dicetak pada tanggal: 17 September 2026 8:01 AM

Prabowo Segera Kumpulkan Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumpulkan dan menggelar rapat dengan kepala daerah se-Indonesia dalam waktu dekat untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI.

“Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia ASRI, artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini harus kita wujudkan,” kata Prabowo di peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9).

Jakarta harus menjadi kota hijau dan prototype bagi kota-kota lainnya. Ia mendorong agar gedung-gedung di Jakarta mengusung konsep vertical garden.

“Piala Bergilir” Korupsi

Fahd Arafiq yang kembali terjerat korupsi, menggambarkan fenomena berulang di mana politisi yang pernah dipenjara tetap bisa kembali ke panggung politik. Bak “Piala Bergilir”, kursi kekuasaan dan proyek rente negara terus berputar di tangan figur lama yang sama, meski publik sempat gaduh lalu perlahan melupakan. Hal ini menegaskan bahwa hukuman penjara tidak otomatis mematikan karier politik seseorang.

Akar persoalannya terletak pada partai politik dan sistem rekrutmen yang lebih mengutamakan logistik, finansial, serta kemampuan melobi dibanding integritas. Partai sering kali cuci tangan dengan alasan “kesalahan pribadi” meski tetap memberi panggung bagi residivis korupsi. Pembiaran sistematis ini menunjukkan partai justru memelihara mata rantai transaksional demi kepentingan logistik kelembagaan.

Untuk itu diperlukan langkah progresif berupa sanksi kelembagaan hingga pembubaran partai politik yang terbukti memelihara korupsi, merujuk pada doktrin militant democracy dan contoh Korea Selatan yang membubarkan partai karena ancaman internal. Korupsi dianggap sama berbahayanya dengan makar terhadap konstitusi, sehingga negara harus berani menuntut pertanggungjawaban partai melalui jalur konstitusional. Reformasi hukum diperlukan agar lingkaran setan “piala bergilir” korupsi dapat diakhiri.

Bos Summarecon (SMRA) Kena OTT KPK, Ditemukan 20 Koper Uang Tunai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi. Ia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9/2026) malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.

Dalam penyelidikan tertutup ini, Budi mengungkapkan, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Dalam keterangan KPK, total 17 orang yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut. Selain Adrianto, KPK turut menangkap tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga menjadi pihak yang terjaring OTT tersebut.

Akademisi USU Soroti Tata Kelola MBG Usai Kasus Keracunan di Karo

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami keracunan diduga berkaitan dengan program tersebut. Menurut Wahyu, pemerintah perlu melakukan penelusuran secara transparan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan terhadap higienitas dan keamanan pangan.

Wahyu juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo untuk melihat langsung kondisi kesehatan anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Menurut Wahyu, kunjungan Wapres Gibran ke Karo merupakan langkah yang tepat karena kasus tersebut menyangkut keselamatan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Meski demikian, Wahyu menilai kehadiran Wapres tidak cukup hanya dengan menemui korban. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan dan kepastian pembiayaan hingga korban benar-benar pulih. Pemerintah, kata dia, tidak hanya perlu memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga menjamin kebutuhan korban selama proses pemulihan hingga tuntas.

Tito Imbau Pemda Hati-Hati Jika Terbitkan Obligasi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Ia mengatakan pembiayaan lewat obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.

Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tito juga mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.
Ia mengatakan jika kemampuan fiskal daerah tersebut rendah, dan masih mengeluarkan obligasi, maka hal itu hanya akan memperberat kepala daerah selanjutnya.

8 Jurus DSI Deteksi Kebocoran Ekspor Komoditas Strategis

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan delapan pendekatan analitik (use case analytic) untuk mendeteksi potensi kebocoran ekspor komoditas strategis. Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely mengatakan kehadiran DSI saat ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor tanpa menggantikan peran pelaku pasar maupun mengambil alih kewenangan regulasi kementerian dan lembaga yang ada.

Pertama, DSI akan melakukan rekonsiliasi kuantitas antara Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bill of Lading (BL) dengan sertifikat surveyor serta settlement tujuan. Kedua, rekonsiliasi kualitas dengan membandingkan grade pada dokumen ekspor terhadap sertifikat surveyor, COA, dan settlement tujuan. Ketiga, validasi klasifikasi kode HS antara deklarasi PEB atau BL dengan hasil verifikasi surveyor, laboratorium DJBC, hingga kondisi riil di negara tujuan. Sebagai informasi, kode HS adalah sistem pengkodean standar internasional untuk mengidentifikasi jenis barang. Keempat, perbandingan harga ekspor dengan referensi pemerintah, seperti Harga Batubara Acuan (HBA) atau Harga Patokan Batubara (HPB) serta patokan internasional yang disesuaikan dengan kualitas. Kelima, pemeriksaan pihak terafiliasi dengan mencocokkan pihak yang ditunjuk (consignee) pada PEB dengan beneficial ownership dari pihak penerima maupun pengirim. Keenam, pelacakan rute pengiriman dengan membandingkan tujuan deklarasi terhadap jejak kapal aktual menggunakan AIS, pembayaran pembeli, dan settlement tujuan.

Ketujuh, pemeriksaan mendalam terkait potensi transfer pricing pada transaksi afiliasi. Terakhir, rekonsiliasi devisa masuk pada sistem SIMODIS (Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika) dengan ekspektasi nilai dan ketentuan yang tertera pada PEB untuk mengawal repatriasi DHE. Kendati demikian, DSI memastikan bahwa hubungan komersial yang telah berjalan serta kepemilikan barang oleh eksportir akan tetap dihormati dan dilanjutkan.

Alasan Danantara Keluar Duit Demi Selamatkan Proyek Mangkrak LRT City

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara menegaskan persoalan proyek hunian LRT City harus diselesaikan secara menyeluruh, terutama dengan memastikan hak konsumen tetap terlindungi. Danantara memastikan dana Rp 456 miliar yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, Adhi Karya diminta segera menuntaskan kewajiban serah terima hunian sekitar 2.400 unit yang hingga saat ini belum diterima pembeli. Menurut Dony, proyek mangkrak anak usaha BUMN yang berujung pada kerugian konsumen, ikut menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding dari Adhi Karya. Terlebih bila kesalahan terjadi karena masalah internal perusahaan.

Adapun berdasarkan hasil pemetaan Adhi Karya, total unit LRT City yang telah terjual mencapai sekitar 5.400 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Sementara sekitar 2.400 unit lainnya masih belum dapat diserahterimakan dan berada di sejumlah proyek LRT City. Sementara itu Wakil Kepala Badan Pengelola BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, mengatakan sampai hari ini belum opsi pengembalian dana atau refund yang ditawarkan ke konsumen LRT City.

Deep Learning, Kelompok Mana yang Lambat, Enggan, dan Menolak?

Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan sebuah inovasi transformasi cara belajar yang menghendaki perubahan signifikan, sehingga kecepatan adopsinya oleh para implementator tidak akan pernah seragam. Dengan menggunakan teori diffusion of innovations dari Everett M. Rogers sebagai lensa analitis, tingkat penerimaan ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat, kesesuaian, kerumitan, kemudahan diuji, dan keterlihatan hasil. Rogers membagi kategori adopter menjadi lima kelompok, mulai dari innovators, early adopters, early majority, late majority, hingga laggards yang memiliki karakteristik serta kecepatan adopsi yang berbeda-beda.

Implikasi strategis dari teori ini menuntut diterapkannya kebijakan terdiferensiasi yang meninggalkan filosofi one size fits all agar sesuai dengan variasi kesiapan kelompok implementator. Kelompok innovators dan early adopters memerlukan ruang eksperimen serta jejaring untuk menjadi rujukan sosial, sementara early majority dan late majority membutuhkan model teruji, panduan jelas, pendampingan intensif, serta bukti nyata untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian.

Keberhasilan transformasi Pembelajaran Mendalam tidak diukur dari seberapa cepat istilahnya dikenal, melainkan menuntut perubahan keyakinan, praktik, dan pengalaman secara bertahap. Tantangan utama kementerian adalah menggerakkan setiap kelompok maju dari posisi awal mereka melalui pemetaan kesiapan, sehingga PM tidak sekadar berhenti sebagai kebijakan pusat, melainkan benar-benar berdifusi menjadi budaya pembelajaran yang mapan.

Potensi gempa megathrust di Indonesia – Apakah Indonesia siap menghadapinya jika terjadi?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memetakan 14 zona megathrust di Indonesia, dengan tiga zona utama yang dipantau ketat karena sudah lama tidak melepaskan energi besar, yaitu Mentawai-Siberut, Selat Sunda, dan Sumba. Menurut pakar geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani, megathrust merupakan zona patahan besar di batas lempeng tektonik yang bersifat sebagai potensi dan bukan prediksi waktu kejadian. Pakar kebencanaan menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan bertanya kapan gempa besar itu terjadi, melainkan kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi risikonya.

Dari sisi mitigasi, Ketua Umum MPBI Avianto Amri menyoroti kurangnya kesiapan Indonesia yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran pencegahan, padahal investasi mitigasi dapat menghemat biaya kerugian jauh lebih besar. Peneliti BRIN, Nuraini Rahma Hanifa, menambahkan bahwa langkah antisipasi harus mencakup penguatan struktur bangunan publik seperti sekolah dan rumah sakit melalui retrofitting, edukasi dan simulasi evakuasi berkala bagi warga di zona rawan, serta peningkatan teknologi sensor peringatan dini bawah laut yang lebih canggih.

Meski rangkaian gempa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini kerap dikaitkan dengan megathrust, para ahli menegaskan bahwa sumber tektoniknya bisa berbeda, seperti aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau deformasi intraslab. Kendati gempa bumi tidak dapat dihentikan, para ahli sepakat bahwa dampaknya dapat diminimalkan secara signifikan jika masyarakat memahami risiko, memiliki bangunan yang aman, tata ruang yang baik, serta kesiapsiagaan yang optimal.

Ancang-ancang Pemerintah Pusat Turun Tangan Tertibkan Sound Horeg

Pemerintah pusat mempertimbangkan pengaturan penggunaan sound horeg, termasuk menetapkan batas tingkat kebisingan atau desibel yang diperbolehkan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pembahasan perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, Komdigi, Polri, dan instansi terkait untuk menentukan batas suara yang berpotensi mengganggu kesehatan. Aturan tersebut dapat dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

Rencana tersebut muncul setelah tiga warga meninggal dalam rangkaian kegiatan sound horeg di Jawa Timur pada Agustus 2026. Di Jawa Timur sebenarnya telah ada surat edaran bersama sejak 2025 yang membatasi suara maksimal 120 desibel untuk kegiatan statis dan 85 desibel untuk kegiatan berkeliling, serta melarang penggunaannya di sekitar tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah saat kegiatan berlangsung. Wagub Jatim Emil Dardak meminta aturan tersebut ditegakkan, meski hubungan sebab-akibat antara sound horeg dan beberapa insiden masih perlu dibuktikan.

Selain aturan pemerintah, MUI Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan penggunaan sound horeg haram jika menimbulkan kemudaratan, seperti mengganggu kenyamanan, membahayakan kesehatan, atau merusak fasilitas publik. Sementara itu, pelaku usaha sound horeg menilai fatwa tersebut bukan hukum positif dan menolak menggeneralisasi seluruh insiden sebagai akibat volume suara.

Banpres Karhutla Wujud Perhatian Presiden Prabowo untuk Masyarakat

Pemerintah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai daerah. Menurut Menteri Kehutanan Raja Antoni, langkah ini merupakan bentuk perhatian langsung dari kepala negara dalam menanggulangi darurat karhutla yang melanda sejumlah wilayah.

Bantuan tambahan ini didistribusikan ke beberapa wilayah terdampak, meliputi sekitar Rp30 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masing-masing Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Penyaluran dana tersebut juga telah dilengkapi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis agar pelaksanaannya akuntabel, transparan, dan tidak terhambat birokrasi yang rumit.

Dana Banpres ini diminta untuk segera dicairkan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penggunaannya difokuskan untuk pembelian peralatan penanganan karhutla serta pencegahan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat.

Houthi Mulai Sasar Mekkah, Arab Saudi Tembak Jatuh Drone

Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mulai menargetkan serangan ke arah Mekkah pada Rabu (16/9/2026). Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang Kota Suci Mekkah. Sebelumnya, pada Selasa (15/9/2026), Arab Saudi juga sempat mengeluarkan peringatan kemungkinan serangan di Mekkah, Jeddah, dan Taif, namun peringatan tersebut kemudian dicabut.

Situasi tersebut terjadi setelah Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir menghadapi serangan rudal balistik dan drone dari Yaman yang dilaporkan menyebabkan 13 orang terluka di wilayah selatan negara itu. Ancaman Houthi menjadi bagian dari eskalasi konflik Timur Tengah yang semakin meluas, sementara Riyadh menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dukungan militer eksternal.

