dicetak pada tanggal: 02 September 2026 3:08 AM

Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bansos, Dinsos Jateng Ungkap Alasan Data Desil Berantakan
  • Polemik Penentuan Desil DTSEN
  • https://regional.kompas.com/read/2026/09/01/065005778/banyak-warga-miskin-tak-dapat-bansos-dinsos-jateng-ungkap-alasan-data-desil

Pembagian kelompok kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Pelaksana Harian Kepala Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo, mengatakan penentuan desil merupakan proses yang kompleks karena melibatkan pengolahan dan pengkajian data di tingkat pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah daerah berperan membantu menjembatani dan mengomunikasikan kondisi masyarakat apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

Ia mengatakan masyarakat yang merasa data atau klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan atau Dinas Sosial. Ia menilai pemutakhiran data penting dilakukan agar bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Kemlu RI Telusuri WNI Diduga Jadi Korban TPPO di Jeju Korea Selatan
  • Dugaan WNI Korban TPPO di Jeju
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260831181905-113-1398434/kemlu-ri-telusuri-wni-diduga-jadi-korban-tppo-di-jeju-korea-selatan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) buka suara soal warga negara Indonesia (WNI) diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pulau Jeju, Korea Selatan. Direktur Pelindungan WNI Heni Hamidah mengatakan Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau perkembangan TPPO di Jeju. “KBRI Seoul menyampaikan bahwa dugaan tersebut lebih mengarah pada kasus penipuan jasa pengurusan visa oleh sindikat broker yang telah dilaporkan sejak Juni 2026, namun kini diberitakan sebagai dugaan TPPO,” kata Heni dalam rilis resmi.

Sebagai tindak lanjut, KBRI Seoul telah berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Jeju dan Kementerian Luar Negeri Korsel untuk memperoleh informasi resmi terkait perkembangan kedua kasus tersebut, serta konfirmasi terkait adanya keterlibatan WNI sebagai korban. “Terkait pemberitaan tersebut, dari Direktorat PPA dan PPO Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Div Hub Inter Polri dan kementerian terkait. Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima,” kata Direktur PPA-PPO Brigjen Pol. Nurul Azizah pada Minggu (30/8), dikutip Antara.

Informasi dugaan TPPO yang melibatkan WNI menjadi sorotan usai akun @Kioyyx menyebut ada dugaan perdagangan manusia di Seogwipo. Pemilik akun tersebut mengaku tinggal di Jeju. Unggahan itu muncul usai penemuan empat mayat dalam kurun waktu tiga hari. Petugas mengonfirmasi mereka ditemukan membusuk di jalur pendakian hingga kawasan permukiman warga. Penemuan tersebut memicu penyelidikan besar-besaran terhadap kepolisian yang diduga menutupi laporan ratusan orang hilang secara sepihak.

Utang Whoosh Masuk Kemenkeu 15 September, Skema Pembayaran Masih Digodok
  • Utang Whoosh dan Skema Pembayaran
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a950a1ec7f50/utang-whoosh-masuk-kemenkeu-15-september-skema-pembayaran-masih-digodok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembahasan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih bergulir di Kementerian Keuangan. Ia menargetkan skema tersebut dibahas lebih lanjut pada 15 September 2026. Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan masih menggodok bentuk skema yang paling tepat untuk menangani kewajiban utang Whoosh. Pembahasan tersebut juga melibatkan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyiapkan satu atau dua Special Mission Vehicle (SMV), baik yang berkapasitas besar maupun kecil, untuk mengelola aset KCIC melalui BUMN atau lembaga pembiayaan infrastruktur, tanpa membebani APBN secara langsung. Kepemilikan KCIC akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dengan saham konsorsium Indonesia berpindah ke pemerintah, sementara mitra Cina tetap mempertahankan 40 % kepemilikan dan menunjukkan komitmen melanjutkan serta kemungkinan perpanjangan jalur ke Jawa Timur.

