dicetak pada tanggal: 23 Januari 2026 8:44 PM

Di WEF Davos, Prabowo Sebut Berhasil Tutup 1.000 Tambang Ilegal
  • Prabowo Tutup Tambang Ilegal
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260123080717-4-704612/di-wef-davos-prabowo-sebut-berhasil-tutup-1000-tambang-ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa di pemerintahannya, sudah berhasil menutup sebanyak 1.000-an tambang ilegal di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan di World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Pada momen ini, mulanya Prabowo membahas mengenai ‘greedinomics’ atau menurutnya tentang ekonomi keserakahan, ekonomi dengan praktik-praktik yang rakus. Atas hal itu, ia tak segan mencabut izin usaha 28 perusahaan dengan total luas lahan mencapai 1,01 juta hektare.

Yang tak bisa dilewati, pemerintahan Presiden Prabowo juga sudah menutup sebanyak 1.000 tambang ilegal. “Kami telah menutup hingga saat ini 1.000 tambang ilegal. Namun, staf saya, rakyat saya melaporkan kepada saya, Pak, bahwa setidaknya ada 1.000 atau lebih lagi. Bisa jadi ada hingga 666 perusahaan yang melanggar hukum,” Bagi Prabowo, tindakan melanggar hukum di Indonesia bentuk ketidakhormatan atas kedaulatan pemerintah Indonesia, atau merasa bisa membeli semua pejabat Indonesia.

Purbaya Bakal Berantas Manipulasi Harga Impor Demi Raup Tambahan Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122143721-532-1319800/purbaya-bakal-berantas-manipulasi-harga-impor-demi-raup-tambahan-pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin memberantas praktik manipulasi nilai impor (under-invoicing) yang merugikan negara. Ia menyatakan pemerintah kini memiliki data yang jelas untuk menagih tambahan pajak hingga 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya. Purbaya menjelaskan, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data lintas negara untuk mendeteksi manipulasi harga impor.

Saat ini, sekitar 10 perusahaan terindikasi melakukan praktik tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan bertambah seiring proses pengawasan yang diperluas. Ia berharap langkah pemerintah dalam menindak praktik under-invoicing mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan transparan.

AS Resmi Keluar dari WHO, Dunia Kesehatan Global Terancam Krisis
  • AS Keluar dari Keanggotaan WHO
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/23/093141070/as-resmi-keluar-dari-who-dunia-kesehatan-global-terancam-krisis

Amerika Serikat resmi meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (22/1/2026). Presiden Donald Trump mengumumkan niat AS untuk keluar dari organisasi tersebut pada hari pertama masa jabatannya pada 2025 melalui perintah eksekutif. Menurut rilis dari Departemen Kesehatan dan Departemen Luar Negeri AS, pemerintah hanya akan bekerja sama dengan WHO secara terbatas untuk menjalankan proses keluar. Menurut hukum AS, pemerintah seharusnya memberikan pemberitahuan satu tahun dan membayar seluruh iuran yang tertunda—sekitar 260 juta dollar AS (sekitar Rp 4,3 triliun)—sebelum keluar.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menyatakan bahwa pemerintah telah menghentikan kontribusi dana ke WHO. Juru bicara HHS menambahkan bahwa Trump menggunakan wewenangnya untuk menunda transfer sumber daya pemerintah AS ke WHO karena organisasi itu telah menelan biaya triliunan dolar bagi AS. Bendera AS juga telah diturunkan dari luar markas WHO di Jenewa pada hari Kamis.

Keputusan ini memicu krisis keuangan di WHO, yang mengakibatkan pengurangan separuh tim manajemen dan pemangkasan anggaran di seluruh lembaga. AS selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi WHO, memberikan sekitar 18 persen dari total pendanaan. WHO diperkirakan akan mengurangi sekitar seperempat stafnya pada pertengahan tahun ini. Banyak pakar kesehatan global menyatakan keputusan ini membawa risiko bagi AS, WHO, dan dunia. “Penarikan AS dari WHO bisa melemahkan sistem dan kolaborasi yang diandalkan dunia untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman kesehatan,” kata Kelly Henning, pimpinan program kesehatan publik di Bloomberg Philanthropies.

Survei BI Proyeksi Kredit Bank Meningkat Kuartal I 2026
  • Proyeksi Kredit Bank Kuartal I 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251218142159-78-1308253/survei-bi-proyeksi-kredit-bank-meningkat-kuartal-i-2026

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025.

Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran kredit dari kuartal IV 2025. Standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar dibandingkan kuartal III 2025, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang negatif sebesar -2,59. Kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar antara lain pada aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit.

Selanjutnya, pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan ILS sebesar 2,75. Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir 2026, tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap baik serta risiko dalam penyaluran kredit yang tetap terjaga.

PM Greenland tidak tahu apa yang disepakati antara Trump dan NATO
  • Presiden AS Ingin Menguasai Greenland
  • https://www.antaranews.com/berita/5370054/pm-greenland-tidak-tahu-apa-yang-disepakati-antara-trump-dan-nato

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, Kamis (22/1), mengatakan tidak mengetahui kesepakatan Presiden AS Donald Trump dan Sekjen NATO Mark Rutte soal Greenland, terkait kerangka perjanjian wilayah Denmark yang diminati AS. Dia menegaskan kembali bahwa tidak ada pihak lain selain Greenland dan Denmark yang dapat membuat kesepakatan atas nama mereka. Perdana menteri itu mengatakan bahwa perwakilan dari Greenland dan Denmark bertemu dengan Rutte beberapa hari yang lalu dan menegaskan kembali batasan: integritas nasional, perbatasan, dan aturan internasional. Nielsen mengkritik retorika AS mengenai masalah itu, menyebutnya “tidak dapat diterima.” Dia juga mencatat bahwa dia percaya Greenland dan AS dapat membangun kembali hubungan yang baik.

Rutte dan Trump bertemu pada Rabu di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos. Presiden AS itu kemudian mengumumkan bahwa kerangka kerja untuk kesepakatan potensial yang melibatkan Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas telah ditetapkan. Dia juga mencabut ancaman untuk mengenakan tarif pada negara-negara Eropa yang menentang tawaran akuisisinya.

Pemprov DKI Imbau ASN-Pekerja Swasta WFH Akibat Cuaca Ekstrem
  • Cuaca Ekstrem Jabodetabek
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260123083751-20-1320043/pemprov-dki-imbau-asn-pekerja-swasta-wfh-akibat-cuaca-ekstrem

Imbas curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir–terutama Kamis (22/1) hingga Jumat (23/1) pagi ini–Pemprov DKI mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN dan pekerja swasta hingga instruksi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah di Jakarta. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran yang diterbitkan pekan ini, dan berlaku hingga Rabu (28/1) mendatang. Aturan WFH bagi ASN itu tertuang  dalam SE Sekda Nomor 2/SE/2026. Kemudian aturan WFH untuk pekerja swasta tertuang dalam SE Kadisnakertransgi Nomor e-0001/SE/2026.

WFH dikecualikan bagi instansi, perusahaan, atau tempat kerja yang beroperasi 24 jam atau pelayanan langsung ke masyarakat seperti kesehatan, transportasi umum, logistik vital, energi dan utilitas dasar. Perusahaan di sektor itu diminta tetap beroperasi dengan pengaturan proporsional sesuai kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan. Selain itu, pelaksanaan WFH untuk pekerja swasta ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta pengaturan internal perusahaa

Penyebab Kepala Daerah Korupsi: Hukuman Tidak Menjerakan dan Mahalnya Biaya Politik
  • Biaya Politik Tinggi, Hukuman yang tidak menjerakan, Mesin partai tidak berfungsi
  • https://nasional.sindonews.com/read/1668567/13/penyebab-kepala-daerah-korupsi-hukuman-tidak-menjerakan-dan-mahalnya-biaya-politik-1769032875

Ada dua hal yang menyebabkan banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi menurut aktivis antikorupsi, Tama S Langkun, yakni hukuman yang tidak menjerakan dan mahalnya biaya politik.

Rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa kasus korupsi terbilang tidak berat. “Penelitian ICW beberapa tahun lalu dan saya kira masih relevan, itu rata-rata hukuman untuk kepala daerah itu 6 tahun 4 bulan, kalau kemudian dia divonis,” ujar Tama dalam program Sindo Sore yang tayang di SindonewsTV, dikutip Kamis (22/1/2026).

Sementara terkait mahalnya biaya politik, misalnya pada saat pencalonan, kandidat harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mendapat rekomendasi. Padahal hal ini bisa dicegah oleh partai politik. Seharusnya pemberian rekomendasi didasarkan pada kompetensi bukan banyaknya uang. Kemudian, jika mesin partai berfungsi dengan baik, maka kebutuhan biaya untuk tim sukses akan lebih sedikit.

Pengamat Politik: Isu DPR Diganti AI Bentuk Sarkas Publik Terhadap Kinerja Politikus
  • AI, AI mengganti DPR, DPR, Sarkasme Kinerja DPR
  • https://www.suarasurabaya.net/politik/2026/pengamat-politik-isu-dpr-diganti-ai-bentuk-sarkas-publik-terhadap-kinerja-politikus/

Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), Ikhwanul Marif, menilai teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak bisa menggantikan peran sisi humanisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang dialektika dan aspirasi publik.

Fenomena anggota DPR digantikan oleh AI sangat wajar melihat kinerja DPR yang tidak optimal dan korup menimbulkan sarkasme dari publik. Untuk itu, DPR harus memperbaiki kinerja agar mengembalikan kepercayaan publik.

“Fenomena yang wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI dan ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, DPR karena ini didorong ada daya beli yang menurun, ekonomi yang melambat. fenomena ini seperti gayung bersambut,” jelasnya saat mengudara di Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).

AI dalam sektor politik hanya berfungsi sebatas alat bantu untuk memangkas rumitnya birokrasi. Tugas pengambilan keputusan tetap diperankan oleh manusia.

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI
  • Proyeksi Kredit Bank Kuartal I 2026
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251218142159-78-1308253/survei-bi-proyeksi-kredit-bank-meningkat-kuartal-i-2026

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025.

Bank Sentral melaporkan penyaluran kredit baru kuartal IV 2025 terindikasi meningkat dibandingkan kuartal III 2025. Hal ini tercermin dari nilai SBT permintaan kredit baru sebesar 88,92 persen, lebih tinggi dari SBT kuartal III 2025 yakni 82,33 persen. Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran kredit dari kuartal IV 2025.

Standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar dibandingkan kuartal III 2025, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang negatif sebesar -2,59. Selanjutnya, pada kuartal I 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan ILS sebesar 2,75.

DPR Mulai Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI Besok
  • Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122211316-78-1319979/dpr-mulai-uji-kepatutan-dan-kelayakan-calon-deputi-gubernur-bi-besok

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan dimulai pada Jumat (23/1). Ia menjelaskan Solikin M Juhro akan mendapatkan giliran pertama.

Misbakhun mengatakan fit and proper test akan dilanjutkan pada Senin (26/1). Calon Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti fit and proper test. Ia menjelaskan pada Senin malam Komisi XI akan mengambil keputusan siapa yang dipilih.

Megawati Soekarnoputri dan Dialektika Politik Waktu Panjang
  • Harmoni Stabilitas dan Perubahan, Kurator Sejarah, Megawati
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/22/15181221/megawati-soekarnoputri-dan-dialektika-politik-waktu-panjang

Di tengah kondisi politik yang serba instan dan bergantung pada fluktuasi angka survei mingguan atau pro kontra diskursus di media, Megawati Soekarnoputri menunjukkan posisi anomali yang membaca kondisi dengan cara yang berbeda. Posisi Megawati Soekarnoputri merepresentasikan konsep yang mulai langka dalam praktik kekuasaan kontemporer yakni berorientasi pada jangka panjang. Kekuasaan bukan hanya sekedar peristiwa teknis yang terputus namun sebuah proses sejarah yang melebih siklus lima tahunan.

Memahami cara berpikir Megawati membutuhkan kesediaan untuk melepaskan pola pikir pragmatisme instan yang saat ini mendominasi ruang publik. Walaupun terkesan lamban atau tidak responsif di tengah tuntutan zaman yang serba instan, ketenangan dan kesabaran dalam mengambil keputusan tersebut merupakan hasil dari keyakinan pada ketahanan struktural. Pilihan ini merupakan bentuk investasi pada integritas institusi. Kekuatan politik tidak hanya diukur dari seberapa sering berada dalam lingkaran kekuasaan melainkan seberapa teguh memegang mandat organisasi saat berada di luang lingkaran kekuasaan.

Sementara itu, tren global menunjukkan bahwa demokrasi cenderung mengalami penyempitan makna saat pemimpin hanya berpikir tentang kemenangan elektoral jangka pendek. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan sering kali bersifat populis dan tidak memiliki fondasi struktural yang kuat. Seharusnya politik mampu menjawab tantangan milenialisme dan digitalisasi yang mengutamakan kecepatan akses tanpa harus mengorbankan kedalaman berpikir. Kepastian hukum menjadi sebuah kebutuhan utama dengan mempertimbangkan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

Megawati merupakan sosok yang mengambil peran bak kurator sejarah yang menentukan elemen mana dari masa lalu yang relevan untuk dihidupkan dalam konteks kekinian yang kompleks. Kehadiran pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, meski tidak populer menjadi vital bagi kestabilan negara hukum.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan untuk memahami bahwa stabilitas dan perubahan tidak harus saling menegasikan, namun melalui harmoni keduanya, lahirlah peradaban politik yang berkembang.