Posisi Arab Saudi dinilai semakin tertekan karena menghadapi ancaman dari sejumlah arah, termasuk gangguan terhadap pelayaran dan kapal tanker di Selat Hormuz, penutupan jalur pipa minyak menuju Laut Merah, serta penguasaan rute maritim vital oleh Houthi. Kondisi ini diperburuk oleh penolakan Presiden AS Donald Trump terhadap permintaan bantuan militer Saudi dan batalnya agenda pertemuan diplomatik Teluk-Iran pada 13 September 2026 akibat perbedaan posisi antarnegara.

Klasifikasi Polusi Udara Akibat Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di berbagai daerah menimbulkan masalah polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan. Guna membantu masyarakat memahami situasi dan menentukan sikap yang tepat, kualitas udara akibat polusi dan asap karhutla dapat dinilai melalui tiga cara utama berdasarkan klasifikasi tertentu.

Cara pertama dan kedua adalah penilaian berdasarkan konsentrasi Particulate Matter (PM2.5) serta Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masing-masing terbagi ke dalam lima kategori, mulai dari kategori Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya. Penilaian PM2.5 diukur menggunakan metode penyinaran sinar beta dengan satuan µg/m³, sementara ISPU menggunakan skala angka tertentu untuk mengukur tingkat risiko bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Cara ketiga adalah penilaian menggunakan Air Quality Index (AQI) atau Indeks Kualitas Udara yang dibagi menjadi enam tingkat berdasarkan skala angka 0 hingga 500, mulai dari kategori Baik, Sedang, Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya. Melalui pemahaman klasifikasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mawas diri terhadap kondisi darurat kesehatan, sementara upaya pemadaman dan pencegahan karhutla terus digencarkan agar tidak berulang di masa mendatang.

Rapat di DPR, Kepala Daerah Keluhkan soal Sengkarut Lahan

Komisi II DPR menggelar rapat bersama Kemendagri, ATR/BPN, dan kepala daerah membahas sengkarut lahan serta reforma agraria tanggal 15 September 2026.

Dalam rapat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti belum adanya kepastian redistribusi tanah meski 16.000 hektare lahan telah diverifikasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) karena gubernur sebagai ketua GTRA belum memiliki kewenangan eksekusi yang memadai. Sherly juga mengusulkan mekanisme eskalasi bila penyelesaian lahan melewati batas waktu tertentu.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengungkap keterbatasan lahan pertanian akibat kondisi geografis daerahnya yang didominasi laut dan pegunungan. Dengan hanya 39.000 hektare sawah, ia menilai swasembada beras sulit dicapai. Yulius juga menyoroti lahan HGU yang habis masa berlaku dan berharap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Ia menekankan perlunya optimalisasi lahan datar yang terbatas untuk mendukung kebutuhan pangan. Yulius juga menyoroti pengembangan Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang terhambat oleh tumpang tindih lahan dengan HGU dan aset PTP.

Para kepala daerah menekankan perlunya kepastian hukum dan koordinasi lintas lembaga agar reforma agraria dan pengembangan kawasan strategis dapat berjalan efektif.

Wamendikdasmen: WorldSkills Shanghai Jadi Cerminan Pendidikan Vokasi Indonesia

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, melepas 36 anggota kontingen Indonesia yang terdiri atas 20 kompetitor dan 16 expert menuju ajang WorldSkills Competition 2026 di Shanghai. Ajang ini dinilai sebagai tolok ukur strategis untuk menajamkan arah dan standardisasi kualitas pendidikan vokasi Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan buatan.

Fajar menegaskan bahwa kemajuan kecerdasan buatan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pekerjaan teknis. Keterampilan praktis seperti bidang listrik, plumbing, dan konstruksi justru diprediksi akan memiliki ruang dan eksistensi yang semakin besar di dunia kerja masa depan.

Para peserta kontingen merupakan talenta terbaik dari siswa SMK pemenang Lomba Kompetensi Siswa nasional yang telah menjalani pelatihan intensif selama enam hingga sembilan bulan. Pemerintah berharap prestasi kontingen Indonesia tahun ini dapat melampaui pencapaian peringkat ke-11 yang diraih pada WorldSkills Lyon 2024.

Fakta-fakta Kasus Suap HGB Summarecon dan Gratifikasi ATR/BPN

KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Dirut PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup dari rangkaian pemeriksaan pasca-OTT.

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam rupiah dan berbagai mata uang asing. Salah satu perkara yang diungkap adalah dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Adrianto Pitojo Adi melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Uang tersebut diduga untuk membantu komunikasi dengan Sontang terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik Summarecon. KPK juga menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menanggapi perkara tersebut, Kementerian ATR/BPN menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum KPK serta siap bersikap kooperatif. Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan kementerian tidak akan berspekulasi mengenai substansi dan kronologi perkara sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Ekonom Minta Menkeu Suahasil Benahi Transfer ke Daerah

ASEAN Economist United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah (TKD) untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Enrico menyoroti penyusutan anggaran transfer ke daerah sejak 2025. Pada tahun ini, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp 696,9 triliun. Nilainya menyusut 17,9 persen dibandingkan realisasi pada 2025 sebesar Rp 849 triliun. Realisasi TKD pada tahun lalu pun menyusut dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 863,5 triliun dan pada 2023 sebesar Rp 881,4 triliun.

Dukungan pendanaan dari pusat penting karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Sebab, dana TKD jika dikelola dengan mumpuni mampu menciptakan multiplier effect. Secara garis besar, Enrico mengatakan kepastian hukum dan perizinan menjadi persoalan yang menyebabkan investor berhati-hati. Dia menambahkan sejak 2025, investor cenderung berinvestasi pada proyek energi hijau.

KPK Sebut Pemanggilan Menteri ATR Nusron Wahid Tergantung Kebutuhan Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di kementeriannya sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti elektronik yang telah dikumpulkan tim penyidik, terdapat dugaan kuat bahwa empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Hal ini menjadi salah satu fokus pendalaman dalam pengembangan kasus tersebut. Empat tersangka lainnya yang diduga kuat sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Selain keempat tersangka tersebut KPK juga telah resmi menetapkan empat tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara dari Summarecon.

Tito Imbau Pemda Hati-hati Terbitkan Obligasi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.

Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tito mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.

Pencopotan Purbaya di Pusaran Isu Kemenkeu dan Danantara

Peristiwa pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Wakil Menterinya, Suahasil Nazara, merupakan berita yang cukup menarik bagi publik. Sebab, terjadi saat Purbaya sedang mengikuti rapat dengan DPD dan langsung meninggalkan ruangan saat mendapat telepon dari Istana. Pada sore saat pelantikan, Purbaya entah dimana dan baru pukul 19.00, beliau mengunggah video dirinya dilengkapi lagu berbahasa Jawa berjudul “Wasap Mamen” dan caption teks, “udah siap belum”?

Postingan tersebut menuai banyak komentar dan like, serta muncul salah satu komentar yang menyinggung Bea dan Cukai. Saat menjabat, Purbaya memang melakukan setidaknya tujuh kali perubahan baik itu di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Perombakan ini diduga memunculkan ketegangan antara Purbaya dengan dua bawahannya yakni Bimo Wijayanto (Dirjen Pajak) dan Djaka Budhi Utama (Dirjen Bea Cukai). Keduanya memiliki latar belakang yang bersinggungan dengan karier Presiden Prabowo. Pada tanggal 11 September 2026, Purbaya, Bimo, dan Djaka menghadap secara bersamaan di Hambalang, Kabupaten Bogor. 3 hari setelahnya, Purbaya dicopot dari jabatan menteri keuangan.

Selain itu, adanya perbedaan sikap yang muncul antara Purbaya dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani terkait dividen Danantara. Purbaya menginginkan agar dividen tersebut disetorkan ke kas negara. Bahkan, akhir Agustus, Purbaya mengungkap bahwa Presiden telah memutuskan agar Danantara menyetor dividennya untuk APBN 2026. Namun, setelah pencopotan Purbaya, Rosan mengatakan, akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Meski Purbaya mengakui pencopotannya karena persoalan Ditjen Pajak dan Bea, Ia menilai merupakan hak prerogatif Presiden.

Purbaya merupakan menteri kedelapan yang diganti dalam enam gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih selama 23 bulan terakhir. Melihat beberapa alasan pencopotan, dapat dilihat bahwa perombakan Kabinet Merah Putih kerap berlangsung setelah muncul tekanan politik atau kebutuhan mengakomodasi kelompok tertentu. Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Presiden belum menunjukkan pola perombakan kabinet yang ajek selama 23 bulan memerintah. Kendati demikian, menurut Arya, terdapat pola yang menunjukkan kuatnya pertimbangan politik, yakni Presiden cenderung tidak mengganti menteri yang sekaligus menduduki posisi strategis di partai, misalnya, ketua umum dan sekretaris jenderal.

Menurut dia, pola itu tidak ideal. Sebab, jika perombakan kabinet bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu.  Arya khawatir perombakan kabinet selama ini tidak didasari proses evaluasi berkala, tetapi hanya berdasarkan masukan dari satu atau dua pihak. Presiden semestinya memiliki tim yang khusus ditugaskan untuk memantau kerja kementerian dan melaporkannya secara berkala. Dengan begitu, hasil reshuffle nantinya bisa mendongkrak performa pemerintah.

Jangan Asal Percaya Informasi Politik, Begini Cara Mengeceknya

Informasi politik yang mudah ditemukan melalui media sosial dan viral belum tentu benar. Masyarakat perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum percaya dan membagikannya.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan pentingnya menyaring informasi dan mengikuti sumber terpercaya agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita menyesatkan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa sumber informasi. Langkah kedua adalah memeriksa tanggal, lokasi, dan konteks informasi, terutama ketika menerima foto atau video. Langkah ketiga adalah jangan langsung percaya pada potongan video, foto, atau kutipan pendek.

Jika informasi masih diragukan, masyarakat dapat melakukan pengecekan silang melalui kanal Cek Fakta RRI.CO.ID, Mafindo, TurnBackHoax, serta kanal resmi pemerintah. Cara sederhana lainnya adalah mencari kata kunci atau kalimat utama dari informasi yang diterima dan melihat apakah terdapat pemberitaan dari sumber terpercaya yang membenarkan atau justru membantah informasi tersebut.

Ujian Menkeu Suahasil: Disiplin Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegang di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) menandai babak baru dalam tata kelola fiskal nasional. Pergantian yang terhitung cepat ini menyisakan tugas berat bagi Suahasil. Suahasil harus menakhodai kebijakan fiskal di tengah kondisi postur APBN 2027 yang asumsi dasarnya sudah disetujui dan dibahas bersama DPR RI. Dengan ruang perbaikan dan dinamika penyesuaian yang sangat sempit dan sulit, Suahasil dituntut mampu menjaga stabilitas dan disiplin anggaran tanpa memadamkan ambisi ekspansi ekonomi nasional.

Prabowo-Pramono Dinilai Jadi Pilihan Terbaik di 2029 untuk Lawan Poros Politik Jokowi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai komposisi pasangan capres-cawapres dengan memasangkan Prabowo Subianto dan Pramono Anung akan menjadi pilihan terbaik di Pilpres 2029 nanti bagi kedua partai politik pendukungnya. Apalagi jika koalisi ini diperkuat PAN dan Golkar.

Selain karena suara PDIP potensial di bawah Gerindra dan melawan poros Jokowi, koalisi ini juga mampu menjadi pesaing bagi poros tiga parpol lain yang kemungkinan akan bersatu di 2029. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli melihat persaingan politik antara Prabowo dan Jokowi berpotensi semakin terbuka apabila kepentingan Jokowi terkait posisi Gibran Rakabuming Raka tidak terakomodasi. Ia menilai salah satu kepentingan tersebut berkaitan dengan keinginan agar Gibran tetap menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam kontestasi berikutnya.

Isu mengenai kerenggangan hubungan politik Prabowo dan Jokowi sebelumnya juga telah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah figur yang selama ini dikaitkan dengan lingkaran Jokowi juga mengalami perubahan posisi di pemerintahan. Salah satunya Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Koperasi. Perubahan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai semakin kuatnya upaya Prabowo membangun konfigurasi politiknya sendiri.

Harapan Pengusaha ke Suahasil: Jaga Fiskal-Lanjutkan Satgas Debottlenecking

Posisi Menteri Keuangan baru saja dirombak Presiden Prabowo Subianto. Suahasil Nazara menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Bendahara Negara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya akan menerima perubahan yang terjadi karena ini merupakan bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efektivitas pemerintahan. Dia mengatakan yang paling penting dari pergantian Menteri Keuangan jangan sampai transisi kepemimpinan mengganggu pengelolaan fiskal hingga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Harga Minyak Makin Panas, Kini Tembus US$ 108 per Barel

Harga minyak mentah dunia terus memanas sepanjang perdagangan Selasa (15/9) kemarin imbas laporan pembatalan ekspor Arab Saudi, setelah serangan drone memaksa penutupan jalur pipa pengiriman minyak utamanya. Melansir CNBC, Rabu (16/9/2026), harga minyak mentah Brent berjangka yang kerap menjadi patokan global naik 2,9% jadi US$ 108,75 per barel pada sesi perdagangan kemarin. Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga 4,4% menjadi US$ 105.83 per barel. Secara keseluruhan, harga minyak dunia ini tercatat melonjak lebih dari 20% dalam satu bulan terakhir seiring meningkatnya intensitas pertempuran di kawasan Teluk Persia.

