Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan redenominasi rupiah tidak bisa dijalankan dalam waktu singkat. Prosesnya panjang dan memerlukan persiapan bertahun-tahun. Perry menyebut seluruh tahapan, dari penerbitan undang-undang sampai implementasi penuh, membutuhkan waktu lima hingga enam tahun. Tahap pertama adalah penerbitan undang-undang redenominasi. Landasan hukum ini menjadi syarat utama sebelum seluruh proses dimulai. Tanpa aturan tersebut, kebijakan penyederhanaan mata uang tidak dapat berjalan.

Pemerintah telah menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah rampung pada 2027 melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029. Tahap berikutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga. Langkah ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi dan memahami redenominasi tidak mengubah nilai barang. Tahap ketiga adalah penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Proses ini memerlukan waktu serta koordinasi lintas lembaga. Tahap keempat memasuki masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.

Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan menjelaskan, terdapat dampak baik dan buruk dari rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Dampak baiknya adalah lebih sederhana dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan. Dampak buruknya adalah jika tidak hati-hati dalam sosialisasi dan pelaksanaan, maka akan menjadi penyebab inflasi, dan tidak menentunya mata uang rupiah. Oleh karena itu, ia mendorong persiapan dari pemerintah sebelum merealisasikan rencana penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Apalagi menurutnya, redenominasi membutuhkan waktu yang sangat panjang sebelum terimplementasi.

Redenominasi sendiri merupakan penyederhanaan nilai rupiah dengan menghapus beberapa angka nol tanpa mengubah daya beli masyarakat. Sementara itu, pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa wacana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, mengatakan jangan sampai kebijakan redenominasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat serta menimbulkan dampak sosial akibat kurangnya pemahaman. Meminimalisasi dampak penting lantaran tidak sedikit dari masyarakat adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Candra, beberapa negara berhasil melakukan redenominasi karena lingkungan sudah bagus. Adapun kebijakan redenominasi yang gagal, karena upaya sosialisasi tidak terlalu masif.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Yunan Saifullah berpendapat, jika gagasan redenominasi tersebut benar-benar direalisasikan, perlu kajian yang lebih utuh dan menyeluruh, termasuk belajar dari sejarah 1965-1966. Saat itu, pernah dilakukan kebijakan serupa, tetapi dipicu oleh faktor politik dan hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, kembali lagi ke kebijakan awal. Menurut Yunan, ada dua hal yang mesti disikapi oleh Menteri Keuangan, yakni terkait kepanikan yang bisa muncul dari pelaku ekonomi, khususnya rakyat kecil. Selain itu, soal inflasi lantaran masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan transaksi menggunakan uang reguler dengan nilai nominal yang ada selama ini.

Pengamat politik dan kebijakan Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin, mengatakan memiliki nominal mata uang dengan digit panjang. Hal ini terlihat sepele, tetapi dalam dunia akuntansi, perbankan, dan sistem pembayaran digital, jumlah digit yang panjang dapat memperlambat proses transaksi dan menimbulkan kesalahan pencatatan. Agar redenominasi berhasil, pemerintah perlu melaksanakan secara bertahap dan terencana. Andhyka juga menyebut redenominasi dapat mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap stabilitas nasional. Jika dilakukan tepat, kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi politik.

Rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah kembali diusulkan oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengefisienkan perekonomian, menjaga stabilitas, serta meningkatkan kredibilitas mata uang. Wacana ini telah disiapkan sejak lama dan pernah diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Bank Indonesia juga menyatakan telah merampungkan persiapan teknis terkait desain dan tahapan implementasinya. Pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa dan sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional yang stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan mempertimbangkan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut.