dicetak pada tanggal: 02 Juni 2026 9:31 PM

Pertamina Turunkan Harga Avtur Hingga 10% per 1 Juni

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat, Avtur, hingga 10% per 1 Juni, seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan ini berlaku bandar udara seluruh Indonesia. Sepanjang Mei, harga energi global menunjukkan tren penurunan yang kemudian terefleksikan pada harga Avtur periode Juni. Penurunan harga Avtur didasarkan pada dinamika harga energi global yang menunjukkan tren penurunan selama bulan Mei. Penyesuaian dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula regulator (Kementerian ESDM) serta benchmark Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet. Ketika harga internasional turun, mekanisme transparan yang diterapkan Pertamina Patra Niaga mengotomatisasi penurunan tarif guna mencerminkan kondisi pasar, menjaga keseimbangan komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan bagi pengguna jasa aviasi.

Efisiensi Kunjungan Kerja, Seskab: Presiden Prabowo Pangkas Jumlah Rombongan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespon pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah upaya efisiensi. Teddy menegaskan, kelebihan biaya kunjungan kenegaraan keluar negeri sepenuhnya ditanggung pribadi oleh Prabowo. Selain itu, Teddy menambahkan, pemerintah telah memangkas jumlah rombongan yang ikut serta keluar negeri hingga 50%, jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Teddy bilang, pada kepemimpinan Prabowo rombongan yang diajak maksimal 50-60 orang. Jumlah ini jauh berkurang jika dibandingankan dengan periode sebelumnya yang mencapai 120 orang.

Rusia Setop Ekspor Avtur hingga November 2026

Rusia memberlakukan larangan sementara ekspor bahan bakar pesawat atau avtur guna menjaga ketersediaan pasokan di pasar domestik. Dalam pernyataan pemerintah Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (2/6/2026), pembatasan tersebut juga mencakup bahan bakar pesawat yang dibeli melalui bursa komoditas dan akan berlaku hingga 30 November 2026. Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah pengiriman tertentu, termasuk ekspor yang telah ditempatkan dalam prosedur kepabeanan sebelum kebijakan diberlakukan serta pasokan yang dikirim berdasarkan perjanjian antarpemerintah.

Sebelumnya, Moskow juga menerapkan kebijakan serupa pada April lalu dengan melarang ekspor bensin oleh produsen domestik hingga 31 Juli 2026. Saat itu, pemerintah Rusia menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas pasar bahan bakar domestik selama periode peningkatan permintaan musiman dan aktivitas pertanian.

Pengetatan PPh Final UMKM, Jalan Tengah Hindari ‘Arisan Faktur’

Sejak 2018, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Nyatanya, kebijakan tersebut tak tepat sasaran. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah blak-blakan bahwa sejumlah pengusaha mengakali insentif pajak lewat praktik ‘arisan faktur’: mereka memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzetnya tetap berada di kisaran Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, sehingga tetap bisa menerima tarif pajak final 0,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pun sudah mewanti-wanti para pelaku usaha agar kebijakan PPh final UMKM 0,5% tidak disalahgunakan. Ternyata, peringatan verbal tak cukup. Akhirnya, pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas PPh final 0,5% lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026. Melalui beleid anyar itu, entitas badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, hingga perseroan terbatas (PT) umum tidak bisa lagi menikmati tarif pajak murah tersebut seperti yang diatur dalam aturan sebelumnya (PP 55/2022). Fasilitas PPh final 0,5% kini hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT Perorangan, dan entitas koperasi.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pengetatan penerima PPh final 0,5% itu sebagai kebijakan jalan tengah yang memukul rata pengusaha nakal dan taat. Fajry mengakui pengetatan lewat PP 20/2026 tersebut berpotensi efektif memberantas praktik pemecahan usaha. Kendari demikian, Fajry menganggap kebijakan tersebut seakan menganggap semua pelaku UMKM berbentuk CV atau PT umum berbuat curang. Pencabutan fasilitas ini otomatis memaksa CV dan PT skala kecil untuk menyelenggarakan pembukuan standar. Fajry menyoroti bahwa transisi ini akan memicu lonjakan biaya kepatuhan yang tidak murah.

Inflasi Mei Berpotensi Naik, Bapanas Ungkap Kondisi Harga Terkini

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan pantauan Bapanas, hingga 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) atau turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya. Adapun untuk harga bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55 ribu per kg.

Maino menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri. Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg.

Nadiem Makarim bacakan pleidoi atas tuntutan 18 tahun penjara hari ini

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim akan membacakan pleidoi alias nota pembelaan atas tuntutan 18 tahun penjara terhadap dirinya, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Sidang bakal digelar pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Muhammad Hatta Ali, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah.

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun penjara. Dalam kasus itu, ia didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun. Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menilik Peluang Diversifikasi Mitra Investasi Baru RI saat Prabowo ke Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan telah meraup kesepakatan investasi baru senilai US$3,5 miliar atau Rp61,25 triliun. Dari kunjungan tersebut, terdapat peluang perluasan mitra investasi Indonesia, yakni menuju Eropa. Prabowo telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada pekan lalu dari 26-30 Mei 2026. Prabowo pun telah menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026.

Kunjungan Prabowo ke Prancis tersebut menjadi yang ketiga kalinya tahun ini. Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee. 

10.151 WNI Eks Pekerja Online Scam di Kamboja Minta Pulang ke Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara, KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Phnom Penh Krishnajie menyampaikan pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Krishnajie mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum. Dia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI.

Pemerintah Gandeng China, Perkuat Ekosistem Pangan di Merauke

Pemerintah menjajaki kerja sama dengan China untuk memperkuat ekosistem pangan di Merauke, Papua Selatan, melalui pengembangan kawasan transmigrasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di wilayah timur Indonesia. Kunjungan akan dilakukan di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

Berlaku Hari Ini! Ekspor Batubara, CPO dan Ferro Alloy Wajib Dilaporkan ke PT DSI

Pemerintah mulai menerapkan mekanisme pelaporan ekspor baru untuk tiga komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yaitu batubara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy mulai 1 Juni 2026. Melalui kebijakan ini, seluruh eksportir ketiga komoditas tersebut diwajibkan melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis nasional.

Pelaporan ekspor akan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan portal CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah menyebut pembentukan PT DSI sebagai BUMN ekspor merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor SDA. Pada tahap awal, kebijakan difokuskan pada batubara, CPO, dan ferro alloy yang pada 2025 mencatat nilai ekspor gabungan sebesar US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Pemerintah berharap sistem baru ini dapat mencegah praktik yang merugikan negara, seperti under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Masa transisi akan berlangsung selama tiga bulan pertama sebelum dilakukan evaluasi, sementara implementasi penuh mekanisme ekspor melalui PT DSI ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga menegaskan bahwa kegiatan ekspor tetap berjalan normal dan kontrak dagang yang telah ada tetap dihormati selama masa penyesuaian.

Prabowo Bicara Ekonomi Pancasila dan Cita-cita yang Lebih Berani

Presiden Prabowo Subianto berbicara panjang lebar mengenai ekonomi Pancasila saat menjadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini harus memiliki cita-cita yang lebih berani, bukan hanya soal pembangunan terus. Prabowo menegaskan dasar-dasar ekonomi Pancasila yang perlu diterapkan di Indonesia. Kepala Negara menegaskan, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional.

Prabowo: MBG hingga Hilirisasi Jadi Wujud Ekonomi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi sumber daya alam, penguatan koperasi, dan ketahanan pangan nasional merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi Pancasila. Dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga melakukan transformasi ekonomi yang selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Prabowo, ekonomi Pancasila harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi nasional. Transformasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat pembangunan dan penguatan sektor-sektor strategis nasional.

Selain program MBG dan hilirisasi, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan, koperasi, ekonomi desa, pendidikan, dan kesehatan. Prabowo menegaskan bahwa perbaikan tata kelola ekonomi terus dilakukan agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat serta mencegah kebocoran sumber daya yang selama ini mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pengusaha Beri 6 Catatan soal Kebijakan Ekspor Sawit-Batu Bara via DSI

Sejumlah asosiasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia, Indonesian Mining Association, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Forum Industri Nikel Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, menyampaikan enam catatan terkait kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan ekspor komoditas SDA strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027 ini mencakup komoditas sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy, dengan tujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah under-invoicing, transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor.

Para pelaku usaha mendukung tujuan kebijakan tersebut, namun meminta implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Pengusaha juga menekankan pentingnya kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, serta kejelasan aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), Domestic Market Obligation (DMO), dan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Mereka menilai kepastian regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas utama dunia.

Selain itu, asosiasi pengusaha meminta agar tata kelola PT DSI dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak menambah biaya bagi dunia usaha. Mereka juga mendorong pengembangan platform digital ekspor yang terintegrasi, kredibel, serta mampu menjaga kerahasiaan data perusahaan. Menurut pelaku usaha, sistem pengawasan berbasis teknologi yang kuat akan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran perdagangan sekaligus menjaga kelancaran ekspor nasional selama masa transisi kebijakan.

PBB Gelar Sidang Darurat setelah Israel Perluas Serangan ke Lebanon

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat atas permintaan Prancis pada Senin, 1 Juni 2026 malam, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon selatan. Pertemuan tersebut digelar setelah militer Israel memperluas operasi daratnya hingga ke wilayah yang lebih dalam di Lebanon, sementara Hizbullah meningkatkan serangan roket, rudal, dan drone ke berbagai wilayah Israel. Kekhawatiran internasional semakin meningkat setelah pasukan Israel dilaporkan merebut Kastel Beaufort di dekat Nabatiyeh.

Menurut PBB, perkembangan tersebut mengancam kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April lalu dan berisiko menghancurkan upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Pobee juga menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di utara Garis Biru (Blue Line) merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya harus melucuti senjata karena Angkatan Bersenjata Lebanon merupakan satu-satunya kekuatan militer yang sah di negara tersebut.

Di tengah perbedaan pandangan yang tajam antarnegara anggota Dewan Keamanan, hampir seluruh delegasi sepakat bahwa eskalasi konflik harus segera dihentikan. Mereka menyerukan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, serta memberikan ruang bagi diplomasi untuk mencegah pecahnya perang yang lebih besar di Lebanon. PBB memperingatkan bahwa apabila situasi terus memburuk, konflik dapat meluas ke seluruh kawasan dan menggagalkan berbagai upaya perdamaian yang saat ini masih berlangsung, termasuk pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Pemerintah Siapkan Layanan Khusus Kepulangan Jemaah Haji 2026

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan (seamless immigration process) guna mendukung kelancaran pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Koridor tanpa hambatan bagi jemaah haji 2026 ini tersedia di sejumlah titik debarkasi haji di Tanah Air.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, melalui sistem tersebut, proses pemeriksaan keimigrasian jamaah dilakukan lebih cepat dan efisien, karena data keimigrasian telah diproses sebelumnya. Dia menyebut, untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, corridor gate telah ditempatkan di Terminal 2 yang melayani kedatangan jamaah haji sesuai kloter. Sementara itu, di Surabaya, corridor gate telah dipindahkan ke Asrama Haji Sukolilo dan telah terhubung dengan sistem keimigrasian untuk mendukung pelayanan jamaah.

Selama penyelenggaraan haji, kata dia, belum terdapat laporan terkait kendala atau kehilangan paspor yang dialami oleh jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Apabila terdapat kasus kehilangan dokumen perjalanan, kata dia, Ditjen Imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat sehingga tidak menghambat kepulangan jamaah ke Tanah Air.

BGN Gandeng Sekolah hingga Pemda Perkuat Validasi Data Penerima MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penguatan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan agar penyaluran program dapat menjangkau sasaran secara tepat dan merata. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Sony, verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Melalui mekanisme ini dilakukan pendataan serta pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.

Untuk meningkatkan transparansi, lanjut dia, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id. BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan, data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal yang dilakukan pada Mei hingga Juli 2024. Pada masa awal tersebut, kata dia, BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.

Iran Setop Sementara Perundingan dengan AS, Salahkan Israel

Iran menghentikan sementara semua bentuk dialog dan pertukaran teks dengan mediator dalam perundingan perdamaian bersama Amerika Serikat (AS), Senin (1/6/2026). Langkah ini diambil Teheran dengan alasan invasi militer Israel yang saat ini masih terus dilancarkan ke wilayah Lebanon. Selain itu, Teheran juga mendesak penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya di negara tetangga sebelah utaranya itu. Di sisi lain, situasi di lapangan kian memanas. Militer Israel terpantau merangsek masuk lebih jauh ke Lebanon Selatan. Bahkan, Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada penduduk di pinggiran selatan Ibu Kota Beirut untuk segera mengungsi menjelang serangan udara yang akan datang.

Eskalasi konflik kini dikhawatirkan merembet ke jalur perdagangan internasional. Iran bersama para sekutunya menetapkan tekad untuk sepenuhnya memblokade Selat Hormuz dan mengaktifkan front lain, termasuk Selat Bab El Mandeb, yang terletak di pintu masuk Laut Merah. Sebelumnya, kelompok Houthi asal Yaman yang merupakan sekutu dekat Iran, melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal komersial di selat tersebut dan perairan di sekitarnya. Aksi ini memaksa kapal-kapal kargo internasional mengambil jalan memutar yang sangat jauh mengelilingi benua Afrika, alih-alih berlayar melewati rute normal di Laut Merah dan Terusan Suez.