DNA Politik Kita: Kekerasan?

Peristiwa kekerasan politik dalam Konferensi Daerah (Konferda) organisasi mahasiswa bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur di Nganjuk, 4-6 September 2026 mencerminkan bagaimana kekerasan kerap dianggap sebagai bagian wajar dari praktik politik di Indonesia. Seolah-olah DNA politik bangsa memang berakar pada tradisi berdarah sejak masa prakolonial hingga kolonial. Kekerasan politik dipandang bukan lagi anomali, melainkan ongkos biasa dalam berbangsa dan bernegara.

Sejarah panjang menunjukkan bahwa kekerasan telah dilembagakan sejak era feodal hingga kolonial, diperkuat dengan strategi pecah belah VOC dan praktik kerja paksa. Para pendiri bangsa berusaha memutus rantai kekerasan dengan mendirikan republik demokratis, menggeser legitimasi dari senjata ke supremasi hukum. Namun, idealisme itu tereduksi pada masa Orde Baru yang kembali menormalisasi kekerasan melalui represi, pembunuhan misterius, dan budaya impunitas. Bahkan di era Reformasi, kekerasan bermutasi dalam bentuk baru seperti kriminalisasi, ormas intoleran, dan serangan digital.

Oleh karena itu perlunya untuk merawat kewarasan dengan menolak lupa, menghentikan tradisi penghambaan, serta memperkuat kapasitas intelektual bersama. Ingatan kolektif atas sejarah kelam harus dijaga agar tidak dimanipulasi, sementara ruang demokrasi mesti terus dipelihara sebagai cara beradab mengelola pemerintahan. Dengan demikian, gagasan waras akan tetap hidup dan menjadi penangkal terhadap normalisasi kekerasan politik yang diwariskan dari masa lalu.

Bos BI Ungkap Cadangan Devisa RI Capai US$ 147,5 M

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, cadangan devisa Indonesia pada bulan ini meningkat menjadi US$ 147,5 miliar, naik dari posisi Agustus 2026 sebesar US$ 146,5 miliar. Hal ini seiring adanya tambahan devisa yang dibukukan Kementerian Keuangan.

Gubernur Destry Damayanti menjelaskan tambahan dana dapat berasal dari penerimaan pajak atau penarikan pinjaman luar negeri, yang memperkuat posisi devisa dan mendukung ketahanan sektor eksternal. Cadangan devisa kini setara dengan sekitar 5,4 bulan impor, mencerminkan neraca pembayaran yang solid serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Danantara Disebut Bakal Kuasai 40,12% Saham BEI lewat Demutualisasi

Rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mengubah struktur kepemilikan bursa. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia berpotensi menjadi pemegang saham terbesar di luar anggota bursa dengan kepemilikan 40% setelah pelaksanaan rights issue.

BEI telah menerima surat minat investasi dari Danantara pada akhir Juli, melaksanakan kick‑off due diligence awal Agustus, dan melanjutkan proses due diligence hingga pertengahan September, sementara draf RPOJK terkait kepemilikan bursa sedang dibahas di Kementerian Hukum dan jadwal RUPSLB belum diumumkan. Berdasarkan penilaian KJPP, pada akhir Juni modal disetor BEI mencapai Rp 772,5 triliun dengan nilai buku per saham Rp 103,49 miliar (ekuitas yang dapat diatribusikan) atau Rp 110,13 miliar (total ekuitas), dan valuasi pasar 100 % ekuitas berkisar 1,71–1,85 kali ekuitas tergantung pada basis yang dipakai.

Industri Kimia hingga Tekstil Berisiko Tertekan Lonjakan Harga Minyak Dunia

Kenaikan harga minyak mentah dunia ke level di atas US$100 per barel mulai membayangi industri manufaktur Indonesia. Meski sebagian besar energi industri masih mengandalkan batu bara dan listrik, dampak kenaikan minyak tetap berpotensi masuk melalui biaya transportasi, logistik, hingga bahan baku berbasis petrokimia. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, harga minyak pada kisaran US$100–US$110 per barel belum akan langsung menghantam seluruh sektor industri. Namun, industri kimia, petrokimia, plastik, tekstil, makanan dan minuman, serta sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap logistik akan lebih cepat merasakan tekanannya.

KPK ungkap OTT Dirjen ATR/BPN dan Kakantah terkait pengurusan HGB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN terkait dugaan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. OTT tersebut juga diduga berkaitan dengan penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara. KPK mengamankan 17 orang, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

KPK masih mendalami kronologi dan konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak yang diamankan. Penyidik akan melakukan ekspose untuk menentukan tersangka, dengan batas waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan KUHAP dalam menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap.

Puluhan Polisi Ikut Pelatihan AI untuk Persiapan Lawan Hoaks

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menggelar acara pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para personel dalam memanfaatkan akal imitasi (AI). Kegiatan itu dilakukan atas kerja sama dengan Universitas Bina Nusantara (BINUS). Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Nugroho mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 60 personel dari berbagai polres jajaran. Menurut Agus, puluhan personel tersebut akan dibekali materi mengenai AI, etika digital, hingga pencegahan kejahatan siber berbasis AI. Agus berharap anggotanya bisa lebih kritis ketika menerima informasi dan mampu mengenali potensi ancaman digital.

Pasar Respons Positif Pergantian Menkeu, Bagaimana Nasib IHSG Selanjutnya?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.  Keputusan Prabowo itu pun mendapat respons di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 6.534,69, atau turun tipis 0,10%, sore tadi. Meski masih berada di zona merah, posisi indeks pada penutupan perdagangan tadi sebenarnya merupakan hasil pembalikan dari pelemahan IHSG yang terjadi hampir sepanjang hari.

Analis menyambut penunjukan Suahasil sebagai figur yang berpengalaman dan dikenal, menganggapnya dapat memulihkan kepercayaan pasar serta menjaga kontinuitas kebijakan fiskal di tengah tekanan target penerimaan dan koordinasi kebijakan. Namun, tekanan eksternal dari konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak tetap menjadi faktor utama yang menahan sentimen, sehingga volatilitas IHSG diperkirakan akan tetap tinggi meski pergantian menteri dianggap sebagai katalis domestik yang positif.

Kepala BPOM: Makanan MBG Lewat 4 Jam Sudah Basi, Bisa Picu Aflatoksin

Makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi terlalu lama sebelum disajikan menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkap, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu penyebab keracunan MBG di sejumlah daerah. Salah satu pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan waktu produksi makanan yang terlalu jauh dari waktu penyajian.

Humas BPOM Eka Rosmalasari menjelaskan, makanan MBG dianjurkan berada dalam rentang waktu sekitar empat jam sejak selesai dimasak hingga dikonsumsi agar tetap layak konsumsi. Eka mengatakan ketentuan tersebut telah tercantum dalam Keputusan Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Hasil pemeriksaan lapangan menemukan beberapa sampel mengandung aflatoksin setelah makanan mengalami perubahan selama penyimpanan yang terlalu lama. Aflatoksin adalah senyawa beracun atau mikotoksin yang dihasilkan oleh jenis jamur tertentu, terutama Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus.

KM Virgo Transport 8 bergeser 1,6 mil laut dalam kondisi terbalik

KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026), diketahui telah bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat dari titik koordinat awal dan berada dalam kondisi terbalik. Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan pergeseran tersebut mengikuti arus laut. Kondisi kapal yang tengkurap menyulitkan proses pencarian di bagian dalam karena berisiko bagi penyelam, terutama akibat ruang tertutup dan perubahan tekanan di dalam kapal.

Basarnas masih mengkaji metode pencarian yang paling aman, termasuk kemungkinan mengubah posisi kapal agar akses ke bagian dalam lebih memungkinkan. Operasi hari ketiga akan melibatkan personel yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam penanganan kapal tenggelam. Seluruh langkah teknis tetap mengutamakan keselamatan penyelamat atau prinsip safety first.

Hingga Senin (14/9) pukul 22.00 Wita, 114 dari total 243 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan enam korban meninggal dunia, sementara 129 orang masih dalam pencarian. Sebagian korban telah dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Lanud Syamsudin Noor untuk penanganan lebih lanjut. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 Wita saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Bentrokan Maut di Batam Dipicu Konflik Lahan Dua Perusahaan, 2 Orang Tewas, 7 Luka-Luka

Konflik penguasaan lahan antara dua perusahaan di kawasan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berujung bentrokan berdarah pada Senin (14/9/2026). Bentrokan terjadi ketika dua kelompok berada di lokasi lahan yang sama dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta tujuh lainnya luka-luka. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menyebut bentrokan dipicu konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.

PT Sat Bangun Sukses (SBS) mengklaim telah menguasai sekitar 10 hektare lahan sejak 2002 dan beberapa kali mengajukan permohonan pengalokasian lahan kepada BP Batam. Namun, pada Agustus 2026, perusahaan mendapat informasi bahwa lahan tersebut telah dialokasikan kepada pihak lain. Persoalan semakin memanas setelah perusahaan lain disebut melakukan aktivitas di lokasi dengan membangun pagar dan membongkar tanaman. PT SBS kemudian mendatangi lokasi bersama lebih dari 100 orang untuk membongkar pagar tersebut, tetapi berhadapan dengan kelompok lain yang jumlahnya lebih banyak hingga akhirnya terjadi bentrokan.

Dua korban meninggal dunia, Martinus Mangge (55) dan Heribertus Goda (43), diduga mengalami luka tusuk. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan penggunaan senjata dalam bentrokan, yang berdasarkan dugaan awal melibatkan senapan angin. Enam orang telah diamankan untuk diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam kejadian tersebut. Polisi menegaskan konflik ini bukan bagian dari polemik Rempang Eco City dan tidak mengandung unsur SARA. Aparat gabungan masih mengamankan lokasi serta mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Bos Anthropic Peringatkan AI Bisa Lepas Kendali, Ancam Manusia

CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan pentingnya memperlambat perkembangan kecerdasan buatan (AI) karena risiko keamanan yang mengkhawatirkan. Amodei mengakui bahwa orang mungkin kehilangan kendali atas AI, dan teknologi ini dapat disalahgunakan untuk serangan siber dan bioterorisme, serta gangguan ekonomi yang serius.

Lebih lanjut, Amodei mengatakan AI dapat berkembang begitu cepat sehingga mereka bisa mengambil alih seluruh internet dalam waktu enam hingga 12 bulan saja, dan itu bisa menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar. Menurutnya, teknologi AI telah berkembang jauh lebih cepat dalam beberapa bulan terakhir dan mampu meningkatkan dirinya sendiri dengan dinamika yang dikenal sebagai “recursive self-improvement” (RSI).

Ia menyebut insiden OpenAI-Hugging Face menjadi salah satu yang memicu kekhawatirannya. Agen-agen AI tersebut bertindak secara fanatik melakukan serangan keamanan siber tanpa diminta. Setelah insiden Hugging Face, CEO OpenAI, Sam Altman, juga sudah menyarankan pentingnya memperlambat pengembangan AI agar memberi cukup waktu untuk beradaptasi dengan tingkat kemampuan AI.

Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Terbaru Posisi Menkeu Berganti

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan menteri atau reshuffle kabinet pada tanggal 14 September 2026. Tercatat, ini merupakan reshuffle kabinet keenam yang dilakukan Prabowo sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024. Prabowo (14/9/2026) merombak posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Jabatan itu kini diemban Suahasil Nazara.

Pelantikan hari ini menandakan enam kali sudah Prabowo merombak kabinetnya. Reshuffle kabinet Prabowo pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025. Berikut ini daftar lengkapnya:

  1. Reshuffle Pertama, 19 Februari 2025: mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto;
  2. Reshuffle Kedua, 8 September 2025: memberhentikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding dengan Mukhtarudin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Ferry Juliantono. Melantik Menteri Haji dan Umrah Mohchamad Irfan Yusuf dan Wakil Menterinya Dahnil Anzar Simanjuntak;
  3. Reshuffle Ketiga, 17 September 2025: Mengisi kursi kosong Menko Polkam dengan Djamari Chaniago, Menpora dengan Erick Thohir, Wamenaker Afriansyah Noor, Wamenhut Rohmat Marzuki, Wamenkop Farida Faricha. Melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya, Wakil Kepala BGN Naniek S Dayang, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri dan Kepala KSP Muhammad Qodari.
  4. Reshuffle Keempat, 8 Oktober 2025: Melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar. Presiden juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan Ketuanya Velix Vernando Wanggai;
  5. Reshuffle Kelima, 27 April 2026: Melantik Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Kading, dan melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohammad Qodari. Mengganti Kepala Staf Presiden Mohammad Qodari dengan Dudung Abdurachman.
  6. Reshuffle Keenam, 14 September 2026: Mengganti Menteri Keuangan Prabowo dengan Suahasil Nazara.