OJK Sanksi 23 Emiten Langgar Aturan Pasar Modal, Ada Bakrie BNBR dan Salim ROTI
  • OJK Sanksi 23 Emiten
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a95459e3d3e2/ojk-sanksi-23-emiten-langgar-aturan-pasar-modal-ada-bakrie-bnbr-dan-salim-roti

OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah emiten di BEI, termasuk perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Bakrie, Grup Salim, Grup Rajawali, dan Posco International Corporation, karena pelanggaran ketentuan pasar modal serta tidak patuh dalam penyampaian laporan.

Sebanyak 93 sanksi atas pelanggaran pasar modal menghasilkan denda total sekitar Rp 74 miliar, bersama dengan peringatan tertulis, larangan, dan pembekuan izin yang melibatkan 23 emiten serta berbagai pihak lain seperti direksi, komisaris, perusahaan efek, dan akuntan publik. Selain itu, OJK memberikan 1 184 sanksi administratif terkait keterlambatan laporan, dengan denda total sekitar Rp 253 miliar dan ratusan peringatan tertulis, sebagai upaya memperkuat pengawasan, menegakkan integritas, serta memberikan efek jera bagi pelanggar pasar modal Indonesia.

PMI Manufaktur RI Kembali Kontraksi, Turun ke 49,8 pada Agustus
  • PMI Manufaktur Kembali Kontraksi
  • https://katadata.co.id/berita/industri/6a9630dd13ee2/pmi-manufaktur-ri-kembali-kontraksi-turun-ke-49-8-pada-agustus

Aktivitas industri manufaktur Indonesia kembali melemah pada Agustus 2026. Hal ini terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,8, dari 50,2 pada Juli 2026. PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas industri meningkat, sedangkan angka di bawah 50 berarti aktivitas industri menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, PMI sebesar 49,8 menunjukkan sektor manufaktur kembali masuk zona kontraksi.

S&P Global melaporkkan kondisi manufaktur Indonesia secara umum masih relatif stabil pada kuartal III 2026. Namun, produksi dan jumlah tenaga kerja kembali turun pada Agustus. Jumlah pekerja di sektor manufaktur juga kembali berkurang. Sejumlah perusahaan mengurangi tenaga kerja karena kebutuhan produksi yang lebih rendah. Selain itu, ada perusahaan yang kehilangan pekerja karena pengunduran diri. Di tengah pelemahan produksi, ada sedikit tanda perbaikan dari sisi pesanan baru. Indeks pesanan baru kembali berada di atas level 50 untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, namun, kenaikannya masih sangat tipis.

Bertambah, Polisi tetapkan 49 tersangka kerusuhan unjuk rasa di DPR
  • Kerusuhan di DPR
  • https://www.antaranews.com/berita/5719801/bertambah-polisi-tetapkan-49-tersangka-kerusuhan-unjuk-rasa-di-dpr?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). “Sementara itu, lima orang lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO),” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari total 322 orang yang diamankan pada Kamis (27/8) berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi data terbaru oleh penyidik. Budi menambahkan sebanyak 273 orang sisanya yang sempat diamankan saat ini telah dipulangkan oleh pihak kepolisian setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Ia juga mengklarifikasi mengenai rincian tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam.

Neraca Dagang RI Diproyeksi Surplus, tapi Bukan Karena Ekspor
  • Surplus Neraca Perdagangan
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/01/084500026/neraca-dagang-ri-diproyeksi-surplus-tapi-bukan-karena-ekspor?page=2

Neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan kembali mencatat surplus pada Juli 2026 setelah mengalami defisit pada bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 surplus sekitar 0,96 miliar dollar AS, berbalik dari defisit 0,45 miliar dollar AS pada Juni 2026. Menurut Josua, perbaikan tersebut terutama didorong oleh penurunan rata-rata harga minyak pada Juli yang membuat nilai impor minyak dan gas (migas) berkurang.

