dicetak pada tanggal: 22 Februari 2026 5:57 AM

AS Bebaskan Tarif CPO hingga Kakao, Tekstil & Apparel Pakai Kuota

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan salah satu poin kesepakatan terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Kesepakatan ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

Masuk Perjanjian Dagang, RI Harus Beli 50 Pesawat Boeing

Pemerintah memastikan Indonesia juga akan membeli sebanyak 50 unit pesawat Boeing, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat. Proses pembelian pesawat akan dilakukan melalui Danantara. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menuntaskan perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di Washington, Kamis (20/2/2025) setempat. Penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff disepakati lewat penandatanganan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan AS Jamieson Greer.

Per Maret-April 2026, QRIS Bisa Digunakan di China dan Korea Selatan

Bank Indonesia (BI) menargetkan implementasi QRIS Antarnegara dengan China dan Korea Selatan dapat dimulai pada Maret atau April 2026. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, saat ini proses pengimplementasian QRIS Antarnegara di kedua negara tersebut hampir rampung. Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk implementasi di China, proses uji coba atau sandboxing dan piloting telah selesai dilakukan pada akhir Januari kemarin. Sementara dengan Korea Selatan proses sandboxing dan piloting ditargetkan rampung pada akhir Februari ini. Setelah proses terakhir itu selesai dilakukan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk bertransaksi di China dan Korea Selatan tanpa perlu menukar uang tunai dan menghitung kurs.

Krisis Ekologis di Sungai Cisadane, Bagaimana Pola Pemulihannya?

Kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD, Serpong, Setu, Tangerang Selatan, pada Senin (9/2/2026) menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Residu kebakaran yang mengalir ke Sungai Cisadane, memicu bau menyengat, munculnya lapisan berminyak di permukaan air, serta kematian ikan di sungai tersebut secara massal. Gudang tersebut diketahui menyimpan pestisida jenis cypermetrin dan profenofos, yang umum digunakan untuk mengendalikan hama tanaman.

Menanggapi insiden ini, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan pemeriksaan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan sekitar 20 ton pestisida terbakar dalam peristiwa tersebut. Air sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia kemudian mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran serius terhadap ekosistem perairan serta masyarakat di sekitarnya.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa, menilai peristiwa ini merupakan krisis ekologis yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Sungai Cisadane, katanya, arteri vital yang memasok air baku, mendukung irigasi, serta menopang ekosistem di wilayah padat penduduk dan industri. Secara terpisah, Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, Reza Cordova, menilai durasi pemulihan sangat ditentukan oleh jenis pestisida dan sifat kimianya, apakah persisten atau mudah terurai. Faktor debit sungai dan kondisi sedimen juga berperan penting. Jika senyawa yang tumpah relatif mudah terdegradasi dan aliran sungai cukup besar, pemulihan kualitas air dapat berlangsung dalam hitungan minggu hingga beberapa bulan.

Sebagai langkah respons cepat, Pemerintah Kota Tangerang bersama relawan menuangkan sekitar 1.500 liter eco-enzyme ke aliran Sungai Cisadane. Cairan tersebut didistribusikan melalui penuangan langsung dan penyemprotan agar tersebar merata. Selain itu, petugas turut mengangkat bangkai hewan dan sampah di sekitar lokasi terdampak.

Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Igusti Agung Made Wardana atau Igam, menjelaskan terdapat dua standar pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap perusahaan dalam kasus pencemaran lingkungan, pertama strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, kedua, liability based on fault atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Indonesia-AS Resmi Teken Perjanjian Tarif Resiprokal

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Penandatanganan ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, perjanjian ini akan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global.

Eks Presiden Korsel Resmi Dipenjara Seumur Hidup, Terbukti Pimpin Pemberontakan

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan pada Kamis (19/2/2026) setelah dinyatakan bersalah memimpin pemberontakan melalui deklarasi darurat militer pada 2024. Putusan ini dijatuhkan setelah pengadilan menilai langkah Yoon mengirim pasukan ke parlemen bertujuan membungkam lawan politiknya. Vonis tersebut menjadi salah satu hukuman paling berat dalam sejarah politik modern Korea Selatan. Jaksa sebelumnya bahkan menuntut hukuman mati terhadap mantan kepala negara tersebut.

Hakim ketua Ji Gwi-yeon menyatakan, Yoon sengaja mengerahkan pasukan ke gedung Majelis Nasional untuk membungkam oposisi yang menghambat pemerintahannya. “Pengadilan menemukan bahwa tujuannya adalah melumpuhkan majelis untuk jangka waktu yang cukup lama,” kata Ji di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Ia menambahkan, “Deklarasi darurat militer tersebut mengakibatkan biaya sosial yang sangat besar, dan sulit menemukan indikasi bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalan atas hal itu.”

Berdasarkan hukum Korea Selatan, dakwaan pemberontakan hanya memungkinkan dua jenis hukuman: penjara seumur hidup atau hukuman mati. Meski jaksa meminta hukuman mati, negara tersebut telah menerapkan moratorium tidak resmi terhadap eksekusi sejak 1997, sehingga hukuman mati pada praktiknya berarti penjara seumur hidup.

Ketegangan Memuncak Usai Negosiasi AS-Iran Buntu, Perang Bisa Pecah Kapan Saja

Putaran kedua perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) berakhir tanpa hasil konkret. Pembicaraan yang dimediasi Oman itu kembali digelar di Jenewa, Swiss, pekan ini, menyusul putaran awal pada 6 Februari. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi datang bersama delegasi teknis dan, menurut juru bicara kementeriannya, siap bertahan selama beberapa hari bahkan beberapa pekan hingga tercapai kesepakatan.

Mohammad Ghaedi, pakar hubungan internasional Timur Tengah dari George Washington University, menilai inti konflik belum berubah. “AS tidak menerima pengayaan uranium Iran. Itu garis merah mereka. Teheran juga tak akan menghentikan pengayaan,” ujarnya. Bagi Washington, penghentian pengayaan uranium adalah syarat utama. Bagi Teheran, menghentikan sentrifugal berarti menanggalkan opsi kemampuan penangkal nuklir. Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, menegaskan fasilitas nuklir Iran terbuka bagi pengawasan Badan Energi Atom Internasional.

Ghaedi mengingatkan, keputusan memulai perang mungkin berada di tangan Amerika, tetapi lamanya konflik dan dampaknya tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Untuk saat ini, diplomasi dan ancaman berjalan beriringan. Optimisme disuarakan, garis merah dipertahankan, dan Selat Hormuz tetap menjadi simbol betapa tipis jarak antara negosiasi dan konfrontasi.

Dirut BPJS Kesehatan yang Baru Pernah Jadi Dokter Kopassus

PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang memimpin lembaga tersebut sejak Februari 2021. Penunjukan Prihati tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. 

Prihati bukan sosok baru di dunia kesehatan. Dikutip dari dokumen riwayat hidupnya, Prihati adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ia juga meniti karier panjang sebagai perwira tinggi TNI hingga berpangkat Mayor Jenderal.

Prihati juga tercatat pernah menjabat Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto pada 2018–2021. Ia juga aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi. Pada 2021–2022, Prihati dipercaya menjadi Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Soebroto. Pada 2023 hingga 2025, ia menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. 

Menkeu Purbaya Akan Beri Rp 100 Miliar, Bantu UI Naik Peringkat Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan dukungan dana Rp 100 miliar untuk membantu Universitas Indonesia (UI) mencapai target naik peringkat di daftar kampus terbaik dunia. Target tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar UI bisa masuk daftar top 100 kampus terbaik dunia.

Merespons hal tersebut, Rektor UI Heri Hermansyah menyambut baik karena dukungan dana sangat penting untuk membantu menyelesaikan program strategi kampus. Ia juga menegaskan, UI akan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas riset yang berdampak, serta memperluas jejaring internasional sebagai bagian dari strategi menuju 100 besar dunia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan, UI ditargetkan bisa menembus peringkat 100 kampus terbaik di dunia. Hal itu diungkapkan Brian dalam video orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-76 UI yang digelar pada Senin (2/2/2026) di Balai Sidang Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Target ini diberikan karena UI telah berhasil masuk dalam jajaran kampus 200 besar kampus terbaik di dunia berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings 2026.

Moody’s Pangkas Rating 5 Bank Besar, Ini Hasil Stress Test Perbankan RI versi BI

Moody’s Ratings menurunkan outlook lima bank jumbo Indonesia (Mandiri, BRI, BNI, BCA, BBTN) dari stabil menjadi negatif. Meski demikina, Bank Indonesia menegaskan kondisi perbankan tetap kuat berdasarkan hasil liquidity stress test yang dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM). Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono tampil perdana dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur atau RDG BI pada Kamis (19/2).

Thomas Djiwandono menjelaskan, bank sentral tengah mempersiapkan koordinasi lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dikomunikasikan kepada investor maupun lembaga pemeringkat kredit.

Prabowo Sebut Indonesia jadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi di Gaza

Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menerima posisi Deputy Commander International Stabilization Force (ISF), yang akan mengawal misi perdamaian antara militer Israel dan Hamas, dalam konferensi pers setelah pertemuan di US Institute of Peace, Washington. Indonesia akan mengirim sekitar delapan ribu personel.

Prabowo mengatakan pasukan Indonesia yang akan dikirim mayoritas dari unit zeni dan kesehatan dalam 1–2 bulan ke depan. Sementara beberapa negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga telah berkomitmen mengirim pasukan. ISF menargetkan penempatan 20 ribu tentara dan 12 ribu polisi, dimulai di Rafah sebelum meluas ke Gaza Utara, Kota Gaza, Deir el‑Balah, dan Khan Yunis, guna menstabilkan keamanan dan mendukung pembentukan pemerintahan transisi teknokrat Palestina di bawah pengawasan BoP.

Prabowo Rombak Direksi BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito Jadi Dirut

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjend TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti. Penetapan yang berlaku untuk masa jabatan lima tahun ke depan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga menetapkan susunan dewan pengawas BPJS Kesehatan periode 2026-2031 yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi IX DPR RI serta persetujuan dalam rapat paripurna DPR. Sesuai ketentuan perundang-undangan, dewan pengawas BPJS bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sekaligus menyampaikan laporan pengawasan kepada presiden.

6 Poin Hasil KTT Board of Peace Trump yang Dihadiri Prabowo di AS

Negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana di Washington, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2). KTT ini dihadiri 27 perwakilan anggota tetap termasuk Presiden RI Prabowo Subianto dan 22 observer atau pengamat. Panglima Pasukan Stabilisasi Internasional Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengatakan ada lima negara anggota BoP yang akan menjadi pionir atau mengirim pasukan pertama ke Gaza. “Saya dengan bangga mengumumkan lima negara pertama yang akan mengirim personel untuk bertugas di ISF yakni Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania,” kata Jeffers dalam KTT BoP.

Jeffers juga menjelaskan dua tujuan utama pasukan perdamaian ini di Gaza. Pertama memastikan keamanan serta stabilitas di wilayah tersebut terjaga dengan baik, dan kedua memastikan pemerintah sipil terbentuk. Jeffers mengumumkan Indonesia bersedia menjadi wakil komandan ISF. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam KTT menegaskan posisi dan kesiapan Indonesia. “Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan untuk berperan aktif dalam Pasukan Stabilitas Internasional untuk memastikan perdamaian ini berhasil,” kata dia.

Trump mengumumkan AS menyumbang US$10 miliar atau sekitar Rp168 triliun untuk merekonstruksi Gaza, demikian dikutip Al Jazeera. Negara seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Uzbekistan, Maroko, Bahrain, dan Qatar turut menyumbang sebesar US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Indonesia – Amerika Serikat Resmi Teken Kesepakatan Dagang

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian tarif perdagangan timbal balik yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Menurut Greer, perjanjian ini menghilangkan hambatan perdagangan dan telah selesai proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting), meski rincian tarif yang akan diterima Indonesia tidak diungkapkan. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia akan membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk AS, sementara AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19% dan memberikan pengecualian untuk komoditas unggulan seperti CPO, kopi, dan kakao.

Kontrak Diperpanjang, Freeport Lepas 12 Persen Saham ke RI di 2041

Freeport-McMoran Inc. (FCX) sepakat untuk melepas 12 persen saham perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pemerintah Indonesia pada 2041 tanpa biaya. Syaratnya, pihak yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata Freeport yang dikeluarkan menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah 2041. Hal itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan masa pakai hak operasi sumber daya bagi PTFI di distrik mineral Grasberg yang diteken kedua belah pihak pada Rabu (18/2). FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya saat ini di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041 dan memegang sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Perpanjangan hak operasi dan ketentuan lain yang disepakati tunduk pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah diubah oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, PTFI akan segera menyelesaikan permohonan perpanjangan yang mencerminkan ketentuan yang disepakati. Terkait struktur tata kelola dan operasional yang ada, serta ketentuan perjanjian pemegang saham yang ada, IUPK, dan perjanjian lain yang berlaku akan terus berlanjut selama masa pakai sumber daya tersebut.

Menteri HAM Natalis Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke Baleg DPR

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari ini. Dalam RUU tersebut diusulkan pembentukan Komnas Masyarakat Adat. Pigai menyebut RUU ini ditarget selesai tahun ini. Pigai memastikan akan terus memfatilitasi pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undangnya.