Reshuffle Menkeu Dinilai Bawa Risiko Jangka Pendek bagi Ekonomi RI

Reshuffle Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai memunculkan risiko jangka pendek pada kondisi ekonomi Indonesia. Pasar modal yang reaktif memberikan sinyak positif tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya efek dari reshuffle Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, dampak reshuffle Menkeu terutama ditentukan oleh sinyal kebijakan setelah pelantikan, bukan oleh pergantian nama semata. Ia menjabarkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun lebih dari 2 persen lalu memangkas hampir seluruh koreksi. Seiring dengan itu, nilai tukar rupiah melemah menuju Rp 17.699 per dollar AS pada awal pekan kemarin.

BNN Ungkap Modus Baru Peredaran Narkoba Lewat Vape

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan modus baru peredaran narkoba di masyarakat yaitu memasukkan narkoba cair ke rokok elektrik vape. Mereka menyebut sasaran yang ditargetkan oleh pengedar yaitu anak muda. Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan modus peredaran narkoba dengan memasukkan narkoba cair ke rokok elektrik vape menjadi ancaman serius. Terlebih para pengedar menyasar kelompok anak muda yang banyak mengisap vape.

Dengan modus baru tersebut, ia mengatakan sulit dikenali secara kasa mata. Sebab cairan narkoba dapat dimasukkan ke dalam tabung rokok elektrik dan aromanya tersamarkan oleh berbagai varian rasa produk vape. Ia melanjutkan ancaman terhadap kelompok muda juga terlihat dari meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba pada kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun mencapai sekitar 4,1 juta jiwa.

Suahasil Nazara Jadi Menkeu, “Geng UI” Kembali Pimpin Kementerian Keuangan

Suahasil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Penunjukan Suahasil kembali membawa sosok dengan latar belakang pendidikan di Universitas Indonesia (UI) ke posisi pimpinan Kementerian Keuangan.

Suahasil mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Ia meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Di UI, Suahasil pernah menjabat Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004 hingga 2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005 hingga 2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009 hingga 2013. Suahasil juga merupakan lulusan UI. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1994. Karier Suahasil kemudian berlanjut di pemerintahan. Ia ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia kemudian tetap berada di Kementerian Keuangan hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029.

Guru untuk Indonesia: Momentum Menata Ulang Tata Kelola Guru Nasional

Kesepahaman antara pemerintah dan DPR pada 18 Agustus 2026 untuk mengubah status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat merupakan momentum penting untuk merestrukturisasi tata kelola guru nasional. Selama ini, desentralisasi pendidikan menyisakan paradoks berupa ketimpangan sebaran guru, di mana kekurangan dan kelebihan tenaga pengajar terjadi secara bersamaan akibat batasan administratif daerah. Perubahan ini menuntut pembaruan cara pandang bahwa guru bekerja di daerah tetapi mengabdi untuk Indonesia sebagai sumber daya strategis nasional.

Transformasi ini tidak boleh sekadar memindahkan payroll dari daerah ke pusat, melainkan harus menjadi pintu masuk membangun sistem terintegrasi dari hulu ke hilir yang berbasis data presisi. Agenda penataan ini mencakup pemerataan kuantitas melalui redistribusi yang adil disertai insentif bagi wilayah khusus, sekaligus peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui percepatan sertifikasi. Dengan sistem yang terintegrasi, negara dapat menjamin terpenuhinya hak setiap anak Indonesia atas pendidikan bermutu tanpa terhambat sekat administratif.

Meskipun kepegawaian dikelola oleh pusat, penyelenggaraan pendidikan tetap memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal. Pemerintah pusat dapat fokus pada perencanaan nasional, standar profesional, dan pembiayaan, sementara daerah berperan sebagai mitra strategis dalam memetakan kebutuhan riil sekolah. Keberhasilan restrukturisasi ini nantinya diukur dari berkurangnya kesenjangan distribusi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran, demi memastikan setiap anak di seluruh nusantara mendapatkan guru terbaik.

OECD Ungkap Kemampuan Membaca Anak Sekarang Mengkhawatirkan

Hasil PISA 2025 yang diumumkan oleh OECD menunjukkan penurunan tajam sebesar 28 poin pada kemampuan membaca anak berusia 15 tahun secara global. Penurunan ini dinilai mengkhawatirkan karena keterampilan membaca sangat esensial untuk mendukung pembelajaran di seluruh kurikulum serta membantu generasi muda mengevaluasi dan menafsirkan informasi di era digital.

Menurut Direktur Bidang Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas Schleicher, penurunan ini berkaitan dengan melemahnya kemampuan berpikir kritis di era kecerdasan buatan (AI). Tren dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan peningkatan jumlah siswa yang terburu-buru membaca teks sehingga memberikan jawaban singkat yang salah, serta kesulitan memisahkan informasi penting dari informasi yang tidak relevan.

Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 27% siswa yang mencapai kemampuan membaca level 2, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 69%, dan nyaris tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level 5. Siswa di level 2 baru mampu mengidentifikasi ide utama teks panjang, sementara level 5 menuntut kemampuan memahami konsep abstrak serta membedakan fakta dan opini secara mendalam.

Ancang-ancang Partai Pendukung Prabowo Menuju Pemilu 2029

Meski Pemilihahan Umum 2029 masih jauh, namun denyutnya terasa sejak sekarang. Setidaknya bagi partai politik pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi ini menguasai lebih dari 81 persen kursi DPR.

Namun, masa “bulan madu” pemerintahan baru tidak berjalan mulus karena program prioritas kampanye seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih mengalami banyak hambatan. Gaya kepemimpinan Prabowo yang keras terhadap pengkritik turut memperburuk citra pemerintah, sehingga tingkat kepuasan publik berdasarkan survei Tempo Data Science merosot tajam dari 75 persen pada Desember 2025 menjadi hanya 37 persen pada Agustus 2026.

Survei tersebut menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo berdampak langsung pada elektabilitas partai-partai pendukungnya. Beberapa partai besar seperti Demokrat dan Golkar mengalami penurunan dukungan, sementara sebagian lainnya relatif stabil. Untuk meredam sentimen negatif, para elite politik termasuk Ketua Umum Bahlil Lahadalia berupaya mengatur strategi komunikasi dan konsolidasi internal agar tetap menjaga posisi di tengah menurunnya kepercayaan publik.

Stok Cadangan Beras Pemerintah Bulog Tersisa 4,7 Juta Ton per September 2026

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mengalami penurunan menjadi 4,722 juta ton per 14 September 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan jumlah ini berkurang dari posisi sebelumnya yang berada di kisaran 5,4 juta ton karena masifnya penyaluran berbagai program pangan sepanjang tahun berjalan.

Meskipun stok berkurang akibat penyaluran, Bulog memastikan kualitas cadangan beras pemerintah tetap terjaga melalui pengelolaan penyimpanan berkelanjutan. Bulog menerapkan sistem pemeliharaan bertahap dan berjenjang dengan pemeriksaan kondisi beras secara rutin, mulai dari pengecekan harian, mingguan, bulanan, hingga evaluasi setiap semester. Sistem ini dilakukan untuk memastikan kondisi beras tetap baik selama masa penyimpanan dengan memperhatikan tata letak serta pengaturan posisi beras di gudang. 

Namun, terhadap sebagian beras yang mengalami penurunan mutu setelah masa penyimpanan lebih dari delapan bulan, Bulog mengambil langkah hilirisasi. Sekitar 380 ribu ton beras turun mutu akan dialihkan untuk produksi tepung beras melalui mekanisme lelang. Keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama pemangku kepentingan terkait. Rizal juga menegaskan bahwa penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) terus berlangsung sepanjang tahun.

Cek Karhutla IKN, Menhut Ingatkan Perintah Prabowo Cegah Api Tak Masuk Zona Inti

Menteri Kehutanan Raja Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di IKN, Kalimantan Timur, pada Senin (14/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan kembali instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, hingga masyarakat, bahu-membahu mencegah api agar tidak merambat masuk ke zona inti IKN.

Sebagai langkah pengendalian, Otorita IKN telah memperkuat penanganan karhutla melalui pembentukan satuan reaksi cepat lintas pihak yang membagi wilayah penanganan ke dalam tujuh klaster. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan ke beberapa wilayah dengan titik panas (hotspot) tinggi di Kalimantan Timur, seperti Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara.

Upaya pemadaman di lapangan saat ini dilakukan secara terpadu melalui jalur udara dan darat. Operasi penanganan meliputi pengerahan water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang didukung pula oleh pemadaman darat melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, KPH, Otorita IKN, dan pihak perusahaan setempat sesuai arahan presiden.

Membaca Arah Politik Poros Cikeas dan Solo Menuju Pilpres 2029

Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih cukup jauh, sejumlah poros kekuatan politik mulai bermunculan dan diprediksi akan mewarnai kontestasi mendatang.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut setidaknya terdapat tiga poros yang mulai terlihat, yakni Poros Hambalang yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto, Poros Cikeas yang mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat, serta Poros Solo yang digawangi Joko Widodo dengan kekuatan PSI dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, ketua umum partai politik lain seperti Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PKB dan partai lainnya saat ini lebih tepat disebut sebagai faksi. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Adi menilai partai politik yang memiliki kursi di parlemen sebenarnya telah memiliki ruang untuk mengusung kandidat masing-masing pada Pilpres 2029

Seperti diketahui, kubu Solo mendorong Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. Sementara Poros Cikeas mulai menyodorkan AHY sebagai figur yang berpotensi dipasangkan dengan Prabowo. Meski demikian, Adi mengingatkan peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Ia meyakini posisi Prabowo sebagai petahana akan memberikan keuntungan besar apabila kembali maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

Studi Ungkap Penanganan Stroke di Indonesia Bisa Tertunda hingga 455 Menit, Rujukan Berlapis Jadi Tantangan

Berdasarkan laporan ASEAN Stroke Response Insights yang dipaparkan dalam Hospital Management Asia (HMA) 2026, penanganan stroke di Indonesia sering kali mengalami keterlambatan berlapis hingga mencapai 455 menit akibat proses rujukan antarrumah sakit dan identifikasi gejala yang lambat. Meskipun Kementerian Kesehatan terus memperluas kapasitas layanan—seperti trombolisis dan trombektomi—aksesnya masih belum merata dan terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi ini membuat prinsip “time is brain” kerap terhambat pada fase prarumah sakit dan transfer pasien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, para ahli merekomendasikan peralihan dari rujukan berbasis kedekatan geografis (proximity-based referral) menuju rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas (capability-based routing), seperti model hub-and-spoke yang diterapkan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah di Bali. Selain itu, kesiapan tim medis dan tenaga terlatih yang siaga 20 jam jauh lebih krusial dibandingkan sekadar menambah ketersediaan perangkat medis canggih di rumah sakit.

Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan tele-stroke turut dihadirkan untuk mendeteksi penyumbatan pembuluh darah besar (large vessel occlusion / LVO) secara cepat serta memperlancar komunikasi antarfasilitas kesehatan. Kolaborasi dengan Siemens Healthineers ini menegaskan bahwa teknologi berfungsi sebagai penguat sistem agar pasien dapat segera dikenali, diarahkan, dan ditangani dalam waktu sesingkat mungkin.

PDI-P Tak Lagi Pikiran Jokowi: Sudah Bersimpang Jalan Secara Politik

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa jajaran partainya sudah tidak pernah lagi memikirkan persoalan yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, PDI-P dan Jokowi memiliki jalan politik yang berbeda. Apalagi, Jokowi sudah dipecat dari keanggotaan partai sejak lama.

Said menuturkan, jajaran partai saat ini tetap fokus menjalankan instruksi Megawati untuk terus memajukan PDI-P. Said juga menepis isu bahwa kadernya di Surabaya, yakni Achmad Hidayat, dipecat karena sowan dengan Jokowi. Menurut dia, Achmad Hidayat banyak melakukan pelanggaran dan tindakannya dinilai bertentangan dengan nilai-nilai partai serta instruksi Megawati.

Diberitakan sebelumnya, Kader DPC PDI-P Surabaya Achmad Hidayat mengaku dipecat dari keanggotaan partai sejak 4 September 2026. Pemecatan dilakukan setelah sebelumnya berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyuarakan rehabilitasi status keanggotaan Jokowi. Menanggapi sanksi pemecatan tersebut, Hidayat mengaku legawa dan menyampaikan terima kasih kepada PDI-P. Dia juga menyebut kontribusinya selama menjadi kader partai.

