dicetak pada tanggal: 24 Juni 2026 9:03 AM

Ekonom Nilai Kenaikan BI Rate Efektif untuk Jaga Rupiah dan Inflasi
  • Kenaikan BI Rate
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a3ab21ca8b3f/ekonom-nilai-kenaikan-bi-rate-efektif-untuk-jaga-rupiah-dan-inflasi

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam dua bulan terakhir dinilai mulai menunjukkan hasil dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Namun, kebijakan tersebut juga diiringi timbulnya konsekuensi terhadap sektor perbankan melalui kenaikan biaya dana dan bunga kredit baru.

Sebelumnya, Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026. Lebih dulu, BI juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam RDG Mingguan pada 9 Juni 2026. Dengan demikian, total kenaikan BI Rate sepanjang Mei-Juni 2026 mencapai 100 basis poin.

Ekonom menilai kebijakan BI sejauh ini cukup efektif mencapai tujuan utamanya, yakni menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menilai, langkah BI masih relevan meskipun risiko global mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran.

Kandasnya Pengajuan JC Sony Sonjaya karena Dianggap Pelaku Utama
  • Kasus Korupsi BGN
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/24/05141621/kandasnya-pengajuan-jc-sony-sonjaya-karena-dianggap-pelaku-utama

Upaya mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, untuk memperoleh status justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya kandas. Setelah melakukan kajian terhadap permohonan yang diajukan Sony, Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menolak permohonan tersebut. Penyidik menilai Sony tidak memenuhi syarat utama untuk mendapatkan status justice collaborator karena dianggap sebagai pelaku utama dalam perkara yang tengah diusut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, hasil pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan penyidik menunjukkan bahwa peran Sony dalam perkara ini sangat sentral. Temuan itu menjadi penting karena dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG berawal dari proses penunjukan yayasan sebagai mitra SPPG. Dalam penyidikan Kejagung, ditemukan dugaan bahwa sejumlah yayasan yang menjadi mitra SPPG memiliki afiliasi dengan para pejabat BGN yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Yayasan-yayasan tersebut diduga tetap lolos sebagai mitra karena adanya pengaturan dalam proses verifikasi pada portal mitra BGN.

Meski menolak permohonan justice collaborator, Kejagung menegaskan bahwa seluruh informasi yang telah disampaikan Sony tetap dianggap penting bagi proses penyidikan. Penyidik memastikan setiap keterangan yang diberikan akan diverifikasi dan ditelusuri lebih lanjut guna membuat perkara menjadi lebih terang. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari penunjukan mitra SPPG hingga pengadaan barang dan jasa. Kejagung juga menemukan indikasi mark up harga dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan operasional program MBG.

Peneliti: Algoritma Jadi Aktor Baru Dalam Komunikasi Politik Digital
  • Algoritma, Komunikasi Politik Digital
  • https://www.antaranews.com/berita/5619120/peneliti-algoritma-jadi-aktor-baru-dalam-komunikasi-politik-digital

Peneliti komunikasi politik digital dan literasi media Liza Fitriani Nurkholi menilai algoritma telah berkembang menjadi aktor baru dalam komunikasi politik digital. Algoritma memengaruhi cara masyarakat menerima, menyebarkan, dan menilai berbagai informasi politik.

Menurutnya, logika viralitas sering kali mengalahkan kualitas argumentasi dalam berbagai percakapan politik yang berkembang melalui media sosial. Ia mengatakan konten yang menarik perhatian belum tentu benar, namun sering memperoleh jangkauan lebih luas dibanding informasi berkualitas.

Maka dari itu, dirinya bersama Alfarisi Thalib meluncurkan buku Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma. Buku ini membahas pengaruh algoritma terhadap pembentukan wacana politik dan penguatan demokrasi pada era digital serta menjelaskan perubahan peran algoritma pada ruang politik modern. Alfarisi menilai algoritma menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk arus informasi pada ruang digital, yang dipenuhi beragam informasi yang sulit diverifikasi kebenaran dan keasliannya.

MTI Sebut 13 dari 21 Inpres Bermasalah, Ini Penjabarannya
  • Kajian Inpres Bermasalah
  • https://news.republika.co.id/berita/th272n320/mti-sebut-13-dari-21-inpres-bermasalah-ini-penjabarannya

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menemukan 13 dari 21 Instruksi Presiden (Inpres) yang terbit sepanjang Januari 2025 hingga April 2026 terindikasi memiliki problem akuntabilitas. Lebih dari sekadar angka, MTI memperingatkan temuan ini sebagai tanda krisis tata kelola yang lebih dalam: keputusan-keputusan fiskal dan kelembagaan paling mendasar berpindah dari ruang yang diatur konstitusi ke instrumen instruksi yang nyaris tanpa pengawasan.

Inpres secara doktrinal hanya instrumen koordinasi internal eksekutif. Ia tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh menetapkan norma yang mengikat publik, dan tidak dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Namun sejak Inpres 1/2025, MTI menemukan instrumen administratif ini bergeser menjadi direktif yang memuat keputusan fiskal dan kelembagaan substantif. Dari 13 Inpres yang dinilai bermasalah, dua berkategori bobot tinggi, tiga bobot sedang, dan delapan patut dicermati.

Menurut MTI, dua Inpres bermasalah berkategori tinggi adalah Inpres 1/2025 terkait Efisiensi Belanja yang memblokir Rp 306,7 triliun pagu yang sudah disahkan DPR, atau setara 9,5 persen belanja kementerian/lembaga, dimana angka tersebutsangat dekat dengan ambang yang semestinya memicu APBN-Perubahan dan membutuhkan pembahasan di parlemen. Inpres kedua adalah Inpres 17/2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan yang menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana tunggal pembangunan fisik koperasi dan memerintahkan Menteri Keuangan untuk melakukan penempatan dana sejumlah 3 miliar per koperasi di bank Himbara atau total 240 triliun untuk 80.000 koperasi. Inpres tersebut dinilai menggerus akuntabilitas karena menetapkan parameter substantif seperti target volume dan Harga Pembelian Pemerintah

Kala Prabowo Ngaku Berguru Ilmu Politik dari NU
  • Nahdlatul Ulama, Presiden Prabowo
  • https://news.detik.com/berita/d-8544632/kala-prabowo-ngaku-berguru-ilmu-politik-dari-nu

Presiden Prabowo Subianto pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) memberikan pidato dengan mengatakan seharusnya belajar politik dari NU.

Prabowo memuji kehebatan kaderisasi NU sehingga para anggotanya berada di berbagai organisasi hingga pemerintah. Mantan Menhan itu menyebut anggota NU juga ada di semua partai. “NU memang hebat. Selalu berada di mana-mana ya kan. Semua partai, NU hadir,” ujarnya. “Jadi NU nggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik seharusnya dari NU,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Prabowo menilai NU merupakan organisasi keagamaan yang nasionalis dan patriotik. Prabowo menilai lagu-lagu khususnya ‘Ya Lal Wathon” yang menjadi tradisi di NU mengandung nilai cinta Tanah Air meski diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Prabowo juga menekankan bahwa kiai dan ulama adalah tokoh paling dekat dengan rakyat, terutama di pedesaan, karena mereka memahami langsung persoalan masyarakat sebagaimana aparat negara yang juga berasal dari rakyat.

Anak Muda, Medsos, dan Pesan Politik yang Perlu Dikemas Ulang
  • Anak Muda, Media Sosial, Pesan Politik
  • https://www.kompas.id/artikel/anak-muda-medsos-dan-pesan-politik-yang-perlu-dikemas-ulang

Pada dasarnya anak muda menaruh perhatian terhadap perhatian sosial dan politik namun menguatnya media sosial sebagai medium interaksi serta saluran informasi menyebabkan ada sejumlah pola konsumsi informasi yang berubah. Banyak yang kecewa atau muak dengan politik, namun survei menunjukkan mereka tetap peduli dan menilai politik penting. Akses partisipasi yang terbatas membuat mereka merasa terpinggirkan, sehingga penyampaian pesan politik perlu dikemas ulang agar lebih sederhana, visual, dan relevan dengan pola konsumsi digital mereka.

Kajian para ahli komunikasi politik menekankan bahwa pendekatan tradisional berbasis penguasaan fakta (fact mastery) sudah tidak cocok di era modern. Sebaliknya, pendekatan perilaku (behavioral) lebih sesuai, dengan konsep monitorial citizen yang cukup melakukan pemindaian isu penting tanpa harus menguasai detail teknis. Visual dan emosi menjadi kunci dalam penyampaian pesan politik karena lebih mudah diproses, diingat, dan menjangkau khalayak dengan literasi rendah.

Penelitian Universitas Multimedia Nusantara dan pandangan akademisi seperti Wahyutama menegaskan perlunya format berita politik yang ringkas, akurat, dan mudah diakses di media sosial. Bentuk penyajian seperti karusel, infografik, dan video pendek dianggap efektif untuk membangun pengetahuan politik anak muda. Dengan demikian, media massa dapat menjaga keterlibatan generasi muda sebagai warga negara kritis dan berpengetahuan, yang penting bagi keberlangsungan demokrasi.

NPCI sambut positif penerapan anggaran multi-year untuk pelatnas
  • Kebijakan Anggaran Multi Year untuk Pelatnas
  • https://www.antaranews.com/berita/5620381/npci-sambut-positif-penerapan-anggaran-multiyears-untuk-pelatnas?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

National Paralympic Committee Indonesia menyambut positif dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multiyears untuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet karena pelatnas tidak lagi terhenti akibat pergantian tahun anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda merupakan salah satu kunci keberhasilan pembinaan atlet dalam jangka panjang.

Dukungan terhadap skema pendanaan multiyears muncul setelah Presiden Prabowo mendengarkan pemaparan Menpora Erick Thohir di Hambalang, Jawa Barat. Rima menilai kebijakan ini akan memudahkan pelatih dalam menyusun program latihan yang berkelanjutan dan terukur sehingga atlet dapat mencapai performa puncak secara optimal. Sebaliknya, pelatnas yang terputus karena kendala anggaran sering kali menyulitkan pelatih dalam menjaga dan mengembalikan kondisi terbaik atlet.

NPC Indonesia berharap dukungan tersebut dapat diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden yang melengkapi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dukungan serupa juga disampaikan Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, yang menilai anggaran multiyears akan memberikan kepastian dalam penyusunan program latihan dan persiapan untuk kompetisi internasional. Kebijakan ini diharapkan membantu para atlet menghadapi target besar, termasuk meraih prestasi pada Paralimpiade Los Angeles 2028 dan mendukung cita-cita Indonesia untuk masuk lima besar dunia pada Olimpiade dan Paralimpiade 2045.

WHO: Wabah Ebola di Kongo lampaui 1.000 kasus dalam sebulan
  • Penyebaran Wabah Ebola Kongo
  • https://www.antaranews.com/berita/5619849/who-wabah-ebola-di-kongo-lampaui-1000-kasus-dalam-sebulan?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 1.000 kasus terkonfirmasi dalam bulan pertama penyebarannya, menjadikannya epidemi Ebola terbesar dalam sejarah negara tersebut pada tahap awal. Hingga 22 Juni 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 1.048 kasus terkonfirmasi dengan 267 kematian. Menurut WHO, penyebaran wabah menunjukkan pola yang berbeda di setiap wilayah, dengan beberapa zona kesehatan relatif stabil sementara daerah lain mengalami lonjakan kasus yang signifikan. Untuk menekan penyebaran penyakit, kapasitas perawatan telah ditingkatkan menjadi lebih dari 500 tempat tidur di 19 pusat kesehatan, sedangkan kapasitas pengujian laboratorium naik dari 30 menjadi lebih dari 2.000 tes per hari melalui delapan laboratorium di Provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Meski demikian, tingkat keterisian tempat tidur telah mencapai 84 persen sehingga WHO menilai situasi ini sangat kompleks dan mengajukan kebutuhan pendanaan sebesar 115 juta dolar AS guna memperkuat respons wabah. Selain itu, Uganda juga telah melaporkan 20 kasus Ebola yang terkait dengan wabah yang berlangsung di Kongo.

10 Provinsi dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tertinggi di Indonesia 2025, Mana Saja?
  • Administrasi Pencatatan Kependudukan, Yogyakarta Provinsi dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tertinggi
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/24/070000565/10-provinsi-dengan-kepemilikan-akta-kelahiran-tertinggi-di-indonesia-2025?source=personalisasi

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pencatatan sipil sebagai bukti sah identitas seseorang sejak lahir. Dokumen ini memuat informasi penting seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta identitas orang tua. Kepemilikan akta kelahiran sangat penting karena menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, akta kelahiran memberikan pengakuan identitas secara hukum sehingga hak-hak anak sebagai warga negara dapat terlindungi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0–17 tahun di Indonesia mencapai 93,95 persen. Provinsi dengan tingkat kepemilikan tertinggi adalah DI Yogyakarta (98,52 persen), disusul DKI Jakarta (98,51 persen) dan Jawa Tengah (98,31 persen). Posisi berikutnya ditempati Aceh (98,16 persen) dan Bali (97,29 persen). Daftar 10 besar juga mencakup Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Meski capaian nasional tergolong tinggi, masih terdapat kesenjangan antardaerah. Lima provinsi dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran terendah pada 2025 adalah Papua Pegunungan (34,31 persen), Papua Tengah (57,08 persen), Papua Selatan (72,80 persen), Nusa Tenggara Timur (77,68 persen), dan Papua Barat (83,52 persen). Data ini menunjukkan bahwa upaya perluasan akses layanan administrasi kependudukan masih perlu diperkuat, terutama di wilayah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah.

Disoroti UNICEF, Ini Dampak Krisis Iklim terhadap Anak
  • Dampak Krisis Iklim pada Anak
  • https://www.tempo.co/lingkungan/disoroti-unicef-ini-dampak-krisis-iklim-terhadap-anak-2271106

Laporan terbaru UNICEF yang dikutip Perdinan menunjukkan bahwa krisis iklim tidak hanya mengancam kesehatan fisik anak, tetapi juga kesehatan mental dan perkembangan mereka. Anak-anak dapat menghadapi berbagai risiko iklim secara bersamaan, seperti panas ekstrem, banjir, kekeringan, polusi udara, penyakit menular, hingga gangguan pangan. Dampaknya meluas pada kesehatan, gizi, akses air bersih, keamanan saat bencana, serta proses belajar. Kerentanan tersebut berbeda di setiap wilayah, misalnya banjir dan polusi udara di Jawa, kekeringan dan masalah pangan di Nusa Tenggara, serta kenaikan muka laut dan intrusi air laut di kawasan pesisir dan pulau kecil.

