dicetak pada tanggal: 29 April 2026 1:57 PM

Dunia Berlomba Adu Senjata, Eropa & Asia Paling Jor-Joran
  • Belanja Militer Dunia
  • https://www.cnbcindonesia.com/research/20260428124925-128-730545/dunia-berlomba-adu-senjata-eropa-asia-paling-jor-joran

Belanja militer dunia kembali mencetak rekor pada 2025. Langkah banyak negara di Eropa dan Asia memperkuat militernya membuat pengeluaran pertahanan global melonjak hingga US$2,89 triliun atau sekitar Rp49.708 triliun (asumsi kurs Rp17.200/US$1). Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan belanja pertahanan global naik untuk tahun ke-11 secara beruntun pada 2025. Kenaikan ini terjadi di tengah perang, ketidakpastian, dan gejolak geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan dunia. Eropa menjadi pendorong utama kenaikan belanja militer global pada 2025. Pengeluaran pertahanan kawasan ini melonjak 14% menjadi US$864 miliar. Kenaikan belanja militer Eropa juga sejalan dengan tuntutan lama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang berulang kali meminta negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi pertahanannya.

Meski belanja pertahanan global masih meningkat, laju pertumbuhannya melambat pada 2025. Belanja militer dunia hanya naik 2,9%, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan 9,7% pada 2024. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan belanja militer AS sebesar 7,5%. Penurunan terjadi setelah tidak ada bantuan keuangan baru untuk Ukraina yang disetujui sepanjang tahun tersebut. Kendati demikian, AS tetap menjadi negara dengan belanja pertahanan terbesar di dunia, yakni sebesar US$954 miliar. China berada di posisi kedua. Belanja militer Beijing naik 7,4% menjadi sekitar US$336 miliar. Namun, sejumlah pakar menilai angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena China tidak sepenuhnya membuka rincian belanja militernya.

Belanja militer di Asia dan Oseania juga meningkat tajam. Pada 2025, pengeluaran pertahanan negara-negara ini naik 8,1% menjadi US$681 miliar. Ini merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak 2009. Menurut Diego Lopes da Silva, peneliti senior SIPRI, negara-negara sekutu AS di Asia dan Oseania seperti Australia, Jepang, dan Filipina meningkatkan belanja militernya bukan hanya karena ketegangan regional yang sudah lama berlangsung, tetapi juga karena meningkatnya ketidakpastian atas dukungan AS.

Kemdiktisaintek Siapkan Penutupan Prodi yang Tak Relevan dengan 8 Industri Strategis
  • wacana penutupan prodi
  • https://gowest.id/kemdiktisaintek-siapkan-penutupan-prodi-yang-tak-relevan-dengan-8-industri-strategis/

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menata ulang program studi di perguruan tinggi, termasuk kemungkinan menutup prodi yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan industri strategis nasional. Kebijakan ini dilakukan seiring fokus pembangunan nasional pada delapan sektor utama, yaitu kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi industri, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, serta maritim, yang ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan industri di atas 12–15 persen.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan perguruan tinggi perlu beralih dari pendekatan market-driven yang hanya mengikuti tren peminatan mahasiswa. Kampus didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prodi, memperbarui kurikulum, membuka program interdisipliner, hingga menerapkan skema major-minor agar lulusan lebih relevan dengan kebutuhan industri strategis dan ekosistem ekonomi berbasis sains dan teknologi.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman menambahkan penguatan delapan sektor prioritas akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan integrasi antara riset, teknologi, serta industri. Sebagai dukungan pengembangan sumber daya manusia, LPDP meluncurkan Beasiswa STEM Industri Strategis 2026 untuk jenjang S2 dan S3 yang menargetkan penguatan talenta di sektor strategis, termasuk bidang pendukung seperti kebijakan publik, hukum, bisnis, ekonomi, kewirausahaan, dan industri kreatif.

Puluhan WNA Disekap di Guest House Kuta Bali
  • Penyekapan WNA di Bali, Sindikat Online Scam
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260428204405-12-1353199/puluhan-wna-disekap-di-guest-house-kuta-bali

Polisi membongkar dugaan aksi penyekapan puluhan warga negara asing (WNA) di salah satu guest house di Kuta, Badung, Bali, Senin (27/4). Total, ada 26 WNA berbagai negara dan satu WNI yang diamankan polisi dari penggerebekan guest house tersebut. Mereka diduga merupakan korban penyekapan untuk dijadikan operator penipuan daring (scam). Puluhan orang itu diamankan polisi dari salah satu guest house di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Karang Sari, Kedonganan, Kuta, pada Senin sore.

Polresta Denpasar menyatakan pembongkaran kasus penyekapan puluhan WNA itu berawal dari informasi Kedutaan Besar Filipina di Jakarta. “Tindakan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta terkait dugaan adanya penyekapan warga negara Filipina yang akan dipekerjakan sebagai operator scam,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (28/4). Dalam penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Polsek Kuta dan Polresta Denpasar, polisi mendapati beberapa ruangan dalam guest house itu telah dimodifikasi menjadi ruang kerja yang dilengkapi perangkat elektronik seperti laptop serta jaringan internet nirkabel.

Sebanyak 27 orang diamankan–terdiri dari 26 WNA dari berbagai negara dan 1 WNI. Terdapat warga negara Filipina dan Kenya yang tidak dilengkapi dokumen paspor. Saat ini, kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penipuan tersebut dan memastikan perlindungan terhadap para korban. Selain itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi dengan Imigrasi Bali untuk mengecek status keberadaan para WNA tersebut.

Indonesia Darurat Pelintasan Sebidang Kereta! Apa Solusi Prabowo?
  • Darurat Perlintasan Kereta Api
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/29/06445071/indonesia-darurat-pelintasan-sebidang-kereta-apa-solusi-prabowo?page=all#page2

Persoalan pelintasan sebidang kembali menjadi sorotan nasional setelah kecelakaan maut antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. DPR RI dan pemerintah menilai masalah ini sebagai persoalan kronis yang belum terselesaikan dan bahkan telah memasuki tahap darurat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah, PT KAI, dan seluruh pemangku kepentingan memprioritaskan pembenahan sistem keselamatan jalur kereta api, terutama di pelintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan memengaruhi rasa aman masyarakat pengguna transportasi massal.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut kondisi tersebut sebagai “darurat pelintasan sebidang” yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan tuntas. Data DPR menunjukkan hingga 2024 terdapat 3.896 pelintasan sebidang di Indonesia, dengan ratusan titik belum dijaga dan sebagian lainnya tidak terdaftar. Mayoritas pelintasan bahkan masih tanpa penjagaan resmi, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan. DPR menilai kondisi jalur kereta di Indonesia belum steril seperti di banyak negara lain, sehingga diperlukan langkah sistematis dan permanen.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran pelintasan sebidang sebagai program prioritas nasional. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk membangun pos penjagaan resmi, menempatkan petugas, serta mempercepat pembangunan flyover dan underpass di titik dengan lalu lintas tinggi. Selain itu, percepatan pemasangan palang pintu, termasuk di pelintasan Bulak Kapal Bekasi, menjadi langkah mendesak agar perbaikan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan terukur.

Kementerian Perhubungan menjelaskan kecelakaan Bekasi Timur bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil taksi listrik di pelintasan sebidang JPL 85, menyebabkan rangkaian berhenti di stasiun dan kemudian tertabrak KA Argo Bromo Anggrek yang tidak sempat berhenti sempurna. Investigasi penyebab pasti masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Data kepolisian mencatat insiden tersebut menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memperkuat urgensi percepatan reformasi keselamatan perkeretaapian nasional.

AS Tak Lagi Digubris, Iran Pilih Putar Haluan ke Asia Tawarkan Aliansi Pertahanan Baru
  • Perang AS-Israel dengan Iran, Pertemuan SCO
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7822735/as-tak-lagi-digubris-iran-pilih-putar-haluan-ke-asia-tawarkan-aliansi-pertahanan-baru

Dalam pertemuan menteri pertahanan SCO yang berlangsung di Bishkek, Kyrgyzstan Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan bahwa negaranya siap mentransfer pengalaman dan teknologi pertahanan kepada negara-negara “merdeka”. Istilah tersebut merujuk pada negara Rusia, Pakistan, Belarus, dan sejumlah negara Asia yang memiliki kebijakan luar negeri independen dan dinilai tidak berada di bawah pengaruh dominan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Dengan berbagi teknologi dan pengalaman militer, Iran ingin membangun jaringan keamanan bersama antarnegara anggota SCO.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan kolektif dalam menghadapi ancaman global, termasuk konflik militer dan ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Selain aspek keamanan, kebijakan itu juga bertujuan memperluas pengaruh Iran di kawasan Asia. Dengan menjalin kerja sama militer yang lebih erat, Teheran berupaya memperkuat posisinya sebagai aktor penting di luar blok Barat.

Iran juga ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas militer yang bisa menjadi alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin bergantung pada Amerika Serikat atau sekutunya. Langkah ini juga merupakan respons langsung terhadap tekanan dari Washington. Iran menilai bahwa pengalaman mereka dalam menghadapi konflik dengan AS dapat menjadi pelajaran bagi negara lain. Dengan memperkuat aliansi melalui SCO, Iran berupaya meningkatkan daya tawarnya dalam percaturan internasional. Di tengah kebuntuan negosiasi dengan AS, strategi ini menjadi cara bagi Iran untuk tidak bergantung pada satu jalur diplomasi saja.

KPK Beberkan Modus Tipikor yang Terjadi di Daerah
  • Jual Beli Jabatan, Korupsi di Daerah, Modus Suap PBJ, Pemotongan Dana BAnsos, Penyalahgunaan Dana Aspirasi DPRD, SPJ Fiktif dan Markup, Tindak Pidana Korupsi
  • https://rri.co.id/jember/regional/2371710/kpk-beberkan-modus-tipikor-yang-terjadi-di-daerah

KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Galih Pramana Natanegara, mengungkapkan ada 10 modus korupsi yang paling sering terjadi di daerah, dengan suap pengadaan barang dan jasa sebagai yang paling dominan. Modus ini biasanya sudah diatur sejak tahap perencanaan proyek APBD, di mana kontraktor memberikan suap kepada kepala daerah, kepala dinas, atau Unit Layanan Pengadaan agar memenangkan lelang.

Selain itu, korupsi juga marak dalam bentuk penyalahgunaan dana pokok pikiran (pokir) dan aspirasi DPRD, di mana oknum anggota DPRD menitipkan kegiatan kepada kontraktor tertentu untuk keuntungan pribadi. Praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah juga menjadi modus lain, di mana seseorang harus membayar sejumlah uang untuk menduduki posisi strategis seperti kepala bidang atau kepala dinas.

Modus lainnya mencakup pemotongan dana hibah dan bantuan sosial, manipulasi perjalanan dinas dengan SPJ fiktif, gratifikasi berupa fasilitas wisata atau umrah, mark-up anggaran operasional, penyaluran dana desa yang tidak akuntabel, serta penyalahgunaan aset daerah. Semua praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD masih rentan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga pengawasan dan peran serta masyarakat menjadi krusial dalam pencegahannya.

Indonesia Darurat Pelintasan Sebidang Kereta! Apa Solusi Prabowo?
  • Darurat Perlintasan Sebidang Kereta
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/29/06445071/indonesia-darurat-pelintasan-sebidang-kereta-apa-solusi-prabowo?page=2

Persoalan pelintasan sebidang kembali menjadi sorotan menyusul kecelakaan maut antara kereta rel listrik dengan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. DPR RI hingga pemerintah sama-sama menyebut kondisi ini sebagai masalah kronis yang belum terselesaikan, bahkan dinilai sudah memasuki tahap darurat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan para pemangku kepentingan untuk segera membenahi sistem keselamatan di jalur kereta, terutama di titik pelintasan sebidang. Politikus PDI-P itu menegaskan, pelintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang kerap memicu kecelakaan kereta.

Puan mengingatkan, kecelakaan kereta tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap transportasi massal, khususnya KRL di kawasan perkotaan. Puan menambahkan, meningkatnya kompleksitas jalur kereta menuntut standar keselamatan yang lebih kuat dan terukur. Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut persoalan ini sebagai “darurat pelintasan sebidang” yang sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian tuntas. Data Komisi V DPR mencatat, hingga 2024 terdapat 3.896 pelintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.803 terdaftar dan 1.093 tidak terdaftar. Dari jumlah itu, 1.832 pelintasan telah dijaga, sementara 971 lainnya belum dijaga. Memasuki 2025, jumlahnya tercatat 3.703 titik, dengan 912 di antaranya masih belum dijaga.

Indonesia tumbang di fase grup Piala Thomas 2026
  • Gagalnya Indonesia di Piala Thomas 2026
  • https://kalteng.antaranews.com/berita/823687/indonesia-tumbang-di-fase-grup-piala-thomas-2026

Tim putra Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir di fase grup Piala Thomas 2026 setelah kalah 1–4 dari Prancis pada laga penentuan Grup D di Forum Horsens, Denmark. Kekalahan ini menjadi catatan historis yang pahit, karena untuk pertama kalinya sejak keikutsertaan perdana pada 1958, Indonesia gagal menembus fase gugur turnamen beregu putra paling prestisius di dunia tersebut.

Padahal, Indonesia mengawali turnamen dengan performa cukup meyakinkan melalui kemenangan telak 5–0 atas Aljazair dan kemenangan tipis 3–2 melawan Thailand. Namun, persaingan ketat di Grup D membuat penentuan klasemen bergantung pada selisih kemenangan. Meski memiliki jumlah kemenangan yang sama dengan Thailand dan Prancis, Indonesia harus puas finis di peringkat ketiga, sementara Thailand menjadi juara grup dan Prancis lolos sebagai runner-up.

Pada laga krusial melawan Prancis, Indonesia gagal mengamankan poin di empat partai awal. Jonatan Christie kalah dari Christo Popov, disusul kekalahan Alwi Farhan dari Alex Lanier dan Anthony Sinisuka Ginting yang takluk dalam pertandingan ketat melawan Toma Junior Popov. Harapan terakhir pupus setelah ganda pertama Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani juga gagal menyumbang angka.

Satu-satunya kemenangan Indonesia hadir di partai kelima melalui pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang mengalahkan duet Christo Popov/Toma Junior Popov. Meski demikian, hasil tersebut tidak mampu mengubah nasib tim Merah Putih. Kegagalan di Horsens menjadi pukulan besar bagi tradisi panjang Indonesia yang telah mengoleksi 14 gelar Piala Thomas, sekaligus menjadi momentum evaluasi serius bagi pembinaan bulu tangkis nasional.

Titi Anggraini Ungkap Akar Korupsi Politisi: Kegagalan Partai Politik Bangun Integritas
  • Akar Korupsi Politisi
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884386/titi-anggraini-ungkap-akar-korupsi-politisi-kegagalan-partai-politik-bangun-integritas

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai tingginya angka korupsi di kalangan politisi mencerminkan kegagalan partai politik dalam membangun integritas kader. Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

Menurut Titi, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan desain kaderisasi dan tata kelola partai yang masih membuka celah praktik korupsi. Ia menyoroti proses rekrutmen kader sebagai salah satu titik lemah paling mendasar. Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat partai kehilangan fungsi sebagai penyaring etika. Akibatnya, kader yang masuk ke pemerintahan tidak memiliki fondasi integritas yang kuat. Ia juga menilai proses kaderisasi saat ini masih berorientasi pada penciptaan kandidat politik, belum pada pembentukan karakter dan moral. Hal ini diperparah dengan pendidikan politik internal partai yang belum berjalan optimal.

Di sisi lain, lemahnya tata kelola keuangan partai turut memperparah kondisi tersebut. Titi menilai sistem pembiayaan politik yang tidak transparan menciptakan tekanan biaya tinggi yang mendorong praktik korupsi.

Redam Efek Kenaikan Harga Plastik ke Inflasi, Ini Strategi yang Dilakukan Pemerintah
  • Kebijakan untuk Menahan Kenaikan Harga Plastik
  • https://nasional.kontan.co.id/news/redam-efek-kenaikan-harga-plastik-ke-inflasi-ini-strategi-yang-dilakukan-pemerintah?source=home_terbaru

Pemerintah masih menghitung dampak kenaikan harga plastik terhadap inflasi, seiring lonjakan harga global yang berpotensi mendorong kenaikan harga makanan dan minuman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, transmisi kebijakan ke pengendalian harga diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu, terutama untuk proses pengadaan LPG dan bahan baku plastik.

Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah menurunkan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Impor LPG kami turunkan bea masuknya dari 5 persen menjadi 0 persen agar kilang dapat memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Ini penting untuk menjaga pasokan bahan baku plastik,” jelas Airlangga. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan. Selain LPG, pemerintah juga memberikan relaksasi bea masuk untuk impor bahan baku plastik seperti polipropilena (PP), high-density polyethylene (HDPE), dan linear low-density polyethylene (LLDPE) menjadi 0 persen dalam periode yang sama.

30 Tahun Otonomi Daerah: Kembalinya Sentralisasi?
  • Desentralisasi Asimetris, Otonomi Daerah, Resentralisasi
  • https://www.dw.com/id/otonomi-daerah-desentralisasi/a-76891425

Djohermansyah Djohan, salah satu penggagas otonomi daerah di Indonesia, menilai kebijakan otonomi daerah memerlukan bentuk baru.

Tantangan penerapan otonomi daerah sudah terlihat dari awal penerapannya. Masih banyak daerah yang belum siap menerima kewenangan besar karena kapasitas birokrasi, sumber daya manusia, dan pengalaman pemerintahan yang masih terbatas. Sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti konflik politik lokal, tata kelola yang lemah, hingga pemekaran atau pembentukan daerah baru yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai belum sepenuhnya siap melepas kendali ke daerah.

Selama tiga dekade, otonomi daerah di Indonesia berkembang dengan pola tarik-menarik antara pusat dan daerah yang tidak sepenuhnya linier, bahkan cenderung menuju resentralisasi bertahap. Ganjar Pranowo menilai ruang gerak kepala daerah semakin sempit, sehingga mereka lebih sering menjadi pelaksana instruksi daripada pemimpin yang memahami kebutuhan lokal; kebijakan efisiensi anggaran misalnya, seharusnya difokuskan pada belanja tidak produktif, bukan dipotong merata.

Ia mengusulkan desentralisasi asimetris sebagai jalan tengah, yang juga didukung oleh Armand Suparman dari KPPOD. Menurut Armand, desain otonomi ke depan harus mengakui perbedaan kapasitas birokrasi, fiskal, dan geografis antardaerah, termasuk dalam formula dana alokasi umum antara wilayah daratan dan kepulauan, sehingga desentralisasi asimetris dapat diterapkan baik pada dimensi fiskal maupun kewenangan.

Sita 190 Kg Emas di Halim, Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rp502 M
  • Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260428185658-532-1353151/sita-190-kg-emas-di-halim-bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-rp502-m

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas seberat 190 kilogram senilai sekitar Rp502 miliar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam operasi tersebut, petugas menyita 60,3 kg perhiasan emas dan 130,262 kg koin emas, sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp41 miliar.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi terkait rencana pengiriman enam koli paket emas yang tidak dilaporkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Barang tersebut rencananya akan dikirim menggunakan pesawat carter. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ribuan perhiasan dan koin emas dengan total nilai mencapai US$28,34 juta atau setara Rp502 miliar.

Dalam penindakan ini, DJBC bersama kepolisian mengamankan empat orang yang diduga terlibat, termasuk seorang warga negara asing asal India. Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi dan peran informasi masyarakat dalam mencegah praktik penyelundupan serta menjaga penerimaan negara.

Warga RI Makin Doyan Pakai PayLater, yang Macet Banyak
  • Pertumbuhan Penggunaan Layanan Buy Now Pay Later
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8466016/warga-ri-makin-doyan-pakai-paylater-yang-macet-banyak

Penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, dengan nilai transaksi mencapai Rp56,3 triliun hingga Februari 2026 atau tumbuh 86,7% secara tahunan. Pertumbuhan ini bahkan melampaui kredit konsumtif konvensional, didorong oleh meningkatnya adopsi masyarakat terhadap layanan pembiayaan instan.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, risiko kredit macet juga meningkat. Rasio non-performing loan (NPL) PayLater tercatat masih tinggi, yakni di atas 5%. Pertumbuhan terbesar berasal dari sektor pinjaman daring (P2P lending) sebesar 153,49% yoy, diikuti bank digital 37,12% yoy, dan bank umum 6,81% yoy. Hal ini menunjukkan ekspansi agresif terutama di sektor fintech lending.

Dari sisi demografi, pengguna PayLater didominasi generasi milenial dan Gen Z, dengan sebaran geografis terbesar di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Sementara itu, tingkat kredit macet tertinggi tercatat di Aceh sebesar 14,53%, diikuti beberapa wilayah lain seperti Maluku Utara dan Papua Barat, yang mencerminkan adanya ketimpangan risiko antar daerah.

Skema Tarif Pajak Kendaraan Listrik DKI: Harga Rp300 Juta Insentif 75%
  • Insentif Pajak Kendaraan Listrik
  • https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260429064004-579-1353235/skema-tarif-pajak-kendaraan-listrik-dki-harga-rp300-juta-insentif-75

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta disebut telah menyiapkan formulasi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik, menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan yang diundangkan pada 1 April 2026 tersebut diketahui menetapkan kendaraan listrik menjadi objek PKB dan BBNKB, sedangkan penerapannya diserahkan kepada masing-masing provinsi.

Penjelasan Lusiana tarif pajak kendaraan listrik tidak akan berlaku maksimal. Acuannya, kendaraan listrik dengan nilai maksimal Rp300 juta diberi insentif 75 persen. Sementara yang nilainya Rp300 juta-Rp500 juta dapat insentif 65 persen, Rp500 juta-Rp700 juta dapat insentif 50 persen dan di atas Rp700 juta diberi insentif cuma 25 persen. Ini artinya, kendaraan listrik di Jakarta tak akan bebas PKB maupun BBNKB, melainkan pengenaannya dikurangi berkat insentif.

Dalam surat edaran itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur memberi keringanan pajak untuk kendaraan listrik, bisa pembebasan penuh atau pengurangan tarif. Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik diproyeksi bakal memengaruhi penjualan sebab beban kepemilikan bakal semakin besar. Padahal sebelumnya, gratis PKB dan BBNKB merupakan salah satu kelebihan utama dalam memiliki kendaraan listrik di Indonesia ketimbang kendaraan konvensional.

DJP Catat Setoran Pajak Digital Capai Rp50,51 T per Maret 2026
  • Penerimaan Pajak Digital Maret 2026 Naik
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260428170806-532-1353108/djp-catat-setoran-pajak-digital-capai-rp5051-t-per-maret-2026#goog_rewarded

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026. DJP merinci, kontribusi terbesar berasal dari Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp38,76 triliun, diikuti pajak fintech Rp4,77 triliun, pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp4,98 triliun, serta pajak aset kripto Rp2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan tren penerimaan pajak digital masih menunjukkan kinerja positif meski ada penyesuaian data pemungut. “PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital,” kata Inge. DJP menilai tren ini menunjukkan semakin kuatnya basis pemajakan ekonomi digital di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DJP mencatat hingga akhir Maret 2026 telah menunjuk 262 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 entitas telah aktif memungut dan menyetor pajak. Pada Maret 2026, DJP juga melakukan pembaruan data dengan menunjuk dua entitas baru sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Di sisi lain, penerimaan pajak kripto berasal dari kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN dalam negeri. Sementara pajak dari sektor fintech peer to peer lending didorong oleh PPh dan PPN atas aktivitas pinjaman daring.

Prabowo: Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional
  • Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional
  • https://www.liputan6.com/news/read/6325101/prabowo-penanganan-sampah-jadi-prioritas-nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan sampah kini menjadi prioritas nasional pemerintah. Ia menargetkan permasalahan sampah di Indonesia dapat dikendalikan dalam waktu 2–3 tahun ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan usai meninjau fasilitas pengolahan sampah TPST BLE di Banyumas, Jawa Tengah.

Prabowo mengapresiasi model pengelolaan sampah di TPST BLE yang dinilai efektif meskipun tanpa teknologi canggih. Model ini telah mulai diadopsi oleh berbagai daerah, dengan sedikitnya 13 kabupaten di Jawa Tengah mengembangkan sistem serupa. Pemerintah pusat juga berkomitmen memberikan dukungan berupa bantuan langsung untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan pencapaian konsep zero waste to money pada tahun 2028. Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan pembangunan fasilitas TPST. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan kesiapan untuk mencapai target pengelolaan sampah nol pada periode yang sama.

Yusril Sebut UU Peradilan Militer Harus Diubah
  • Wacana Revisi UU Militer
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/28/22351931/yusril-sebut-uu-peradilan-militer-harus-diubah?page=2

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Undang-Undang Peradilan Militer memang harus direvisi. Hal ini disampaikannya saat merespons pertanyaan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang dilakukan oleh anggota TNI dan diproses di peradilan militer.

Yusril menceritakan, pada 2004 lalu, ia terlibat dalam penyusunan UU TNI yang juga mengatur soal tindak pidana dan peradilan bagi anggota TNI. Dia menceritakan, peradilan dapat ditentukan berdasar jenis tindak pidananya. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka diadili di peradilan umum. Sebaliknya, jika melakukan tindak pidana dalam konteks militer, maka akan diadili dalam peradilan militer. Yusril menyebutkan, mekanisme itu dapat berlaku jika Undang-Undang Peradilan Militer juga direvisi. Namun, menurut Yusril, hal ini perlu didiskusikan lagi bersama DPR RI. Yusril menyebutkan, revisi UU Peradilan Militer bisa segera dibahas jika DPR ingin membahasnya atau ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dapat menjadi momentum untuk mendorong revisi aturan peradilan militer dalam Undang-Undang TNI. Menurut politikus senior PDI-P itu, selama aturan peradilan militer belum direvisi, seluruh perkara yang melibatkan prajurit TNI, baik terkait tindak pidana militer maupun sipil, tetap harus diproses melalui peradilan militer.

Merger BUMN Karya Molor dari Target Juni 2026, Bos Danantara Jelaskan Penyebabnya
  • Merger BUMN Karya Mundur
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/29/054000426/merger-bumn-karya-molor-dari-target-juni-2026-bos-danantara-jelaskan

Konsolidasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan molor dari target awal yang ditetapkan rampung pada Juni 2026. BUMN tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan, proses restrukturisasi BUMN Karya sangat kompleks sehingga membutuhkan waktu lebih panjang.

Menurut Dony, salah satu tantangan utama dalam proses konsolidasi adalah besarnya utang yang dimiliki BUMN Karya. Maka dari itu, Danantara berencana melepas sejumlah aset dan lini bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti konstruksi. Dony bilang, sejumlah BUMN Karya memiliki aset di luar sektor utama, seperti bisnis fiber optic, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jalan tol. Ia menuturkan, proses divestasi aset dan bisnis tersebut pun membutuhkan waktu karena harus melalui penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kendati target penyelesaian molor dari Juni 2026, namun dia memastikan konsolidasi BUMN Karya tetap ditargetkan rampung pada tahun ini.

Dalam Senyap, Otonomi Daerah Berubah
  • Kewenangan yang Efektif, Optimalisasi Potensi Daerah, Otonomi Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/28/08550071/dalam-senyap-otonomi-daerah-berubah?page=all

Secara historis, gagasan otonomi daerah sudah hadir sejak awal kemerdekaan. Dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 yang memperkenalkan struktur daerah seperti karesidenan, kabupaten, dan kota, hingga berkembang melalui berbagai regulasi seperti UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menekankan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Berbagai perubahan undang-uindang terus berlanjut hingga yang paling terasa pasca reformasi 1998 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999.

Daerah diberi kewenangan luas termasuk mengelola keuangan dan sumber daya. Sejak tahun 2000, otonomi daerah mulai dijalankan secara bertahap. Hingga regulasinya diperbarui melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat menggali potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa cita-cita tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah pusat tetap menjadi penopang utama pembiayaan daerah, mencapai Rp 147,7 triliun per akhir Februari 2026. Kondisi ini menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan di atas kertas, tetapi juga kapasitas, inovasi, dan keberanian daerah dalam mengelola potensi lokal.

Ke depan, arah otonomi daerah dikaitkan dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Asta Cita, khususnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi. RPJMN 2025–2029 menekankan harmonisasi pusat-daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fondasi keuangan daerah. Keberhasilan otonomi daerah diukur dari sejauh mana kewenangan digunakan efektif untuk menghadirkan kesejahteraan nyata, bukan sekadar memperluas struktur administratif.

Bapanas Pastikan Geopolitik Hormuz Tidak Ganggu Pangan Strategis RI
  • Ketahanan 11 Pangan Strategis
  • https://news.republika.co.id/berita/te7ww8030000/bapanas-pastikan-geopolitik-hormuz-tidak-ganggu-pangan-strategis-ri

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, tidak mengganggu ketersediaan 11 pangan pokok strategis nasional. Stok pangan tetap aman, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, di Kementerian Pertanian, Selasa. Pemerintah menegaskan bahwa gangguan jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut belum memberikan tekanan signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Berdasarkan proyeksi neraca pangan, semua komoditas pangan pokok berada dalam kondisi aman, dan komoditas yang masih diimpor tidak berasal dari Timur Tengah. Sebelas komoditas pangan pokok strategis tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dengan porsi impor yang relatif kecil. Total impor sekitar 3,5 juta ton dibandingkan produksi nasional 73 juta ton atau sekitar 4,8 persen. Jika dibandingkan dengan kebutuhan nasional sebesar 68 juta ton, porsinya sedikit di atas 5 persen.

Menurutnya, batas maksimal impor dalam definisi swasembada pangan mengacu pada ketentuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 10 persen, sehingga Indonesia masih berada dalam kategori swasembada. Total impor tersebut terdiri atas kedelai sekitar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton, sementara produksi 11 komoditas pangan mencapai sekitar 73,7 juta ton per tahun.

Pemerintah Diminta Evaluasi Perizinan dan SOP Daycare di Indonesia
  • Lemahnya Pengaturan Daycare Indonesia
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/28/08253411/pemerintah-diminta-evaluasi-perizinan-dan-sop-daycare-di-indonesia

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta pemerintah mengevaluasi perizinan tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia. Hal itu didorongnya menyusul kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta. Selain perizinan, ia juga mendesak pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) hingga mekanisme pengawasan terhadap daycare.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sekitar 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan layanan pengasuhan anak justru tinggi. Kementerian PPPA menyebut sekitar 75 persen keluarga di Indonesia membutuhkan pengasuhan alternatif.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, proses rekrutmen pengasuh saat ini belum berbasis standar dan masih minim pelatihan khusus. Berdasarkan hal tersebut, Menteri PPPA mendorong penerapan layanan pengasuhan terstandar melalui sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024. Program TARA mengatur, standar layanan daycare ramah anak, prinsip pengasuhan berbasis hak anak, jejaring rujukan dan kemitraan, sistem pemantauan dan evaluasi.

Bunga Kredit Masih Sulit Turun, OJK Beberkan Penyebabnya
  • Alasan Lambatnya Penurunan Suku Bunga Kredit Perbankan
  • https://keuangan.kontan.co.id/news/bunga-kredit-masih-sulit-turun-ojk-beberkan-penyebabnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berlangsung secara bertahap meskipun suku bunga acuan sudah turun sejak September 2025 ke level 4,75%. Kondisi ini tidak lepas dari masih tingginya biaya dana (cost of fund) yang dihadapi perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit memang membutuhkan waktu dan sangat bergantung pada struktur pendanaan masing-masing bank.

Data menunjukkan, rerata suku bunga kredit rupiah pada Februari 2026 tercatat 8,80%, turun 44 basis poin (bps) secara tahunan dibandingkan 9,22% pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi pendanaan, rerata tertimbang suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah juga turun 41 bps secara tahunan menjadi 2,68%. Namun demikian, Dian menilai ruang penurunan bunga kredit masih tertahan oleh ketatnya persaingan penghimpunan dana. Nasabah dengan dana besar dinilai memiliki daya tawar tinggi sehingga membuat bank belum leluasa menurunkan biaya dana secara signifikan.