Hak Politik Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Kunang Dicabut 10 Tahun!

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Novian Saputra, Senin dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 14 September 2026 menyatakan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis hukuman selama 6 tahun penjara. Selain itu, hak politiknya untuk dipilih dan memilih dicabut selama 10 tahun. Selain Ade Kuswara, ayahnya, HM Kunang, divonis hukuman 4 tahun kurungan penjara.

Ade Kuswara dan HM Kunang divonis bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c, Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Selain pidana badan, Ade Kuswara juga dijatuhi hukuman pidana pengganti Rp 10,4 miliar. Jika uang tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Sementara itu, kepada wartawan, Ade Kuswara mengungkit soal pusaran uang korupsi kasus suap ijon proyek tersebut. Ia mengklaim, tuduhan korupsi senilai Rp 12,4 miliar telah dipatahkan oleh putusan hakim yang menyatakan uang perkara tersebut senilai Rp 8,5 miliar. Ade Kuswara turut mengungkit soal uang Rp 107,5 miliar dari proyek pekerjaan yang diperoleh Sarjan. Dia pun menantang KPK untuk memeriksa pihak yang meloloskan proyek itu, karena merasa memuluskan tender tersebut sesuai yang dituduhkan.

“Redaksi Yth”: Risiko Politik

Tulisan “Risiko Politik, Momok Dunia Usaha” yang terbit pada Kompas tanggal 10 September 2026 menunjukkan dunia usah kita menghadapi risiko politik yang makin menguat dan meluas.

Hal ini tidak hanya muncul dari kebijakan langsung pemerintah, tetapi juga terbentuk dari meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan, stabilitas institusi, atau respons kekuasaan terhadap persepsi perusahaan.

Selain itu, kepastian hukum dan komunikasi kebijakan yang tidak konsisten antar kementerian memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Rhenald Kasali dari FEB UI mengatakan, pemerintah tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak berhasil menarik modal asing sekaligus menjaga modal domestik tetap bertahan dan berekspansi di dalam negeri. Yang perlu dibenahi salah satunya persepsi negatif sebagian elite pemerintahan terhadap dunia usaha. 

Persepsi negatif sebagian elite terhadap dunia usaha semakin memperburuk iklim investasi, sehingga modal asing sulit masuk dan modal domestik enggan berekspansi. Lemahnya checks and balances antarlembaga juga menambah biaya berbisnis dan menekan daya saing.

Komisi II Sebut 15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Tak Bentuk Daerah Otonomi Baru

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota di tiga provinsi Kalimantan tidak berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru. Menurutnya, 15 RUU tersebut hanya memperbarui dasar hukum bagi daerah yang selama ini sudah berstatus sebagai daerah otonom.

Sebanyak 15 RUU tersebut mencakup kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Rinciannya, tujuh RUU mengatur wilayah di Kalimantan Barat, lima di Kalimantan Tengah, dan tiga di Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Barat, RUU yang diusulkan mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang. Sementara di Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun di Kalimantan Selatan mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rifqi menjelaskan, pembaruan undang-undang diperlukan karena kondisi kewilayahan di 15 kabupaten/kota tersebut telah mengalami berbagai perubahan sejak dasar hukum pembentukannya ditetapkan. Selain memperbarui dasar hukum, Komisi II DPR juga akan tetap mengakomodasi kekhasan masing-masing daerah. Namun, kekhasan tersebut tidak akan diarahkan menjadi bentuk otonomi khusus ataupun kebijakan asimetris.

Gerindra Buka Suara soal Purbaya Diganti: Evaluasi dan Konsolidasi Birokrasi Kemenkeu

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad, menegaskan pergantian tersebut bukan karena Presiden Prabowo merasa jengkel kepada Purbaya. Ia menyatakan pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan, termasuk memperkuat konsolidasi birokrasi di dalam kementerian tersebut.

Kamrussamad mengatakan, selama setahun terakhir masih terdapat sejumlah dinamika di internal Kementerian Keuangan. Salah satunya berkaitan dengan komunikasi antara jajaran birokrasi dengan menteri. Menurut dia, sejumlah pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan sebelumnya terkadang sulit diterjemahkan oleh jajaran eselon I dan eselon II di Kementerian Keuangan.

Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Danantara, termasuk penyetoran dividen Danantara ke pos APBN serta kewajiban APBN untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Kamrussamad, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi objektif Presiden dalam menentukan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Kamrussamad menilai Suahasil Nazara memiliki pengalaman yang sesuai untuk memimpin Kementerian Keuangan. Dia berharap Suahasil dapat segera melakukan konsolidasi dan membangun koordinasi yang lebih kuat, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan lembaga terkait.

Polda Kaltim buru warga Malaysia pemasok narkoba jaringan internasional

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memburu seorang warga negara Malaysia yang diduga menjadi pemasok utama jaringan narkotika internasional. Pengejaran dilakukan setelah polisi menyita 2,92 kilogram sabu-sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi dari sejumlah tersangka di Balikpapan. Jaringan tersebut diduga telah beroperasi sejak 2025 dan tersangka utama kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus ini bermula dari penangkapan WS, seorang sopir tenaga alih daya, bersama IN yang kedapatan membawa sabu dan ekstasi. Pengembangan kasus mengarah kepada BD, kemudian CJA yang berprofesi sebagai advokat dan sempat melarikan diri ke Jakarta sebelum ditangkap. Polisi mengungkap CJA berperan sebagai pemasok, BG sebagai penyimpan barang, dan WS sebagai kurir. Penggeledahan di kediaman orang tua CJA kemudian menemukan hampir 3 kilogram sabu dan hampir 2.000 butir ekstasi.

Polda Kaltim menduga jaringan tersebut memiliki keterkaitan dengan sindikat narkotika internasional asal Malaysia. Polisi kini memprioritaskan pengejaran terhadap warga Malaysia yang diduga sebagai pemilik atau sumber pasokan narkotika untuk memutus mata rantai distribusi hingga ke sumbernya. Polda Kaltim juga mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

BMKG Peringatkan Kekeringan Metereologis, Jakarta-Jabar Status Awas!

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kekeringan metereologis untuk periode 11-20 September 2026. Informasi ini didasarkan hasil pemuktahiran pada 10 September 2026. Kekeringan metereologis adalah kondisi ketika curah hujan terjadi di suatu wilayah lebih rendah dari kondisi normal klimatologisnya. Kekeringan ini terjadi dalam periode waktu tertentu akibat variabilitas atau anomali cuaca dan iklim.

BMKG membagi status kekeringan menjadi Waspada, Siaga, dan Awas. Secara garis besar, wilayah-wilayah yang memiliki status Waspada yakni Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Sedangkan daerah yang bertatus Siaga yakni Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten , Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara wilayah-wilayah dengan status Awas (paling parah) yakni Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Mahfud Nilai Tindak Pidana “Judol” Seharusnya Masuk RUU Perampasan Aset

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai judi online (judol) perlu dimasukkan dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, transaksi judi online melibatkan aliran dana dalam jumlah besar dan selama ini penanganannya dinilai belum menyentuh pihak yang menjadi dalang atau operator utama.

Mahfud juga mendorong pemerintah dan DPR RI agar proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Ia meminta draf serta perkembangan pembahasan pasal-pasal RUU dipublikasikan secara berkala dan masyarakat dilibatkan melalui forum seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU), sehingga proses legislasi tidak berlangsung secara tertutup.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah memasukkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang (TPPO). Judi online belum termasuk dalam daftar tersebut.

Anggota DPR Desak Kemenhub Perketat Uji Kelayakan Angkutan Penyebrangan

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperketat pemeriksaan kelaikan kapal-kapal yang masih beroperasi. Sudjatmiko mengingatkan agar alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, kondisi engine atau mesin, dan seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran harus benar-benar diperiksa dan dipastikan berfungsi dengan baik.

Sudjatmiko mendorong Kemennhub melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapal-kapal penumpang, terutama kapal yang sudah berusia tua atau pernah dipensiunkan di negara asalnya tetapi kemudian kembali digunakan di Indonesia. Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas. Selain itu, ia meminta agar pengawasan dilakukan secara konsisten dan transparan agar masyarakat mendapatkan jaminan bahwa kapal yang mereka tumpangi memang aman untuk berlayar.

Sebelumnya dilaporkan KM Virgo Transport 8 mengalami hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sekitar pukul 02.05 WITA. Dari 243 penumpang, sebanyak 124 orang dinyatakan selamat, satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam pencarian. Selain KM Virgo Transport 8, kapal Dekai Mas 3 juga dikabarkan mengalami hilang kontak sejak Kamis (10/9/2026) di perairan Selat Makassar. Sementara pada Juli lalu, KM Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban selamat yakni 58 orang, sementara tiga lainnya ditemukan meninggal dunia. Sisanya, 14 orang, belum diketahui keberadaannya.

Timteng Makin Panas, Saudi Tembak 50 Serangan Balas Houthi Yaman

Kelompok Houthi Yaman melaporkan Arab Saudi melancarkan 58 serangan dalam 24 jam pada Minggu (13/9), setelah Houthi menyerang pangkalan militer Saudi. Sebagian serangan Saudi menyasar wilayah Saada yang merupakan basis Houthi serta perbatasan Distrik Monabbih. Houthi menyebut serangan tersebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Ketegangan meningkat setelah Houthi melakukan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap Saudi, termasuk yang menyebabkan sejumlah fasilitas minyak terbakar dan sedikitnya 73 orang terluka. Houthi mengklaim serangannya merupakan balasan atas serangan militer Yaman yang didukung Saudi terhadap Bandara Sanaa pada 13 Juli. Konflik juga berkaitan dengan blokade dan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah, terutama di sekitar jalur strategis Selat Bab al-Mandab.

Arab Saudi telah mendukung pemerintah Yaman dalam menghadapi Houthi sejak 2015, setelah kelompok tersebut menguasai Sanaa pada 2014. Meskipun gencatan senjata sempat tercapai pada 2022 melalui mediasi PBB, pertempuran kembali meningkat sejak Juli 2026. PBB melaporkan eskalasi dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan hampir 86.000 orang mengungsi, sementara lebih dari 2.000 orang dilaporkan telah mencapai Djibouti.

RI Soroti Ancaman Bencana Iklim, BRICS Diminta Tak Cuma Bahas Ekonomi

Dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana dalam satu kerangka kebijakan. Indonesia menilai pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus membangun ketahanan masyarakat dan melindungi hasil pembangunan dari bencana serta dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko jangka panjang seperti kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.

Indonesia juga mendorong agar pertumbuhan global yang dibangun melalui BRICS bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan. Teknologi dan transformasi digital dinilai dapat memperluas akses layanan, meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan peluang ekonomi, tetapi harus dikelola agar tidak menciptakan kesenjangan baru. Karena itu, kerja sama BRICS perlu diarahkan pada penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta perluasan akses teknologi bagi negara berkembang sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Selain itu, Indonesia mendorong BRICS untuk mengambil peran lebih aktif dalam merumuskan agenda pembangunan global pasca-2030, mengingat target SDGs 2030 semakin dekat. Dengan kekuatan ekonomi dan populasi yang besar, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pembentukan agenda global berikutnya. Melalui KTT BRICS 2026, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif dalam membangun kerja sama internasional yang menghasilkan langkah konkret menuju pembangunan yang tangguh, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

PISA itu Cermin, bukan Vonis

PISA 2025 sebaiknya tidak dibaca semata-mata dari peringkat Indonesia, karena peringkat bersifat relatif dan dapat berubah akibat kinerja negara lain. Yang lebih penting adalah melihat kemampuan nyata peserta didik. Data menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar: hanya 37% siswa mencapai kompetensi minimum dalam sains, 27% dalam membaca, dan 17% dalam matematika. Hampir tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level tertinggi dalam matematika dan sains, maupun dalam membaca, yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan menghadapi persoalan kompleks dan menggunakan pengetahuan dalam situasi baru.

Kondisi tersebut menunjukkan tantangan pendidikan Indonesia bersifat ganda, yakni meningkatkan sebanyak mungkin siswa agar menguasai kompetensi dasar, sekaligus mendorong siswa yang sudah menguasainya menuju kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Kemampuan bernalar tidak dapat dibangun hanya dengan memberikan soal yang lebih sulit, tetapi membutuhkan fondasi berupa pemahaman bacaan, penguasaan konsep, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan. Karena itu, pembelajaran mendalam perlu diarahkan agar siswa tidak sekadar menghafal, tetapi mampu memahami, mengaplikasikan, bernalar, dan merefleksikan proses belajarnya.

Hasil PISA 2025 semestinya diterjemahkan menjadi perbaikan nyata di ruang kelas, bukan sekadar bahan perdebatan mengenai peringkat. Pembelajaran mendalam hanya akan efektif jika disertai penguatan kompetensi guru, perbaikan asesmen, lingkungan belajar yang kondusif, pemanfaatan teknologi secara tepat, serta ruang bagi siswa untuk bertanya, mencoba, melakukan kesalahan, dan memperbaikinya. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya diukur dari kenaikan peringkat PISA semata, tetapi dari semakin banyaknya anak yang mampu membaca dengan pemahaman, berhitung dengan nalar, memahami sains, memilah informasi, dan memecahkan persoalan baru untuk menghadapi masa depan.