Krisis iklim juga berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Perubahan suhu, curah hujan, musim, dan cuaca ekstrem memengaruhi produksi pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga berpotensi menurunkan hasil panen, menaikkan harga pangan, dan mengganggu distribusi. Selain itu, perubahan kondisi iklim dapat meningkatkan risiko penyakit seperti dengue dan malaria, sementara kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan memperburuk polusi udara serta meningkatkan kasus gangguan pernapasan pada anak.

UNICEF mencatat sekitar 2,3 miliar anak di dunia terpapar sedikitnya satu ancaman iklim, bahkan sekitar 4 juta anak menghadapi enam ancaman sekaligus. Menanggapi kondisi tersebut, Plan Indonesia mendorong keterlibatan anak muda, khususnya perempuan, dalam aksi iklim melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan komunitas. Program ini dijalankan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur dan mulai dikembangkan di beberapa wilayah Jakarta yang rentan banjir, dengan tujuan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap perubahan iklim sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bank Indonesia Luncurkan 4 Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
  • Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Bank Indonesia
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812726.aspx

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, penguatan UMKM menopang pertumbuhan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan UMKM tersebut juga sejalan dengan program prioritas nasional dan implementasi Asta Cita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 90% penyerapan tenaga kerja dan 15% pangsa ekspor Indonesia.

Perry menegaskan bahwa Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu dirancang untuk menghasilkan dampak nyata melalui penciptaan wirausaha yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini dilaksanakan dalam skala nasional dengan memanfaatkan jaringan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan K/L, stakeholders strategis, lebih dari 3.000 UMKM binaan BI, serta lebih dari 1.500 pesantren yang telah diberdayakan.

Terdapat empat program unggulan sebagai bagian dari Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada tahun 2026, yaitu Cangkir Barista melalui fasilitas sertifikasi internasional bagi 400 barista, Citra Nusa melalui penguatan kapasitas teknis, kapasitas kewirausahaan dan inovasi desain produk kepada 300 pelaku UMKM, Air Berkah Indonesia melalui kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengolahan usaha Air Minum Dalam Kemasan berbasis sumber daya lokal), dan Tani Berkah Indonesia melalui pemanfaatan teknologi greenhouse, mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren.

RI-Korea Selatan Sepakati Kerja Sama Rp 173 Triliun
  • Bilateral Indonesia - Korea Selatan
  • https://www.tempo.co/internasional/ri-korea-selatan-sepakati-kerja-sama-rp-173-triliun-2270944

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan menguat melalui sejumlah kesepakatan yang mencakup sektor-sektor strategis. Dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026, kedua negara mengamankan lebih dari 20 kesepakatan dengan nilai mencapai US $102 miliar atau sekitar Rp 173 triliun.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan rangkaian kesepakatan tersebut tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga mencakup kerja sama antarpemerintah di bidang politik, pertahanan, pendidikan, budaya, teknologi, hingga kecerdasan artifisial (AI).

Rencana Besar Pembentukan Holding BUMN Logistik
  • Rencana holding BUMN logistik
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8542961/rencana-besar-pembentukan-holding-bumn-logistik#google_vignette

Ada rencana besar pembentukan holding BUMN logistik. Pada tahap awal, akan ada tujuh perusahaan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Tujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang saat ini berada di bawah Pelindo. PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa. PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73% Pelindo, 9% Pos Indonesia, dan 17% dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia. Daud menjelaskan pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, holding ini akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Daud mengatakan, dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan ini akan terjadi namanya sinergi yang lebih luas terhadap jaringan distribusinya. “Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia. Sehingga jumlahnya yang hari ini hanya ada 78 titik kumulatif, nantinya bisa bertambah menjadi sekitar 150 atau bahkan 160 lini bisnis,” terangnya. Selain itu, penggabungan ini juga mampu menekan biaya logistik nasional.

Purbaya Berencana Tambah Transfer ke Daerah Hingga Rp90T pada 2027
  • Transfer ke Daerah
  • https://www.antaranews.com/berita/5618207/purbaya-berencana-tambah-transfer-ke-daerah-hingga-rp90-t-pada-2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perundingan Swiss Buka Peluang Damai AS-Iran
  • Perundingan AS-Iran di Swiss
  • https://koran.pikiran-rakyat.com/news/pr-30310287749/perundingan-swiss-buka-peluang-damai-as-iran

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan bahwa pembicaraan bilateral dengan pihak Iran telah meletakkan landasan yang sangat kuat menuju kesepakatan final demi mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di resort Bürgenstock, Swiss, tersebut menandai fase baru dalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah lama tegang. Langkah awal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi perdamaian regional yang lebih stabil. Dalam kesempatan tersebut, Vance mengisyaratkan kesiapan Washington untuk mencairkan aset-aset keuangan Teheran yang selama ini dibekukan. Sebagai imbalannya, dana tersebut harus dialokasikan secara khusus guna membeli komoditas pangan dari petani Amerika Serikat, seperti kedelai, jagung, dan gandum. Kebijakan komersial kemanusiaan ini dirancang guna memastikan seluruh pemanfaatan dana tetap berada pada jalur pengawasan ketat kedua belah pihak. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses pencairan anggaran tersebut agar tidak disalahgunakan.

Tolak Gencatan Senjata, Menteri Israel Sebut Lebanon Arena Bermain
  • Konflik Israel-Lebanon
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260623085141-120-1372106/tolak-gencatan-senjata-menteri-israel-sebut-lebanon-arena-bermain

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia mengatakan negara Arab tersebut “seharusnya menjadi arena bermain Israel.” Ben Gvir meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan penolakan Israel terhadap gencatan senjata apa pun di Lebanon kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. “Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon,” ucap Ben Gvir.

Pada Jumat (19/6), Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada NBC News dalam panggilan telepon bahwa Israel setuju untuk gencatan senjata kembali dengan Lebanon. Trump mengaku sudah bicara dengan Tel Aviv dan meminta mereka menyetujui kesepakatan tersebut. Seorang sumber resmi kelompok milisi Hizbullah sementara itu juga mengatakan bahwa mereka akan mematuhi gencatan senjata. Akan tetapi, Israel disebut masih meluncurkan serangan dan mencoba bergerak lebih jauh ke wilayah Lebanon.

Penentangan Ben Gvir ini muncul di tengah meningkatnya perselisihan di antara pejabat Israel mengenai nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan damai sementara dan sedang berdiskusi untuk merumuskan perjanjian akhir selama 60 hari ke depan. Berbagai pihak di Israel menilai MoU AS dan Iran “bencana politik terbesar” karena tak menggarisbawahi kekhawatiran Tel Aviv. Program rudal Iran tidak termasuk di dalamnya, serta hubungan Iran dengan proksinya juga tak dipermasalahkan.


Sah! Peresmian Stasiun KRL JIS dan JPO Saat HUT Jakarta ke-499
  • Perayaan HUT Jakarta
  • https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/06/23/sah-peresmian-stasiun-krl-jis-dan-jpo-saat-hut-jakarta-ke-499

Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026 menjadi momentum bersejarah bagi transformasi transportasi ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Menteri Perhubungan secara resmi melakukan peresmian Stasiun JIS dan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang menghubungkan Jakarta International Stadium langsung ke kawasan Gerbang Karnaval Ancol. Infrastruktur strategis ini hadir sebagai solusi konkret atas tantangan aksesibilitas di kawasan Jakarta Utara.

BI, Kemenkeu, dan Danantara Bisa Jadi Pemegang Saham BEI, Apa Dampaknya?
  • Pro Kontra kepemilikan saham BEI oleh Kemenkeu BI Danantara
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/23/063300826/bi-kemenkeu-dan-danantara-bisa-jadi-pemegang-saham-bei-apa-dampaknya-

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia kini berpeluang menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan tersebut diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 8B ayat (1). Meski demikian, kepemilikan saham oleh lembaga negara tersebut tetap harus menjaga independensi BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 8B ayat (2).

Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai revisi UU P2SK yang membuka peluang bagi Kemenkeu, BI, maupun Danantara menjadi pemegang saham BEI dapat dipahami sebagai upaya memperkuat fondasi pasar keuangan nasional. Menurut Hendra, di banyak negara, pendalaman pasar modal menjadi salah satu kunci untuk memperbesar sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menyerap investasi.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya daya tahan dan kredibilitas bursa saat kondisi ekonomi bergejolak. Ketika lembaga strategis negara memiliki keterlibatan dalam kepemilikan BEI, sebagian pelaku pasar dapat menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk dukungan jangka panjang terhadap pasar modal. Namun demikian, Hendra mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus ditimbang dengan sejumlah risiko. Tantangan terbesar adalah potensi konflik kepentingan. BEI bukan hanya tempat transaksi saham, tetapi juga memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan tertentu sebagai Self-Regulatory Organization (SRO).

Sikap Diam Legislatif Mengubur Hak Politik Perempuan
  • Kebijakan Afirmasi, Legislative Inaction, Revisi UU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/sikap-diam-legislatif-mengubur-hak-politik-perempuan

Meski sudah ada kebijakan afirmasi kuota minimal 30 persen calon perempuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu, hingga kini implementasinya masih belum mencapai target.

Titi Anggraini menilai DPR melakukan legislative inaction, yakni mengetahui adanya masalah dan perintah konstitusional tetapi tidak mengambil langkah legislasi yang diperlukan. Akibatnya, perlindungan hukum atas hak politik perempuan melemah, dan perubahan aturan teknis seperti formula penghitungan kuota justru semakin mengurangi peluang perempuan untuk terpilih. Apalagi dalam UU Pemilu tidak memuat sanksi tegas bagi penyelenggara yang mengabaikan prinsip afirmasi.

Komnas Perempuan bahkan menilai kebijakan KPU yang melakukan pembulatan ke bawah, PKPU No 10/2023, diskriminatif dan bertentangan dengan CEDAW. Karena itu, diperlukan revisi komprehensif UU Pemilu, penguatan norma hukum, serta sanksi yang jelas agar celah hukum tidak lagi dimanfaatkan untuk melemahkan keterwakilan perempuan. Legislator dituntut untuk bertindak, bukan diam, demi memastikan kesetaraan politik yang nyata.

Kubu Roy Suryo Bantah Terafiliasi Partai Politik, Singgung Jokowi yang Justru Dekat dengan PSI
  • Ijazah Jokowi, Penahanan Roy Surya dan dr Tifa
  • https://www.kompas.tv/nasional/676299/kubu-roy-suryo-bantah-terafiliasi-partai-politik-singgung-jokowi-yang-justru-dekat-dengan-psi

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, membantah tuduhan propaganda politik dalam gerakan mereka. Ia menegaskan selama ini pihaknya fokus membela rakyat untuk mengungkap masalah dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Ahmad Khozinudin menyinggung adanya motif politik di balik kasus ini, Khozinudin menambahkan pihaknya pun menduga motif politik justru dimiliki kubu Jokowi agar namanya tetap menjadi pusat perhatian media sampai pemilihan presiden 2029 nanti. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penanganan terhadap kedua tersangka dilakukan sesuai prosedur hukum. Kasus ini memunculkan sorotan publik karena menyangkut isu sensitif yang melibatkan kubu Jokowi menjelang dinamika politik nasional.

UU P2SK, Pembeli Patriot – Merah Putih Bond Bisa Bebas Pidana Pajak
  • Perlindungan Investor Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260622145729-92-1371847/uu-p2sk-pembeli-patriot-merah-putih-bond-bisa-bebas-pidana-pajak

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh BPI Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.

Dalam aturan tersebut, pembeli surat utang khusus Danantara dijamin dan dilindungi negara dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata. Pemerintah juga menegaskan bahwa data dan informasi pembeli instrumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan.

Meski demikian, investor yang dapat membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond harus tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Pemerintah juga menyatakan bahwa penerbitan surat utang khusus Danantara akan dilakukan dengan strategi pengelolaan risiko yang profesional, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sah.

Eks Menteri Kehakiman Korsel Dibui 25 Tahun Atas Darurat Militer
  • Darurat Militer Korsel
  • https://news.detik.com/internasional/d-8542312/eks-menteri-kehakiman-korsel-dibui-25-tahun-atas-darurat-militer

Mantan Menteri Kehakiman Korea Selatan (Korsel) Park Sung Jae dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh pengadilan, terkait perannya dalam deklarasi darurat militer singkat oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada akhir tahun 2024. Darurat militer itu membawa Korsel ke dalam kekacauan politik. Park dinyatakan bersalah, oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul, atas keterlibatannya dalam “pemberontakan”. Penjatuhan hukuman ini dibacakan dalam persidangan pada Senin (22/6) waktu setempat.

Menurut jaksa penuntut Korsel, Park mengadakan pertemuan dengan para pejabat Kementerian Kehakiman pada dini hari pemberlakuan darurat militer dan memeriksa kapasitas penjara jika otoritas berwenang menangkap tokoh-tokoh antipemerintah. Sebagai Menteri Kehakiman, sebut putusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang dikutip Yonhap, Park telah “menginstruksikan kerja sama dengan komando darurat militer… dengan asumsi bahwa dekrit tersebut akan efektif”.

Sejumlah pejabat tinggi pada era kepresidenan Yoon juga diadili dan dijatuhi hukuman berat terkait darurat militer. Salah satunya mantan Perdana Menteri (PM) Han Duck Soo yang dihukum 15 tahun penjara dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang Min yang dihukum sembilan tahun penjara.

Untuk Apa Partai Pemerintah Meributkan Politik Dua Kaki PDIP
  • PDIP, Politik Dua Kaki, Sikap Politik
  • https://www.tempo.co/politik/kritik-pdip-koalisi-partai-pemerintah-2270721

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadapi kritikan dari berbagai pengurus partai politik pendukung pemerintah mengenai sikap politik dua kaki di pemerintahan Prabowo.