Alasan Purbaya Copot Kakanwil Pajak Jakut Meski Tak Terjaring OTT KPK
  • Purbaya Copot Kakanwil Pajak Jakut
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260122192333-532-1319940/alasan-purbaya-copot-kakanwil-pajak-jakut-meski-tak-terjaring-ott-kpk

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Pencopotan tersebut dilakukan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak. Wansepta sendiri tidak terjaring dalam OTT KPK itu. Namun, Purbaya menilai satu oknum yang melakukan penyimpangan dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai kerja ribuan pegawai pajak lainnya. Karenanya, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambung Purbaya, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti menyimpang. Langkah mutasi hingga level kakanwil dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan bentuk tanggung jawab struktural pimpinan atas tindakan bawahannya. Menyusul pencopotan Wansepta, Purbaya melantik Untung Supardi sebagai Kakanwil DJP Jakut. Selain itu, ia melantik tiga pejabat pajak lainnya untuk wilayah Jakut. Ia berharap pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

Core: Struktur Upah Dorong Pergeseran Basis Industri Padat Karya
  • Struktur Upah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260123/257/1946465/core-struktur-upah-dorong-pergeseran-basis-industri-padat-karya

Tingginya biaya tenaga kerja di kawasan Jawa bagian barat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong industri padat karya melakukan relokasi pabrik ke wilayah dengan struktur upah yang lebih rendah.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, relokasi industri dari Jawa Barat ke wilayah lain sebenarnya telah berlangsung sejak lebih dari 1 dekade lalu. Sejumlah pabrik mulai memindahkan basis produksinya ke Jawa Tengah, yang dinilai menawarkan biaya produksi lebih kompetitif. Selain berpindah antarprovinsi, sebagian industri juga memilih relokasi di dalam wilayah Jawa Barat dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat upah antar kabupaten. Sejumlah pabrik yang sebelumnya beroperasi di kawasan Bandung, Bogor, dan sekitarnya, mulai bergeser ke wilayah seperti Majalengka dan Sukabumi.

Polemik Impor Daging Sapi: Kuota Swasta Dipangkas, Harga Meroket
  • Polemik Daging Sapi
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260123/12/1946547/polemik-impor-daging-sapi-kuota-swasta-dipangkas-harga-meroket

Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi bagi perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sebesar 30.000 ton, jauh menurun dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha karena tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

Sikap Istana saat Perusahaan Izin Lingkungan Dicabut Tetap Beroperasi
  • Izin Lingkungan Perusahaan Dicabut, Sikap Istana
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260122194151-12-1319941/sikap-istana-saat-perusahaan-izin-lingkungan-dicabut-tetap-beroperasi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan jika 28 perusahaan yang izin pemanfaatan hutan (PPBH) telah dicabut namun masih beroperasi. Pras menyebut Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat tak terganggu.

Meski begitu, Pras memastikan usai keputusan yang diambil Satgas PKH tersebut, kementerian/lembaga terkait akan menindaklanjuti teknis penindakan tersebut. Pras juga menjelaskan sebelum Satgas PKH mencabut izin 28 perusahaan terdapat tim yang dipimpin BPI Danantara terjun ke lapangan guna mengevaluasi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi di perusahaan-perusahaan itu tak terhenti. Ia mengatakan dari aspek itu, pemerintah tetap harus memperhatikan masyarakat yang selama ini mencari penghasilannya di perusahaan-perusahaan tersebut. Pras pun membuka peluang bagi mereka untuk dialihkan ke pekerjaan di sektor lain ke depannya.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut persetujuan lingkungan 28 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana hidrometerologi banjir dan longsor di Sumatra itu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyebut pencabutan persetujuan itu dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menarik kembali perizinan pemanfaatan hutan (PPBH).

Titik Banjir Parah Jakarta Hari Ini 23 Januari 2026: Angke Hulu Siaga 1
  • Siaga Banjir Jakarta
  • https://mediaindonesia.com/megapolitan/852894/titik-banjir-parah-jakarta-hari-ini-23-januari-2026-angke-hulu-siaga-1

Status Pintu Air Angke Hulu telah dinaikkan menjadi Siaga 1 atau level bahaya setelah Tinggi Muka Air (TMA) mencapai 365 cm pada pukul 00.00 WIB dan bertahan hingga pagi ini. Selain Angke Hulu, beberapa pintu air lain juga menunjukkan peningkatan status, seperti Pintu Air Sunter Hulu: Siaga 3 (Waspada) – 200 cm, Pintu Air Angke Hulu: Siaga 1 (Bahaya) – 365 cm, Pintu Air Karet: Siaga 3 (Waspada) – 500 cm, Pintu Air Pasar Ikan: Siaga 3 (Waspada) – 175 cm.

BPBD melaporkan ratusan warga telah dievakuasi ke posko pengungsian, termasuk di Masjid Jami Al Khaeer (Kedaung Kali Angke), Aula Rusunawa KS Tubun, dan RPTRA Segas di Jakarta Pusat. Sementara itu, 14 ruas jalan dilaporkan lumpuh atau sulit dilalui kendaraan, di antaranya Jl. Daan Mogot KM 13, Jl. Srengseng Raya, dan Jl. Pulo Raya IV. Petugas gabungan dari Dinas SDA dan Gulkarmat telah dikerahkan untuk melakukan penyedotan menggunakan pompa portabel.

Prabowo Jamin Stabilitas Politik dan Hukum Indonesia untuk Tarik Investasi Asing
  • Prabowonomics dalam World Economic Forum di Davos
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6972c9f521ad2/prabowo-jamin-stabilitas-politik-dan-hukum-indonesia-untuk-tarik-investasi-asing

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka pintu luas bagi investasi domestik dan asing dengan memberikan jaminan stabilitas politik, ekonomi, dan supremasi hukum domestik yang adil. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan ceramah di World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1), sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden. Prabowo menyebutkan, pemerintahannya berkomitmen menjaga kepastian hukum dan iklim bisnis yang kondusif. Langkah ini diharapkan mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jaminan iklim bisnis yang kondusif merupakan modal utama Indonesia dalam menjalin perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi dengan sejumlah negara, termasuk dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia, dan Inggris.

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Prabowo: Ini Kesempatan Bersejarah Damaikan Gaza
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://news.republika.co.id/berita/t9ahdv377/indonesia-gabung-dewan-perdamaian-prabowo-ini-kesempatan-bersejarah-damaikan-gaza

Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyalami Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin negara lainnya selepas peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza di ruang utama World Economic Forum (WEF) 2026, Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis siang waktu setempat.

Di penghujung acara, tepat sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden Trump menghampiri sejumlah pemimpin negara yang duduk di barisan depan dan menyalami mereka satu per satu, termasuk Presiden Prabowo, yang duduk di barisan depan di atas panggung. Keduanya kemudian sempat berbincang-bincang singkat dan pada momen tersebut, Presiden Trump sempat memegang lengan Presiden Prabowo. Usai berbincang-bincang singkat, Presiden Trump meninggalkan lokasi acara, disusul oleh Presiden Prabowo yang juga bergerak menuju ruang VVIP (holding room) untuk bersiap-siap memberikan pidato khusus dalam acara tahunan Annual Meeting Davos 2026, World Economic Forum.

Peluncuran Dewan Perdamaian Gaza digelar Presiden Trump di Congress Hall, lokasi acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Kamis siang. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian bersama Presiden Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan pemimpin negara anggota lainnya.

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo pada kasus kuota haji
  • Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Mantan Menpora
  • https://www.antaranews.com/berita/5369930/kpk-panggil-mantan-menpora-dito-ariotedjo-pada-kasus-kuota-haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Budi mengatakan KPK meyakini Dito Ariotedjo akan memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour. KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Trump Resmi Luncurkan Dewan Perdamaian, Bersumpah Gaza akan Didemiliterisasi dan Dibangun Kembali
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7781868/trump-resmi-luncurkan-dewan-perdamaian-bersumpah-gaza-akan-didemiliterisasi-dan-dibangun-kembali

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan “Dewan Perdamaian” barunya di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Peluncuran ini dilakukan dengan upacara penandatanganan untuk sebuah badan dengan biaya keanggotaan $1 miliar dan daftar undangan yang kontroversial. Sekelompok pemimpin dan pejabat senior dari 19 negara — termasuk sekutu Trump dari Argentina dan Hongaria — berkumpul di atas panggung bersama Trump untuk menandatangani piagam pendirian badan tersebut.

Awalnya, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi perdamaian di Gaza setelah perang antara Hamas dan Israel, piagam dewan tersebut membayangkan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa Trump ingin badan tersebut menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Trump mengatakan organisasi tersebut akan bekerja “bersama” dengan PBB. Potensi keanggotaan Dewan Perdamaian telah terbukti kontroversial, dengan Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menginvasi Ukraina empat tahun lalu. Trump mengatakan, Putin telah setuju untuk bergabung, sementara pemimpin Rusia itu mengatakan dia masih mempelajari undangan tersebut.

Donald Trump mengatakan, dalam upacara Dewan Perdamaian di Davos bahwa ada komitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi dan “dibangun kembali dengan indah.” Banyak sekutu AS memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza. Trump mengatakan bahwa 59 negara telah menandatangani perjanjian tersebut — meskipun kepala negara, diplomat top, dan pejabat lainnya dari hanya 19 negara ditambah AS yang benar-benar hadir.

Pengemudi Meninggal Terjebak Macet akibat Banjir, Pramono: Kami Sangat Berduka
  • Siaga Banjir Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/23/08345671/pengemudi-meninggal-terjebak-macet-akibat-banjir-pramono-kami-sangat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya Rohim, seorang pengemudi mobil yang ditemukan meninggal dunia saat terjebak kemacetan parah akibat banjir di Jalan Latumeten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (22/1/2026) siang. Pramono mengatakan, telah membaca pemberitaan terkait peristiwa tersebut meski belum sempat bertemu langsung dengan pihak keluarga. Ia mengatakan telah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mendata dan mencari tahu secara detail proses meninggalnya korban. Menurut informasi yang diterimanya, korban meninggal dunia saat terjadi kemacetan yang dipicu oleh banjir di lokasi tersebut.

Cuaca Ekstrem, Disdik DKI Berlakukan PJJ Seluruh Sekolah Jakarta hingga 28 Januari
  • PJJ dan Siaga Banjir Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/23/08152471/cuaca-ekstrem-disdik-dki-berlakukan-pjj-seluruh-sekolah-jakarta-hingga-28

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di Jakarta. Kebijakan ini diterapkan menyusul cuaca ekstrem yang melanda Jakarta, demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Dampak Cuaca Ekstrem, DKI Mulai Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh di Seluruh Sekolah
  • Cuaca Ekstrem, Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Pembelajaran Jarak Jauh
  • https://news.republika.co.id/berita/t9agec348/dampak-cuaca-ekstrem-dki-mulai-berlakukan-pembelajaran-jarak-jauh-di-seluruh-sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan. Keputusan tersebut diambil guna menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah cuaca ekstrem yang melanda Jakarta.

Dalam SE tersebut, Disdik DKI Jakarta juga memuat beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, seluruh satuan pendidikan wajib menerapkan pembelajaran jarak jauh selama cuaca ekstrem berlangsung. Kedua, kepala satuan pendidikan diminta melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PJJ, serta menyediakan alternatif pembelajaran jika terjadi kendala teknis, dengan koordinasi bersama Suku Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan.

Kepala satuan pendidikan wajib menjalin komunikasi intensif dengan orang tua/wali murid dan warga satuan pendidikan terkait pelaksanaan PJJ. Edaran ini berlaku hingga 28 Januari 2026. Langkah ini juga sejalan dengan prediksi cuaca ekstrem yang disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

P2G: Kenaikan Insentif Rp 400.000 Belum Cukup untuk Biaya Hidup Guru Honorer
  • Kelayakan Gaji Guru Honorer
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/01/23/075311071/p2g-kenaikan-insentif-rp-400000-belum-cukup-untuk-biaya-hidup-guru-honorer

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kenaikan insentif guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer Rp 400.000 belum cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan para guru. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, kenaikan insentif itu sebenarnya sudah baik, namun tetap tidak cukup untuk membantu kehidupan sehari-hari para guru.

Oleh karena itu, dibanding memberikan insentif Iman lebih sepakat jika pemerintah fokus untuk memberikan upah minimum pada guru demi menjamin kesejahteraan. Sebab, menurut Iman, guru tidak hanya butuh bantuan dari pemerintah tapi perlu mendapatkan hak mereka sebagai pekerja dengan digaji secara layak.

P2G: Kenaikan Insentif Rp 400.000 Belum Cukup untuk Biaya Hidup Guru Honorer
  • Gaji Guru Naik, Insentif Guru Honorer
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/01/23/075311071/p2g-kenaikan-insentif-rp-400000-belum-cukup-untuk-biaya-hidup-guru-honorer

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kenaikan insentif guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer Rp400.000 belum cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan para guru. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, kenaikan insentif itu sebenarnya sudah baik, namun tetap tidak cukup untuk membantu kehidupan sehari-hari para guru.

Oleh karena itu, dibanding memberikan insentif Iman lebih sepakat jika pemerintah fokus untuk memberikan upah minimum pada guru demi menjamin kesejahteraan. Sebab, menurut Iman, guru tidak hanya butuh bantuan dari pemerintah tapi perlu mendapatkan hak mereka sebagai pekerja dengan digaji secara layak.

Sebelumnya diberitakan, Pada tahun 2026, insentif guru non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) atau honorer akan naik sebesar Rp 400.000 per orang. Hal itu diungkapkan Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. Mu’ti menjelaskan, insentif itu menyasar sebanyak 798.905 guru honorer. Kenaikan ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.

BPBD: 125 RT dan 14 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir
  • Banjir Jakarta
  • https://news.republika.co.id/berita/t9alj9377/bpbd-125-rt-dan-14-ruas-jalan-di-jakarta-tergenang-banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa banjir masih menggenangi 125 Rukun Tetangga (RT) dan 14 ruas jalan pada Jumat pagi. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan.

Menurut dia, pada Kamis (22/1) malam banjir sempat menggenangi 132 RT. Kemudian berangsur surut dan pada Jumat dinihari tinggal 106 RT yang terendam banjir. Namun, pada Jumat pagi banjir kembali meluas dengan menerjang 125 RT di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur

BI-Rate Tetap 4,75%: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mempertahankan Stabilitas
  • BI Rate Tetap
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_281326.aspx

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7–5,5%. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

NPI 2025 diprakirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan yang masih sehat dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari PDB. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, secara keseluruhan NPI pada tahun 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9–0,1% PDB.

Bos BI Tak Segan Pakai Cadangan Devisa Demi Stabilkan Rupiah
  • Cadangan Devisa, Nilai Tukar Rupiah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260121222448-78-1319551/bos-bi-tak-segan-pakai-cadangan-devisa-demi-stabilkan-rupiah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral siap menggunakan cadangan devisa (cadev) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini dilakukan guna meredam volatilitas dan memastikan pergerakan rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi. Perry mengatakan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah didukung oleh posisi cadangan devisa yang kuat. Menurutnya, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valas.