Adapun proses mediasi terus diupayakan guna membendung perang yang dipicu oleh serangan AS dan Israel ini, agar tidak cepat menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah. Dalam hal ini, Pakistan bertindak sebagai mediator utama yang menjembatani pembicaraan intensif antara pihak Washington dan Teheran.

Kabar Baik! Skrining Kanker Kolorektal Masuk Program Cek Kesehatan Gratis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengintegrasikan skrining kanker kolorektal atau kanker usus besar ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional. Program ini ditujukan bagi masyarakat berusia 45 tahun ke atas yang memiliki faktor risiko tinggi. Langkah tersebut dilakukan karena kanker kolorektal menjadi salah satu jenis kanker paling umum di dunia dengan sekitar 1,9 juta kasus baru setiap tahun, sementara di Indonesia menempati peringkat keempat dalam kasus kanker terbanyak dan menyebabkan lebih dari 19.000 kematian per tahun.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, lebih dari 70 persen pasien kanker kolorektal datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut akibat kurangnya deteksi dini. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkes menerapkan skrining berlapis yang dimulai dari pengisian kuesioner, pemeriksaan colok dubur digital, hingga tes darah samar tinja (FOBT) bagi individu yang teridentifikasi berisiko tinggi.

Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menanggung sebagian besar pengobatan kanker, meski beberapa terapi canggih seperti targeted therapy untuk kasus metastasis belum seluruhnya tercakup karena biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, serta memanfaatkan program skrining gratis sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini kanker usus besar.

Ijazah Tak Lagi Sakral: Dunia Kerja Sedang Mengubah Aturan Main

Selama bertahun-tahun, pendidikan formal dan gelar akademik dipandang sebagai jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Banyak keluarga rela berkorban demi pendidikan anak karena gelar dianggap sebagai simbol keberhasilan dan jaminan masa depan. Namun, perkembangan dunia kerja global menunjukkan perubahan besar, di mana perusahaan semakin menilai kemampuan nyata dan keterampilan praktis dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

Perubahan ini dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi yang membuat kebutuhan industri berubah lebih cepat daripada pembaruan kurikulum pendidikan. Banyak perusahaan kini menerapkan pendekatan skills-based hiring, yaitu merekrut berdasarkan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui pengalaman dan portofolio kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan lebih mengutamakan keterampilan dibandingkan gelar, terutama di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti pendidikan tinggi kehilangan relevansinya. Universitas tetap memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, etika profesional, serta pemecahan masalah yang kompleks. Berbagai profesi seperti dokter, insinyur, hakim, dan peneliti tetap membutuhkan pendidikan formal yang ketat. Yang dipersoalkan dunia kerja bukanlah keberadaan gelar, melainkan anggapan bahwa gelar otomatis mencerminkan kompetensi seseorang.

Karena itu, gelar dan keterampilan tidak seharusnya saling dipertentangkan. Gelar memberikan fondasi intelektual dan pengetahuan yang mendalam, sementara keterampilan menjadi bukti kemampuan praktis dalam menghadapi tantangan nyata. Di masa depan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ijazah yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia kerja.

Memutus Rantai Kemiskinan Ekstrem dari Tanah Karang

Sifra Takain (13) duduk tenang di bawah tenda saat kunjungan Menteri Sosial ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang, membawa senyum lembut meski keluarganya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Anak sulung dari tiga bersaudara ini berasal dari Desa Oeltuah; kedua orangtuanya tuna netra bekerja sebagai tukang pijat tradisional dengan penghasilan tidak menentu. Keluarga kerap hanya mampu makan nasi dengan garam, dan bantuan Program Keluarga Harapan menjadi penopang penting kebutuhan sehari-hari.

Setelah diterima di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama, kehidupan Sifra berubah secara signifikan: makanan bergizi tersedia tiga kali sehari, berat badannya meningkat dari 25 kg menjadi 38,6 kg, dan ia berkembang menjadi lebih percaya diri. Di sekolah ia belajar disiplin dan kemandirian, dan kini bermimpi menjadi dokter untuk membantu orang lain dan mengangkat derajat keluarganya. Orangtuanya, yang awalnya ragu, melihat perubahan nyata dan berharap pendidikan menjadi jalan keluar jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota untuk menampung hingga 1.000 siswa, sementara kepala sekolah dan guru dipuji atas peran mereka sebagai pendamping penuh kasih. Pengamat pendidikan mengingatkan perlunya perencanaan lanjutan pascakelulusan agar program tidak berhenti pada pendidikan dasar saja, karena keberhasilan nyata—seperti 26 dari 27 siswa yang awalnya tidak bisa membaca kini mampu—menunjukkan potensi Sekolah Rakyat sebagai pemutus lingkaran kemiskinan ekstrem.

IHSG potensi volatil seiring penyesuaian portofolio ikuti indeks MSCI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat berpotensi bergerak volatil seiring penyesuaian portofolio oleh para manajer investasi mengikuti rebalancing indeks MSCI yang akan mulai berlaku setelah penutupan perdagangan hari ini. IHSG dibuka melemah 17,42 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.112,77. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 10,51 poin atau 1,69 persen ke posisi 609,89.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 1.195,38 poin atau 1,85 persen ke 65.888,50, indeks Shanghai melemah 18,31 poin atau 0,45 persen ke 4.080,32, indeks Hang Seng menguat 68,34 poin atau 0,27 persen ke 25.074,50, dan indeks Strait Times menguat 36,54 poin atau 0,73 persen ke 5.025,73. Sementara itu, bursa AS Wall Street menguat pada Kamis (28/05), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,05 persen, indeks S&P 500 menguat 0,58 persen, dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,84 persen.

Tekan Subsidi BBM Rp300 T, Kemenhub Perkuat Transportasi Massal

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut sektor transportasi saat ini menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM, sementara biaya transportasi masyarakat dapat mencapai 30–40 persen dari pendapatan. Pemerintah menilai pengembangan transportasi publik menjadi langkah penting untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi waktu perjalanan, dan memperkuat fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemenhub juga menekankan pentingnya perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan pusat-daerah, serta tata kelola yang kuat guna menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan digitalisasi transportasi daerah, Kemenhub menghadirkan berbagai platform seperti aplikasi Mitra Darat, Teman Bus, executive dashboard, hingga digital checker app untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Selain itu, pemerintah mengapresiasi pengembangan layanan Trans Batam melalui penambahan armada bus secara bertahap hingga mencapai 52 unit pada 2026. Penguatan layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini dinilai mampu mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi beban ekonomi akibat kemacetan, serta membantu mencegah krisis energi.

Rupiah Sempat Tembus Rp 17.900, Ditutup di Level Rp 17.845 Pada Perdagangan Hari Ini

Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026) di level Rp17.845 per dollar AS, turun 44,5 poin atau 0,25 persen dibanding hari sebelumnya. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah bahkan sempat menyentuh level terendah Rp17.906 per dollar AS pada pagi hari. Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik yang meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.

Dari sisi global, meningkatnya tensi geopolitik antara AS dan Iran serta konflik Rusia-Ukraina memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia hingga minyak WTI bergerak di kisaran 96 dollar AS per barel. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi memicu inflasi global dan memperkuat ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, sehingga mendorong penguatan dollar AS dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah dipicu meningkatnya kebutuhan dollar AS untuk impor minyak, pembayaran dividen perusahaan, dan kewajiban utang luar negeri. Selain itu, perpindahan dana masyarakat ke instrumen valuta asing serta kekhawatiran investor terhadap sejumlah isu tata kelola program pemerintah turut memperburuk sentimen pasar. Analis Ibrahim Assuaibi bahkan memperkirakan rupiah berpotensi mendekati level Rp18.000 per dollar AS pada perdagangan berikutnya.

Pidato Macron di Depan Prabowo: Jet Tempur Rafale hingga Sapi Perah

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris dan menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis menjadi kemitraan global yang lebih luas. Macron menilai Indonesia sebagai mitra penting Prancis di kawasan Indo-Pasifik, terutama di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis.

Di bidang pertahanan, Macron menyoroti kedatangan pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia sebagai simbol eratnya hubungan strategis kedua negara. Selain itu, Prancis dan Indonesia juga berupaya memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, termasuk dorongan agar perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Uni Eropa segera diberlakukan. Macron juga menyambut pembukaan pasar Indonesia untuk produk peternakan sapi perah dan sapi daging asal Prancis serta rencana investasi Danantara Indonesia.

Kerja sama kedua negara turut diperluas di sektor budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui Tahun Inovasi Prancis-Indonesia 2026. Dalam isu internasional, Macron dan Prabowo membahas konflik di Timur Tengah, Ukraina, hingga Laut China Selatan, serta menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas global. Macron juga memberikan penghormatan atas posisi Indonesia yang aktif mendorong perdamaian, termasuk dukungan terhadap pengakuan Palestina.

Menilik Hubungan Diplomatik RI-Prancis saat Prabowo Kunjungi Macron

Presiden RI Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis, memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai upaya memperkuat kerja sama super strategis. Selama ini, hubungan diplomatik kedua negara memang telah terbangun kuat. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis telah dimulai sejak Selasa (26/5/2026). Presiden Prabowo pun melaksanakan Sholat Idul Adha di Paris, Prancis pada Rabu (27/5/2026) seiring dengan kunjungan kenegaraannya. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis merupakan bentuk pemenuhan undangan dari Macron kepada Prabowo. Bahkan, menurutnya Macron telah mengundang Prabowo ke Prancis sebanyak dua kali.

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%

Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5), Wamenkeu Suahasil menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif). Ia pun membagikan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kala itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.

Prabowo Bertemu Macron di Paris, Singgung Palestina hingga Situasi Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Keduanya akan membahas isu terkait pertahanan, energi bersih, hingga perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa. Sebelum menggelar pertemuan, keduanya sempat memberikan pernyataan pers. Prabowo dan Macron menyinggung pentingnya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah serta mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron akan membahas sejumlah isu strategis, antara lain pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, serta perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Kedua pemimpin juga menargetkan peningkatan kerja sama ekonomi untuk menggenjot investasi bilateral.

6 Fakta Terkini Saling Balas Serangan AS Vs Iran

Militer AS melakukan serangan baru di Iran pada Kamis (28/5) pagi. Serangan itu menargetkan lokasi di sekitar Selat Hormuz yang dinilai menimbulkan ancaman bagi pasukan AS dan lalu lintas komersial. Militer AS menembak jatuh empat drone Iran. Pasukan AS juga dilaporkan menyerang stasiun kendali darat Iran di Bandar Abbas yang hendak meluncurkan drone kelima. Tindakan militer AS ini merupakan kali kedua dalam tiga hari AS menyerang target di Iran. Iran mengecam serangan tersebut sebagai “pelanggaran serius terhadap gencatan senjata” dan berjanji bahwa pemerintah Iran “tidak akan membiarkan satu pun tindakan permusuhan tanpa balasan.” Merespons serangan AS, militer Iran dilaporkan melepaskan tembakan peringatan ke kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Media Iran menyebut serangan ini merupakan respons atas serangan militer AS yang menargetkan lokasi di sekitar Selat Hormuz pada Kamis pagi.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Oman jika negara tersebut berkolaborasi dengan Iran untuk memperkuat kendali atas Selat Hormuz. Ia mengancam akan memperlakukan Oman seperti negara lain atau “meledakkannya”. Hal itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan reporter dalam rapat kabinet pada Rabu (27/5) waktu AS. Awalnya, seorang reporter meminta Trump memberikan pendapatnya tentang gagasan Oman dan Iran mengawasi perdagangan di Selat Hormuz, yang menangani lebih dari 20 persen lalu lintas minyak global dunia. Merespons ancaman Trump kepada Oman, Iran menyatakan solidaritas terhadap Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan solidaritasnya dengan Oman setelah adanya “ancaman dari pejabat AS”.


Pesta Babi, Oligarki, dan Pelemahan Otonomi Daerah

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menampilkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi kekuasaan pemerintah pusat. Atas nama proyek strategis nasional (PSN), pembabatan hutan, perampasan hajat hidup masyarakat adat, dan pelemahan praktik otonomi daerah terjadi. PSN menjadi mandat yang tak bisa ditolak, namun faktanya PSN kerap ditunggangi oleh kepentingan oligarki bisnis dan lalau terhadap spirit pembangunan yang memanusiakan masyarakat lokal. PSN pun turut menganulir perencanaan daerah seperti pembangunan jangka panjang daerah atau rencana tata ruang wilayah.

PSN di Papua Selatan berupa pengembangan food estate dan biodiesel seperti dalam Pesta Babi, menjadi contoh bagaimana pusat menempatkan daerah sebagai obyek, bukan lagi subyek yang harus patuh. Misalnya, PSN penghiliran nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera, Maluku yang diklaim sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah, ternyata tidak mampu menghadirkan pertumbuhan yang menetes untuk masyarakat.

Mengutip Stigilitz (2009), sepertinya pemerintah mengidap GDP – gross domestic product – fetish yang mengagungkan angka pertumbuhan, tapi abai pada realitas daerah sehingga hanya akan menguntungkan oligarki dibanding kemaslahatan masyarakat. Pemaksaan PSN yang tidak mengedepankan dialog masyarakat lokal adalah persoalan lainnya. Seharusnya keberadaan PSN dalam skema pembangunan perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat dan melemahkan otonomi daerah.

