dicetak pada tanggal: 15 Februari 2026 6:03 AM

Prabowo Instruksikan Harga Pangan Turun Jelang Ramadan
  • Prabowo Instruksikan Harga Pangan Turun Jelang Ramadan
  • https://katadata.co.id/berita/industri/698e8a694dbce/prabowo-instruksikan-harga-pangan-turun-jelang-ramadan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar harga pangan tidak hanya stabil, tetapi juga turun menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan arahan tersebut menjadi pendekatan baru pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat saat momentum hari besar keagamaan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah diarahkan tidak hanya pada pengamanan pasokan, tetapi juga intervensi untuk menekan harga. Salah satunya melalui pemberian diskon tiket transportasi menjelang Lebaran, yang disebut mencapai 20% hingga 50%.

AS–Taiwan Sepakati Tarif 15%, Investasi dan Impor Energi Naik Tajam
  • Tarif Dagang AS dan Taiwan
  • https://internasional.kontan.co.id/news/astaiwan-sepakati-tarif-15-investasi-dan-impor-energi-naik-tajam

Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik (reciprocal trade agreement) final dengan Taiwan yang menetapkan tarif impor sebesar 15% untuk produk asal Taiwan. Di sisi lain, Taiwan berkomitmen untuk menghapus atau menurunkan tarif atas hampir seluruh barang asal AS secara bertahap. Dokumen yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau Office of the United States Trade Representative pada Kamis (12/2/2026) tersebut juga mengatur peningkatan signifikan pembelian barang-barang asal AS oleh Taiwan sepanjang 2025 hingga 2029.

Dalam perjanjian tersebut, Taiwan berkomitmen meningkatkan impor dari AS, termasuk US$ 44,4 miliar untuk gas alam cair (LNG) dan minyak mentah, US$ 15,2 miliar untuk pesawat sipil dan mesin, serta US$ 25,2 miliar untuk peralatan jaringan listrik, generator, peralatan kelautan, dan industri baja. Kesepakatan ini melengkapi kerangka kerja perdagangan yang telah disepakati pada Januari lalu, yang memangkas tarif atas produk Taiwan—termasuk dari industri semikonduktor andalannya—menjadi 15% dari sebelumnya 20%. Taiwan juga memperoleh pengecualian tarif timbal balik untuk lebih dari 2.000 item produk yang diekspor ke AS. Dengan kebijakan ini, rata-rata tarif atas ekspor AS turun menjadi 12,33%, menurut Presiden Taiwan, Lai Ching-te.

Data U.S. Census Bureau menunjukkan bahwa selama 11 bulan pertama 2025, defisit perdagangan AS dengan Taiwan melonjak menjadi US$ 126,9 miliar, dibandingkan US$ 73,7 miliar sepanjang 2024. Lonjakan defisit tersebut terutama dipicu peningkatan besar impor chip kecerdasan buatan (AI) kelas atas dari Taiwan, yang kini menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Dengan kesepakatan final ini, pemerintah AS berharap dapat menyeimbangkan hubungan dagang sekaligus memperdalam kemitraan strategis di tengah meningkatnya persaingan teknologi global.

Bapanas: Satgas pantau 9.138 titik, harga pangan mulai terkendali
  • Harga Pangan di Indonesia
  • https://www.antaranews.com/berita/5413694/bapanas-satgas-pantau-9138-titik-harga-pangan-mulai-terkendali

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional pada Minggu ke-I periode 5–11 Februari 2026 di 9.138 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa intensitas pengawasan tersebut berdampak langsung pada penurunan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, “Seperti ayam telur ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabe rawit keriting, cabe merah keriting, minyakita, beras medium dan premium. Walaupun beberapa komoditas pangan masih di atas HET/HAP di sejumlah Provinsi, namun cenderung mengalami trend penurunan,” katanya. Ia juga menyebutkan, pemantauan yang masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti mampu menekan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti beras premium dan medium di Zona I dan II, cabe merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras.

BI Siapkan Program UMKM Berkelanjutan
  • Program UMKM Berkelanjutan
  • https://www.neraca.co.id/article/233023/bi-siapkan-program-umkm-berkelanjutan

Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan program agar Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) bisa mendapatkan label hijau. Hal itu nantinya akan memudahkan UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan dari perbankan hingga mendapatkan pasar khususnya pasar internasional. Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Heru Rahadian menyampaikan bahwa BI tengah mengarahkan agar sektor perbankan memberikan pembiayaan ke sektor berkelanjutan. “Untuk menurunkan emisi caranya dengan meminta bank untuk menurunkan porsi kredit tidak hijau atau meningkatkan porsi kredit hijau. Artinya pembiayaan hijau akan meningkat. Salah satunya lewat UMKM,” kata Heru di Jakarta, Kamis (12/2).

BI, kata dia, akan mengeluarkan program UMKM berkelanjutan yang akan diluncurkan dalam beberapa hari kedepan. “Kenapa kami mengeluarkan program tersebut, karena market di luar negeri ingin ada pelabelan hijau. Nantinya kita akan mengeluarkan panduan, lalu diberikan pendampingan dan pelatihan untuk mencapai label hijau,” jelasnya. Nantinya, BI juga akan bantu UMKM untuk bertemu dengan pihak perbankan agar bisa mendapatkan akses pembiayaan hingga membantu UMKM untuk mendapatkan pasar khususnya di luar negeri.

Heru menyampaikan alasan mengapa Bank Indonesia cukup serius dalam menurunkan emisi. “Dalam perspektif keuangan, penghasil emisi terbesar itu bukan perusahaan Batubara ataupun sektor transportasi tapi bank. Karena barangsiapa yang membiayai proyek maka emisinya itu harus tercatat bagi yang membiayai. Bank isinya kredit semua, setiap kredit ada emisnya. Maka jika bisa menurunkan emisi bank maka emisi nasional itu berpengaruh,” katanya.

Purbaya Siapkan Rp 20 T buat Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
  • Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kelas 3
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/13/091031126/purbaya-siapkan-rp-20-t-buat-hapus-tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-3?source=headline

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu aturan teknis terbit.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tidak akan ditujukan kepada peserta yang mampu. Artinya, peserta BPJS Kesehatan yang dikategorikan mampu tetap harus melunasi tunggakan iurannya. Ali mengungkap bahwa lebih dari 23 juta peserta BPJS Kesehatan menunggak iurannya.

BEI Catat 268 Perusahaan Belum Penuhi Free Float 15 Persen
  • 268 Perusahaan Belum Penuhi Free Float
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260213083018-92-1327739/bei-catat-268-perusahaan-belum-penuhi-free-float-15-persen

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 268 emiten dari 956 perusahaan tercatat masih memiliki porsi saham publik yang dapat diperdagangkan (free float) di bawah 15 persen. Hal itu disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat merespons kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi emiten hengkang dari bursa (delisting) menyusul rencana kenaikan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen bagi seluruh emiten eksisting. Jeffrey menjelaskan, dari 268 perusahaan tersebut, sebanyak 49 perusahaan mewakili sekitar 90 persen dari total kapitalisasi pasar dalam kelompok itu. Dengan demikian, konsentrasi nilai pasar berada pada sebagian kecil perusahaan.

Di tengah rencana penyesuaian regulasi tersebut, PT Indointernet Tbk (EDGE) menjadi sorotan setelah mengajukan voluntary delisting dan beralih status menjadi perusahaan tertutup (go private). Perdagangan saham EDGE telah disuspensi sejak Selasa (10/2). Jeffrey menegaskan aturan free float 15 persen masih dalam tahap penyusunan (rule making) dan akan diterapkan secara bertahap. BEI juga membuka ruang dialog dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, BEI juga menyediakan fasilitas konsultasi atau help desk bagi perusahaan tercatat yang membutuhkan panduan dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Buruknya Komunikasi Pemerintah dalam Kasus Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS
  • Penonaktifan BPJS Kesehatan Peserta PBI
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/07385851/buruknya-komunikasi-pemerintah-dalam-kasus-penonaktifan-11-juta-pbi-bpjs?page=all

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang tak bisa berobat menjadi sorotan. Mereka kehilangan hak berobat, lantaran BPJS mereka dinonaktifkan oleh pemerintah. Hal ini bermula dari kebijakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, yang menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026.

Pergeseran data ini menyebutkan, 11 juta masyarakat yang akan dinonaktifkan sudah naik Desil. Karena masyarakat yang berhak menerima BPJS PBI hanya kalangan Desil 1-5 alias masyarakat miskin. Dua hari setelah Permensos diterbitkan, tepatnya pada 22 Januari 2026, peraturan ini resmi diterapkan dengan pembubuhan tanda tangan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dhahana Putra. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCD) Tony Richard Samosir mengungkapkan ada 160 orang pasien gagal ginjal tidak bisa berobat gratis gara-gara status PBI-nya nonaktif mendadak.

Menyusul kemudian, pemerintah termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi mengatakan, akar masalah kebijakan terkait penonaktifan BPJS PBI ini adalah komunikasi yang buruk dari pembuat kebijakan.

Hal yang sama juga disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah. Dia mengatakan, yang jadi soal bukan masyarakat yang disuruh membayar Rp 35.000 per bulan, tetapi masalahnya ada pada kebijakan yang mendadak.

Hamas Sebut RI Jamin Kirim Pasukan ke Gaza Bukan ‘Agenda Israel’
  • Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260212191428-120-1327631/hamas-sebut-ri-jamin-kirim-pasukan-ke-gaza-bukan-agenda-israel

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan Indonesia sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menjalankan agenda Israel menyusul rencana pengerahan pasukan ke Jalur Gaza Palestina di bawah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Hamdan mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Indonesia terkait pengerahan ISF ini. “Sikap kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang tegas dari seluruh negara tersebut bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau turut serta dalam agresi terhadap mereka,” paparnya menambahkan.

Dia berharap komitmen itu bisa diterapkan sebenar-benarnya agar warga Palestina bisa terlindungi dari serangan brutal Israel. “Ya, dan kami menekankan bahwa agar hal ini bisa dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina” ujar Hamdan lagi. Lebih lanjut, pejabat senior itu mengatakan Hamas sudah berkomunikasi dengan berbagai negara untuk membahas persoalan ISF. “Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing,” kata Hamdan.

Politik Kewargaan Masyarakat Adat
  • Hak-hak Adat, Masyarakat Adat, Merumuskan Ulang Kewargaan
  • https://news.detik.com/kolom/d-8351647/politik-kewargaan-masyarakat-adat.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat oleh negara hingga kini masih menyisakan banyak persoalan. Persoalannya mencakup kasus pembatasan akses, ketidakpastian pemenuhan hak, hingga peminggiran atas ruang hidup. Negara sebagai entitas kekuasaan baru dengan dalih kepentingan kolektif kerap mengabaikan partikularitas lokal dan spesifik seperti Masyarakat adat yang telah ada lebih dahulu.

Menurut Hiariej, E., dkk. (2016), kewargaan masyarakat adat memiliki tiga perspektif utama yakni perspektif liberal yang menekankan pemenuhan akses terhadap hak-hak dasar individu terutama hak-hak sipil dan politik. Kedua, perspektif republican yang menekankan pentingnya kolektivitas dan universalitas kehidupan bersama dalam suatu komunitas politik. Ketiga, perspektif komunitarian yang menekankan arti penting identitias-identitas particular sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan/ditindas atas nama kolektivitas. Selain itu kunci kewargaan Masyarakat adat memiliki empat dimensi kunci yakni keanggotaan, status legal, hak-hak, dan partisipasi.

Oleh karena itu politik kewargaan bangsa Indonesia sejatinya berakar pada banyak partikularitas. Kepentingan kolektif tidak dirumuskan dengan cara mengeksklusifkan keberagaman dan menawarkan identitas kolektif baru yang seragam dan semu. Sehingga tantangan Indonesia bukan mengenai memilih antara adat atau negara dan antara partikularitas atau kepentingan kolektif, namun merumuskan ulang kewargaan yang mampu mengakui bahwa kolektivitas nasional justru dibangun dari keberagaman cara hidup, pengetahuan, dan relasi sosial yang telah lama ada.

Polri Bentuk Satgas Asri usai Prabowo Perintahkan Korve
  • Pembentukan Satgas Asri
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260212143651-12-1327499/polri-bentuk-satgas-asri-usai-prabowo-perintahkan-korve

Mabes Polri membentuk Satgas Asri usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar TNI-Polri untuk melakukan kerja bakti atau korve membersihkan sampah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Satgas Asri (Aktif, Sehat, Ramah dan Indah) itu nantinya akan dipimpin oleh Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra. Ia menjelaskan pembentukan Satgas Asri dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat serta kepedulian terhadap lingkungan kerja. Nantinya, kata dia, Satgas Asri akan dibentuk dari tingkat Polsek.

Isir mengatakan Satgas Asri telah memberikan empat arahan bagi seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Pertama, setiap personel wajib membersihkan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan. Kedua, setiap satuan kerja wajib melaksanakan korve atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, acara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat. Keempat melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Sederet Kelemahan Implementasi Otonomi Daerah versi DPD
  • Keseimbangan Kewenangan, Otonomi Daerah
  • https://www.tempo.co/politik/sederet-kelemahan-implementasi-otonomi-daerah-versi-dpd-2114763

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan kebijakan otonomi daerah yang dijalankan sejak reformasi hingga saat ini masih belum memberikan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Masih banyak catatan terhadap implementasi otonomi daerah, misalnya, kewenangan pemerintah daerah yang belum terfasilitasi kendati memiliki ruang yang lebih luas, misalnya aturan pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 119 UU Minerba (No. 3/2020), pencabutan izin tambang hanya bisa dilakukan oleh Menteri di tingkat pusat, bukan pemerintah daerah. Dominasi pusat dalam urusan perizinan di daerah ini memicu desakan agar peraturan tersebut dilakukan peninjauan kembali atau revisi.

GKR Hemas juga menyebut implementasi otonomi daerah belum mampu memberikan keseimbangan kewenangan. “Kalau kita lihat, otonomi daerah masih belum memihak kepada kebutuhan rakyat dan pemerintah daerah,” katanya.

NATO Bikin Arctic Sentry Buat Keamanan Greenland, Redam Ambisi Trump
  • Konflik Kawasan Greenland
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260212183445-134-1327619/nato-bikin-arctic-sentry-buat-keamanan-greenland-redam-ambisi-trump

Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) meluncurkan sebuah misi keamanan baru di Greenland demi meredam ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih wilayah Denmark itu. Misi baru yang dijuluki Arctic Sentry tersebut diluncurkan sebagai upaya meredakan ketegangan buntut desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Misi ini akan memperkuat kehadiran militer di Greenland, yang dikritik Trump memiliki penjagaan lemah.

“Arctic Sentry menggarisbawahi komitmen Aliansi untuk melindungi anggotanya dan menjaga stabilitas di salah satu wilayah yang paling signifikan secara strategis dan paling menantang secara lingkungan di dunia,” kata Jenderal Angkatan Udara AS Alexus G. Grynkewich, Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa. Misi Arctic Sentry akan dipimpin oleh Komando Pasukan Gabungan Norfolk (JFC Norfolk). JFC Norfolk akan berkolaborasi dengan Komando Transformasi Sekutu dan mengoordinasikan kegiatan dengan Komando Pertahanan Dirgantara Regional Amerika Utara (NORAD) AS dan Kanada, serta dengan Komando Utara AS dan Komando Eropa AS.

Kegiatan misi ini antara lain mencakup Arctic Endurance Denmark, serangkaian latihan multidomain yang dirancang guna meningkatkan kemampuan Sekutu dalam beroperasi di wilayah tersebut, dan latihan Cold Response Norwegia.

Trump Bakal Umumkan Dana Rekonstruksi Gaza dan ISF di KTT BoP
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260213084511-134-1327742/trump-bakal-umumkan-dana-rekonstruksi-gaza-dan-isf-di-ktt-bop

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal mengumumkan rincian penggalangan dana rekonstruksi untuk Jalur Gaza dan rincian Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) pada 19 Januari mendatang. Pertemuan perdana BoP ini akan membahas tentang rencana rekonstruksi Gaza dan kontribusi pasukan militer negara anggota di ISF. Setidaknya ada 20 kepala negara dan pemerintahan yang akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut pejabat AS, sejumlah negara telah “bermurah hati” menawarkan memberikan dana bagi kelangsungan pembangunan kembali Gaza. Seiring dengan ini, rincian dana yang telah terkumpul akan menjadi bagian sentral pertemuan BoP. Rincian soal militer yang berpartisipasi dalam ISF juga akan dibahas dalam pertemuan tersebut. ISF diperkirakan mulai dikerahkan di Gaza dalam beberapa bulan mendatang. Laporan mengenai kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza juga akan dibahas selama KTT. Badan ini dibentuk Trump untuk mengambil alih pemerintahan Hamas di Gaza.

KTT Dewan Perdamaian akan digelar pada 19 Februari di Washington DC. Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto termasuk di antara pemimpin negara yang akan hadir dalam pertemuan. Negara-negara Arab-Muslim, seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Indonesia bergabung dalam dewan tersebut. Sedangkan negara-negara Barat dan adidaya memilih berhati-hati. Sejumlah negara Barat merasa visi-misi dewan tersebut bertentangan dengan konstitusi mereka.

Otonomi Daerah dan Tanpan Kemandirian Fiskal
  • Inovasi Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Otonomi Daerah
  • https://rri.co.id/sudut-pandang/2179643/otonomi-daerah-dan-tanpa-kemandirian-fiskal

Otonomi daerah sering dijadikan sebagai simbol keberhasilan reformasi. Kewenangan luas, struktur birokrasi diperkuat dan ruang kebijakan lokal semakin terbuka. Namun ada sebuah pertanyaan mendasar, apakah otonomi benar-benar melahirkan kemandirian fiskal? Realitas menunjukkan banyak daerah memiliki ruang fiskal sempit dan bergantung dana transfer pusat. Program pemberdayaan kerap ditunda akibat keterbatasan Pendapatan Asli Daerah dan kepastian dana transfer pusat.

Struktur APBD yang sebagian besar didominasi transfer pusat membuat ruang inovasi menjadi sempit. Program pembangunan tertunda bukan karena kurangnya ide tapi karena keterbatasan kemampuan fiskal. Sehingga, otonomi lebih terasa sebagai pelimpahan kewenangan administratif daripada kemandirian pembangunan.

Peran kepemimpinan menjadi krusial dalam mewujudkan pembangunan partisipatif yang mampu menggerakan ekonomi lokal. Inovasi ekonomi daerah menjadi kunci peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah pusat pun perlu memastikan kebijakan penataan daerah yang berbasis kapasitas ekonomi dan fiscal jangka Panjang. Pemekaran wilayan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi administrasi tetapi juga kemampuan ekonomi yang realistis.

Pengusaha Menjerit Pasokan Daging Turun Imbas Pemangkasan Kuota Impor
  • Pemangkasan Kuota Impor
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260213/12/1952650/pengusaha-menjerit-pasokan-daging-turun-imbas-pemangkasan-kuota-impor

Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) mengeluhkan berkurangnya pasokan daging akibat  kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi. Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180.000 ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging. Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, berisiko berdampak pada ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan daging yang dampaknya akan menjalar ke pasar. Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton. Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Pengusaha Ungkap Dua Alasan Garam Rakyat Kurang Dilirik Industri Mamin
  • Upaya Peningkatan Garam Rakyat
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260212144919-92-1327504/pengusaha-ungkap-dua-alasan-garam-rakyat-kurang-dilirik-industri-mamin

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkap penyebab garam rakyat atau garam lokal kurang diminati industri makanan dan minuman (mamin). Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menyebut kualitas garam Indonesia masih rendah, sehingga sulit diserap untuk memenuhi standar industri pengolahan. Menurutnya, garam lokal masih membutuhkan proses peleburan terlebih dahulu sebelum dikristalkan kembali. Proses tersebut membuat bobot garam banyak menyusut. Selain dari sisi kualitas, persoalan harga juga jadi pertimbangan. Adhi mengatakan harga garam lokal lebih tinggi dari garam impor, seperti dari Australia dan India. Garam lokal dibanderol sekitar Rp2.500 per kilogram (kg), sementara di Australia berada di bawah Rp1.000 per kg.

Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhanita mengungkap harga garam mahal karena faktor logistik. Untuk mengatasinya, KKP akan menggandeng kementerian/lembaga lain untuk memperbaiki jalur distribusi garam. Kerjasama perbaikan jalur distribusi garam akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Rumah (PU) untuk perbaikan jalan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan. Kementerian Kelautan dan Periksanan berjanji akan terus membenahi sisi hulu, termasuk meningkatkan kualitas garam rakyat bisa sesuai standar industri. Saat ini KKP tengah mengembangkan teknologi pengolahan garam dan sarana penyimpanan garam.

Air Kali Cisadane Belum Aman, Gudang Kimia Tak Ada Izin Lingkungan
  • Pencemaran Aliran Sungai Cisadane
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260212142018-20-1327485/air-kali-cisadane-belum-aman-gudang-kimia-tak-ada-izin-lingkungan

Kualitas air di Sungai Cisadane hingga kini belum dapat dipastikan aman setelah tercemar limbah kimia jenis pestisida yang menyebabkan ribuan ikan mati. Empat hari setelah kejadian ikan mati mengambang di aliran Kali Cisadane, pemerintah daerah masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan tingkat pencemaran air tersebut. Hasil pengujian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dan Kementerian Lingkungan Hidup baru dapat diketahui sekitar 12 hari setelah proses pengambilan sampel dilakukan.

Warga pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang memanfaatkan air Kali Cisadane secara langsung, Selain itu, upaya menetralisasi kondisi air saat ini masih mengandalkan proses alami, yakni dengan mempercepat aliran air menuju laut guna mengurangi konsentrasi zat pencemar.

Sementara itu,  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengaku tidak menemukan dokumen izin lingkungan milik gudang kimia di kawasan Taman Tekno, Setu, yang terbakar dan diduga menyebabkan pencemaran hingga ke Sungai Cisadane. Kepala DLH Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan internal terhadap dokumen lingkungan yang terdaftar. Namun, hingga kini tidak ada dokumen atas nama gudang tersebut di data DLH.

Guru Honorer Gugat UU RAPBN, Gara-gara MBG Anggaran Pendidikan Dipangkas
  • Bagi-bagi Anggartan Pendidikan, Guru Honorer, Kesejahteraan Guru, MBG
  • https://edukasi.kompas.com/read/2026/02/12/200744871/guru-honorer-gugat-uu-rapbn-gara-gara-mbg-anggaran-pendidikan-dipangkas?page=all#page2

Seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat menggugat Undang-undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) gara-gara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berimbas pada pemangkasan anggaran pendidikan. Reza mengajukan permohonan uji materiil Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 22 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026) dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran dasar pendidikan 20 persen.

Reza mengaskan tidak anti pada program MBG, akan tetapi menyoroti anggaran program tersebut masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya yaitu pos pendidikan dan mempermasalahkan dana MBG yang memakan anggaran pendidikan sebesar Rp 268 triliun dari total anggaran Rp 769 triliun. Pendanaan operasional pendidikan semestinya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik. Termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, Pasal 22 pada UU Nomor 17 Tahun 2025, MBG tiba-tiba muncul dimasukkan ke dalam pos pendanaan tersebut. Reza menilai MBG lebih berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menanggapi gugatan Reza dengan menyarankan agar ia menjelaskan secara lebih rinci keterkaitan statusnya sebagai guru dengan dugaan kerugian hak konstitusional. Sebab, guru merupakan bagian dari objek anggaran pendidikan. Gugatan perlu diuraikan secara jelas sebagai dasar klaim kerugian tersebut.

Stok Kedelai Diproyeksikan Aman Hingga Akhir Maret Tahun Ini
  • Wall Street Anjlok
  • https://insight.kontan.co.id/news/stok-kedelai-diproyeksikan-aman-hingga-akhir-maret-tahun-ini

Pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman hingga akhir Maret 2026, termasuk komoditas kedelai yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, proyeksi neraca pangan 2026 menunjukkan pasokan komoditas utama berada di atas kebutuhan konsumsi, meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi, serta cabai.

KPK Selisik Oknum MA dalam Kasus Suap PN Depok
  • Kasus Suap PN Depok, Oknum MA
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2966721/kpk-selisik-oknum-ma-dalam-kasus-suap-pn-depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelisik dugaan keterlibatan oknum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan antara badan usaha Kementerian Keuangan, PT Karibha Digdaya (KD) dengan masyarakat yang kini masuk peninjauan kembali (PK) di MA.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan konstruksi perkara secara utuh, mulai dari putusan PN, putusan banding di Pengadilan Tinggi, hingga kasasi di MA. Menurut Budi, PT KD diduga melakukan suap terhadap hakim PN Depok untuk mempercepat eksekusi lahan sengketa tersebut. “Dari pihak PT KD punya kepentingan untuk segera memanfaatkan lahan karena mereka bergerak di bidang pengelolaan aset, properti, hunian, dan tempat rekreasi,” jelasnya.

Selain itu, menurut Budi, ada upaya antisipasi peninjauan kembali (PK) dari masyarakat, sehingga PT KD ingin memastikan proses hukum selesai sebelum eksekusi dilakukan. “Meskipun dari sisi PN Depok juga ada kepentingan terkait permintaan itu,” tambahnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah: Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), serta dua pihak dari PT KD, Direktur Utama Trisnadi Yulrisman (TRI) dan Head Corporate Legal Berliana Tri Kusuma (BER).

BNPT ungkap 230 orang ditangkap karena danai kelompok teroris
  • World Terrorism Index 2025
  • https://www.antaranews.com/berita/5413802/bnpt-ungkap-230-orang-ditangkap-karena-danai-kelompok-teroris

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan pada periode 2023-2025 sebanyak 230 orang ditangkap karena memberikan pendanaan kepada kelompok teroris. Rosidi menyampaikan hal tersebut di sela-sela diskusi dengan tema World Terrorism Index 2025 atau WTI 2025 di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (11/2). Ia juga mencatat pada periode itu, ada 27 serangan teroris yang berhasil dicegah.

Selanjutnya, kata dia, ada sebanyak 11 wanita yang terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Adapun, peran-peran wanita dalam kegiatan terorisme meliputi admin grup media sosial, memproduksi konten propaganda, menggalang dana serta mengkoordinir komunikasi para kelompok teroris. Rosidi juga mencatat ada 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk kegiatan terorisme, 32 pelaku terpapar secara daring dan bergabung dengan jaringan teroris.

Selain itu, ada 17 pelaku yang melakukan kegiatan terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan teroris. Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia yang turut hadir dalam diskusi itu menyatakan zero attack dari pelaku teroris bukan berarti zero threats.

Kemlu Respons Israel Gabung Dewan Perdamaian: Tak Ubah Sikap RI soal Palestina
  • Kemlu Respons Israel Gabung Dewan Perdamaian
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/698dba97f0e4a/kemlu-respons-israel-gabung-dewan-perdamaian-tak-ubah-sikap-ri-soal-palestina

Kemlu menegaskan keikutsertaan Israel dalam Board of Peace tidak mengubah posisi politik Indonesia terhadap konflik Palestina‑Israel. Kehadiran Indonesia di BoP tidak diartikan sebagai normalisasi hubungan politik dengan negara manapun.

Indonesia bergabung dalam BoP dengan mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), dan terus menuntut penghentian kekerasan serta menegakkan hukum humaniter internasional. Melalui keanggotaannya, Indonesia akan mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan realisasi solusi dua negara, sambil memastikan setiap langkah BoP berorientasi pada kepentingan Palestina.

Subsidi Energi RI Capai Rp 713,5 Triliun, Energi Bersih Hanya Kebagian 1,5%
  • Subsidi Energi RI
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/698dc6ea54928/subsidi-energi-ri-capai-rp-713-5-triliun-energi-bersih-hanya-kebagian-1-5

Total subsidi energi Indonesia mencapai Rp 713,5 triliun, namun lebih dari 88 % dialokasikan untuk energi fosil. Energi bersih dan kendaraan listrik hanya menerima sekitar Rp 10,7 triliun (1,5 % total).

Kebijakan seperti coal price cap memberikan dukungan implisit sekitar Rp 58,5 triliun untuk pembangkit batu bara, meningkatkan risiko fiskal karena ketergantungan pada harga energi global dan mengurangi insentif bagi efisiensi serta investasi energi bersih. Distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, contohnya pada LPG 3 kg, menimbulkan kebocoran signifikan; reformasi bertahap dengan penargetan lebih tepat, alokasi ke energi bersih, dan perlindungan sosial dianggap kunci.

Kejagung Geledah 8 Perusahaan Sawit dalam Kasus Dugaan Rekayasa Ekspor CPO
  • Kejagung Geledah 8 Perusahaan Sawit
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/698dd60baef92/kejagung-geledah-8-perusahaan-sawit-dalam-kasus-dugaan-rekayasa-ekspor-cpo

Kejaksaan Agung menggeledah kantor swasta di Medan, Sumatra Utara, dan Pekanbaru, Riau, terkait dugaan penyelewengan pos tarif ekspor CPO. Kejagung telah menetapkan 11 orang tersangka, delapan di antaranya pihak swasta yang diduga memberi suap kepada tiga pejabat negara.

Penggeledahan menargetkan delapan perusahaan yang merupakan bagian dari 20 perusahaan yang diuntungkan, dengan fokus utama pada penelusuran aset. Auditor internal memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 14,3 triliun dan menekankan upaya pemulihan kerugian. Modus pelanggaran melibatkan pengalihan pos tarif CPO menjadi limbah (POME) untuk menghindari kewajiban ekspor, yang dilakukan melalui suap pejabat untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor.

AS Minta Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra Dibatalkan, Prabowo Goyah?
  • Pengusaha AS minta batalkan pencabutan izin
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260212/44/1952296/as-minta-pencabutan-izin-28-perusahaan-di-sumatra-dibatalkan-prabowo-goyah

Sejumlah investor disebut melobi Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra yang diduga melanggar aturan pemanfaatan hutan. Hal itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Indonesia. Hashim menyebut, permintaan itu datang dari pengusaha asal Amerika Serikat (AS) setelah pemerintah mengumumkan langkah pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan yang dinilai melanggar aturan kawasan hutan nasional. Hashim mengatakan dirinya dihubungi pengusaha asal AS tersebut tepat sepekan sebelum dirinya menerima delegasi 8 investor dari New York, Eropa, Australia yang menyiapkan ratusan miliar dolar AS untuk investasi di Indonesia. “Dan kemudian, beberapa hari kemudian, kedelapan investor itu berkata, fantastik, hebat, batalkan saja [28 izin perusahaan],” kata dia.