Di sisi ekspor, Josua memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia pada Juli melambat menjadi sekitar 5,27 persen secara tahunan, dari 8,63 persen pada Juni. Meski melambat, pertumbuhan ekspor masih diperkirakan positif. Kondisi tersebut ditopang oleh harga minyak sawit mentah (CPO) yang relatif lebih tinggi serta membaiknya permintaan China terhadap produk Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Josua menilai surplus perdagangan Juli lebih banyak mencerminkan turunnya tekanan impor dibandingkan lonjakan ekspor. Meski kembali surplus, Josua menilai kondisi sektor eksternal Indonesia belum sepenuhnya aman. Menurut dia, neraca perdagangan masih cukup rapuh karena agenda pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjaga permintaan domestik dan impor tetap tinggi. Karena itu, Josua masih memperkirakan Indonesia akan mencatat defisit transaksi berjalan sebesar 2,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.

KLH Segel 19 Badan Usaha Terkait Karhutla
  • Penegakan Hukum Karhutla
  • https://news.republika.co.id/berita/tknqgf393/klh-segel-19-badan-usaha-terkait-karhutla

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan tindakan pengawasan berupa penyegelan terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 19 badan usaha tersebut, luas lahan yang terbakar diindikasikan mencapai 11.046,69 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, mengatakan tindakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap karhutla. Penanganan perkara terhadap badan usaha dilakukan melalui jalur administrasi, sengketa lingkungan hidup atau perdata, serta pidana.

Dari 19 badan usaha yang dikenai tindakan pengawasan, tujuh di antaranya berada di Kalimantan Barat dengan total lahan terbakar 2.260,08 hektare. Sementara itu, empat badan usaha di Sumatra Selatan dengan luas 772,72 hektare dan tiga badan usaha di Kalimantan Selatan dengan luas 6.595,15 hektare. Selain itu, terdapat dua badan usaha di Kalimantan Tengah tercatat memiliki luas lahan terbakar 99,40 hektare. Tak hanya itu, masing-masing satu badan usaha berada di Kalimantan Timur dengan luas sekitar lima hektare, Lampung seluas 202,73 hektare, dan Riau sekitar 7,10 hektare.

Selain itu, KLH juga telah melakukan proses perdata kepada badan usaha dengan total 32 perkara pada periode 2023-2025. Dari seluruh perkara itu, KLH mengajukan gugatan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 5,30 triliun. Tak hanya itu, KLH juga mengajukan gugatan untuk tindakan pemulihan yang nilainya mencapai Rp 9,50 triliun. Angka itu di luar gugatan potensi kerugian lingkungan. Ia menyebutkan, gugatan perdata yang telah diputuskan dibayar tahun ini, negara mendapatkan penerimaan PNBP 128.670.978.500.

7.771 WNI Pulang dari Pusat Scam Kamboja, Kemlu RI: Tak Ada Korban TPPO
  • TPPO di Kamboja
  • https://www.kompas.com/global/read/2026/09/01/060000670/7771-wni-pulang-dari-pusat-scam-kamboja-kemlu-ri-tak-ada-korban-tppo

Sebanyak 7.771 Warga Negara Indonesia (WNI) telah kembali ke Tanah Air setelah tempat mereka bekerja di pusat penipuan siber atau online scam di Kamboja digerebek otoritas setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh sebelumnya mencatat, ada 12.303 pengaduan WNI yang meminta bantuan terkait kepulangan mereka. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Santo Darmosumarto mengatakan, gelombang pengaduan WNI meningkat sejak Januari 2026 seiring semakin gencarnya penggerebekan pusat-pusat scam oleh Pemerintah Kamboja.