Pemilu Masih Lama, Seberapa Efektif Safari Politik Jokowi Menggaet Pemilih Elektoral

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, safari politik yang akan dilakukan Jokowi jauh-jauh hari sebelum Pemilu relevan dan bisa jadi sebuah keunggulan dan minimal membuat PSI mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Mengacu pada Pemilu 2024, sebanyak 30 persen pemilih sudah menentukan pilihannya dari jauh-jauh hari. Safari politik ini sejatinya mampu mengikat pemilih yang suka berubah-ubah pilihan (swing). Langkah ini harus diambil Jokowi karena ia menyadari partai lawan jauh lebih besar yang memiliki pemilih loyal tersendiri.

Djayadi menuturkan jika Jokowi berhasil mengambil 10 persen saja dari pendukungnya, PSI setidaknya bisa mencapai 5,5 persen suara untuk lolos ke DPR. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia pun menambahkan sebab suara PSI masih terlalu kecil, membutuhkan waktu jejaring lebih lama dibandingkan partai-partai yang memiliki infrastruktur besar.

Menengok Rencana Pembangunan 750 Batalion Teritorial TNI…

TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029. Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern. Satuan yang dibangun terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, hingga satuan bantuan administrasi. Dari total target tersebut, sebanyak 593 merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya berupa satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Berdasarkan laporan per April 2026, TNI telah membentuk sekitar 30 Brigade Teritorial Pembangunan (BTP) dan 155 Yon TP. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan pembangunan 150 Yon TP setiap tahun. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembentukan 750 batalion baru dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara di daerah, termasuk menekan kriminalitas. Ia mengeklaim, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di suatu daerah, angka kriminalitas menurun hingga lebih dari 50 persen.

Sjafrie mengatakan, prajurit Yon TP juga bertugas melakukan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).  Namun, menurut dia, pembangunan 750 batalion bukan untuk mengantisipasi serangan dari negara tetangga, melainkan untuk menjaga kedaulatan negara.

Operasi Patuh 8 Juni Incar Kendaraan dengan Nopol Ditutup Hindari ETLE

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menggelar Operasi Patuh 2026 selama dua pekan sejak 8 hingga 21 Juni mendatang. Salah satu yang bakal diincar polisi adalah kendaraan bermotor yang pelat nomornya ditutup dengan tujuan menghindari tilang berbasis elektronik alias ETLE. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menyebut Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Aries menjelaskan dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas.

Ia menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya, kata dia, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE. “Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan,” tuturnya. Dalam pelaksanaannya, ia menyebut penindakan Operasi Patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLE sebanyak 60 persen. Sementara tilang konvensional hanya 30 persen dan sisanya 10 persen melalui teguran simpatik.


Partai-partai di DPR Dinilai Perlu Waspada Safari Politik Jokowi untuk PSI

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, partai-partai politik yang saat ini berada di parlemen, perlu mewaspadai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebab berpotensi menggerus basis dukungan partai-partai yang kini memiliki kursi di DPR.

Jika Parliamentary Threshold (PT) tetap dipertahankan, tentu partai-partai yang ada di DPR tidak akan rela suaranya beralih. Melalui safari politik Jokowi ini, Lili menilai sebagai bentuk dukungan politik kepada PSI bukan sekadar untuk menyapa masyarakat. Namun, keberhasilan safari politik ini masih harus dibuktikan, apakah para pendukung Jokowi masih loyal setelah tidak lagi menjabar sebagai presiden.

Sebelumnya, Jokowi mengaku kondisinya telah sehat dan siap memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah. Ketua DPP PSI Bestari Barus pun mengatakan Jokowi akan mengunjungi sejumlah daerah antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.

Menkeu Purbaya: Rupiah Melemah Tak Masuk Akal

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.858 per dolar AS pada perdagangan pagi. Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Menurut dia, ekonomi domestik masih cukup kuat sehingga tekanan terhadap rupiah dinilai tidak wajar. Dia mengatakan, pemerintah mulai melihat adanya aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Karena itu, menurut Purbaya, pelemahan rupiah tidak sejalan dengan kondisi ekonomi nasional.

Sementara menanggapi pelemahan rupiah, ekonom Yanuar Rizky menyebut, intervensi di pasar obligasi justru bisa memberi tekanan tambahan terhadap rupiah apabila ketergantungan terhadap dana asing masih tinggi. Selain itu, Yanuar mengingatkan pejabat publik perlu berhati-hati dalam menyampaikan komentar terkait pasar keuangan. Hal itu karena dapat mempengaruhi persepsi pelaku pasar.

Kementerian PKP Mulai Digitalisasi Program BSPS

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai langkah digitalisasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengusulan dan verifikasi bantuan perumahan, kata Fitrah Nur, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kamis.

Fitrah Nur menjelaskan bahwa kini pengusulan BSPS dilakukan secara digital, menghilangkan kebutuhan akan surat-menyurat fisik. Verifikasi hasil juga telah beralih ke format digital, memudahkan penyimpanan dokumen dalam sistem. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) akan menggunakan perangkat mereka untuk mendokumentasikan kondisi rumah, yang langsung masuk ke dalam sistem digital.

Program BSPS saat ini menjadi fokus utama Kementerian PKP dengan alokasi anggaran sekitar 83 persen dari total anggaran kementerian, untuk pembangunan dan perbaikan 400.000 unit rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini menjadi strategis bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, pada tahun mendatang, pemerintah mengusulkan peningkatan target program BSPS menjadi 2 juta unit rumah, sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak.

Kunjungan Wisman ke Indonesia Alami Pertumbuhan Tertinggi di Asia Tenggara

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2026 mengalami pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara, demikian disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Meski masih berada di peringkat kelima di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura, Indonesia menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Pada Maret 2026, kunjungan wisman ke Indonesia naik 10,50 persen, lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang hanya tumbuh antara 2 hingga 10 persen.

Di tengah kondisi global yang berubah akibat perang di Timur Tengah, strategi pariwisata Indonesia turut beradaptasi. Menpar Widiyanti mengalihkan fokus pasar dari Eropa dan Timur Tengah ke negara-negara Asia, seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Oseania, dan India. Pemerintah juga berencana meningkatkan aksesibilitas melalui pembukaan rute baru bekerja sama dengan maskapai, serta berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyiasati insentif pengurangan harga tiket. 

Airlangga Pastikan DHE Eksportir Disimpan 1 Tahun di RI Bebas PPh

Pemerintah akan menerapkan aturan baru kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang akan berlaku pada 1 Juni 2026. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada eksportir yang menempatkan DHE-nya ke sistem keuangan nasional. Nantinya, pendapatan dari interest DHE yang diinvestasikan di instrumen dalam negeri akan dibebaskan pajak penghasilan atau PPh.

Airlangga menegaskan dalam skema baru tersebut, sektor minyak dan gas bumi (migas) masih mengikuti aturan lama, yaitu kewajiban penempatan 30% DHE-nya dengan retensi selama tiga bulan. Sementara itu, untuk crude palm oil (CPO), batu bara, dan sektor pertambangan lainnya, pemerintah menerapkan retensi lebih panjang selama 12 bulan ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Adapun, ketentuan konversinya sebesar 50% dari DHE yang ditempatkan.

Kendati ada aturan ini, Airlangga mengatakan eksportir tetap diperbolehkan menggunakan DHE-nya untuk kebutuhan impor maupun transaksi lainnya. Nantinya, BI dan perbankan akan berkoordinasi mempersiapkan mekanisme pinjaman jika kebutuhan rupiah dari eksportir lebih dari 50%. Kemudian, bagi negara yang dikecualikan karena memiliki aturan free trade agreement dengan Indonesia, DHE eksportirnya dimungkinkan tidak ditempatkan di Himbara. Adapun, surat izin penempatan di luar Himbara akan dikeluarkan oleh BI.

Harga Emas Dunia Naik 1 Persen saat Minyak Turun, Investor Mulai Kembali Cari Safe Haven

Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Senin (25/5/2026) waktu setempat atau Selasa (26/5/2026) pagi WIB. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 1,2 persen menjadi 4.561,51 dollar AS per ons. Sementara harga emas berjangka AS untuk pengiriman Juni menguat 0,9 persen menjadi 4.563,60 dollar AS per ons. Selain emas, harga logam mulia lainnya juga menguat. Harga perak spot naik 2,5 persen menjadi 77,41 dollar AS per ons. Kemudian harga platinum naik 1,9 persen menjadi 1.959,30 dollar AS per ons, sedangkan palladium menguat 2,8 persen menjadi 1.386,00 dollar AS per ons.

Analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan, pergerakan harga emas saat ini sangat dipengaruhi arah harga minyak dunia dan ekspektasi kebijakan suku bunga AS. Menurut dia, penurunan harga minyak memberi ruang bagi penguatan emas karena memengaruhi arah kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed). Sejak perang Iran dimulai pada akhir Februari lalu, harga emas tercatat turun sekitar 14 persen. Selama konflik berlangsung, kenaikan harga energi memicu kekhawatiran inflasi dan membuat ekspektasi suku bunga AS bertahan tinggi lebih lama.

Petani Tebu Sebut Produksi Molase Cukup untuk E10, tapi Harga Pertamina Rendah

Ketua Umum Asosaiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, menyebut produksi molase sebenarnya cukup untuk menopang program E10. Program itu mencampurkan 90 persen bensin dengan 10 persen bioetanol guna menekan volume impor bahan bakar. Soemitro mengatakan, produksi tebu nasional yang dalam setahun mencapai 40 juta ton menghasilkan 2 juta kilo liter molase (5 persen) atau 500 ribu liter etanol.

Namun, tidak seluruh produksi molase itu digunakan untuk kebutuhan energi hijau/sebagian di antaranya juga digunakan untuk industri kosmetik. Meski volume produksi molase itu cukup untuk E10, namun petani tebu menilai harga beli dari pihak Pertamina terlalu murah. Perusahaan minyak dan gas negara itu hanya menawar molase petani Rp957 per kilogram. Sementara, harga jual kepada eksportir Rp1.500 per kilogram.

Menurutnya, petani tebu pernah menjual berhasil menjual molase dengan harga Rp3.000 per kilogram. Soemitro menyebut, jika eksportir berani membeli Rp1.500 per kilogram artinya mereka masih bisa menjual molase dengan harga lebih tinggi. Soemitro berharap, pemerintah menghargai petani tebu dengan mematok harga molase yang kompetitif.

China Bantu Kuba Lawan Embargo AS, Kirim 15.000 Ton Beras

Hubungan kerja sama antara China dan Kuba semakin menguat di tengah situasi sulit yang melanda negara Karibia tersebut.  Pemerintah China menyalurkan bantuan beras sebanyak 15.000 ton untuk membantu Kuba yang saat ini tengah didera krisis ekonomi dan kelangkaan energi. Bantuan tersebut mendarat di pelabuhan Havana pada Minggu (24/5/2026). Pasokan ini merupakan bagian dari total 60.000 ton beras yang dijanjikan oleh pemerintah Beijing untuk membantu Kuba mengatasi kelangkaan pangan yang parah. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyambut baik dukungan dari sekutu dekatnya tersebut.

Kedatangan bantuan pangan dari China ini juga bertepatan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Beijing dan Washington yang menyeret nama Kuba. Pada pekan lalu, pemerintah China secara terbuka mengecam keputusan AS yang mendakwa mantan pemimpin Kuba, Raul Castro.  AS menjatuhkan dakwaan terhadap Castro atas insiden penembakan jatuh pesawat yang terjadi pada tahun 1996 silam.

Kuba telah berada di bawah embargo perdagangan Amerika Serikat (AS) sejak 1962.  Kebijakan Washington ini kerap dituding sebagai penyebab utama kelangkaan bahan pangan serta obat-obatan di negara tersebut. Ekonomi Kuba kian memburuk sejak Januari lalu, setelah negara itu berhenti menerima pasokan minyak dari Venezuela. Tidak hanya itu, AS juga mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pihak mana pun yang menjual minyak ke Kuba.  Blokade energi yang efektif ini memperparah masalah pemadaman listrik massal yang sudah lama menyengsarakan warga Kuba.

Malaysia siap gugat Israel ke Mahkamah Internasional

Pemerintah Malaysia siap menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas kasus dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Menteri Besar Selangor Amirudin Shari mengatakan Kuala Lumpur akan memulai proses hukum tersebut segera setelah tim pengacara menyelesaikan pengumpulan informasi dan bukti pendukung.

Langkah hukum tersebut diambil menyusul dugaan tindakan brutal, termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis armada, khususnya peserta asal Malaysia. “Kami akan membawa ini ke pengadilan internasional, kami akan terus memberikan tekanan diplomatik, dan kami juga akan berkeliling Malaysia,” kata kepala pemerintahan negara bagian Selangor itu.

Shari menambahkan langkah tersebut juga akan diikuti dengan tekanan diplomatik berkelanjutan oleh pemerintah untuk menuntut pembebasan penuh atas Gaza. Dia mengatakan ada rencana untuk membawa konferensi internasional terkait Palestina ke Malaysia pada masa mendatang guna memperkuat upaya advokasi. Shari menambahkan Sumud 3.0 akan melanjutkan perjuangan hingga blokade terhadap Gaza dicabut.

AS Kembali Serang Iran, Lokasi Peluncur Rudal-Kapal Jadi Sasaran

Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbaru ke Iran selatan pada Senin (25/5) waktu setempat. Serangan itu diklaim sebagai bentuk “pertahanan diri”. AS menyerang lokasi peluncuran rudal di Iran selatan dan ke kapal-kapal yang mencoba memasang ranjau di laut. Serangan ini terjadi saat para negosiator utama Iran tiba di Qatar, untuk melanjutkan negosiasi mengakhiri perang yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Selain itu, serangan ini juga mengancam gencatan senjata yang dimulai pada 8 April lalu.

Harapan untuk mencapai kesepakatan damai antara AS-Iran juga tersendat, usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bersumpah untuk menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Padahal, Iran menuntut agar setiap kesepakatan damai berlaku juga untuk pertempuran di Lebanon. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump juga mengatakan bahwa dia berharap Iran menyerahkan uranium yang diperkaya kepada AS untuk dihancurkan.

Sebelumnya, Trump juga melontarkan syarat baru untuk berdamai dengan Iran, yakni perluasan penandatanganan perjanjian Abraham Accords oleh negara-negara Arab untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara yang dimaksud Trump antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, Turki, Bahrain, dan Yordania. Meski Abraham Accords sempat disambut baik beberapa pihak, namun banyak juga yang menolak karena dianggap tak jadi solusi konflik Israel-Palestina. Negara-negara Teluk berpengaruh seperti Arab Saudi dan Qatar telah menegaskan tidak akan pernah menormalisasi hubungan dengan Israel, kecuali negara Palestina merdeka berdiri.

Iran Bakal Buka Selat Hormuz 30 Hari Usai Damai dengan AS

Iran dan Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah membahas pembukaan kembali Selat Hormuz sekitar 30 hari setelah tercapainya kesepakatan damai antara kedua negara. Dalam masa transisi tersebut, Iran akan melakukan pembersihan ranjau di kawasan selat agar jalur pelayaran internasional dapat kembali aman digunakan.

Selain membuka kembali akses pelayaran global, Iran juga disebut akan menghentikan pungutan biaya transit bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kebijakan ini dinilai dapat meredakan ketegangan geopolitik sekaligus memperlancar distribusi energi dunia, mengingat sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur strategis tersebut.

Sebelumnya, AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata sementara sejak awal April dan akan memperpanjangnya selama 60 hari untuk mendukung negosiasi lanjutan terkait program nuklir Iran serta normalisasi hubungan kedua negara. Pasar global menyambut positif perkembangan ini karena berpotensi menurunkan risiko gangguan pasokan minyak dunia.

Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Jadi BUMN, Siap Kelola Ekspor SDA Strategis

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan akan menjalankan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia melalui mekanisme satu pintu. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas unggulan nasional agar lebih terintegrasi dan terkendali.

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa mekanisme operasional ekspor masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah juga memastikan perubahan status perusahaan tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara proses verifikasi pegawai masih terus berlangsung.

Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferrous alloy. Sistem ekspor satu pintu ditargetkan mulai diterapkan bertahap pada 1 Juni 2026 dan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027 sebagai bagian dari strategi penguatan kendali negara terhadap ekspor SDA.

Mendag Respons Penutupan Puluhan Gerai Alfamart-Indomaret di Lombok

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berkaitan dengan persoalan perizinan dan penyesuaian tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah. Pemerintah membantah adanya kaitan langsung antara penutupan tersebut dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Kemendag, operasional minimarket harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing daerah. Pemerintah pusat saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap dapat beroperasi tanpa melanggar aturan zonasi.

Penutupan 25 gerai ritel modern tersebut memicu aksi demonstrasi ratusan pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan akibat ancaman PHK massal. Para pekerja meminta pemerintah daerah memberikan kepastian dan solusi di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin sulit, sementara Pemkab Lombok Tengah menyebut penutupan dilakukan karena gerai melanggar aturan jarak dengan pasar tradisional.

OJK Dalami Modus Jasa Pelunasan Utang Pinjol yang Catut Nama Regulator

Otoritas Jasa Keuangan tengah mendalami temuan terkait entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online (pinjol) dengan mencatut nama dan atribut resmi OJK. Temuan ini diperoleh melalui patroli siber serta laporan dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di berbagai daerah.

Beberapa entitas diketahui meminta biaya di awal kepada masyarakat dengan janji membantu pelunasan atau negosiasi utang pinjol. Modus lain yang digunakan adalah mengklaim telah terdaftar dan berizin di OJK, bahkan memakai logo regulator untuk meyakinkan calon korban. OJK mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi legalitas layanan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi atau memberikan data pribadi.

Sebelumnya, Satgas PASTI telah menghentikan operasional PT Malahayati Nusantara Raya yang menawarkan jasa konsultasi pinjol dan penagihan utang tanpa izin resmi. Perusahaan tersebut juga diketahui menggunakan logo OJK secara ilegal. Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI memblokir akses media sosial dan tautan terkait entitas tersebut hingga seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

RI Jadi Negara Satu-Satunya di Dunia Gunakan BBM Campur Sawit 50% B50

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50, yaitu campuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit dengan solar. Pemerintah saat ini tengah mempercepat uji jalan B50 di berbagai sektor sebelum implementasi penuh dimulai pada Juli 2026.

Uji coba dilakukan secara serentak di enam sektor strategis, meliputi otomotif, alat mesin pertanian, transportasi laut, alat berat pertambangan, perkeretaapian, hingga pembangkit listrik. Pemerintah menilai penggunaan B50 tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga telah mendapat pengakuan dari International Maritime Organization (IMO) sebagai langkah pengurangan emisi karbon.

Program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun, menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada 2026. Pemerintah juga meningkatkan standar teknis kualitas biodiesel agar performa mesin tetap optimal dan aman digunakan di berbagai sektor industri.

Purbaya Bongkar Under Invoicing CPO-Batu Bara, Jadi Dasar PT DSI Awasi Ekspor SDA

Pemerintah mulai membongkar dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang disebut merugikan penerimaan negara. Temuan itu kini menjadi salah satu dasar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang akan mengambil peran dalam tata kelola ekspor komoditas strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan kelapa sawit (CPO) terbesar yang diduga melakukan praktik tersebut melalui skema pengalihan transaksi lewat perusahaan afiliasi di luar negeri Kasus ini, menurut Purbaya, bermula dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet yang menyoroti praktik under invoicing ekspor SDA. Setelah mendengar laporan itu, ia langsung meminta penelusuran data ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window (INSW).

Ketegangan Selat Hormuz Reda, Harga Energi Global Berpotensi Turun

Menteri Lingkungan Hidup dan Keamanan Energi Italia Gilberto Pichetto Fratin mengatakan harga energi dunia mungkin akan turun tak lama setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Jika semuanya berjalan lancar, maka dampak positifnya dapat segera dirasakan. Sebab, faktor harga yang disebabkan oleh spekulasi komersial akan langsung menghilang. Seiring dengan meningkatnya pasokan, maka harga pun akan turun. Di satu sisi, menteri tersebut juga mengatakan ada harapan bahwa negosiasi tersebut akan berujung pada gencatan senjata dan perjanjian damai. Di sisi lain, Fratin merasa sulit memperkirakan seberapa besar harga energi mungkin akan turun, karena masalah pengenaan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz masih belum terselesaikan.

MK Putuskan Parpol Gugur di Dapil jika tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan

Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 128/PUU-XXIV/2026. Partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil di mana partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%.

Putusan tersebut didasarkan permohonan diajukan oleh Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, dan Cahya Camila Evanglin, serta Fatati Nailul Munadia, yang pada intinya mereka memohon kepada MK untuk menetapkan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI, karena pasal itu tidak menjelaskan pemberian sanksi bagi parpol yang melanggar aturan itu. MK berpandangan permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. MK menilai perlu adanya sanksi agar aturan mengenai keterwakilan perempuan ini berjalan.

Listrik Sampah Mahal, PLN Tetap Dukung Percepatan Proyek PSEL

PT PLN (Persero) menyatakan mendukung percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kembali didorong pemerintah sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Adapun, langkah percepatan itu ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus menambah pasokan energi domestik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sebanyak 25 proyek PSEL diprioritaskan untuk daerah dengan kondisi darurat sampah.

Pemerintah menargetkan penyelesaian administrasi proyek dalam waktu 6 bulan, sebelum dilanjutkan pembangunan fisik sekitar 2 tahun. Dalam skema terbaru, listrik yang dihasilkan dari PSEL akan dibeli PLN dengan tarif acuan sekitar US$0,20 per kWh.

Bagaimana Agar Gaji Guru Naik 300 Persen Seperti Hakim?

Presiden Prabowo Subianto sempat salah menyebut kenaikan gaji guru hingga hampir 300 persen dalam pidatonya di rapat paripurna DPR, sebelum mengoreksi bahwa kenaikan tersebut sebenarnya ditujukan untuk hakim. Dalam penjelasannya, Prabowo menyebut kecilnya gaji guru dan ASN disebabkan oleh “outflow of national wealth” atau mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri akibat praktik seperti under-invoicing ekspor sumber daya alam. Pemerintah berencana memperbaiki tata kelola ekspor melalui kebijakan devisa hasil ekspor SDA dan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia agar kekayaan negara tetap berada di dalam negeri.

Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai rendahnya kesejahteraan guru bukan semata-mata akibat kebocoran kekayaan negara, melainkan karena kebijakan anggaran dan tata kelola profesi guru yang tidak tepat. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyebut anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun sebenarnya cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru bila difokuskan dengan benar. Menurut P2G, pemerintah terlalu mengandalkan bantuan insentif dan subsidi sementara, padahal yang dibutuhkan guru adalah jaminan gaji pokok yang layak dan merata.

Kondisi guru honorer dan non-ASN dinilai paling memprihatinkan karena masih banyak yang menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa menunjukkan 42,4 persen guru memperoleh gaji di bawah Rp2 juta, bahkan sebagian guru honorer hanya menerima kurang dari Rp500 ribu per bulan. P2G juga menemukan sejumlah guru PPPK di daerah mengalami penurunan gaji akibat menyusutnya transfer anggaran pendidikan ke daerah, sehingga banyak pemerintah daerah kesulitan membayar gaji guru secara penuh.

Peneliti IDEAS Agung Pardini dan ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai akar persoalan gaji guru lebih berkaitan dengan rendahnya kapasitas fiskal, buruknya desain anggaran pendidikan, serta sistem rekrutmen guru yang tidak tertata. Anggaran pendidikan dinilai terlalu tersebar ke berbagai pos sehingga kesejahteraan guru tidak menjadi prioritas utama. Mereka menegaskan bahwa peningkatan pendapatan guru merupakan syarat mendasar untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional dan tidak bisa terus diabaikan.

Blackout Listrik Sumatera, HK Pastikan Layanan Tol Tetap Normal

PT Hutama Karya (Persero) memastikan layanan operasional di seluruh ruas tol yang dikelola tetap berjalan normal di tengah pemadaman listrik PLN yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Perseroan telah mengaktifkan sistem daya cadangan melalui genset guna menjaga layanan transaksi, pengaturan lalu lintas, dan fasilitas pengguna jalan tetap beroperasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Hamdani mengatakan, perseroan telah melakukan langkah antisipatif dan respons cepat di seluruh ruas terdampak melalui pemantauan berkala, aktivasi genset, penguatan stok bahan bakar minyak (BBM), serta kesiapsiagaan peralatan pendukung transaksi.

Sudah 1 Tahun, Putusan MK soal Sekolah Gratis Belum Dilakukan Pemerintah

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti pemerintah yang dinilai belum menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyebut putusan yang dibacakan pada 27 Mei 2025 itu hingga kini belum diimplementasikan oleh pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian konstitusi secara sistematis.

Ubaid menilai pembiaran putusan MK selama hampir satu tahun merupakan pelanggaran serius terhadap sumpah jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjalankan kewajibannya membiayai pendidikan dasar sesuai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, diskriminasi biaya dan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta masih terus terjadi karena putusan tersebut belum diterapkan.

JPPI juga menilai pengabaian terhadap putusan MK dapat merusak tatanan hukum negara. Ubaid menyatakan, apabila Presiden dapat mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi tanpa konsekuensi, maka prinsip negara hukum akan melemah dan hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Karena itu, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan putusan MK tersebut.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengabulkan gugatan JPPI terkait Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Putusan ini menjadi dasar tuntutan agar pendidikan dasar gratis diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

Dilema Pelembagaan Parpol, Buat Apa Tertib Organisasi kalau Suara Tidak Naik?

Hasil riset Indeks Pelembagaan Partai Politik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pertengahan 2024 menunjukkan nilai rata-rata nasional indeks berada di angka 74,16. Meskipun cukup tinggi, kualitas pelembagaan partai politik di Indonesia sebenarnya masih berada dalam kategori sedang.

