dicetak pada tanggal: 20 Maret 2026 3:57 AM

Purbaya Pede IHSG Masih Berpeluang ‘To The Moon’ Tembus 10 Ribu

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpotensi menguat hingga menembus level 10 ribu tahun ini. Menurut Purbaya, IHSG berpeluang menanjak seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai masih kuat. Posisi ekonomi Indonesia saat ini diyakini termasuk yang kuat di antara negara-negara G20. Selain itu, ia mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga masih dalam kondisi terkendali, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Meski kondisi global sedang bergejolak dan harga minyak dunia berfluktuasi di level tinggi, Purbaya menilai fondasi ekonomi Indonesia tetap solid.

Terlebih, Indonesia sudah beberapa kali menghadapi periode harga minyak yang tinggi, sehingga pemerintah memiliki pengalaman dalam mengelola situasi tersebut. Dengan kondisi IHSG yang sedang melemah, Purbaya menilai situasi ini dapat menjadi peluang bagi investor membeli saham-saham di harga rendah. Pada Januari lalu, Purbaya juga pernah mengatakan bahwa IHSG dapat menembus 10 ribu . Kala itu, ia mengatakan indeks dapat mencapai angka tersebut pada akhir tahun.

Pada awal pekan ini, IHSG ditutup di level 7.022. Indeks saham melemah 114,92 poin atau minus 1,61 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,91 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,05 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 180 saham menguat, 542 terkoreksi, dan 98 stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 sektor indeks melemah, dipimpin oleh sektor properti yang minus 2,33 persen. Sementara dua sektor lainnya menguat, dipimpin oleh sektor kesehatan yang naik 0,12 persen.

Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2026 Tetap Terjaga

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026, menurun dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy). Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.

Posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy). Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Aksi Agresi Trump Belum Berakhir, Bersumpah Akan ‘Ambil Alih’ Kuba

Aksi ‘agresi’ Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke negara lain belum berakhir. Dalam pernyataan terbarunya pada Senin (16/3) kemarin, Trump bersumpah untuk ‘menaklukkan’ Kuba ketika negara itu terperosok ke dalam kegelapan akibat pemadaman listrik total karena embargo minyak yang diberlakukan Washington. “Saya yakin saya akan…mendapat kehormatan untuk mengambil alih Kuba,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Washington DC. Itu adalah salah satu ancaman paling eksplisit yang dikeluarkan Trump terhadap negara di kepulauan Karibia tersebut.

Sistem pembangkit listrik Kuba yang sudah tua berada dalam kondisi yang buruk. Pemadaman listrik harian hingga 20 jam menjadi hal biasa di beberapa bagian pulau, yang kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Semenjak AS menggulingkan sekutu utama Kuba, Maduro dari Venezuela pada awal Januari lalu, perekonomian Kuba semakin terpukul karena Trump mempertahankan blokade minyak de facto. Tidak ada minyak yang diimpor ke Kuba sejak 9 Januari. Hal itu menjadi sebuah pukulan bagi sektor pariwisata yang sangat penting.

Pemadaman listrik, serta kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya yang terjadi secara berkala, memicu frustrasi warga Kuba. Pemerintah Kuba telah membatasi penjualan bensin dan beberapa layanan rumah sakit karena kekurangan bahan bakar. Selain itu, Diaz-Canel mengakui pekan lalu bahwa pemerintahnya telah mengadakan pembicaraan dengan AS. Trump menuduh blokade bahan bakar tersebut sebagai respons terhadap “ancaman luar biasa” yang ditimbulkan Kuba terhadap Amerika Serikat. Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Kuba “ingin membuat kesepakatan”, yang bisa segera terwujud setelah pemerintahannya menyelesaikan perang melawan Iran.

Lonjakan Harga Minyak Tekan SBN, Yield Naik dan Biaya Utang Berpotensi Membengkak

Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketidakpastian global mulai menekan pasar Surat Berharga Negara (SBN), tercermin dari lonjakan yield yang berlanjut hingga pertengahan Maret 2026. Data menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun per 16 Maret 2026 telah mencapai 6,81 persen, naik tajam dari 6,11 persen pada akhir 2025. Bahkan, dalam sebulan terakhir, yield sudah meningkat sekitar 0,39 poin persentase. Kenaikan juga terjadi pada tenor menengah, dengan yield SBN 5 tahun naik ke 6,25 persen dari sebelumnya 5,5 persen.

Global Market Economist, Myrdal Gunarto, menilai dalam jangka pendek kondisi ini masih relatif aman bagi fiskal. “Masih acceptable, tapi hanya untuk dua bulan ke depan,” ujarnya kemarin. Ia menjelaskan, selama yield SBN 10 tahun masih di bawah asumsi APBN 2026 sebesar 6,9 persen, tekanan terhadap fiskal belum signifikan. Namun, risiko akan meningkat jika yield menembus level 8 persen. Kenaikan harga minyak menjadi faktor kunci yang dapat memperburuk situasi. Jika gangguan pasokan global, seperti di Selat Hormuz, berlanjut, harga energi berpotensi melonjak dan memicu inflasi. Dampaknya, Bank Indonesia bisa terdorong menaikkan suku bunga acuan.

Dalam skenario tersebut, yield SBN berpotensi ikut naik lebih tinggi. Kenaikan suku bunga dan inflasi akan memperbesar beban bunga utang pemerintah, sekaligus mempersempit ruang fiskal. Tak hanya itu, kenaikan yield juga berdampak langsung pada strategi pembiayaan. Investor akan meminta imbal hasil lebih tinggi pada penerbitan utang baru, sehingga biaya pembiayaan APBN ke depan menjadi lebih mahal. Untuk meredam risiko tersebut, pemerintah disarankan menyiapkan strategi pembiayaan alternatif, mulai dari private placement, debt switching untuk memperpanjang tenor, hingga memanfaatkan pinjaman bilateral dan multilateral dengan biaya lebih rendah.

2 Kapal Pertamina Tertahan di Hormuz, Diplomat RI Temui Otoritas Iran

Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melobi pihak Iran demi memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dari Selat Hormuz. “Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Teheran, telah melakukan pertemuan dengan otoritas terkait di Iran dan terus berkoordinasi erat dengan pihak setempat guna memperoleh informasi terkini mengenai situasi di Selat Hormuz, serta untuk memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, kepada Kompas.com, Senin (16/3/2026).

Vahd menjelaskan, pertama-tama Kemlu RI menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina International Shipping (PIS) terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi ke pihak Iran selaku negara yang menguasai Selat Hormuz. PIS adalah pemilik kapal-kapal tersebut. Sebelumnya, ada empat kapal yang tertahan tidak bisa lepas dari Selat Hormuz.

Situasi di Selat Hormuz menjadi tidak aman karena terjadi peperangan antara Iran versus koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Empat kapal yang semula tertahan di Selat Hormuz adalah PIS Paragon, PIS Rinjani, Gamsunoro, dan Pertamina Pride. Dua kapal sudah lebih dulu lolos dari Hormuz, yakni PIS Paragon dan PIS Rinjani.

Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk Indonesia.

Pemanggilan ini dilakukan beberapa hari setelah penyidik KPK menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 12 Maret 2026 terkait perkara yang sama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Maret 2026. Budi menambahkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Gus Alex dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan pengelolaan kuota haji Indonesia pada periode 2023-2024. Pada 9 Januari 2026, KPK secara resmi menetapkan dua dari tiga pihak yang sebelumnya dicegah bepergian ke luar negeri sebagai tersangka. Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex. Perkembangan penyidikan terus berlanjut. Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

Putusan MK, Baleg Buka Peluang Segera Bahas Revisi UU Pensiun DPR

Badan Legislasi (Baleg DPR RI) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan bahwa secara hukum, undang-undang yang telah diputus oleh MK otomatis masuk ke dalam daftar Kumulatif Terbuka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Martin mengaku belum membaca secara utuh salinan putusan MK tersebut. Namun, Martin menangkap esensi bahwa MK memandang perlu adanya formulasi ulang terhadap hak keuangan pimpinan tinggi negara. Terkait perintah MK untuk merampungkan UU baru dalam kurun waktu dua tahun, Martin menegaskan bahwa DPR akan segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak Pemerintah. Koordinasi ini diperlukan agar rumusan baru mengenai hak keuangan eks pimpinan lembaga tinggi negara dapat segera diselesaikan sebelum batas waktu berakhir.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 terkait uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945. MK memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU baru terkait dengan hak keuangan pimpinan tinggi negara dan eks pimpinan lembaga tinggi negara dalam kurun waktu dua tahun.

MK Kabulkan Gugatan Uang Pensiun Pejabat DPR, UU Wajib Diatur Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait aturan uang pensiun mantan pejabat negara melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak relevan dengan struktur lembaga negara pasca-amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, MK memberikan tenggang waktu maksimal dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk mengganti aturan tersebut; jika tidak dipenuhi, UU lama akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen.

Dalam menyusun aturan baru, MK memberikan lima poin arahan strategis kepada pemerintah dan DPR:

  • Klasifikasi Jabatan: Pengaturan harus dibedakan berdasarkan cara pengisian jabatan, baik yang dipilih melalui Pemilu (elected), melalui seleksi kompetensi (selected), maupun melalui penunjukan seperti menteri (appointed).
  • Independensi & Integritas: Hak keuangan harus melindungi pejabat dari tekanan yang dapat mengganggu objektivitas fungsi strategis negara.
  • Proporsionalitas: Besaran pensiun harus mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
  • Model Penghargaan: Pembentuk undang-undang perlu mengkaji apakah uang pensiun tetap dipertahankan atau diganti dengan model “uang kehormatan” yang dibayarkan sekali saja setelah masa jabatan berakhir, dengan mempertimbangkan durasi pengabdian.
  • Partisipasi Publik: Proses penyusunan undang-undang baru wajib melibatkan masyarakat dan pihak yang fokus pada isu keuangan negara secara bermakna.
Darurat Tramadol, Jual Obat Keras Berkedok Toko Kelontong-Kosmetik

Tren penyalahgunaan obat keras, termasuk tramadol, saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Badan Narkotika Nasional (BNN) memantau tren penyalahgunaan obat keras itu meskipun belum masuk kategori narkotika maupun psikotropika. Tramadol adalah obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Polisi pun melakukan serangkaian penggerebekan dan penangkapan tempat serta tersangka penjual tramadol tanpa izin di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta dan sekitarnya.

Terbaru, Satreserse Narkoba Polrestro Jakarta Pusat menangkap pria diduga mengedarkan obat keras tanpa izin di sejumlah lokasi di sekitar Stasiun Tanah Abang. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1.594 butir tramadol, 302 butir heximer, dan 218 butir trihexyphenidyl. Polisi juga menangkap dua penjual obat keras berinisial WA dan M di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebanyak 28.243 butir obat keras disita dari toko kelontong yang dikelola pelaku. Selain itu, polisi juga menangkap penjual obat keras tanpa izin di Pengasinan, Sawangan, Depok. Sebanyak 510 butir obat terlarang disita.

Tengah pekan lalu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengaku pihaknya ikut memantau tren penyalahgunaan obat keras, termasuk Tramadol. Ia menjelaskan, tramadol adalah obat analgesik atau pereda nyeri yang bekerja pada sistem saraf pusat dan termasuk dalam opioid sintetis. Biasanya digunakan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. “Karena bekerja pada sistem saraf pusat, obat ini memiliki potensi menyebabkan ketergantungan apabila digunakan tidak sesuai aturan medis,” katanya.

Mendes Yandri: MBG berpotensi besar tingkatkan taraf hidup warga desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan optimisme bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara signifikan. Melalui pengembangan desa tematik seperti desa penghasil ikan nila, telur, hingga jagung, perekonomian desa akan terangkat karena warga menjadi penyuplai utama bahan pangan program tersebut. Hal ini didukung oleh alokasi 20% dana desa tahun 2025 yang difokuskan untuk ketahanan pangan.

Selain aspek ekonomi, Mendes Yandri menekankan bahwa Program MBG merupakan solusi efektif untuk mengatasi kekurangan gizi di pedesaan, di mana banyak warga sebelumnya sulit mengakses asupan protein berkualitas. Ia menegaskan bahwa aspirasi untuk menghentikan program ini adalah langkah yang keliru, mengingat besarnya manfaat kesehatan dan antusiasme warga desa yang merasa sangat terbantu oleh kehadiran program tersebut.

DPR Takut Pembatasan Kuota Maba PTN Persempit Akses Pendidikan

Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk membatasi kuota mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Kebijakan ini dinilai berpotensi mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah dan daerah tertinggal, yang seharusnya menjadi prioritas dalam prinsip keadilan sosial. DPR mengkhawatirkan munculnya eksklusivitas baru di lingkungan PTN jika pembatasan tersebut tidak dibarengi dengan pertimbangan pemerataan daya tampung yang adil.

Selain masalah akses, DPR menekankan bahwa pembatasan kuota PTN tidak boleh digunakan hanya sebagai strategi untuk “mengalihkan” mahasiswa ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meskipun kebijakan ini secara tidak langsung dapat mendorong minat ke kampus swasta, Lalu menegaskan bahwa daya saing PTS seharusnya dibangun melalui peningkatan kualitas dan inovasi, bukan sekadar karena berkurangnya pilihan di PTN. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat di mana PTN dan PTS saling melengkapi secara kualitas, bukan hanya bersaing secara kuantitas.

Sebagai solusi jangka panjang, DPR mendukung usulan agar dilakukan pembagian peran yang lebih strategis antara PTN dan PTS demi meningkatkan daya saing bangsa. Model yang diusulkan adalah memfokuskan PTN pada penguatan riset dan program pascasarjana untuk membangun fondasi inovasi nasional. Sementara itu, PTS didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam pendidikan sarjana yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan industri, sehingga tercipta sinergi yang ideal dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan WFH buat Hemat BBM

Kalangan pengusaha merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan penerapan Work From Home (WFH) demi menghemat konsumsi BBM. Pernyataan Prabowo muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global yang meningkatkan biaya energi dan logistik. Namun, Shinta meminta perlu ada pemetaan secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap produktivitas dan keberlangsungan usaha. Ia juga menilai kebijakan seperti WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan hingga layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan.

