dicetak pada tanggal: 02 Agustus 2026 9:40 PM

BPJS Kesehatan Percepat Implementasi Klaim Elektronik Terintegrasi SATUSEHAT
  • Kebijakan Percepatan Pelayanan BPJS Kesehatan
  • https://www.tempo.co/info-tempo/bpjs-kesehatan-percepat-implementasi-klaim-elektronik-terintegrasi-satusehat-2279376

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi SATUSEHAT dalam Pengelolaan Klaim JKN pada 30 Juli 2026. Melalui kebijakan ini, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan didorong beralih dari sistem klaim berbasis dokumen hasil pemindaian PDF menuju klaim elektronik yang memanfaatkan data RME terintegrasi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Agustus 2026 sebagai masa transisi dan uji coba. Pada tahap ini, rumah sakit akan menyesuaikan sistem, menguji pengiriman data, menerapkan tanda tangan elektronik, serta melakukan simulasi klaim elektronik tanpa mengganggu pembayaran layanan kesehatan. Hingga Mei 2026, sebanyak 2.400 rumah sakit telah mengirimkan data enam layanan RME ke platform SATUSEHAT. Apabila kesiapan nasional dinilai memadai, kebijakan “No RME, No Claim” akan diberlakukan penuh pada 2027.

RME berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengintegrasikan identitas pasien, diagnosis, tindakan medis, obat, tenaga kesehatan, waktu pelayanan, hingga dokumen pendukung dalam satu jejak digital. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses verifikasi klaim JKN, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi dan mencegah potensi kecurangan (fraud). BPJS Kesehatan menegaskan penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN.

P2G Kecewa MK Bolehkan Pengalihan Anggaran MBG hingga 2028
  • Pengalihan Anggaran MBG
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/31/090500971/p2g-kecewa-mk-bolehkan-pengalihan-anggaran-mbg-hingga-2028

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama pemohon uji materiil, Reza Sudrajat, menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda transisi hingga 2028 untuk memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, penggabungan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan serta kepastian karier para guru honorer dan PPPK Paruh Waktu. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan tanpa harus menunggu waktu dua tahun agar tidak mengabaikan amanat konstitusi.

Sebelumnya, MK dalam putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa program MBG tidak lagi termasuk dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, alokasi anggarannya harus dikecualikan dan tidak boleh lagi menggunakan dana pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Langkah pemisahan anggaran ini dilakukan untuk menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program MBG. Meskipun pos anggarannya dipisahkan dari alokasi pendidikan, MK menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berstatus konstitusional sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

BI Andalkan Stabilitas Rupiah Hadapi Inflasi & Konflik Global
  • BI Andalkan Stabilitas Rupiah Hadapi Inflasi & Konflik Global
  • https://market.bisnis.com/read/20260731/93/1992562/bi-andalkan-stabilitas-rupiah-hadapi-inflasi-konflik-global

Bank Indonesia (BI) mengandalkan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, mengantisipasi dampak kebijakan moneter Amerika Serikat, serta eskalasi konflik geopolitik terhadap perekonomian domestik.

Penjabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti mengatakan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan bahwa pasar global masih akan menghadapi periode suku bunga tinggi, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, serta tekanan inflasi.

Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional
  • Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260731/12/1992425/tekanan-sektor-riil-bayangi-pasar-kerja-nasional

Tekanan yang belum mereda di sektor riil meningkatkan risiko memburuknya kualitas pasar kerja nasional. Kalangan ekonom mengingatkan perlambatan dunia usaha bukan hanya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga mendorong semakin banyak pekerja bergeser ke sektor informal.

Sektor riil Tanah Air dinilai masih menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari tingginya biaya produksi, pelemahan ekspor, hingga ketidakpastian ekonomi global. Pada saat bersamaan, dunia usaha juga menghadapi konsekuensi biaya pendanaan yang lebih mahal setelah kebijakan moneter domestik diperketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Angka Anak Tidak Sekolah Tidak Turun Signifikan dalam 6 Tahun Terakhir
  • Rendahnya Capaian Penurunan ATS di Indonesia
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/31/093200271/angka-anak-tidak-sekolah-tidak-turun-signifikan-dalam-6-tahun-terakhir

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam lima hingga enam tahun terakhir. Berdasarkan perbandingan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2020 dengan data tahun 2026, angka ATS relatif tidak banyak berubah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, ATS dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu anak yang belum pernah bersekolah, anak putus sekolah, dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan kelompok terakhir menjadi penyumbang terbesar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen meluncurkan Seleksi Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) jenjang SMA sebagai upaya menjangkau anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan secara reguler. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak tidak sekolah, terutama usia 16–18 tahun, agar kembali mengikuti pembelajaran dan membantu menurunkan angka ATS secara bertahap, dengan target jangka panjang mencapai nol ATS pada tahun 2045.

SPMB PJJ akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah dan menyasar sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah usia SMA. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang mendaftar, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan lulus.

Reaksi Istana dan DPR dengar MK Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan
  • Putusan MK Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/31/09281271/reaksi-istana-dan-dpr-dengar-mk-keluarkan-mbg-dari-anggaran-pendidikan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara perihal putusan MK agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Akan tetapi, pihak Istana belum menerima salinan putusannya, mengingat mereka sedang berada di luar Ibu Kota Jakarta. Prasetyo menyampaikan, apapun keputusan MK, Istana akan menghormati dan mempelajarinya. Yang pasti, Prasetyo mengingatkan, persoalan anggaran tidak berdiri sendirian, melainkan melibatkan banyak kementerian dan DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi besar-besaran, setelah MK memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Politikus Golkar itu mengatakan, efisiensi tersebut diperlukan agar Program MBG tetap berjalan meski pemerintah harus menyesuaikan skema penganggarannya setelah putusan MK.

Ini Poin-poin Putusan MK agar MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan
  • Putusan MK Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/31/06162141/ini-poin-poin-putusan-mk-agar-mbg-dikeluarkan-dari-anggaran-pendidikan?source=terpopuler

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Ini poin-poin putusannya. Majelis hakim konstitusi membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Meski tetap konstitusional, Mahkamah menyatakan Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Mahkamah, pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program MBG.

BI Tak Ubah Strategi, Tetap Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi
  • BI Tetap Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/31/093000826/bi-tak-ubah-strategi-tetap-fokus-jaga-rupiah-dan-inflasi

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan arah kebijakan bank sentral tetap tidak berubah meski jumlah anggota Dewan Gubernur BI kini berkurang menjadi lima orang setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Destry mengatakan, sesuai undang-undang, dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior secara otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI hingga proses selanjutnya berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.

Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi
  • Akad Massal Rumah Subsidi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260730185618-532-1386787/prabowo-resmikan-akad-massal-62-ribu-rumah-subsidi

Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan kunci rumah subsidi untuk 62 ribu penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seluruh Indonesia secara serentak di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia secara resmi menyatakan akad massal 62 ribu unit rumah dimulai,” kata Prabowo.

Selain peresmian akad massal tersebut, Prabowo dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah tersebut juga melakukan peresmian hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Prabowo juga menjajal Kereta Api Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kota Batang.

Korban Tewas Gempa Jepang Bertambah Menjadi 34 Orang
  • Gempa Jepang
  • https://www.metrotvnews.com/read/kewCj3nJ-korban-tewas-gempa-jepang-bertambah-menjadi-34-orang

Petugas darurat Jepang berjuang untuk menyelamatkan korban selamat yang tersisa dari pusat perbelanjaan yang hancur, sementara jumlah korban tewas akibat gempa besar dua hari sebelumnya mencapai 34 orang. Selain korban tewas, gempa tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas, meratakan rumah-rumah, merusak jembatan, memicu kebakaran, dan membuat puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan air di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38°C pada akhir pekan ini. Sekitar 13.520 rumah tangga masih tanpa listrik pada hari Kamis.

Kota Hikawa adalah salah satu daerah yang paling parah terkena dampak, di mana banyak bangunan tua runtuh akibat gempa dan di mana penduduk masih belum memiliki air atau listrik pada Kamis. Rekaman TV menunjukkan orang-orang mengantre untuk mendapatkan bensin dan air minum. Pihak berwenang telah mengirimkan ratusan unit pendingin udara ke tempat-tempat penampungan. Survei Geologi AS (USGS) mengukur gempa tersebut sebesar 6,8, lebih rendah dari pengukuran Jepang sebesar 7,1 Magnitudo.

Danantara Siap Garap 141 Ribu Rusun Subsidi di Lahan Hibah Meikarta
  • Pembangunan Rumah Subsidi Meikarta
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tj0lef370/danantara-siap-garap-141-ribu-rusun-subsidi-di-lahan-hibah-meikarta-part2

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara siap membangun sekitar 141 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi di lahan hibah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Maruarar menyampaikan lahan hibah seluas 30 hektare tersebut telah selesai proses serah terimanya kepada negara dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dari sisi ekonomi, proyek hunian vertikal berskala besar itu berpotensi menambah pasokan rumah terjangkau di wilayah penyangga Jakarta yang selama ini menghadapi tekanan harga tanah dan tingginya kebutuhan tempat tinggal. Penambahan pasokan hunian juga dapat memicu aktivitas sektor konstruksi dan industri pendukungnya. Pemerintah menyatakan pembangunan rusun subsidi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, terutama di kawasan yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan tempat kerja.

Sementara itu, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembangunan hunian terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang layak. Meski demikian, realisasi proyek masih akan bergantung pada kesiapan pembiayaan, desain pembangunan, perizinan, serta skema penyaluran unit subsidi kepada masyarakat sasaran. Pemerintah belum merinci jadwal pembangunan maupun tahapan pelaksanaan proyek tersebut.

KPK Sita Duit Rp 2,7 M di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
  • OTT Bupati Pemalang
  • https://www.tempo.co/hukum/kpk-sita-duit-rp-2-7-m-di-kasus-pemerasan-bupati-pemalang-2279364

Penyidik KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 2,7 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang digelar sejak Selasa, 28 Juli 2026. Uang itu diduga berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan duit itu disimpan dalam beberapa tempat seperti tas dan koper.  Budi membeberkan rincian penyitaan uang tersebut yakni sebesar Rp 461 juta ditemukan penyidik di Jakarta saat menangkap Anom, serta Rp 1,2 miliar yang ditemukan KPK di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat menangkap Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka pemerasan. Mereka adalah Bupati Anom Widiyantoro (AWI); orang kepercayaan bupati bernama Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS); serta ayah Dias yaitu Lilik Budi Suprianto (LBS). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan kasus ini bermula dari laporan aduan masyarakat terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan permintaan uang dari Anom melalui Haris ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak swasta untuk keperluan pribadi Bupati Pemalang. Uang yang telah terkumpul itu salah satunya untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.

Indeks Keyakinan Industri Naik, tapi Produsen Masih Tahan Stok Barang di Gudang
  • Peningkatan Indeks Kepercayaan Industri
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a6bfd458913a/indeks-keyakinan-industri-naik-tapi-produsen-masih-tahan-stok-barang-di-gudang

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juli 2026 meningkat menjadi 53,10 atau naik 0,20 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 52,90. Peningkatan menunjukkan sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi, 22 dari 23 subsektor pengolahan berada dalam fase ekspansi, hanya subsektor kulit‑barang kulit‑alas kaki yang masih kontraksi, sementara industri minuman dan kendaraan bermotor mencatat IKI tertinggi.

Peningkatan IKI dipicu oleh kenaikan komponen pesanan baru, didorong oleh program pemerintah seperti MBG, biodiesel B50, Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah, serta tercatat 152 industri baru berinvestasi total Rp157,6 triliun dan menyerap 56.347 tenaga kerja. Variabel produksi naik, mencerminkan ketahanan rantai pasok meski ada tekanan harga gas dan bahan baku, sementara variabel persediaan menurun karena pelaku industri menahan distribusi sambil menunggu kepastian kebijakan; IKI ekspor tetap di zona ekspansi dan IKI domestik meningkat.

Reaksi Istana soal Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a6b6ce28e298/reaksi-istana-soal-putusan-mk-pisahkan-anggaran-mbg-dari-dana-pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terbarunya memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan sehingga tidak termasuk dalam 20 % dana pendidikan APBN dan APBD. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah akan mempelajari putusan itu.

Prasetyo menambahkan pembahasan mengenai anggaran tidak dapat diputuskan pemerintah secara sepihak. Menurutnya, penyusunan anggaran negara dilakukan bersama DPR sehingga tindak lanjut atas putusan MK juga perlu mempertimbangkan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Istana Bakal Pelajari Putusan MK yang Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
  • Putusan MK terkait Anggaran MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/20180081/istana-bakal-pelajari-putusan-mk-yang-pisahkan-anggaran-mbg-dari-dana

Menteri Sekretraris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan. Apalagi persoalan anggaran tidak berdiri sendiri dan melibatkan banyak kementerian/lembaga serta DPR.

Diketahui, MK memutuskan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya. Dalam pertimbangan hukum MK untuk Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, anggaran program MBG tidak termasuk dalam penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. “Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan yang antara lain, yaitu peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; kurikulum; serta evaluasi dan pengembangan pendidikan,” ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Kamis (30/7/2026).

