dicetak pada tanggal: 29 Januari 2026 3:44 AM

Perkuat UMKM, PNM Dorong Pemberdayaan Lewat Program ULaMM
  • UMKM
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260128090744-625-1321843/perkuat-umkm-pnm-dorong-pemberdayaan-lewat-program-ulamm

Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui jaringan berupa lebih dari 620 kantor layanan di seluruh Indonesia, menjadi benang merah yang mengikat para pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus belajar dan bertumbuh. Menyediakan pemberdayaan menyeluruh, lembaga pembiayaan PNM menjadi bukti bahwa dukungan yang tepat mampu menguatkan fondasi ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam implementasinya, peningkatan kapasitas usaha ditempatkan sebagai langkah awal sebelum pembiayaan diberikan. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan sosial dan intelektual, agar pengusaha memiliki kesiapan yang lebih matang dalam mengelola modal. Melalui produk MT 200 (Madani Tumbuh 200) yang merupakan turunan dari Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), PNM menghadirkan pembiayaan hingga Rp200 juta bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendorong pengembangan usaha, sehingga skala bisnis dapat diperluas, sejalan dengan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian wilayah.

Laporan PBB: Bukan Lagi Krisis, Dunia Mulai Masuk Era Kebangkrutan Air
  • Krisis Air Dunia
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260127161507-641-1321639/laporan-pbb-bukan-lagi-krisis-dunia-mulai-masuk-era-kebangkrutan-air

Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap dunia saat ini memasuki era ‘kebangkrutan air‘. Pasalnya, banyak wilayah yang kini tak lagi mampu pulih dari krisis air berkepanjangan. Menurut laporan PBB wilayah-wilayah di seluruh dunia mengalami kekurangan air yang parah. Kabul, ibu kota Afghanistan, berpotensi menjadi kota modern pertama yang kehabisan air. Sementara itu, Kota Meksiko ‘amblas’ dengan laju sekitar 20 inci per tahun akibat penarikan air berlebihan dari akuifer raksasa di bawah jalan-jalannya. Menurut laporan yang diterbitkan pada Selasa (20/1), oleh Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, situasi global saat ini begitu parah sehingga istilah seperti “krisis air” atau “kekurangan air” tidak cukup untuk menggambarkan skalanya. Laporan ini didasarkan pada studi yang diterbitkan dalam jurnal Water Resources.

Izin 28 Perusahaan Dialihkan ke Perhutani-MIND ID, Ini Kata Mensesneg
  • Pencabutan Izin Hutan 28 Perusahaan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260128082155-4-705861/izin-28-perusahaan-dialihkan-ke-perhutani-mind-id-ini-kata-mensesneg

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menjelaskan keberlanjutan izin usaha dari 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana Sumatra. Ke depan izin-izin tersebut akan dialihkan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Mulanya, Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII, Senin (26/1/2026) menyampaikan, bahwa pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil dengan mengedepankan penegakan hukum. Dia menjamin pemerintah tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap para pekerja. Dia mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan perusahaan itu akan diambil alih oleh Danantara. Adapun 22 perusahaan akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

Bikin Geger Dunia, Begini Gejala Virus Nipah dari Hari ke Hari
  • Gejala, Virus Nipah (NiV)
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8328838/bikin-geger-dunia-begini-gejala-virus-nipah-dari-hari-ke-hari

Virus Nipah (NiV) yang kembali menghantui India dan membuat geger dunia. Ini merupakan infeksi langka tetapi serius yang dapat menyerang hewan dan manusia. Demi mencegah masuknya virus Nipah, berbagai bandara di Asia, termasuk Indonesia, mulai memperketat pemeriksaan kesehatan. Sebab, gejala dari infeksi virus ini dari ringan hingga berat. Gejalanya biasanya muncul dalam 4 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Dikutip dari laman Apollo 247, beberapa orang mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali.

Berikut gejala awal pada kasus ringan hingga sedang, Demam tinggi, sering disertai menggigil, sakit kepala parah sering terjadi dan mungkin terasa berbeda dari sakit kepala tegang biasa, nyeri dan kelemahan tubuh, mirip dengan gejala flu, iritasi atau nyeri di tenggorokan, mual dan muntah. Gejala-gejala ini dapat disalahartikan sebagai flu atau demam berdarah. Jadi, penting untuk memantaunya dengan cermat, terutama jika pernah berada di daerah dengan wabah Nipah.

Jika infeksi memburuk, dapat mempengaruhi otak dan sistem pernapasan, yang menyebabkan, kesulitan berpikir jernih atau merasa disorientasi, kelelahan ekstrem atau koma, gemetar atau kejang yang tidak terkontrol, gangguan pernapasan, mirip dan pneumonia, ensefalitis atau pembengkakan otak yang merupakan komplikasi berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan neurologis jangka panjang atau kematian. Dalam kasus yang parah, virus Nipah dapat berakibat fatal, dengan tingkat kematian yang tinggi (40-75 persen). Deteksi dan pengobatan dini sangat penting untuk pemulihan.

KSSK Sebut Sistem Keuangan RI Terjaga Sepanjang 2025
  • Sistem Keuangan RI Terjaga
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260127205409-78-1321771/kssk-sebut-sistem-keuangan-ri-terjaga-sepanjang-2025

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. Purbaya menyebut perekonomian global masih menghadapi tantangan pada akhir 2025, dipengaruhi ketegangan perang dagang AS-China dan penurunan suku bunga Bank Sentral AS The Federal Reserves (The Fed) yang lebih agresif. The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50-3,75 persen, seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja AS.

Di tengah dinamika global tersebut, Purbaya memastikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4 persen ditopang kenaikan permintaan domestik, sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Membangun Budaya Literasi di Sekolah
  • Budaya Literasi di Sekolah
  • https://analisis.republika.co.id/berita/t9jz5w483/membangun-budaya-literasi-di-sekolah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa tanpa budaya membaca dan menulis mustahil Indonesia dapat menjadi bangsa maju, hal ini disampaikan pada saat membuka Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di Jakarta, (19/11/2025) beberapa waktu yang lalu.

Budaya literasi penting di sekolah karena beberapa alasan, antara lain: budaya literasi dapat meningkatkan kemampuan akademis siswa, seperti kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi; dapat membantu membangun karakter siswa, seperti kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif; dan dapat meningkatkan kualitas hidup siswa, seperti kemampuan mengelola informasi, membuat keputusan, dan berkomunikasi secara efektif.

Jika upaya membangun budaya literasi ini terus dilakukan secara konsisten, terukur, terevaluasi secara masif, apresiasi yang memotivasi, dan teladan nyata dari lingkungan maka budaya literasi di sekolah akan dapat terwujud sehingga mampu membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak.

Pinjol Crowde Diduga Bikin 62 Peminjam Fiktif, OJK Serahkan Kasus ke Kejaksaan
  • Pinjol Crowde
  • https://katadata.co.id/digital/fintech/697967e323fc2/pinjol-crowde-diduga-bikin-62-peminjam-fiktif-ojk-serahkan-kasus-ke-kejaksaan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham. Perkara Crowde itu terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023 sampai dengan September 2024. Dugaan tindak pidana dilakukan antara lain melalui penyampaian laporan, informasi, data, dan/atau dokumen terkait Crowde kepada OJK yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, serta pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan/atau rekening bank.

OJK menemukan adanya dugaan pencatatan palsu atas penyaluran dana pemberi pinjaman alias lender kepada 62 mitra fiktif yang dilaporkan ke dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK, seolah-olah para mitra itu menerima pinjaman dana. Total nilai penyaluran dana yang dilaporkan kurang lebih Rp 12 miliar.

Apa Dampaknya Bagi Eropa Kalau NATO dan Amerika Serikat Tak Lagi Sejalan? Ini Kata Mark Rutte
  • Ketegangan NATO-AS
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7783681/apa-dampaknya-bagi-eropa-kalau-nato-dan-amerika-serikat-tak-lagi-sejalan-ini-kata-mark-rutte

Di tengah memanasnya hubungan Eropa dan Amerika Serikat (AS) karena niat Presiden Donald Trump menguasai Greenland, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte melontarkan pernyataan yang dianggap upaya mendinginkan tensi. Mark Rutte mengatakan, “Siapa pun yang berpikir Uni Eropa atau Eropa secara keseluruhan, dapat membela diri tanpa Amerika Serikat sebaiknya terus bermimpi.” Rutte menekankan, Eropa tidak dapat membela dirinya tanpa dukungan AS itu. Dia menambahkan bahwa Benua Eropa membutuhkan Amerika Serikat sama seperti Washington membutuhkan NATO, menegaskan kalau peran Amerika Serikat dalam aliansi tersebut tetap penting dan tak tergantikan.

Pernyataan Rutte disampaikan dalam pertemuan Komite Urusan Luar Negeri (AFET) dan Komite Keamanan dan Pertahanan (SEDE) di Parlemen Eropa di ibu kota Belgia, Brussels. Rutte menjelaskan, jika Eropa berupaya untuk mandiri secara pertahanan, anggaran sebesar 5 persen dari PDB masing-masing negara anggota tidak akan cukup. Dia menegaskan kalau kemandirian di bidang pertahanan akan membutuhkan pengeluaran hingga 10 persen negara-negara Eropa. “Dia juga memperingatkan kalau dalam skenario ini Eropa akan kehilangan penjamin utama kebebasannya, yaitu payung nuklir Amerika,” tulis ulasan Khaberni.

Dalam konteks hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat dalam aliansi tersebut, Rutte mengatakan kalau dia percaya Presiden AS Donald Trump sepenuhnya berkomitmen pada NATO. Dia juga mencatat kalau Trump memiliki satu pengamatan kunci yang sudah ada sejak beberapa dekade lalu: bahwa Eropa belum melaksanakan pembagian yang adil dari biaya beban pertahanan. Artinya, selama ini AS cenderung lebih banyak menanggung ongkos operasional NATO. Dia juga menekankan kalau komitmen di KTT Den Haag mengarah pada kesetaraan yang lebih fair antara Eropa dan Amerika Serikat.

BI Masih Buka Peluang Turunkan Suku Bunga, Inflasi Inti Tetap Rendah
  • Peluang BI rate Turun
  • https://nasional.kontan.co.id/news/bi-masih-buka-peluang-turunkan-suku-bunga-inflasi-inti-tetap-rendah

Bank Indonesia (BI) masih membuka peluang untuk kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate ke depan. Ruang pelonggaran tersebut didukung oleh inflasi inti yang tetap rendah serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih kuat. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam merumuskan kebijakan moneter, bank sentral selalu mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Dari ketiganya, inflasi inti menjadi indikator fundamental karena mencerminkan kemampuan kapasitas ekonomi dalam memenuhi permintaan. Inflasi inti pada Desember 2025 tercatat 2,38%. Angka ini relatif rendah karena masih di bawah titik tengah sasaran inflasi 2,5% plus minus 1%.

Menurut Perry, rendahnya inflasi inti menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi nasional masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini. pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah potensi tersebut justru menahan tekanan inflasi inti. Kondisi ini sekaligus membuka ruang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif guna mendorong aktivitas ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali sepanjang 2025. Sejak September 2024 hingga Januari 2026, BI rate telah dipangkas hingga berada di level 4,75%.

Managing Director sekaligus Chief India Economist and Macro Strategist ASEAN Economist HSBC, Pranjul Bhandari, memperkirakan BI masih akan melanjutkan pelonggaran suku bunga pada 2026. Panjul memproyeksikan BI akan menurunkan suku bunga hingga total 75 basis poin pada kuartal I hingga III-2026, sehingga BI rate berpotensi turun ke level 4%.

Laporan PBB: Bukan Lagi Krisis, Dunia Mulai Masuk Era Kebangkrutan Air
  • Krisis Iklim Dunia
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260127161507-641-1321639/laporan-pbb-bukan-lagi-krisis-dunia-mulai-masuk-era-kebangkrutan-air

Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap dunia saat ini memasuki era ‘kebangkrutan air’. Pasalnya, banyak wilayah yang kini tak lagi mampu pulih dari krisis air berkepanjangan. Menurut laporan PBB wilayah-wilayah di seluruh dunia mengalami kekurangan air yang parah. Kabul, ibu kota Afghanistan, berpotensi menjadi kota modern pertama yang kehabisan air. Sementara itu, Kota Meksiko ‘amblas’ dengan laju sekitar 20 inci per tahun akibat penarikan air berlebihan dari akuifer raksasa di bawah jalan-jalannya.

Kaveh Madani, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB sekaligus penulis laporan tersebut mengatakan bahwa dalam menghadapi kebangkrutan air, meskipun upaya perbaikan dan mitigasi tetap penting dilakukan sejauh mungkin, masyarakat juga perlu beradaptasi dengan kenyataan baru, yakni kondisi yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Laporan tersebut menyerukan berbagai tindakan, mulai dari transformasi sektor pertanian yang saat ini menjadi pengguna air terbesar di dunia melalui perubahan jenis tanaman dan peningkatan efisiensi irigasi.

Jonathan Paul, seorang profesor geosains di Royal Holloway, Universitas London, mengatakan laporan tersebut “mengungkap dengan jelas, tanpa ambiguitas, perlakuan buruk manusia terhadap air.” Namun, ia percaya bahwa konsep kebangkrutan air global “berlebihan”, meskipun banyak wilayah mengalami tekanan air yang parah.

Jakarta Hujan Ringan Hari Ini, BMKG: Tetap Siaga Hujan Lebat
  • BMKG, Prakiraan Cuaca Ekstrem
  • https://www.tempo.co/lingkungan/jakarta-hujan-ringan-hari-ini-bmkg-tetap-siaga-hujan-lebat-2110543

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan yang turun di Jakarta sepanjang hari ini, Rabu 28 Januari 2026, hanya akan berintensitas ringan. Curah hujan itu sebagian sudah dilimpahkan pada dinihari tadi, yang dimulai dari sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebelum meluas ke seluruh wilayah Jakarta. Pengecualian diberikan BMKG untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor yang diperkirakan hujan dengan petir. Daerah sekitaran Jakarta juga telah diguyur hujan pada dinihari tadi. Menurut info peringatan dini cuaca BMKG pukul 4-7, hujan meluas dari wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Menurut BMKG, dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 27 Januari – 02 Februari, kondisi cuaca sepekan ke depan di Indonesia masih akan dipengaruhi antara lain oleh aktivitas monsun Asia. Aktivitas monsun yang identik dengan kondisi musim hujan di Indonesia ini diprediksi masih cukup persisten hingga dasarian pertama Februari nanti.

Sepekan ke depan pula, BMKG mengungkapkan, daerah tekanan rendah berpotensi terbentuk di Samudera Hindia selatan Banten, Teluk Carpentaria, dan daratan Australia barat laut, yang mampu membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di wilayah Indonesia bagian selatan.

Industri Sawit Terbebani Aturan Baru DHE, Perusahaan Berpotensi Tambah Utang
  • Industri Sawit Terbebani Aturan Baru DHE
  • https://katadata.co.id/berita/industri/69794410cbccc/industri-sawit-terbebani-aturan-baru-dhe-perusahaan-berpotensi-tambah-utang

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi memberatkan industri sawit. Dalam kebijakan yang baru, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan batas konversi ke rupiah maksimal 50%.