7 Update Arab: Iran Ancam Perusahaan AS-Raksasa NATO Warning Israel

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, masih hidup atau sudah tewas. Ketidakpastian ini membuat Washington berada dalam posisi sulit untuk menentukan langkah diplomasi. Garda Revolusi Iran secara resmi mengancam akan menargetkan perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat yang beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah. Ketegangan fisik meningkat pada Senin (17/03/2026), ketika sebuah proyektil menghantam atap sebuah hotel di Zona Hijau Baghdad, Irak, yang merupakan kawasan diplomatik ketat tempat Kedutaan Besar AS berada. Di tempat lain, serangan pesawat nirawak atau drone menyebabkan kebakaran hebat di ladang minyak utama milik Uni Emirat Arab (UEA).

Raksasa energi milik negara UEA, ADNOC, dilaporkan telah menghentikan proses pemuatan minyak ke tangki penyimpanan di fasilitas Fujairah. Langkah ini diambil menyusul serangan berulang yang menargetkan instalasi energi di pelabuhan strategis tersebut. Donald Trump mendesak sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk bergabung dalam upaya mengamankan Selat Hormuz. Trump meminta antusiasme lebih dari negara-negara lain, meskipun kekuatan Eropa sejauh ini menolak misi NATO untuk membuka kembali jalur air tersebut. Di perbatasan Utara, kelompok Hezbollah menyatakan telah menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel di tiga kota perbatasan Lebanon. Serangan ini merupakan respons atas pengumuman militer Israel yang memulai operasi darat terbatas di wilayah Lebanon.

Dampak kemanusiaan di Lebanon kian memprihatinkan dengan laporan pihak berwenang yang menyebut lebih dari satu juta orang telah terdaftar sebagai pengungsi dan jumlah korban tewas telah melonjak menjadi 886 orang. Di Irak, kelompok bersenjata kuat Kataeb Hezbollah mengumumkan kematian komandan keamanan senior mereka, Abu Ali al-Askari. Al-Askari. Di wilayah barat Irak, sebuah serangan di dekat perbatasan Suriah menewaskan sedikitnya empat pejuang dari koalisi paramiliter Hashed al-Shaabi. Pejabat Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) langsung melontarkan tuduhan kepada Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan yang menyasar pos pemeriksaan tersebut.

Hamas Diam-diam Bertemu Board of Peace, Bahas Langkah Ini

Kelompok pejuang Palestina, Hamas, dilaporkan telah melangsungkan pembicaraan perdana dengan Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS) di tengah krisis yang semakin meruncing. Pertemuan antara Hamas dan Dewan Perdamaian berlangsung akhir pekan lalu di lokasi yang dirahasiakan di kawasan Timur Tengah. Fokus utama diskusi adalah untuk menyelamatkan elemen-elemen inisiatif Trump, termasuk gencatan senjata jangka panjang dan program rekonstruksi yang diawasi langsung oleh dewan tersebut.

Hamas dilaporkan menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk menuntut pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza dengan Mesir yang ditutup oleh Israel setelah serangan udara terhadap Iran. Kelompok tersebut memberikan peringatan keras bahwa jika Rafah tetap ditutup dan akses kemanusiaan tidak dipulihkan, mereka akan menarik diri dari perjanjian gencatan senjata yang ada.

Meskipun gencatan senjata formal telah mengakhiri perang dua tahun Israel di Gaza pada Oktober lalu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terpantau terus melakukan serangan mematikan. Setidaknya 12 orang, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas dalam serangan pada hari Minggu kemarin, menambah jumlah korban jiwa pasca-gencatan senjata menjadi lebih dari 600 orang. Berdasarkan data dari pejabat kesehatan, total angka kematian secara keseluruhan kini telah melampaui 72.000 jiwa.

Purbaya soal Dolar AS Tembus Rp 17.000: Fundamental Ekonomi RI Kuat

Nilai tukar rupiah menembus 17.000 per dolar AS di tengah perang Iran dan Amerika Serikat yang semakin memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Kurs rupiah pada perdagangan hari ini ditutup melemah 39 poin atau 0,23% di level 16.997 per dolar AS, setelah sempat menembus 17.000 per dolar AS. Namun, ia menyerahkan strategi intervensi kepada Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dia menyatakan tak akan berkomentar lebih jauh untuk menghindari spekulasi intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter.

Efisiensi APBN: Jurus Pemerintah Jaga Defisit 3% Saat Dunia Bergejolak

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terancam melebar jika perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berlangsung lama. Pasalnya perang akan membuat harga minyak mentah dunia bisa bertahan di atas US$100 per barel dalam waktu lama. Jika demikian, subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah seperti bahan bakar juga akan semakin tinggi. Pemerintah pun berupaya mencari cara untuk mengatasi risiko ini.

Maka dari itu, pemerintah telah menyiapkan jurus untuk mengatasi ancaman defisit APBN yang semakin melebar tersebut. Caranya adalah dengan efisiensi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto adalah tetap menjaga defisit APBN di angka 3%. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan disiplin fiskal dan cara konkrit, termasuk dengan melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Kakorlantas: Operasi Ketupat Dikendalikan Kapolri, Pastikan Mudik Amanv

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho meninjau Pos Terpadu KM 57 wilayah Polda Jawa Barat dalam rangka memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan optimal. Dalam kesempatan itu, Kakorlantas menyebut kondisi arus lalu lintas terkendali, meski terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendampingi Kapolri memantau kesiapan pengamanan di wilayah Jawa Tengah.

Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung di Pos Terpadu Kalikangkung, Jawa Tengah, serta melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan. Dari hasil pemantauan sementara, arus kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta menuju jalur Trans Jawa hingga ke arah Banten dan penyeberangan menuju Sumatera menunjukkan peningkatan. “Dari proyeksi sekitar 3,5 juta kendaraan yang diperkirakan akan menuju ke Trans Jawa, Jawa Barat, Cikupa, Banten hingga Sumatra, sekitar 28 persen di antaranya telah sudah meninggalkan Jakarta. Oleh sebab itu, kami masih mengelola hampir kurang lebih 72 persen lagi,” ungkap Kakorlantas.

Antisipasi Dampak Konflik Global, Menko Airlangga Dorong Penguatan Pariwisata sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pariwisata telah membuktikan perannya sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai Rp 945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025. Pencapaian tersebut didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Selain itu, sektor ini menyumbang devisa sebesar 18,91 miliar dollar Amerika Serikat (AS) serta menjadi sumber penghidupan bagi 25,91 juta tenaga kerja.

Namun, ketangguhan sektor pariwisata kini diuji oleh gejolak global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas penerbangan internasional. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI) memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisatawan mancanegara dan kerugian devisa hingga Rp 184,8 miliar per hari apabila tidak dimitigasi dengan baik. “Untuk itu, Indonesia perlu segera melakukan reformasi guna memitigasi dampak krisis global sekaligus membangun sektor pariwisata yang kompetitif dan tangguh,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga Pastikan Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Akan Dipangkas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih tak akan dipangkas meski ada risiko pembengkakan defisit APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk menghadapi kenaikan harga minyak yang diakibatkan karena perang Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Harga minyak dunia saat ini berada di level US$ 100 per barel dan bahkan sempat melonjak hingga mendekati level US$ 120 per barel, jauh dari asumsi dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel. Airlangga menjelaskan,, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga. 

IHSG Anjlok Tembus Level 6.900-an, Ini Pemicunya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin bergerak melemah seiring ekspektasi diterapkannya kebijakan moneter ketat akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. IHSG dibuka melemah 21,76 poin atau 0,30 persen ke posisi 7.115,45. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,38 poin atau 0,46 persen ke posisi 724,95.

Lonjakan harga energi mulai mengubah ekspektasi kebijakan moneter global. Pasar kini memperkirakan kurang dari satu kali pemangkasan suku bunga The Fed hingga akhir tahun, menurun dari ekspektasi dua kali pemangkasan sebelum perang pecah. Perhatian juga tertuju pada kemungkinan pembicaraan Israel-Lebanon terkait gencatan senjata Hizbullah. Sementara itu, hubungan ekonomi China-AS disorot melalui pembahasan mekanisme Board of Trade dan Board of Investment menjelang rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Selain itu, data ekonomi AS menunjukkan kombinasi pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang masih tinggi. Produk domestik bruto (PDB) AS kuartal IV 2025 direvisi turun menjadi 0,7 persen, sementara core personal consumption expenditures (PCE) Januari naik 3,1 persen, jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2 persen.

Menlu Iran: Selat Hormuz Terbuka untuk Semuanya, Kecuali AS dan Israel

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya mengizinkan semua negara–kecuali Amerika Serikat (AS) bersama Israel dan sekutunya–untuk berlayar melintasi Selat Hormuz. Demikian dikutip dari MS Now, mengutip Araghchi dalam wawancara eksklusif jurnalis Mesir, Ayman Mohyeldin, Sabtu (14/3) lalu. Hal tersebut merupakan perkembangan terbaru setelah AS dilaporkan mengebom target militer di Pulau Kharg yang sangat penting bagi minyak Iran. Selat Hormuz yang sempit menjadi salah satu lalu lintas perairan penting bagi suplai minyak dunia. Gangguan di jalur maritim sempit penghubung Teluk Persia dan Laut Arab, i berpotensi meningkatkan harga minyak global secara signifikan.

Menanti Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, diusut tuntas. Hal ini ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Stasiun Gubeng Surabaya, Minggu (15/3). Ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation guna memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Saat ini, kepolisian tengah mengumpulkan berbagai informasi krusial untuk didalami secara bertahap.

Kasus ini pun telah sampai ke telinga internasional. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, dan Pelapor Khusus PBB, Mary Lawlor, dilaporkan memantau perkembangan ini. Mugiyanto memperingatkan bahwa penanganan yang lambat dapat memengaruhi posisi Indonesia sebagai anggota sekaligus Presiden Dewan HAM PBB.

Israel Serang Lebanon, RI Pantau Keselamatan Kontingen Garuda di UNIFIL

Pemerintah Indonesia memantau kondisi keselamatan kontingen pasukan Indonesia dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) bertugas menjaga perdamaian, karena wilayah Lebanon selatan sedang diserang Israel. “Keselamatan dan keamanan personel pasukan pemelihara perdamaian menjadi prioritas utama dalam situasi saat ini,” kata Kementerian Luar Negeri RI, Senin (15/3/2026). Pemerintah menyampaikan pujian untuk Kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL di tengah kecamuk perang saat ini. “(Indonesia) Berharap agar seluruh Kontingen Garuda diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya,” kata Kemlu RI.

Indonesia mengecam keras Israel yang menyerang Lebanon karena tindakan itu melanggar hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701 (2006). Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian.

Lebanon terseret dalam eskalasi konflik Timur Tengah sejak pekan lalu. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 826 orang tewas akibat serangan tersebut, termasuk 65 perempuan dan 106 anak-anak. Selain itu, 2.009 orang luka-luka. Hizbullah menyatakan, terjunnya mereka dalam perang Iran kali ini kemungkinan adalah pertempuran terakhir melawan Israel. Sumber dari Hizbullah yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kelompok tersebut sudah mempersiapkan diri untuk konflik yang mungkin berlangsung lama. Menurutnya, Hizbullah kini berjuang habis-habisan menghadapi Israel.

Daftar Titik Rawan Macet saat Mudik Lebaran 2026

Titik rawan macet saat mudik Lebaran 2026 telah dipetakan oleh kepolisian seiring prediksi lonjakan besar mobilitas masyarakat pada periode Idul Fitri tahun ini. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pergerakan masyarakat selama masa mudik diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta perjalanan. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen pemudik diprediksi menggunakan kendaraan pribadi. Lonjakan mobilitas ini berpotensi memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, terutama jalur tol dan jalan arteri yang menghubungkan wilayah Jabodetabek dengan berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kemacetan selama arus mudik. Dirgakkum Korlantas Polri, Faizal, menyebut beberapa lokasi menjadi perhatian karena pertemuan arus kendaraan, penyempitan lajur, hingga potensi genangan air saat hujan.

Berikut sejumlah titik yang diperkirakan berpotensi mengalami kemacetan:

  • KM 47–49 Tol Jakarta–Cikampek, lokasi pertemuan arus kendaraan dari jalur utama dan Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).
  • KM 110 Tol Jakarta–Cikampek, karena terjadi penyempitan lajur dari tiga menjadi dua jalur.
  • Gerbang Tol Kalihurip dan kawasan Pasteur, yang kerap mengalami perlambatan kendaraan menuju Bandung.
  • Nagreg dan Limbangan, dua titik kepadatan utama di jalur selatan Jawa Barat.
  • Gerbang Tol Kalikangkung dan kawasan Jatingaleh, yang menjadi simpul kendaraan menuju Jawa Tengah.
  • Tol Jakarta-Merak KM 50 arah Merak, jalur menuju Pelabuhan Merak yang rawan tergenang banjir saat hujan.
Catur Dharma, Beban Ganda Dosen Perempuan di Indonesia

Dosen perempuan di Indonesia menghadapi beban ganda yang kompleks, di mana mereka harus menyeimbangkan tanggung jawab domestik rumah tangga dengan tuntutan tridharma perguruan tinggi. Selain mengajar dan meneliti, mereka kerap dibebani tugas administratif “tak terlihat” yang disebut sebagai academic housework atau bureaucratic housework. Fenomena ini mencakup penanganan masalah personal mahasiswa hingga administrasi akreditasi yang menyita waktu namun kurang dihargai dalam promosi karier. Situasi ini diperparah oleh normalisasi beban kerja berlebih melalui narasi “pengabdian” dan “pahala,” yang sering kali membungkam keluhan mereka.

Stereotip gender menjadi akar utama beratnya beban ini, di mana perempuan dianggap memiliki sifat alami caring (pengasuh) dan mampu multitasking. Hal ini menyebabkan tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian birokratis dan pendekatan emosional kepada mahasiswa secara tidak proporsional dilimpahkan kepada dosen perempuan. Secara historis dan kultural, hal ini berkaitan dengan ideologi state ibuism yang menempatkan perempuan sebagai sosok ibu ideal baik di rumah maupun di tempat kerja, sehingga batas antara kehidupan profesional dan personal menjadi semakin kabur.

Di tengah tuntutan sistem pendidikan yang semakin birokratis, perlindungan dan fasilitas bagi dosen perempuan masih sangat minim. Banyak kampus belum menyediakan fasilitas esensial seperti ruang laktasi atau daycare, serta memiliki kebijakan cuti yang tidak seragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan posisi dosen sebagai pekerja profesional dan penerapan prinsip kesetaraan (equity) yang mengakui kebutuhan spesifik perempuan. Reformasi struktural terkait upah layak dan kepastian karier menjadi krusial agar beban pengabdian tidak lagi dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar akademisi perempuan.