Dalam perkembangan lain, Presiden Prabowo memang tengah mengarahkan jajarannya untuk meninjau ulang pencabutan izin usaha sejumlah perusahaan di Sumatra. Beberapa kasus yang tengah dievaluasi ulang adalah pencabutan izin tambang emas Martabe milik PT. Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) dan PLTA Batang Toru yang digarap PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kementeriannya kini memang tengah melakukan kajian ulang terhadap pencabutan izin Martabe sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Selain izin Agincourt, pemerintah juga mengkaji ulang pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani menjelaskan, hingga saat ini, proses evaluasi masih berlangsung. Eniya belum bisa memastikan apakah izin NSHE dan pengelolaan PLTA Batang Toru bakal dipulihkan atau tidak. Namun, dia berharap proyek PLTA Batang Toru bisa dilanjutkan. Dia juga berharap PLTA tersebut bisa tetap melakukan commercial operation date (COD) atau beroperasi komersial pada akhir 2026 mendatang.

Bahlil Setor 18 Proyek Hilirisasi ke Presiden, Enam Mulai Dibangun
  • Proyek Hilirisasi
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/12/063743126/bahlil-setor-18-proyek-hilirisasi-ke-presiden-enam-mulai-dibangun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, melaporkan perkembangan 18 proyek hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Enam di antaranya telah memasuki tahap groundbreaking. Dalam catatan Kontan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah melaksanakan groundbreaking fase pertama atas enam proyek hilirisasi yang tersebar di 13 lokasi di Indonesia. Bahlil menambahkan, Satgas Hilirisasi telah merumuskan sejumlah program tambahan untuk memperkuat agenda tersebut. Langkah ini diarahkan untuk menekan ketergantungan impor dan mendorong produksi dalam negeri.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan, total investasi untuk enam proyek tersebut mencapai 7 miliar dollar AS atau setara Rp 115,5 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dollar AS. Enam proyek tersebut dipilih bukan semata dari besaran investasi, melainkan juga dari potensi penciptaan lapangan kerja dan dampaknya terhadap pertumbuhan daerah. Rosan menilai, proyek-proyek itu diharapkan memberi kontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi nasional.

Pajak Sektor Baja Diduga Bocor Rp 4 T Per Tahun
  • Kebocoran pajak sektor baja
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/11/214611126/pajak-sektor-baja-diduga-bocor-rp-4-t-per-tahun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, dugaan kebocoran pajak di sektor industri baja mencapai Rp 4 triliun per tahun. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, dugaan kehilangan pendapatan negara itu timbul dari berbagai jenis baja. Bimo menuturkan, modus beberapa kasus pengemplangan pajak terkait industri baja pada umumnya mirip dengan temuan Kemenkeu di Cikupa, Tangerang, Banten.

Kemenkeu mendapati tiga perusahaan asal China yang diduga menyembunyikan omzet penjualan untuk menghindari atau memperkecil pungutan pajak. Pelaku diduga menggunakan rekening karyawan, pengurus, atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan. Mereka juga memanipulasi dokumen penawaran barang baik dengan maupun tanpa pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga pabrik itu adalah PT Power Steel Mandiri, PT Power Steel Indonesia, dan PT VPM.

Sementara itu, berdasarkan temuan Kemenkeu, terdapat sekitar 40 perusahaan yang diduga melakukan modus yang sama. Saat ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pajak sedang mendalami puluhan perusahaan tersebut. Selain itu, beberapa temuan dugaan manipulasi pajak juga tengah diaudit dan telah bergulir di tahap penyidikan. Ditjen Pajak bertekad menekan kebocoran pajak di sektor industri baja hingga nol.

Bertemu Netanyahu, Trump Tegaskan Tetap Lanjut Negosiasi dengan Iran
  • Perundingan Nuklir Iran-AS
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260212071859-134-1327304/bertemu-netanyahu-trump-tegaskan-tetap-lanjut-negosiasi-dengan-iran

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahwa ia masih ingin mencoba upaya diplomatik terhadap Iran. Netanyahu menemui Trump di Gedung Putih pada Rabu (11/2) untuk membahas sejumlah isu, terutama mengenai Iran. Kedatangan Netanyahu adalah untuk melaporkan informasi intelijen terbarunya soal kemampuan militer Teheran, guna mendorong tindakan militer dari Amerika Serikat. Trump menyampaikan kesepakatan dengan Iran merupakan prioritasnya saat ini. Namun, jika memang tak ada kesepakatan yang tercapai, ia terbuka untuk opsi lain.

Pembicaraannya dengan Netanyahu yang berlangsung selama tiga jam itu juga membahas soal Jalur Gaza. Trump menekankan perdamaian benar-benar sudah terwujud di Timur Tengah. Netanyahu buru-buru ke Washington saat AS dan Iran akhirnya melanjutkan kembali negosiasi soal program nuklir Teheran. Netanyahu ingin mendesak AS untuk memastikan program nuklir, rudal balistik, serta dukungan Iran ke proksinya dihentikan sepenuhnya. Israel sejak awal ketar-ketir dengan Iran karena menilai Teheran berupaya membangun kembali kemampuan nuklir dan militer mereka setelah dibombardir pada Juni 2025.

Menurut kantor Netanyahu, sang PM menegaskan kepada Trump untuk memastikan “kebutuhan keamanan Israel” masuk dalam negosiasi AS dan Iran. Iran sementara itu telah menegaskan pembicaraannya dengan AS hanya akan membahas seputar program nuklir. Isu lain seperti rudal balistik tak akan masuk dalam agenda Teheran. Teheran sudah menyatakan bersedia mengurangi pengayaan uraniumnya jika AS mencabut semua sanksinya terhadap Iran.

Bersih-bersih, Kamboja Tutup Hampir 200 Pusat Sindikat Scam
  • Sindikat Online Scam Kamboja
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/02/11/193000270/bersih-bersih-kamboja-tutup-hampir-200-pusat-sindikat-scam

Kamboja telah menutup hampir 200 pusat sindikat scam dalam upaya pemberantasan penipuan transnasional selama beberapa pekan terakhir.  Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kamboja dalam menangani operasi kejahatan canggih yang menyasar korban di berbagai belahan dunia. “Saat ini ada sekitar 190 lokasi yang telah kami tutup,” kata menteri senior dan ketua Komisi Kamboja untuk Pemberantasan Penipuan Daring, Chhay Sinarith di Phnom Penh, Rabu (11/2/2026).

Chhay mengungkapkan, kampanye pemberantasan yang dimulai sejak akhir tahun lalu ini telah membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 173 petinggi senior sindikat berhasil ditangkap, sementara sekitar 11.000 pekerja dideportasi.  Operasi ini semakin intensif menyusul penangkapan seorang terduga gembong penipuan kelahiran China dalam sebuah langkah hukum internasional yang masif. Sejak penindakan tersebut, ribuan pekerja mulai melarikan diri. Beberapa di antaranya dilaporkan merupakan korban perdagangan manusia yang sebelumnya disekap dalam kondisi yang brutal.

AS Susun Draf Aturan untuk Gaza, Hamas Masih Boleh Bawa Senjata
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260212081334-134-1327314/as-susun-draf-aturan-untuk-gaza-hamas-masih-boleh-bawa-senjata

Amerika Serikat (AS) tengah menyusun proposal untuk Jalur Gaza, Palestina, yang salah satu isinya membolehkan kelompok milisi Hamas tetap menyimpan senjata. Sejumlah pejabat dan orang-orang yang mengetahui proposal ini mengatakan bahwa Hamas akan diizinkan menyimpan sejumlah senjata ringan, setidaknya untuk sementara waktu. Senjata-senjata berat di sisi lain wajib untuk diserahkan sejak awal. Proposal ini dimaksudkan untuk melucuti senjata Hamas secara bertahap. Proposal ini akan dibagikan kepada Hamas dalam beberapa pekan mendatang.

Rencana pelucutan senjata bertahap ini mewakili upaya signifikan AS menuju demiliterisasi Hamas. Ini merupakan elemen kunci dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza. Jika Hamas menyetujuinya, ini akan menjadi terobosan dalam pelemahan monopoli kekuasaan Hamas. Israel kemungkinan besar tidak akan menarik pasukan dari Gaza hingga Hamas benar-benar melepas senjata. Israel sejak awal mendesak pelucutan senjata Hamas dan bersumpah akan melumpuhkan kelompok itu.

Hamas sementara itu tak pernah secara terbuka menyatakan berkenan menyerahkan senjata. Pembahasan soal ini saja sudah menciptakan perpecahan dalam kelompok tersebut. Banyak anggota Hamas menilai penyerahan senjata sama saja dengan menyerah kepada Israel, hal yang bertentangan dengan ideologi Hamas. Pejabat senior Hamas, Khaled Meshal, pada Minggu (8/2) menyatakan kelompoknya tetap akan mempertahankan senjata, namun tidak berencana menggunakannya dalam waktu dekat.

11 Orang Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit Sebesar Rp14 Triliun
  • Korupsi Manipulasi Ekspor CPO
  • https://www.metrotvnews.com/play/bw6C2jvw-11-orang-jadi-tersangka-korupsi-ekspor-limbah-sawit-sebesar-rp14-triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sebelas orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang merugikan negara hingga Rp14 triliun. Hal ini diungkap oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, pada Selasa, 10 Februari 2026.

Sebelas tersangka tersebut diketahui berasal dari unsur pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, serta perwakilan pihak swasta. Berdasarkan pantauan di lapangan, mereka berjalan menundukkan kepala dan keluar dari gedung pidana khusus dengan pengawalan ketat aparat hukum. Salah satu tersangka adalah mantan Direktur Teknis Kepabeanan yang kini menjabat Kepala Kantor Bea Cukai wilayah Bali dan Nusa Tenggara berinisial FJR. Selain itu, penyidik juga menahan seorang pejabat dari Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian yang memiliki inisial LHB.

Menkes Minta RS yang Tolak PBI BPJS Kesehatan Diadukan
  • JKN PBI BPJS Kesehatan, Peserta BPJS PBI
  • https://www.tempo.co/ekonomi/menkes-minta-rs-yang-tolak-pbi-bpjs-kesehatan-diadukan-2114585

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat melaporkan rumah sakit yang menolak melayani peserta jaminan kesehatan nasional program bantuan iuran (JKN PBI) BPJS Kesehatan. Budi Gunadi menyatakan laporan itu dapat disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Ia meyakini rumah sakit akan menerima permintaan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN. Sebab, kata Budi, BPJS Kesehatan berperan sebagai lembaga yang membayar klaim kepada rumah sakit.

Pada kesempatan yang sama, Budi juga mengumumkan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit untuk melayani 120 ribu pasien penyakit katastropik yang sempat dinonaktifkan. Berdasarkan rincian penyakit, Budi Gunadi menyatakan sebanyak 120 ribu masyarakat yang mengalami nonaktif PBI merupakan pasien cuci darah, stroke, hingga kanker. 

Dirut Agrinas Pangan Lapor Prabowo, Bangun 30.611 Kopdes Merah Putih
  • Kopdes Merah Putih
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260212/12/1952282/dirut-agrinas-pangan-lapor-prabowo-bangun-30611-kopdes-merah-putih

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tengah bergeliat menjalankan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Kini, total 30.611 KopDes/Kel Merah Putih tengah dibangun. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan dari 30.611 KopDes/Kel Merah Putih yang tengah dibangun, sebanyak 857 telah 100% jadi. Joao menjelaskan unit yang sudah rampung itu kemudian ditargetkan untuk memulai proses onboarding bisnis. Di sisi lain, dia menjelaskan sampai saat ini belum ada unit yang tengah beroperasi. Adapun, anggaran untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih yang mencapai Rp200 triliun telah cair sejak 3 bulan lalu.

Diplomasi Bukan Sekedar Politik, tetapi “Seni”
  • Diplomasi, Kekuatan Budaya, Mutual Trust, Seni Diplomasi
  • https://rri.co.id/ranai/berita-lain/2173594/diplomasi-bukan-sekadar-politik-tetapi-seni

Diplomasi sering dibayangkan sebagai pertemuan kaku dibalik meja perundingan, namun bagi Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Kementerian Luar Negeri, diplomasi adalah sebuah “seni” yang jauh lebih luas dari sekedar urusan politik dan perjanjian tertulis.

Kekuatan soft power adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pengaruh melalui budaya, komunikasi, dan daya tarik bangsa. Diplomasi adalah membangun kepercayaan (mutual trust). Menurut Ani, “Diplomasi itu adalah sebuah seni, profesi, sekaligus proses jangka panjang. Manfaatnya mungkin tidak langsung terasa hari ini, tapi ia membangun fondasi agar bangsa lain menaruh hormat dan percaya pada kita.”

Ia mencontohkan bagaimana Indonesia menggunakan kekuatan budayanya melalui kuliner, fesyen, hingga musik sebagai “senjata” untuk memenangkan hati masyarakat internasional. Melalui program seperti beasiswa seni dan budaya bagi pemuda asing, Indonesia menciptakan “duta-duta” baru yang akan bercerita tentang Nusantara di negaranya masing-masing. Melalui pendekatan yang lebih dinamis dan humanis, Ani Nigeriawati optimis citra Indonesia akan semakin kuat bukan melalui paksaan politik namun melalui pesona budaya dan kemahiran dalam “seni” berdiplomasi.

Usai Bertemu Ulama dan Eks Menlu, Prabowo Bergegas Ikut Rapat Perdana BoP di AS
  • Prabowo Ikut Rapat Perdana BoP di AS
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260212/15/1952304/usai-bertemu-ulama-dan-eks-menlu-prabowo-bergegas-ikut-rapat-perdana-bop-di-as

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza di Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang. Kemenlu mengatakan pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP di AS dan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir. Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

Leptospirosis Meningkat di Musim Hujan, Bisa Picu Kematian
  • Waspada Penyakit Pasca Banjir
  • https://www.tempo.co/sains/leptospirosis-meningkat-di-musim-hujan-bisa-picu-kematian-2114605

Penyakit leptospirosis atau dikenal juga sebagai kencing tikus mengalami peningkatan kasus pada awal tahun 2026. Keadaan ini dapat disebabkan musim hujan yang masih berlangsung sehingga membuat risiko penularan tatap tinggi. Kasus leptospirosis terjadi hampir di seluruh dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis, dengan laporan setiap tahunnya lebih dari 1 juta kasus dengan 60 ribu kematian. Di Indonesia, Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus leptospirosis di berbagai daerah Indonesia sepanjang Juli hingga Agustus 2025.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 1.014 kasus, disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 703 kasus. Selain itu, Jawa Timur mencatat 487 kasus, Jawa Barat 220 kasus, Banten 149 kasus, dan Jakarta sebanyak 39 kasus per Juli 2025. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, yang tidak hanya menginfeksi tikus tetapi juga pada mamalia lain, seperti kucing, anjing, sapi, babi, kambing, dan domba.

