dicetak pada tanggal: 16 April 2026 9:22 AM

Kenaikan Harga Plastik Dinilai Berdampak Ganda, Lingkungan Diuntungkan

Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini dinilai membawa dampak ganda, baik bagi lingkungan maupun sektor ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Owner Rumah Plastik Singaraja, Putu Eka Darmawan, mengatakan lonjakan harga plastik saat ini dipicu oleh kondisi global, khususnya krisis energi akibat konflik internasional. Produksi plastik yang sangat bergantung pada energi menyebabkan biaya produksi meningkat signifikan. Dari sudut pandang lingkungan, kondisi ini dinilai positif karena mendorong masyarakat untuk lebih bijak menggunakan plastik. Namun di sisi lain, pelaku usaha kecil seperti rumah makan dan UMKM menghadapi tekanan karena biaya operasional meningkat.

Iran Ancam Tutup Laut Merah jika Blokade AS di Selat Hormuz Berlanjut

Militer Iran mengancam pada Rabu 15 April 2026 untuk menghentikan perdagangan Laut Merah kecuali Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan Teheran, dengan mengatakan gencatan senjata berisiko. Peringatan itu datang setelah Presiden Donald Trump mengindikasikan negosiasi perdamaian dapat dilanjutkan minggu ini, dan ketika Iran mengkonfirmasi bahwa kedua pihak terus berbicara melalui Pakistan setelah putaran pertama negosiasi gagal. Wakil Presiden AS JD Vance, yang memimpin pembicaraan akhir pekan, mengatakan Iran ditawari “kesepakatan besar” untuk mengakhiri perang enam minggu dan mengatasi perselisihan puluhan tahun tentang program nuklir Teheran.

HUT ke-74 Kopassus, Ini Sejarah Korps Baret Merah-Operasi Legendarisnya

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat hari ini, Kamis 16 April 2026 memperingati hari jadinya atau Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Sejak berdiri pada 16 April 1952, satuan elit baret merah ini telah menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan profesionalisme prajurit Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik di medan perang terbuka maupun operasi senyap.

Tahun ini, peringatan HUT Kopassus mengusung tema “Garda Senyap Untuk Negeri”. Dikutip dari Penkopassus, “Garda Senyap” merepresentasikan profesionalisme prajurit Komando yang bekerja secara rahasia, cepat, dan senyap, namun memberikan damapak taktis dan strategis yang mematikan. Sedangkan filosofi “Untuk Negeri” adalah sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian tanpa batas Korps Baret Merah dalam menjaga kutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usianya yang ke-74, Kopassus kembali menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi atau dinamis dan tegas, bergerak secara  progresif menuju medernisasi alutsista dan taktik pertempuran. Logo HUT ke-74 menggambarkan semangat itu.

Menkes: RS Dilarang Tolak 11 Juta Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan sebanyak 11 juta warga terdampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tetap memperoleh layanan kesehatan selama masa transisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan tetap melayani pasien meskipun status kepesertaan JKN mereka nonaktif sementara, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Rumah sakit juga diminta tidak menolak pasien dan mengutamakan pelayanan medis terlebih dahulu sebelum penyelesaian administrasi kepesertaan.

Instruksi tersebut berlaku termasuk bagi pasien dengan penyakit kronis maupun katastropik. Pemerintah telah mempermudah proses reaktivasi melalui koordinasi lintas lembaga agar biaya layanan tetap dapat diklaim. Namun, pemerintah mengakui masih terdapat anomali data, di mana sebagian masyarakat miskin justru mengalami kesulitan akses sementara kelompok ekonomi lebih mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. DPR RI pun menegaskan negara wajib menjamin pembiayaan pengobatan seluruh peserta terdampak selama masa transisi tiga bulan tanpa pengecualian di tingkat fasilitas kesehatan.

Data hingga pertengahan April 2026 menunjukkan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sekitar 2,1 juta telah kembali aktif melalui reaktivasi langsung maupun migrasi ke segmen lain seperti Jamkesda, peserta mandiri, atau pekerja formal. Sementara itu, sekitar 8,86 juta peserta masih berstatus nonaktif dan menjadi prioritas jaminan pelayanan kesehatan sementara. Pemerintah mengimbau masyarakat segera melapor ke Dinas Sosial atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemutakhiran data tanpa khawatir ditolak saat membutuhkan layanan medis darurat.

Mengenal ‘Juice Jacking’, Modus Pencurian Data via Port USB di Fasilitas Publik

Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking. Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi “Wall of Sheep” di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu. Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Pemerintah Terbitkan Permenhut 6/2026 Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan sebagai payung hukum untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan regulasi ini menjadi langkah konkret dalam mendorong ekonomi hijau sekaligus memastikan manfaat ekonomi karbon berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan hutan. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menetapkan peta jalan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk target pengurangan emisi dan strategi pencapaiannya.

Regulasi ini juga memperluas partisipasi perdagangan karbon tidak hanya bagi korporasi, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, dan pemilik hutan rakyat dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Proses bisnis dibuat lebih sederhana melalui sistem elektronik dengan mekanisme validasi dan verifikasi independen untuk mencegah perhitungan ganda, serta kewajiban persetujuan pemerintah bagi transaksi luar negeri. Pemerintah menilai kawasan konservasi memiliki potensi besar melalui restorasi ekosistem pada area terdeforestasi seluas 1,27 juta hektare, sehingga diharapkan mampu menarik investasi sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Kronologi Trump-Paus Leo ‘Ribut’ soal Perang AS dan Israel vs Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali tuai sorotan usai nyinyir karena dikritik Kepala Negara Vatikan sekaligus Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Leo soal perang Amerika Serikat-Israel vs Iran. Pada 29 Maret, Paus Leo mengatakan Yesus sebagai Raja Damai mengajarkan perdamaian bukan mengobarkan kekerasan bahkan ketika perang di sekitarnya mengancam. Kemudian pada 12 April, Trump membalas kritikan Paus. Ia menyebut Leo tak akan bisa berada di posisi tersebut jika politikus Partai Republik ini tak jadi presiden. Trump lantas menegaskan AS tak butuh Paus yang mengkritik kepala negara dan kebijakannya termasuk saat Washington meluncurkan agresi ke Venezuela.

“Saya tak ingin seorang Paus yang mengira tak apa-apa Iran punya senjata nuklir,” kata dia. “Saya juga tak ingin Paus yang berpikir bahwa serangan Amerika terhadap Venezeula sangat buruk, negara yang mengirim narkoba ke Amerika, dan lebih buruk lagi mengirim pembunuh, pengedar, mengosongkan penjara mereka ke negara kami,” imbuh Trump. Trump juga mengolok-olok Leo dan menyebutnya radikal karena pernah bertemu dengan sejumlah simpatisan eks Presiden Barrack Obama, David Axelrod.

Kemudian pada 13 April, saat hendak melakukan perjalanan Apostolik ke Al Jazair, Paus mengatakan tak takut pemerintahan Trump. Leo mengatakan “tak berniat berdebat” dengan Trump, seraya menegaskan bahwa dirinya “bukan seorang politisi”. Kemudian pada 14 April, Leo kembali menyerukan Tuhan tak suka orang-orang yang menyebabkan kekerasan dan kerusakan. Trump kembali nyinyir ke Puas Leo. Dia berdalih alasan AS menyerang Iran karena pemerintah membunuh 42.000 warga sipil tak berdosa. Pernyataan itu merujuk ke angka korban tewas dalam demonstrasi yang tak bisa diverifikasi lembaga independen mana pun.

Kemenkes Soroti Promosi Vape di Medsos yang Picu Minat Remaja

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi rokok elektronik atau vape di ruang digital yang dinilai mendorong peningkatan penggunaan, terutama di kalangan remaja. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Aji Muhawarman menyebut promosi masif di media sosial dan platform e-commerce menjadi tantangan utama pengendalian vape. Strategi pemasaran yang menampilkan gaya hidup modern serta visual menarik dinilai membentuk persepsi keliru bahwa vape aman dan wajar digunakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menegakkan PP Nomor 28 Tahun 2024. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi regulasi kepada penyedia platform digital serta penindakan berupa pemutusan akses atau takedown terhadap konten iklan vape yang melanggar aturan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan paparan promosi produk vape, khususnya bagi kelompok usia muda yang rentan menjadi target pasar.

Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Faisal Yunus menilai promosi berbasis gaya hidup menjadi faktor utama meningkatnya minat remaja terhadap vape. Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif melalui pembatasan akses, penegakan batas usia, pengawasan penjualan daring, serta pembatasan penggunaan zat perasa yang menarik bagi remaja. Selain itu, edukasi berbasis bukti di sekolah, peran keluarga, dan pelatihan keterampilan menolak tekanan sosial dinilai penting untuk mencegah penggunaan vape sejak dini.

BPJS Kesehatan Beri Warning Gagal Ginjal ‘Meroket’ di RI, Pembiayaan Naik 400 Persen!

Kasus gagal ginjal menunjukkan tren peningkatan signifikan di Indonesia, sejalan dengan kondisi yang juga terjadi di Malaysia. Beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit ini melonjak hingga sekitar 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Malaysia pun menghadapi situasi serupa dengan pengeluaran sekitar RM3,3 miliar atau setara Rp14,22 triliun per tahun untuk pengobatan penyakit ginjal stadium akhir. Lonjakan ini membuat gagal ginjal menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan terbesar dalam sistem jaminan kesehatan.

Data menunjukkan perubahan signifikan dalam peringkat pembiayaan penyakit. Pada 2024, penyakit jantung masih menjadi penyedot anggaran terbesar, diikuti kanker, stroke, dan gagal ginjal. Namun pada 2025, meski penyakit jantung tetap berada di posisi pertama, gagal ginjal melonjak ke peringkat kedua dengan peningkatan kasus hingga 12,68 juta dan biaya sekitar Rp13 triliun, melampaui kanker dan stroke. Kondisi ini menegaskan meningkatnya beban penyakit tidak menular terhadap sistem kesehatan nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut lonjakan kasus gagal ginjal terutama dipicu komplikasi hipertensi dan diabetes yang sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat. Pemerintah pun akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif, termasuk melalui kebijakan Nutri Level pada pangan siap saji. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengingatkan gagal ginjal sebagai “silent killer” karena sering muncul akibat hipertensi dan diabetes yang tidak terkendali, sehingga masyarakat diimbau lebih waspada terhadap konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak guna menekan risiko penyakit tersebut.

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH Pelaku Pelecehan, Dilarang Datang ke Kampus!

Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiwa Fakultas Hukum UI yang diduga melecehkan 27 mahasiswi dan dosen lewat grup chat mulai 15 April hingga 30 Mei 2026. Selama masa penonaktifan, 16 mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar, termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Mereka juga tidak diperbolehkan berada di lingkungan kampus, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau keperluan tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, dengan pengawasan dari universitas.

Universitas juga memberlakukan pembatasan terhadap keterlibatan para terduga pelaku dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan korban maupun saksi selama proses pemeriksaan berlangsung. UI juga menegaskan bahwa penonaktifan sementara ini bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari proses administratif dalam rangka pemeriksaan. Universitas tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak setiap individu.

Dalam pelaksanaannya, UI memastikan pendekatan yang digunakan berorientasi pada perlindungan korban (victim-centered), dengan menyediakan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik secara berkelanjutan. Kerahasiaan identitas seluruh pihak dijaga secara ketat sepanjang proses berlangsung.

Ormas Islam Berkumpul, MUI Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan pentingnya meneguhkan persatuan bangsa dalam kegiatan silaturahim nasional dan halalbihalal yang dihadiri puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama pemerintah dan perwakilan negara sahabat.

Ia menyebutkan, keberagaman latar belakang suku, agama, dan afiliasi politik tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Menurut Anwar, momentum halalbihalal menjadi wujud rasa syukur atas karunia persatuan dan kemakmuran bangsa. Ia melanjutkan, kolaborasi antara ulama dan umara atau pemerintahmenjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas dukungan MUI terhadap langkah pemerintah, khususnya dalam memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Menurut dia, Indonesia terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan global melalui pendekatan dialog.

Lima Tambahan RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Lima rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat menambahkan lima RUU baru dalam prolegnas prioritas 2026.

Berikut Lima RUU Baru yang Masuk Prolegnas Prioritas: 1) RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan inisiatif pemerintah diubah menjadi usul inisiatif DPR; 2) RUU tentang Penyiaran; 3) RUU tentang Profesi Kurator; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ketiganya berstatus RUU inisiatif DPR; 5) RUU Perlelangan yang merupakan inisiatif pemerintah. RUU ini sebelumnya bernama RUU Pelelangan Aset; 5) Ada sejumlah RUU yang menjadi prioritas namanya diubah seperti  RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Adat dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika diubah menjadi usul inisiatif DPR.