Dengan dukungan kebijakan tersebut, Perry optimistis pergerakan rupiah akan tetap terjaga. Ia meyakini nilai tukar rupiah tidak hanya stabil, tetapi juga berpeluang menguat ke depan. Rupiah memang tengah tertekan, terutama pada penutupan Selasa (20/1) yang berada di level Rp16.956 per dolar AS. Kondisi ini membuat rupiah berada di level terburuk sepanjang sejarah. Posisi terlemah mata uang Garuda sebelumnya terjadi pada 8 April 2025 yang tercatat Rp16.891 per dolar AS.

IMF: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global
  • Laporan IMF 2025, Perekonomian Indonesia
  • https://nasional.kontan.co.id/news/imf-ekonomi-indonesia-tetap-tangguh-di-tengah-ketidakpastian-global

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis 21 Januari 2026 di situs IMF. International Monetary Fund (IMF) menilai bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah tekanan eksternal, didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran serta sektor keuangan yang berdaya tahan.

Dewan Direktur IMF menyampaikan pandangan terhadap sejumlah poin penting dari kebijakan yang telah diimplementasikan otoritas Indonesia. Pertama, IMF menilai keberhasilan menjaga inflasi, serta mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter hingga 2025 diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, apresiasi kemajuan pendalaman pasar keuangan dan penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ketiga, ketahanan sektor keuangan terjaga baik. Keempat, di sisi fiskal, IMF menyoroti komitmen otoritas dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dengan dukungan aturan fiskal yang kredibel. Kelima, agenda reformasi struktural menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,0% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. Meski demikian, IMF mencermati sejumlah risiko global yang perlu diwaspadai, antara lain guncangan akibat ketegangan perdagangan global, dinamika ketidakpastian ekonomi dunia, serta volatilitas pasar keuangan global.

Resmi, RI Bersama 7 Negara Muslim Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
  • Dewan Perdamaian Gaza
  • https://news.detik.com/berita/d-8318818/resmi-ri-bersama-7-negara-muslim-gabung-dewan-perdamaian-bentukan-trump

Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk mediator Gaza Qatar dan Turki, telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Indonesia termasuk negara yang mendukung Dewan Perdamian tersebut untuk mengakhiri konflik Gaza. Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kemlu menyebut Indonesia dan negara muslim lainnya menyambut baik undangan untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026). Bergabungnya Indonesia itu untuk menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.

Sementara itu Prancis telah mengindikasikan tidak akan bergabung dengan dewan tersebut. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan bergabung Dewan Perdamaian tersebut. Namun, ia keberatan dengan dimasukkannya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam “Dewan Eksekutif Gaza” yang beroperasi di bawah badan tersebut.

Indonesia Sebagai Nakhoda Harga Nikel Dunia
  • Indonesia Nakhoda Harga Nikel Dunia
  • https://www.antaranews.com/berita/5366982/indonesia-sebagai-nakhoda-harga-nikel-dunia

Indonesia mengawali tahun dengan membuktikan diri sebagai nakhoda harga nikel dunia. Kurang dari sebulan, Indonesia berhasil mendongkrak harga nikel di pasar dunia. Dari yang semula jatuh hingga di angka 14.125 dolar AS per ton pada 16 Desember 2025, kini meroket hingga tembus 18 ribu dolar AS per ton, berdasarkan data London Metal Exchange (LME) per 19 Januari 2026. Bahkan, harga nikel sempat mencapai 18.450 dolar AS per ton pada 7 Januari 2026. Indonesia berhasil, bukan hanya mengubah, melainkan mendongkrak harga nikel dunia hingga 30 persen dalam kurun waktu kurang dari sebulan dengan memangkas lebih dari 100 juta ton produksinya. Pemangkasan produksi nikel Indonesia dilakukan melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dukung Ekonomi Hijau, RI Resmi Gabung Koalisi Global Pasar Karbon
  • RI gabung Koalisi Global Pasar Karbon
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260121203308-85-1319525/dukung-ekonomi-hijau-ri-resmi-gabung-koalisi-global-pasar-karbon

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Koalisi Global Pengembangan Pasar Karbon (The Coalition to Grow Carbon Markets/ CGCM), mewakili sektor kehutanan Indonesia. Kemenhut bergabung bersama 10 pemerintah anggota koalisi lain yang berkomitmen memajukan aksi iklim lewat peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha. Sepuluh pemerintahan itu terdiri dari Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta para Ketua Bersama Koalisi Kenya, Singapura, dan Inggris.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025. Koalisi ini telah meluncurkan Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kesiapan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam. Pasar kredit karbon berintegritas tinggi memiliki potensi besar mendukung pengembangan solusi berbasis alam di Indonesia, menurunkan emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendorong pertumbuhan hijau.

1.440 WNI Terbebas dari Pusat Scam Kamboja, Minta Tolong ke KBRI
  • WNI Terlibat Judi Online di Kamboja
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/21/184313970/1440-wni-terbebas-dari-pusat-scam-kamboja-minta-tolong-ke-kbri

Sebanyak 1.440 Warga Negara Indonesia (WNI) terbebas dari lokasi sindikat penipuan siber (online scam) di Kamboja dalam kurun waktu lima hari terakhir. Gelombang evakuasi mandiri ini terjadi menyusul komitmen Pemerintah Kamboja memberantas praktik perdagangan ilegal tersebut. Gelombang kedatangan terbesar terjadi pada Senin, ketika 520 warga Indonesia datang ke kedutaan. Banyak dari para WNI ini mendatangi KBRI untuk meminta perlindungan dan bantuan pemulangan.

Situasi ini diperkirakan merupakan imbas dari langkah tegas Pemerintah Kamboja yang menangkap dan mendeportasi Chen Zhi, ke negara asalnya bulan ini. Chen Zhi, yang merupakan mantan penasihat pemimpin Kamboja, dituduh menjalankan operasi online scam besar-besaran dan telah didakwa oleh otoritas Amerika Serikat pada Oktober 2025. Para analis menilai ekstradisi Chen Zhi menciptakan efek jera dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum di kalangan pelaku industri gelap ini. Beberapa operator sindikat scam bahkan membebaskan pekerjanya atau mengosongkan lokasi operasi mereka guna menghindari penggerebekan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, setidaknya ada 100.000 orang yang dipekerjakan dalam industri ini di Kamboja saja. Kasus yang melibatkan WNI di Kamboja pun terus meningkat signifikan. Dengan terus berjalannya penegakan hukum oleh otoritas setempat, jumlah WNI korban scam Kamboja yang datang ke KBRI Phnom Penh diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan.


Perdana, Iran Umumkan Korban Tewas Demo Berdarah Tembus 3.117 Orang
  • Demonstrasi di Iran
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260122075306-120-1319599/perdana-iran-umumkan-korban-tewas-demo-berdarah-tembus-3117-orang

Iran akhirnya mengeluarkan data resmi korban tewas selama rangkaian demonstrasi berdarah yang berlangsung sejak 28 Desember 2025 lalu hingga hari ini. Dalam laporan resmi pertamanya pada Rabu (21/1), Yayasan Veteran dan Martir Iran, menyatakan total ada 3.117 orang tewas selama unjuk rasa berlangsung. Dari jumlah itu, sebanyak 2.427 orang yang tewas termasuk anggota pasukan keamanan yang Teheran cap sebagai “martir” dan disebut sebagai korban “tidak bersalah”. “Sementara 690 orang lain adalah teroris, perusuh, dan pihak yang menyerang lokasi militer,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian.

Yayasan Veteran dan Martir juga mengecam “musuh-musuh Iran” dan menuduh Amerika Serikat mendukung serta mempersenjatai pelaku kekerasan demo. Sementara itu, Direktur LSM Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, Mahmood Amiry-Moghaddam, memperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih banyak lagi. Ia memperingatkan bahwa jika pola pelaporan eksekusi diterapkan, jumlah korban tewas bisa mencapai sekitar 25.000 orang. Menurut Moghaddam, bukti menunjukkan aparat negara bertanggung jawab atas penembakan demonstran dengan peluru tajam.

Sementara itu, Kelompok HAM, termasuk Amnesty International, menilai aparat keamanan secara sengaja membidik demonstran dari atap gedung dan mengarahkan tembakan ke mata para pengunjuk rasa. Seluruh pemantau korban juga menyebut penentuan angka pasti terhambat pemadaman internet yang diberlakukan oleh otoritas Republik Islam. Menurut pemantau Netblocks, pemadaman ini telah berlangsung lebih dari 300 jam.

Prabowo Akan Bicara soal “Prabowonomics” dalam World Economic Forum di Swiss
  • Prabowonomics dalam World Economic Forum di Davos
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/22/07151631/prabowo-akan-bicara-soal-prabowonomics-dalam-world-economic-forum-di-swiss?source=headline

Presiden RI Prabowo Subianto akan menjadi salah satu pembicara dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) hari ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap, Prabowo akan membahas berbagai konsep ekonomi yang disebutnya sebagai Prabowonomics. Menurut Teddy, konsep ekonomi yang akan dipaparkan Prabowo dalam WEF nanti adalah konsep yang selama ini sudah dijalankan Prabowo. Presiden RI dijadwalkan akan memberikan pidato khusus (special address) sekitar pukul 14.00-14.30 waktu setempat (CET). Adapun forum internasional yang digelar di Davos nanti akan dihadiri 65 kepala negara dan pemerintahan, serta dihadiri lebih dari 1.000 CEO perusahaan di dunia.

Trump Batal Terapkan Tarif Baru ke Eropa Usai Bahas Greenland dengan Sekjen NATO
  • Trump Melunak Soal Greenland
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/69716b29e8e7a/trump-batal-terapkan-tarif-baru-ke-eropa-usai-bahas-greenland-dengan-sekjen-nato

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak soal Greenland. Ia batal memberlakukan tambahan tarif 10% kepada sekutu Eropa yang tidak menyetujui upaya pengambilalihan Greenland. Hal ini disampaikan Trump usai ia bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela-sela acara World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu (21/1). Trump mengatakan dirinya bersepakat membentuk kerangka kesepakatan masa depan Greenland. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih detail kerangka kerja sama yang dimaksud. Dalam sebuah sesi wawancara, Trump juga tak menjelaskan lebih merinci soal ini.

Mogok Berjualan Mulai Hari Ini, Tidak Ada Pedagang Daging Sapi di Pasar Rumput
  • Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6971867c74c47/mogok-berjualan-mulai-hari-ini-tidak-ada-pedagang-daging-sapi-di-pasar-rumput

Kawasan produk segar di Pasar Rumput tampak kosong lantaran sekitar 70 meja dagang yang biasanya dipenuhi pedagang daging sapi tidak berjualan. Ini setelah penjual sepakat untuk melakukan mogok karena tingginya harga daging. Waktu menunjukkan pukul 07.09 WIB, tanda hiruk pikuk Pasar Rumput mulai memuncak di tengah area produk segar. Namun zona tersebut kini menjadi tempat beberapa pedagang daging sapi tanpa ada dagangan. Area tersebut kini hanya dihiasi ayam potong, variasi hasil laut, dan daging kambing.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI menyampaikan pedagang daging sapi se-Jabodetabek akan mogok berjualan. Harapan mereka, Kementerian Pertanian maupun Badan Pangan Nasional dinilai dapat mengambil langkah konkrit saat daging sapi absen di pasar tradisional. Ketua APDI Wahyu Purnama mengatakan salah satu pendorong tingginya harga daging sapi dimulai pada tingkat peternak. Alhasil, harga karkas di tingkat RPH mengikuti kenaikan tersebut sampai akhirnya dinikmati konsumen. Menurutnya, tingginya harga daging sapi di tingkat konsumen tidak tepat di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Hal tersebut diperburuk dengan gagalnya upaya stabilisasi harga oleh Kementerian Pertanian selama dua pekan terakhir.

3 Desa di Nunukan Indonesia Masuk Malaysia Setelah Batas Wilayah Bergeser
  • Polemik Perbatasan Indonesia-Malaysia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/21/17255981/3-desa-di-nunukan-indonesia-masuk-malaysia-setelah-batas-wilayah-bergeser

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, mengungkapkan terdapat tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Hal tersebut Makhruzi sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Makhruzi memaparkan, tiga desa yang masuk wilayah Malaysia itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, Desa Tetagas.

Selain itu dilain sisi, Makhruzi mengklaim Indonesia turut mendapat tambahan wilayah. Total tambahan wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektare. Lahan ini sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, dan direncanakan oleh Malaysia menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone.

Strategi Baru Kemenhaj Kurangi Kepadatan Jemaah Haji di Muzdalifah
  • Persiapan Pelaksanaan Haji 2026
  • https://cahaya.kompas.com/aktual/26A22085439290/strategi-baru-kemenhaj-kurangi-kepadatan-jemaah-haji-di-muzdalifah

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan jemaah. Kementerian Haji dan Umrah memastikan akan menerapkan sekaligus mematangkan skema murur dan tanazul sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan jemaah di kawasan Muzdalifah yang kian terbatas. Skema murur merupakan mekanisme melintas di Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, sementara tanazul adalah pengembalian jemaah ke hotel atau tenda lebih awal.

Kedua kebijakan ini dirancang untuk mengatur arus jemaah secara lebih aman dan terkontrol, khususnya pada fase puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Laksamana TNI Harun Arrasyid menyampaikan bahwa rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan akan didukung penuh oleh seluruh petugas di lapangan. Hingga saat ini, skema tersebut baru berada pada tahap konsep. Penentuan jumlah jemaah yang akan mengikuti murur dan tanazul masih menunggu proses pendataan yang lebih rinci.

Mendikdasmen: TKA Tidak Gantikan Nilai Rapor di SNBP 2026
  • Polemik Hasil Tes Kemampuan Akademik
  • kompas.com/edu/read/2026/01/22/080700971/mendikdasmen-tka-tidak-gantikan-nilai-rapor-di-snbp-2026?source=headline

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, keberadaan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak menggantikan nilai rapor di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Mu’ti mengatakan, pada SNBP 2026 nilai rapor tetap digunakan dalam proses seleksinya, sementara nilai TKA hanya sebagai penilaian objektivitas prestasi.

Mu’ti pun mengingatkan bahwa siswa yang tidak memiliki nilai TKA tetap bisa ikut Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, jalur masuk PTN tidak hanya SNBP, tetapi juga ada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Mu’ti pun mengingatkan bahwa keberadaan TKA bukan ingin membatasi akses ke pendidikan tinggi, tetapi memperkuat kualitas dan obyektifitas seleksi jalur prestasi.

