dicetak pada tanggal: 21 Juni 2026 6:33 AM

Prabowo Minta Bunga Kredit UMKM Lebih Rendah dari Korporasi
  • Strategi dukung UMKM
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260618214814-17-743875/prabowo-minta-bunga-kredit-umkm-lebih-rendah-dari-korporasi

Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, Prabowo menilai suku bunga kredit untuk UMKM seharusnya bisa lebih rendah dibandingkan korporasi. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rosan, Presiden menekankan bahwa perbankan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerataan akses pembiayaan. Bank BUMN tidak hanya dituntut menjaga kinerja bisnis, tetapi juga mendukung program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Prabowo menilai pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari sektor perbankan karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Akselerasi Revitalisasi Sekolah: Merajut Keadilan dari Ruang Kelas
  • Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026
  • https://mediaindonesia.com/opini/902048/akselerasi-revitalisasi-sekolah--merajut-keadilan-dari-ruang-kelas

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperkuat keadilan sosial melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan target revitalisasi dari 11.744 menjadi 71.744 satuan pendidikan, melanjutkan keberhasilan program tahun 2025 yang menuntaskan perbaikan 16.167 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. Perluasan tersebut dinilai mencerminkan komitmen politik yang kuat sekaligus menunjukkan kapasitas birokrasi pendidikan dalam melaksanakan program berskala besar secara efektif.

Pemerintah menerapkan prinsip keadilan distributif dengan memprioritaskan sekolah rusak berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terdampak bencana. Kebijakan ini dipandang sebagai wujud keadilan spasial untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Revitalisasi sekolah juga diharapkan mengembalikan fungsi sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sejalan dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang sekolah sebagai “taman” bagi tumbuh kembang anak.

Berbagai penelitian, termasuk temuan OECD melalui Program for International Student Assessment (PISA), menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana sekolah berkorelasi positif dengan motivasi belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru. Karena itu, percepatan revitalisasi sekolah dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Meski pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang ketat, serta disiplin fiskal, keberhasilan program pada 2025 menjadi modal optimisme bahwa target revitalisasi 71.744 sekolah pada 2026 dapat diwujudkan demi menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Dana Pendidikan buat MBG Lagi
  • Anggaran Program MBG
  • https://www.tempo.co/politik/anggaran-pendidikan-proyek-mbg-2270136

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi anggaran pendidikan. Namun, dalam APBN 2026, dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, sebanyak Rp223,6 triliun berasal dari porsi anggaran pendidikan atau sekitar 30 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp769 triliun. Untuk 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengusulkan alokasi dana MBG sebesar Rp224,6 triliun dari anggaran pendidikan. Hingga kini, BGN maupun DPR belum menjelaskan alasan penggunaan dana pendidikan tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada Kementerian Keuangan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, serta MBG Watch, menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam laporan Tempo juga diungkapkan bahwa sebagian anggaran MBG 2027 akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan sebesar Rp7,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar sepertiga anggaran gaji sekitar 1,5 juta guru dalam APBN 2026 yang mencapai Rp21,4 triliun, sehingga memunculkan kritik terkait prioritas dan penggunaan dana pendidikan.

MSCI Turunkan Penilaian Information Flow Indonesia Menjadi Negatif, Apa Sebabnya?
  • Penilaian Information Flow Indonesia menjadi negatif oleh MSCI
  • https://internasional.kontan.co.id/news/msci-turunkan-penilaian-information-flow-indonesia-menjadi-negatif-apa-sebabnya

Mengutip Reuters, MSCI menurunkan penilaian terhadap kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif, dengan menyoroti kelemahan dalam ketersediaan dan keandalan data pasar. Penyedia indeks global MSCI pada Kamis (19/6) menyatakan bahwa kekhawatiran terkait kelayakan investasi (investability) di Indonesia masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Menurut MSCI, kurangnya transparansi mengenai data kepemilikan saham dan aktivitas perdagangan menghambat proses pembentukan harga (price formation) yang wajar. Kondisi ini juga membatasi kemampuan investor global untuk menilai secara akurat besaran free float. MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (foreign exchange/FX) Indonesia sebagai hambatan lain bagi investor. MSCI menambahkan bahwa tingkat liberalisasi pasar valuta asing di Indonesia masih terbatas.

Komisi XIII DPR Desak DO Massal Calon Dokter Dihentikan: Perlu Audit Data
  • Dropout Calon Dokter, Pendidikan Calon Dokter
  • https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8537634/komisi-xiii-dpr-desak-do-massal-calon-dokter-dihentikan-perlu-audit-data?utm_source=whatsapp#google_vignette

Ratusan mahasiswa calon dokter menghadapi kebijakan dropout (DO) dari sejumlah perguruan tinggi karena tidak lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan telah melewati batas masa studi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta agar kebijakan DO massal dihentikan sementara dan dilakukan audit administratif terhadap setiap mahasiswa. Audit diperlukan untuk memastikan apakah mahasiswa benar-benar belum menyelesaikan kurikulum atau hanya belum berhasil lulus uji kompetensi yang menjadi syarat akhir memperoleh sertifikat profesi dokter.

Mahasiswa yang terdampak merupakan kelompok retaker, yakni peserta yang telah menyelesaikan seluruh beban studi profesi dokter sekitar 36–40 SKS, tetapi belum lulus UKMPPD yang berbobot 0 SKS dan berada di luar struktur kurikulum kampus. Kebijakan DO tersebut mengacu pada Surat Dirjen Dikti yang diterbitkan pada Januari 2026. Dalam rapat bersama DPR dan Komnas HAM, perwakilan mahasiswa Fitri Hasibuan mengungkapkan bahwa dirinya baru saja di-DO bersama ratusan mahasiswa lain, dengan sekitar 500 orang disebut mengalami nasib serupa akibat ketentuan batas masa studi lima tahun.

Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Rimawati, menilai pemberian DO secara langsung kepada mahasiswa retaker tidak mencerminkan rasa keadilan karena mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama pendidikan. Ia mendorong pemerintah mencari solusi atas status mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi, sekaligus meminta institusi pendidikan melakukan evaluasi terhadap tingginya jumlah retaker, kualitas pembelajaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan kedokteran.

BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,75%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
  • BI rate kembali naik
  • https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812626.aspx

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026.

Dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, BI memperkuat efektivitas kebijakan makroprudensial melalui peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. BI juga memperkuat kebijakan pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi USD10.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada 17 Juni 2026 tercatat sebesar Rp17.730 per dolar AS, atau menguat 0,76% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Mei 2026. Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,09 triliun (23,32% dari total outstanding) sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. BI juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%.

Jalan Panjang Eksekusi Hotel Sultan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://news.detik.com/berita/d-8537944/jalan-panjang-eksekusi-hotel-sultan

Pemerintah mengambil alih Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco berdasarkan putusan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1/PDT.EKS/2026/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Putusan tersebut meminta agar Hotel Sultan dikosongkan dan meminta lahan tersebut dikembalikan kepada penggugat yakni Sekretariat Negara.

Pada Kamis (18/6/2026), merupakan tenggat waktu bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) atau kawasan eks Hotel Sultan. Namun upaya eksekusi lahan tidak mudah. Sekitar pukul 08.00 WIB, sekelompok massa berkerumun menolak eksekusi tersebut. Mereka berkerumun di depan lobi dan menyerukan agar pengadilan tidak mengeksekusi Hotel Sultan.

Sebanyak 3.161 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan. “Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, jumlah pam 3.161 personel,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangannya di Jakarta, dilansir kantor berita Antara. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebelumnya juga mengatakan telah menyiapkan 300 personel gabungan menjelang pelaksanaan eksekusi. Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Hendry Arisandi menyebutkan personel gabungan itu terdiri dari PPKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, tim kuasa hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Saat ekskusi berlangsung, terjadi kericuhan dan 69 orang (mungkin masih bertambah) diamankan polisi di lokasi pada Kamis 18 Juni 2026.

Sebagai bagian dari eksekusi, petugas dari panitera PN Jakarta Pusat dan pihak Gelora Bung Karno memasuki hotel dan didampingi oleh pihak kepolisian. Kondisi di dalam hotel, resepsionis tampak kosong, beberapa tamu (dewasa dan anak kecil) yang masih berada di hotel didampingi oleh Polwan untuk keluar hotel.

Himbara Kuasai 10% Kapitalisasi Pasar BEI, Jadi Perhatian Khusus Prabowo
  • Kinerja Perbankan Pelat Merah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/rosan-himbara-kuasai-10-kapitalisasi-pasar-bei-jadi-perhatian-khusus-prabowo

CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa lima bank anggota Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.100 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia, sehingga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sektor keuangan nasional.

Besarnya peran Himbara menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kinerja perbankan pelat merah. Menurut Rosan, Presiden memandang Himbara bukan hanya sebagai bank milik negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda pembangunan melalui fungsi intermediasi perbankan.

Presiden Prabowo mendorong Himbara untuk terus menjaga kinerja, memperluas pembiayaan produktif, serta mendukung sektor UMKM, komersial, dan korporasi. Namun, seluruh aktivitas perbankan tetap harus dijalankan secara profesional dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar kontribusi Himbara terhadap pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan berkelanjutan.

Bahlil Evaluasi Harga Batu Bara DMO Untuk Pembangkit, Ini Alasannya
  • Evaluasi Harga Batu Bara DMO
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618164637-4-743835/bahlil-evaluasi-harga-batu-bara-dmo-untuk-pembangkit-ini-alasannya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka opsi evaluasi harga batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya bagi pembangkit listrik PT PLN. Pemerintah saat ini tengah menghitung ulang formulasi harga batu bara dalam skema Domestic Market Obligation atau DMO.

Harga batu bara DMO untuk pembangkit listrik PLN selama ini dipatok sebesar US$70 per ton dan belum berubah sejak 2018. Evaluasi dilakukan karena pemerintah menilai perlu mempertimbangkan perkembangan biaya operasional di sektor hulu serta parameter keekonomian terbaru dalam industri pertambangan.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara hati-hati agar kebijakan harga baru tidak merugikan PLN maupun pelaku usaha batu bara. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan untuk mencari keseimbangan antara keberlanjutan pasokan listrik nasional dan kelayakan ekonomi bagi perusahaan tambang.

MSCI Nilai Status Arus Informasi RI Negatif, Apa Artinya?
  • Penilaian MSCI
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260619060638-92-1370650/msci-nilai-status-arus-informasi-ri-negatif-apa-artinya

MSCI menurunkan penilaian kriteria arus informasi Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Penurunan status arus informasi mencerminkan adanya ketidakjelasan data kepemilikan dan aktivitas pasar yang dapat mengganggu pembentukan harga saham secara wajar. Kondisi ini juga dinilai menyulitkan investor global dalam menilai jumlah saham publik atau true free float emiten di BEI, ditambah hambatan pada pasar valuta asing karena keterbatasan pasar offshore dan pembatasan di pasar onshore.

Sentimen negatif MSCI memperbesar risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Jika hal itu terjadi, Indonesia berpotensi mengalami arus keluar dana asing hingga US$13 miliar atau sekitar Rp231,7 triliun, di tengah tekanan IHSG yang turun lebih dari 27 persen sepanjang 2026 dan net sell asing sekitar US$3,76 miliar.

Yahya Zaini Ungkap Rencana BGN Hibahkan Motor Listrik ke Guru Honorer Daerah
  • BGN, Motor Listrik BGN, Optimalisasi Anggaran BGN
  • https://news.detik.com/berita/d-8537868/yahya-zaini-ungkap-rencana-bgn-hibahkan-motor-listrik-ke-guru-honorer-daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, setuju dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari yang mengusulkan motor listrik dimanfaatkan secara maksimal lantaran uang negara sudah keluar. Yahya bahkan mendengar rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik itu ke guru-guru honorer di daerah.

Lebih lanjut, Yahya juga menyatakan tidak setuju dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN sebab SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja. Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN mengaku tidak mendapat informasi sejak awal pengadaan motor listrik itu.

Arumsari menambahkan bahwa prinsip utama adalah memaksimalkan pemanfaatan barang yang telah dibeli pada 2025 termasuk motor listrik, laptop, IoT, dan CCTV. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai dengan kebutuhan namun fokus tetap pada optimalisasi aset agar tidak menjadi pemborosan.

Panda Bond Kantongi Restu dan Dukungan Penuh Otoritas Cina
  • Panda Bond
  • https://tirto.id/panda-bond-kantongi-restu-dan-dukungan-penuh-otoritas-cina-hyg3

Rencana Indonesia untuk menerbitkan instrumen surat utang Panda Bond di pasar keuangan Cina mendapatkan lampu hijau. Pemerintah Cina, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Cina (People’s Bank of China/PBOC), secara resmi memberikan dukungan agar proses penerbitan perdana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kepastian dukungan ini menjadi buah manis dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, ke Beijing selama dua hari terakhir. Dalam lawatan tersebut, Purbaya melakukan serangkaian dialog strategis dengan otoritas terkait, termasuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan sejumlah investor lokal guna memperluas akses pembiayaan sekaligus mengukuhkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 19 Juni 2026 usai BI Rate Jadi 5,75%
  • Nilai Tukar Dollar Amerika
  • https://market.bisnis.com/read/20260619/93/1981795/nilai-tukar-rupiah-terhadap-dolar-as-hari-ini-jumat-19-juni-2026-usai-bi-rate-jadi-575

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34. Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Satgas PRR Minta K/L dan Pemda Tancap Gas Pemulihan Permanen
  • Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dana Transfer ke Daerah, Percepatan Pemulihan Bencana
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618182315-20-1370578/satgas-prr-minta-k-l-dan-pemda-tancap-gas-pemulihan-permanen

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menggunakan dana pemulihan pascabencana dan transfer ke daerah (TKD).

Tito mengatakan proses pemulihan permanen pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipacu. Menurutnya berbagai layanan dasar kembali berfungsi dan kondisi darurat telah terlewati dan layanan dasar mulai berfungsi kembali.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028, dengan alokasi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan sisanya pada 2028. Program ini melibatkan 33 kementerian/lembaga, dengan lima di antaranya sudah menerima pagu anggaran, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Kesehatan, dan BPS. Tito berharap percepatan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dapat segera dilakukan agar program berjalan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun sejak Mei 2026, terdiri dari Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Tito menekankan bahwa percepatan ini penting agar masyarakat terdampak segera merasakan manfaat nyata dari program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mulai 1 Juli 2026, BI Perketat Pembelian Dollar AS Tanpa Dokumen, Batasnya Kini 10.000 Dollar AS
  • Pembatasan Pembelian Dollar AS
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/19/085522026/mulai-1-juli-2026-bi-perketat-pembelian-dollar-as-tanpa-dokumen-batasnya-kini

Bank Indonesia (BI) memberlakukan penurunan batas pembelian valuta asing (valas) tanpa dokumen pendukung (underlying) dari 25.000 dollar AS menjadi 10.000 dollar AS mulai 1 Juli 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Perry mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan satu dari tiga langkah yang ditempuh BI untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik.

MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah, Pengusaha Protes
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/19/07545341/mbg-dihentikan-saat-libur-sekolah-pengusaha-protes?page=all#page2

Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah ditentang oleh pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Gapembi menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha pada program MBG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan jika dulu MBG tetap diberikan pada saat Ramadhan dan libur sekolah dengan sistem bundling, kini kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana itu sudah tidak lagi digunakan. Momentum liburan sekolah ini dirasa menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan tata kelola dan penataan MBG di bawah kepemimpinan yang baru. Meski ada protes dari para pengusaha, BGN tetap berpegang teguh pada pendirian tidak memberikan insentif kepada SPPG selama masa libur sekolah.

KPK Putuskan tak Lanjutkan Penyelidikan Kasus Korupsi MBG
  • Korupsi MBG, KPK
  • https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kpk-putuskan-tak-lanjutkan-penyelidikan-kasus-korupsi-mbg/ar-AA25UO1e?ocid=msedgntp&pc=LCTS&cvid=6a34a09bb82045e08e883dc7fafb4f5d&ei=23

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mengusut kasus korupsi di BGN.

“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

KPK percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menyidik kasus terkait MBG di BGN yang saat ini sedang berjalan. KPK siap untuk berkoordinasi jika diperlukan. Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hidayana  serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG dengan modus menerima manfaat atas pemberian izin dari SPPG yang terafiliasi dan melakukan mark-up atas sejumlah pengadaan barang.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG agar terbebas dari praktik korupsi guna memaksimalkan anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sudah 34 Tahun, Menkop Beberkan 5 Poin Usulan Baru RUU Perkoperasian
  • Revisi UU Perkoperasian
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617142413-92-1370023/sudah-34-tahun-menkop-beberkan-5-poin-usulan-baru-ruu-perkoperasian

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan lima hal yang perlu diubah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kepada Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6). Ferry mengatakan UU Perkoperasian tersebut telah berumur 34 tahun sehingga dalam perkembangannya dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ferry menjelaskan kelima hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

  1. Adopsi teknologi digital oleh koperasi. Ia menilai teknologi digital memberikan peluang besar terhadap kecepatan, kemudahan, keterjangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
  2. Pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Ferry menyampaikan lembaga pengawas ini memiliki tugas pengaturan, pengawasan tata kelola, kepatuhan, perlindungan anggota dan masyarakat dari praktik usaha koperasi yang merugikan, penjatuhan sanksi administratif, serta mencegah penyalahgunaan badan hukum korporasi.
  3. Pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Penjaminan Simpanan Koperasi atau LPS Koperasi.
  4. Ketentuan sanksi pidana. Ferry mengatakan ketentuan tersebut dibutuhkan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas. Namun, dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran, dan tidak membuka peluang kriminalisasi.
  5. Ketentuan terkait ekosistem dan peran pemerintah. Ia menyampaikan pada prinsipnya pemerintah harus memberikan daya dukung bagi pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia.
PKB Harap PDIP Bersikap Tegas Soal Posisi Politik
  • PDIP, PKB, Sikap Politik PDIP
  • https://ambon.antaranews.com/berita/333248/pkb-harap-pdip-bersikap-tegas-soal-posisi-politik

 Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap yang tegas soal posisi politiknya, baik memilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Selama ini, dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.

“Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas. Berbagai kejadian yang ada justru semakin penting untuk memastikan posisi tersebut,” katanya.

Basa-basi Safari Politik Jokowo via PSI
  • PSI, Safari Politik Jokowi, Wapres Gibran
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/07300061/basa-basi-safari-politik-jokowi-via-psi?page=all#page2

Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo mengonfirmasi anomali besar dalam lanskap politik nasional. Alih-alih menjadi potret konsolidasi yang matang, safari politik ini lebih menyerupai strategi jalan pintas dengan mempersonalisasikan struktur kepemimpinannya demi dinasti politik.

Daya tarik elektoral Jokowi selama menjabat presiden banyak ditopang oleh instrumen negara seperti bantuan sosial dan kendali kebijakan. Setelah lengser, safari politiknya hanya menjadi tontonan nostalgia tanpa daya paksa untuk mengalihkan basis massa dari partai besar ke PSI. Rekam jejak PSI dalam Pemilu 2019 dan 2024 yang gagal menembus ambang batas parlemen menunjukkan bahwa strategi mengandalkan figur tunggal tidak efektif.

Diprediksi masa depan PSI akan stagnan jika tetap bergantung pada Jokowi. Suara partai diperkirakan kembali tertahan di kisaran 2–3 persen, menjadikannya partai gurem abadi. Variabel penentu justru ada pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, apakah mampu menyusupkan kepentingan PSI ke dalam struktur kekuasaan aktif. Safari Jokowi hanya berfungsi membuka pintu nostalgia, sementara eksekusi politik nyata membutuhkan jejaring kekuasaan yang aktif dan berotoritas.

Banyak Dapur MBG tak Sesuai Standar, Pimpinan BGN Soroti Revisi Juknis Era Dadan
  • Perbaikan Tata Kelola MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/tgutqq409/banyak-dapur-mbg-tak-sesuai-standar-pimpinan-bgn-soroti-revisi-juknis-era-dadan-part2

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya untuk manata ulang operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui masih banyak dapur MBG yang tidak sesuai standar. Informasi mengenai kondisi dapur yang tidak sesuai standar juga bisa dengan mudah ditemukan di media sosial. Menurut dia, masalah itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi BGN dengan pimpinan barunya.

Arumsari menyatakan, pihaknya akan mendata setiap dapur MBG yang sudah beroperasi. Nantinya, SPPG yang tidak memungkinkan beroperasi akan dihentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, ada sejumlah dapur MBG yang sasaran penerima manfaatnya tidak terlalu banyak. Operasional dapur-dapur itu bisa saja dihentikan dengan mengalihkan penerima manfaat ke SPPG lainnya.

Arumsari menambahkan, keberadaan dapur MBG yang tidak sesuai standar juga merupakan hasil dari regulasi BGN pada kepemimpinan sebelumnya. Pasalnya, sempat ada beberapa regulasi yang diduga diubah untuk memfasilitasi pembangunan dapur agar lebih mudah.

Ajak Jaga Stabilitas Politik, BM PAN Pertanyakan Sikap PDIP
  • Demonstrasi Mahasiswa, Sikap PDIP, Stabilitas Politik
  • https://news.detik.com/berita/d-8536973/ajak-jaga-stabilitas-politik-bm-pan-pertanyakan-sikap-pdip

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) bicara spekulasi dan dugaan keterlibatan sejumlah kelompok politik dalam mendorong maupun memobilisasi gerakan mahasiswa belakangan ini. Organisasi sayap PAN itu menyentil konsistensi sikap PDIP terhadap pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BM PAN menilai adanya potensi ambiguitas di ruang publik, jika benar terdapat keterlibatan PDIP dalam mendorong gerakan yang berorientasi pada tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Meskipun sentimen pasar mengalami perbaikan setelah adanya demonstrasi mahasiswa, BM PAN menilai pemerintah pun telah menunjukkan respons yang konstruktif terhadap berbagai aspirasi dan kritik yang berkembang di masyarakat. Diharapkan semua pihak dapat mengedepankan objektivitas dalam melihat perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan tudingan adanya keterkaitan Tiyo Ardianto harus di jawab dengan data bukan pelabelan.

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus MBG, Total 6 Orang
  • Korupsi di BGN
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618213431-12-1370625/kejagung-tetapkan-tersangka-baru-di-kasus-mbg-total-6-orang

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Glory selaku pihak swasta diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra-mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “GHS memberikan sejumlah mata uang baik dalam bentuk asing maupun rupiah kepada saudara DH, Kamis (18/6). Atas perbuatannya, GHS langsung ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inch.

Wamensesneg dan Kivlan Zen Terluka Saat Kericuhan Eksekusi Hotel Sultan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://news.detik.com/berita/d-8537170/wamensesneg-dan-kivlan-zen-terluka-saat-kericuhan-eksekusi-hotel-sultan

Eksekusi Hotel Sultan Blok 15 di Gelora Bung Karno (GBK) diwarnai kericuhan hingga massa melemparkan batu dan kayu. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto dan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen mengalami luka. Saksi mata dari pegawai Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK) Bram mengatakan bahwa Wamensesneg Bambang terkena batu saat kericuhan. Posisi Bambang berada dekat dengan aparat saat kejadian. Bram menyebutkan luka Bambang berada di kaki kiri.

Sementara Kivlan Zen yang hadir sebagai kuasa hukum pihak ahli waris berdiri di barisan massa yang menolak eksekusi. Kericuhan pecah selepas Panitera PN Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi. Kivlan Zen mengatakan dia terluka ketika berupaya bernegosiasi dengan polisi. Ia terkena kawat duri pembatas yang menyebabkan luka di tangannya.

Selain itu, sebanyak 29 personel mengalami luka buntut kericuhan saat eksekusi. Diketahui, proses eksekusi ini melibatkan 3.161 personel gabungan untuk pengamanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan sebanyak 26 polisi di antaranya mengalami luka ringan akibat lemparan batu dari massa. Sisanya ada dari TNI dan sipil yang mengalami luka.

Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro Kerangka RAPBN 2027, Ini Rinciannya
  • Asumsi Makro RAPBN
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617201154-532-1370181/banggar-dpr-sepakati-asumsi-makro-kerangka-rapbn-2027-ini-rinciannya

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Kesepakatan ini ditetapkan dalam rapat Banggar DPR setelah Panja Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. APBN 2027 akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong investasi swasta, memperkuat peran Danantara dalam sektor produktif, serta melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperbaiki iklim investasi.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, defisit anggaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, dan yield SBN 10 tahun 6,5 persen hingga 7,3 persen. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, pengangguran terbuka 4,3 persen hingga 4,87 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, serta GNI per kapita mencapai US$5.800 hingga US$5.840.

Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Panda Bond Jadi Alternatif
  • Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat
  • https://nasional.kontan.co.id/news/risiko-utang-luar-negeri-indonesia-meningkat-panda-bond-jadi-alternatif

Risiko utang luar negeri Indonesia dinilai perlu semakin diwaspadai di tengah pelemahan rupiah, suku bunga global yang masih tinggi, serta mahalnya biaya pembiayaan yang tercermin dari tingginya yield Surat Berharga Negara. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai posisi ULN Indonesia sebesar US$439,8 miliar pada April 2026 masih relatif terkendali, dengan rasio terhadap PDB sekitar 29,6 persen dan struktur utang yang didominasi tenor jangka panjang.

Menurut Josua, risiko utama bukan hanya pada besarnya nominal utang, melainkan pada meningkatnya beban pembayaran utang dalam rupiah ketika nilai tukar melemah. Tekanan ini terutama berisiko bagi korporasi yang memiliki utang valuta asing besar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, khususnya di sektor manufaktur, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan. Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan hedging korporasi lemah, tekanan tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan hingga kualitas kredit perbankan.

Penerbitan Panda Bond dinilai dapat menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan APBN karena memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS. Namun, instrumen ini tidak boleh dianggap sebagai solusi instan untuk menurunkan biaya utang atau menstabilkan rupiah, karena pemerintah tetap perlu menghitung risiko kurs yuan, biaya lindung nilai, biaya penerbitan, likuiditas pasar, dan yield yang diminta investor. Karena itu, Panda Bond sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap pembiayaan, bukan pengganti pasar SBN domestik.

Siap-Siap Pemerintah Uji Jalan BBM Bensin Bioetanol E20
  • Uji Jalan BBM Bensin Bioetanol E20
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617205334-4-743513/siap-siap-pemerintah-uji-jalan-bbm-bensin-bioetanol-e20

Kementerian ESDM tengah menyiapkan uji jalan atau road test untuk BBM bensin dengan campuran bioetanol 20 persen atau E20. Uji ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemerintah menerapkan mandatori E20 pada 2028, dengan melibatkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo untuk menguji kesiapan mesin kendaraan dan infrastruktur industri otomotif nasional.

Sebelum menuju E20, pemerintah lebih dulu memfokuskan implementasi mandatori E5 atau campuran bioetanol 5 persen pada tahun ini. Mandatori E5 ditargetkan berjalan sebelum Desember 2026 agar Indonesia dapat mengejar peningkatan campuran menjadi E10 pada awal 2027. Saat ini, implementasi E5 tinggal menunggu Keputusan Menteri terkait alokasi volume, setelah regulasi pendukung seperti pembebasan cukai dan penyederhanaan izin usaha pencampuran bahan bakar disiapkan.

Pemerintah juga mengawal kesiapan Pertamina, termasuk proses pembersihan reaktor, serta pengujian oleh Lemigas untuk menentukan spesifikasi campuran etanol yang paling sesuai dengan berbagai jenis angka oktan bensin. ESDM menilai kendaraan modern pada dasarnya mampu menggunakan campuran etanol lebih tinggi, bahkan hingga 30 persen, tetapi uji jalan tetap diperlukan agar transisi bioetanol berjalan terukur, aman, dan memberi manfaat efisiensi bagi masyarakat.

KontraS Minta Eks Kabais TNI Diperiksa di Kasus Air Keras Andrie Yunus
  • Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617135959-12-1370011/kontras-minta-eks-kabais-tni-diperiksa-di-kasus-air-keras-andrie-yunus

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya meminta Polda Metro Jaya untuk memeriksa eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Pada Rabu (17/6) hari ini, Dimas diketahui juga dijadwalkan dimintai keterangan terkait laporan yang dilayangkan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas peristiwa penyiraman itu. Dimas menyebut ada dua topik pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh penyidik. Yakni soal hasil investigasi yang dilakukan TAUD dan praperadilan yang dilayangkan di PN Jakarta Selatan.

Diketahui, majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam putusannya memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie. Dalam pemeriksaan itu, kata Dimas, pihaknya juga akan mendorong Polda Metro Jaya untuk memeriksa eks Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Disampaikan Dimas, pemeriksaan ini perlu dilakukan lantaran keterangan mereka dinilai penting untuk mengungkap peristiwa penyiraman yang dialami Andrie.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana penjara terhadap empat orang terdakwa dalam kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 3 tahun penjara; Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara; Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum dengan pidana 2 tahun penjara; dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dihukum dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara. Lebih lanjut, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pemecatan dari dinas militer.

Pengusaha Butuh Insentif demi Tercapai Target Investasi Ekraf Rp157 Triliun 2027
  • kebutuhan insentif bagi pengusaha ekonomi kreatif
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260618/12/1981529/pengusaha-butuh-insentif-demi-tercapai-target-investasi-ekraf-rp157-triliun-2027

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan besaran investasi pada sektor ekraf di Tanah Air dapat mencapai rentang Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun pada 2027 mendatang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan target investasi ekraf sebesar Rp146,46 triliun pada 2026, yang realisasinya telah mencapai 47% atau sekitar Rp61,33 triliun pada kuartal pertama tahun ini.

Pendiri Asosiasi Digital Kreatif (Aditif) Indonesia Saga Iqranegara menyampaikan bahwa target investasi yang meningkat menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap potensi ekonomi kreatif. Namun demikian, target tinggi perlu diiringi instrumen pendukung bagi pelaku usaha seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga akses pembiayaan. Menurut Saga, target investasi tersebut perlu memiliki peta jalan untuk masing-masing subsektor. Pemerintah sendiri telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif sejak 2018.

Khusus subsektor digital, terdapat kesenjangan skill talenta digital hingga akses pembiayaan untuk startup kreatif digital di Tanah Air. Selain itu, Saga juga menekankan penegakan hak kekayaan intelektual yang lemah. Terdapat pula peraturan yang belum mengikuti model bisnis baru, antara lain terkait gig economy hingga konten akal imitasi (AI).

Polri Kaji Pembentukan Universitas Kepolisian untuk Umum
  • Universitas Kepolisian
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260617174552-12-1370121/polri-kaji-pembentukan-universitas-kepolisian-untuk-umum

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengaku tengah mengkaji pembentukan Universitas Kepolisian. Kepala Lemdiklat Polri Komjen RZ Panca Simanjuntak menyebut Universitas tersebut rencananya akan dapat diakses masyarakat umum yang ingin mendalami ilmu keamanan ataupun kepolisian. Ia menjelaskan jika Universitas Kepolisian itu sudah terbentuk maka tidak akan ada lagi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Panca mengklaim perubahan STIK menjadi Universitas Kepolisian sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia Polri di masa depan.

Ia menyebut penguatan pendidikan menjadi salah satu langkah Polri meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun ini, sebanyak 289 peserta didik diwisuda dari program sarjana, magister, dan doktoral di STIK. Dalam kesempatan yang sama,, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Eko Rudi Sudarto mengungkapkan gagasan Universitas Kepolisian telah dideklarasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak tiga tahun lalu. Harapannya, kehadiran Universitas Kepolisian dapat membuka ruang yang lebih luas bagi berbagai kalangan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu kepolisian dan keamanan.

Utang Luar Negeri Indonesia: Siapa Kreditur Terbesar RI?
  • Kredit utang luar negeri Indonesia bulan April 2026
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/18/091900326/utang-luar-negeri-indonesia--siapa-kreditur-terbesar-ri-

Posisi ULN Indonesia berdasarkan kreditur mencapai 207,097 miliar dollar AS per April 2026 atau setara sekitar Rp3.687,24 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 205,988 miliar dollar AS. Singapura menempati posisi teratas dengan nilai pinjaman sebesar 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun per April 2026 dengan asumsi kurs Rp17.803 per dollar AS. Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan kreditur utama lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong.

Besarnya porsi Singapura tidak terlepas dari posisinya sebagai pusat keuangan regional. Banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan yang berkantor di negara tersebut sehingga aliran pembiayaan ke Indonesia tercatat berasal dari Singapura. Jika dibandingkan dengan total ULN Indonesia menurut kreditur yang mencapai 207,097 miliar dollar AS, maka porsi Singapura mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan ULN Indonesia.

Di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS) menjadi kreditur terbesar kedua Indonesia. Posisi utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Negeri Paman Sam tercatat sebesar 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,34 triliun pada April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada April 2025 yang sebesar 27,614 miliar dollar AS.

Breaking News! Dolar AS Naik ke Rp17.840
  • Nilai Tukar Dollar Amerika
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260618080953-17-743562/breaking-news-dolar-as-naik-ke-rp17840

Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (18/6/2026). Pelemahan ini terjadi seiring menguatnya dolar AS di pasar global. Melansir data Refinitiv, rupiah harus mengawali perdagangan pagi ini di zona merah dengan tertekan 0,62% atau berada di level Rp17.840/US$.

Tempe Selangkah Lagi Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO
  • Warisan Budaya Unesco
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tgs6wb416/tempe-selangkah-lagi-jadi-warisan-budaya-dunia-unesco

Indonesia tengah menantikan penetapan Budaya Tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO yang ditargetkan berlangsung pada akhir 2026. Momentum tersebut menjadi fokus peringatan Hari Tempe Nasional (Hartempenas) 2026 bertema “Tempe Mendunia: Dari Kearifan Lokal Menuju Warisan Budaya Dunia”, yang melibatkan berbagai lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta Kementerian Kebudayaan. Rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang Juni mencakup lomba, kampanye digital, webinar, pameran inovasi, hingga seminar internasional di Universitas Sahid Jakarta.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan telah mengajukan Budaya Tempe ke UNESCO sejak 29 Maret 2025 setelah proses persiapan yang dimulai pada awal 2024. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti menyatakan bahwa tempe tidak hanya merupakan produk pangan, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal, nilai gotong royong, serta kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan teknologi fermentasi yang berkelanjutan. Forum Tempe Indonesia (FTI) menilai pengakuan UNESCO akan menjadi pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, praktik sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketua Umum FTI Hardinsyah dan Ketua Umum PERGIZI PANGAN Ahmad Sulaeman menegaskan bahwa tempe memiliki peran yang melampaui aspek gizi, mencakup sejarah, kesehatan, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, lingkungan, hingga diplomasi budaya. Pada puncak Hartempenas 2026, FTI juga memperkenalkan gagasan pembentukan Global Tempe Forum sebagai wadah kerja sama internasional. Dengan tempe yang kini telah diproduksi dan dikonsumsi di berbagai negara, pengakuan UNESCO diharapkan dapat semakin memperkuat posisi tempe sebagai identitas budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan ekspor produk tempe.

Investor China Protes Kebijakan Baru Nikel, Haruskah RI Ubah Aturan?
  • Kebijakan Baru Nikel
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260618074924-85-1370265/investor-china-protes-kebijakan-baru-nikel-haruskah-ri-ubah-aturan

Investor China mengeluhkan sejumlah kebijakan baru sektor nikel di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meningkatkan biaya usaha dan menurunkan kepastian investasi di tengah ambisi hilirisasi Indonesia. Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut kamar dagang China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) bahkan telah mengirim surat keberatan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah kebijakan yang berdampak pada industri nikel. Dalam surat tersebut, investor menyoroti rencana kenaikan royalti pertambangan, aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota produksi tambang nikel, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin ketat.

Luhut Kejar Portal Perlinsos Digital Meluncur Akhir Tahun Ini
  • Portal Parlinsos Digital
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260617163527-92-1370087/luhut-kejar-portal-perlinsos-digital-meluncur-akhir-tahun-ini

Pemerintah menargetkan peluncuran nasional platform baru Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Oktober-November 2026 sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun ini. Sebelum diluncurkan secara nasional, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di sejumlah daerah pada Juli mendatang. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkembangan platform digital ini sekarang telah menunjukkan kemajuan.

Ia menyebut saat ini terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek percontohan, setelah sempat dilakukan uji coba juga di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Luhut, Presiden Prabowo sudah dijadwalkan dapat melihat langsung implementasi sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan pada akhir tahun. Ia menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026.

Saat ditanya apakah sistem tersebut hanya digunakan untuk bantuan sosial, Luhut menegaskan cakupannya akan jauh lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan data untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Luhut mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada Prabowo berdasarkan data yang tersedia.

Prabowo Mau Setop Impor Bawang Putih, Siapkan Rp400 M Buat Swasembada
  • Strategi capai swasembada bawang putih
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260618064635-92-1370246/prabowo-mau-setop-impor-bawang-putih-siapkan-rp400-m-buat-swasembada

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia setop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha). Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, yang mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih. Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat. Sudaryono mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Sudaryono menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Trump Teken Kesepakatan dengan Iran, Selat Hormuz Kembali Dibuka
  • Kesepakatan Damai AS-Iran
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/18/081251126/trump-teken-kesepakatan-dengan-iran-selat-hormuz-kembali-dibuka

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani kesepakatan sementara dengan Iran yang mengakhiri konflik selama tiga bulan dan membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kesepakatan yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut mulai berlaku pada Rabu (17/6/2026). Namun, belum ada kepastian apakah Iran telah sepenuhnya mengambil langkah untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump mengatakan, dokumen tersebut ditandatangani di Istana Versailles, Perancis.

Menurut seorang pejabat AS, dokumen itu sebelumnya telah ditandatangani secara digital pada Minggu (14/6/2026) oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Penandatanganan resmi kemudian dilakukan oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Berdasarkan draf perjanjian, pembukaan kembali Selat Hormuz akan dilakukan secepatnya setelah penutupan selama berbulan-bulan yang memicu lonjakan harga energi global.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian keringanan sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Sementara itu, pembahasan mengenai program nuklir Iran dan potensi insentif ekonomi tambahan akan dilakukan dalam perundingan lanjutan. Trump mengakui, risiko terjadinya krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya mengakhiri perang yang dimulai pada Februari lalu. Selain itu, memorandum juga memuat rencana program pembangunan Iran senilai 300 miliar dollar AS. Trump menegaskan, dana tersebut tidak berasal dari pemerintah AS dan hanya dapat dinikmati Iran apabila mematuhi isi kesepakatan. Trump juga membuka kemungkinan pengembalian aset-aset Iran yang selama ini dibekukan AS.

Batu Bara Untuk Pembangkit PLN Kurang 20 Juta Ton, Ini Alasannya
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618080606-4-743561/batu-bara-untuk-pembangkit-pln-kurang-20-juta-ton-ini-alasannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun, ketersediaan pasokan saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton karena realisasi kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan energi primer tersebut. Ia menegaskan kementerian tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal.

Materi Latsarmil untuk Calon Pengelola Kopdes: 30 Hari Bela Negara, 15 Hari Manajerial
  • Latsarmil Calon Pengelola Kopdes
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/08192711/materi-latsarmil-untuk-calon-pengelola-kopdes-30-hari-bela-negara-15-hari

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengungkapkan bahwa para calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal ditempa selama 45 hari dengan sejumlah materi dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). “Untuk aspek kedisiplinan dan bela negara, durasi pelatihan direncanakan selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait,” ujar Kapala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (17/6/2026). Rico mengatakan, para peserta bakal dilatih di 67 satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembukaan Latsarmil Komcad untuk calon pengelola KDKMP dan KNMP berlangsung pada Rabu (17/6/2026). “Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP,” jelas dia. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Kemhan) Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia memimpin upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program KDKMP dan KNMP di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dibacakan Ketut, disebutkan bahwa program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui program ini, pemerintah berharap lahir lulusan SPPI yang siap mengabdi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan nasional.

Eksekusi Hotel Sultan di GBK Hari Ini, Ribuan Aparat Dikerahkan
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618064240-12-1370245/eksekusi-hotel-sultan-di-gbk-hari-ini-ribuan-aparat-dikerahkan

Proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan yang terletak di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Gelora, Jakarta Pusat digelar pada Kamis (18/6) hari ini. Eksekusi lahan tetap digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meski ditolak oleh PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan. Pada Rabu (17/6) kemarin, sejumlah orang mengenakan pakaian biru berkumpul di depan Hotel Sultan. Massa itu disinyalir sebagai pekerja Hotel Sultan yang menolak eksekusi pengosongan.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kawasan GBK (PPKGBK), Kharis Sucipto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi. Kharis menerangkan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi dari PN Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco selalu pengelola hotel. Dalam surat itu tercantum imbauan agar Indobuildco, penghuni, atau siapa pun yang mendapat hak dari Indobuildco untuk mendiami/menempati/menduduki tanah dan bangunan (Blok 15 eks Hotel Sultan), agar mengosongkan/meninggalkan obyek eksekusi secara sukarela. Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan ada 3.161 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi tersebut.

JPPI Kritik MBG 2027 Pakai Dana Pendidikan Rp 224 Triliun
  • Anggaran Pendidikan untuk MBG
  • https://www.tempo.co/politik/jppi-kritik-mbg-2027-pakai-dana-pendidikan-rp-224-triliun-2269768

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik rencana pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan sekitar Rp224 triliun berasal dari anggaran fungsi pendidikan dan hampir seluruhnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rencana tersebut bertentangan dengan klaim efisiensi dan wacana pembatasan penerima MBG yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Menurutnya, jika sasaran program benar-benar dipersempit hanya untuk kelompok rentan, maka anggaran seharusnya menurun, bukan justru meningkat.

JPPI menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG dan mendesak pemerintah mengembalikan Rp224 triliun tersebut ke fungsi pendidikan murni. Dana itu dinilai lebih tepat digunakan untuk mendukung sekolah gratis serta meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Ubaid menegaskan bahwa banyak anak masih menghadapi ancaman putus sekolah akibat biaya pendidikan, sehingga prioritas utama yang dibutuhkan adalah akses pendidikan yang terjangkau dan fasilitas sekolah yang layak.

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa angka Rp270 triliun masih berupa perkiraan awal yang disusun pada masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Dadan Hindayana. Ia menyatakan kepemimpinan baru BGN sedang menata ulang jumlah penerima manfaat yang semula diproyeksikan mencapai 81,5 juta orang pada 2027, sehingga anggaran program MBG dipastikan tidak akan meningkat. Besaran anggaran final masih dalam tahap pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.

PN Jakpus Eksekusi Hotel Sultan Hari Ini Pukul 09.00 WIB, Dibantu TNI dan Polri
  • Eksekusi Hotel Sultan
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/18/08251411/pn-jakpus-eksekusi-hotel-sultan-hari-ini-pukul-0900-wib-dibantu-tni-dan

Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat akan dimulai pukul 09.00 WIB oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/6/2026) hari ini. “Pagi ini pukul 09.00 WIB, PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi putusan 280/Pdt.G/2025,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto. Sebanyak 3.161 personel keamanan diterjunkan untuk pengamanan eksekusi pada Kamis. Jumlah itu terdiri dari gabungan aparat TNI, Polri dan pemerintah daerah (pemda).

Eksekusi lahan kompleks Hotel Sultan di kawasan GBK Jakarta Pusat, pada Kamis menjadi puncak dari sengketa panjang antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Pada Februari 2026, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK pada 18 Juni 2026. Penetapan itu menjadi tindak lanjut dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Pemerintah menegaskan eksekusi dilakukan untuk mengambil kembali penguasaan atas aset negara di kawasan GBK. Sementara itu, PT Indobuildco menilai sengketa yang terjadi hanya menyangkut tanah, bukan bangunan maupun kegiatan usaha Hotel Sultan, sehingga meminta penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin hak para pekerja, penyewa, dan pihak ketiga lainnya.

Inggris Akan Adopsi Aturan Larangan Media Sosial pada Anak
  • Paparan Media Sosial pada Anak, Upaya Perlindungan Anak
  • https://www.tempo.co/digital/inggris-akan-adopsi-aturan-larangan-media-sosial-pada-anak-2269884

Pemerintah Inggris berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun melalui regulasi berbentuk undang-undang. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan mental remaja dan mewajibkan perusahaan teknologi menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintah perlu turun tangan karena perusahaan teknologi dinilai gagal menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak serta untuk membantu orang tua melindungi generasi muda.

Rencana tersebut mengadopsi pendekatan yang serupa dengan kebijakan di Australia, dengan cakupan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, dan YouTube, namun tidak mencakup aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Signal. Pemerintah Inggris menyebut mayoritas anak muda mendukung langkah ini karena media sosial dinilai masih dipenuhi konten berbahaya yang sulit dimoderasi, sementara algoritma platform dapat memperbesar paparan pengguna terhadap konten tersebut.

Pemadaman Bergilir Capai Bandung Barat, PLN Akui Ada Manajemen Beban
  • Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://news.republika.co.id/berita/tgs5as393/pemadaman-bergilir-capai-bandung-barat-pln-akui-ada-manajemen-beban

Sejumlah wilayah di Bandung Raya mengalami listrik mati atau tidak menyala sejak pagi hingga siang hari, Rabu (17/6/2026). Akibatnya, sejumlah tempat usaha tidak dapat bekerja secara maksimal. Salah satunya terpantau, tempat usaha di Jalan Naripan, Kota Bandung tidak dapat maksimal memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sebab kondisi listrik yang tidak menyala. Sementara itu, informasi yang dihimpun listrik mati pun terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Manager Komunikasi PLN unit Induk Distribusi Jawa Barat Nurmalitasari mengatakan PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Hal itu dilakukan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Sebelumnya di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda. Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) menyatakan kendala teknis operasional pada pembangkit telah menyebabkan beberapa wilayah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengalami mati listrik.

Apa Itu BBM B50? Biodiesel Baru yang Bakal Meluncur 1 Juli 2026
  • Pemerintah Berlakukan B50 Mulai 1 Juli 2026
  • https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/18/070000065/apa-itu-bbm-b50-biodiesel-baru-yang-bakal-meluncur-1-juli-2026?source=sorotan

Pilihan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia bakal bertambah mulai 1 Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumumkan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang bisa dibeli masyarakat. Rencananya, BBM jenis ini akan digunakan secara massal dan bakal tersedia di SPBU di seluruh Indonesia.

Bahan bakar biodiesel B50 sebetulnya sama dengan jenis B40, dan B3 atau yang sudah dikenal lebih dulu dengan nama biosolar oleh masyarakat. 

Perbedaan B50 dengan  B40 atau B35 adalah dari kadar minyak nabatinya. Kandungan bahan bakar B35 terdiri dari 35 persen minyak sawit dan 65 persen solar murni. Sementara kandungan B40 terdiri dari 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar murni. Sementara B50 terdiri dari 50 persen minyak sawit ditambah 50 persen solar murni. Jelas lebih banyak kandungan minyak sawitnya. 

Idealkah Anak Masuk SD pada Usia 5,5 Tahun? Ini Kata Pakar IPB
  • Umur Ideal Anak masuk SD
  • https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8534411/idealkah-anak-masuk-sd-pada-usia-5-5-tahun-ini-kata-pakar-ipb

Sejumlah daerah saat ini membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, anak berusia 5 tahun 6 bulan hingga di bawah 7 tahun dapat mendaftar, meski prioritas penerimaan tetap diberikan kepada anak berusia 7 tahun atau lebih. Ketentuan ini memunculkan perhatian terkait kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Pakar pengasuhan dan perkembangan anak dari IPB University, Prof Dwi Hastuti, menilai usia ideal anak masuk SD adalah 6 tahun karena pada usia tersebut umumnya anak telah memasuki masa transisi menuju usia sekolah dengan kematangan berpikir dan emosional yang lebih baik. Meski demikian, anak berusia 5,5 tahun yang telah memiliki kematangan sosial, emosional, dan kemandirian yang baik masih dimungkinkan menjadi pengecualian. Menurutnya, kesiapan anak tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dari enam aspek penting, yakni kognitif, sosial, emosional, fisik dan motorik, moral dan spiritual, serta kemampuan bahasa.

Ia mengingatkan bahwa anak yang masuk SD sebelum benar-benar siap berisiko mengalami kesulitan beradaptasi, kehilangan rasa percaya diri, hingga rentan mengalami stres dan perundungan. Karena itu, orang tua perlu memastikan kesiapan anak secara menyeluruh dengan membangun keterampilan hidup seperti kepercayaan diri, empati, kemampuan mengendalikan diri, dan toleransi. Tujuan pendidikan, menurutnya, bukan sekadar membuat anak lebih cepat bersekolah, melainkan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

RI Ada Program Kompor Listrik di 2027, Bahlil Jelaskan Spesifikasinya
  • Program Kompor Listrik
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617084333-4-743233/ri-ada-program-kompor-listrik-di-2027-bahlil-jelaskan-spesifikasinya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan program kompor listrik dengan teknologi baru sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG). Bahlil membeberkan ketergantungan Indonesia terhadap LPG masih sangat tinggi. Saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi. Namun berbeda dengan program sebelumnya yang sempat menuai penolakan masyarakat, Bahlil menegaskan kompor listrik yang akan dikembangkan kali ini menggunakan teknologi yang lebih modern dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Obligasi Danantara Laris Manis, Minat Investor Tembus US$4,6 Miliar
  • Obligasi Danantara Nasional
  • https://finance.detik.com/finansial/d-8534630/obligasi-danantara-laris-manis-bukti-kepercayaan-investor-global-ke-ri

Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penerbitan obligasi global perdananya. Instrumen tersebut terdiri dari obligasi tenor 5 tahun senilai US$750 juta dengan yield 5,35 persen dan tenor 10 tahun senilai US$750 juta dengan yield 5,95 persen. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut tingginya minat investor menjadi bukti kepercayaan pasar internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia dan peran strategis Danantara ke depan.  

Permintaan investor tercatat mencapai sekitar US$4,6 miliar atau lebih dari tiga kali lipat nilai penerbitan. Investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia, dengan mayoritas pembeli berasal dari kalangan asset manager, dana investasi, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Tingginya permintaan tersebut juga memungkinkan Danantara menurunkan tingkat imbal hasil dari indikasi awal yang ditawarkan kepada pasar. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk investasi strategis dan refinancing sejumlah kewajiban yang dimiliki perusahaan.

Usai Damai dengan AS, Iran Bakal Diguyur Investasi Rp 5.324 Triliun
  • Perjanjian Damai AS-Iran
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/17/092027826/usai-damai-dengan-as-iran-bakal-diguyur-investasi-rp-5324-triliun

Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun (kurs Rp 17.749 per dollar AS) disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran. Dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang. Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah mendapatkan komitmen pendanaan dari investor. Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi itu dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Airlangga Tegaskan PT DSI Beroperasi Penuh 1 Januari 2027
  • PT DSI Beroperasi Penuh 1 Januari 2027
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617065039-4-743199/airlangga-tegaskan-pt-dsi-beroperasi-penuh-1-januari-2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PT Daya Sentosa Indonesia (DSI) ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Hal ini disampaikan setelah rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, yang turut membahas kesiapan operasional DSI.

Airlangga menjelaskan bahwa rapat tersebut belum membahas penambahan komoditas baru yang akan dikelola DSI. Fokus utama saat ini adalah mematangkan struktur kelembagaan dan operasional DSI, sementara keputusan terkait penambahan sektor komoditas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya, COO BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa DSI akan menjadi perantara tunggal ekspor untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy. Peran ini dijalankan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026 untuk mencegah praktik underinvoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam.

Kepercayaan Investor Tinggi, Minat Global Bond Danantara Tembus Rp81 T
  • Global Bond Danantara
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260616055920-92-1369575/kepercayaan-investor-tinggi-minat-global-bond-danantara-tembus-rp81-t

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari respons positif investor setelah Danantara melakukan roadshow global bond ke Hong Kong, Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat.

Awalnya, Danantara menargetkan penerbitan global bond sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17,72 triliun. Namun, permintaan investor mencapai US$4,6 miliar atau sekitar Rp81,55 triliun, sehingga Danantara meningkatkan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun.

Rosan menilai tingginya minat terhadap Global Bond Danantara menjadi bukti nyata bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi dan investasi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini membantah anggapan bahwa investor enggan masuk ke Indonesia, terutama karena permintaan tinggi dan yield yang relatif rendah.

Bahlil Usul Anggaran Kompor Listrik Rp815,5 M pada 2027
  • Elektrifikasi Energi Rumah Tangga
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260616061332-85-1369577/bahlil-usul-anggaran-kompor-listrik-rp8155-m-pada-2027

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sekaligus mendorong diversifikasi bauran energi rumah tangga.

Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk program motor listrik. Kedua program tersebut masuk dalam pagu indikatif program strategis infrastruktur Ditjen EBTKE sebesar Rp1,509 triliun.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan anggaran Rp27,33 triliun pada 2027, naik 26,11 persen dari pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk program strategis infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun atau 82 persen dari total anggaran.

Bea Cukai Ungkap Ribuan Kontainer Numpuk di Tanjung Priok
  • Penumpukan Kontainer di Pelabuhan
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260616203653-532-1369791/bea-cukai-ungkap-ribuan-kontainer-numpuk-di-tanjung-priok

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkapkan sekitar 10 ribu kontainer masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Djaka mengatakan sebagian kontainer tersebut di antaranya dimiliki produsen mobil asal China BYD dan Wuling. Menurut dia, kontainer-kontainer tersebut sudah menyelesaikan proses administrasi dan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Namun, para pemilik barang tak segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan meski sudah lebih dari dua pekan berada di lokasi.