Penularan bakteri Leptospira interrogans dengan cara masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka maupun mukosa, seperti kelopak mata dan rongga mulut. Bakteri ini dapat bertahan lama di lingkungan lembab dan air tergenang, seperti got, kolam, sungai berarus lambat, dan genangan air lainnya, bahkan hingga berbulan-bulan. Dengan gejala yang sulit dikenali karena menyerupai penyakit infeksi pada umumnya dan sebagian besar kasus bersifat ringan, seperti demam, sakit kepala, menggigil, dan nyeri otot. Namun, nyeri otot pada leptospirosis memiliki ciri khas, terutama pada otot betis, punggung, dan perut. Pada gejala yang lebih berat, leptospirosis ditandai oleh tiga kondisi utama, yaitu perdarahan, badan menguning akibat gangguan hati, dan gagal ginjal akut yang menyebabkan produksi urine berkurang.

Struktur Patahan Baru Mengintai Jabodetabek, Seberapa Besar Ancaman Sesar Cisadane?
  • Struktur Patahan Baru Sesar Cisadane
  • https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2026/02/12/074500688/struktur-patahan-baru-mengintai-jabodetabek-seberapa-besar-ancaman?source=headline

Penelitian terbaru yang dilakukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan PT Oseanland mengungkap temuan penting terkait keberadaan struktur patahan aktif di wilayah Gunung Nyungcung, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Struktur tersebut kemudian dinamai Sesar Cisadane. Temuan ini menjadi sorotan karena lokasinya relatif dekat dengan Jakarta, yakni sekitar 20 kilometer atau kurang lebih satu jam perjalanan dari pusat ibu kota. Keberadaan Sesar Cisadane menambah daftar sesar aktif yang mengepung wilayah metropolitan Jakarta setelah sebelumnya dikenal Sesar Baribis dan Sesar Citarik. Penelusuran awal dilakukan dengan mengacu pada peta geologi regional, yang kemudian diperdalam melalui survei lapangan dan analisis geofisika.

Bisakah Praktik “Cancel Culture” Publik Berlaku di Politik Indonesia?
  • Cancel Culture, Menyempitnya Ruang Koreksi Publik, Politik Indonesia
  • https://www.kompas.id/artikel/bisakah-praktik-cancel-culture-publik-berlaku-di-politik-indonesia?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/bisakah-praktik-cancel-culture-publik-berlaku-di-politik-indonesia

Fenomena cancel culture merujuk pada pemberian sanksi sosial secara kolektif terhadap individu atau institusi yang melanggar norma. Saat ini cancel culture terlihat efektif di industri hiburan namun belum terlihat di ranah politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan keadilan di ruang publik digital.

Dalam kajian ilmiah, cancel culture, dipahami sebagai bentuk ostrasisme digital atau pengucilan dari komunitas sebagai hukuman sosial. Pendukung cancel culture melihatnya sebagai sarana akuntabilitas sosial yang memaksa perubahan perilaku akibat adanya tekanan publik. Sebaliknya, kritik terhadap cancel culture menyoroti mentalitas massa melalui emosi kolektif dengan logika viralitas yang lebih dominan daripada verifikasi fakta yang belum tentu kebenarannya. Walaupun begitu, di dunia hiburan, figurannya mudah dihukum dengan praktik ini. Namun di dunia politik, figur dengan kuasa struktural jarang tersentuh. Politikus tidak sepenuhnya bergantung pada reputasi moral untuk mempertahankan posisi, ia lebih sering dibangun melalui identitas kelompok dan loyalitas jangka panjang. Mereka juga memiliki perlindungan struktural dengan melancarkan narasi tandingan. Dimensi hukum pun memperumit persoalan dengan aturan pencemaran nama baik melalui kriminalisasi kritik. Hal ini terjadi karena cancel culture di ranah politik memiliki biaya yang tinggi bukan hanya uang namun juga risiko sosial, hukum, dan psikologis.

Secara ilmiah, kondisi ini sejalan dengan teori institutional resilience. Institusi politik memiliki kapasitas menyerap guncangan sosial tanpa berubah secara signifikan. Cancel culture menjadi ekspresi frustasi bukan mekanisme koreksi politik. Kegagalan cancel culture dalam ranah politik disebabkan oleh lemahnya relasi antara opini publik dan keputusan politik. Sehingga apabila wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung di implementasikan maka ruang koreksi publik akan semakin menyempit. Logika cancel culture pun kehilangan relevansi sebagai tekanan politik karena saluran institusionalnya justru dilemahkan.

Danantara Wajibkan Pelni-ASDP Beli Kapal Buatan PT PAL Mulai Tahun Ini
  • Sinergi BUMN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260211055942-92-1326842/danantara-wajibkan-pelni-asdp-beli-kapal-buatan-pt-pal-mulai-tahun-ini

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Dana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria mewajibkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor pelayaran untuk membeli kapal buatan PT PAL Indonesia (Persero). BUMN yang masuk sektor pelayaran antara lain PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Dony mengatakan kewajiban tersebut akan mulai berlaku pada kuartal I 2026, seiring dengan rencana konsolidasi industri galangan kapal nasional.

Menurut Dony, langkah tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali industri perkapalan nasional, sekaligus memperkuat rantai pasok industri strategis di dalam negeri. Ia menilai konsolidasi galangan kapal BUMN dan kepastian permintaan dari perusahaan pelayaran pelat merah akan menciptakan skala ekonomi, meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing industri maritim nasional ke depan.

Kemenag Usul 630.000 Formasi PPPK untuk Guru Madrasah Swasta
  • Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/12/083000271/kemenag-usul-630.000-formasi-pppk-untuk-guru-madrasah-swasta

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan 630.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru madrasah swasta. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno dalam pertemuan dengan para guru madrasah bersama para anggota DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Selain masalah guru PPPK, rapat tersebut juga membahas usia seleksi ASN, percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga dukungan sarana pembelajaran digital. Terkait TPG, Amien menegaskan, regulasi pembayaran TPG telah diatur setiap bulan melalui petunjuk teknis yang telah ditandatangani. Adapun rapat tersebut juga mencatat bahwa pendataan guru madrasah menjadi aspek penting dalam percepatan kebijakan afirmasi dan penganggaran.

Danantara Bakal Pangkas BUMN dari 1.043 Jadi 300 Perusahaan
  • Rencana Pemangkasan BUMN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260211133108-92-1327033/danantara-bakal-pangkas-bumn-dari-1043-jadi-300-perusahaan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Tepatnya dari 1.043 menjadi 300 saja. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

Dony menyebutkan pemangkasan ini akan dilakukan dengan penyatuan beberapa anak usaha sehingga fokus pada tugas masing-masing. Misalnya, seperti Pertamina akan melepas anak usahanya yang non migas dan digabung dengan BUMN lain. Selain itu, Telkom yang saat ini memiliki 66 anak usaha yang nantinya akan dipangkas menjadi belasan saja. Begitu juga dengan anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), pihaknya akan menutup 17 perusahaan semen. Tak hanya itu, Danantara juga berencana memangkas 15 perusahaan asuransi BUMN dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan. BUMN logistik juga akan dipangkas dari 21 hanya akan menjadi 1 perusahaan.

Pertamina akan Lepas 38 Bisnis Tahun Ini: IHC, Asuransi hingga Pelita Air
  • Pertamina akan Lepas 38 Bisnis
  • https://katadata.co.id/berita/energi/698c48dc75946/pertamina-akan-lepas-38-bisnis-tahun-ini-ihc-asuransi-hingga-pelita-air

Pertamina (Persero) berencana melepas 38 anak usaha sepanjang 2026, termasuk sekitar 12 rumah sakit IHC, maskapai Pelita Air, hotel‑hotel Patra Jasa, serta bisnis asuransi yang dibahas bersama IFG. Dari total 1.044 unit BUMN di Indonesia, Pertamina memiliki 257 unit; setelah perampingan tahun lalu jumlahnya turun menjadi 242, dengan 15 unit sudah tidak lagi eksis melalui penggabungan atau divestasi.

Rencana perampingan ini sudah diumumkan sejak September 2025, termasuk penjajakan penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia di bawah koordinasi Danantara. Penggabungan unit usaha dengan BUMN lain dilandasi untuk memusatkan fokus pada sektor minyak, gas, dan energi terbarukan.

Cemaran Pestisida Menyebar Sejauh 22,5 Km, KLH Periksa Pemilik Gudang Tangsel
  • Cemaran Pestisida PT Biotek Saranatama
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/698c6982d1852/cemaran-pestisida-menyebar-sejauh-22-5-km-klh-periksa-pemilik-gudang-tangsel

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang memeriksa PT Biotek Saranatama terkait kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan yang mencemar aliran Sungai Jaletreng hingga 22,5 km. Kondisi ini mengancam ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Pemeriksaan KLH meliputi pengambilan sampel air, ikan mati, dan biota laut dari hulu‑hilir Sungai Cisadane serta uji laboratorium oleh ahli toksikologi, sambil mengimbau warga agar tidak menggunakan air sungai untuk keperluan sehari‑hari karena risko iritasi dan gangguan pernapasan. PDAM Aetra Tangerang dan PDAM Tirta Benteng telah mengalirkan kembali pasokan air baku, namun menekankan agar konsumen menghindari air yang berbau, keruh, atau berbusa, dan belum ada kepastian kompensasi bagi pelanggan akibat penurunan kualitas air.

Pemerintah Diminta Menjamin PBI BPJS yang Nonaktif Dapatkan Layanan Kesehatan
  • Penonaktifan PBI BPJS
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/11/11110211/pemerintah-diminta-menjamin-pbi-bpjs-yang-nonaktif-dapatkan-layanan

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Pasalnya saat ini, ia masih melihat adanya sejumlah rumah sakit yang ragu menerima peserta nonaktif, karena belum ada jaminan tertulis dari pemerintah. Dalam rapat konsultasi pada Senin (9/2/2026), DPR dan pemerintah sudah bersepakat agar pasien penyakit kronis yang status PBI-nya dinonaktifkan tetap dibiayai oleh negara selama tiga bulan ke depan. Edy juga meminta agar proses reaktivasi dilakukan dengan sederhana, tanpa perlu melewati prosedur yang panjang. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengingatkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara.

Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, rumah sakit dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat atau emergency. Penegasan itu disampaikan dalam menjawab peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang ditolak rumah sakit karena Jaminan Kesehatan Nasionalnya (JKN) telah dinonaktifkan.

Saat ini, terdapat sekitar 120.000 eserta dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal kepesertaan PBI BPJS Kesehatannya non-aktif. BPJS Kesehatan dan Kemensos, jelas Ali, tengah berupaya mereaktivasi terhadap 105.508 peserta yang sebelumnya dinonaktifkan.

Revitalisasi Otonomi Daerah
  • Asimetris Kewenangan, Bottom Up, Hybrid, Otonomi Daerah, Otonomi Politik, Perimbangan Keuangan, Pola Prefektur Tak Terintegrasi
  • https://www.kompas.id/artikel/revitalisasi-otonomi-daerah?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/revitalisasi-otonomi-daerah&loc=header

Presiden Prabowo tidak menyinggung satu pun kalimat otonomi daerah dalam taklimat bertemakan “State Craft” di hadapan 1.200-an guru besar dari berbagai kampus se-Indonesia. Kata demokrasi memang disebut namun bermakna sindiran. Padahal Bung Hatta, the founding father, jelas menyandingkan demokrasi dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Kemajuan otonomi daerah ditopang oleh 8 dimensi yang menjadi fondasinya. Pertama adalah dimensi pembentukan daerah otonomi. Dari sisi karakter, berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dicirikan sebagai karakter top down, bottom up dan hybrid (campuran). Namun, pada praktiknya kini dalam suasana moratorium adalah top down. Dimensi kedua adalah pengaturan mengenai pembagian urusan. Terdapat 3 desain yang dapat dipilih yakni open end arrangement (general competence), ultra vires doctrine (rincian), dan campuran. Saat ini yang ditetapkan secara normatif adalah ultra vires doctrine (rincian) yang sangat membatasi semua daerah otonom. Dimensi ketiga adalah penempatan tangan pemerintah pusat di daerah. saat ini, meskipun desentralisasi, pemerintah pusat masih berperan dalam tata kelola melalui penempatan orang pusat di daerah.

Dimensi keempat dan kelima terkait dengan lembaga politik lokal yakni lembaga wakil rakyat di daerah dan lembaga eksekutif lokal. Dalam hal ini, otonomi politik tidak terjadi, partai politik lokal tidak diakui kecuali yang ada di Aceh walaupun syarat dikendalikan oleh pusat. Lembaga penyelenggara pemilu lokal pun adalah bagian dari instrumen penyelenggara nasional. Dimensi keenam adalah pengawasan terkait kebijakan publik di daerah. Karakter pengawasannya berupa preventif dan didominasi oleh kementerian dalam negeri. Money politics pun menyusahkan daerah otonom. Dimensi ketujuh adalah perihal keuangan daerah. Yang terjadi saat ini adalah perspektif hubungan keuangan pusat dan daerah bukan perspektif perimbangan keuangan. Dimensi kedelapan adalah ihwal pengelolaan personel daerah. Tipologi yang dianut adalah integrated yakni personel daerah digabungkan pengelolaannya dengan personel pusat. Hampir tidak ada otonomi soal pengelolaan personel daerah.

Seharusnya pembentukan daerah otonomi memiliki karakter bottom-up agar sesuai aspirasi masyarakat namun tetap mempertahankan kualitasnya. Urusannya pun dibagi dengan cara hybrid (campuran). Diharapkan adanya asimetris kewenangan antardaerah yang diukur berdasarkan kemampuan masing-masing. Terkait penempatan orang pusat di daerah terapkan pola prefektur tak terintegrasi dimana orang pusat di daerah tidak serta merta menjadi kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan umum. Otonomi politik pun ditegakkan dengan membolehkan adanya partai lokal dan calon independen namun dimungkinkan partai nasional membuka cabang di daerah. Pengawasannya pun tidak hanya preventif tetapi juga konsisten dengan campuran. Dalam hal keuangan, perlu dikembangkan desain perimbangan keuangan daerah sekaligus mendorong manajemen keuangan daerah yang bebas korupsi. Terkait pengelolaan personel daerah, pusat cukup hanya membuat panduan umum saja bagi daerah, bukan selalu dengan pola integrated yang amat sentralistik.

Bahlil: Prabowo Restui Pemulihan Izin Tambang Martabe Jika Tak Ada Pelanggaran
  • Pemulihan Izin Tambang Martabe
  • https://katadata.co.id/berita/energi/698c734435222/bahlil-prabowo-restui-pemulihan-izin-tambang-martabe-jika-tak-ada-pelanggaran

Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil untuk mengevaluasi pencabutan kontrak tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources di Sumatera Utara. Perintah tersebut dimaksudkan guna memastikan kepastian hukum dan iklim investasi.

Bahlil menjanjikan pemulihan izin bila tidak ditemukan pelanggaran. Jika ada pelanggaran, sanksi akan diberikan secara proporsional dan hasil kajian diharapkan selesai dalam waktu dekat. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mengingatkan pemerintah agar berhati‑hati dalam pemutusan kontrak, menekankan pentingnya proses adil agar tidak menjadi preseden buruk bagi iklim investasi pertambangan.

Strategi Pertahanan Baru:Tol Dirancang Jadi Landasan Darurat Pesawat
  • Strategi Pertahanan Baru, Tol Landasan Darurat
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2966252/strategi-pertahanan-barutol-dirancang-jadi-landasan-darurat-pesawat

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyiapkan peta jalan (roadmap) agar sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia dapat dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, konsep ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pertahanan di negara kepulauan seperti Indonesia.