Indeks membedah 3 dimensi utama yakni:

  1. Derajat kesisteman: 57,81 (kurang) artinya perekrutan dan suksesi politik tidak konsisten dengan aturan partai (“selera” elite/ketua umum cenderung dominan).
  2. Kemandirian: 93,05 (baik) artinya [merasa] mandiri dalam pengelolaan organisasi dan perekrutan pejabat publik.
  3. Influsi nilai: 71,6 (sedang) artinya nilai/prinsi bersama ada, tetapi belum membudaya dalam kehidupan partai.

Sehingga totalnya menjadi 74,16 (sedang) atau terlembaga secara sedang.

Meskipun BRIN mendorong agar parpol-parpol menguatkan kelembagaannya, muncul dilema untuk apa bersusah payah memperkuat kelembagaan jika tidak berkorelasi langsung dengan kenaikan perolehan suara. Apalagi semakin tinggi nilai indeks tidak berbanding lurus dengan penguatan suara parpol, PKS misalnya meraih skor kelembagaan tertinggi, namun perolehan suaranya tertahan di papan tengah pada angka 8,42 persen (53 kursi DPR). Sebaliknya Partai Gerindra yang berada di tiga terbawah justru sukses mengantongi 13,22 persen suara (86 kursi DPR).

Dilema tersebut terus muncul, hingga Tim Riset Politik melakukan safari ke sejumlah parpol pada tahun 2026 untuk melihat langkah-langkah pembenahan internal partai. Peneliti BRIN, Mouliza Donna, menemukan bahwa sejumlah partai politik mulai melakukan pembenahan internal melalui modernisasi organisasi berbasis digital. Beberapa partai telah menerapkan sistem monitoring real-time terhadap kinerja kader, lengkap dengan rapor kegiatan dan penggunaan anggaran, serta notifikasi otomatis bagi kader yang kinerjanya rendah. Namun, di tingkat daerah, demokrasi internal masih lemah karena ketiadaan instrumen objektif untuk promosi jabatan, sehingga kader sering merasa tidak dihargai meski sudah bekerja optimal.

Peneliti Riset Politik Firman Noor menekankan adanya regulasi yang merangsang institusionalisasi partai dengan mewajibkan parpol mendirikan lembaga formal kaderisasi dan kualitas pelembagaan besaran bantuan politik. Dari sisi masyarakat sipil,  publik harus diadvokasi agar memiliki posisi tawar yang sejajar di hadapan partai politik. Sementara itu, Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menambahkan, ada tiga faktor utama yang saling berkelindan di dalam tubuh partai politik, yaitu faktor figur, pelembagaan sistem, dan kesolidan organisasi. Salah satu tuntutan kuat yang muncul dari publik adalah kewajiban adanya syarat durasi minimal menjadi kader sebelum seseorang bisa diajukan sebagai calon anggota legislatif. Pendekatan ini bisa dilakukan intervensi lewat regulasi eksternal

Belum Lolos UTBK SNBT 2026, Mendikti Ingatkan Peserta Masih Punya Peluang Lain

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengimbau para peserta yang belum lolos UTBK-SNBT 2026 agar tidak berkecil hati. Ia menegaskan bahwa SNBT bukan satu-satunya jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena masih banyak pilihan lain, termasuk perguruan tinggi swasta yang memiliki kualitas yang baik. Brian juga meminta calon mahasiswa tetap semangat belajar dan memilih program studi yang sesuai dengan minat serta kebutuhan pembangunan industri Indonesia ke depan.

Brian menekankan bahwa di mana pun mahasiswa melanjutkan pendidikan, mereka tetap menjadi bagian dari generasi yang akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya terus belajar, berusaha, dan percaya bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk membangun masa depan. Kepada peserta yang lolos SNBT 2026, ia menyampaikan selamat dan berharap mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan diri serta berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Panitia SNPMB mencatat sebanyak 256.369 peserta lolos UTBK-SNBT 2026 dari total 871.496 pendaftar, dengan tingkat kelulusan sekitar 29 persen. Brian juga bersyukur karena minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi terus meningkat, ditunjukkan oleh tingginya jumlah pendaftar dan tingkat kehadiran peserta UTBK tahun ini. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan menjadi kabar baik bagi upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Markas Scam Internasional Solo Baru Sewa Ruko Pinggir Jalan Raya: Tidak Tersembunyi dan Dekat Mal

Sindikat penipuan online jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru, Sukoharjo, ternyata menjalankan aktivitasnya dari sebuah ruko di pinggir Jalan Ir. Soekarno, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol. Komplotan tersebut menyewa tiga ruko dengan kedok kantor konsultan trading yang berada di kawasan ramai, dekat pusat kuliner dan mal sehingga mudah terlihat warga yang melintas setiap hari. Dari luar, kondisi ruko tampak sepi, tertutup rapat, dan tidak terlihat papan nama perusahaan.

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tersebut setelah melakukan patroli siber dan menemukan aktivitas mencurigakan di ruang digital. Penyelidikan kemudian mengarah ke ruko tiga lantai yang dijadikan pusat operasional penipuan online internasional. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragih mengatakan, sindikat tersebut memang menyasar korban dari luar negeri dengan memanfaatkan identitas perempuan Indonesia.

Pagu Transfer ke Daerah Tahun 2027 Rp710 Triliun hingga Rp810 Triliun, Sinyal Apakah?

Setelah sempat ada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, pada 2027 terdapat peluang kenaikan TKD berdasarkan rentang pagu indikatif antara Rp710 triliun dan Rp810 triliun. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, terutama pendidikan, kesehatan, koperasi desa/kelurahan merah putih, serta ketahanan pangan juga penguatan harmonisasi pusat-daerah dan penyaluran berbasis kinerja.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, rentang yang cukup lebar memberikan dua sinyal adanya:

  1. Fleksibilitas fiskal pemerintah di tengah tekanan penerimaan negara dan besarnya kebutuhan belanja program prioritas nasional.
  2. Ketidakpastian fiskal karena realisasi transfer berpotensi bergerak di batas bawah apabila tekanan APBN meningkat. Artinya, kendali fiskal tetap berada di pemerintah pusat.

Di sisi lain, anggota DPR Muhammad Khozin menilai pagu TKD 2027 relatif stagnan dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya, terutama jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya. Ia menekankan pentingnya penguatan local taxing power sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, meski implementasinya masih menghadapi resistensi di lapangan. Menurutnya, peluang penguatan fiskal daerah tetap terbuka jika kebijakan perpajakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah pusat juga dinilai perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perda pajak dan retribusi agar kemandirian fiskal daerah benar-benar terwujud.

Selain dana TKD, pemerintah juga telah menyetujui anggaran senilai Rp 100,16 triliun untuk pemulihan permanen pascabencana Sumatera. Tito menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera kini sudah memasuki tahap ketiga, yakni pemulihan permanen, setelah melewati tahap tanggap darurat dan tahap transisi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan, pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh hingga saat ini mencapai 30 persen. Menurut dia, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

DPR Segera Revisi UU Kekayaan Negara, Bentuknya Omnibus Law

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mulai merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam waktu dekat. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pihaknya akan mulai merevisi UU Keuangan Negara segera setelah menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun revisi UU Keuangan Negara ditargetkan rampung sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dia mengungkapkan, revisi UU Keuangan Negara dilakukan untuk menyinkronkan sejumlah aturan setelah pembentukan Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan perubahan aturan terkait badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, saat ini terdapat kekosongan dan tumpang tindih hukum karena masih ada aturan yang menyebut Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN, sementara fungsi tersebut telah berubah pasca pembentukan Danantara. Oleh karenanya, nantinya revisi UU Keuangan Negara akan berbentuk omnibus law yang mencakup beberapa regulasi sekaligus, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, serta UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, menurut Misbakhun, harmonisasi beberapa aturan menjadi omnibus law diperlukan karena selama ini dividen BUMN masuk sebagai PNBP dan menjadi bagian dari siklus APBN. Dengan perubahan struktur pengelolaan BUMN setelah pembentukan Danantara, skema tersebut perlu diatur ulang agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Misbakhun memastikan pembahasan revisi UU Keuangan Negara belum mengarah pada perubahan batas defisit APBN di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Warga Cilegon Alami Iritasi Mata Usai Insiden Ledakan Pabrik Kimia

Warga di sekitar kawasan industri Kota Cilegon, Banten, mengeluhkan kemunculan bau menyengat yang menyebabkan mata perih setelah insiden dugaan ledakan di pabrik PT Merak Chemicals Indonesia pada Senin (25/5/2026). Peristiwa tersebut memicu kepanikan di tengah masyarakat karena disertai kepulan asap putih yang membumbung tinggi dari area pabrik.

Public Relations PT Merak Chemicals Indonesia, Dhimas Saputro, menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga berkaitan dengan reaksi pada steam turbine. Ledakan itu memicu munculnya kepulan asap putih yang terlihat hingga ke permukiman warga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyebab pasti insiden masih dalam tahap penyelidikan oleh tim teknis perusahaan. Pihak perusahaan mengklaim bahwa semburan putih yang terlihat merupakan uap air murni dari alat steam turbine, bukan bahan kimia berbahaya. Namun, mereka belum dapat memastikan apakah terdapat campuran zat lain yang menyebabkan bau menyengat.

Dalam kejadian tersebut, satu pekerja dilaporkan mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di puskesmas. Penjabat Sekretaris Daerah Cilegon, Azis Setia Ade, menyampaikan bahwa korban diduga terkena semburan air panas. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban dari masyarakat sekitar, meskipun sejumlah warga mengeluhkan dampak kesehatan ringan seperti mata perih dan ketidaknyamanan akibat bau menyengat.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu Picu Harga TBS Turun Drastis

Pemerintah RI berencana mewajibkan ekspor komoditas, termasuk kelapa sawit melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Hal itu mulai memicu kepanikan di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun hingga menyentuh level Rp 1.500 per kilogram (kg). Ketua SPKS, Sabarudin, menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar.

SPKS, kata Sabarudin, meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar agar petani tak mengalami kerugian besar. Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS.

Saat ini sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga. Jika kondisi pelemahan harga TBS berlangsung lama, menurut Sabarudin, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional. Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, Sabarudin menambahkan, pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.

Luhut: Seluruh Data Kementerian Terintegrasi Mulai 1 Juni 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.

Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu. Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.

Rupiah Melorot Lagi, Analis Cermati Sentimen Badan Ekspor dan The Fed

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melanjutkan tren pelemahan hingga menembus Rp 17.700-an pada Senin (25/5/2026). Pelemahan rupiah masih bergulir setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sentimen internal lainnya yang membuat rupiah tertekan adalah persoalan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktor internal ketiga yakni kebijakan yang dinilai kurang pro terhadap pasar sehingga kemungkinan besar akan membuat rupiah terus mengalami pelemahan.

Sementara itu, sentimen eksternal yang memengaruhi fluktuasi rupiah utamanya terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan suku bunga The Federal Reserve atau bank sentral AS. Pada Sabtu lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan sebagian besar negosiasi antara AS dan Iran akan disepakati atas prakarsa Pakistan, yang membuat kemungkinan besar Iran bakal membuka Selat Hormuz. Namun, di sisi lain, AS sendiri di Selat Oman atau Laut Oman kemungkinan masih akan terus menutup diri sebelum kesepakatan tersebut benar-benar ditandatangani antara AS dan Iran.

Sentimen eksternal kedua yakni mengenai kebijakan suku bunga The Fed. Pada Sabtu lalu, salah satu Gubernur Bank Sentral AS Christopher Waller menyampaikan bahwa jika ekspektasi inflasi menyimpang dari target, ia tidak akan ragu mendukung kenaikan suku bunga. Sehingga, kemungkinan besar Waller akan sependapat dengan pejabat lainnya untuk menaikkan suku bunga.

Kementan Optimistis Produksi Beras Aman Meski Hadapi El Nino

Kementerian Pertanian optimistis bahwa produksi dan ketersediaan beras nasional akan tetap terjaga meskipun menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrem pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi sejak awal tahun setelah peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sudaryono menegaskan beberapa fokus pemerintah dalam menghadapi El Nino adalah memastikan produksi tidak menurun. Upaya antisipasi dilakukan melalui pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan sumur bor untuk menjaga agar lahan tetap bisa ditanami saat musim kering. Kementerian Pertanian juga berupaya meningkatkan indeks pertanaman untuk mengoptimalkan frekuensi tanam dan panen dalam setahun. Sudaryono menyebutkan bahwa rata-rata frekuensi panen nasional saat ini belum mencapai dua kali setahun, sehingga peningkatan menuju IP200 atau dua kali tanam dan panen per tahun, menjadi target.

Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk dengan memastikan cadangan beras nasional tetap aman. Saat ini, stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton, ditambah potensi produksi hampir 12 juta ton serta stok di masyarakat sekitar 12 juta ton. Sehingga, jika dibagi dengan konsumsi per bulan, ketahanan stok mencapai sekitar 10,8 bulan atau hampir 11 bulan. Sudaryono optimistis bahwa durasi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga enam bulan dapat diantisipasi dengan cadangan pangan yang ada. 

Akhirnya, Iran-AS Sepakat Akan Buka Kembali Selat Hormuz

Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal itu disebut sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi. Klaim tersebut disampaikan oleh laporan media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang mengutip seorang pejabat AS, dalam laporan terbaru pada Minggu (24/5) waktu setempat. Dikatakan oleh pejabat AS tersebut bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei — proses yang dapat memakan waktu beberapa hari. Pejabat AS itu menekankan lebih lanjut bahwa metode pemusnahan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran masih dalam tahap negosiasi.