Djaka menjelaskan kondisi itu terjadi karena perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang diberikan pelabuhan setelah SPPB diterbitkan. Menurut dia, biaya penyimpanan di kawasan pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan harus mencari tempat penyimpanan di luar pelabuhan.

Oleh karena itu, Bea Cukai berencana mendorong pemindahan kontainer ke lini dua atau kawasan di luar pelabuhan. Djaka mengatakan langkah tersebut diperlukan mengingat masih terdapat sekitar 10 ribu kontainer yang belum dikeluarkan dari area pelabuhan.

Sederet Catatan Komnas HAM untuk Program MBG, Ada Indikasi Pelanggaran HAM
  • Catatan Komnas HAM untuk MBG, Reformasi Tata Kelola MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/08134221/sederet-catatan-komnas-ham-untuk-program-mbg-ada-indikasi-pelanggaran-ham

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan banyak catatan terkait pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyaknya catatan yang diberikan itu pun dinilai mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam program unggul pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satu temuan utama Komnas HAM adalah cakupan penerima manfaat MBG yang dinilai terlalu luas. Menurut Komnas HAM, pelaksanaan MBG secara serentak kepada seluruh peserta didik dan kelompok rentan berisiko membuat program tidak tepat sasaran.

Komnas HAM juga menyoroti terlalu luasnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan program tersebut. Saat ini BGN menjalankan fungsi regulator sekaligus pelaksana program sehingga pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, ditemukan ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi serta lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait.

Temuan berikutnya menunjukkan pelaksanaan MBG belum berorientasi pada pemenuhan gizi. Komnas HAM menilai program masih berfokus pada jumlah penerima manfaat dibanding kualitas asupan yang diterima. Komnas HAM juga mencatat belum optimalnya penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG), belum adanya standar informasi kandungan gizi pada setiap menu, serta belum optimalnya penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan.

Pertemuan Wapres Gibran dan Demonstran, Dialog Otentik atau Gimik Politik?
  • Demokrasi Partisipatif, Gimik Politik, Wapres Gibran
  • https://www.kompas.id/artikel/pertemuan-wapres-gibran-dan-demonstran-dialog-otentik-atau-gimik-politik

Pertemuan antara Wapres Gibran dengan demonstran memunculkan perdebatan publik mengenai makna dan tujuan sebenarnya. Di satu sisi, pertemuan ini dipandang sebagai langkah positif untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang menyuarakan aspirasi. Kehadiran Gibran dianggap sebagai bentuk keterbukaan, di mana pejabat tinggi negara mau turun langsung mendengar keluhan rakyat, sehingga memberi kesan adanya komunikasi yang lebih egaliter.

Namun, sebagian pihak menilai pertemuan tersebut lebih menyerupai gimik politik ketimbang dialog otentik. Kritik muncul karena dianggap tidak ada tindak lanjut konkret dari diskusi yang dilakukan, sehingga pertemuan hanya berfungsi sebagai pencitraan. Keraguan ini diperkuat oleh persepsi bahwa pemerintah sering menggunakan momentum semacam itu untuk meredam ketegangan tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang diprotes.

Pada akhirnya, pertemuan ini menjadi simbol tarik-menarik antara harapan akan demokrasi yang partisipatif dan kecurigaan terhadap praktik politik yang penuh kalkulasi. Apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan kebijakan nyata atau sekadar menjadi catatan retorika politik masih bergantung pada langkah lanjutan pemerintah. Publik kini menunggu bukti konkret bahwa suara demonstran benar-benar diakomodasi, bukan sekadar dijadikan panggung komunikasi politik.

Sambil Elus Kucing, Gibran Bicara Pemanfaatan AI Harus Dibarengi Etika
  • Etika AI, Pemanfaatan AI, Wapres Gibran
  • https://news.detik.com/berita/d-8534561/sambil-elus-kucing-gibran-bicara-pemanfaatan-ai-harus-dibarengi-etika

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara mengenai keutamaan artificial intelligence (AI) dalam sebuah video yang diunggah pada hari Selasa 16 Juni 2026 di akun Instagram @gibran_rakabuming.

Wapres Gibran mengatakan AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. “Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas,” ujar Gibran.

Gibran pun menekankan bahwa penguasaan teknologi AI tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir. Ia meyakini Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian jika menguasai teknologi. Gibran juga berbicara mengenai kekhawatiran para guru dan orang tua. Ia berharap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri.

Namun, ada hal penting dari sekedar teknis penguasaan AI yaitu etika. “Saya ingin mengingatkan pemanfaatan AI harus didasari oleh nilai-nilai integritas. Jangan gunakan AI untuk menipu, jangan gunakan AI untuk menjatuhkan orang lain. AI harus digunakan untuk kesejahteraan bersama untuk mempermudah hidup, bukan untuk menciptakan kekacauan sosial, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemajuan moralitas kita sebagai bangsa yang beradab,” sambung Gibran.

Reformasi BGN di SPPG: Hapus Insentif Rp 6 Juta hingga Larang Pegawai Jadi “Owner”
  • Reformasi Tata Kelola MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/07235821/reformasi-bgn-di-sppg-hapus-insentif-rp-6-juta-hingga-larang-pegawai-jadi?page=all#page2

Setelah berganti kepemimpinan, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan serangkaian evaluasi terutama terkait insentif Rp 6 juta untuk dapur SPPG demi mencegah pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan hanya itu, BGN kini juga melarang pegawai-pegawainya memiliki SPPG karena dinilai rawan memicu adanya potensi konflik kepentingan. Gebrakan baru BGN ini terungkap setelah Kepala BGN Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono menghadiri rapat tertutup dalam rangka pembahasan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 bersama Komisi IX DPR RI.

Evaluasi tersebut dilakukan setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya, terkait sasaran intervensi gizi yang dinilai paling efektif. Sebab, anggaran program MBG untuk 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat pada 2027.

Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, hasil koordinasi itu menjadi dasar bagi BGN untuk memfokuskan kelompok penerima manfaat, sehingga tujuan perbaikan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien. BGN masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat sepanjang sisa pelaksanaan program pada 2026, sebelum menetapkan kebutuhan anggaran tahun depan.

Begini Penanganan Gempa M 6,7 di Sulteng, dari Dapur Umum hingga Patroli Polisi Diperketat
  • Penanganan Bencana si Sulawesi Tengah
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/17/081948578/begini-penanganan-gempa-m-67-di-sulteng-dari-dapur-umum-hingga-patroli?page=all#page2

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Selasa (16/6/2026). Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido bersama Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi memimpin rapat darurat di Kecamatan Nokilalaki. Pemerintah meminta BPBD dan pemerintah desa menyelesaikan pendataan kerusakan rumah warga dalam waktu 1 x 24 jam agar bantuan dapat segera disalurkan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi prioritas. Dinas Sosial Kabupaten Sigi menyiapkan dapur umum di Desa Kamarora yang mulai beroperasi pada 18 Juni 2026 untuk melayani warga terdampak di wilayah sekitar. Selain mendistribusikan 40 unit tenda dan terpal, pemerintah mendirikan tenda darurat di RSUD Torabelo dan sejumlah puskesmas di Kecamatan Palolo serta Nokilalaki guna mendukung pelayanan kesehatan. Dukungan psikososial dan trauma healing juga disiapkan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak gempa.

Di bidang keamanan, Polda Sulawesi Tengah meningkatkan patroli di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu untuk menjaga ketertiban selama masa tanggap darurat. Personel kepolisian mengatur arus lalu lintas di sejumlah SPBU, memantau bangunan yang rusak, serta terus melakukan pengawasan di wilayah terdampak. Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Reky Moniung, mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada terhadap gempa susulan, dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Obligasi Daerah dan Ironi Megap-megapnya Otonomi
  • Kemandirian Fiskal, Obligasi Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/08050091/obligasi-daerah-dan-ironi-megap-megapnya-otonomi

Wacana pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai terobosan pembiayaan pembangunan kembali mengemuka. Namun sebagian menganggapnya sekadar membuka pintu utang bagi pemerintah daerah.

Isu obligasi daerah sesungguhnya merupakan cermin dari problem otonomi daerah yang walaupun telah berusia lebih dari seperempat abad masih berjalan dengan fiskal yang lemah. Di saat dana transfer pusat menyusut, banyak daerah kewalahan untuk membiayai operasionalnya. Disinilah letak paradoks besar dimana kewenangan daerah yang berbagai rupa namun sumber-sumber pendapatan strategis tetap dikelola oleh pusat. Artinya daerah diberi tanggung jawab luas, namun tidak diberi runag fiskal yang cukup untuk menjalankannya.

Untuk mengatasi persoalan fiskal tersebut, obligasi daerah bisa menjadi solousi yang dapat dipertimbangkan bukan untuk mendorong daerah berutang sebanyak-banyaknya, melainkan untuk memberikan pilihan pembiayaan yang rasional dan produktif. Oleh karena itu, dana obligasi harus dibatasi untuk proyek produktif dan menghasilkan manfaat publik terukur. Dana obligasi juga hanya diberikan kepada daerah yang layak, implementasi kebijakan secara seragam dapat menimbulkan ancaman serius.

Wacana pembentukan UU ini pun menimbulkan pertanyaan, Indonesia bukanlah kekurangan instrumen utang melainkan belum tuntasnya reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi yang sehat bukan hanya soal pelimpahan kewenangan, melainkan juga soal keberanian memberikan ruang fiskal yang cukup kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Demonstrasi Meluas, Pengamat Desak Langkah Konkret Pemerintah
  • Demonstrasi #MenujuIndonesiaBangkrut
  • https://kabar24.bisnis.com/read/20260617/15/1981166/demonstrasi-meluas-pengamat-desak-langkah-konkret-pemerintah

Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Ketua PP Muhammadiyah Nilai Program MBG Tak Transparan, Perlu Moratorium
  • Evaluasi Program MBG
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/05230031/ketua-pp-muhammadiyah-nilai-program-mbg-tak-transparan-perlu-moratorium?page=all#page2

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak transparan karena proses perencanaannya dinilai tidak dilakukan secara terbuka. Ia menilai berbagai perbaikan yang disampaikan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar sehingga dampak negatif program lebih menonjol. Busyro juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan penghentian sementara MBG agar evaluasi menyeluruh dapat dilakukan.

Desakan evaluasi total terhadap MBG juga disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi pada 12 dan 15 Juni 2026. Para demonstran meminta program tersebut dihentikan sementara untuk membenahi tata kelola. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan MBG tidak akan dihentikan karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, manfaat program telah dirasakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah sehingga berbagai kendala yang muncul harus dijawab melalui evaluasi, bukan penghentian program.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari. Ia menegaskan bahwa BGN menjalankan mandat Presiden untuk mengelola dan memperbaiki pelaksanaan MBG. Arumsari menilai tujuan program tersebut baik karena masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini yang menjadi sasaran utama penerima manfaat.

Meski menolak penghentian permanen, BGN memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Selama periode tersebut, seluruh dapur MBG akan diaudit, tata kelola program dibenahi, dan pembangunan dapur baru ditunda. BGN berharap ketika kegiatan belajar kembali dimulai, kondisi pelaksanaan program di lapangan sudah lebih tertata dan kualitas layanan kepada penerima manfaat dapat meningkat.

Revitalisasi Madrasah Dipercepat, Hadirkan Lingkungan Belajar yang Lebih Nyaman dan Berkualitas
  • Revitalisasi Madrasah
  • https://www.jawapos.com/infrastruktur/2606150054/revitalisasi-madrasah-dipercepat-hadirkan-lingkungan-belajar-yang-lebih-nyaman-dan-berkualitas

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui program revitalisasi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan konsentrasi dan semangat belajar siswa.

Salah satu proyek revitalisasi yang sedang berjalan berada di MTsN 1 Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah. Revitalisasi meliputi pembangunan toilet baru, perbaikan atap, dinding, plafon, lantai, pintu, jendela, serta peningkatan instalasi listrik dan pencahayaan. Proyek senilai sekitar Rp5,5 miliar ini dikerjakan selama 210 hari, dengan empat dari lima bangunan yang direvitalisasi telah selesai dan digunakan untuk kegiatan belajar.

Program revitalisasi madrasah merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan. Sepanjang 2025, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi 548 madrasah di 26 provinsi, sementara pada 2026 sebanyak 856 madrasah di 27 provinsi sedang dibangun atau direvitalisasi. Pemerintah berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat mendukung lahirnya generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter dan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Konsumsi Susu RI Terendah di ASEAN, Hanif Dorong dengan MBG
  • MBG dan Konsumsi Susu di Indonesia
  • https://www.beritasatu.com/lifestyle/3002459/konsumsi-susu-ri-terendah-di-asean-hanif-dorong-dengan-mbg

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan peta jalan kemandirian susu nasional untuk memperkuat sektor hulu hingga hilir. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri, memperkuat industri persusuan nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hanif menilai konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN, sehingga diperlukan upaya meningkatkan minat masyarakat, hilirisasi industri, integrasi rantai pasok, dan investasi secara bersama-sama.