TNI Kerahkan 5 Kapal, 2 Helikopter, dan Satu Pesawat Bantu Operasi SAR KM Virgo Transport 8

TNI mengerahkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk kapal perang, helikopter, dan pesawat, untuk mendukung operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9/2026). TNI AL mengerahkan beberapa KRI, kapal angkatan laut, pesawat CN-235 MPA, serta helikopter untuk melakukan penyisiran laut dan pemantauan udara guna memperluas jangkauan pencarian.

Operasi SAR dilaksanakan secara terpadu bersama Basarnas dan sejumlah instansi terkait, antara lain Kantor SAR Banjarmasin, KSOP, Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi, dan Pelindo. TNI menyatakan akan terus mengoptimalkan seluruh unsur yang dikerahkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan sebagai bagian dari dukungan terhadap operasi kemanusiaan.

KM Virgo Transport 8 diketahui sedang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 kru. Hingga pukul 15.30 WIB, sebanyak 114 orang telah dievakuasi, dengan 98 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dengan demikian, sekitar 129 orang masih dalam pencarian.

KTT BRICS India: Prabowo Sebut RI Rawan Bencana Alam, tetapi Kaya SDA

Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri Sesi Terbuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS, Minggu (13/9/2026). Pada pernyataan kepada forum, dia menyampaikan soal keadaan Indonesia yang rawan bencana namun kaya akan sumber daya alam (SDA). Pernyataan Prabowo ini disampaikan pada pertemuan hari kedua BRICS antara pemimpin negara anggota serta negara mitra. Dalam pernyataannya tersebut, dia menyoroti ihwal tema Keketuaan BRICS 2026 oleh India yakni ‘Building Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability‘. 

Laporan dari KTT BRICS India: Wacana ‘Dedolarisasi’ Masih Mandek

Negara-negara anggota BRICS belum kunjung memiliki kesepakatan konkret atas perdagangan maupun transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Padahal, pembahasan yang bergulir selama Keketuaan India pada 2026 sudah bergeser dari wacana sebelumnya yaitu penggunaan mata uang BRICS. 

Jasa Raharja Siapkan Santunan Rp70 Juta untuk Korban KM Virgo Transport 8

PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera menyiapkan santunan gabungan Rp70 juta per korban bagi ahli waris sah penumpang umum KM Virgo Transport 8 yang terdaftar dalam manifes dan terverifikasi meninggal dunia. Santunan itu terdiri atas Rp50 juta dari Jasa Raharja dan perlindungan tambahan Rp20 juta dari Jasaraharja Putera melalui skema Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (ATJP) setelah kapal dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa pada Minggu (13/9/2026).

Pakai masker, kualitas udara Jakarta terburuk kedua di dunia

Kualitas udara Jakarta pada Senin pagi berada dalam kategori tidak sehat, dengan AQI mencapai 170 dan konsentrasi PM2.5 sekitar 82 µg/m³ berdasarkan data IQAir pukul 08.00 WIB. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia, setelah Baghdad (AQI 178), disusul Dhaka (166), Kuala Lumpur (163), dan Ho Chi Minh City (157). Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat berada di luar, serta menutup jendela untuk mengurangi paparan polusi.

Kualitas udara dikategorikan baik pada PM2.5 0–50, sedang pada 51–100, sangat tidak sehat pada 200–299, dan berbahaya pada 300–500. Kondisi udara buruk terutama berisiko bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan. Paparan polusi dapat diminimalkan dengan membatasi aktivitas fisik di ruang terbuka dan mengurangi waktu berada di lingkungan dengan tingkat polusi tinggi.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan dini kualitas udara (Early Warning System/EWS) untuk meningkatkan akurasi prakiraan polusi. Sistem ini diharapkan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi lebih cepat ketika kualitas udara diperkirakan memburuk sehingga dapat mengambil tindakan preventif, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi dampak pencemaran udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perpusnas hadirkan pameran pengenalan warisan pengetahuan Nusantara

Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar pameran “Merawat Ingatan, Menggugah Kesadaran” dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Pameran ini bertujuan mengenalkan kekayaan pengetahuan dan budaya Nusantara, khususnya kepada generasi muda, sekaligus menegaskan bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, tetapi juga penjaga ingatan dan sumber pembelajaran bangsa.

Pameran menghadirkan berbagai manuskrip Nusantara yang telah diakui dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of the World (MOW). Manuskrip diposisikan sebagai warisan intelektual yang merekam gagasan, pengetahuan, nilai, pengalaman, serta perjalanan masyarakat Nusantara. Materi disajikan melalui reproduksi manuskrip, ilustrasi, infografis, dan elemen visual interaktif agar lebih mudah dipahami generasi masa kini.

Pameran terbagi dalam empat narasi utama, yaitu Warisan Indonesia untuk Dunia, Warisan Nilai Bersama, Warisan Perempuan, dan Warisan Karya Istimewa, dengan menampilkan berbagai manuskrip penting seperti Babad Diponegoro, Nagarakretagama, La Galigo, dan Sutasoma. Melalui kegiatan ini, Perpusnas ingin memperluas fungsi perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berdiskusi, dan berinteraksi dengan pengetahuan. Rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan 2026 berlangsung 14–30 September 2026 di Gedung Grha Literasi Perpusnas, Jakarta, dengan berbagai kegiatan literasi untuk anak-anak, pelajar, dan masyarakat umum.

Prabowo Tiba di Tanah Air dari Kunjungan ke India, Bawa Tiga Pesan di KTT BRICS

Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin dini hari setelah menyelesaikan kunjungan kerja di New Delhi untuk menghadiri KTT BRICS 2026. Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 00.08 WIB. Kedatangan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Juga ada panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Muhammad Herindra.

Prabowo menghadiri KTT BRICS 2026 sebagai anggota penuh selama kunjungan kerjanya di New Delhi pada 12-13 September 2026. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pentingnya kebersamaan negara-negara BRICS untuk memperkuat posisi dan ketahanan masing-masing negara.

Teknologi Modular China Dilirik untuk Rusun, Tim Khusus Dibentuk

Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi modular dari China untuk pembangunan rumah susun (rusun), terutama dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang padat. Penjajakan tersebut kini mulai masuk ke tahap pembahasan teknis. Nantinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk tim khusus bersama pihak China untuk membahas mekanisme kerja sama tersebut.

Teknologi modular dalam pembangunan rumah susun pada prinsipnya memungkinkan sejumlah bagian bangunan diproduksi dengan sistem yang lebih terstandar sebelum dirakit menjadi bagian dari bangunan di lokasi proyek. Namun, pemerintah masih perlu memastikan teknologi yang ditawarkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan pembangunan rusun di Indonesia.

Selain aspek teknologi dan tata kelola, pemerintah juga ingin memastikan kerja sama tersebut memberikan ruang bagi industri dalam negeri. Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara juga memberikan perhatian agar produk-produk Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian, penjajakan teknologi modular dari China tidak diarahkan hanya untuk memasukkan teknologi asing dalam pembangunan rusun. Pemerintah juga ingin melihat peluang keterlibatan produk dalam negeri dan pelaku UMKM dalam rantai pasoknya.

Sekolah Sering Terhambat di Negara Rawan Bencana, Pakar Oxford Usulkan Solusinya

Bencana alam dan cuaca ekstrem semakin sering mengganggu kegiatan belajar-mengajar, terutama di negara-negara Asia Tenggara. UNICEF memperkirakan sedikitnya 242 juta siswa di 85 negara mengalami disrupsi pendidikan akibat cuaca ekstrem sepanjang 2024. Kondisi ini mendorong peneliti Universitas Oxford untuk mencari cara agar anak tetap dapat belajar ketika sekolah tidak dapat digunakan, terutama akibat topan, banjir, pandemi, atau bencana lainnya.

Penelitian yang diterbitkan di Nature pada 9 September 2026 melalui lima uji coba di India, Kenya, Nepal, Uganda, dan Filipina menunjukkan bahwa bimbingan belajar melalui telepon seluler dapat membantu meningkatkan pembelajaran selama sekolah ditutup. Keberhasilannya ditentukan oleh kombinasi platform dan pedagogi: telepon memungkinkan anak tetap terhubung tanpa komputer atau internet, sementara pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing anak. Artinya, akses teknologi saja tidak otomatis meningkatkan hasil belajar; teknologi harus disertai metode pengajaran yang tepat.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya membangun sistem pendidikan tangguh bencana sebelum krisis terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme kontinjensi yang mengintegrasikan guru, sekolah, teknologi, dan infrastruktur pendidikan agar dapat segera dimobilisasi ketika pembelajaran tatap muka terhenti. Selain efektivitas metode, pemerintah juga harus memastikan metode tersebut dapat diterapkan dalam skala besar melalui sistem pendidikan yang sudah ada. Dengan demikian, ketahanan pendidikan tidak dibangun saat bencana datang, melainkan dipersiapkan sejak sekolah masih berjalan.

Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026, Sleman Dorong Sinergi Budaya dan Wisata

Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 bertajuk Aksara resmi dibuka di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Minggu (13/9/2026). Pembukaan dimeriahkan oleh ratusan penari dari berbagai sanggar seni di DIY dan dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati dan Wakil Bupati Sleman, serta jajaran Forkopimda. Sri Sultan menilai pelaksanaan pembukaan berlangsung tertib, matang, dan lancar serta berharap antusiasme masyarakat terus terjaga hingga festival berakhir.

Sri Sultan juga menilai pemilihan Lapangan Pemda Sleman memiliki nilai historis karena berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah cagar budaya peninggalan era kolonial. Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia berharap sinergi tersebut dapat diperkuat melalui penyusunan APBD agar program kebudayaan dan pariwisata semakin terintegrasi dan memiliki tema yang jelas.

FKY 2026 tidak hanya dipandang sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. Kehadiran ribuan pengunjung diharapkan meningkatkan aktivitas UMKM dan sektor pariwisata. Pemkab Sleman juga mulai menggagas pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut sebagai destinasi wisata sejarah baru, seperti museum atau monumen edukatif, sehingga nilai budaya dan sejarah dapat dikembangkan menjadi aset edukasi sekaligus ekonomi masyarakat.

Pasokan Domestik Disebut Cukup, Bawang Merah Brebes Mulai Diekspor ke Thailand

Bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah, mulai menembus pasar Thailand. Komoditas tersebut dikirim dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage (CAS) pada Sabtu (12/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ekspor dilakukan setelah kebutuhan bawang merah dalam negeri dinilai terpenuhi. Selain Thailand, bawang merah Brebes telah diekspor ke Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Zulhas mengatakan pemerintah akan terus memperluas pasar bawang merah, baik di dalam maupun luar negeri.

Hijau Jangan Asap

Indonesia tengah gencar mendorong pembangunan hijau melalui pengembangan energi terbarukan seperti PLTS. Namun, pada September, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menunjukkan paradoks: karhutla kembali menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas sekolah, penerbangan, dan perekonomian. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan kapasitas energi bersih, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan rakyat.

Karhutla bukan sekadar persoalan hotspot, melainkan bentuk kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Konsep slow violence Rob Nixon menggambarkan bagaimana kerusakan seperti asap, degradasi gambut, penyusutan hutan, penyakit, dan hilangnya penghidupan berlangsung perlahan namun terus menumpuk. Karena itu, penanganan tidak boleh berhenti pada water bombing, hujan buatan, masker, atau konferensi pers. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, mengawasi konsesi, memastikan pihak yang bertanggung jawab dikenai sanksi, serta menutup celah agar keuntungan ekonomi tidak dibebankan kepada masyarakat melalui kerusakan ekologis.

Transisi energi harus sekaligus menjadi transisi etika pembangunan. Pengembangan PLTS dan energi bersih tetap penting, tetapi harus berjalan bersama perlindungan hutan dan gambut, pengawasan korporasi, pelibatan masyarakat lokal, serta anggaran pencegahan yang memadai. Keberhasilan pembangunan hijau seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa gigawatt energi terbarukan yang terpasang, tetapi juga dari berapa hektare hutan yang berhasil diselamatkan, berapa kasus gangguan kesehatan yang dicegah, dan apakah masyarakat masih dapat menikmati udara bersih. Negara yang benar-benar hijau bukan hanya yang mampu menghasilkan energi bersih, tetapi yang mampu memastikan rakyatnya tetap bisa bernapas dengan aman.

DPR Soroti Polemik Penerbitan Obligasi Daerah, Beri Peringatan Ini

Polemik penerbitan obligasi daerah yang akan diluncurkan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan respons dari Pemerintah Pusat mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo menganggap, perbedaan pandangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan perlu diselesaikan dengan cara pertemuan langsung kedua pimpinan instansi.