Pemerintah Kaji WFH & Potong Hari Kerja Untuk Hemat BBM, Begini Kata Ekonom

Pemerintah mengkaji opsi kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja sebagai langkah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini muncul sebagai antisipasi jika krisis energi global berdampak pada pasokan dan harga energi di dalam negeri. Opsi penghematan energi tersebut mendapat perhatian para ekonom. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai langkah tersebut bisa membantu menekan konsumsi BBM. Meski, kata dia, dampaknya masih terbatas. Menurut Josua, hingga saat ini kebijakan WFH dan pengurangan hari kerja masih sebatas kajian dan belum disertai angka resmi mengenai potensi penghematan energi. Josua menjelaskan, penerapan WFH kemungkinan paling terasa di kota besar karena dapat mengurangi perjalanan harian pegawai kantor serta kemacetan. Namun, kata dia, konsumsi energi nasional tidak hanya berasal dari mobilitas pekerja kantor. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan permintaan energi terbesar pada 2024 berasal dari sektor industri sebesar 45,94 persen. Sementara sektor transportasi mencapai 36,11 persen.

Diaspora Madura: Kekuatan besar yang belum pernah dipetakan

Masyarakat Madura dikenal sebagai salah satu komunitas perantau terbesar di Indonesia dengan jejak yang tersebar dari berbagai wilayah domestik hingga ke Malaysia dan Timur Tengah. Keberadaan para perantau ini menjadi tulang punggung ekonomi desa, di mana kiriman uang mereka (remitansi) membiayai pembangunan rumah, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun, di balik peran krusial tersebut, terdapat ironi berupa ketiadaan data pasti mengenai jumlah, asal daerah, dan sektor pekerjaan diaspora Madura, sehingga kekuatan besar ini belum terpetakan secara resmi dalam sistem sosial dan ekonomi.

Ketiadaan data sistematis membuat diaspora Madura hanya dipandang sebagai fenomena migrasi tradisional, padahal mereka memiliki potensi strategis sebagai aset pembangunan layaknya jaringan global diaspora China atau India. Selama ini, kontribusi ekonomi mereka terhadap daerah asal belum terhitung secara komprehensif. Padahal, dengan sebaran yang luas dan jumlah yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang hanya di Malaysia saja, mereka dapat menjadi jembatan investasi, perdagangan, dan kerja sama internasional yang menghubungkan kampung halaman dengan peluang global.

Untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan nyata, diperlukan langkah awal berupa pendataan diaspora Madura secara digital dan partisipatif melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Jika terorganisir dengan baik, jaringan pengetahuan dan relasi sosial para perantau ini tidak lagi sekadar menjadi penopang ekonomi keluarga dalam diam, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang strategis. Menghitung diaspora Madura pada akhirnya adalah upaya untuk mengakui dan menghubungkan kembali kekuatan sosial yang telah lama membentuk denyut kehidupan masyarakat Madura.

Tragedi Bantargebang dan Ambisi WtE Danantara, Jalan Mahal Atasi Krisis Sampah

Longsoran sampah di TPST Bantargebang menimpa 13 orang; enam selamat dan tujuh meninggal, memicu seruan pemerintahan untuk menghentikan penimbunan di lokasi yang berusia 37 tahun. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan status darurat sampah di 336 dari 514 kabupaten/kota, dan mengintensifkan penggunaan fasilitas yang ada serta target pengelolaan sampah mencapai setidaknya 57,3 % tahun ini. Proyek waste to energy yang dikelola Danantara, termasuk PSEL di Bantargebang, akan mengolah sekitar 3.000 ton sampah dengan menghasilkan listrik 15 MW; investasi diperkirakan US$150‑170 juta per fasilitas dengan pembiayaan 70 % FDI dan 30 % ekuitas.

RI Bakal Ekspor Listrik ke Singapura, Kepri Jadi Pusat Industrinya

Pemerintah Indonesia dan Singapura masih mematangkan rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura. Rencananya, kebijakan ini harus didahului dengan pembangunan industri berteknologi tinggi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah ingin memanfaatkan ketersediaan energi hijau untuk menarik perusahaan-perusahaan global membangun fasilitas produksi dan pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sehingga kawasan Kepulauan Riau ini dapat berkembang menjadi pusat industri hijau baru di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Minister for Manpower sekaligus penanggung jawab energi Singapura Tan See Leng menyambut baik progres teknis terkait kerja sama ini.

Pemerintah menyiapkan skema agar kebutuhan listrik dalam negeri tetap diprioritaskan sebelum ekspor, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi rendah karbon seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS). Hal lain yang juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan dengan Minister Tan See Leng di Tokyo, Jepang pada Minggu (15/3/2026) waktu setempat adalah terkait ekspor listrik. Bahlil menawarkan ekspor listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sejalan dengan program kelistrikan 100 gigawatt (GW) yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga dapat diekspor ke negara tetangga. Namun, terdapat tantangan dari segi harga, di mana harga energi hijau lebih mahal daripada harga energi fosil. Implementasi nyata melalui pilot project di kawasan BBK diharapkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat sebagai bukti konkret dari tiga MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.

Arus Mudik Mulai Terlihat, Kendaraan di Jalan Layang MBZ Naik 41 Persen

Volume lalu lintas di Jalan Layang MBZ mulai mengalami lonjakan signifikan pada H-7 Idul Fitri 1447 H (Sabtu, 14/3/2026). PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 42.718 kendaraan meninggalkan Jakarta, angka ini meningkat 41,23% dari kondisi normal. Lonjakan paling tajam terjadi pada malam hari dengan kenaikan mencapai 196,69%, sementara arus kendaraan menuju Jakarta juga mengalami kenaikan tipis sebesar 5,7%.

Meskipun terjadi peningkatan volume, kondisi lalu lintas secara umum dilaporkan masih lancar dan terkendali di bawah pengawasan intensif petugas operasional. Pihak pengelola terus memantau pergerakan kendaraan guna memastikan kesiapsiagaan di lapangan selama periode mudik Lebaran 2026 ini. Sebagai langkah antisipasi, PT JJC mengimbau pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan kesiapan fisik. Pengendara diminta memastikan kondisi kendaraan prima, kecukupan bahan bakar/daya listrik, serta waspada terhadap perubahan cuaca seperti hujan yang dapat memengaruhi jarak pandang dan kondisi jalan.

Menertibkan Pengamat

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa akan “menertibkan pengamat” pada Minggu, 15 Maret 2026, tidak perlu disalahpahami. Penertiban pengamat yang dimaksud Presiden relevan dalam konteks menjaga ruang publik yang sehat, di mana keberhasilan diakui dan kekurangan diingatkan secara proporsional. Analisis yang ideal dianalogikan seperti pengamat sepak bola yang jernih melihat strategi yang berhasil maupun kesalahan yang perlu diperbaiki. Kritik tetap krusial dalam demokrasi, namun harus lahir dari kejujuran intelektual yang seimbang—bukan sekadar memuji atau mencaci—agar masyarakat dapat memahami realitas negara secara utuh.

Teks ini membandingkan tipologi pengamat menurut Philip Tetlock dengan gaya pengamat di era media sosial. Tetlock membagi pengamat menjadi tipe “landak” yang terpaku pada satu teori besar dan tipe “rubah” yang lebih fleksibel dengan berbagai perspektif. Sementara itu, penulis mengategorikan pengamat ke dalam tiga filosofi kopi: kopi pahit (kritis dan tajam), kopi manis (optimis dan ramah), serta kopi susu (moderat dan penengah). Ketiganya dianggap memiliki peran masing-masing dalam menjaga dinamika diskusi publik.

Namun, tantangan terbesar di era digital adalah munculnya fenomena “kopi pahit sintetis,” yaitu narasi kritis yang sengaja diracik secara ekstrem dan dramatis demi menarik perhatian. Berbeda dengan kritik murni yang lahir dari realitas, pahit sintetis cenderung mengeksploitasi sisi gelap secara sepihak agar mudah viral. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kritik yang jujur dan pengakuan yang adil menjadi kunci agar ruang publik tetap menjadi sarana refleksi kolektif yang sehat bagi bangsa.

Indonesia dan Jepang Sepakat Kerja Sama Mineral Kritis dan Energi Nuklir

Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) pada dua bidang strategis, yaitu mineral kritis dan energi nuklir. Penandatanganan berlangsung saat pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Indonesia membuka peluang kolaborasi pengelolaan mineral kritis dengan Jepang. Negara ini memiliki cadangan nikel besar serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang atau Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Ryosei Akazawa menilai kolaborasi antarnegara penting di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

Kementerian ESDM menyebut kerja sama sektor mineral kritis diarahkan untuk memperkuat rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi. Diskusi lanjutan juga akan dilakukan terkait penguatan ketahanan energi kawasan. Pembahasan mencakup kerja sama rantai pasok liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair serta batu bara. Pembahasan lain terkait percepatan proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Proyek tersebut mencakup operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla serta penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka.

Iran Menggila, IRGC Sumpah Bunuh Netanyahu-Drone Buru Tentara AS

Sayap militer Iran, Pasukan Garda Revolusi (IRGC), bersumpah pada hari Minggu untuk menargetkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Minggu. Ini seiring masih berlanjutnya perang dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). IRGC menegaskan akan terus mengejar dan membunuh sang PM, jika ia masih hidup. Di kesempatan yang sama, IRGC juga mengatakan kemungkinan Netanyahu telah meninggalkan Israel bersama keluarganya meski tanpa bukti klaim.

Sementara itu, AS dan Israel terus melakukan serangan militer terhadap Iran, akhir pekan, termasuk beberapa lokasi di provinsi Isfahan tengah. Sebagai tanggapan, Iran telah meluncurkan rentetan rudal ke Israel, dengan dampak yang dilaporkan di kota Holon. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran telah menghubunginya terkait potensi kesepakatan, tetapi ia mengindikasikan bahwa syarat-syaratnya “belum cukup baik”. Pada Minggu, ia berujar ke negara-negara dunia, termasuk Inggris dan Jepang, untuk mengirim kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz, yang ditutup Iran.

Sementara itu, Teheran mengklaim telah meluncurkan serangan baru menggunakan rudal dan drone terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Minggu, dilaporkan bagaimana fasilitas militer AS di beberapa negara seperti Irak, Bahrain, dan Kuwait menjadi target serangan ketika konflik memasuki hari ke-16. Teheran juga memperingatkan warga sipil di kawasan tersebut agar tidak mendekati fasilitas yang berkaitan dengan militer Amerika. Juru bicara komando militer Iran menyatakan bahwa drone militer mereka saat ini sedang memburu target pasukan AS di kawasan.


Trump Ancam NATO, Masa Depan Aliansi Akan Buruk jika Gagal Bantu AS

Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan keras kepada NATO bahwa masa depan aliansi berada dalam bahaya jika negara-negara anggotanya gagal membantu membuka blokade di Selat Hormuz. Peringatan ini disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan Financial Times pada Minggu (15/3/2026).  Trump juga memberikan tekanan kepada Beijing dan mengisyaratkan kemungkinan menunda pertemuan puncaknya dengan Presiden China Xi Jinping akhir bulan ini jika China tidak turun tangan membantu.

Ia berpendapat, Eropa dan China sangat bergantung pada minyak dari Teluk, tidak seperti AS. “Jika tidak ada tanggapan atau jika tanggapannya negatif, saya pikir itu akan sangat buruk bagi masa depan NATO,” tambahnya. Komentar Trump, yang disampaikan dalam percakapan telepon selama delapan menit dengan FT, muncul sehari setelah ia menyerukan kepada untuk bergabung dalam upaya membuka Selat Hormuz. Iran pada dasarnya menutup Selat Hormuz usai diserang AS dan Israel dua minggu lalu. Upaya AS untuk membuka jalur air tersebut sebagian besar gagal. Harga minyak internasional mencapai 106 dollar per barrel pada Minggu malam, naik sekitar 45 persen sejak awal perang.

Kendati demikian, Trump tetap pesimis bahwa sekutu AS akan mengindahkan permohonannya untuk meminta bantuan. Menurutnya, sekutu harus mengirimkan kapal penyapu ranjau yang jumlahnya jauh lebih banyak dimiliki Eropa daripada AS. Dia juga menginginkan orang-orang yang akan melumpuhkan beberapa aktor jahat yang berada di sepanjang pantai Iran. Trump mengisyaratkan bahwa dia menginginkan tim komando Eropa atau bantuan militer lainnya untuk melenyapkan warga Iran.

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dollar AS di Tengah Ancaman Serangan ke Fasilitas Energi Iran

Harga minyak dunia kembali melonjak dan menembus level 100 dollar AS per barel pada Minggu (15/3/2026) malam. Dilaporkan CNBC, minyak mentah Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 2,64 persen menjadi 101,32 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,71 juta per barel dengan kurs Rp16.939 per dollar AS. Minyak Brent yang menjadi acuan global juga meningkat. Harga Brent naik 2,94 persen menjadi 106,17 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,80 juta per barel. Kenaikan harga muncul setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan serangan terhadap fasilitas ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg.

Pulau Kharg merupakan pusat utama ekspor minyak Iran. Sekitar 90 persen ekspor minyak negara tersebut dikirim melalui terminal di pulau tersebut, menurut data JPMorgan. Iran memproduksi sekitar 3,2 juta barel minyak per hari pada Februari. Data tersebut berasal dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Analis JPMorgan menilai serangan langsung terhadap fasilitas ekspor di pulau tersebut berpotensi memicu gangguan besar terhadap pasokan minyak global. Kepala strategi komoditas global JPMorgan Natasha Kaneva menilai serangan tersebut dapat menghentikan sebagian besar ekspor minyak mentah Iran yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Menurut dia, langkah tersebut juga berisiko memicu respons keras dari Iran.

Negara Tanggung Biaya Pengobatan Aktivis Kontras Andrie Yunus

Kementerian HAM memastikan biaya pengobatan dan pemulihan Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban serangan air keras, akan ditanggung negara. “Kementerian HAM memastikan bahwa negara akan menanggung biaya pengobatan dan pemulihan hingga tuntas,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto melalui keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Mugiyanto meminta Polri mempercepat penyelidikan atas peristiwa penyiraman air keras untuk membongkar pelaku hingga otak di balik serangan tersebut. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan agar peristiwa intimidasi, teror, dan kekerasan kepada para pembela HAM atau siapa pun tidak terus terjadi. Ia berharap aparat keamanan tidak menganggap peristiwa tersebut sebagai masalah kecil sebab bisa mengganggu kredibilitas bangsa Indonesia.