Kasus Kekerasan Seksual di FHUI, MUI Soroti Pendidikan Keagamaan dan Moral yang Harus Ditambah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu memperkuat pendidikan moral, Pancasila, dan nilai keagamaan. Menurutnya, pembentukan calon pemimpin bangsa harus disertai kecerdasan emosional dan spiritual agar lahir generasi yang berakhlak serta bertanggung jawab.

Kiai Cholil juga mendorong perguruan tinggi memperkuat peran tempat ibadah sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa, termasuk Masjid UI bagi mahasiswa Muslim serta ruang pembinaan keagamaan bagi pemeluk agama lain. Ia berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan untuk lebih serius mengintegrasikan pembinaan etika, karakter, dan nilai religius dalam proses pendidikan. Kasus tersebut mencuat setelah percakapan grup chat berisi pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, mulai dari mahasiswa hingga dosen, viral di media sosial.

Menanggapi kasus itu, Aliansi BEM se-UI meminta pengusutan secara tuntas serta pendampingan pemerintah pusat. Ketua BEM FH UI mendesak Dewan Guru Besar UI menggelar sidang etik transparan dan merekomendasikan sanksi tegas hingga pemberhentian permanen bagi para pelaku. Universitas Indonesia melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) telah merekomendasikan pembekuan status kemahasiswaan sementara terhadap 16 mahasiswa terlapor, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penonaktifan akademik sementara pada 15 April hingga 30 Mei 2026 guna memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, adil, dan menjaga lingkungan akademik tetap kondusif.

Skema Peserta PBI BPJS Kesehatan Dirombak, Daerah Miskin Dapat Jatah Lebih Besar

Pemerintah merombak skema pembagian kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan menjadikannya berbasis tingkat kemiskinan di tiap daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan daerah dengan jumlah penduduk miskin lebih besar akan memperoleh alokasi kuota lebih banyak melalui formula baru yang mengacu pada data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, total penerima PBI mencapai sekitar 96,8 juta jiwa dengan anggaran lebih dari Rp4 triliun per bulan atau sekitar Rp48 triliun per tahun yang disalurkan melalui BPJS Kesehatan. Perhitungan kuota dilakukan menggunakan rasio nasional antara jumlah penerima PBI dan total penduduk miskin, yakni sekitar 4,06 kali jumlah penduduk miskin di setiap daerah.

Perubahan ini dilakukan karena sebelumnya terjadi ketimpangan distribusi kuota, di mana beberapa daerah mengalami kelebihan sementara wilayah lain justru kekurangan penerima. Pemerintah akan melakukan redistribusi secara bertahap dan dinamis mengikuti pembaruan data penerima setiap bulan. Peserta dapat dinonaktifkan apabila tidak lagi memenuhi kriteria, seperti meninggal dunia, menjadi ASN, atau mengalami peningkatan kesejahteraan, sehingga kuota dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan berdasarkan desil kesejahteraan. Transformasi data dan perbaikan sistem penyaluran juga dilakukan karena masih ditemukan warga miskin yang belum terakomodasi, sementara sebagian masyarakat mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Cerita Menkes, Orang Kaya sampai Sekjen Kemenkes Masuk Daftar PBI BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa masih banyak orang kaya yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Bahkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha juga sempat masuk daftar tersebut. Budi pun mengakui masih ada anomali terkait data PBI BPJS Kesehatan itu karena terdapat orang kaya yang masuk dalam daftar.

Berdasarkan data Kemenkes, masih ada 47.000 PBI BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran.  Sementara, dari data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda) terdapat 35 juta yang tidak tepat sasaran dan 20 juta lainnya tepat sasaran. Selain itu, ada juga 11 juta data PBPU-BP Kelas 3 yang tidak tepat sasaran.

Budi mengatakan, pemerintah berencana mengalihkan data PBI ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Dia memastikan pemerintah akan melakukan integrasi data dengan mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak menerimanya.

Loker 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Dibuka, yang Lolos Jadi Pegawai BUMN

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan bahwa proses rekrutmen bagi 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka per 15 April 2026. Zulhas menyebut, mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Dia menegaskan, rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP.

Zulhas merinci, 35.476 lowongan kerja (loker) tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah akan menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Zulkifli menyampaikan, seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Kelas Menengah Menyusut ke 16,9 Persen, Strategi Bertahan Kian Adaptif

Tekanan terhadap kelas menengah di Indonesia kian terasa dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah kelompok ini, di tengah meningkatnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), menjadi sinyal penting bagi arah ekonomi nasional sekaligus tantangan bagi target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan proporsi kelas menengah menurun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 16,9 persen pada 2024. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class meningkat hingga 48,8 persen pada periode yang sama. Padahal, Bappenas sebelumnya memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara maju jika proporsi kelas menengah mencapai 70 persen dari total populasi.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra, mengatakan kelas menengah memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Sejumlah temuan menunjukkan kelompok ini mulai mengubah strategi bertahan hidup. Vice President Finance & Business Development Katadata, Ivan Triyogo Priambodo, mengungkapkan satu sumber pendapatan tidak lagi dianggap cukup bagi banyak keluarga kelas menengah.

Research Analyst Katadata Insight Center, Kholis Dana P., menilai kebijakan publik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kelas menengah. Menurutnya, pemerintah perlu berperan dalam menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses pekerjaan, serta menghadirkan perlindungan sosial yang adaptif.

Prabowo dan Macron Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas sejumlah isu strategis termasuk penguatan kerja sama kedua negara dalam sektor pertahanan hingga ekonomi kreatif. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo dalam unggahan resmi media sosial mengatakan telah bertemu Presiden Macron di Istana Elysee, Paris pada Selasa (14/4) untuk membahas seputar penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor prioritas yang akan menguntungkan baik Indonesia maupun Prancis.

Korban Pelecehan oleh 16 Mahasiswa FH UI Ada 27 Orang, Paling Banyak Mahasiswa

Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berjumlah 27 orang. Kuasa hukum korban mahasiswa yakni Timotius Rajaguguk mengatakan, 27 korban itu terdiri dari 20 mahasiswa dan tujuh orang dosen. Terkait bagaimana chat tersebut tersebar, Timotius menegaskan penyebaran tersebut dilakukan secara sah dan sebagai bentuk perjuangan para korban. Mengingat para korban, kata Timotius, sudah mengetahui adanya pelecehan tersebut sejak tahun 2025.

Usai Pasukannya Diserang, Italia Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan Israel

Italia telah menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel, yang mencakup pertukaran peralatan militer dan penelitian teknologi. Keputusan ini menyusul insiden di Lebanon yang melibatkan konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Italia. “Mengingat situasi saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel,” kata Perdana Menteri Giorgia Meloni di sela-sela sebuah acara di Verona, Selasa (14/4/2026). Disetujui oleh Israel pada tahun 2006, perjanjian ini ditinjau setiap lima tahun sekali. Hal ini menyerukan kerja sama di seluruh industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan personel militer, penelitian dan pengembangan, serta teknologi informasi, di antara lainnya.

Merespons hal itu, Israel tak peduli dengan keputusan Italia untuk menangguhkan perjanjian pertahanan antara kedua negara. Bagi Israel, langkah Roma tersebut tidak akan berdampak pada keamanannya.  “Kami tidak memiliki perjanjian keamanan dengan Italia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein. “Kami memiliki nota kesepahaman dari bertahun-tahun yang lalu yang tidak pernah berisi isi substantif apa pun. Ini tidak akan memengaruhi keamanan Israel,” sambungnya.

Untuk diketahui, ketegangan antara kedua negara meningkat selama pekan lalu setelah pemerintah Italia menuduh pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan ke arah konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Italia di Lebanon. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Atas insiden itu, Italia langsung memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes atas insiden yang merusak setidaknya satu kendaraan. Pada hari Senin, Israel memanggil duta besar Italia menyusul komentar Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang mengutuk serangan terhadap warga sipil Lebanon.

Harga BBM Tak Naik, Beban Mengalir ke Hilir Migas

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia justru tetap tak bergeming. Pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM, baik yang subsidi maupun nonsubsidi. Kondisi itu berbeda dengan kebijakan sejumlah negara yang mulai menyesuaikan harga di negaranya. Data menunjukkan harga bensin dan solar di berbagai negara terus meningkat hingga awal April 2026, mengikuti lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.

Namun, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menahan harga BBM di tingkat konsumen itu menyisakan tekanan di balik layar. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini sama sekali belum mengeluarkan kebijakan untuk menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian yang ditanggung oleh Pertamina dan badan usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum(SPBU) swasta. Kebijakan menahan kenaikan harga BBM ini juga menimbulkan risiko fiskal pada keuangan negara.

Tempo Jawab Protes NasDem soal Laporan Isu Merger dengan Gerindra

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menanggapi protes Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem Martin Manurung terkait pemberitaan isu merger NasDem dengan Gerindra. Ia menegaskan bahwa Tempo menghormati segala bentuk penilaian sebagai masukan, serta menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sesuai undang-undang. Setri juga menyebut hak jawab adalah hak setiap pihak yang diberitakan, namun hingga kini Tempo belum menerima hak jawab atau koreksi dari pihak terkait.

Sementara itu, Martin menilai pemberitaan Tempo mengandung opini yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan melanggar kode etik jurnalistik. Ia menyoroti ilustrasi tentang Surya Paloh yang dianggap kebebasan pers yang kebablasan, serta meminta Dewan Pers melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat. Menurutnya, kritik terhadap media bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan upaya menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi agar kebebasan pers berjalan seiring dengan tanggung jawab.

PLN Bakal Ganti 2.139 PLTD ke EBT Demi Kurangi Ketergantungan ke BBM

PT PLN (Persero) berencana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dengan mengganti 2.139 mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini dilakukan untuk menekan penggunaan energi impor yang mahal sekaligus meningkatkan efisiensi sektor ketenagalistrikan nasional.

Konversi PLTD akan disesuaikan dengan potensi energi di masing-masing daerah. Jika tersedia sumber air, PLN akan mengembangkan pembangkit pikohidro atau mikrohidro. Sementara itu, di wilayah yang tidak memiliki potensi tersebut, solusi yang digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.

Program ini merupakan bagian dari strategi transisi energi PLN untuk meningkatkan ketahanan energi, menurunkan biaya produksi listrik, dan mendorong penggunaan energi hijau. Selain itu, PLN juga akan meluncurkan program Green Integrated GigaWatt Acceleration (Gigaone) mulai 2026 untuk memperkuat sistem kelistrikan, meningkatkan bauran EBT, serta menarik investasi hijau di Indonesia.

Sepekan WFH ASN, Mengapa Masih Ada Daerah yang Belum Menerapkannya?

Sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home), meskipun kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang wajib diterapkan. Mengapa masih ada resistensi daerah?

Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengakui setiap daerah belum memiliki kemampuan penerapan teknologi yang berbeda-beda. “Ada yang sudah sangat siap pengawasannya. Jadi mereka memiliki aplikasi khusus untuk absensi berdasarkan titik koordinat rumah. Ada aplikasi juga untuk mengisi tugas-tugas ya, ada e-Kinerja di situ,” kata Bima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2026). “Nah, tetapi ada daerah yang masih belum memiliki aplikasi itu. Masih belum memanfaatkan teknologi, ini kan kendala,” imbuh Bima.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyoroti tiga kendala utama dalam penerapan WFH ASN setiap Jumat, yakni kesiapan infrastruktur digital terutama sistem bukti kehadiran dan berbagi pakai nasional, keragaman karakteristik pelayanan publik daerah yang membutuhkan pemetaan lebih rinci, serta pola koordinasi lintas unit yang perlu dirapikan. Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pengawasan langsung oleh atasan agar WFH berjalan efektif, serta memastikan daerah yang belum menerapkan kebijakan segera menyesuaikan. Ia menegaskan WFH wajib tanpa pengecualian sesuai SE Mendagri, dengan sanksi berupa pengurangan dana insentif fiskal bagi daerah yang tidak patuh. Kebijakan ini dipandang bukan sekadar penyesuaian jam kerja, melainkan transformasi budaya kerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk efisiensi energi, pelestarian lingkungan, dan antisipasi kondisi geopolitik global.

Heboh Militer AS Minta Akses Wilayah Udara RI, Ini Kata Guru Besar UI

Permintaan izin lintas udara militer oleh Amerika Serikat ke Indonesia perlu disikapi secara hati-hati karena memicu kekhawatiran terhadap posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mengusung prinsip bebas aktif. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengungkapkan bahwa saat ini tengah beredar informasi mengenai permintaan dari Departemen Perang AS kepada Kementerian Pertahanan Indonesia terkait pemberian blanket overflight clearance, meski hingga kini belum disetujui oleh pihak Indonesia.