Menurut Andreas, kerangka hukum obligasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87 Tahun 2024 yang menegaskan perlunya persetujuan menteri keuangan dan pertimbangan menteri dalam negeri supaya pemda dapat menerbitkan obligasi yang disebut municipal bonds itu.

Ia menilai kapasitas fiskal DKI Jakarta sudah sekitar Rp81,32 triliun, sedangkan indikator kemampuan pembayaran dapat menggunakan ukuran debt service coverage ratio (DSCR). Kelayakan penerbitan obligasi daerah tidak boleh dinilai dari asumsi besar atau kecilnya nominal, melainkan harus dihitung secara terukur dari perbandingan antara kapasitas pendapatan daerah dan kewajiban pembayaran utang yang akan ditanggung.

Setelah kapasitas fiskal dan kemampuan bayar sudah mumpuni, pemerintah pusat tinggal melihat penggunaan dana yang tepat, apakah untuk membiayai proyek pembangunan yang produktif, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat atau tidak. Apabila pemerintah pusat keberatan maka perlu disertai indikator dan parameter yang jelas. Pemprov DKI juga perlu membuka secara transparan struktur pembiayaan, proyeksi pembayaran, serta proyek yang akan menjadi dasar penerbitan obligasi.

Meski dipertanyakan urgensi penerbitan surat utang tersebut oleh Menteri Keuangan, beliau mempersilahkan DKI Jakarta merilis obligasi tersebut. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, dana hasil penerbitan obligasi daerah akan difokuskan untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, serta rumah susun.

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Partai Gerakan Kemandirian Bangsa (Gema Bangsa) menuntaskan rangkaian Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12-13 September 2026, sebagai persiapan verifikasi Pemilu 2029 sekaligus mengunci strategi pemenangan berbasis daerah pemilihan (dapil).

Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq menegaskan, penguatan struktur dan pemetaan persoalan daerah sebagai kunci utama perjuangan politik konstitusional untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

Untuk menguji soliditas struktur hingga tingkat daerah dan mencegah kecurangan data keanggotaan, partai mengerahkan Aplikasi Gema Bangsa yang didukung pelatihan teknis operator mulai Oktober 2026. Bersamaan dengan itu, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) menargetkan pembentukan tim pemenangan berbasis data di seluruh wilayah selesai pada bulan yang sama demi mengamankan kemenangan elektoral secara signifikan.

Pakar: Soal Kasus Ijazah Jokowi Pasti Ada Dua Hal, Hukum dan Politik

Polemik Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika nasional dari Indonesia.

Bagi Adi, proses hukum dapat menjadi titik penting untuk menguji berbagai klaim yang selama ini berkembang di masyarakat. Hal tersebut sekaligus membuat publik tidak hanya bergantung pada perdebatan atau pernyataan yang muncul di ruang politik.

Adapun Roy Suryo dan Joko Widodo (Jokowi) akan diperkirakan bertemua dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 17 September 2026.

Hubungan Jokowi-Prabowo Ada Perbedaan Kepentingan Politik yang Tajam

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mencermati adanya perbedaan kepentingan politik yang tajam dalam hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto. Namun belum otomatis, hubungan personal maupun politik Jokowi-Prabowo sudah pecah.

Lebih jauh, lwan menilai hubungan Jokowi-Prabowo masih memiliki kepentingan strategis, karena keduanya masih membutuhkan stabilitas politik. Sementara itu, soal wacana Jokowi melakukan safari ke berbagai daerah, memang menjadi menarik kalau dikaitkan dengan 2029.

Semakin kuat basis politik Jokowi dan semakin besar kekuatan PSI di parlemen, semakin besar pula bargaining position Gibran dalam menentukan konfigurasi politik 2029. Namun, bukan membangun kekuatan untuk berhadapan langsung dengan Prabowo. Kalau ada keretakan, dirinya menyebut lebih tepat disebut sebagai negosiasi ulang kepentingan politik, bukan perpecahan total. 

Jangan Paksa Daerah Otonom Berutang

Obligasi daerah kembali menjadi perbincangan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun untuk membiayai pembangunan.

Obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang lazim untuk membangun infrastruktur publik. Namun, Jakarta sebagai daerah yang hampir memenuhi prasyarat yakni memiliki kemampuan fiskal kuat, tata kelola keuangan sehat, proyek yang layak dan kemampuan membayar utang, tidak dapat dijadikan ukuran untuk seluruh Indonesia. Sebab, kondisi fiskal daerah sangat beragam, banyak daerah yang menghadapi persoalan kas. Sebenarnya, yang ditunggu oleh daerah adalah bukan pinjaman baru melainkan DBH dan transfer yang menjadi hak mereka.

Persoalannya adalah ketika daerah sedang kesulitan likuiditas justru ditawari pinjaman melalu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kenapa daerah yang sedang membutuhkan hak fiskalnya justru diarahkan mencari utang? Seharusnya pemerintah pusat tidak mengubah persoalan cash flow daerah menjadi persoalan debt flow. Obligasi daerah harus diukur secara tepat berdasarkan kapasitas fiskalnya dan diawasi oleh DPRD secara optimal.

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola fiskal dan urusannya secara mandiri, bukan kebebasan berutang. Oleh karena itu, kebijakan transfer dari pemerintah pusat harus disesuaikan: membedakan daerah yang sudah kreatif dan mandiri secara finansial dengan daerah yang masih memerlukan bantuan negara demi pemerataan.

BPS Ungkap Tingkat Error Data Desil DTSEN Capai 23%

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui tingkat kesalahan atau error untuk pengklasifikasian pengeluaran masyarakat atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasonal (DTSEN) mencapai 23%.  Direktur Metodologi dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana mengatakan, tingkat error ini sebenarnya turun dari sebelumnya yang menyentuh angka 37%.

Setia menjelaskan, DTSEN bersumber dari pemadanan data individu dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta data dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dalam proses pengolahan data, BPS juga melibatkan sumber lain dari PLN dan BPJS Ketenagakerjaan.

Metode yang dipakai meliputi Proximity Mean Test, kemudian disempurnakan lewat machine learning XGBoost dan Random Forest untuk memprediksi pengeluaran per kapita pada sekitar 90 juta rumah tangga, disertai verifikasi lapangan serta tantangan anggaran, geografi, dan korupsi. Kritikus mengingatkan bahwa mengandalkan indikator pengeluaran sejak 1984 masih menyisakan “cacat”, menyerukan BPS beralih ke data pendapatan, khususnya disposable income, melalui kolaborasi dengan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak.

Selat Hormuz Memanas Lagi, Picu Kekhawatiran Baru atas Pasokan Energi

Sebuah kapal dilaporkan terkena serangan di Selat Hormuz pada Minggu (13/9). Peristiwa itu meningkatkan kekhawatiran terhadap ancaman yang berkaitan dengan Iran terhadap pasokan energi global, terlebih setelah Arab Saudi menutup sementara jalur pipa minyak pentingnya. United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), badan yang berafiliasi dengan Angkatan Laut Inggris, menyatakan telah menerima laporan mengenai sebuah kapal yang terkena proyektil saat melintasi Selat Hormuz. Hingga Minggu pagi waktu Teluk, belum diketahui tingkat kerusakan kapal maupun kondisi awaknya.

Serangan tersebut memicu lonjakan harga minyak, dengan Brent menembus US$100 per barel dan harga eceran solar di AS mencapai rekor US$6 per galon, sementara kelompok Houthi menembak proyektil di wilayah Jazan. Pejabat Iran menilai peluang kecil bagi kesepakatan di pertemuan Oman‑Arab pada Senin, dengan Iran menuntut pengakuan kendali atas Selat Hormuz dan syarat-syarat lain sebelum dialog dengan Washington dapat dilanjutkan.

Prabowo Ajak BRICS Perkuat Industrialisasi Bersama Hadapi Gejolak Global

Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang industrialisasi dan rantai pasok global. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Prabowo juga menyoroti posisi geografis Indonesia di Cincin Api Pasifik serta potensi mineral kritis, logam tanah jarang, energi terbarukan, dan hutan, mengaitkan ketangguhan terhadap perubahan iklim dengan pembangunan nasional. Pada KTT BRICS ke‑18, empat pilar—resilience, innovation, cooperation, sustainability—ditegaskan oleh Modi dan Xi sebagai landasan menghadapi pandemi, bencana iklim, dan gangguan rantai pasok, serta menjaga stabilitas rantai industri serta rantai pasok global.

BPOM Ungkap Biang Kerok Pemicu Kasus Keracunan MBG

Dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 9 September 2026, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkap bahwa salah satu pemicu kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah terlalu lamanya jeda antara proses produksi dan distribusi makanan. Berdasarkan temuan BPOM dalam kasus di Sidoarjo, makanan disiapkan sekitar pukul 01.00 dan baru dibagikan sekitar pukul 12.00, atau hampir 11 jam. Padahal, standar yang diarahkan BPOM adalah makanan didistribusikan maksimal sekitar 4 jam setelah diproduksi untuk menekan risiko keamanan pangan.

Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, BPOM mendapat mandat mengawasi MBG mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan. Untuk mendukung tugas tersebut, BPOM memperoleh alokasi Rp509 miliar dari anggaran MBG dan telah menyusun 21 program pengawasan yang masih menunggu persetujuan BGN. BPOM juga mengakui pengawasan sebelumnya belum optimal karena pada 2025 hanya tersedia sekitar Rp2,9 miliar untuk kegiatan pengawasan MBG.

Ke depan, BPOM akan memperketat pengawasan terhadap waktu produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan MBG, dengan menekankan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. BPOM juga berharap anggaran Rp509 miliar dapat dikelola sebagai bagian dari anggaran BPOM agar pengawasan lebih fleksibel dan efektif. Persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah penguatan pengawasan rantai pangan dari SPPG hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima MBG.

1.703 RDTR Ditarget Rampung Tahun 2028, Dibantu 38 Kampus

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian 1.703 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam kurun waktu 2026-2028. Untuk mempercepat penyusunan RDTR tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi diperlukan karena kebutuhan penyediaan RDTR dalam jumlah besar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, dari target 1.703 RDTR tersebut, sebanyak 500 RDTR ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026. Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah meminta kesediaan 40 perguruan tinggi untuk terlibat dalam penyusunan RDTR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya. Rinciannya, 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Purbaya Rombak Ratusan Pegawai Kemenkeu, Bantah Isu Jual Beli Jabatan

Purbaya merombak pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu. Ia menuturkan, perombakan ini merupakan bagian dari rotasi biasa. Ia membantah rumor yang beredar berkaitan berkatan dengan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Olah Minyak Jelantah Jadi Avtur, Pertamina Perkuat Ekonomi Sirkular

Minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) kini dibidik menjadi salah satu bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang dikembangkan Pertamina Patra Niaga. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, fasilitas ini menjadi bagian dalam ekosistem energi Pertamina sekaligus lokasi pengembangan SAF dengan memanfaatkan UCO sebagai salah satu bahan bakunya. Pengembangan dan produksi SAF tersebut salah satunya dilakukan di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. 

Buru Pelaku Penembakan 3 ASN di Jayawijaya, Polisi: Ciri-ciri Sudah Dikantongi

Polisi sedang memburu pelaku penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada Rabu (9/9/2026). Ciri-ciri terduga pelaku telah dikantongi polisi berdasarkan keterangan saksi korban yang selamat dari penembakan tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan, saksi korban yang selamat telah diperiksa di Polres Jayawijaya.

Polisi bongkar peredaran narkoba diduga terkait jaringan Malaysia

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menyita 2,9 kilogram sabu-sabu dan 1.900 butir ekstasi serta menangkap empat tersangka dalam pengungkapan peredaran narkotika di Balikpapan. Pengungkapan dilakukan melalui penindakan pada 2–4 September 2026 di Balikpapan dan Jakarta Selatan. Kasus bermula dari informasi transaksi narkotika yang menggunakan mobil dinas Kepala Dinas Pertanahan Kota Balikpapan, yang kemudian diamankan bersama sopir dinas WS dan tersangka IN.

Pengembangan kasus mengarah pada penangkapan AG alias B yang diduga berperan sebagai perantara dan CJA alias C yang diduga sebagai pengendali pasokan. Dari penggeledahan tempat yang ditempati CJA, polisi menemukan sabu-sabu dan ribuan butir ekstasi. CJA mengaku memperoleh narkotika dari WNA asal Malaysia berinisial DRS yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Polisi menduga jaringan tersebut telah tiga kali mengirim narkotika dari Pekanbaru, Riau, ke Balikpapan melalui kargo udara.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas peredaran narkotika tanpa memandang status, profesi, jabatan, maupun kedekatan dengan pejabat. Polisi menyebut WS berperan sebagai pengedar, IN sebagai pembeli, AG sebagai perantara, dan CJA sebagai pengendali pasokan. Keempat tersangka dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kuota Pertalite Hampir Terlampaui, Pertamina Perketat Pengawasan SPBU

PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan dan penindakan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melanggar aturan, di tengah proyeksi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang berpotensi melebihi kuota. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara dalam tahap pembinaan, Pertamina menerapkan sanksi berjenjang bagi lembaga penyalur atau SPBU yang terbukti melanggar aturan. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pengurangan suplai atau skorsing, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Meski demikian, Pertamina memastikan penutupan SPBU yang melanggar aturan tidak akan mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat.