Perseteruan antara PDIP dan partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo muncul di tengah meluasnya gelombang protes mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo sejak Juni 2026. Beredar kabar bahwa politikus PDIP, Andi Widjajanto, berada di balik demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Sejumlah kader PDIP seperti Deddy Sitorus dan Andreas Hugo Pareira menegaskan sikap PDIP untuk tetap kritis dan independen meski berada dalam koalisi, sambil menepis tudingan bahwa partai hanya mencari keuntungan. Pernyataan ini memicu respons dari tokoh PKB Jazilul Fawaid, sementara perdebatan internal PDIP berfokus pada keseimbangan antara menjaga jarak politik dan tetap berperan dalam kebijakan pemerintah menjelang Pemilu 2029.

Analisis para pengamat politik menilai posisi PDIP menjelang Pemilu 2029 cukup menguntungkan karena mampu menjaga komunikasi baik dengan pemerintah sekaligus mengkritisi kebijakan yang tidak populer, sehingga berpeluang merebut ceruk pemilih kritis. Arifki Chaniago menekankan fleksibilitas PDIP di luar kabinet yang meningkatkan nilai tawarnya, sementara Agung Baskoro melihat strategi “politik dua kaki” PDIP sebagai cara menjaga relasi Megawati–Prabowo sekaligus mengakomodasi aspirasi publik melalui kritik konstruktif, meski hal ini memunculkan tudingan sikap abu-abu dari partai koalisi pemerintah.

MSCI Soroti Pasar Modal RI: Transparansi dan Saham Gorengan Jadi Isu
  • Transparansi Pasar Modal
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/23/074000926/msci-soroti-pasar-modal-ri--transparansi-dan-saham-gorengan-jadi-isu?page=2

MSCI dalam Global Market Accessibility Review Juni 2026 memberi catatan terhadap pasar modal Indonesia, khususnya pada dua aspek yang mendapat penilaian minus, yaitu Foreign Exchange Market Liberalization dan Information Flow. Meski begitu, mayoritas indikator lain masih mendapat penilaian positif, sehingga posisi Indonesia sebagai Emerging Market dinilai tetap relatif kuat.

Isu utama yang disoroti adalah dugaan coordinated trading atau perdagangan terkoordinasi pada sejumlah saham, yang kerap disebut sebagai praktik “saham gorengan”. Praktik ini dinilai dapat mengganggu pembentukan harga wajar, menurunkan transparansi, serta memengaruhi persepsi investor institusi global terhadap integritas pasar modal Indonesia.

Namun, penurunan penilaian MSCI tersebut dinilai belum menjadi ancaman serius bagi daya tarik investasi Indonesia. Pasar modal domestik masih dianggap menarik karena memiliki ukuran pasar besar, likuiditas memadai, dan prospek ekonomi yang kuat, meskipun regulator dan pelaku pasar tetap perlu memperbaiki kualitas keterbukaan informasi, integrasi pelaporan, serta akses informasi bagi investor global.

Terungkap! Ini 2 PLTU yang Sempat Jadi Penyebab Listrik Padam Bergilir
  • Gangguan Listrik Jawa
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260623080005-4-744850/terungkap-ini-2-pltu-yang-sempat-jadi-penyebab-listrik-padam-bergilir

Kementerian ESDM mengungkap dua pembangkit yang sempat mengalami gangguan dan menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa, yaitu PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 MW dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW. Gangguan tersebut disebut berkaitan dengan faktor pemeliharaan atau maintenance pembangkit.

ESDM menyatakan pemerintah terus melakukan monitoring terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, meskipun pelaksanaan kontrak pengadaan menjadi kewenangan perusahaan terkait. Pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memenuhi kewajiban DMO batu bara sebesar 191 juta ton, sementara kebutuhan PLN berada di kisaran 152 juta hingga 154 juta ton per tahun.

PLN menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah pasokan energi primer kembali mengalir dan salah satu pembangkit besar berhasil pulih serta tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa. PLN juga menyatakan akan memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer dan memperkuat keandalan pembangkit agar gangguan serupa dapat diminimalkan ke depan.

Paket Stimulus Rp 26,34 Triliun Meluncur pada Semester II-2026
  • Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/paket-stimulus-rp-2634-triliun-meluncur-pada-semester-ii-2026-berikut-rinciannya?source=home_headline

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai sekitar Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik pada semester II 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, terutama akibat perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika di Selat Hormuz yang berpotensi mempengaruhi perekonomian global. Menurut Airlangga, paket stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan mencakup sejumlah kebijakan fiskal, insentif sektor riil, hingga bantuan sosial. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah pemberlakuan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Airlangga menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo dan ditujukan untuk memberikan keringanan bagi pekerja kreatif.

FSGI Nilai DKI Jakarta Punya Inovasi SPMB yang Tidak Dimiliki Daerah Lain
  • Inovasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8541924/fsgi-nilai-dki-jakarta-punya-inovasi-spmb-yang-tidak-dimiliki-daerah-lain

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jakarta mendapat apresiasi dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) karena menghadirkan inovasi berupa SPMB Bersama dan SPMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan. Melalui kedua jalur tersebut, peserta didik yang lolos seleksi dapat memperoleh pembiayaan pendidikan secara penuh hingga lulus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. FSGI juga menilai penyelenggaraan SPMB Jakarta semakin tertata di setiap jalur dan jenjang pendidikan.

FSGI menyebut tidak menemukan kendala pada sistem maupun aplikasi SPMB Jakarta 2026. Hal itu didukung oleh strategi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengatur jadwal pendaftaran secara bertahap, membuka posko layanan dan kanal pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan layanan informasi melalui siaran langsung TikTok di tingkat kota dan kabupaten. Selain itu, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantu menyelesaikan persoalan sinkronisasi data kependudukan para pendaftar.

Menurut FSGI, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama jajarannya secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan seluruh posko SPMB di tingkat kota dan kabupaten untuk membahas layanan, kendala, serta inovasi yang dilakukan. Koordinasi yang bahkan dapat berlangsung dua kali sehari tersebut dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan. Saat ini pengumuman SPMB Bersama dan jalur reguler telah dilakukan, sementara peserta yang belum memperoleh kuota masih dapat memantau ketersediaan kursi melalui laman resmi SPMB.

Menkes Titip Pesan ke BGN soal Prioritas Penerima MBG demi Turunkan Stunting
  • Upaya Menekan Stunting dengan Program MBG
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8542834/menkes-titip-pesan-ke-bgn-soal-prioritas-penerima-mbg-demi-turunkan-stunting?page=2

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama lebih dari setahun kini menghadapi tantangan efektivitas, terutama terkait distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum optimal menyasar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Sanggau, data Dinas Kesehatan menunjukkan angka stunting justru mengalami kenaikan pada triwulan I 2026 menjadi 21,82 persen, yang menandakan belum adanya dampak signifikan dari program tersebut dalam menekan angka stunting secara instan.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus target prioritas penerima manfaat. Menkes menekankan bahwa intervensi gizi seharusnya diprioritaskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, karena kelompok tersebut berada pada fase krusial atau golden period pertumbuhan yang sangat menentukan dalam pencegahan stunting, dibandingkan memberikan porsi dominan kepada anak usia sekolah.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang melakukan pengumpulan data untuk mengukur dampak nyata MBG terhadap status gizi masyarakat secara evidence-based. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji ulang efektivitas program, mengingat pemerintah hingga kini belum dapat memaparkan data konkret yang menunjukkan penurunan angka stunting akibat pelaksanaan MBG, serta untuk menentukan langkah perbaikan kebijakan ke depan.

AS Resmi Cabut Sanksi Minyak Iran, Selat Hormuz Dibuka Total
  • Kesepakatan Damai AS-Iran
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/06/23/064100770/as-resmi-cabut-sanksi-minyak-iran-selat-hormuz-dibuka-total

Amerika Serikat (AS) mencabut sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran pada Senin (22/6/2026). Keputusan itu diambil setelah Iran bersedia membuka pintu bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk masuk ke negara itu. Kementerian Keuangan AS menyebutkan, pencabutan sementara sanksi itu berlaku hingga 21 Agustus. Sehingga, Iran dapat kembali memproduksi, menjual, serta mengirimkan minyak mentah dan produk-produk terkait lainnya.

Keputusan ini muncul setelah rangkaian perundingan di resor Burgenstock, Swiss, yang digelar untuk mengakhiri perang antara AS-Israel dan Iran. Sebagai informasi, Teheran sebelumnya menangguhkan sebagian kerja sama dan menutup akses inspektur IAEA ke sejumlah lokasi nuklir penting yang dibom oleh AS dan Israel dalam perang 12 hari pada 2025. 

Iran sempat menutup selat penting bagi 20 persen minyak dunia tersebut pada awal perang, yang memicu guncangan ekonomi di seluruh dunia. Kesepakatan untuk berunding di Swiss ini berawal dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Teheran dan Washington pekan lalu. Perundingan ini bertujuan menyelesaikan sejumlah isu paling rumit yang selama puluhan tahun membayangi hubungan AS-Iran, termasuk program nuklir Teheran. Terkait aset Iran yang dibekukan, AS menjelaskan bahwa dana tersebut belum dicairkan sebagai bagian dari kesepakatan. 


Alarm Daya Saing Manufaktur RI: Pabrik Hengkang, PHK Mengancam
  • Alarm Daya Saing Manufaktur RI
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260623/257/1982481/alarm-daya-saing-manufaktur-ri-pabrik-hengkang-phk-mengancam

Rentetan persoalan yang menimpa sejumlah perusahaan manufaktur mulai dari penghentian produksi, perumahan karyawan, keterlambatan pembayaran gaji hingga relokasi investasi ke negara lain dinilai menjadi sinyal melemahnya daya saing industri manufaktur nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, sebelumnya mengungkap terdapat empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel. 

Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan bahwa kondisi ancaman PHK itu diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta serikat pekerja. 

Membangun Budaya Keamanan Pangan
  • Budaya Keamanan Pangan dengan Program MBG
  • https://katadata.co.id/indepth/opini/6a38ed0b30804/membangun-budaya-keamanan-pangan

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang beriringan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil merespons masalah kualitas makanan yang krusial, mengingat besarnya tantangan dalam distribusi massal yang telah memicu ribuan kasus keracunan makanan. Keamanan pangan kini ditegaskan sebagai kebijakan holistik yang harus diintegrasikan di seluruh tingkatan, bukan sekadar urusan teknis di dapur atau pemenuhan administratif semata.

Penerapan konsep budaya keamanan pangan (food safety culture) dipandang sebagai kunci utama agar keamanan pangan menjadi sikap yang tertanam di setiap lembaga pengelola, sekolah, dan pemerintah. Kajian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional saja tidak cukup tanpa adanya peran aktif pemimpin dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma agar keamanan pangan dipahami sebagai konstruksi organisasi yang dinamis dan terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi formalitas sertifikasi.

Selain aspek manajerial, peningkatan literasi pangan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari pimpinan hingga masyarakat, menjadi fondasi penting untuk memitigasi risiko keracunan. Literasi ini mencakup pemahaman filosofis bahwa makanan aman adalah hak dasar yang harus dijaga di sepanjang rantai pasok. Dengan menjadikan program MBG sebagai wahana edukasi pangan, diharapkan tercipta kesadaran kolektif untuk lebih waspada terhadap risiko, yang pada akhirnya menempatkan keselamatan warga sebagai tolok ukur utama keseriusan negara dalam program tersebut.

Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Bantuan Pangan dan Diskon Transportasi Tetap Jalan
  • Bantuan dan Subsidi Pemerintah
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/th27yb490/pemerintah-tunda-insentif-motor-listrik-bantuan-pangan-dan-diskon-transportasi-tetap-jalan-part2

Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian. Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan penundaan dilakukan karena pemerintah masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut secara matang sebelum resmi diluncurkan.

Sementara itu, Airlangga juga memastikan bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima akan berlanjut selama Juli hingga September 2026. Program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe sebesar Rp 2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton. Menurut Airlangga, berbagai stimulus tersebut disiapkan untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang masih berlangsung.

Selain bantuan pangan, pemerintah memberikan sejumlah insentif transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru). Insentif tersebut antara lain diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar kapal Pelni sebesar 30 persen, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Pemerintah juga kembali memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal.

Lippo Bakal Hibahkan Lahan di Meikarta untuk Negara, Dikelola Danantara
  • Hibah Lahan Meikarta ke Negara
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/th28vz490/lippo-bakal-hibahkan-lahan-di-meikarta-untuk-negara-dikelola-danantara-part2

 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lahan hibah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Maruarar, juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap diserahterimakan secara resmi kepada negara. Ia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang memadai. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan sinergi ini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Modus Penipuan Drama China Jadi Celah Kejahatan Digital Baru
  • Modus Kejahatan Digital
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260622072022-78-1371648/modus-penipuan-drama-china-jadi-celah-kejahatan-digital-baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Imbauan ini menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini. Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal. Masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK. Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Warga Sampai Pengusaha Terdampak, PLN Klaim Sistem Kelistrikan Jawa Berangsur Membaik
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/th0jdu490/warga-sampai-pengusaha-terdampak-pln-klaim-sistem-kelistrikan-jawa-berangsur-membaik-part3

PT PLN (Persero) terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Jawa yang saat ini berangsur pulih. Upaya penormalan dilakukan melalui percepatan pemulihan gangguan pembangkit listrik serta pengamanan pasokan energi primer. Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan, salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah berhasil dipulihkan. Pembangkit tersebut kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Ahad (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

PLN mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan. Sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika sistem ke depan, PLN terus melakukan pemantauan secara intensif sekaligus memperkuat keandalan pembangkitan dan tata kelola rantai pasok energi primer.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta PT PLN (Persero) agar dalam pelaksanaan pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri. Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, telah banyak mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

4 Daerah di Sulteng Potensi Likuefaksi Akibat Gempa, Ini Sebarannya
  • Gempa Sulawesi Tengah
  • https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8541322/4-daerah-di-sulteng-potensi-likuefaksi-akibat-gempa-ini-sebarannya

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap peta potensi likuefaksi pascagempa berkekuatan magnitudo (M) 6,7 di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 4 kabupaten dan kota di Sulteng rentan mengalami likuefaksi atau fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat guncangan gempa.

Dari hasil analisis Badan Geologi, potensi likuefaksi di Sigi berpotensi terjadi di wilayah Nokilalaki, Danau Lindu, Gumbasa, Tanambulava, Dolo, Sigi Biromaru, Dolo Barat, Dolo Selatan dan Marawola. Sementara di Palu tersebar di wilayah Palu Selatan, Tatangan, Palu Timur, Palu Barat dan Ulujadi. Di Parigi Moutong meliputi daerah Parigi Selatan, Torue, Balinggi dan Sausu. Sementara di Poso di daerah Poso pesisir utara.