Hikmahanto mengingatkan bahwa pemberian izin semacam itu di tengah situasi global saat ini berpotensi menimbulkan implikasi politik serius. Ia menilai langkah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan Indonesia kepada AS. Lebih jauh, ia menilai Iran dapat memandang kebijakan tersebut sebagai dukungan tidak langsung Indonesia terhadap operasi militer AS. Hal ini mengingat kemungkinan pesawat militer AS dari berbagai pangkalan di kawasan Asia Pasifik dan Australia harus melintasi wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan kekuatan militer AS di Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa jalur udara Indonesia berpotensi menjadi rute strategis bagi pergerakan militer AS menuju kawasan konflik, sehingga keputusan terkait izin lintas udara harus dipertimbangkan secara matang.

Raksasa Tambang Emas RI Ini Diramal Bisa Setor Rp100 T ke Negara

PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari perusahaan akan melonjak hingga US$6 miliar atau setara Rp100 triliun per tahun mulai 2028. Estimasi tersebut sejalan dengan rencana pencapaian kapasitas produksi normal di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah melewati fase pemulihan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan proyeksi kontribusi tersebut mencakup berbagai komponen mulai dari pajak perseroan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga dividen.

Kenaikan setoran negara tersebut didasari oleh asumsi harga mineral yang stabil serta kembalinya operasional ke level normal sebesar 200.000 ton bijih per hari pada 2027. Perusahaan menggunakan asumsi harga tembaga di level US$4,75 per pon dan harga emas sebesar US$4.000 per ounces dalam hitungan jangka panjang tersebut. Pada periode 2028 dan 2029, volume produksi tembaga diprediksi menyentuh angka 1,7 miliar pon tembaga, sementara produksi emas mencapai 43 ton per tahun. Target tersebut merupakan level produksi tertinggi yang akan dijaga secara konsisten untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan negara.

Pengusaha Ketar-ketir Pabrik Terancam Lumpuh Bulan Depan Gegara Perang

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan bahwa aktivitas industri di Indonesia berpotensi terganggu bahkan terhenti pada Mei akibat gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kelangkaan bahan baku, khususnya yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pabrik.

Dampak gangguan pasokan ini meluas ke berbagai sektor, terutama industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Selain kelangkaan, harga bahan baku seperti plastik juga melonjak tajam hingga 60–70 persen, sehingga meningkatkan tekanan biaya produksi. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha berupaya menahan kenaikan harga dengan melakukan efisiensi internal karena daya beli masyarakat sedang melemah. Apindo juga mengingatkan risiko stagflasi jika harga terus naik sementara daya beli turun. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja serta kebijakan yang lebih fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Tito Imbau Daerah Berbagai TKD untuk Bantu Wilayah Terdampak Bencana

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhamaad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak atau terdampak ringan bencana, tetapi memperoleh tambahan alokasi TKD (Transfer ke Daerah) cukup besar agar dapat menghibahkan sebagian anggarannya untuk membantu daerah terdampak berat yang tidak mendapatkan TKD signifikan.

“Saya mengimbau daerah-daerah di Sumatera Utara yang tidak terdampak atau terdampak ringan, tetapi mendapatkan tambahan anggaran besar, agar bisa membantu daerah yang terdampak berat di Aceh melalui mekanisme hibah,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan semangat gotong royong antar daerah. Misalnya, Sumatera Utara berpotensi memberikan dukungan hibah sebab tambahan TKD yang diterima adalah sekitar RP565 miliar. Diimbau agar menghibahkan sekitar Rp50 miliar. Selain itu Kabupaten Deli Serdang yang mendapat TKD Rp493 miliar dapat memberikan hibah Rp50 miliar untuk membantu wilayah terdampak seperti Aceh Timur. Begitu juga dengan Kabupaten Simalungun yang mendapat TKD Rp412 miliar untuk menghibahkan anggarannya ke Aceh Utara. Asahan, Serdang Bedagai, dan Kota Pematangsiantar juga diminta berkontribusi sesuai kapasitas fiskalnya.

Menurut Tito, daerah Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah setidaknya membutuhkan tambahan dukungan minimal Rp25 miliar untuk mempercepat pemulihan. Dasar kebijakan hibah adalah Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah TA 2026.

Indonesia Bakal Dapat Jatah Minyak dan LPG dari Rusia

Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan akan memperoleh tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kerja sama energi ini dilakukan melalui skema government to government (G2G) maupun business to business (B2B), dengan melibatkan sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft dan Lukoil. Selain pasokan minyak dan LPG, kedua negara juga menjajaki peluang kerja sama lain, termasuk pengembangan penyimpanan minyak mentah, kontrak pasokan jangka panjang, hingga potensi kerja sama di sektor nuklir dan mineral.

Pemerintah menilai kemitraan dengan Rusia memberikan prospek positif bagi ketahanan energi Indonesia, mengingat kapasitas produksi energi Rusia yang besar. Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menjadi strategi diversifikasi sumber energi di tengah dinamika geopolitik global.

Trump Bocorkan Perundingan Damai AS-Iran Putaran Kedua, Digelar Kamis

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan, putaran kedua perundingan damai dengan Iran kemungkinan akan segera digelar di Pakistan dalam dua hari ke depan, yaitu pada Kamis (16/4/2026). Setelah kedua belah menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama pada Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026). Trump secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap laporan mengenai draf kesepakatan yang diajukan negaranya.  Laporan tersebut menyebutkan bahwa AS mengusulkan “penangguhan” seluruh aktivitas nuklir Iran selama 20 tahun, bukan memberlakukan larangan permanen terhadap pengayaan nuklir. Trump menegaskan bahwa komitmen AS tetap pada pelarangan total kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

Rencana perundingan baru ini muncul setelah perundingan tertutup selama 16 jam yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance di Pakistan pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan.  Vance meninggalkan lokasi pada Minggu pagi lebih awal dari jadwal semula. Pihak AS bersikeras pada sejumlah poin krusial, yakni penghentian seluruh pengayaan uranium Iran dan pembongkaran fasilitas nuklir utama. Washington juga menuntut Teheran untuk membuka penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya biaya, serta menghentikan pendanaan untuk kelompok proksi regional.

Sebaliknya, Iran mengajukan tuntutan yang mencakup gencatan senjata permanen yang terjamin, serta pencabutan sanksi primer dan sekunder. Iran juga mendesak pencairan aset-aset yang dibekukan serta pengakuan hak pengayaan uranium dan kendali atas Selat Hormuz. Sementara Washington fokus pada masalah nuklir dan Selat Hormuz, Teheran menginginkan pemahaman yang lebih luas, menurut dua sumber kepada Reuters. Tembok perbedaan pun tetap terlalu tinggi. Pihak AS bersikeras pada “garis merah” mereka soal nuklir, sementara pihak Iran merasa AS tidak memahami kekhawatiran mendasar mereka soal kepercayaan. 

IHSG Dibuka Menguat 1,01 Persen ke Level 7.753,72

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) sekitar pukul 09.11 WIB, IHSG naik 77,77 poin atau 1,01 persen ke level 7.753,72. IHSG hari ini dibuka di posisi 7.750,90, lebih tinggi dibandingkan penutupan sebelumnya di level 7.675,95. Sepanjang awal sesi perdagangan, indeks bergerak di rentang 7.734,22 hingga 7.773,58. Sejumlah indeks utama terpantau menguat. Indeks LQ45 naik 1,01 persen ke posisi 772,29. Sementara itu, indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat 1,25 persen ke posisi 537,73, serta indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 1,20 persen menjadi 280,61.

Aktivitas transaksi terpantau cukup ramai pada awal sesi. Volume perdagangan mencapai 7,203 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp3,569 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 441,3 ribu kali transaksi. Kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp13,827 triliun. Sebanyak 427 saham menguat, 163 saham melemah, dan 369 saham belum berubah. Komposisi ini menunjukkan mayoritas saham berada di zona hijau dan mendorong penguatan indeks.

RI Dibayangi Krisis Plastik, Ancaman Nyata atau Sekadar Alarm Dini?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana. kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik. Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur.

Rencana RI Beli BBM dari Rusia

Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi energi dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di Rusia. Indonesia disebut berencana melakukan pembelian produk minyak langsung dari Rusia. Saat melakukan perbincangan dengan Putin, Prabowo menyatakan harapannya agar Indonesia dan Rusia bisa terus menjalin kerja sama yang erat. Terutama di bidang ekonomi dan energi.

Usai pertemuan, pihak Rusia menyatakan pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan pasokan produk minyak bumi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov. Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Tsivilyov menyatakan pihaknya dan pemerintah Indonesia sedang menyusun kontrak jangka panjang untuk pasokan produk minyak bumi dengan harga yang terjangkau. “Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” kata Tsivilyov.

Rupiah Tembus Rekor Terlemah Sepanjang Masa, BI Perkuat Intervensi

Nilai tukar rupiah resmi mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Pada penutupan perdagangan Selasa (14/4/2026), rupiah parkir di level Rp17.127 per dolar AS di pasar spot dan Rp17.135 per dolar AS berdasarkan JISDOR. Tekanan terhadap rupiah yang makin dalam membuat Bank Indonesia (BI) mempercepat langkah stabilisasi. Otoritas moneter kini mengandalkan strategi baru dengan memperkuat instrumen pasar, terutama melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus meredam gejolak.

BI kini makin agresif menerbitkan SRBI. Jika sebelumnya lelang hanya digelar sekali sepekan, sejak Februari 2026 frekuensinya ditingkatkan menjadi dua kali, yakni setiap Rabu dan Jumat. Langkah ini dimaksudkan untuk menyerap likuiditas sekaligus menarik dana asing agar tetap bertahan di pasar domestik. Respons pasar sempat kuat di awal. Pada Februari, rata-rata nilai lelang SRBI tembus di atas Rp16 triliun per sesi. Namun, minat investor sempat merosot pada Maret dengan rata-rata hanya Rp4,37 triliun.

Memasuki April, permintaan mulai pulih, didorong kenaikan imbal hasil. Dalam lelang terakhir 10 April 2026, yield SRBI tenor enam bulan mencapai 5,49 persen, level tertinggi sejak Agustus 2025. Penguatan peran SRBI juga menjadi bagian dari strategi BI untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi langsung di pasar valas. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo menilai, kombinasi kenaikan frekuensi lelang dan yield SRBI adalah sinyal kuat untuk menjaga daya tarik aset domestik.

Menkeu Purbaya Ultimatum Pengusaha Rokok Ilegal: Bayar Cukai atau Pabrik Ditutup

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum para pengusaha rokok ilegal. Dia menegaskan pemerintah tidak akan melegalkan rokok ilegal dan meminta pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan membayar cukai. Karenanya, pemerintah menyiapkan penambahan lapisan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT). Purbaya menargetkan kebijakan tersebut mulai berjalan paling lambat Mei agar penerimaan negara dapat segera masuk, sekaligus memberi dasar untuk melarang peredaran rokok tanpa cukai. 

Selama ini, peredaran rokok ilegal menjadi sumber kebocoran penerimaan negara sekaligus menekan pelaku usaha legal. Produk tanpa cukai dijual lebih murah sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang, terutama bagi usaha kecil dan menengah di industri hasil tembakau. Dengan penambahan layer cukai, pemerintah berharap tercipta jembatan bagi pelaku ilegal untuk masuk ke sistem resmi, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan sehat. Purbaya menyebut proposal kebijakan tersebut telah rampung dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun, ia belum merinci potensi tambahan penerimaan negara dari langkah ini.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan penyusunan kebijakan dilakukan dengan pendekatan hukum. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor padat karya, termasuk industri hasil tembakau. Menurut dia, ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara legal tetap dibuka selama memenuhi kewajiban cukai, guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha. Sebagai informasi, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022. Ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Menhaj Siap Hentikan Wacana dan Pembahasan War Ticket Haji

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana war ticket haji masih dalam tahap wacana dan pembahasannya akan dihentikan apabila dinilai terlalu prematur. Wacana war ticket haji menuai pro dan kontra khususnya di media sosial. Gus Irfan menekankan bahwa dirinya merupakan pihak yang pertama kali melontarkan istilah tersebut. Kemenhaj, kata dia, tetap memprioritaskan persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji yang akan segera berlangsung, sebelum melanjutkan pembahasan kebijakan atau inovasi baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Wacana war ticket ini menuai beragam pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial. Sejumlah pihak menganggap penerapan wacana tersebut akan menyulitkan mereka yang berada di desa-desa atau yang masih belum melek teknologi digital. Selain itu, warganet menanyakan perihal nasib para calon peserta haji yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi percaloan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan wacana war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar, mengingat sistem haji Indonesia bergantung pada kesepakatan kuota dengan Pemerintah Arab Saudi.