Pernyataan Santo ini muncul setelah otoritas Kamboja menggencarkan penutupan pusat-pusat scam sejak awal 2026. Laporan AFP menyebutkan bahwa terdapat 700 pusat scam yang ditutup otoritas Kamboja pada Agustus 2026. Santo menjelaskan, ribuan WNI dari pusat scam Kamboja pulang ke Indonesia secara mandiri.  Namun, sebelumnya KBRI Phnom Penh telah membantu mengurus berbagai dokumen kepulangan para WNI, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi yang tidak lagi memiliki paspor dan pemutihan denda overstay di Kamboja.

Menurut Santo, persoalan keimigrasian menjadi salah satu kendala yang membuat para WNI tidak dapat langsung meninggalkan Kamboja setelah tempat mereka bekerja digerebek. Selain tidak memiliki paspor, sebagian WNI juga telah tinggal melebihi masa izin yang diberikan. Di tengah maraknya pemberitaan mengenai bahaya pekerjaan di pusat scam, Santo mengatakan, masih ada WNI yang datang ke Kamboja untuk bekerja di tempat ilegal tersebut. KBRI Phnom Penh beberapa kali menemukan WNI yang datang melapor dan diketahui baru tiba di Kamboja pada Januari 2026.

8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan!
  • Keterlibatan WNI di Militer Rusia
  • https://news.okezone.com/read/2026/09/01/337/3239368/8-wni-jadi-tentara-bayaran-rusia-terancam-kehilangan-nbsp-kewarganegaraan

Sebanyak delapan Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung ke dalam tentara bayaran Rusia (mercenaries). Mereka nantinya akan ikut bertempur bersama tentara Rusia di palagan Perang Ukraina. Demikian disampaikan Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) atau Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang merilis data delapan WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baru diresmikan bupati, tali jembatan gantung di Pangandaran putus
  • Jembatan Ambruk di Pangandaran
  • https://bali.antaranews.com/berita/412612/baru-diresmikan-bupati-tali-jembatan-gantung-di-pangandaran-putus

TNI AD buka suara soal viral video di media sosial yang dinarasikan bahwa Jembatan Gantung Pongpet di Dusun Margajaya RT 01/12, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ambruk pada Minggu (30/8). Video tersebut pun sempat diunggah akun instagram @antaranewscom. Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa jembatan tersebut tidak sepenuhnya ambruk melainkan salah satu tali sling penahan jembatan hanya terputus putus.

Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Naik, Ini Daftar Terbarunya
  • Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi
  • https://money.kompas.com/read/2026/09/01/033727426/harga-bbm-pertamina-1-september-2026-naik-ini-daftar-terbarunya?source=personalisasi

Harga BBM Pertamina mengalami penyesuaian mulai 1 September 2026. Perubahan berlaku untuk sejumlah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga BBM Pertamina tersebut mulai berlaku pada Selasa, 1 September 2026 pukul 00.00 WIB. Sementara itu, harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 dipastikan tidak mengalami perubahan.

Menuju Wajib Sertifikasi Halal 18 Oktober 2026: Kesiapan Hukum dan Tantangan Kepatuhan UMKM
  • Kewajiban Sertifikasi Halal
  • https://analisis.republika.co.id/berita/tkl367451/menuju-wajib-sertifikasi-halal-18-oktober-2026-kesiapan-hukum-dan-tantangan-kepatuhan-umkm-part3

Hitungan mundur sudah dimulai. Kurang dari dua bulan lagi, tepatnya 18 Oktober 2026, seluruh produk usaha mikro dan kecil (UMK): mulai makanan, minuman, hingga hasil sembelihan, wajib mengantongi sertifikat halal. Ini bukan wacana baru; kewajiban ini sejatinya sudah tertulis sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Yang baru, dan yang membuat tenggat kali ini terasa berbeda, adalah instrumen penindakannya.

Pada 5 Juni 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengundangkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Untuk pertama kalinya, penegakan kewajiban halal punya pedoman teknis yang rinci: jenis pelanggaran, prosedur sanksi, hingga mekanisme keberatan pelaku usaha. Sanksinya berjenjang mulai peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, penarikan produk dari peredaran, sampai pembekuan operasional dan pencabutan nomor registrasi.