Mendagri Respons OTT KPK di Pati dan Madiun Singgung Pilkada dan Sistem
  • Kepala Daerah, KPK, Mendagri, OTT
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260121080831-12-1319165/mendagri-respons-ott-kpk-di-pati-dan-madiun-singgung-pilkada-sistem

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa masalah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Kemendagri tidak punya kewenangan mengawasi 24 jam, karena mereka dipilih oleh rakyat maka seharusnya rakat memilih pemimpinnya yang berintegritas.

Apabila kejadiannya terus berulang maka yang harus diperhatikan adalah sistemnya. “Perlu kita perhatikan sistemnya, sehingga orang itu yang mungkin orang baik, menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik,” katanya. Sistem ini bisa berkaitan pada sistem penggajian ataupun sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berbiaya tinggi.

Terkait OTT berulang beliau menyampaikan bahwa, ukuran keberhasilan dari aparat penegak hukum itu bukan menangkap banyak pelaku tipikor namun apabila berhasil menghasilkan kepala daerah yang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip “keep them out of jail” adalah sebuah pendekatan yang perlu diperkuat, bukan hanya penindakan, namun juga pencegahan.

Melalui kegiatan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), seharusnya dapat memberi ide agar tidak terjadi pelanggaran kepala daerah.

Sederet Kepala Daerah jadi Tersangka Korupsi KPPOD dan ICW Singgung Biaya Politik Mahal
  • Biaya Politik Tinggi, Korupsi Kepala Daerah, Pressure dari Parpol
  • https://www.kompas.tv/nasional/645314/sederet-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-kppod-dan-icw-singgung-biaya-politik-mahal

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman menyatakan biaya politik tinggi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah. Biaya politik menjadi mahal menurutnya merupakan masalah sistemik struktural yang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik kepartaian yang memberi ruang terhadap itu. “Kita lihat ke hulunya, terutama di dalam proses pemilihan di dalam masa kandidasi di dalam pilkada atau lebih ke hulu lagi, bagaimana sistem politik kita, terutama kepartaian politik itu memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal,” katanya.  

Hal senada disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, persoalannya ada pada proses yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen, sebab sepanjang tahun 2025 dan 2026 kepala daerah yang ditangkap tangan oleh KPK adalah kepala daerah yang diusung oleh partai politik bukan dari calon independen. Pendanaan partai politik masih sangat bergantung pada kandidat. Hal ini menyebabkan adanya pressure yang tinggi bagi anggota partai yang hendak menjadi kandidat kepala daerah atau pun untuk memberi sumbangan kepada partai. Sehingga, ketika menjabat, mereka cenderung untuk mencari banyak cara mengumpulkan uang.

Deretan kepala daerah yang jadi tersangka korupsi adalah Bupati Pati Sadewo (SDW) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu, KPK juga menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi (MD) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta gratifikasi. Dan akhir tahun lalu, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bekasi.

Pengemudi Ojol akan Dapat Bonus Hari Raya Lagi Tahun Ini
  • Bonus Hari Raya Pengemudi Ojol
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6970a71c03d04/pengemudi-ojol-akan-dapat-bonus-hari-raya-lagi-tahun-ini

Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali membahas pemberian bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online, dengan rincian masih menunggu pembicaraan bersama pemangku kepentingan. Pada Lebaran 2025, BHR ditetapkan 20 % dari rata‑rata pendapatan bersih bulanan bagi pengemudi atau kurir berproduktivitas tinggi, sementara sisanya diatur melalui kesepakatan antara aplikator dan mitra; tidak ada sanksi tegas bagi aplikasi yang tidak menerapkannya.

Grab Indonesia mengalokasikan dukungan Rp 100 miliar bagi mitra pengemudi dan mitra usaha pada 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan gratis, BHR/THR bagi mitra pengemudi, dan program pelatihan melalui Grab Academy sebagai bagian dari komitmen ekosistem digital yang inklusif.


Yusril: RUU Penanggulangan Disinformasi tak batasi bebas berekspresi
  • legislasi, RUU Penanggulangan Disinformasi
  • https://www.antaranews.com/berita/5366926/yusril-ruu-penanggulangan-disinformasi-tak-batasi-bebas-berekspresi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat antidemokrasi. Pemerintah, kata dia, lebih menitikberatkan RUU tersebut pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra-propaganda, termasuk peningkatan kesadaran publik agar masyarakat mampu mengenali dan menyaring informasi yang menyesatkan.

Ia menyampaikan pemerintah saat ini masih berada pada tahap pengkajian dan penyusunan naskah akademik RUU. Dikatakan bahwa proses tersebut dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik agar substansi kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan nyata. Dengan begitu, kata dia, semua pihak tentu dipersilakan memberikan masukan, namun yang terpenting memahami terlebih dahulu esensi persoalan secara utuh, bukan menolaknya secara apriori.

Menko menekankan RUU tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menurut dia, disinformasi dan propaganda tidak hanya dilakukan oleh institusi resmi negara asing, tetapi juga dapat dijalankan oleh pihak swasta maupun kanal media sosial yang berbasis di luar negeri.

Transaksi QRIS Bisa Digunakan di Korsel dan Cina Sebelum April 2026
  • Rencana Penggunaan QRIS Korsel dan Cina
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6970ca16038ca/transaksi-qris-bisa-digunakan-di-korsel-dan-cina-sebelum-april-2026

Bank Indonesia menargetkan QRIS dapat dipakai lintas‑negara di Cina dan Korea Selatan pada kuartal I 2026, memperluas jaringan yang sudah ada di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Jepang, serta sedang menjajaki kerja sama dengan India dan negara‑negara lain.

Transaksi QRIS tumbuh pesat, dengan target 17 miliar transaksi, 45 juta merchant, dan 60 juta pengguna tahun ini, serta rencana memperluas layanan lintas‑batas ke delapan negara. Untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet dan sinyal di dalam negeri, BI bekerja sama dengan penyedia jasa QRIS dan Kementerian Komunikasi, memetakan “blank spot” lewat 46 Kantor Perwakilan, sementara QRIS Tap yang berkembang di sektor transportasi akan segera tersedia untuk perangkat iOS.

Komisi Reformasi Bahas Usulan Polri di Bawah Kementerian
  • Reformasi Polri, Usulan Polri di bawah Kementerian
  • https://www.tempo.co/hukum/komisi-reformasi-bahas-usulan-polri-di-bawah-kementerian-2108961

Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berdiskusi untuk merampungkan perumusan draf rekomendasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa topik yang menjadi pokok bahasan oleh komite tersebut. Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri. “Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian itu ada di bawah kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” kata Yusril pada Rabu, 21 Januari 2026.

Ide untuk mereposisi kedudukan Polri dalam pemerintahan masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kesimpulan akhir dari komisi. “Ada pikiran-pikiran seperti itu dan memang belum merupakan satu keputusan,” ujar Yusril dalam keterangan video yang diterima Tempo. Yusril menambahkan, revisi Undang-Undang Polri juga ikut dibahas dalam rapat-rapat pleno komisi tersebut. Apalagi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan perubahan dasar hukum soal penempatan polisi aktif di pos jabatan sipil sesegera mungkin.

Menurut Yusril, peluang perubahan UU Polri sebetulnya sudah menjadi bahasan di internal kepolisian sejak lama. “Tapi setelah putusan MK yang terakhir, kita nggak punya pilihan kecuali harus merevisi UU Polri,” ucap Yusril.

Tutup Rakernas XVII Apkasi, Mendagri Ajak Kepala Daerah Atasi Persoalan Bangsa
  • Mendagri, Potensi Daerah, Rakernas Apkasi
  • https://kilaskementerian.kompas.com/kemendagri/read/2026/01/21/10150601/tutup-rakernas-xvii-apkasi-mendagri-ajak-kepala-daerah-atasi-persoalan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), yang berlangsung di Hotel Aston, Kepulauan Riau, pada Selasa, 20 Januari 2026. Tema Rakernas kali ini mengangkat tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera“.

Tito mengapresiasi pelaksanaan Rakernas dan berharap diskusi/dialog antar kepala daerah dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk menyelesaikan masalah daerah dan nasional. Tito juga menegaskan di tengah karakteristik daerah yang beraneka ragam, Presiden Prabowo memiliki semangat besar untuk mengatasi masalah rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.

Tito juga meminta kepala daerah untuk memahami pemikiran Presiden Prabowo yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Melihat potensi Indonesia yang sangat luar biasa, Presiden optimis Indonesia mampu menjadi negara maju. Potensi bonus demografi pun perlu dimanfaatkan kepala daerah secara optimal. Selain itu, penguatan peran sektor swasta juga harus di tingkatkan melalui kemudahan perizinan dan birokrasi.

3 Desa di Nunukan Indonesia Masuk Malaysia Setelah Batas Wilayah Bergeser
  • 3 Desa di Nunukan Masuk Malaysia, Sengketa Batas Negara
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/21/17255981/3-desa-di-nunukan-indonesia-masuk-malaysia-setelah-batas-wilayah-bergeser

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, mengungkapkan terdapat tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Hal tersebut Makhruzi sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Awalnya, Makhruzi menjelaskan mengenai Outstanding Boundary Problem (OBP) alias sengketa yang belum terselesaikan yang telah disepakati Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik. Pulau Sebatik punya wilayah yang terbagi antara Malaysia dan Indonesia. “Ada tiga OBP yang telah disepakati dengan penandatanganan memorandum of understanding pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada tanggal 18 Februari tahun 2025 di Pulau Sebatik, yaitu pada B-2700 dan B-3000 ini patok dan Simantipal. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektar yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia,” ujar Makhruzi.

Setelahnya, barulah Makhruzi melaporkan bahwa terdapat tiga desa yang tadinya masuk wilayah administratif Nunukan, kini bergeser ke Malaysia. Makhruzi memaparkan, tiga desa yang masuk wilayah Malaysia itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, Desa Tetagas. Sementara itu, Makhruzi mengklaim Indonesia turut mendapat tambahan wilayah.

Trump Ingin Segera Ambil Alih Greenland, Janji Tak Pakai Kekerasan Berlebihan
  • Ketegangan Geopolitik AS-Denmark
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/6970ef42c4c9a/trump-ingin-segera-ambil-alih-greenland-janji-tak-pakai-kekerasan-berlebihan

Trump mengumumkan kembali seruan negosiasi segera untuk akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat. Trump menegaskan bahwa AS dapat melindungi, mengembangkan, dan menjadikan wilayah tersebut aman tanpa menggunakan “kekerasan berlebihan,” melainkan mengandalkan tarif impor.

Trump juga menyoroti posisi strategis Greenland yang terletak di antara AS, Rusia, dan Cina serta kepadatannya yang rendah sehingga menyatakan bahwa penguasaan wilayah itu penting bagi keamanan nasional dan internasional serta akan memperkuat, bukan mengancam, NATO. Trump mengingatkan bahwa Amerika Serikat pernah menjadi pengelola Greenland selama Perang Dunia II sebelum mengembalikannya ke Denmark, dan menuduh Denmark tidak bersyukur karena menolak menyerahkan kembali wilayah tersebut.

Komisi VIII Ingatkan Jangan Ada Sisa Kuota Haji tak Terpakai
  • Pelaksanaan Persiapan Ibadah Haji
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t98p1p483/komisi-viii-ingatkan-jangan-ada-sisa-kuota-haji-tak-terpakai-part2

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memaksimalkan pengisian kuota haji Indonesia pada 2026 ini. Diketahui, pada penyelenggaraan Haji 2026, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang, dengan rincian 203.320 haji reguler atau sebesar 92 persen dan 17.680 haji khusus atau 8 persen, sebagaimana ketentuan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji.

Kementerian Haji dan Umrah telah memastikan sistem pembagian kuota haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berbasis daftar tunggu calon jamaah haji pada suatu provinsi. Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, penerapan sistem berbasis daftar tunggu diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025, yang mewajibkan pembagian kuota reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan jumlah pendaftar haji pada masing-masing wilayah.

Gaji petugas MBG vs Guru Honorer Dialektika Keadilan di Tengah Riuh Opini Publik
  • Kesejahteraan Guru, Skema Penggajian Pegawai Pemerintah
  • https://www.indonesiana.id/read/191214/gaji-petugas-mbg-vs-guru-honorer-dialektika-keadilan-di-tengah-riuh-opini-publik

Belakangan ini, ruang publik kembali dihangatkan oleh perdebatan yang menyentuh urat nadi keadilan sosial: diskursus mengenai gaji atau honor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesejahteraan guru honorer. Di satu sisi, hadir suara-suara yang mendukung skema penggajian atau honor bagi pelaksana MBG. Bagi kelompok ini, MBG adalah program strategis nasional yang membutuhkan tenaga kerja profesional, terorganisasi, dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, muncul gelombang kritik yang tak kalah kuat. Publik mempertanyakan sensitivitas kebijakan ketika guru honorer—yang selama ini menjadi aktor utama pendidikan di banyak sekolah—masih menerima upah jauh dari kata layak.

Dialektika inilah yang kemudian membelah opini publik. Ada yang menilai kritik tersebut berlebihan dan tidak memahami urgensi MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Diskursus ini sesungguhnya mencerminkan problem struktural yang lebih dalam, yakni ketidaksinkronan antara visi kebijakan dan realitas lapangan. Negara sering kali meluncurkan program besar dengan narasi masa depan, tetapi abai pada pekerjaan rumah lama yang belum tuntas.

Narasi yang berkembang di media sosial sering kali menyederhanakan masalah: seolah-olah negara harus memilih antara menggaji pelaksana MBG atau menyejahterakan guru honorer. Padahal, dalam kerangka kebijakan publik yang ideal, keduanya tidak seharusnya saling meniadakan. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang siapa yang lebih layak digaji, melainkan tentang bagaimana negara memanusiakan kerja dan pengabdian.

Anggaran Pendidikan Capai Rp 757 Triliun, Mendikdasmen Diingatkan soal Kesejahteraan Guru
  • Kesejahteraan Guru, Pengelolaan Anggaran Pendidikan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/22/05444511/anggaran-pendidikan-capai-rp-757-triliun-mendikdasmen-diingatkan-soal

Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan, masih terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Persoalan yang dimaksud yakni kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan serta peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kompetensi pendidik agar selaras dengan tuntutan kualitas pembelajaran dan perkembangan zaman. Sayangnya, kata dia, anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun belum digunakan optimal.