Menurut Eddy, porsi dana tersebut dibutuhkan untuk menopang biaya operasional perusahaan. Dalam kondisi pengelolaan yang baik dan benar, biaya operasional industri sawit dapat mencapai lebih dari setengah dari pendapatan. Untuk menutup kekurangan biaya operasional, perusahaan kemungkinan harus meminjam dana dari perbankan. Meski dana DHE yang ditahan dapat dijadikan jaminan, langkah tersebut tetap menimbulkan biaya bunga, yang pada akhirnya menambah beban operasional. Di saat yang sama, peningkatan biaya operasional berpotensi menekan harga crude palm oil (CPO). 

Kemensos Kejar Uji Coba Digitalisasi Bansos di 40 Daerah Tahun Ini
  • Digitalisasi Bansos
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260127165607-92-1321660/kemensos-kejar-uji-coba-digitalisasi-bansos-di-40-daerah-tahun-ini

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (digitalisasi bansos). Targetnya, tahun ini uji coba dilakukan di 40 daerah sebelum diberlakukan dalam skala nasional. Menteri Sosial, Gus Ipul, mengungkapkan digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.

Ia mengakui sejumlah kendala teknis masih ditemukan pada uji coba tahap awal. Namun, Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos. Menurut Gus Ipul, masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan digitalisasi bansos. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.

Bos DJP Tambah 4.000 Pemeriksa Pajak Demi Amankan Setoran Negara
  • DJP Tambah Pemeriksa Pajak
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260128081607-4-705858/bos-djp-tambah-4000-pemeriksa-pajak-demi-amankan-setoran-negara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengonversi sekitar 4.000 Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak guna meningkatkan efektivitas penggalian potensi pajak sekaligus mempersempit celah atau tax gap. Artinya, DJP akan menambah jumlah pemeriksa pajak tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan selama ini banyak data konkret dan data wajib pajak yang telah diperbarui, namun belum dieksekusi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kewenangan AR di lapangan, AR ini tidak bisa menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk mengatasi hal tersebut, DJP akan mengangkat AR menjadi pemeriksa pajak secara bertahap melalui skema fungsionalisasi pemeriksa rumpun AR. Dengan status ini, AR memiliki kewenangan menerbitkan SKP, baik untuk pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan.

Berdasarkan data DJP, terdapat selisih dari target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun dengan basis kepatuhan sukarela sebesar Rp 1.795,3 triliun. Bimo menjelaskan terdapat celah Rp 562,4 triliun dalam penerimaan negara untuk mengejar target pada tahun 2026. Maka dari itu, peran AR dinilai krusial untuk membangkitkan kapasitas perpajakan berbasis desentralisasi atau decentralized taxing capacity. Melalui pendekatan ini, penggalian potensi dan perhitungan tax gap akan dilakukan lebih spesifik di masing-masing daerah.

Pemerintah Pangkas Kuota BBM Subsidi 2026
  • Kuota BBM Subsidi 2026
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9jwzy423/pemerintah-pangkas-kuota-bbm-subsidi-2026

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2026. Kuota Pertalite diturunkan sebesar 6,28 persen, sedangkan solar subsidi dipangkas 1,32 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Wahyudi memaparkan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter, turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2025 sebesar 18.885.000 kiloliter. Sementara itu, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 29.267.947 kiloliter. Angka tersebut turun 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite tahun 2025 sebesar 31.230.017 kiloliter.

Polri di Bawah Kementerian Dinilai Berisiko Ganggu Independensi
  • Polri di bawah Kementerian
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260127205650-12-1321777/polri-di-bawah-kementerian-dinilai-berisiko-ganggu-independensi

Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ketua Umum KBPP Bimo Suryono mengatakan secara konstitusional dan yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden langsung sudah tepat. Menurut Bimo, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga melemahnya independensi institusi penegak hukum.

Namun, Bimo menyatakan dukungan terhadap posisi struktural Polri harus dibarengi dengan pembenahan serius di internal institusi. Selain meritokrasi, Bimo juga menekankan pentingnya penerapan sistem reward and punishment yang adil dan konsisten. Selain meritokrasi, Bimo juga menekankan pentingnya penerapan sistem reward and punishment yang adil dan konsisten.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. Sigit menyebut menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden. Sigit juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Bahkan jenderal bintang empat itu menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.

Reshuffle Kabinet: Ketika Kursi Kosong Membuka Banyak Tafsir
  • Reshuffle Kabinet
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/28/06350001/reshuffle-kabinet--ketika-kursi-kosong-membuka-banyak-tafsir?page=all#page2

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membawa konsekuensi administratif sederhana: posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong. Secara prosedural, kekosongan itu dapat diisi tanpa harus merombak kabinet secara luas.

Namun dalam politik, jarang ada kekosongan yang berdiri sendiri. Satu kursi kosong kerap membuka tafsir yang lebih panjang—apakah perubahan akan berhenti pada satu titik, atau menjadi bagian dari penataan yang lebih luas. Di sinilah isu reshuffle kabinet kembali menguat. Bukan semata karena ada jabatan yang perlu diisi, melainkan karena reshuffle selalu dibaca sebagai bahasa kekuasaan. Apalagi, isu tersebut disebut telah beredar di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memang bukan aktor penentu reshuffle, tetapi ia sering menjadi ruang resonansi tafsir elite. Ketika isu menguat di sana, biasanya bukan karena informasi resmi, melainkan karena muncul pembacaan bahwa ada proses evaluasi yang sedang berlangsung di pusat kekuasaan.

Dimensi lain yang membuat isu reshuffle sensitif adalah bayang-bayang politik 2029. Suka atau tidak, sebagian menteri mulai berada dalam radar kalkulasi jangka menengah. Dalam situasi seperti ini, perilaku elite cenderung berubah. Fokus pada kerja kebijakan mulai beririsan dengan kalkulasi politik masa depan.

NATO Minggir! Dunia Punya Geng Baru, Namanya ‘Klub Nuklir’
  • Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260127170906-4-705766/nato-minggir-dunia-punya-geng-baru-namanya-klub-nuklir

Dunia kini punya geng baru. Geng ini merupakan “klub nuklir”. Hal ini dikatakan mantan (eks) presiden Rusia, yang juga sekutu Presiden Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. Menurutnya, kondisi saat ini memperlihatkan bagaimana jumlah negara dengan senjata nuklir segera bertambah. Pernyataan Medvedev ini merujuk kemungkinan konsekuensi dari berakhirnya perjanjian proliferasi nuklir bulan depan. Ini merupakan kesepakatan yang disepakati secara internasional oleh sejumlah negara tentang pembatasan senjata nuklir.

Merujuk Kommersant, Putin belum menerima tanggapan atas tawaran Moskow kepada Washington untuk memperpanjang perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) yang membatasi persaingan nuklir. Padahal perjanjian berakhir 5 Februari. Sebelumnya, New START membatasi senjata nuklir AS dan Rusia, yang memiliki 90% dari persediaan senjata nuklir dunia. Perjanjian ini juga memungkinkan berbagi data, pemantauan, dan inspeksi untuk memverifikasi kepatuhan dan merupakan rem terhadap persaingan nuklir yang tidak terkendali.

Februari 2023, Putin sempat mengumumkan bahwa Rusia akan menangguhkan partisipasinya dalam New START karena dukungan Washington untuk Ukraina. AS yang kala itu di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden kemudian meniru langkah tersebut. Setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025, Putin menyerukan keterlibatan bilateral dalam pengendalian senjata. Ia tak bersikeras mengakhiri bantuan militer AS ke Ukraina. 

Alasan DPR Tetapkan Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Adies Kadir Hakim MK, Alasan DPR
  • https://www.tempo.co/politik/alasan-dpr-tetapkan-adies-kadir-jadi-hakim-mk-2110385

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari Senayan dalam sidang paripurna pada Selasa, 27 Januari 2026. Adies akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang purna tugas pada Februari 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa Adies memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak yang sesuai dengan kualifikasi hakim MK. “Dari sisi apa pengalaman, track record, akademik, saya yakin Pak Adies sangat memadai untuk menjadi Hakim Konstitusi,” kata Saan usai sidang paripurna di Kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa.

Selain itu, penempatan Adies di Komisi III DPR yang membidangi hukum juga dianggap selaras dengan lingkup kerja MK. Saan juga menekankan bahwa Adies Kadir mempelajari ilmu hukum hingga mendapat gelar pendidikan tertinggi. Hari ini Saan memimpin sidang paripurna DPR yang mengesahkan Adies Kadir sebagai pengganti Inosentius untuk menjadi hakim MK usulan dari Senayan. Dalam forum tertinggi Parlemen itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengemukakan alasan anggota dewan mengusung Adies meski sebelumnya telah menetapkan Inosentius Samsul sebagai hakim MK.

Menurut dia, perubahan itu dilakukan atas dasar kepentingan konstitusional lembaga DPR. “Komisi III DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penggantian terhadap calon Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam keputusan tersebut untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR RI,” kata Habiburokhman. Dia mengklaim keputusan itu telah disetujui oleh fraksi-fraksi di komisi bidang hukum itu. Selanjutnya, Habiburokhman mengatakan bahwa DPR menilai lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu dikuatkan untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang hakiki.

Ribuan WNI Terdampak Penipuan Online di Kamboja, Menlu Buka Suara
  • Online Scam Myanmar
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260127203124-4-705819/ribuan-wni-terdampak-penipuan-online-di-kamboja-menlu-buka-suara

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pemerintah tengah memverifikasi dan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak penindakan aktivitas penipuan daring (online scam) di Kamboja. Hal ini disampaikan Sugiono usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan KBRI Phnom Penh untuk melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap WNI yang terdampak. Sugiono menegaskan fokus Kemenlu adalah memastikan perlindungan dan pelayanan konsuler bagi para WNI. Terkait dugaan pelanggaran hukum, Sugiono menegaskan proses penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang.

Sementara itu, KBRI Phnom Penh melaporkan jumlah WNI yang melapor terus bertambah. Hingga periode 16 Januari 2026 sampai 26 Januari 2026 pukul 23.00, tercatat sebanyak 2.493 WNI telah melapor langsung ke KBRI Phnom Penh. Untuk memperkuat koordinasi pengamanan, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto pada Senin (26/1/2026) bertemu dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja sekaligus Kepala Kepolisian Phnom Penh, Letnan Jenderal Chuon Narin. Letjen Chuon Narin berharap seluruh WNI yang keluar dari jaringan sindikat penipuan daring dapat segera kembali ke Indonesia. Ia juga menegaskan Kepolisian Phnom Penh akan terus memantau kondisi keamanan para WNI, termasuk mengantisipasi risiko penyakit menular seiring meningkatnya jumlah WNI di lokasi penampungan.


Pembahasan RUU Pemilu Mencerminkan Pertarungan Kepentingan Parpol
  • Keterlibatan Publik, Negosiasi Politik, RUU Pemilu
  • https://www.msn.com/id-id/berita/other/pembahasan-ruu-pemilu-mencerminkan-pertarungan-kepentingan-parpol/ar-AA1V0EyF

Pengamat politik Habibi Chaniago menilai RUU Pemilu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pembaruan aturan teknis namun juga menjadi ruang awal bagi partai-partai untuk mengamankan posisi tawar sebelum kontestasi dimulai.

Partai besar cenderung mendorong aturan yang menjaga dominasi, sementara partai menengah dan kecil menginginkan sistem yang lebih terbuka. “RUU Pemilu adalah arena sebelum pertandingan sesungguhnya. Di sini partai-partai sedang bertarung menentukan aturan yang paling menguntungkan posisi mereka,” kata Habibi dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

Dia juga menambahkan pembahasan RUU Pemilu sarat negosiasi politik sebab adanya tarik menarik kepentingan. Perdebatannya bukan hanya soal sistem pemilu tetapi juga penentuan peluang partai dalam kontestasi mendatang. Hal ini berisiko mengabaikan kepentingan publik dari substansi pembahasan. Seharusnya demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tetapi juga dari proses penyusunan aturannya. Oleh karena itu keterbukaan dan pengawasan publik adalah faktor penting dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Kecenderungan partai untuk melakukan ‘tailor-made legislation’ atau merancang aturan yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri berisiko menciptakan cacat permanen pada integritas sistem pemilu,” tegasnya.

Pemerintah Daerah hingga Desa Terjangkit Jual Beli Jabatan, Ada Apa dengan Rekrutmen Aparatur?
  • Lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal, Rekrutmen Jabatan Publik
  • https://www.kppod.org/berita/view?id=1554

Kasus dugaan jual beli jabatan di Pati dan Ponorogo menunjukkan betapa rawannya sektor rekrutmen aparatur pemerintah terhadap praktik korupsi. KPK menilai pengisian jabatan sering dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi, di mana kedekatan relasi atau suap lebih diutamakan daripada kompetensi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola SDM pemerintahan masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, akar masalahnya terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Inspektorat daerah yang harusnya mengawasi justru terikat pada kepala daerah sebagai atasan, sehingga sulit independen. Di sisi eksternal keberadaan KASN yang sebelumnya berfungsi menjaga meritokrasi kini dihapus, membuat pengawasan semakin lemah.

Untuk itu menurut Dosen Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, diperlukan reformasi sistem rekrutmen agar berbasis merit, terbuka, dan melibatkan publik. Seleksi jabatan tidak boleh sekedar formalitas melainkan harus transparan dengan mekanisme yang akuntabel.

Gubernur Papua Selatan Usul UU Otonomi Khusus Direvisi
  • Revisi UU Otsus Papua, UU Otsus Papua
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260127225709-20-1321785/gubernur-papua-selatan-usul-uu-otonomi-khusus-direvisi#goog_rewarded

UU Otonomi Khusus Papua diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Saat ini program percepatan kesejahteraan Papua sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Salah satunya terkait kelanjutan pasca pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi.

Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah tumpang tindih aturan terkait kewenangan daerah dengan Peraturan Pemerintah terkait sektor kehutanan dan pertambangan. Seharusnya program yang turun dari pemerintah pusat ke daerah khususnya di Papua harusnya yang berlaku adalah UU Otsus. Persoalan lainnya adalah terkait kepegawaian ASN di Papua. Beliau menyatakan bahwa “Seolah-olah jadinya otonomi khusus tapi khususnya tidak ada, karena harus kembali lagi ke undang-undang sektoral aturan pusat. Benturan regulasi seperti itu yang perlu diselesaikan.”

Pertamina Usul Pembelian LPG 3 Kg Dibatasi 10 Tabung per Kepala Keluarga
  • Pembatasan Pembelian LPG 3 Kg
  • https://katadata.co.id/berita/energi/697897bdf2a90/pertamina-usul-pembelian-lpg-3-kg-dibatasi-10-tabung-per-kepala-keluarga

PT Pertamina Patra Niaga memperkirakan potensi overkuota LPG subsidi sebesar 788 ribu ton pada 2026 jika penjualan LPG 3 kg tidak dibatasi. Pada tahun ini pemerintah telah menetapkan alokasi kuota penyaluran LPG subsidi mencapai 8 juta ton yang dapat melampaui target sebesar 3,2 %.