Sebelumnya, TB Nusantara mempersoalkan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 yang dinilai bertentangan dengan keterpenuhan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Program MBG dihitung sebagai bagian dari komponen anggaran pendidikan sehingga dibebankan pada anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dalam petitumnya, TB Nusantara meminta MK agar menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mensesneg Bocorkan Kriteria Gubernur BI Pilihan Prabowo
  • Kriteria Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a6b7e171b90c/mensesneg-bocorkan-kriteria-gubernur-bi-pilihan-prabowo

Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan nama calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan diajukan ke DPR. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, kepala negara masih menyiapkan kandidat definitif untuk mengisi posisi tersebut pascamundurnya Perry Warjiyo pada Senin (27/7) lalu.

Prabowo menekankan bahwa calon pemimpin BI harus memiliki “jiwa Merah Putih” sebagai syarat utama, sementara Destry Damayanti saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan peran sementara Destry dan menanyakan kepada DPR apakah ia layak menjadi gubernur BI definitif.

Dalami Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa 7 Perusahaan dan 24 Saksi
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://news.detik.com/berita/d-8597763/dalami-kasus-tppu-febrie-adriansyah-kejagung-periksa-7-perusahaan-dan-24-saksi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat tersangka mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah (FA). Perusahaan itu diduga kuat menggunakan jasa hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyebut total sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan oleh jaksa. “Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum terkait dengan kasus Asabri dan Jiwasraya. Kemudian dari sisi total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi,” bebernya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru Nurman Herin (NH) yang  diduga terlibat dalam kasus TPPU Febrie. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyebutkan Nurman langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kejari Jakarta Selatan.


Arahkan Revisi Perkuat Pencegahan Politik Uang
  • Politik Uang, Revisi UU Pemilu
  • https://epaper.mediaindonesia.com/detail/arahkan-revisi-perkuat-pencegahan-politik-uang

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan praktik politik uang, bukan sekadar perubahan norma. Ida Budhiati, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, menekankan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena politik uang sejak tahap pencalonan. Menurutnya, instrumen hukum sebenarnya sudah cukup, tetapi pengawasan dan implementasi aturan masih lemah.

Ia mencontohkan bahwa pembatasan dana kampanye sudah diatur, namun KPU belum menemukan formula realistis untuk menentukan batas belanja kampanye. Karena itu, revisi UU Pemilu diusulkan agar memperkuat mekanisme audit dana kampanye, tidak hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi juga menguji kesesuaian laporan dengan kondisi faktual di lapangan.

KPK sebelumnya juga mengusulkan agar model kampanye berbiaya tinggi ditinjau kembali. Pencegahan korupsi harus dimulai dari awal dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu. Dengan cara ini, persaingan politik diharapkan lebih menekankan kualitas gagasan, program kerja, dan integritas kandidat, bukan sekadar kekuatan modal.

Kabinet Bayangan Sebut Indonesia Darurat Korupsi Kepala Daerah
  • Kabinet Bayangan, Korupsi Kepala Daerah
  • https://nasional.sindonews.com/read/1733985/13/kabinet-bayangan-sebut-indonesia-darurat-korupsi-kepala-daerah-1785416872#goog_rewarded

Kabinet Bayangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi, khususnya di level kepala daerah. Menurut Armand Suparman, Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Kabinet Bayangan, pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini hanya bertumpu pada penindakan dan penangkapan tidak cukup karena hanya menyentuh hilir persoalan. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dari hulu agar praktik korupsi tidak terus berulang.

Akar persoalan korupsi disebut terletak pada sistem politik dengan biaya tinggi, minim transparansi, serta proses perencanaan dan penganggaran yang membuka ruang manipulasi. Selain itu, kebijakan strategis seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga manajemen ASN masih sarat celah penyalahgunaan kewenangan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang cenderung reaktif.

Kabinet Bayangan menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi reformasi sistemik yang komprehensif. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat lebih transparan, akuntabel, dan mampu menutup ruang praktik korupsi yang selama ini merugikan masyarakat.

Kabinet Bayangan Mulai Bekerja, Lantas Apa Respons Pemerintah?
  • Kabinet Bayangan
  • https://www.kompas.id/artikel/kabinet-bayangan-mulai-bekerja-lantas-apa-respons-pemerintah

Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil mulai bekerja dengan menggelar rapat perdana di Jakarta. Aktivis dan akademisi yang ditunjuk sebagai “menteri tandingan” memaparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan, fiskal, dan pangan. Mereka menyoroti praktik ekstraktivisme, pemborosan anggaran melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta monopoli dalam pengelolaan koperasi baru. Tujuan utama gerakan ini adalah mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tata kelola yang berkelanjutan.

Selain kritik, Kabinet Bayangan juga merencanakan aksi nyata berupa dialog publik di kampus-kampus, debat terbuka, hingga penyusunan rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam tiga bulan ke depan. Mereka berkomitmen untuk menggalang dana publik guna membangun fasilitas yang belum digarap pemerintah, sekaligus mengisi ruang-ruang kebijakan dengan perspektif alternatif. Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya sistematis untuk menjadi pesaing positif bagi pemerintah.

Pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati partisipasi masyarakat dalam bentuk kritik maupun pembentukan Kabinet Bayangan, selama berbasis data dan berorientasi pada solusi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa meski istilah “kabinet bayangan” tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI, masukan dari masyarakat sipil tetap penting. Pemerintah berharap kritik yang disampaikan bersifat obyektif dan proporsional, tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga mengapresiasi langkah positif yang sudah dilakukan.

TPP ASN Maluku Utara Dipotong 10 Persen
  • Pemotongan TPP 10 Persen ASN Maluku Utara
  • https://regional.kompas.com/read/2026/07/29/121247078/tpp-asn-maluku-utara-dipotong-10-persen

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengatakan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Maluku Utara dipotong 10 persen. Kebijakan pemotongan berlaku Juli 2026, menyusul kebijakan serupa sebelumnya yang menyasar pejabat Eselon I, II, III, dan IV sebesar 20 persen, yang berlaku sejak Januari 2026. Sherly mengatakan, pemotongan TPP ini dilakukan untuk memastikan agar pembayaran hak ASN dan PPPK dapat bisa berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026.

Gubernur Sherly menambahkan, APBD Pemprov Maluku Utara pada tahun ini tersisa Rp 2,8 triliun. Dimana Rp 1,1 triliun di antaranya dipakai untuk menggaji pegawai selama setahun.  Sedangkan, TPP yang dianggarkan pada tahun ini, hanya cukup untuk menggaji PPPK sampai dengan Agustus 2026. Gubernur Sherly pun meminta maaf kepada PPPK karena Pemprov Maluku Utara harus mengambil kebijakan memotong TPP mereka selama enam bulan ke depan.

Pemangkasan Anggaran yang Mematikan Inovasi Daerah
  • Desentralisasi
  • https://www.tempo.co/kolom/pemangkasan-tkd-inovasi-daerah-2279079

Tujuan desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan inovasi kebijakan akhir-akhir ini terhambat akibat adanya kebijakan pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Daerah berada pada mode bertahan yang membuat mereka tidak lagi berlomba-lomba menciptakan terobosan kebijakan. Daerah harus berupaya keras untuk menutup anggaran, sementara pemerintah pusat hanya mengimbau agar daerah bekerja secara kreatif dan tidak ada solusi praktis.

Desentralisasi yang sejatinya merupakan instrumen pemberdayaan bergeser menjadi mekanisme administrasi. Pemerintah daerah akan lebih banyak menjalankan agenda pemerintah pusat ketimbang mengembangkan solusi untuk menjawab problem di tingkat lokal. Dengan begitu, apakah desentralisasi masih bisa diandalkan?

Seharusnya, relasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikembalikan pada semangat memperkuat pemerintah daerah bukan mengendalikannya. Kebijakan efisiensi jangan sampai mengorbankan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu mengkaji program prioritas yang memboroskan anggaran. Daerah harus diberi ruang untuk melakukan inovasi dan menggenjot pertumbuhan. Dana transfer ke daerah perlu dipulihkan agar masa depan desentralisasi terjaga.

Dampak Horor Super El Nino 2026: Krisis Kemanusiaan Hingga Pangan
  • Dampak El Nino
  • https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260730081854-641-1386439/dampak-horor-super-el-nino-2026-krisis-kemanusiaan-hingga-pangan

Sejumlah pakar iklim memprediksi fenomena El Nino tahun 2026 bakal menjadi salah satu yang terkuat sepanjang sejarah. Copernicus Climate Change Service, penyedia data dan informasi iklim global dari Uni Eropa, memprakirakan bahwa kemunculan El Nino pada tahun ini hampir dipastikan bakal terjadi. Bahkan, fenomena ini berpeluang besar menjadi sangat kuat, hingga dijuluki Super El Nino. Super El Nino adalah kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2°C di atas rata-rata. Kenaikan ini akan mengubah pola atmosfer secara signifikan.

Laporan terbaru dari Joint Research Centre (JRC) Komisi Eropa memetakan berbagai skenario perkembangan El Nino beserta dampaknya terhadap iklim global, harga pangan, populasi terdampak, risiko pengungsian, hingga krisis kemanusiaan. Laporan ini menyoroti bahwa El Nino tahun ini, dampaknya terhadap iklim akan terasa sepanjang 2026 hingga 2027 di banyak wilayah. Dalam semua skenario, gelombang panas ekstrem akan mulai meningkat di wilayah tropis dan subtropis mulai bulan September. Puncaknya akan terjadi antara Desember 2026 dan Februari 2027, dan akan berlanjut hingga musim semi 2027. Udara hangat yang tidak biasa juga akan meluas ke berbagai belahan dunia dan semakin menyengat seiring menguatnya intensitas El Nino. Wilayah yang paling terdampak meliputi Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika, benua Euro-Asia, hingga Australia.

El Nino akan mengubah peta dan kondisi pertanian global secara signifikan. Penurunan produktivitas tanaman diperkirakan terjadi di berbagai wilayah penting seperti Afrika Sub-Sahara, India, China, Australia, dan Brasil. Fenomena ini diprediksi akan mendorong pergerakan harga pangan dunia ke arah yang berebda-beda. Selain itu diperkirakan bahwa El Nino tahun ini akan memperberat beban pengungsian, konflik, dan krisis pangan yang sudah ada. Kondisi ini meningkatkan risiko timbulnya pengungsian susulan bagi kelompok rentan, terutama di Afrika Timur, Afrika Tengah, Amerika Tengah, serta sebagian wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara.

DPR Segera Rumuskan Solusi Menyeluruh Tanggapi Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
  • Korupsi Kepala Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/29/19173031/dpr-segera-rumuskan-solusi-menyeluruh-tanggapi-maraknya-kepala-daerah

Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh dalam rangka merespons fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh. Ia menilai pola korupsi kepala daerah terindentifikasi dengan tiga pola, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan pemberian izin. Ketiga pola tersebut harus ditutup celahnya dengan perbaikan mekanisme dan pengawasan.

Menurut Khozin, identifikasi penyebab kepala daerah melakukan korupsi perlu dilakukan untuk memutus akar rasuah. Perumusan tata kelola pemerintahan daerah mesti dipikirkan secara serius, mengingat adanya pola korupsi berulang.

Demokrasi Lokal dan Bayang-Bayang Politik Transaksional
  • Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substantif, OTT Kepala Daerah
  •  https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/08450071/demokrasi-lokal-dan-bayang-bayang-politik-transaksional

Fenomena berulangnya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) menimbulkan pertanyaan besar: mengapa demokrasi lokal yang telah berjalan lebih dari dua dekade sejak reformasi dan desentralisasi dengan pemilihan langsung kompetitif masih berulang kali melahirkan praktik korupsi politik?

Jawaban dari persoalan ini sebagian besar terletak pada jarak antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Desentralisasi membuka partisipasi politik lokal namun institusi yang semestinya mengawal partisipasi itu partai politik, birokrasi profesional, dan lembaga pengawasan tidak selalu tumbuh secepat itu. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, menyebut pola semacam ini sebagai cermin persoalan sistemik, bukan penyimpangan individu semata.

Untuk keluar dari sini maka partai politik perlu membenahi demokrasi internalnya agar kaderisasi berjalan, pembiayaan politik yang transparan, negara didorong untuk turut menanggung sebagian ongkos kampanye yang diaudit secara ketat. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem merit aparatur sipil negara. DPRD, media, dan masyarakat sipil harus menjalankan fungsi pengawasannya secara substantif, dengan dukungan KPK, BPK, BPKP, Ombudsman, dan APIP. Intinya tantangan sesungguhnya bukan sekadar memilih pemimpin baru, melainkan membangun sistem demokrasi lokal yang membuat korupsi sulit dilakukan.

Asing Kabur dari Bursa RI Rp 5,39 Triliun, IHSG Tertekan 5 Hari Beruntun
  • IHSG Melemah
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/30/052300326/asing-kabur-dari-bursa-ri-rp-5-39-triliun-ihsg-tertekan-5-hari-beruntun

Investor asing masih melanjutkan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik. Dalam lima hari perdagangan terakhir nilai net foreign sell di seluruh pasar mencapai Rp 5,39 triliun. Aksi jual asing terutama terjadi di pasar reguler yang menyentuh Rp 4,36 triliun. Sedangkan, di pasar negosiasi dan tunai investor asing membukukan net sell Rp 1,03 triliun.