Namun, untuk mempercepat implementasi pelaksanaan sertifikasi, selain meningkatkan kepatuhan terdapat tiga hal lain yang perlu ditingkatkan pemerintah. Pertama, percepatan program sertifikasi gratis (SEHATI) dan pendampingan self-declare perlu benar-benar menjangkau UMK di luar kota besar, bukan hanya yang sudah aktif mencari informasi sendiri. Kedua, diperlukan edukasi publik yang masif, dengan menegaskan bahwa kewajiban ini bukan beban administratif semata, melainkan memberikan manfaat dan kepastian bagi konsumen.

Purbaya: Danantara Bakal Setor Rp 120 T ke Kas Negara, Bisa Tekan Defisit
  • Danantara Bakal Setor Kas Negara
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a914d1ed7f51/purbaya-danantara-bakal-setor-rp-120-t-ke-kas-negara-bisa-tekan-defisit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menyetorkan sekitar Rp 120 triliun ke kas negara pada 2026. Dana tersebut berasal dari keuntungan Danantara yang akan dibagikan kepada pemerintah. Setoran tersebut belum dimasukkan dalam outlook penerimaan APBN 2026.

Pemerintah memilih berhati-hati dan baru akan memperhitungkannya setelah dana benar-benar masuk ke kas negara. Pemerintah akan menghitungnya sebagai tambahan PNBP lain‑lain setelah dana benar‑benar masuk, yang diharapkan dapat menekan defisit sebesar 2,85 % PDB. Pengembalian keuntungan tergantung pada kebijakan Presiden serta kondisi keuangan dan kebutuhan investasi Danantara, sehingga kelebihan dana dapat dialokasikan sebagai cadangan untuk pengeluaran tak terduga.

Komisi III DPR: 13 jenis pidana diusulkan masuk RUU Perampasan Aset
  • RUU Perampasan Aset
  • https://www.antaranews.com/berita/5718085/komisi-iii-dpr-13-jenis-pidana-diusulkan-masuk-ruu-perampasan-aset?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, mulai dari tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang. Dia tak menampik bahwa banyak pihak yang khawatir masyarakat biasa bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus pejabat. Namun, dia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberlakukan asas persamaan di muka hukum. Menurut dia, ketentuan penerapan Perampasan Aset bukan hanya untuk tindak pidana korupsi memiliki kemiripan dengan yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Yang jelas, dia mengatakan bahwa penegakan hukum perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang kepada masyarakat. Bahkan, jangan sampai UU Perampasan Aset justru menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis. Menurut dia, harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi, dan pidana. “Pendeknya, pemberlakuan UU Perampasan Aset mensyaratkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas,” katanya.

Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan Naik, Kalteng dan Kalbar Paling Disorot
  • Karhutla Kalimantan dan Sumatera
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a9428b286fc6/jumlah-hotspot-kebakaran-hutan-dan-lahan-naik-kalteng-dan-kalbar-paling-disorot

Jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan nasional meningkat menjadi 20.378, dengan lonjakan signifikan di Kalimantan Tengah (dari 7.703 menjadi 8.488) dan Kalimantan Barat (dari 3.384 menjadi 6.526). Sementara provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi mencatat penurunan.

Kementerian Kehutanan tetap siaga penuh, melakukan patroli, groundcheck, pemadaman darat, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca di daerah terdampak, dan mencatat total 4.682 operasi penanganan yang mencakup 38.277 ha; hujan lebat di sebagian wilayah Riau turut membantu mengendalikan api. Kualitas udara di enam provinsi prioritas masih beragam, dengan beberapa titik mencapai kategori berbahaya atau tidak sehat serta jarak pandang yang terbatas, sehingga masyarakat diimbau tidak membakar lahan, memantau informasi resmi, dan melaporkan asap atau indikasi kebakaran melalui kontak yang tersedia.