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan pembelian maksimal 10 tabung per rumah tangga tiap bulan serta pengaturan berbasis desil untuk mengendalikan pemakaian. Pembatasn ini diharapkan dapat mulai berlaku pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini. Kebijakan “LPG satu harga” akan dituangkan dalam Peraturan Presiden, dengan tujuan menetapkan harga seragam di seluruh daerah agar mengurangi kebocoran anggaran subsidi yang mencapai sekitar Rp 80‑87 triliun per tahun.

Purbaya Ungkap Juda Agung Calon Kuat Pengganti Thomas Djiwandono
  • Pengganti Thomas Djiwandono di Kemenkeu
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6978748826953/purbaya-ungkap-juda-agung-calon-kuat-pengganti-thomas-djiwandono

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dengan pelantikan dijadwalkan awal Februari. Purbaya menilai latar belakang teknis dan ekonomi Juda mirip dengan dirinya, sehingga cocok untuk posisi tersebut.

Komisi XI DPR memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, menekankan pengalaman fiskalnya dapat melengkapi kebijakan moneter dalam struktur kolegial bank sentral. Ketua komisi menyatakan keputusan diambil secara musyawarah mufakat dengan catatan positif tentang profesionalisme dan independensi BI. Thomas dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan, dianggap figur yang dapat diterima semua partai politik dan lebih unggul dibanding dua kandidat internal BI lainnya. Penguji menilai kehadirannya relevan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal saat ini.

Proyek Peternakan Ayam Rp 20 T Danantara Dimulai Besok, Pasokan Risiko Berlebih
  • Proyek Peternakan Ayam Danantara
  • https://katadata.co.id/berita/industri/697877b086ddf/proyek-peternakan-ayam-rp-20-t-danantara-dimulai-besok-pasokan-risiko-berlebih

Pemerintah lewat BPI Danantara akan melakukan groundbreaking proyek pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi dengan investasi Rp20 triliun. Sementara itu asosiasi peternak mengingatkan perlunya kebijakan matang agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang merugikan peternak kecil.

Sekjen GOPAN, Sugeng Wahyudi, berharap investasi ini memperkuat peternakan rakyat dengan pasokan pakan dan breeding yang stabil serta menitikberatkan penempatan di luar Jawa untuk menghentikan penurunan peternak kecil. Sugeng menilai Program Makan Bergizi Gratis dapat menyerap tambahan produksi daging ayam.

Humas Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Ki Musbar Mesdi memperingatkan bahwa rancangan hilirisasi yang belum jelas serta potensi peningkatan impor pada 2026‑2027 dapat memicu deflasi harga telur dan daging yang dapat membuat pelaku usaha unggas gulung tikar. Menurutn Ki Musbar pembangunan industri harus dilakukan secara bertahap dan terencana sebagai bagian dari strategi jangka menengah, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.

Jaga Stabilitas Rupiah, Kemenkeu Siapkan SBN Valas untuk Tampung DHE SDA
  • SBN Valas untuk DHE SDA
  • https://nasional.kontan.co.id/news/jaga-stabilitas-rupiah-kemenkeu-siapkan-sbn-valas-untuk-tampung-dhe-sda

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026, lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 749,2 triliun. Strategi penerbitan utang akan tetap fleksibel, baik melalui frontloading maupun backloading, menyesuaikan kondisi pasar dan risiko ke depan. Instrumen ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembiayaan utang pemerintah guna menutup defisit anggaran tahun ini.

Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Novi Puspita Wardani, mengatakan penerbitan SBN valas domestik masih menunggu terbitnya regulasi baru terkait DHE SDA. Menurut Novi, skema SBN valas ini akan mengacu pada penerbitan serupa yang dilakukan pada 2022 untuk menampung dana Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Saat itu, pemerintah menerbitkan SBN dolar AS tenor 10 tahun dengan imbal hasil di kisaran 2,8%–3,15%. Meski demikian, ia menegaskan detail teknis seperti tenor dan yield belum ditetapkan karena masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 beserta aturan turunannya. Dalam revisi PP tersebut, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA sebesar 100% di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan masa retensi minimal 12 bulan.

Ekonom Global Market Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai kebijakan ini berpotensi menarik dana devisa yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dan meningkatkan pasokan valas. Tambahan pasokan valas dinilai dapat menyeimbangkan tingginya permintaan domestik, termasuk untuk pembayaran dividen, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah lebih terjaga dan bahkan berpeluang menguat.

Kapolri Tolak Tawaran Jadi Menteri Kepolisian: Lebih Baik Jadi Petani
  • Wacana Kelembagaan Kepolisian
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69774c08cfb37/kapolri-tolak-tawaran-jadi-menteri-kepolisian-lebih-baik-jadi-petani

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian. Ia menyatakan lebih memilih menjadi petani dari pada mengambil jabatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah ideal karena memungkinkan layanan langsung dalam keamanan, hukum, dan perlindungan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Polri dihadapkan dengan geografis Indonesia yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak. Listyo Sigit siap mundur dari jabatan Kapolri daripada menjadi Menteri, mengingat pentingnya struktur di bawah Presiden mengingat tantangan geografis Indonesia yang sangat luas.

Purbaya Sebut DBH Dipangkas Hampir 70% karena Banyak Dana Pemda Mengendap
  • DBH Dipangkas karena Dana Pemda Mengendap
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260127/10/1947346/purbaya-sebut-dbh-dipangkas-hampir-70-karena-banyak-dana-pemda-mengendap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah. Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya. Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

Berdasarkan dokumen APBN 2026, pagu anggaran DBH tahun ini dipangkas sekitar tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi hanya Rp58,5 triliun, dibandingkan dengan pagu APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun. Secara agregat, pagu TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% dari ketetapan awal UU APBN 2025 senilai Rp919,8 triliun. Selain DBH, pos Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun menjadi Rp154,3 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu.

Langkah RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza Berisiko, DPR Didesak Tolak Ratifikasi
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/697775515e659/langkah-ri-gabung-dewan-perdamaian-gaza-berisiko-dpr-didesak-tolak-ratifikasi

Pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden dapat menimbulkan risiko politik dan diplomatik, serta mengancam prinsip bebas‑aktif Indonesia; mereka menilai DPR sebaiknya tidak meratifikasi kesepakatan tersebut.

Kritikus menyoroti dominasi Trump dalam BoP, minimnya dukungan Eropa, dan rencana rekonstruksi Gaza yang tampaknya menguntungkan kontraktor Amerika serta memperkuat kepentingan Israel. Para pakar menyarankan Indonesia memiliki opsi menarik diri atau menjadi pengamat, dengan penekanan pada pentingnya pertimbangan DPR terhadap respons publik, konsistensi konstitusi, dan stabilitas domestik.

Prabowo Bawa Oleh-oleh Rp91,6 T dari Eropa, Apa Efeknya ke Ekonomi RI?
  • Dampak Kesepakatan Investasi dari Inggris
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260126212207-532-1321340/prabowo-bawa-oleh-oleh-rp916-t-dari-eropa-apa-efeknya-ke-ekonomi-ri

Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke Inggris, Swiss, dan Prancis dengan membawa kesepakatan investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut salah satu capaian strategis tersebut adalah kerja sama investasi di bidang maritim dengan Inggris, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri, serta kerja sama pendidikan dengan 24 universitas terbaik di Inggris, khususnya di bidang kedokteran serta sains, teknologi, dan matematika (STEM).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai dalam jangka pendek, hasil diplomasi ini belum akan langsung terasa di masyarakat. Meski demikian, ia melihat ada dampak dari sisi psikologis dan persepsi pasar terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, kesepakatan investasi dengan Inggris memberi sinyal kuat bahwa Indonesia masih dipandang sebagai mitra strategis global, khususnya di sektor maritim. Persepsi ini berpotensi memengaruhi sikap investor internasional, nilai tukar rupiah, hingga kepercayaan pelaku usaha domestik. Dalam jangka menengah, Ronny melihat potensi dampak yang lebih konkret, terutama dari rencana pembangunan kapal ikan. Ia menilai proyek ini dapat memicu efek berantai ke berbagai sektor, mulai dari industri galangan kapal, baja, komponen, hingga logistik dan kawasan pesisir. Proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 600 ribu orang dinilainya realistis. Ronny juga menilai kerja sama pendidikan dengan 24 universitas Inggris sebagai bagian penting dari investasi jangka menengah-panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dianggap krusial bagi daya saing Indonesia 5 hingga 10 tahun ke depan.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengingatkan publik agar tidak larut dalam euforia angka investasi. Menurutnya, narasi presiden membawa ‘oleh-oleh’ investasi sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke-7 Jokowi ke Amerika Serikat (AS) yang sempat diklaim membawa komitmen investasi dari perusahaan milik Elon Musk. Namun, hingga kini realisasi belum terlihat jelas. Bagi Huda, persoalan utama terletak pada lemahnya tindak lanjut dari komitmen tersebut. Tanpa kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang kuat, investasi hanya berhenti di level wacana.

Alasan DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI: Bisa Diterima Parpol
  • Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6977544b0d7d3/alasan-dpr-pilih-keponakan-prabowo-jadi-deputi-gubernur-bi-bisa-diterima-parpol

Komisi XI DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026; rapat internal dimulai dengan pertemuan pimpinan Komisi XI bersama pemimpin kelompok fraksi.

Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dan Thomas dinilai dapat diterima semua partai politik serta hasil uji kelayakan dan kepatutan relevan dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu, pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) juga dinilai relevan dengan situasi saat ini di mana kebijakan moneter dan fiskal harus bersinergi lebih erat. Keputusan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa (27/1) untuk memperoleh persetujuan akhir.

Indonesia Terima 3 Jet Tempur Rafale Perancis, Langsung Ditempatkan di Pekanbaru
  • Modernisasi Alutsista TNI
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/26/174301870/indonesia-terima-3-jet-tempur-rafale-perancis-langsung-ditempatkan-di

Indonesia resmi menerima tiga jet tempur Rafale dari Perancis, menandai pengiriman pertama dari kesepakatan pertahanan bernilai miliaran dolar antara kedua negara. Jet-jet canggih ini tiba di Pekanbaru dan telah siap dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara, memberikan suntikan kemampuan baru bagi alutsista yang selama ini menua. Kedatangan pesawat ini juga memperkuat hubungan strategis Indonesia dengan Perancis sebagai mitra utama di Asia Tenggara dalam bidang pertahanan. Tiga unit lainnya diperkirakan akan tiba pada tahun ini, melengkapi komitmen awal dalam kontrak pembelian.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pembeli utama jet tempur di pasar internasional, karena berupaya memperbarui armada pesawatnya yang banyak sudah memasuki usia tua. Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran besar untuk belanja pertahanan, termasuk pengadaan pesawat tempur modern seperti Rafale. Tak hanya pembelian Rafale, Indonesia juga sudah menandatangani kontrak jangka panjang untuk membeli 48 jet tempur KAAN dari Turkiye, yang merupakan pesawat generasi kelima dengan mesin General Electric F110—mesin yang juga digunakan pada jet generasi keempat seperti F-16 buatan Lockheed Martin.

Selain itu, Indonesia juga dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah jenis jet tempur lainnya untuk memperkuat kemampuan udara, termasuk jet tempur J-10 dari China dan F-15EX buatan AS. Laporan Reuters bahkan menyebut bahwa Indonesia dan Pakistan sempat membahas kemungkinan kesepakatan di awal Januari ini yang mencakup pembelian jet tempur dan drone bersenjata.

Arahan Prabowo untuk Rusun Subsidi Meikarta: Cepat dan Masif
  • Pembangunan Rumah Susun Subsidi
  • https://www.kompas.com/properti/read/2026/01/27/080000421/arahan-prabowo-untuk-rusun-subsidi-meikarta--cepat-dan-masif?source=headline

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait pembangunan Rumah Susun (Rusun) terbengkalai Meikarta, dan Presiden memberikan arahan agar Rusun Subsidi Meikarta dibangun dengan cepat dan masif. Ia menambahkan, koordinasi dilakukan pula dengan Hashim Djojohadikusumo serta Rosan Roeslani untuk mempercepat realisasi program tersebut.

Ara, sapaan Menteri PKP, mengatakan bahwa pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan dimulai pada Mei 2026. Proyek ini jelas ara akan menjadi bagian dari strategi penyediaan hunian vertikal bagi pekerja dan buruh di kawasan industri padat, khususnya di Jawa Barat. Maruarar mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian PKP, penerima rumah subsidi selama ini didominasi oleh pekerja dan buruh. Bahkan, kuota rumah subsidi tapak yang disiapkan pemerintah terus mengalami peningkatan.

Maruarar menyampaikan, dirinya telah bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) pada Kamis (22/1/2026). Dalam pertemuan itu, pembangunan rusun subsidi di Meikarta mendapat persetujuan. Setelah Jawa Barat, Maruarar berencana melanjutkan kunjungan ke Banten dan provinsi-provinsi lainnya untuk menjajaki pengembangan rusun subsidi.

Tak Ada Lagi Tawanan Israel di Gaza, Trump Minta Hamas Segera Lucuti Senjata
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://news.detik.com/internasional/d-8326823/tak-ada-lagi-tawanan-israel-di-gaza-trump-minta-hamas-segera-lucuti-senjata

Pemerintah Israel memastikan tidak ada lagi warganya yang ditahan Hamas di Gaza. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini meminta Hamas untuk segera melucuti senjatanya. Israel diketahui telah memulangkan jenazah Ran Gvili yang diketahui merupakan sandera terakhir di Gaza. Trump menyebut ada peran dari Hamas dalam penemuan jenazah tersebut. Meski memuji peran dari Hamas, Trump kini juga mendorong kelompok tersebut untuk melucuti senjatanya. Trump mengatakan pelucutan senjata Hamas menjadi salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza.

Seperti diketahui, tentara Israel mengumumkan telah menemukan jenazah sandera terakhir yang ditahan Hamas di Gaza. Jenazah itu diketahui bernama Ran Gvili dan kini dalam proses pemulangan ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah menyelesaikan misi moral usai sandera terakhir berhasil dipulangkan. Netanyahu pada hari Senin (26/1) mengatakan kepada Knesset, “pemerintah Israel telah menyelesaikan misi moral dan etisnya untuk membawa pulang semua sandera, baik yang hidup maupun yang gugur”.


Indonesia Harus Iuran Rp16,9 Triliun ke Dewan Gaza Bentukan Trump: Biaya Besar, Pengaruh Kecil
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7783318/indonesia-harus-iuran-rp169-triliun-ke-dewan-gaza-bentukan-trump-biaya-besar-pengaruh-kecil

Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mendapat sorotan tajam Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah bergabungnya Indonesia ke organisasi yang digadang menghentikan konflik Israel–Palestina di Gaza benar-benar membawa keuntungan, atau justru menjadi beban dengan biaya besar namun pengaruh kecil?