Pemerintah Perketat Impor Gula Rafinasi demi Selamatkan Petani Tebu
  • Pengetatan Impor Gula Rafinasi
  • https://news.republika.co.id/berita/tiyezn7130000/pemerintah-perketat-impor-gula-rafinasi-demi-selamatkan-petani-tebu

Pemerintah Indonesia akan memperketat pengendalian impor gula rafinasi dan mewajibkan importir untuk mengembangkan perkebunan domestik. Langkah ini diambil untuk melindungi petani, mereformasi industri gula, dan mencapai swasembada dalam waktu dua tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut setelah melihat bahwa impor gula rafinasi telah membanjiri pasar domestik, menekan harga, dan merusak mata pencaharian petani tebu lokal.

Kelebihan pasokan ini juga merugikan perusahaan milik negara. PT Perkebunan Nusantara melaporkan kerugian sekitar Rp600 miliar, atau sekitar 33,2 juta dolar AS, setelah gula rafinasi menggusur produknya di pasar domestik. Produsen gula BUMN, PT Sinergi Gula Nusantara, mencatat kerugian sebesar Rp680 miliar, atau sekitar 37,6 juta dolar AS, pada tahun 2025 akibat tekanan pasar serupa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas BUMN, Dony Oskaria.

Di tingkat petani, harga tetes tebu anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada Maret 2026 dari sebelumnya Rp1.900, atau turun hampir setengahnya. Di Jawa Timur, petani tebu mengancam mogok nasional setelah puluhan ribu ton gula hasil panen tertahan di gudang. Ini terjadi karena tertundanya pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun, atau sekitar 82,9 juta dolar AS, dari Danantara yang mencakup delapan siklus panen. Volume gula petani yang tidak terserap diperkirakan mencapai 1,6 juta ton, membuat petani terpapar potensi kerugian antara Rp4 triliun hingga Rp7 triliun, setara dengan sekitar 221,2 juta hingga 387,1 juta dolar AS.

Efek Freelancer Bayar Pajak, Setoran PPh Melesat 45% Tembus Rp 21 T
  • Setoran PPh Melesat 45% Tembus Rp 21 T
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260730063115-4-754934/efek-freelancer-bayar-pajak-setoran-pph-melesat-45-tembus-rp-21-t

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 orang pribadi pada 2025 mencapai Rp21,1 triliun atau melejit 45,31% dibandingkan realisasi 2024. Pencapaian penerimaan dari pajak penghasilan yang dicicil (pasal 25) dan terutang (pasal 29) memenuhi target yang ditetapkan, yakni Rp15,14 triliun atau memenuhi 139,38% dari target. Menurut laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak, kinerja cemerlang dari realisasi penerimaan dari PPh pasal 25/29 salah satunya didorong oleh pembayaran dari segmen pekerja bebas atau freelance.

Prabowo Naikkan Tukin TNI & Kemhan, Besarannya Melesat dari 70% ke 90%
  • Kenaikan Tukin TNI dan Kemhan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260730072454-4-754937/prabowo-naikkan-tukin-tni-kemhan-besarannya-melesat-dari-70-ke-90

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kenaikan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan terbitnya kedua aturan tersebut. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI. Rico menjelaskan, penyesuaian dilakukan dengan menaikkan indeks pembayaran tunjangan kinerja dari sebelumnya 70% menjadi 90% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan. Dengan demikian, terdapat kenaikan indeks sebesar 20 poin persentase dibandingkan skema sebelumnya.

Pemerintah Siagakan 240 Bendungan Hadapi Ancaman Super El Nino
  • 240 Bendungan Hadapi Super El Nino
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a69acd9be719/pemerintah-siagakan-240-bendungan-hadapi-ancaman-super-el-nino

Pemerintah telah menyiapkan 240 bendungan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino Godzilla atau Super El Nino yang diperkirakan datang lebih cepat dan berpotensi memicu cuaca kekeringan ekstrem. Ratusan bendungan ini juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan nasional nantinya.

Selain 240 bendungan yang telah beroperasi saat ini, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan 15 bendungan baru di berbagai daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32,8 triliun sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga 2029. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 240 bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampungan air mencapai 9,74 miliar meter kubik. Pemerintah juga memperkuat ketahanan air dengan penyediaan 601 situ dan danau dengan volume tampungan 135,59 miliar meter kubik, 1.034 tampungan air baku berkapasitas 435,67 juta meter kubik, serta 10.789 sumur bor dengan kapasitas 114,8 ribu meter kubik per detik.

Burhanudin Abdullah Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ini Profilnya
  • Bursa Calon Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a69c8ca76e96/burhanudin-abdullah-masuk-bursa-calon-gubernur-bi-ini-profilnya

Sejumlah nama muncul dalam bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia usai Perry Warjiyo mengundurkan diri akhir pekan lalu, termasuk mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang juga ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo‑Gibran. Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta publik menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Burhanuddin menjabat sebagai Gubernur BI dari 2003 hingga 2008 dan pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Burhanuddin menamatkan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran (1974) dan memperoleh MA in Economics di Michigan State University (1984). Sebelumnya ia memegang posisi strategis di IMF sebagai Assistant Executive Director untuk South East Asia Group, kembali menjadi kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional Bank Indonesia (1994‑1995), dan kini menjadi anggota Dewan Pakar TKN serta Dewan Penasihat KPPU bersama Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu.

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Anjlok, Disalip Dedi Mulyadi
  • Elektabilitas Prabowo Anjlok
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a69fd5a93b64/survei-smrc-elektabilitas-prabowo-anjlok-disalip-dedi-mulyadi

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 29 Juli menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto terus menurun. Tingkat keterpilihan Prabowo bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam simulasi semi terbuka yang memuat 20 nama calon presiden, Dedi memperoleh dukungan 35%, unggul jauh atas Presiden Prabowo Subianto yang meraih 14,5%. SMRC mencatat Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 8,2%, disusul Gibran Rakabuming Raka 7,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9%, Ganjar Pranowo 4,2%, dan Mahfud MD 4%. Sementara itu, sekitar 12,8% responden belum menentukan pilihan atau tidak menjawab.

Survei melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih, yakni warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Dari total responden tersebut, sebanyak 605 pemilik telepon seluler (HP) diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling, sedangkan 144 responden yang tidak memiliki HP diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error atau toleransi kesalahan sekitar 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%.

Gempa Jepang 7,1 Magnitudo: Korban Luka, Kerusakan, dan Imbauan WNI
  • Gempa 7.1 Guncang Jepang
  • https://kumparan.com/kumparannews/gempa-jepang-7-1-magnitudo-korban-luka-kerusakan-dan-imbauan-wni-27sYhnnOynp/full

Jepang dihantam gempa berkekuatan magnitudo 7,1 pada Selasa (28/7) waktu setempat. Berdasarkan data Japan Meteorological Agency (JMA), gempa terjadi sekitar pukul 16.27 waktu Jepang. Pusat gempa berada di wilayah Kumamoto dengan kedalaman sekitar 10 kilometer. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengungkap gempa menelan korban luka sampai merobohkan sejumlah gedung.

Takaichi mengatakan gempa juga berdampak pada pemadaman listrik dan kebakaran di sejumlah daerah. Jalan hingga jembatan juga mengalami kerusakan. Para petugas penyelamat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di pusat perbelanjaan Aeon Mall yang rusak akibat gempa di Kota Kashima, Prefektur Kumamoto, Jepang, Selasa (28/7).

Dikutip dari Reuters, menurut laporan dari pihak rumah sakit setidaknya 50 orang dinyatakan terluka. Badan penanggulangan bencana mengatakan sekitar 300.000 orang telah diinstruksikan untuk menuju ke pusat evakuasi. Sementara 3.600 tentara akan dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana karena gempa susulan terus terjadi. Perwakilan RI di Jepang menyampaikan keprihatinan atas gempa tersebut. WNI diminta tetap tenang dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.

KPK OTT Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro
  • KPK OTT Bupati Pemalang
  • https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ott-bupati-pemalang-anom-widiyantoro-27scCGQxgXV/full

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan sosok yang di-OTT adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Anom menjabat Bupati Pemalang sejak 2025. Dia maju berpasangan dengan Nurkholes dan diusung enam partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gelora, PSI, dan Perindo. Anom menempuh pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Undip Semarang dan S2 Magister Ekonomi & Bisnis Unpad. Sebelum menjadi bupati, Anom sempat berkarier di sejumlah perusahaan termasuk BUMN seperti PT Wijaya Karya Realty sebagai direktur.

Apindo Beber 126 Ribu Pekerja RI Kena PHK sepanjang Januari-Mei 2026
  • PHK Industri Padat Karya, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260728184924-92-1385881/apindo-beber-126-ribu-pekerja-ri-kena-phk-sepanjang-januari-mei-2026

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan ada 126 ribu buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut tercermin dari data BPJS Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja nonaktif akibat PHK. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan selain jumlah pekerja yang terkena PHK, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK juga telah mencapai sekitar 50 ribu klaim pada periode yang sama.

Menurut Shinta, meningkatnya PHK tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang dihadapi dunia usaha, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga melambatnya permintaan pasar. Meski demikian, ia menegaskan fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan gelombang PHK paling banyak terjadi di sektor industri padat karya, yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tekanan. Menurut Bob, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal, sektor tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Karena itu, Apindo mendorong agar pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 tidak sekadar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi momentum membangun regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN
  • Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN
  • https://surabaya.bisnis.com/read/20260729/531/1991915/kepuasan-terhadap-kinerja-prabowo-turun-301-ini-kata-kepala-bakom-qodari

Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII. Pelantikan dilaksanakan di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2026. Total ada 1.204 Pamong Praja Muda yang dilantik pada hari ini. Mereka terdiri atas 728 putra dan 476 putri. Dalam pelantikan ini, Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN.

Pemprov DKI Jakarta akan Hentikan Praktik Open Dumping pada 2029
  • Penghentian Praktik Open Dumping, Tata Kelola Sampah
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tiwtnu423/pemprov-dki-jakarta-akan-hentikan-praktik-open-dumping-pada-2029-part2

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan dapat menghentikan praktik pembuangan sampah di tempat terbuka (open dumping) pada 2029. Target itu tertuang dalam Roadmap Pengelolaan Sampah yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan roadmap tersebut menjadi panduan pembenahan pengelolaan sampah Jakarta secara bertahap, mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan sampah di sumber. Tak hanya itu, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan di dalam kota hingga menerapkan controlled landfill di TPST Bantargebang.

Ia menjelaskan, roadmap itu disusun selaras dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu mewujudkan 100 persen sampah terkelola pada 2029. Pada kuartal ketiga dan keempat 2026, Pemprov DKI juga mulai mengurangi porsi sampah yang ditangani melalui sistem open dumping. Selain itu, Pemprov DKI juga mulai menerapkan controlled landfill secara bertahap. Di sisi lain, kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas di dalam kota terus ditingkatkan.

Menurut Dudi, transformasi itu akan dipercepat pada 2028 yang menjadi fase penting menuju penghentian penuh praktik open dumping. Kapasitas berbagai fasilitas pengolahan ditingkatkan secara lebih masif, sementara sampah yang masih harus ditangani di TPST Bantargebang dikelola melalui sistem controlled landfill yang lebih aman dan terkendali. Dudi menegaskan, keberhasilan roadmap juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumber.

BMKG Sasar Modifikasi Cuaca di 6 Provinsi, Riau hingga Kalimantan Jadi Priori
  • Modifikasi Cuaca Karena El Nino
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a68baaa58ca1/bmkg-sasar-modifikasi-cuaca-di-6-provinsi-riau-hingga-kalimantan-jadi-priori

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan kondisi El Nino di Indonesia telah memasuki kategori kuat. Pemerintah pun memfokuskan langkah mitigasi terhadap dua dampak utama, yakni kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan, instansinya bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pihak swasta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan curah hujan dan mengisi sekitar 240 waduk demi mendukung PLTA, irigasi, dan pasokan air bersih, sebagaimana disampaikan dalam rapat dengan Presiden. OMC difokuskan pada enam provinsi berisiko tinggi karhutla (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) serta wilayah lain, dan berdasarkan evaluasi hingga 2026 berhasil menambah curah hujan sebesar 30‑40 % di daerah sasaran.

Pemerintah Targetkan RUU Perkoperasian Baru Rampung Tahun Ini
  • Revisi UU Perkoperasian
  • https://news.republika.co.id/berita/tiwl7w4030000/pemerintah-targetkan-ruu-perkoperasian-baru-rampung-tahun-ini

Pemerintah Indonesia menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU Perkoperasian) yang baru pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk menggantikan undang-undang lama tahun 1992 yang dinilai sudah tidak memadai dan tidak relevan lagi bagi perkembangan sektor koperasi saat ini. Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki rencana untuk memperluas peran koperasi ke sektor-sektor yang lebih strategis. Salah satu wacana yang tengah dipertimbangkan adalah memberikan izin bagi koperasi untuk mengelola sumur-sumur minyak milik masyarakat dan sumur minyak menganggur (idle wells) yang tersebar di berbagai daerah.

Selain sektor energi, Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali bank koperasi. Kehadiran bank koperasi dinilai penting untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Tanah Air secara keseluruhan. Pemerintah bertekad mengubah persepsi publik yang selama ini memandang koperasi hanya terbatas pada usaha kecil atau layanan simpan pinjam. Ferry menegaskan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk berkembang ke industri skala besar.