Arahan Prabowo soal Suku Dayak Jadi Prajurit TNI
  • Prajurit TNI dari Suku Dayak
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260831065821-32-1398095/arahan-prabowo-soal-suku-dayak-jadi-prajurit-tni

Presiden Prabowo Subianto menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) lalu. Berdasar unggahan di akun instagram resmi Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut langsung menginstruksikan beberapa hal terkait keinginan Panglima Jilah. Salah satunya adalah keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi Anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan, misalnya penggunaan tato bagi suku adat.

Keesokan harinya, pada Sabtu (29/8), Prabowo memanggil Panglima TNI, para kepala staf angkatan dan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang. Prabowo dalam pertemuan itu meminta perkembangan soal beberapa hal, termasuk soal syarat perekrutan Suku Dayak Pedalaman yang ingin jadi prajurit TNI.

Sementara itu, Mabes TNI menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perekrutan Suku Dayak yang ingin menjadi prajurit TNI. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pada prinsipnya, TNI memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri bangsa untuk mengabdi. “Mengenai mekanisme dan bentuk penyesuaiannya, akan disampaikan setelah pembahasan dan penetapannya selesai,” katanya.

Telkomsel, Indosat, dan XL Resmi Tak Boleh Lagi Hanguskan Sisa Kuota Internet
  • Aturan Kuota Internet
  • https://tekno.kompas.com/read/2026/08/29/16533727/telkomsel-indosat-dan-xl-resmi-tak-boleh-lagi-hanguskan-sisa-kuota-internet?page=all#page2

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler (opsel) menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Seluruh opsel di Tanah Air diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. “Kemkomdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi, serta secara berkala melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban satu kali setiap bulan,” tulis keterangan resmi Komdigi. Dengan kata lain, operator seluler kini memiliki waktu sekitar 30 hari untuk melaporkan pemenuhan kewajibannya terkait.

Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan hanya agar pelanggan bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, yang diterbitkan pada Jumat (28/8/2026). SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Dalam keterangan resmi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan.

Meski sisa kuota tidak boleh dihanguskan secara sepihak, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover. Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota bisa berbeda-beda, bergantung pada pilihan layanan yang tersedia dan dipilih pelanggan.

Kapolri temui 6.500 anggota Garda Satya NKRI di Solo
  • Garda Satya NKRI
  • https://www.antaranews.com/berita/5717708/kapolri-temui-6500-anggota-garda-satya-nkri-di-solo

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui sebanyak 6.500 anggota Garda Satya NKRI yang merupakan merupakan eks-anggota Jamaah Islamiyah (JI) asal Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY di Solo, Jawa Tengah, Minggu. Kapolri mengatakan para eks-anggota JI tersebut memiliki kesadaran untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengatakan pertemuan dengan keluarga besar mantan pejuang Jamaah Islamiyah yang saat ini tergabung dalam Garda Satya NKRI tersebut juga dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-81. Ia mengatakan para anggota Garda Satya NKRI juga siap berkontribusi dan siap menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Komandan Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo menyampaikan komitmen penuh kepolisian dalam mengawal proses reintegrasi sosial para mantan anggota JI agar kembali setia pada ideologi Pancasila. Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 7.942 eks-anggota di 28 provinsi telah aktif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian ekonomi yang difasilitasi oleh Polri bersama kementerian terkait.

Karhutla Sampai Papua, 2.496 Hektare Lahan Terbakar
  • Karhutla Papua
  • https://news.republika.co.id/berita/tklvrz393/karhutla-sampai-papua-2496-hektare-lahan-terbakar

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus fokus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi Kalimantan dan Sumatra. Meski begitu, BNPB juga melakukan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan saat ini terdapat 35 titik panas (hotspot) dan delapan titik api (firespot) di wilayah Papua. Sementara luas lahan yang terindikasi terbakar mencapai 2.496 hektare dengan jarak pandang 5-9 kilometer.