Badan Geologi hingga saat ini belum menerima informasi terkait terjadinya likuefaksi pascagempa M 6,7. Kendati begitu, peta potensi likuefaksi ini diharap menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.

Richard Muljadi Terancam 8 Tahun Bui Kasus Penipuan Batu Bara Rp7 M
  • Kasus Penipuan Batu Bara
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260622071005-12-1371646/richard-muljadi-terancam-8-tahun-bui-kasus-penipuan-batu-bara-rp7-m

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Richard Arief Muljadi, seorang buronan kasus penipuan bisnis batu bara senilai Rp7 miliar di Kalimantan Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut Richard ditangkap oleh Satgas Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten saat kembali dari Singapura pada Sabtu (20/6).

Anang menjelaskan Richard didakwa melakukan penipuan bisnis batu bara yang menimbulkan kerugian hingga Rp7 miliar. Ia didakwa melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP lama dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara. “Berkas perkara Terdakwa Richard Arief Muljadi telah dilimpahkan ke persidangan, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir sehingga Terdakwa Richard Arief Muljadi masuk ke dalam DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,” tuturnya. Usai ditangkap, Richard kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.



Bahlil Buka Suara Atas Pemadaman Listrik Bergilir di Sejumlah Daerah
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260622075403-4-744458/bahlil-buka-suara-atas-pemadaman-listrik-bergilir-di-sejumlah-daerah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah. Pada intinya, Bahlil meminta PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

5 Fakta Penahanan Roy Suryo-Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi
  • Ijazah Jokowi, Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa
  • https://news.okezone.com/read/2026/06/21/337/3225649/5-fakta-penahanan-roy-suryo-dokter-tifa-di-kasus-ijazah-jokowi

Pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni 2026. Keduanya ditangkap di tempat terpisah, Roy saat baru pulang dari Bandung sedangkan Tifa di apartemennya. Berikut 5 fakta terkait penahanan Roy Suryo dan Tifa

  1. Ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka;
  2. Roy Suryo dan Tifa jalani perawatan kesehatan pasca diamankan penyidik Polda Metro Jaya;
  3. Kuasa hukum keduanya menyatakan akan mengupayakan penangguhan penahanan saat proses pelimpahan tahan dua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026;
  4. Tim hukum mengklaim adanya dukungan 50 tokoh yang bersedia memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada Roy dan Tifa.
  5. Jokowi menegaskan akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan siap membawa Ijazah ke persidangan.

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai aturan meski mendapat dukungan publik dan upaya penangguhan dari tim kuasa hukum.

Respons Gibran soal Roy Suryo Ditahan Polisi di Kasus Ijazah Jokowi
  • Ijazah Jokowi, Penahanan Roy Surya dan dr Tifa
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260621/16/1982206/respons-gibran-soal-roy-suryo-ditahan-polisi-di-kasus-ijazah-jokowi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi bahwa dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum penahanan Roy Surya dan Tifauziah Tyassuma atau dr. Tifa.

Gibran pun turut mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh, sebab dia mendapatkan informasi bahwa keduanya dirawat di RS Polri.

Sebelumnya diberitakan bahwa Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan ini akan dilimpahkan ke Kejati Jakarta. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan pidana pencemaran nama baik dengan saran teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Rupiah Melemah Tipis, Dolar AS Naik ke Rp17.780
  • Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260622083923-17-744472/rupiah-melemah-tipis-dolar-as-naik-ke-rp17780

Mata uang Garuda mengawali perdagangan awal pekan ini dengan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Merujuk data Refinitiv, pada pembukaan perdagangan Senin (22/6/2026), rupiah terdepresiasi ke level Rp17.780/US$ atau melemah tipis 0,03%. Pelemahan ini terjadi setelah pada perdagangan terakhirnya, Jumat pekan lalu, rupiah juga ditutup melemah 0,42% ke posisi Rp17.775/US$.

Digugat ke MK, Telkomsel-Indosat-XLSmart Siapkan Kuota Tak Hangus
  • Kuota Internet
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260622055941-4-744439/digugat-ke-mk-telkomsel-indosat-xlsmart-siapkan-kuota-tak-hangus

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berkomitmen menghadirkan paket jasa yang menghadirkan fitur akumulasi kuota internet atau rollover. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif ATSI Marwan O, Baasir saat sidang perkara untuk Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 terkait gugatan skema kuota internet hangus yang tidak dapat diakumulasi, pada Kamis (18/6/2026). Dalam sidang tersebut, menyampaikan hasil diskusi ATSI dengan operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart, dalam rangka menindaklanjuti arahan dan rekomendasi Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Mereka telah merumuskan sejumlah alternatif formula untuk menjawab tuntutan.

Pertama, ATSI dan operator seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan. Di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (rollover), non-rollover, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Kedua, ATSI bersama operator seluler berkomitmen meningkatkan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi pelanggan.

Ketiga, ATSI dan operator seluler juga akan terus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pelanggan. Salah satunya melalui penyempurnaan sistem penanganan keluhan serta pelaksanaan evaluasi layanan secara berkala. Terakhir, ATSI menyebut kebijakan dan regulasi yang berlaku pada layanan internet sejatinya telah mempertimbangkan berbagai kepentingan secara berimbang, mulai dari kebutuhan pelanggan hingga keberlanjutan operasional penyelenggara telekomunikasi.

Perbaikan Tata Kelola Makanan
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://rm.id/baca-berita/kolom/315074/perbaikan-tata-kelola-makanan

Memasuki masa libur sekolah, evaluasi dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola penyediaan makanan. Dalam konteks tersebut, publikasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Juni 2026 mengenai dampak makanan tidak aman menjadi referensi yang relevan untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam pengelolaan dapur SPPG.

WHO memperkirakan makanan tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di dunia, terutama akibat kontaminasi biologis seperti bakteri, virus, dan parasit, serta paparan bahan kimia berbahaya seperti arsen anorganik dan timbal. Untuk mencegahnya, WHO menekankan pentingnya menjamin kualitas air, sanitasi, dan higiene (WASH), menerapkan praktik keamanan pangan yang baik, serta memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan terhadap keracunan makanan. Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang masih menghadapi beban penyakit akibat pangan yang cukup tinggi.

Selain menimbulkan dampak kesehatan, penyakit akibat makanan tidak aman juga menyebabkan kerugian ekonomi global yang diperkirakan mencapai 310 miliar dolar AS pada 2021 akibat hilangnya produktivitas. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan isu kesehatan masyarakat yang nyata dan harus menjadi prioritas setiap negara. Karena itu, temuan dan rekomendasi WHO diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola program MBG agar penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat berlangsung secara aman dan berkualitas.

Penyebab 2 Pabrik Otomotif Jepang Mau Hengkang dari RI ke Vietnam
  • Pabrik Otomotif Jepang Mau Hengkang ke Vietnam
  • https://otomotif.bisnis.com/read/20260622/46/1982310/penyebab-2-pabrik-otomotif-jepang-mau-hengkang-dari-ri-ke-vietnam

Dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dikabarkan akan hengkang dari Indonesia dan beralih ke Vietnam. Ribuan karyawan pun disebut terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said menuturkan, principal dari Jepang lebih memilih untuk memindahkan operasional produksi dari Indonesia ke Vietnam karena pengembangan mobil listrik di Vietnam sedang menggeliat, sementara pengembangan mobil listrik di Indonesia dinilai tidak kompetitif. 

Kemenkeu Perkuat Pengawasan dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Lewat Perdana
  • Dana Transfer ke Daerah, Fitur Perdana
  • https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-perkuat-pengawasan-dan-pengelolaan-transfer-ke-daerah-lewat-perdana

Kementerian Keuangan meluncurkan fitur Perdana dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan Transfer ke Daerah (TKD). Fitur ini memungkinkan pemetaan kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan sejak tahap perencanaan, sehingga penyaluran dana lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Perdana merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) yang mengintegrasikan data, proses bisnis, dan teknologi informasi. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menelusuri kontribusi setiap anggaran terhadap output pembangunan, lokasi program, serta kebutuhan yang dipenuhi. Pendekatan ini menandai perubahan dari sekadar fokus pada alokasi dan kepatuhan administrasi menuju pengelolaan berbasis kebutuhan dan hasil.

Ke depan, Perdana diharapkan mendukung standardisasi tata kelola TKD, membangun basis data yang lebih kuat, serta meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal. Askolani menegaskan bahwa data Perdana bukan jaminan alokasi anggaran, melainkan sumber informasi strategis untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dana transfer dapat lebih efektif mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Zulhas Target 80 Persen Permasalahan Sampah Tuntas pada 2029
  • Permasalahan Sampah Nasional
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260621201247-92-1371564/zulhas-target-80-persen-permasalah-sampah-tuntas-pada-2029

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut akan didorong melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Zulhas menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Pemerintah akan mempercepat pembangunan fasilitas Waste to Energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, sementara masyarakat diminta berperan aktif memilah sampah sejak dari rumah agar sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan sampah anorganik dapat didaur ulang serta memiliki nilai ekonomi.

Pemerintah saat ini mendorong percepatan pembangunan PSEL di sejumlah lokasi prioritas sesuai mandat Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan, dengan fokus pada kawasan perkotaan atau aglomerasi yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari. Dalam waktu dekat, tiga lokasi akan groundbreaking, disusul 12 lokasi yang diproses Danantara dengan target beroperasi pada 2028.

Kudeta Halus Hak Konstitusional Rakyat
  • Hak Konstitusional Rakyat, RUU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/kudeta-halus-hak-konstitusional-rakyat?open_from=Opini_Page&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/kudeta-halus-hak-konstitusional-rakyat?open_from=Opini_Page&loc=header

Pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih bergulir di Komisi II DPR, bagi sebagian orang, mungkin hanya masalah rutinitas legislasi teknis biasa. Namun, ada indikasi kuat bahwa regulasi pemilu mendatang sengaja didesain untuk membatasi hak rakyat.

Salah satu indikasi tersebut adalah adanya wacana pembatasan calon presiden dan wakil presiden hanya didukung oleh minimal tiga partai politik parlemen. Rekayasa RUU Pemilu ini menjadi manifestasi dari autocratic legalism di mana penguasa atau kelompok oligarki menggunakan mekanisme hukum yang sah untuk membunuh demokrasi secara perlahan atau rekayasa konstitusional terselubung (stealth constitusional engineering).

Padahal penegasan pada konstitusi pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang telah diperkuat oleh berbagai Putusan MK yang mengikat. Pertama, Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) dari setiap partai politik peserta Pemilu. Sehingga pemotongan hak Parpol peserta Pemilu dalam mengusung calon adalah bentuk ketidakadilan hukum. Kedua, Putusan MK No.50/PUU-XII/2014, yang menegaskan secara implisit bahwa amanat konstitusi menghendaki munculnya beberapa pasangan calon (multi-paslon) dalam pemilihan presiden.

Jika RUU Pemilu mencoba membatasi bahwa paslon harus didukung minimal oleh tiga Parpol parlemen, maka draft tersebut secara terang benderang sedang melakukan pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience). Ini bukan lagi sekadar dinamika politik melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum. Ketika argumen hukum mereka patah oleh konstitusi, para arsitek rekayasa sering menggunakan jubah efisiensi dan krisis keuangan negara untuk membenarkan pembatasan pilihan rakyat. Logika ini keliru dan manipulatif. Menilai demokrasi semata-mata dari kalkulasi untung rugi finansial adalah bentuk pendangkalan esensi kedaulatan rakyat. 

Untuk itu, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin harus dijaga dari segala bentuk rekayasa konstitusi yang melemahkan kedaulatan demokrasi.

El Nino dan Kenaikan Harga Global Berpotensi Picu Inflasi, Ini Antisipasi BI
  • Pengendalian Inflasi Pangan
  • https://nasional.kontan.co.id/news/el-nino-dan-kenaikan-harga-global-berpotensi-picu-inflasi-ini-antisipasi-bi

Bank Indonesia mewaspadai potensi tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan akibat rambatan kenaikan harga global atau imported inflation serta risiko gangguan cuaca El Nino. Meski inflasi nasional masih berada dalam rentang sasaran BI, tekanan dari harga minyak, komoditas global, dan perubahan cuaca dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas harga.

BI mencatat dampak imported inflation terutama terlihat pada kelompok harga yang diatur pemerintah, khususnya setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi, dengan kontribusi sekitar 0,25% terhadap inflasi. Selain itu, kelompok pangan bergejolak juga menjadi perhatian karena inflasi volatile food pada Mei 2026 mencapai 6,24% yoy, didorong kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di sejumlah daerah.

Untuk mengendalikan risiko tersebut, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID, termasuk lewat Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera untuk menjaga pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan. BI juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat bauran kebijakan moneter, melonggarkan instrumen makroprudensial, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, serta mendukung UMKM agar inflasi tetap terkendali dalam target 2,5% plus minus 1%.

Respons MSCI, Pemerintah Percepat Reformasi Transparansi dan Integritas Pasar Modal
  • MSCI 2026 Global Market Accessibility Review
  • Kontan.co.id Link: https://nasional.kontan.co.id/news/respons-msci-pemerintah-percepat-reformasi-transparansi-dan-integritas-pasar-modal

Pemerintah menegaskan akan mempercepat reformasi pasar modal setelah MSCI 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti aspek arus informasi di pasar Indonesia. Meski penilaian kriteria Information Flow turun dari “+” menjadi “-”, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tetap berada dalam kategori emerging market dan akses pasar nasional masih dinilai memadai.

Airlangga menyebut catatan MSCI menjadi dorongan untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal. Pemerintah bersama OJK dan BEI telah menyiapkan sejumlah langkah, seperti peningkatan ketentuan free float minimum dari 7,5% menjadi 15%, penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir atau UBO, percepatan demutualisasi BEI, serta peningkatan akses informasi pasar bagi investor global, termasuk dalam bahasa Inggris.