Pigai mengungkap beberapa hal yang harus ditekankan dalam RUU ini. Pertama, Indonesia harus ada pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat. RUU ini juga harus menjadi proteksi dari ancaman terhadap budaya, nilai-nilai, dan tata kebiasaan yang dianut masyarakat adat. Selanjutnya, melestarikan dan memajukan masyarakat adat itu sendiri. Tak hanya itu, Pigai juga menekankan tentang pemenuhan hak masyarakat ada, seperti hak atas penyampaian pendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi, hak atas tanah, hak atas air, hingga semua hak-hak yang melekat dan bisa dimiliki oleh masyarakat adat harus bisa diwadahi di dalam Undang-Undang.

Guna menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat adat, Kemenham juga turut mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat.

Bareskrim Bongkar Dugaan Perdagangan Emas Ilegal di Surabaya

Bareskrim Polri membongkar dugaan jaringan penjualan emas ilegal di sebuah toko emas do Surabaya yang diduga terhubung dengan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) lintas daerah. Dalam penggeledahan sebuah rumah di Jalan Tampomas, Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, penyidik menyita emas batangan, uang tunai, dan dokumen penting yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penggeledahan dilakukan sejak Kamis (19/2/2026) pagi hingga malam. Dari lokasi tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengamankan empat boks barang bukti yang langsung dibawa ke Jakarta untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penggeledahan bertujuan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam aliran transaksi emas ilegal tersebut.

Penyidikan kasus ini telah berjalan sejak 2019. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 37 saksi dan memastikan proses hukum terus berlanjut hingga tuntas. Selain di Surabaya, tim Bareskrim juga menggeledah dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, yakni toko emas dan rumah pribadi yang diduga terkait jaringan distribusi emas ilegal. Menurut Ade Safri, rumah di Surabaya diduga berfungsi sebagai tempat penampungan, pengolahan, hingga distribusi emas yang bersumber dari pertambangan tanpa izin. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan transaksi mencurigakan dari aktivitas jual beli emas selama periode 2019-2022.

Eks Kapolres Bima Kota Langsung Ditahan Usai Dipecat

Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) langsung ditahan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, usai dipecat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena terbukti memiliki narkoba. Didik sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan narkoba pada Jumat (13/2/2026) lalu. Dittipidnarkoba juga telah mengamankan barang bukti berupa sebuah koper berisi narkoba dari rumah Aipda Dianita Agustina (DA), bekas bawahan Didik, di kawasan Tangerang, Banten.

Barang bukti yang diamankan, antara lain sabu sebanyak tujuh plastik klip dengan berat total 16,3 gram, ekstasi sebanyak 49 butir dan dua butir sisa pakai, pil aprazolam sebanyak 19 butir, pil happy five dua butir, dan ketamin sebanyak lima gram.

Didik terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar) dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta). Pada Kamis (19/2/2026) kemarin, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat terhadap eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

Dukung Langkah Presiden Prabowo di KTT BoP, Ketua Komisi I DPR: Satu Langkah Lebih Maju

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat. Utut menilai partisipasi Presiden Prabowo dalam forum tersebut merupakan tindakan nyata yang lebih progresif dibandingkan sekadar narasi dukungan.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk partai-partai politik, memiliki visi yang sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, ia menekankan pentingnya langkah diplomasi konkret di tingkat internasional.  Utut menilai kehadiran Indonesia dalam meja perundingan BoP menunjukkan posisi tawar Indonesia di dunia global. Menurutnya, upaya diplomasi langsung jauh lebih efektif daripada sekadar menyuarakan aspirasi tanpa aksi lapangan.

Meski demikian, Utut mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam memetakan dinamika konflik di Timur Tengah. Ia menyoroti kompleksitas konflik yang terlibat, mulai dari posisi Israel, Hamas, hingga otoritas pimpinan Mahmoud Abbas. Utut menekankan bahwa keterlibatan Indonesia harus tetap dalam koridor perdamaian dan menghindari keterlibatan militer dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Prabowo Jamin Iklim Investasi di Indonesia Kondusif Dihadapan Para Pengusaha Amerika

Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Kamar Dagang AS (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO), menjamin pemerintah Indonesia senantiasa menjaga iklim berinvestasi tetap kondusif. Iklim kondusif itu, terlihat dari stabilitas di berbagai sektor mulai dari ekonomi dan politik, kemudian adanya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi prioritas utama pemerintah, dan komitmen untuk terus memberantas korupsi serta kartel. Prabowo kemudian melanjutkan bagi dirinya kompetisi merupakan hal yang penting, tetapi setelah berkompetisi, yang terpenting adalah masing-masing pihak lanjut bekerja sama, berkolaborasi, dan saling berkompromi. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyatakan penting untuk menjaga kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menjaga disiplin fiskal dalam mengelola keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden kemudian mengungkap besaran investasi asing yang masuk Indonesia pada tahun lalu mencapai 53 miliar dolar AS. “Menurut saya, ini mencerminkan kepercayaan yang konkret terhadap perekonomian kami dengan ukurannya saat ini, potensi pertumbuhannya, dan stabilitas politik yang sejalan dengan kebijakan kami saat ini,” kata Prabowo. Di hadapan para pengusaha AS itu, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai sovereign wealth fund-nya Indonesia, kemudian peluang-peluang investasi yang dapat dijajaki oleh pengusaha, dan capaian-capaian yang berhasil diperoleh pemerintah dalam setahun terakhir, di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penyaluran papan tulis pintar (IFP) ke sekolah-sekolah.

DPD RI Bentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus Papua

DPD RI menugaskan tim khusus untuk menilai pemanfaatan dana otsus Papua, sesuai mandat pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut.

Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan “DPD RI memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan penggunaan dana otsus Papua,” Rabu (18/2/2026). Beliau juga menegaskan pentingnya transparansi penggunaan dana otsus di enam provinsi Papua. Pemerintah daerah diwajibkan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara terbuka untuk mengembalikan kepercayaan publik. Audit dianggap langkah nyata menjawab kritik masyarakat.

Bila masyarakat menilai otsus gagal, maka kegagalan ada pada pemerintah daerah sebagai pengelola dana. Dalam sidang April mendatang, DPD RI akan memanggil pemerintah daerah, BP3OKP, dan Komite Eksekutif Otsus Papua untuk memaparkan penggunaan serta capaian dana otsus.

Lima Negara Termasuk RI Bakal Terjunkan Pasukan ke Gaza

Indonesia menjadi satu dari lima negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pertama yang akan mengirim personel ke Jalur Gaza. Hal itu disampaikan dalam pengumuman skema International Stabilization Force (ISF) dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian alias Board of Peace di Washington, semalam. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana tingkat kepala negara Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis pagi waktu setempat. Selain Indonesia empat negara lain yang akan mengirimkan personelnya ke Jalur Gaza adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.

Mayjen Jeffers menuturkan menurut rencana, personel ISF akan dibagi ke dalam lima sektor di Jalur Gaza, dengan masing-masing sektor akan mendapatkan satu brigade ISF. Menurut pemaparan yang ditampilkan, kelima sektor itu ialah Rafah, Khan Younis, Deir al Balah, Gaza City, dan Gaza Utara. Ia menambahkan dalam jangka panjang, pihaknya memperkirakan akan ada 20.000 personel ISF dan 12.000 personel kepolisian untuk Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa konsultasi dengan pihak Palestina telah dilakukan menyusul keputusan Indonesia berkontribusi mengirimkan personel militernya dalam pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Lebih lanjut, Jubir Kemlu itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas personel yang diterjunkan untuk misi bersama ISF, dan personel Indonesia tidak akan dilibatkan dalam misi tempur ataupun demiliterisasi di Gaza.

19 Tahun Partai Aceh: Apa Beda Berontak, Damai, atau Memerintah?

Tanggal 19 Februari 2007 menjadi momen penting sebab pada hari itu, Malik Mahmud Al Haythar, pimpinan politik GAM, menyerahkan mandat resmi kepada almarhum Tgk. Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk wadah politik yang menampung mantan kombatan serta masyarakat Aceh. Hal ini menandai langkah awal lahirnya wadah politik bagi eks-kombatan GAM dan rakyat Aceh.

Ironinya, transformasi ini memunculkan fenomena moral dan politik yang menuntut kita menanyakan kembali arti kekuasaan, keadilan, dan martabat setelah konflik. Transformasi ini bukan sekedar perubahan mekanisme namun eksperimen moral: apakah mereka yang menolak ketidakadilan akan tetap setia pada idealisme ketika memasuki kekuasaan? Dalam dunia modern, pemikir dan analis sejarah politik adalah arena di mana kekuasaan mengubah niat baik menjadi realitas pragmatis yang sering jauh dari cita awal.

Pendirian Partai Aceh bukan sekadar transformasi struktural namun ujian apakah integritas moral dapat bertahan ketika kompromi, anggaran, dan interaksi dengan pemerintah pusat menjadi bagian keseharian. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa idealisme sering bersinggungan dengan realitas keras. Partai lokal yang kuat pada awalnya harus beradaptasi, berkoalisi, dan bernegosiasi. Ini bukan cacat moral; ini konsekuensi struktural dari sistem demokrasi modern. Namun tantangan dan risiko yang dapat terjadi adalah partai yang semula digunakan untuk melindungi martabat kolektif justru menjadi arena konsolidasi kepentingan pribadi.

19 Februari 2007 bukanlah akhir perjuangan moral tetapi awal tantangan baru untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan martabat. Akhirnya, sejarah Aceh dan pengalaman Partai Aceh menunjukkan bahwa pemberontakan sejati tidak berakhir dengan damai, dan kekuasaan sejati tidak berhenti pada legitimasi politik. Keduanya adalah proses berkelanjutan yang selalu menuntut refleksi moral.



Purbaya Bantah Utang Swasta Susut Imbas Pelaku Usaha Tahan Ekspansi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal bahwa anggapan penurunan utang luar negeri (ULN) swasta pada kuartal IV-2025 disebabkan oleh pengusaha yang menahan ekspansi. Purbaya menjelaskan, penurunan utang pada kuartal IV perlu dilihat secara berkelanjutan. Menurutnya, utang swasta akan kembali meningkat seiring bergeraknya roda ekonomi. Maka dari itu menurut Purbaya, ada faktor lain yang memengaruhi penurunan ULN, yakni meningkatnya sumber pendanaan dari perbankan nasional. Sehingga ia meminta publik tidak reaktif terhadap naik atau turunnya utang swasta karena yang terpenting adalah tren jangka panjang yang sejalan dengan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data, Bank Indonesia posisi utang luar negeri pada akhir Kuartal IV 2025 mencapai 431,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.252,56 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.800 per dollar AS. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2025 yang sebesar 427,6 miliar dollar AS. Secara tahunan, posisi tersebut juga meningkat dari Kuartal IV 2024 yang sebesar 424,8 miliar dollar AS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan utang luar negeri pada Kuartal IV 2025 terutama bersumber dari sektor publik. Posisi utang luar negeri swasta tercatat menurun.

ESDM Resmikan Pengiriman Perdana Pipa Proyek Dusem, Nilai Investasi Rp 6,5 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan pengiriman perdana pipa Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem), salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan jaringan gas di wilayah Sumatra Utara hingga Riau. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, proyek pipa transmisi Dusem menjadi bagian dari kebijakan diversifikasi energi dan percepatan pemanfaatan gas bumi domestik, khususnya untuk sektor industri dan komersial. Proyek Dusem memiliki nilai investasi sekitar Rp 6,5 triliun dengan volume desain 109,2 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Pembangunan dimulai pada Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Infrastruktur ini akan menghubungkan jaringan pipa gas di sepanjang Sumatra sekaligus mendukung hilirisasi industri dan penyediaan energi yang lebih bersih.

Secara teknis, jaringan pipa transmisi gas Dusem memiliki panjang sekitar 541,8 kilometer dan terbagi dalam dua segmen. Segmen I dari SKG Belawan hingga Stasiun Labuhan Batu sepanjang 279,8 km dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 3,6 triliun. Adapun Segmen II dari Stasiun Labuhan Batu hingga fasilitas Duri sepanjang 262 km digarap oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sumber Bangun Sentosa, dan PT Singgar Mulia dengan nilai kontrak Rp 2,8 triliun.

Seluruh pipa yang digunakan merupakan produksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) EPC masing-masing sebesar 60,9% dan 62,49%. Percepatan progres turut ditopang kelancaran distribusi material. Pengiriman pipa batch pertama Segmen I telah dimulai pada 14 Februari 2026 sebanyak 1.900 batang melalui jalur laut. Sementara itu, pengiriman batch pertama Segmen II dijadwalkan mulai 23 Februari 2026 melalui jalur darat dengan kapasitas sekitar 130 batang per hari.

Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI Soroti Kemunduran Demokrasi dan Desak Reformasi Partai–Pemilu

Dalam acara pengukuhan Prof. Dr. phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si., sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Pelembagaan Politik hari Rabu (18/02), Prof Aditya menyoroti adanya gejala kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dalam satu dekade terakhir.

Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang berhasil membuka ruang kompetisi dan kebebasan sipil, namun aspek partai politik dan pemilunya belum sepenuhnya tuntas. Kemunduran demokrasi terjadi secara incremental melalui perubahan aturan, konsolidasi elite, pelemahan oposisi, dan manipulasi prosedural yang tampak legal di Indonesia. Sayangnya partai politik sebagai simpul pertama persoalan tidak memainkan perannya dengan optimal sebagai artikulasi kepentingan rakyat dan mekanisme rekrutmen berbasis merit. Partai politik cenderung mendukung oligarki dan komersialisasi politik.

Simpul kedua adalah pelembagaan pemilu. Memang terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu namun faktanya integritas pemilu tidak hanya diukur dari partisipasi, melainkan juga dari keadilan kompetisi dan kepastian hukum. Untuk itu demi menahan laju kemunduran, Prof. Aditya menawarkan empat agenda reformasi utama yakni reformasi internal partai politik, termasuk transparansi keuangan, demokrasi internal, serta sistem rekrutmen berbasis merit dan audit independen. Beliau juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik perlu dilakukan secara simultan untuk mengubah insentif kelembagaan yang selama ini mendorong praktik oligarkis dan politik biaya tinggi.

BI-Rate Tetap 4,75%: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mempertahankan Stabilitas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Februari 2026 adalah sebesar Rp427,5 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, BUSN sebesar Rp184,8 triliun, BPD sebesar Rp28,5 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,1 triliun.

Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapi ​lebih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan baru turun sebesar 68 bps dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026. Sementara itu, suku bunga kredit perbankan baru turun 40 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80% pada Januari 2026. Kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian pada Desember 2025 sebesar 9,69% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Januari 2026 masing-masing tumbuh sebesar 22,38% (yoy), 4,13% (yoy), dan 6,58% (yoy). Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3% pada 2025 menjadi 3,2% dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprakirakan berlanjut pada triwulan I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat ditopang berbagai program stimulus Pemerintah. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy).

Pemerintah Jajaki Ekspor Ikan Patin 700 Ton ke Saudi saat Musim Haji

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat. Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam. Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah. Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi. Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

Purbaya Pastikan THR PNS Cair Pekan Pertama Puasa

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR ASN akan cair pada minggu pertama Ramadan, meski belum dapat menyebutkan tanggal pasti atau besaran tunjangan. Pemerintah menyiapkan total THR sebesar Rp55 triliun untuk ASN, TNI, dan Polri.

Pemerintah menargetkan belanja triwulan I mencapai Rp809 triliun termasuk program stimulus dan rehabilitasi. Diharapkan THR dan kebijakan lain dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,5‑6 % pada kuartal I 2026 serta memperkuat konsumsi rumah tangga.

Indonesia dan Freeport Teken MoU Perpanjangan Izin Tambang Setelah 2041

Pemerintah Indonesia dan Freeport‑McMoRan melalui unit Freeport Indonesia menandatangani MoU untuk memperpanjang izin operasi tambang setelah 2041, disaksikan Menteri Investasi dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara U.S. Chamber of Commerce di Washington, D.C. Perpanjangan izin dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan investasi pertambangan, terutama mengingat meningkatnya permintaan global akan mineral strategis seperti tembaga yang mendukung transisi energi dan kendaraan listrik.

Dalam kunjungan ke AS, Presiden Prabowo memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, membahas kerja sama ekonomi, tarif perdagangan lebih rendah, serta menandatangani perjanjian tarif perdagangan timbal balik (ART). Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Board of Peace (BOP) Gaza.

Penyebab Pasar Mobil Listrik Dunia Anjlok, Ada Peran Cina dan AS

Penjualan mobil listrik global pada Januari 2026 hanya mencapai 1,2 juta unit, turun 3 % dibandingkan Januari 2025 dan 44 % dibandingkan Desember 2025. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya subsidi dan pajak pembelian di Cina serta kebijakan ketat AS yang menghambat impor EV China, sehingga merek seperti BYD, Geely, dan Great Wall mengalami penurunan penjualan.

Walaupun ekspor mobil listrik Cina diperkirakan naik hingga 25 % dan dapat menyentuh tujuh juta unit ke kawasan seperti Meksiko, Timur Tengah, Rusia, dan Eropa, penjualan domestik diprediksi melambat karena ketegangan perdagangan, tarif, dan ketidakpastian regulasi. Bahkan disebutkan bahwa puluhan produsen mobil listrik di Cina berada dalam ancaman serius pada 2026.

Prabowo Bakal Hadiri Rapat Board of Peace dan Teken Tarif Dagang Trump Hari Ini

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu hari ini. Rencananya Prabowo akan melakukan penandatanganan kerja tarif dagang Indonesia-AS dan menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP). Mensesneg Prasetyo Hadi Prasetyo mengatakan, untuk sementara, belum ada perubahan terkait isi kesepakatan dari pembahasan sebelumnya. Namun, dia berharap ada perkembangan dalam pertemuan antara Prabowo dan Trump. Prasetyo berharap mendapatkan angka yang lebih baik. Meski begitu, hasil akhir bergantung pada proses negosiasi.

Prabowo diketahui telah tiba di AS untuk bertemu Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas kerja sama ekonomi, termasuk perundingan tarif dagang. Dikutip Biro Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa (17/2) pukul 11.55 waktu setempat. Di bawah tangga pesawat, Prabowo tampak disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.


Penipuan Berkedok Coretax dan Bahaya Data Bocor di Indonesia

Uang ratusan juta rupiah milik seorang wajib pajak raib setelah menerima telepon dari seseorang yang mengaku petugas Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait Coretax. Penelepon itu menyebutkan data sensitif seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) korban, yang membuat calon korban kesulitan membedakan ini resmi atau penipuan.

Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Instagram @mandharabrasika bercerita, penipuan itu dialami oleh salah satu rekan kerjanya. Pelaku mengaku ingin mengonfirmasi kesalahan pada akun Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi milik Ditjen Pajak yang digunakan untuk pendaftaran, pembayaran hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tanpa aktivasi Coretax, wajib pajak tidak dapat melaporkan SPT Tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tenggat pelaporan jatuh pada Maret. “Anehnya, mereka (penipu) dengan lancar menyebutkan data-data yang tidak pernah kami publikasikan, seperti NPWP dan sebagainya,” tulis Bagus melalui akun Instagram-nya, dikutip Rabu (18/2).

Setelah membangun kepercayaan, pelaku mengirim tautan unduhan aplikasi Coretax palsu dan menawarkan bantuan melalui fitur berbagi layar. Dari sana, PIN, username, dan password diketahui. Dalam hitungan menit, saldo ratusan juta rupiah di rekening hilang.

Iran Tutup Sebagian Selat Hormuz dan Ancam Tenggelamkan Kapal Perang AS

Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Media pemerintah Iran menyebut penutupan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan keamanan, seiring latihan militer Garda Revolusi di jalur pelayaran strategis itu. Selat Hormuz merupakan jalur laut vital yang menghubungkan negara-negara produsen minyak mentah di Timur Tengah dengan pasar global.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Ancaman itu dilontarkan Khamenei di tengah berlanjutnya negosiasi nuklir antara kedua negara. Khamenei juga membantah klaim Presiden AS soal superioritas militer Amerika. Menurutnya, kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dihancurkan hingga tidak bisa bangkit lagi.

Sepi Peminat, Jumlah Penawaran Lelang Surat Utang Negara Anjlok 17,6%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026). Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Jumlah itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran yang masuk pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun. 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026). Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON). Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun. Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Kemendag Beber Strategi Stabilkan Harga Pangan Jelang Ramadan

Sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadan 1446 Hijriah mencatatkan kenaikan harga. Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 7.30 WIB, Rabu (18/2/2026), rata-rata harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp77.533/kg atau naik 2,32% dibandingkan hari sebelumnya. Harga ini bahkan telah melampaui batas harga acuan pembelian (HAP) yang berada dikisaran Rp40.000/kg-Rp57.000/kg. Tak cuma cabai rawit merah, harga Minyakita juga masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liternya. Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan  bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berbagai cara untuk menstabilkan harga menjelang Ramadan.  

Sekolah UEA-Saudi Saat Ramadan: PJJ, Jam Belajar Dipotong, Libur Panjang

Sekolah di Uni Emirat Arab (UEA) hingga Arab Saudi menyesuaikan kegiatan belajar mengajar (KBM) saat Ramadan, mulai dari pemangkasan jam pelajaran hingga perubahan jadwal masuk. Sebagian juga menghadirkan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kementerian Pendidikan di Uni Emirat Arab menetapkan penyesuaian jam sekolah selama Ramadan tahun ajaran 2025-2026 untuk sekolah negeri dan swasta yang menggunakan kurikulum pemerintah.

Kementerian Pendidikan memastikan program bertajuk Ramadan with the Family kembali digelar tahun ini. Dalam kebijakan tersebut, setiap Jumat selama Ramadan ditetapkan sebagai hari belajar dari rumah bagi sekolah negeri.

Kebijakan ini merupakan tahun kedua berturut-turut PJJ diberlakukan setiap Jumat selama Ramadan bagi siswa sekolah negeri di UEA. Sebelumnya, Pemerintah Dubai menerapkan jam kerja fleksibel dan sistem kerja jarak jauh bagi pegawai negeri selama Ramadan untuk menunjang kenyamanan beribadah.

Menkeu setujui tambahan TKD wilayah terdampak bencana Rp10,65 triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui tambahan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Penetapan itu menimbang adanya 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD serta 20 daerah tidak terdampak yang juga mengalami penurunan. Seluruhnya akan direvisi ke atas melalui mekanisme pergeseran anggaran. Tambahan alokasi tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Adapun realisasi TKD reguler hingga 17 Februari 2026 mencapai Rp13 triliun ke tiga provinsi terdampak utama yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Dibandingkan dengan tahun lalu di tanggal yang sama, hanya Rp10,78 triliun. Jadi, lebih besar, sudah 30 persen dibanding tahun yang lalu,” ujar Purbaya. Penyaluran tambahan TKD akan dilakukan bertahap selama tiga bulan, yakni Februari 2026 sebesar 40 persen, Maret 2026 30 persen, dan April 2026 sebesar 30 persen.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap revisi DIPA rampung paling lambat pada 28 Februari 2026, sehingga dana bisa segera ditransfer ke daerah dengan persyaratan minimal. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk belanja pokok pemerintah daerah, penanggulangan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya.

Tak Mau Menyerah, Hamas Tolak Tenggat Waktu 60 Hari dari Israel untuk Melucuti Senjata

Pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi menegaskan penolakan total gerakan perlawanan Palestina tersebut terhadap tenggat waktu yang disebutkan oleh media Israel. Sejumlah media Israel melaporkan, kalau pemerintah dan militer Israel memberi Hamas waktu 60 hari untuk menyerahkan semua senjatanya, termasuk senjata pribadi. Mardawi mengatakan kalau gerakan tersebut belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak mana pun mengenai keputusan ini. Mardawi menekankan kalau pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung.

Mardawi menambahkan kalau Israel sedang melancarkan perang agama, bukan hanya pendudukan militer. Dia merujuk pada penguasaan situs-situs keagamaan seperti Makam Rachel dan Masjid Ibrahimi, serta operasi penggusuran dan aneksasi yang bertujuan untuk men-Yahudikan Yerusalem. Ia menjelaskan, langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong rakyat Palestina beremigrasi. Dia juga menekankan kalau rakyat Palestina akan tetap teguh di tanah mereka meskipun dikepung dan pembunuhan terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.

Mardawi menekankan kalau ancaman apa pun akan memiliki dampak serius bagi kawasan tersebut, dan menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan mengibarkan bendera putih. Ia menjelaskan bahwa sikap kolektif Arab dan Islam yang bersatu diperlukan untuk menghadapi kebijakan Israel ini dan melindungi tanah serta tempat-tempat suci. Mardawi mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan kalau rakyat Palestina siap menghadapi ancaman apa pun. Rakyat Palestina akan tetap teguh dan berjuang untuk membela tanah air mereka sampai nafas terakhir mereka.

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Direktur ABC Riset dan Consulting, Erizal, menilai Presiden Prabowo Subianto, partai-partai, dan civil society juga tidak lagi berselera dengan manuver politik Joko Widodo. Hal ini didasarkan pada pernyataan Jokowi yang mendukung revisi ulang Undang-Undang KPK.

Sekjen Golkar, Sarmuji, dan Politisi PKB, Abdullah, menilai manuver Jokowi tersebut merupakan bentuk cuci tangan dan lepas tangan terhadap perubahan UU KPK. Erizal pun menekankan bahwa “Jokowi rajanya, kok bisa-bisanya berakting layaknya punggawa.” Sikap Jokowi ini merupakan langkah politik yang mulai mudah dibaca sehingga terlihat banyak ditinggalkan oleh Prabowo, partai politik, dan civil society.

Pernyataan Erizal mengenai langkah yang mudah dibaca tersebut terlihat pada publik yang diam, menonton, dan belum bergerak, sementara Jokowi sudah sibuk kesana kemari, jual ini-jual itu.