Menurut Donny, keberadaan banyak lokasi alternatif pendaratan akan memastikan operasional pesawat tempur tetap berjalan meskipun pangkalan utama terganggu. Donny menambahkan, pembangunan infrastruktur ke depan akan diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan nasional. Kemenhan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta pengelola jalan tol untuk menyesuaikan spesifikasi teknis agar memenuhi persyaratan sebagai landasan darurat.

Dengan adanya peta jalan ini, ruas tol pada masa depan diharapkan tidak hanya menunjang konektivitas nasional, tetapi juga memperkuat strategi pertahanan Indonesia dalam situasi darurat.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Komisi III Sebut Reformasi Birokrasi Suram
  • Indeks Persepsi Korupsi Anjlok
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/859675/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-komisi-iii-sebut-reformasi-birokrasi-suram

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan dan penindakan korupsi di tanah air.

Skor Indonesia turun dari 37 pada tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025 disertai peringkat indeks persepsi korupsi yang melorot ke posisi 109 dari 180 negara. Itu dinilai sebagai konfirmasi atas suramnya reformasi birokrasi saat ini. Ia menegaskan bahwa instrumen pemberantasan korupsi yang ada saat ini belum mampu membendung praktik lancung yang telah merambah ke berbagai lini, mulai dari tingkat desa hingga nasional, bahkan menyentuh institusi peradilan dan Kementerian Agama.

Nyoman menyoroti keterbatasan DPR dalam mengawasi penggunaan APBN pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menghapus kewenangan DPR membahas anggaran hingga satuan 3 (rincian program dan alokasi pagu per program). Akibatnya, DPR kini hanya menerima dokumen anggaran dalam bentuk umum. Ia memberikan contoh nyata pada kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek. Menurutnya, jika DPR memiliki kewenangan mengawasi hingga Satuan 3, potensi penyimpangan harga satuan bisa dideteksi sejak awal.

China Bantah Tuduhan AS soal Uji Coba Nuklir Rahasia
  • Perjanjian Nuklir
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260210122228-113-1326563/china-bantah-tuduhan-as-soal-uji-coba-nuklir-rahasia

China membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyatakan negara itu melakukan uji coba nuklir secara rahasia, pada Senin (9/2). Pemerintah China menyebut klaim itu sebagai “kebohongan terang-terangan” dan menuduh Washington mencari alasan untuk memulai kembali uji coba nuklirnya sendiri. China juga menekankan agar AS “segera menghentikan tindakan yang tidak bertanggung jawab.”

Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, dalam Konferensi Disarmament Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat lalu. Ia menuding China telah melakukan uji coba nuklir, termasuk yang terjadi pada 22 Juni 2020. Pernyataan DiNanno disampaikan saat ia memaparkan rencana baru AS untuk mengadakan pembicaraan tiga pihak dengan Rusia dan China. Tujuannya adalah menetapkan batas baru senjata nuklir setelah berakhirnya perjanjian New START antara Washington dan Moskow.

Klaim AS ini muncul sehari setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Washington dan Moskow, New START, berakhir. Berakhirnya perjanjian tersebut membuat kedua negara adidaya nuklir itu tidak lagi memiliki batasan persenjataan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Trump dan pejabat tinggi lainnya menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi mematuhi batasan perjanjian itu dan mendorong kesepakatan baru yang mencakup China dan Rusia.


Uang Mampet di Bank, Apa Kata BI-OJK?
  • Penyaluran Kredit 2025 melambat
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260211085831-17-710071/uang-mampet-di-bank-apa-kata-bi-ojk

Likuiditas yang melimpah di sistem perbankan tak mampu mendongkrak penyaluran kredit pada tahun lalu, hingga membuat Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian khusus. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan likuiditas di bank sebetulnya tengah melimpah karena kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM telah digelontorkan BI untuk perbankan senilai Rp 338 triliun. Ditambah upaya pemerintah meningkatkan M0 atau uang primer senilai Rp 200 triliun. Di sisi lain, sepanjang 2025 kata dia juga BI telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 125 basis points ke level 4,75% untuk meningkatkan permintaan kredit. Namun, pertumbuhan kredit tak mampu tembus dua digit.

Sementara itu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kondisi itu bukan menjadi pertanda bank malas menyalurkan kredit, hingga membuat penyaluran pembiayaan ke sektor riil macet. Tetapi lebih karena permintaan yang kurang dari para pengusaha dan pasar secara lebih luas sehingga bank lebih memilih menempatkan dana di surat berharga. Dian menyebut pihak perbankan memilih untuk tidak menaikkan suku bunga yang berarti keuntungan menurun sehingga saat ini butuh waktu untuk kembali menyelaraskan kembali tingkat suku bunga kredit setelah suku bunga acuan BI turun. Hal ini lah yang menciptakan kondisi undisbursed loan muncul, dan menjadi cerminan penyaluran kredit mampet. Angka undisbursed loan cukup fantastis yakni sempat mencapai Rp 2.400 triliun.

Dian menilai tumpukan kredit yang belum ditarik oleh pengusaha tersebut terjadi karena kondisi bisnis yang masih belum optimal sehingga permintaan untuk merealisasikan pinjaman juga ikut tersendat. Dirinya menilai hal ini dapat diwujudkan dengan konsep Indonesia Incorporated. Dian menilai komitmen bersama itu paling penting jangan sampai sektor ekonomi bergerak masing-masing tanpa arah yang jelas dan membuat visi besar tidak bisa terwujud. Dia menilai strategi industri hingga kebijakan investasi harus satu cluster sehingga mampu mendorong permintaan yang berkelanjutan. “Negara-negara berkembang yang bisa mengejar, hanya bisa dengan Incorporated seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura,” jelas Dian.

Danantara Pastikan Pertamina Lepas Bisnis Bukan Minyak & Gas
  • Pertamina Lepas Bisnis Non Migas
  • https://finance.detik.com/energi/d-8350392/danantara-pastikan-pertamina-lepas-bisnis-bukan-minyak-gas

Danantara meninjau ulang bisnis model PT Pertamina (Persero). Langkah ini untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan anak usahanya. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan ke depan Danantara akan memisahkan bisnis sektor non-migas dari Pertamina. “Kita lakukan review masalah komersialisasi. Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina,” ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Langkah tersebut seiring merger tiga anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping, menjadi satu Subholding Downstream. Merger tersebut dimulai sejak 1 Februari 2026, dan diperkirakan akan rampung total pada Oktober nanti. Sementara untuk PGN, Danantara akan melarang PGN untuk berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Sehingga usaha mereka akan terfokus dalam distribusi gas bumi melalui jaringan pipa. “PGN khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam,” terang Dony. “Di Batam kita akan melakukan pipanisasi ke seluruh rumah gas. Karena kita maunya PGN itu menjadi perusahaan gas negara, yaitu untuk mendistribusikan gas. Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream,” jelas Dony.

Trump Makin Tekan Iran, Ancam Tambah Kapal Induk AS ke Timur Tengah
  • Konflik AS-Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260211073245-134-1326871/trump-makin-tekan-iran-ancam-tambah-kapal-induk-as-ke-timur-tengah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah tekanannya terhadap Iran, dengan mempertimbangkan untuk mengerahkan satu lagi kapal induk ke Timur Tengah. Jika benar dikirim, kelompok serang kapal induk tersebut akan bergabung dan memperkuat USS Abraham Lincoln yang sudah siaga di sekitar Iran sejak Januari lalu. Trump pada kesempatan yang sama mengatakan serangan militer ke Iran sangat mungkin terjadi jika negosiasi nuklir dengan Iran gagal.

Meski begitu, Trump masih optimistis bahwa pembicaraan diplomatik dengan Teheran akan membuahkan hasil. Ia meyakini Iran “sangat ingin mencapai kesepakatan” dan terlibat jauh lebih serius dari sebelumnya. Menurut Trump, putaran kedua pembicaraan ini akan berlangsung mulai minggu depan. Negosiasi pertama sudah dihelat di Oman pada Jumat (6/2) lalu. Trump bersikeras program nuklir Iran akan mencapai titik terang dalam negosiasi kali ini. Ia juga berharap kesepakatan itu turut mencakup soal rudal balistik Iran.

Iran sudah menyatakan negosiasi ini cuma akan membahas soal program nuklir Teheran. Iran juga menyatakan bersedia mengurangi pengayaan uranium mereka apabila AS mencabut semua sanksi terhadap Iran.


Proses MBG Diawasi Pakai AI, Pantau Dapur Hingga Sopir
  • Pengawasan MBG Menggunakan AI
  • https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260211062250-37-710013/proses-mbg-diawasi-pakai-ai-pantau-dapur-hingga-sopir

Grab Indonesia mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara real time. Untuk diketahui MBG yang dilakukan Grab merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sepenuhnya didanai swasta. Head of Safety & Quality Grab Indonesia, Sherylin, menjelaskan sistem ini diklaim mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini sebelum makanan sampai ke tangan siswa. Lebih lanjut, penggunaan teknologi dilakukan karena pemantauan manual dinilai masih memiliki celah. Dengan teknologi, proses pengawasan bisa berjalan lebih cepat dan akurat.

Sistem pemantauan ini dilakukan melalui CCTV yang dipasang di tiga area krusial di dapur mitra UMKM, yakni area dapur, area penyajian, serta area serah terima dengan mitra pengemudi. Menurutnya, CCTV tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam, tetapi juga telah dilengkapi teknologi AI yang mampu mendeteksi berbagai anomali secara otomatis. Salah satu fitur utama adalah deteksi penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh penjamah makanan. Sistem dapat mengidentifikasi apakah staf dapur menggunakan sarung tangan, masker, hairnet dan celemek sesuai standar.

AS Respons Langkah Israel Kuasai Tepi Barat, Sikap Trump Mengejutkan
  • Israel Langgar Gencatan Senjata
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260210181034-4-709962/as-respons-langkah-israel-kuasai-tepi-barat-sikap-trump-mengejutkan

Gedung Putih menegaskan kembali penolakan Donald Trump terhadap rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Pernyataan ini muncul setelah Pemerintah Israel mengumumkan rencana baru yang akan membuka jalan bagi perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki tersebut. Langkah-langkah yang diumumkan pada Minggu (8/2/2026) tersebut mencakup pemberian izin bagi warga Yahudi Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat secara langsung. Selain itu, aturan ini memperluas kontrol Israel yang lebih besar atas wilayah-wilayah di mana Otoritas Palestina seharusnya menjalankan kekuasaan.

Meski telah disetujui oleh kabinet keamanan Israel, belum jelas kapan aturan baru ini akan berlaku, namun kebijakan ini tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut. Seiring dengan kecaman dari negara-negara kawasan dan internasional, seorang pejabat Gedung Putih pada hari Senin (9/2/2026) setempat memberikan tanggapan resmi mengenai stabilitas kawasan tersebut. Pejabat tersebut menekankan bahwa keamanan Israel sangat bergantung pada kondisi Tepi Barat yang stabil dan damai.

Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan Trump di Amerika Serikat pada Rabu. Di tengah ketegangan ini, Inggris juga menyerukan agar Israel membatalkan keputusannya tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinan mendalam melalui juru bicaranya mengenai perubahan kebijakan tersebut. “Sekretaris Jenderal sangat khawatir dengan perubahan tersebut dan memperingatkan bahwa langkah itu mengikis prospek solusi dua negara,” ungkap juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan resmi.


Deret Konglomerat Prajogo hingga Aguan Temui Prabowo di Hambalang, Bahas Apa?
  • Pertemuan Prabowo dengan Pengusaha
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/698bd4c84273a/deret-konglomerat-prajogo-hingga-aguan-temui-prabowo-di-hambalang-bahas-apa

Presiden Prabowo menggelar audiensi dengan 22 konglomerat anggota APINDO. Dalam pertemuan tersebut Prabowo bertukar pandangan mengenai kondisi perekonomian nasional serta berbagai tantangan dalam dunia usaha. Prabowo menekankan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated” sebagai kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional serta menciptakan iklim investasi yang lebih positif.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan perwakilan pengusaha APINDO, Prabowo menekankan perlunya menciptakan lapangan kerja seluas‑luasnya, khususnya di sektor riil, serta mendorong pengembangan industri tekstil, garmen, sepatu, mebel, makanan & minuman, perikanan, peternakan, dan penguatan UMKM. Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen mendukung visi Presiden, berjanji berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan gizi, pendidikan berkualitas, serta mewujudkan industrialisasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemenkeu Siapkan 3 Jurus Kejar Setoran Pajak Demi Jaga Defisit APBN
  • Strategi Penerimaan Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260210155702-532-1326695/kemenkeu-siapkan-3-jurus-kejar-setoran-pajak-demi-jaga-defisit-apbn

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tiga jurus utama untuk mengejar penerimaan pajak guna menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Strategi tersebut dilakukan agar kebutuhan belanja negara dapat ditopang dari penerimaan yang ada tanpa menambah tekanan fiskal. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Menurutnya, disiplin defisit menjadi pijakan awal dalam merancang kebijakan penerimaan negara.

Jurus pertama adalah mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inisiatif digitalisasi. Penerapan Coretax dan sistem digital lainnya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak. Kedua, menekan kebocoran penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Fokus ini dinilai krusial dalam jangka pendek untuk mengamankan basis penerimaan. Dan ketiga, mengintensifkan upaya menekan praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor dan impor yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Praktik tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan dari PNBP dan cukai tidak maksimal.

Kemlu: Presiden Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace
  • Undangan Rapat Perdana Board of Peace
  • https://news.detik.com/berita/d-8350613/kemlu-presiden-prabowo-akan-hadiri-rapat-perdana-board-of-peace

Presiden Prabowo Subianto menerima undangan rapat perdana Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Prabowo akan hadir. “Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela. Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

Prabowo Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan, Sawah Dilindungi Meluas ke 37 Provinsi
  • Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/698b1e8337c3a/prabowo-revisi-perpres-alih-fungsi-lahan-sawah-dilindungi-meluas-ke-37-provinsi

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Alih Fungsi Lahan akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di seluruh provinsi kecuali Jakarta. Penetapan awal untuk 12 provinsi mencakup sekitar 2,75 juta hektare pada awal Maret, sementara 17 provinsi sisanya direncanakan selesai pada akhir Juni, memperluas cakupan dari delapan provinsi yang sebelumnya telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 4/2026 merevisi ketentuan sebelumnya dan menargetkan agar 87 % dari total Lahan Baku Sawah (7,35 juta hektare) menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu sekitar 6,39 juta hektare yang “digembok” dan hanya 13 % yang boleh dialihfungsikan untuk Proyek Strategis Nasional. Pemerintah daerah wajib memasukkan 87 % LP2B ke dalam RTRW. Dalam rentang 2019‑2025 tercatat alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare dengan hanya sekitar 7.700 hektare yang mendapat izin, sementara UU 41/2009 mengharuskan lahan pengganti dengan rasio tiga kali untuk irigasi, dua kali untuk rawa, dan satu kali untuk lahan non‑irigasi.