Menurutnya, serangan air keras kepada Andrie Yunus cukup mengganggu posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Mugiyanto menyadari peristiwa penyiraman air keras tersebut telah mendapat sorotan Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk, serta Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Mary Lawlor. Mugiyanto menyampaikan pemerintah berkomitmen dalam perlindungan dan penghormatan HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai sebagaimana tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

Perang Iran Tak Kunjung Usai, Ide WFH ASN hingga Hemat Listrik Mengemuka

Pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan WFH bagi ASN dilakukan sebagai upaya antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga energi di tengah konflik global. Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM adalah dengan membatasi aktivitas bekerja di kantor.

Meski demikian, Muhaimin menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan usulan pribadinya dan masih dalam tahap kajian di pemerintah. Ia menyebut, kebijakan tersebut saat ini sedang dipelajari di kementerian terkait, termasuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang membawahi ASN.

Cak Imin Buka Suara Usai Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, memberikan respons mendalam terkait penetapan tersangka Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cak Imin mengaku terkejut mendengar kader partainya terlibat dalam kasus dugaan korupsi bermodus pemerasan. Bertempat di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu (15/3), pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan rasa prihatinnya atas musibah hukum yang menimpa kepala daerah di Jawa Tengah tersebut.

Meski demikian, Cak Imin menegaskan bahwa PKB tidak akan mengintervensi langkah hukum yang sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. “Tentu kami hormati proses hukum,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. Operasi ini mencatatkan rekor sebagai OTT kesembilan di tahun 2026, sekaligus yang ketiga di bulan suci Ramadhan. Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya. Petugas juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.

9 SPPG di Gresik Beri Menu MBG Kelapa Utuh, BGN Hentikan Operasional

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan operasional dari 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penghentian ini dilakukan setelah SPPG tersebut menyajikan menu kelapa utuh di program MBG. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang secara tegas menolak alasan kesembilan SPPG yang menyatakan bahwa menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat. Nanik menegaskan, setiap SPPG wajib mengikuti pedoman operasional yang telah ditetapkan.

Tidak cukup sampai di situ, BGN juga memerintahkan agar kepala SPPG mendapatkan tindakan disiplin imbas kejadian tersebut. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan bahwa mulai 14 Maret 2026, kesembilan SPPG tersebut telah berhenti beroperasional sementara. BGN juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar lebih cermat dalam menjalankan program, termasuk memperhatikan standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Dikaji Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai usulan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan negara keempat menarik secara akademik. Namun, wacana tersebut perlu dibahas secara sangat hati-hati karena menyangkut desain konstitusi dan keseimbangan kekuasaan negara yang selama ini bertumpu pada prinsip klasik Trias Politica, yang membagi tiga cabang kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bamsoet mengingatkan perubahan struktur kekuasaan negara tidak dapat dilakukan secara sederhana. Jika KPU diposisikan sebagai cabang kekuasaan baru, maka implikasinya akan sangat luas. Mulai dari perubahan konstitusi, mekanisme akuntabilitas, hingga hubungan dengan lembaga negara lain. Perubahan tersebut berarti harus membuka kembali perdebatan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini menjadi fondasi sistem ketatanegaraan.

Bamsoet menambahkan tantangan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini lebih berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pemilu, integritas penyelenggara, serta konsolidasi sistem kepemiluan. Data KPU menunjukkan Pemilu 2024 Indonesia melibatkan lebih dari 204 juta pemilih terdaftar dan menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia, dengan lebih dari 820 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia.

Sekutu Iran Menggila, Hujani Israel & Target AS dengan Roket

Kelompok-kelompok milisi Syiah sekutu Iran di Timur Tengah meningkatkan serangan terhadap Israel dan kepentingan Amerika Serikat (AS), menandai eskalasi baru konflik regional yang semakin meluas. Serangan dilakukan oleh sejumlah kelompok yang selama ini menjadi bagian dari aliansi “Poros Perlawanan” yang didukung Teheran.Analis Carnegie Middle East Center Mohanad Hage Ali mengatakan jaringan milisi yang dibangun Iran memang dirancang untuk menghadapi situasi konflik besar seperti sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok Hizbullah di Lebanon bersama unsur Garda Revolusi Iran melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel. Sekitar 200 roket ditembakkan dalam satu gelombang serangan, sementara militer Israel menyebut sebagian besar proyektil berhasil dicegat sistem pertahanan udara mereka.

RI Bakal Libatkan Swasta Bangun Tangki Penyimpanan BBM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggandeng pihak swasta dalam pembangunan tangki penyimpanan minyak (oil storage) di Sumatra guna meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional hingga mencapai tiga bulan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan, pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut tidak hanya akan melibatkan PT Pertamina (Persero), tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk ikut berpartisipasi.

ESDM: Dampak Kenaikan Harga Minyak Imbas Perang Iran-AS Baru Terasa Usai Lebaran

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan dampak perang Timur Tengah akan dirasakan mulai bulan depan. Perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) ini telah mengakibatkan naiknya harga minyak dunia hingga sempat menyentuh angka US$ 120 per barel. Perang tersebut juga mengganggu pasokan minyak global karena Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital pengiriman minyak. Sebanyak 20 juta barel minyak yang diproduksi negara-negara di Teluk Persia melewati rute ini agar bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk menghadapi dampak tersebut. Mulai dari persiapan stok yang memadai untuk bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG), dan juga minyak mentah (crude).

Perang Iran vs AS-Israel Mengancam APBN

Perang Iran dengan AS dan Israel yang berujung pada penutupan Selat Hormuz berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Awal minggu ini, harga minyak bahkan sempat menyentuh US$110 per barel. Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN melebihi 3%. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, kenaikan US$1 per barel saja bakal menambah beban belanja APBN hingga Rp10,3 triliun sekaligus menambah penerimaan negara hingga Rp3,6 triliun. Artinya, defisit yang ditanggung pemerintah atas kenaikan harga minyak US$1 per barel mencapai Rp6,7 triliun.

Per Februari 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp135,7 triliun dan sudah mencakup 19,6% dari target defisit sepanjang 2026. Tidak hanya harga minyak, nilai tukar rupiah pada awal tahun ini juga meleset dari asumsi makro APBN 2026. Nilai tukar rupiah terus mendekati Rp17.000 per US$, yang mana lebih tinggi dibandingkan asumsi Rp16.500 per US$ pada UU APBN 2026. Per 12 Maret, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.867 per US$. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkalkulasi, defisit APBN tahun ini dapat menyentuh 3,6% sampai 3,7% jika harga minyak sepanjang tahun ini bertahan di US$ 92 per barel.

Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Disebut Bisa Tembus US$ 200 per Barel

Iran menyatakan akan tetap menutup Selat Hormuz di tengah operasi militer melawan Amerika Serikat dan Israel. Ekonom pun memperkirakan harga minyak dunia bisa mencapai US$ 200 per barel. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (11/3) waktu setempat, memperingatkan dunia untuk memperkirakan harga minyak akan mencapai US$ 200 per barel karena jalur utama ekspor minyak, Selat Hormuz, tetap tertutup. Harga minyak telah naik seiring dengan berkecamuknya perang di Iran, tetapi mantan ekonom Dana Moneter Internasional atau IMF Olivier Blanchard mengatakan harga masih bisa naik lebih tinggi lagi.

Bela Iran Mati-matian, Rusia-China Bentrok dengan AS di DK PBB

Amerika Serikat dan sekutu ribut dengan Rusia dan China di rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) saat membahas soal Iran, Kamis (12/3). Dalam pidato di hadapan dewan, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan Rusia dan China berupaya melindungi Iran dengan menghalang-halangi kerja Komite 1737. Komite 1737 merujuk pada komite pengawas sanksi program nuklir Iran, yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 dan diadopsi pada 23 Desember 2006. “Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, dan membekukan aset keuangan terkait,” kata Waltz.

China dan Rusia berupaya memblokir pembahasan komite soal Iran yang bulan ini dipimpin oleh AS. Upaya pemblokiran itu gagal karena ditolak dengan suara 11-2 dan dua abstain. Dalam pertemuan itu, Waltz menggarisbawahi pernyataan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pekan lalu bahwa Iran adalah satu-satunya negara non senjata nuklir di dunia yang memproduksi dan memperkaya uranium hingga 60 persen. Pengayaan uranium itu disebut tidak diawasi IAEA karena Iran menolak memberikan akses kepada mereka.

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, juga mengatakan pada kesempatan terpisah kepada wartawan bahwa program nuklir Iran selalu bersifat damai. Ia menegaskan Teheran tidak akan mengakui tuduhan untuk membenarkan sanksi terhadapnya. Inggris dan Prancis sementara itu mengatakan kepada DK PBB bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dibenarkan oleh kegagalan Teheran mengatasi kekhawatiran tentang program nuklirnya. Prancis menyebut uranium Iran saat ini cukup untuk membuat 10 perangkat nuklir.

Ekspor Sawit RI 32 Juta Ton pada 2025, Devisa Hampir Rp600 T

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 9,5 persen (yoy) menjadi sekitar 32 juta ton sepanjang 2025. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai sekitar US$35 miliar atau setara Rp591,8 triliun (asumsi kurs Rp16.911 per dolar AS). Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan kenaikan tersebut terjadi meski industri sawit menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun global. Namun, ia mengakui kondisi tersebut membuat biaya dan waktu pengiriman meningkat dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, industri sawit dinilai masih mampu bertahan dan menjaga kinerja ekspor tetap positif.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan industri sawit masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Ia menyebut sektor ini berkontribusi besar terhadap devisa negara serta penyerapan tenaga kerja. Ia menilai kinerja ekspor sawit yang tetap tumbuh menunjukkan daya tahan industri tersebut meski menghadapi berbagai tantangan global maupun kebijakan domestik. GAPKI juga mencatat Indonesia saat ini mengekspor produk sawit ke 177 negara. Organisasi itu menilai keberlanjutan industri sawit perlu terus dijaga agar tetap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional di masa depan.

Harga Minyak Kembali Naik, Bagaimana Nasib IHSG Hari Ini?

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih bergerak konsolidatif pada perdagangan Jumat (13/3/2026). Usai indeks ditutup terkoreksi 0,37 persen ke level 7.362,117 Kamis. Analis pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, mengatakan support IHSG berpotensi berada di area 7.300 dan resistance di 7.420. Menurutnya, pelaku pasar saat ini masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Jika ketegangan geopolitik mereda dan harga minyak dunia kembali stabil, peluang IHSG untuk melanjutkan rebound masih cukup terbuka.

Untuk diketahui tekanan pasar pada perdagangan Kamis terutama dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik itu mendorong harga minyak dunia melonjak hingga sempat kembali menembus level psikologis 100 dollar AS per barrel. Kondisi itu membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati karena konflik di jalur distribusi minyak strategis dunia berpotensi mendorong inflasi global kembali meningkat. Jika inflasi global kembali meningkat, ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral utama juga berpotensi tertunda sehingga memicu volatilitas di pasar keuangan.

Di tengah sentimen eksternal tersebut, IHSG dinilai masih relatif terjaga karena aliran dana asing kembali mencatatkan net buy sekitar Rp905 miliar. Hal ini menunjukkan investor global masih melihat valuasi pasar saham Indonesia cukup menarik. Selain itu, posisi rupiah di pasar spot di kisaran Rp16.885 per dollar AS juga memberikan sedikit penopang terhadap sentimen pasar modal Tanah Air.

Pemerintah Bakal Atur Denda Pelanggar Alih Fungsi Lahan Sawah

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait denda administrasi bagi pihak yang melanggar alih fungsi lahan sawah. Hal tersebut dilakukan karena maraknya konversi lahan produktif di berbagai daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerangkan sebenarnya sanksi pidana terkait pelanggaran alih fungsi lahan sawah telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Namun, selama ini penegakan pidananya berada di ranah penegak hukum.

Nusron menjelaskan pemerintah juga tengah membahas beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lahan sawah nasional, terutama penetapan wilayah lahan sawah dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Adapun 12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. Selain itu, Menurut Nusron, beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan adalah daerah lumbung padi nasional.

Pemerintah juga tengah membahas toleransi alih fungsi lahan yang berada di luar kawasan LSD. Menurut Nusron, terdapat sekitar 11-13 persen lahan yang dapat dialihfungsikan dengan syarat tertentu. Toleransi alih fungsi lahan tersebut terutama untuk kepentingan fasilitas publik atau proyek strategis nasional (PSN), seperti pembangunan sekolah, jalan, terminal, maupun infrastruktur air.

Investasi KEK Tembus Rp336 Triliun, RI Siap Resmikan 6 Kawasan Baru

Pemerintah akan segera memberikan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk 6 kawasan baru. Saat ini, total investasi kumulatif di 25 KEK telah mencapai Rp336 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 249.000 orang sejak dibentuk 2012 hingga 2025. Sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja akan difasilitasi untuk berkembang di KEK. Dengan kepastian regulasi dan fasilitas yang tersedia, investasi di kawasan tersebut diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta Free Trade Agreement (FTA) juga dinilai dapat mendorong masuknya industri berorientasi ekspor ke dalam KEK. 

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan realisasi investasi di kawasan tersebut terus meningkat. Pada 2025, investasi yang masuk ke KEK mencapai Rp82,6 triliun atau sekitar 98 persen dari target, dengan tambahan penyerapan tenaga kerja 88.541 orang. Saat ini Indonesia memiliki 25 KEK yang terdiri dari 13 KEK industri, 6 KEK pariwisata, 2 KEK kesehatan, 1 KEK digital, 2 KEK pendidikan dan teknologi, serta 1 KEK jasa perawatan pesawat. Rizal menerangkan, menurut kajian Prospera dan LPEM UI, wilayah yang memiliki status dan fasilitas KEK dapat menarik investasi hingga 77% lebih tinggi dibandingkan wilayah tanpa KEK. “Pada KEK industri, investasi asing langsung bahkan bisa mencapai sekitar 179% lebih tinggi dibandingkan wilayah non-KEK,” tuturnya.

Berdasarkan survei triwulan IV 2025, total penambahan aset atau investasi di KEK mencapai Rp15,1 triliun dalam satu triwulan. Investasi terbesar tercatat di KEK Sei Mangkei sebesar Rp4,349 triliun dan KEK Kendal sebesar Rp3,067 triliun. Dari sisi pasar, sekitar 58 persen pendapatan produksi perusahaan di KEK berasal dari ekspor, sementara 42 persen berasal dari pasar domestik. Selain itu, sekitar 58 persen bahan baku berasal dari dalam negeri. Salah satu kawasan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah KEK Kendal di Jawa Tengah yang berfokus pada industri manufaktur seperti furnitur, makanan dan minuman, otomotif, tekstil, dan fashion. Direktur Eksekutif KEK Kendal Juliani Kusumaningrum mengatakan sejak memperoleh status KEK pada 2019, kawasan tersebut telah menarik komitmen investasi kumulatif Rp187 triliun.