Pemerintah juga menilai reformasi pasar modal didukung oleh kondisi makroekonomi yang tetap solid, seperti inflasi terkendali, stabilitas nilai tukar, dan koordinasi fiskal-moneter yang terjaga. Airlangga mengimbau pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan karena hasil review MSCI tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang, sementara pemerintah akan terus berkoordinasi dengan MSCI dan investor global menjelang pengumuman klasifikasi pasar pada 23 Juni 2026.

Iran Walk Out dari Perundingan usai Trump Ancam Serang Lagi
  • Perundingan Damai AS-Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260622070910-120-1371644/iran-walk-out-dari-perundingan-usai-trump-ancam-serang-lagi

Delegasi Iran berbondong-bondong meninggalkan tempat pertemuan di Swiss pada Minggu (21/6) usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan kembali menyerang Teheran. Para delegasi pergi dari lokasi perundingan setelah bertemu dengan delegasi Qatar selaku salah satu mediator. Meski dikabarkan hengkang, seorang diplomat yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan kepada AFP bahwa pihak Iran belum mundur dari negosiasi.

Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu, Trump menyatakan akan menyerang Iran lagi, dengan jauh lebih keras, jika Teheran tak segera menghentikan aksi proksinya di Lebanon, yang merujuk pada kelompok milisi Hizbullah. Ancaman Trump itu dilontarkan saat Hizbullah dan Israel masih terlibat baku tembak intens di tengah kesepakatan damai AS-Iran. Iran telah membalas ancaman ini dengan menyatakan siap untuk merespons.

AS dan Iran telah meneken nota kesepahaman (MoU) yang menjadi kerangka kerja untuk perjanjian damai kedua negara pada Rabu (17/6) lalu. MoU itu diteken Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dari jarak jauh. Dalam MoU, disebutkan bahwa AS dan Iran sepakat untuk menghentikan perang di semua front, termasuk Lebanon, dan tidak akan melancarkan serangan kembali di masa depan. AS dan Iran juga sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kendati demikian, Iran baru-baru ini memutuskan menutup kembali selat vital tersebut sebagai respons atas serangan Israel terhadap Hizbullah.

HUT ke-499 Jakarta: Transportasi Rp1 hingga Wisata Gratis – Gaya Hidup
  • Perayaan HUT Jakarta
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112537/hut-ke-499-jakarta-transportasi-rp1-hingga-wisata-gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan sejumlah hadiah spesial bagi masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Berbagai fasilitas mulai dari tarif transportasi umum Rp1, akses gratis ke sejumlah tempat wisata, hingga penggunaan fasilitas olahraga tanpa biaya akan diberikan selama tiga hari, yakni pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Benteng perlindungan bagi orangutan morio di Kalimantan Timur
  • Perlindungan Habitat Orangutan Morio di Kalimantan Timur
  • https://www.antaranews.com/berita/5617275/benteng-perlindungan-bagi-orangutan-morio-di-kalimantan-timur?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Meningkatnya pembangunan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di Kalimantan Timur membuat Orangutan morio (Pongo pygmaeus morio) semakin sering muncul di jalan tambang, kawasan industri, dan permukiman akibat tekanan terhadap habitatnya. Data BKSDA Kalimantan Timur mencatat 31 individu orangutan dievakuasi sepanjang 2024, sementara pada dua bulan pertama 2025 jumlahnya telah mencapai 37 individu. Sebagian besar populasi orangutan berada di luar kawasan konservasi formal, sehingga pendekatan perlindungan yang hanya berfokus pada kawasan lindung dinilai tidak lagi memadai.

Habitat Orangutan morio di Lanskap Kutai membentang seluas sekitar 4,2 juta hektare, dengan Lanskap Keraitan seluas 560 ribu hektare menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik tertinggi. Fragmentasi habitat akibat beragam penggunaan lahan meningkatkan risiko konflik manusia dan satwa. Karena itu, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mengembangkan pendekatan berbasis lanskap melalui pembentukan Forum Konservasi Orangutan Terpadu dan usulan Areal Preservasi Habitat Orangutan Lanskap Keraitan untuk menjaga koridor ekologis, ruang jelajah, dan akses pakan satwa agar populasi tetap terhubung dan terhindar dari kepunahan.

Upaya konservasi tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Timur, pemerintah daerah, akademisi, organisasi konservasi, serta sejumlah perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan sawit. Area preservasi seluas sekitar 101 ribu hektare disiapkan untuk menghubungkan kantong-kantong habitat orangutan yang masih memiliki tutupan vegetasi sangat baik. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Lanskap Keraitan diharapkan menjadi contoh nasional bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian keanekaragaman hayati, sehingga perlindungan Orangutan morio menjadi tanggung jawab bersama.

Gibran Dorong Museum Asmat Jadi Wajah Diplomasi Budaya Papua
  • Museum sebagai Penguatan Akar Budaya
  • https://www.tempo.co/politik/gibran-dorong-museum-asmat-jadi-wajah-diplomasi-budaya-papua-2270704

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong pengembangan Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, sebagai pusat pelestarian sekaligus promosi budaya yang dapat menjadi sarana diplomasi kebudayaan Papua di tingkat internasional. Dalam kunjungannya pada 21 Juni 2026, Gibran meninjau berbagai ruang pameran dan koleksi seni ukir Asmat yang menjadi warisan budaya masyarakat setempat.

Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, John Ohoiwirin, menjelaskan bahwa Gibran banyak bertanya mengenai koleksi, filosofi, serta makna budaya yang terkandung dalam karya-karya ukiran Asmat, termasuk terkait ritual adopsi dan bentuk-bentuk ukiran yang merefleksikan hakikat kehidupan masyarakat Asmat. Menurut John, ketertarikan tersebut menunjukkan perhatian terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menegaskan pentingnya pengembangan museum agar menjadi pusat pelestarian, edukasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Museum tersebut diharapkan semakin berperan sebagai wajah diplomasi kebudayaan Papua. Kunjungan ini turut didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Selatan Mathius Fakhiri, serta Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo.

Edward Aspinall: Gejala Krisis Politik Indonesia Makin Kuat
  • Gerakan Mahasiswa, Krisis Politik Indonesia, Otokrasi Elektoral
  • https://www.tempo.co/wawancara/edward-aspinall-gejala-krisis-politik-indonesia-makin-kuat-2270449

Edward Aspinall, peneliti asal Australia yang merupakan Indonesianis dan meneliti gerakan mahasiswa era 1990-an di Indonesia menilai demonstrasi mahasiswa cenderung meredup setelah reformasi 1998. Namun, mulai marak pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga ke Prabowo Subianto.

Aspinall menilai maraknya unjuk rasa mahasiswa disebabkan adanya fenomena corak pemerintahan yang otoriter sebagaimana hasil indeks demokrasi beberapa lembaga misalnya V-Dem Institute yang menilai Indonesia masuk kategori Otokrasi Elektoral. Lembaga atau organisasi politik atau Dewan Perwakilan Rakyat mengalami hambatan dalam mengkritik pemerintah sehingga mahasiswa menjadi pelopor gerakan oposisi yang lebih luas. Gerakan mahasiswa ini agak mirip dengan masa Orde Baru di mana mereka bergerak dari ruang-ruang informal yang lebih cair dan pemerintahan otoriternya bertindak represif dan kooptasi kepada lawan politik.

Yang membedakan dengan masa Orde Baru adalah pemanfaatan media sosial untuk mengkritik pemerintah tanpa perlu komando dari seorang tokoh dan bersifat eksperimental, adaptasi dengan kondisi yang terus menerus berubah. Kondisi saat ini terlihat bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengooptasi aktivis masa lalu. Artinya sejak dulu hingga sekarang gerakan mahasiswa rawan terkooptasi dan terfragmentasi karena sedang dalam fase transisi kehidupan.

Pada pemerintahan Prabowo, sistem demokrasi bukan hanya menggeser ke sistem demokrasi tertutup namun juga mengarah pada sistem yang makin tersentralisasi. Menurut Aspinall, pemerintahan Jokowi dan Prabowo agak mirip dalam hal pemanfaatan aparat penegak hukum sebagai alat politik. Keluhan jarang muncul, banyak bupati wali kota atau gubernur diam seribu bahasa, umumnya karena takut dikiriminalisasi. Berbeda pada era Susilo Bambang Yudhoyono di mana partisipasi masyarakat masih dihargai dan cenderung mengakomodasi gerakan dari bawah.

Ke depan, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap berpotensi menjadi kekuatan penentu sejarah bangsa ketika krisis sosial-politik semakin nyata dan tuntutan mendasar menyatukan mereka.

Prabowo Minta Bunga Kredit UMKM Lebih Rendah dari Korporasi
  • Strategi dukung UMKM
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260618214814-17-743875/prabowo-minta-bunga-kredit-umkm-lebih-rendah-dari-korporasi

Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, Prabowo menilai suku bunga kredit untuk UMKM seharusnya bisa lebih rendah dibandingkan korporasi. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rosan, Presiden menekankan bahwa perbankan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerataan akses pembiayaan. Bank BUMN tidak hanya dituntut menjaga kinerja bisnis, tetapi juga mendukung program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Prabowo menilai pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari sektor perbankan karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Akselerasi Revitalisasi Sekolah: Merajut Keadilan dari Ruang Kelas
  • Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026
  • https://mediaindonesia.com/opini/902048/akselerasi-revitalisasi-sekolah--merajut-keadilan-dari-ruang-kelas

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperkuat keadilan sosial melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan target revitalisasi dari 11.744 menjadi 71.744 satuan pendidikan, melanjutkan keberhasilan program tahun 2025 yang menuntaskan perbaikan 16.167 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. Perluasan tersebut dinilai mencerminkan komitmen politik yang kuat sekaligus menunjukkan kapasitas birokrasi pendidikan dalam melaksanakan program berskala besar secara efektif.

Pemerintah menerapkan prinsip keadilan distributif dengan memprioritaskan sekolah rusak berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terdampak bencana. Kebijakan ini dipandang sebagai wujud keadilan spasial untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Revitalisasi sekolah juga diharapkan mengembalikan fungsi sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sejalan dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang sekolah sebagai “taman” bagi tumbuh kembang anak.

Berbagai penelitian, termasuk temuan OECD melalui Program for International Student Assessment (PISA), menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana sekolah berkorelasi positif dengan motivasi belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru. Karena itu, percepatan revitalisasi sekolah dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Meski pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang ketat, serta disiplin fiskal, keberhasilan program pada 2025 menjadi modal optimisme bahwa target revitalisasi 71.744 sekolah pada 2026 dapat diwujudkan demi menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Dana Pendidikan buat MBG Lagi
  • Anggaran Program MBG
  • https://www.tempo.co/politik/anggaran-pendidikan-proyek-mbg-2270136

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi anggaran pendidikan. Namun, dalam APBN 2026, dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, sebanyak Rp223,6 triliun berasal dari porsi anggaran pendidikan atau sekitar 30 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp769 triliun. Untuk 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengusulkan alokasi dana MBG sebesar Rp224,6 triliun dari anggaran pendidikan. Hingga kini, BGN maupun DPR belum menjelaskan alasan penggunaan dana pendidikan tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada Kementerian Keuangan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, serta MBG Watch, menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam laporan Tempo juga diungkapkan bahwa sebagian anggaran MBG 2027 akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan sebesar Rp7,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar sepertiga anggaran gaji sekitar 1,5 juta guru dalam APBN 2026 yang mencapai Rp21,4 triliun, sehingga memunculkan kritik terkait prioritas dan penggunaan dana pendidikan.

MSCI Turunkan Penilaian Information Flow Indonesia Menjadi Negatif, Apa Sebabnya?
  • Penilaian Information Flow Indonesia menjadi negatif oleh MSCI
  • https://internasional.kontan.co.id/news/msci-turunkan-penilaian-information-flow-indonesia-menjadi-negatif-apa-sebabnya

Mengutip Reuters, MSCI menurunkan penilaian terhadap kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif, dengan menyoroti kelemahan dalam ketersediaan dan keandalan data pasar. Penyedia indeks global MSCI pada Kamis (19/6) menyatakan bahwa kekhawatiran terkait kelayakan investasi (investability) di Indonesia masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Menurut MSCI, kurangnya transparansi mengenai data kepemilikan saham dan aktivitas perdagangan menghambat proses pembentukan harga (price formation) yang wajar. Kondisi ini juga membatasi kemampuan investor global untuk menilai secara akurat besaran free float. MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (foreign exchange/FX) Indonesia sebagai hambatan lain bagi investor. MSCI menambahkan bahwa tingkat liberalisasi pasar valuta asing di Indonesia masih terbatas.

Komisi XIII DPR Desak DO Massal Calon Dokter Dihentikan: Perlu Audit Data
  • Dropout Calon Dokter, Pendidikan Calon Dokter
  • https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8537634/komisi-xiii-dpr-desak-do-massal-calon-dokter-dihentikan-perlu-audit-data?utm_source=whatsapp#google_vignette

Ratusan mahasiswa calon dokter menghadapi kebijakan dropout (DO) dari sejumlah perguruan tinggi karena tidak lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan telah melewati batas masa studi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta agar kebijakan DO massal dihentikan sementara dan dilakukan audit administratif terhadap setiap mahasiswa. Audit diperlukan untuk memastikan apakah mahasiswa benar-benar belum menyelesaikan kurikulum atau hanya belum berhasil lulus uji kompetensi yang menjadi syarat akhir memperoleh sertifikat profesi dokter.

Mahasiswa yang terdampak merupakan kelompok retaker, yakni peserta yang telah menyelesaikan seluruh beban studi profesi dokter sekitar 36–40 SKS, tetapi belum lulus UKMPPD yang berbobot 0 SKS dan berada di luar struktur kurikulum kampus. Kebijakan DO tersebut mengacu pada Surat Dirjen Dikti yang diterbitkan pada Januari 2026. Dalam rapat bersama DPR dan Komnas HAM, perwakilan mahasiswa Fitri Hasibuan mengungkapkan bahwa dirinya baru saja di-DO bersama ratusan mahasiswa lain, dengan sekitar 500 orang disebut mengalami nasib serupa akibat ketentuan batas masa studi lima tahun.

Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Rimawati, menilai pemberian DO secara langsung kepada mahasiswa retaker tidak mencerminkan rasa keadilan karena mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama pendidikan. Ia mendorong pemerintah mencari solusi atas status mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi, sekaligus meminta institusi pendidikan melakukan evaluasi terhadap tingginya jumlah retaker, kualitas pembelajaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan kedokteran.

BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,75%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
  • BI rate kembali naik
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812626.aspx

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026.

Dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, BI memperkuat efektivitas kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. BI juga memperkuat kebijakan pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi USD10.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada 17 Juni 2026 tercatat sebesar Rp17.730 per dolar AS, atau menguat 0,76% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Mei 2026. Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,09 triliun (23,32% dari total outstanding) sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. BI juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%.

Jalan Panjang Eksekusi Hotel Sultan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://news.detik.com/berita/d-8537944/jalan-panjang-eksekusi-hotel-sultan

Pemerintah mengambil alih Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco berdasarkan putusan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1/PDT.EKS/2026/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Putusan tersebut meminta agar Hotel Sultan dikosongkan dan meminta lahan tersebut dikembalikan kepada penggugat yakni Sekretariat Negara.

Pada Kamis (18/6/2026), merupakan tenggat waktu bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) atau kawasan eks Hotel Sultan. Namun upaya eksekusi lahan tidak mudah. Sekitar pukul 08.00 WIB, sekelompok massa berkerumun menolak eksekusi tersebut. Mereka berkerumun di depan lobi dan menyerukan agar pengadilan tidak mengeksekusi Hotel Sultan.

Sebanyak 3.161 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan. “Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, jumlah pam 3.161 personel,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangannya di Jakarta, dilansir kantor berita Antara. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebelumnya juga mengatakan telah menyiapkan 300 personel gabungan menjelang pelaksanaan eksekusi. Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Hendry Arisandi menyebutkan personel gabungan itu terdiri dari PPKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, tim kuasa hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Saat ekskusi berlangsung, terjadi kericuhan dan 69 orang (mungkin masih bertambah) diamankan polisi di lokasi pada Kamis 18 Juni 2026.

Sebagai bagian dari eksekusi, petugas dari panitera PN Jakarta Pusat dan pihak Gelora Bung Karno memasuki hotel dan didampingi oleh pihak kepolisian. Kondisi di dalam hotel, resepsionis tampak kosong, beberapa tamu (dewasa dan anak kecil) yang masih berada di hotel didampingi oleh Polwan untuk keluar hotel.

Himbara Kuasai 10% Kapitalisasi Pasar BEI, Jadi Perhatian Khusus Prabowo
  • Kinerja Perbankan Pelat Merah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/rosan-himbara-kuasai-10-kapitalisasi-pasar-bei-jadi-perhatian-khusus-prabowo

CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa lima bank anggota Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.100 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia, sehingga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sektor keuangan nasional.

Besarnya peran Himbara menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kinerja perbankan pelat merah. Menurut Rosan, Presiden memandang Himbara bukan hanya sebagai bank milik negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda pembangunan melalui fungsi intermediasi perbankan.

Presiden Prabowo mendorong Himbara untuk terus menjaga kinerja, memperluas pembiayaan produktif, serta mendukung sektor UMKM, komersial, dan korporasi. Namun, seluruh aktivitas perbankan tetap harus dijalankan secara profesional dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar kontribusi Himbara terhadap pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan berkelanjutan.

Bahlil Evaluasi Harga Batu Bara DMO Untuk Pembangkit, Ini Alasannya
  • Evaluasi Harga Batu Bara DMO
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618164637-4-743835/bahlil-evaluasi-harga-batu-bara-dmo-untuk-pembangkit-ini-alasannya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka opsi evaluasi harga batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya bagi pembangkit listrik PT PLN. Pemerintah saat ini tengah menghitung ulang formulasi harga batu bara dalam skema Domestic Market Obligation atau DMO.

Harga batu bara DMO untuk pembangkit listrik PLN selama ini dipatok sebesar US$70 per ton dan belum berubah sejak 2018. Evaluasi dilakukan karena pemerintah menilai perlu mempertimbangkan perkembangan biaya operasional di sektor hulu serta parameter keekonomian terbaru dalam industri pertambangan.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara hati-hati agar kebijakan harga baru tidak merugikan PLN maupun pelaku usaha batu bara. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan untuk mencari keseimbangan antara keberlanjutan pasokan listrik nasional dan kelayakan ekonomi bagi perusahaan tambang.

MSCI Nilai Status Arus Informasi RI Negatif, Apa Artinya?
  • Penilaian MSCI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260619060638-92-1370650/msci-nilai-status-arus-informasi-ri-negatif-apa-artinya

MSCI menurunkan penilaian kriteria arus informasi Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Penurunan status arus informasi mencerminkan adanya ketidakjelasan data kepemilikan dan aktivitas pasar yang dapat mengganggu pembentukan harga saham secara wajar. Kondisi ini juga dinilai menyulitkan investor global dalam menilai jumlah saham publik atau true free float emiten di BEI, ditambah hambatan pada pasar valuta asing karena keterbatasan pasar offshore dan pembatasan di pasar onshore.

Sentimen negatif MSCI memperbesar risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Jika hal itu terjadi, Indonesia berpotensi mengalami arus keluar dana asing hingga US$13 miliar atau sekitar Rp231,7 triliun, di tengah tekanan IHSG yang turun lebih dari 27 persen sepanjang 2026 dan net sell asing sekitar US$3,76 miliar.

Yahya Zaini Ungkap Rencana BGN Hibahkan Motor Listrik ke Guru Honorer Daerah
  • BGN, Motor Listrik BGN, Optimalisasi Anggaran BGN
  • https://news.detik.com/berita/d-8537868/yahya-zaini-ungkap-rencana-bgn-hibahkan-motor-listrik-ke-guru-honorer-daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, setuju dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari yang mengusulkan motor listrik dimanfaatkan secara maksimal lantaran uang negara sudah keluar. Yahya bahkan mendengar rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik itu ke guru-guru honorer di daerah.

Lebih lanjut, Yahya juga menyatakan tidak setuju dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN sebab SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja. Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN mengaku tidak mendapat informasi sejak awal pengadaan motor listrik itu.

Arumsari menambahkan bahwa prinsip utama adalah memaksimalkan pemanfaatan barang yang telah dibeli pada 2025 termasuk motor listrik, laptop, IoT, dan CCTV. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai dengan kebutuhan namun fokus tetap pada optimalisasi aset agar tidak menjadi pemborosan.

Panda Bond Kantongi Restu dan Dukungan Penuh Otoritas Cina
  • Panda Bond
  • https://tirto.id/panda-bond-kantongi-restu-dan-dukungan-penuh-otoritas-cina-hyg3

Rencana Indonesia untuk menerbitkan instrumen surat utang Panda Bond di pasar keuangan Cina mendapatkan lampu hijau. Pemerintah Cina, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Cina (People’s Bank of China/PBOC), secara resmi memberikan dukungan agar proses penerbitan perdana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kepastian dukungan ini menjadi buah manis dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, ke Beijing selama dua hari terakhir. Dalam lawatan tersebut, Purbaya melakukan serangkaian dialog strategis dengan otoritas terkait, termasuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan sejumlah investor lokal guna memperluas akses pembiayaan sekaligus mengukuhkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 19 Juni 2026 usai BI Rate Jadi 5,75%
  • Nilai Tukar Dollar Amerika
  • https://market.bisnis.com/read/20260619/93/1981795/nilai-tukar-rupiah-terhadap-dolar-as-hari-ini-jumat-19-juni-2026-usai-bi-rate-jadi-575

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34. Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Satgas PRR Minta K/L dan Pemda Tancap Gas Pemulihan Permanen
  • Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dana Transfer ke Daerah, Percepatan Pemulihan Bencana
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618182315-20-1370578/satgas-prr-minta-k-l-dan-pemda-tancap-gas-pemulihan-permanen

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menggunakan dana pemulihan pascabencana dan transfer ke daerah (TKD).

Tito mengatakan proses pemulihan permanen pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipacu. Menurutnya berbagai layanan dasar kembali berfungsi dan kondisi darurat telah terlewati dan layanan dasar mulai berfungsi kembali.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028, dengan alokasi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan sisanya pada 2028. Program ini melibatkan 33 kementerian/lembaga, dengan lima di antaranya sudah menerima pagu anggaran, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Kesehatan, dan BPS. Tito berharap percepatan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dapat segera dilakukan agar program berjalan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun sejak Mei 2026, terdiri dari Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Tito menekankan bahwa percepatan ini penting agar masyarakat terdampak segera merasakan manfaat nyata dari program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mulai 1 Juli 2026, BI Perketat Pembelian Dollar AS Tanpa Dokumen, Batasnya Kini 10.000 Dollar AS
  • Pembatasan Pembelian Dollar AS
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/19/085522026/mulai-1-juli-2026-bi-perketat-pembelian-dollar-as-tanpa-dokumen-batasnya-kini

Bank Indonesia (BI) memberlakukan penurunan batas pembelian valuta asing (valas) tanpa dokumen pendukung (underlying) dari 25.000 dollar AS menjadi 10.000 dollar AS mulai 1 Juli 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Perry mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan satu dari tiga langkah yang ditempuh BI untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik.

MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah, Pengusaha Protes
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/19/07545341/mbg-dihentikan-saat-libur-sekolah-pengusaha-protes?page=all#page2

Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah ditentang oleh pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Gapembi menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha pada program MBG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan jika dulu MBG tetap diberikan pada saat Ramadhan dan libur sekolah dengan sistem bundling, kini kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana itu sudah tidak lagi digunakan. Momentum liburan sekolah ini dirasa menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan tata kelola dan penataan MBG di bawah kepemimpinan yang baru. Meski ada protes dari para pengusaha, BGN tetap berpegang teguh pada pendirian tidak memberikan insentif kepada SPPG selama masa libur sekolah.

KPK Putuskan tak Lanjutkan Penyelidikan Kasus Korupsi MBG
  • Korupsi MBG, KPK
  • https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kpk-putuskan-tak-lanjutkan-penyelidikan-kasus-korupsi-mbg/ar-AA25UO1e?ocid=msedgntp&pc=LCTS&cvid=6a34a09bb82045e08e883dc7fafb4f5d&ei=23

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mengusut kasus korupsi di BGN.

“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

KPK percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menyidik kasus terkait MBG di BGN yang saat ini sedang berjalan. KPK siap untuk berkoordinasi jika diperlukan. Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hidayana  serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG dengan modus menerima manfaat atas pemberian izin dari SPPG yang terafiliasi dan melakukan mark-up atas sejumlah pengadaan barang.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG agar terbebas dari praktik korupsi guna memaksimalkan anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sudah 34 Tahun, Menkop Beberkan 5 Poin Usulan Baru RUU Perkoperasian
  • Revisi UU Perkoperasian
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617142413-92-1370023/sudah-34-tahun-menkop-beberkan-5-poin-usulan-baru-ruu-perkoperasian

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan lima hal yang perlu diubah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kepada Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6). Ferry mengatakan UU Perkoperasian tersebut telah berumur 34 tahun sehingga dalam perkembangannya dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ferry menjelaskan kelima hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

  1. Adopsi teknologi digital oleh koperasi. Ia menilai teknologi digital memberikan peluang besar terhadap kecepatan, kemudahan, keterjangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
  2. Pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Ferry menyampaikan lembaga pengawas ini memiliki tugas pengaturan, pengawasan tata kelola, kepatuhan, perlindungan anggota dan masyarakat dari praktik usaha koperasi yang merugikan, penjatuhan sanksi administratif, serta mencegah penyalahgunaan badan hukum korporasi.
  3. Pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Penjaminan Simpanan Koperasi atau LPS Koperasi.
  4. Ketentuan sanksi pidana. Ferry mengatakan ketentuan tersebut dibutuhkan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas. Namun, dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran, dan tidak membuka peluang kriminalisasi.
  5. Ketentuan terkait ekosistem dan peran pemerintah. Ia menyampaikan pada prinsipnya pemerintah harus memberikan daya dukung bagi pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia.
PKB Harap PDIP Bersikap Tegas Soal Posisi Politik
  • PDIP, PKB, Sikap Politik PDIP
  • https://ambon.antaranews.com/berita/333248/pkb-harap-pdip-bersikap-tegas-soal-posisi-politik

 Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap yang tegas soal posisi politiknya, baik memilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Selama ini, dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.

“Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas. Berbagai kejadian yang ada justru semakin penting untuk memastikan posisi tersebut,” katanya.

Basa-basi Safari Politik Jokowo via PSI
  • PSI, Safari Politik Jokowi, Wapres Gibran
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/07300061/basa-basi-safari-politik-jokowi-via-psi?page=all#page2

Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo mengonfirmasi anomali besar dalam lanskap politik nasional. Alih-alih menjadi potret konsolidasi yang matang, safari politik ini lebih menyerupai strategi jalan pintas dengan mempersonalisasikan struktur kepemimpinannya demi dinasti politik.

Daya tarik elektoral Jokowi selama menjabat presiden banyak ditopang oleh instrumen negara seperti bantuan sosial dan kendali kebijakan. Setelah lengser, safari politiknya hanya menjadi tontonan nostalgia tanpa daya paksa untuk mengalihkan basis massa dari partai besar ke PSI. Rekam jejak PSI dalam Pemilu 2019 dan 2024 yang gagal menembus ambang batas parlemen menunjukkan bahwa strategi mengandalkan figur tunggal tidak efektif.

Diprediksi masa depan PSI akan stagnan jika tetap bergantung pada Jokowi. Suara partai diperkirakan kembali tertahan di kisaran 2–3 persen, menjadikannya partai gurem abadi. Variabel penentu justru ada pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, apakah mampu menyusupkan kepentingan PSI ke dalam struktur kekuasaan aktif. Safari Jokowi hanya berfungsi membuka pintu nostalgia, sementara eksekusi politik nyata membutuhkan jejaring kekuasaan yang aktif dan berotoritas.

Banyak Dapur MBG tak Sesuai Standar, Pimpinan BGN Soroti Revisi Juknis Era Dadan
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/tgutqq409/banyak-dapur-mbg-tak-sesuai-standar-pimpinan-bgn-soroti-revisi-juknis-era-dadan-part2

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya untuk manata ulang operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui masih banyak dapur MBG yang tidak sesuai standar. Informasi mengenai kondisi dapur yang tidak sesuai standar juga bisa dengan mudah ditemukan di media sosial. Menurut dia, masalah itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi BGN dengan pimpinan barunya.