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Rekayasa Ekspor CPO, Ada Pejabat Bea Cukai
  • ersangka Kasus Rekayasa Ekspor CPO
  •  https://katadata.co.id/berita/nasional/698b4eec6da1a/kejagung-tetapkan-11-tersangka-kasus-rekayasa-ekspor-cpo-ada-pejabat-bea-cukai

Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka, termasuk tiga pejabat negara dan delapan dari sektor swasta, atas dugaan penyelewengan pos tarif minyak kelapa sawit menjadi limbah (POME) untuk menghindari kewajiban ekspor, yang diperkirakan merugikan negara antara Rp 10,6 triliun hingga Rp 14,3 triliun. Salah satu tersangka adalah Fadjar Donny Tjahjadi, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT dan kini Direktur Teknis Kepabeanan DJBC.

Proses penyelewengan melibatkan suap pejabat untuk memuluskan administrasi ekspor, meski nilai suap belum diungkap. Semua tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Soal Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza, Kemlu: Dukungan Kemanusiaan dan Rekonstruksi
  • Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/11/08103391/soal-pengiriman-pasukan-tni-ke-gaza-kemlu-dukungan-kemanusiaan-dan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengunggkap rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik tersebut. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan, peran Indonesia tersebut juga bersifat tidak menyerang, tidak menyinggung, dan tidak agresif. Nabyl mengatakan, partisipasi pasukan Indonesia itu dalam upaya perdamaian di Gaza. Meski begitu, ia mengaku proses pengiriman pasukan TNI ke Gaza masih dalam tahap pembahasan.

Kemlu memastikan, setiap kontribusi Indonesia akan dilandaskan pada komitmen untuk mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, sesuai dengan Solusi Dua Negara (Two State Solution). Selain itu, partisipasi Indonesia juga sejalan dengan misi pemeliharaan perdamaian.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (KSAD) TNI Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD mulai menyiapkan personel untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilansir dari Antara, Maruli berbicara usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

FTSE Tunda Evaluasi Saham Indonesia, Berpengaruh ke Rapat dengan MSCI Besok?
  • Penundaan Evaluasi Indeks FTSE dan Rencana Pertemuan BEI dengan MSCI
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/698afdf86bf9b/ftse-tunda-evaluasi-saham-indonesia-berpengaruh-ke-rapat-dengan-msci-besok

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan penundaan evaluasi indeks FTSE Russell untuk Maret 2026 tidak memengaruhi agenda pertemuan dengan MSCI. Jadwal dan isi diskusi dengan MSCI tetap sama seperti yang telah direncanakan.

FTSE Russell mengungkapkan kekhawatirannya terkait transparansi data investor dan penentuan free‑float, serta menyatakan tidak akan melakukan rebalancing indeks pada April dan akan melakukan review kuartalan, dengan pengumuman selanjutnya pada Juni 2026 serta 22 Mei 2026. Akibat keputusan tersebut, semua perubahan indeks seperti penambahan saham baru, penyesuaian ukuran emiten, dan rights issue ditunda sementara. Selain itu penghapusan saham karena merger, akuisisi, kebangkrutan, atau delisting tetap diproses sesuai aturan.

Industri Hotel Bangkit, Okupansi Capai 56,12% Akhir 2025
  • Peningkatan Okupansi Hotel
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/99327/industri-hotel-bangkit-okupansi-capai-56-12-akhir-2025

Kementerian Pariwisata mengungkap tren peningkatan okupansi hotel berlangsung secara konsisten hingga mencapai 56,12% pada Desember 2025. Angka tersebut menjadi pencapaian tertinggi sepanjang tahun, menandakan adanya pemulihan permintaan sektor hotel. Padahal sebelumnya, tingkat okupansi hotel sempat rendah pada Maret 2025 sebesar 33,56%, turun 9,85 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini sempat menjadi perhatian pelaku industri karena berdampak pada operasional dan pendapatan usaha. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyampaikan bahwa ada sejumlah tantangan yang masih menghadang industri, antara lain kompetisi tidak sehat dari investasi ilegal, regulasi yang dinilai memberatkan seperti perubahan klasifikasi baku lapangan usaha hotel, serta kendala terkait aturan restoran dan sertifikasi halal.

Menko Polkam: Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah agar Kebijakan Efektif
  • DPD, Isu Daerah, Menkopolkam, Sinergi Pusat dan Daerah
  • https://jambi.antaranews.com/berita/647858/menko-polkam-perkuat-sinergi-pusat-dan-daerah-agar-kebijakan-efektif

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang ditetapkan sinergis dan dapat diterima dengan baik serta efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rapat Konsultasi antara Menkopolkam dan Pimpinan/Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, Menkopolkam menyatakan “Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI menyampaikan kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi daerah dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam. DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, potensi kerawanan sosial dan politik, penguatan early warning system (sistem peringatan dini), konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di tengah dinamika ruang digital dan kejahatan siber.

Buntut Keteledoran Data Pelamar Diumbar, Komdigi Copot 3 Orang
  • Kebocoran Data Pelamar Komdigi
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/99315/buntut-keteledoran-data-pelamar-diumbar-komdigi-copot-3-orang

Kementerian Komunikasi dan Digital  melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto telah menonaktifkan tiga orang dari jabatan. Mereka diduga terkait proses rekrutmen yang kemudian menjadi viral karena melampirkan tautan atau link folder Google Drive berisi data pelamar dan dapat diakses secara publik. Ketiga orang yang dimaksud adalah Sekretaris DJID setingkat Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Staf pelaksana di lingkungan Sekretariat DJID. Berdasarkan penelusuran Inspektorat Jenderal (Itjen), proses pengadaan jasa lainnya perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat Direktorat terkait di Komdigi dilakukan secara mandiri. 

Kemensos-BPS Lakukan Ground Check Nasional 106 Ribu Data PBI
  • Bansos, Kemensos, PBI BPJS, PKH
  • https://www.metrotvnews.com/read/N9nCy42m-kemensos-bps-lakukan-ground-check-nasional-106-ribu-data-pbi

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan ground check nasional terhadap 106.153 penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang mengidap penyakit katastropik. Pengecekan lapangan secara masif ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil, sekaligus memastikan reaktivasi kepesertaan yang sempat dinonaktifkan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa selama proses pemutakhiran data berlangsung, 106 ribu peserta tersebut telah direaktivasi secara otomatis untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan agar pasien penyakit berat tetap mendapatkan layanan medis tanpa terputus. 

Aksi ground check nasional ini akan melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari petugas BPS daerah, mitra statistik, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selain melihat riwayat medis, petugas akan memotret posisi responden dalam desil kesejahteraan terbaru.

Usai Disentil Prabowo, Menpar Imbau Hotel Kelola Sampah Mandiri
  • Pengelolaan Sampah Mandiri Hotel dan Restauran
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/99321/usai-disentil-prabowo-menpar-imbau-hotel-kelola-sampah-mandiri

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau para pengusaha perhotelan dan restoran untuk melanjutkan upaya pengelolaan sampah secara mandiri. Langkah tersebut dinilai penting guna mendukung kebersihan destinasi wisata sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia.

Isu sampah belakangan menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Persoalan ini juga mendapat sorotan dari kalangan internasional, terutama terkait kondisi destinasi wisata yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Di tingkat Kabinet Merah Putih, berbagai kementerian dan lembaga tengah menggulirkan sejumlah inisiatif untuk mempercepat penanganan sampah. Selain kerja sama internasional, pemerintah juga mendorong program pengembangan waste-to-energy sebagai solusi pengelolaan sampah modern yang terintegrasi.

Menteri Imipas ajukan Pulau Nusakambangan sebagai lokasi “mega-prison”
  • Mega Prison, Pulau Nusakambangan
  • https://www.antaranews.com/berita/5408642/menteri-imipas-ajukan-pulau-nusakambangan-sebagai-lokasi-mega-prison

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengajukan Pulau Nusakambangan sebagai lokasi pembangunan mega-prison atau lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kapasitas superbesar kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, kata dia, mega-prison tersebut akan berkapasitas sekitar 5.000 orang dengan alokasi anggaran multiyears atau tahun jamak.

Agus Andrianto bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Pulau Nusakambangan untuk melihat kesiapan apabila nantinya akan dibangun mega-prison di pulau penjara tersebut. Meski tidak menyebutkan nama pulaunya, Agus menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat pulau lain selain di Nusakambangan yang diajukan sebagai tempat pembangunan lapas superbesar.

Namun demikian, Menteri Imipas lebih cenderung menyarankan agar lapas dengan kapasitas superbesar itu dibangun di Nusakambangan lantaran membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah dengan anggaran yang lebih pasti.

DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu
  • DKPP, Pelanggaran Kode Etik
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/18540721/dkpp-berhentikan-tiga-penyelenggara-pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu setelah terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu melalui putusan perkara Nomor 200-PKE-DKPP/X/2025, 205-PKE-DKPP/XI/2025, dan 207-PKE-DKPP/XII/2025.

Tiga penyelenggara pemilu tersebut adalah Firman Iman Daeli (Anggota KPU Kabupaten Nias Barat) Muhammad Habibi (Anggota KPU Kota Bogor), dan Adi Wetipo (Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan). Firman terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan. Muhammad Habibi terbukti memberdayakan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc untuk memenangkan salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Kota Bogor Tahun 2024. Adi Wetipo terbukti tidak bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan karena secara bersamaan masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 109
  • Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
  • https://www.tempo.co/hukum/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-109-2114267#google_vignette

Indonesia mencatat kemunduran dalam Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2025. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII), skor Indonesia turun menjadi 34 dan menempatkannya di peringkat 109 dari 180 negara. Posisi ini merosot 10 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti sekaligus Manajer Program TII, Ferdian Yazid, menyatakan bahwa skor CPI Indonesia pada tahun lalu sebenarnya sedikit lebih baik, namun tahun ini turun tiga poin. Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers daring pada Selasa, 10 Februari 2026. Dengan skor tersebut, Indonesia turun dari peringkat 99 menjadi 109.

Ketua Dewan Pengurus TII Indonesia, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia saat ini, indeks tersebut semakin relevan. Indeks ini membantu publik melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain sekaligus membandingkan capaian dari waktu ke waktu. Ia mengajak publik menjadikan indeks itu sebagai penanda untuk mengukur sejauh mana upaya pemberantasan korupsi berlangsung dan ke arah mana langkah perbaikan diarahkan. Pakar hukum tata negara itu menekankan bahwa CPI yang mengukur persepsi tetap penting sebagai cermin kondisi tata kelola dan tingkat kepercayaan publik.

DPR Yakin Masalah Lapas Kelebihan Kapasitas Akan Hilang Seiring Penerapan KUHP Baru
  • Kelebihan Kapasitas Lapas, Penerapan KUHP Baru
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/11/05570941/dpr-yakin-masalah-lapas-kelebihan-kapasitas-akan-hilang-seiring-penerapan

Ketua Komisi XIII DPR-RI Willy Aditya meyakini masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia akan hilang seiring penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dia menilai, masalah tersebut akan hilang karena akan ada hukuman pidana kerja sosial untuk pelaku pidana dengan hukuman yang rendah.

Willy mengatakan, saat ini DPR intens melakukan focus group discussion dengan banyak pihak untuk mematangkan penerapan pidana kerja sosial. Aspirasi yang mencuat saat ini ialah penerapan kerja sosial yang sesuai dengan jenis keunggulan daerah masing-masing.

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut, salah satu upaya jangka pendek untuk menjawab masalah tersebut adalah menambah personel di lapas. Salah satu yang membantu jumlah petugas dengan warga binaan tetap seimbang adalah Program Magang Nasional. Untuk diketahui, Kementerian Imipas telah membuka kesempatan magang untuk 39.496 fresh graduate yang ingin mengasah kompetensi dan memperoleh pengalaman kerja. Program ini menjadi bagian Kemenimipas untuk mencetak generasi muda berintegritas, dan siap berkontribusi untuk pelayanan publik. Selain melalui program Magang Nasional ini, Agus menuturkan, para petugas mereka juga diberikan asesmen khusus untuk mengendalikan kondisi dan situasi yang ada di lapangan saat ini.

Alarm Sosial Bunuh Diri Anak
  • Kesejahteraan Anak, Literasi Digital
  • https://www.tempo.co/kolom/bunuh-diri-anak-indonesia-2114262

Tragedi kematian seorang anak akibat bunuh diri di Ngada, NTT menjadi tragedi kegagalan institusi keluarga, sekolah, dan negara melindungi anak-anak. Kasus ini dipandang sebagai refleksi nyata dari kemiskinan ekstrem dan kurangnya dukungan sosial bagi anak-anak di sekolah dasar. Konstitusi menyebutkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar sekolah bisa gratis, tapi siswa harus membayar pungutan macam-macam.

Berdasarkan data KPAI tahun lalu, 26 anak Indonesia bunuh diri dengan pelbagai sebab, tertinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara. Perundungan menjadi pemicu dominan, selain konflik keluarga dan beban akademik. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional oleh Universitas Gadjah Mada pada 2021 menemukan 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Studi lain menyebutkan kesehatan mental berasosiasi dengan keinginan bunuh diri.

Ruang digital memperumit lanskap sosial anak-anak. Perbandingan status tanpa jeda, perundungan daring, dan konten yang memuliakan keputusasaan bisa memperdalam rasa tak berharga pada anak-anak. Literasi digital di sekolah dan rumah belum menjadi agenda penting di tengah arus deras informasi lewat media sosial. Institusi negara makin menambah beban itu dengan merumuskan Indonesia Emas 2045 lewat mantra bonus demografi. Yang sebetulnya hasrat besar dari ekspektasi orang dewasa akan kemajuan pembangunan.

Kemenkes Targetkan 130 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis 2026
  • Cek Kesehatan Gratis 2026
  • https://ameera.republika.co.id/berita/ta90he425/kemenkes-targetkan-130-juta-warga-ikut-cek-kesehatan-gratis-2026

Kementerian Kesehatan RI menargetkan 130 juta warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Jumlahnya ini lebih tinggi dari target 2025 sebanyak 70 juta orang. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyampaikan fokus pada tahun 2026 fokus tahun ini, tidak hanya pada pemeriksaan kesehatan saja, akan tetapi lebih kepada tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menghadapi temuan tersebut. Dia mencontohkan hasil evaluasi CKG di tingkat pelajar ditemukan masalah kesehatan terbanyak adalah masalah penyakit gigi serta hipertensi. Ke depan hal fokus pada tindak lanjut serta penanganan persoalan yang ditemukan tersebut.

Sementara untuk seluruh masyarakat ada tiga persoalan yakni masalah hipertensi, gula darah, dan berat badan. Menurut dia jika tiga persoalan ini dapat dikendalikan setelah diketahui dari pemeriksaan kesehatan gratis, maka jumlah penyakit katastropik dapat diminimalisir yang pada akhirnya akan mengurangi beban BPJS.

Indeks Korupsi Indonesia 2025 Dapat Skor 34, Sama Seperti Nepal
  • Indeks Persepsi Korupsi 2025, IPK, Korupsi, TII
  •  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260210143030-12-1326626/indeks-korupsi-indonesia-2025-dapat-skor-34-sama-seperti-nepal

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Dari 180 negara yang dilibatkan, Indonesia menempati peringkat 109. Sementara, pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 99.

Beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia yaitu Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia & Herzegovina. Menariknya menurut Manajer Program TII Ferdian Yazid, Nepal yang juga mengalami demonstrasi politik tahun lalu disebabkan karena praktik korupsi yang mengakar di sektor publik. Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 (stagnan), Malaysia 52 (naik 2 poin), Timor Leste 44 (stagnan), Vietnam 41 (naik 1 poin). Sementara, Indonesia berada di atas Thailan dengan IPK 33 (turun 1 poin), Filipina 32 (turun 1 poin), Kamboja 20 (turun 1 poin), dan Myanmar 16 (stagnan).

Secara global, Denmark tetap memimpin IPK 2025 dengan skor 89 meski turun 1 poin, diikuti Finlandia (88), Singapura (84), Selandia Baru (81, turun 2), Norwegia (81, turun 3), Swedia (80), Swiss (80, turun 1), Luksemburg (78, turun 3), Belanda (78), dan Jerman yang naik ke posisi 10 besar dengan skor 77; sementara itu, negara dengan skor terendah adalah South Sudan dan Somalia (9), Venezuela (10), Yaman, Libya, dan Eritrea (13), Sudan dan Nikaragua (14), Suriah (15, naik 3), serta Korea Utara (15), menunjukkan bahwa negara berkonflik cenderung lebih rentan terhadap korupsi.

IPK 2025 menggunakan sembilan sumber data global, dengan World Economic Forum EOS mencatat skor tertinggi 65, sementara empat sumber lain mengalami penurunan skor; aspek yang diukur mencakup praktik penyuapan, penyalahgunaan jabatan publik, efektivitas pemerintah memberantas korupsi, perlindungan hukum bagi pelapor dan jurnalis, serta akses publik terhadap informasi, sedangkan yang tidak diukur meliputi persepsi warga, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, pencucian uang, dan aktivitas ekonomi informal.

Prabowo Subianto Siap Copot Pejabat ‘Telur Busuk’ di Birokrasi dan Swasta
  • Evaluasi Kelembagaan
  • https://news.republika.co.id/berita/ta9ar810030000/prabowo-subianto-siap-copot-pejabat-telur-busuk-di-birokrasi-dan-swasta

Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari “telur busuk” yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Hashim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal dan perusakan lingkungan di Indonesia. Ia mengisyaratkan adanya kemungkinan pencopotan lebih banyak kepala lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.

Contoh ketegasan di sektor lingkungan disebut Hashim sudah dilakukan Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London, di mana 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.

TNI Dilaporkan akan Masuk Gaza, Ini Harapan Ketua PBNU
  • Rencana TNI Masuk Gaza
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/ta9p12430/tni-dilaporkan-akan-masuk-gaza-ini-harapan-ketua-pbnu

Media Israel melaporkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi prajurit perdamaian internasional pertama yang akan diberangkatkan ke Jalur Gaza, Palestina. Menanggapi berita tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur mengatakan, setuju dengan langkah TNI ke Gaza, karena itu sejalan dengan pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagai bentuk nyata solidaritas Indonesia untuk Palestina.

Gus Fahrur mengatakan, pasukan TNI Brigade Komposit yang fokus pada medis dan konstruksi mungkin lebih tepat dikirim ke Gaza. Karena rakyat Gaza kini lebih membutuhkan bantuan pemulihan infrastruktur dan kesehatan daripada tambahan pasukan tempur. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan kepada TNI selamat bertugas sebagai pasukan keamanan. Jangan sampai menjadi pasukan yang berhadapan dengan pejuang kemerdekaan Palestina.

Ketimpangan Pendapatan Guru dan Dosen Vs Hakim
  • Disparitas Gaji Guru VS Hakim
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/11/053500071/ketimpangan-pendapatan-guru-dan-dosen-vs-hakim-?page=all#page2

Kenaikan pendapatan hakim hingga 280 persen kontras dengan kondisi banyak guru dan dosen—terutama dosen muda dan dosen perguruan tinggi swasta—yang masih berpenghasilan di bawah UMR. Ketimpangan ini mencerminkan persoalan nilai dan arah kebijakan negara dalam memprioritaskan masa depan bangsa. Guru dan dosen dituntut menjalani pendidikan panjang, memenuhi standar profesionalisme, mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, serta membentuk karakter generasi muda. Namun secara pendapatan bahkan gaji mereka kalah dengan pihak yang pekerjaannya tidak menuntut tanggungjawab moral terhadap pembentukan karakter manusia.

Masalah kebijakan pengupahan terletak pada kegagalan negara melihat risiko jangka panjang peradaban. Fokus pada risiko langsung, seperti integritas peradilan, mengabaikan ancaman yang lebih mendasar, yakni kemerosotan intelektual bangsa akibat ketidakpastian ekonomi yang dialami guru dan dosen. Kondisi ini mendorong pendidik mencari pekerjaan sampingan atau meninggalkan dunia pendidikan, merusak ekosistem pengetahuan, menurunkan kualitas lulusan dan riset, serta memperbesar ketergantungan pada bangsa lain—terutama bagi guru honorer dan dosen perguruan tinggi swasta yang berpenghasilan di bawah UMR.

Dalam perspektif keadilan distributif, ketimpangan ini tidak adil dan mengirim pesan berbahaya bahwa profesi pendidik identik dengan hidup dalam kekurangan. Pendapatan guru dan dosen harus dipandang sebagai investasi peradaban, melalui jaminan penghasilan layak, tunjangan berbasis kualitas, dan kepastian karier yang manusiawi. Penataan ini bukan untuk merendahkan profesi hakim, melainkan menegaskan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan di ruang sidang, tetapi dibentuk sejak ruang kelas. Masa depan Indonesia bergantung pada seberapa sungguh negara memuliakan pendidikan dan para pendidiknya.

BEI Bakal Bertemu MSCI Lagi Besok Bahas Ini
  • Agenda pembahasan BEI dan MSCI
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8348800/bei-bakal-bertemu-msci-lagi-besok-bahas-ini

Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan bertemu lagi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini membahas upaya reformasi pasar modal yang sedang dilakukan Indonesia. Menurut Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, pertemuan awal dengan MSCI telah dilakukan pada 2 Februari 2026. Selanjutnya pada 5 Februari 2026, tim dari Indonesia yang terdiri dari self regulatory organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan proposal resmi kepada MSCI.

Menurut Jeffrey, BEI akan menyampaikan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia kepada MSCI. Seluruh rencana aksi tersebut ditargetkan dapat dipenuhi sebelum akhir April 2026. Salah satu inisiatif yang dibahas adalah penyempurnaan klasifikasi investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dari yang sebelumnya hanya sembilan kategori dalam struktur Single Investor Identification (SID), klasifikasi akan diperluas menjadi 28 subkategori. Kemudian adalah perluasan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Jika sebelumnya keterbukaan hanya mencakup kepemilikan di atas 5%, ke depan akan diperluas hingga kepemilikan saham di atas 1% guna meningkatkan transparansi pasar.

Selain itu, BEI juga akan menyampaikan soal peningkatan ketentuan minimum free float bagi emiten. Ambang batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15% untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat. Terkait penggunaan ambang batas 1% untuk keterbukaan kepemilikan saham, Jeffrey menyebut BEI mengacu pada praktik terbaik di sejumlah bursa dunia. India menjadi salah satu contoh negara yang telah menerapkan batas tersebut.

Kasus Manipulasi Saham, OJK Denda 151 Pihak Rp240,65 M
  • OJK denda manipulator saham
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260210064800-17-709679/kasus-manipulasi-saham-ojk-denda-151-pihak-rp24065-m

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda kepada perusahaan tercatat sebagai upaya penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia sebesar Rp542,49 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 hingga Januari 2026. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap mengatakan, upaya penegakan hukum tersebut untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor pasar modal.

Dari sanksi administratif dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar tersebut, mencakup denda sebesar Rp240,65 miliar yang dikenakan kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham. Eddy memaparkan lebih jauh, selain sanksi denda, OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin pasar. Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht, dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan 42 kasus dugaan tindak pidana pasar modal. “Dari jumlah itu 32 kasus berkaitan dugaan manipulasi perdagangan saham dengan berbagai pola, antara lain pump and dump, wash sales, dan pre-arrange trade,” sebut Eddy.

Amphuri Gugat UU Haji dan Umrah ke MK, Soroti Umrah Mandiri  
  • Gugatan terhadap UU Haji dan Umrah
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/ta7rev430/amphuri-gugat-uu-haji-dan-umrah-ke-mk-soroti-umrah-mandiri

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terutama menyoroti pengaturan “Umrah Mandiri” yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak setara dalam tata kelola penyelenggaraan umrah. 

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur menyampaikan keberadaan norma Umrah Mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Ia menjelaskan, ketentuan tersebut juga memunculkan perlakuan hukum yang tidak setara antara PPIU yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi, dengan jalur Umrah Mandiri yang tidak memiliki kewajiban sepadan.

Kuasa hukum pemohon, Firman Adi Candra menambahkan, ketiadaan definisi Umrah Mandiri dalam Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Menurutnya, frasa “umrah mandiri” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (b) UU tersebut membuka ruang penyelenggaraan ibadah umrah di luar sistem kelembagaan resmi tanpa kejelasan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, norma ini menimbulkan dualisme rezim penyelenggaraan ibadah umrah dan menyebabkan perlakuan hukum tidak setara. 

Taiwan Tolak Mentah-mentah Pindahkan 40% Produksi Chip ke AS: Mustahil
  • Taiwan Tolak Permintaan AS
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260209131222-92-1326184/taiwan-tolak-mentah-mentah-pindahkan-40-produksi-chip-ke-as-mustahil

Taiwan tegas menolak ide pemindahan atau relokasi 40 persen kapasitas produksi semikonduktor (chip) ke Amerika Serikat (AS) lantaran gagasan itu mustahil dipenuhi. Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun mengatakan pihaknya telah menyampaikan secara tegas kepada AS bahwa industri semikonduktor Taiwan tidak bisa begitu saja dipindahkan. Ekosistem industri chip Taiwan dibangun selama puluhan tahun dan tidak dapat direlokasi dalam waktu singkat. Cheng menekankan industri semikonduktor Taiwan akan terus berkembang di dalam negeri. Meski begitu, negaranya tetap terbuka untuk memperluas kehadirannya di AS. Ekspansi internasional, termasuk peningkatan investasi di AS, dilakukan dengan syarat Taiwan tetap menjadi basis utama industri chipnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan AS perlu menarik kembali produksi chip ke dalam negeri. Ia memandang tidak masuk akal jika sebagian besar manufaktur chip dunia berada sangat dekat dengan China. Lutnick juga sempat melontarkan ancaman jika target pemindahan 40 persen rantai pasok dan produksi chip Taiwan ke AS tidak tercapai, maka tarif atas produk Taiwan bisa dinaikkan hingga 100 persen. Bulan lalu, AS sepakat menurunkan tarif impor atas produk ekspor Taiwan dari 20 persen menjadi 15 persen. Imbalannya, Taiwan harus meningkatkan investasi di AS.

AHY ke Kader Baru: Reputasi Puluhan Tahun Bisa Dihabisi Lawan, Politik Kejam
  • AHY, Politik Identitas, Post-truth Politics
  • https://news.detik.com/berita/d-8348577/ahy-ke-kader-baru-reputasi-puluhan-tahun-bisa-dihabisi-lawan-politik-kejam.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan 48 kartu tanda anggota (KTA) untuk kader baru. Beliau membahas saat ini telah masuk era post-truth hingga politik fitnah.

Partai Demokrat menurut AHY merupakan partai nasional dan religius namun di era yang serba digital, partai wajib karakter agar tidak terpengaruh dengan disinformasi dan misinformasi. Fenomena ini merupakan post-truth politics yang dapat memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi. Untuk itu para kader harus menghadapinya dengan terus melakukan refleksi. AHY pun mewanti-wanti para kadernya untuk menghindari politik identitas. Partai Demokrat menolak keras politik identitas sebab dapat memecah belah bangsa.

Gejolak Ekonomi di Balik Angka Pertumbuhan 5,11 Persen
  • pertumbuhan ekonomi
  • https://money.kompas.com/read/2026/02/10/081500926/gejolak-ekonomi-di-balik-angka-pertumbuhan-5-11-persen

PEREKONOMIAN makro Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen (c-to-c). Hasil yang oleh banyak pihak dipandang solid dalam lanskap global yang masih penuh ketidakpastian. Angka ini tidak hanya melampaui capaian 2024 sebesar 5,03 persen, tetapi juga berada dalam kisaran proyeksi berbagai lembaga internasional dan domestik. Misalnya, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 di rentang 4,7-4,8 persen, sedangkan proyeksi Bank Indonesia tumbuh dikisaran 4,6-5,4 persen.

Namun, jika dibedah secara makro-strategis, angka headline tersebut menyembunyikan persoalan mendasar yang kini berimbas pada dinamika pasar modal, terutama penurunan kepercayaan investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Mensos Tegaskan Realokasi PBI JKN untuk Keadilan Akses Kesehatan
  • Realokasi Kepersertaan PBI JKN
  • https://news.detik.com/berita/d-8348724/mensos-tegaskan-realokasi-pbi-jkn-untuk-keadilan-akses-kesehatan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menambahkan realokasi ini juga bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan.

Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta, melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

Pemerintah Menang Atas Pontjo Sutowo: Hotel Sultan Masih Bisa Beraktivitas
  • Pengelola Hotel Sultan Akan Berganti
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/07133061/pemerintah-menang-atas-pontjo-sutowo-hotel-sultan-masih-bisa-beraktivitas?source=headline

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Hotel Sultan di Jakarta masih bisa beraktivitas setelah negara menang melawan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo. Prasetyo pun menekankan Hotel Sultan tidak akan ditutup. Namun, dia mengakui pengelolaannya akan berganti. Prasetyo menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola dan karyawan Hotel Sultan terkait perubahan kepengelolaan.

Pemerintah Siapkan Aturan Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
  • Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kelas 3
  • https://www.metrotvnews.com/read/NQAC0nJ1-pemerintah-siapkan-aturan-hapus-tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta. Wacana itu juga bertujuan mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sejak 2021, besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta PBI, yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35 ribu dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta. Sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran, dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan polemik penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Purbaya menilai perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

Meramal Masa Depan Indonesia: Pemilu, Pilkada, dan Kuasa Partai Politik
  • Masa Depan Indonesia, Partai Politik, Pemilu, Pilkada
  • https://sindomakassar.com/read/news/23559/meramal-masa-depan-indonesia-pemilu-pilkada-dan-kuasa-partai-politik-1770681734

Pemilu dan Pilkada seharusnya dipandang sebagai cermin masa depan Indonesia. Jika hanya dianggap sekadar agenda lima tahunan untuk merebut kekuasaan, maka masa depan bangsa dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Partai politik memiliki peran sentral dalam pemilu dan pilkada. Sebagai pihak yang menentukan siapa yang diusung, narasi apa yang dibangun, dan bagaimana nilai dipertaruhkan. Namun, pada praktiknya, kontestasi sering kali hanya berupa kompetisi logistik bukan kompetisi gagasan. Politik uang pun tetap diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Seharusnya partai politik menjadi sarana pendidikan politik bukan sekedar mobilisasi suara. Kaderisasi yang serius, rekrutmen berbasis kapasitas dan integritas, dan penolakan tegas terhadap langkah awal.