Menurut laporan media AS lainnya, Fox News, pada Minggu (24/5), seorang pejabat Washington mengindikasikan bahwa AS dapat mempertimbangkan “akomodasi yang signifikan” terkait pelonggaran sanksi jika Iran setuju untuk membuat konsesi serupa mengenai pasokan uranium yang diperkaya tinggi miliknya. Dia menambahkan bahwa AS melihat Iran melakukan “akomodasi yang serius” yang belum pernah terlihat dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya. Sebagai bagian dari kesepakatan terbaru itu, AS akan mencabut blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Pejabat Washington itu juga mengatakan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mitra-mitra Teluk akan berkoordinasi dalam memastikan jalur aman di Selat Hormuz.

OJK Bongkar Data, Tabungan Dolar Warga RI Naik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal bahwa meningkatnya simpanan dolar AS di perbankan nasional masih tergolong normal dan belum mencerminkan kepanikan masyarakat terhadap rupiah di tengah gejolak global. OJK mencatat dana pihak ketiga (DPK) valas tumbuh 10,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan tabungan valas sebesar 23,21% dan deposito valas 22%.

Di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya tensi geopolitik global, OJK menilai masyarakat dan korporasi mulai meningkatkan penempatan dana dalam valuta asing sebagai bentuk diversifikasi aset. Namun regulator menegaskan kondisi tersebut masih dalam batas wajar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut porsi DPK valas terhadap total DPK relatif stabil di kisaran 15%-16%. Menurut OJK, kenaikan simpanan valas lebih merefleksikan respons defensif yang terukur terhadap volatilitas global, bukan perpindahan dana besar-besaran keluar dari rupiah.

OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Hal ini didukung likuiditas perbankan dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13% dan 25,39% yang berada jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Ketidakpastian Regulasi Ekspor Satu Pintu Picu ‘Rebound Semu’ Pasar Saham

Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengakhiri pekan 18-22 Mei 2026 dengan hanya satu kali penguatan di penghujung pekan. Selama periode ini, pasar diterpa ketidakpastian regulasi ekspor satu pintu, membuat penguatan pada Jumat (22/5) dinilai sebagai rebound semu. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana dalam risetnya menyebut penguatan IHSG pada Jumat (22/5) lalu sebesar 1,10% ke level 6.162 dengan istilah “bounce fells fake”. Dia bahkan memperkirakan IHSG pada perdagangan Senin (25/5) berisiko akan turun menguji level psikologis 5.000. Herditya mencatat pada perdagangan Jumat (22/5) penguatan indeks komposit memang disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun, dalam horizon perdagangan sepekan, IHSG terpangkas 8,35% dan masih didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat.

Kebijakan DHE SDA Diprediksi Belum Mampu Memperkuat Otot Rupiah, Ini Sebabnya

Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 belum cukup kuat untuk mendorong nilai tukar rupiah hingga Rp15.000 per dolar AS. Menurutnya, pergerakan rupiah masih sangat dipengaruhi oleh arus modal asing, baik dari pasar keuangan maupun investasi langsung asing (FDI). Ia menilai klaim penguatan rupiah ke level tersebut masih membutuhkan proses panjang.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan suplai dolar di dalam negeri melalui penempatan dana di bank Himbara. Namun, Myrdal menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada tingkat konversi devisa hasil ekspor ke rupiah serta kemampuan Indonesia menahan capital outflow yang masih cukup besar dibandingkan surplus perdagangan.

Selain itu, Myrdal menjelaskan bahwa penguatan rupiah baru dapat terjadi secara berkelanjutan apabila neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus signifikan selama beberapa kuartal dan didukung masuknya FDI dalam jumlah besar. Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan eksportir dalam mengonversi DHE ke rupiah, karena semakin tinggi tingkat konversi, semakin besar peluang stabilisasi nilai tukar domestik.

Hadapi El Nino, Bulog Usul Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang 2 Bulan

Perum Bulog melalui Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan perpanjangan program bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan tambahan untuk menghadapi potensi dampak El Nino. Usulan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR dan pada prinsipnya mendapat persetujuan, meskipun pelaksanaannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Bulog menilai tambahan bantuan pangan penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengantisipasi tekanan pangan saat musim kering. Dalam usulan terbaru, bantuan difokuskan hanya pada beras tanpa minyak goreng, dengan alokasi 10 kilogram per bulan bagi setiap penerima. Jika diperpanjang dua bulan, total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kilogram.

Selain program bantuan pangan, Bulog juga mengusulkan tambahan penyaluran beras melalui skema pasar umum dan pasar khusus. Penyaluran mencakup kebutuhan ASN, TNI, Polri, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga stabilisasi harga pangan melalui program SPHP. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional serta mengendalikan kenaikan harga beras menjelang akhir tahun 2026.

Wamenkeu Juda Agung Beberkan 3 Strategi Utang RI di 2026

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan Indonesia terus memperdalam pasar obligasi dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik. “Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik 60 hingga 70% dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25% hingga 30% dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” ungkap Juda.

Wamenkeu menjabarkan, minat investor terhadap surat berharga negara Indonesia tetap tinggi. Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami oversubscription 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali. Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun. Di pasar internasional, penerbitan sukuk global US$2 miliar yang mengalami kelebihan permintaan 1,97 kali lipat, hingga penerbitan Samurai Bond senilai ¥172 miliar.

Dia melanjutkan pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, serta mendukung stabilitas rupiah. Juda pun menekankan, komitmen memperkuat strategi pembiayaan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi dalam kebijakan pembiayaan negara.

Ekspor SDA Satu Pintu Lewat BUMN, APBI Soroti Persiapan Masa Transisi

Pemerintah memastikan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026 secara bertahap. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui BUMN Ekspor. Pemerintah menegaskan tidak ada penundaan implementasi, melainkan hanya penerapan tahapan transisi selama beberapa bulan sebelum sistem berjalan penuh pada Januari 2027.

Namun, pelaku usaha pertambangan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai masih banyak aspek teknis yang belum dijelaskan secara rinci. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menyoroti ketidakjelasan terkait status kontrak jangka panjang, posisi trader, mekanisme operasional ekspor satu pintu, hingga sistem integrasi data ekspor yang akan digunakan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). APBI khawatir kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan gangguan perdagangan jika implementasinya tidak disiapkan secara matang.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah ada tidak akan diganggu, meski pemerintah tetap membuka peluang evaluasi harga kontrak apabila dianggap tidak sesuai dengan harga pasar global.

Harga Minyak Dunia Turun ke Level Terendah dalam Dua Pekan

Harga minyak dunia mengalami penurunan tajam pada perdagangan awal Asia, Senin (25/5/2026), hingga mencapai level terendah dalam dua pekan terakhir. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya optimisme pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi membuka kembali jalur perdagangan energi di Selat Hormuz.

Harga minyak mentah Brent tercatat turun 4,55 persen menjadi 98,83 dollar AS per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 4,73 persen menjadi 92,03 dollar AS per barel. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS dan Iran telah “sebagian besar” merundingkan nota kesepahaman perdamaian, meskipun masih terdapat sejumlah perbedaan terkait isu strategis dalam negosiasi tersebut.

Analis menilai pasar mulai melihat peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sebelumnya menekan pasokan energi global. Namun, risiko masih tetap tinggi karena proses pemulihan distribusi minyak melalui Selat Hormuz diperkirakan tidak akan berlangsung cepat. Jalur tersebut sebelumnya menjadi salah satu titik vital perdagangan energi dunia yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global.

Putin Ngamuk, Balas Dendam Gempur Ukraina dengan 600 Drone dan 90 Rudal

Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Kyiv dan sejumlah wilayah Ukraina pada Minggu (24/5/2026). Ledakan keras terdengar berkali-kali di ibu kota Ukraina sepanjang dini hari. Angkatan udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan sekitar 600 drone dan 90 rudal dalam serangan tersebut. Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan, dua orang tewas di ibu kota dan puluhan lainnya terluka. Sementara itu, otoritas wilayah Kyiv menyebut dua korban tewas lainnya berada di daerah sekitar ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan membalas serangan drone Ukraina di wilayah pendudukan Rusia di Ukraina timur, yang menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai puluhan lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat 549 drone dan 55 rudal Rusia. Namun, ia menyebut Rusia juga menembakkan rudal hipersonik Oreshnik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Serangan besar Rusia terjadi setelah Ukraina meluncurkan serangan drone ke Starobilsk, wilayah Ukraina yang diduduki Rusia di Lugansk.

Ukraina membantah menargetkan warga sipil dan menyebut sasaran mereka adalah unit drone Rusia yang berada di area tersebut. Kementerian luar negeri Rusia pada Jumat memperingatkan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan menghadapi “hukuman berat yang tak terhindarkan”. Kementerian darurat Rusia mengatakan, dua jasad tambahan ditemukan dari reruntuhan asrama di Starobilsk sehingga jumlah korban tewas menjadi 18 orang. Menurut daftar korban yang dipublikasikan gubernur Lugansk bentukan Moskwa, Leonid Pasechnik, sebagian besar korban tewas dan hilang merupakan perempuan muda kelahiran 2003 hingga 2008.

BNPB: Waspada Bencana usai Ramalan Cuaca Hujan Lebat & Angin

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul adanya prakiraan cuaca BMKG terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kesiapsiagaan di tingkat tapak penting mengingat cuaca ekstrem tersebut memicu ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti yang baru saja melanda Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Hadapi El Nino, Bulog Usul Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang 2 Bulan

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan perpanjangan program bantuan pangan beras 10 kg selama dua bulan tambahan untuk menghadapi potensi dampak El Nino. Usulan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR. Rizal menjelaskan bantuan tambahan yang diusulkan hanya berupa beras, berbeda dengan skema sebelumnya yang juga mencakup minyak goreng.

Adapun usulan tambahan penyaluran beras dibagi ke dalam dua skema utama, yakni pasar umum dan pasar khusus. Untuk pasar umum, Bulog mengusulkan tambahan penyaluran sekitar 4,3 juta ton per tahun. Rinciannya antara lain sekitar 2,28 juta ton untuk ASN, TNI, dan Polri, serta sekitar 1,5 juta ton untuk kebutuhan MBG. untuk pasar khusus, Bulog mengusulkan tambahan penyaluran sekitar 1,3 juta ton guna mengantisipasi kenaikan harga pada akhir tahun.

Dalam skema tersebut, bantuan pangan beras sebanyak 10 kg akan disalurkan kepada sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan pada Agustus hingga November 2026. Selain bantuan pangan, Bulog juga mengusulkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan dana Pangan Badan Pangan Nasional (PBP).

Akhirnya, Iran-AS Sepakat Akan Buka Kembali Selat Hormuz

Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal itu disebut sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi. Klaim tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (25/5/2026), disampaikan oleh laporan media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang mengutip seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, dalam laporan terbaru pada Minggu (24/5) waktu setempat. Dikatakan oleh pejabat AS tersebut bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei — proses yang dapat memakan waktu beberapa hari.

TNI Keluar Barak Buru Begal, Sesuai dengan Tupoksi di Militer?

Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodam Jaya menyatakan bahwa mereka ikut memburu begal yang marak di Jakarta dan sekitarnya. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak menyampaikan, pihaknya menurunkan sejumlah personel, termasuk dari satuan batalion tempur, untuk mendukung patroli bersama aparat kepolisian. Iskak mengatakan, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung pengamanan Jakarta bersama Tim Pemburu Begal yang dibentuk Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut dia, kondisi keamanan suatu wilayah menjadi tanggung jawab bersama antara kepolisian dan TNI.

Di sisi lain, pengamat militer Mufti Makarim menegaskan, keterlibatan TNI dalam memburu pelaku kejahatan seperti begal bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Menurut dia, penegakan hukum merupakan ranah aparat penegak hukum, yakni kepolisian. Selain itu, Undang-Undang TNI juga tidak mengatur tentara untuk memburu pelaku kriminal seperti begal. “Kalau salah tindak, mau diproses pakai apa? Hukum sipil? TNI enggak mau,” ujar dia. Sementara itu, pengamat militer Aris Santoso menegaskan, pengerahan prajurit TNI semestinya dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama yang berasal dari kekuatan luar. Menurut dia, fenomena tentara ikut menangani kriminalitas seperti begal dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten hingga banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat turut menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029.  Sjafrie menjelaskan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya sebagai contoh itu, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu. Sebab, kata dia, tugas batalion teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan.


ESDM Terjunkan Tim Investigasi Penyebab Mati Listrik Sumatra

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan untuk menyelidiki penyebab gangguan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera. Gangguan listrik atau blackout terjadi di berbagai daerah di Sumatera sejak Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB. Kondisi kelistrikan kemudian pulih sepenuhnya pada Minggu (24/5/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan Kementerian ESDM bersama Kementerian Sekretariat Negara dan PLN terus berkoordinasi sejak awal gangguan terjadi. Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan sistem kelistrikan secara intensif.

Purbaya Kantongi Data 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi data 10 perusahaan besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor. Manipulasi tersebut diduga dilakukan melalui praktik under invoicing. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan menelusuri tiga pengapalan dari masing-masing perusahaan. Sampel pengapalan itu dipilih secara acak.