Purnamasidi menekankan betapa pentingnya dukungan data dan perhitungan yang akurat dari pemerintah kepada Komisi X DPR. Dua hal yang dinilai mendesak adalah perhitungan angka ideal kesejahteraan tenaga pendidik dari jenjang TK hingga SMA/sederajat, serta angka ideal satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, dia juga mengapresiasi kinerja Kemendikdasmen selama satu tahun terakhir, mengingat berbagai kebijakan yang dijalankan telah menunjukkan capaian positif dalam merespons persoalan pendidikan nasional.

Denmark Siap Perang Lawan AS Jika Trump Memaksa Rebut Greenland
  • Ketegangan Geopolitik AS-Denmark
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7781022/denmark-siap-perang-lawan-as-jika-trump-memaksa-rebut-greenland

Seorang politisi Denmark mengatakan bahwa tentara Amerika Serikat (AS) akan bertempur melawan pasukan Denmark jika Presiden AS Donald Trump memerintahkan militer AS untuk merebut Greenland secara paksa. “Jika terjadi invasi oleh pasukan Amerika, itu akan menjadi perang dan kita akan saling berperang,” kata Rasmus Jarlov, Anggota Parlemen Denmark dan ketua komite pertahanan. Pemerintahan Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan aksi bersenjata untuk merebut Greenland. Para pemimpin Eropa terjebak di antara upaya untuk mendapatkan kembali dukungan AS dan secara tegas mengutuk pendekatan Trump.

Para pejabat pemerintahan Trump mengatakan AS membutuhkan Greenland untuk keamanan nasionalnya sendiri, untuk melindungi NATO secara lebih luas, dan untuk memastikan Rusia dan China tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan wilayah yang sebagian besar tertutup es itu untuk memperkuat pengaruh mereka di Arktik. Para ahli mengatakan, alasan lain yang mendasari hal ini adalah manfaat dari sumber daya alam Greenland dan penguatan dominasi AS di belahan bumi Barat.

Jarlov menambahkan bahwa 57.000 penduduk Greenland menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS. Banyak warga Greenland mendukung pemutusan hubungan dengan Denmark di masa mendatang, tetapi jajak pendapat menunjukkan mayoritas besar tidak ingin Greenland menjadi bagian dari AS. Serangan bersenjata AS terhadap Greenland akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, tetapi Washington adalah negara yang paling kuat dan berpengaruh di NATO. 

Militer Thailand Dituduh Hancurkan Rumah Warga Kamboja di Perbatasan
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260120201512-106-1319028/militer-thailand-dituduh-hancurkan-rumah-warga-kamboja-di-perbatasan

Pemerintah Thailand menghancurkan rumah-rumah warga sipil Kamboja di daerah perbatasan yang menjadi titik konflik kedua negara. Kelompok hak asasi manusia LICADHO mengatakan bahwa sejumlah besar rumah dan bangunan di daerah yang dikuasai Thailand di dua desa Provinsi Banteay Meanchey, telah dihancurkan dan dibersihkan oleh pasukan Thailand. “Penghancuran rumah-rumah warga sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, terlepas dari sisi perbatasan yang diperebutkan di mana rumah-rumah itu berada,” demikian pernyataan LICADHO.

LICADHO menyebut pembongkaran terjadi di daerah-daerah sengketa yang diklaim oleh kedua negara. Rumah-rumah juga dihancurkan di tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Thailand, dan tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Kamboja. “Pembersihan mereka pasca gencatan senjata tidak memiliki tujuan militer yang sah,” lanjut pernyataan LICADHO.

Awal bulan ini, Kamboja menuduh pasukan Thailand mencaplok dua desa perbatasan yang diperebutkan, Chouk Chey dan Boeung Trakuon, di antara beberapa daerah sengketa yang direbut Phnom Penh. Namun Bangkok membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa hal itu memang menjadi bagian dari Thailand. Menanggapi insiden pekan ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengutuk pasukan Thailand atas penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja dan infrastruktur sipil lainnya di wilayah yang direbut. Sementara Kemlu Thailand menolak tuduhan Kamboja yang disebut tidak berdasar, tentang aneksasi wilayah ilegal di perbatasan.


Ambang Batas Parlemen Diusulkan Turun Bertahap: Pemilu 2029 3,5 Persen, Lalu 3 Persen
  • Ambang Batas Parlemen, Penurunan bertahap, Putusan MK Perubahan Besaran Parliamentary Threshold 4 Persen
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/20/15404261/ambang-batas-parlemen-diusulkan-turun-bertahap-pemilu-2029-35-persen-lalu-3

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu. Pemilu 2029 adalah 3,5 persen, Pemilu 2034 adalah 3 persen, dan seterusnya.

Penurunan bertahap ini dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan menciptakan sistem partai yang moderat dan menjaga derajat keterwakilan politik. “Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan.”

Beliau menambahkan jika ambang batas terlalu tinggi dapat menurunkan keterwakilan dan memperbesar jumlah suara yang terbuang dan jika terlalu rendah berpotensi menciptakan sistem multipartai ekstrem di DPR. Dengan ambang batas 3,5 persen, jumlah suara yang tidak terkonversi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta. Penentuan ambang batas ini bukan sekedar perhitungan matematis tetapi umumnya merupakan keputusan politik.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 telah memutuskan bahwa parliamentary threshold 4 persen yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Namun akan tetap konstitusional selama berlaku di Pemilu DPR 2024. Keputusan MK tersebut berlaku pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya artinya harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029.

PBB Berang Buldoser Israel Hancurkan Markas UNRWA di Yerusalem: Hentikan!
  • Penghancuran Markas UNRWA oleh Israel
  • https://news.detik.com/internasional/d-8316929/pbb-berang-buldoser-israel-hancurkan-markas-unrwa-di-yerusalem-hentikan

Pasukan Israel mengerahkan sejumlah buldoser menghancurkan bangunan di markas besar UNRWA, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina, yang ada di Yerusalem Timur. PBB mengutuk keras tindakan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Israel untuk segera menghentikan mengerahkan buldoser ke markas UNRWA. Guterres mengatakan UNRWA adalah wilayah yang kebal dan tidak bisa diganggu gugat.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan bahwa pasukan Israel “menyerbu” kompleks tersebut pada Selasa (20/1) pagi. Pasukan Israel itu mengusir para penjaga keamanan dari kompleks tersebut, sebelum sejumlah buldoser datang dan mulai menghancurkan bangunan-bangunan di kompleks tersebut. “Ini merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UNRWA dan bangunannya. Dan hal ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak istimewa serta kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Fowler. “Ini seharusnya menjadi peringatan. Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA dapat terjadi besok pada organisasi-organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya di seluruh dunia,” ucapnya.

Sejumlah foto yang dipublikasikan AFP menunjukkan beberapa alat berat merobohkan bangunan-bangunan di kompleks UNRWA di Yerusalem Timur, dengan bendera Israel berkibar di atasnya. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, sempat melakukan kunjungan singkat ke lokasi tersebut. Israel berulang kali menuduh UNRWA memberikan perlindungan kepada militan Hamas, mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang memicu perang Gaza.

Apa Bahayanya Kalau Rupiah Terus Longsor hingga Tembus Rp17 Ribu?
  • Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260121071407-78-1319112/apa-bahayanya-kalau-rupiah-terus-longsor-hingga-tembus-rp17-ribu

Nilai tukar rupiah melemah hingga nyaris menembus Rp17.000 perdolar AS menjadi perhatian serius pelaku pasar. Kondisi ini memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kurs rupiah ditutup di level Rp16.956 per dolar AS pada Selasa (20/1) sore. Kondisi ini membuat rupiah berada di level terburuk sepanjang sejarah. Posisi terlemah mata uang Garuda sebelumnya terjadi pada 8 April 2025, saat nilai tukar Rp16.891 per dolar AS.

Ekonom menilai kondisi ini memang belum masuk kategori krisis. Namun, tetap membawa konsekuensi nyata bagi perekonomian jika tren pelemahan berlangsung berkepanjangan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai dampak pelemahan rupiah sudah mulai terasa, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada impor dan pembiayaan berbasis valuta asing. Tekanan juga berpotensi menjalar ke inflasi apabila tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat. Jika rupiah menembus Rp17 ribu per dolar AS, dampak yang paling cepat dan langsung dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga barang impor. Itu termasuk barang yang sangat tergantung bahan baku impor, yakni mencakup bahan pangan tertentu, obat-obatan, alat kesehatan, elektronik, hingga BBM dan LPG. Namun, Ronny menyebut kenaikan biaya hidup ini tidak diikuti kenaikan pendapatan. Masyarakat mungkin tidak sadar kurs rupiah loyo, tapi mereka sangat sadar saat harga beras impor, gula, daging, ongkos transportasi, dan listrik terasa makin mahal.

OTT Kepala Daerah Berulang, Pilkada Langsung Justru Dituding jadi Akar Persoalan Korupsi
  • Logical fallacy, Mahar Politik, Pemilu, Pilkada Langsung
  • https://www.kompas.id/artikel/sesalkan-berulangnya-ott-kepala-daerah-pilkada-langsung-jadi-perbincangan

Meningkatkan jumlah kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan, Benni Irwan, menjanjikan pembinaan dan pengawasan kinerja kepada daerah.

Sebenarnya pola pembinaan telah dilakukan melalui beberapa mekanisme mulai dari retret penyamaan visi, jaminan transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, masih ada saja yang terjerat kasus korupsi. Hal ini dinilai oleh Benni, perlu ada kajian bersama soal pola rekrutmen kepala daerah di masa mendatang. Pola rekrutmen saat ini yang melalui pilkada langsung tidak menjamin kepala daerah yang berintegritas. Menurutnya tanpa perbaikan sistem, pembinaan yang dilakukan tidak akan berjalan optimal.

Berbeda dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, yang menyatakan pilkada langsung bukan akar masalah tindak korupsi kepala daerah. Akar masalahnya adalah politik berbiaya tinggi yang dipengaruhi pembelian kandidat dan dukung. Justru perubahan mekanisme pilkada akan menghilangkan rakyat dari kontrolnya atas pemerintah. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan komitmen penguatan pengawasan pemilu oleh lembaga pengawas pemilu.

Hal senada dengan Iqbal Kholidin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menegaskan pengubahan sistem pilkada tidak langsung adalah bentuk kesesatan logika berpikir apalagi jika persoalan korupsi pemicunya. Persoalan pilkada langsung ini terletak dari aktor politik yang tidak jujur dan transparan perihal pendanaan politik. Selain itu, mekanisme audit juga hanya fokus pada kepatuhan administratif dan tidak ada sanksi hukum bagi kandidat. Seharusnya pembinaan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan pada penyelesaian akar masalah seperti politik uang dan mahar politik.

Hari Ini Tim SAR Lanjut Cari 8 Korban Pesawat ATR
  • Evakuasi Pesawat ATR 42-500
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260121075550-20-1319121/hari-ini-tim-sar-lanjut-cari-8-korban-pesawat-atr

Pesawat carter jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) jatuh di lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu pekan lalu. Proses pencarian terhadap para korban hingga saat ini masih terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ini, Rabu (21/1). Manifes pesawat itu adalah 7 awak penerbangan, dan tiga penumpang. Dua korban sudah ditemukan, sehingga hari ini tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian atas delapan korban yang lain. Dari dua korban yang ditemukan, satu sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit, sementara lainnya masih proses mengangkat dari lereng. Direktur Operasi Basarnas RI, Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan operasi SAR hari ini adalah menyelesaikan evakuasi satu korban yang masih dalam perjalanan serta melanjutkan pencarian terhadap 8 korban lainnya yang belum ditemukan.

Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera
  • Pencabutan Izin Hutan 28 Perusahaan
  • https://news.detik.com/berita/d-8316747/prabowo-cabut-28-izin-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera

Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal pengelola kawasan hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) terhadap 28 perusahaan. Presiden Prabowo Subianto diketahui mengatensi langkah penertiban kawasan hutan setelah bencana banjir bandang dan longsor di wilayah utara Sumatera. Belum lama ini, Prabowo menggelar rapat terbatas dengan jajarannya meski tengah melakukan kunjungan kerja di London, Inggris, secara virtual. Pras menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Makin Agresif, Trump Unggah Peta AS yang Mencakup Greenland, Kanada, dan Venezuela
  • Trump Semakin Agresif
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/01/21/075051870/makin-agresif-trump-unggah-peta-as-yang-mencakup-greenland-kanada-dan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah membagikan gambar peta Amerika Serikat yang mencakup Greenland, Kanada, dan Venezuela. Gambar tersebut diunggah Trump di platform Truth Social dan tampak telah diedit menggunakan kecerdasan buatan (AI). Gambar yang dibagikan Trump pada Selasa (20/1/2026) memperlihatkan dirinya duduk di samping sebuah peta AS yang diperluas, saat ia tampak berbincang dengan para pemimpin Eropa. Foto tersebut diduga merupakan versi editan dari gambar yang diambil ketika Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berkunjung ke Washington DC pada Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berada di Washington ketika Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Peta dalam unggahan terbaru Trump kemudian menimbulkan spekulasi luas karena menampilkan wilayah negara lain seolah-olah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Unggahan itu muncul di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Washington dan sejumlah negara Eropa.

Petugas Haji Diminta Pahami Alur Pelayanan Jamaah
  • Pelayanan Jemaah Lansia, Tugas PPIH
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t96uin483/petugas-haji-diminta-pahami-alur-pelayanan-jamaah

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi harus memahami alur pelayanan secara menyeluruh, mulai dari persiapan katering hingga standar akomodasi hotel. Pemerintah membuka seluruh informasi secara transparan, baik kepada petugas, media, maupun jamaah. Seluruh petugas diminta fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, khususnya pada aspek konsumsi yang kerap menjadi sorotan jamaah.

Terkait dengan tugas lainnya dari PPIH, Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, meminta para Petugas melayani jamaah lanjut usia (lansia) dengan sebaik-baiknya. Ia berharap tidak ada penurunan standar PPIH pada penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Karena di lapangan tidak jarang ditemukan tantangan jamaah lansia seperti belum pernah naik pesawat dan gap teknologi informasi. Selain itu adanya tantangan terkait kondisi lansia memiliki keterbatasan fisik maupun psikis yang perlu mendapat perhatian ekstra.