Oleh karena itu, masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana pemilu dan pilkada dijalankan hari ini. Apakah ia menjadi jalan lahirnya pemimpin amanah, atau justru menjadi ritual demokrasi yang kehilangan ruh etika dan spiritualitasnya. Demokrasi bukanlah sekedar soal suara terbanyak namun soal nilai yang dijaga. Pemilu dan pilkada adalah ujian kolektif bukan sekedar arena politik.

Perburuan Liar, Ancaman Berulang terhadap Populasi Gajah Sumatra
  • Ancaman Populasi Gajah Sumatera, Perburuan Liar Hewan Liar
  • https://tirto.id/perburuan-liar-ancaman-berulang-terhadap-populasi-gajah-sumatra-hqMs

Seekor gajah Sumatra ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan tanpa kepala di area konsesi hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, menegaskan bahwa kematian gajah tersebut merupakan peristiwa yang sangat serius. Menurutnya, kejahatan terhadap gajah sama dengan kejahatan terhadap negara dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Kejahatan ini dapat dihukum keras, karena memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peneliti Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), Dr. med. vet. drh. R. Wisnu Nurcahyo, menyebutkan bahwa populasi gajah Sumatra pada 2022 telah menurun sekitar 35 persen dibandingkan 1992. Sementara itu, WWF Indonesia pada 2008 memperkirakan populasi gajah Sumatra berkisar antara 2.400 hingga 2.800 individu. Pemerhati satwa dari The Wildlife Whisperer of Sumatra, Arisa Mukharliza, menilai pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan perlindungan satwa di lanskap konsesi. Upaya tersebut antara lain dengan mewajibkan perusahaan melakukan pemantauan satwa secara berkala, menerapkan patroli terpadu, serta memastikan pelaporan yang transparan sebagai bagian dari evaluasi perizinan.

Selain itu, penegakan hukum harus diarahkan pada pemutusan rantai kejahatan satwa liar, termasuk pemburu, perantara, dan pembeli. Di sisi lain, pendekatan edukatif juga penting, seperti meningkatkan kapasitas masyarakat dan pekerja konsesi dalam mengenali jenis satwa dilindungi, aturan hukumnya seperti apa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk satwa dilindungi, lalu bagaimana cara melaporkan dan mencegah kejahatan satwa serta mengelola konflik secara nonkekerasan.

Integritas Penyelenggara Pemilu dan Bayang-bayang Intervensi Partai Politik
  • Bawaslu, Independensi Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, penyelenggara pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/integritas-penyelenggara-pemilu-dan-bayang-bayang-intervensi-partai-politik

Upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu saat ini masih dibayangi oleh intervensi partai politik. Bahkan intervensi ini sudah ada sejak proses rekrutmen petugas penyelenggara.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan namun masih ada ambisi elite yang seolah berusaha memperpanjang masa kekuasaannya. Caranya adalah dengan memasukkan kalangan partisan dalam bagian penyelenggara pemilu maupun tim seleksi dan adanya kemungkinan penetapan hasil seleksi menunggu persetujuan DPRD. Wacana persetujuan oleh DPRD menurut Charles menunjukkan DPR justru berada di bawah kendali elitenya.

Sementara Dosen hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyatakan independensi lembaga penyelenggara pemilu semakin menurun dengan adanya peraturan yang mengharuskan KPU dan Bawaslu terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Titi juga menyoroti perihal kapasitas dan kompetensi SDM pada lingkup penegakan hukum pemilu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tak menyangkal soal tantangan SDM yang dihadapi lembaganya. Namun upaya perbaikan dilakukan secara berkesinambungan.

BRIN-UGM Ungkap Potensi Bakteri di Tanah Kunyit sebagai Antikanker Payudara
  • Potensi Bakteri Antikanker Payudara
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8348458/brin-ugm-ungkap-potensi-bakteri-di-tanah-kunyit-sebagai-antikanker-payudara

Studi mengungkap keberadaan dan potensi bakteri aktinomisetes yang hidup di tanah rhizosfer (sekitar akar/rimpang) kunyit (Curcuma longa L). Bakteri ini berpeluang melahirkan senyawa baru yang bersifat antikanker payudara. Hebatnya, bakteri tersebut memiliki tingkat toksisitas atau penyebaran racun yang sangat rendah terhadap sel normal. Itu artinya, temuan ini dapat menjadi alternatif pengobatan yang relatif aman dibanding pengobatan konvensional.

Studi berjudul “Rhizospheric actinomycetes from turmeric (Curcuma longa L.): Isolation, detection of the biosynthetic gene clusters, and anticancer activity against T47D cancer cells” ini adalah riset kolaboratif tim Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Fakultas Biologi UGM. Hasilnya terbit di Journal of Applied Pharmaceutical Science pada 5 Februari 2025.

Kasus PN Depok, KPK Akui Banyak Celah Korupsi di Peradilan
  • Korupsi di Peradilan
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2965706/kasus-pn-depok-kpk-akui-banyak-celah-korupsi-di-peradilan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengakui masih banyak celah dan risiko tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan. Terkait hal itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam upaya pencegahan. Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu merespons kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG).

Ibnu mengatakan Mahkamah Agung (MA) beserta jajarannya sejatinya telah bekerja keras melakukan pencegahan agar hakim tidak terlibat praktik korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, pendidikan, nasihat, serta kunjungan langsung ke daerah. Menurut dia, MA juga telah memiliki regulasi ketat, termasuk larangan bagi hakim untuk bertemu pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. “Pencegahan sebenarnya sudah ada aturannya. Tidak boleh bertemu dengan pihak terkait perkara, baik di dalam maupun di luar kantor,” tegasnya.

Namun demikian, Ibnu menilai masih adanya hakim yang terjerat korupsi bukan sepenuhnya kesalahan institusi MA, melainkan ulah oknum. Ia menegaskan KPK terus bersinergi dengan MA dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung di berbagai pengadilan tinggi di sejumlah daerah.

Jimly Sebut Laporan Reformasi Polri Rampung, Tinggal Bertemu Presiden
  • Laporan Reformasi Polri
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260209171059-12-1326276/jimly-sebut-laporan-reformasi-polri-rampung-tinggal-bertemu-presiden

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie memastikan draf rekomendasi tersebut sudah rampung dikerjakan pada Senin (9/2) hari ini.

Laporan itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draf itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.Jimly menambahkan saat ini pihaknya tinggal menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden untuk penyerahan rekomendasi perbaikan tersebut.

Sebelumnya anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya telah mengumpulkan aspirasi secara maraton untuk menyusun draft laporan tim reformasi. Yusril menyampaikan laporan tim reformasi besutan Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Pesan Prabowo-Purbaya Buat Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono
  • Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260210062748-17-709672/pesan-prabowo-purbaya-buat-deputi-gubernur-bi-thomas-djiwandono

Thomas Djiwandono telah resmi diambil sumpah jabatannya oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Mantan wakil menteri keuangan Kabinet Merah Putih dan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menggantikan posisi Juda Agung, yang bertukar posisi jabatan dengannya sebagai wakil menteri keuangan. Pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan Thomas dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta.

Seusai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas. “Pesan selalu dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun. Selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air, termasuk kepada pak Thomas Djiwandono,” kata Prasetyo.

Negara Ambil Alih Hotel Sultan, Pemerintah Pastikan Nasib Karyawan Aman
  • Negara Ambil Alih, Status Kepemilikan Hotel Sultan
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/858862/negara-ambil-alih-hotel-sultan-pemerintah-pastikan-nasib-karyawan-aman#goog_rewarded

Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara, menegaskan bahwa Hotel Sultan, yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tidak akan ditutup. Meski demikian, status pengelolaannya kini resmi beralih dari pihak swasta, PT Indobuildco, kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peralihan ini tidak akan menghentikan aktivitas di hotel tersebut. Ia memastikan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terdampak guna menjamin kelancaran transisi.

Langkah pengalihan ini menyusul ketetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam persidangan yang digelar Senin (9/2), majelis hakim menegur PT Indobuildco, perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Pontjo Sutowo, untuk segera mengembalikan dan mengosongkan seluruh aset di atas lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) Blok 15 Kompleks GBK. Selain itu, putusan ini dinyatakan berlaku serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak pengelola lama mengajukan upaya hukum lanjutan.

Guna mengantisipasi dampak eksekusi lahan, PPKGBK telah mengambil langkah preventif dengan membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak pekan lalu.  Posko ini bertujuan memberikan perlindungan serta kepastian bagi karyawan, vendor, hingga penyewa (tenant) yang berada di lingkungan Hotel Sultan. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan aset negara tanpa merugikan para pekerja.

YLKI Ancam Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan Diadukan ke Ombudsman
  • Penonaktifan BPJS Kesehatan Peserta PBI, YLKI
  • https://news.republika.co.id/berita/ta7wup318/ylki-ancam-penonaktifan-peserta-pbi-bpjs-kesehatan-diadukan-ke-ombudsman

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai bentuk maladministrasi. Mereka menuntut pemulihan dan menjamin reaktivasi peserta BPJS Kesehatan, khususnya kelompok rentan.

YLKI menilai penonaktifan peserta PBI yang dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, serta tanpa masa transisi yang manusiawi merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut. Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data atau prosedur birokrasi yang tidak transparan.

YLKI akan menempuh langkah lanjutan melalui pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, serta mempertimbangkan upaya uji materiil terhadap regulasi terkait di Mahkamah Agung.

Pemerintah Targetkan Nilai Hilirisasi Logam Tanah Jarang Capai Rp 124 Triliun
  • Hilirisasi Logam Tanah Jarang
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6989e0edae2dc/pemerintah-targetkan-nilai-hilirisasi-logam-tanah-jarang-capai-rp-124-triliun

Badan Industri Mineral (BIM) menargetkan nilai hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) mencapai US$ 7,42 miliar (Rp 124,61 triliun) pada 2030. Jumlah ini berasal dari nilai dasar LTJ dan tambahan nilai mineral ikutan dalam skema pengembangan bersama. Selain nilai hilirisasi, Indonesia juga memiliki peluang untuk memainkan peran 1-5% di industri LTJ dunia.

Presiden Prabowo meminta BIM mengembangkan mineral kritis seperti antimoni, tantalan, dan tungsten untuk industri pertahanan, namun tantangan utama terletak pada teknologi karena banyak negara hanya ingin membeli bahan mentah dan menolak kerja sama hilirisasi di Indonesia. BIM akan menjalankan proyek pilot hilirisasi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat melalui BUMN Perminas. Perminas dibentuk pada akhir 2025 di bawah Danantara, untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam pemisahan dan pemurnian serta menarik mitra asing.

Pemerintah Aktifkan Lagi Sementara 11 Juta Peserta PBI BPJS, Biayanya Rp 1,4 T
  • Pemerintah Aktifkan Lagi Sementara Peserta PBI BPJS
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6989937b90a08/pemerintah-aktifkan-lagi-sementara-11-juta-peserta-pbi-bpjs-biayanya-rp-1-4-t

Pemerintah akan menanggung biaya reaktivasi iuran 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang terhenti, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1,386 triliun untuk tiga bulan ke depan. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat pimpinan DPR dan pemerintah di Senayan. Selama masa tiga bulan pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan PMK No. 51 Tahun 2024 besaran iuran PBI Rp 42.000 per orang per bulan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk operasional BPJS Kesehatan, namun pencairannya menunggu kejelasan peruntukan dari Kementerian Kesehatan.

2 Langkah Pemerintah Dukung Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun
  • Wajib Belajar 13 Tahun
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/09/195500671/2-langkah-pemerintah-dukung-implementasi-wajib-belajar-13-tahun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap beberapa program untuk mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun. Program pertama adalah membangun minimal satu Taman Kanak-kanak (TK) di satu desa di seluruh Indonesia. Sedangkan program kedua adalah memberikan dukungan pada siswa TK melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti menjelaskan, yang bisa menerima PIP TK ini sama dengan seleksi PIP pada jenjang-jenjang sebelumnya, yang terdata dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos) dan juga usulan dari sekolah.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menggalakkan program Wajib Belajar 13 tahun untuk mempersiapkan generasi emas. Anak yang mengenyam pendidikan TK bisa memiliki rasa percaya diri ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Thomas Djiwandono Resmi Diangkat jadi Deputi Gubernur BI
  • Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/69899540d8b4c/thomas-djiwandono-resmi-diangkat-jadi-deputi-gubernur-bi

Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026‑2031 dalam upacara sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, di hadapan Ketua MA Sunarto. Penunjukan Thomas melalui musyawarah dan mufakat Komisi XI DPR setelah tiga kandidat menjalani fit and proper test.

Thomas Djiwandono menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri, dan keputusan akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR. Meski ada kekhawatiran terkait independensi BI akibat hubungannya dengan presiden, Thomas menegaskan bahwa ia akan bekerja secara profesional, menjamin tidak ada intervensi, serta memanfaatkan pengalamannya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan BI.

Indonesia kecam keras keputusan ilegal Israel di Tepi Barat
  • Israel Langgar Gencatan Senjata
  • https://www.antaranews.com/berita/5406662/indonesia-kecam-keras-keputusan-ilegal-israel-di-tepi-barat

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono mengecam secara keras keputusan Israel yang memaksakan kedaulatan tidak sah di Tepi Barat dengan menyebut upaya tersebut mempercepat upaya aneksasi ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono, dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turkiye, Uni Emirat Arab, dan Qatar, yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI di media sosial X pada Senin.

Para menteri negara-negara mayoritas Muslim tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya kebijakan ekspansionis Israel dan langkah-langkah ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang dapat memicu kekerasan serta konflik di kawasan. Kedelapan negara tersebut juga menegaskan bahwa serangan Israel tersebut juga berarti serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dalam mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis 4 Juni 1967.

Para menteri menegaskan bahwa kebijakan ilegal Israel di Tepi Barat tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta mendesak Israel menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat. Ditegaskan pula bahwa pemenuhan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara, melalui solusi dua negara sesuai resolusi internasional, serta Arab Peace Initiative sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, serta stabilitas kawasan.

KSAD Ungkap Jumlah dan Unsur TNI yang Akan Berangkat ke Gaza: Mereka Sudah Latihan
  • Wacana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7789057/ksad-ungkap-jumlah-dan-unsur-tni-yang-akan-berangkat-ke-gaza-mereka-sudah-latihan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah personel untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Unsur yang disiapkan meliputi tenaga medis dan pasukan zeni, yang dinilai relevan dengan kebutuhan sipil di wilayah konflik. Maruli mengatakan latihan bagi personel sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI AD dalam misi ini merupakan bagian dari penugasan negara.

Meski belum ada kepastian jumlah, Maruli menyebut skala pasukan bisa mencapai satu brigade, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 personel. Namun angka itu masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan Mabes TNI. Proses penyiapan pasukan disebut terus berjalan sembari menunggu arahan pemerintah. Kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di Gaza diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga sipil yang terdampak konflik Palestina –Israel, khususnya akibat serangan Israel.

Unsur medis dan zeni diproyeksikan membantu layanan kesehatan serta dukungan infrastruktur dasar di tengah situasi krisis. Misi perdamaian ini bukan mandat PBB, melainkan bagian dari Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk Donald Trump pada Januari 2026. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengingatkan agar pasukan perdamaian Indonesia tidak diarahkan untuk memerangi kelompok perlawanan Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menekankan pentingnya menjaga posisi netral agar misi perdamaian benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Gaza.

Search