PNBP Kuartal I-2026 Diprediksi Turun, Harga Batubara dan CPO Jadi Faktor Utama

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia pada Kuartal I-2026 diperkirakan mengalami penurunan seiring tren pelemahan harga komoditas global. Kondisi ini berdampak langsung pada komoditas unggulan nasional seperti batubara dan crude palm oil (CPO), yang selama ini menjadi kontributor utama PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA). Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kinerja PNBP Januari 2026 tercatat sebesar Rp 33,9 triliun atau turun 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut baru mencapai 7,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 459,2 triliun.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, tren penurunan harga komoditas menjadi sinyal kuat bahwa postur penerimaan negara, khususnya PNBP dari sektor SDA, tengah menghadapi tekanan. Ia mencontohkan Harga Batubara Acuan (HBA) yang turun dari sekitar US$ 124 per ton pada Januari 2025 menjadi sekitar US$ 104 per ton pada Januari 2026. Dengan sistem royalti progresif, penurunan harga tersebut berdampak langsung pada besaran setoran ke kas negara. Tekanan serupa juga terjadi pada komoditas CPO. Harga referensi yang bergerak lebih rendah di kisaran US$ 915 per ton membuat basis penerimaan dari pungutan ekspor dan royalti ikut melemah. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi awal Januari 2026 yang menunjukkan kontraksi sekitar 20% secara tahunan. Yusuf memperkirakan Kuartal I-2026 akan menjadi fase koreksi nyata karena adanya tekanan dari sisi harga dan volume produksi. Dari sisi harga, penurunan batubara dari level US$ 120-an ke kisaran US$ 100 per ton menyebabkan penerimaan negara terkoreksi lebih dalam.

Untuk sepanjang 2026, Yusuf memperkirakan harga batubara cenderung stagnan hingga bearish di kisaran US$ 100–US$ 110 per ton. Tekanan ini dipicu oleh peningkatan produksi domestik di negara konsumen utama seperti China dan India yang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sementara itu, harga CPO diproyeksikan relatif lebih stabil meskipun melandai ke kisaran US$ 850–US$ 900 per ton. Kebijakan mandatori biodiesel seperti B40 dan persiapan menuju B50 menjadi faktor penopang permintaan domestik. Namun, potensi stagnasi volume ekspor tetap menjadi tantangan.

MenLH: Indonesia Saat Ini Hadapi Triple Planetary Crisis

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Indonesia saat ini berada dalam pusaran triple planetary crisis atau tiga krisis utama global yakni krisis iklim, krisis pencemaran, dan krisis sampah. Ia merujuk data UNFCCC yang mencatat suhu global pada 2024 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah, dengan kenaikan mencapai 1,4 derajat Celsius dibanding masa pra-industri.

Hanif menambahkan pemerintah tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui National Plastic Action Plan dan sinergi dengan berbagai pihak internasional. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Hazuarli Halim menilai krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan keagamaan masyarakat.

Hazuarli menambahkan, pendekatan keagamaan diharapkan dapat memperkuat gerakan nasional pengelolaan sampah, terutama melalui literasi di masjid dan kegiatan dakwah agar perubahan perilaku masyarakat terjadi secara berkelanjutan.

Saat Klaim Jokowi Soal Revisi UU KPK Dibantah Partai Politik

Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara Jokowi dan partai politik di DPR mengenai siapa sebenarnya dalang di balik revisi UU KPK 2019 yang penuh kontroversial sebab melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyebut revisi terhadap UU KPK versi lama merupakan inisiatif DPR dan tidak ditandatangi oleh beliau. Beliau pun setuju agar UU KPK yang telah direvisi tersebut direvisi kembali. Namun menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, revisi UU KPK pada 2019 tidak hanya merupakan usul inisiatif DPR. Pembahasannya dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah. Partai Golkar pun menyebut pengembalian UU KPK ke versi lama dapat didiskusikan kembali. Hal senada pun di sampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PK Abdullah yang mengatakan justru Jokowi mengirim tim perwakilan pemerintah untuk turut serta membahas perubahan beleid terkait lembaga anti rasuah tersebut. Meskipun Jokowi tidak menandatangi hasil RUU KPK yang telah disahkan, tidak berarti kepala negara menolak beleid baru tersebut.

PKS dan PDI-P pun menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak tepat. Sebab, PKS menilai mekanisme pembentukan undang-undang, pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dengan DPR dalam melanjutkan atau menghentikan proses pembahasan. PDI-P melalui Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI-P, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut merupakan upaya cari perhatian dan “cuci tangan” dari polemik pelemahan lembaga antirasuah. Ronny menilai sikap tersebut lebih bermotif politik demi mendongkrak elektabilitas PSI.

Perusahaan RI dan AS Teken Kesepakatan Dagang & Investasi Lebih dari US$7 Miliar

Perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan dagang dan investasi senilai lebih dari US$7 miliar pada Rabu (18/2/2026). Melansir Reuters Kamis (19/2/2026), kesepakatan tersebut diumumkan oleh U.S.-ASEAN Business Council (USABC) dan ditandatangani dalam jamuan makan malam untuk Presiden Prabowo yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS. Berdasarkan lembar fakta USABC, perjanjian tersebut mencakup komitmen pembelian komoditas pertanian AS oleh perusahaan Indonesia, yakni: 1 juta ton kedelai, 1,6 juta ton jagung, dan 93.000 ton kapas. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen membeli 1 juta ton gandum pada tahun ini dan hingga 5 juta ton pada 2030.

Selain sektor pangan, kesepakatan juga mencakup nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan tambang AS Freeport McMoRan dan Kementerian Investasi Indonesia terkait kerja sama mineral kritis. Di sektor energi, perusahaan migas pelat merah Pertamina menandatangani kerja sama dengan Halliburton Co untuk kolaborasi dalam peningkatan perolehan minyak (oilfield recovery). Pertemuan tingkat tinggi Prabowo dan Trump diperkirakan akan menjadi momentum finalisasi kerangka kerja sama dagang yang lebih luas antara kedua negara.

Pejabat AS: Serangan Militer ke Iran Paling Cepat Dilakukan Hari Sabtu Lusa

Serangan militer Amerika Serikat ke Iran sepertinya tinggal menghitung hari. Para pejabat keamanan nasional negara tersebut telah memberi tahu Presiden Trump bahwa militer siap untuk melakukan serangan terhadap Iran secepatnya pada hari Sabtu lusa, meski bisa juga awal pekan depan. Informasi ini diungkap kantor berita CBS News. Masih menurut laporan tersebut, Trump belum membuat keputusan akhir tentang apakah akan menyerang. Percakapan tersebut digambarkan sebagai dinamis dan berkelanjutan, karena Gedung Putih mempertimbangkan risiko eskalasi dan konsekuensi politik dan militer dari pengekangan.

Sebagai langkah antisipasi, Pentagon mulai melakukan pergeseran personel dari Timur Tengah menuju Eropa atau kembali ke Amerika Serikat dalam tiga hari ke depan. Langkah ini merupakan prosedur standar militer untuk melindungi aset dari potensi serangan balasan Teheran jika operasi benar-benar diluncurkan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berencana mengunjungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam waktu sekitar dua minggu untuk diskusi lebih lanjut.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Rabu bahwa ada “banyak alasan dan argumen yang dapat diajukan untuk serangan terhadap Iran” tetapi diplomasi selalu menjadi pilihan pertama presiden.  Dia menolak untuk membahas apakah potensi serangan akan dikoordinasikan dengan Israel.

Perusahaan RI dan AS Teken Kerja Sama Dagang dan Investasi 7 Miliar Dollar AS

Perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan perdagangan dan investasi senilai lebih dari 7 miliar dollar AS pada Rabu (18/2/2026). Penandatanganan ini berlangsung sehari sebelum pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump untuk merampungkan kesepakatan dagang final. Dikutip dari Reuters, Kamis (19/2/2026), kesepakatan tersebut diumumkan oleh U.S.-ASEAN Business Council (USABC). Penandatanganan dilakukan dalam jamuan makan malam untuk Presiden Prabowo yang diselenggarakan Kamar Dagang AS.

Berdasarkan lembar fakta USABC, perjanjian itu mencakup komitmen pembelian sejumlah komoditas pertanian AS oleh perusahaan Indonesia. Rinciannya, pembelian 1 juta ton kedelai, 1,6 juta ton jagung, serta 93.000 ton kapas dalam periode yang belum dirinci. Selain itu, Indonesia juga akan membeli 1 juta ton gandum pada tahun ini dan hingga 5 juta ton pada 2030. Di luar sektor pangan, kerja sama turut menyasar mineral kritis dan energi. Perusahaan tambang AS Freeport-McMoRan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi Indonesia untuk kolaborasi di bidang mineral kritis.

Kesejahteraan Guru Honorer dan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Guru honorer masih menjadi mayoritas dalam sistem pendidikan nasional. Sekitar 56% dari total guru di Indonesia berstatus honorer, yang berarti lebih banyak daripada guru ASN (aparatur sipil negara)/PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) secara keseluruhan. Survei menunjukkan bahwa sekitar 74% guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota, dengan sebagian dari mereka bahkan dibayar kurang dari Rp500 ribu per bulan.

UNESCO (2015) menegaskan bahwa kesejahteraan guru mencakup dimensi ekonomi, psikologis, dan profesional yang berkaitan. Kebijakan kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah yang menyalurkan berbagai bentuk tunjangan dan insentif kepada guru non-ASN. pada 2025, ratusan ribu guru honorer menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, insentif guru non-ASN, serta bantuan subsidi upah bagi guru PAUD nonformal. Bahkan, tahun 2026, pemerintah menaikkan besaran insentif bulanan sebagai bentuk keberlanjutan kebijakan yang berpihak.

Namun, perlu dicermati isu keberlanjutan dan dampak kebijakan itu sendiri. Harus dipastikan bahwa kebijakan kesejahteraan guru tidak membebani anggaran negara. Justifikasi kebijakan ialah bahwa pendidikan bermutu tidak mungkin terwujud di atas fondasi yang rapuh. Pemerintah perlu memastikan kebijakan afirmatif yang menjamin keadilan dan keberlanjutan.

Menkeu Nilai Rasio Utang Indonesia Masih Aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Seperti diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu Purbaya lantas membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara kawasan. Rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Lalu rasio utang Thailand sekitar 63,5 persen. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165-170 persen terhadap PDB. “Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya mengutip Antara, Kamis, 19 Februari 2026. Ia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Menurut dia, pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi. Adapun sepanjang 2025 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Gubenur Sultra Temui Mendagri Bahas Pulau Kawi-Kawia

Mendagri Tito Karnavia menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Rabu (18/2/2026). Audiensi ini difokuskan pada sinkronisasi batas wilayah administrasi serta kejelasan status hukum dan optimalisasi pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia agar dapat diselesaikan secara tuntas secara konstitusional, dialogis, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendagri Tito menekankan bahwa Pulau Kawi-Kawia merupakan kawasan hutan nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan. Meskipun demikian, status kawasan nasional tersebut tidak menghilangkan aspek administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Melalui forum ini, disepakati bahwa pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia dapat dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Buton Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesepakatan ini menjadi kunci untuk mempercepat penetapan RTRW Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton Selatan, sekaligus menjamin kepastian hukum antarwilayah. Kedua gubernur berkomitmen menyelesaikan sengketa batas secara dialogis dan konstitusional sesuai peraturan yang berlaku.

Pembahasan lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 20 Februari 2026 untuk memperdalam sinkronisasi, tata ruang, serta pembahasan teknis terkait finalisasi draf kesepakatan bersama dan kepastian regulasi.

KPK sebut tidak mau terjebak soal revisi UU ke aturan lama

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tidak mau terjebak pada wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk kembali kepada isi aturan yang lama, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Setyo menjelaskan KPK pada masa kepemimpinannya berprinsip untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, ia mengatakan KPK pada saat ini tetap berfokus memberantas korupsi pada aspek pendidikan, pencegahan, hingga penindakan. Wacana revisi UU KPK untuk kembali ke UU yang lama berawal dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh pada 30 Januari 2026. Salah satu tokoh tersebut adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Setelah pertemuan, Abraham menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya meminta kepada Prabowo agar mengembalikan UU KPK seperti sebelum direvisi pada masa pemerintahan Joko Widodo selaku Presiden RI.

Pada 13 Februari 2026, Jokowi merespons usulan Abraham dan menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Prabowo sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana untuk merevisi UU KPK.

Ketua BEM UGM diteror, Istana: Makanya kalau Kritik Pakai Etika

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, hal tersebut mesti dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung etika dan adab. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terkait kasus bunuh diri anak di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Prasetyo, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin negara. Namun, dalam praktiknya, kritik perlu disampaikan melalui cara yang tepat, termasuk memperhatikan jalur komunikasi serta pilihan kata agar pesan yang disampaikan tetap bersifat konstruktif. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesopanan dalam berpendapat. Penggunaan bahasa yang tidak pantas dinilai dapat mengurangi substansi kritik dan sebaiknya dihindari oleh siapa pun, tidak hanya mahasiswa.

Terkait dugaan ancaman yang diterima Tiyo, termasuk pesan bernada intimidasi terhadap dirinya dan keluarga, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan menelusuri lebih lanjut informasi tersebut.

Baleg Setujui Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Siap Dibawa ke Paripurna

Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk diproses lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR, Rabu (18/2/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyatakan setuju.