Bahlil Pastikan Indonesia Lanjutkan Impor Minyak Rusia
  • Impor Minyak Rusia
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a68929a354ce/bahlil-pastikan-indonesia-lanjutkan-impor-minyak-rusia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan impor minyak dari Rusia akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Bahlil menyatakan impor tersebut dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G). Pembelian minyak asal Rusia itu melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.

Impor tersebut dimaksudkan juga untuk memastikan kecukupan cadangan energi serta pasokan yang cukup bagi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Pengiriman pertama sebanyak 770 ribu barel crude dari Kozimo Rusia tiba di Pelabuhan Balikpapan menggunakan tanker Sierra, dengan nilai sekitar US$ 75 juta, menandai implementasi kesepakatan bilateral yang baru.

OTT KPK di Pemalang: Bupati Anom Widiyantoro Ditangkap dan Kantor DPUPR Disegel
  • KPK OTT Bupati Pemalang
  • https://regional.kompas.com/read/2026/07/29/074138978/ott-kpk-di-pemalang-bupati-anom-widiyantoro-ditangkap-dan-kantor-dpupr

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Terbaru, mereka menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Kendati demikian, belum diketahui pasti kasus yang menjerat Bupati Pemalang Anom dan pihak siapa saja yang turut diamankan terkait OTT tersebut. Selain menangkap Bupati Pemalang, Komisi Antirasuah diketahui juga melakukan penyegelan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Rumah tersebut diduga milik kerabat dekat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Danantara Bidik Investasi Industri Hulu Panel Surya
  • Investasi Industri Hulu Panel Surya
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6a689c199b9dc/danantara-bidik-investasi-industri-hulu-panel-surya

BPI Danantara menargetkan perluasan investasi di hulu industri panel surya dengan mengembangkan pasir silika sebagai bahan baku utama. Managing Director BPI Danantara Ardy Muawin mengatakan Program 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi anchor project untuk ‘menggalakkan’ industri hulu panel surya dengan menggalakkan produksi polisilikon, ingot, wafer, dan low iron tempered glass di dalam negeri.

Meskipun telah ada 34 pabrik modul surya yang menghasilkan hampir 11 GW per tahun, rantai hulu seperti polisilikon dan low iron tempered glass belum tersedia, padahal cadangan pasir kuarsa mencapai 17 miliar ton tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. CEO IESR dan wakil koordinator Satgas menekankan pentingnya dukungan kebijakan, termasuk TKDN, untuk mempercepat industrialisasi PLTS dan memastikan pengadaan komponen panel surya domestik meliputi seluruh rantai nilai, bukan hanya modul.

Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Mal Runtuh dan Puluhan Orang Hilang
  • Gempa M7.1 Guncang Jepang
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/29/055403165/gempa-m-71-guncang-jepang-mal-runtuh-dan-puluhan-orang-hilang?source=terpopuler

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Pulau Kyushu, Jepang, Selasa (28/7/2026), menyebabkan kerusakan bangunan, kebakaran, hingga gangguan transportasi. Puluhan orang dilaporkan terluka dan sejumlah korban masih hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Peringatan tsunami sempat diterbitkan untuk wilayah pesisir barat Prefektur Kumamoto dan tiga prefektur di sekitarnya. Namun, Badan Meteorologi Jepang mencabut peringatan tersebut sekitar dua jam setelah gempa terjadi.

Purbaya Jelaskan Penyebab Ratusan Daerah Sulit Menggaji ASN
  • Peluang Tambahan Anggaran, Pemotongan TKD
  • https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-jelaskan-penyebab-ratusan-daerah-sulit-menggaji-asn-2278822

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Oleh karena itu Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan dana untuk 490 daerah yang kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara. Namun, suntikan dana baru bisa terlaksana jika memperoleh izin dari Presiden Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memitigasi dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah dengan cermat. Pemerintah daerah diminta untuk tidak langsung memecat aparatur sipil negara ataupun pegawai pemerintah lainnya akibat dari pemangkasan dana TKD.

Kementerian Dalam Negeri juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi II Dewan Pewakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan untuk memetakan daftar pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji para aparatur sipil negara dan pegawai kontrak.

Kemendagri Petakan Daerah Terdampak Pemangkasan TKD
  • Pemetaan Kapasitas Fiskal Daerah, Pemotongan TKD
  • https://news.harianjogja.com/r-1265220/kemendagri-petakan-daerah-terdampak-pemangkasan-tkd

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memetakan pemerintah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri masih menyisir kapasitas fiskal setiap daerah untuk mengetahui tingkat kedaruratan dan mencari solusi yang tepat.

Menurut Bima, pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI masih membahas skema agar pemangkasan TKD tidak berujung pada kesulitan pemerintah daerah dalam membayar gaji pegawai. Dalam RAPBN 2026, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp650 triliun, turun 24,7% dari outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Angka ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya sempat mencapai Rp785,7 triliun (2021), Rp816,2 triliun (2022), Rp881,4 triliun (2023), dan Rp863,5 triliun (2024).

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai ruang fiskal daerah semakin sempit akibat pemangkasan TKD, karena pemerintah daerah harus menanggung penuh gaji PPPK yang pengangkatannya didorong pusat, sementara transfer dana dipotong signifikan. Akibatnya, 39 daerah dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK hingga akhir tahun dan 367 dari 415 kabupaten kesulitan memenuhi batas belanja pegawai 30% yang akan berlaku penuh pada 2027, sehingga pemerintah pusat perlu memetakan kapasitas fiskal agar pemangkasan TKD tidak mengganggu pembayaran ASN maupun layanan publik.

Wamendagri Minta Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji tak PHK Pegawai
  • Kapasitas Fiskal Daerah, Transfer ke Daerah
  • https://jambi.antaranews.com/berita/662644/wamendagri-minta-daerah-yang-kesulitan-bayar-gaji-tak-phk-pegawai

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah-kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tidak mengambil langkah seperti menerapkan PHK.

Kepala daerah sebaiknya memetakan dan mempelajari dulu kapasitas fiskal masing-masing daerah. Jika ada kedaruratan, para pemimpin daerah bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Wamendagri Bima Arya juga menegaskan pemerintah terus menggodok kebijakan terkait TKD dan mengkomunikasikan hasilnya dengan Komisi II DPR RI.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI 8 Juni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan skema tambahan dana melalui TKD untuk 39 daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya tak mampu membayar gaji PPPK. Sementara itu, berdasarkan pembahasan di Badan Anggaran, postur TKD tahun depan diproyeksikan sekitar 2,55 hingga 2,79 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) artinya alokasinya tidak akan turun jika dibandingkan dengan tahun ini.

Prabowo Soroti Dominasi Kapal Asing di Pengiriman Barang
  • Dominasi Kapal Asing di Pengiriman Barang
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/28/09432011/prabowo-soroti-dominasi-kapal-asing-di-pengiriman-barang

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto melihat kapal-kapal yang mengirim barang didominasi bendera asing dan Prabowo ingin kondisi itu berubah. Prabowo ingin agar kapal-kapal yang mengirim barang ke Indonesia juga berbendera Indonesia. Rosan mengungkapkan, Indonesia sudah memiliki galangan kapal, baik itu milik swasta ataupun BUMN. Pemerintah akan mencoba meningkatkan pembuatan kapal sendiri. Pembuatan kapal-kapal di galangan dalam negeri akan diupayakan sesuai dengan standar dunia.

BGN Wajibkan SPPG Beli Bahan Pangan Sesuai Harga Acuan Pemerintah
  • SPPG Wajib Wajib Beli Bahan Pangan Sesuai Harga Acuan Pemerintah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/28/09204681/bgn-wajibkan-sppg-beli-bahan-pangan-sesuai-harga-acuan-pemerintah?source=headline

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memerintahkan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus membeli bahan pangan sesuai dengan HAP (Harga Acuan Penjualan). Sudaryono mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sedangkan HAP telur seharga Rp 25.000, sehingga dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. Sudaryono menuturkan, tujuan SPPG membeli bahan sesuai HAP agar tidak ada petani atau peternak yang merugi. Dengan begitu, menurut Sudaryono, MBG akan menjadi instrumen stabilisasi harga pangan nasional.

Produksi Migas Pertamina Hulu Energi Anjlok 10% pada Semester I 2026
  • Produksi Migas Anjlok
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a6811d43361f/produksi-migas-pertamina-hulu-energi-anjlok-10-pada-semester-i-2026

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan jumlah produksi migas mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (mboepd). Angka ini turun 10,10% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari. Secara rinci, jumlah produksi semester I 2026 terdiri atas dua unsur, yakni produksi minyak sebesar 459 ribu barel per hari (bph) dan produksi gas sebesar 2.756 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y Nasroen mengatakan catatan kinerja paruh pertama 2026 merupakan hasil komitmen seluruh pihak.

PHE menyelesaikan 278 sumur eksploitasi, 601 workover, dan 13.870 kegiatan well service, serta melakukan 9 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 189 km dan 3D seluas 2.848 km², yang menghasilkan 108 mmboe sumber daya kontingen (2C) dan penambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 24,9 mmboe. Perusahaan berkomitmen mengoptimalkan aset hulu migas melalui percepatan program pengeboran, penerapan teknologi, serta peningkatan efisiensi operasi, sambil menegakkan prinsip ESG dan Zero Tolerance on Bribery dengan sistem manajemen anti‑penyuapan berstandar ISO 37001:2016.

Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Hari Ini 28 Juli
  • Pembaruan Harga BBM
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260728/44/1991593/update-harga-bbm-pertamina-shell-bp-dan-vivo-hari-ini-28-juli

Harga bahan bakar minyak (BBM) terpantau belum mengalami perubahan per 28 Juli 2026 setelah sempat mengalami penyesuaian pada awal Juli lalu. Adapun, penyesuaian harga BBM dilakukan setiap awal bulan. BBM Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 dari bulan sebelumnya, yakni Rp20.750 per liter. Lalu, Pertamina Dex dipatok Rp21.150 per liter pada Juli 2026, turun Rp3.650 dari sebelumnya yang berada di level Rp24.800 per liter. Kemudian, harga Dexlite turun Rp3.300 dari Rp23.000 pada Juni 2026 menjadi Rp19.700 per liter pada Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax masih belum berubah sejak Juni 2026, yakni Rp16.250 per liter. Begitu juga dengan Pertamax Green 95 yang tetap di level Rp17.000 per liter. Harga BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Jenis Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter. 

Rupiah Diproyeksi Melemah, Pengunduran Diri Perry Warjiyo Bayangi Sentimen Pasar
  • Rupiah Diproyeksi Melemah
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a6812f889aea/rupiah-diproyeksi-melemah-pengunduran-diri-perry-warjiyo-bayangi-sentimen-pasar

Nilai tukar rupiah pada perdagangan awal pekan ini dengan pergerakan yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini Selasa (28/7). Merujuk data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan di level Rp 18.070 per dolar AS melemah 0,39% atau 67 poin. Pantauan Katadata hingga pukul 09.10 rupiah kian melemah berada di level Rp 18.088 per dolar AS terdepresiasi 0,44% atau 79 poin. Adapun pada perdagangan sehari sebelumnya rupiah ditutup melemah 46 poin atau 0,26% ke level Rp 18.009 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sentimen pasar tetap negatif setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai arah kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Analis memperkirakan rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp 17.950‑Rp 18.100 per dolar AS, sementara pasar menantikan kepastian mengenai calon gubernur definitif BI.

Rupiah Tertekan, Dolar AS Dekati Level Rp 18.100
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8593228/rupiah-tertekan-dolar-as-dekati-level-rp-18-100

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan tren menguat di hadapan mata uang rupiah pada perdagangan hari ini, Selasa (28/7/2026). Mata uang Paman Sam itu bergerak mendekati level Rp 18.100-an. Dikutip dari Bloomberg, dolar AS dibuka menguat 0,41% pada level Rp 18.082 sekitar pukul 09.05 WIB. Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (23/7), diketahui dolar AS ditutup menguat pada posisi Rp 18.009. Hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak pada posisi Rp 18.063 hingga Rp 18.087. Kemudian sepanjang tahun 2026, pergerakan dolar AS terhadap rupiah telah menguat hingga 8,41%.

Pengganti Perry Warjiyo Harus Dipilih Transparan dan Bebas Intervensi Politik
  • Gubernur BI Mundur, Intervensi Politik, Tekanan Politik
  • https://economy.okezone.com/read/2026/07/27/320/3232529/pengganti-perry-warjiyo-harus-dipilih-transparan-dan-bebas-intervensi-politik

Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas serta independensi bank sentral di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, kepercayaan pasar terhadap BI sangat bergantung pada proses transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap premi risiko dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Rizal menekankan bahwa perhatian pasar tidak hanya tertuju pada pergantian sosok Gubernur BI, tetapi juga pada latar belakang keputusan tersebut yang berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap independensi bank sentral. Penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara dapat menjaga kesinambungan kebijakan moneter dalam jangka pendek. Namun, belum sepenuhnya cukup untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Oleh karena itu proses penetapan Gubernur BI definitif menjadi tahapan penting untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap bank sentral tetap terjaga.

Pengamat Sebut Alasan Gubernur BI Mundur Akibat Tekanan Politik
  • Gubernur BI Mundur, Tekanan Politik
  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/3014277/pengamat-sebut-alasan-gubernur-bi-mundur-akibat-tekanan-politik

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak terlepas dari tekanan politik yang telah dirasakan sejak pelemahan rupiah pada akhir 2025. Ia menyesalkan mundurnya Perry Warjiyo sebelum masa jabatan berakhir pada Mei 2028, serta menilai tekanan politik dari pelebaran defisit APBN, lemahnya penerimaan pajak, dan peningkatan utang agresif menimbulkan kekhawatiran investor.