Hanif juga mendorong agar susu lebih sering menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk membangun budaya konsumsi susu sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia optimistis bahwa peningkatan konsumsi susu yang didukung percepatan kemandirian susu nasional akan membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Belajar dari Inggris, Cara Tekan Angka Perokok
  • Upaya Menekan Angka Perokok
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/900501/belajar-dari-inggris-cara-tekan-angka-perokok

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Network tahun 2025 menunjukkan bahwa rokok elektronik (vape) menjadi alat bantu berhenti merokok yang paling banyak digunakan oleh perokok dewasa di Inggris pada periode 2023–2024, dengan tingkat penggunaan sekitar 40 persen. Studi yang dipimpin oleh Sarah E. Jackson menyebutkan bahwa penggunaan vape memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain dalam membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Amaliya, menilai penggunaan produk tembakau alternatif merupakan bagian dari strategi pengurangan bahaya (harm reduction). Menurutnya, vape dinilai lebih efektif bagi sebagian perokok dewasa karena dapat meniru aspek perilaku merokok, memungkinkan pengaturan asupan nikotin secara bertahap, serta membantu mengurangi keinginan untuk kembali merokok. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengguna produk tembakau alternatif cenderung memiliki kondisi kesehatan gusi yang lebih baik dibandingkan dengan perokok.

Meski demikian, Amaliya menegaskan bahwa produk tembakau alternatif bukanlah produk yang bebas risiko. Ia menekankan pentingnya edukasi yang tepat agar penggunaannya hanya ditujukan bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari rokok konvensional, bukan untuk non-perokok, remaja, atau ibu hamil. Ia juga menekankan bahwa pilihan terbaik bagi kesehatan tetap berhenti sepenuhnya dari penggunaan produk tembakau dan nikotin, serta perlunya kebijakan dan penelitian jangka panjang yang berbasis bukti ilmiah yang objektif dan transparan.

Kemendikdasmen Gandeng Kampus Perluas Gerakan Pemartabatan Bahasa Indonesia
  • Upaya Pengembangan Bahasa Indonesia
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/900577/kemendikdasmen-gandeng-kampus-perluas-gerakan-pemartabatan-bahasa-indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memperkuat pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan memperluas dampak program kebahasaan dan literasi melalui peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), penguatan literasi, pemartabatan bahasa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara seimbang dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Pihak kampus menyambut positif kerja sama tersebut dan optimistis terhadap semakin kuatnya posisi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Rektor UMSU, Akrim, menilai perkembangan jumlah penutur bahasa Indonesia dan program BIPA menjadi modal penting bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Senada dengan itu, Wakil Rektor I UNPRI, Abdi Darma, berharap kolaborasi dengan Badan Bahasa dapat memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di kampus sekaligus mendukung visi internasionalisasi perguruan tinggi.

Purbaya Pungut Bea Masuk Antidumping Impor Karton dari 3 Negara Ini
  • Bea Masuk Antidumping
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260615070952-4-742761/purbaya-pungut-bea-masuk-antidumping-impor-karton-dari-3-negara-ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk impor kertas karton dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan. Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 40 Tahun 2026 dan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 2031.

Aturan tersebut diterbitkan setelah Komite Antidumping Indonesia menemukan bukti praktik dumping pada impor kertas karton dupleks dari tiga negara tersebut. Praktik ini dinilai menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, dengan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami produsen domestik.

Bea masuk antidumping ini menjadi pungutan tambahan di luar bea masuk umum atau bea masuk preferensi yang sudah berlaku. Produk yang dikenakan kebijakan ini mencakup kertas karton multilapis dengan berat 210–450 gram/sqm, permukaan atas dominan putih dan bagian belakang abu-abu, yang termasuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.

Luhut Bilang Family Office Bisa Datangkan Dana Asing hingga Rp8.900 T
  • Pembentukan Family Office
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260615065737-4-742759/luhut-bilang-family-office-bisa-datangkan-dana-asing-hingga-rp8900-t

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembentukan family office di Indonesia berpotensi menarik dana asing hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8.900 triliun. Rencana ini akan dikembangkan melalui International Financial Center di Bali.

Luhut mengatakan Danantara sedang mempersiapkan forum internasional terkait family office yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Forum tersebut akan mengundang para pemilik modal besar dunia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Luhut, pengembangan family office dapat memberikan dampak positif bagi pasar keuangan nasional, termasuk memperkuat pasar saham dan meningkatkan persepsi lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa program ini tidak berkaitan dengan pemborosan APBN.

CELIOS: Program MBG Perlu Dimoratorium untuk Evaluasi Total
  • Evaluasi Program MBG
  • https://nasional.kontan.co.id/news/celios-program-mbg-perlu-dimoratorium-untuk-evaluasi-total

Ekonom CELIOS, Nailul Huda, meminta pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua hingga tiga bulan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, moratorium lebih tepat dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau mengubah fokus program.

Huda menilai persoalan utama MBG berada pada desain awal program yang terburu-buru, minim persiapan, dan lemahnya tata kelola. Ia menyoroti kurangnya transparansi dalam penunjukan dapur maupun yayasan penyedia makanan, yang dinilai rawan penyimpangan dan menyulitkan pengawasan kualitas makanan.

Ia juga mengusulkan audit menyeluruh terhadap dapur MBG yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak tertentu di pemerintahan. Program MBG sendiri terus mendapat sorotan karena tekanan fiskal, dugaan korupsi, serta kasus keracunan makanan yang dilaporkan berdampak pada puluhan ribu anak.

Menkes Ungkap Harga Obat-obatan akan Naik Imbas Dolar AS dan Harga Minyak
  • Kenaikan Harga Obat
  • https://ameera.republika.co.id/berita/tglwmx409/menkes-ungkap-harga-obatobatan-akan-naik-imbas-dolar-as-dan-harga-minyak-part2

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut adanya kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak. Tapi Kemenkes mengklaim kenaikan tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah.

Karena itu, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Menurut Budi, kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen dinilai masih masuk akal. Sedangkan, di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20 persen.

Kemenag Bekali 4.241 Dosen Lewat PKDP 2026
  • Program Peningkatan Kualitas Dosen
  • https://rmol.id/nusantara/read/2026/06/15/710801/kemenag-bekali-4-241-dosen-lewat-pkdp-2026

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) kembali menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Dasar Pendidikan (PKDP) Tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Program ini diikuti oleh 4.241 dosen dari berbagai perguruan tinggi keagamaan, baik PTKIN, PTKIS, maupun perguruan tinggi keagamaan non-Islam, dan dilaksanakan secara bertahap pada 8–30 Juni 2026 melalui 20 perguruan tinggi penyelenggara di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyatakan bahwa PKDP merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor pendidikan tinggi keagamaan. Program ini tidak hanya memenuhi persyaratan administratif bagi dosen pemula, tetapi juga bertujuan membangun budaya akademik yang unggul, moderat, dan berdaya saing global melalui penguatan kompetensi pedagogik, integritas akademik, dan kemampuan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.

PKDP menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersiapkan dosen pemula agar memiliki kompetensi pedagogik, akademik, dan profesional sesuai standar pendidikan tinggi. Program ini sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia nasional dan arah kebijakan Menteri Agama dalam Asta Protas Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan kualitas pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Melalui program tersebut, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas, inovatif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Menteri Brian Ajak PTS Mencetak SDM Unggul
  • Mendikti Saintek Libatkan PTS Swasta Cetak SDM Unggul
  • https://rm.id/baca-berita/government-action/314276/siap-menuju-indonesia-emas-2045-menteri-brian-ajak-pts-mencetak-sdm-unggul

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai kekuatan pembangunan. Menurutnya, kualitas SDM yang dihasilkan perguruan tinggi sangat menentukan kemajuan bangsa, sehingga peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi nasional.

Brian menekankan bahwa perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri dan perlu membangun sinergi dengan industri, pemerintah daerah, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan PTS, seperti penguatan kewirausahaan mahasiswa, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif. Pemerintah juga berkomitmen menyederhanakan regulasi serta membuka ruang dialog dengan PTS guna menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada mutu.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, menekankan bahwa pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045 harus disertai penguatan relevansi pendidikan, karakter kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. Dengan Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata dunia, pemerintah mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan daerah, seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran, sebagaimana telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi 27 perguruan tinggi.

Analisis Indef: Mayoritas Warga Respons Negatif Kenaikan Pertamax, Khawatir Pertalite Langka
  • Kenaikan Harga Pertamax
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tgmm6x490/analisis-indef-mayoritas-warga-respons-negatif-kenaikan-pertamax-khawatir-pertalite-langka-part2

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan analisis untuk menggali respons masyarakat di media sosial terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) per 10 Juni 2026. Analisis tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat merespons kebijakan itu secara negatif serta menyoroti dampak pergeseran pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Indef menjelaskan, respons negatif masyarakat terhadap kenaikan harga Pertamax tercermin dalam tiga bentuk emosi, yakni marah, takut, dan sedih. Rasa marah menjadi emosi yang paling dominan karena kenaikan harga yang mendadak dianggap semakin menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Pernyataan pemerintah yang menyebut kondisi tetap aman, sementara sebagian masyarakat merasakan situasi yang berbeda, menjadi salah satu pemicu kemarahan publik. Selain itu, banyak masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini sedang sulit sehingga kenaikan harga BBM dianggap sebagai tambahan beban.

Program MBG Tidak Dihentikan Tapi Diperbaiki
  • Perbaikan Program MBG, Program MBG dilanjutkan
  • https://rm.id/baca-berita/nasional/314272/pemerintah-respons-tuntutan-demonstran-program-mbg-tidak-dihentikan-tapi-diperbaiki

Pemerintah merespons tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan bahwa program tersebut akan tetap dilanjutkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberikan manfaat bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Pemerintah juga menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi, sementara dapur MBG yang sudah berjalan tetap melayani penerima manfaat.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, serta keterlibatan vendor lokal. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi anggaran, termasuk meninjau kembali insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG tanpa mengurangi anggaran bahan baku makanan sebesar Rp10.000 per porsi. BGN juga berencana memfokuskan penerima manfaat pada kelompok yang paling membutuhkan agar program lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi dengan membawa lima tuntutan, termasuk penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta pengurangan pemborosan APBN. Mahasiswa menilai alokasi anggaran pemerintah untuk sejumlah program prioritas masih bermasalah dan seharusnya lebih difokuskan pada pendidikan serta layanan kesehatan. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG yang telah menyeret sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta sebagai tersangka.

Sebut Demo BEM UI Jumat Lalu tanpa Pemberitahuan Resmi, Polisi: Hanya PDF Lewat WhatsApp
  • Aksi Demo BEM UI
  • https://news.republika.co.id/berita/tgnfwu409/sebut-demo-bem-ui-jumat-lalu-tanpa-pemberitahuan-resmi-polisi-hanya-pdf-lewat-whatsapp-part2

Aparat kepolisian menilai aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6/2026) tidak diberitahukan secara resmi. Pasalnya, pemberitahuan itu hanya disampaikan menggunakan salinan surat dalam format PDF. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan pihaknya memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut yang bakal digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, surat pemberitahuan berupa dokumen PDF itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Hal itu dinilai bukan merupakan penyampaian surat pemberitahuan aksi secara resmi kepada pihak kepolisian. 

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian. Surat pemberitahuan juga harus sudah diterima oleh Polri setempat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Meski demikian, Polres Metro Jakarta Pusat disebut tetap melakukan pengamanan di lokasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Reynold mengakui, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Namun, ia mengingatkan, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif. Ia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Dengan begitu, kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

Demo Mahasiswa Alarm Serius bagi Pemerintah
  • Demo Mahasiswa, Hak Interpelasi
  • https://www.kompas.id/artikel/demo-mahasiswa-alarm-serius-bagi-pemerintah

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang merupakan ekspresi kehendak rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang bermasalah sudah selayaknya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gerakan tersebut berkembang lebih jauh.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah. Hak interpelasi dapat digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan yang penting dan strategis. Namun melihat peta kekuatan politik di DPR, ia menilai sulit berharap fungsi pengawasan berjalan optimal. Oleh karena itu, ketika saluran aspirasi di parlemen tersumbat, perjuangan masyarakat melalui jalur ekstraparlementer lebih banyak dilakukan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menambahkan meski sulit menerapkan hak interpelasi sebab membutuhkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Namun jika terjadi, DPR dapat membentuk panitia khusus dan menghasilkan rekomendasi, tetapi tidak serta-merta membatalkan kebijakan pemerintah. Pemerintah juga tidak berkewajiban membatalkan kebijakan tersebut. Apabila DPR tidak puas, maka proses berlanjut melalui penggunaan hak angkat dan hak menyatakan pendapat yang pada kondisi tertentu bermuara pada pemakzulan. Alternatif saluran pengawasan di luar parlemen adalah pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, petisi publik, serta kontrol dari media, organisasi nonpemerintah, dan organisasi kemasyarakatan.

Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menepis anggapan bahwa pemerintah antikritik atau tidak transparan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto justru terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, yang tecermin dari langkah-langkah evaluasi yang telah dilakukan pemerintah. Terkait demonstrasi mahasiswa, Bahtra menilai, aksi tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa yang patut dihargai. Pemerintah, ujarnya, membuka ruang dialog dan melibatkan berbagai kalangan dalam proses pengambilan kebijakan.

Karhutla di Aceh Barat Meluas, 34,1 Hektare Lahan Terbakar dalam Dua Pekan
  • Meluasnya Karhutla di Aceh Barat
  • https://regional.kompas.com/read/2026/06/15/074238878/karhutla-di-aceh-barat-meluas-341-hektare-lahan-terbakar-dalam-dua-pekan?page=all#page2

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terus meluas selama dua pekan terakhir dengan total luas area terdampak mencapai 34,1 hektare. Meski demikian, BPBD Aceh Barat menyatakan sebagian besar titik kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang bekerja di lapangan sejak akhir Mei 2026.