Adapun persetujuan diambil setelah Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Iman Sukri menyampaikan laporan hasil pembahasan di tingkat Panja. Menurut Iman, panja harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji telah merampungkan pembahasan baik dari sisi teknis perumusan maupun substansi. Dalam proses harmonisasi itu, lanjut Iman, Baleg telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dan diskusi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta para ahli. Dalam pembahasan tersebut, panja menyepakati sejumlah perubahan teknis dan substansi.

Salah satunya adalah perubahan judul dari RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, panja menghapus asas nirlaba agar pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan secara profesional untuk meningkatkan nilai manfaat dana setoran jemaah. RUU ini juga mengatur penguatan pengelolaan keuangan haji secara korporasi dengan ketentuan tidak ada pembagian dividen kepada direksi dan dewan pengawas.

BPS Kebut Verifikasi Data 11 Juta BPJS PBI yang Dinonaktifkan

Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan. Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.

BPS bersama Kemensos telah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang nantinya akan dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut Jawa Barat menjadi daerah dengan wilayah jumlah verifikasi terbesar sebanyak 1 juta keluarga. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat, yang menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat.

Purbaya Respons Gugatan di MK soal MBG Masuk Dana Pendidikan: Saya Rasa Lemah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons gugatan yang diajukan guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU APBN karena memangkas anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyatakan tak mempermasalahkan gugatan tersebut dan akan melihat proses yang tengah berjalan di MK. 

Gugatan dilayangkan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan empat pemohon lain. Mereka mengajukan uji materi anggaran MBG dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Kuasa hukum pemohon Fahrul Rozi menilai MBG tidak masuk dalam komponen anggaran 20% karena berorientasi pada pemenuhan gizi. 

Kuasa hukum lain dari pemohon, Sipghotulloh Mujaddidi mengatakan, Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan setidaknya 20% dari APBN. Program MBG dalam APBN 2026 yang masuk dalam anggaran pendidikan dinilai  melanggar ketentuan tersebut karena dinilai tidak termasuk dalam inti penyelenggaraan pendidikan.

Alasan Purbaya Tolak Usul IMF Naikkan Pajak Karyawan Demi Jaga APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah 3 persen. Pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi RI benar-benar kuat.

Dibanding mengerek tarif pajak karyawan, Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak. Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan.

UU APBN 2026 Digugat akibat MBG, Begini Respons Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gugatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3). Ia mengaku akan terlebih dulu melihat hasil dari gugatan asosiasi guru tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu anggota P2G Reza Sudrajat, seorang guru honorer dan anggota P2G Kab Karawang, Jawa Barat, gugatan terhadap Undang-Undang (UU) APBN 2026 dikarenakan UU tersebut mengambil anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, untuk sebagian digunakan untuk keperluan MBG yang nilainya sebesar Rp268 triliun. Akibat dari hal tersebut, anggaran pendidikan sebagai mandatory spending terealisasi tidak sampai 20 persen.

Menurut Reza semestinya MBG tidak dapat dimasukkan dalam kategori pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Alasannya, MBG adalah pemberian bantuan pemenuhan gizi yang secara nomenklatur bersifat bantuan sosial atau kesehatan. Ia menambahkan, memaksakan MBG masuk dalam fungsi pendidikan adalah bentuk penyelundupan hukum untuk memenuhi angka 20 persen tanpa menyentuh substansi pedagogis. Akibatnya menurut Reza, kebijakan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan alokasi anggaran pendidikan, yaitu pemerintah lebih memprioritaskan logistik pangan (benda mati) sementara subyek utama pendidikan seperti kesejahteraan guru masih jauh dibayar di bawah Upah Minimum (UMP/UMK) dan melanggar pasal 14 ayat 1 (huruf a).

Sederet Catatan Penting Jelang Finalisasi Tarif Dagang RI-AS

Negosasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bakal segera memasuki babak baru seiring dengan bakal digelarnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026. Sejumlah pengusaha pun menyampaikan sederet catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah menjelang ditekennya kesepakatan dagang dengan AS. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap tarif resiprokal yang saat ini berada di level 19% bisa ditekan lebih rendah agar daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam kembali pulih. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor tekstil Indonesia. Namun, beban tarif dinilai membuat produk nasional sulit bersaing dengan negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.

AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai salah satu syarat penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Permintaan itu menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi industri pemintalan yang belum sepenuhnya pulih. Menurut Redma, peningkatan impor kapas dari AS sulit direalisasikan apabila tingkat utilisasi industri pemintalan masih berada di bawah 50%. Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19 total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan sekitar 300.000 ton berasal dari AS. Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, total impor kapas Indonesia tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS tinggal sekitar 70.000 ton.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam. Apindo meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif AS. Sementara itu, Peneliti CSIS Yoshe Rizal Damuri mengatakan tekanan tarif AS dapat memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketatnya persaingan pasar global, terutama di pasar utama seperti AS dan Uni Eropa. Dia menjelaskan, negara seperti Vietnam memang belum tentu memiliki biaya produksi lebih rendah dari Indonesia. Namun, keunggulan Vietnam terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang yang memberikan tarif lebih kompetitif serta kepastian regulasi.

Nasib Dana Desa, Disorot Prabowo, Mayoritas Dialokasikan ke Kopdes Merah Putih

Pemerintah mewajibkan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan itu memicu kontroversi karena dianggap membatasi ruang gerak desa untuk menentukan arah penggunaan anggarannya. Sebagai catatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026, total alokasi Dana Desa 2026 dipatok sebesar Rp60,57 triliun. Dengan adanya kewajiban alokasi 58,03% untuk program KDMP, sisa pagu reguler untuk program pembangunan desa lainnya menyusut menjadi sekitar Rp25 triliun. Skema baru penggunaan dan penyaluran dana desa itu sejalan dengan kritik dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya telah secara terbuka menyoroti inefisiensi dan indikasi salah sasaran dari penyaluran Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa pengetatan ruang gerak penggunaan anggaran desa tersebut dilakukan agar belanja negara di tingkat akar rumput memberikan dampak yang lebih terukur. Menurutnya, arsitektur kebijakan Dana Desa tahun ini memang didesain untuk merealisasikan target-target makro pemerintah di wilayah pedesaan, yang aturan teknisnya juga diselaraskan melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes). Meski porsi untuk program reguler desa menciut secara signifikan, Askolani mengklaim kebijakan prioritasisasi Dana Desa untuk KDMP tidak akan mematikan roda pembangunan di desa. Dia meyakini bahwa pendirian KDMP yang justru akan menjadi mesin pencetak pertumbuhan baru.

Adapun sejumlah pimpinan organisasi desa akan menggelar rapat untuk menyikapi kritik Presiden Prabowo Subianto. Rencana pertemuan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi. Dia berjanji akan menyampaikan sikap resmi usai para pimpinan organisasi menyamakan frekuensi terlebih dahulu dalam rapat yang direncanakan digelar pada Senin, esok hari tersebut. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, PMK 7/2026 telah mengubah sifat Dana Desa secara fundamental. Dana Desa yang selama ini bersifat lentur kini berubah menjadi sangat terarah dan kaku akibat diarahkan untuk dukung program prioritas pemerintah pusat. Dia memperingatkan bahwa pemangkasan porsi dana reguler dapat mengganggu fungsi stabilisasi sosial di desa.

Strategi Kemenperin Redam Dampak Pajak Karbon CBAM ke Ekspor Baja RI

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa terhadap kinerja ekspor baja nasional. Bagi importir UE, termasuk Indonesia, wajib membeli sertifikat CBAM sesuai emisi produk, yang harganya terkait dengan harga karbon di EU ETS (Sistem Perdagangan Emisi UE). Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan industri baja nasional perlu melakukan transformasi menuju industri hijau apabila menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor utama.

Kemenperin mempunyai tiga strategi yang akan dilakukan untuk meredam dampak penerapan pajak karbon CBAM tersebut. Pertama, melakukan transisi teknologi dengan mengoptimalkan jalur produksi yang menghasilkan emisi jauh lebih rendah. Langkah ini untuk menekan intensitas karbon produk besi dan baja. Kedua, mendukung adopsi teknologi net-zero emission sebagai bagian dari strategi jangka panjang industri baja nasional agar sejalan dengan tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap aspek keberlanjutan. Ketiga, mempersiapkan data emisi yang akurat. Industri baja diminta mempersiapkan sistem pencatatan dan pelaporan emisi yang sesuai dengan standar CBAM agar proses ekspor ke Uni Eropa tidak terkendala regulasi.

Apa Itu Pajak Karbon CBAM dan Ancamannya ke Ekspor RI?

Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya. Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas pertama di dunia yang bertujuan menyamakan biaya karbon antara produk impor dan produk yang diproduksi di Uni Eropa.

Berdasarkan data Trading Economics, per Selasa (17/2), harga izin karbon pada Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS) sebesar 69,77 euro per ton CO2 ekuivalen. Harga izin karbon pada sistem EU ETS pernah menembus 105,73 euro per ton CO2 ekuivalen pada Februari 2023. Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyatakan kebijakan ini diterapkan tanpa perlakuan berbeda bagi produk impor. Dalam proposal terbaru, European Commission mengusulkan perluasan CBAM ke produk hilir yang banyak menggunakan baja dan aluminium, termasuk mesin, produk konstruksi, suku cadang kendaraan, hingga peralatan rumah tangga. Uni Eropa juga akan memperketat pengawasan pelaporan emisi. Skema ini saat ini masih dalam fase transisi. Meski biaya emisi mulai dikenakan pada 2026, perusahaan importir diberi waktu hingga September 2027 untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan.

Bagi Indonesia, dampak CBAM akan terasa pada sejumlah ekspor komoditas, salah satunya baja. Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan eksposur ekspor baja ke Uni Eropa terus meningkat. Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen. Sementara pada 2025 hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen. Dengan penerapan CBAM, produk Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan jika emisi karbonnya dinilai lebih tinggi dibanding standar Uni Eropa. IISIA menyebut industri baja nasional bersama asosiasi telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain peningkatan pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.

Khamenei Murka AS Terus Kirim Kapal Perang, Ancam Tenggelamkan

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat di tengah berlanjutnya perundingan program nuklir kedua negara. Ia memperingatkan bahwa kapal perang AS bisa “dikirim ke dasar laut” jika terjadi konfrontasi. Pernyataan itu disampaikan saat delegasi Iran dan AS kembali bertemu di Jenewa untuk putaran kedua pembicaraan. Di saat yang sama, Washington juga meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah.

Ancaman tersebut muncul saat pejabat Iran dan AS menggelar putaran kedua pembicaraan mengenai program nuklir Iran di Jenewa pada Selasa. Amerika Serikat mendorong tercapainya kesepakatan baru, setelah pemerintahan pertama Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir era Presiden Barack Obama. Perjanjian sebelumnya, yakni Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), membatasi pengayaan uranium Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi. Presiden Donald Trump pada Jumat menyatakan harapannya terhadap negosiasi tersebut.

Namun ia juga memperingatkan bahwa jika kedua negara gagal mencapai kesepakatan, maka itu akan menjadi “hari yang buruk bagi Iran, sangat buruk.” Trump juga menegaskan bahwa AS mengerahkan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R Ford, ke Timur Tengah. Kapal induk tersebut bersama kapal-kapal pengawalnya akan bergabung dengan armada AS yang sudah berada di wilayah komando militer AS untuk kawasan tersebut.

Kemenkes Ungkap Biang Kerok Praktik Sunat Perempuan di RI Masih Marak

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi mengungkap data terbaru dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa setelah satu dekade, prevalensi sunat perempuan hanya turun sedikit, dari 52 persen pada 2013 menjadi 46 persen pada 2024. Imran menyebut lebih dari separuh jumlah praktik sunat perempuan kini berlangsung dalam bentuk simbolik atau ritual.

Di Indonesia, praktik tersebut masih ditemukan di berbagai wilayah, dengan konsentrasi lebih tinggi di beberapa daerah dan komunitas tertentu. Beberapa lokasi yang sering disebut dalam studi dan laporan adalah Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan beberapa wilayah di Jakarta. Secara global, beberapa negara masih mencatat angka yang sangat tinggi. Hampir 99 persen di Somalia, sekitar 87 persen di Mesir, dan kisaran 86-87 persen di Sudan, sementara negara lain seperti Ethiopia dan Nigeria menunjukkan variasi antarwilayah yang besar.

Dari sisi kesehatan, sunat perempuan tidak memiliki dasar medis, dan berisiko menimbulkan komplikasi jangka pendek seperti nyeri, perdarahan, dan infeksi, serta dampak jangka panjang berupa jaringan parut, masalah seksual, dan gangguan psikologis. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan fondasi kebijakan berupa undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Peraturan Pemerintah No. 28/2024 yang melarang sunat perempuan, dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 yang mengarahkan fasilitas kesehatan untuk tidak melakukan praktik tersebut.

Kementerian Kesehatan juga menggelar pelatihan bagi bidan dan tenaga kesehatan agar menolak permintaan keluarga. Namun regulasi dan pelatihan saja belum cukup. Ketika tenaga kesehatan masih menghadapi tekanan sosial dan risiko stigma, banyak dari mereka memilih sikap pasif atau bahkan melakukan praktik simbolik demi menjaga hubungan dengan komunitas.

Temui Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, Indonesia siap berkontribusi lebih jauh untuk Palestina, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Penegasan ini disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Riyad Mansour di Kantor Perwakilan Palestina, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (16/2/2026).