Menuju Peningkatan Kualitas Instruksional

Indonesia memiliki kekayaan data hasil belajar siswa dari berbagai asesmen nasional (AN/AKM, TKA) dan internasional (PISA) yang telah mendasari berbagai perubahan kebijakan serta anggaran pendidikan yang besar. Pengalaman global menunjukkan tiga jenis respons negara terhadap data asesmen, yaitu perubahan drastis secara nasional (PISA shock), perubahan inkremental yang fokus pada aspek tertentu secara perlahan, serta respons stagnan yang cenderung politis atau artifisial. Keberhasilan transformasi ini idealnya bertumpu pada tiga pilar utama, di mana orientasi pada kompetensi siswa menjadi fondasi paling krusial dibandingkan sekadar standar berbasis input seperti jumlah jam pelajaran.

Di tingkat sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki akses ke data capaian dari AN/AKM, Rapor Pendidikan, TKA, hingga PISA untuk memetakan efektivitas proses belajar-mengajar. Langkah konkret dan cepat untuk melakukan perubahan adalah menyelaraskan kompetensi yang diajarkan di kelas dengan kompetensi yang diuji dalam asesmen tersebut. Estonia menjadi contoh sukses yang menerapkan instructional alignment (keselarasan instruksional), di mana soal-soal terbuka mirip PISA diintegrasikan dalam diskusi kelas melalui filosofi teaching for life, bukan sekadar teaching for the test, demi menutup kesenjangan kompetensi siswa.

Penyelarasan instruksional ini menuntut fleksibilitas pedagogis dari guru dan perubahan orientasi dari kepala sekolah. Target belajar-mengajar harus digeser dari mengejar skor ujian kosmetik menjadi penguasaan kompetensi nyata yang mendalam. Akuntabilitas sekolah tidak lagi diukur dari nilai angka semata, melainkan dari pertanggungjawaban proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pola supervisi kepala sekolah kepada guru juga harus bertransformasi, dari yang awalnya fokus pada pemenuhan administrasi menjadi fokus pada kualitas instruksi di dalam kelas.

Kunci keberhasilan reformasi ini terletak pada kemampuan para pembuat kebijakan, kepala sekolah, hingga guru dalam memanfaatkan data asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berkat pergeseran budaya asesmen modern, ujian kini berfungsi sebagai alat ukur kompetensi umum berisiko rendah (low-stakes assessment), bukan lagi alat seleksi yang menakutkan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya kebijakan baru atau besarnya biaya, melainkan oleh perubahan nyata dalam ruang kelas agar Indonesia terhindar dari siklus reformasi artifisial yang mahal namun nirhasil.

Novendra Priasmoro puncaki klasemen sementara JAPFA FIDE Rated

Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open dalam ajang JAPFA FIDE Rated 2026 setelah meraih kemenangan penting pada babak kelima. Novendra mengalahkan Stevanky dalam pertandingan sengit hingga 65 langkah. Hasil tersebut membuatnya mengoleksi 4,5 poin dari empat kemenangan dan satu hasil remis, sejajar dengan IM Muhamad Lutfi Ali di puncak klasemen.

Novendra mengakui pertandingan melawan Stevanky berlangsung alot dan nyaris berakhir remis karena keterbatasan waktu. Pada babak keenam, ia dijadwalkan menghadapi rival lamanya sejak kecil, Lutfi Ali. Menurut Novendra, Lutfi memiliki gaya bermain ulet dan sulit ditembus, sedangkan dirinya lebih mengandalkan permainan taktis. Karena itu, ia bertekad bermain lebih sabar dan berhati-hati pada pertemuan berikutnya.

Sementara itu, pecatur muda IM Satria Duta Cahaya mulai menekan papan atas klasemen setelah naik ke posisi keempat dengan raihan empat poin. Tambahan angka diperoleh usai mengalahkan Gelar Sagara Dwitama pada babak kelima. Duta mengaku performanya masih naik turun karena sempat dua kali remis di awal turnamen, namun optimistis bisa tampil maksimal pada empat ronde tersisa.

Pada kategori challenger, Abraham Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon tampil sempurna dengan lima kemenangan beruntun dan memimpin klasemen sementara. Turnamen ini juga mendapat perhatian karena melibatkan 12 pecatur disabilitas yang bertanding bersama peserta umum sesuai elo rating masing-masing. VP-Head of Social Investment JAPFA, R. Artsanti Alif, menyebut keikutsertaan atlet para catur menjadi bentuk apresiasi terhadap inklusivitas dalam kompetisi catur internasional tersebut.

Blackout Sumatera, Eddy Soeparno Dorong Evaluasi Sistem Kelistrikan Nasional

Terkait pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Pemadaman ini menyebabkan 13 juta pelanggan terdampak baik dari sisi ekonomi maupun sosial, untuk itu harus segera dievaluasi secara menyeluruh. PLN agar melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan jaringan transmisi, sistem proteksi, hingga mitigasi risiko bencana dan cuaca ekstrem.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi nasional, sebab ketahanan energi bukan hanya soal pasokan listrik tersedia, tetapi juga soal keandalan sistem ketika menghadapi gangguan. Eddy juga mendorong pemerintah dan PLN mempercepat modernisasi grid kelistrikan nasional berbasis smart grid dan memperkuat interkoneksi antarwilayah agar sistem lebih tahan terhadap gangguan besar.

Wamenkes soroti pentingnya cek kesehatan bagi remaja dan anak

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini penyakit, termasuk bagi remaja dan anak-anak. Ia menyoroti meningkatnya kasus diabetes pada usia muda akibat pola hidup tidak sehat, seperti kurang bergerak, kurang tidur, serta tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Menurutnya, diabetes pada remaja memiliki risiko komplikasi yang lebih cepat, bahkan dapat menyebabkan gagal ginjal, penyakit jantung, hingga kematian pada usia muda.

Dalam pembukaan Canisius Health Expo 2026 di Canisius College, Dante mengapresiasi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan bagi alumni dan masyarakat. Acara yang menjadi bagian dari Canisius College Alumni Day (CCAD) 2026 itu menyediakan layanan konsultasi medis gratis, pemeriksaan kesehatan, talkshow edukatif, serta program donasi kacamata bagi guru dan tenaga pendidik. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan.

Ketua Panitia Canisius Health Expo 2026, Sigit Dewanto, mengatakan acara ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus penyakit kronis serta keterbatasan akses layanan kesehatan dan informasi medis yang kredibel. Sementara itu, Ketua Divisi Acara Wishnu Widodo menyebut kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor kesehatan dengan melibatkan dokter spesialis alumni Kanisius dan berbagai institusi kesehatan guna mendorong kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan pola hidup sehat.

Rudi Hartono: Blackout Sumatera Momentum Evaluasi Jaringan dan Mitigasi

Merespons pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada Jumat, 22 Mei 2026, Anggota Komisi VI DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Rudi Hartono Bangun mengharapkan PT PLN (Persero) dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan jaringan utama kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Ia mendorong jajaran PLN Wilayah Sumbagut untuk fokus pada perbaikan jaringan dan penguatan sistem mitigasi nasional guna menjaga stabilitas pasokan ke depan. Selain fokus pada pemulihan teknis, Rudi juga menyarankan agar PLN mempertimbangkan kebijakan pemberian kompensasi yang proporsional bagi pelanggan yang terdampak signifikan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Blackout Sumatera, Pemerintah Didesak Beri Kompensasi

Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, Beyrra Triasdian mendesak pemerintah agar memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak dan lakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transaparan kepada publik.

Beyrra menuturkan peristiwa blackout kemarin menunjukkan lemahnya sistem kelistrikan nasional yang bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil. model kelistrikan seperti saat ini memperbesar risiko masyarakat kehilangan layanan dasar. Karena itu, pemerintah dinilai harus mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan tidak mudah lumpuh saat krisis.

PLN berdalih cuaca buruk yang menyebabkan terjadinya gangguan pada gardu induk serta sistem transmisi, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, tengah, dan utara. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Brigadir Jenderal Mohamad Irhamni mengatakan tim sedang memeriksa titik putus saluran udara tegangan tinggi (sutet) 175-176 di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Jambi.

Ini Calon Warisan Dunia UNESCO dari Indonesia, Ada Kota Tua Jakarta

Indonesia memiliki sejumlah situs yang masuk dalam Tentative Lists atau Daftar Sementara UNESCO sebagai calon Warisan Dunia. Daftar ini berisi situs budaya dan alam yang dianggap memiliki Outstanding Universal Value (Nilai Universal Luar Biasa) sehingga layak dipertimbangkan masuk ke dalam World Heritage List. UNESCO juga mendorong setiap negara untuk meninjau dan mengajukan ulang daftar tersebut minimal setiap 10 tahun agar tetap relevan dan transparan.

Berdasarkan data UNESCO, beberapa situs terbaru yang diajukan Indonesia pada April 2025 antara lain Lanskap Karst Kawasan Gua Prasejarah Maros Pangkep, Warisan Budaya Megalit Kawasan Lore Lindu, Kompleks Candi Muarajambi, dan Tanah di Bawah Angin: Jalur Perdagangan Rempah-rempah Abad XIII–XVIII. Selain itu, terdapat pula situs lain yang sudah lebih dulu masuk daftar sementara, seperti Kebun Raya Bogor, Kota Tua Jakarta, Trowulan, Taman Nasional Bunaken, hingga Kepulauan Raja Ampat.

Setiap situs memiliki nilai sejarah, budaya, maupun alam yang khas. Misalnya, Kompleks Candi Muarajambi dikenal sebagai pusat keagamaan Buddha terbesar pada abad ke-7 hingga ke-14 yang berkaitan dengan Kerajaan Melayu Kuno dan Sriwijaya. Keberadaan daftar sementara UNESCO ini bertujuan mempermudah akses informasi, menjaga transparansi, serta membantu penyelarasan nominasi warisan dunia di tingkat regional dan internasional.

Anggaran Dipangkas, MBG Anak Sekolah Jadi 5 Hari Seminggu

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah akan dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, imbas anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026. Dadan menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

Bareskrim Polri Ungkap Hasil Investigasi Sementara Peristiwa Blackout di Pulau Sumatera

Tim Bareskrim Polri turun ke Jambi untuk menyelidiki dan investigasi insiden Blackout di Sumatera yang terjadi pada Jumat (22/5/2026). Tim Bareskrim dipimpin oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni, Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia, dan pihak PT PLN. Proses investigasi dimulai dari Sutet 275kV jalur Muara Bungo-Sungai Rumbai, Jambi dan berakhir di lokasi Tower 175 dan 176 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026).

Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia menyampaikan saat ini proses investigasi masih berlanjut, namun temuan sementara peristiwa blackout diduga karena faktor cuaca yang mengakibatkan terputusnya kabel transmisi secara tiba-tiba (force majeure). Cuaca yang buruk, membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera.

Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip berantai sejumlah pembangkit, sehingga terjadi blackout massal di beberapa wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Pasca insiden itu, PLN melakukan isolasi gangguan, normalisasi jaringan, dan pemulihan bertahap sistem kelistrikan dengan fokus investigasi awal pada jalur transmisi wilayah Muaro Bungo, Jambi sebagai salah satu tulang punggung interkoneksi listrik Sumatera.

Ekonom Wanti-wanti Pembentukan Badan Ekspor SDA Jangan Sampai Ganggu Investasi Asing

Keputusan pemerintah membentuk badan ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai perlu diimbangi dengan aturan pelaksana yang mampu menjaga iklim investasi asing. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengkhawatirkan kebijakan ini akan menggangu investasi asing masuk ke dalam negeri. Pasalnya, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) masih menjadi salah satu penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Josua menambahkan, dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan ekspor relatif kecil karena fokus utamanya bukan untuk mendongkrak ekspor, melainkan memperbaiki penerimaan negara terutama dari perpajakan. Josua menyampaikan ini, mengingat tujuan pemerintah membentuk badan ekspor SDA ini memang untuk membenahi praktik under invoicing melalui sentralisasi mekanisme penjualan ekspor ke satu badan tertentu.

Sugiono: Penahanan Relawan Gaza oleh Israel Langgar Hukum Internasional

Pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan kekerasan dan penahanan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza oleh pasukan Israel pada 19 Mei 2026 yang dinilai melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri, Sugiono, di Tangerang, Ahad (24/5/2026), mengatakan tindakan terhadap relawan dan aktivis kemanusiaan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

Ia menegaskan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan itu tidak boleh terulang dan harus segera dihentikan. Menurut Sugiono, misi yang dilakukan para relawan GSF merupakan kegiatan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza dan bukan tindakan yang melanggar hukum.

Sugiono juga menyampaikan pemerintah Indonesia berhasil memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) peserta pelayaran GSF 2.0 yang sempat ditahan otoritas Israel. Ia mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah negara sahabat, khususnya Pemerintah Turki.

Iklim Investasi Positif, The Mandalika Percepat Pengembangan Kawasan dan Pariwisata

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus mempercepat pengembangan kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), seiring tumbuhnya iklim investasi dan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Hingga akhir 2025, nilai investasi kumulatif di KEK Mandalika telah mencapai Rp 6,018 triliun dengan serapan tenaga kerja 26.002 orang. Capaian ini, tentu menunjukkan berkembangnya ekosistem pariwisata terintegrasi, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pertumbuhan kawasan juga tecermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha di KEK Mandalika. Hingga Desember 2025, sebanyak 27 pelaku usaha telah menjalankan aktivitas bisnis di kawasan, mencakup sektor hospitalitylifestyle tourismmixed use development, utilitas kawasan, hingga pendukung motorsport ecosystem. Investor domestik maupun internasional seperti Singapura, Jepang, Spanyol, AS, dan Maroko turut memperkuat pengembangan kawasan.