Respons Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Mendiktisaintek: Tak Boleh Ada Toleransi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menekankan kampus harus menjadi ruang yang aman, berintegritas, dan melindungi seluruh sivitas akademika. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan rektor UI untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak.

Penanganan kasus mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, verbal, psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Setiap kampus diwajibkan memperkuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta menjamin pemulihan korban. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengambil sejumlah langkah konkret, antara lain berkoordinasi dengan pihak universitas untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, mengawasi kinerja Satgas PPKPT, memastikan korban mendapat perlindungan dan layanan pemulihan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi. Pemerintah menegaskan komitmen menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital.

Untuk Apa ‘War’ Tiket Naik Haji

Usulan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf untuk menerapkan sistem “war” tiket haji dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Gagasan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah di Tangerang itu disebut bertujuan memangkas antrean haji yang kini mencapai sekitar 5,6 juta calon jemaah, sementara kuota haji Indonesia dari Arab Saudi hanya sekitar 200 ribu orang per tahun sehingga masa tunggu bisa mencapai 25 tahun.

Skema “war” tiket memungkinkan calon jemaah yang lebih cepat melunasi biaya haji untuk mendapatkan kursi keberangkatan lebih dulu. Namun mekanisme ini dinilai berisiko menciptakan persaingan tidak sehat karena hanya menguntungkan masyarakat yang memiliki akses informasi, kemampuan teknologi, dan kondisi ekonomi lebih baik. Selain itu, sistem tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mewajibkan pemberangkatan jemaah berdasarkan nomor urut pendaftaran.

Kritik juga muncul karena kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan membuka peluang penyimpangan, mengingat sebelumnya pernah terjadi kasus korupsi terkait pembagian kuota tambahan haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemerintah dinilai harus menjaga amanah sebagai penyelenggara ibadah, bukan memperlakukan haji seperti perebutan tiket acara komersial. Di tengah keterbatasan kapasitas haji, pembenahan tata kelola, transparansi, dan pengawasan justru dianggap lebih mendesak agar penyelenggaraan haji tidak kembali menjadi celah praktik korupsi.

Ketergantungan AI Ancam Daya Pikir Siswa, Akademisi Ingatkan Risiko “Cognitive Debt”

Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI, Ummi Azizah, menilai generasi muda perlu dibekali pemahaman yang lebih dalam terkait dampak penggunaan AI, tidak hanya dari sisi manfaat, tetapi juga risikonya. Saat ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif di kalangan pelajar mulai memunculkan kekhawatiran baru terkait penurunan kemampuan berpikir kritis. Akademisi mengingatkan, ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai cognitive debt hingga “penyerahan kognitif”.

Pakar pendidikan teknik dari Central University of Technology Afrika Selatan, Prof James Swart, menyoroti fenomena cognitive surrender, yakni kecenderungan pengguna menerima begitu saja informasi dari AI meskipun belum tentu benar. Selain itu, ia juga mengingatkan adanya risiko cognitive debt, yaitu penurunan kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan jangka panjang terhadap AI.

Menurut dia, AI seharusnya tidak menggantikan proses berpikir manusia, melainkan menjadi alat bantu. Ia mendorong pendekatan penggunaan AI yang tetap menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam proses belajar. Fenomena ini juga menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam merumuskan batasan etika penggunaan AI di lingkungan sekolah. Guru dituntut menyesuaikan metode pembelajaran dan evaluasi agar tetap mendorong orisinalitas serta daya pikir kritis siswa di tengah kemudahan teknologi.

Menkes Bantah Dugaan Penculikan di RSHS Bandung Imbas Bayi Hampir Tertukar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu penculikan bayi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Menurut Menkes, kasus bayi dari Nina Saleha yang nyaris tertukar bukanlah tindakan kriminal, melainkan kelalaian perawat. Ia menegaskan tidak ada unsur penculikan dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit terkait peristiwa tersebut.

Kasus ini kemudian berlanjut secara hukum setelah Nina Saleha melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit. Didampingi kuasa hukumnya, Mira Widyawati, Nina mendatangi RSHS untuk menemui Direktur Utama Rachim Dinata Marsidi, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi sehingga pertemuan hanya dilakukan dengan perwakilan biro hukum. Karena tidak memperoleh solusi, tim hukum Nina mengirimkan surat somasi dengan tenggat respons selama 3×24 jam, dan mengancam akan melapor ke kepolisian jika tidak ditanggapi.

Di sisi lain, Polrestabes Bandung telah meminta keterangan dari pihak rumah sakit meski belum ada laporan resmi dari keluarga korban. Satreskrim Polrestabes Bandung mendatangi RSHS untuk menelusuri prosedur operasional standar (SOP) pemulangan pasien bayi. Kepolisian menyatakan penyelidikan tetap berjalan guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam insiden bayi nyaris tertukar tersebut.

Anggota DPR minta UI utamakan perlindungan korban di kasus pelecehan

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Universitas Indonesia (UI) memprioritaskan perlindungan terhadap korban dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum perguruan tinggi tersebut.  Ia lalu mengaku merasa miris dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) kepada 27 korban secara daring itu. Menurutnya, para pelaku yang merupakan calon praktisi hukum semestinya memahami konteks dan menjadi contoh sebagai kalangan terpelajar.

Mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly menegaskan para terduga pelaku melanggar Pasal 4 dan 5 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Artinya, lanjut Selly, para pelaku bisa dijerat hukuman penjara maksimal selama sembilan tahun dan/atau denda Rp10 juta.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu kemudian melihat kejadian itu menunjukkan adanya kekerasan seksual yang telah berevolusi, yakni tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk merendahkan, mengeksploitasi, dan melukai korban. Oleh karena itu, ia mendesak Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi agar tidak boleh hanya berfokus pada penanganan internal. Selain itu, ia meminta negara memastikan implementasi UU TPKS berjalan efektif di ruang digital, di antaranya dengan menguatkan literasi digital, mengawasi penyalahgunaan teknologi, serta menegakkan hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan berbasis elektronik.

Putin undang Prabowo kembali ke Rusia pada Mei dan Juli 2026

Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang secara langsung Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ke Rusia menghadiri acara pameran industri pada bulan Mei dan Juli 2026, yang salah satunya digelar di Kota Kazan, Tatarstan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam tayangan video yang direkam di Moskow, Rusia dan disiarkan oleh Sekretariat Presiden RI, menjelaskan undangan itu diberikan oleh Presiden Putin kepada Presiden Prabowo saat keduanya bertemu di Istana Kremlin, pada Senin (13/4).

Undangan tersebut merupakan bagian dari memperkuat hubungan kedua negara yang diharapkan bisa semakin intensif dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Terkait undangan dari Presiden Putin, acara besar yang dijadwalkan digelar di Kazan pada bulan Mei, salah satunya forum ekonomi International Economic Forum Russia-Islamic World: KazanForum di Kazan Expo. Acara tersebut digelar oleh Pemerintah Rusia bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dijadwalkan berlangsung pada 12-17 Mei 2026.

Sementara itu, untuk acara pameran industri yang digelar di Rusia pada Juli 2026, salah satunya International Innovation Industry Expo (INNOPROM) 2026 dijadwalkan digelar di Ekaterinburg pada 6-9 Juli.

Bupati Tulungagung Diduga Peras Camat dan Kepala Sekolah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut memeras sejumlah camat hingga kepala sekolah. Dugaan ini muncul berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari sejumlah saksi setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemerasan yang dilakukan Gatut adalah label harga untuk jabatan kepala sekolah ataupun camat. Budi menolak merinci detail jumlah uang pemerasan itu karena penyidik masih melakukan pendalaman. “Ini yang terus akan kami dalami kami telusuri ya,” ucapnya.

Gatut Sunu meminta maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lembaga antirasuah menetapkan Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “Mohon maaf,” kata Gatut saat digiring menuju mobil tahanan KPK di Jakarta Selatan, pada Ahad, 12 April 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Gatut meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Permintaan itu melewati ajudan bupati Dwi Yoga Ambal sebesar Rp 5 miliar. Asep mengungkapkan setiap Kepala OPD dimintai uang oleh Gatut sebesar Rp 15 juta sampai Rp 2,8 miliar. Permintaan tersebut Gatut lakukan sebagai ‘jatah’ dengan menambah dan menggeser anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Kata Kemenhan RI soal Isu Pesawat Militer AS Bebas Masuk Wilayah Indonesia

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia merespons pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebut ada persetujuan final yang membolehkan pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas keluar-masuk di wilayah udara Indonesia. Kemenhan menegaskan hal itu “masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final.” Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengutarakan hal itu setelah beredar informasi yang menyebut adanya dokumen perjanjian antara Indonesia dan AS yang mengatakan bahwa AS memiliki kebebasan penuh untuk melintasi wilayah udara Indonesia.

Pada Minggu (12/4/2026), media online The Sunday Guardian juga melaporkan terdapat dokumen pertahanan rahasia AS untuk mengamankan akses lintas udara bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen tersebut disebutkan menyusul pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Disebutkan Prabowo menyetujui proposal guna mengizinkan izin lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia.

Lebih lanjut Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Senin (13/4/2026), menjelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa setiap kerja sama pertahanan dengan negara lain harus mengutamakan kepentingan nasional. Rico menambahkan, seluruh proses kerja sama itu tetap berpedoman pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Dia juga menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara. “Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional, tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” tegasnya.

Babak Baru AS dan Iran di Perkara Blokade Selat Hormuz

Amerika Serikat (AS) dan Iran masih memanas di tengah kesepakatan gencatan senjata. Babak baru ketegangan AS Vs Iran kini perkara Selat Hormuz. Panasnya konflik dua negara ini setelah perundingan di Pakistan gagal. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negosiasi maraton di Pakistan berjalan baik dan sebagian besar poin telah disepakati. Namun, Trump mengatakan Teheran menolak untuk mengalah dalam masalah program nuklirnya. Trump pun langsung memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman Trump perkara blokade Selat Hormuz.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan setiap kapal militer yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak “dengan keras dan tegas”. Ditegaskan IRGC bahwa jalur perairan strategis itu “terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus”. Trump mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mendekati blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz.

Dilansir AFP, Senin (13/4/2026), militer AS menyebut blokade akan dimulai pukul 14.00 GMT dan berlaku untuk semua kapal yang meninggalkan atau berusaha berlabuh di pelabuhan Iran. Tetapi setelah batas waktu berlalu, tidak ada pengumuman bahwa tindakan itu telah berlaku. Dalam unggahan media sosial, Trump mengatakan sebagian besar angkatan laut Iran telah dihancurkan selama perang, tetapi jika ada yang disebutnya sebagai beberapa “kapal serang cepat” Teheran yang tersisa mendekati blokade, “mereka akan segera dihapus”.

Hemat BBM, PLN Akan Pensiunkan 2.139 PLTD

PT PLN (Persero) berencana mempensiunkan 2.139 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah ini untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor ketenagalistrikan, sehingga menekan impor minyak yang kini harganya semakin mahal. Menurutnya, pensiun ribuan PLTD tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebagai gantinya, PLN akan mengembangkan energi alternatif di masing-masing lokasi, seperti potensi pikohidro dan mikrohidro. Jika sumber tersebut tidak tersedia, PLN akan merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Melalui strategi itu, PLN menargetkan penggunaan energi berbasis impor dan berbiaya tinggi seperti BBM dapat ditekan dalam jangka pendek hingga menengah, sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. “Bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost (biaya) dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta PLN untuk menutup PLTD. Menurutnya, penutupan 13 PLTD dapat menghemat BBM impor hingga 200.000 barrel per hari. Nantinya, pemerintah juga akan berbarengan membangun PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt dalam waktu dua tahun. Ia mengeklaim, PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt mampu memenuhi kebutuhan listrik negara.

Usai OTT KPK, Plt Bupati Tulungagung Ungkap soal Trauma ASN hingga OPD

Peta kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung resmi berganti setelah penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. Langkah ini diambil menyusul proses hukum yang tengah menjerat kepala daerah sebelumnya pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski memimpin di tengah suasana penuh tekanan, Ahmad Baharudin yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Tulungagung, memastikan bahwa roda pemerintahan tidak akan berhenti. Meski demikian, Baharudin tidak menampik bahwa adanya guncangan psikologis di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

FAO: Konflik Timur Tengah Dorong Harga Pangan Dunia Naik

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat kenaikan harga pangan global pada Maret 2026 dipicu oleh meningkatnya biaya energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, yang mulai merembet ke rantai pasok pangan global. Mengacu pada laporan terbaru FAO, Food Price Index (FFPI) mengalami kenaikan untuk bulan kedua berturut-turut. Indeks ini mencerminkan pergerakan harga lima kelompok komoditas utama, yakni serealia, daging, produk susu, minyak nabati, dan gula.