Hikmahanto menilai Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena ancaman tarif dagang dari Trump, seperti yang dialami Prancis yang langsung diancam tarif 200 persen setelah menolak bergabung. Menurut draf piagam BoP, negara harus menyumbang US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun untuk memperoleh kursi tetap di Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Donald Trump. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengkritisi besarnya iuran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan peran dan pengaruh suara Indonesia.

Terpisah, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kontribusi Indonesia akan disesuaikan dengan kemampuan dan bersifat self funded atau ditanggung sendiri. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut iuran tersebut sukarela sehingga tanpa membayar pun Indonesia tetap bisa menjadi anggota. Dalam piagam BoP, Trump tercatat sebagai Chairman sekaligus wakil pemerintah AS, menjadikannya pemilik suara tunggal dalam pengambilan keputusan. Hikmahanto mengingatkan Presiden Prabowo agar waspada jika Dewan Perdamaian Gaza condong ke Israel, karena hal itu bisa menimbulkan masalah serius dengan rakyat Indonesia. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak buruk pada tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Waka BGN: SPPG Tak Boleh Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak
  • SPPG Tak Boleh Tolak Pasokan UMKM
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/08415611/waka-bgn-sppg-tak-boleh-tolak-pasokan-umkm-petani-dan-peternak

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Nanik mengatakan, UMKM hingga para petani serta peternak justru harus dirangkul dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik menuturkan, pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

Indef: Belanja Negara Perlu Dipercepat untuk Tingkatkan Kredit Bank
  • Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Moneter
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9i002423/indef-belanja-negara-perlu-dipercepat-untuk-tingkatkan-kredit-bank

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Ia menjelaskan, permintaan kredit pada periode tersebut biasanya banyak didorong oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas usaha, sehingga meningkatkan kredit pada segmen konsumsi dan pembiayaan perdagangan.

Rizal menambahkan, di tengah penurunan tipis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 menjadi 123,5 dari 124 pada bulan sebelumnya, serta kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan pemerintah berperan penting untuk memperkuat permintaan kredit pada kuartal I 2026. Selain mempercepat realisasi belanja negara, pemerintah juga perlu memperkuat program bantuan yang bersifat produktif serta meningkatkan dukungan fiskal bagi UMKM dan sektor usaha penyerap tenaga kerja agar dapat memperbaiki likuiditas dan prospek pendapatan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran prakiraan BI sebesar 8–11 persen (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06 persen (yoy), 4,52 persen (yoy), dan 6,58 persen (yoy).

Menpora: Prestasi di ASEAN Para Games 2025 Bukti Ketangguhan Indonesia
  • ASEAN Para Games 2025, Prestasi Atlet Indonesia
  • https://news.republika.co.id/berita/t9hula348/menpora-prestasi-di-asean-para-games-2025-bukti-ketangguhan-indonesia

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut prestasi Indonesia di ASEAN Para Games 2025 membuktikan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Kontingen Indonesia menutup perjuangan pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 135 medali emas, 143 medali perak dan 114 medali perunggu. Perolehan itu menempatkan Indonesia berada pada peringkat kedua klasemen akhir, di bawah tuan rumah Thailand yang keluar sebagai juara umum dengan 175 emas, 155 perak, dan 157 perunggu.

Menpora menyampaikan terima kasih kepada atlet, pelatih, ofisial, tim Chef de Mission (CdM) serta NPC Indonesia yang mampu mempertahankan nama besar bangsa Indonesia di panggung internasional. Menurut Menpora, negara akan selalu hadir dalam mendukung langkah putra putri terbaik sekaligus memberikan apresiasi kepada Kontingen Indonesia yang telah menunaikan tugas negara.

Misbakhun: Terpilihnya Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Bikin Rupiah Menguat
  • Deputi Gubernur BI Baru
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9hyx2423/misbakhun-terpilihnya-thomas-djiwandono-jadi-deputi-gubernur-bi-bikin-rupiah-menguat-part2

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah. Rupiah tercatat rebound ke level Rp 16.700-an per dolar AS. Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur BI untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Komisi XI DPR RI usai Thomas menjalani uji kelayakan dan kepatutan/ fit and proper test pada Senin (26/1/2026) sore. 

Dalam paparan visi dan misinya saat fit and proper test, Thomas menggagas ide bertajuk GERAK. GERAK merupakan akronim dari governance, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan. Ia berkomitmen membawa bank sentral mampu menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Thomas mengatakan, berbagai tantangan masih akan mengadang ke depan, diantaranya ketidakpastian ekonomi global, tingginya volatilitas di pasar keuangan, inflasi global yang cenderung mengalami tren penurunan.  Kendati demikian, ia optimistis kondisi ekonomi domestik bisa didorong lebih positif. Menurutnya, inflasi yang rendah dan berada di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen, akan memberi ruang untuk penguatan ekonomi Indonesia ke depan. 

170 Ribu Jamaah Berisiko Tinggi, Wamenhaj: Ikuti Arahan Petugas Haji
  • Jamaah Berisiko Tinggi
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t9hw8k430/170-ribu-jamaah-berisiko-tinggi-wamenhaj-ikuti-arahan-petugas-haji

Pada musim haji 2026 mendatang akan terdapat sebanyak hampir 170 ribu risiko tinggi dari total sebanyak 203.320 jamaah haji reguler Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau mereka mengikuti arahan para petugas haji  atau Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sejak berangkat ke Tanah Suci hingga pulang ke Tanah Air.

Wamen Kemenhaj Dahnil mengungkapkan, dari sebanyak 170 ribu jamaah risiko tinggi tersebut 33 ribu di antaranya adalah jamaah haji lansia atau jamaah berusia 65 tahun ke atas. Kemudian, sebanyak 56 persen dari total jamaah haji adalah perempuan.

Ada Kapal Asing Tak Bayar PPh, Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub
  • Kapal Asing Tak Bayar PPh
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260127074346-4-705543/ada-kapal-asing-tak-bayar-pph-purbaya-ancam-potong-anggaran-kemenhub

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika tidak segera menyelesaikan permasalahan pajak kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti diketahui ada kapal asing beroperasi tanpa membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terungkap dalam sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pengusaha di kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Adapun, kasus ini dilaporkan oleh Indonesia National Shipowners’ Association atau INSA. Purbaya pun memberikan waktu tiga bulan kepada Kemenhub untuk membereskan masalah pajak ini.

Apa Itu Virus Nipah, Bagaimana Gejala dan Cara Penularannya?
  • Patogen Berisiko Tinggi, virus nipah
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/27/081220370/apa-itu-virus-nipah-bagaimana-gejala-dan-cara-penularannya?page=all#page2

India tengah bergerak cepat menahan penyebaran virus Nipah di negara bagian Bengal Barat setelah lima kasus terkonfirmasi, termasuk pada dokter dan perawat yang ikut terinfeksi. Hampir 100 orang diminta menjalani karantina mandiri di rumah, sementara pasien yang terinfeksi dirawat di sejumlah rumah sakit di dalam dan sekitar Kolkata. Laporan media lokal menyebutkan satu pasien berada dalam kondisi kritis. Virus Nipah dikenal sangat mematikan, belum memiliki vaksin maupun obat khusus, dan dikategorikan sebagai patogen berisiko tinggi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Virus Nipah (NiV) adalah patogen zoonotik, artinya dapat menular dari hewan ke manusia. Infeksi virus Nipah sering diawali dengan gejala yang tidak spesifik sehingga sulit dideteksi sejak dini. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), masa inkubasi umumnya berkisar antara empat hingga 21 hari, meskipun dalam kasus langka bisa lebih lama. Pasien biasanya mengalami gejala mirip flu secara mendadak, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan.

Komplikasi paling serius adalah peradangan otak (ensefalitis). Gejala neurologis seperti kebingungan, penurunan kesadaran, kejang, hingga koma bisa muncul beberapa hari hingga minggu setelah gejala awal. Sebagian pasien juga dapat mengalami meningitis.

Kolaborasi Satu Data Indonesia Dukung Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkelanjutan
  • Satu Data Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07195111/kolaborasi-satu-data-indonesia-dukung-pembangunan-nasional-yang-terarah-dan

Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data merupakan dua pilar penting untuk memastikan ketertiban tata kelola, manajemen program yang terukur, serta pengendalian yang konsisten agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (26/1/2026). “Kami memandang Satu Data Indonesia sebagai ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu ekosistem data nasional untuk mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Rini

Berkaca dari Kasus Hogi Minaya: Mengapa Pembelaan Terpaksa Tak Dapat Dipidana?
  • Kasus Hogi Minaya
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07080001/berkaca-dari-kasus-hogi-minaya-mengapa-pembelaan-terpaksa-tak-dapat-dipidana?source=headline

Perkara yang menjerat Hogi Minaya (43), warga Sleman, usai mengejar dua orang yang diduga menjambret tas istrinya hingga meninggal dunia, kembali membuka perdebatan klasik dalam hukum pidana mengenai batas pembelaan terpaksa dan pertanggungjawaban pidana. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai perbuatan Hogi tidak dapat dipidana karena dilakukan dalam konteks pembelaan terpaksa untuk melindungi istrinya yang menjadi korban kejahatan. Albert menjelaskan, secara formal perbuatan Hogi memang bisa saja dianggap memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia.

Namun, pemenuhan unsur delik tidak otomatis membuat seseorang dapat dipidana. “Sekalipun dianggap memenuhi rumusan delik, perbuatan Hogi yang dilakukan untuk membela harta benda milik istrinya dari serangan penjambret dapat dibenarkan menurut Pasal 34 KUHP Nasional tentang pembelaan terpaksa, sehingga tidak boleh dipidana,” kata Albert. Menurut Albert, konteks perbuatan menjadi faktor kunci. Hogi bertindak spontan dalam situasi darurat, bukan dengan niat untuk mencelakai, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Albert juga menyoroti pentingnya menilai sebab akibat (causalitas) dalam peristiwa tersebut. Ia mempertanyakan apakah kematian dua penjambret itu benar-benar disebabkan oleh tindakan Hogi, atau justru akibat kecelakaan yang terjadi karena para pelaku kehilangan kendali atas kendaraannya sendiri.

Alasan DPR Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI Tanpa Jejak Moneter
  • Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6978048961ce5/alasan-dpr-pilih-thomas-djiwandono-jadi-deputi-bi-tanpa-jejak-moneter

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia  menggantikan Juda Agung.  Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memandang bahwa pengalaman dan pengetahuan fiskal yang dimiliki Thomas Djiwandono dapat melengkapi kapasitasnya saat resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Pernyataan ini disampaikan Misbakhun, menjawab pertanyaan media mengenai kekhawatiran publik karena Thomas tidak memiliki rekam jejak di bidang kebijakan moneter. “Jabatan Deputi Gubernur BI adalah jabatan kolektif-kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya, pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi. Dan itu bisa berjalan dalam proses selanjutnya,” kata Misbakhun.

Menko Yusril: Status WNI Tak Hilang Otomatis Jika Masuk Militer Asing
  • Masuk Militer Asing, Status Kewarganegaraan
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2961500/menko-yusril-status-wni-tak-hilang-otomatis-jika-masuk-militer-asing#goog_rewarded

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) tidak hilang secara otomatis apabila seseorang bergabung dengan dinas militer asing, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Yusril menjelaskan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Namun, kehilangan kewarganegaraan tersebut tidak berlaku otomatis. Menurutnya, ketentuan dalam undang-undang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2006 serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pencabutan kewarganegaraan harus diumumkan dalam berita negara agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, selama belum ada keputusan menteri hukum dan belum diumumkan dalam berita negara, yang bersangkutan secara hukum tetap berstatus sebagai WNI.

Saat Kapolri Tolak Mentah-mentah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Lebih Baik Dicopot dari Jabatan
  • Penolakan Kapolri, Wacana Polri di bawah Kementerian
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/05570641/saat-kapolri-tolak-mentah-mentah-wacana-polri-di-bawah-kementerian-lebih?page=all#page2

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas usulan instansi Polri di bawah kementerian. Sigit pun menjelaskan sejumlah alasan dari penolakannya tersebut. Salah satunya, posisi Polri saat ini merupakan mandat Reformasi 1998. Pasca Reformasi 1998, Polri menjadi terpisah dari TNI sehingga memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, serta mempersiapkan diri untuk menjadi civilian police. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di dalam Pasal 30 ayat 4 yang isinya Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Selain itu, ketentuan Polri di bawah Presiden RI ini juga termuat dalam Pasal 7 Ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000, bahwa Polri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Lebih jauh, Kapolri menjelaskan Polri saat ini dihadapkan dengan tantangan luasan geografis, hingga banyaknya jumlah masyarakat Indonesia. Dengan kondisi Indonesia yang memiliki 17.380 pulau, menurut Sigit, kinerja Polri akan lebih maksimal berada di bawah presiden.

Di hadapan jajaran Dewan, Kapolri juga mengaku ada pihak yang menawarinya menjadi Menteri Kepolisian, namun secara tegas ia menolak tawaran ini. Akan tetapi, ia tidak mengungkap perinci siapa sosok yang menawarinya menjadi Menteri Kepolisian. Selain itu, ia menambahkan, dirinya lebih baik menjadi petani daripada menjadi Menteri Kepolisian.

KPK Ungkap Asosiasi Pengepul Uang Rasuah Kuota Haji
  • Kasus Korupsi Kuota Haji, Pengepul Uang Rasuah
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/853955/kpk-ungkap-asosiasi-pengepul-uang-rasuah-kuota-haji#goog_rewarded

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya asosiasi yang menjadi pengepul uang rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri Muhamad Al Fatih diperiksa penyidik untuk mendalami dugaan itu, hari ini, 26 Januari 2026. Budi menjelaskan, penyidik KPK mendalami peran Al Fatih dalam pengumpulan uang ini. Total duit yang dikumpulkan diduga diserahkan ke pejabat di Kemenag.

Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan. KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. KPK berjanji akan menyelesaikan kasus itu ke persidangan.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Ketika Realitas Sosial Berbeda dengan Realitas Politik dan Hukum
  • Politik Media, Realitas Politik, Realitas Sosial
  • https://www.umy.ac.id/pakar-umy-dorong-indonesia-bangun-otonomi-strategis/

Masyarakat kecil menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun. Masyarakat menilai walikotanya telah berhasil membangun beragam fasilitas publik dan mengubah wajah Kota Madiun ala Jogjakarta. Penilaian ini menunjukkan adanya realitas sosial bahwa sebagai orang baik hati tidak sama dengan realitas politik yang menganggapnya sebagai pelaku korupsi dengan suap proyek bermodus CSR. Fenomena ini bukan sekedar soal popularitas tetapi persepsi publik yang kerap “dikecoh” oleh penggalan citra yang tidak utuh.

Kekagetan publik ini merupakan kritik terhadap ekosistem media. Media cenderung telah mengubah figur publik dan prestasinya menjadi “komoditas” yang siap jual sebagaimana teori Vincent Mosco mengenai ekonomi politik media. Media lebih asyik memotret “etalase” Madiun daripada menjalankan fungsi watchdog karena dinilai tidak memiliki korelasi komersial yang tinggi. Media menggaungkan keberhasilan pembangunan infrastruktur tanpa memberikan ruang bagi transparansi proses. Sehingga melalui proses strukturasi, citra yang terus menerus diproduksi akhirnya dianggap menjadi “kebenaran”. Inilah yang menyebabkan terjadinya cognitive dissonance atau penolakan kognitif saat KPK melakukan OTT.