Pertemuan dihelat menjelang partisipasi Sugiono dalam Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina, komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

Kemudian, keduanya juga bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi DK PBB 2803 (2025), khususnya terkait pembentukan Board of Peace dan rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. “Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” imbuh dia.

Menteri LH: Jakarta Utara Hasilkan 1.300 Ton Sampah Per Hari

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama jajaran KLH/BPLH melanjutkan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) melalui aksi bersih di kawasan Tempat Pelelangan Ikan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam giat dimaksud Hanif menyampaikan Jakarta Utara memiliki timbulan sampah lebih dari 1.300 ton per hari, sehingga perlu menjadi atensi khusus bagi kita semua, termasuk bagi warga masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dari sumbernya.

Hanif juga mengunjungi Bank Sampah Unit Women Federation di Jalan Marliana serta fasilitas TPS3R MOA di Penjagalan, Penjaringan, untuk memantau langsung pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan mengapresiasi keberadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan sebagai salah satu solusi percepatan penanganan sampah di wilayah tersebut.

KLH/BPLH menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui penguatan literasi publik, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti RDF, serta penegakan hukum yang konsisten guna melindungi kelestarian lingkungan di kawasan pesisir perkotaan.

Hamas Minta Board of Peace Desak Israel Hentikan Pelanggaran di Gaza

Hamas mengatakan Board of Peace (BoP) yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Hamas mengatakan genosida di Gaza masih berlangsung. “Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan serius untuk memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza, karena perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung,” kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada AFP menjelang pertemuan perdana badan tersebut minggu ini di Washington.

Rapat perdana Board of Peace akan digelar akhir pekan ini di Washington DC, As. BoP atau Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Trump, awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut setelah perang antara Hamas dan Israel. Namun tujuannya kemudian berubah menjadi penyelesaian berbagai konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa presiden AS ingin menciptakan saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Qassem juga menyerukan agar dewan tersebut bekerja untuk mendukung komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk yang dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang “agar upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dapat dimulai”.

Pengamat: Evaluasi Rekrutmen Politik Terkait Pilkada Solusi Bagus

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan wacana evaluasi rekrutmen politik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat mencegah terjadinya politik uang.

“Saya kira wacana evaluasi rekrutmen politik pada kontestasi pemilihan kepala daerah sangat bagus. Mengingat, rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik (parpol) selama ini menurut saya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi partai politik,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Saat ini faktor politik uang menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Partai politik jarang merekomendasikan calon berintegritas karena mengutamakan kemampuan finansial calon bukan kapasitas kader tersebut. Calon pemenangan berpindah partai karena kurang mendapatkan dukungan. Untuk itu evaluasi rekrutem politik harus memastikan perubahan signifikan yakni faktor kapasitas, jenjang pengaderan, dan integritas calon untuk menghindari biaya politik yang tinggi.

Pemprov Jateng Akui MBG Perbanyak Sampah, Minta SPPG Kelola Sampah Mandiri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada meningkatnya timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur MBG pun diminta mengelola sampahnya secara mandiri agar tidak membebani tempat pembuangan akhir (TPA). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan sampah tersebut.

Widi mengakui pihaknya belum memiliki data rinci jumlah timbulan sampah dari aktivitas SPPG. Namun, ia memastikan jumlahnya meningkat seiring bertambahnya dapur MBG di Jawa Tengah. Ia menegaskan dapur SPPG harus bertanggung jawab mengelola sampahnya dari sumber agar tidak seluruhnya dibawa ke TPA yang sebagian besar telah mengalami kelebihan kapasitas.

Terkait sisa makanan siswa yang tidak menghabiskan MBG, ia juga mendorong sekolah dan masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari hulu. Menurutnya, pengolahan sampah organik melalui magot memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Seperempat Abad Otonomi Daerah: Antara Konsistensi Politik Hukum dan Desain Terukur

Setelah 25 tahun berjalan, otonomi daerah tetap menjadi pilihan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, risiko pelemahan otonomi akibat berbagai dinamika kebijakan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan. Konsistensi politik hukum, desentralisasi asimetris yang terukur, dan perbaikan tata kelola diharapkan menjadi kunci penguatan otonomi daerah.

Kepala PR PDN BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia menghadapi paradoks serius. Di satu sisi terdapat kemajuan administratif namun disisi lain, muncul fenomena fractured autonomy. Desain kebijakan yang tidak konsisten pun berisiko menciptakan ketidakteraturan institusional apabila otonomi daerah ada pada kerangka yang terlalu sentralistik. Untuk itu pemerintah perlu melakukan reposisi kebijakan, termasuk revisi UU 23/2014 untuk memperjelas keleluasan kewenangan daerah, terutama di daerah konflik.

Sementara itu, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menegaskan bahwa perlunya keseimbangan antara relasi pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam dasar konstitusional yang kuat pasca-amandemen UUD 1945. Di satu sisi masih ada persoalan mengenai kejelasan terminologi dan parameter yang terukur antara daerah khusus dan daerah istimewa. Parameter itu antara lain aspek politik, geografis, ekonomi, sosial-budaya, dan kebutuhan strategis pemerintahan, sehingga pembentukan daerah khusus tidak bersifat diskresioner.

Perbedaan Awal Ramadhan 2026 Tak Perlu Jadi Perdebatan

Pemerintah resmi menetapkan satu Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan hasil sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar pada Selasa (17/2/2026). Sama dengan yang ditetapkan Kemenag, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Berbeda dari tahun 2025, hasil sidang isbat tahun ini mengonfirmasi bahwa awal bulan Ramadhan 2026 yang ditetapkan pemerintah, berbeda dengan yang ditetapkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Nasaruddin menuturkan, keputusan penetapan satu Ramadhan ini diambil karena pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia tidak memenuhi kriteria MABIMS yang dipedomani oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan kriteria MABIMS, tinggi hilal minimum 3 dan elongasi minimum 6,4 derajat. Sementara, hasil pemantauan hilal menunjukkan bahwa sudut elongasi yang ada masih sangat minim, berada di titik 0 derajat 56 menit 23 hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Berdasarkan hasil tersebut, PBNU menetapkan bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan empat mazhab syariat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Sementara Muhammadiyah penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini sepenuhnya diadopsi organisasi tersebut. Melalui pendekatan astronomi global, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya, awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis masing-masing negara.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Mukri mengimbau masyarakat tidak menjadikan perbedaan penetapan awal Ramadhan sebagai perdebatan. Menurutnya, perbedaan waktu memulai puasa adalah hal yang sudah berulang kali terjadi di Indonesia dan tidak memengaruhi kekhusyukan ibadah umat Islam. Senada dengan Mukri, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengajak seluruh umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadhan dengan cerdas dan tasamuh (saling menghargai). Haedar mengatakan, perbedaan awal Ramadhan sering terjadi dan menjadi sesuatu yang biasa.

Harga Emas Dunia Rontok, Logam Mulia Antam Turun Jadi Rp 2,92 Juta per Gram

Harga emas Antam turun menjadi Rp 2.918.000 per gram, sementara harga spot dunia turun di bawah US$5.000 per ons setelah penurunan lebih dari 1 % di tengah likuiditas rendah karena libur pasar AS dan Asia. Penguatan dolar AS serta data ekonomi Amerika yang beragam menekan logam mulia.

Analis mencatat target jangka menengah emas mendekati kisaran US$5.100‑US$5.200 dalam situasi yang sangat dinamis. Harga buyback emas Antam juga turun menjadi Rp 2.706.000 per gram, dan penjualan kembali di atas Rp 10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % untuk NPWP serta 3 % untuk non‑NPWP.

Kompas Papua, di Mana Peta OAP?

Enam Gubernur di Tanah Papua menyepakati bahwa pemekaran wilayah yang telah menjadi daerah otonomi baru tidak memisahkan ikatan batin, sejarah, dan ekologi selama ribuan tahun di bumi Cenderawasih. Kesepakatan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua.

Namun, di balik harmoni itu, terdapat pula sederet penegasan tentang prioritas sekaligus tantangan yang harus dihadapi para kepala daerah dalam menerjemahkan amanat UU ke dalam aksi nyata yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, inisiatif pembentukan forum kolaborasi para gubernur harus dipastikan terintegrasi menuju satu visi besar “Papua Emas 2041”. Poin utamanya adalah menempatkan masyarakat hukum adat dan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Respons kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi). Melalui forum kolaborasi ini, para gubernur menyepakati beberapa prioritas yakni penguatan tata kelola di provinsi-provinsi baru, penyelesaian regulasi turunan yang tertunda, arah pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pentingnya pemutakhiran data Orang Asli Papua yang mutakhir, valid, dan terpilah.

Meskipun begitu, UU No 2 Tahun 2021 yang menjadi rujukan utama pun memiliki catatan kritis yakni penghapusan pasal 46 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. Penghapusan ini menyebabkan masyarakat khawatir dan merasa tidak adil terkait jaminan keterlibatan dalam pembangunan. Namun, kesepakatan enam gubernur di Tanah Papua ini adalah sebuah kompas politik yang mengarahkan pembangunan yang selaras dengan amanat UU. Semangat kolaborasinya adalah “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”.

Perminas Masuk Proyek Rare Earth Tambang Gabon, Dorong Hilirisasi Dalam Negeri

Perminas (Persero) menandatangani MoU dengan New Energy Metals Holdings Ltd, didukung Danantara, untuk mengembangkan rantai pasok rare earth terintegrasi dari tambang Maboumine di Gabon hingga pemurnian dan produksi magnet permanen di Indonesia. Kedua pihak membentuk kelompok kerja bersama guna mempercepat kajian teknis dan komersial, termasuk evaluasi sumber daya niobium dan rare earth, serta membuka peluang investasi ekuitas atau pembiayaan di proyek tambang.

Kerja sama ini sejalan dengan agenda hilirisasi Indonesia, memperkuat kemampuan konversi bahan baku strategis menjadi produk hilir berdaya saing global, dan menegaskan peran Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global untuk transisi energi bersih. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya dan mendorong industrialisasi nasional.

Rumah Dipasangi Stiker ‘Keluarga Penerima Bantuan’, Ratusan Warga Majalengka Mundur Terima Bansos

Ratusan warga di Kabupaten Majalengka mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial. Hal itu setelah Pemkab Majalengka mengeluarkan aturan penempelan stiker penanda di rumah-rumah warga yang menjadi penerima bantuan sosial. Pemkab Majalengka telah membuat Surat Edaran (SE) Bupati Majalengka Nomor 400.10.4.4/1/2026 tentang Imbauan Labelisasi Penerima Bantuan Sosial. Aturan itu dimaksudkan untuk memaksimalkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Apip Supriyanto, mengatakan, pemasangan stiker di rumah penerima bantuan itu diharapkan menumbuhkan kesadaran warga. Jika memang sudah layak dan mampu, mereka diharapkan memiliki kesadaran sendiri untuk tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mempermalukan masyarakat. Namun, sebagai upaya keterbukaan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Menurutnya, dengan adanya stiker tersebut masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bansos. Apabila terdapat warga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun masih tercatat sebagai penerima, diharapkan dengan kesadaran sendiri dapat mengundurkan diri.

Buntut Aksi Teror Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, 11 Bandara Perintis Terpaksa Ditutup

Penyerangan kelompok separatis bersenjata di Bandara Koroway Batu, Boven Digeol, Papua Selatan berdampak panjang pada keamanan objek vital lainnya di wilayah sekitar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menutup sementara semua aktivitas penerbangan dari dan ke 11 bandara perintis karena kerawanan keamanan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan penutupan aktivitas sebelas bandara itu sampai otoritas keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri memastikan keamanan. Penutupan sementara aktivitas di 11 bandara itu berlaku sejak Senin (16/2/2026). Lukman menerangkan, 11 bandara perintis yang ditutp sementara itu beberapa di antaranya adalah Satpel Koroway Batu.

Ditjen Hubungan Udara kata Lukman, tentu menyayangkan situasi kerawanan keamanan yang berujung pada penutupan bandara-bandara tersebut. Karena dia mengakui, bandara-bandara tersebut merupakan sarana objek vital yang paling dibutuhkan untuk kelangsungan masyarakat di wilayah-wilayah Papua.

BMKG: Cuaca Ekstrem Diprediksi Terjadi hingga Sepekan ke Depan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem masih terjadi selama 17-23 Februari 2026. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menyampaikan menurut prediksi BMKG, cuaca di Indonesia sepekan ke depan umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Andri menyebut, kini BMKG juga menyediakan layanan informasi cuaca khusus jalur perjalanan melalui Digital Weather for Traffic (DWT) yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi cuaca sepanjang rute perjalanan, mulai dari lokasi keberangkatan hingga tujuan akhir sesuai kebutuhan pengguna, dan dapat diakses melalui aplikasi InfoBMKG maupun laman signature.bmkg.go.id/dwt.

Menteri Imipas: 44 warga binaan terima remisi pada Imlek 2026

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan sebanyak 44 warga binaan pemeluk agama Konghucu menerima remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada momentum Imlek 2026. Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan dari total 44 penerima remisi tersebut, 43 orang di antaranya merupakan warga binaan yang menerima RK I dengan masa remisi 15 hari hingga dua bulan serta satu orang lainnya merupakan anak binaan yang menerima PMP Khusus I selama 15 hari.