Alissa pun mendorong para petugas haji selalu mengenakan seragam PPIH selama di Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan seragam tersebut adalah sumber rasa aman bagi para jamaah, dan selalu melayani dengan suka cita, awas, sabar, proaktif, dan kalem. 

Pertimbangkan Dampak dari Perubahan Arah Kebijakan Pemilu
  • Demokrasi Substantif, Draft Revisi, Penurunan Kualitas Keterwakilan, Revisi RUU Pemilu
  • https://www.kompas.id/artikel/arah-kebijakan-pemilu-perlu-dikaji-cermat

Penurunan kualitas keterwakilan menjadi dampak yang perlu dipertimbangkan dalam wacana perubahan mekanisme pemilu. Oleh karena itu draf revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dalam pembahasan perlu dikaji secara cermat dan mendalam agar tidak menimbulkan instabilitas dan fragmentasi politik.

Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menegaskan bahwa “Kekeliruan dalam menentukan opsi kebijakan dapat menciptakan instabilitas politik, disproporsionalitas yang tinggi antara syarat kursi hingga rendahnya representasi politik. Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara majemuk tidak perlu mengubah sistem menjadi sistem campuran sebaiknya tetap menggunakan sistem proporsional dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Sistem proporsional terbuka ini lebih adil bagi partai politik dibandingkan sistem pemilu lainnya.

Jika persoalan Pilkada langsung adalah politik uang, maka perlu dilakukan pengujian apakah bersumber dari desain sistem pemilu atau dari perilaku aktor politik. Analisis terhadap dampak dan konsekuensi harus menjadi suatu kesatuan dalam pengujian tersebut. Rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi alternatif adalah terkait penentuan ambang batas parlemen yang moderat dan diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu (dari 4 persen menjadi 3,5 persen) baik di tingkat nasional maupun daerah agar mampu mengatasi persoalan legislasi dan menjaga derajat keterwakilan.

Di satu sisi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menyatakan bahwa pemilu di Indonesia kurang dipahami sebagai instrumen demokrasi substantif. Pendidikan politik hanya sekedar teknis pencoblosan dan suara sah, sementara substansi demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan partisipasi bermakna kerap diabaikan. Oleh karena itu Komisi II DPR dan pembuat kebijakan harus mampu mengembalikan fungsi dasar pemilu sebagai instrumen demokrasi bukan sekedar memilih atau mengganti sistem pemilu.

Badan Keahlian DPR menargetkan penyusunan draf RUU selesai pada Juni 2026. Selanjutkan akan dilakukan pembahasan terhadap revisi UU Pemilu. Komisi II DPR saat ini sedang fokus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan terutama dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil.

Presiden Prabowo cabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan
  • Pencabutan Izin Hutan 28 Perusahaan
  • https://www.antaranews.com/berita/5363566/presiden-prabowo-cabut-izin-28-perusahaan-pelanggar-kawasan-hutan

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut Perizinan Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

Prasetyo menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, khususnya di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Prasetyo menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Menkum: Semangat KUHP Baru Utamakan Restorative Justice
  • KUHP Baru, restorative justice
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2959853/menkum-semangat-kuhp-baru-utamakan-restorative-justice

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Indonesia kini telah resmi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP baru tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa perubahan mendasar dibandingkan dengan KUHP lama yang telah digunakan selama puluhan tahun. Ia menyampaikan, KUHP baru memiliki semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Hal ini disampaikannya saat berada di Yogyakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Supratman, perubahan paradigma dalam KUHP baru merupakan bagian dari proses transformasi hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan masyarakat saat ini. KUHP baru tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ia menekankan, penerapan prinsip restorative justice dalam KUHP baru menuntut keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh korban dan masyarakat secara luas. Lebih lanjut, Supratman menjelaskan, KUHP baru juga memberikan ruang yang lebih besar bagi penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal, khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan adanya perdamaian dan pemulihan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban lembaga peradilan serta menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati: Ketika Kepala Daerah Tidak Pernah Belajar…
  • OTT Bupati Pati dan Bupati Madiun
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/21/06292961/korupsi-wali-kota-madiun-dan-bupati-pati-ketika-kepala-daerah-tidak-pernah

Terjadi lagi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kali ini adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu yang bersamaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Madiun, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia juga disebut menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.

Program Officer Democratic and Participation Governance Transparaency International Indonesia, Agus Sarwono mengatakan, kembali tertangkapnya kepala daerah oleh KPK membuktikan adanya krisis integritas di pimpinan daerah. Krisis ini membuat rentetan kasus sebelumnya tidak pernah dipetik menjadi sebuah pelajaran bagi kepala daerah. Agus juga menyinggung soal pencegahan awal dan pelatihan kepala daerah seperti retreat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Retreat dinilai tidak memiliki dampak apapun, karena tidak berhasil menanamkan integritas yang baik kepada para kepala daerah.

Pemerintah Bentuk Satgas Rehabilitasi Lahan Pertanian Terdampak Bencana
  • Pasca Bencana, Pertanian Terdampak Bencana
  • https://mediaindonesia.com/ekonomi/851975/pemerintah-bentuk-satgas-rehabilitasi-lahan-pertanian-terdampak-bencana

Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Sugeng Santoso memastikan  produksi dan cadangan pangan nasional tetap terjaga meski sebagian lahan pertanian di Sumatra terdampak bencana yaitu sekitar 102 ribu hektare lahan pertanian kita yang terdampak dan 98 ribu diantaranya rusak parah.

Sebagai langkah penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, Sugeng menyatakan kini pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatra. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimistis target penyerapan beras di 2026 sebesar 4 juta ton bisa tercapai.

Satgas PKH Kuasai Kembali 4,09 Juta Hektar Kebun Sawit Ilegal
  • Pengembalian Fungsi Lahan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/20/21451911/satgas-pkh-kuasai-kembali-409-juta-hektar-kebun-sawit-ilegal

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan selama kurun waktu satu tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH di Kantor Presiden menyampaikan Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Menurut Prasetyo, penguasaan kembali kawasan perkebunan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. Diinformasikan sebanyak 900 hektar dari total luasan tersebut telah dikembalikan fungsinya menjadi hutan konservasi.

Satgas PKH juga melakukan percepatan proses audit dan pemeriksaan usai terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari investigasi yang dilakukan Satgas PKH ada perusahaan perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hal ini juga telah dilaporkan Satgas PKH kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara daring.

Purbaya Yakin Thomas Djiwandono Bakal Independen Jika Lolos Masuk BI
  • Pencalonan Thomas Sebagai Deputi BI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260120165323-532-1318954/purbaya-yakin-thomas-djiwandono-bakal-independen-jika-lolos-masuk-bi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertukar jabatan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung. Ia mengatakan keputusan itu merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya yakin pria yang akrab disapa Tommy itu akan bersikap independen jika ditempatkan di BI. Ia juga percaya keponakan Presiden Prabowo itu akan melepaskan keanggotaannya di Partai Gerindra. Purbaya yakin masuknya Tommy ke BI tidak akan mengacak-acak kebijakan moneter BI, apalagi agar bank sentral mendanai program pemerintah. Ia yakin BI akan tetap independen.

Kronologi Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
  • Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260120170552-92-1318957/menhub-ungkap-kronologi-kecelakaan-pesawat-atr-42-500

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap kronologi kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak (lost contact) saat melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu (17/1). Pesawat dengan nomor registrasi PK-THT tersebut dioperasikan oleh Indonesia Air Transport (IAT). Armada itu jatuh di puncak Gunung Bulusaraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pesawat tersebut melakukan penerbangan dengan jumlah manifest 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari KKP.

Dudy menyampaikan pesawat tersebut dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Sabtu (17/1) pukul 08.08 WIB untuk melakukan pengawasan (surveillance) di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KKP. Pada pukul 12.23 WITA, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan Pacu Runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Kemudian ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat, serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Komunikasi antara ATC dengan pesawat terputus (lost contact) sehingga ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur.

Prabowo Resmi Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan Sumatra, Ada Toba Pulp?
  • Prabowo Cabut Izin Perusak Hutan Sumatera
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/696f9448c6032/prabowo-resmi-cabut-izin-28-perusahaan-perusak-hutan-sumatra-ada-toba-pulp

Presiden Prabowo Subianto resmi cabut 28 perusahaan yang melanggar pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah rapat terbatas virtual bersama Satgas PKH. Satgas PKH melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Dari total 22 perusahaan PBPH (pemanfaatan hutan) mencakup lebih dari satu juta hektar lahan, sementara 6 perusahaan non‑kehutan di bidang tambang, perkebunan, dan energi juga dicabut izinnya karena pelanggaran wilayah, administrasi, dan kewajiban finansial. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang sebelumnya terlibat konflik dengan masyarakat adat dan dituduh melakukan penggundulan hutan.

Celios tekankan WEF momentum strategis tarik investasi hijau ke RI
  • Potensi investasi hijau, WEF 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5361762/celios-tekankan-wef-momentum-strategis-tarik-investasi-hijau-ke-ri?page=all

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) menegaskan World Economic Forum (WEF) Davos 2026 merupakan panggung strategis bagi pemerintah Indonesia untuk memasarkan agenda transisi energi dan pembangunan hijau kepada investor global, termasuk kalangan filantropi internasional. Menurut Bhima, pemerintah dapat memanfaatkan forum tersebut agar lembaga filantropi tertarik berkontribusi pada sektor-sektor yang selama ini masih minim pembiayaan, seperti transisi energi, perlindungan hutan, dan layanan kesehatan.

Bhima menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Davos harus dimanfaatkan tidak hanya lewat pidato utama, tetapi juga melalui pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan pelaku usaha dunia guna membuka peluang ekspor serta investasi baru. Lebih lanjut, Bhima menyebut sektor energi terbarukan dan ekosistem baterai sebagai peluang utama investasi hijau yang dapat ditangkap Indonesia di forum WEF. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan setiap komitmen investasi ditindaklanjuti secara konkret agar benar-benar terealisasi.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara WEF pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan berbagi panggung dengan Presiden dan CEO World Economic Forum Børge Brende.

Kementerian ESDM targetkan PNBP minerba 2026 capai Rp134 triliun
  • Target PNBP Minerba 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5361686/kementerian-esdm-targetkan-pnbp-minerba-2026-capai-rp134-triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada 2026 mencapai Rp134 triliun, lebih tinggi dibandingkan target pada 2025 sebesar Rp124,7 triliun, meski terdapat pemangkasan produksi batubara dan nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti timah, nikel, dan emas menjadi salah satu faktor yang diyakini dapat mendukung pencapaian target tersebut. Meski ada pemangkasan produksi, target PNBP tetap diyakini dapat tercapai melalui kombinasi penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola sektor minerba.

Menurut data Kementerian ESDM, realisasi PNBP sektor minerba pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun, melampaui target APBN yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp127,44 triliun. Sementara itu, secara keseluruhan PNBP ESDM pada 2025 mencapai Rp243,41 triliun, lebih rendah dari target Rp255,5 triliun.

Denmark Terus Tambah Pasukan di Greenland
  • Konflik Kawasan Greenland
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/t954rv483/denmark-terus-tambah-pasukan-di-greenland-part2

Denmark terus mengerahkan tambahan pasukan militer ke Greenland, menurut laporan media lokal pada Senin (19/1/2026). Penambahan pasukan tersebut dikonfirmasi oleh Angkatan Bersenjata Denmark kepada penyiar TV 2 yang dikutip AA. Sebelumnya, sekitar 100 prajurit Denmark telah tiba di ibu kota Greenland, Nuuk, dengan jumlah serupa juga telah ditempatkan di Kangerlussuaq. Pasukan ini akan berpartisipasi dalam latihan militer Arctic Endurance, yang menurut otoritas Denmark telah dipercepat dan diintensifkan seiring pernyataan terbaru Presiden AS Donald J Trump.

Trump menyatakan keinginannya untuk membeli wilayah tersebut secara total dan menyeluruh, dengan alasan bahwa Greenland penting bagi keamanan AS dan global. Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa Greenland bahkan bisa diambil secara militer oleh AS.

Pada Sabtu (17/1/2026), Trump mengancam akan mengenakan tarif 10% terhadap Inggris, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari—yang kemudian akan dinaikkan menjadi 25% per 1 Juni—sebagai tanggapan atas penolakan negara-negara Eropa tersebut terhadap kontrol AS atas Greenland. Menyikapi ancaman tersebut, kedelapan negara Eropa itu mengeluarkan pernyataan bersama pada Ahad (2/2), yang mengecam ancaman AS dan menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan kawasan Arktik.

Smartwatch Kopilot Pesawat ATR 42-500 Masih Aktif, DVI Buka Suara
  • Evakuasi Pesawat ATR 42-500
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260119184935-20-1318643/smartwatch-kopilot-pesawat-atr-42-500-masih-aktif-dvi-buka-suara?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB

Smartwatch milik kopilot Farhan Gunawan masih terpantau aktif usai pesawat ATR 42-500 yang diawakinya jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal itu diungkap Pitri Keandedes Hasibuan (30) usai menerima informasi dari adiknya Dian Mulyana Hasibuan yang merupakan pacar dari Farhan Gunawan. Pitri bilang perangkat itu bahkan merekam adanya pergerakan langkah kaki yang diduga berasal dari Farhan. Dari penuturan adiknya, Pitri mengatakan smartwatch Farhan teridentifikasi masih aktif berdasarkan pengecekan ponsel korban. Dia berharap temuan itu bisa dijadikan acuan untuk melacak posisi Farhan.

Merespons kabar tersebut, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sulawesi Selatan memastikan hingga saat ini belum melakukan pemeriksaan terhadap temuan properti maupun jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep.

Kabid DVI Pusdokkes Polri, Kombes Pol, Wahyu Idayati menyampaikan bahwa tim DVI belum melakukan pemeriksaan, karena properti maupun korban perlu masih dalam proses evakuasi. Meski demikian, tim DVI saat ini telah mulai melakukan pengumpulan data ante mortem dari pihak keluarga korban. Data tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi apabila nantinya jenazah atau properti telah diterima. Data ante mortem yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada DNA, kata Idayati namun juga mencakup berbagai catatan medis dan ciri fisik korban.