Ke depannya, kasus Madiun harus menjadi alarm bagi semua untuk melihat figur publik secara utuh. Keberhasilannya tidak boleh menjadi “pemaaf” pelanggaran hukum. Kepemimpinan harus meneladani ketaatan hukum dan kebutuhan sosial. Media di satu sisi diharapkan lebih berani menyajikan laporan yang mendalam (in depth) dan berimbang. Media tidak hanya menjadi pengeras suara bagi pencapaian seremonial tetapi juga menjadi pembedah kebijakan yang kritis.

Akselerasi Digitalisasi: Jurang Kebijakan Pusat dan Otonomi Daerah
  • Otonomi Daerah, Policy Gap, Transformasi Digital
  • https://www.beritasatu.com/network/jabar-online/763903/akselerasi-digitalisasi-jurang-kebijakan-pusat-dan-otonomi-daerah#goog_rewarded

Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik.

Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan keputusan nasional berbasis bukti sulit terwujud.

Undang-Undang tentang Otonomi Daerah memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan internalnya, termasuk pengembangan teknologi informasi . Namun, pusat sering menuntut standar tunggal dan sistem bersama demi efisiensi pemerintahan.

Demokrasi di Tengah Banjir Partai Politik
  • Oligarki, Partai Politik Baru, Pemilu 2029, Personalisasi Elite
  • https://news.detik.com/kolom/d-8326305/demokrasi-di-tengah-banjir-partai-politik

Kelahiran dua partai politik baru dalam waktu bersamaan pada Januari 2026 yakni Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Partai Gema Bangsa memosisikan diri mendukung pemerintah sementara Partai Gerakan Rakyat mendukung status quo dan digadang memosisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan. Lahirnya dua partai politik ini di satu sisi menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi namun disisi lain apakah proliferasi partai ini akan menguatkan demokrasi atau justru melemahkan dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.62/PUU-XXI/2024 yang menghapus Presidential Threshold sekaligus membatalkan syarat partai politik untuk memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Artinya partai kecil atau baru bisa menjadi kekuatan politik nasional tanpa harus bergabung dengan koalisi besar untuk mendapatkan representasi presidensial. Meski putusan MK ini untuk mengurangi oligarki dan meningkatkan inklusivitas demokrasi, dampak lain dari keputusan ini adalah memunculkan partai baru yang berfokus pada satu individu atau kelompok elit. Selain itu dengan kehadiran partai-partai baru menciptakan fragmentasi dapat memperlemah kestabilan koalisi dan mendorong politik transaksional yang lebih buruk. Pemilih terutama pada tingkat lokal pun akan kebingungan dalam menentukan pilihan.

Namun begitu, kelahiran partai-partai baru dengan wajah lama adalah sebuah kegagalan sistem kepartaian di Indonesia dalam mengakomodasi perubahan elit secara sehat. Apalagi partai politik di Indonesia tidak memiliki karakteristik pembeda yang signifikan satu sama lain, partai-partai ini terkesan sama akhirnya partai hanya menjadi wadah personalisasi elit daripada kendaraan ideologi. Hal penting lainnya adalah partai-partai baru ini perlu menjaga transparansi sumber pendanaannya untuk memastikan bahwa partai politik bukan sebatas alat negosiasi untuk mendapatkan bagian kekuasaan.

Prabowo Targetkan Pungutan Pajak Konsumsi Rp995,2 Triliun Tahun Ini
  • Target Pajak Konsumsi 2026
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260125/10/1946956/prabowo-targetkan-pungutan-pajak-konsumsi-rp9952-triliun-tahun-ini

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun. Setoran itu berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Target penerimaan PPN dan PPnBM itu naik 8,4% dari yang ditargetkan pada UU APBN 2025 yakni Rp917,79 triliun. Perinciannya meliputi PPN Dalam Negeri Rp615,1 triliun, PPN Impor Rp352,2 triliun, PPnBM Dalam Negeri Rp8,4 triliun, PPnBM Impor Rp6,8 triliun, serta pendapatan PPN/PPnBM Lainnya Rp12,6 triliun.

Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp2.357,7 triliun atau meningkat 7,69% dibandingkan target APBN 2025. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi sementara hingga akhir 2025, target tersebut mencerminkan kenaikan hingga 22,9% akibat rendahnya basis penerimaan. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah langkah regulasi sejak akhir 2025.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang memperluas cakupan pelaporan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk aset kripto. Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 112 Tahun 2025 mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

Xi Jinping Pecat Jenderal Elit China usai Kepergok Jual Rahasia Nuklir ke AS
  • Kasus Militer China
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7782878/xi-jinping-pecat-jenderal-elit-china-usai-kepergok-jual-rahasia-nuklir-ke-as

Presiden China Xi Jinping dilaporkan memecat seorang jenderal elit Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) setelah kepergok membocorkan informasi sensitif terkait program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat. Kasus ini langsung mengguncang jajaran tertinggi militer dan memicu perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Jenderal yang dimaksud adalah Zhang Youxia, 75 tahun, anggota Politbiro Partai Komunis China dan tokoh senior dalam struktur militer negara itu. Pengarahan internal itu dilaporkan berlangsung sebelum Kementerian Pertahanan China mengumumkan secara resmi pada 24 Januari, pihaknya tengah menyelidiki Jenderal Zhang atas dugaan pelanggaran serius.

Seiring penyelidikan berjalan, tuduhan terhadap Zhang dilaporkan meluas. Selain dugaan kebocoran rahasia negara, ia juga dituding menyalahgunakan wewenang dan menerima suap dalam proses promosi jabatan di lingkungan militer, termasuk dalam sistem pengadaan dan pengembangan persenjataan strategis. Langkah ini menandai meluasnya pembersihan di jajaran puncak militer dan memicu spekulasi mengenai krisis kepercayaan di internal Tentara Pembebasan Rakyat. Penyelidikan terhadap Jenderal Zhang Youxia dinilai menjadi pukulan politik yang signifikan bagi Presiden China Xi Jinping.

Kasus ini menarik perhatian luas karena Zhang dikenal sebagai sekutu lama Xi, dengan hubungan historis yang telah terjalin sejak generasi sebelumnya, ketika ayah kedua tokoh tersebut pernah bekerja bersama dalam struktur militer dan politik Partai Komunis China. Pengamat menilai langkah penyelidikan terhadap Zhang menunjukkan kampanye penertiban dan antikorupsi yang digencarkan Xi Jinping di tubuh militer tidak memberikan pengecualian, bahkan kepada figur yang berada di lingkaran terdekat kekuasaan.

Margin 7 Persen untuk BULOG, Pemerintah Pastikan Skema Kompensasi
  • Margin 7 persen BULOG
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/26/052932326/margin-7-persen-untuk-bulog-pemerintah-pastikan-skema-kompensasi?page=all#page2

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan margin 7 persen yang diberikan pemerintah bukan keuntungan perusahaan. Margin tersebut merupakan kompensasi atas penugasan negara di sektor pangan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menjelaskan margin dibutuhkan agar penugasan strategis pemerintah berjalan berkelanjutan dengan tata kelola sehat dan akuntabel. Hendra menekankan margin berfungsi menutup biaya serta risiko penugasan. Skema itu berbeda dari laba usaha pada aktivitas bisnis murni.

Penugasan pemerintah kepada Perum Bulog tercantum pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan diperkuat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah memberikan kompensasi atas biaya yang timbul akibat penugasan negara. Kesepakatan margin penugasan 7 persen diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas pada 29 Desember 2025 dan 12 Januari 2026. Mekanisme pembayaran kompensasi dan margin ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Margin tersebut juga digunakan untuk mendukung investasi. Fokus investasi mencakup peremajaan serta modernisasi infrastruktur pascapanen.

Harga Batu Bara Turun, ESDM Perketat Produksi demi Jaga PNBP
  • ESDM Perketat Produksi Batu Bara
  • https://money.kompas.com/read/2026/01/26/054530426/harga-batu-bara-turun-esdm-perketat-produksi-demi-jaga-pnbp?page=all#page2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyesuaikan strategi pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) di tengah tekanan harga komoditas global yang melemah. Pemerintah tidak lagi mengejar kenaikan volume produksi. Fokus bergeser ke pengendalian produksi serta peningkatan kepatuhan perusahaan untuk menjaga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut struktur PNBP 60–70 persen itu dari batu bara dan sekarang harganya mengalami penurunan signifikan. Produksi batu bara pada 2024 tercatat sekitar 836 juta ton. Proyeksi hingga Desember 2025 berada di kisaran 750 juta ton dan masih berpotensi lebih rendah.

Menurut Tri, pelemahan harga batu bara langsung memukul kontribusi penerimaan. Kondisi ini mendorong pemerintah mengubah pendekatan. Peningkatan produksi tidak lagi menjadi tumpuan utama. Pemerintah memilih memperkuat tata kelola dan kepatuhan perusahaan tambang. Langkah pertama dilakukan dengan memastikan seluruh kewajiban PNBP dibayarkan sesuai ketentuan. Pengawasan mengandalkan sistem digital untuk memantau pelaporan dan pembayaran. Cara ini digunakan untuk menekan potensi selisih data.

Langkah lain dilakukan melalui penagihan piutang PNBP dari perusahaan tambang yang masih menunggak kewajiban. Pemerintah juga menyiapkan audit jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian data, dengan melibatkan aparat pengawasan. Upaya menjaga PNBP berkaitan langsung dengan kebijakan pengendalian produksi. Pemerintah memutuskan mengembalikan skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun.

Pusat Pangkas 69,5% Dana Bagi Hasil ke Daerah, Sentralisasi Fiskal Menguat?
  • Penurunan Dana Bagi Hasil ke Daerah 2026
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260126/10/1946996/pusat-pangkas-695-dana-bagi-hasil-ke-daerah-sentralisasi-fiskal-menguat

Pemerintah memangkas pagu anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 69,5% di APBN 2026. DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun. Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun. Penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun ini turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

Pemangkasan pagu anggaran DBH itu mengindikasikan adanya gejala sentralisasi fiskal. DBH merujuk UU No.1/2022 berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Selain itu, tujuan DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menyamakan anggaran TKD untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada 2026 dengan tahun sebelumnya untuk kebutuhan rehabilitasi bencana banjir dan longsor atau Rp10,6 triliun. Adapun, perincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatra Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatra Barat dan 19 kabupaten/kota.

WHO Jawab Tuduhan Trump soal Hina AS & Gagal Urus Pandemi Covid-19
  • AS Keluar dari WHO
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260125192024-134-1320875/who-jawab-tuduhan-trump-soal-hina-as-gagal-urus-pandemi-covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merespons klaim Amerika Serikat yang menilai organisasi tersebut kerap menghina dan mencoreng nama baik Negeri Paman Sam. “Tuduhan tersebut tidak benar. Seperti halnya terhadap setiap Negara Anggota, WHO selama ini selalu berupaya menjalin keterlibatan dengan Amerika Serikat secara itikad baik, dengan penuh penghormatan terhadap kedaulatannya,” bunyi pernyataan WHO di situs resminya pada Sabtu (24/1).

Dalam pernyataan itu, WHO turut buka suara merespons keputusan AS yang resmi keluar dari organisasi tersebut. Salah satu alasan AS keluar dari WHO adalah pemerintahan Presiden Donald Trump menilai organisasi itu gagal menangani pandemi Covid-19 dan kerap menentang kepentingan Negeri Paman Sam sebagai pendonor terbesar. Dalam pernyataan itu, WHO turut menjabarkan hal-hal yang telah organisasi di bawah naungan PBB itu lakukan dalam menanggapi pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi ini.

AS Resmi keluar dari WHO pada Kamis (22/1) lalu, merealisasikan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada hari pertama masa jabatan periode keduanya tahun lalu yang berjanji mengeluarkan AS dari organisasi internasional tersebut.

Iran Nyatakan Siap Perang Habis-habisan Usai AS Kerahkan Armada Perang Besar
  • Konflik AS-Iran
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/01/26/050000070/iran-nyatakan-siap-perang-habis-habisan-usai-as-kerahkan-armada-perang

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat.  Iran menyatakan status siaga penuh dan menegaskan kesiapannya untuk “perang habis-habisan” menyusul pengerahan besar-besaran armada militer Amerika Serikat (AS) ke kawasan. Teheran memperingatkan, setiap bentuk serangan, sekecil apa pun, akan dianggap sebagai deklarasi perang total. Seorang pejabat senior Iran mengungkapkan, meskipun pihaknya berharap pengerahan kekuatan militer AS bukan untuk konfrontasi nyata, militer Iran telah menyiapkan skenario terburuk.

Ketegangan ini dipicu oleh pergerakan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln bersama tiga kapal perusak pendamping yang dilaporkan telah memasuki Samudra Hindia.  Armada ini dijadwalkan tiba di Timur Tengah dalam hitungan hari. Kehadiran kapal-kapal ini akan menambah kekuatan AS yang sebelumnya sudah menyiagakan tiga kapal tempur di Bahrain dan dua kapal perusak di Teluk Persia.  Secara total, pengerahan ini membawa sekitar 5.700 personel militer tambahan ke kawasan tersebut. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22/1/2026), menyatakan harapannya agar kekuatan militer itu tidak perlu digunakan.  Meski demikian, Trump tetap memberikan peringatan keras kepada Teheran terkait program nuklir dan penanganan demonstran.

Menanggapi ancaman tersebut, pihak Iran menegaskan tidak memiliki pilihan lain selain mengerahkan seluruh sumber daya pertahanan mereka untuk menjaga integritas teritorial. Ia menambahkan, Iran berupaya memulihkan keseimbangan kekuatan di kawasan demi menghadapi ancaman yang terus menerus datang dari AS.

Terbaru, Buku Kompilasi Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan
  • Bawaslu, Buku PHPU, Putusan MK
  • https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/terbaru-buku-kompilasi-putusan-mk-terkait-perselisihan-hasil-pemilu-pemilihan

Bawaslu RI menerbitkan dua buku kompilasi putusan-putan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang menyangkut perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan. Dua buku tersebut berjudul “Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, dan Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.”

Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali berbagai putusan PHPU Tahun 2024 dan mengenali secara sistemik pokok permohonan, tindakan Bawaslu yang menjadi pokok pertimbangan MK, tafsir/judicial order dalam pertimbangan MK dan amar putusan. Kedua buku ini bisa di unduh di JDIH Bawaslu RI.

Menbud dorong Candi Jabung jadi ekosistem budaya di Probolinggo
  • Candi Jabung Probolinggo, Pelestarian Kebudayaan Probolinggo
  • https://www.antaranews.com/berita/5375542/menbud-dorong-candi-jabung-jadi-ekosistem-budaya-di-probolinggo

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mendorong Candi Jabung menjadi ekosistem budaya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat melakukan kunjungan kerja ke candi tersebut pada Minggu (25/1) petang. Ia mengatakan kawasan Candi Jabung itu relatif luas, sekitar 5 hektare dan memiliki nilai sejarah yang sangat penting, serta revitalisasi yang dilakukan sudah sangat baik.