RI Sepakat Beli Rudal BrahMos Seharga Triliunan Buatan India-Rusia

Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan India untuk mengakuisisi sistem rudal BrahMos. Hal itu diungkap juru bicara Kementerian Pertahanan RI Rico Ricardo Sirait, Senin (9/3). Rico mengatakan kesepakatan tersebut merupakan “bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kemampuan pertahanan, khususnya di sektor maritim”. Ia menambahkan pengadaan tersebut juga semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan India di bidang pertahanan. Sistem baru itu juga diharapkan dapat “meningkatkan kemampuan penangkalan dalam menjaga kedaulatan nasional”.

Brahmos merupakan rudal buatan India bersama Rusia di bawah proyek BrahMos Aerospace. Brahmos Aerospace merupakan perusahaan usaha patungan India-Rusia yang berkantor pusat di New Delhi. Sistem rudalnya tersedia dalam beberapa varian, yakni berbasis darat, udara, kapal, serta kapal selam. Pada 2023, BrahMos Aerospace, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya mulai melakukan pembicaraan lanjutan dengan Indonesia terkait kesepakatan pembelian rudal senilai sekitar US$200 juta (Rp3,3 triliun) hingga US$350 juta (Rp5,9 triliun) tersebut. Namun Rico menolak mengonfirmasi nilai total kesepakatan tersebut ketika ditanya apakah harga keseluruhan rudal tetap berada di angka US$450 juta (Rp7,6 triliun), sebagaimana dilaporkan South China Morning Post pada Desember lalu.

Operasi Senyap, IRGC Iran Buru 11 Ribu Tentara AS yang Sembunyi

Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikabarkan sedang memburu sekitar 11 ribu tentara Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah saat perang AS-Israel vs Iran. Intelijen IRGC telah mengeluarkan pernyataan yang meminta seluruh warga Iran di wilayah Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara AS tersebut. Dalam pesan tersebut IRGC mengklaim bahwa tentara AS ingin “menggunakan saudara-saudara Arab kita sebagai perisai manusia.” IRGC juga meminta masyarakat Iran untuk tidak melindungi tentara-tentara AS di tengah perang. IRGC menyebut tentara AS sebagai teroris.

Situasi perang antara AS-Israel vs Iran semakin memanas, terutama setelah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menyatakan akan balas dendam atas serangan 28 Februari lalu yang menewaskan sang ayah, Ali Khamenei. Serangan itu juga menewaskan banyak pemimpin Iran. Selain itu, serangan yang dilancarkan AS di Kota Minab juga menewaskan lebih dari 170 siswi perempuan sekolah dasar. Sebagai respons pernyataan Mojtaba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan membunuh Pemimpin Tertinggi baru Iran tersebut.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini berada di antara pencapaian kuantitatif yang tinggi dan tantangan kualitas yang belum merata. Meskipun angka partisipasi sekolah sudah sangat luas, kesenjangan fasilitas dan kualitas pengajaran antara wilayah perkotaan dan daerah masih jadi persoalan klasik. Selain itu, hasil studi internasional seperti PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata, ditambah lagi dengan adanya kesenjangan akses teknologi digital yang berpotensi memperlebar jarak kualitas antarsekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kemendikdasmen menjalankan berbagai agenda strategis yang berfokus pada pendidikan inklusif dan revitalisasi satuan pendidikan. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik belasan ribu gedung sekolah, tetapi juga peningkatan kompetensi ratusan ribu guru melalui pelatihan dan dukungan studi lanjut. Menariknya, proses revitalisasi fisik sekolah ini juga memberikan dampak ekonomi positif dengan melibatkan puluhan ribu UMKM dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal melalui sistem swakelola.

Sebagai jaring pengaman sosial, pemerintah memperluas akses beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang menargetkan belasan juta murid dari keluarga tidak mampu pada tahun 2026. Upaya ini dibarengi dengan pemanfaatan data dan teknologi untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta menekan angka anak putus sekolah. Keberhasilan transformasi ini pada akhirnya bergantung pada kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, guru, dan masyarakat agar pendidikan benar-benar menjadi jembatan menuju bangsa yang berdaya saing global.

Siaga 1 Disoroti, Menhan Sjafrie hingga Panglima TNI Beri Klarifikasi

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi penjelasan soal penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Bukan hanya itu, TNI Angkatan Darat (AD) juga angkat bicara karena sebagian warga khawatir penetapan status siaga 1 terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Sorotan muncul dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai status siaga 1 semacam itu seharusnya ditetapkan presiden dan DPR, bukan langsung oleh panglima TNI.  Mereka menilai penetapan status siaga 1 itu menyalahi Undang-Undang Dasar Negarai RI 1945. Koalisi khawatir ada upaya pembentukan persepsi situasi sedang tidak aman (fear mongering) dan penanganan kelompok kritis terhadap pemerintahan.  Anggota DPR Tb Hasanuddin meminta TNI menjelaskan soal status siaga 1 ini agar tidak membingungkan rakyat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menyatakan hal serupa.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, status siaga 1 merupakan hal yang biasa dalam militer, baik untuk kesiapan prajurit maupun penanggulangan bencana. Perwira tinggi (Pati) TNI bintang empat itu menegaskan bahwa perintah siaga satu bukan hal luar biasa, melainkan mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan. Wartawan kemudian menanyakan apakah konflik di Timur Tengah menjadi alasan dikeluarkannya perintah siaga satu, tapi Agus menjawab singkat.

Hemat BBM, Bahlil Buka Opsi WFH Seperti Filipina

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara kemungkinan Indonesia menerapkan empat hari kerja untuk seluruh masyarakat demi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah perang Iran vs Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Ia menyampaikan itu dalam merespons apakah Indonesia ikut mengambil langkah seperti Filipina. Bahlil mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif yang ada. Pada dasarnya, ia menyatakan pemerintah mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar.

Filipina sebelumnya telah menerapkan empat hari kerja untuk seluruh masyarakat buntut perang Iran vs AS dan Israel. Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mengatakan keputusan ini untuk meringankan dampak ekonomi yang dialami Filipina dari konflik Timur Tengah tersebut. Keputusan ini berlaku pada Senin (9/3) dan dimulai dari kantor-kantor pemerintah. Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku pada pekerja layanan publik, termasuk polisi dan pemadam kebakaran.

Eks Menag Yaqut Ditahan KPK, Komisi III DPR Desak Transparansi dan Pemulihan Kerugian Negara

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Rudianto menegaskan bahwa Komisi III, sebagai mitra kerja KPK, menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap mantan orang nomor satu di Kementerian Agama tersebut. Ia meminta penyidik untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini.

Politisi Partai NasDem ini menilai kasus korupsi kuota haji telah menjadi sorotan tajam karena menyangkut hak masyarakat dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, ia mendesak KPK untuk mengungkap perkara ini secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Lebih lanjut, Rudianto menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman badan (penjara), tetapi juga harus fokus pada pengembalian uang negara yang dikorupsi.

Menko PMK Pratikno: Siswa SD-SMA Tak Boleh Pakai AI ChatGPT dkk

Pemerintah akan membatasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) di sektor pendidikan, terutama bagi siswa pendidikan dasar dan menengah. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Ia menjelaskan nantinya SKB 7 Menteri akan mengatur sejumlah aspek penggunaan teknologi digital di lingkungan pendidikan yang boleh dimanfaatkan oleh peserta didik.

Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, melainkan mengaturnya agar lebih tepat guna. Pratikno mengatakan bahwa penggunaan chatbot AI instan semacam ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, dan sebagainya, perlu diatur untuk menghindari dampak negatif yang mungkin bisa ditimbulkan terhadap perkembangan anak.

Sebelumnya, Komdigi telah menerbitkan aturan teknis mengenai penundaan akses media sosial dan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun. Untuk tahap awal, Komdigi akan mulai menonaktifkan akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Aturan pemblokiran akun anak ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Pernikahan Menurun, Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Seks

Angka pernikahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 2 juta pasangan pada 2018 menjadi hanya 1,4 juta pada 2025. Fenomena ini dipicu oleh pergeseran prioritas generasi muda, seperti Milenial dan Gen Z, yang kini lebih mengutamakan pendidikan, kemapanan karier, serta kesiapan psikologis sebelum memutuskan berumah tangga. Selain itu, standar pencarian pasangan yang setara dan trauma masa lalu (seperti absennya figur ayah) membuat banyak individu lebih selektif dan tidak lagi merasa terdesak oleh stigma sosial meskipun usia mereka telah melewati kepala tiga.

Para ahli memperingatkan bahwa penurunan minat menikah ini dapat membawa Indonesia ke ambang “resesi seks” dan penurunan angka kelahiran (total fertility rate) yang drastis. Kondisi ini dikhawatirkan akan menggerus produktivitas bangsa di masa depan karena berkurangnya jumlah penduduk usia produktif. Selain faktor ekonomi, perkembangan teknologi dan media sosial turut berperan dalam menciptakan sifat individualis serta menyebarkan narasi negatif mengenai pernikahan, seperti tren pamer akta cerai yang memicu ketakutan akan kegagalan membina rumah tangga.

Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menggenjot angka pernikahan dengan berbagai inovasi, mulai dari kampanye media sosial, layanan nikah massal gratis, hingga pemberian hadiah bagi pengantin baru. Namun, para peneliti menekankan bahwa solusi ini harus bersifat multidimensi. Pemerintah tidak cukup hanya memfasilitasi ritual pernikahan, tetapi juga wajib melakukan intervensi ekonomi berupa penyediaan lapangan kerja dan edukasi sosial yang menyeluruh guna memberikan rasa aman bagi anak muda dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketahanan.

Kemenhut-FAO Rilis Proyek Keanekaragaman Hayati Rp 74,6 M

Kementerian Kehutanan bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meluncurkan proyek senilai Rp 74,6 miliar (US$ 4,4 juta) untuk memperkuat pengendalian jenis asing invasif di Indonesia dengan dukungan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF). Jenis asing invasif merupakan pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati global yang berkontribusi hingga 60 persen terhadap kepunahan spesies asli. Selain merusak ekosistem, fenomena ini mengancam ketahanan pangan dan kesehatan manusia, dengan kerugian ekonomi dunia mencapai lebih dari US$ 423 miliar per tahun.

Indonesia tercatat memiliki jumlah jenis asing invasif tertinggi di Asia Tenggara, dengan laporan penyebaran di lebih dari setengah jumlah taman nasional yang ada. Proyek bertajuk SMIAS ini akan berfokus pada dua kawasan konservasi penting, yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Sulawesi Selatan. Intervensi kebijakan akan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi multi-sektoral, serta pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam menjaga nilai konservasi tinggi di kedua wilayah tersebut.

Melalui penerapan praktik berkelanjutan, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan lebih dari 2.000 warga, khususnya dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu dan tanaman obat. Inisiatif ini juga menjadi langkah strategis Indonesia dalam memenuhi komitmen global, seperti Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Target utamanya adalah mencegah dan mengurangi masuknya jenis asing invasif setidaknya sebesar 50 persen pada tahun 2030 demi mencapai lingkungan dan kehidupan yang lebih baik.

Rapor English Proficiency SDM Publik

Ambisi mewujudkan “Birokrasi Berkelas Dunia” pada visi Indonesia Emas 2045 menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kecakapan bahasa Inggris aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan laporan EF EPI 2025/2026, Indonesia masih tertahan di kategori Low Proficiency, tertinggal jauh dari Singapura maupun negara tetangga lainnya. Rendahnya kompetensi ini menjadi “tembok” yang mengisolasi birokrasi dari arus utama pengetahuan global dan riset kebijakan internasional, sehingga berisiko menjadikan birokrasi kita sekadar “tukang fotokopi” kebijakan luar negeri tanpa pemahaman konteks yang mendalam.

Akar masalah dari ketertinggalan ini terletak pada kebijakan pengembangan SDM yang masih terjebak formalitas administratif, di mana sertifikat bahasa Inggris hanya dianggap sebagai syarat rekrutmen tanpa adanya ekosistem kerja yang mendukung praktik berkelanjutan. Selain itu, terjadi kesenjangan kompetensi yang tajam antara pusat dan daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Padahal, di era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut mampu berinteraksi langsung dengan investor asing dan organisasi internasional tanpa harus terus bergantung pada instruksi pusat atau jasa penerjemah.

Untuk mengatasi “darurat” kecakapan ini, diperlukan langkah konkret melalui transformasi ekosistem digital dan kolaborasi global. Pemerintah perlu mengintegrasikan jalur pembelajaran bahasa Inggris pada platform MOOC ASN, memanfaatkan teknologi AI sebagai laboratorium bahasa digital, serta memperluas kemitraan dengan lembaga bahasa internasional bagi seluruh pegawai strategis, bukan hanya bagi penerima beasiswa. Perbaikan ini bukan demi gaya hidup, melainkan soal kedaulatan intelektual agar ASN Indonesia mampu berselancar di atas gelombang informasi global dan mewujudkan birokrasi yang benar-benar kompetitif.

AS veto resolusi Rusia soal gencatan senjata Timur Tengah

Amerika Serikat pada Rabu (11/3) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun Rusia menyerukan gencatan senjata di Timur Tengah dan mengecam serangan terhadap warga sipil. Latvia juga menentang resolusi tersebut. Sembilan lainnya abstain, sementara empat negara anggota mendukung. Dokumen yang diserahkan oleh Rusia itu meminta “semua pihak” untuk segera menghentikan permusuhan “di Timur Tengah dan sekitarnya.” Rancangan tersebut juga mengecam semua serangan terhadap warga sipil dan menyerukan semua yang terlibat dalam eskalasi untuk kembali melakukan diplomasi.

Dalam pembukaannya, DK PBB menyatakan kesedihan atas korban tewas dalam konflik tersebut dan menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Sebelumnya, DK PBB pada hari yang sama Rabu telah mengadopsi resolusi yang dirancang Bahrain berisi tuntutan agar Iran mengakhiri serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan perihal serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel terhadap negara Republik Islam tersebut.

Tiga belas negara memberikan suara mendukung dokumen tersebut, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi tersebut mengecam serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Namun, resolusi itu juga tidak menyebutkan agresi AS dan Israel, serta bahkan tidak menyerukan kedua negara tersebut untuk menghentikan serangan terhadap Iran.