Karhutla tersebar di sejumlah kecamatan, dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Bubon, yakni di Gampong Berawang seluas 15 hektare dan Gampong Kuta Padang Layung seluas 10 hektare. Kebakaran juga terjadi di Kecamatan Samatiga, Meureubo, Johan Pahlawan, dan Arongan Lambalek dengan luas bervariasi antara 0,5 hingga 4 hektare.

Operasi pemadaman dilakukan secara maraton sejak 31 Mei 2026 melalui jalur darat dan diperkuat dengan dukungan pemadaman udara dari BNPB untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Namun, petugas menghadapi berbagai kendala, seperti angin kencang, asap tebal yang mengganggu jarak pandang, serta medan yang sulit dilalui kendaraan sehingga menyulitkan armada pemadam mencapai seluruh lokasi kebakaran.

Karhutla telah menyebabkan kerusakan vegetasi dan kabut asap yang mulai mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Dalam penanganannya, BPBD Aceh Barat mengerahkan berbagai kendaraan dan mesin pompa air serta bekerja sama dengan TNI, Polri, petugas kehutanan, relawan, mahasiswa, dan masyarakat setempat. BPBD juga mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan membakar guna mencegah munculnya titik api baru selama musim kering.

Ancaman Lonjakan Harga Obat di Balik Pelemahan Rupiah: YLKI Minta Pengawasan, Kemenkes Batasi Kenaikan
  • Ketersediaan Obat bagi Masyarakat
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/15/08000321/ancaman-lonjakan-harga-obat-di-balik-pelemahan-rupiah-ylki-minta-pengawasan?page=all#page2

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memicu perdebatan mengenai kenaikan harga obat di Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah memperketat pengawasan agar pelemahan kurs tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga obat secara berlebihan. YLKI menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan hak konsumen untuk memperoleh obat yang aman, bermutu, dan efektif harus tetap terjamin.

YLKI juga mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan obat dengan harga terjangkau, terutama obat generik dan produk farmasi dalam negeri. Selain itu, transparansi dalam penetapan harga obat dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga dan terhindar dari praktik yang tidak wajar.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa kenaikan harga obat yang masih dianggap wajar berada pada kisaran 10–20 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Kefarmasian Rizka Andalucia menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan harga obat karena banyak komponen biaya industri farmasi, seperti gaji, listrik, dan bahan bakar, masih menggunakan rupiah. Kemenkes juga memastikan harga obat yang ditanggung BPJS Kesehatan tetap terjaga dan tidak terdampak fluktuasi kurs.

Pemerintah mengingatkan industri farmasi agar tidak memanfaatkan pelemahan rupiah untuk mengambil keuntungan berlebihan. Di sisi lain, YLKI menilai kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, khususnya melalui pengembangan bahan baku obat dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan stabilitas harga obat lebih terjaga di tengah gejolak ekonomi global.

Bonus Kepala Daerah: Solusi atau Sekadar Penawar Gejala?
  • Bonus Kepala Daerah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/13/06000041/bonus-kepala-daerah--solusi-atau-sekadar-penawar-gejala-?page=all

Meski reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pengawasan semakin diperkuat, gelombang operasi tangkap tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah. Menyikapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan gagasan untuk memberikan bonus kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Dalam teori tata kelola modern, insentif bukan sesuatu yang tabu, namun penghargaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi. Kekhawatiran bahwa bonus akan mendorong kepala daerah menaikkan pajak dan retribusi secara membabi buta sebenarnya kurang tepat sebab batas tarifnya telah diatur secara ketat dalah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD). Oleh karena itu, yang lebih mungkin terjadi adalah peningkatan intensifikasi pemungutan, perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem penerimaan, serta penggalian objek-objek pajak yang belum tergarap.

Apabila bonus hendak diterapkan, ukurannya jangan sekedar PAD nominal. Bonus harus berbasis kinerja yang sehat dan terukur. Bonus juga tidak menjadi skema baru yang berdiri sendiri namun diintegrasikan dalam komponen biaya penunjang kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan. Namun faktanya terdapat paradoks, selama ini daerah dituntut kreatif meningkatkan PAD, tetapi ruang fiskalnya dibatasi. Jenis pajak yang boleh dipungut dikunci. Banyak sumber penerimaan strategis berada di tangan pusat, pada saat yang sama Transfer ke Daerah sering mengalami pemotongan dan penyesuaian.

Seharusnya, otonomi daerah yang sehat memerlukan keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya. Memberikan target tinggi tanpa menyediakan instrumen yang memadai hanya akan melahirkan frustrasi fiskal. Karena itu perdebatan tentang bonus kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada angka dan fasilitas, tetapi bagaimana membangun sistem yang membuat kepala daerah tidak terdorong menyalahgunakan kewenangan demi menutup biaya politik dan kepentingan pribadinya.

Panas PDIP vs PSI Seputar Jokowi
  • Jokowi, PSI vs PDIP
  • https://news.detik.com/berita/d-8532145/panas-pdip-vs-psi-seputar-jokowi

Hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas setelah Wakil Ketua DPP PSI, Grace Natalie, mengatakan Jokowi akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina.

Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, penyematan jaket PSI ke Jokowi menjadi penanda Jokowi tak lagi bersama PDIP. Rencananya penyematan akan dilakukan oleh Kaesang menyesuaikan dengan waktu dan tempat Ketua Umum. Sementara itu, Politisi PDIP Guntur Romli menegaskan Jokowi sudah dipecat pada Desember 2024 karena pelanggaran. Sehingga, bukan menjadi urusan PDI Perjuangan Jokowi mau berpartai atau tidak berpartai lagi. Namun, dia menyinggung posisi Jokowi di PSI yang dianggapnya sebagai pelayan untuk kepentingan elektoral partai saja beda ketika masih di PDIP ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara.

Bestari Barus menyayangkan pernyataan Guntur tersebut, sangat tidak layak keluar dari orang-orang yang menganggap dirinya berada di partai besar yang pendidikan politiknya bagus. Jajaran PDIP seperti sakit hati sudah tidak lagi bersama Jokowi. Ia berharap PDIP bisa menata diri agar lebih dewasa dalam berpolitik. Bestari mengklaim banyak masyarakat bahagia Jokowi tidak lagi berada di PDIP.

Semarak Pembukaan Piala Dunia 2026 Warnai Stadion Azteca
  • Pembukaan Piala Dunia 2026
  • https://www.suara.com/foto/2026/06/12/070000/semarak-pembukaan-piala-dunia-2026-warnai-stadion-azteca

Seremoni pembukaan Piala Dunia2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026) menandai dimulainya Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Piala Dunia edisi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan diikuti 48 tim peserta dan total 104 pertandingan. Penambahan jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim menjadikan turnamen berlangsung lebih panjang dengan cakupan wilayah penyelenggaraan yang lebih luas.

Pembukaan di Stadion Azteca dimeriahkan penampilan sejumlah musisi internasional dan berbagai pertunjukan budaya untuk memperkenalkan identitas Meksiko kepada dunia. Stadion Azteca kembali mencatat sejarah sebagai arena yang menjadi tuan rumah laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. Stadion bersejarah tersebut telah direnovasi menjelang penyelenggaraan turnamen.

Usai seremoni pembukaan, laga perdana Grup A mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan. Pertandingan tersebut sekaligus membuka rangkaian pesta sepak bola dunia yang akan berlangsung hingga final pada 19 Juli 2026. 

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,5 Persen pada 2026
  • Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi Global
  • https://money.kompas.com/read/2026/06/12/091900226/bank-dunia-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-jadi-2-5-persen-pada

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dikutip pada Jumat (12/6/2026), Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,5 persen pada 2026, turun dari 2,9 persen pada 2025. Laju tersebut menjadi yang terendah sejak pandemi Covid-19. Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi dasar dan disertai tekanan keuangan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi global bahkan dapat turun hingga hanya 1,3 persen pada 2026.

Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya prospek negara-negara yang bergantung pada impor energi serta negara yang terdampak langsung oleh konflik. Meski demikian, aktivitas ekonomi global diperkirakan mulai menguat kembali pada periode 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi, berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter, dan penguatan perdagangan global.

Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan pasar berkembang (emerging market and developing economies atau EMDEs) akan melambat menjadi 3,6 persen pada tahun ini, lebih rendah dibandingkan 2025. Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan per kapita di kelompok negara tersebut diperkirakan turun ke level terlemah sejak pandemi.

Dua pasukan UNIFIL Malaysia terluka dalam serangan di Lebanon
  • Israel Serang Pasukan UNIFIL
  • https://www.antaranews.com/berita/5605056/dua-pasukan-unifil-malaysia-terluka-dalam-serangan-di-lebanon?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Dua pasukan penjaga perdamaian Malaysia dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengalami luka ringan dalam serangan di Lebanon selatan pada Kamis (11/6), kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. “Pagi ini, serangan menghantam dekat konvoi logistik UNIFIL di desa Haris… Dua rekan penjaga perdamaian Malaysia kami terluka, untungnya hanya luka ringan, dan dua kendaraan mereka rusak,” kata Dujarric kepada wartawan. Konvoi tersebut dapat kembali ke pangkalan terdekat, tempat para penjaga perdamaian menerima perawatan, kata juru bicara itu, seraya menambahkan bahwa kondisi mereka dinilai stabil. “UNIFIL akan menyelidiki sifat insiden tersebut,” kata Dujarric juga.

Pada 2 Maret, gerakan Hezbollah memulai serangan roket dan drone terhadap Israel di tengah perang AS dan Israel melawan Iran. Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap target Hezbollah di pinggiran selatan Beirut, serta di Lebanon selatan dan timur, dan meluncurkan operasi darat di selatan negara itu. Pada 16 April, perundingan yang dimediasi AS menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, meskipun Israel terus melakukan serangan harian terhadap puluhan permukiman di Lebanon selatan. Hezbollah membalas dengan serangan terhadap pasukan Israel.

BI Rate Naik, Rupiah Menguat ke Rp17.936 Seiring Dana Asing Masuk
  • BI rate naik Rupiah menguat

Bank Indonesia menyatakan aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik setelah BI rate naik pada 9 Juni lalu. Masuknya dana asing tersebut mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah saat ini di level Rp17.936 per dollar AS, menguat 52,5 poin atau 0,29 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, respons positif investor asing tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI setelah pelaksanaan lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Selain itu, arus masuk modal asing juga mulai kembali terlihat di pasar SBN, khususnya pada surat utang pemerintah dengan tenor pendek dan menengah.

Ke depan, BI menegaskan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik untuk menjaga momentum masuknya modal asing ke Indonesia. “Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi NDF di pasar offshore serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik secara konsisten dan terukur,” tutur Ramdan.

KAI: Penyerahan purwarupa jet KF-21 ke RI tunggu mekanisme transfer
  • Pengembangan Jet Tempur Indonesia-Korsel
  • https://www.antaranews.com/berita/5604768/kai-penyerahan-purwarupa-jet-kf-21-ke-ri-tunggu-mekanisme-transfer?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Korea Aerospace Industries (KAI) pada Kamis (11/6) menyatakan penyerahan satu purwarupa (prototype) jet tempur KF-21 kepada Indonesia tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer. Team Leader International Business Development Asia Team 2 KAI Park Seonghee mengatakan kedua pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk mentransfer satu pesawat purwarupa ke Indonesia. “Saat ini, kedua pemerintah sedang membahas mekanisme transfer tersebut, terutama terkait aspek teknologi dan jadwal pelaksanaannya,” kata Park di Sacheon, Korea Selatan.

Park menyampaikan program KF-21 telah dibahas sejak Presiden Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan RI dan terus menjadi bagian dari kerja sama strategis kedua negara. Pembahasan mengenai proyek tersebut juga berlangsung konstruktif saat Presiden Prabowo berkunjung ke Korea Selatan pada April lalu. Ia menambahkan bahwa sebagian besar syarat dan ketentuan kerja sama telah disepakati dan KAI berharap proses finalisasi kontrak dapat segera diselesaikan. Perusahaan dirgantara itu juga berharap bisa menyerahkan 16 unit pesawat tempur KF-21 kepada Indonesia pada tahap berikutnya sesuai kerja sama yang telah disepakati.

KF-21 dikembangkan sebagai pesawat tempur multirole untuk memenuhi kebutuhan operasi masa depan Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF). Program tersebut juga ditujukan untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 yang telah menua serta memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri Korea Selatan. Menurut KAI, pengiriman pertama pesawat KF-21 untuk ROKAF dijadwalkan mulai September 2026.

Harga Semen Berpotensi Terkerek Lonjakan Harga Batu Bara
  • kenaikan harga batu bara dorong kenaikan harga semen
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260612/257/1980418/harga-semen-berpotensi-terkerek-lonjakan-harga-batu-bara

Kenaikan harga batu bara berpotensi mendorong penyesuaian harga semen di tengah utilisasi pabrik yang belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat yang masih tertekan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan dampak kenaikan harga batu bara paling dirasakan oleh produsen semen swasta yang tidak memperoleh pasokan batu bara melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Menurut dia, perusahaan non-BUMN membeli batu bara dengan harga pasar yang mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Dalam beberapa waktu terakhir, harga batu bara untuk industri tersebut meningkat sekitar US$20–US$21 per ton. “Dampaknya ke COGM [cost of goods manufactured] atau ongkos produksi naik sekitar 14% sampai 17%,” ujar Lilik kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026). Di sektor energi, ASPERSSI juga mendorong pemerintah memperluas penerapan harga batu bara DMO kepada perusahaan semen non-BUMN.