8 Negara Eropa Jadi Sasaran Tarif Trump usai Tolak Greenland Dikuasai, Denmark: Kami Tak Menyerah
  • Ketegangan AS-Denmark
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7780512/8-negara-eropa-jadi-sasaran-tarif-trump-usai-tolak-greenland-dikuasai-denmark-kami-tak-menyerah

Delapan negara Eropa menjadi sasaran tarif 10 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini setelah negara-negara itu mengecam kendali Amerika atas Greenland, Minggu (18/1/2026). Pernyataan bersama dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia mengatakan bahwa pasukan yang dikirim ke Greenland untuk operasi “Arctic Endurance” “tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun.”

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan kepada wartawan di Oslo bahwa dialog telah dibuka dengan AS pekan lalu dan “kami tidak akan menyerah dalam hal itu. Jadi kami akan tetap pada jalur yang benar — kecuali AS memutuskan sebaliknya.” Setelah pembicaraan darurat antara utusan nasional Uni Eropa pada hari Minggu, Presiden Dewan Uni Eropa  Antonio Costa mengatakan para pemimpin blok tersebut sepakat “bahwa tarif akan merusak hubungan transatlantik dan tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan Uni Eropa -AS.” “Mereka menyatakan kesiapan untuk membela diri terhadap segala bentuk paksaan,” kata Costa dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman tarif tersebut juga menuai kecaman dari sekutu populis Trump di Eropa. Perdana Menteri Italia sayap kanan, Giorgia Meloni, yang dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat Trump di benua itu, mengatakan bahwa dia telah berbicara dengannya tentang tarif tersebut, yang dia gambarkan sebagai “sebuah kesalahan.” Pengerahan sejumlah kecil pasukan oleh beberapa negara Eropa ke Greenland disalahpahami oleh Washington, kata Meloni. Ia menambahkan bahwa itu bukanlah langkah melawan AS, tetapi bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap “aktor lain” yang tidak ia sebutkan namanya.

Ancaman Baru Tarif Trump Bikin Harga Minyak Turun
  • Dampak Tarif Trump untuk Eropa, Harga minyak turun
  • https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5vOm-ancaman-baru-tarif-trump-bikin-harga-minyak-turun

Dikutip dari Investing.com, Selasa, 20 Januari 2026, harga minyak Brent berjangka yang berakhir pada bulan Maret turun 0,6 persen menjadi USD63,78 per barel, dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka turun 0,5 persen menjadi USD59,05 per barel. Harga minyak turun dengan sentimen risiko terpukul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam sanksi ekonomi terhadap pada delapan negara Eropa yang menentang rencananya agar Amerika Serikat mengakuisisi Greenland. Ini merupakan sebuah langkah yang meningkatkan prospek perselisihan perdagangan transatlantik yang lebih luas.

Negara-negara yang menjadi target termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, bersama dengan beberapa negara Nordik dan Eropa utara. Trump mengatakan tarif 10 persen akan berlaku pada 1 Februari, naik menjadi 25 persen pada bulan Juni jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Laporan media menunjukkan bahwa Uni Eropa sedang bersiap untuk menghentikan usulan kesepakatan Uni Eropa-AS. “Ada juga dorongan dari Prancis agar Uni Eropa menggunakan instrumen anti-koersi terhadap AS. Ini akan membatasi akses AS ke pasar tunggal Uni Eropa,” kata analis di ING.

Energi dan Manufaktur Jadi Daya Tarik Indonesia – World Economic Forum
  • Sektor Energi dan Manufaktur, WEF 2026
  • https://www.neraca.co.id/article/231655/energi-dan-manufaktur-jadi-daya-tarik-indonesia-world-economic-forum

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan sektor prioritas Indonesia seperti energi, pangan dan manufaktur berpotensi besar diminati investor pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swis. Menurut dia, sektor energi menjadi salah satu fokus utama, seiring komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan pengembangan energi terbarukan, apalagi Presiden telah mencanangkan proyek pengembangan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt.

Selain energi, sektor pangan juga dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi investor. Esther menekankan pentingnya investasi di sektor ini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun regional, sekaligus mendorong pertumbuhan industri padat karya. Esther menyebut penguatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai salah satu peluang utama yang bisa ditawarkan Indonesia di forum internasional tersebut.

Esther turut menggarisbawahi langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk lebih menarik minat investor di ajang WEF yakni dengan cara memberikan insentif yang bersifat customize. Pendekatannya harus lebih personal, tidak hanya lewat forum besar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebutkan kehadiran Indonesia dalam WEF 2026 merupakan bagian dari strategi konsisten diplomasi ekonomi RI di tingkat internasional untuk memacu daya saing.

Chile Tetapkan Status Darurat Usai Kebakaran Hutan Tewaskan 19 Orang
  • Kebakaran Hutan Chile
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260119203556-134-1318669/chile-tetapkan-status-darurat-usai-kebakaran-hutan-tewaskan-19-orang

Chile menetapkan status darurat setelah kebakaran hutan akibat panas ekstrem yang menewaskan sedikitnya 19 orang, pada Senin (19/1). Pemerintah Chile juga melakukan evaluasi massal di sejumlah wilayah lantaran puluhan titik api masih aktif dan sulit dikendalikan. Menteri Keamanan Chile Luis Cordero dalam konferensi pers mengatakan kondisi cuaca pada malam hari membantu mengendalikan sebagian kebakaran. Tetapi, kebakaran terbesar masih terus berlangsung, sementara cuaca buruk diperkirakan akan berlanjut sepanjang hari.

Sejumlah wilayah di Chile bagian tengah dan selatan berada dalam status peringatan panas ekstrem dengan suhu diperkirakan dapat mencapai 37 derajat Celsius. Hingga Minggu malam waktu setempat, Badan kehutanan Chile, CONAF, melaporkan petugas pemadam tengah menangani sedikitnya 23 kebakaran di berbagai wilayah. Kebakaran terparah terjadi di Nubble dan Bio Bio, di mana Presiden Chile Gabriel Boric menetapkan status keadaan darurat bencana. Sekitar 20.000 hektar lahan telah terbakar, setara dengan luas kota Seattle, sementara kebakaran terbesar mencakup lebih dari 14.000 hektar di sekitar kota pesisir Concepcion.

Petugas saat ini masih berupaya memadamkan api yang mengancam penjara Manzano di pinggiran Concepcion serta kota Tome di sebelah utara. Hingga kini, otoritas setempat masih menghitung dampak kerusakan akibat kebakaran tersebut.

Founder FPCI Dino Patti Djalal: Kondisi Global Saat Ini Bukan Krisis Biasa
  • Perubahan Tatanan Dunia Meluas
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260120/15/1945456/founder-fpci-dino-patti-djalal-kondisi-global-saat-ini-bukan-krisis-biasa

Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa. Ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius. Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.

Kinerja Kegiatan Dunia Usaha pada TW-IV 2025 Diindikasikan Terjaga
  • Kinerja dunia usaha, Triwulan IV 2025
  • https://www.neraca.co.id/article/231657/kinerja-kegiatan-dunia-usaha-pada-tw-iv-2025-diindikasikan-terjaga

Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2025 diindikasikan tetap terjaga, tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,61 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, nilai SBT triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dari 11,55 persen pada triwulan III 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa kinerja mayoritas lapangan usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi pada LU jasa keuangan (SBT 1,95 persen). Selanjutnya, diikuti LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor (SBT 1,21 persen), LU industri pengolahan (SBT 1,18 persen), LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (SBT 1,02 persen). LU informasi dan komunikasi (SBT 0,90 persen), serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum (SBT 0,77 persen).

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2026 meningkat dengan SBT sebesar 12,93 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT 10,61 persen pada triwulan IV 2025 maupun SBT 7,63 persen pada triwulan I 2025. Kegiatan usaha diprakirakan meningkat terutama pada LU pertanian, kehutanan dan perikanan (SBT 1,95 persen) sejalan dengan masuknya musim panen.

Trump Bikin Eropa Murka, Piala Dunia 2026 Terancam Diboikot
  • Seruan Boikot Piala Dunia
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260120065929-4-703558/trump-bikin-eropa-murka-piala-dunia-2026-terancam-diboikot

Seruan boikot Piala Dunia 2026 menguat di Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman terkait Greenland dan mengumumkan tarif baru terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Desakan tersebut datang lintas partai, dari Konservatif, Buruh, hingga Liberal Demokrat. Anggota parlemen senior Konservatif Simon Hoare menjadi salah satu suara terdepan yang mendorong pemerintah Inggris mengambil langkah keras, termasuk mempertimbangkan boikot Piala Dunia yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko pada musim panas ini. Hoare juga mengusulkan agar kunjungan kenegaraan Raja Charles ke AS dibatalkan sebagai bentuk tekanan diplomatik.

Desakan boikot semakin meluas setelah Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap Inggris, yang akan naik menjadi 25% mulai 1 Juni, kecuali tercapai kesepakatan terkait upaya Washington mengambil alih Greenland dari Denmark. Kebijakan serupa juga ditujukan kepada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia. Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dengan 16 kota tuan rumah, 11 di AS, tiga di Meksiko, dan dua di Kanada.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan penolakannya terhadap tarif Trump. Dalam konferensi pers darurat, ia menyebut kebijakan tersebut “sama sekali salah” dan memperingatkan bahwa tekanan ekonomi bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan dalam aliansi. Delapan negara NATO yang terdampak bahkan mengeluarkan pernyataan bersama, memperingatkan bahwa langkah Trump berpotensi menciptakan “spiral penurunan yang berbahaya” dalam hubungan transatlantik.


Sindikat Bubar, 911 WNI di Kamboja Serbu KBRI
  • WNI Terlibat Judi Online di Kamboja
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260119202204-4-703534/sindikat-bubar-911-wni-di-kamboja-serbu-kbri

Krisis kejahatan siber di Asia Tenggara memasuki babak baru. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh melaporkan gelombang kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam skala masif dalam tiga hari terakhir. Terhitung sejak 16 Januari hingga Senin sore (19/1/2026), sebanyak 911 WNI mendatangi KBRI setelah berhasil keluar dari berbagai sindikat penipuan daring (online scam) yang tersebar di wilayah Kamboja.

Lonjakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap industri gelap ini. Setelah penangkapan sejumlah otak pelaku (mastermind) di berbagai kota, banyak jaringan sindikat yang memilih membubarkan diri secara mendadak dan membiarkan para pekerjanya keluar begitu saja.

Tren keterlibatan WNI dalam pusaran bisnis online scam di Kamboja menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan di awal tahun ini. Hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu di bulan Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini mencerminkan lonjakan drastis jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2025, di mana total kasus yang ditangani mencapai 5.088 kasus dengan 82 persen di antaranya merupakan pekerja yang terlibat sindikat penipuan daring.

Prabowo Teken Kerja Sama Kapal Nelayan hingga Kolaborasi Universitas di Inggris
  • Kunjungan Kerja Prabowo ke Inggris
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/696e2076660a8/prabowo-teken-kerja-sama-kapal-nelayan-hingga-kolaborasi-universitas-di-inggris

Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani nota kesepahaman kerja sama maritim di Inggris untuk memproduksi kapal tangkap ikan, guna memperkuat ekonomi nelayan Indonesia dan melindungi potensi perikanan negara. Ia juga dij membahas alih fungsi konsesi hutan di Aceh menjadi koridor konservasi gajah, melanjutkan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, Prabowo akan menjajaki kemitraan dengan universitas terkemuka Inggris dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Kerja sama tersebut memungkinkan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan jumlah dokter di dalam negeri.

Ragam Paparan Menkes Saat Rapat Kerja dengan DPR
  • Cek Kesehatan Gratis, Penyakit Tidak Menular
  • https://kumparan.com/kumparannews/ragam-paparan-menkes-saat-rapat-kerja-dengan-dpr-26fKk5T54lH/full

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kembali menyampaikan sejumlah isu kesehatan publik yang menjadi fokus pemerintah pada awal 2026. Isu ini mencakup pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, serta pentingnya deteksi dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui temuan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dari data Kemenkes Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masih yang paling banyak ‘menyumbang’ kasus diabetes. Budi juga menegaskan Kemenkes ke depannya akan lebih ketat dalam mengawasi para penderita diabetes. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tercatat sekitar 13 persen, namun ia menilai angka tersebut terlalu rendah dibanding prevalensi tekanan darah tinggi karena masih rendahnya deteksi melalui pemeriksaan skrining.

Budi juga menyatakan kanker payudara masih menjadi penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa penyakit tersebut dapat dicegah dan ditangani lebih awal melalui deteksi dini. Selain itu Kemenkes juga memperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa dengan tingkat keparahan yang beragam. Pemerintah menyiapkan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan masalah tersebut.

Kementerian Kesehatan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam program skrining kesehatan untuk membantu deteksi dini penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem ini digunakan untuk menyaring risiko penyakit berdasarkan data yang dimasukkan oleh pasien. Ia menambahkan bahwa teknologi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan skrining kesehatan, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Budi menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak hanya bertujuan melakukan skrining penyakit, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat agar hidup lebih sehat.

KPK Tangkap Wali Kota Madiun Lewat OTT di Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR
  • OTT KPK di Madiun
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/696e308e7c52a/kpk-tangkap-wali-kota-madiun-lewat-ott-di-kasus-dugaan-korupsi-dana-csr

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Madiun, menangkap 15 orang termasuk Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun Maidi; Maidi akan bersama sembilan tersangka lainnya, sedangkan Sadewo diperiksa intensif di Polres Kudus. Penangkapan diduga terkait fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun, dengan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah; pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah‑Putih KPK belum diumumkan waktunya.

OTT pertama KPK menahan delapan orang pada 9‑10 Januari, diikuti OTT kedua pada 19 Januari yang menangkapi Maidi dan 14 orang lain, serta OTT ketiga di Pati pada hari yang sama. Adapun pemeriksaan Sudewo dilaksanakan tim penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. KPK memiliki 1×24 jam menentukan status dari Sadewo dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ini Penjelasan Resmi DPR-Pemerintah Terkait Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
  • Pilkada oleh DPRD, RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU Prolegnas
  • https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-penjelasan-resmi-dpr-pemerintah-terkait-pemilihan-kepala-daerah-melalui-dprd-lt696e0bcf684c1/

Pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi II DPR menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda untuk membahas RUU Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fokus revisi aturan pemilu tidak diarahkan pada perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan “Belum ada rencana membahas RUU Pilkada. Wacana yang berkembang di luar, kepala daerah dipilih DPRD itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas itu,” Senin (19/01/2026).

Sementara itu Komisi II DPR akan menyiapkan naskah akademis dan RUU perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid akan memuat rezim pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif. Proses pembahasan RUU Pemilu akan dibagi menjadi beberapa tahap dimulai Januari 2026.