Arumsari menyatakan, pihaknya akan mendata setiap dapur MBG yang sudah beroperasi. Nantinya, SPPG yang tidak memungkinkan beroperasi akan dihentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, ada sejumlah dapur MBG yang sasaran penerima manfaatnya tidak terlalu banyak. Operasional dapur-dapur itu bisa saja dihentikan dengan mengalihkan penerima manfaat ke SPPG lainnya.

Arumsari menambahkan, keberadaan dapur MBG yang tidak sesuai standar juga merupakan hasil dari regulasi BGN pada kepemimpinan sebelumnya. Pasalnya, sempat ada beberapa regulasi yang diduga diubah untuk memfasilitasi pembangunan dapur agar lebih mudah.

Ajak Jaga Stabilitas Politik, BM PAN Pertanyakan Sikap PDIP
  • Demonstrasi Mahasiswa, Sikap PDIP, Stabilitas Politik
  • https://news.detik.com/berita/d-8536973/ajak-jaga-stabilitas-politik-bm-pan-pertanyakan-sikap-pdip

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) bicara spekulasi dan dugaan keterlibatan sejumlah kelompok politik dalam mendorong maupun memobilisasi gerakan mahasiswa belakangan ini. Organisasi sayap PAN itu menyentil konsistensi sikap PDIP terhadap pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BM PAN menilai adanya potensi ambiguitas di ruang publik, jika benar terdapat keterlibatan PDIP dalam mendorong gerakan yang berorientasi pada tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Meskipun sentimen pasar mengalami perbaikan setelah adanya demonstrasi mahasiswa, BM PAN menilai pemerintah pun telah menunjukkan respons yang konstruktif terhadap berbagai aspirasi dan kritik yang berkembang di masyarakat. Diharapkan semua pihak dapat mengedepankan objektivitas dalam melihat perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan tudingan adanya keterkaitan Tiyo Ardianto harus di jawab dengan data bukan pelabelan.

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus MBG, Total 6 Orang
  • Korupsi di BGN
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618213431-12-1370625/kejagung-tetapkan-tersangka-baru-di-kasus-mbg-total-6-orang

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Glory selaku pihak swasta diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra-mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “GHS memberikan sejumlah mata uang baik dalam bentuk asing maupun rupiah kepada saudara DH, Kamis (18/6). Atas perbuatannya, GHS langsung ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inch.

Wamensesneg dan Kivlan Zen Terluka Saat Kericuhan Eksekusi Hotel Sultan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://news.detik.com/berita/d-8537170/wamensesneg-dan-kivlan-zen-terluka-saat-kericuhan-eksekusi-hotel-sultan

Eksekusi Hotel Sultan Blok 15 di Gelora Bung Karno (GBK) diwarnai kericuhan hingga massa melemparkan batu dan kayu. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto dan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen mengalami luka. Saksi mata dari pegawai Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK) Bram mengatakan bahwa Wamensesneg Bambang terkena batu saat kericuhan. Posisi Bambang berada dekat dengan aparat saat kejadian. Bram menyebutkan luka Bambang berada di kaki kiri.

Sementara Kivlan Zen yang hadir sebagai kuasa hukum pihak ahli waris berdiri di barisan massa yang menolak eksekusi. Kericuhan pecah selepas Panitera PN Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi. Kivlan Zen mengatakan dia terluka ketika berupaya bernegosiasi dengan polisi. Ia terkena kawat duri pembatas yang menyebabkan luka di tangannya.

Selain itu, sebanyak 29 personel mengalami luka buntut kericuhan saat eksekusi. Diketahui, proses eksekusi ini melibatkan 3.161 personel gabungan untuk pengamanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan sebanyak 26 polisi di antaranya mengalami luka ringan akibat lemparan batu dari massa. Sisanya ada dari TNI dan sipil yang mengalami luka.

Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro Kerangka RAPBN 2027, Ini Rinciannya
  • Asumsi Makro RAPBN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617201154-532-1370181/banggar-dpr-sepakati-asumsi-makro-kerangka-rapbn-2027-ini-rinciannya

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Kesepakatan ini ditetapkan dalam rapat Banggar DPR setelah Panja Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. APBN 2027 akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong investasi swasta, memperkuat peran Danantara dalam sektor produktif, serta melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperbaiki iklim investasi.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, defisit anggaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, dan yield SBN 10 tahun 6,5 persen hingga 7,3 persen. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, pengangguran terbuka 4,3 persen hingga 4,87 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, serta GNI per kapita mencapai US$5.800 hingga US$5.840.

Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Panda Bond Jadi Alternatif
  • Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat
  • https://nasional.kontan.co.id/news/risiko-utang-luar-negeri-indonesia-meningkat-panda-bond-jadi-alternatif

Risiko utang luar negeri Indonesia dinilai perlu semakin diwaspadai di tengah pelemahan rupiah, suku bunga global yang masih tinggi, serta mahalnya biaya pembiayaan yang tercermin dari tingginya yield Surat Berharga Negara. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai posisi ULN Indonesia sebesar US$439,8 miliar pada April 2026 masih relatif terkendali, dengan rasio terhadap PDB sekitar 29,6 persen dan struktur utang yang didominasi tenor jangka panjang.

Menurut Josua, risiko utama bukan hanya pada besarnya nominal utang, melainkan pada meningkatnya beban pembayaran utang dalam rupiah ketika nilai tukar melemah. Tekanan ini terutama berisiko bagi korporasi yang memiliki utang valuta asing besar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, khususnya di sektor manufaktur, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan. Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan hedging korporasi lemah, tekanan tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan hingga kualitas kredit perbankan.

Penerbitan Panda Bond dinilai dapat menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan APBN karena memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS. Namun, instrumen ini tidak boleh dianggap sebagai solusi instan untuk menurunkan biaya utang atau menstabilkan rupiah, karena pemerintah tetap perlu menghitung risiko kurs yuan, biaya lindung nilai, biaya penerbitan, likuiditas pasar, dan yield yang diminta investor. Karena itu, Panda Bond sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap pembiayaan, bukan pengganti pasar SBN domestik.

Siap-Siap Pemerintah Uji Jalan BBM Bensin Bioetanol E20
  • Uji Jalan BBM Bensin Bioetanol E20
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617205334-4-743513/siap-siap-pemerintah-uji-jalan-bbm-bensin-bioetanol-e20

Kementerian ESDM tengah menyiapkan uji jalan atau road test untuk BBM bensin dengan campuran bioetanol 20 persen atau E20. Uji ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemerintah menerapkan mandatori E20 pada 2028, dengan melibatkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo untuk menguji kesiapan mesin kendaraan dan infrastruktur industri otomotif nasional.

Sebelum menuju E20, pemerintah lebih dulu memfokuskan implementasi mandatori E5 atau campuran bioetanol 5 persen pada tahun ini. Mandatori E5 ditargetkan berjalan sebelum Desember 2026 agar Indonesia dapat mengejar peningkatan campuran menjadi E10 pada awal 2027. Saat ini, implementasi E5 tinggal menunggu Keputusan Menteri terkait alokasi volume, setelah regulasi pendukung seperti pembebasan cukai dan penyederhanaan izin usaha pencampuran bahan bakar disiapkan.

Pemerintah juga mengawal kesiapan Pertamina, termasuk proses pembersihan reaktor, serta pengujian oleh Lemigas untuk menentukan spesifikasi campuran etanol yang paling sesuai dengan berbagai jenis angka oktan bensin. ESDM menilai kendaraan modern pada dasarnya mampu menggunakan campuran etanol lebih tinggi, bahkan hingga 30 persen, tetapi uji jalan tetap diperlukan agar transisi bioetanol berjalan terukur, aman, dan memberi manfaat efisiensi bagi masyarakat.

KontraS Minta Eks Kabais TNI Diperiksa di Kasus Air Keras Andrie Yunus
  • Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617135959-12-1370011/kontras-minta-eks-kabais-tni-diperiksa-di-kasus-air-keras-andrie-yunus

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya meminta Polda Metro Jaya untuk memeriksa eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Pada Rabu (17/6) hari ini, Dimas diketahui juga dijadwalkan dimintai keterangan terkait laporan yang dilayangkan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas peristiwa penyiraman itu. Dimas menyebut ada dua topik pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh penyidik. Yakni soal hasil investigasi yang dilakukan TAUD dan praperadilan yang dilayangkan di PN Jakarta Selatan.

Diketahui, majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam putusannya memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie. Dalam pemeriksaan itu, kata Dimas, pihaknya juga akan mendorong Polda Metro Jaya untuk memeriksa eks Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Disampaikan Dimas, pemeriksaan ini perlu dilakukan lantaran keterangan mereka dinilai penting untuk mengungkap peristiwa penyiraman yang dialami Andrie.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana penjara terhadap empat orang terdakwa dalam kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 3 tahun penjara; Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara; Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum dengan pidana 2 tahun penjara; dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dihukum dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara. Lebih lanjut, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pemecatan dari dinas militer.

Pengusaha Butuh Insentif demi Tercapai Target Investasi Ekraf Rp157 Triliun 2027
  • kebutuhan insentif bagi pengusaha ekonomi kreatif
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260618/12/1981529/pengusaha-butuh-insentif-demi-tercapai-target-investasi-ekraf-rp157-triliun-2027

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan besaran investasi pada sektor ekraf di Tanah Air dapat mencapai rentang Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun pada 2027 mendatang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan target investasi ekraf sebesar Rp146,46 triliun pada 2026, yang realisasinya telah mencapai 47% atau sekitar Rp61,33 triliun pada kuartal pertama tahun ini.

Pendiri Asosiasi Digital Kreatif (Aditif) Indonesia Saga Iqranegara menyampaikan bahwa target investasi yang meningkat menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap potensi ekonomi kreatif. Namun demikian, target tinggi perlu diiringi instrumen pendukung bagi pelaku usaha seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga akses pembiayaan. Menurut Saga, target investasi tersebut perlu memiliki peta jalan untuk masing-masing subsektor. Pemerintah sendiri telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif sejak 2018.

Khusus subsektor digital, terdapat kesenjangan skill talenta digital hingga akses pembiayaan untuk startup kreatif digital di Tanah Air. Selain itu, Saga juga menekankan penegakan hak kekayaan intelektual yang lemah. Terdapat pula peraturan yang belum mengikuti model bisnis baru, antara lain terkait gig economy hingga konten akal imitasi (AI).

Polri Kaji Pembentukan Universitas Kepolisian untuk Umum
  • Universitas Kepolisian
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617174552-12-1370121/polri-kaji-pembentukan-universitas-kepolisian-untuk-umum

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengaku tengah mengkaji pembentukan Universitas Kepolisian. Kepala Lemdiklat Polri Komjen RZ Panca Simanjuntak menyebut Universitas tersebut rencananya akan dapat diakses masyarakat umum yang ingin mendalami ilmu keamanan ataupun kepolisian. Ia menjelaskan jika Universitas Kepolisian itu sudah terbentuk maka tidak akan ada lagi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Panca mengklaim perubahan STIK menjadi Universitas Kepolisian sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia Polri di masa depan.

Ia menyebut penguatan pendidikan menjadi salah satu langkah Polri meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun ini, sebanyak 289 peserta didik diwisuda dari program sarjana, magister, dan doktoral di STIK. Dalam kesempatan yang sama,, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Eko Rudi Sudarto mengungkapkan gagasan Universitas Kepolisian telah dideklarasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak tiga tahun lalu. Harapannya, kehadiran Universitas Kepolisian dapat membuka ruang yang lebih luas bagi berbagai kalangan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu kepolisian dan keamanan.

Utang Luar Negeri Indonesia: Siapa Kreditur Terbesar RI?
  • Kredit utang luar negeri Indonesia bulan April 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/18/091900326/utang-luar-negeri-indonesia--siapa-kreditur-terbesar-ri-

Posisi ULN Indonesia berdasarkan kreditur mencapai 207,097 miliar dollar AS per April 2026 atau setara sekitar Rp3.687,24 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 205,988 miliar dollar AS. Singapura menempati posisi teratas dengan nilai pinjaman sebesar 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun per April 2026 dengan asumsi kurs Rp17.803 per dollar AS. Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan kreditur utama lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong.

Besarnya porsi Singapura tidak terlepas dari posisinya sebagai pusat keuangan regional. Banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan yang berkantor di negara tersebut sehingga aliran pembiayaan ke Indonesia tercatat berasal dari Singapura. Jika dibandingkan dengan total ULN Indonesia menurut kreditur yang mencapai 207,097 miliar dollar AS, maka porsi Singapura mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan ULN Indonesia.

Di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS) menjadi kreditur terbesar kedua Indonesia. Posisi utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Negeri Paman Sam tercatat sebesar 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,34 triliun pada April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada April 2025 yang sebesar 27,614 miliar dollar AS.

Breaking News! Dolar AS Naik ke Rp17.840
  • Nilai Tukar Dollar Amerika
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260618080953-17-743562/breaking-news-dolar-as-naik-ke-rp17840

Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (18/6/2026). Pelemahan ini terjadi seiring menguatnya dolar AS di pasar global. Melansir data Refinitiv, rupiah harus mengawali perdagangan pagi ini di zona merah dengan tertekan 0,62% atau berada di level Rp17.840/US$.

Tempe Selangkah Lagi Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO
  • Warisan Budaya Unesco
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tgs6wb416/tempe-selangkah-lagi-jadi-warisan-budaya-dunia-unesco

Indonesia tengah menantikan penetapan Budaya Tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO yang ditargetkan berlangsung pada akhir 2026. Momentum tersebut menjadi fokus peringatan Hari Tempe Nasional (Hartempenas) 2026 bertema “Tempe Mendunia: Dari Kearifan Lokal Menuju Warisan Budaya Dunia”, yang melibatkan berbagai lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta Kementerian Kebudayaan. Rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang Juni mencakup lomba, kampanye digital, webinar, pameran inovasi, hingga seminar internasional di Universitas Sahid Jakarta.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan telah mengajukan Budaya Tempe ke UNESCO sejak 29 Maret 2025 setelah proses persiapan yang dimulai pada awal 2024. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti menyatakan bahwa tempe tidak hanya merupakan produk pangan, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal, nilai gotong royong, serta kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan teknologi fermentasi yang berkelanjutan. Forum Tempe Indonesia (FTI) menilai pengakuan UNESCO akan menjadi pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, praktik sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketua Umum FTI Hardinsyah dan Ketua Umum PERGIZI PANGAN Ahmad Sulaeman menegaskan bahwa tempe memiliki peran yang melampaui aspek gizi, mencakup sejarah, kesehatan, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, lingkungan, hingga diplomasi budaya. Pada puncak Hartempenas 2026, FTI juga memperkenalkan gagasan pembentukan Global Tempe Forum sebagai wadah kerja sama internasional. Dengan tempe yang kini telah diproduksi dan dikonsumsi di berbagai negara, pengakuan UNESCO diharapkan dapat semakin memperkuat posisi tempe sebagai identitas budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan ekspor produk tempe.