Bhima menyoroti keputusan terkait sektor moneter nasional yang dianggap memperburuk persepsi risiko ekonomi Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh prospek negatif peringkat utang Indonesia dari Moody’s dan Fitch, serta intervensi fiskal dan moneter yang berlebihan.

Selain itu, Bhima mengkritisi revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) yang dinilai mengurangi kewenangan Bank Indonesia serta menimbulkan ketidakjelasan dalam pengawasan sektor keuangan. Klausul Patriot Bond dalam UU P2SK berpotensi melemahkan kontrol devisa, sementara kawasan khusus dalam UU PFII dapat memicu tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, kombinasi faktor politik, fiskal, dan regulasi ini semakin memperburuk kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur BI hingga pejabat definitif ditetapkan menyampaikan pengunduran diri Perry dilandasi alasan pribadi.

Presiden Harus Tindak Tegas Londo Ireng yang Merugikan Kepentingan Bangsa
  • Kontroversi Sebutan "Londo Ireng"
  • https://www.kompas.com/food/read/2026/07/28/081500175/terlalu-banyak-makan-garam-ahli-gizi-ungkap-dampaknya-pada-jantung-hingga

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal “Londo Ireng”, diminta untuk terwujud dalam tindakan tegas. Karena secara substansi londo ireng mengarah pada sikap dari pihak-pihak yang menjadi perpanjangan kepentingan asing, dan bertindak merugikan kepentingan nasional. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GP Al-Washliyah), Aminullah Siagian menyatakan dukungan terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto tersebut, agar memastikan Indonesia tidak memberikan ruang bagi pengkhianat bangsa.

Istana Bantah Perry Warjiyo Mundur Karena Sakit dan Politik
  • Gubernur BI, Tekanan Politik
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116275/istana-bantah-perry-warjiyo-mundur-karena-sakit-dan-politik

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan alasan Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri bukan karena sakit namun alasan pribadi tertentu.

Dugaan tersebut muncul usai sejumlah nama belakangan mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pengobatan. Nanik S Deyang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan pengobatan jantung di luar negeri. Demikian pula Hotman Paris yang mundur dari posisi kuasa hukum Febrie Adriansyah karena pengobatan syaraf kejepit di luar negeri.

Prasetyo juga membantah mundurnya Perry karena mengalami tekanan politik di Pemerintah Prabowo dan mempertanyakan asal usul munculnya dugaan politik tersebut.

Mendagri Ungkap Daerah Kekurangan Kas, Pemerintah Siapkan Opsi Top Up
  • Daerah Kekurangan Kas
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a6722cb5f6bf/mendagri-ungkap-daerah-kekurangan-kas-pemerintah-siapkan-opsi-top-up

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah mengalami kekurangan kas untuk membiayai belanja pegawai. Pemerintah pun membuka opsi memberikan tambahan dana atau top up bagi daerah yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan PAD, contohnya Kota Pekanbaru berhasil mengangkat PAD dari sekitar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun melalui penyederhanaan proses pembayaran pajak dan retribusi. Daerah yang memiliki hak atas DBH namun belum mencairkan dana diharapkan segera dibayarkan, dan top up akan dipertimbangkan hanya setelah terbukti upaya efisiensi dan peningkatan PAD, dengan proses rekonsiliasi data antara Kemendagri dan Kemenkeu diperkirakan selesai dalam satu minggu.

Airlangga: Insentif Kendaraan Listrik untuk Program Mobil dan Motor Nasional
  • Insentif Kendaraan Listrik
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a67433117071/airlangga-insentif-kendaraan-listrik-untuk-program-mobil-dan-motor-nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif kendaraan listrik akan dikaitkan dengan Program Mobil Nasional dan Motor Nasional yang tengah disiapkan pemerintah. Airlangga belum merinci bentuk insentif maupun mekanisme pemberian insentif kendaraan listrik yang akan dikaitkan dengan program Mobil Nasional dan Motor Nasional tersebut.

Kementerian Keuangan menargetkan insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik (100 ribu mobil dan 100 ribu motor), dengan motor listrik menerima insentif Rp 5 juta per unit dan pemberian mulai berlaku pada Agustus. Pemerintah membangun kawasan mobnas seluas 412 ha di Subang sebagai bagian dari PKPN untuk memperkuat kemandirian otomotif, termasuk produksi motor listrik operasional oleh PT LEN yang telah mendistribusikan 3.000 unit secara nasional.

BI: Belum Ada Nama Calon Gubernur Pengganti Perry Warjiyo dari Pemerintah
  • Calon Gubernur BI
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a675c7c36625/bi-belum-ada-nama-calon-gubernur-pengganti-perry-warjiyo-dari-pemerintah

Bank Indonesia menyatakan belum ada rekomendasi nama calon Gubernur pengganti Perry Warjiyo. Proses pengangkatan akan mengikuti ketentuan Undang‑Undang Bank Indonesia, yakni Presiden menetapkan dengan persetujuan DPR.

Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI dan akan tetap mengisi peran tersebut hingga proses penunjukan definitif dimulai, sambil menolak memberikan komentar mengenai peluang dirinya menjadi Gubernur tetap. Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela melalui surat kepada Presiden, dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama tujuh tahun memimpin bank sentral.

Perbanas Buka Suara Soal Pergantian Gubernur BI
  • Gubernur BI Mengundurkan Diri
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260728081244-17-754295/perbanas-buka-suara-soal-pergantian-gubernur-bi

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) merespons pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Perry, yang periode jabatannya masih tersisa dua tahun lagi, resmi mengundurkan diri pada Senin (27/7/2026). Ketua Umum PERBANAS, Hery Gunardi meyakini bahwa Bank Indonesia merupakan institusi yang memiliki landasan hukum, tata kelola, dan mekanisme kelembagaan yang kuat sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan mandatnya akan tetap berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri perbankan memandang kesinambungan kebijakan dan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.

Begini Respons dan Harapan Perbankan Usai Perry Warjiyo Mundur dari BI
  • Perry Warjiyo Mundur dari BI
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/28/075441626/begini-respons-dan-harapan-perbankan-usai-perry-warjiyo-mundur-dari-bi?source=headline

Kalangan perbankan menghormati keputusan Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk Koko Tjatur Rachmadi berharap pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia tidak mengganggu fokus otoritas maupun industri jasa keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk Koko Tjatur Rachmadi berharap pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia tidak mengganggu fokus otoritas maupun industri jasa keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurut dia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian utama, yakni mitigasi risiko, menjaga likuiditas, dan mempertegas komitmen terhadap stabilitas sistem keuangan.

BPS Ungkap Angka Kelahiran Indonesia Turun Tajam dalam 50 Tahun
  • Penurunan Angka Kelahiran
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/27/092046926/bps-ungkap-angka-kelahiran-indonesia-turun-tajam-dalam-50-tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total fertility rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan setiap perempuan Indonesia sepanjang masa reproduksinya turun tajam dalam lebih dari lima dekade terakhir. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo mengatakan, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan TFR Indonesia kini mencapai 2,13 anak per perempuan usia reproduksi 15 hingga 49 tahun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan awal 1970-an yang mencapai sekitar 5,6 anak per perempuan.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari program Keluarga Berencana (KB) yang mulai dijalankan pemerintah pada awal 1970-an. Meski begitu, perubahan perilaku masyarakat dalam merencanakan jumlah anak membutuhkan waktu sehingga dampaknya baru terlihat sekitar dua dekade kemudian. Walau angka kelahiran terus menurun, jumlah penduduk Indonesia tetap bertambah. Sonny menjelaskan kondisi itu dipengaruhi fenomena population momentum, yaitu besarnya kelompok penduduk yang memasuki usia reproduksi secara bersamaan.

Generasi yang lahir setelah 1990, kata dia, cenderung mempertahankan pola keluarga kecil karena nilai nilai program KB telah mengakar di masyarakat. Selain program KB, Sonny menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan ikut mendorong penurunan angka kelahiran. Pada masa lalu, tingginya angka kematian bayi membuat banyak keluarga memilih memiliki banyak anak.

Insentif Kendaraan Listrik Dicabut, DKI Jakarta Kembali ke Era Kendaraan Polutif
  • Rencana Cabut Insentif Pajak Kendaraan Listrik
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a646e9859e17/insentif-kendaraan-listrik-dicabut-dki-jakarta-kembali-ke-era-kendaraan-polutif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mencabut insentif pajak kendaraan listrik setelah mengklaim kehilangan potensi PAD hingga Rp 2 triliun per tahun akibat pembebasan PKB dan BBNKB. Pernyataan ini diindikasikan sebagai sinyal untuk menghentikan insentif pajak kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai langkah itu akan memperburuk krisis udara, mengingat 58,2 % warga menderita penyakit pernapasan dan emisi kendaraan menyumbang 103,25 juta ton GRK per tahun, serta menegaskan bahwa insentif kendaraan listrik diamanatkan dalam Perda No. 2/2005 dan Keputusan Gubernur No. 576/2023. KPBB mengusulkan skema cukai emisi sebagai alternatif, memperkirakan tambahan PAD hingga Rp 5,7 triliun dari kendaraan berbahan bakar fosil yang melampaui baku mutu, sambil tetap memberi insentif bagi kendaraan beremisi rendah atau nol.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw Meninggal Dunia
  • Juru Bicara Otorita IKN Meninggal Dunia
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a648d5776e6e/juru-bicara-otorita-ikn-troy-pantouw-meninggal-dunia

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Troy Pantouw, meninggal dunia pada Sabtu (25/7) dan duka cita disampaikan melalui Instagram resmi Otorita IKN serta akun Kepala Otorita Basuki Hadimuljono. Troy Harold Yohanes Pantouw, yang lahir pada 8 Mei 1968, wafat di RS Hermina, kawasan IKN, pada usia 58 tahun.

Semasa bertugas, Troy dikenal sebagai salah satu sosok yang mengawal komunikasi publik pembangunan IKN. Sebagai juru bicara sekaligus Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, ia terlibat dalam berbagai tahapan penyampaian informasi kepada masyarakat sejak pembangunan IKN dimulai hingga perkembangannya saat ini.

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Pengeroyokan Pencuri Ayam hingga Tewas di Bali
  • Kasus Pengeroyokan Pencuri Ayam di Bali
  • https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/27/090905478/polisi-tetapkan-5-tersangka-dugaan-pengeroyokan-pencuri-ayam-hingga-tewas

Polisi menetapkan lima orang tersangka dalam kasus digaan pengeroyokan pria pencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026. Korban berinisial KD dihakimi massa hingga tewas usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati, mengatakan bahwa Polisi saat ini menangani dua perkara yang saling berkaitan. Kasus tersebut yakni dugaan pencurian ayam, dan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Bayu, penyidik telah memeriksa 18 saksi hingga Minggu, 26 Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban semula diamankan warga karena diduga mencuri dua ekor ayam. Polisi juga menyebut aksi korban diduga meresahkan warga setempat. Meski demikian, Bayu menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Made Teddy Satria Permana, mengatakan bahwa penyidikan masih terus berjalan dan jumlah tersangka masih bisa bertambah. “Dari hasil pemeriksaan 18 saksi, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” ujar Teddy. Selain mengusut kasus pengeroyokan, menurut dia, Polisi juga menyelidiki dugaan pembakaran sepeda motor yang terjadi setelah insiden tersebut.


Kementan Siapkan 56 Ribu Pompa Air untuk Mitigasi Kekeringan 2026
  • Mitigasi Kekeringan 2026
  • https://news.republika.co.id/berita/tisq8h1730000/kementan-siapkan-56-ribu-pompa-air-untuk-mitigasi-kekeringan-2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program ini bertujuan menjaga produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Pemerintah terus mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air. Ia menekankan bahwa mustahil Indonesia lolos dari krisis pangan tanpa solusi cepat ini. Pengalaman menghadapi El Nino beberapa tahun terakhir menunjukkan ketersediaan air menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga produksi pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan pihaknya terus mempercepat distribusi pompa air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Prioritas diberikan pada sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air permukaan seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi. Dari total 56 ribu unit pompa air yang disiapkan, sekitar 11 ribu unit telah didistribusikan kepada penerima manfaat. Sementara itu, sekitar 20 ribu unit lainnya sedang dalam proses penyaluran berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Selain mempercepat distribusi pompa air, Kementan juga terus memperkuat modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan). Bantuan mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga berbagai sarana mekanisasi lainnya. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat masa tanam, sekaligus menekan kehilangan hasil panen. Pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian agar petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Perry Warjiyo Mundur, Istana Umumkan Destry Damayanti jadi Plt Gubernur BI
  • Gubernur BI Mengundurkan Diri
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a66b18080542/perry-warjiyo-mundur-istana-umumkan-destry-damayanti-jadi-plt-gubernur-bi

Menteri Sektretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI. Posisi itu diisi Destry setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Prasetyo, pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo yang ditujukan kepada Presiden. Ia mengatakan Perry mundur atas alasan pribadi. 