Selain kenaikan biaya energi, pelaku industri juga mencermati sejumlah kebijakan yang berpotensi menambah beban operasional, salah satunya implementasi kebijakan zero over dimension over loading (Zero ODOL) yang direncanakan berlaku pada 2027. ASPERSSI meminta pemerintah memberikan masa transisi yang memadai agar pelaku usaha memiliki waktu melakukan penyesuaian, terutama terkait biaya distribusi dan logistik.

Survei BI: Penjualan Eceran Mei 2026 Tetap Terjaga
  • Indeks Penjualan Eceran Mei 2026 terjaga
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260611134310-78-1367907/survei-bi-penjualan-eceran-mei-2026-tetap-terjaga

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional. Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen. Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6. Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Iran Respons Klaim Damai dari Trump, Langsung Bilang Begini
  • Kesepakatan Damai AS-Iran
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260612074639-4-742190/iran-respons-klaim-damai-dari-trump-langsung-bilang-begini

Otoritas tertinggi Iran membantah keras klaim sepihak Amerika Serikat mengenai tercapainya kesepakatan damai untuk mengakhiri perang total di Timur Tengah pada Kamis, (11/06/2026). Melalui media resmi pemerintah, Fars, pihak Teheran menegaskan lewat saluran Telegram bahwa mereka sama sekali belum menyetujui draf teks apa pun terkait nota kesepahaman (MOU) awal yang disodorkan oleh pihak Washington. Sebaliknya, Fars menilai pengumuman mendadak dari Washington merupakan sebuah taktik mundur atau retret taktis dari ancaman militer karena gagal memaksakan klausul baru ke dalam draf perjanjian yang sebelumnya diajukan oleh Iran. Pihak Teheran menyatakan bahwa alih-alih memberikan respons kesepakatan akhir, situasi di meja perundingan justru menunjukkan bahwa pihak Amerika Serikat lah yang melunak dan terpaksa kembali ke tuntutan awal mereka.

Meski demikian, pihak Fars mengindikasikan bahwa proses diplomasi belum sepenuhnya mati total. Otoritas Teheran melihat adanya peluang untuk memeriksa kembali draf tersebut karena pada akhirnya pihak Gedung Putih bersedia melunak dan menerima teks usulan yang dirancang oleh pihak Iran. Reaksi keras dan bantahan dari Teheran ini mencuat sesaat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim secara sepihak bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan besar yang tinggal menunggu finalisasi dokumen resmi. Trump menyatakan optimistis prosesi penandatanganan sejarah baru tersebut akan terlaksana dalam beberapa hari ke depan dan berjanji akan langsung membuka kembali Selat Hormuz bagi jalur pasokan energi dunia.

Pola Mobilitas Kelas Menengah Terjepit Kenaikan Harga Pertamax
  • Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260612/98/1980311/pola-mobilitas-kelas-menengah-terjepit-kenaikan-harga-pertamax

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak hanya menambah biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan. Namun, keterbatasan layanan transportasi umum membuat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal diperkirakan belum terjadi secara signifikan dalam waktu dekat.

Tekanan makin nyata ketika pemerintah juga membuka wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di level Rp3.500 per perjalanan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, kombinasi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi kenaikan tarif angkutan umum dinilai dapat mempersempit ruang penyesuaian pengeluaran transportasi.

Mahasiswa Turun ke Jalan Lagi, jadi Peringatan Keras atas Kinerja Pemerintah
  • Demonstrasi #MenujuIndonesiaBangkrut
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a2b00a2eb31a/mahasiswa-turun-ke-jalan-lagi-jadi-peringatan-keras-atas-kinerja-pemerintah

Mahasiswa telah bersiap untuk turun kembali ke jalan menyikapi situasi ekonomi belakangan ini. Pemerintah diminta menjadikan aksi mahasiswa di sejumlah wilayah sebagai peringatan keras atas kinerja mereka belakangan ini.  Menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol UI), Hurriyah, tuntutan mahasiswa ini juga kerap disampaikan oleh masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. 

Sikap Kapolri, BIN, dan Istana Hadapi Ancaman Demo Reformasi Jilid II dari Mahasiswa
  • Demonstrasi #MenujuIndonesiaBangkrut
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/06/12/08092041/sikap-kapolri-bin-dan-istana-hadapi-ancaman-demo-reformasi-jilid-ii-dari?source=headline

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 18.000. Jika dalam tenggat waktu tersebut kondisi perekonomian tidak membaik, mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons rencana demonstrasi tersebut dengan mengimbau mahasiswa agar tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi. Senada dengan Kapolri, Kepala BIN Herindra juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan bersatu. Sigit menegaskan bahwa Polri siap mengawal jalannya aksi agar situasi tetap kondusif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi.

ESDM Bantah Mati Lampu Bergilir Imbas Pasokan Batu Bara PLN Seret
  • Isu Pemadaman Listrik Bergilir
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260611182241-85-1368067/esdm-bantah-mati-lampu-bergilir-imbas-pasokan-batu-bara-pln-seret

Kementerian ESDM membantah isu bahwa pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih aman.

ESDM menjelaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi belakangan lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan karena masalah ketersediaan energi primer. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Terkait proses persetujuan RKAB perusahaan batu bara, ESDM memastikan hal tersebut tidak mengganggu pasokan batu bara ke sektor kelistrikan. PLN sebelumnya menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Barat, yang disebut terjadi karena pemeliharaan sistem kelistrikan.

Swap Currency (BCSA) Efektif Jadi Lapisan Pertahanan Tambahan di Tengah Tekanan Rupiah
  • Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
  • https://nasional.kontan.co.id/news/swap-currencybcsa-efektif-jadi-lapisan-pertahanan-tambahan-di-tengah-tekanan-rupiah

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dapat menjadi bantalan tambahan bagi Bank Indonesia apabila tekanan di pasar valuta asing meningkat. Namun, BCSA bukan instrumen utama untuk memperkuat rupiah secara harian, melainkan jaring pengaman untuk menyediakan akses likuiditas mata uang negara mitra.

Menurut Josua, efektivitas BCSA lebih terlihat dalam menjaga kepercayaan pasar, memastikan ketersediaan pasokan valas, mendukung transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Meski demikian, penggunaannya perlu dikomunikasikan secara hati-hati agar tidak disalahartikan pasar sebagai tanda cadangan devisa Indonesia sedang tertekan serius.

Josua menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tetap membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang tegas, disiplin fiskal, komunikasi kredibel, serta kepastian arah kebijakan. BCSA dinilai sebagai instrumen pelengkap yang dapat memperkuat ketahanan eksternal dan memberikan sentimen positif apabila diposisikan sebagai lapisan pertahanan tambahan.

Soal Harga Pertamax Naik, Bahlil: Itu Menyesuaikan Pasar
  • Kenaikkan Harga BBM
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260611215857-4-742162/soal-harga-pertamax-naik-bahlil-itu-menyesuaikan-pasar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga Pertamax merupakan penyesuaian terhadap harga pasar. Ia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG tidak mengalami perubahan, sehingga pemerintah tetap menjaga harga energi yang langsung menyentuh daya beli masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar dan perhitungannya dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk Pertamina dan badan usaha lainnya. Meski belum ada insentif khusus akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pertamina mulai menyesuaikan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026, termasuk Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina menyebut penyesuaian ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, harga minyak internasional, serta daya beli masyarakat.

Said Iqbal Usulkan Hanya 4 Pekerjaan Ini Pakai Outsourcing
  • Wacana Revisi Pengaturan Outsourcing
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8528497/said-iqbal-usulkan-hanya-4-pekerjaan-ini-pakai-outsourcing

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pada pertemuan itu, Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengusulkan Permenaker Nomor 7 tentang Pekerja Alih Daya atau outsourcing agar direvisi. Ia meminta pembatasan implementasi outsourcing dibatasi hanya pada pekerjaan tertentu.

Said Iqbal berpendapat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja outsourcing antara lain petugas keamanan atau security, sopir, penyediaan makanan atau katering, serta petugas kebersihan atau cleaning service. Said Iqbal juga mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas. Menurutnya, pekerja alih daya harus memiliki hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, baik sebagai pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT).

Said Iqbal menambahkan, dirinya dijadwalkan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Senin mendatang. Pertemuan itu akan dihadiri juga Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker,IndahAnggoroPutri. Said Iqbal mengatakan, keinginan Prabowo menyangkut outsourcing tidak boleh mengalami hambatan. Oleh karena itu diskusi dan dialog diperlukan untuk menemukan jalan keluar. Said Iqbal menyebut Prabowo sebenarnya ingin agar outsourcing dihapus. Meskipun, memang ada beberapa pekerjaan yang dimungkinkan menggunakan outcourcing seperti yang sebelumnya dijelaskan Said Iqbal.

DPR dan Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2027
  • pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Target Kemiskinan Ekstrem 2027
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tggwlz416/dpr-dan-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-pada-2027

DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan Panja Pertumbuhan bersama pemerintah.

Selain target kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027. Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen menjadi tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Demo Besar di Bundaran HI Hari Ini: Aksi “Indonesia Bangkrut” Disuarakan, 4.151 Personel Bersiaga
  • Demonstrasi #MenujuIndonesiaBangkrut
  • https://jakarta.tribunnews.com/jakarta/436769/demo-besar-di-bundaran-hi-hari-ini-aksi-indonesia-bangkrut-disuarakan-4151-personel-bersiaga

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bakal menjadi pusat aksi massa pada Jumat (12/6/2026). Ribuan peserta dari berbagai elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat yang membawa sejumlah isu nasional. Aksi tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan sekitar 1.500 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan komunitas sipil.

Sejumlah kampus yang disebut ikut berpartisipasi antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, hingga Universitas Pancasila. Selain mahasiswa, aksi juga diikuti sejumlah organisasi masyarakat seperti Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta sebagian pengemudi ojek online.

Dalam aksi tersebut, peserta akan menyampaikan lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Kelima tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, massa juga menyoroti keterlibatan unsur militer di sektor sipil dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah yang dinilai terjadi dalam berbagai kebijakan.

Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Usul Ada Insentif dari PAD
  • Insentif dari PAD, Mendagri, OTT Kepala Daearh
  • https://news.detik.com/berita/d-8527786/marak-kepala-daerah-kena-ott-kpk-mendagri-usul-ada-insentif-dari-pad

Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ditanggapi oleh Mendagri Tito Karnavian dengan mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan pembinaan kepada kepala daerah.

Tito mengatakan ada usulan agar kepala daerah diberikan dukungan dana operasional yang lebih besar. Namun, apakah akan bisa menjamin kepala daerah tidak korupsi? Meski begitu, Tito pun pernah punya ide agar kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kalau PAD tinggi artinya kepala daerahnya aktif, kreatif untuk mencari anggaran tanpa memberatkan rakyat sehingga wajar diberi insentif. Kalau tidak ada insentif ya mungkin kreativitasnya kurang semangat.

Prabowo: Saya Dipilih 90 Juta Rakyat Dalam Pemilu Bebas dan Adil
  • Komitmen Demokrasi, Presiden Prabowo
  • https://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223923/prabowo-saya-dipilih-90-juta-rakyat-dalam-pemilu-bebas-dan-adil?page=2

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi sebab keterpilihannya menjadi presiden adalah melalui proses pemilihan umum yang demokratis.

“Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo menjawab kritikan The Economist, pada Kamis (11/6/2026).

Prabowo meyakini demokrasi tetap merupakan sistem yang terbaik meski tidak sempurna. Beliau menyambut kritik dan menelaah setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah berdasarkan fakta dan realitas.

Namun, Prabowo menambahkan penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia yang mengutamakan kerja sama daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik. Dengan target 8 persen pembangunan ekonomi, kita tidak boleh puas dengan status quo yang berarti stagnasi. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan transformasi berbagai bidang. Presiden bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan atau kinerjanya yang di bawah potensi.

Mendagri Pastikan Siap Jika RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah atau DPR
  • Kemendagri Siap Draft RUU Pemilu, RUU Pemilu
  • https://news.detik.com/berita/d-8527751/mendagri-pastikan-siap-jika-ruu-pemilu-jadi-inisiatif-pemerintah-atau-dpr

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan diri untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tito mengatakan pihaknya siap dengan berbagai skenario dalam revisi UU Pemilu sebab Kemendagri akan menjadi pihak yang memimpin pembahasan dari sisi pemerintah.

Lebih lanjut, Tito mengaku belum mendengar secara langsung adanya usulan agar RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Namun dia memastikan pihaknya menyiapkan berbagai skenario yang mungkin terjadi.

Rupiah Dibuka Menguat, Dolar AS Turun ke Rp17.925 Pagi Ini
  • Rupiah Menguat Pada Pembukaan Perdagangan
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260611083522-17-741889/rupiah-dibuka-menguat-dolar-as-turun-ke-rp17925-pagi-ini

Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (11/6/2026). Merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah mengawali perdagangan pagi ini dengan penguatan sebesar 0,14% atau terapresiasi ke level Rp17.925/US$.

Penguatan ini melanjutkan kinerja positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Pada Rabu (10/6/2026), mata uang Garuda ditutup menguat 0,55% ke posisi Rp17.950/US$. Posisi tersebut sekaligus membuat rupiah berhasil keluar dari level psikologis Rp18.000/US$.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, per pukul 09.00 WIB terpantau melemah tipis 0,05% ke level 99,896. Pelemahan dolar AS di pasar global memberi angin segar bagi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Search