Selain pertumbuhan investasi, aktivitas pariwisata di The Mandalika menunjukkan tren positif. Pada periode Januari hingga April 2026, total kunjungan wisatawan kawasan mencapai 285.003 pengunjung. Pada periode sama, rata-rata length of stay wisatawan meningkat menjadi 2,33 hari dibandingkan tahun sebelumnya selama 1,96 hari. Rata-rata okupansi hotel kawasan meningkat menjadi 44,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 41,55 persen.

Kereta Gantung Sepanjang 8 KM di Sleman akan Hubungkan Prambanan, Tebing Breksi, Hingga Candi Ijo

Kabupaten Sleman bakal memiliki wahana wisata baru yakni kereta gantung di kawasan Prambanan. Proyek yang digagas investor swasta itu direncanakan membentang sepanjang sekitar 8 kilometer dan akan menghubungkan sejumlah destinasi wisata populer di wilayah perbukitan Prambanan termasuk Tebing Breksi hingga Candi Ijo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman saat ini tengah mendampingi proses perizinan proyek wisata bernilai investasi sekitar Rp200 miliar tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman, Triana Wahyuningsih, mengatakan gagasan pembangunan kereta gantung sepenuhnya berasal dari pihak investor. Menurutnya, kehadiran kereta gantung ini diproyeksikan menjadi salah satu daya tarik wisata baru di DIY sekaligus disebut-sebut bakal menjadi yang pertama di Indonesia.

Saat ini, proses pembangunan masih fokus pada tahapan perizinan, terutama menyangkut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pasalnya, sebagian wilayah yang akan dilintasi kereta gantung masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemkab Sleman, lanjutnya, terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek tetap berjalan sesuai aturan tata ruang yang berlaku.

Purbaya Bantah Ada Kuota Restitusi di Tiap Kantor Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perpajakan akan memberikan kuota pencairan restitusi pajak di setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Dia pun menjelaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada wajib pajak tetap berjalan dan tidak ada kuota atau pembatasan.

Purbaya mengatakan ingin memastikan bahwa pengembalian pajak tidak terjadi kebocoran yang pada ujungnya akan merugikan negara dan restitusi tetap berjalan sesuai dengan aturan. Purbaya pun sudah resmi merilis Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 per 1 Mei 2026, yang mencabut seluruh aturan restitusi sebelumnya. Aturan baru ini memperketat proses pengembalian kelebihan bayar pajak (restitusi dipercepat) guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menekan potensi risiko kebocoran penerimaan negara.

Risiko Hantavirus Jadi Pandemi Rendah

Wabah hantavirus menjadi perhatian publik setelah virus tersebut terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina. Kekhawatiran meningkat setelah adanya laporan kematian penumpang akibat infeksi hantavirus jenis Andes. Di Indonesia sendiri, Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga pertengahan Mei 2026 mencatat enam kasus suspek hantavirus yang masih dalam pemantauan.

Epidemiolog sekaligus Profesor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Masdalina Pane, menyebut risiko hantavirus untuk menjadi wabah besar di Indonesia tergolong rendah. Hantavirus jenis HFRS yang ditemukan di Indonesia memiliki tingkat kematian sekitar 13 persen. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena gejala awal infeksi hantavirus tidak khas dan sering menyerupai influenza, seperti demam dan nyeri otot.

Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 23 kasus hantavirus di Indonesia sepanjang 2024–2026, dengan rincian 20 pasien sembuh dan tiga meninggal dunia. Penularan virus di Indonesia umumnya terjadi dari tikus ke manusia, sehingga pengendalian populasi tikus dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

Pengaturan “3S” diterapkan untuk batasi akses digital anak di sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penerapan pengaturan “3S” di sekolah untuk membatasi akses digital anak, yaitu screen time (waktu layar), screen zone (zona layar), dan screen break (jeda layar). Direktur Jenderal PAUD Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pengaturan ini bertujuan melindungi anak di ruang digital sekaligus membantu mereka menggunakan gawai secara lebih sehat dan terkontrol.

Dalam penerapan screen time, sekolah dapat mengatur kapan siswa diperbolehkan menggunakan gawai. Sejumlah sekolah bahkan sudah menerapkan kebijakan penitipan ponsel selama kegiatan belajar mengajar dan hanya mengizinkan penggunaan gadget untuk kebutuhan pembelajaran. Sementara itu, screen zone diterapkan dengan mengajarkan siswa mengenali ruang digital yang aman serta menetapkan area bebas gawai di sekolah, seperti perpustakaan dan tempat makan.

Adapun screen break bertujuan melatih anak menjeda penggunaan gawai agar lebih fokus belajar. Saat jeda, siswa dapat diarahkan melakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan tangan, leher, dan bahu. Gogot menegaskan bahwa penerapan 3S juga perlu didukung oleh orang tua di rumah agar aturan yang diterapkan sekolah tidak bertentangan dengan kebiasaan anak di lingkungan keluarga.

Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam

Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil menilai agreement of reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar perjanjian perdagangan, melainkan berpotensi menjadi instrumen politik ekonomi yang dapat memengaruhi kedaulatan nasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Guru Besar Filsafat Universitas Haluoleo, Yani Taufik, menyoroti sejumlah klausul seperti national treatment, most favoured nation (MFN), dan investor protection yang dinilai dapat membatasi kebijakan nasional, melemahkan industri dalam negeri, hingga memicu gugatan investor asing melalui mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS).

Para pengkritik juga menilai hubungan Indonesia-AS dalam ART tidak setara karena Indonesia berpotensi hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah industri dinikmati negara maju. Kebijakan hilirisasi nasional dinilai terancam karena regulasi lingkungan atau pembatasan investasi dapat dianggap menghambat kepentingan investor asing. Yani mengusulkan mitigasi melalui penguatan ruang kebijakan nasional, perlindungan lingkungan, reformasi ISDS, dan penguatan diplomasi negara-negara berkembang agar posisi tawar Indonesia lebih kuat.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, menyebut ART sebagai bentuk “penjajahan gaya baru” karena substansi perjanjian dinilai lebih banyak membebankan kewajiban kepada Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. Salah satu klausul mengharuskan Indonesia mempermudah investasi AS dalam eksplorasi dan pengolahan mineral kritis serta energi. Selain itu, Indonesia juga dinilai berpotensi menanggung beban lingkungan akibat aktivitas ekstraktif dan bahkan mendukung pengembangan infrastruktur ekspor batu bara AS di pasar global.

Kritik serupa disampaikan akademisi dan organisasi masyarakat lainnya yang menilai ART mencerminkan bentuk imperialisme ekonomi modern. Mereka menilai perdagangan global tidak pernah benar-benar setara dan cenderung menguntungkan negara maju. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah bahkan menilai kerja sama internasional yang melemahkan kedaulatan sumber daya alam bertentangan dengan kepentingan nasional. Karena itu, mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ART, mengedepankan transparansi, melibatkan partisipasi publik, serta memastikan perlindungan lingkungan, keadilan ekologis, dan kedaulatan ekonomi tetap menjadi prioritas utama.

Wabah Ebola Intai Dunia, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah RI?

WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan global (PHEIC) setelah ditemukan delapan kasus terkonfirmasi di Provinsi Ituri, Kongo, ratusan kasus suspek, serta puluhan kematian yang diduga terkait virus Bundibugyo (BVD). Selain itu, dua kasus Ebola juga ditemukan di Uganda pada pelaku perjalanan dari Kongo. WHO menilai situasi ini berisiko tinggi karena adanya ketidakpastian jumlah kasus, mobilitas penduduk yang tinggi, krisis kemanusiaan, serta lemahnya sistem layanan kesehatan di wilayah terdampak. Meski begitu, WHO menegaskan kondisi ini belum memenuhi kategori pandemi.

Ebola merupakan penyakit infeksi virus yang sangat berbahaya dengan tingkat kematian rata-rata sekitar 50 persen. Virus ditularkan melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang terkontaminasi dari manusia maupun hewan yang terinfeksi. Gejalanya meliputi demam, lemas, nyeri otot, sakit kepala, muntah, diare, hingga perdarahan. Hingga kini belum tersedia pengobatan spesifik yang disetujui WHO untuk jenis Bundibugyo Virus Disease (BVD), sementara vaksin masih terbatas penggunaannya untuk penanganan wabah di Afrika.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia, namun tetap meningkatkan kewaspadaan setelah WHO menetapkan status PHEIC. Pengawasan diperketat di bandara dan pelabuhan, terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara terdampak seperti Kongo dan Uganda. Langkah yang dilakukan mencakup skrining kesehatan, penyiagaan petugas medis, penguatan laboratorium nasional, serta integrasi pemantauan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dan pusat operasi darurat kesehatan.

Kemenkes dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya hoaks, serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masyarakat diminta rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, menjaga etika batuk dan bersin, serta menghindari kontak dengan orang atau hewan yang sakit. Warga yang baru kembali dari negara terdampak juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala dalam waktu 21 hari setelah perjalanan guna mencegah potensi penularan lebih lanjut.

Yield SBN Naik, Emiten Mulai Tahan Penerbitan Obligasi Baru

Kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) mulai memberi tekanan ke pasar obligasi korporasi. Kondisi ini membuat emiten diperkirakan akan lebih selektif menerbitkan surat utang baru pada semester II-2026. Tekanan tersebut muncul setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25%. Kenaikan bunga acuan dinilai berpotensi mendorong kenaikan yield dan kupon obligasi korporasi baru.

Chief Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Suhindarto, mengatakan penerbitan obligasi korporasi pada semester II-2026 masih berpotensi tumbuh. Namun, diperkirakan tidak seramai tahun sebelumnya karena emiten mulai berhitung dengan kenaikan biaya pendanaan. Meski begitu, kebutuhan refinancing diperkirakan tetap menjadi penopang utama pasar obligasi korporasi. Nilai jatuh tempo obligasi korporasi pada semester II-2026 mencapai Rp107 triliun, melonjak dibanding semester I-2026 yang sebesar Rp55 triliun.

Data Pefindo menunjukkan yield obligasi korporasi tenor tiga tahun kategori AAA berada di level sekitar 5,8% pada kuartal I-2026, sedikit lebih tinggi dibanding kuartal IV-2025 di kisaran 5,7%-5,8%. Tekanan juga terlihat di pasar SBN. Yield SBN tenor 10 tahun naik menjadi 6,89% per Kamis (21/5), dari sekitar 6% pada awal tahun. Suhindarto menjelaskan, kenaikan suku bunga terus mendorong yield dan kupon obligasi naik signifikan, minat penerbitan obligasi baru berpotensi melambat.

Menurunkan Angka Kematian Ibu Lewat Perbaikan Sistem Rujukan dan Peran Komunitas

Berita tersebut menyoroti pentingnya perbaikan sistem rujukan kesehatan maternal sebagai langkah utama menurunkan angka kematian ibu di Indonesia yang masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Keterlambatan penanganan ibu hamil berisiko, kurang optimalnya koordinasi antar fasilitas kesehatan, serta akses layanan yang belum merata menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kematian ibu saat persalinan maupun pascapersalinan.

Pemerintah dan tenaga kesehatan menilai sistem rujukan yang cepat, terintegrasi, dan responsif sangat penting untuk memastikan ibu hamil dengan komplikasi segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang memadai. Penguatan layanan di puskesmas, rumah sakit rujukan, hingga pemanfaatan sistem digital seperti SISRUTE dinilai mampu mempercepat proses rujukan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi.

Selain penguatan fasilitas kesehatan, peran komunitas juga dinilai krusial dalam menekan angka kematian ibu. Pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan, bidan, dan keluarga dapat membantu deteksi dini risiko kehamilan, memastikan pemeriksaan rutin, serta mendorong ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan.

Berita ini menegaskan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak dapat hanya mengandalkan layanan medis, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah didorong terus memperkuat sistem kesehatan maternal, memperluas akses layanan hingga daerah terpencil, serta membangun sistem rujukan yang efektif agar setiap ibu hamil mendapatkan penanganan tepat waktu dan berkualitas.

WFH ASN 1 Hari per Minggu Diperpanjang 2 Bulan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN selama satu hari setiap minggu diperpanjang hingga dua bulan ke depan. Kebijakan ini sebelumnya mulai diterapkan sejak April 2026 sebagai langkah penghematan energi di tengah konflik Iran yang berdampak pada pasokan minyak dan gas global.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap sektor energi nasional. Ia menilai kebijakan WFH cukup efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meskipun belum membeberkan secara rinci besaran penghematan yang telah dicapai selama kebijakan berlangsung.

Berdasarkan aturan Kementerian PANRB, pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi empat hari Work From Office (WFO) dari Senin hingga Kamis dan satu hari Work From Home (WFH) pada Jumat. Namun implementasi di tiap kementerian dan instansi tetap disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pelayanan masing-masing lembaga.

Search