Pemerintah Tarik Utang Rp185 Triliun, Ini Sumbernya

Kementerian Keuangan mencatat utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp185,3 triliun. Realisasi itu setara 22,3 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun. Angka itu masih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,9 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dalam batas yang terkendali. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari non utang tercatat Rp21,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,9 triliun. Dengan begitu maka realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen terhadap APBN.

Juda menjelaskan strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global. Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap SBN masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari bid to cover ratio pada lelang SBN yang masih tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN) rasio tersebut berada di atas 2 kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali. Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3 persen, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5 persen.

Presiden Iran Tuntut 3 Syarat dari Trump Jika Mau Nego & Setop Perang

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan tiga syarat jika Amerika Serikat ingin mengajak Teheran kembali ke meja perundingan dan menghentikan peperangan yang sudah berlangsung hampir dua pekan. Hal itu diungkapkan Pezeshkian saat melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, salah satu sekutu utama Teheran, pada Rabu (11/3).

Dalam percakapan keduanya dengan Putin dalam sepekan terakhir, Pezeshkian mengisyaratkan Iran mungkin siap kembali ke meja perundingan. Namun, hal itu bergantung pada tiga syarat yakni pertama, penghormatan terhadap hak kedaulatan Iran. Kedua, kompensasi atas kerusakan yang terjadi di Iran imbas serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari hingga memicu peperangan meluas di Timur Tengah hingga hari ini. Terakhir, jaminan dari AS-Israel bahwa agresi dan serangan militer serupa tidak akan terulang kembali. Iran kini menunggu respons dari pihak lain, meski mereka berulang kali menegaskan tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak tersebut yang dalam hal ini merujuk pada AS.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per Februari 2026 Capai Rp 346,1 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp346,1 triliun atau sekitar 11 persen dari total pagu APBN 2026. Angka ini juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 63,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp155 triliun atau setara 10,3 persen dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun. Belanja ini antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah program pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG) serta penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk PBI JKN, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dari sisi belanja pegawai tercatat sebesar Rp45,1 triliun atau 12,6 persen dari pagu. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp36,3 triliun. Suahasil mengatakan, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS yang statusnya berubah menjadi PNS. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp24,7 triliun atau 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun kepada sekitar 6 juta penerima, termasuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pensiunan. Realisasi pembayaran pensiun sendiri mencapai Rp36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta penerima.

Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp67,6 triliun atau 9,6 persen dari APBN. Peningkatan belanja barang terutama didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total realisasi tersebut, penyaluran MBG mencapai Rp39 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran Dana BOS sebesar Rp4,8 triliun, insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp2,2 triliun, pelayanan kesehatan melalui UPT sebesar Rp1,7 triliun, serta program stabilisasi pangan sebesar Rp0,9 triliun.

Menteri Pertahanan Jepang Rencana Kunjungi Indonesia Mei, Bahas Kerja Sama Alutsista

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi sedang mempertimbangkan kunjungan ke Asia Tenggara pada awal Mei 2026, termasuk ke Indonesia dan Philippines, guna memperkuat kerja sama keamanan serta membahas ekspor peralatan pertahanan Jepang. Menurut sejumlah sumber di Ministry of Defense of Japan, Koizumi diperkirakan melakukan kunjungan selama libur panjang Jepang (Golden Week).  “Dalam agenda tersebut ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro serta Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin,” ungkap sumber Tribunnews.com Rabu (11/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jepang diperkirakan akan membahas kemungkinan ekspor peralatan militer ke negara-negara Asia Tenggara. Pemerintah Jepang saat ini sedang meninjau kembali aturan ekspor senjata, termasuk rencana menghapus pembatasan yang selama ini hanya mengizinkan ekspor untuk lima tujuan seperti penyelamatan, transportasi, pengawasan, patroli, dan pembersihan ranjau laut. Jika kebijakan itu direvisi, peluang ekspor industri pertahanan Jepang ke luar negeri akan semakin terbuka.

Filipina yang sedang menghadapi ketegangan di laut Cina Selatan disebut membutuhkan penguatan armada lautnya. Negara tersebut dilaporkan tertarik pada kapal perusak pengawal bekas milik Japan Maritime Self-Defense Force jenis Abukuma. Jepang sebelumnya juga telah mengekspor radar pengawasan udara ke Filipina, dan saat ini sedang mempertimbangkan ekspor sistem komando dan pengolahan informasi militer. Selain Filipina, Indonesia disebut menunjukkan ketertarikan terhadap kapal selam bekas Jepang. 

AS Akan Lepas 172 Juta Barel Cadangan Minyak Daruratnya Demi Redam Lonjakan Harga

Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana melepaskan 172 juta barel minyak dari cadangan darurat Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya terkoordinasi negara-negara di seluruh dunia untuk meredakan lonjakan harga minyak mentah dan BBM di tengah perang Iran. Pelepasan cadangan yang diumumkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright dalam sebuah pernyataan pada Rabu, akan memerlukan waktu sekitar 120 hari hingga seluruh minyak dari Strategic Petroleum Reserve (cadangan minyak strategis) milik Departemen Energi AS benar-benar disalurkan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) untuk melepaskan total 400 juta barel minyak dari cadangan global.

Cadangan minyak strategis ini dibentuk setelah embargo minyak Arab pada 1970-an dan disimpan di gua-gua garam di sepanjang Pantai Teluk AS. Kapasitas maksimumnya sekitar 713,5 juta barel. Adapun, Strategic Petroleum Reserve AS saat ini berisi sekitar 415 juta barel minyak, atau sekitar 60% dari kapasitasnya, setelah serangkaian pelepasan cadangan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden. Termasuk di antaranya penjualan 180 juta barel untuk membantu menurunkan harga bensin setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Kontrak berjangka minyak mentah acuan AS naik hingga 4,1% setelah pengumuman tersebut dan diperkirakan akan terus menguat mengingat besarnya guncangan pasokan global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Secara teoritis, Strategic Petroleum Reserve memiliki kapasitas untuk melepas sekitar 4,4 juta barel per hari, menurut situs web Departemen Energi AS. Dibutuhkan sekitar 13 hari agar minyak dari sistem tersebut mencapai pasar terbuka setelah presiden memerintahkan penjualan. Namun, analisis yang disiapkan Departemen Energi AS pada 2016 menyebutkan bahwa jumlah sebenarnya yang dapat dilepas mungkin terbatas pada sekitar 1,4 juta hingga 2,1 juta barel per hari. Selama pelepasan cadangan pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina, jumlahnya bahkan tidak pernah melebihi 1,1 juta barel per hari, menurut analisis data pemerintah oleh ClearView.

8 Update Perang AS-Israel Vs Iran: Iran Menggila, Hormuz Mencekam

Setelah 12 hari pertempuran, perang kini menunjukkan tanda-tanda kebuntuan. Kekerasan terjadi di berbagai wilayah Timur Tengah. Badan pengungsi PBB melaporkan setidaknya 759.000 orang mengungsi di dalam Lebanon, sementara lebih dari 92.000 orang menyeberang ke negara tetangga, Syria. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan operasi akan terus berlanjut. Trump juga mengeklaim militer AS telah menghancurkan 58 kapal angkatan laut Iran, namun menegaskan operasi militer belum akan dihentikan.

Konflik ini memicu kekhawatiran besar di seluruh dunia karena lonjakan harga minyak berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi dan kemarahan publik di banyak negara. Pasukan Garda Revolusi Iran menegaskan Teheran tidak akan mengizinkan ekspor minyak melewati jalur tersebut. Mereka mengatakan Iran tidak akan membiarkan “satu liter minyak pun” melewati jalur vital itu sampai pengeboman oleh AS dan Israel dihentikan.

Pada Rabu, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menuntut penghentian segera serangan terhadap negara-negara Teluk. “Tindakan hari ini merupakan penyalahgunaan terang-terangan mandat Dewan Keamanan demi agenda politik anggota tertentu,” ujarnya. Lebih dari 1.300 warga sipil Iran tewas sejak serangan udara AS dan Israel dimulai pada 28 Februari. Di Lebanon, serangan Israel terhadap Hizbullah telah menewaskan 570 orang, termasuk 45 perempuan dan 86 anak-anak. Sementara itu, Washington mengatakan tujuh tentara AS tewas dan sekitar 140 lainnya terluka dalam konflik yang terus meluas ini.

Laporan Temukan Banyak Orang Keluhkan Kesehatan Mental saat Ramadan

Keluhan kesehatan mental dilaporkan kerap meningkat selama Ramadan. Apa sebabnya? Temuan tersebut disampaikan oleh Chief Marketing Officer Halodoc, Fibriyani Elastria, berdasarkan analisis data kesehatan pengguna Halodoc yang dirangkum dalam laporan Indonesia Health Insights Q1 2026. Analisis ini menggunakan data pasien yang berkonsultasi via Halodoc pada periode Ramadan 2025.

Menurut Fibriyani, jenis keluhan kesehatan masyarakat selama Ramadan cenderung berubah dari minggu ke minggu. Pada awal Ramadan, masyarakat lebih banyak berkonsultasi terkait masalah fisik seperti gangguan lambung dan pencernaan. Namun, memasuki pertengahan bulan puasa, keluhan mulai bergeser ke kesehatan mental. Ia menjelaskan bahwa peningkatan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat sejak minggu pertama puasa. Namun, intensitasnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada minggu ketiga Ramadan.

Data menunjukkan bahwa keluhan kecemasan tersebut meningkat hingga 27 persen dibandingkan rata-rata periode sebelum Ramadhan. Fibriyani mengatakan, peningkatan kecemasan selama Ramadhan tidak hanya dipicu oleh perubahan pola hidup, tetapi juga berbagai tekanan sosial dan emosional yang muncul menjelang Idulfitri. Salah satu faktor yang sering muncul adalah tekanan ekonomi serta ekspektasi sosial selama Ramadan dan Lebaran.

Kemenkes-KPK teken MoU perkuat pemberantasan korupsi sektor kesehatan

Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan untuk periode 2026–2030. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa sektor kesehatan memiliki kompleksitas tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan dan pengelolaan layanan. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan yang sedang dijalankan.

Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga akan memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program kesehatan.

Nota Kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada Desember 2025. Dia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola internal guna mencegah terjadinya praktik korupsi secara sistemik. Menkes juga menegaskan bahwa komitmen membangun integritas harus dimulai dari internal organisasi, termasuk memperkuat budaya kerja yang bersih dan transparan.

Legislator PKS: Tiket Pesawat Mahal Hambat Pendidikan-Layanan Kesehatan

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti tiket pesawat yang tarifnya mahal dan kerap dikeluhkan masyarakat. Saadiah mengingatkan bahwa tiket mahal pesawat tak hanya soal bisnis, tetapi berefek pada aspek kesehatan dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Saadiah saat rapat membahas kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi mudik Lebaran 2026 bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Rapat dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Duddy Purwagandhi.

Saadiah menyebut mahalnya tiket pesawat juga menjadi faktor mahalnya barang-barang di wilayah timur Indonesia. Lebih lanjut, Saadiah memberikan rekomendasi terkait dengan keterjangkauan tarif tiket pesawat. Salah satunya mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan penurunan komponen biaya seperti pajak dan tarif bandara benar-benar sampai ke tangan konsumen secara utuh.

Jabatan Kaster TNI Muncul Lagi, Kini Diemban Letjen Bambang Trisnohadi

Jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI kembali dihidupkan setelah sekitar 25 tahun sebelumnya dihapus dari struktur organisasi TNI. Pengaktifan kembali jabatan tersebut merupakan bagian dari validasi organisasi di tubuh TNI yang juga disertai mutasi terhadap 27 perwira tinggi (pati) dan 8 perwira menengah (pamen). Jabatan Kaster TNI bakal diisi oleh Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Sementara itu, jabatan Pangkogabwilhan III akan diisi Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Lucky Avianto yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora dan Pangkoops Habema.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, jabatan Kaster TNI sebelumnya dihapus pada masa Panglima TNI Laksamana Widodo Adi Sutjipto. Jabatan itu terkahir kali diemban Letjen Agus Widjojo pada 1999–2001 yang menggantikan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada 1998–1999. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari TNI terkait jabatan Kaster TNI kembali diaktifkan.

KPK panggil Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus kuota haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kapasitas sebagai tersangka kasus kuota haji. Lebih lanjut, Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Yaqut diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour. KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.

KPK: Bupati Rejang Lebong Terima Suap Rp980 Juta selama Ramadan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang suap oleh Bupati Muhammad Fikri Thobari (MFT) yang mencapai Rp980 juta selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang tersebut diduga berasal dari tiga perusahaan yang memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong.

Menurut Asep, pada 26 Februari 2026, Fikri Thobari melalui perantara Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo menerima uang Rp330 juta atau sekitar 3,4 persen dari nilai proyek sebesar Rp9,8 miliar yang dikerjakan oleh perusahaan swasta. Uang tersebut berasal dari Edi Manggala selaku pihak dari CV Manggala Utama yang memenangkan proyek pembangunan pedestrian, drainase, serta fasilitas pusat olahraga.  Selanjutnya pada 6 Maret 2026, Fikri Thobari kembali menerima uang melalui perantara aparatur sipil negara (ASN) Dinas PUPRPKP berinisial SAG sebesar Rp400 juta atau sekitar 13,3 persen dari nilai proyek. Dana tersebut berasal dari Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana yang menjadi pemenang proyek pekerjaan jalan dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

Pada tanggal yang sama, Fikri juga diduga menerima uang sebesar Rp250 juta melalui perantara ASN berinisial REN dari pihak Youki Yusdiantoro selaku perwakilan CV Alpagker Abadi. Perusahaan tersebut diketahui mengerjakan proyek penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepak bola dengan nilai sekitar Rp11 miliar. Asep menjelaskan bahwa uang yang diberikan tersebut merupakan pembayaran awal dari kesepakatan imbalan proyek yang sebelumnya dipatok sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan.

