Peristiwa pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Wakil Menterinya, Suahasil Nazara, merupakan berita yang cukup menarik bagi publik. Sebab, terjadi saat Purbaya sedang mengikuti rapat dengan DPD dan langsung meninggalkan ruangan saat mendapat telepon dari Istana. Pada sore saat pelantikan, Purbaya entah dimana dan baru pukul 19.00, beliau mengunggah video dirinya dilengkapi lagu berbahasa Jawa berjudul “Wasap Mamen” dan caption teks, “udah siap belum”?
Postingan tersebut menuai banyak komentar dan like, serta muncul salah satu komentar yang menyinggung Bea dan Cukai. Saat menjabat, Purbaya memang melakukan setidaknya tujuh kali perubahan baik itu di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Perombakan ini diduga memunculkan ketegangan antara Purbaya dengan dua bawahannya yakni Bimo Wijayanto (Dirjen Pajak) dan Djaka Budhi Utama (Dirjen Bea Cukai). Keduanya memiliki latar belakang yang bersinggungan dengan karier Presiden Prabowo. Pada tanggal 11 September 2026, Purbaya, Bimo, dan Djaka menghadap secara bersamaan di Hambalang, Kabupaten Bogor. 3 hari setelahnya, Purbaya dicopot dari jabatan menteri keuangan.
Selain itu, adanya perbedaan sikap yang muncul antara Purbaya dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani terkait dividen Danantara. Purbaya menginginkan agar dividen tersebut disetorkan ke kas negara. Bahkan, akhir Agustus, Purbaya mengungkap bahwa Presiden telah memutuskan agar Danantara menyetor dividennya untuk APBN 2026. Namun, setelah pencopotan Purbaya, Rosan mengatakan, akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Meski Purbaya mengakui pencopotannya karena persoalan Ditjen Pajak dan Bea, Ia menilai merupakan hak prerogatif Presiden.
Purbaya merupakan menteri kedelapan yang diganti dalam enam gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih selama 23 bulan terakhir. Melihat beberapa alasan pencopotan, dapat dilihat bahwa perombakan Kabinet Merah Putih kerap berlangsung setelah muncul tekanan politik atau kebutuhan mengakomodasi kelompok tertentu. Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Presiden belum menunjukkan pola perombakan kabinet yang ajek selama 23 bulan memerintah. Kendati demikian, menurut Arya, terdapat pola yang menunjukkan kuatnya pertimbangan politik, yakni Presiden cenderung tidak mengganti menteri yang sekaligus menduduki posisi strategis di partai, misalnya, ketua umum dan sekretaris jenderal.
Menurut dia, pola itu tidak ideal. Sebab, jika perombakan kabinet bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu. Arya khawatir perombakan kabinet selama ini tidak didasari proses evaluasi berkala, tetapi hanya berdasarkan masukan dari satu atau dua pihak. Presiden semestinya memiliki tim yang khusus ditugaskan untuk memantau kerja kementerian dan melaporkannya secara berkala. Dengan begitu, hasil reshuffle nantinya bisa mendongkrak performa pemerintah.