Ke depan, OJK memperkirakan suku bunga kredit masih berpotensi turun. Untuk mendorong percepatan transmisi tersebut, OJK juga telah menerbitkan POJK No.13 Tahun 2024 yang mengatur standardisasi komponen perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Melalui kebijakan ini, bank diwajibkan membuka komponen pembentuk SBDK agar lebih transparan dan mudah dibandingkan oleh masyarakat. Di sisi lain, OJK tetap mengimbau perbankan untuk menyesuaikan suku bunga secara bertahap. Dengan kondisi tersebut, perlambatan penurunan bunga kredit diperkirakan masih akan berlanjut dalam jangka pendek.

Israel Serang Lebanon Lagi saat Gencatan, Beirut Marah ke Hizbullah
  • Serangan Israel di Lebanon
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260427185351-120-1352672/israel-serang-lebanon-lagi-saat-gencatan-beirut-marah-ke-hizbullah

Pasukan Israel kembali melancarkan serangan lagi ke wilayah Bekaa, di Lebanon, di tengah gencatan senjata antara Beirut dengan Tel Aviv. Presiden Lebanon JosephAoun langsung menyampaikan kemarahannya terhadap Hizbullah yang dianggapnya keras kepala menolak damai dengan Israel. Pernyataan Aoun itu juga menanggapi pernyataan dari para pemimpin milisi proksi Iran tersebut yang menolak mengakui negosiasi antara Israel dan pemerintah Lebanon. “Tujuan saya adalah untuk mengakhiri perang dengan Israel, serupa dengan perjanjian gencatan senjata tahun 1949. Saya jamin bahwa saya tidak akan menerima kesepakatan yang memalukan. Mereka yang menyeret kami ke dalam perang di Lebanon sekarang meminta pertanggungjawaban kami karena kita telah memutuskan untuk bernegosiasi. Apa yang kami lakukan bukanlah pengkhianatan. Sebaliknya, pengkhianatan dilakukan oleh mereka yang membawa negara mereka ke dalam perang untuk mencapai kepentingan asing,” kata Aoun dalam sebuah pernyataannya.

Pasukan militer Israel (IDF) sebelumnya mengumumkan telah melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon di Bekaa untuk menargetkan markas Hizbullah. Serangan dilakukan IDF setelah pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak negosiasi antara Lebanon dan Israel di Amerika Serikat. Ia mencap negosiasi itu sebagai “dosa besar” yang bakal semakin menggoyang stabilitas Lebanon. “Kami secara tegas menolak negosiasi langsung dengan Israel, dan mereka yang berkuasa harus tahu bahwa tindakan mereka tidak akan menguntungkan Lebanon atau diri mereka sendiri,” kata Qassem dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh saluran Al-Manar milik kelompok tersebut.

Upaya Damai AS-Iran Buntu, Harga Minyak Lanjut Menguat
  • Upaya Damai AS-Iran Buntu
  • https://tirto.id/upaya-damai-as-iran-buntu-harga-minyak-lanjut-menguat-hu8V

Harga minyak lanjut menguat pada Selasa (28/4/2026) seiring buntunya upaya perdamaian AS-Iran dan penutupan jalur energi vital di Selat Hormuz. Kata seorang pejabat AS, sinyal terhentinya upaya damai antara kedua negara ini, tampak jelas setelah Presiden AS, Donald Trump, merasa tidak senang dengan proposal pengakhiran perang Iran. Di sisi lain, sumber-sumber Iran mengungkapkan pada Senin bahwa proposal Teheran menghindari pembahasan program nuklirnya hingga permusuhan berakhir dan sengketa pelayaran di Teluk diselesaikan.

Ketidakpuasan Trump terhadap tawaran Iran membuat konflik berada dalam kebuntuan. Iran menghentikan arus pengiriman melalui Selat Hormuz, yang biasanya mengangkut pasokan setara sekitar 20 persen dari konsumsi minyak dan gas global, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Harga Minyak Dunia Naik Selasa (28/4) Pagi: Brent ke US$108,68 dan WTI ke US$96,96
  • Harga Minyak Dunia Naik
  • https://internasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-dunia-naik-selasa-284-pagi-brent-ke-us10868-dan-wti-ke-us9696

Harga minyak dunia kembali melanjutkan penguatan pada Selasa (28/4/2026), seiring belum adanya tanda-tanda meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Melansir Reuters mengacu data pasar, harga minyak Brent kontrak Juni naik 45 sen atau 0,4 persen menjadi US$108,68 per barel pada pukul 00.51 GMT, setelah sebelumnya melonjak 2,8 persen dan mencatat penutupan tertinggi sejak 7 April. Brent kini telah menguat selama tujuh hari berturut-turut. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) kontrak Juni naik 58 sen atau 0,6 persen ke level US$96,96 per barel, setelah sebelumnya menguat 2,1 persen.

Analis pasar City Index dan FOREX.com Fawad Razaqzada menilai, pelaku pasar kini lebih fokus pada kondisi riil pasokan dibandingkan retorika politik. Seorang pejabat AS menyebutkan Presiden Donald Trump tidak puas dengan proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini memperpanjang kebuntuan. Iran tetap membatasi arus pelayaran di Selat Hormuz jalur yang biasanya mengalirkan sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas global. Sementara AS masih mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Razaqzada menambahkan, sekalipun kesepakatan damai tercapai, pemulihan pasokan tidak akan berlangsung cepat karena adanya gangguan produksi dan tantangan logistik yang dapat memakan waktu berbulan-bulan.

Delegasi AS & Iran Ribut di Rapat PBB Gara-gara Bahas Nuklir
  • Program Nuklir Iran, Rapat PBB
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260428073557-134-1352837/delegasi-as-iran-ribut-di-rapat-pbb-gara-gara-bahas-nuklir

Delegasi Amerika Serikat dan Iran berselisih di rapat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membahas program nuklir Iran pada Senin (27/4). Delegasi AS-Iran berdebat soal terpilihnya Iran sebagai salah satu dari puluhan wakil presiden dalam konferensi tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT). Konferensi ke-11 untuk meninjau implementasi NPT itu dimulai pekan ini di Markas PBB di New York. Berbagai kelompok menominasikan 34 wakil presiden konferensi. Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, yang juga dipilih sebagai ketua konferensi, mengatakan Iran dipilih oleh kelompok negara-negara non-blok dan negara lainnya.

Namun asisten sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, Christopher Yaaw, mengatakan terpilihnya Iran pada konferensi itu merupakan penghinaan terhadap NPT. Dia menyebut Iran telah menolak untuk bekerja sama dengan pengawas nuklr PBB untuk menyelesaikan pertanyaan tentang program pengembangan nuklir. Yaaw juga menyebut pemilihan Iran “sangat memalukan” dan mencoreng kredibilitas konferensi tersebut.  Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, Reza Najagi, menolak pernyataan AS sebagai sebuah tindakan yang tidak berdasar dan bermotivasi politik. “Tidak dapat dibenarkan bahwa AS, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, dan negara yang terus memperluas dan memodernisasi senjata nuklir, berupaya memposisikan diri sebagai penengah,” kata dia di pertemuan itu.

Iran sejak lama bersikeras bahwa pengayaan nuklirnya tidak ditujukan untuk senjata nuklir, melainkan hanya untuk tujuan sipil. Namun intelijen AS menilai Iran memiliki program pengembangan senjata nuklir yang dirahasiakan sejak tahun 2003. Awal pekan ini, Iran disebut telah mengirimkan proposal gencatan senjata berisi tuntutan terbaru ke AS melalui Pakistan sebagai negara mediator. Di proposal itu, Iran menuntut pembukaan Selat Hormuz, namun menunda pembahasan program nuklir.

Taksi Green SM Dukung Investigasi Tabrakan Kereta di Bekasi
  • Tragedi Tabrakan Kereta Bekasi
  • https://www.tempo.co/ekonomi/taksi-green-sm-dukung-investigasi-tabrakan-kereta-di-bekasi-2132155

Perusahaan taksi Green SM Indonesia buka suara soal tabrakan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL). Insiden tersebut terjadi di Bekasi pada Senin malam, 27 April 2026. Green SM Indonesia telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang. Mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung. Menurut kesaksian korban, KRL sempat berhenti karena ada gangguan akibat kereta dari arah berlawanan menabrak taksi. Di saat sedang berhenti, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang langsung menghantam rangkaian KRL.Menurut manajemen Green SM, perusahaan berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan, serta peningkatan layanan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakan sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat. Sedangkan 6 penumpang KRL meninggal dan 80 orang mengalami luka-luka.

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat
  • PPN Tiket Pesawat Disubsidi Pemerintah
  • https://www.neraca.co.id/article/236439/pemerintah-tanggung-ppn-tiket-pesawat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026, yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik. “Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangannya di Jakarta.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Haryo menerangkan intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket. “Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen,” jelas Haryo.

Pakar Ungkap Mengapa Militer AS Ngebet Minta Akses Wilayah Udara RI
  • Permintaan Izin Terbang oleh AS
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260428074440-4-730417/pakar-ungkap-mengapa-militer-as-ngebet-minta-akses-wilayah-udara-ri

Amerika Serikat (AS) secara resmi meminta Blanket Overflight Clearance kepada pemerintah Indonesia. Permintaan ini memicu peringatan keras karena dinilai berpotensi merongrong kedaulatan negara dan merusak prinsip politik luar negeri bebas aktif. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa permintaan ini secara langsung menabrak aturan hukum yang berlaku di tanah air, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP 4/2018). Ia memaparkan bahwa pesawat udara negara asing, termasuk pesawat militer, diwajibkan secara hukum untuk memiliki izin dari otoritas Indonesia.

Bagi pihak AS, prosedur perizinan setiap kali melintas dianggap tidak efisien dan tidak mampu mengejar tenggat waktu untuk mencapai titik perang jika terjadi konflik di kawasan Asia Timur. Jika AS harus menghindari wilayah udara Indonesia untuk menghindari birokrasi, mereka akan menempuh rute yang lebih jauh dengan konsekuensi biaya dan waktu yang besar. Namun, Hikmahanto memberikan catatan kritis bahwa menyetujui permintaan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ia mempertanyakan marwah kedaulatan negara jika pemerintah justru mengompromikan aturan hukum yang seharusnya ditegakkan di mata negara lain.

Selain masalah kedaulatan, pemberian izin terbang bebas ini diprediksi akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran persaingan kekuatan besar. Hikmahanto memperingatkan bahwa Indonesia bisa dianggap berpihak pada AS di mata lawan-lawan Washington, sebagaimana posisi negara-negara Teluk yang memfasilitasi pangkalan militer AS sering dianggap sebagai keberpihakan oleh pihak seperti Iran. Dalam penutupnya, Hikmahanto mendesak pemerintah agar berhitung dan mengkaji secara mendalam sebelum mengambil keputusan terkait permintaan AS tersebut. Ia mengingatkan agar kepentingan nasional tidak dikorbankan demi sekadar menjaga hubungan baik antarnegara.

Mensos: Bantuan Disabilitas Tak Hanya Bansos
  • Dukungan Pemerintah Bagi Disabilitas
  • https://rri.co.id/nasional/2368528/mensos-bantuan-disabilitas-tak-hanya-bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan pemerintah bagi penyandang disabilitas tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Dalam pertemuan bersama Perkumpulan Orang Tua dan Anak Disabilitas Indonesia di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah menyatakan siap memberikan bantuan usaha bagi orang tua penyandang disabilitas berdasarkan hasil asesmen kebutuhan.

Penyaluran bantuan diprioritaskan bagi keluarga pada kelompok ekonomi desil 1 hingga 4, sementara keluarga yang telah berkecukupan tetap mendapat perhatian melalui penguatan regulasi perlindungan hak penyandang disabilitas. Ketua Umum Perkumpulan Orang Tua dan Anak Disabilitas Indonesia (Portadin), Hendratmoko, menyambut positif kebijakan tersebut dan mengapresiasi dukungan Kemensos sebelumnya, termasuk penyaluran puluhan bantuan pada tahun lalu yang diharapkan terus berlanjut.

Purbaya Ungkap Gen Z Dominasi Jumlah Investor di Pasar Modal
  • Gen Z Dominasi Pasar Modal
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260427194809-532-1352703/purbaya-ungkap-gen-z-dominasi-jumlah-investor-di-pasar-modal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa generasi Z (Gen Z) saat ini mendominasi investor di pasar modal Indonesia dengan porsi sekitar 57 persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi, terutama di instrumen pasar modal seperti saham dan reksa dana.

Namun, Purbaya mengingatkan bahwa banyak investor muda masih kurang memiliki pemahaman yang memadai terkait investasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan di pasar modal tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi ahli, sehingga diperlukan pembelajaran dan pemahaman yang cukup sebelum mengambil keputusan investasi.

Selain itu, ia menekankan bahwa investasi selalu mengandung risiko, di mana potensi keuntungan tinggi sejalan dengan risiko yang besar. Meski demikian, kondisi pasar modal Indonesia dinilai semakin baik dan aman, dengan pengawasan serta integritas yang terus ditingkatkan guna menarik investor domestik maupun global.

Harga Plastik Kian Menekan UMKM
  • Kenaikan Harga Plastik
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260428/12/1969687/harga-plastik-kian-menekan-umkm

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada April 2026 belum sepenuhnya membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, lonjakan harga plastik justru menjadi sumber tekanan utama terhadap biaya produksi dan margin usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap UMKM relatif terbatas karena mayoritas pelaku usaha menggunakan energi bersubsidi. Dia menambahkan, pemerintah memastikan harga energi subsidi tetap stabil di tengah dinamika global sehingga tidak menambah beban pelaku usaha kecil. Namun demikian, keluhan yang paling banyak diterima pemerintah justru berasal dari kenaikan harga plastik.

13 Perjalanan Kereta Dibatalkan Imbas Tabrakan di Stasiun Bekasi Timur
  • Kecelakaan Antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260428073004-92-1352835/13-perjalanan-kereta-dibatalkan-imbas-tabrakan-di-stasiun-bekasi-timur

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh akibat kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Pada 28 April 2026, sebanyak 13 perjalanan dibatalkan, setelah sebelumnya 12 perjalanan juga dihentikan pada 27 April. Pembatalan dilakukan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan di lokasi kejadian.

KAI melakukan penyesuaian operasional perjalanan kereta dengan mempertimbangkan kondisi jalur, serta menghentikan sementara keberangkatan kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen. Untuk penumpang KA Argo Bromo Anggrek rute Surabaya Pasarturi–Gambir, disediakan alternatif transportasi berupa bus lanjutan menuju tujuan akhir.

Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI memberikan kebijakan pengembalian tiket (refund) secara penuh bagi penumpang terdampak, dengan masa pengajuan hingga tujuh hari ke depan. KAI juga terus menyampaikan pembaruan informasi kepada publik selama proses evakuasi berlangsung guna memastikan keselamatan dan kelancaran layanan.

Kemendagri Sudah Siapkan Draf untuk Bahas RUU Pemilu
  • Draf RUU Pemilu, Kesiapan Kemendagri, Revisi RUU Pemilu
  • https://news.detik.com/berita/d-8463030/kemendagri-sudah-siapkan-draf-untuk-bahas-ruu-pemilu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah menyiapkan draf untuk membahas RUU Pemilu. Draf ini disiapkan jika sewaktu-waktu DPR mengundang untuk membahas RUU Pemilu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Kemendari sudah siap berproses dengan para mitra di Bappenas, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani membantah isu DPR membahas revisi UU Pemilu secara tertutup semua dilakukan secara formal dan informal.

“Intinya semangatnya itu adalah supaya nantinya pemilu itu bisa berjalan dengan jujur adil kemudian berjalan dengan baik semangat demokrasinya itu tetap jangan merugikan bangsa dan negara,” ucap Puan.

RI Bakal Punya KEK Sektor Keuangan di Bali, Regulasi Disiapkan
  • Rencana KEK Sektor Keuangan
  • https://finance.detik.com/moneter/d-8464067/ri-bakal-punya-kek-sektor-keuangan-di-bali-regulasi-disiapkan

Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan Internasional di Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa konsep KEK tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan, termasuk penyusunan regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasinya.

Bali dipilih karena dinilai memiliki daya tarik strategis, terutama di tengah perubahan geopolitik global yang membuka peluang bagi pengembangan pusat keuangan baru. KEK sektor jasa keuangan ini direncanakan akan dikelola oleh pihak non-pemerintah, namun tetap membuka peluang bagi lembaga seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk turut berperan.

Pembentukan KEK ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia, khususnya di sektor keuangan. Pemerintah berharap proyek ini dapat segera terealisasi dalam waktu dekat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Kemendikti Mau Hapus Prodi Tidak Relevan Industri, DPR: Harus Ada Kajiannya!
  • Wacana Penghapusan Prodi
  • https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8463804/kemendikti-mau-hapus-prodi-tidak-relevan-industri-dpr-harus-ada-kajiannya#google_vignette

Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai perhatian dari Komisi X DPR RI. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian komprehensif dan tidak sekadar merespons tren jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa fungsi perguruan tinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menjaga pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, serta daya kritis bangsa.

Hetifah menilai pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi dan revitalisasi program studi, bukan penutupan massal. Program studi yang dianggap kurang relevan seharusnya diperkuat melalui pembaruan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala yang transparan dan melibatkan akademisi, industri, serta asosiasi profesi, termasuk pemberian masa transisi yang adil dan perlindungan bagi mahasiswa maupun dosen.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan penutupan prodi. Menurutnya, suatu program studi yang dinilai kurang relevan di dalam negeri belum tentu tidak dibutuhkan secara global. Ia menilai persoalan bisa jadi bukan pada program studinya, melainkan pada belum berkembangnya ekosistem industri di Indonesia. Mengingat dinamika industri yang sulit diprediksi, kebijakan pendidikan tinggi perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis riset jangka panjang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menjelaskan penyesuaian program studi dilakukan untuk mendukung delapan sektor industri strategis, seperti kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, serta maritim. Penutupan prodi disebut bukan pilihan utama, melainkan opsi terakhir apabila program studi tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik, dan tidak dapat diperbaiki melalui pembinaan maupun transformasi.

Respons Dingin Parpol Tanggapi KPK Usul Ketum Parpol Cukup 2 Periode Saja
  • Masa Jabatan Ketum Parpol, Rekomendasi KPK kepada Parpol, Respons Dingin Parpol
  • https://news.detik.com/berita/d-8462777/respons-dingin-parpol-tanggapi-kpk-usul-ketum-parpol-cukup-2-periode-saja?page=7

Usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum parpol memunculkan beragam respons. PDIP, Demokrat, PAN, dan NasDem menilai hal tersebut merupakan urusan internal partai dan berpotensi melanggar kebebasan berserikat. Jubir PDIP Guntur Romli menilai usulan itu melampaui kewenangan KPK dan meminta KPK fokus pada tugas pencegahan dan penindakan korupsi. Lebih baik KPK fokus membenahi sistem penindakan atau memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) yang menurun. Usul tersebut inkonstitusional secara yuridis, partai politik adalah badan hukum yang memiliki otonomi internal sebagai organisasi sukarela.

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pembatasan masa jabatan ketum tidak serta merta menjadi penerapan demokrasi di internal partai. PAN menilai partai akan kehilangan legitimasi rakyat dengan sendirinya jika kehidupan internal partai tersebut melahirkan oligarki. Sedangkan NasDem Hermawi Taslim mengatakan ada multi-aspek yang menentukan seorang dipilih menjadi ketua umum.

Sebaliknya, PKS dan PSI mendukung gagasan tersebut karena dianggap memperkuat regenerasi, kaderisasi, serta mencegah pengkultusan terhadap ketum. Sekjen PKS Muhammad Kholid mengatakan meski memperkuat regenerasi, sistem regenerasi dan kaderisasi merupakan hak setiap parpol. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali bahkan menambahkan perlunya sanksi bagi kader parpol yang terlibat korupsi, terutama di level menteri.

Sementara, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menekankan bahwa mekanisme pergantian ketum sudah diatur melalui munas sehingga tidak perlu diseragamkan lewat undang-undang.

106.196 Anak Tak Sekolah di Jabar, Ini Daftar Daerah dengan Angka Tertinggi
  • Persoalan Pendidikan di Jabar
  • https://bandung.kompas.com/read/2026/04/28/073337578/106196-anak-tak-sekolah-di-jabar-ini-daftar-daerah-dengan-angka-tertinggi?page=all#page2

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Indonesia, mencapai 106.196 anak berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menempatkan persoalan ini sebagai prioritas utama. Langkah awal yang dilakukan adalah pendataan menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota guna mengetahui sebaran anak tidak sekolah secara akurat. Data tersebut akan menjadi dasar intervensi kebijakan, termasuk penjangkauan langsung oleh aparat desa, dinas pendidikan, serta tim pengawas untuk mendorong anak kembali mengenyam pendidikan.

Sejumlah kebijakan telah disiapkan untuk menekan angka putus sekolah, terutama melalui penghapusan hambatan biaya pendidikan. Pemerintah menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu di sekolah negeri maupun swasta, serta pembiayaan jenjang sekolah dasar yang ditanggung pemerintah daerah. Selain faktor ekonomi, Dinas Pendidikan Kota Bandung mencatat penyebab lain yang mulai meningkat, yakni anak diminta bekerja membantu ekonomi keluarga serta fenomena kecanduan gawai yang membuat sebagian anak menolak kembali ke sekolah. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran orang tua dan kesiapan daerah dalam mendukung pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh.

Di tingkat daerah, verifikasi data terus dilakukan untuk memastikan angka riil anak putus sekolah, seperti di Kota Bandung yang terkoreksi dari 22.000 menjadi sekitar 7.800 anak setelah validasi. Pemerintah menyediakan jalur pendidikan alternatif melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di setiap kecamatan bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun ajaran 2024/2025, daerah dengan angka putus sekolah tinggi tersebar di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan di Jawa Barat.

Prabowo Kunjungi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur di RSUD Kota Bekasi
  • Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/28/08540551/prabowo-kunjungi-korban-kecelakaan-kereta-bekasi-timur-di-rsud-kota

Prabowo Subianto mengunjungi korban kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan KRL Commuter Line yang dirawat di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) pagi. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi korban yang masih menjalani perawatan pasca tabrakan di Stasiun Bekasi Timur. Prabowo tiba sekitar pukul 08.36 WIB menggunakan mobil Maung berwarna putih berpelat RI 1. Ia mengenakan pakaian dinas berwarna cokelat dan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta sejumlah pengawal.

Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Picu Fragmentasi Skema Pajak Daerah
  • Insentif Kendaraan Listrik
  • https://otomotif.kompas.com/read/2026/04/28/074200715/insentif-kendaraan-listrik-dinilai-picu-fragmentasi-skema-pajak-daerah

Kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik kembali menjadi sorotan, setelah Kementerian Dalam Negeri menyiapkan aturan teknis sebagai tindak lanjut surat edaran terkait insentif fiskal di daerah. Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang merupakan turunan dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Artinya, keputusan pemberian insentif kini lebih banyak berada di tangan masing-masing daerah.

Lembaga penelitian INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) dan WRI Indonesia menilai, pengalihan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan. Jika setiap daerah memiliki skema berbeda, bukan tidak mungkin akan muncul puluhan rezim pajak yang beragam di seluruh Indonesia. Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan langkah tersebut. Ia menilai, pemindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah justru dapat menurunkan kepastian kebijakan bagi pelaku industri.

Dari sisi investasi, kondisi ini juga dinilai berisiko. Dalam tiga tahun terakhir, investasi asing di ekosistem kendaraan listrik tercatat mencapai 2,73 miliar dollar AS atau sekitar Rp 40 triliun. INDEF memandang, ketidakpastian aturan dapat mengganggu minat investor yang membutuhkan kepastian jangka panjang. Sementara itu menurut WRI, perlambatan adopsi kendaraan listrik berpotensi menghambat pencapaian target net zero emission 2060, sekaligus memperpanjang ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan tekanan subsidi energi yang nilainya telah melampaui Rp 100 triliun.

Yusril Sebut UU Peradilan Militer Harus Diubah: DPR Boleh Mendahului
  • Revisi UU Peradilan Militer
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260427202815-12-1352721/yusril-sebut-uu-peradilan-militer-harus-diubah-dpr-boleh-mendahului

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpendapat UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus direvisi. Ia menyampaikan itu dalam merespons pertanyaan tentang perkembangan kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus oleh anggota TNI.

Namun hingga kini, Yusril menyebut pemerintah belum mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap UU tersebut. Ia mengatakan perihal opsi itu pemerintah masih harus berdiskusi terlebih dulu dengan DPR.

Yusril mengingatkan bahwa hingga kini UU Peradilan Militer itu masih berlaku. Ia juga mengungkit perannya saat merancang UU TNI pada 2004 lalu. Ia menjelaskan jika ada anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka diadili di peradilan umum. Begitu pula jika melakukan tindak pidana dalam konteks militer, maka diadili di peradilan militer. Ia menyampaikan hal inilah yang menjadi persoalan. Dari tiga undang-undang berlaku, meliputi UU Peradilan Militer, UU TNI, dan KUHAP mengatur cara yang berbeda. Terkait kasus Andrie, Yusril menyebut pengadilan koneksitas hanya bisa digelar apabila ada tersangka dari sipil, selain TNI dalam kasus tersebut. Namun, hingga kini dalam kasus Andrie belum ada tersangka dari pihak sipil.

Soroti Kaderisasi Parpol, KPK: Ratusan Politisi Terjerat Korupsi
  • Kaderisasi Parpol, Ratusan Politisi terjerat Korupsi
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2989170/soroti-kaderisasi-parpol-kpk-ratusan-politisi-terjerat-korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi partai politik sebagai fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. KPK mengungkap masih banyak tantangan dalam memastikan proses politik berjalan dengan menjunjung tinggi integritas. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan data penindakan lembaganya menunjukkan kasus tindak pidana korupsi (TPK) masih banyak melibatkan aktor dari kalangan politik dan pejabat publik strategis.

Berdasarkan catatan KPK sejak 2004 hingga 2025, dari total 1.951 pelaku korupsi berdasarkan profesi, sebanyak 371 orang atau sekitar 19,02% merupakan anggota DPR/DPRD. Angka tersebut menempatkan legislator sebagai salah satu kelompok profesi dengan kasus korupsi tertinggi. Selain itu, KPK mencatat 176 pelaku merupakan wali kota atau bupati, serta 31 lainnya berasal dari kalangan gubernur. Bahkan, dalam 1 tahun terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 kepala daerah.

KPK menegaskan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat kontestasi elektoral, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kader yang akan mengisi jabatan publik. Oleh karena itu, sistem kaderisasi, pendidikan politik, serta rekrutmen yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci pencegahan korupsi dari hulu.

Wamen P2MI dan Kemenkum bahas penguatan pelindungan pekerja migran
  • Perlindungan Pekerja Migran
  • https://www.antaranews.com/berita/5544732/wamen-p2mi-dan-kemenkum-bahas-penguatan-pelindungan-pekerja-migran

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membahas penguatan kerja sama perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hukum guna mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum (Posbanhum) yang telah terbentuk di 80.298 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut dia, Kementerian P2MI akan memasukkan materi “Migran Aman” dalam setiap sosialisasi hukum di Posbanhum guna membekali calon PMI agar aman dan terlindungi sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.

Selain akses bantuan hukum, keduanya juga membahas isu terkait status anak-anak PMI yang lahir di luar negeri, termasuk yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).

Legislator Minta Kekerasan di Daycare Little Aresha Harus Diusut Tuntas
  • Kekerasan Daycare Little Aresha
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884076/legislator-minta-kekerasan-di-daycare-little-aresha-harus-diusut-tuntas

Terbongkarnya dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez, menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan kejahatan serius yang harus diusut sampai tuntas.

Kasus tersebut mencuat setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat (24/4). Dari lokasi, puluhan anak ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Sebanyak 103 anak diduga menjadi korban, sementara 53 anak di antaranya disebut mengalami kekerasan fisik hingga luka lebam. Dugaan bahwa daycare tersebut beroperasi tanpa izin resmi semakin mempertegas lemahnya pengawasan terhadap lembaga penitipan anak. Menurut Gilang, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru berubah menjadi lokasi yang diduga menyisakan trauma.

Gilang mengapresiasi langkah cepat Polresta Yogyakarta dalam merespons laporan masyarakat dan melakukan tindakan di lapangan. Namun, ia menilai pengungkapan kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem pencegahan negara masih belum bekerja maksimal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah kasus kekerasan terhadap anak terungkap ke publik. Pengawasan terhadap daycare, tempat penitipan anak, maupun lembaga pengasuhan harus dilakukan secara rutin, ketat, dan terukur.

KNKT Turunkan Tim Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi Timur
  • Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
  • https://news.republika.co.id/berita/te6k5x370/knkt-turunkan-tim-investigasi-kecelakaan-ka-di-bekasi-timur-part2

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan telah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Ketua Tim Humas KNKT Anggo Anurogo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/4/2026), menjelaskan bahwa tim sudah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan percepatan evakuasi insiden tabrakan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kementerian Perhubungan menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Dudy meninjau langsung lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Ia menyampaikan pendataan jumlah korban masih terus dilakukan. Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal seiring perkembangan di lapangan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api (KA) jarak jauh dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4) di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan seluruh korban dalam insiden tabrakan kereta Bekasi mendapatkan penanganan maksimal. KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI.

3 Dekade Otonomi Daerah: Cerita Raja Kecil, Ketergantungan APBN, hingga Efisiensi
  • Evaluasi Implementasi Otda, hubungan pusat dan daerah, Kewenangan yang Luas, Otonomi Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/28/05550001/3-dekade-otonomi-daerah-cerita-raja-kecil-ketergantungan-apbn-hingga

Tiga dekade setelah otonomi daerah, berbagai evaluasi terus mengemuka. Pengalaman masa lalu hingga tantangan saat ini menunjukkan bahwa relasi pemerintah pusat dan daerah terus mencari keseimbangan.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah yang berakibat pada penyalahgunaan kewenangan. Para kepala daerah terutama bupati dan wali kota menjadi raja-raja kecil. Kewenangan yang luas dan tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk menata ulang hubungan pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, saat ini pemerintah pusat memperkuat kembali peran dan kewenangannya namun diharapkan tidak berubah menjadi sentralisasi berlebihan.

Rifqi menambahkan kondisi fiskal daerah saat ini pun sangat bergantung kepada APBN, daerah belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Sehingga diperlukan pembenahan bersama. Pemerintah pusat perlu memperkuat pembinaan dan koordinasi sementara pemerintah daerah dituntut mencari alternatif sumber pendanaan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kembali pesan Presiden agar kepala daerah tidak hanya fokus pada efektivitas namun juga efisiensi yang berfokus pada perubahan cara kerja dan budaya birokrasi bukan sekedar penghematan anggaran atau laporan angka.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun hubungan pusat dan daerah masih jauh dari ideal. Arman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, menilai kontrol pemerintah saat ini sangat besar terutama pada aspek kewenangan, belum ada pembagian urusan yang solid. Sementara aspek keuangan, terjadi penguatan kontrol pusat setelah berlakunya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan pada aspek pembinaan dan pengawasan, pendekatan pemerintah pusat masih seragam. Arman mengusulkan agar pengawasan dilakukan secara asimetris, menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah.

Harga Minyak Dunia Melonjak Lagi Imbas Terhentinya Perundingan AS-Iran
  • Harga Minyak dan Konflik AS-Iran
  • https://katadata.co.id/berita/energi/69eec173a6d71/harga-minyak-dunia-melonjak-lagi-imbas-terhentinya-perundingan-as-iran

Harga minyak Brent melambung lebih dari 2 % ke US$107,97 per barel setelah perundingan damai AS‑Iran terhenti, memicu kekhawatiran inflasi dan menurunkan ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed. S&P 500 turun 0,3 % sementara investor tetap membeli saham AI dan dolar AS menguat terhadap euro dan yen.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga LNG sebesar 61 % dibandingkan level pra‑perang memperparah tekanan pada pasokan energi. Sementara Goldman Sachs meningkatkan prospek harga Brent akhir tahun menjadi US$90 per barel, mengingat kemungkinan penurunan persediaan ke level terendah dalam beberapa dekade.

Bank sentral utama diperkirakan akan mempertahankan kebijakan suku bunga saat ini, dengan Bank Sentral Jepang mengunci 0,75 % dan The Fed serta ECB diprediksi tidak akan melakukan pengetatan segera, meskipun pasar menilai potensi kenaikan suku bunga di akhir tahun.

Rupiah Diproyeksi Melemah di Tengah Memanasnya Konflik AS-Iran
  • Pelemahan Kurs Rupiah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69eeca74620ba/rupiah-diproyeksi-melemah-di-tengah-memanasnya-konflik-as-iran

Rupiah menguat tipis 0,04 % menjadi 17.222 per dolar AS pada perdagangan pagi Senin, namun diperkirakan akan berada dalam kisaran 17.100‑17.200 per dolar karena sentimen global yang memburuk. Analis Doo Financial Lukman Leong menilai pelemahan rupiah dipicu gagalnya putaran kedua negosiasi perdamaian antara AS dan Iran, yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dan memperkuat dolar AS sebagai safe haven.

Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan utusan khusus ke Pakistan untuk pembicaraan damai dengan Iran. Trump menyebut adanya pertikaian dan kebingungan yang luar biasa dalam kepemimpinan Iran.

Mendagri Minta Pemda Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
  • Pajak Kendaraan Listrik
  • https://www.metrotvnews.com/play/k8oCQaAp-mendagri-minta-pemda-bebaskan-pajak-kendaraan-listrik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah membebaskan pajak kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan ramah lingkungan di tengah tantangan energi global. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang memberikan opsi pembebasan atau pengurangan pajak. Mendagri menegaskan pemerintah daerah diminta mengambil opsi pembebasan secara penuh untuk meningkatkan minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

Bulog Bisa Pakai Kemasan SPHP Lama Imbas Krisis Plastik
  • Bulog Bisa Pakai Kemasan SPHP Lama Imbas Krisis Plastik
  • https://www.tempo.co/ekonomi/bulog-bisa-pakai-kemasan-sphp-lama-imbas-krisis-plastik-2131910

Badan Pangan Nasional mengizinkan Perum Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan stok kemasan dari tahun-tahun sebelumnya imbas fluktuasi bahan baku plastik. “Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. Ketut menjelaskan fluktuasi bahan baku plastik berimbas pada keterlambatan proses lelang kemasan beras Bulog. Untuk itu, Bapanas menerima usulan perusahaan pangan tersebut untuk mengemas beras SPHP menggunakan stok kemasan dari 2023–2025.

Ketut mengatakan ada 12,3 juta lembar stok kemasan dari tiga tahun lalu yang akan dipergunakan kembali. Ia menilai harga beras berpotensi naik sekitar Rp 300 per kilogram jika harga plastik semakin bergejolak. Dalam penggunaan kembali kemasan lama, Bapanas meminta Bulog menyesuaikan informasi pada kemasan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Informasi yang perlu disesuaikan meliputi mutu beras, harga eceran tertinggi (HET), nama dagang, hingga tanggal kedaluwarsa. Adapun penyesuaian dapat dilakukan dengan menempelkan stiker pembaruan informasi. Bapanas meminta Bulog agar stiker yang digunakan tidak mudah terlepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat, dibaca, dan ditulis, serta dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas.

rump: Pelaku Penembakan di Jamuan Gedung Putih Tulis Manifesto Anti-Kristen
  • Upaya Pembunuhan Donald Trump
  • https://katadata.co.id/berita/internasional/69eea90e52609/trump-pelaku-penembakan-di-jamuan-gedung-putih-tulis-manifesto-anti-kristen

Insiden penembakan terjadi pada jamuan White House Correspondents Dinner yang dihadiri Presiden Donald Trump. Pelaku, Cole Tomas Allen, berhasil dihentikan sebelum memasuki ballroom dan menembakkan senapan ke agen Secret Service, yang selamat berkat rompi pelindung.

Trump menyebut pelaku “orang yang sakit” dengan motif anti‑Kristen, mengutip manifesto yang dikirim ke anggota keluarga Allen. Setelah evakuasi Trump, Melania, dan Wakil Presiden JD Vance, Trump mempromosikan ballroom Gedung Putih sebagai alternatif yang lebih aman, dan tersangka akan diadili dengan tuduhan penyerangan, penembakan, serta percobaan pembunuhan terhadap petugas federal.

Purbaya Bentuk Tim Khusus Buat Kejar Pengemplang Pajak
  • Tim Khusus Kejar Pengemplang Pajak
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260427074557-4-730017/purbaya-bentuk-tim-khusus-buat-kejar-pengemplang-pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan membentuk tim khusus yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini dilakukan untuk memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk 40 perusahaan yang diduga mengemplang pajak. Nantinya, tim tersebut akan berada langsung di bawah koordinasi inspektorat jenderal atau pejabat tinggi seperti sekretaris jenderal, bahkan direncanakan dibawahi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) guna memastikan independensi dan efektivitas penindakan.

Talenta Digital Sumbang Rp6,5 Triliun, Jadi Mesin Ekonomi Baru
  • Telenta Digital
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/te3mfu522/talenta-digital-sumbang-rp65-triliun-jadi-mesin-ekonomi-baru

Peran talenta digital kian nyata dalam mendorong ekonomi nasional. Kontribusinya bahkan telah mencapai triliunan rupiah, seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap keterampilan teknologi di berbagai sektor. Platform edukasi teknologi Dicoding mencatat dampak ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem pembelajarannya telah menembus Rp6,5 triliun. Angka ini mencerminkan nilai tambah dari peningkatan keterampilan, produktivitas kerja, hingga peluang ekonomi baru yang tercipta di masyarakat.

Laporan Indonesia Developer Outlook (IDO) 2026 menunjukkan 9 dari 10 developer profesional mengalami kenaikan produktivitas hingga di atas 20 persen setelah menggunakan AI generatif. Peningkatan ini dinilai berkontribusi langsung pada efisiensi kerja dan output ekonomi. Di sisi lain, peluang kerja bagi talenta digital justru semakin luas, tidak lagi terbatas di perusahaan teknologi. Chief Learning Officer Dicoding, Oon Arfiandwi, menyebut sektor non-IT kini menjadi penyerap terbesar tenaga kerja digital.

Pemerintah melihat tren tersebut sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi digital nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menilai penguasaan teknologi, termasuk AI, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor kreatif. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Muhammad Neil El Himam, mengatakan kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan perlu diperluas agar talenta digital dapat terserap optimal di pasar kerja.

RI Mau Bikin KEK Sektor Keuangan, Purbaya Bilang Bakal Tiru Dubai
  • Rencana KEK Sektor Keuangan
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260427071423-4-730002/ri-mau-bikin-kek-sektor-keuangan-purbaya-bilang-bakal-tiru-dubai

Pemerintah berencana untuk membentuk Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center) di Bali, Indonesia. Hal ini sudah disepakati bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya mengakui, sudah ada acuan pembangunan KEK sektor Jasa Keuangan yang paling cocok dengan di Indonesia, yakni yang telah terbangun di Dubai, yakni Dubai International Financial Centre (DIFC). Dia berharap proyek pembangunan KEK sektor Jasa Keuangan akan bisa terbangun dalam waktu cepat.

Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto pun telah sepakat untuk membangun KEK Jasa Keuangan. Pembangunan proyek itu kata dia akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, kita optimis momentum ini dapat kita jadikan katalis bagi lompatan kemajuan nasional,” kata Luhut.

Gubernur Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Anggaran Rp 253,6 Miliar
  • Program Sekolah Gratis DKI
  • https://news.republika.co.id/berita/te3tti472/gubernur-gratiskan-103-sekolah-swasta-pemprov-dki-jakarta-gelontorkan-anggaran-rp-2536-miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 253.625.139.600.

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah. Gubernur Pramono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. Ia berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas.

Pelaku Penembakan di Jamuan Trump Sempat Tulis Pesan, Apa Isinya?
  • Upaya Pembunuhan Donald Trump
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/04/27/064314970/pelaku-penembakan-di-jamuan-trump-sempat-tulis-pesan-apa-isinya?source=terpopuler

Pihak berwenang sedang menyelidiki sebuah catatan yang diduga kuat ditulis oleh tersangka serangan acara makan malam Gedung Putih, Sabtu (25/4/2026). Isi catatan tersebut mengungkap kemarahan mendalam tersangka terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan Donald Trump. Tulisan itu dibagikan kepada The New York Times oleh dua petugas penegak hukum yang meminta agar identitas mereka dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk mengungkapkan informasi tersebut. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen (31) dari Torrance, California, berada dalam tahanan dan diperkirakan akan didakwa dengan berbagai kejahatan dalam sidang pengadilan pada Senin (26/4/2026). “Saya adalah warga negara Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat saya mencerminkan diri saya,” tulisnya.

Terkuak Alasan Klasik Dapur MBG Saat Ketahuan Melanggar
  • Tata Kelola MBG
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8462663/terkuak-alasan-klasik-dapur-mbg-saat-ketahuan-melanggar?page=2

Badan Gizi Nasional (BGN) blak-blakan mengungkap alasan para pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) melanggar standar operasional prosedur (SOP). Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro menilai sebagian besar pengelola dapur MBG menggunakan alasan klasik saat ditemukan pelanggaran di lapangan. Doni mengatakan paling banyak alasan yang ditemuinya di lapangan, yakni karena tidak tahu SOP dapur MBG. Padahal sejak tahun lalu, BGN telah melakukan sosialisasi dan mengenakan peringatan terlebih dahulu sebelum ditutup sementara (suspend).

Doni menjelaskan pengenaan sanksi buat dapur MBG di tahun ini bukanlah keputusan tiba-tiba. Ada proses panjang yang dimulai dari evaluasi setiap akhir tahun. BGN telah memberikan kelonggaran bagi para pengelola untuk melakukan perbaikan sejak Januari lalu. Setelah memberikan waktu untuk pembekalan dan sosialisasi sepanjang tahun lalu, Doni menilai tahun ini ditetapkan sebagai waktu eksekusi bagi yang masih membandel.

Salah satu masalah yang ditemukan di lapangan adalah penggunaan bangunan yang tidak sesuai peruntukan. Doni menyoroti banyaknya rumah tinggal yang dipaksakan berubah fungsi menjadi dapur MBG tanpa memperhatikan sanitasi dan sistem pembuangan. Saat ini, fokus pengawasan BGN pada higienitas dan tata letak dapur. Doni menyebut dapur yang standar harus harus memisahkan bongkar muat produk, distribusi, dan pencucian wadah makan (ompreng). Selain itu, BGN juga mewajibkan adanya fasilitas mes atau tempat tinggal bagi staf, ahli gizi, hingga akuntan. Hal ini demi memastikan pengawasan berjalan non-stop.

Perang Ukraina Memanas! Kim Jong Un Perkuat Dukungan untuk Putin, Kyiv Serang Kilang Minyak Rusia
  • Perang Rusia-Ukraina
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7821811/perang-ukraina-memanas-kim-jong-un-perkuat-dukungan-untuk-putin-kyiv-serang-kilang-minyak-rusia

Perang Rusia –Ukraina memasuki hari ke-1.5124 pada Senin (27/4/2026). Hingga kini, perang belum menunjukkan tanda berakhir karena sengketa wilayah dan kepentingan geopolitik kedua pihak masih buntu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali menunjukkan dukungannya kepada Rusia dengan memuji pasukan Korea Utara yang bertempur di wilayah Kursk setahun lalu. Media pemerintah KCNA melaporkan, pernyataan itu disampaikan Kim saat delegasi Rusia tiba di Pyongyang untuk menghadiri peresmian kompleks peringatan bagi tentara yang gugur dalam membantu invasi Moskow ke Ukraina. Pada 2024, Ukraina sempat melancarkan serangan mendadak ke Kursk dan merebut lebih dari 1.000 kilometer persegi wilayah Rusia. Namun, serangan itu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Rusia.

Dalam pembicaraan di Pyongyang, Rusia dan Korea Utara juga sepakat memperkuat kerja sama militer jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia Andrey Belousov mengatakan kedua negara akan menempatkan kerja sama militer pada fondasi yang stabil untuk periode 2027 hingga 2031. Korea Utara diketahui telah mengirim ribuan tentara, rudal, dan amunisi untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Sebagai imbalannya, Pyongyang disebut menerima bantuan keuangan, teknologi militer, pangan, hingga energi dari Moskow. Kim menegaskan pemerintahnya akan terus mendukung Rusia dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya.

Mengukur Daya Gempur SMI dan IIF Mengakselerasi Proyek Infrastruktur
  • Peran SMI dan IIF dalam Pembangunan Infrastruktur
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260427/45/1969409/mengukur-daya-gempur-smi-dan-iif-mengakselerasi-proyek-infrastruktur#goog_rewarded

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan mendorong pengembangan infrastruktur nasional secara lebih masif melalui kontribusi dua Special Mission Vehicle (SMV), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). PT SMI akan bergerak sebagai lembaga keuangan pembangunan (Development Finance Institution/DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara PT IIF berperan mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk membiayai seluruh pengembangan proyek infrastruktur nasional dari hulu ke hilir. Untuk itu, pengembangan infrastruktur ke depan akan didorong melalui skema blended finance yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta dengan didukung komitmen SMV. Salah satu skema blended finance yang sudah berjalan yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4 dari setiap modal Rp1 yang dikucurkan APBN.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun. Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut. Perinciannya, APBN menyumbang Rp2.469 triliun dan APBD sebesar Rp1.790 triliun. Artinya, masih terdapat celah pembiayaan (funding gap) senilai US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun. “Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif,” jelas Reynaldi.

Pembatasan Jabatan Ketua Umum dan Penguatan Kelembagaan Parpol
  • Diskursus Publik untuk Penguatan Parpol, Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Penguatan Kelembagaan Parpol, Rekomendasi KPK kepada Parpol
  • https://www.kompas.id/artikel/pembatasan-jabatan-ketua-umum-dan-penguatan-parpol

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah menimbulkan polemik di masyarakat. Rekomendasi ini dinilai dapat melemahkan independensi partai dalam menentukan internal organisasinya.

Partai Golkar melihat usulan pembatasan ini menjadi hal lumrah karena selaras dengan budaya yang terbentuk dalam partainya, sementara sejumlah partai lain termasuk PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Partai NasDem melihat usulan batasan masa jabatan periode ketua umum membatasi parpol untuk mengatur urusan internal partai.

Hasil dari survei Litbang Kompas merekam, citra positif dari partai politik relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lainnya. Survei pada September 2024, menunjukkan hanya 58 persen dari responden yang memandang positif lembaga parpol. Angka ini menurun sejak pengukuran pada Januari 2022 yang mencatat citra positif di angka 66 persen. Artinya jika hendak memperbaiki demokrasi dan kelembagaan partai di Indonesia, rekomendasi KPK tersebut perlu dipikirkan secara serius.

Rekomendasi ini berpotensi menimbulkan permasalahan independensi partai dari intervensi negara. Apabila jika diundangkan maka intervensi ini berpotensi memicu instabilitas partai yang justru kontraproduktif dengan upaya penguatan kelembagaan partai. Kehati-hatian dalam membatasi pengorganisasian internal partai bisa dilihat dari negara lain seperti Norwegia, Selandia Baru, Swedia dimana masa jabatan parpol tidak dibatasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi di Indonesia, faktor ketokohan adalah variabel penting dalam pilihan politik. Namun, rekomendasi ini juga bisa menjadi awal untuk memperkuat kembali diskursus publik tentang penguatan kelembagaan parpol.

Mendiktisaintek ungkap tiga hal penting guna hadapi disrupsi global
  • Saintek jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global
  • https://www.antaranews.com/berita/5542835/mendiktisaintek-ungkap-tiga-hal-penting-guna-hadapi-disrupsi-global?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=popular_right

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa penguatan sains dan teknologi, sinergi lintas sektor, serta kolaborasi internasional menjadi kunci menghadapi disrupsi global yang semakin kompleks. Dunia saat ini menghadapi ketidakpastian yang berdampak langsung pada perdagangan, impor, energi, dan rantai pasok global. Meski Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif kuat, kesiapan nasional tetap perlu diperkuat agar mampu merespons perubahan secara cepat, terukur, dan strategis.

Menurutnya, tantangan global tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan pembangunan fondasi jangka panjang berbasis penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan transformasi struktural nasional. Pengembangan teknologi dan riset dipandang sebagai fondasi utama pembangunan masa depan sekaligus instrumen untuk memperkuat daya tahan nasional di tengah dinamika global.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian strategis nasional, terutama di sektor energi dan bidang rentan lainnya, Kemdiktisaintek mendorong penguatan ekosistem sains dan teknologi. Perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan dunia industri diharapkan semakin terintegrasi agar inovasi dapat berkontribusi nyata pada kebijakan publik dan penyelesaian persoalan strategis bangsa melalui kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan.

Iran Ragu AS Serius Negosiasi, Klaim Sudah Punya Solusi Akhiri Perang
  • Perundingan Damai AS-Iran
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/04/26/195733670/iran-ragu-as-serius-negosiasi-klaim-sudah-punya-solusi-akhiri-perang

Iran menyatakan keraguan atas keseriusan Amerika Serikat dalam menempuh jalur diplomasi untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Di saat yang sama, Teheran mengeklaim telah memiliki “kerangka yang dapat diterapkan” untuk mengakhiri perang secara permanen. Pernyataan itu disampaikan di tengah mandeknya upaya perundingan yang dimediasi Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya telah membagikan sebuah “kerangka yang dapat diterapkan” kepada Pakistan guna mengakhiri perang dengan Amerika Serikat setelah kunjungannya ke Pakistan.

Ia menyebut kunjungan tersebut “sangat membuahkan hasil” dan memuji peran Pakistan dalam memfasilitasi dialog serta upaya “persaudaraan” untuk mengembalikan perdamaian di kawasan. Pakistan sendiri saat ini berperan sebagai mediator antara Teheran dan Washington di tengah meningkatnya ketegangan setelah eskalasi militer terbaru. Meski menawarkan kerangka solusi, Iran menyampaikan skeptisisme terhadap niat Amerika Serikat. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana kunjungan utusannya ke Pakistan, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner. Trump juga menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak serta-merta berarti konflik akan kembali memanas. Upaya perundingan untuk mengakhiri perang sejauh ini belum membuahkan hasil.

Skema Baru Piutang Negara, Aset Sitaan Bisa Dikelola Tanpa Izin
  • Aset Sitaan dapat Dikelola Tanpa Menunggu Lelang
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/27/074300026/skema-baru-piutang-negara-aset-sitaan-bisa-dikelola-tanpa-izin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi membuka ruang pemanfaatan aset milik debitur oleh negara tanpa perlu persetujuan dari yang berutang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang mengatur perubahan skema pengurusan piutang negara. Aturan tersebut memungkinkan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita untuk langsung dikuasai dan digunakan oleh negara.

Penguasaan dan penggunaan aset oleh negara tidak serta merta menghapus kewajiban utang debitur. Utang tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemanfaatan aset tersebut dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban utang debitur kepada negara. Aturan baru juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan aset sitaan. Pihak yang terlibat dapat berasal dari badan usaha milik negara maupun swasta, melalui skema sewa, kontrak, atau bentuk kerja sama lain.

Pengamat Militer: Penempatan Prajurit TNI di Misi UNIFIL Libanon Perlu Dievaluasi
  • Evaluasi Penempatan Prajurit TNI, Misi UNIFIL
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/883687/pengamat-militer-penempatan-prajurit-tni-di-misi-unifil-libanon-perlu-dievaluasi

Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Libanon kembali memicu sorotan terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia di wilayah konflik tersebut. Situasi keamanan yang kian tidak menentu dinilai menuntut langkah evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian teknis di lapangan. Pengamat militer sekaligus pendiri Centra Initiative, Al Araf, menilai insiden yang menewaskan prajurit TNI harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Menurutnya, langkah diplomatik tidak cukup berhenti pada kecaman. Pemerintah juga perlu mendorong proses investigasi internasional atas insiden tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga integritas misi perdamaian global. Ia menilai, situasi di Libanon dan kawasan Timur Tengah secara umum saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis dan berisiko tinggi. Karena itu, evaluasi terhadap penempatan pasukan Indonesia menjadi hal yang tidak bisa ditunda.

Menurut Al Araf, evaluasi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis di lapangan, tetapi juga keputusan strategis terkait keberlanjutan misi. Al Araf secara khusus menyoroti wacana pengiriman pasukan ke Gaza dalam misi bantuan operasi perdamaian. Ia menilai langkah tersebut berisiko tinggi dan belum memiliki dasar yang jelas.

Menteri PPPA: Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta Pelanggaran HAM
  • Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, pelanggaran HAM
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/26/22315391/menteri-pppa-kekerasan-anak-di-daycare-yogyakarta-pelanggaran-ham

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam kasus kekerasan anak di sebuah daycare di Kota Yogyakarta. Ia menegaskan, setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia. Arifah menyatakan, pemerintah mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut secara profesional dan berkeadilan. Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna menjamin perlindungan maksimal bagi korban.

Selain penegakan hukum, Kementerian PPPA bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memberikan pendampingan psikososial bagi korban dan keluarga. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurut Arifah, kasus ini menjadi pengingat penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak. Pemerintah juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan, standar operasional, hingga kompetensi tenaga pengasuh.

Data Kementerian PPPA menunjukkan masih banyak persoalan dalam layanan daycare di Indonesia. Sekitar 44 persen belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional.

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Ampuhkah Hentikan Politik Uang?
  • Pembatasan Uang Kartal, Rekomendasi KPK kepada Parpol, Revisi UU Pemilu, Revisi UU Pilkada
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/27/06203411/pembatasan-uang-tunai-di-pemilu-ampuhkah-hentikan-politik-uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya regulasi yang mengatur pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu.

Langkah tersebut disampaikan KPK menyusul hasil kajian Direktorat Monitoring KPK 2025 terkait identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya ada tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Presiden dan DPR RI yakni melakukan perubahan regulasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 terutama pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, melakukan perubahan regulasi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2011, dan mendorong pemerintah bersama DPR untuk melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menilai pembatasan penggunaan uang tunai bukan solusi utama, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan menurunkan biaya politik serta mendorong agar praktik politik uang dikategorikan sebagai kejahatan pemilu yang serius dengan penegakan hukum yang cepat dan sanksi tegas. Beliau juga menyoroti pentingnya demokratisasi internal partai politik dan penguatan kaderisasi. Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan gagasan KPK tersebut dan juga menekankan pentingnya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Lili Romli, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, mengatakan apabila semua pihak serius terhadap persoalan politik uang, maka usulan ini perlu mendapat dukungan luas. Selain itu perlu ada sanksi tegas bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima agar menimbulkan efek jera. Dan, memastikan pembatasan penggunaan uang tunai tidak akan menghambat aktivitas kampanye.

Kronologi hingga Pelaku Penembakan Jamuan Malam Trump
  • Upaya Pembunuhan Donald Trump
  • https://internasional.kompas.com/read/2026/04/27/060000670/kronologi-hingga-pelaku-penembakan-jamuan-malam-trump?page=all#page2

Insiden penembakan mengguncang acara makan malam tahunan Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Washington pada Sabtu (25/4/2026), memicu kepanikan ratusan tamu undangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama pejabat tinggi lainnya terpaksa dievakuasi secara cepat dari lokasi. Meski tembakan dilepaskan, otoritas memastikan tidak ada tamu atau pejabat penting yang terluka. Suara tembakan terdengar sesaat setelah pidato pembukaan dalam acara yang digelar di ballroom Hotel Washington Hilton. Ratusan tamu langsung berlindung di bawah meja sebelum dievakuasi keluar ruangan.

Insiden bermula sekitar pukul 20.00 waktu setempat ketika seorang pria bersenjata menerobos pos pemeriksaan keamanan di luar ballroom. Video yang dibagikan Trump menunjukkan aparat keamanan mengejar pelaku saat agen bersenjata bergegas menuju lokasi. Saksi mata menggambarkan suasana kacau saat suara keras terdengar. “Tembakan dilepaskan,” teriak seorang anggota Paspampres sebelum petugas mengamankan presiden dan ibu negara. Aparat kemudian terlibat baku tembak dengan pelaku sebelum berhasil melumpuhkannya. Meski pelaku sempat melepaskan setidaknya satu tembakan, ia tidak berhasil memasuki ballroom.

Kepala sementara Kepolisian Metropolitan, Jeffery Carroll, mengatakan, pelaku membawa “senapan, pistol, dan beberapa pisau.” Pelaku kemudian ditangkap dalam kondisi hidup dan kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Jaksa AS Jeanine Pirro menyatakan, ia menghadapi dua dakwaan, yakni penggunaan senjata api dalam tindak kekerasan dan penyerangan terhadap petugas federal dengan senjata berbahaya. Pelaku diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen (31), warga Torrance, California. Sejumlah laporan media AS menyebut Allen memiliki latar belakang sebagai insinyur mekanik, ilmuwan komputer, pengembang gim, dan pengajar.

Kemendikdasmen: Anak Tidak Sekolah Paling Banyak di Jawa Barat
  • 4 juta anak Indonesia Tidak Sekolah
  • https://www.kompas.com/edu/read/2026/04/27/070500771/kemendikdasmen--anak-tidak-sekolah-paling-banyak-di-jawa-barat

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sekitar 4 juta anak di Indonesia masih berada dalam kondisi tidak sekolah, dengan sebaran hampir di seluruh provinsi. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi mencapai 106.196 anak, disusul Jawa Tengah sebanyak 59.000 anak dan Jawa Timur 53.000 anak. Sementara itu, jumlah anak tidak sekolah paling rendah tercatat di Papua Pegunungan sebanyak 208 anak, Papua Barat Daya 264 anak, dan Papua Selatan 755 anak. Data ini menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi tantangan nasional, terutama di wilayah berpenduduk besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengembangkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada periode 2026–2027 melalui 20 sekolah induk yang didukung sekolah mitra di berbagai daerah. Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel menggunakan kombinasi metode sinkronus dan asinkronus, dengan komposisi sekitar 70 persen berbasis modul pembelajaran mandiri dan 30 persen tutorial pendampingan materi. Program ini dirancang agar tetap dapat diikuti anak-anak yang memiliki keterbatasan waktu, termasuk yang harus membantu keluarga, sekaligus dilengkapi strategi jemput bola oleh sekolah guna menjangkau anak-anak yang belum kembali ke sistem pendidikan formal.

Mendagri: Tak Semua Kepala Daerah Buruk, Banyak yang Baik dan Berprestasi
  • Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi, Kemendagri, Kompetisi Sehat antar Kepala Daerah
  • https://news.detik.com/berita/d-8461396/mendagri-tak-semua-kepala-daerah-buruk-banyak-yang-baik-dan-berprestasi

Meski ada sebagian kepala daerah yang tersandung masalah hukum, masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi, ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Besarnya skala pemerintahan menimbulkan kompleksitas persoalan juga di masing-masing daerah. Mendagri menyebut “Saya hanya berpikir bahwa yang terkena masalah hukum tidak harus menggeneralisir semua kepala daerah itu buruk. Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang turun ke lapangan, bertemu masyarakat”.

Kepala daerah yang memiliki prestasi perlu mendapat eksposur agar diketahui publik. Media sangat berperan dalam membentuk opini masyarakat. Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri melalui kompetisi sehat antar kepala daerah. Acara ini memungkinkan pemberian penghargaan berbasis capaian kerja merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam ajang ini, sejumlah pemerintah daerah akan mendapatkan apresiasi dalam empat kategori utama yakni Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, dan Entrepreneur Government/Creative Financing.

Bagaimana Kondisi Hutan dan Satwa Liar Indonesia?
  • Deforestasi Indonesia Mengkhawatirkan
  • https://mongabay.co.id/2026/04/26/bagaimana-kondisi-hutan-dan-satwa-liar-indonesia/

Peringatan Hari Bumi 2026 dengan tema “Our Power, Our Planet” menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif lintas generasi, sektor, dan kepentingan politik. Seruan global ini menempatkan isu lingkungan bukan hanya sebagai agenda konservasi, tetapi juga fondasi kesehatan manusia, stabilitas ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan moral dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, momentum ini relevan karena kualitas lingkungan hidup terbukti memiliki hubungan langsung dengan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga risiko bencana yang semakin meningkat.

Situasi ekologis nasional menunjukkan tekanan serius. Data Auriga Nusantara mencatat deforestasi Indonesia pada 2025 melonjak menjadi 433.751 hektar atau naik 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kehilangan hutan terjadi di wilayah konsesi legal dan proyek pembangunan, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, yang menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan perizinan dan pengawasan implementasi di lapangan. Laporan Indonesia Environmental Outlook 2026 dari KEHATI bahkan menilai Indonesia telah memasuki fase krisis ekologis struktural, ditandai rangkaian bencana hidrometeorologis besar sepanjang 2025 yang menewaskan lebih dari 1.200 jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah.

Dampak lanjutan dari deforestasi adalah percepatan hilangnya keanekaragaman hayati. Data terbaru menunjukkan 159 dari 1.834 spesies burung Indonesia kini berstatus terancam punah secara global, dengan perubahan penggunaan lahan, perburuan, dan pembalakan menjadi tekanan utama. Kondisi paling mengkhawatirkan terlihat pada jalak-suren jawa yang kini dikategorikan kritis dan kemungkinan punah di alam. Di saat yang sama, populasi orangutan tapanuli—kera besar paling langka di dunia—tersisa kurang dari 800 individu dengan habitat yang semakin terfragmentasi di Ekosistem Batang Toru, menunjukkan bahwa kerusakan habitat telah mencapai tahap yang mengancam keberlangsungan spesies endemik Indonesia.

Momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di persimpangan sejarah ekologis. Tanpa perubahan paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju pengelolaan berbasis daya dukung ekosistem dan keadilan sosial, krisis lingkungan berpotensi memperdalam risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial di masa depan. Reformasi hukum lingkungan, moratorium izin di kawasan ekologis penting, evaluasi proyek strategis nasional yang berisiko merusak, serta pengakuan hak masyarakat adat menjadi langkah krusial untuk menghentikan laju deforestasi sekaligus memastikan perlindungan satwa liar dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kemdiktisaintek Bakal Tutup Prodi-prodi yang Kurang Relevan dengan Arah Kebutuhan RI
  • Penutupan Prodi Universitas
  • https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8458985/kemdiktisaintek-bakal-tutup-prodi-prodi-yang-kurang-relevan-dengan-arah-kebutuhan-ri

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hendak menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco berharap terkait hal ini, para perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk memilah dan memilih prodi yang perlu ditutup. Pihak Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Badri menyebut salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan. Ia menyebut dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60% dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan. Ia juga menyinggung saat ini perguruan tinggi di Indonesia menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka prodi. Maksudnya, bidang prodi yang laris, akan dibuka prodinya.

BI Catat Uang Beredar Maret 2026 Capai Rp 10.355 Triliun
  • Uang Beredar Maret 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69e9ddae02f96/bi-catat-uang-beredar-maret-2026-capai-rp-10355-triliun

Bank Indonesia mencatat M2 pada Maret 2026 sebesar Rp 10.355,1 triliun, tumbuh 9,7 % yoy, lebih tinggi daripada Februari 2026 yang 8,7 % yoy; pertumbuhan didorong oleh M1 yang naik 14,4 % yoy dan uang kuasi naik 5,2 % yoy. Kenaikan M2 dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat yang melaju 39,2 % yoy serta penyaluran kredit yang tumbuh 8,9 % yoy, stabil bila dibandingkan dengan Februari 2026.

Uang primer (MO) adjusted pada Maret 2026 naik 16,8 % yoy menjadi Rp 2.396,5 triliun, dipacu oleh giro bank umum yang disesuaikan naik 41,8 % yoy. Uang kartal meningkat 8,6 % yoy; pertumbuhan MO memperhitungkan dampak insentif likuiditas.

Terimbas Faktor Geopolitik, Rupiah Diprediksi Lanjutkan Pelemahan Hari Ini
  • Pelemahan Rupiah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69ead6f1d43b6/terimbas-faktor-geopolitik-rupiah-diprediksi-lanjutkan-pelemahan-hari-ini

Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan setelah sempat menembus level 17.300 per dolar AS, dipicu kenaikan harga minyak mentah dan imbal hasil obligasi AS. Analis Doo Financial, Lukman Leong, menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah sebagai faktor utama, namun gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diperpanjang tiga minggu dapat meredakan tekanan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di Rp 17.280, berfluktuasi tipis ke Rp 17.281, dan ditutup di Rp 17.286 melemah 0,61%. Rupiah diproyeksi bergerak dalam rentang Rp 17.200‑17.350 per dolar AS.

Alasan KPK Beri Rekomendasi soal Kaderisasi Parpol: Ongkos Politik Tinggi
  • Hasil Kajian KPK, Penguatan Sistem Kaderisasi Parpol, Rekomendasi KPK kepada Parpol
  • https://news.detik.com/berita/d-8457983/alasan-kpk-beri-rekomendasi-soal-kaderisasi-parpol-ongkos-politik-tinggi

KPK menekankan pentingnya kaderisasi partai sebagai strategi untuk mencegah korupsi di sektor politik yang dinilai masih sangat rawan.

“Terkait kajian itu sebagai upaya KPK khususnya pada kerangka pencegahan ya pada sektor politik karena memang kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Kajian dilakukan berdasarkan landasan akademik dan diskusi dengan partai politik. Kajian dilakukan karena masih tingginya biaya politik di Indonesia. Sehingga salah satu rekomendasi kajiannya adalah sistem kaderisasi partai.

KPK menyampaikan total 16 rekomendasi dari hasil kajian tata kelola partai politik. Salah satunya soal kaderisasi partai sebagai berikut:

  1. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011.
  2. Kemendagri menyusun standarisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan banpol
  3. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi.
  4. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan
  5. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan cara memberlakukan iuran anggota dengan besaran berdasarkan jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan keuangan partai politik.

Pengamat Politik Hendri Satrio Apresiasi Pola Komunikasi Seskab Teddy
  • Citra Positif, Komunikasi Publik Seskab, Pencitraan dengan Batas
  • https://jakarta.jpnn.com/politik/2733/pengamat-politik-hendri-satrio-apresiasi-pola-komunikasi-seskab-teddy

Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi pola komunikasi yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Komunikasi yang dilakukan Teddy menjadi bukti bahwa pemerintah mencoba dekat dengan rakyat.

Sebelumnya, Seskab Teddy berburu buku lawas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (19/4). Momen itu diabadikan dan diunggah oleh akun Instagram resmi Seskab @teddy_hq.

Hendri mengatakan “Tidak ada klaim macam-macam, tidak ada kalimat politis yang ditempel-tempel, cuma pergi beli buku di akhir pekan seperti orang kebanyakan”. “Kalau pola seperti ini yang terus dijalankan, ya, saya kira publik juga lama-lama akan merasakan bedanya.”

Hendri tidak memandang negatif kata “pencitraan” baginya citra positif adalah bagian yang sah dari komunikasi publik seorang pejabat negara. Yang perlu dijaga adalah batasannya.

Politik Hukum Terkini: Masa Jabatan Ketua Umum Partai
  • 5 Top Isu Politik-Hukum, Masa Jabatan Ketum Parpol
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2988006/politik-hukum-terkini-masa-jabatan-ketua-umum-partai#goog_rewarded

Diskursus mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mencerminkan adanya dorongan reformasi internal untuk menciptakan tata kelola yang lebih sehat. Namun, di sisi lain, muncul penolakan dari kalangan elite yang beranggapan bahwa pengaturan masa jabatan merupakan ranah otonomi organisasi masing-masing partai.

Berita ini menyoroti lima isu politik-hukum lainnya di Indonesia. Pertama, DPR mendorong perguruan tinggi untuk konsisten menerapkan aturan pencegahan kekerasan sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Kedua, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup, yang sebelumnya menjerat pengusaha Samin Tan.

Isu ketiga adalah pembaruan regulasi hak cipta yang ditargetkan rampung pada 2026. Menteri Hukum menegaskan perlunya penataan lembaga manajemen kolektif agar lebih efektif dan transparan dalam melindungi kepentingan pencipta. Keempat, Amnesty International Indonesia mengecam dugaan kekerasan terhadap peserta aksi dan jurnalis dalam demonstrasi di Samarinda. Isu kelima berkaitan dengan usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Media Malaysia Soroti Rencana RI Incar “Cuan” dari Selat Malaka, Apa Kata Mereka?
  • Wacana Tarif Selat Malaka
  • https://internasional.kontan.co.id/news/media-malaysia-soroti-rencana-ri-incar-cuan-dari-selat-malaka-apa-kata-mereka?source=home_terbaru

Media pemerintah Malaysia, Bernama, menyoroti wacana Indonesia terkait penarikan pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Malaka. Selama ini kapal-kapal komersial bebas melintasi Selat Malaka tanpa dikenai biaya, berbeda dengan praktik yang diterapkan Iran di Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Dalam laporan berjudul “Indonesia Floats Ship Tax In Malacca Strait: Report” yang terbit Rabu (22/4/2026), Bernama menyebut Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memosisikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam perdagangan global.

Bernama juga mencatat, Purbaya menekankan Indonesia perlu mulai berpikir lebih ofensif dalam memanfaatkan potensi strategisnya, namun tetap dilakukan secara terukur. Meski demikian, disebutkan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Purbaya menyatakan, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Bernama juga melaporkan bahwa gagasan Indonesia tersebut mendapat penolakan dari Malaysia dan Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan jalur tersebut harus tetap terbuka untuk semua pihak. Bernama juga mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad Hasan yang menegaskan tidak ada keputusan sepihak terkait Selat Malaka. Ia menyebut Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand selama ini telah menjalin kerja sama erat, termasuk patroli bersama untuk menjaga keamanan perairan.

Kemenkes Ungkap 10-15 Persen Jamaah Haji Alami Gangguan Mental, Banyak Lansia Demensia
  • Kelompok Rentan Jamaah Haji, Lansia Demesia Lolos Rombongan Haji
  • https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8458900/kemenkes-ungkap-10-15-persen-jamaah-haji-alami-gangguan-mental-banyak-lansia-demensia

Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya pendekatan holistik, termasuk kesiapan mental, agar jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan optimal. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menyebut haji 2026 diikuti lebih dari 1,8 juta jamaah dunia, termasuk sekitar 221 ribu jamaah Indonesia, dengan sekitar 11 ribu di antaranya merupakan lansia yang menghadapi tantangan fisik dan psikologis lebih besar. Perubahan lingkungan, kepadatan jamaah, serta tekanan fisik dan emosional selama ibadah berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga gangguan kesehatan jiwa.

Data Kemenkes menunjukkan sekitar 10–15 persen jamaah membutuhkan perhatian khusus terkait kesehatan mental, sementara 30–40 persen mengalami gangguan tidur akibat perubahan ritme aktivitas. Lansia menjadi kelompok paling rentan, dengan sebagian besar pasien gangguan jiwa menunjukkan gejala demensia. Selain faktor ibadah yang intens seperti tawaf dan sa’i, suhu di Makkah yang mencapai 35–38 derajat Celsius, risiko dehidrasi, serta aturan baru Pemerintah Arab Saudi—termasuk penggunaan aplikasi digital Nusuk—turut meningkatkan tekanan psikologis, terutama bagi jamaah yang belum terbiasa dengan teknologi dan proses adaptasi selama maupun setelah kepulangan haji.

Israel Bersiap Lancarkan Serangan ke Iran: Kami Tunggu Lampu Hijau AS
  • Perang AS & Israel vs Iran
  • https://news.detik.com/internasional/d-8458826/israel-bersiap-lancarkan-serangan-ke-iran-kami-tunggu-lampu-hijau-as

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan perang melawan Iran. Dia mengatakan Israel menunggu lampu hijau Amerika Serikat (AS). Katz bersikukuh untuk menghapus dinasti Khamenei. Dia juga menyebut menunggu sinyal dari Amerika untuk mengembalikan Teheran ke ‘Zaman Batu’. Katz juga mengancam serangan lanjutan akan lebih mematikan.

Perundingan baru terkait perang AS-Israel dan Iran berada di ambang ketidakpastian, meskipun ada upaya dari Pakistan sebagai mediator. Perang ini telah melanda kawasan tersebut, menewaskan ribuan orang, terutama di Iran dan Lebanon, serta mengguncang ekonomi global. Trump sebelumnya telah mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Namun, Trump juga mengatakan kebijakan blokade pelabuhan Iran tetap akan dilanjutkan oleh militer AS.

Penasihat Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, kemudian merespons pengumuman sepihak dari Trump. Iran menyatakan perpanjangan gencatan senjata yang dilakukan AS tidak berarti apapun bagi mereka. Mohammadi juga menilai perpanjangan gencatan senjata yang sepihak diumumkan Trump merupakan taktik AS dalam mengulur waktu sebelum akhirnya melanjutkan serangan ke wilayah Iran. “Perpanjangan gencatan senjata Trump jelas merupakan taktik untuk mengulur waktu demi serangan mendadak. Saatnya bagi Iran untuk mengambil inisiatif telah tiba,” katanya.

Menteri Agama: Remaja Masjid upaya penguatan spritual generasi muda
  • Penguatan Generasi Muda
  • https://www.antaranews.com/berita/5540343/menteri-agama-remaja-masjid-upaya-penguatan-spritual-generasi-muda

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengukuhkan 53 pengurus Remaja Islam Masjid (Risma) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari penguatan peran generasi muda dalam memakmurkan masjid. Dalam kegiatan tersebut, Menag menekankan bahwa pemuda yang aktif di masjid memiliki posisi istimewa karena berperan dalam pembinaan karakter, penguatan spiritual, serta pembangunan nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Saefudin menyebut pengukuhan pengurus Risma sebagai langkah konkret untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Risma diharapkan menjadi garda terdepan dalam pembinaan generasi muda yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, semangat kebangsaan, serta mampu menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengapresiasi kehadiran Menag dalam kegiatan tersebut dan menilai program Risma berperan penting dalam menekan kenakalan remaja, termasuk fenomena geng motor. Saat ini tercatat sebanyak 531 masjid di Kota Bengkulu telah memiliki organisasi Risma aktif, menunjukkan tingginya partisipasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan berbasis masjid dan penguatan nilai sosial di masyarakat.

Utusan Trump Minta Iran Diganti Italia di Piala Dunia 2026, Apa Respon FIFA?
  • Kedaulatan FIFA, Kekutsertaan Iran di Piala Dunia 2026
  • https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-8458672/utusan-trump-minta-iran-diganti-italia-di-piala-dunia-2026-apa-respon-fifa

Wacana mengejutkan muncul dari Amerika Serikat setelah utusan Presiden Donald Trump dilaporkan meminta FIFA mengganti Iran dengan Italia sebagai peserta Piala Dunia FIFA 2026. Laporan Financial Times menyebut permintaan tersebut disampaikan oleh utusan khusus AS, Paolo Zampolli, sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan diplomatik dengan Italia setelah ketegangan politik terkait konflik Iran. Zampolli menyatakan Italia layak tampil karena memiliki empat gelar juara dunia dan berharap tim Azzurri bisa berpartisipasi di turnamen yang sebagian digelar di AS.

Isu ini juga berkaitan dengan dinamika politik yang lebih luas, termasuk kritik keras Trump terhadap Paus Leo XIV atas sikapnya terhadap perang Iran, yang kemudian dibela oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Meski demikian, FIFA menegaskan tidak ada rencana mengganti Iran dan tetap mempertahankan keputusan bahwa Iran adalah peserta resmi turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya juga menyampaikan komitmen tersebut saat bertemu Federasi Sepak Bola Iran.

Iran dijadwalkan memulai pertandingan Grup G di Sofi Stadium, California, menghadapi Selandia Baru dan Belgia sebelum melawan Mesir di Seattle. Keikutsertaan Iran sempat diperdebatkan karena pertandingan berlangsung di Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada, terutama di tengah situasi geopolitik yang memanas. Sementara itu, Italia dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 setelah gagal lolos usai tersingkir oleh Bosnia & Herzegovina di babak playoff, menandai kegagalan ketiga secara beruntun bagi tim nasional tersebut.

Trump minta marinir AS tembak kapal penebar ranjau di Selat Hormuz
  • Krisis Selat Hormuz
  • https://gorontalo.antaranews.com/berita/401737/trump-minta-marinir-as-tembak-kapal-penebar-ranjau-di-selat-hormuz

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan kepada tentara Angkatan Laut AS untuk menembak setiap kapal kecil yang tertangkap memasang ranjau di Selat Hormuz, seiring gencatan senjata dengan Iran terus berlanjut. Dia meminta tidak boleh ada keraguan bagi tentara AS dalam melaksanakan perintah tersebut. Trump juga mengeklaim seluruh pasukan Angkatan Laut Iran, yang terdiri atas 159 kapal, berada di dasar laut dan setiap kapal di antaranya memasang ranjau adalah kapal-kapal kecil. Dia juga menginstruksikan peningkatan penyapuan ranjau tiga kali lipat lebih kuat untuk membersihkan jalur transit yang secara efektif “diganggu” Iran.

Pentagon mengatakan kepada Kongres bahwa pembersihan Selat Hormuz dari ranjau secara penuh dapat memakan waktu hingga enam bulan. Perdebatan tentang ranjau di Selat Hormuz itu bukanlah hal baru. Trump menyatakan Iran telah atau sedang menyingkirkan ranjau tersebut dan sebagian besar “penebar ranjau” Iran telah dihancurkan dalam serangan AS. Namun demikian, Iran membantah telah menempatkan ranjau di jalur air tersebut. Iran menyebut tuduhan itu sebagai propaganda Amerika, meskipun media Iran melaporkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah mengeluarkan peta jalur aman di daerah tersebut.

Trump menegaskan AS mempertahankan kendali penuh atas Selat Hormuz dan tidak akan ada kapal yang dapat melintasi selat itu tanpa persetujuan Angkatan Laut AS. Dia menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah perairan yang tertutup rapat sampai Iran mampu mencapai kesepakatan.

Haji 2026, Menkes Saudi Cek Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Makkah
  • Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Jemaah Haji
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tdyz11430/haji-2026-menkes-saudi-cek-kesiapan-fasilitas-kesehatan-di-makkah

Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahad Al-Jalajel melakukan inspeksi selama dua hari ke berbagai fasilitas layanan kesehatan di Makkah pada Kamis (23/4/2026) guna memastikan kesiapan menghadapi musim haji. Kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah Arab Saudi dalam menyediakan layanan kesehatan berstandar dunia bagi jamaah, sejalan dengan Program Transformasi Sektor Kesehatan dan target pembangunan nasional Saudi Vision 2030. Fokus utama persiapan meliputi penguatan infrastruktur kesehatan, perluasan kapasitas layanan, serta integrasi layanan pencegahan, kuratif, dan tanggap darurat.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri memeriksa kesiapan unit gawat darurat dan perawatan intensif, protokol penanganan kasus kritis, sistem respons cepat, serta mekanisme komando dan kendali terpadu yang terhubung dengan layanan ambulans. Inspeksi ini juga menekankan peningkatan kesiapan tenaga medis dan koordinasi lintas sektor kesehatan untuk memastikan respons yang cepat, profesional, dan aman bagi seluruh jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Langkah ini menjadi bagian dari pemantauan lapangan berkelanjutan guna menjamin standar keselamatan kesehatan tertinggi di seluruh lokasi suci.

Lebanon-Israel Sepakat Lanjut Gencatan Senjata Tiga Pekan
  • Gencatan Senjata Lebanon-Israel
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260424072214-120-1351456/lebanon-israel-sepakat-lanjut-gencatan-senjata-tiga-pekan

Lebanon dan Israel sepakat memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu, usai pertemuan di Amerika Serikat pada Kamis (23/4) waktu setempat. Presiden AS Donald Trump menjamu Duta Besar Israel untuk Washington Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Moawad di Ruang Oval, Gedung Putih, untuk negosiasi putaran kedua. Saat ditanya bagaimana AS akan membantu Lebanon melawan Hizbullah, Trump tak memberi rincian, namun mengatakan AS memiliki “hubungan yang baik dengan Lebanon”.

Trump mengatakan dia berharap dapat menjamu pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam waktu dekat. Dia berharap pertemuan itu bisa digelar selama gencatan senjata tiga minggu. Menurutnya ada “peluang besar” Israel dan Lebanon akan mencapai kesepakatan damai tahun ini. Selain itu, Trump juga menyerukan agar Lebanon menghapus undang-undang, yang melarang keterlibatan dengan Israel.

Hizbullah, kelompok milisi yang bersekutu dengan Iran dan memerangi Israel, tak hadir dalam pembicaraan di Washington. Secara terpisah, anggota parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah mengatakan kelompok itu menginginkan gencatan senjata berlanjut, atas dasar “kepatuhan penuh oleh musuh Israel”.

Potensi Efek Berantai Kenaikan LPG Nonsubsidi
  • Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi
  • https://katadata.co.id/infografik/69eabe0e1e365/infografik-potensi-efek-berantai-kenaikan-lpg-nonsubsidi

Pertamina menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg dengan kenaikan sekitar 18%-19% tergantung wilayah. Di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, LPG nonsubsidi 12 kg naik 18,75% dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu. Sementara itu, LPG nonsubsidi 5,5 kg naik 18,9% dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kondisi ini disebabkan kenaikan harga LPG global akibat konflik AS–Iran. Dia menjelaskan harga LPG nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan harga LPG nonsubsidi yang terjadi bersamaan dengan kenaikan BBM nonsubsidi akan sangat berdampak pada kelas menengah.

Fiskal Masih Kuat, Kemenkeu Pastikan Kabar Rupiah Tembus Rp20.000 Tidak Benar
  • Berita Hoaks APBN Hanya Cukup 3 Bulan
  • https://wartaekonomi.co.id/read609063/fiskal-masih-kuat-kemenkeu-pastikan-kabar-rupiah-tembus-rp20000-tidak-benar

Kementerian Keuangan menegaskan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya cukup untuk tiga bulan adalah berita bohong. Selain itu, kabar mengenai proyeksi nilai tukar rupiah yang akan menyentuh Rp20.000 per dolar AS juga dinyatakan tidak benar. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan.

Di samping itu, Kemenkeu memastikan bahwa kondisi ruang fiskal Indonesia saat ini masih dalam posisi yang lebar dan aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyatakan bahwa bantalan APBN nasional masih sangat kuat. Keyakinan pemerintah ini didasari oleh ketersediaan persediaan dana mandiri yang dimiliki oleh negara saat ini. “Sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman,” tegas Purbaya.

Pemerintah Bedah 15 Ribu Rumah di Perbatasan, Target Rampung September 2026
  • Program Bedah Rumah di Perbatasan
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tdyhh8416/pemerintah-bedah-15-ribu-rumah-di-perbatasan-target-rampung-september-2026

Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026. Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat. “September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun. Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan. Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kronologi PLN soal Listrik Jakarta Sebagian Padam Kemarin, Pulih Total dalam 4 Jam
  • Listrik Jakarta Sebagian Padam
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/24/071817826/kronologi-pln-soal-listrik-jakarta-sebagian-padam-kemarin-pulih-total-dalam-4?source=sorotan

Listrik di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya sempat padam pada Kamis (23/4/2026) kemarin. Gangguan terjadi sejak pukul 10.25 WIB yang memicu keluhan warga karena menghambat aktivitas. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Haris Andika, mengatakan gangguan dipicu adanya kendala teknis pada sistem kelistrikan. Ia menjelaskan, sistem kelistrikan Jakarta dan sekitarnya ditopang oleh 76 gardu induk, di mana sebanyak 13 gardu induk sempat terdampak gangguan. Kondisi ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Seiring terjadinya gangguan, PLN mengerahkan personel untuk melakukan penanganan. Proses penormalan pasokan listrik pun dilakukan secara bertahap, baik melalui sistem kontrol maupun penanganan langsung di lapangan.

Purbaya: Pemerintah Masuk Mode “Survival” demi Jaga Pertumbuhan Tinggi dan Daya Beli
  • Pemerintah Masuk Mode "Survival"
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/24/063848026/purbaya-pemerintah-masuk-mode-survival-demi-jaga-pertumbuhan-tinggi-dan-daya?source=terpopuler

Pemerintah mengubah cara kerja dalam mengelola ekonomi di tengah tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, arah kebijakan kini tidak lagi berjalan seperti biasa, melainkan masuk dalam “mode bertahan” untuk menjaga pertumbuhan tetap tinggi. Pendekatan ini, kata Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong optimalisasi seluruh sumber daya negara demi mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dalam situasi tersebut, pemerintah mulai mengerahkan berbagai instrumen secara lebih agresif, termasuk membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) untuk mengamankan penerimaan dan belanja negara, sekaligus memperbaiki iklim usaha.

AS Kenakan Bea Anti-Dumping Awal Panel Surya dari Indonesia, India, dan Laos
  • AS Terapkan Bea Anti-Dumping untuk Panel Surya RI
  • https://internasional.kontan.co.id/news/as-kenakan-bea-anti-dumping-awal-panel-surya-dari-indonesia-india-dan-laos

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui U.S. Department of Commerce menetapkan bea anti-dumping sementara terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos. Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian tarif yang telah diberlakukan Washington terhadap produk energi surya asal Asia selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan dokumen resmi, besaran margin dumping ditetapkan sebesar 123,04 persen untuk India, 35,17 persen untuk Indonesia, dan 22,46 persen untuk Laos. Nilai impor produk surya dari ketiga negara itu mencapai sekitar US$4,5 miliar pada tahun lalu, atau setara dua pertiga dari total impor panel surya AS.

Alliance for American Solar Manufacturing and Trade menyambut keputusan awal ini dan menegaskan bahwa praktik dumping telah merusak persaingan. Kelompok ini sebelumnya juga berhasil mendorong penerapan tarif terhadap impor panel surya dari sejumlah negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Ke depan, Departemen Perdagangan AS dijadwalkan mengumumkan keputusan final untuk impor dari India dan Indonesia pada sekitar 13 Juli, sementara keputusan untuk Laos akan menyusul sekitar 9 September.

PKB Sambut Positif Usulan KPK agar Capres Harus Kader Partai
  • Usulan KPK Mengenai Kaderisasi Partai
  • https://news.republika.co.id/berita/tdykoa2730000/pkb-sambut-positif-usulan-kpk-agar-capres-harus-kader-partai

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai gagasan yang menarik. Usulan ini dinilai dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa wacana ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban amanah publik dengan baik, serta memperkuat pelembagaan demokrasi di tanah air.

Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa dengan adanya usulan ini, partai politik diharapkan dapat lebih serius dalam mengelola dan meningkatkan sistem kaderisasi mereka. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengisian jabatan publik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian mengenai tata kelola partai politik. dalam kajiannya KPK menemukan bahwa kaderisasi partai politik saat ini belum berjalan dengan baik, seringkali memerlukan biaya tinggi bagi seseorang untuk menjadi kader dan maju dalam pemilihan umum. Untuk mengatasi hal ini, KPK mengusulkan agar anggota partai politik dibagi menjadi tiga kategori: anggota muda, madya, dan utama. Usulan lain mencakup bahwa calon anggota DPR harus berasal dari kader utama partai, sementara calon anggota DPRD provinsi merupakan kader madya. Capres, cawapres, serta calon kepala daerah juga diusulkan harus berasal dari kader partai dengan masa keanggotaan tertentu.

RUU Hak Cipta Ditarget Rampung 2026, Jurnalistik Jadi Fokus Utama
  • legislasi, RUU Hak Cipta
  • https://www.beritasatu.com/nasional/2987933/ruu-hak-cipta-ditarget-rampung-2026-jurnalistik-jadi-fokus-utama

Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada 2026. Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seusai menghadiri diskusi di Dewan Pers, Kamis (24/4/2026). Menurutnya, regulasi hak cipta perlu segera diperbarui, termasuk penataan lembaga manajemen kolektif (collective management organization/CMO) yang saat ini dinilai terlalu banyak dan belum tertata optimal.

Saat ini, pemerintah masih menunggu surat presiden (surpres) untuk penugasan wakil dalam pembahasan bersama DPR. Meski begitu, materi substansi RUU telah disiapkan untuk dibahas lebih lanjut. Supratman menegaskan, perlindungan terhadap karya jurnalistik menjadi salah satu fokus utama dalam revisi UU tersebut, terutama di tengah tantangan era digital. “Karya jurnalistik akan kami lindungi dalam RUU Hak Cipta,” tegasnya.

Pemerintah juga telah menjaring masukan dari berbagai kalangan pers dan berencana melibatkan asosiasi media dalam pembahasan lanjutan guna merumuskan norma perlindungan yang komprehensif.

Kejagung Periksa Pihak dari ESDM Terkait Kasus Korupsi Tambang PT Asmin
  • Kasus Korupsi Tambang
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/23/22510421/kejagung-periksa-pihak-dari-esdm-terkait-kasus-korupsi-tambang-pt-asmin

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi.

Meski demikian, Syarief belum merinci siapa dan apa keterlibatan orang di lingkungan ESDM dalam perkara tersebut. Ia menyebut hal itu masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

Syarief juga menegaskan, penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kalangan penyelenggara negara selain pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup. Dalam pengembangan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka baru, yakni HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT AKT, serta HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik meloloskan aktivitas pertambangan dan ekspor batu bara ilegal, meskipun izin usaha PT AKT telah diterminasi sejak 2017.

15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM Sebut Korban Selamat Ditembak “Tentara Berseragam”
  • Penembakan Warga di Papua
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/04/24/05214011/15-warga-tewas-di-papua-komnas-ham-sebut-korban-selamat-ditembak-tentara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap pengakuan salah satu korban selamat dari insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Fritz Ramandey mengatakan, pengakuan ini diperoleh seusai lembaganya memintai keterangan yang bersangkutan. “Maka yang bersangkutan tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa ‘yang menembak saya adalah tentara berseragam’,” kata Fritz, saat hadir secara virtual dalam jumpa pers di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Fritz menturkan, kontak tembak terjadi pada 13 April 2026 dan eskalasi memuncak pada 14 April 2026.

Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, mengatakan personel TNI tidak terlibat penembakan yang menewaskan seorang anak di Kampung Jigiunggi, Kecamatan Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pernyataan tersebut menampik kabar yang menyebut bahwa seorang anak menjadi korban akibat kontak senjata yang terjadi antara TNI dengan OPM. Menurut Wirya, terjadi dua peristiwa penembakan yang berbeda di hari yang sama, yakni Selasa (14/4/2026).

Rupiah Tembus Rekor Terlemah, Tekanan APBN 2026 Berpotensi Membengkak
  • Rupiah Melemah Beban APBN Berpotensi Naik
  • https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tembus-rekor-terlemah-tekanan-apbn-2026-berpotensi-membengkak?source=home_terbaru

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level terburuk sepanjang sejarah berpotensi memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pada Kamis (23/4/2026), rupiah spot ditutup di level Rp17.286 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,61 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.181 per dolar AS. Sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS, posisi ini menjadi titik terlemah rupiah sepanjang masa, meski akhirnya ditutup sedikit di bawah level tersebut.

Pelemahan ini kian mengkhawatirkan karena berada jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp16.500 per dolar AS. Berdasarkan sensitivitas makro dalam Rancangan APBN 2026, setiap pelemahan Rp100 per dolar AS berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp800 miliar. Artinya, tekanan terhadap fiskal bisa semakin besar jika tren depresiasi berlanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai pergerakan rupiah masih dipengaruhi faktor eksternal. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan merespons secara reaktif terhadap pergerakan harian nilai tukar. Stabilitas rupiah, menurutnya, menjadi domain otoritas moneter. Dari sisi bank sentral, pelemahan rupiah dinilai masih sejalan dengan tren mata uang regional, dengan depresiasi sekitar 3,54 persen secara tahun berjalan. “Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” tegas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.

Lonjakan Harga Plastik Pengaruhi Pangan, Ini Kata Bapanas
  • Lonjakan Harga Plastik
  • https://jabarekspres.com/berita/2026/04/23/lonjakan-harga-plastik-pengaruhi-pangan-ini-kata-bapanas/

Lonjakan harga plastik yang masih belum terkendali berdampak pada berbagai sektor, termasuk kenaikan harga pangan. Merespons hal itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyadari bahwa pemerintah harus segera bergerak untuk mencari bahan baku plastik. Dengan harapan dapat menekan dampak kenaikan biaya terhadap harga pangan seperti beras dan gula nasional domestik. Itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

BI Catat Kredit “Nganggur” di Bank Masih Tinggi, Tembus Rp 2.527 T
  • Tingginya Kredit Perbankan yang Belum Digunakan
  • https://money.kompas.com/read/2026/04/23/094200126/bi-catat-kredit-nganggur-di-bank-masih-tinggi-tembus-rp-2527-t

Bank Indonesia (BI) menyoroti masih tingginya nilai kredit ‘nganggur‘ atau fasilitas kredit yang belum digunakan (undisbursed loan) pada Maret 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tingkat undisbursed loan masih tinggi yakni mencapai 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia atau senilai Rp2.527,46 triliun. Jika dibandingkan dengan data bulan sebelumnya, nilai undisbursed loan Maret 2026 mengalami penurunan tipis sekitar 0,35 persen dari sebesar Rp2.536,4 triliun atau 22,86 persen dari total plafon kredit.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit periode yang sama mencapai 9,49 persen (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan kredit Februari 2026 sebesar 9,37 persen (yoy) dan Maret 2025 sebesar 9,16 persen (yoy). Kondisi ini mencerminkan bahwa ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar, seiring masih besarnya plafon kredit yang belum dimanfaatkan oleh debitur. Lebih lanjut, Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit masih sangat memadai. Hal ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap tinggi sebesar 27,85 persen.

Perry mencatat, perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit konsumsi dan kredit kepada sektor UMKM, seiring masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Ke depan, bank sentral akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan guna mendukung pertumbuhan kredit yang lebih optimal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pengembangan sumber pendanaan nontradisional atau non-DPK. Dengan berbagai langkah tersebut, BI optimistis pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2026 dapat tetap terjaga dalam kisaran 8-12 persen, sejalan dengan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

BI-Rate Tetap 4,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
  • BI Rate Tetap
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_288426.aspx

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi dan diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang makin dalam.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 makin melambat menjadi 3,0% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,1%. Inflasi global juga diprakirakan lebih tinggi menjadi 4,2% dari prakiraan sebelumnya sebesar 4,1%, sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan mundur atau bahkan bertahan hingga akhir 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global. Berbagai indikator terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dalam kisaran 4,9–5,7%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak berlanjutnya perang di Timur Tengah. Neraca perdagangan pada Januari-Februari 2026 mencatat surplus sebesar 2,2 miliar dolar AS. Pada awal triwulan II 2026 (hingga 20 April 2026), aliran modal kembali mencatat net inflows sebesar1,9 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil yang pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026. Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat.

5 Proyek Energi Sampah Groundbreaking Juni 2026, Siap Olah 7.000 Ton per Hari
  • Proyek Energi Sampah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260423/44/1968726/5-proyek-energi-sampah-groundbreaking-juni-2026-siap-olah-7000-ton-per-hari

Pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa lima proyek tersebut akan berlokasi di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung. Menurutnya, proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, sementara proyek di Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

Breaking! Rupiah Melemah 0,79%, Dolar AS Tembus Rp17.305
  • Nilai Tukar Rupiah Melemah
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260423090931-17-729104/breaking-rupiah-melemah-079-dolar-as-tembus-rp17305

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin dalam pada perdagangan Kamis (23/4/2026).

Melansir data Refinitiv, per pukul 09.32 WIB mata uang Garuda tercatat melemah 0,79% ke level Rp17.305/US$. Level ini sekaligus menjadi posisi terlemah rupiah sepanjang masa yang baru secara intraday. Tak hanya itu, pelemahan tersebut juga menandai rupiah telah menembus level psikologis baru di Rp17.300/US$.

Pergerakan ini menunjukkan tekanan terhadap rupiah terus berlanjut sejak awal perdagangan. Sebelumnya, rupiah sudah dibuka melemah 0,23% ke level Rp17.210/US$. Artinya, pelemahan mata uang Garuda semakin dalam hanya dalam beberapa menit setelah pembukaan pasar.

Search