Indeks harga pangan global tercatat mencapai 128,5 poin, naik 2,4 persen dibandingkan Februari. Kenaikan ini terjadi di hampir seluruh kelompok komoditas, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. FAO menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi fundamental pasar, tetapi juga dampak langsung dari lonjakan biaya energi yang dipicu konflik geopolitik. Namun demikian, ia juga memperingatkan bahwa tekanan biaya input dapat meningkat jika konflik berlangsung lebih lama.

Kenaikan harga pangan global pada Maret 2026 terutama didorong oleh lonjakan harga minyak nabati dan gula, yang sangat sensitif terhadap perubahan harga energi. FAO mencatat, indeks harga minyak nabati naik 5,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya, melanjutkan tren kenaikan selama tiga bulan berturut-turut. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Sementara itu, harga gula mencatat kenaikan paling tajam, yakni sebesar 7,2 persen secara bulanan. FAO menyebut kenaikan ini terkait dengan ekspektasi bahwa Brasil akan lebih banyak mengalokasikan tebu untuk produksi etanol, seiring meningkatnya harga energi global.

Nasib Cuan RI dari Batu Bara di Tengah Konflik Global

Harga batu bara tercatat naik signifikan secara year to date (ytd) dari US$106 per ton pada Januari 2026 menjadi US$134,9 per ton pada awal April 2026. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024 dan jauh di atas posisi April 2025 yang sempat turun ke US$90 per ton. Adapun kenaikan tersebut didorong oleh gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah serta peralihan konsumsi dari gas ke batu bara. Dalam konteks itu, Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum harga.

Namun, pemerintah justru menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15 persen dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Hingga awal April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi mendekati angka tersebut. Dilema antara harga dan volume ini menjadi sorotan ekonom. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai situasi saat ini mencerminkan trade-off klasik sektor komoditas.

Menurut Yusuf, struktur penerimaan negara dari batu bara sangat sensitif terhadap harga karena skema royalti yang progresif. Dengan harga di kisaran US$134,9 per ton, tarif royalti berada di sekitar 19 persen, mendekati level tertinggi 22 persen jika harga menembus US$140 per ton. Kondisi tersebut membuat dampak kenaikan harga tidak bersifat linear, melainkan berlipat melalui kenaikan tarif. Dalam simulasi kasar, penurunan produksi berpotensi hampir diimbangi oleh kenaikan harga. Meski demikian, dia mengingatkan adanya friksi struktural. Produksi Indonesia didominasi batu bara kalori rendah yang tidak sepenuhnya mengikuti lonjakan harga global. Secara realistis, tambahan PNBP dari windfall diperkirakan berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp80 triliun di atas target awal, tergantung durasi harga tinggi dan kemungkinan menembus level US$140 per ton.

IMA : Wacana Penghentian Restitusi Pajak agar Ditinjau Kembali karena dapat Mengganggu Iklim Usaha

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah bijak dengan meninjau ulang wacana penghentian restitusi pajak, yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan. Sari Esayanti, Direktur Eksekutif IMA menyampaikan bahwa kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor. IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Purbaya Beri Subsidi Bunga, Bulog Siapkan Rp68,6 T Serap Gabah-Jagung

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 2 persen kepada Perum Bulog. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pembiayaan Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Dengan skema ini, dari total bunga pinjaman 4 persen, separuh ditanggung pemerintah dan separuhnya oleh Bulog.

Dukungan tersebut memperkuat kapasitas pendanaan Bulog untuk menyerap komoditas pangan seperti gabah, jagung, dan kedelai dengan total anggaran mencapai Rp68,6 triliun. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat cadangan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Hingga 13 April 2026, realisasi penyerapan beras oleh Bulog telah mencapai 48,7 persen dari target 4 juta ton atau sekitar 1,9 juta ton. Sementara itu, stok beras nasional yang dikelola Bulog mencapai lebih dari 4,7 juta ton dan diperkirakan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat, menunjukkan peningkatan signifikan dalam cadangan pangan pemerintah.

Anak Buah Paloh Bantah Merger NasDem-Gerindra: Tawarkan Blok Politik

Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menolak istilah merger atau penggabungan partainya dengan Partai Gerindra dalam laporan Majalah Tempo yang dirilis pada minggu (12/4). Willu menyebut Paloh menawarkan blok politik.

Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menawarkan political block atau kerja sama antar partai. Istilah merger yang digunakan oleh Tempo dikritik sebagai miskin literatur politik. Penggunaan merger adalah bentuk diskredit terhadap NasDem dan Gerindra. Willy mengatakan Indonesia memiliki dua sejarah political block yakni pertama saat Bung Karno mengeluarkan dekret Front Nasional atau Nasakom dan kedua, saat Sekber Golkar menjadi Golongan Karya.

Senada dengan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, yang mengatakan belum ada diskusi serius soal wacana penggabungan atau merger sekarang masih fokus pada konsolidasi internal. Dia menggunakan istilah lain yakni fusi. Saan pun mengakui tidak mengetahui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umumnya, Surya Paloh. Namun, dia menilai hal itu wajar apalagi Indonesia pernah melewati masa di mana sejumlah partai digabung menjadi satu pada awal pemerintahan Orde Baru di 1973. Untuk benar-benar terjadi, ada banyak faktor yang dipertimbangkan mulai dari ideologi, idealisme, hingga cita-cita bersama.

Tekan Konsumsi BBM, PLN Bakal Eksekusi 21 Proyek PLTS

PT PLN (Persero) menyiapkan 21 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PLTS terintegrasi Battery Energy Storage System (BESS) dengan total kapasitas 513 MWp. Proyek-proyek ini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (COD) pada periode 2026 hingga 2028 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang masih berbasis impor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi menuju sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Pengembangan PLTS dan BESS diharapkan mampu menggantikan pembangkit berbasis fosil serta meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, PLN juga berencana mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi dengan total 2.139 mesin. Proyek PLTS tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku, termasuk proyek besar seperti PLTS Terapung dan PLTS+BESS di Jawa Timur. Langkah ini memperkuat komitmen pemerintah dalam mendorong energi terbarukan dan menekan konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan.

Pentagon Terima Kunjungan Menhan RI, Resmikan Kemitraan Pertahanan Baru

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menerima kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (13/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara mengumumkan pembentukan kemitraan pertahanan baru yang lebih strategis. Kemitraan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menurut laman resmi Departemen Perang AS, kemitraan baru ini akan memperkuat daya tangkal kawasan dan komitmen bersama terhadap perdamaian. Sjafrie Sjamsoeddin menyambut positif kerja sama ini dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan pertahanan dengan AS yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Kemitraan pertahanan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi dan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan peningkatan kerja sama operasional serta latihan bersama. Dalam implementasinya, kedua negara juga akan mengeksplorasi berbagai inisiatif teknologi pertahanan mutakhir, termasuk pengembangan bersama kemampuan asimetris, teknologi generasi berikutnya di bidang maritim dan sistem otonom, serta kerja sama pemeliharaan dan perbaikan alat utama sistem persenjataan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Selain itu, pelatihan pasukan khusus gabungan akan diperluas guna mempererat hubungan militer kedua negara.

Dalam pernyataan terpisah, Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menyebut kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama operasional, modernisasi pertahanan, serta interoperabilitas. Kedua pihak juga berkomitmen memperluas cakupan dan kompleksitas latihan militer, termasuk latihan gabungan seperti Super Garuda Shield, guna memperkuat kemampuan kolektif.

Mendag Harap Harga Plastik Bisa Turun Bulan Ini

Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap harga plastik dapat turun pada April 2026 seiring upaya pemerintah mencari alternatif impor bahan baku biji plastik (nafta). Selama ini, pasokan utama berasal dari Timur Tengah, namun terganggu akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemerintah kini menjajaki sumber baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.

Meski demikian, impor dari wilayah alternatif tersebut masih dalam proses dan menghadapi kendala ketersediaan stok serta keterlambatan pengiriman. Akibatnya, produsen plastik dalam negeri masih bergantung pada stok yang ada. Pemerintah juga terus mencari sumber tambahan dari negara lain melalui jaringan perwakilan perdagangan guna mengatasi keterbatasan pasokan.

Di sisi lain, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyebut kenaikan harga plastik telah membebani industri, dengan lonjakan harga mencapai 30 hingga 100 persen. Kondisi ini memicu kenaikan biaya kemasan yang berdampak pada harga produk makanan dan minuman di pasar, meskipun pelaku usaha menghadapi dilema untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi agar tetap kompetitif.

Kopdes Merah Putih Kini Bisa Dapat Pembiayaan dari APBN, Airlangga Siapkan Pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk mendukung program prioritas tersebut.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur skema baru pembiayaan KDMP. Aturan ini memungkinkan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan fisik gerai hingga kelengkapan koperasi lainnya melalui APBN.

Dalam beleid terbaru, pemerintah dapat menempatkan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembiayaan diberikan dengan batas maksimal Rp 3 miliar per unit gerai KDMP, dengan tingkat bunga, margin, atau bagi hasil sebesar 6 persen per tahun. Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran cicilan koperasi pada praktiknya akan ditopang oleh mekanisme transfer ke daerah (TKD), baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa sehingga meringankan beban pengelola koperasi di tingkat lokal.

5 Jam Pertemuan Prabowo-Putin: Sepakat Kerja Sama Minyak, Akui Rusia Kekuatan Besar Dunia

Presiden RI Prabowo Subianto telah selesai bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026) kemarin. Pertemuan Prabowo dan Putin di ruang kerja di Istana Kremlin berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Ketika baru bertemu saja, Putin langsung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Prabowo ke Moskow.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara. “Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” ujar Teddy dalam keterangan Sekretariat Presiden, Selasa (14/4/2026). Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

Tito Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH Tunjukkan Loyal ke Pusat

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan work from home (WFH) harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Meskipun saat ini ada beberapa daerah yang belum menerapkan WFH, secara prinsip kebijakan tersebut harus tetap dijalankan dengan mekanisme seperti proporsinya diserahkan kepada diskresi pemerintah daerah.

Seluruh daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kepada pemerintah pusat. Hal ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien.

SLIK OJK Bakal Direvisi, Akses Kredit Rumah Subsidi Dipermudah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam rangka mendukung program rumah subsidi bagi masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan SLIK memiliki tujuan untuk memberikan rekam jejak (track record) kepada pelaku jasa keuangan terkait individu, serta mendorong tanggung jawab masyarakat dalam perilaku keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat diumumkan pada pekan depan. Pada prinsipnya, OJK mendukung program pemerintah, termasuk target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat, khususnya MBR.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Iran Buka Suara soal Trump Kritik Keras Paus Leo yang Serukan Perdamaian

Iran ikut angkat suara setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik keras kepada Pemimpin Gereja Katolik Paus Leo XIV yang vokal menyerukan perdamaian di tengah konflik global. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam keras pernyataan Trump yang dinilai menghina Paus Leo XIV. Dalam unggahan di media sosial X pada Senin (13/4/2026), ia menyatakan dukungan atas pemimpin umat Katolik tersebut.

Mendagri Tito Soal Marak OTT Kepala Daerah: Yang Milih Siapa?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespon maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dengan menyinggung sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus.

“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4)

“Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” imbuh dia.

Ia mengatakan sistem pilkada langsung memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif. Di antaranya adalah biaya politik mahal.

RUU ASN Bakal Beri Keleluasan Pemerintah Pusat Lakukan Mutasi ke Daerah 3T

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan mutasi ASN ke sejumlah daerah khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian ASN di sejumlah wilayah. Misalnya pelayanan di Papua dan beberapa daerah lainnya masih belum maksimal. Selain itu, distribusi guru ASN juga belum merata. Di daerah lain kelebihan sumber daya guru, daerah lainnya kekurangan.

Seusai OTT, KPK Dalami Kasus Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah penetapan tersangka dan penahanan, penyidik KPK akan melanjutkan serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 18 pihak di Tulungagung serta pemeriksaan intensif terhadap 13 orang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Gatut dan ajudannya kini ditahan selama 20 hari ke depan hingga 30 April 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, para kepala OPD bahkan harus menggunakan uang pribadi hingga berutang untuk memenuhi permintaan tersebut. KPK menemukan dua skema pemerasan yang dilakukan. Skema pertama adalah permintaan langsung kepada kepala OPD melalui ajudannya, dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Skema kedua dilakukan dengan mengatur anggaran di setiap OPD. Dalam skema ini, Gatut diduga meminta hingga 50% dari setiap pergeseran atau penambahan anggaran di OPD tertentu.