Menurut Agus, pemberian remisi ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Remisi, tegas dia, diberikan secara selektif dan objektif kepada warga binaan maupun anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyampaikan bahwa pemberian remisi pada momen hari besar keagamaan merupakan wujud pemenuhan hak warga binaan sekaligus bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan. Dengan pemberian RK dan PMP Khusus Imlek 2026, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tercatat menghemat anggaran biaya makan warga binaan sebesar Rp25.447.500.

Jokowi Suarakan Revisi UU KPK, Pengamat: Cuma Gimik Politik

Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendorong agar regulasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari sekadar gimik politik. Isu tersebut dianggap sekadar upaya membangun citra dan reputasinya yang terus menurun, khususnya dalam isu antikorupsi.

Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, melalui pernyataan tersebut Jokowi berupaya melepaskan diri dari anggapan sebagai aktor kunci pelemahan KPK. Salah satu caranya dengan membangun narasi bahwa perubahan Undang-Undang KPK sepenuhnya merupakan inisiatif DPR. Menurut Jamiluddin, absennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dari Presiden Jokowi setelah revisi UU KPK disahkan menjadi indikator kuat adanya persetujuan politik dari Istana.

Padahal, pada saat itu penolakan publik dan desakan masyarakat sipil terhadap revisi UU KPK sangat masif. Ia menilai, perubahan sikap tersebut lebih dilandasi pertimbangan politik ketimbang komitmen substantif terhadap penguatan lembaga antirasuah. Jokowi, kata dia, tengah memanfaatkan isu KPK untuk membangun kesan sebagai sosok antikorupsi di akhir masa kekuasaannya. Atas dasar itu, ia mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi politik yang dinilai kontradiktif dengan tindakan nyata pemerintah di masa lalu.

Tiba di Amerika Serikat Prabowo Bakal Jalani Tiga Agenda, Dua Kali Bertemu Trump

Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC lewat Joint Base Andrews, disambut oleh Duta Besar Indonesia, Atase Pertahanan, serta Kolonel Gary Charland. Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang telah tiba lebih dulu di AS, juga mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan resminya di Washington DC

Selama kunjungan, Prabowo akan bertemu pebisnis Amerika pada 18 Februari, kemudian menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) Gaza yang dipimpin oleh Donald Trump Jr. pada 19 Februari, serta menandatangani Agreement on Reciprocal Trade dan membahas agenda strategis bersama Presiden Donald Trump. Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Prabowo menandatangani piagam pembentukan di Davos, dan bersama Hungary, Bahrain, serta negara‑negara lain, akan hadir dalam pertemuan puncak pertama di Washington DC.

Prabowo Instruksikan Harga Pangan Turun Jelang Ramadan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar harga pangan tidak hanya stabil, tetapi juga turun menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan arahan tersebut menjadi pendekatan baru pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat saat momentum hari besar keagamaan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah diarahkan tidak hanya pada pengamanan pasokan, tetapi juga intervensi untuk menekan harga. Salah satunya melalui pemberian diskon tiket transportasi menjelang Lebaran, yang disebut mencapai 20% hingga 50%.

AS–Taiwan Sepakati Tarif 15%, Investasi dan Impor Energi Naik Tajam

Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik (reciprocal trade agreement) final dengan Taiwan yang menetapkan tarif impor sebesar 15% untuk produk asal Taiwan. Di sisi lain, Taiwan berkomitmen untuk menghapus atau menurunkan tarif atas hampir seluruh barang asal AS secara bertahap. Dokumen yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau Office of the United States Trade Representative pada Kamis (12/2/2026) tersebut juga mengatur peningkatan signifikan pembelian barang-barang asal AS oleh Taiwan sepanjang 2025 hingga 2029.

Dalam perjanjian tersebut, Taiwan berkomitmen meningkatkan impor dari AS, termasuk US$ 44,4 miliar untuk gas alam cair (LNG) dan minyak mentah, US$ 15,2 miliar untuk pesawat sipil dan mesin, serta US$ 25,2 miliar untuk peralatan jaringan listrik, generator, peralatan kelautan, dan industri baja. Kesepakatan ini melengkapi kerangka kerja perdagangan yang telah disepakati pada Januari lalu, yang memangkas tarif atas produk Taiwan—termasuk dari industri semikonduktor andalannya—menjadi 15% dari sebelumnya 20%. Taiwan juga memperoleh pengecualian tarif timbal balik untuk lebih dari 2.000 item produk yang diekspor ke AS. Dengan kebijakan ini, rata-rata tarif atas ekspor AS turun menjadi 12,33%, menurut Presiden Taiwan, Lai Ching-te.

Data U.S. Census Bureau menunjukkan bahwa selama 11 bulan pertama 2025, defisit perdagangan AS dengan Taiwan melonjak menjadi US$ 126,9 miliar, dibandingkan US$ 73,7 miliar sepanjang 2024. Lonjakan defisit tersebut terutama dipicu peningkatan besar impor chip kecerdasan buatan (AI) kelas atas dari Taiwan, yang kini menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Dengan kesepakatan final ini, pemerintah AS berharap dapat menyeimbangkan hubungan dagang sekaligus memperdalam kemitraan strategis di tengah meningkatnya persaingan teknologi global.

Bapanas: Satgas pantau 9.138 titik, harga pangan mulai terkendali

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional pada Minggu ke-I periode 5–11 Februari 2026 di 9.138 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa intensitas pengawasan tersebut berdampak langsung pada penurunan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, “Seperti ayam telur ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabe rawit keriting, cabe merah keriting, minyakita, beras medium dan premium. Walaupun beberapa komoditas pangan masih di atas HET/HAP di sejumlah Provinsi, namun cenderung mengalami trend penurunan,” katanya. Ia juga menyebutkan, pemantauan yang masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti mampu menekan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti beras premium dan medium di Zona I dan II, cabe merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras.

BI Siapkan Program UMKM Berkelanjutan

Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan program agar Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) bisa mendapatkan label hijau. Hal itu nantinya akan memudahkan UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan dari perbankan hingga mendapatkan pasar khususnya pasar internasional. Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Heru Rahadian menyampaikan bahwa BI tengah mengarahkan agar sektor perbankan memberikan pembiayaan ke sektor berkelanjutan. “Untuk menurunkan emisi caranya dengan meminta bank untuk menurunkan porsi kredit tidak hijau atau meningkatkan porsi kredit hijau. Artinya pembiayaan hijau akan meningkat. Salah satunya lewat UMKM,” kata Heru di Jakarta, Kamis (12/2).

BI, kata dia, akan mengeluarkan program UMKM berkelanjutan yang akan diluncurkan dalam beberapa hari kedepan. “Kenapa kami mengeluarkan program tersebut, karena market di luar negeri ingin ada pelabelan hijau. Nantinya kita akan mengeluarkan panduan, lalu diberikan pendampingan dan pelatihan untuk mencapai label hijau,” jelasnya. Nantinya, BI juga akan bantu UMKM untuk bertemu dengan pihak perbankan agar bisa mendapatkan akses pembiayaan hingga membantu UMKM untuk mendapatkan pasar khususnya di luar negeri.

Heru menyampaikan alasan mengapa Bank Indonesia cukup serius dalam menurunkan emisi. “Dalam perspektif keuangan, penghasil emisi terbesar itu bukan perusahaan Batubara ataupun sektor transportasi tapi bank. Karena barangsiapa yang membiayai proyek maka emisinya itu harus tercatat bagi yang membiayai. Bank isinya kredit semua, setiap kredit ada emisnya. Maka jika bisa menurunkan emisi bank maka emisi nasional itu berpengaruh,” katanya.

Purbaya Siapkan Rp 20 T buat Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu aturan teknis terbit.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tidak akan ditujukan kepada peserta yang mampu. Artinya, peserta BPJS Kesehatan yang dikategorikan mampu tetap harus melunasi tunggakan iurannya. Ali mengungkap bahwa lebih dari 23 juta peserta BPJS Kesehatan menunggak iurannya.

BEI Catat 268 Perusahaan Belum Penuhi Free Float 15 Persen

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 268 emiten dari 956 perusahaan tercatat masih memiliki porsi saham publik yang dapat diperdagangkan (free float) di bawah 15 persen. Hal itu disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat merespons kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi emiten hengkang dari bursa (delisting) menyusul rencana kenaikan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen bagi seluruh emiten eksisting. Jeffrey menjelaskan, dari 268 perusahaan tersebut, sebanyak 49 perusahaan mewakili sekitar 90 persen dari total kapitalisasi pasar dalam kelompok itu. Dengan demikian, konsentrasi nilai pasar berada pada sebagian kecil perusahaan.

Di tengah rencana penyesuaian regulasi tersebut, PT Indointernet Tbk (EDGE) menjadi sorotan setelah mengajukan voluntary delisting dan beralih status menjadi perusahaan tertutup (go private). Perdagangan saham EDGE telah disuspensi sejak Selasa (10/2). Jeffrey menegaskan aturan free float 15 persen masih dalam tahap penyusunan (rule making) dan akan diterapkan secara bertahap. BEI juga membuka ruang dialog dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, BEI juga menyediakan fasilitas konsultasi atau help desk bagi perusahaan tercatat yang membutuhkan panduan dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Buruknya Komunikasi Pemerintah dalam Kasus Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang tak bisa berobat menjadi sorotan. Mereka kehilangan hak berobat, lantaran BPJS mereka dinonaktifkan oleh pemerintah. Hal ini bermula dari kebijakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, yang menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026.

Pergeseran data ini menyebutkan, 11 juta masyarakat yang akan dinonaktifkan sudah naik Desil. Karena masyarakat yang berhak menerima BPJS PBI hanya kalangan Desil 1-5 alias masyarakat miskin. Dua hari setelah Permensos diterbitkan, tepatnya pada 22 Januari 2026, peraturan ini resmi diterapkan dengan pembubuhan tanda tangan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dhahana Putra. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCD) Tony Richard Samosir mengungkapkan ada 160 orang pasien gagal ginjal tidak bisa berobat gratis gara-gara status PBI-nya nonaktif mendadak.

Menyusul kemudian, pemerintah termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi mengatakan, akar masalah kebijakan terkait penonaktifan BPJS PBI ini adalah komunikasi yang buruk dari pembuat kebijakan.

Hal yang sama juga disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah. Dia mengatakan, yang jadi soal bukan masyarakat yang disuruh membayar Rp 35.000 per bulan, tetapi masalahnya ada pada kebijakan yang mendadak.

Hamas Sebut RI Jamin Kirim Pasukan ke Gaza Bukan ‘Agenda Israel’

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan Indonesia sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menjalankan agenda Israel menyusul rencana pengerahan pasukan ke Jalur Gaza Palestina di bawah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Hamdan mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Indonesia terkait pengerahan ISF ini. “Sikap kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang tegas dari seluruh negara tersebut bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau turut serta dalam agresi terhadap mereka,” paparnya menambahkan.

Dia berharap komitmen itu bisa diterapkan sebenar-benarnya agar warga Palestina bisa terlindungi dari serangan brutal Israel. “Ya, dan kami menekankan bahwa agar hal ini bisa dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina” ujar Hamdan lagi. Lebih lanjut, pejabat senior itu mengatakan Hamas sudah berkomunikasi dengan berbagai negara untuk membahas persoalan ISF. “Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing,” kata Hamdan.

Politik Kewargaan Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat oleh negara hingga kini masih menyisakan banyak persoalan. Persoalannya mencakup kasus pembatasan akses, ketidakpastian pemenuhan hak, hingga peminggiran atas ruang hidup. Negara sebagai entitas kekuasaan baru dengan dalih kepentingan kolektif kerap mengabaikan partikularitas lokal dan spesifik seperti Masyarakat adat yang telah ada lebih dahulu.

Menurut Hiariej, E., dkk. (2016), kewargaan masyarakat adat memiliki tiga perspektif utama yakni perspektif liberal yang menekankan pemenuhan akses terhadap hak-hak dasar individu terutama hak-hak sipil dan politik. Kedua, perspektif republican yang menekankan pentingnya kolektivitas dan universalitas kehidupan bersama dalam suatu komunitas politik. Ketiga, perspektif komunitarian yang menekankan arti penting identitias-identitas particular sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan/ditindas atas nama kolektivitas. Selain itu kunci kewargaan Masyarakat adat memiliki empat dimensi kunci yakni keanggotaan, status legal, hak-hak, dan partisipasi.

Oleh karena itu politik kewargaan bangsa Indonesia sejatinya berakar pada banyak partikularitas. Kepentingan kolektif tidak dirumuskan dengan cara mengeksklusifkan keberagaman dan menawarkan identitas kolektif baru yang seragam dan semu. Sehingga tantangan Indonesia bukan mengenai memilih antara adat atau negara dan antara partikularitas atau kepentingan kolektif, namun merumuskan ulang kewargaan yang mampu mengakui bahwa kolektivitas nasional justru dibangun dari keberagaman cara hidup, pengetahuan, dan relasi sosial yang telah lama ada.