Pemerintah di satu sisi mengapresiasi kerja pimpinan DPR dan Komisi II DPR terkait pembahasan RUU Pemilu dan akan secara rutin membuka partisipasi publik. Meskipun partai politik memiliki cara pandang yang berbeda-beda, prinsip untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara agar dikedepankan. Pemerintah juga melalui Menteri Sekretaris Negara menghormati wacana yang berkembang di masyarakat namun secara formal pemilihan kepala daerah oleh DPRD belum dibahas dan belum masuk dalam RUU prolegnas.

Tangkap 2 Bupati dalam Sehari dan KPK Kini di ‘Liga Utama’
  • Liga Utama, OTT KPK
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7780536/tangkap-2-bupati-dalam-sehari-dan-kpk-kini-di-liga-utama

Pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pujian saat kembali mulai menyentuh ‘kasus kakap’ seperti pejabat setingkat menteri. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut KPK kini sudah berani masuk ke ‘Liga Utama’.

Hal itu setelah KPK menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji. KPK juga kini mengawal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim. Keduanya mantan menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pejabat setingkat di bawah menteri yang diusut KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Kemarin, Senin (19/1/2026), dua kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK. OTT KPK dilakukan di dua lokasi berbeda. Dua kepala daerah ditangkap di hari yang sama yakni Bupati Pati, Jawa Tengah bernama Sudewo. Dan Wali Kota Madiun, Jawa Timur bernama Maidi. Belum diketahui perkara yang menjerat Sudewo. Sementara itu, Maidi diamankan terkait dugaan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek dan dana sosial perusahaan di wilayah Kota Madiun.

Istana Ungkap Alasan Bentuk BUMN Tekstil, Selamatkan Sisa Aset Sritex (SRIL)?
  • Pembentukan BUMN Tekstil
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/696e496e5bb23/istana-ungkap-alasan-bentuk-bumn-tekstil-selamatkan-sisa-aset-sritex-sril

Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan BUMN baru di sektor tekstil dan garmen yang akan berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai langkah untuk mengatasi risiko tarif dagang AS dan memperkuat industri nasional. Fokus utama BUMN ini adalah menyelamatkan kegiatan ekonomi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang telah dinyatakan pailit, dengan opsi penyaluran kredit atau akuisisi aset Sritex yang menyewakan properti senilai ratusan miliar rupiah.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar US$6 miliar (Rp 100,8 triliun) untuk modal, teknologi, dan ekspor, sementara BUMN tekstil sebelumnya, PT Industri Sandang Nusantara, telah dibubarkan pada 2023 setelah dinyatakan tidak lagi prospektif. Penetapan pembubaran itu merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disepakati sejak Februari 2022

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK
  • Bupati Pati, OTT KPK
  • https://www.tempo.co/hukum/bupati-pati-sudewo-terjaring-ott-kpk-2108294

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026, adalah Bupati Sudewo. Saat ini, dia sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar operasi senyap di wilayah Pati. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun identitas lengkap seluruh pihak yang diperiksa. Budi menyatakan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta keterkaitan para pihak yang terjaring OTT tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, OTT KPK pada hari yang sama berlangsung di dua lokasi, yakni Kabupaten Pati dan Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk perkara di Pati, penyidik menelusuri dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah kepala desa melalui pihak pengepul. Uang dari para kepala desa tersebut diduga telah terkumpul di tangan pengepul. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah pemeriksaan awal rampung dan penyidik memperoleh kejelasan mengenai konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak.

Wamenkum Ungkap Sudah Ada 8 Gugatan KUHP-KUHAP di MK
  • Gugatan KUHP-KUHAP
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260119175453-12-1318617/wamenkum-ungkap-sudah-ada-8-gugatan-kuhp-kuhap-di-mk

Wakil Menteri Hukum, Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap bahwa hingga saat ini ada delapan gugatan terhadap KUHP dan KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini. Eddy mengatakan dari jumlah itu, dua gugatan merupakan gugatan terhadap KUHAP dan enam sisanya gugatan KUHP.

Khusus KUHP, Eddy memprediksi jumlahnya akan naik hingga 14 sebab sisanya merupakan isu yang sempat terjeda. Namun, dia meyakini gugatan itu akan masuk ke MK. Eddy mengatakan sejumlah pasal yang diuji umumnya terkait pasal demonstrasi, pidana mati, dan pasal penghinaan terhadap lembaga negara.

Sementara, beberapa pasal KUHAP yang diuji yakni terkait penyelidikan dan mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Kepala BGN: MBG Tetap Disalurkan Saat Ramadhan, Makanan Tahan 12 Jam
  • Penyaluran MBG Bulan Ramadhan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/20/08311751/kepala-bgn-mbg-tetap-disalurkan-saat-ramadhan-makanan-tahan-12-jam

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bulan Ramadhan 2026. Dadan mengatakan, MBG tetap akan disalurkan pada saat jam sekolah. Anak-anak dapat membawa pulang makanan itu ke rumah. Dadan menambahkan, MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan siap saji yang memiliki daya tahan hingga 12 jam sehingga masih layak dikonsumsi saat waktu berbuka puasa.

Dadan memastikan, seluruh penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tetap mendapatkan MBG meskipun adanya perubahan skema penyaluran saat bulan puasa. “Semua (diutamakan) baik yang puasa maupun tidak puasa, hanya mekanismenya yang berbeda. Kalau di daerah yang tidak puasa kan normal seperti hari biasa. Untuk daerah yang puasa, makanannya siap santap dibawa untuk dikonsumsi saat buka,” jelasnya.

Untuk diketahui, BGN menargetkan program MBG dapat dinikmati 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Dadan pun optimistis target tersebut dapat tercapai hanya dalam waktu lima bulan. Untuk menjalankan target itu, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun, ditambah dengan dana standby senilai Rp 67 triliun.

OTT di Pati, KPK Jaring Sejumlah Perangkat Daerah
  • KPK, Pati, Pejabat Daerah Korupsi
  • https://www.metrotvnews.com/read/N9nCyeww-ott-di-pati-kpk-jaring-sejumlah-perangkat-daerah

Sejumlah perangkat daerah di Pati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun KPK masih belum mengungkap nama-nama pejabat daerah tersebut. KPK menyatakan akan mengupdate lebih lengkap data-datanya segera.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 19 Januari 2026 selain berjanji akan memberi update, beliau pun enggan merinci ihwal rasuah dalam kasus ini.

Menurut aturan KPK, status hukum pihak terkait akan di umumkan 1×24 jam melalui konferensi pers.

Cara Purbaya Kuatkan Fondasi Ekonomi di Tengah Pelemahan Rupiah
  • Fondasi Ekonomi di Tengah Pelemahan Rupiah
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96806/cara-purbaya-kuatkan-fondasi-ekonomi-di-tengah-pelemahan-rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah strategi dalam upaya membuat fondasi ekonomi Indonesia semakin kuat agar mampu bertahan dengan berbagai guncangan faktor eksternal. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas fluktuasi nilai tukar rupiah yang sejak awal tahun, bahkan hingga saat ini terus mengalami pelemahan hingga menyentuh rekor tertinggi atau all time low. Strategi lainnya adalah memastikan berbagai program dan belanja pemerintah dilakukan dengan cepat dan efisiensi pada awal tahun ini. Ketiga, lanjut Purbaya, jika likuiditas di sistem keuangan sudah berjalan optimal, maka tidak menutup kemungkinan juga pergerakan ekonomi di sektor riil akan semakin meningkat.

Disetujui Prabowo, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal Bakal Terima Tunjangan Rp 30 Juta
  • Insentif Dokter di Daerah Tertinggal
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/20/07215581/disetujui-prabowo-dokter-spesialis-di-daerah-tertinggal-bakal-terima?source=headline

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal memberikan tunjangan senilai Rp 30 juta per bulan untuk 1.500 dokter spesialis di daerah tertinggal. Pemberian tunjangan ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemberian tunjangan ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Menurut Budi, rendahnya tunjangan dokter di daerah tertinggal menjadi salah satu penyebab banyak dokter spesialis yang akhirnya pindah ke kota-kota besar dan bekerja di rumah sakit lain. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan fasilitas rumah hingga kendaraan untuk dokter-dokter yang bekerja di daerah tertentu.

Istana soal BUMN Tekstil Baru: Tahap Proses, Sritex Harus Selamat
  • Wcana Pembentukan BUMN Tekstil
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96819/istana-soal-bumn-tekstil-baru-tahap-proses-sritex-harus-selamat

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tekstil. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan BUMN tersebut akan diminta untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil, khususnya pasca-kejadian pailit yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Prasetyo mengatakan wacana pembentukan BUMN tekstil ini sedang dalam proses dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Sritex merupakan industri tekstil yang harus diselamatkan karena mempekerjakan 10.000 karyawan. 

Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi
  • Apkasi, Otonomi Daerah, Resentralisasi
  • https://mediaindonesia.com/nusantara/851272/dominasi-kebijakan-pusat-dipandang-sempitkan-ruang-gerak-otonomi

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu, 18 Januari 2026 merupakan momentum silaturahmi, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis dan kesempatan bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat. Dominasi ini dinilai telah menyempitkan ruang gerak otonomi.

Kondisi otonomi daerah dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya tren sentralisasi terhubung. Kewenangan daerah terus dikurangi terutama dalam hal pengelolaan fiskal. Instrumen fiskal yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan lebih akseleratif jika dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah. Penarikan kendali kewenangan ini menunjukkan pemerintah pusat seolah abai terhadap potensi komplikasi sosial politik masa depan.

Dalam Rakornas Apkasi kali ini, Apkasi juga meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten yang merangkum mengenai tata kelola pemerintah daerah yang inovatif di tengah keterbatasan daerah. Apkasi mendorong pemerintah kabupaten untuk terus berinovasi dan mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah dengan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah secara kreatif. Mitra strategis yang turut hadir dalam Rakornas tersebut adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Bank Tabungan Negara (BTN).

Aktivitas Lempeng Laut Banda, Gempa Lagi di Maluku Pagi Ini
  • BMKG, Gempa, Potensi Tsunami
  • https://www.tempo.co/lingkungan/aktivitas-lempeng-laut-banda-gempa-lagi-di-maluku-pagi-ini-2108362

Gempa kembali mengguncang Maluku pada Selasa pagi, 20 Januari 2026. Kali ini di Maluku Barat Daya, setelah tiga hari sebelumnya di Maluku Tengah. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 116 kilometer arah timur laut Maluku Barat Daya. Kedalamannya, 183 kilometer.

Sebelumnya, pada Sabtu pagi, 17 Januari, gempa bumi berkekuatan M5,2 juga mengguncang Maluku. Episentrum gempa kala itu berada di darat, berjarak 26 kilometer arah barat laut Maluku Tengah. Kedalamannya 59 kilometer. Penyebabnya sama dengan gempa terkini, yakni aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab) Laut Banda.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menerangkan dalam keterangan tertulis yang dibagikannya pascagempa, gempa menimbulkan guncangan di daerah Maluku Barat Daya padan skala intensitas III-IV MMI. Artinya, bila gempa ini terjadi siang, guncangannya itu bisa dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Daerah Maluku Tengah juga terguncang tapi lebih lemah, yakni II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan juga menunjukkan tidak ada potensi tsunami.

Rupiah Tertekan Jelang RDG BI, Pasar Cemas Arah Kebijakan dan Risiko Fiskal
  • Risiko Nilai tukar rupiah
  • https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-tertekan-jelang-rdg-bi-pasar-cemas-arah-kebijakan-dan-risiko-fiskal

Pada perdagangan Senin (19/1/2026), rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 16.955 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,40% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.886 per dolar AS. Pengamat Ekonomi, Mata Uang, & Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah tidak lepas dari meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

Menurut Ibrahaim, untuk mendukung agenda pertumbuhan di tahun 2029 sebesar 8%, pemerintah akan mencoba menerapkan kebijakan yang relatif tidak lazim sehingga adanya risiko jangka menengah yang dapat memicu sentimen negatif lanjutan terhadap rupiah. Tekanan terhadap rupiah juga diperkuat oleh kembali mencuatnya kekhawatiran mengenai kesehatan fiskal Indonesia.

Guna menopang stabilitas rupiah, BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026. Selain kebijakan suku bunga, BI juga telah mengerahkan berbagai instrumen lain, mulai dari penyesuaian penerbitan surat berharga bank sentral, intervensi di pasar valas, hingga pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Menyoal Pilkada Tidak Langsung: Kehendak Rakyat atau Kehendak Partai?
  • Indeks Demokrasi 2024, Kehendak Partai, Kehendak Rakyat, Pilkada Langsung, Pilkada Tidak Langsung
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/01/19/06000091/menyoal-pilkada-tidak-langsung--kehendak-rakyat-atau-kehendak-partai-

Wacana pilkada tidak langsung kembali muncul dengan alasan biaya politik tinggi, konflik sosial, dan kebutuhan stabilitas. Namun, solusi ini dinilai mengurangi peran rakyat dalam demokrasi. Pilkada langsung yang lahir dari reformasi 1998 justru dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, sehingga menghidupkan kembali mekanisme lama berisiko memundurkan arah reformasi dan mengulang praktik transaksional DPRD di masa lalu.

Pendukung pilkada tidak langsung menyoroti ekses pilkada langsung seperti politik uang dan polarisasi sosial. Namun, akar masalah sebenarnya terletak pada lemahnya penegakan hukum dan buruknya tata kelola politik. Mengubah mekanisme tanpa memperbaiki fondasi hanya akan melahirkan ilusi perbaikan. Pilkada langsung bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana rakyat mengontrol pemimpinnya. Jika mekanisme ini dicabut, akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat ikut terputus.

Pilkada melalui DPRD terbukti rawan kompromi politik dan minim partisipasi rakyat. Demokrasi tidak cukup hanya prosedural, tetapi menuntut keterlibatan dan kontrol publik. Jika efisiensi dijadikan alasan, solusi yang tepat adalah memperbaiki pendanaan politik, pendidikan politik, dan penegakan hukum, bukan mengurangi hak pilih rakyat. Pilkada langsung tetap menjadi penopang utama demokrasi dan otonomi daerah, sehingga mengubahnya sembarangan berisiko melemahkan masa depan demokrasi Indonesia.

Search