Kajari Karo Danke Rajagukguk Resmi Dicopot Usai Kasus Amsal Sitepu

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi mencopot Danke Rajagukguk dari posisinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026 dan dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna. Dalam surat itu, Jaksa Agung menunjuk Edmond Novvery Purba sebagai Kajari Karo yang baru. Kendati demikian belum diketahui posisi baru Danke usai dicopot.

Selain Danke, Burhanuddin juga merotasi Harli Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Utara (Sumut) menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Sementara posisi Kajati Sumut akan digantikan oleh Muhibuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Barat.

Adapun pencopotan ini dilakukan Jaksa Agung setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer Amsal Christy Sitepu menghebohkan publik. Jaksa menilai proposal yang diajukan Amsal kepada para kepala desa tidak disusun secara benar dan cenderung di-mark up. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sementara itu, Majelis Hakim PN Medan membebaskan Amsal Christy Sitepu dari seluruh dakwaan jaksa. Menurut hakim, Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Prabowo-Putin Bertemu Empat Mata Selama 3 Jam, Apa yang Disepakati?

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremil, Moskwa, Senin (13/4/2026), menghasilkan sejumlah poin penting bagi kedua negara. Teddy menyebutkan, ada kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang bagi Indonesia dan Rusia.

Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Lebih jauh, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting. Pasalnya, Rusia merupakan salah satu negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pendiri BRICS.

Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Adapun pertemuan Prabowo dan Putin ini berlangsung selama lima jam, terdiri dari dua jam pertemuan bilateral dan tiga jam pertemuan empat mata.

Cegah Kelangkaan, Pertamina Tambah 22 Ribu Tabung LPG 3 Kg ke Pasuruan

PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan tambahan 22 ribu tabung LPG 3 kg ke Kota dan Kabupaten Pasuruan sebagai respons atas isu kelangkaan. Langkah ini dilakukan setelah adanya lonjakan konsumsi yang signifikan di masyarakat, sehingga stok di pangkalan cepat habis meskipun distribusi masih berjalan.

Tambahan pasokan tersebut terdiri dari 2.240 tabung untuk Kota Pasuruan dan 20.160 tabung untuk Kabupaten Pasuruan, setara dengan 30% dari alokasi harian normal. Selain itu, Pertamina juga memperpanjang jam operasional SPBE dan memprioritaskan distribusi ke wilayah yang mengalami kekurangan stok guna mempercepat penyaluran.

Pertamina menegaskan bahwa LPG 3 kg harus dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (Rp18 ribu) dan meminta pangkalan memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung untuk mencegah spekulasi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan panic buying serta membeli LPG di pangkalan resmi, sementara pengawasan ketat dan sanksi tegas akan diberlakukan bagi pelanggaran distribusi.

Solar Campur Sawit 50% Mulai Diterapkan Juli, KAI Bilang Begini

Program bahan bakar nabati B50 yang mencampurkan 50% biodiesel berbasis sawit dengan 50% solar akan mulai diterapkan pada Juli 2026. PT Kereta Api Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengadopsi B50, setelah sebelumnya menggunakan B40 pada seluruh lokomotif sejak Februari 2025.

Anne Purba menegaskan bahwa sebelum implementasi penuh, penggunaan B50 akan melalui uji coba teknis guna memastikan keselamatan operasional. Penggunaan bahan bakar nabati ini dinilai mampu menekan emisi serta mendukung target pemerintah menuju kemandirian energi dan Net Zero Emission 2060.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi kereta api yang lebih ramah lingkungan juga terlihat dari kenaikan jumlah penumpang sebesar 18,4% pada Triwulan I 2026. KAI juga terus berperan dalam distribusi logistik nasional, termasuk pengangkutan batu bara dan barang lainnya, dengan dukungan bahan bakar biosolar yang lebih berkelanjutan.

Prabowo Temui Presiden Vladimir Putin, Amankan Pasokan Minyak Rusia untuk RI

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 13 April 2026 untuk membahas kerja sama strategis, khususnya terkait pasokan energi. Pertemuan ini bertujuan memastikan ketersediaan minyak dari Rusia guna menjaga stabilitas energi nasional Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa kerja sama energi menjadi fokus utama, sekaligus melanjutkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Selain itu, kedua pemimpin juga akan membahas isu geopolitik global serta posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Kunjungan ini dinilai penting di tengah dinamika global yang terus berubah. Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan diplomasi internasional Indonesia.

Siapkan Kebijakan, Menkeu Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026

Pemerintah menyiapkan terobosan baru untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendongkrak penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah merampungkan skema legalisasi rokok ilegal yang mendorong pelaku usaha masuk ke sistem resmi dan membayar cukai. Proposal kebijakan tersebut dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPR sebelum diterapkan. Pemerintah menargetkan implementasi paling lambat pada Mei 2026 agar tambahan penerimaan negara bisa segera terealisasi.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pembiaran terhadap praktik ilegal, melainkan upaya penertiban melalui mekanisme formal. Melalui skema ini, pemerintah ingin memperluas basis penerimaan dari sektor cukai sekaligus memberi ruang transisi bagi pelaku usaha rokok ilegal ke pasar legal. Namun, besaran potensi tambahan penerimaan negara masih belum dipastikan karena pemerintah memilih melihat efektivitas kebijakan setelah dijalankan.

Kebijakan ini juga diselaraskan dengan upaya menjaga stabilitas harga rokok di pasar. Pemerintah menilai selisih harga antara rokok legal dan ilegal perlu dikendalikan agar tidak semakin lebar, karena dapat mendorong peningkatan konsumsi produk ilegal. Untuk itu, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga jual eceran (HJE) maupun tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

Harga Minyak Melonjak 7% Tembus US$100 Senin (13/4) Pagi, Dipicu Blokade AS ke Iran

Harga minyak dunia melonjak lebih dari 7 persen hingga menembus level US$100 per barel pada awal perdagangan Senin (13/4/2026) pagi. Seiring rencana Amerika Serikat (AS) memblokade jalur pelayaran menuju Iran melalui Selat Hormuz, setelah negosiasi damai antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Melansir Reuters, minyak mentah Brent tercatat naik US$6,71 atau 7,05 persen menjadi US$101,91 per barel pada pukul 01.04 GMT, setelah sebelumnya ditutup turun 0,75 persen pada Jumat. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak US$7,59 atau 7,86 persen ke level US$104,16 per barel, usai melemah 1,33 persen pada sesi sebelumnya.

Kepala riset energi MST Marquee Saul Kavonic menyebut, kondisi pasar kini kembali seperti sebelum gencatan senjata, namun dengan tambahan tekanan dari rencana AS yang akan membatasi aliran minyak Iran hingga 2 juta barel per hari melalui Selat Hormuz. Trump juga mengakui harga minyak dan bahan bakar kemungkinan akan tetap tinggi hingga pemilu paruh waktu November mendatang, menandakan adanya risiko dampak politik dari konflik yang telah berlangsung selama enam minggu tersebut. Kebijakan ini akan diterapkan terhadap seluruh kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran, baik di Teluk Arab maupun Teluk Oman.

Harga Plastik Melambung, Pelaku UMKM Bagai Makan Buah Simalakama

Harga plastik kemasan yang melambung menjadi beban bagi pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bisnis makanan dan minuman. Tanpa intervensi dari pemerintah, para pedagang saat ini bagai makan buah simalakama. Para penjual yang tidak menaikkan harga produk di tengah kenaikan harga plastik terancam mengalami penyusutan laba. Di sisi lain, pedagang yang menaikkan harga produk karena kenaikan harga plastik kemasan juga berpotensi ditinggal pelanggan. Seorang pedagang angkringan di Sleman. D.I. Yogyakarta bernama Slamet (56) mengatakan, harga plastik yang naik usai Lebaran kemarin menjadi tambahan pengeluaran baru yang tidak disangka. “Ini plastik (bening) ini sebelum Lebaran harganya Rp36.000, kemarin beli sudah Rp42.000,” ujar dia.

Sepenanggungan, Tari seorang pengusaha laundry di kawasan Sleman juga mengeluhkan hal yang serupa. Ia mengaku, kenaikan harga plastik laundry terasa lebih berat ketika membeli dalam partai besar. Tari biasanya membeli plastik pembungkus baju laundry dalam jumlah yang besar seharga Rp800.000 per pak dengan berat mencapai 20 kg. “Sekarang harganya bisa Rp1,2 juta,” ucap dia. Tari juga tak dapat langsung menaikkan harga laundry dengan adanya kenaikan harga plastik tersebut. Namun di sisi lain, ia juga harus merelakan keuntungan yang biaya dikantongi menjadi pengeluaran untuk membeli plastik ini.

Jakarta Naik Peringkat Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN, Toleransi Warga Jadi Kunci

Ibu Kota Jakarta baru saja dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara (ASEAN) berdasarkan survei Global Residence Index 2026. Dalam survei tersebut, Jakarta berhasil mengungguli kota-kota besar di kawasan seperti Bangkok (Thailand), Manila (Filipina), Kuala Lumpur (Malaysia), hingga Hanoi (Vietnam). Sementara posisi pertama masih ditempati oleh Singapura.

Berdasarkan data Global Residence Index 2026, daftar 10 kota paling aman di Asia Tenggara beserta skor keamanannya adalah: Singapura (0,90), Jakarta (0,72), Bangkok (0,65), Vientiane (0,61), Hanoi (0,60), Kuala Lumpur (0,57), Phuket (0,57), Ho Chi Minh City (0,56), Phnom Penh (0,55), dan Manila (0,41).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, keberhasilan ini erat kaitannya dengan kuatnya toleransi beragama serta pelestarian budaya. Menurutnya, lembaga internasional juga mempertimbangkan aspek kebudayaan dan toleransi sebagai bagian dari penilaian di luar indikator teknis keamanan. Sepanjang tahun ini, Jakarta dinilai berhasil menampilkan wajah keberagaman melalui berbagai perayaan lintas agama dan budaya yang digelar secara besar.

Ratusan Dapur MBG di Jawa Kena Suspend BGN, Ini Penyebabnya

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional (suspend) ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang dikenakan sanksi suspend di Wilayah II (Pulau Jawa) telah mencapai 362 unit. Dalam laporan periode 6 April – 10 April 2026, terdapat tambahan 41 SPPG yang dikenakan sanksi penghentian sementara. 

BGN menegaskan bahwa kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Seluruh dapur yang disuspend diwajibkan melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi, demi menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Gacor! Gerindra Berniat Mengakuisisi NasDem | Bocor Alus Politik

Disebutkan adanya pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Hambalang pada Februari 2026 yang membicarakan masa depan partai dan wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4% menjadi 8%. Ada juga isu mengenai ketertarikan sejumlah pihak terhadap NasDem termasuk pengusaha setingkat menteri dan Gibran Rakabuming Raka, yang disebut ingin menjadikan NasDem sebagai kendaraan politik.

Di sisi lain, bisnis Surya Paloh seperti catering Indocater dan proyek properti Indonesia One Tower sempat terganggu akibat adanya dukungan politiknya pada Pilpres 2024, namun kembali bergeliat setelah pasca pertemuan dengan Prabowo. Media Grup juga mengalami tekanan hingga ancaman PHK, namun kemudian mulai stabil setelah ada komunikasi dengan pemerintah.

Selain itu, internal NasDem sendiri pun diguncang oleh banyak kader yang pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) termasuk tokoh-tokoh penting seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse. Fenomena “bedol desa” kader NasDem yang pindah ke partai lain dipicu kekecewaan terhadap isu suksesi ketua umum, dimana Surya Paloh disebut condong menunjuk anaknya, Prananda Paloh, sehingga muncul kubu-kubu internal dan ketegangan politik. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan lemahnya demokratisasi internal partai yang masih bergantung pada figur sentral.

Kemenhaj Diingatkan soal UU 14/2025 dalam Wacana War Tiket Haji

Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut diingatkan kepada Kemenhaj dalam merespon wacana war tiket haji yang keluar dari Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf.

Dalam UU Haji dan Umrah sudah diatur mengenai kuota haji reguler dan khusus bagi calon jemaah asal Indonesia. Jika war tiket haji benar akan diberlakukan, ia tidak ingin skema tersebut justru menabrak aturan dalam UU Haji dan Umrah. Apalagi, dalam dalam UU Haji dan Umrah belum mengatur kuota khusus untuk skema war tiket tersebut.