Investor China Protes Kebijakan Baru Nikel, Haruskah RI Ubah Aturan?
  • Kebijakan Baru Nikel
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260618074924-85-1370265/investor-china-protes-kebijakan-baru-nikel-haruskah-ri-ubah-aturan

Investor China mengeluhkan sejumlah kebijakan baru sektor nikel di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meningkatkan biaya usaha dan menurunkan kepastian investasi di tengah ambisi hilirisasi Indonesia. Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut kamar dagang China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) bahkan telah mengirim surat keberatan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah kebijakan yang berdampak pada industri nikel. Dalam surat tersebut, investor menyoroti rencana kenaikan royalti pertambangan, aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota produksi tambang nikel, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin ketat.

Luhut Kejar Portal Perlinsos Digital Meluncur Akhir Tahun Ini
  • Portal Parlinsos Digital
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617163527-92-1370087/luhut-kejar-portal-perlinsos-digital-meluncur-akhir-tahun-ini

Pemerintah menargetkan peluncuran nasional platform baru Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Oktober-November 2026 sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun ini. Sebelum diluncurkan secara nasional, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di sejumlah daerah pada Juli mendatang. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkembangan platform digital ini sekarang telah menunjukkan kemajuan.

Ia menyebut saat ini terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek percontohan, setelah sempat dilakukan uji coba juga di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Luhut, Presiden Prabowo sudah dijadwalkan dapat melihat langsung implementasi sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan pada akhir tahun. Ia menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026.

Saat ditanya apakah sistem tersebut hanya digunakan untuk bantuan sosial, Luhut menegaskan cakupannya akan jauh lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan data untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Luhut mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada Prabowo berdasarkan data yang tersedia.

Prabowo Mau Setop Impor Bawang Putih, Siapkan Rp400 M Buat Swasembada
  • Strategi capai swasembada bawang putih
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260618064635-92-1370246/prabowo-mau-setop-impor-bawang-putih-siapkan-rp400-m-buat-swasembada

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia setop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha). Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, yang mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih. Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat. Sudaryono mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Sudaryono menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Trump Teken Kesepakatan dengan Iran, Selat Hormuz Kembali Dibuka
  • Kesepakatan Damai AS-Iran
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/18/081251126/trump-teken-kesepakatan-dengan-iran-selat-hormuz-kembali-dibuka

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani kesepakatan sementara dengan Iran yang mengakhiri konflik selama tiga bulan dan membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kesepakatan yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut mulai berlaku pada Rabu (17/6/2026). Namun, belum ada kepastian apakah Iran telah sepenuhnya mengambil langkah untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump mengatakan, dokumen tersebut ditandatangani di Istana Versailles, Perancis.

Menurut seorang pejabat AS, dokumen itu sebelumnya telah ditandatangani secara digital pada Minggu (14/6/2026) oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Penandatanganan resmi kemudian dilakukan oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Berdasarkan draf perjanjian, pembukaan kembali Selat Hormuz akan dilakukan secepatnya setelah penutupan selama berbulan-bulan yang memicu lonjakan harga energi global.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian keringanan sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Sementara itu, pembahasan mengenai program nuklir Iran dan potensi insentif ekonomi tambahan akan dilakukan dalam perundingan lanjutan. Trump mengakui, risiko terjadinya krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya mengakhiri perang yang dimulai pada Februari lalu. Selain itu, memorandum juga memuat rencana program pembangunan Iran senilai 300 miliar dollar AS. Trump menegaskan, dana tersebut tidak berasal dari pemerintah AS dan hanya dapat dinikmati Iran apabila mematuhi isi kesepakatan. Trump juga membuka kemungkinan pengembalian aset-aset Iran yang selama ini dibekukan AS.

Batu Bara Untuk Pembangkit PLN Kurang 20 Juta Ton, Ini Alasannya
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618080606-4-743561/batu-bara-untuk-pembangkit-pln-kurang-20-juta-ton-ini-alasannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun, ketersediaan pasokan saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton karena realisasi kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan energi primer tersebut. Ia menegaskan kementerian tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal.

Materi Latsarmil untuk Calon Pengelola Kopdes: 30 Hari Bela Negara, 15 Hari Manajerial
  • Latsarmil Calon Pengelola Kopdes
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/08192711/materi-latsarmil-untuk-calon-pengelola-kopdes-30-hari-bela-negara-15-hari

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengungkapkan bahwa para calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal ditempa selama 45 hari dengan sejumlah materi dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). “Untuk aspek kedisiplinan dan bela negara, durasi pelatihan direncanakan selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait,” ujar Kapala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (17/6/2026). Rico mengatakan, para peserta bakal dilatih di 67 satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembukaan Latsarmil Komcad untuk calon pengelola KDKMP dan KNMP berlangsung pada Rabu (17/6/2026). “Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP,” jelas dia. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Kemhan) Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia memimpin upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program KDKMP dan KNMP di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dibacakan Ketut, disebutkan bahwa program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui program ini, pemerintah berharap lahir lulusan SPPI yang siap mengabdi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan nasional.

Eksekusi Hotel Sultan di GBK Hari Ini, Ribuan Aparat Dikerahkan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618064240-12-1370245/eksekusi-hotel-sultan-di-gbk-hari-ini-ribuan-aparat-dikerahkan

Proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan yang terletak di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Gelora, Jakarta Pusat digelar pada Kamis (18/6) hari ini. Eksekusi lahan tetap digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meski ditolak oleh PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan. Pada Rabu (17/6) kemarin, sejumlah orang mengenakan pakaian biru berkumpul di depan Hotel Sultan. Massa itu disinyalir sebagai pekerja Hotel Sultan yang menolak eksekusi pengosongan.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kawasan GBK (PPKGBK), Kharis Sucipto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi. Kharis menerangkan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi dari PN Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco selalu pengelola hotel. Dalam surat itu tercantum imbauan agar Indobuildco, penghuni, atau siapa pun yang mendapat hak dari Indobuildco untuk mendiami/menempati/menduduki tanah dan bangunan (Blok 15 eks Hotel Sultan), agar mengosongkan/meninggalkan obyek eksekusi secara sukarela. Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan ada 3.161 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi tersebut.

JPPI Kritik MBG 2027 Pakai Dana Pendidikan Rp 224 Triliun
  • Anggaran Pendidikan untuk MBG
  • https://www.tempo.co/politik/jppi-kritik-mbg-2027-pakai-dana-pendidikan-rp-224-triliun-2269768

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik rencana pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan sekitar Rp224 triliun berasal dari anggaran fungsi pendidikan dan hampir seluruhnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rencana tersebut bertentangan dengan klaim efisiensi dan wacana pembatasan penerima MBG yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Menurutnya, jika sasaran program benar-benar dipersempit hanya untuk kelompok rentan, maka anggaran seharusnya menurun, bukan justru meningkat.

JPPI menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG dan mendesak pemerintah mengembalikan Rp224 triliun tersebut ke fungsi pendidikan murni. Dana itu dinilai lebih tepat digunakan untuk mendukung sekolah gratis serta meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Ubaid menegaskan bahwa banyak anak masih menghadapi ancaman putus sekolah akibat biaya pendidikan, sehingga prioritas utama yang dibutuhkan adalah akses pendidikan yang terjangkau dan fasilitas sekolah yang layak.

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa angka Rp270 triliun masih berupa perkiraan awal yang disusun pada masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Dadan Hindayana. Ia menyatakan kepemimpinan baru BGN sedang menata ulang jumlah penerima manfaat yang semula diproyeksikan mencapai 81,5 juta orang pada 2027, sehingga anggaran program MBG dipastikan tidak akan meningkat. Besaran anggaran final masih dalam tahap pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.

PN Jakpus Eksekusi Hotel Sultan Hari Ini Pukul 09.00 WIB, Dibantu TNI dan Polri
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/18/08251411/pn-jakpus-eksekusi-hotel-sultan-hari-ini-pukul-0900-wib-dibantu-tni-dan

Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat akan dimulai pukul 09.00 WIB oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/6/2026) hari ini. “Pagi ini pukul 09.00 WIB, PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi putusan 280/Pdt.G/2025,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto. Sebanyak 3.161 personel keamanan diterjunkan untuk pengamanan eksekusi pada Kamis. Jumlah itu terdiri dari gabungan aparat TNI, Polri dan pemerintah daerah (pemda).

Eksekusi lahan kompleks Hotel Sultan di kawasan GBK Jakarta Pusat, pada Kamis menjadi puncak dari sengketa panjang antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Pada Februari 2026, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK pada 18 Juni 2026. Penetapan itu menjadi tindak lanjut dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Pemerintah menegaskan eksekusi dilakukan untuk mengambil kembali penguasaan atas aset negara di kawasan GBK. Sementara itu, PT Indobuildco menilai sengketa yang terjadi hanya menyangkut tanah, bukan bangunan maupun kegiatan usaha Hotel Sultan, sehingga meminta penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin hak para pekerja, penyewa, dan pihak ketiga lainnya.

Inggris Akan Adopsi Aturan Larangan Media Sosial pada Anak
  • Paparan Media Sosial pada Anak, Upaya Perlindungan Anak
  • https://www.tempo.co/digital/inggris-akan-adopsi-aturan-larangan-media-sosial-pada-anak-2269884

Pemerintah Inggris berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun melalui regulasi berbentuk undang-undang. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan mental remaja dan mewajibkan perusahaan teknologi menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintah perlu turun tangan karena perusahaan teknologi dinilai gagal menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak serta untuk membantu orang tua melindungi generasi muda.

Rencana tersebut mengadopsi pendekatan yang serupa dengan kebijakan di Australia, dengan cakupan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, dan YouTube, namun tidak mencakup aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Signal. Pemerintah Inggris menyebut mayoritas anak muda mendukung langkah ini karena media sosial dinilai masih dipenuhi konten berbahaya yang sulit dimoderasi, sementara algoritma platform dapat memperbesar paparan pengguna terhadap konten tersebut.

Pemadaman Bergilir Capai Bandung Barat, PLN Akui Ada Manajemen Beban
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://news.republika.co.id/berita/tgs5as393/pemadaman-bergilir-capai-bandung-barat-pln-akui-ada-manajemen-beban

Sejumlah wilayah di Bandung Raya mengalami listrik mati atau tidak menyala sejak pagi hingga siang hari, Rabu (17/6/2026). Akibatnya, sejumlah tempat usaha tidak dapat bekerja secara maksimal. Salah satunya terpantau, tempat usaha di Jalan Naripan, Kota Bandung tidak dapat maksimal memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sebab kondisi listrik yang tidak menyala. Sementara itu, informasi yang dihimpun listrik mati pun terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Manager Komunikasi PLN unit Induk Distribusi Jawa Barat Nurmalitasari mengatakan PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Hal itu dilakukan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Sebelumnya di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda. Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) menyatakan kendala teknis operasional pada pembangkit telah menyebabkan beberapa wilayah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengalami mati listrik.

Apa Itu BBM B50? Biodiesel Baru yang Bakal Meluncur 1 Juli 2026
  • Pemerintah Berlakukan B50 Mulai 1 Juli 2026
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/18/070000065/apa-itu-bbm-b50-biodiesel-baru-yang-bakal-meluncur-1-juli-2026?source=sorotan

Pilihan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia bakal bertambah mulai 1 Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumumkan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang bisa dibeli masyarakat. Rencananya, BBM jenis ini akan digunakan secara massal dan bakal tersedia di SPBU di seluruh Indonesia.

Bahan bakar biodiesel B50 sebetulnya sama dengan jenis B40, dan B3 atau yang sudah dikenal lebih dulu dengan nama biosolar oleh masyarakat. 

Perbedaan B50 dengan  B40 atau B35 adalah dari kadar minyak nabatinya. Kandungan bahan bakar B35 terdiri dari 35 persen minyak sawit dan 65 persen solar murni. Sementara kandungan B40 terdiri dari 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar murni. Sementara B50 terdiri dari 50 persen minyak sawit ditambah 50 persen solar murni. Jelas lebih banyak kandungan minyak sawitnya. 

Idealkah Anak Masuk SD pada Usia 5,5 Tahun? Ini Kata Pakar IPB
  • Umur Ideal Anak masuk SD
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8534411/idealkah-anak-masuk-sd-pada-usia-5-5-tahun-ini-kata-pakar-ipb

Sejumlah daerah saat ini membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, anak berusia 5 tahun 6 bulan hingga di bawah 7 tahun dapat mendaftar, meski prioritas penerimaan tetap diberikan kepada anak berusia 7 tahun atau lebih. Ketentuan ini memunculkan perhatian terkait kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Pakar pengasuhan dan perkembangan anak dari IPB University, Prof Dwi Hastuti, menilai usia ideal anak masuk SD adalah 6 tahun karena pada usia tersebut umumnya anak telah memasuki masa transisi menuju usia sekolah dengan kematangan berpikir dan emosional yang lebih baik. Meski demikian, anak berusia 5,5 tahun yang telah memiliki kematangan sosial, emosional, dan kemandirian yang baik masih dimungkinkan menjadi pengecualian. Menurutnya, kesiapan anak tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dari enam aspek penting, yakni kognitif, sosial, emosional, fisik dan motorik, moral dan spiritual, serta kemampuan bahasa.

Ia mengingatkan bahwa anak yang masuk SD sebelum benar-benar siap berisiko mengalami kesulitan beradaptasi, kehilangan rasa percaya diri, hingga rentan mengalami stres dan perundungan. Karena itu, orang tua perlu memastikan kesiapan anak secara menyeluruh dengan membangun keterampilan hidup seperti kepercayaan diri, empati, kemampuan mengendalikan diri, dan toleransi. Tujuan pendidikan, menurutnya, bukan sekadar membuat anak lebih cepat bersekolah, melainkan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

Search