Ia menjelaskan Candi Jabung merupakan peninggalan era Kerajaan Majapahit yang dibangun pada tahun 1276 Saka atau 1354 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Keberadaan candi ini juga disebut dalam Kitab Negarakertagama.

Kunjungan Menbud Fadli Zon yang didampingi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Endah Budi Heriyani disambut oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris beserta Forkopimda dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Dang Hyang Sambara Sagara. Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya penguatan dan revitalisasi situs budaya di Kabupaten Probolinggo.

Menilik Tiga Tantangan Partai Politik Baru
  • Parpol Baru, Pemilu 2029, Tantangan Parpol Baru
  • https://www.kompas.id/artikel/menilik-tiga-tantangan-partai-politik-baru

Fenomena menjelang pemilihan umum (pemilu) adalah lahirnya partai-partai politik baru meski menunjukkan penurunan jumlah di tiap-tiap pemilu. Belakang ini sudah ada tiga parpol baru yang mendeklarasikan diri yakni Partai Rakyat Indonesia 8 Agustus 2025), Partai Gema Bangsa (17 Januari 2026), dan Partai Gerakan Rakyat (18 Januari 2026). Lahirnya partai-partai ini tidak lepas dari tiga tantangan utama agar bisa lolos menjadi peserta pemilu yakni kekuatan aspek institusional, personal, dan elektorat.

Aspek institusional menitikberatkan pada kokohnya kelembagaan dan organisasi yang dibangun di tengah persyaratan peserta pemilu yang semakin berat. Yakni, syarat kepengurusan 100 persen di provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Sejarah mencatat tidak semua parpol berbadan hukum lolos menjadi peserta pemilu. Pada Pemilu 2024, dari 40 partai yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum hanya 18 parpol yang lolos. Satu lainnya adalah Partai Ummat yang dinyatakan lolos setelah melalui proses sengketa di Bawaslu. Pada Pemilu 2019 dari 27 parpol yang mendaftar hanya 16 partai yang lolos. Pada Pemilu 1999, dari 98 parpol mendaftar, hanya 48 parpol yang lolos. Pemilu 2004, dari 50 parpol hanya 24 partai yang lolos. Sementara pada Pemilu 2009, 64 parpol mendaftar dan hanya 38 parpol yang lolos. Pada 2014, dari 46 partai yang mendaftar hanya 12 partai yang lolos menjadi peserta pemilu.

Tantangan kedua adalah kekuatan personal, dimana partai politik baru ini ditopang oleh aspek personalisasi tokoh tertentu. Namun pada perkembangannya, partai modern lebih menekankan pada kelembagaan bukan hanya sekedar aspek ketokohan.

Tantangan ketiga adalah elektoral. Memang tantangan elektoral tidak sepenuhnya bertumpu pada kekuatan sosok namun sejarah mencatat misalnya Partai Hanura yang mengalami penurunan elektoral saat Wiranto tidak lagi menjadi ketua umum, Nasdem yang relatif bertahan melalui kepemimpinan Surya Paloh meski masih di bawah pamor Gerindra dan Demokrat. Jika dibandingkan dengan parpol-parpol baru tanpa ketokohan sebagian besar gagal bertahan misalnya pada Pemilu 1999, dari 45 parpol baru yang menjadi peserta pemilu hanya 18 yang mampu meraih kursi dan trennya terus menurun sampai dengan 2009 yang hanya 10 persen parpol baru yang lolos ke DPR.

Selain ketokohan, parpol baru juga menghadapi kompetisi dengan parpol lama. Berdasarkan hasil survei tatap muka Litbang Kompas pada Juni 2022, mayoritas responden (85,8 persen) cenderung memilih parpol lama daripada parpol baru. Menurut Guru Besar Bidang Pelembagaan Politik FISIP UI Aditya Perdana, parpol baru yang memiliki kekuatan tokoh dapat lebih unggul dan berpeluang mendapat perhatian pemilih.

Alasan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia, Termasuk Terkait Gaza
  • Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/69748d0198cb3/alasan-indonesia-gabung-dewan-perdamaian-dunia-termasuk-terkait-gaza

Indonesia resmi menjadi anggota Board of Peace (BOP) sebagai wujud komitmen aktif menegakkan stabilitas global dan mendukung kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa BOP memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi di Gaza, serta keanggotaan Indonesia memberi suara langsung dalam pengambilan keputusan.

Kehadiran Indonesia diharapkan memberikan masukan politik nyata agar upaya perdamaian menuju solusi dua negara menjadi berkelanjutan dan adil. Indonesia akan terus memanfaatkan keanggotaannya dalam Dewan ini untuk memastikan bahwa proses perdamaian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan stabilitas internasional.

BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi, Ini Daftar Web dan Aplikasi Cek Banjir
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://katadata.co.id/digital/startup/69730c1ad2616/bmkg-prediksi-curah-hujan-tinggi-ini-daftar-web-dan-aplikasi-cek-banjir

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk 22‑24 Januari, menandai DKI Jakarta dan Banten pada level “Awas” dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem, serta sebagian wilayah Jabodetabek pada level “Waspada” atau “Siaga”. Selain hujan, BMKG juga memperingatkan risiko angin kencang di area Tangerang, Jakarta, serta kabupaten dan kota sekitarnya, dengan catatan nilai akumulasi harian tertinggi di masing‑masing wilayah.

Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan platform digital seperti inaRISK, Info BMKG, PetaBencana.id, Jakarta Kini (JAKI), Pantaubanjir, serta fitur flood layer pada Google Maps dan Waze untuk memantau risiko banjir dan kondisi cuaca secara real‑time.

PKB Janji Perjuangkan Gaji Guru Honorer 5 Juta Per Bulan
  • Anggaran Tepat Sasaran, Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer
  • https://rm.id/baca-berita/nasional/298373/realistis-dengan-anggaran-pendidikan-rp-750-triliun-pkb-janji-perjuangkan-gaji-guru-honorer-5-juta-per-bulan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan. Bahkan, ada guru honorer yang baru menerima gaji setiap tiga hingga enam bulan sekali. Dengan porsi APBN yang mengalokasikan mandatory spending untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp 750 triliun, maka idealnya gaji guru honorer Rp 5 juta per bulan.

Sementara itu, berdasarkan data, rata-rata gaji guru honorer saat ini masih berada di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. Namun, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah insentif guru honorer mulai tahun 2026 sebesar Rp 100 ribu. Prof Mu’ti mengklaim, langkah tersebut sebagai bagian dari terobosan Kemendikdasmen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mensejahterakan para guru honorer.

ESDM Wanti-wanti Ancaman Longsor Susulan di Cisarua
  • Longsor di Cisarua-Bandung Barat
  • https://finance.detik.com/energi/d-8325095/esdm-wanti-wanti-ancaman-longsor-susulan-di-cisarua

Bencana longsor terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (24/1). Masyarakat diminta waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria menjelaskan, longsor dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi sebelum dan saat kejadian.

Update Korban Longsor Cisarua: 16 Meninggal Dunia, Puluhan Orang Hilang
  • Longsor di Cisarua Kabupaten Bandung Barat
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6975c723c56b1/update-korban-longsor-cisarua-16-meninggal-dunia-puluhan-orang-hilang

Polda Jawa Barat menemukan 16 kantong jenazah korban longsor di Cisarua dan menempatkannya di Pos DVI Puskesmas Pasirlangu untuk proses identifikasi. Sebanyak sembilan jenazah sudah berhasil diidentifikasi melalui data ante‑mortem.

Sekitar 80 korban masih dalam pencarian, lebih dari 30 rumah rusak, dan 300‑400 orang mengungsi. Tim SAR gabungan Basarnas, BNPB, Polri, dan TNI melakukan operasi 24 jam nonstop. Penanganan bencana dikoordinasikan dalam lima klaster yaitu pencarian dan pertolongan, kesehatan, logistik, perlindungan sosial, serta infrastruktur.

Sementara itu rencana relokasi sedang dibahas bersama Wakil Presiden Gibran dan pejabat daerah termasuk percepatan identifikasi lahan yang aman guna meminimalkan risiko bencana susulan.

BMKG Pasang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat hingga Angin Kencang Mengintai Jabodetabek
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://sinpo.id/detail/113566/bmkg-pasang-peringatan-dini-cuaca-ekstrem-hujan-lebat-hingga-angin-kencang-mengintai-jabodetabek

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih akan didominasi hujan dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan prakiraan terbaru, hujan diperkirakan terjadi sepanjang Senin hingga Rabu, 26–28 Januari 2026, dengan intensitas bervariasi dari ringan hingga lebat bahkan ekstrem. BMKG mencatat, hujan berpotensi turun sejak pagi hari, terutama sekitar pukul 07.00 WIB. Kondisi ini dapat memicu dampak lanjutan seperti genangan air, perlambatan arus lalu lintas, hingga potensi banjir lokal di kawasan perkotaan padat penduduk dan daerah dengan sistem drainase yang kurang optimal.

Pada periode 26–27 Januari 2026, hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpeluang melanda Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang. Memasuki periode 27–28 Januari 2026, potensi hujan meningkat. BMKG memprediksi hujan intensitas sedang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor, sedangkan hujan lebat berpotensi mengguyur hampir seluruh wilayah Jabodetabek, termasuk seluruh wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang.

UMKM Berperan Strategis Perluas Basis Pajak
  • UMKM
  • https://wartaekonomi.co.id/read597950/umkm-berperan-strategis-perluas-basis-pajak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam memperluas basis pajak secara organik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, dalam acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Kementerian UMKM menjalin kolaborasi strategis dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penyediaan layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan perpajakan bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Kehadiran Kementerian UMKM dalam kegiatan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM, termasuk melalui penyediaan layanan pendampingan yang dibutuhkan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, mudah, dan berkeadilan. kerja sama ini diarahkan pada tiga layanan utama. Pertama, layanan edukasi dan konsultasi terkait ketentuan perpajakan terbaru serta berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM. Kedua, layanan pendampingan dalam pemenuhan dan penataan dokumen perpajakan. Ketiga, layanan pendampingan dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak.

Risiko Stagnasi Ekonomi Bayangi Pengelolaan Fiskal 2026
  • Defisit APBN
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260126/10/1947033/risiko-stagnasi-ekonomi-bayangi-pengelolaan-fiskal-2026

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 diperkirakan tidak mampu mencapai target pemerintah yakni 5,4%. Sejalan dengan hal tersebut, geliat perekonomian yang diperkirakan tak sekuat perkiraan bisa berdampak ke pengelolaan fiskal pemerintah. Sekadar catatan, pelambatan ekonomi seperti yang terjadi pada 2025 ikut berdampak ke APBN tahun tersebut. Dampak utama terlihat dari rendahnya penerimaan negara, terutama pajak yang menjadi tulang punggung pemasukan APBN. Realisasinya sampai akhir 2025 lalu Rp1.917 triliun atau hanya 87,6% dari target. 

Pada waktu yang sama, lemahnya geliat ekonomi masyarakat akhirnya perlu didukung dengan bantalan dari pemerintah. Akhirnya pemerintah pun menggelontorkan berbagai stimulus sehingga belanja akhir tahun pun membengkak. Akhirnya, defisit APBN pun melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit ini nyaris mendekati batas 3% yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

Tahun 2026 pun tidak luput dari waswas pelebaran defisit APBN. Apalagi, pertumbuhan ekonomi global kini tidak menentu dan sejumlah prediksi lembaga internasional memandang ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh sesuai target pemerintah yakni 5,4%. Salah satu prediksi terbaru adalah dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Berdasarkan laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update yang diterbitkan Januari 2026, lembaga itu memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (YoY) tidak hanya di 2026 namun juga pada 2027. 

Wacana Pilkada lewat DPRD, Biaya Politik dan Transaksi Abu-Abu Bisa Meningkat
  • Biaya Politik Tinggi, Pilkada oleh DPRD, Transaksi ruang tertutup
  • https://nasional.sindonews.com/read/1669911/12/wacana-pilkada-lewat-dprd-biaya-politik-dan-transaksi-abu-abu-bisa-meningkat-1769382072

Diskursus pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD yang masih terus bergulir dinilai berpotensi meningkatkan biaya politik dan membuka peluang terjadinya transaksi di ruang tertutup yang sulit diawasi publik. Sebagaimana disampaikan oleh Titi Anggraini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), “Memilih Pilkada tidak langsung justru membuat ancaman politik biaya tinggi malah bisa lebih buruk karena ruang-ruang transaksi ilegal yang tidak bisa diawasi masyarakat, yang ada di ruang abu-abu semakin terbuka”.

Pilkada tidak langsung menurutnya dapat dilakukan pada daerah yang memiliki kekhususan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebab kepala daerahnya dijabat sultan dari keraton.

Memang pilkada langsung saat ini perlu dibenahi namun bukan dengan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya apalagi hak ini telah ditegaskan oleh konstitusi. Solusi pembenahan dimulai dari perbaikan tata kelola, mekanisme pencalonan yang lebih terbuka, transparan, dan murah. Serta penggunaan teknologi dan tata kelola yang lebih sederhana guna efisiensi.

Pilkada oleh DPRD dinilai sebagai solusi yang menguntungkan segelintir elite politik dan membuka ruang bagi partai penguasa untuk menunjuk kepala daerah yang disukai dan diskenariokan dari pusat.

Korban Jambret Jadi Tersangka, DPR Panggil Kapolres-Kajati Sleman
  • Korban Jambret menjadi Tersangka
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2961209/suami-korban-jambret-jadi-tersangka-dpr-pangil-kapolres-kajati-sleman

Komisi III DPR akan memanggil kapolres dan Kajati Sleman untuk menjelaskan mengenai penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB.

Kasus ini menjadi viral di media sosial yang mempertanyakan rasa keadilan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memandang perkara ini perlu dilihat secara jernih dan adil, tidak semata-mata membaca pasal, tetapi juga mempertimbangkan nurani dan konteks peristiwa. Habiburokhman menilai penetapan tersangka terhadap Hogi ini menimbulkan pertanyaan besar soal rasa keadilan.

“Seseorang yang berusaha melindungi keluarganya justru harus berhadapan dengan jerat hukum, sementara pelaku kejahatan meninggal akibat perbuatannya sendiri. Hukum harus memberi rasa aman bagi masyarakat, bukan ketakutan bagi orang yang membela diri.” ujar Habiburokhman.

Alutsista TNI-Polri Wajib Prioritaskan Produk Dalam Negeri
  • Alustista TNI-Polri, Produk Dalam Negeri
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2961199/alutsista-tni-polri-wajib-prioritaskan-produk-dalam-negeri

Kemandirian industri pertahanan menjadi agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski target produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya telah dikuasai industri nasional. Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri. Kebijakan ini diperkuat oleh berbagai regulasi turunan, termasuk kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.