Pemerintah akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme administrasi dan menerbitkan Keputusan Presiden yang memutuskan pemberhentian Perry Warjiyo dengan hormat, sementara Destry Damayanti menjalankan fungsi Gubernur BI hingga penetapan definitif selesai. Destry Damayanti memiliki latar belakang ekonomi yang luas meliputi pengalaman sebagai Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris, kepala ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN dan anggota Dewan Komisioner LPS.

AS Hentikan Serangan, Iran Langsung Pasang Syarat Ini ke Trump
  • Perang AS-Iran
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260727060025-4-753933/as-hentikan-serangan-iran-langsung-pasang-syarat-ini-ke-trump

Iran membuka peluang meredanya konflik dengan Amerika Serikat (AS) setelah Washington menghentikan sementara serangan udaranya. Namun, Teheran menegaskan penghentian serangan hanya akan berlanjut jika pemerintahan Presiden Donald Trump tidak kembali melancarkan pemboman. Pernyataan itu muncul setelah Pentagon menghentikan kampanye pemboman terhadap Iran sejak Jumat malam. Selama dua hari terakhir, tidak ada serangan udara AS yang dilaporkan. Iran juga menahan diri untuk tidak melancarkan serangan balasan ke negara-negara tetangga yang menjadi lokasi pangkalan militer AS, setelah sebelumnya kedua pihak saling menyerang selama 13 malam berturut-turut.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan Trump sengaja menghentikan sementara operasi militer guna membuka ruang bagi jalur diplomasi. Di balik keputusan tersebut, sejumlah pejabat AS mengungkapkan operasi militer selama hampir dua pekan telah menghabiskan sebagian besar target yang sebelumnya telah ditetapkan. Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine juga disebut memperingatkan Trump bahwa melanjutkan serangan besar berisiko menguras persediaan amunisi.

Sementara itu, Teheran belum sepenuhnya percaya penghentian serangan tersebut menandai perubahan sikap Washington. Seorang sumber senior Iran mengatakan pemerintah memandang langkah Trump lebih sebagai manuver taktis dibanding upaya damai yang sungguh-sungguh. Keputusan menghentikan pemboman diambil setelah Trump menerima masukan dari para penasihat militer dan politik senior. Meski serangan untuk sementara berhenti, ketidakpastian masih menyelimuti Iran. Nader, seorang pengusaha impor-ekspor di Teheran, mengaku belum yakin jeda konflik akan bertahan lama.


Kronologi Bentrok Dua Kelompok di Jalan Tambak Menteng
  • Bentrokan di Menteng
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260727070915-12-1385147/kronologi-bentrok-dua-kelompok-di-jalan-tambak-menteng

Polres Metro Jakarta Pusat masih mendalami peristiwa bentrokan dua kelompok yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng hingga menyebabkan satu orang berinisial K meninggal dunia, pada Minggu (26/7). Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P Hutagalung menjelaskan peristiwa itu berawal saat dua orang pemuda melintas dan menggeber motornya hingga menimbulkan kebisingan. “Ditegur tidak terima, dan dua orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah lima orang kembali ke lokasi yang melakukan keributan bahkan merusak di beberapa UMKM yang ada, bahkan ada warga yang terpukul,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/7).

Ia menjelaskan insiden itulah yang kemudian membuat sejumlah warga marah hingga berujung pada pelemparan batu kepada para pelaku tadi. “Warga spontan karena merasa bahwasanya terusik warga lingkungan sekitar, sehingga melakukan pelemparan yang mengakibatkan dua orang di lokasi ini harus dievakuasi dengan kepolisian ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dengan inisial yang satu atas nama inisial K, dan yang satu DS,” tuturnya. Hingga kini polisi sudah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menewaskan 1 orang dalam bentrok yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng Jakarta Pusat. Polisi juga sudah memeriksa 15 orang secara intensif terkait seluruh rangkaian peristiwa yang berujung bentrok.

Destry Damayanti Resmi Jadi Pelaksana Tugas Gubernur BI Gantikan Perry Warjiyo
  • Gubernur BI Mundur
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tit70i423/destry-damayanti-resmi-jadi-pelaksana-tugas-gubernur-bi-gantikan-perry-warjiyo

Langkah strategis kembali terjadi di tubuh otoritas moneter Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengonfirmasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya setelah memimpin bank sentral selama lebih dari tujuh tahun. Langkah ini menandai berakhirnya kepemimpinan dua periode Perry Warjiyo yang selama ini mengawal stabilitas moneter nasional.

Merujuk pada mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia, posisi Gubernur BI yang kosong akan diisi oleh Deputi Gubernur Senior sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Dengan demikian, Destry Damayanti yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dipastikan mengambil alih kepemimpinan bank sentral untuk menjaga keberlanjutan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional. Merespons amanah tersebut, Destry Damayanti menegaskan komitmen BI untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, seluruh langkah strategis BI ke depan akan tetap dijalankan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas serta sinergi bersama pemerintah. “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing,” Jelas Destri.

Bawaslu Sebut Perkembangan AI Jadi Tantangan Pemilu 2029
  • Artificial intelligence, Sistem Pengawasan Pemilu
  • https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/07/27/084000282/bawaslu-sebut-perkembangan-ai-jadi-tantangan-pemilu-2029

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi penyelenggara pesta demokrasi. Sistem pengawasan pemilu dituntut untuk lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga.

Dalam diskusi dari pada Selasa 21 Juli 2026, Bagja menyampaikan bahwa pada Pilkada 2024 akun anonim ditemukan mendominasi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Hal ini berpotensi semakin masih pada Pemilu 2029. AI memang mempermudah produksi dan distribusi informasi, namun juga membuka peluang terjadinya manipulasi digital yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Bagja menambahkan, saat ini, kerangka hukum pemilu belum mengatur secara eksplisit pemanfaatan AI dalam kampanye.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan banyak disinformasi terkait isu politik pada 2024. Dari 1.554 narasi disinformasi dan misinformasi yang dibongkar, 305 di antaranya merupakan isu politik. Disinformasi dan misinformasi terkait Pilpres 2024 mendominasi dengan jumlah 142 narasi. Konten itu beredar dalam tiga fase yakni sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah pilpres.

Berdasarkan penemuan yang dilakukan sebelum Pilpres 2024 pada Februari, kebanyakan informasi keliru menyasar para calon presiden (capres) maupun wakil presiden (cawapres).Di hari pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024, informasi keliru juga masih bermunculan meski tidak terlalu masif. Total ada lima artikel cek fakta yang diterbitkan Kompas.com pada 14 Februari untuk meluruskan informasi keliru soal Pilpres. Salah satunya yakni foto yang secara keliru diklaim menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Kemudian, setelah pemungutan suara, hoaks soal pelaksanaan Pilpres muncul di media sosial. Seperti hasil hitung cepat yang diklaim telah disiapkan sebelum pemungutan suara, serta informasi keliru yang menyebut salah calon melakukan demonstrasi menolak hasil Pilpres.

Cuma 13 Persen yang Nilai Kondisi Politik Nasional Baik
  • Hasil Survei SMRC, Kepuasan Publik
  • https://www.tempo.co/politik/cuma-13-persen-yang-nilai-kondisi-politik-nasional-baik-2278322

Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui studi bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden dengan rentang waktu 5-19 Juli 2026 menyatakan sebanyak 42,8 persen publik menilai kondisi politik saat ini buruk.

Survei SMRC menemukan selama sembilan bulan terakhir terjadi kenaikan persepsi negatif warga atas kondisi politik. Persepsi negatif atas situasi politik ini melonjak dari hasil survei pada November 2025 lalu yang berada di angka 23 persen. Persepsi negatif meningkat dari 23% menjadi 28,1%, dan mencapai 42,8% pada periode yang sama. Sebaliknya, persepsi positif turun tajam dari 35,8% pada November 2025 menjadi 27,1% pada Februari–Maret 2026, lalu merosot lagi ke 13,5% pada Juli 2026.

Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto turun signifikan dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026, sementara ketidakpuasan naik dari 16% menjadi 46,9%. Penurunan ini, menurut Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani, erat kaitannya dengan memburuknya persepsi warga terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Tak Semua Bank Bisa Terapkan Universal Banking, OJK Beberkan Tiga Syarat Utamanya
  • Persyaratan Universal Banking
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/27/080837726/tak-semua-bank-bisa-terapkan-universal-banking-ojk-beberkan-tiga-syarat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak semua bank di Indonesia akan diarahkan menjadi universal banking. Penerapannya akan disesuaikan dengan kesiapan masing masing bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, implementasi universal banking tidak dapat dilakukan secara seragam karena kondisi dan kapasitas perbankan nasional masih berbeda-beda.

Dian menjelaskan, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi sebelum bank dapat menjalankan model universal banking. Pertama, bank harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai bisnis perbankan sekaligus memiliki kompetensi di bidang investasi, asuransi, layanan keuangan lain, manajemen risiko, dan kepatuhan. Kedua, bank membutuhkan infrastruktur teknologi yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu sistem yang aman dan andal. Ketiga, bank harus memiliki tata kelola yang kuat.

Dian menambahkan, semakin banyak layanan keuangan yang dijalankan dalam satu institusi, semakin besar pula potensi risiko yang harus dikelola agar tidak menyebar ke lini bisnis lainnya. Karena itu, OJK tengah menyiapkan sejumlah mekanisme mitigasi risiko sebagai dasar penyusunan aturan universal banking. Salah satunya ialah pembatasan eksposur risiko dan alokasi modal untuk setiap lini bisnis.

Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Apa Alasannya?
  • Gubernur BI Mundur
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/27/081425326/perry-warjiyo-mundur-dari-gubernur-bi-apa-alasannya

Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah memimpin bank sentral selama sekitar tujuh tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry yang ditujukan kepada Presiden pada Minggu (26/7/2026). Pengunduran diri itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo tidak memerinci alasan yang disampaikan Perry dalam surat pengunduran dirinya. Ia hanya menjelaskan bahwa Presiden telah menerima pengunduran diri tersebut. Prasetyo mengatakan, pemerintah akan menerbitkan keputusan presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Seiring dengan pengunduran diri Perry, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Penunjukan tersebut berlangsung secara otomatis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Destry selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas Gubernur BI sebagai pejabat sementara.

Rekonstruksi Hukum Pilkada Kolom Kosong
  • Pilkada Calon Tunggal
  • https://timesindonesia.co.id/kopi-times/600800/rekonstruksi-hukum-pilkada-kolom-kosong

Realitas politik lokal tidak sedang baik-baik saja. Fenomena meningkatnya Pilkada calon tunggal mulai dari hanya 3 daerah pada tahun 2015 meluas menjadi 25 daerah pada tahun 2020, hingga melonjak tajam menjadi 37 daerah pada Pilkada 2024. Persoalan lainnya adalah pola pengisian jabatan publik melalui konsolidasi elitis, pembentukan koalisi raksasa di parlemen, dan tingginya hambatan regulatif bagi kandidat alternatif.

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuka ruang bagi pemilih untuk menolak calon tunggal melalui “kolom kosong” sebagai hak konstitusional, namun regulasi Pilkada hingga kini masih timpang. Kolom kosong sah secara elektoral tetapi pendukungnya tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga tercipta arena kontestasi yang tidak seimbang antara calon tunggal dengan pilihan penolakan.

Sepanjang tahapan Pilkada, pendukung kolom kosong menghadapi kekosongan aturan: tidak ada hak sosialisasi yang setara, mekanisme pembiayaan yang akuntabel, maupun pengakuan relawan. Akibatnya, gerakan sipil yang memilih kotak kosong berjalan dalam ketidakpastian normatif, sering dituduh kampanye ilegal, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Kondisi ini merusak kepastian hukum, kesetaraan kontestasi, dan integritas perlindungan hak politik karena kolom kosong tidak memiliki saksi resmi maupun legal standing untuk menggugat kecurangan.

Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi hukum berlapis dengan konsep limited scope representation, yakni pengakuan administratif terbatas bagi kelompok pendukung kolom kosong. Reformasi regulasi harus dilakukan di empat level: UU Pilkada, PKPU, Perbawaslu, dan pedoman teknis, agar relawan terdaftar memperoleh hak sosialisasi, perlindungan hukum, mekanisme pembiayaan transparan, serta kapasitas mengajukan keberatan. Dengan demikian, Pilkada calon tunggal dapat naik derajat menjadi kontestasi substantif yang berintegritas dan menjamin kedaulatan rakyat.

Pembentukan Universitas Republik Indonesia yang Menyisakan Tanya
  • Universitas Republik Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/07/24/06202171/pembentukan-universitas-republik-indonesia-yang-menyisakan-tanya

Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang ditandai pelantikan gubernur dan wakil gubernurnya  pada Rabu (22/7/2026) masih menyisakan tanya. Pembentukan URI yang digadang-gadang akan mendidik calon pejabat pemerintah dan perusahaan pelat merah belum menjawab beragam pertanyaan mengenai status hukum, tata kelola, hingga perannya dalam sistem pendidikan nasional. URI pun berdiri di tengah sejumlah lembaga lain yang lebih dulu hadir dan punya tanggung jawab serupa yakni mengembangkan kepemimpinan dan aparatur negara, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta berbagai sekolah kedinasan serupa. Seiring dengan berdirinya lembaga baru ini, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan seterang-terangnya kepada publik tentang apa yang belum terjawab.