Polri Bentuk Satgas Asri usai Prabowo Perintahkan Korve

Mabes Polri membentuk Satgas Asri usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar TNI-Polri untuk melakukan kerja bakti atau korve membersihkan sampah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Satgas Asri (Aktif, Sehat, Ramah dan Indah) itu nantinya akan dipimpin oleh Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra. Ia menjelaskan pembentukan Satgas Asri dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat serta kepedulian terhadap lingkungan kerja. Nantinya, kata dia, Satgas Asri akan dibentuk dari tingkat Polsek.

Isir mengatakan Satgas Asri telah memberikan empat arahan bagi seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Pertama, setiap personel wajib membersihkan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan. Kedua, setiap satuan kerja wajib melaksanakan korve atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, acara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat. Keempat melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Sederet Kelemahan Implementasi Otonomi Daerah versi DPD

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan kebijakan otonomi daerah yang dijalankan sejak reformasi hingga saat ini masih belum memberikan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Masih banyak catatan terhadap implementasi otonomi daerah, misalnya, kewenangan pemerintah daerah yang belum terfasilitasi kendati memiliki ruang yang lebih luas, misalnya aturan pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 119 UU Minerba (No. 3/2020), pencabutan izin tambang hanya bisa dilakukan oleh Menteri di tingkat pusat, bukan pemerintah daerah. Dominasi pusat dalam urusan perizinan di daerah ini memicu desakan agar peraturan tersebut dilakukan peninjauan kembali atau revisi.

GKR Hemas juga menyebut implementasi otonomi daerah belum mampu memberikan keseimbangan kewenangan. “Kalau kita lihat, otonomi daerah masih belum memihak kepada kebutuhan rakyat dan pemerintah daerah,” katanya.

NATO Bikin Arctic Sentry Buat Keamanan Greenland, Redam Ambisi Trump

Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) meluncurkan sebuah misi keamanan baru di Greenland demi meredam ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih wilayah Denmark itu. Misi baru yang dijuluki Arctic Sentry tersebut diluncurkan sebagai upaya meredakan ketegangan buntut desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Misi ini akan memperkuat kehadiran militer di Greenland, yang dikritik Trump memiliki penjagaan lemah.

“Arctic Sentry menggarisbawahi komitmen Aliansi untuk melindungi anggotanya dan menjaga stabilitas di salah satu wilayah yang paling signifikan secara strategis dan paling menantang secara lingkungan di dunia,” kata Jenderal Angkatan Udara AS Alexus G. Grynkewich, Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa. Misi Arctic Sentry akan dipimpin oleh Komando Pasukan Gabungan Norfolk (JFC Norfolk). JFC Norfolk akan berkolaborasi dengan Komando Transformasi Sekutu dan mengoordinasikan kegiatan dengan Komando Pertahanan Dirgantara Regional Amerika Utara (NORAD) AS dan Kanada, serta dengan Komando Utara AS dan Komando Eropa AS.

Kegiatan misi ini antara lain mencakup Arctic Endurance Denmark, serangkaian latihan multidomain yang dirancang guna meningkatkan kemampuan Sekutu dalam beroperasi di wilayah tersebut, dan latihan Cold Response Norwegia.

Trump Bakal Umumkan Dana Rekonstruksi Gaza dan ISF di KTT BoP

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal mengumumkan rincian penggalangan dana rekonstruksi untuk Jalur Gaza dan rincian Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) pada 19 Januari mendatang. Pertemuan perdana BoP ini akan membahas tentang rencana rekonstruksi Gaza dan kontribusi pasukan militer negara anggota di ISF. Setidaknya ada 20 kepala negara dan pemerintahan yang akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut pejabat AS, sejumlah negara telah “bermurah hati” menawarkan memberikan dana bagi kelangsungan pembangunan kembali Gaza. Seiring dengan ini, rincian dana yang telah terkumpul akan menjadi bagian sentral pertemuan BoP. Rincian soal militer yang berpartisipasi dalam ISF juga akan dibahas dalam pertemuan tersebut. ISF diperkirakan mulai dikerahkan di Gaza dalam beberapa bulan mendatang. Laporan mengenai kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza juga akan dibahas selama KTT. Badan ini dibentuk Trump untuk mengambil alih pemerintahan Hamas di Gaza.

KTT Dewan Perdamaian akan digelar pada 19 Februari di Washington DC. Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto termasuk di antara pemimpin negara yang akan hadir dalam pertemuan. Negara-negara Arab-Muslim, seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Indonesia bergabung dalam dewan tersebut. Sedangkan negara-negara Barat dan adidaya memilih berhati-hati. Sejumlah negara Barat merasa visi-misi dewan tersebut bertentangan dengan konstitusi mereka.

Otonomi Daerah dan Tanpan Kemandirian Fiskal

Otonomi daerah sering dijadikan sebagai simbol keberhasilan reformasi. Kewenangan luas, struktur birokrasi diperkuat dan ruang kebijakan lokal semakin terbuka. Namun ada sebuah pertanyaan mendasar, apakah otonomi benar-benar melahirkan kemandirian fiskal? Realitas menunjukkan banyak daerah memiliki ruang fiskal sempit dan bergantung dana transfer pusat. Program pemberdayaan kerap ditunda akibat keterbatasan Pendapatan Asli Daerah dan kepastian dana transfer pusat.

Struktur APBD yang sebagian besar didominasi transfer pusat membuat ruang inovasi menjadi sempit. Program pembangunan tertunda bukan karena kurangnya ide tapi karena keterbatasan kemampuan fiskal. Sehingga, otonomi lebih terasa sebagai pelimpahan kewenangan administratif daripada kemandirian pembangunan.

Peran kepemimpinan menjadi krusial dalam mewujudkan pembangunan partisipatif yang mampu menggerakan ekonomi lokal. Inovasi ekonomi daerah menjadi kunci peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah pusat pun perlu memastikan kebijakan penataan daerah yang berbasis kapasitas ekonomi dan fiscal jangka Panjang. Pemekaran wilayan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi administrasi tetapi juga kemampuan ekonomi yang realistis.

Pengusaha Menjerit Pasokan Daging Turun Imbas Pemangkasan Kuota Impor

Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) mengeluhkan berkurangnya pasokan daging akibat  kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi. Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180.000 ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging. Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, berisiko berdampak pada ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan daging yang dampaknya akan menjalar ke pasar. Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton. Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Pengusaha Ungkap Dua Alasan Garam Rakyat Kurang Dilirik Industri Mamin

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkap penyebab garam rakyat atau garam lokal kurang diminati industri makanan dan minuman (mamin). Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menyebut kualitas garam Indonesia masih rendah, sehingga sulit diserap untuk memenuhi standar industri pengolahan. Menurutnya, garam lokal masih membutuhkan proses peleburan terlebih dahulu sebelum dikristalkan kembali. Proses tersebut membuat bobot garam banyak menyusut. Selain dari sisi kualitas, persoalan harga juga jadi pertimbangan. Adhi mengatakan harga garam lokal lebih tinggi dari garam impor, seperti dari Australia dan India. Garam lokal dibanderol sekitar Rp2.500 per kilogram (kg), sementara di Australia berada di bawah Rp1.000 per kg.

Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhanita mengungkap harga garam mahal karena faktor logistik. Untuk mengatasinya, KKP akan menggandeng kementerian/lembaga lain untuk memperbaiki jalur distribusi garam. Kerjasama perbaikan jalur distribusi garam akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Rumah (PU) untuk perbaikan jalan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan. Kementerian Kelautan dan Periksanan berjanji akan terus membenahi sisi hulu, termasuk meningkatkan kualitas garam rakyat bisa sesuai standar industri. Saat ini KKP tengah mengembangkan teknologi pengolahan garam dan sarana penyimpanan garam.

Air Kali Cisadane Belum Aman, Gudang Kimia Tak Ada Izin Lingkungan

Kualitas air di Sungai Cisadane hingga kini belum dapat dipastikan aman setelah tercemar limbah kimia jenis pestisida yang menyebabkan ribuan ikan mati. Empat hari setelah kejadian ikan mati mengambang di aliran Kali Cisadane, pemerintah daerah masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan tingkat pencemaran air tersebut. Hasil pengujian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dan Kementerian Lingkungan Hidup baru dapat diketahui sekitar 12 hari setelah proses pengambilan sampel dilakukan.

Warga pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang memanfaatkan air Kali Cisadane secara langsung, Selain itu, upaya menetralisasi kondisi air saat ini masih mengandalkan proses alami, yakni dengan mempercepat aliran air menuju laut guna mengurangi konsentrasi zat pencemar.

Sementara itu,  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengaku tidak menemukan dokumen izin lingkungan milik gudang kimia di kawasan Taman Tekno, Setu, yang terbakar dan diduga menyebabkan pencemaran hingga ke Sungai Cisadane. Kepala DLH Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan internal terhadap dokumen lingkungan yang terdaftar. Namun, hingga kini tidak ada dokumen atas nama gudang tersebut di data DLH.

Guru Honorer Gugat UU RAPBN, Gara-gara MBG Anggaran Pendidikan Dipangkas

Seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat menggugat Undang-undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) gara-gara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berimbas pada pemangkasan anggaran pendidikan. Reza mengajukan permohonan uji materiil Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 22 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026) dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran dasar pendidikan 20 persen.

Reza mengaskan tidak anti pada program MBG, akan tetapi menyoroti anggaran program tersebut masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya yaitu pos pendidikan dan mempermasalahkan dana MBG yang memakan anggaran pendidikan sebesar Rp 268 triliun dari total anggaran Rp 769 triliun. Pendanaan operasional pendidikan semestinya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik. Termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, Pasal 22 pada UU Nomor 17 Tahun 2025, MBG tiba-tiba muncul dimasukkan ke dalam pos pendanaan tersebut. Reza menilai MBG lebih berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menanggapi gugatan Reza dengan menyarankan agar ia menjelaskan secara lebih rinci keterkaitan statusnya sebagai guru dengan dugaan kerugian hak konstitusional. Sebab, guru merupakan bagian dari objek anggaran pendidikan. Gugatan perlu diuraikan secara jelas sebagai dasar klaim kerugian tersebut.

Stok Kedelai Diproyeksikan Aman Hingga Akhir Maret Tahun Ini

Pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman hingga akhir Maret 2026, termasuk komoditas kedelai yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, proyeksi neraca pangan 2026 menunjukkan pasokan komoditas utama berada di atas kebutuhan konsumsi, meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi, serta cabai.

KPK Selisik Oknum MA dalam Kasus Suap PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelisik dugaan keterlibatan oknum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan antara badan usaha Kementerian Keuangan, PT Karibha Digdaya (KD) dengan masyarakat yang kini masuk peninjauan kembali (PK) di MA.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan konstruksi perkara secara utuh, mulai dari putusan PN, putusan banding di Pengadilan Tinggi, hingga kasasi di MA. Menurut Budi, PT KD diduga melakukan suap terhadap hakim PN Depok untuk mempercepat eksekusi lahan sengketa tersebut. “Dari pihak PT KD punya kepentingan untuk segera memanfaatkan lahan karena mereka bergerak di bidang pengelolaan aset, properti, hunian, dan tempat rekreasi,” jelasnya.

Selain itu, menurut Budi, ada upaya antisipasi peninjauan kembali (PK) dari masyarakat, sehingga PT KD ingin memastikan proses hukum selesai sebelum eksekusi dilakukan. “Meskipun dari sisi PN Depok juga ada kepentingan terkait permintaan itu,” tambahnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah: Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), serta dua pihak dari PT KD, Direktur Utama Trisnadi Yulrisman (TRI) dan Head Corporate Legal Berliana Tri Kusuma (BER).

BNPT ungkap 230 orang ditangkap karena danai kelompok teroris

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan pada periode 2023-2025 sebanyak 230 orang ditangkap karena memberikan pendanaan kepada kelompok teroris. Rosidi menyampaikan hal tersebut di sela-sela diskusi dengan tema World Terrorism Index 2025 atau WTI 2025 di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (11/2). Ia juga mencatat pada periode itu, ada 27 serangan teroris yang berhasil dicegah.

Selanjutnya, kata dia, ada sebanyak 11 wanita yang terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Adapun, peran-peran wanita dalam kegiatan terorisme meliputi admin grup media sosial, memproduksi konten propaganda, menggalang dana serta mengkoordinir komunikasi para kelompok teroris. Rosidi juga mencatat ada 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk kegiatan terorisme, 32 pelaku terpapar secara daring dan bergabung dengan jaringan teroris.

Selain itu, ada 17 pelaku yang melakukan kegiatan terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan teroris. Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia yang turut hadir dalam diskusi itu menyatakan zero attack dari pelaku teroris bukan berarti zero threats.

Kemlu Respons Israel Gabung Dewan Perdamaian: Tak Ubah Sikap RI soal Palestina

Kemlu menegaskan keikutsertaan Israel dalam Board of Peace tidak mengubah posisi politik Indonesia terhadap konflik Palestina‑Israel. Kehadiran Indonesia di BoP tidak diartikan sebagai normalisasi hubungan politik dengan negara manapun.

Indonesia bergabung dalam BoP dengan mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), dan terus menuntut penghentian kekerasan serta menegakkan hukum humaniter internasional. Melalui keanggotaannya, Indonesia akan mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan realisasi solusi dua negara, sambil memastikan setiap langkah BoP berorientasi pada kepentingan Palestina.

Search