3 Tetangga RI Sudah Jadi ‘Korban’ Perang Iran-AS, Indonesia Bagaimana?

Sejumlah negara Asia Tenggara tetangga Indonesia menjadi ‘korban’ dalam perang Iran vs Amerika Serikat dan Israel. Pada Senin (9/3), harga minyak dunia pun melambung hingga tembus rekor tertinggi sejak 2022, yakni lebih dari US$100 per barel. Kondisi ini telah mengakibatkan dunia dilanda krisis energi. Apalagi, kapal-kapal tanker minyak hingga kini masih kesulitan melintas di Selat Hormuz. Selat sempit namun vital itu ditutup Iran sejak perang meletus. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan mengancam akan membakar kapal apa pun yang berani melintas.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memutuskan untuk menerapkan empat hari kerja bagi seluruh masyarakat. Penutupan Selat Hormuz berisiko meningkatkan harga bahan bakar lokal di pekan ini. Sembilan puluh enam (96) persen minyak Filipina diimpor dari Teluk Persia. Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul pada Selasa (10/3) meminta pegawai negeri bekerja dari rumah dan menangguhkan perjalanan ke luar negeri. Wakil juru bicara pemerintah Lalida Periswiwatana mengatakan perintah tersebut ditetapkan sebagai upaya menghemat persediaan energi nasional. Pemerintah Vietnam baru-baru ini juga mendorong karyawan bekerja dari rumah “kapan pun memungkinkan”. Anjuran ini digaungkan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan permintaan BBM. Vietnam memperoleh 87 persen minyak dari Timur Tengah.

Indonesia sendiri sudah merasakan dampak perang Iran vs AS-Israel secara tidak langsung. Sejak perang pecah akhir Februari, banyak penerbangan ke dan melalui Timur Tengah dibatalkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah sampai jebol Rp17 ribu, hingga potensi lonjakan harga minyak dunia juga menghantui Indonesia di tengah situasi Timur Tengah saat ini. Kementerian Haji dan Umrah juga memaparkan sekitar 2.000 jemaah umrah juga sempat tertahan dan beberapa perjalanan umrah juga dikabarkan dibatalkan atau ditunda imbas ketidakpastian situasi serta keamanan di Timur Tengah.

AMTI: Sumbangan Industri Tembakau Ke Negara Rp300 T, BUMN Rp80 T

Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyebut, kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) ke negara jauh lebih tinggi dibanding dividen yang disetorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua Umum AMTI Edy Sutopo mengatakan, IHT menyumbang pendapatan hingga Rp200 triliun pada 2024 sementara BUMN hanya kisaran Rp80 triliun. Edy menyebut, kontribusi industri tembakau ke negara tercatat mencapai Rp300 triliun pada 2024. Berdasarkan data yang pihaknya himpun, pada tahun tersebut nilai cukai IHT yang disetor ke negara Rp216,9 triliun. Di luar itu, IHT masih membayar pajak daerah, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan perseorangan, dan pajak pertambahan nilai (PPn).

Selain itu, ekosistem IHT dari hulu sampai hilir juga menjadi tempat bergantung 6 juta tenaga kerja. Industri tembakau menurutnya menyumbang Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, keberlangsungan IHT saat ini sedang terancam gulung tikar akibat regulasi yang tengah digodok pemerintah. Di antaranya adalah aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aturan turunan itu tengah dibahas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang bakal membatasi kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram per batang rokok. Sementara, rata-rata kandungan alami nikotin tembakau asli Indonesia berada di angka 2 sampai 8 miligram per batang rokok. Pelaku IHT juga dibayangi pembatasan tambahan zat lain pada rokok seperti cengkih yang akan berdampak pada petani.

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2025 Meningkat

Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV 2025 mencatat kewajiban neto yang meningkat. Pada akhir triwulan IV 2025, kewajiban neto tercatat sebesar 272,6 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan III 2025 sebesar 261,8 miliar dolar AS. Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 831,1 miliar dolar AS, meningkat dari 807,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025. Peningkatan posisi KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya. Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

Secara keseluruhan tahun 2025, PII Indonesia juga mencatat peningkatan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024. Kewajiban neto PII Indonesia meningkat dari 245,7 miliar dolar AS pada akhir 2024 menjadi 272,6 miliar dolar AS pada akhir 2025. Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0%, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7%, yoy). Kenaikan posisi KFLN terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung yang disertai dengan kenaikan harga saham domestik.

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,8% serta struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2%), terutama dalam bentuk investasi langsung.

270 WNA di Bali Ajukan Izin Tinggal Darurat Imbas Konflik Timteng

Sebanyak 270 warga negara asing (WNA) di Bali mengajukan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). Hal itu lantaran adanya konflik di Timur Tengah. Sebanyak 35 WNA yang terdampak pembatalan penerbangan akibat situasi di Timur Tengah serta memenuhi syarat administrasi kedaruratan mendapatkan pembebasan biaya overstay. Data ini terhitung sejak 28 Februari 2026 hingga 8 Maret 2026. Tercatat sebanyak 40 penerbangan keberangkatan dari Bali menuju Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menegaskan institusinya berkomitmen menangani situasi ini dengan pendekatan humanis. Tetapi tetap tegas sesuai aturan yang berlaku. “Imigrasi Bali berkomitmen penuh untuk proaktif hadir memberikan kepastian layanan keimigrasian yang mudah dan cepat. Namun, di saat yang bersamaan,” kata Sengky. “Kami juga memastikan pengawasan di lapangan tetap berjalan ketat agar situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Bali tetap kondusif dan tidak ada celah untuk penyalahgunaan aturan,” tambahnya.

Pemicu Lunturnya Kredibilitas Fiskal Versi Fitch Cs

Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah. Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody’s, S&P dan Fitch. Moody’s dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif. Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.

Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB. Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform, namun dibatalkan pada 2012 silam.

Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB. Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

Rupiah Melemah, Risiko Kredit Valas Perbankan Berpotensi Naik

Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan risiko kredit valuta asing (valas) di sektor perbankan. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan mengatakan dampak pelemahan rupiah terhadap kualitas kredit valas sangat bergantung pada profil bisnis debitur. Menurutnya, risiko kredit akan meningkat apabila kredit valas diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan impor namun penjualannya dalam rupiah.

Ia menilai, potensi tekanan terhadap kualitas kredit valas masih dapat berlanjut apabila kondisi global tetap bergejolak. Terutama jika tensi geopolitik masih memanas dan kondisi ekonomi domestik belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Untuk itu, menurut Trioksa bank perlu memperketat penyaluran kredit dalam mata uang asing. Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan lebih selektif dalam memberikan kredit valas serta mendorong pembiayaan kepada sektor yang memiliki pendapatan dalam valas seperti eksportir.

Masyarakat diminta waspadai penularan campak saat silaturahmi Lebaran

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penularan penyakit Campak saat kegiatan silaturahmi pada momen Idul Fitri. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menyentuh atau mencium bayi dan balita karena daya tahan tubuh mereka masih rentan terhadap infeksi. Meski belum ditemukan kasus campak di Jakarta, penyakit tersebut sudah muncul di sejumlah wilayah sekitar ibu kota sehingga kewaspadaan tetap diperlukan.

Menurut Ani, masyarakat terutama yang memiliki anak kecil perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang hari raya karena mobilitas dan interaksi sosial biasanya meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat penularan penyakit menular, termasuk campak, jika tidak diantisipasi dengan baik melalui perilaku hidup bersih dan perhatian terhadap kesehatan anak.

Sementara itu, dokter spesialis anak RSUD Pasar Rebo Arifianto menyebut campak masih sering ditemukan karena imunisasi anak yang belum lengkap. Ia mengaku hampir setiap pekan menangani pasien anak dengan kondisi serius akibat campak, bahkan hingga membutuhkan ventilator dan perawatan intensif. Ia menegaskan bahwa penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi campak rubela yang diberikan tiga kali, yaitu saat usia 9 bulan, 18 bulan, serta penguat pada usia 6–7 tahun untuk membangun kekebalan tubuh anak.

Jenderal Agus Subiyanto Sebut Siaga 1 TNI Hal Biasa di Militer

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, keputusannya menetapkan status siaga 1 di sejumlah satuan TNI merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan rutin. Hal itu terkait dengan satuan yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam (PRCPB). Agus menerangkan, setiap komando daerah militer (Kodam) memiliki satu batalyon yang disiapkan untuk siaga, terutama apabila wilayahnya berpotensi atau sedang menghadapi bencana alam. Menurut mantan KSAD itu, keluarnya Telegram Nomor TR/283/2026 tersebut bukan sesuatu yang luar biasa.

Saat ditanya apakah status tersebut berkaitan dengan peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagaimana tertulis dalam telegram, Agus memilih bungkam kepada wartawan. Terkait gelar pasukan hingga pengerahan alutsista, termasuk peluncur roket Astros yang videonya viral di kawasan Monumen Nasional (Monas), bagi Agus, kegiatan tersebut hanyalah bagian dari simulasi. Dia menekankan, pimpinan TNI menguji kecepatan mobilisasi pasukan dalam merespons keadaan.

Tidak hanya itu, Agus melanjutkan, kesiapsiagaan personel TNI juga disiapkan untuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan menjelang periode cuti bersama dan arus mudik Idul Fitri. Karena itu, status siaga tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu.

AS dan Israel Gempur Habis-habisan Iran, Serangan Paling Brutal dalam Seminggu

Ibu Kota Iran, Teheran mengalami malam paling mencekam, Selasa (10/3/2026). Teheran telah digempur serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel. Serangan brutal dari AS dan Israel ini membuat banyak orang bingung dengan sikap Presiden Donald Trump. Sebab, Trump mengeklaim bahwa operasi militer terhadap Iran sebenarnya sudah “hampir beres”. Trump merasa puas karena menurutnya perang berjalan melampaui target awal. “Kita sudah menang dalam banyak hal, tapi belum cukup,” ujar Trump bernada optimistis.

Namun, pernyataan Trump berbanding terbalik dengan peringatan dari Menteri Pertahanannya sendiri, Pete Hegseth. Hegseth justru menjanjikan serangan yang jauh lebih “ganas” dan intens pada Selasa ini. Ia bahkan menuding pihak Iran menggunakan warga sipil sebagai “perisai manusia” dengan menyembunyikan fasilitas militer di sekolah-sekolah. Di sisi lain, Teheran mengaku tak akan menyerah meski digempur habis-habisan oleh AS dan Israel. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dengan tegas menolak opsi gencatan senjata jika hanya bersifat sementara. Mereka bahkan mengancam akan terus menutup Selat Hormuz jika AS terus melakukan agresi.

Getaran hebat dilaporkan merambat hingga ke jantung pemukiman warga. Saksi mata melaporkan bahwa intensitas ledakan menyebabkan langit malam Teheran yang gelap seketika berubah menjadi terang benderang seperti siang hari. Tak hanya Teheran, serangan udara ini juga dilaporkan mulai merembet ke kota-kota besar lainnya seperti Isfahan dan Karaj. Selain ancaman nyawa, warga Iran kini harus menghadapi kenyataan pahit lumpuhnya infrastruktur. Pemadaman listrik melanda beberapa titik kota, sementara akses internet nasional masih diputus oleh otoritas setempat selama 11 hari terakhir. Kondisi ekonomi pun kian tercekik.

Purbaya Sebut THR ASN Pusat Cair Rp11 T per 10 Maret

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat hingga Rp11 triliun per 10 Maret 2026. Ia mengatakan dana tersebut sebenarnya sudah tersedia dan dapat dicairkan selama instansi terkait mengajukan permintaan pencairan ke Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan pembayaran THR bagi ASN pemerintah pusat secara bertahap. Hingga 6 Maret 2026 pukul 16.30 WIB, realisasi THR tercatat mencapai sekitar Rp3 triliun yang telah dibayarkan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN pemerintah pusat.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan. Hingga saat ini, pembayaran untuk kelompok tersebut mencapai sekitar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 penerima, atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berhak. Sementara itu, realisasi THR bagi ASN pemerintah daerah masih relatif terbatas. Hingga periode yang sama, baru tiga pemerintah daerah dari total 546 pemda yang melaporkan pembayaran THR kepada pegawainya. Total dana THR yang telah dibayarkan oleh tiga pemerintah daerah tersebut tercatat mencapai sekitar Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai daerah.

Setelah MK Memperluas Definisi Disabilitas

Pendekatan berbasis hak (rights-based) yang memandang disabilitas sebagai isu kesetaraan baru berkembang dalam satu dekade terakhir sejak disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada 2016. Namun dalam praktiknya, perubahan regulasi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan kondisi fisik di perkotaan yang seharusnya mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Di Jakarta misalnya, transportasi publik yang kerap dipuji sebagai salah satu yang paling modern di Indonesia masih menyimpan banyak hambatan bagi penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda maupun disabilitas sensoris. Berbagai masalah seperti jalur halte yang curam, peron yang tidak rata, hingga ubin pemandu yang berakhir di titik berbahaya masih ditemukan. Bahkan pada Januari lalu, seorang atlet paralimpiade tunanetra terjatuh ke lubang saluran air terbuka di dekat halte bus Transjakarta setelah mengikuti jalur ubin pemandu.

Selain persoalan aksesibilitas, penyandang disabilitas juga menghadapi masalah kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Dari sekitar 16 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sebagian besar berada di kelompok ekonomi terbawah. Tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja hanya sekitar 44 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang hampir mencapai 70 persen. Rendahnya tingkat pendidikan—dengan lebih dari dua pertiga hanya menamatkan sekolah dasar atau lebih rendah—menciptakan lingkaran masalah yang mempersempit peluang kerja dan memperkuat kerentanan ekonomi mereka.

Kembalinya Puluhan WNI ke Indonesia di Tengah Konflik Iran dan AS-Israel…

Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (10/3/2026), di tengah konflik yang memanas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedatangan mereka disambut suasana haru saat para keluarga menjemput di bandara. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyambut para WNI dan menyampaikan selamat datang serta harapan agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga di Tanah Air.

Pemerintah menyebutkan bahwa sebanyak 22 WNI tiba dalam gelombang pertama evakuasi dari Iran. Proses pemulangan masih akan berlanjut karena pemerintah membuka kesempatan bagi WNI lain yang ingin kembali ke Indonesia. Hingga saat ini tercatat 36 WNI telah mendaftarkan diri untuk mengikuti gelombang evakuasi berikutnya, sementara Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran sebelum menentukan jadwal pemulangan selanjutnya.

Beberapa WNI yang kembali menceritakan kondisi mencekam selama berada di Iran. Segar (58), seorang pekerja asal Tangerang yang bekerja di Teheran, mengaku hampir setiap hari mendengar suara ledakan di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, Hukkam (25), mahasiswa di Ahlul Bayt International University, mengatakan aktivitas perkuliahan diliburkan dan akses internet dibatasi akibat konflik. Meski kehidupan masyarakat masih berjalan relatif normal, kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dirasakan sehingga banyak WNI berharap situasi di Iran segera membaik.