121 Pelajar Ikut Progam Bela Negara Sebulan, Kemenhan: Bukan Komcad

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggelar Program Penguatan Nasionalisme siswa/i KKRI menuju Generasi Emas 2026 yang diikuti 121 siswa dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. Kegiatan berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Jawa Barat, selama satu bulan, mulai 5 September hingga 6 Oktober 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan program tersebut bukan Komponen Cadangan (Komcad), rekrutmen, maupun pendidikan militer. Program ditujukan untuk membentuk karakter generasi muda melalui pembinaan bela negara, wawasan kebangsaan, Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, kedisiplinan, mental dan jasmani, serta keterampilan seperti literasi digital, IT, dan desain grafis. Peserta juga mendapat pemahaman mengenai bahaya narkoba dan terorisme.

Dari 151 peserta yang direncanakan, sebanyak 121 siswa hadir mengikuti pembekalan, sementara lainnya tidak hadir karena alasan kesehatan, keluarga, atau hasil verifikasi data. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut program tersebut dilaksanakan Kemenhan bersama Polda Metro Jaya dan melibatkan pelajar dari sejumlah wilayah Jabodetabek. Dari DKI Jakarta sendiri, Disdik sebelumnya menugaskan 29 pelajar, tetapi hanya 27 yang mengikuti pembekalan.

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Korupsi MBG, Ada Direksi BUMN Periode 2017

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam saksi terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Keenam saksi tersebut berasal dari sejumlah yayasan, BGN, serta seorang direksi BUMN periode 2017–2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian. Sebelumnya, Jampidsus telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi program MBG, termasuk Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi salah satu nama utama dalam perkara tersebut. Dadan diduga menerima suap secara berulang terkait pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan pemberian uang berasal dari mitra MBG. Selain dugaan jual beli titik SPPG, Dadan juga diduga terlibat dalam praktik mark up pengadaan barang di lingkungan BGN, antara lain sepatu, kaus kaki, dan motor listrik.

BNPB: Tiga Helikopter Chinook Jepang Bantu Penanganan Karhutla Selama 21 Hari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa tiga unit helikopter CH-47 Chinook bantuan Jepang telah berada di wilayah Indonesia. Tiga helikopter yang akan digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut saat ini telah berada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menjelaskan, tiga helikopter tersebut dibawa ke Indonesia menggunakan kapal perang JS Kunisaki. Kapal itu dilaporkan telah bersandar di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar pada Kamis (10/9/2026). Menurut dia, rencana pengoperasian tiga helikopter tersebut masih terus dimatangkan. Meski begitu, tiga helikopter tersebut saat ini tengah melakukan uji terbang sedang di Bandar Supadio, Kabupaten Kubu Raya. 

Berton mengatakan, operasi pemadaman menggunakan tiga helikopter bantuan Jepang itu rencananya akan dilakukan mulai Jumat (11/9/2026) atau Sabtu (12/9/2026). Helikopter tersebut akan melakukan operasi udara untuk water bombing. Dia menambahkan, helikopter tersebut rencananya akan melakukan operasi pemadaman karhutla. Setidaknya, tiga helikopter tersebut akan digunakan selama 21 hari. 

Masyarakat Sipil Kritik Draf RUU Pangan: Belum Punya Napas Keberlanjutan

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai belum cukup memuat aspek keberlanjutan. Padahal, sektor pangan menghadapi tantangan dari dampak perubahan iklim. Manajer Advokasi Kebijakan Lingkungan Yayasan KEHATI Muhamad Burhanudin mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan itu telah menambahkan sejumlah pasal. Namun, belum benar-benar membentuk sistem pangan yang berkelanjutan.  

Yayasan KEHATI bersama pakar menekankan pentingnya mengatur agroforestri, pertanian regeneratif, dan pangan biru serta memasukkan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam rancangan undang‑undang. Panitia Kerja RUU Pangan menargetkan penyelesaian pembahasan pada 2027, dengan upaya menyelaraskan regulasi tersebut agar tidak tumpang‑tindih dengan UU Reforma Agraria yang sedang dibahas.

Survei BI: Penjualan Eceran Juli 2026 Tumbuh 1,1%, Ditopang Makanan dan Minuman

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran kembali tumbuh pada Juli 2026. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 yang mencapai 224,9 atau tumbuh 1,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut berbalik dari kinerja bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,0% (yoy). BI menyebut sejumlah kelompok menjadi penopang pertumbuhan penjualan eceran pada Juli 2026, terutama Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat indeks penjualan sebesar 318,0 dengan pertumbuhan 2,4% (yoy). Sementara itu, Kelompok Barang Lainnya memiliki indeks 90,6 dan tumbuh 5,3% (yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran Juli turun 0,1 % MTM setelah kenaikan 0,7 % pada Juni, dipengaruhi normalisasi permintaan pasca‑HBKN dan libur sekolah; meski demikian, Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Barang Lainnya, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya mencatat pertumbuhan MTM masing‑masing 9,6 %, 8,4 % dan 1,6 %. BI memproyeksikan IPR Agustus tumbuh 0,5 % YoY, didukung oleh Suku Cadang dan Aksesori (+10,1 % YoY) serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (+0,7 % YoY), sementara ekspektasi penurunan penjualan dan tekanan harga muncul untuk Oktober 2026 dan Januari 2027, tercermin dari penurunan indeks IEP dan IEH.

Pasar Mulai Pulih, Investor Global Kembali Masuk Indonesia

Investor global kembali secara hati-hati ke pasar Indonesia setelah gejolak yang terjadi awal tahun ini. Pemulihan signifikan terjadi pada aset-aset lokal seiring langkah pembuat kebijakan untuk memulihkan stabilitas. Mengutip Bloomberg, dana asing terus membeli obligasi negara selama empat bulan berturut-turut. Nilai tukar rupiah telah menguat lebih dari 3,5% dari rekor terendah pada Juni, dan pasar saham tampak siap mencatatkan arus masuk modal masuk.

Manajer dana seperti Invesco, PPM America dan Allianz mulai mengurangi posisi underweight atau mengambil sikap tactical overweight di ekuitas, sementara pasar obligasi menunjukkan optimisme paling nyata berkat langkah Bank Indonesia meningkatkan daya tarik surat utang domestik. Namun, keyakinan investor masih tergantung pada pelaksanaan kebijakan fiskal, transparansi yang dijanjikan MSCI, dan stabilitas eksternal seperti kebijakan suku bunga The Fed serta ketegangan geopolitik, sehingga mereka menahan penambahan eksposur signifikan hingga ada bukti perubahan permanen.

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 10 September 2026

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan masih akan menguat ke level Rp17.480 per dolar AS hari ini, Kamis (10/9/2026). Nilai tukar rupiah ditutup menguat 121 poin atau 0,69% sehingga parkir di posisi Rp17.511 per dolar AS pada Rabu (9/9/2026).

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia terpantau ditutup bervariasi di hadapan dolar AS. Mata uang yen Jepang ditutup menguat 0,47%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura menguat 0,07%, dolar Taiwan naik 0,16%, dan won Korea menguat 0,31%. 

BNN Usul Vape Dilarang Total, Antisipasi Peredaran Narkoba

BNN mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik (vape) karena ditemukannya zat berbahaya yang berpotensi disalahgunakan melalui produk tersebut. Sepanjang 2026, BNN menyita 8.276,15 ml etomidate, 3.485 cartridge vape, dan 1,3 ton ketamin, yang dinilai menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif.

BNN menilai meningkatnya peredaran narkotika dalam bentuk cair dapat berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi negara. Jika tidak segera diantisipasi, pemerintah berpotensi menanggung beban lebih besar, antara lain biaya rehabilitasi pengguna, pemasyarakatan pelaku, serta pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar zat berbahaya.

Sebagai salah satu langkah pencegahan, BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, usulan tersebut masih dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga, dan BNN menunggu hasil kajian komprehensif berbasis data sebelum kebijakan definitif ditetapkan.

Pemerintah Siapkan RP 11 Untuk Pembukaan Rekening Masyarakat

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran ini akan bersumber dari APBN. Namun pihaknya menyebut pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap. Terkait dengan kepemilikan rekening, Airlangga belum memberi keterangan detil siapa saja yang nanti akan dibukakan rekening baru ini.

MenHAM Pigai Minta Polda Serius Usut Teror Molotov ke Komnas HAM Papua

Pada 9 September 2026, Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura diduga diteror dengan pelemparan botol berisi cairan mudah terbakar dan sumbu oleh orang tidak dikenal. Peristiwa sekitar pukul 10.15 WIT tersebut menyasar area parkir kendaraan, namun api tidak sempat membesar atau merembet ke bangunan kantor. Pelaku melarikan diri dan belum diketahui identitasnya.

Menteri HAM Natalius Pigai dan Komnas HAM meminta Polda Papua mengusut kasus secara objektif dan menyeluruh, termasuk mengungkap pelaku serta motifnya. Komnas HAM juga meminta negara menjamin keamanan petugas HAM di Papua, sementara masyarakat diimbau tidak berspekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab sebelum hasil penyelidikan kepolisian diketahui.

Polresta Jayapura Kota telah melakukan olah TKP dan mengamankan pecahan botol untuk diperiksa Labfor Polda Papua. Polisi menegaskan belum dapat memastikan bahwa benda tersebut merupakan bom molotov hingga hasil pemeriksaan keluar. Sementara itu, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menilai kejadian tersebut sebagai bentuk teror serius dan mendesak pemerintah serta aparat mengusutnya secara tuntas, terlebih karena terdapat sejumlah kasus serupa yang sebelumnya menyasar pekerja HAM dan jurnalis di Papua.

Korban Keracunan MBG di Pati Bertambah, 243 Siswa dan Guru Dilarikan ke Faskes

Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa dan guru di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus membesar. Hingga Rabu (9/9/2026) sore, 243 orang harus mendapatkan penanganan medis setelah mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga diare. Jumlah tersebut terdiri atas 230 siswa dan 13 guru dari MTs Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong.

Lonjakan pasien membuat layanan kesehatan di Pati harus bekerja ekstra. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati bahkan memperluas penanganan ke empat fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Gembong, RSUD RAA Soewondo Pati, Keluarga Sehat Hospital (KSH), dan RS Mitra Bangsa Pati.

Purbaya Sebut APBN Siap Sokong Program Bikin KTP Dapat Rekening Bank Rp 50 Ribu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk realisasi program pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung dapat rekening bank. Rencananya, tiap rekening akan berisi saldo Rp 50.000. Sumber dana utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia, termasuk cadangan belanja. Pemerintah merencanakan setiap rekening berisi saldo awal Rp 50.000, dengan kemungkinan awal antara Rp 50.000 hingga Rp 80.000. Bank yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Himbara menyatakan mampu mengisi saldo Rp 50.000 per rekening dan memastikan kebijakan tidak memberi tekanan pada bank-bank pelat merah.

Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda Berlanjut, Area Sisir Diperluas

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menyebutkan bahwa proses operasi pencarian rombongan jurnalis dalam speed boat yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilanjutkan pada hari ini Kamis (10/9). Area penyisiran pun akan diperluas untuk memaksimalkan proses pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad menyatakan berdasarkan hasil evaluasi sementara, sektor selatan perairan hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah Gunung Anak Krakatau dinilai telah ter-cover secara penuh. Oleh karena itu, strategi pencarian pada hari berikutnya akan difokuskan pada penyesuaian arus, pergeseran ombak, dan arah angin.

3 Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak KKB, Ini Penjelasan Amran

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyampaikan duka cita atas penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026. Tiga petugas gugur saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat dan disebut sebagai “pahlawan pangan” yang gugur ketika membantu masyarakat di pedalaman Papua.

Amran menegaskan bahwa para petugas tersebut tidak membawa ancaman bagi masyarakat sehingga keselamatan petugas lapangan harus dijamin. Ia meminta Satgas Operasi Damai Cartenz bersama TNI-Polri mengusut tuntas pelaku penembakan serta memperkuat pengamanan bagi petugas yang menjalankan program pangan dan pertanian di Papua.

Meskipun terjadi kekerasan, Kementerian Pertanian dan Bapanas memastikan program bantuan ternak dan pangan di Papua Pegunungan tetap dilanjutkan. Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada keluarga korban, sementara aparat diminta mengungkap kasus tersebut dan mencegah terulangnya insiden serupa.

Search