Proyek Gas Raksasa Mulai Dibangun, Indonesia Bakal Punya Fasilitas Terbesar di Asia Tenggara
  • Proyek Gas Raksasa
  • https://money.kompas.com/read/2026/07/24/091423826/proyek-gas-raksasa-mulai-dibangun-indonesia-bakal-punya-fasilitas-terbesar-di?source=headline

Karimun, Kepulauan Riau, menjadi lokasi pembangunan Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Bahtera Haluan Lestari. Fasilitas terapung untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, dan menyalurkan minyak serta gas dari lapangan lepas pantai itu diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan FPSO tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) North Hub Development Project di Selat Makassar. Proyek gas lepas pantai ini akan mengintegrasikan Lapangan Geng North dan Lapangan Gehem di Cekungan Kutai.

Trump Kenakan Tarif Baru ke 60 Negara, Indonesia Kena 10%
  • Trump Kenakan Tarif Baru
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8587897/trump-kenakan-tarif-baru-ke-60-negara-indonesia-kena-10

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif baru sebesar 10% dan 12,5% terhadap barang impor dari 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa mulai hari Jumat. Trump menilai negara-negara tersebut lemah dalam menegakkan larangan terhadap produk yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa. Kebijakan ini mulai berlaku tepat saat tarif global sementara sebesar 10% berakhir.

Dikutip dari Reuters, Jumat (24/7/2026), berdasarkan keputusan akhir, AS akan mengenakan tarif 10% terhadap barang dari Argentina, Bangladesh, Inggris, Kamboja, Kanada, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Yordania, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Sri Lanka, serta Trinidad dan Tobago.

Jumlah Uang Beredar Melambat
  • Jumlah Uang Beredar Melambat
  • https://www.tempo.co/ekonomi/jumlah-uang-beredar-melambat-2277855

BANK Indonesia menyatakan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) per Juni 2026 tumbuh 8,7 secara tahunan (year-on-year/YOY) mencapai Rp 10.432,8 triliun. Sementara itu, pertumbuhan M2 pada Mei 2026 sebesar 10,8 persen (YOY). Perkembangan M2 pada Juni 2026 terutama dipengaruhi penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus
  • MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus
  • https://katadata.co.id/digital/gadget/6a62ae5c134b9/mk-putuskan-sisa-kuota-internet-tak-boleh-hangus

Mahkamah Konstitusi atau MK mengakhiri praktik hangusnya sisa kuota internet yang selama ini menjadi keluhan banyak pelanggan telekomunikasi. Lewat Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (1) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan mengenai penetapan tarif telekomunikasi harus dimaknai dengan kewajiban bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan.

Amran Blak-blakan Kondisi Stok Beras RI di Tengah Ancaman El Nino
  • Kondisi Stok Beras RI di Tengah Ancaman El Nino
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260724/12/1990667/amran-blak-blakan-kondisi-stok-beras-ri-di-tengah-ancaman-el-nino

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indonesia dipastikan aman untuk menghadapi musim kekeringan dan fenomena El Nino pada tahun ini. Dalam catatan Bapanas, stok CBP sebelum memasuki puncak El Nino 2023, tepatnya di awal September 2023, berada di angka 1,52 juta ton. Berangkat dari itu, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog per 22 Juli 2026 sudah mencapai 5,24 juta ton. Ini artinya stok CBP Indonesia saat ini telah melejit hingga 244,74%  jika dibandingkan terhadap momen sebelum terjadinya puncak El Nino pada 2023 silam.

Purbaya Buka-bukaan soal Usul Universal Banking OJK: Belum Disepakati
  • Konsep Universal Banking PFII
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260724053822-532-1384330/purbaya-buka-bukaan-soal-usul-universal-banking-ojk-belum-disepakati

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan usulan penerapan konsep universal banking yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) belum mencapai kesepakatan di tingkat pemerintah. Purbaya mengaku belum mengetahui apakah konsep universal banking telah dimasukkan secara khusus dalam pembahasan mengenai PFII. Namun, Purbaya menilai hal tersebut masih perlu ditinjau lebih lanjut. Ia juga mempertanyakan definisi universal banking yang dimaksud dalam usulan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsep universal banking diterapkan untuk menyederhanakan perizinan sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus izin terpisah untuk setiap jenis layanan keuangan. Dalam rancangan PFII, OJK juga mengusulkan agar pelaku usaha di kawasan tersebut tidak diperbolehkan menghimpun atau mengelola dana masyarakat dari pasar domestik. Dian menjelaskan PFII akan menerapkan prinsip out-in, yakni menarik masuk modal asing untuk membiayai pembangunan nasional.

Airlangga sebut ada 4 negara yang dikecualikan dari aturan DHE SDA
  • Pengecualian DHE SDA
  • https://www.antaranews.com/berita/5663499/airlangga-sebut-ada-4-negara-yang-dikecualikan-dari-aturan-dhe-sda

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada empat negara yang memperoleh pengecualian dalam ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Keempat negara yang dimaksud yakni Amerika Serikat (AS), China, Kanada, dan Australia. Negara-negara ini dikecualikan karena telah mempunyai perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam beleid tersebut, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral maupun kesepakatan tertentu. Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

WRI Wanti-wanti Subsidi Energi Bisa Bengkak Jika Truk Bergantung Solar
  • Potensi kenaikan subsidi energi
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260724053212-85-1384328/wri-wanti-wanti-subsidi-energi-bisa-bengkak-jika-truk-bergantung-solar

World Resources Institute (WRI) Indonesia mengingatkan anggaran subsidi energi berpotensi membengkak apabila sistem logistik nasional masih bergantung pada truk berbahan bakar solar di tengah gejolak harga minyak dunia. “Setiap terjadi lonjakan harga minyak dunia, selalu diikuti oleh peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah,” ujar Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi.

NIrarta mencontohkan pada 2022, anggaran subsidi dan kompensasi energi melonjak hingga 261,4 persen, dari sekitar Rp152,5 triliun menjadi Rp551,2 triliun. Menurut Nirarta, kondisi serupa kembali muncul tahun ini ketika konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dunia. Nirarta menambahkan sekitar 80-90 persen sistem logistik Indonesia masih bertumpu pada transportasi darat.

Menurut hasil pemodelan WRI Indonesia, kebutuhan diesel nasional diperkirakan terus meningkat hingga sekitar 87,5 juta kiloliter pada 2040 apabila tidak ada perubahan signifikan pada teknologi transportasi darat. Di sisi lain, kapasitas produksi domestik, bahkan setelah peningkatan kapasitas kilang, diperkirakan hanya sekitar 26,5 juta kiloliter.

Purbaya Sebut Lokasi PFII Belum Final, Bakal PP yang Mengatur
  • Lokasi PFII Belum Final
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a6207615bf38/purbaya-sebut-lokasi-pfii-belum-final-bakal-pp-yang-mengatur

Pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi persis Pusat Finansial Internasional Indonesia, meski membuka opsi untuk menanfaatkan lahan milik Badan Usaha Milik Negara. Purbaya mengatakan lokasi PFII masih dapat berubah tergantung pada usulan yang disampaikan. Purbaya juga belum dapat memastikan BUMN mana yang akan menyediakan lahan untuk pembangunan PFII.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) tidak dipilih secara otomatis, sehingga jika PFII ditempatkan di dalam KEK status kawasan harus diubah terlebih dahulu. Menteri Koordinator Perekonomian meninjau opsi lahan BUMN di Bali, dengan pertimbangan luas lahan, kedekatan bandara, serta fasilitas kesehatan yang dianggap penting bagi manajer investasi dan investor internasional; wilayah di luar KEK tetap dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan KEK bila diperlukan.

Ekonom Soroti Risiko PFII, Minta Regulasi Anti Pencucian Uang Diperkuat
  • Ekonom Soroti Risiko PFII
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a6205aa76a4f/ekonom-soroti-risiko-pfii-minta-regulasi-anti-pencucian-uang-diperkuat

Dua ekonom menyoroti sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi, pengawasan, dan tata kelola agar kawasan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, reputasi, maupun instabilitas ekonomi di masa depan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan aspek pencegahan pencucian uang menjadi risiko terbesar yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan PFII. Meski ketentuan mengenai anti pencucian uang telah disebutkan dalam rancangan regulasi, pembahasannya dinilai masih sangat terbatas. Wijayanto mengkritik regulasi yang hanya menyebutkan AML dalam satu kalimat dan mengusulkan pasal khusus yang detail, revisi Pasal 50A UU P2SK, serta kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner dan asal dana yang bersih dari tindak pidana. Ia juga memperingatkan potensi dampak lain, seperti dorongan dolarisasi, risiko regulatory arbitrage, peningkatan kesenjangan karena fasilitas lebih meng investor besar, serta volatilitas arus modal asing yang dapat merusak reputasi Indonesia bila pengawasan lemah.

Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat, regulasi kredibel, dan keterhubungan dengan sistem hukum internasional, serta menuntut transparansi, publikasi laporan berkala, dan KPI terukur agar PFII menghasilkan spillover effect bagi sektor‑sektor pendukung dan perekonomian nasional.

Purbaya Pertanyakan Rencana DKI Terbitkan Obligasi Daerah: Kan Uangnya Banyak
  • Rencana DKI Terbitkan Obligasi Daerah:
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a62053fb9dc1/purbaya-pertanyakan-rencana-dki-terbitkan-obligasi-daerah-kan-uangnya-banyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.  Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail tujuan penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia mempertanyakan urgensi penerbitan surat utang tersebut jika masih terdapat anggaran Pemprov DKI yang belum terserap.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa obligasi daerah merupakan terobosan creative financing pertama di Indonesia, dengan dana difokuskan pada pelayanan publik seperti pendidikan, rumah sakit, transportasi, rumah susun, pengelolaan air, dan pengendalian banjir, bukan untuk membiayai BUMD. Ia menambahkan bahwa penerbitan obligasi memberi ruang fiskal lebih besar tanpa mengganggu APBD, dan keyakinan akan respons positif investor didukung oleh perbaikan tata kelola BUMD, contoh transformasi PAM Jaya, serta komitmen independensi BUMD dalam rekrutmen dan keputusan bisnis.

AHY: Truk Sumbang 31 Persen Emisi Transportasi, Dekarbonisasi Harus Dipercepat
  • Dekarbonisasi Sektor Transportasi
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/timrlp416/ahy-truk-sumbang-31-persen-emisi-transportasi-dekarbonisasi-harus-dipercepat

Kendaraan berat hanya mencakup sekitar tiga persen dari total populasi kendaraan di Indonesia, tetapi menyumbang sekitar 31 persen emisi karbon sektor transportasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai dekarbonisasi kendaraan berat menjadi langkah penting untuk menekan emisi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2026, AHY mengatakan Indonesia menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan energi untuk pembangunan tanpa mengabaikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Menurut AHY, pemerintah tidak perlu memilih antara ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan karena keduanya harus berjalan beriringan. Upaya yang ditempuh antara lain memperluas penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, serta melakukan diversifikasi sumber energi.

Pemerintah, kata AHY, terus mengawal peta jalan dekarbonisasi transportasi melalui pengembangan kendaraan rendah emisi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, elektrifikasi kendaraan, modernisasi armada, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola. AHY juga menegaskan pemerintah mempercepat penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL) melalui penyusunan strategi bersama pelaku industri dan sektor logistik, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan konversi armada sesuai standar keselamatan.

UU Pemilu Bilang Bisa Nyoblos Pakai Buku Nikah Tanpa KTP? Apakah Bisa Beneran?
  • Hak Pilih
  • https://kotadepok.bawaslu.go.id/berita/uu-pemilu-bilang-bisa-nyoblos-pakai-buku-nikah-tanpa-ktp-apakah-bisa-beneran

Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa warga negara yang sudah menikah berhak memilih meski belum berusia 17. Bawaslu menegaskan buku nikah tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el di TPS. Hak pilih tetap harus didukung dokumen kependudukan resmi, yaitu KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) perekaman KTP-el sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Buku nikah hanya berfungsi sebagai bukti sah status perkawinan, bukan identitas pemilih.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu yang memberi hak memilih bagi warga berusia 17 tahun atau sudah kawin, serta Pasal 63 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap warga yang telah kawin memiliki KTP-el. Dengan demikian, meskipun menikah di bawah usia 17 tahun, seseorang tetap wajib segera mengurus KTP-el agar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif.

Bawaslu menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai aturan kepemiluan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemilih diimbau memastikan diri terdaftar, melakukan perekaman KTP-el, dan memperoleh informasi dari sumber resmi. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan ini, hak konstitusional warga negara dapat terlindungi sekaligus menjaga kualitas pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Google: AI Generatif Berpotensi Buka Nilai Ekonomi Rp66 Triliun di Sektor Kreatif RI
  • Potensi AI di Industri Kreatif
  • https://news.republika.co.id/berita/tin7mk730000/google-ai-generatif-berpotensi-buka-nilai-ekonomi-rp66-triliun-di-sektor-kreatif-ri

Google memproyeksikan pemanfaatan penuh kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) generatif di sektor ekonomi kreatif dan media di Indonesia berpotensi membuka nilai ekonomi hingga Rp66 triliun per tahun. Proyeksi ini disampaikan dalam peluncuran laporan terbaru mereka di Jakarta, Kamis. Temuan tersebut merupakan bagian dari AI Economic Opportunity Report 2026 yang disusun oleh Public First dan dipaparkan oleh Google.

Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan produktivitas yang signifikan. Pekerja di sektor kreatif diperkirakan dapat menghemat rata-rata 390 jam kerja per tahun, atau setara dengan sekitar 50 hari kerja, melalui penggunaan AI generatif. Waktu yang dihemat ini dapat dialokasikan untuk fokus pada proses kreatif inti, seperti pengembangan ide dan penyusunan cerita.

Selain mendongkrak produktivitas, teknologi AI dinilai mampu memperluas pasar bagi kreator Indonesia. Fitur-fitur seperti penerjemahan otomatis, pembuatan takarir (subtitle), dan sulih suara (dubbing) memungkinkan konten lokal menjangkau audiens global. Pemanfaatan teknologi ini diproyeksikan dapat menghasilkan nilai ekspor kreatif hingga Rp6,7 triliun per tahun.

Tepatkan Dana CSR Membiayai Kursus Kepala Daerah
  • Dana CSR, Kursus Kepala Daerah
  • https://www.tempo.co/politik/pelatihan-kepala-daerah-dari-dana-csr-2277616

Program kursus kepala daerah ke Singapura menuai kritik karena dianggap boros, tidak efektif, dan bertentangan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo Subianto. Djoharemsah Djohan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri menilai penggunaan dana CSR untuk pelatihan luar negeri tidak tepat, karena seharusnya dialokasikan bagi masyarakat lokal. Ia menyarankan agar pendidikan kepala daerah dilakukan di dalam negeri dengan memanfaatkan praktik baik pelayanan publik yang sudah ada, atau menghadirkan narasumber internasional ke Indonesia agar lebih hemat dan relevan.

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPDD) yang digelar oleh Purnomo Yusgiantoro Center bersama Lemhannas dan Kemendagri telah berlangsung sejak 2023, berlanjut pada 2025, dan angkatan ketiga akan diadakan Juli 2026 dengan 25 kepala daerah sebagai peserta. Program ini dilaksanakan di Jakarta dan Singapura melalui kerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy, melibatkan bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Meski sempat dibatalkan demi efisiensi anggaran, program ini tetap berjalan dengan tujuan memperkuat kepemimpinan daerah melalui materi tentang tata kelola, akuntabilitas, keberlanjutan lingkungan, hingga manajemen sampah. Selain itu, sesi mendatang dijadwalkan berlangsung pada 2025 dan 2026 dengan agenda kunjungan ke berbagai lokasi di Singapura yang relevan dengan kebijakan publik dan pembangunan perkotaan.

Program kerja sama pemerintah dan swasta melalui dana CSR dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa bergantung pada APBN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Direktur Herman Nurcahyadi Suparman menegaskan bahwa pendanaan ini melibatkan PT Bayan Resources Tbk dengan program Bayan Peduli yang mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, CSR juga diwujudkan dalam bentuk beasiswa serta kolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia, sehingga kontribusi perusahaan dapat langsung dirasakan masyarakat.

Tolak Pajak JHT, Aliansi Buruh Jateng: JHT Bukan untuk Foya-Foya Tapi untuk Hidup Setelah Pensiun
  • Kontroversi Pajak JHT
  • https://rejogja.republika.co.id/berita/tin29b282/tolak-pajak-jht-aliansi-buruh-jateng-jht-bukan-untuk-foyafoya-tapi-untuk-hidup-setelah-pensiun-part2

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Mulyono, mendesak pemerintah agar menghapuskan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menekankan, sebagian besar buruh tak menggunakan JHT untuk berfoya-foya, tapi menyambung hidup setelah tak lagi bekerja di perusahaannya. Menurutnya, pengenaan pajak pada JHT perlu ditinjau ulang. Mulyono berpendapat, pemerintah seharusnya menempatkan fokusnya untuk mengejar pajak kalangan kaya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak peserta memasuki masa pensiun dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final. Tarifnya sebesar 0 persen untuk nilai manfaat hingga Rp50 juta. Sedangkan bagian manfaat yang melebihi Rp50 juta dikenai tarif PPh Final sebesar 5 persen. Sementara itu, pencairan JHT yang dilakukan di luar ketentuan tersebut mengikuti mekanisme perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Opini: Obligasi Daerah Nafas Baru Fiskal yang Sesak
  • Obligasi Daerah, Tata Kelola Daerah
  • https://sumatra.bisnis.com/read/20260723/533/1990406/opini-obligasi-daerah-nafas-baru-fiskal-yang-sesak

Sebuah ironi dimana kewenangan daerah terus bertambah melalui desentralisasi, namun kapasitas fiskalnya tidak selalu ikut menguat. APBD perlahan berubah menjadi anggaran untuk membayar kewajiban bukan lagi instrumen untuk menciptakan pertumbuhan.

Fenomena tersebut menurut ekonom publik Richard Musgrave dalam teori fiscal federalism, desentralisasi hanya akan efektif apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Daerah kini harus menyesuaikan APBD akibat menurunnya penerimaan dari transfer pusat atau fluktuasi pendapatan daerah. Daerah seperti Provinsi Riau misalnya memiliki paradoks nilai dimana sebagai penghasil minyak bumi, kelapa sawit, dan pulp and paper, serta memiliki posisi strategis di Selat Malaka namun kebutuhan pembangunan infrastrukturnya jauh dari selesai.

Dalam teori ekonomi makro, kondisi tersebut membutuhkan keberanian untuk melakukan investasi publik. Obligasi daerah dinilai mampu menutup defisit anggaran, meski obligasi hanya layak untuk proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Untuk itu diperlukan, kualitas tata kelola yang mumpuni mulai dari aspek perencanaan, akuntabilitas, dan disiplin fiskal.

Peran BNN di Balik Pola Pikir Petani Ganti Ganja dengan Kopi
  • Pencegahan Narkoba
  • https://news.detik.com/berita/d-8587843/peran-bnn-di-balik-pola-pikir-petani-ganti-ganja-dengan-kopi

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berupaya memutus rantai narkoba tak hanya lewat penindakan hukum, tapi dengan pendekatan sosial ekonomi. Salah satu caranya ialah mengubah petani ganja menjadi petani kopi. Hal itu disampaikan Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto dalam acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).

Dia mengatakan upaya tersebut dilakukan BNN dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD). Salah satunya mengubah mindset masyarakat untuk tak lagi menanam tumbuhan ilegal. “Di wilayah rawan kultifasi ganja seperti Gayo Lues Aceh, kami melaksanakan kegiatan GDAD. Ini di jaman Pak Buwas juga, kita lanjutkan hari ini,” ucapnya.

Dia mengatakan program GDAD di Sumatera sempat terhenti karena terjadi bencana banjir besar. Namun, katanya, kini masyarakat sedang membangun kembali GDAD. Suyudi mengatakan program ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia mengatakan pemberantasan yang berkelanjutan harus mampu memutus mata rantai kejahatan sekaligus menghadirkan pilihan penghidupan yang bermartabat.


Kapolres: TNI-Polri evakuasi dua korban penembakan KKB di Seradala
  • Penyerangan KKB Papua
  • https://www.antaranews.com/berita/5662756/kapolres-tni-polri-evakuasi-dua-korban-penembakan-kkb-di-seradala?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=category_home

Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino mengatakan tim gabungan TNI-Polri telah mengevakuasi dua dari tiga jenazah korban penembakan KKB di jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (20/7). “Jenazah pasutri (pasangan suami-istri) saat ini sudah berada di RSUD Dekai dan akan diserahkan keluarga untuk dimakamkan,” kata Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino.

Dia mengakui bahwa evakuasi sulit dilaksanakan karena saat ini Sungai Brazza sedang deras airnya sementara untuk mencapai TKP harus melintasi kawasan itu. Namun menurut dia, tim gabungan pada Jumat (24/7) akan kembali melakukan pencarian agar korban lainnya yakni seorang perempuan dapat dievakuasi. Para korban menurut Zet Saalino, merupakan warga lokal yang melakukan pendulangan di sekitar Distrik Seradala. KKB pimpinan Kopi Tua Heluka, sebelumnya menyatakan telah menembak tiga warga sipil di sekitar jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

Kapolri dan Direktur FBI bahas perang melawan kejahatan global
  • Kerja Sama Polri-FBI
  • https://www.antaranews.com/berita/5662819/kapolri-dan-direktur-fbi-bahas-perang-melawan-kejahatan-global?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel membahas penguatan kerja sama penegakan hukum untuk menangani kejahatan transnasional dalam pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. “Kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Kapolri mengatakan perkembangan dinamika global memunculkan berbagai bentuk kejahatan transnasional, seperti kejahatan siber, terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan melintasi batas yurisdiksi negara. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan FBI melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan operasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

Tema Hari Anak Nasional 2026
  • Peringatan Hari Anak Nasional
  • https://rri.co.id/singaraja/nasional/2590427/tema-hari-anak-nasional-2026

Indonesia memperingati Hari Anak Nasional setiap tahun pada tanggal 23 Juli sebagai momentum penting untuk merefleksikan komitmen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak. Tema Hari Anak Nasional 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ‘Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan’. Peringatan tahunan ini merupakan refleksi mendalam tentang komitmen Indonesia terhadap perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup anak-anak di masa depan.

Membedah Anatomi Ketidakberdayaan Politik Akar Rumput
  • Paradoks Politik, Politik Akar Rumput
  • https://www.kompas.id/artikel/membedah-anatomi-ketidakberdayaan-politik-akar-rumput

Politik dan kebijakan publik Indonesia hari ini menunjukkan sebuah jukstaposisi yang tajam antara semrawutnya tata kelola pemerintahan dan reaksi masyarakat akar rumput terhadapnya.

Meski indeks korupsi turun ke skor 34 dan skandal mega korupsi mencuat, survei menunjukkan mayoritas masyarakat akar rumput tetap puas dengan pemerintah. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep learned helplessness, di mana trauma sosial-politik akibat janji kampanye yang tak terpenuhi, pelayanan publik buruk, dan pungutan liar membuat publik merasa bersuara atau diam hasilnya sama saja. Nilai budaya seperti nrimo ing pandum dan pakkubawanni turut memperkuat sikap pasrah dan apatis.

Oleh karena itu, simpul fatalisme dan apatisme politik akar rumput ini harus diurai dengan cara memangkas jarak psikologis tersebut. Kita perlu menggeser fiksasi dari politik nasional yang terlalu makro, menuju apa yang bisa kita sebut sebagai ”Lokalisasi Atensi Publik”. Sasaran kritik dan energi pengawasan publik harus didesentralisasikan kembali ke ruang-ruang terdekat yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Dengan pengalaman kolektif bahwa aksi lokal membawa perubahan nyata, masyarakat dapat dikondisikan ulang untuk kembali percaya pada kekuatan politiknya.

Spesifikasi Jet Tempur M-346 F yang Dibeli 12 Unit oleh Pemerintah Indonesia dari Italia
  • Pembelian Jet Tempur M-346
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7857986/spesifikasi-jet-tempur-m-346-f-yang-dibeli-12-unit-oleh-pemerintah-indonesia-dari-italia

Pemerintah dikabarkan telah mendatangani kontrak pengadaan 12 unit pesawat tempur M-346 F “Block 20” buatan pabrikan asal Italia Leonardo untuk TNI Angkatan Udara pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Kontrak tersebut menindaklanjuti Letter of Intent (LOI) yang diumumkan pada Februari 2026. Kontrak itu mencakup pemeliharaan, perbaikan menyeluruh (overhaul), dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Pengiriman pesawat diperkirakan akan dimulai pada tahun 2030. Program ini akan memberikan kontribusi besar pada rencana modernisasi armada pesawat Kementerian Pertahanan Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi dan kinerja canggih M-346.

M-346 F Block 20 akan menyediakan kemampuan tempur multiperan dan memungkinkan pelatihan tingkat lanjut bagi pilot Indonesia. Kontrak ini juga memperkenalkan standar “Blok 20” baru di Asia, menyusul Eropa dan Amerika Utara. Lorenzo Mariani, CEO dan General Manager Leonardo, mengatakan Pengenalan M-346 F di Indonesia memberikan bukti nyata bukan hanya tentang kualitas intrinsik sistem pesawat, tetapi juga tentang kepercayaan negara yang berkelanjutan dan terus berkembang terhadap kemampuan kami di berbagai bidang.

Konfigurasi standar pesawat tempur ringan M-346 F “Blok 20” yang baru akan dilengkapi dengan kokpit yang menampilkan Layar Area Besar (Large Area Display/LAD), radar pemindaian elektronik aktif, tautan data Link 16, penanggulangan elektronik, dan sistem senjata baru. 

Eks Bupati Pesawaran Divonis 8 Tahun Penjara Kasus Korupsi
  • Eks Bupati Pesawaran, Korupsi Kepala Daerah
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260722223352-12-1383860/eks-bupati-pesawaran-divonis-8-tahun-penjara-kasus-korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Enan Sugiarto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Rabu (22/7) menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, dalam perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

Dendi Ramadhona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga perkara sekaligus yakni korupsi, menerima gratifikasi, dan pencucian uang. Selain pidana penjara, hakim juga menetapkan denda sebesar Rp750juta. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp22,8 miliar dikurangi uang titipan sebesar Rp3 miliar yang telah disetorkan selama proses penyidikan dan persidangan.

Diketahui dalam persidangan, jaksa mengungkap proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp7,02 miliar. Setelah persidangan Dendi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Pesawaran. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengapresiasi jalannya proses persidangan dan belum memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Search