Pembangunan Huntara Diklaim Sudah 90 Persen, Pemprov Sumut: Lebaran Pengungsi Tak di Tenda Lagi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana telah mencapai lebih dari 90 persen. Huntara tersebut disiapkan untuk menampung warga yang masih tinggal di tenda pengungsian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan para pengungsi sudah dapat menempati hunian sementara tersebut sebelum Hari Raya Idulfitri.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menjelaskan bahwa sebagian pengungsi bahkan sudah mulai menempati huntara di beberapa lokasi. Pemerintah juga terus mempercepat proses pemindahan warga dari tenda ke hunian yang lebih layak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih normal dan aman. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi pengungsi yang memilih tinggal sementara di tempat lain. Dengan percepatan pembangunan dan bantuan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian saat Lebaran sehingga para korban bencana dapat merayakan hari raya dengan kondisi yang lebih baik.

Bahlil Tegaskan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi hingga Lebaran

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tak akan ada kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan Solar, menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Bahlil menyadari eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi berdampak ke ekonomi Indonesia. Namun, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi mengatasi persoalan itu.

Pada saat yang sama, Bahlil juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Ia memastikan stok BBM nasional RI masih tercukupi. “Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri,” ujarnya.

Bappenas Sebut RI Harus Belajar Banyak dari Vietnam Dorong PDB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memandang bahwa Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pada era 1980-an, Indonesia menjadi contoh di Asia Tenggara untuk urusan pangan dan transformasi sektor pertanian, termasuk bagi Vietnam. “Sekarang kita harus belajar dari Vietnam karena Vietnam telah bergerak sangat cepat, dan hari ini kita melihat transformasi yang luar biasa,” kata Rachmat saat memberikan keynote speech dalam agenda Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Vietnam (IVFA) Ramadan Iftar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, Vietnam telah mengembangkan kemampuan manufaktur yang kuat, membangun industri ekspor yang kompetitif, dan maju pesat sektor unggulan seperti otomotif.

22 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba dengan Selamat di Indonesia

Sebanyak 22 dari 32 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran kini telah tiba di Indonesia. 22 WNI tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Selasa (10/3/2026) pukul 18.00 WIB. Evakuasi WNI dari Iran dilakukan melalui Baku, Azerbaijan. Ada dua gelombang evakuasi yang dijalankan pemerintah Indonesia. Evakuasi gelombang pertama telah berhasil memulangkan 22 WNI tersebut. Adapun WNI yang mengikuti evakuasi Gelombang I terdiri atas 10 WNI pekerja, 1 pengajar/jurnalis, 14 pelajar/mahasiswa, 2 PMI, dan 5 turis.

Kemudian gelombang kedua, akan tiba 10 WNI lagi yang diperkirakan sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (11/3/2026) hari ini. Dengan demikian, nantinya akan ada 32 WNI yang dievakuasi. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat berada di Iran adalah 329 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiwa dengan konsentrasi utama di Kota Qom, dan sisanya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para ekspatriat. Para WNI tersebut selanjutnya akan dibantu Pemerintah Daerah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyambut kepulangan 22 WNI tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pemerintah terus memonitor perkembangan keamanan di Timur Tengah sampai saat ini untuk memastikan keselamatan WNI.

Senator AS Desak Arab Saudi Ikut Serang Iran, Ingatkan Konsekuensi jika Menolak

Senator Amerika Serikat (AS), Lindsey Graham mendesak Arab Saudi untuk bergabung dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran, Senin (9/3/2026). Ia bahkan menggambarkannya sebagai perang yang menguntungkan kedua belah pihak. Tahun lalu, pemerintahan Donald Trump menyetujui kesepakatan pertahanan dan keamanan senilai 142 miliar dollar AS dengan Arab Saudi untuk melengkapi peralatan perang canggih yang disediakan oleh puluhan perusahaan AS sebagai imbalan atas investasi 600 miliar dollar AS di Washington. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Arab Saudi akan diizinkan untuk membeli jet tempur canggih F-35 dengan akses ke pesawat kelas atas Lockheed Martin yang secara tradisional hanya diperuntukkan bagi sekutu terdekat Amerika.

“Warga Amerika tewas dan AS menghabiskan miliaran dollar untuk menggulingkan rezim Iran yang mengancam kawasan ini,” jelas Graham.  “Sementara itu, Arab Saudi tampaknya mengeluarkan pernyataan dan melakukan hal-hal di belakang layar yang sedikit membantu, tetapi tidak mau berpartisipasi dalam operasi militer untuk mengakhiri teror yang berasal dari Iran,” sambungnya. “Semoga negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk akan lebih terlibat karena perjuangan ini terjadi di wilayah mereka,” tambahnya. Senator Carolina Selatan itu telah mendorong serangan yang lebih keras terhadap Iran.

Sekarang, dia berupaya meyakinkan Arab Saudi untuk bergabung dalam perang melawan Iran.  “Jika Anda tidak bersedia menggunakan militer Anda sekarang, kapan Anda bersedia menggunakannya? Semoga ini segera berubah. Jika tidak, konsekuensi akan menyusul,” ujarnya.

Harga Minyak Dunia Anjlok 11 Persen Setelah Trump Prediksi Perang dengan Iran Segera Mereda

Harga minyak dunia anjlok lebih dari 11 persen pada akhir perdagangan Selasa (10/3/2026) waktu setempat atau Rabu (11/3/2026) pagi WIB. Penurunan terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi perang dengan Iran akan segera mereda. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 11,16 dollar AS atau sekitar 11 persen menjadi 87,80 dollar AS per barrel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 11,32 dollar AS atau 11,9 persen menjadi sebesar 83,45 dollar AS per barrel. Kedua acuan harga minyak mentah dunia itu mengalami penurunan harian terbesar sejak Maret 2022, setelah sehari sebelumnya sempat melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun.

KPK tetapkan Bupati Rejang Lebong dan empat orang lain jadi tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Budi mengatakan KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose atau gelar perkara. Lebih lanjut dia menjelaskan peran dari lima orang tersebut adalah dua sebagai penerima, dan tiga merupakan pemberi.

Sebelumnya, pada 9 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada 10 Maret 2026, KPK membawa Bupati dan Wabup Rejang Lebong yang merupakan kader PAN bersama tujuh orang lainnya ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Dua Kapal Pertamina Lolos dari Zona Konflik Timteng, Pasokan Energi RI Aman

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkapkan dua kapal milik perusahaan berhasil keluar dari wilayah konflik di Timur Tengah. Keduanya yakni kapal PIS Rinjani dan kapal PIS Paragon. Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita mengatakan, terdapat empat unit kapal milik perusahaan yang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Kapal PIS Rinjani dan PIS Paragon telah keluar dari zona konflik. Sebelumnya, pada awal perang mencuat di Timur Tengah, kapal PIS Rinjani sedang berlabuh di Khor Fakkan – UAE, sedangkan Kapal PIS Paragon sedang discharge di Oman. Sementara dua unit kapal lainnya masih beroperasi di kawasan Timur Tengah, yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya sedang berada di Teluk Arab. Adapun Kapal Gamsunoro melayani kargo milik konsumen pihak ketiga (third party). Sedangkan, VLCC Pertamina Pride sedang dalam misi mengangkut pasokan minyak mentah (light crude oil) untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Jimly Usulkan Omnibus dan Kodifikasi Terbatas RUU Pemilu Mencakup 16 UU

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar dibuat metode omnibus terbatas sekaligus kodifikasi terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini disampaikan Jimly dalam rapat bersama Komisi II DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, metode omnibus law juga bisa diterapkan dalam urusan kepemiluan, bukan hanya untuk urusan ekonomi. Menurut Jimly, perlu juga ada mekanisme kodifikasi terbatas turut dilakukan terhadap sejumlah undang-undang lainnya.

Selain metode omnibus terbatas, Jimly juga sekaligus mengusulkan metode kodifikasi terbatas untuk RUU Pemilu. Dia menilai metode omnibus itu diperlukan untuk menata sistem hukum di Indonesia secara komprehensif. Sebab, sejak reformasi hingga kini, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai cukup banyak masalah terkait kepemiluan.

Setara Institute Rilis Laporan KBB 2025, Catat 221 Pelanggaran

Setara Institute merilis laporan tahunan mengenai kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2025. Laporan ini menjadi sorotan karena menjadi evaluasi penuh pertama terhadap kinerja perlindungan hak beragama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Setara Institute, Harkirtan Kaur, dalam paparannya menujukkan kondisi KBB di Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan berbagai persoalan yang belum tertangani secara komprehensif. Kondisi ini diperburuk dengan keberadaan regulasi-regulasi diskriminatif yang menjadi validasi bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan pelanggaran.

Berdasarkan pencatatan Setara Institute, ditemukan jenis-jenis pelanggaran yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kondisi KBB 2025 masih masalah serius dan tidak menampakkan perbaikan yang signifikan. Pada laporan KBB 2025, Setara Institute mencatat telah terjadi 221 peristiwa pelanggaran dengan jumlah tindakan sebanyak 331. Angka ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 260 peristiwa dengan 402 tindakan pada 2024. Dari jumlah pelanggaran di 2025 tersebut, 128 pelanggaran KBB dilakukan oleh aktor negara, berbanding 197 pelanggaran dilakukan oleh aktor non-negara.

Eks Dirjen Kominfo Divonis 6 Tahun Penjara soal Dugaan Suap Pusat Data Nasional

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo periode 2016 – 2024 Semuel Abrijani Pangerapan divonis enam tahun penjara usai terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hakim Ketua Lucy Ermawati menyatakan Semuel terbukti menerima suap Rp 6,5 miliar dari terdakwa Alfi Asman, sebagai imbalan atas ditunjuknya PT Aplikanusa Lintasarta dalam beberapa proyek.

Kaster TNI Dihidupkan Lagi, Dijabat Letjen Bambang Trisnohadi

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) TNI pada awal Maret 2026. Di antara yang dimutasi adalah Letjen Bambang Trisnohadi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Posisi Kaster TNI dihapuskan pada akhir 2001, yang saat itu diisi Letjen Agus Widjojo. Sebelumnya, pos Kaster TNI juga pernah diduduki Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1998-1999 yang kemudian menjadi presiden RI periode 2004-2014.

Konsekuensi aktifnya Kaster TNI membuat jabatan Asisten Teritorial (Aster) TNI dilikuidasi. Mayjen Suhardi yang menduduki Aster TNI pun dimutasi menjadi Wakil Kaster TNI. Suhardi sebelumnya merupakan Asisten Teritorial (Aster) TNI yang pernah menjabat Pangdam XIII/Merdeka serta Komandan Koopsus TNI.

Selain itu, Jenderal Agus juga membuat keputusan baru dalam surat keputusan (skep) mutasi itu. Posisi Pangdam Jaya/Jayakarta mengalami validasi organisasi. Dari sebelumnya Pangdam Jaya diisi pati bintang dua, sekarang dijabat bintang tiga. Namun, orang yang menduduki pos tersebut tidak digeser. Dengan begitu, Mayjen Deddy Suryadi tetap menjadi Pangdam Jaya dengan pangkat Letjen.

Pemerintah Siapkan RUU Perumahan untuk Atasi Masalah Lahan dan Pembiayaan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang akan mencakup pengaturan penyediaan lahan dan pembiayaan hunian bagi masyarakat. Hal ini didukung penuh oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI. Pelaku usaha, seperti Angga Budi Kusuma, menyatakan bahwa undang-undang baru ini penting untuk menyelaraskan regulasi di pusat dan daerah agar tidak membingungkan masyarakat dan pengusaha

Selain penyiapan RUU, Pemerintah juga telah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit per tahun untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian. Selain itu, program pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap mempertahankan suku bunga tetap sekitar 5 persen dan memperpanjang tenor kredit hingga 30 tahun.

Regulasi UMKM di E-Commerce Perlu Hati-hati, Salah Atur Bisa Jadi “Senjata Makan Tuan”

Pemerintah berencana merumuskan ulang regulasi pelindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di pasar digital atau e-commerce. Rencana tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Rapat ini digelar sebagai respons atas peningkatan produk impor dan dinamika algoritma platform digital yang dinilai memengaruhi daya saing pelaku usaha lokal. Peneliti SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan mengatakan, langkah perlindungan UMKM memang masuk akal. Namun, ia mengingatkan, kebijakan yang disusun diharapkan tidak menjadi menjadi “senjata makan tuan” bagi pelaku usaha yang hendak dibantu.

Menurut dia, salah satu godaan terbesar regulator adalah melakukan intervensi harga secara langsung. Semisal dengan mematok tarif administrasi atau komisi platform. Padahal, karakter ekonomi digital berbeda dengan pasar konvensional. Hardy menjelaskan, ekonomi digital merupakan two-sided market sebagaimana dikemukakan Jean-Charles Rochet dan Jean Tirole (2003). Dalam model ini, platform berperan sebagai perantara yang menyeimbangkan insentif antara penjual dan pembeli.

Terbitkan Obligasi Ritel Infrastruktur, SMI Kejar Rp300 Miliar

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI merilis Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS). Instrumen investasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT. SMI Tahap II Tahun 2026. Direktur Utama PT. SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan nantinya seluruh dana yang didapat dari penjualan obligasi ini akan digunakan untuk pembangunan jaringan infrastruktur tanah air. Mulai dari jalan dan jembatan, rumah sakit, hingga penyediaan air minum dan ketenagalistrikan. Melalui instrumen ini PT SMI tak hanya berfokus pada penyelesaian proyek fisik semata, namun juga pada nilai tambah yang dihasilkan bagi masyarakat. “Dari sisi kontribusi kepada pembangunan nasional, secara akumulatif nilai proyek yang telah dibiayai oleh PT. Sarana Multi infrastruktur adalah sebesar Rp1.183 triliun meliputi 192 proyek PSN,” terang Reynaldi. “Menurut perhitungan kami, kami telah mendapatkan multiplier efek sebesar 8,9 kali,” sambungnya.

Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti menjelaskan ORIS diterbitkan dalam dua pilihan tenor yakni 1 tahun dan 3 tahun. Dengan masing-masing memberikan kupon dengan bunga sebesar 5,60% untuk tenor 1 tahun dan 6,05% untuk tenor 3 tahun. Proses settlement atau penerbitan obligasi akan dilakukan pada 6 Mei 2026. “Obligasi penerbitan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar. Kemudian peringkat instrumen adalah idAAA oleh Pefindo, ini merupakan peringkat tertinggi yang dapat diberikan oleh lembaga rating di Indonesia terhadap korporasi di Indonesia,” ujarnya. Pembayaran kupon pertama kepada investor dijadwalkan pada 6 Juni 2026 yang sekaligus menjadi akhir masa minimum holding period bagi investor. Artinya ORIS juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah masa minimum holding period.

Search