Oleh karena itu, ia mendorong Kemenhaj melakukan kajian lebih komprehensif terkait skema tersebut sebelum disampaikan kepada publik. “Mestinya tidak berwacana tetapi menyampaikan rencana yang sudah matang sudah dikaji mendalam dan komprehensif, dibahas juga dengan mitranya di kami Komisi VIII DPR, baru sampaikan ke publik supaya tidak menghadirkan hal yang menimbulkan kegaduhan,” ujar HNW.

Alasan Mengapa Pembicaraan Gencatan Senjata Iran-AS Gagal

Pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, menegaskan kebuntuan diplomasi di tengah konflik yang terus memanas sejak akhir Februari 2026. Negosiasi selama hampir 21 jam itu gagal menghasilkan titik temu, meski dihadiri pejabat tinggi kedua negara dan dimediasi secara intensif oleh Pakistan. Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus dosen tamu Universitas HSE Moskow, Murad Sadygzade menilai kegagalan ini sudah dapat diprediksi sejak awal.

Pabrik Minuman Kemasan Teriak ke Pemerintah Efek Ledakan Harga Plastik

Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) meminta kepada pemerintah untuk melakukan intervensi agar kenaikan harga bahan baku plastik bisa ditekan.Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo mengatakan pemerintah perlu mengintervensi kenaikan harga plastik, agar pelaku industri tidak semakin khawatir. Jika tidak, maka kenaikan harga produk semakin tak terhindarkan. “Jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah, kenaikan harga yang lebih tinggi dan terganggunya pasokan AMDK di pasar akan sulit dihindari,” kata Karyanto. Ia pun mendorong agar pemerintah bisa melakukan intervensi dengan berbagai cara, seperti relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) kemasan, pembebasan bea masuk anti-dumping resin, dan stimulus likuiditas bagi UMKM AMDK.

2.019 ASN Lolos Seleksi Awal Komcad

Sebanyak 2.019 Aparatur Sipil Negara (ASN) calon Komponen Cadangan lolos seleksi awal dan melangkah menuju proses ke barak pelatihan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar acara pelepasan calon Komponen Cadangan (Komcad) dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga di kawasan Monas, Senin (13/4/2026) pagi. Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional (Bacatanas) Kemhan, Brigjen Hengki Yuda Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan seleksi kompetensi Komcad ASN Tahun Anggaran 2026.

Adapun distribusi 2.019 peserta yang lolos ke tahap seleksi kompetensi jasmani, psikologi, dan mental ideologi tersebar di enam lokasi, yakni Puskombelneg BPSDM Kemhan sebanyak 304 orang, Rindam Jaya 302 orang, Pusdikes Puskesat 505 orang, Brigif 1 Pasmar 1 sebanyak 300 orang, Pusbahasa Kodiklat AU 305 orang, serta Wingdik 500 Atang Sanjaya 303 orang.

Kemhan juga menjadwalkan upacara pembukaan Pelatihan Dasar Kemiliteran bagi calon Komcad akan dilaksanakan pada 22 April 2026, yang dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Hengki menegaskan, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan.

Harga Ayam Mulai Anjlok usai Lebaran, Pemerintah akan Jaga Harga

Harga ayam hidup di tingkat produsen mulai menunjukkan pelemahan usai periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Dengan situasi ini, pemerintah menyiapkan langkah intervensi, khususnya di sektor hulu, guna mencegah dampak lebih lanjut terhadap peternak terutama skala kecil. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah akan memanggil pelaku usaha di sektor bibit ayam atau day old chick (DOC) serta produsen pakan untuk mengendalikan harga.

Datangi Putin, Prabowo Mau Amankan Minyak dari Rusia

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan memastikan ketersediaan minyak dari Rusia saat menemui Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026).Menurut Teddy, Prabowo akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia.Prabowo disebut juga Teddy juga akan membahas perkembangan geopolitik terkini dalam pertemuan itu.

Makin Banyak Anak Muda di Singapura Kena Kanker, Kasusnya Melonjak 34 Persen

Fenomena kanker yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai bergeser di Singapura. Laporan Singapore Cancer Registry 2026 mencatat hampir 5.000 kasus kanker pada kelompok usia di bawah 40 tahun sepanjang 2019–2023, meningkat sekitar 34 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya. Tren ini menunjukkan semakin banyak anak muda didiagnosis kanker pada fase hidup yang seharusnya menjadi masa pembangunan karier, relasi sosial, dan perencanaan keluarga.

Menurut Ben Chua, CEO 365 Cancer Prevention Society, diagnosis kanker di usia muda sering membuat kehidupan terasa “terhenti”. Selain menghadapi pengobatan berat, pasien muda juga dihantui ketidakpastian masa depan, mulai dari peluang memiliki anak hingga keberlanjutan karier. Para ahli mencatat peningkatan kasus kanker yang sebelumnya lebih umum pada usia tua, seperti kanker kolorektal, kanker payudara, dan kanker darah, dengan dugaan faktor risiko meliputi gaya hidup sedentari, pola makan, serta paparan lingkungan, meski penyebab pastinya masih diteliti.

Meski tingkat kelangsungan hidup pasien meningkat, tantangan baru muncul pada fase kehidupan setelah kanker. Banyak penyintas muda merasa terjebak di antara sistem dukungan yang lebih berfokus pada pasien anak-anak atau lansia, sehingga persoalan seperti karier yang terhenti, relasi sosial, hingga kesehatan mental sering kurang terakomodasi. Dilaporkan oleh CNA, kondisi ini menuntut perubahan pendekatan sosial dan kebijakan, termasuk dukungan tempat kerja yang lebih fleksibel serta pengakuan bahwa survivorship kanker merupakan isu jangka panjang yang memerlukan empati dan sistem pendampingan berkelanjutan.

Harga Plastik Kemasan Melonjak hingga 40 Persen di Jakarta, Bebani UMKM

Kenaikan signifikan pada harga plastik kemasan telah menimbulkan beban berat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman. Lonjakan harga ini mencapai 30 hingga 40 persen di Provinsi Jakarta sejak akhir Maret 2026, dengan wilayah Jakarta Barat mencatat kenaikan tertinggi.

Kondisi ini menempatkan pedagang pada dilema. Mereka terancam mengalami penyusutan laba jika tidak menaikkan harga produk, namun juga berisiko kehilangan pelanggan apabila membebankan kenaikan harga plastik kepada konsumen.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, kenaikan harga ini dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku global. Konflik geopolitik di Timur Tengah, sebagai salah satu pusat produksi petrokimia dunia, telah mengganggu rantai pasokan.

Memutus Pola Korupsi Daerah: Saatnya Berhenti Mengandalkan OTT

Ada satu ironi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Publik merasa lega saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Namun, di saat yang sama, praktik korupsi di daerah justru terus berulang dengan pola nyaris sama. Pola korupsi kepala daerah muncul pada proses perizinan, jual beli jabatan, serta pengadaan barang dan jasa. Pola ini terjadi akibat adanya struktur politik yang memungkinkan. Biaya politik tinggi dalam pemilihan kepala daerah mendorong jabatan publik diperlakukan sebagai investasi untuk “mengembalikan modal”.

Di sisi lain, kewenangan kepala daerah yang besar tidak selalu diimbangi sistem pengawasan yang kuat. Diskresi yang luas, tanpa kontrol efektif membuka ruang penyimpangan. OTT memang penting namun menjadikannya andalan utama bukanlah solusi. Sebab OTT bersifat reaktif datang setelah korupsi terjadi dan tidak otomatis memperbaiki sistem. Oleh karena itu pemberantasan korupsi di daerah tidak lagi sekedar penindakan tetapi pada pembenahan tata kelola.

Gizi Anak dan Martabat Guru yang Terabaikan

Di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung anggaran besar dan fasilitas operasional memadai, muncul paradoks kebijakan publik ketika kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak. Negara berupaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi belum sepenuhnya memuliakan para pendidik yang membentuk karakter dan kecerdasan generasi bangsa. Situasi ini memunculkan pertanyaan etis mengenai prioritas pembangunan, terutama dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan kebijakan publik seharusnya memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan.

Ironi tersebut terlihat dari alokasi anggaran pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik MBG dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun, sementara banyak guru honorer—terutama di wilayah 3T seperti Mahakam Ulu, Maluku, hingga Papua—harus menempuh perjalanan berat dengan biaya pribadi besar hanya untuk mengajar. Ketimpangan semakin nyata ketika harga satu unit motor setara dengan akumulasi pendapatan guru selama bertahun-tahun. Kondisi ekonomi yang rentan bahkan mendorong sebagian guru terjerat pinjaman daring, sebagaimana data OJK yang menunjukkan sekitar 42 persen korban pinjaman online berasal dari kalangan guru, menandakan persoalan kesejahteraan telah menyentuh martabat profesi.

Situasi tersebut menegaskan perlunya penataan ulang prioritas kebijakan pendidikan. Reformasi diperlukan melalui afirmasi masa bakti dalam rekrutmen PPPK atau ASN, standarisasi upah layak nasional, serta penyediaan fasilitas operasional dan transportasi bagi guru di daerah terpencil. Program MBG tetap penting sebagai investasi generasi muda, namun keberhasilannya harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap guru sebagai fondasi pembangunan manusia. Tanpa keadilan bagi para pendidik, cita-cita besar menuju Indonesia Emas berisiko tertunda karena masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di ruang kelas oleh guru yang layak dimuliakan.

Jakarta Naik Peringkat Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN, Toleransi Warga Jadi Kunci

Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara versi survei Global Residence Index 2026, berada di bawah Singapura dan mengungguli kota besar lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi, hingga Manila. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pencapaian tersebut merupakan hasil penilaian objektif lembaga internasional berdasarkan berbagai indikator keamanan, termasuk tingkat kriminalitas, risiko politik, konflik, kecelakaan lalu lintas, serta indeks perdamaian global. Ia menyebut posisi ini menjadi peningkatan signifikan karena sebelumnya Jakarta kerap berada di peringkat menengah kawasan ASEAN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan faktor teknis keamanan, tetapi juga kerukunan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Rano Karno menyatakan toleransi beragama, pelestarian budaya, dan kedewasaan warga menjadi kunci utama terciptanya rasa aman. Berbagai perayaan lintas agama dan budaya sepanjang tahun, seperti Christmas Carol, Imlek, Festival Ogoh-ogoh, hingga Jakarta Bedug, dinilai menunjukkan wajah Jakarta sebagai kota inklusif yang merangkul keberagaman.

Selain meningkatkan citra kota, kondisi keamanan dan toleransi juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Aktivitas sosial dan budaya menjadi bagian dari strategi pembiayaan kreatif pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah tekanan fiskal, termasuk berkurangnya dana bagi hasil. Dengan ruang publik yang aman dan hidup, aktivitas ekonomi tetap kuat sepanjang berbagai perayaan besar, sehingga stabilitas ekonomi Jakarta tetap terjaga.

RUU Pemilu Didesak untuk Segera Dibahas, DPR: Pekan Depan Dipaparkan BKD

Badan Keahlian DPR (BKD) dijadwalkan memaparkan draf RUU Pemilu sebelum reses 22 April 2026, yang akan ditindaklanjuti Komisi II dengan pembentukan Panitia Kerja serta penyusunan naskah akademik lebih intensif. Paparan BKD mencakup putusan MK, masukan pakar, kajian internal, dan pendapat partai politik.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan percepatan pembahasan agar aturan main ditetapkan lebih awal demi kualitas pemilu dan pencegahan politik uang, begitu juga dengan Ahmad Irawan dari Fraksi Partai Golkar yang menilai keterlambatan lebih karena manajemen legislasi, namun tetap mengapresiasi dorongan masyarakat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai penundaan RUU Pemilu mencerminkan kurangnya keseriusan membenahi demokrasi dan berpotensi memperkuat otoritarianisme, sehingga mendesak percepatan pembahasan secara terbuka dan partisipatif sebelum tahapan krusial pemilu Oktober 2026 dimulai.

Survei LSI: Mayoritas Publik Tetap Ingin Pilpres dan Pilkada Langsung

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas respondennya tetap ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung untuk Pilkada hingga Pilpres. Survei soal sistem pemilu ini menjadi sebagian komponen dalam survei “Evaluasi dan Komitmen Publik Terhadap Pancasila”, dipaparkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Survei ini berkaitan dengan sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. LSI mengajukan pertanyaan ke responden soal preferensi sistem pemilu dalam demokrasi perwakilan, yakni apakah pemilu langsung meliputi pemilhan DPR, DPRD, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden, ataukah pemilu dalam permusyawaratan perwakilan bermakna pilkada dan pilpres dipilih oleh wakil rakyat.

