fiskal ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata merupakan lima sektor usaha yang akan menerima fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini berlaku untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur sepanjang 2026, termasuk gaji dan tunjangan tetap. Pekerja yang berhak atas fasilitas ini adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tertentu dengan upah di bawah Rp10 juta per bulan. Pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, atau borongan berhak atas fasilitas ini jika rata-rata upah harian tidak melebihi Rp500 ribu.

Search