Pengamat intelijen Ridwan Habib menjelaskan strategi pengadaan tanpa impor dimulai dari alutsista yang telah dikuasai teknologinya secara penuh oleh industri nasional. Sektor senjata ringan menjadi contoh utama kemandirian industri pertahanan. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah memproduksi berbagai pistol dan senapan serbu, termasuk seri SS yang digunakan oleh TNI dan Polri.

Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Polri juga menegaskan kebutuhan senjata ringan standar harus dipenuhi dari produksi dalam negeri selama memenuhi spesifikasi teknis. Dampaknya, pengadaan pistol dan senapan serbu tidak lagi bergantung pada impor. Meski demikian, tantangan masih ada pada komponen kunci seperti mesin jet dan sensor elektronik canggih. Pemerintah menerapkan kebijakan kerja sama dengan industri lokal bagi setiap impor komponen strategis.

Kala SBY-JK Buka Suara soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
  • Dewan Perdamian Gaza, Respon SBY-JK
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/26/05564641/kala-sby-jk-buka-suara-soal-indonesia-gabung-dewan-perdamaian-bentukan-trump

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presidek ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla turut angkat suara setelah Indonesia masuk ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. SBY meyakini, Presiden Prabowo Subianto mempunyai pertimbangan matang sebelum memutuskan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian

Di samping itu, SBY memuji Prabowo yang turut hadir dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Menurut SBY, kehadiran Prabowo menandakan Indonesia adalah negara yang aktif di tengah situasi dunia yang dilanda krisis dan hampir mencetuskan perang dunia ketiga.

Sementara itu, Jusuf Kalla menyoroti perlunya Dewan Perdamaian masyarakat Palestina dalam setiap kebijakannya. Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat. Dia mengatakan, perdamaian tak cukup hanya diinisasi oleh negara besar, tetapi juga harus ada pelibatan pihak yang berkonflik secara langsung. Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

Survei WEF: Pengangguran Jadi Ancaman Terbesar Ekonomi RI 2026-2028
  • Ancaman Pengangguran di Indonesia
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260125105652-92-1320738/survei-wef-pengangguran-jadi-ancaman-terbesar-ekonomi-ri-2026-2028

Survei World Economic Forum (WEF) memperingatkan pengangguran menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026-2028, di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif. Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko tersebut di peringkat pertama.

Laporan WEF menjelaskan, keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja. Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperbesar resiko tersebut.

Hasil Laporan WEF tersebut, diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang yang melihat fenomena itu nyata di lapangan. Ia mencatat, setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana. Jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, penumpukan pengangguran sulit dihindari, terlebih dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi lokal maupun global. Karenanya, Sarman mendorong pemerintah mempercepat berbagai program strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta menarik investasi berbasis padat karya.

Soal Longsor Cisarua, Tito Karnavian: Perlu Ada Reboisasi
  • Longsor Bandung Barat
  • https://tirto.id/soal-longsor-cisarua-tito-karnavian-perlu-ada-reboisasi-hpRb

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, akan melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang soal longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Langkah jangka pendek yaitu pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan, disertai dengan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak dan harus direlokasi.

Adapun jangka panjang, Ia menyebut, pentingnya relokasi permanen ke wilayah yang lebih aman. Tito mengatakan, lokasi terdampak longsor tidak layak lagi untuk dijadikan kawasan permukiman. Ia menambahkan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi daerah lain agar tata ruang diperkuat, khususnya di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, bencana tak semata dipicu hujan ekstrem, melainkan oleh kombinasi struktur tanah yang gembur, kawasan perbukitan yang dipadati permukiman, dan hilangnya vegetasi berakar kuat yang selama ini menjadi penahan alami tanah.

Badan Geologi Keluarkan Peringatan Ancaman Longsor Susulan di Cisarua Bandung Barat
  • Longsor di Cisarua Bogor
  • https://news.republika.co.id/berita/t9f7jz409/badan-geologi-keluarkan-peringatan-ancaman-longsor-susulan-di-cisarua-bandung-barat-part2

Badan Geologi Kementerian ESDM mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman longsor susulan di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bencana gerakan tanah berupa longsor di Desa Pasirlangu, Sabtu (24/1/2025), dipicu curah hujan tinggi yang terjadi sebelum dan saat kejadian.

Selain faktor hujan, lanjut Lana, gerakan tanah di Pasirlangu juga dipengaruhi kondisi geologi setempat yang didominasi batuan gunung api tua yang telah lapuk, kemiringan lereng yang curam, serta keberadaan rekahan dan sesar geologi. Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT), wilayah terdampak termasuk Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah.

Pada zona ini, gerakan tanah berpotensi terjadi terutama pada lereng yang telah mengalami gangguan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia, khususnya saat hujan deras berlangsung lama. Aktivitas pemotongan lereng untuk permukiman dan akses jalan, serta sistem drainase permukaan yang belum optimal, turut memperbesar risiko longsor dan menurunkan kestabilan lereng di kawasan perbukitan tersebut.

5.168 Hektare Sawah di Bekasi Terancam Gagal Panen Akibat Banjir
  • Dampak Cuaca Ekstrem Jabodetabek
  • https://news.republika.co.id/berita/t9fpnd630000/5168-hektare-sawah-di-bekasi-terancam-gagal-panen-akibat-banjir

Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam sepekan terakhir telah merendam 5.168 hektare areal persawahan, mengancam potensi gagal panen di wilayah tersebut. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, banjir ini mempengaruhi 78 desa di 16 kecamatan. Banjir yang terjadi di dataran rendah dekat aliran sungai ini telah menimbulkan genangan setinggi 20 hingga 60 sentimeter, membuat aktivitas pertanian terganggu.

Sejauh ini, petugas masih melakukan pembaruan data di lapangan terkait dampak banjir. Dinas Pertanian setempat belum dapat menghitung kerugian petani karena kondisi tanaman masih terendam air dan belum ada laporan puso. Bantuan berupa benih dan pestisida dari program Direktorat Serealia Kementerian Pertanian RI sedang dalam proses pengajuan untuk sawah yang terdampak banjir.

Banjir tidak hanya merusak tanaman tetapi juga menghambat akses menuju sawah, menyebabkan irigasi meluap, dan merendam alat serta sarana produksi pertanian. Kondisi ini memaksa petani menunda kegiatan seperti pemupukan, penyiangan, dan panen, yang dapat berdampak pada kesulitan modal untuk musim tanam berikutnya dan ketersediaan beras di tingkat lokal.

Di WEF Davos, Prabowo Sebut Berhasil Tutup 1.000 Tambang Ilegal
  • Prabowo Tutup Tambang Ilegal
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260123080717-4-704612/di-wef-davos-prabowo-sebut-berhasil-tutup-1000-tambang-ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa di pemerintahannya, sudah berhasil menutup sebanyak 1.000-an tambang ilegal di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan di World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Pada momen ini, mulanya Prabowo membahas mengenai ‘greedinomics’ atau menurutnya tentang ekonomi keserakahan, ekonomi dengan praktik-praktik yang rakus. Atas hal itu, ia tak segan mencabut izin usaha 28 perusahaan dengan total luas lahan mencapai 1,01 juta hektare.

Yang tak bisa dilewati, pemerintahan Presiden Prabowo juga sudah menutup sebanyak 1.000 tambang ilegal. “Kami telah menutup hingga saat ini 1.000 tambang ilegal. Namun, staf saya, rakyat saya melaporkan kepada saya, Pak, bahwa setidaknya ada 1.000 atau lebih lagi. Bisa jadi ada hingga 666 perusahaan yang melanggar hukum,” Bagi Prabowo, tindakan melanggar hukum di Indonesia bentuk ketidakhormatan atas kedaulatan pemerintah Indonesia, atau merasa bisa membeli semua pejabat Indonesia.

Purbaya Bakal Berantas Manipulasi Harga Impor Demi Raup Tambahan Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122143721-532-1319800/purbaya-bakal-berantas-manipulasi-harga-impor-demi-raup-tambahan-pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin memberantas praktik manipulasi nilai impor (under-invoicing) yang merugikan negara. Ia menyatakan pemerintah kini memiliki data yang jelas untuk menagih tambahan pajak hingga 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya. Purbaya menjelaskan, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data lintas negara untuk mendeteksi manipulasi harga impor.

Saat ini, sekitar 10 perusahaan terindikasi melakukan praktik tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan bertambah seiring proses pengawasan yang diperluas. Ia berharap langkah pemerintah dalam menindak praktik under-invoicing mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan transparan.

AS Resmi Keluar dari WHO, Dunia Kesehatan Global Terancam Krisis
  • AS Keluar dari Keanggotaan WHO
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/23/093141070/as-resmi-keluar-dari-who-dunia-kesehatan-global-terancam-krisis

Amerika Serikat resmi meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (22/1/2026). Presiden Donald Trump mengumumkan niat AS untuk keluar dari organisasi tersebut pada hari pertama masa jabatannya pada 2025 melalui perintah eksekutif. Menurut rilis dari Departemen Kesehatan dan Departemen Luar Negeri AS, pemerintah hanya akan bekerja sama dengan WHO secara terbatas untuk menjalankan proses keluar. Menurut hukum AS, pemerintah seharusnya memberikan pemberitahuan satu tahun dan membayar seluruh iuran yang tertunda—sekitar 260 juta dollar AS (sekitar Rp 4,3 triliun)—sebelum keluar.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menyatakan bahwa pemerintah telah menghentikan kontribusi dana ke WHO. Juru bicara HHS menambahkan bahwa Trump menggunakan wewenangnya untuk menunda transfer sumber daya pemerintah AS ke WHO karena organisasi itu telah menelan biaya triliunan dolar bagi AS. Bendera AS juga telah diturunkan dari luar markas WHO di Jenewa pada hari Kamis.

Keputusan ini memicu krisis keuangan di WHO, yang mengakibatkan pengurangan separuh tim manajemen dan pemangkasan anggaran di seluruh lembaga. AS selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi WHO, memberikan sekitar 18 persen dari total pendanaan. WHO diperkirakan akan mengurangi sekitar seperempat stafnya pada pertengahan tahun ini. Banyak pakar kesehatan global menyatakan keputusan ini membawa risiko bagi AS, WHO, dan dunia. “Penarikan AS dari WHO bisa melemahkan sistem dan kolaborasi yang diandalkan dunia untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman kesehatan,” kata Kelly Henning, pimpinan program kesehatan publik di Bloomberg Philanthropies.

Survei BI Proyeksi Kredit Bank Meningkat Kuartal I 2026
  • Proyeksi Kredit Bank Kuartal I 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251218142159-78-1308253/survei-bi-proyeksi-kredit-bank-meningkat-kuartal-i-2026

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025.

Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran kredit dari kuartal IV 2025. Standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar dibandingkan kuartal III 2025, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang negatif sebesar -2,59. Kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar antara lain pada aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit.

Selanjutnya, pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan ILS sebesar 2,75. Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir 2026, tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap baik serta risiko dalam penyaluran kredit yang tetap terjaga.

PM Greenland tidak tahu apa yang disepakati antara Trump dan NATO
  • Presiden AS Ingin Menguasai Greenland
  • https://www.antaranews.com/berita/5370054/pm-greenland-tidak-tahu-apa-yang-disepakati-antara-trump-dan-nato

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, Kamis (22/1), mengatakan tidak mengetahui kesepakatan Presiden AS Donald Trump dan Sekjen NATO Mark Rutte soal Greenland, terkait kerangka perjanjian wilayah Denmark yang diminati AS. Dia menegaskan kembali bahwa tidak ada pihak lain selain Greenland dan Denmark yang dapat membuat kesepakatan atas nama mereka. Perdana menteri itu mengatakan bahwa perwakilan dari Greenland dan Denmark bertemu dengan Rutte beberapa hari yang lalu dan menegaskan kembali batasan: integritas nasional, perbatasan, dan aturan internasional. Nielsen mengkritik retorika AS mengenai masalah itu, menyebutnya “tidak dapat diterima.” Dia juga mencatat bahwa dia percaya Greenland dan AS dapat membangun kembali hubungan yang baik.

Rutte dan Trump bertemu pada Rabu di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos. Presiden AS itu kemudian mengumumkan bahwa kerangka kerja untuk kesepakatan potensial yang melibatkan Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas telah ditetapkan. Dia juga mencabut ancaman untuk mengenakan tarif pada negara-negara Eropa yang menentang tawaran akuisisinya.

Pemprov DKI Imbau ASN-Pekerja Swasta WFH Akibat Cuaca Ekstrem
  • Cuaca Ekstrem Jabodetabek
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260123083751-20-1320043/pemprov-dki-imbau-asn-pekerja-swasta-wfh-akibat-cuaca-ekstrem

Imbas curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir–terutama Kamis (22/1) hingga Jumat (23/1) pagi ini–Pemprov DKI mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN dan pekerja swasta hingga instruksi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah di Jakarta. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran yang diterbitkan pekan ini, dan berlaku hingga Rabu (28/1) mendatang. Aturan WFH bagi ASN itu tertuang  dalam SE Sekda Nomor 2/SE/2026. Kemudian aturan WFH untuk pekerja swasta tertuang dalam SE Kadisnakertransgi Nomor e-0001/SE/2026.

WFH dikecualikan bagi instansi, perusahaan, atau tempat kerja yang beroperasi 24 jam atau pelayanan langsung ke masyarakat seperti kesehatan, transportasi umum, logistik vital, energi dan utilitas dasar. Perusahaan di sektor itu diminta tetap beroperasi dengan pengaturan proporsional sesuai kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan. Selain itu, pelaksanaan WFH untuk pekerja swasta ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta pengaturan internal perusahaa

Penyebab Kepala Daerah Korupsi: Hukuman Tidak Menjerakan dan Mahalnya Biaya Politik
  • Biaya Politik Tinggi, Hukuman yang tidak menjerakan, Mesin partai tidak berfungsi
  • https://nasional.sindonews.com/read/1668567/13/penyebab-kepala-daerah-korupsi-hukuman-tidak-menjerakan-dan-mahalnya-biaya-politik-1769032875

Ada dua hal yang menyebabkan banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi menurut aktivis antikorupsi, Tama S Langkun, yakni hukuman yang tidak menjerakan dan mahalnya biaya politik.

Rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa kasus korupsi terbilang tidak berat. “Penelitian ICW beberapa tahun lalu dan saya kira masih relevan, itu rata-rata hukuman untuk kepala daerah itu 6 tahun 4 bulan, kalau kemudian dia divonis,” ujar Tama dalam program Sindo Sore yang tayang di SindonewsTV, dikutip Kamis (22/1/2026).

Sementara terkait mahalnya biaya politik, misalnya pada saat pencalonan, kandidat harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mendapat rekomendasi. Padahal hal ini bisa dicegah oleh partai politik. Seharusnya pemberian rekomendasi didasarkan pada kompetensi bukan banyaknya uang. Kemudian, jika mesin partai berfungsi dengan baik, maka kebutuhan biaya untuk tim sukses akan lebih sedikit.