84,5 persen menjawab rakyat memilih wakil-wakilnya secara langsung termasuk DPR/DPRD, DPD, presiden, gubernur, bupati, maupun wali kota. Hanya 11,3 persen yang menginginkan rakyat hanya memilih anggpta DPR, DPRD, dan DPD, sedangkan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh wakil rakyat, masing-masing, DPR dan DPD untuk memlih presiden dan DPRD memilih kepala daerah.

Modus Mengerikan Bupati Tulungagung Peras Anak Buahnya

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, disebut KPK menjalankan cara-cara yang mengerikan bagi para perangkat daerah anak buahnya sehingga para pejabat itu tak kuasa menolak permintaan Gatut. Begini modusnya! Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Gatut menggunakan surat pengunduran diri yang ditandatangani Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mencantumkan tanggal sebagai cara pemerasannya.

Asep mengatakan, para pejabat di Pemkab Tulungagung yang menjadi sasaran pemerasan Bupati Gatut dilantik sejak Desember 2025 lalu. Dia mengatakan, mereka yang tidak dapat memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu dapat langsung diberhentikan. Tanggal yang kosong di surat itu membuat ngeri pejabat karena tanggal itu bisa diisi dengan tanggal kapan saja sebagai tempo pemberhentian pejabat yang tidak mau menuruti kemauan Gatut.

Asep mengatakan, Kepala OPD yang di Pemkab Tulungagung dibuat terkunci dengan adanya surat tersebut sehingga mereka terpaksa merogoh kocek untuk Gatut. Tak hanya itu, Asep mengungkapkan, Ajudan Bupati yakni Dwi Yoga Ambal rutin melakukan penagihan uang kepada Kepala OPD. Para pejabat anak buah Gatut yang ketakutan itu mencari segala cara untuk memenuhi permintaan duit dari Gatut, bahkan dengan cara berhutang.

Garuda Indonesia Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Imbas Lonjakan Harga Avtur

Garuda Indonesia akan menyesuaikan harga tiket pesawat, terutama kelas ekonomi domestik, sebagai respons kenaikan fuel surcharge akibat harga avtur yang melambung; penyesuaian dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai regulasi. Pemerintah membatasi kenaikan harga tiket domestik pada kisaran 9‑13 % untuk menjaga keterjangkauan, sekaligus menaikkan fuel surcharge menjadi 38 % bagi semua jenis pesawat, naik signifikan dari tarif sebelumnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, dalam keterangan tertulis mengatakan kebijakan penyesuaian ini untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional.Garuda juga mengkaji optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan serta memantau dinamika geopolitik dan harga avtur, dengan evaluasi berkala untuk menyeimbangkan keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan.

Danantara Bentuk Denera untuk Urus Pengelolaan Sampah

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membentuk perusahaan baru bernama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) pada 1 April 2026. Perusahaan ini berada di bawah PT Danantara Investment Management dan ditugaskan untuk mengelola proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), baik dari sisi kepemilikan saham maupun operasional.

Denera dirancang sebagai entitas terintegrasi yang tidak hanya mengelola pengolahan sampah menjadi energi, tetapi juga mencakup pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga edukasi masyarakat. Fokusnya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir serta mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk pengelolaan sampah industri di masa depan.

Selain itu, Denera akan terlibat dalam penilaian kelayakan lokasi pembangunan PSEL bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Saat ini, proyek PSEL sudah berjalan di beberapa wilayah seperti Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bekasi, bekerja sama dengan perusahaan mitra dari China.

Kemenkeu Ungkap Strategi Industri Rokok “Akali” Pembelian Pita Cukai

Kementerian Keuangan mengungkap bahwa penurunan penerimaan cukai hasil tembakau pada awal 2026 dipengaruhi oleh strategi pelaku industri rokok yang menunda pembelian pita cukai. Praktik ini dimungkinkan karena adanya fleksibilitas waktu pembelian, yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengatur arus kas dan produksi. Akibatnya, realisasi penerimaan negara pada kuartal I-2026 terlihat lebih rendah.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ini bersifat sementara dan merupakan pola yang kerap terjadi setiap tahun. Memasuki periode berikutnya, khususnya April dan seterusnya, tren penerimaan diperkirakan akan membaik seiring dilakukannya pembelian pita cukai yang sebelumnya ditunda. Dengan demikian, kinerja penerimaan tahunan tetap diproyeksikan sesuai target APBN 2026.

Secara keseluruhan, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 tercatat Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, turun dibandingkan tahun lalu. Penurunan juga dipengaruhi oleh melemahnya bea keluar akibat turunnya harga komoditas seperti CPO, meskipun bea masuk mengalami peningkatan. Pemerintah menegaskan fluktuasi ini lebih bersifat teknis dan siklikal, bukan karena pelemahan fundamental ekonomi.

Trump Mau Hukum NATO Imbas Tak Dibantu Saat Perang Iran

Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan langkah untuk “menghukum” sejumlah negara anggota NATO yang dinilai tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel dalam perang melawan Iran. Menurut pejabat pemerintahan, rencana tersebut mencakup pemindahan pasukan AS dari negara-negara NATO ke negara yang dinilai lebih mendukung operasi AS. Rencana tersebut juga membuka kemungkinan penutupan pangkalan militer AS di setidaknya satu negara Eropa, dengan Spanyol atau Jerman disebut sebagai kandidat. Langkah ini jauh lebih ringan dibanding ancaman Trump sebelumnya untuk menarik AS sepenuhnya dari NATO, yang secara hukum tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres.

Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan ini berperan penting sebagai pusat operasi militer global AS sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi negara tuan rumah. Beberapa negara anggota NATO disebut membuat kebijakan yang menghambat operasi AS selama perang Iran. Spanyol dilaporkan memblokir pesawat AS yang terlibat dalam operasi Iran untuk menggunakan wilayah udaranya. Sementara itu, Italia sempat menolak penggunaan pangkalan udara di Sisilia, dan Perancis hanya mengizinkan penggunaan pangkalan dengan syarat pesawat tidak terlibat dalam serangan ke Iran. Di sisi lain, pejabat AS juga merasa frustrasi terhadap Jerman setelah sejumlah pejabatnya mengkritik perang tersebut, meski negara itu merupakan salah satu pusat logistik militer AS terbesar di Eropa.

Sebaliknya, beberapa negara Eropa Timur justru berpotensi mendapatkan keuntungan dari rencana ini karena dianggap lebih mendukung AS. Negara-negara seperti Polandia, Rumania, Lithuania, dan Yunani disebut memiliki komitmen tinggi dalam belanja pertahanan dan mendukung koalisi internasional untuk memantau Selat Hormuz. Bahkan, Rumania dengan cepat menyetujui permintaan AS untuk menggunakan pangkalan udaranya setelah perang pecah. Namun, pemindahan pasukan ke wilayah Eropa Timur berpotensi memperdekat posisi militer AS ke perbatasan Rusia, yang bisa memicu ketegangan baru dengan Moskwa.

Pengusaha Ungkap Pemicu Biaya Penerbangan Dalam Negeri Mahal

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan kenaikan harga avtur akibat konflik di Timur Tengah berdampak pada peningkatan biaya penerbangan penumpang maupun kargo. Namun, tanpa adanya perang, tiket penerbangan domestik selama ini sudah mahal. Menurutnya tidak ada perang pun biaya penerbangan penumpang di dalam negeri masih menjadi biaya penerbangan tertinggi di dunia. Pengusaha logistik itu menilai mahalnya tiket pesawat menunjukkan bahwa penerbangan domestik kurang efisien.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk itu membeberkan kontribusi bahan bakar avtur terhadap biaya operasional penerbangan adalah sekitar 40 persen. Namun, bukan berarti tak ada faktor lain yang bisa diefisienkan.  Akbar mendukung langkah pemerintah meredam kenaikan biaya avtur. Meski demikian mahalnya biaya penerbangan dalam negeri perlu dievaluasi. “Ini yang menjadi cermin buat kita untuk bisa memberikan competitiveness layanan kepada publik,” ucapnya.

Trump Desak Netanyahu Kurangi Serangan ke Libanon

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengurangi serangan terhadap Libanon. Desakan ini muncul karena serangan tersebut berpotensi mengancam gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran. Selama gencatan senjata dua pekan yang diumumkan Selasa malam waktu Washington, AS dan Iran dijadwalkan akan berunding di Pakistan pada Jumat 10 April 2026 untuk mengakhiri konflik Asia Barat (Timur Tengah).

Nasib Gaji ke-13 ASN 2026 Belum Pasti, Menkeu Purbaya Minta Tunggu Keputusan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final mengenai pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2026. Ketidakpastian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran negara, yang semakin ketat dan tertekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa keputusan terkait apakah gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh atau mengalami penyesuaian masih dalam pembahasan.

Update Posisi 2 Kapal Tanker Pertamina Usai Terjebak Sebulan di Selat Hormuz

PT Pertamina (Persero) masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya yang belum bisa melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tanker bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro ini sudah sekitar sebulan lamanya usai eskalasi serangan yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS)-Israel kepada Iran.  Saat ini, lanjut Baron, kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Dia menyebut, salah satu kapal tanker itu mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, pihak Kemlu menyatakan bahwa terdapat kendala teknis yang membuat dua kapal tanker itu belum bisa melewati Selat Hormuz. Hal ini kendati pemerintah mengeklaim adanya sinyal positif dari pihak Iran bahwa dua kapal itu bisa segera melintas.

Jusuf Kalla: Polemik Kasus Ijazah Jokowi Meresahkan Masyarakat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya.

JK terseret kasus tersebut usai narasi di sejumlah platform digital menyebut adanya pemberian uang Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo cs untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Dalam narasi itu Rismon Hasiolan Sianipar yang mengaku melihat langsung pemberian uang tersebut.

JK mengingatkan debat kusir yang terus muncul di media massa soal ini hanya akan terus memicu polarisasi di masyarakat. JK turun gunung langsung melakukan pelaporan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri. Langkah hukum ini diambil terkait dengan penyebaran hoaks dirinya soal polemik Ijazah Jokowi. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Terkait dengan alasannya, JK mengaku sangat terhina dengan tuduhan Rismon yang menyebut dirinya penyokong dana pengusutan ijazah Jokowi. Padahal ia adalah sosok yang pernah mendampingi Presiden ke-7 RI tersebut selama satu periode. Selain itu, JK juga membantah pernyataan Rismon soal dirinya yang menyediakan uang Rp5 miliar kepada Roy Suryo Cs.

Jurus Pemerintah Atasi Haji Ilegal: Bentuk Satgas, Perketat Pengawasan

Pemerintah menyiapkan sejumlah cara untuk mencegah praktik-praktik haji ilegal jelang keberangkatan ibadah haji 2026 yang dapat merugikan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhai) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah berhasil mencegah sekitar 1.200 orang yang akan berangkat menggunakan visa non-haji pada 2025.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, untuk tahun ini pemerintah menargetkan pengawasan lebih ketat, termasuk melalui pencegahan di bandara bekerja sama dengan kepolisian dan imigrasi di setiap bandara. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mencegah haji ilegal adalah pembentukan Satuan Tugas Haji oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian RI.

Dahnil mengatakan, Satgas Haji dibentuk untuk memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak tegas praktik ilegal. Temuan 1.200 keberangkatan haji non-visa menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil menyebutkan, karena maraknya kasus penipuan oknum travel haji dan umrah yang merugikan masyarakat, pemerintah akhirnya membentuk Satgas ini bersama Polri.

WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Hari Ini

Kerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berlaku mulai Jumat (10/4/2026). Kebijakan kerja fleksibel ini baru berlaku, mengingat pada Jumat (3/4/2026) merupakan tanggal merah untuk memperingati wafatnya Isa Almasih. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait energi usai pecahnya konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan kerja empat hari dalam seminggu juga sudah pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga pada masa pandemi Covid-19 lalu. Airlangga pun menegaskan bahwa pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat bukan merupakan hari libur. Dalam postingan tersebut, dijelaskan bahwa Menteri PANRB Rini Widyantini tekah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Plastik Langka, Industri Minuman Kaji Beralih Kembali Pakai Botol Kaca

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan & Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut para pelaku industri pangan, khususnya produsen minuman, mulai berpikir untuk kembali ke kemasan botol kaca gara-gara plastik langka dan mahal. Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz, yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah. Adhi bilang produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah negara pemasok tidak mampu berproduksi karena keterbatasan bahan baku. Situasi ini, lanjutnya, membuat plastik melonjak signifikan. Kenaikan harga di tingkat produsen atau industri menengah besar berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai lebih tinggi akibat keterbatasan stok.

Search