Pengamat Politik: Isu DPR Diganti AI Bentuk Sarkas Publik Terhadap Kinerja Politikus
  • AI, AI mengganti DPR, DPR, Sarkasme Kinerja DPR
  • https://www.suarasurabaya.net/politik/2026/pengamat-politik-isu-dpr-diganti-ai-bentuk-sarkas-publik-terhadap-kinerja-politikus/

Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), Ikhwanul Marif, menilai teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak bisa menggantikan peran sisi humanisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang dialektika dan aspirasi publik.

Fenomena anggota DPR digantikan oleh AI sangat wajar melihat kinerja DPR yang tidak optimal dan korup menimbulkan sarkasme dari publik. Untuk itu, DPR harus memperbaiki kinerja agar mengembalikan kepercayaan publik.

“Fenomena yang wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI dan ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, DPR karena ini didorong ada daya beli yang menurun, ekonomi yang melambat. fenomena ini seperti gayung bersambut,” jelasnya saat mengudara di Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).

AI dalam sektor politik hanya berfungsi sebatas alat bantu untuk memangkas rumitnya birokrasi. Tugas pengambilan keputusan tetap diperankan oleh manusia.

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI
  • Proyeksi Kredit Bank Kuartal I 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251218142159-78-1308253/survei-bi-proyeksi-kredit-bank-meningkat-kuartal-i-2026

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025.

Bank Sentral melaporkan penyaluran kredit baru kuartal IV 2025 terindikasi meningkat dibandingkan kuartal III 2025. Hal ini tercermin dari nilai SBT permintaan kredit baru sebesar 88,92 persen, lebih tinggi dari SBT kuartal III 2025 yakni 82,33 persen. Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran kredit dari kuartal IV 2025.

Standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar dibandingkan kuartal III 2025, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang negatif sebesar -2,59. Selanjutnya, pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan ILS sebesar 2,75.

DPR Mulai Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI Besok
  • Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122211316-78-1319979/dpr-mulai-uji-kepatutan-dan-kelayakan-calon-deputi-gubernur-bi-besok

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan dimulai pada Jumat (23/1). Ia menjelaskan Solikin M Juhro akan mendapatkan giliran pertama.

Misbakhun mengatakan fit and proper test akan dilanjutkan pada Senin (26/1). Calon Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti fit and proper test. Ia menjelaskan pada Senin malam Komisi XI akan mengambil keputusan siapa yang dipilih.

Megawati Soekarnoputri dan Dialektika Politik Waktu Panjang
  • Harmoni Stabilitas dan Perubahan, Kurator Sejarah, Megawati
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/22/15181221/megawati-soekarnoputri-dan-dialektika-politik-waktu-panjang

Di tengah kondisi politik yang serba instan dan bergantung pada fluktuasi angka survei mingguan atau pro kontra diskursus di media, Megawati Soekarnoputri menunjukkan posisi anomali yang membaca kondisi dengan cara yang berbeda. Posisi Megawati Soekarnoputri merepresentasikan konsep yang mulai langka dalam praktik kekuasaan kontemporer yakni berorientasi pada jangka panjang. Kekuasaan bukan hanya sekedar peristiwa teknis yang terputus namun sebuah proses sejarah yang melebih siklus lima tahunan.

Memahami cara berpikir Megawati membutuhkan kesediaan untuk melepaskan pola pikir pragmatisme instan yang saat ini mendominasi ruang publik. Walaupun terkesan lamban atau tidak responsif di tengah tuntutan zaman yang serba instan, ketenangan dan kesabaran dalam mengambil keputusan tersebut merupakan hasil dari keyakinan pada ketahanan struktural. Pilihan ini merupakan bentuk investasi pada integritas institusi. Kekuatan politik tidak hanya diukur dari seberapa sering berada dalam lingkaran kekuasaan melainkan seberapa teguh memegang mandat organisasi saat berada di luang lingkaran kekuasaan.

Sementara itu, tren global menunjukkan bahwa demokrasi cenderung mengalami penyempitan makna saat pemimpin hanya berpikir tentang kemenangan elektoral jangka pendek. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan sering kali bersifat populis dan tidak memiliki fondasi struktural yang kuat. Seharusnya politik mampu menjawab tantangan milenialisme dan digitalisasi yang mengutamakan kecepatan akses tanpa harus mengorbankan kedalaman berpikir. Kepastian hukum menjadi sebuah kebutuhan utama dengan mempertimbangkan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

Megawati merupakan sosok yang mengambil peran bak kurator sejarah yang menentukan elemen mana dari masa lalu yang relevan untuk dihidupkan dalam konteks kekinian yang kompleks. Kehadiran pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, meski tidak populer menjadi vital bagi kestabilan negara hukum.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan untuk memahami bahwa stabilitas dan perubahan tidak harus saling menegasikan, namun melalui harmoni keduanya, lahirlah peradaban politik yang berkembang.

Alasan Purbaya Copot Kakanwil Pajak Jakut Meski Tak Terjaring OTT KPK
  • Purbaya Copot Kakanwil Pajak Jakut
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122192333-532-1319940/alasan-purbaya-copot-kakanwil-pajak-jakut-meski-tak-terjaring-ott-kpk

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Pencopotan tersebut dilakukan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak. Wansepta sendiri tidak terjaring dalam OTT KPK itu. Namun, Purbaya menilai satu oknum yang melakukan penyimpangan dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai kerja ribuan pegawai pajak lainnya. Karenanya, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambung Purbaya, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti menyimpang. Langkah mutasi hingga level kakanwil dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan bentuk tanggung jawab struktural pimpinan atas tindakan bawahannya. Menyusul pencopotan Wansepta, Purbaya melantik Untung Supardi sebagai Kakanwil DJP Jakut. Selain itu, ia melantik tiga pejabat pajak lainnya untuk wilayah Jakut. Ia berharap pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

Core: Struktur Upah Dorong Pergeseran Basis Industri Padat Karya
  • Struktur Upah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260123/257/1946465/core-struktur-upah-dorong-pergeseran-basis-industri-padat-karya

Tingginya biaya tenaga kerja di kawasan Jawa bagian barat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong industri padat karya melakukan relokasi pabrik ke wilayah dengan struktur upah yang lebih rendah.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, relokasi industri dari Jawa Barat ke wilayah lain sebenarnya telah berlangsung sejak lebih dari 1 dekade lalu. Sejumlah pabrik mulai memindahkan basis produksinya ke Jawa Tengah, yang dinilai menawarkan biaya produksi lebih kompetitif. Selain berpindah antarprovinsi, sebagian industri juga memilih relokasi di dalam wilayah Jawa Barat dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat upah antar kabupaten. Sejumlah pabrik yang sebelumnya beroperasi di kawasan Bandung, Bogor, dan sekitarnya, mulai bergeser ke wilayah seperti Majalengka dan Sukabumi.

Polemik Impor Daging Sapi: Kuota Swasta Dipangkas, Harga Meroket
  • Polemik Daging Sapi
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260123/12/1946547/polemik-impor-daging-sapi-kuota-swasta-dipangkas-harga-meroket

Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi bagi perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sebesar 30.000 ton, jauh menurun dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha karena tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

Sikap Istana saat Perusahaan Izin Lingkungan Dicabut Tetap Beroperasi
  • Izin Lingkungan Perusahaan Dicabut, Sikap Istana
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260122194151-12-1319941/sikap-istana-saat-perusahaan-izin-lingkungan-dicabut-tetap-beroperasi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan jika 28 perusahaan yang izin pemanfaatan hutan (PPBH) telah dicabut namun masih beroperasi. Pras menyebut Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat tak terganggu.

Meski begitu, Pras memastikan usai keputusan yang diambil Satgas PKH tersebut, kementerian/lembaga terkait akan menindaklanjuti teknis penindakan tersebut. Pras juga menjelaskan sebelum Satgas PKH mencabut izin 28 perusahaan terdapat tim yang dipimpin BPI Danantara terjun ke lapangan guna mengevaluasi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi di perusahaan-perusahaan itu tak terhenti. Ia mengatakan dari aspek itu, pemerintah tetap harus memperhatikan masyarakat yang selama ini mencari penghasilannya di perusahaan-perusahaan tersebut. Pras pun membuka peluang bagi mereka untuk dialihkan ke pekerjaan di sektor lain ke depannya.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut persetujuan lingkungan 28 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana hidrometerologi banjir dan longsor di Sumatra itu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyebut pencabutan persetujuan itu dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menarik kembali perizinan pemanfaatan hutan (PPBH).

Titik Banjir Parah Jakarta Hari Ini 23 Januari 2026: Angke Hulu Siaga 1
  • Siaga Banjir Jakarta
  • https://mediaindonesia.com/megapolitan/852894/titik-banjir-parah-jakarta-hari-ini-23-januari-2026-angke-hulu-siaga-1

Status Pintu Air Angke Hulu telah dinaikkan menjadi Siaga 1 atau level bahaya setelah Tinggi Muka Air (TMA) mencapai 365 cm pada pukul 00.00 WIB dan bertahan hingga pagi ini. Selain Angke Hulu, beberapa pintu air lain juga menunjukkan peningkatan status, seperti Pintu Air Sunter Hulu: Siaga 3 (Waspada) – 200 cm, Pintu Air Angke Hulu: Siaga 1 (Bahaya) – 365 cm, Pintu Air Karet: Siaga 3 (Waspada) – 500 cm, Pintu Air Pasar Ikan: Siaga 3 (Waspada) – 175 cm.

BPBD melaporkan ratusan warga telah dievakuasi ke posko pengungsian, termasuk di Masjid Jami Al Khaeer (Kedaung Kali Angke), Aula Rusunawa KS Tubun, dan RPTRA Segas di Jakarta Pusat. Sementara itu, 14 ruas jalan dilaporkan lumpuh atau sulit dilalui kendaraan, di antaranya Jl. Daan Mogot KM 13, Jl. Srengseng Raya, dan Jl. Pulo Raya IV. Petugas gabungan dari Dinas SDA dan Gulkarmat telah dikerahkan untuk melakukan penyedotan menggunakan pompa portabel.

Prabowo Jamin Stabilitas Politik dan Hukum Indonesia untuk Tarik Investasi Asing
  • Prabowonomics dalam World Economic Forum di Davos
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6972c9f521ad2/prabowo-jamin-stabilitas-politik-dan-hukum-indonesia-untuk-tarik-investasi-asing

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka pintu luas bagi investasi domestik dan asing dengan memberikan jaminan stabilitas politik, ekonomi, dan supremasi hukum domestik yang adil. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan ceramah di World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1), sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden. Prabowo menyebutkan, pemerintahannya berkomitmen menjaga kepastian hukum dan iklim bisnis yang kondusif. Langkah ini diharapkan mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jaminan iklim bisnis yang kondusif merupakan modal utama Indonesia dalam menjalin perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi dengan sejumlah negara, termasuk dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia, dan Inggris.

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Prabowo: Ini Kesempatan Bersejarah Damaikan Gaza
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://news.republika.co.id/berita/t9ahdv377/indonesia-gabung-dewan-perdamaian-prabowo-ini-kesempatan-bersejarah-damaikan-gaza

Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyalami Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin negara lainnya selepas peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza di ruang utama World Economic Forum (WEF) 2026, Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis siang waktu setempat.

Di penghujung acara, tepat sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden Trump menghampiri sejumlah pemimpin negara yang duduk di barisan depan dan menyalami mereka satu per satu, termasuk Presiden Prabowo, yang duduk di barisan depan di atas panggung. Keduanya kemudian sempat berbincang-bincang singkat dan pada momen tersebut, Presiden Trump sempat memegang lengan Presiden Prabowo. Usai berbincang-bincang singkat, Presiden Trump meninggalkan lokasi acara, disusul oleh Presiden Prabowo yang juga bergerak menuju ruang VVIP (holding room) untuk bersiap-siap memberikan pidato khusus dalam acara tahunan Annual Meeting Davos 2026, World Economic Forum.

Peluncuran Dewan Perdamaian Gaza digelar Presiden Trump di Congress Hall, lokasi acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Kamis siang. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Presiden Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan pemimpin negara anggota lainnya.

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo pada kasus kuota haji
  • Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Mantan Menpora
  • https://www.antaranews.com/berita/5369930/kpk-panggil-mantan-menpora-dito-ariotedjo-pada-kasus-kuota-haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Budi mengatakan KPK meyakini Dito Ariotedjo akan memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour. KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Trump Resmi Luncurkan Dewan Perdamaian, Bersumpah Gaza akan Didemiliterisasi dan Dibangun Kembali
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7781868/trump-resmi-luncurkan-dewan-perdamaian-bersumpah-gaza-akan-didemiliterisasi-dan-dibangun-kembali

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan “Dewan Perdamaian” barunya di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Peluncuran ini dilakukan dengan upacara penandatanganan untuk sebuah badan dengan biaya keanggotaan $1 miliar dan daftar undangan yang kontroversial. Sekelompok pemimpin dan pejabat senior dari 19 negara — termasuk sekutu Trump dari Argentina dan Hongaria — berkumpul di atas panggung bersama Trump untuk menandatangani piagam pendirian badan tersebut.

Awalnya, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi perdamaian di Gaza setelah perang antara Hamas dan Israel, piagam dewan tersebut membayangkan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa Trump ingin badan tersebut menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Trump mengatakan organisasi tersebut akan bekerja “bersama” dengan PBB. Potensi keanggotaan Dewan Perdamaian telah terbukti kontroversial, dengan Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menginvasi Ukraina empat tahun lalu. Trump mengatakan, Putin telah setuju untuk bergabung, sementara pemimpin Rusia itu mengatakan dia masih mempelajari undangan tersebut.

Donald Trump mengatakan, dalam upacara Dewan Perdamaian di Davos bahwa ada komitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi dan “dibangun kembali dengan indah.” Banyak sekutu AS memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza. Trump mengatakan bahwa 59 negara telah menandatangani perjanjian tersebut — meskipun kepala negara, diplomat top, dan pejabat lainnya dari hanya 19 negara ditambah AS yang benar-benar hadir.

Pengemudi Meninggal Terjebak Macet akibat Banjir, Pramono: Kami Sangat Berduka
  • Siaga Banjir Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/23/08345671/pengemudi-meninggal-terjebak-macet-akibat-banjir-pramono-kami-sangat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya Rohim, seorang pengemudi mobil yang ditemukan meninggal dunia saat terjebak kemacetan parah akibat banjir di Jalan Latumeten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (22/1/2026) siang. Pramono mengatakan, telah membaca pemberitaan terkait peristiwa tersebut meski belum sempat bertemu langsung dengan pihak keluarga. Ia mengatakan telah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mendata dan mencari tahu secara detail proses meninggalnya korban. Menurut informasi yang diterimanya, korban meninggal dunia saat terjadi kemacetan yang dipicu oleh banjir di lokasi tersebut.

Cuaca Ekstrem, Disdik DKI Berlakukan PJJ Seluruh Sekolah Jakarta hingga 28 Januari
  • PJJ dan Siaga Banjir Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/23/08152471/cuaca-ekstrem-disdik-dki-berlakukan-pjj-seluruh-sekolah-jakarta-hingga-28

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di Jakarta. Kebijakan ini diterapkan menyusul cuaca ekstrem yang melanda Jakarta, demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Search