Menurut Berton, karhutla di Papua terjadi di wilayah sekitar objek vital nasional area operasi KKKS BP Berau Ltd dan KKKS Genting Oil Kalsuri Ltd. Dampaknya, pengoperasian Kilang LGN Tangguh wilayah kerja Berau terhenti dan pelaksanaan konstruksi fasilitas produksi pada lapangan AKM wilayah kerja Kalsuri. Berton menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan dua sorti penerbangan dengan air yang dijatuhkan sebesar 360.000 liter air. Operasi di Papua itu menggunakan satu helikopter yang berasal dari NTT untuk penanganan pascagempa. Menurut dia, helikopter akan fokus menangani karhutla di wilayah Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat.

Peneliti UGM Paparkan 3 Karakteristik UMKM
  • Karakteristik UMKM
  • https://semarang.bisnis.com/read/20260831/536/1999520/peneliti-ugm-paparkan-3-karakteristik-umkm

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong perubahan paradigma Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sektor informal yang membutuhkan pembinaan, menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dirasa penting mengingat keberadaan 64,2 juta unit UMKM yang menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto belum terintegrasi secara optimal dalam jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Industri Galangan Kapal Minta Bunga Kredit Murah untuk Dorong Pesanan Kapal Baru
  • Industri Galangan Kapal Memerlukan Pembiayaan Bunga Rendah
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/31/074607526/industri-galangan-kapal-minta-bunga-kredit-murah-untuk-dorong-pesanan-kapal

Industri galangan kapal nasional meminta pemerintah menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah untuk mendorong pembangunan kapal baru di dalam negeri. Dukungan pembiayaan tersebut dinilai penting karena industri galangan kapal masih menghadapi tekanan akibat minimnya pesanan kapal baru dari dalam negeri. Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) sekaligus Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, mengatakan pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

RI Didorong Perkuat Daur Hidup Mineral Kritis
  • Daur Hidup Mineral Kritis
  • https://lestari.kompas.com/read/2026/08/31/080500186/ri-didorong-perkuat-daur-hidup-mineral-kritis

Indonesia perlu memperkuat ketersediaan data penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) mineral kritis sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus mendukung pengembangan industri baterai yang berkelanjutan. Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan transparansi jejak karbon dalam perdagangan global, termasuk melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Regulasi Baterai Uni Eropa (EU Battery Regulation). Regulasi tersebut mendorong transparansi mengenai jejak karbon produk, termasuk melalui skema battery passport.

Gus Kikin Terpilih Sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031
  • Pemilihan Ketua Umum PBNU
  • https://khazanah.republika.co.id/berita/tklzq1483/gus-kikin-terpilih-sebagai-ketua-umum-pbnu-20262031-part3

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno ke di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin terpilih setelah AHWA melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan muktamarin. Gus Kikin juga mendapat persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Keputusan pemilihannya Gus Kikin ini diumumkan langsung oleh anggota AHWA, KH Anwar Iskandar. 

Sebelumnya, Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Prof Ganefri, menyampaikan lima calon ketua umum untuk selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU terpilih. Kelima nama yang diusulkan sebagai bakal calon Ketum PBNU tersebut yakni KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib, KH Yahya Cholil Staquf, KH Abdul Ghaffar Rozin.

Pengalaman Gus Kikin yang juga sebagai pengusaha dinilai akan memberikan perspektif yang baik tentang tantangan yang dihadapi masyarakat. Dunia usaha mengajarkan efisiensi, inovasi, pengambilan keputusan, dan pentingnya kemandirian. Sementara itu, dunia pesantren mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen kepada masyarakat luas. Pemerhati dan kader NU Mas’ud Ibnu Syamsuri menyampaikan tantangan di masa depan tentu jauh lebih kompleks. Indonesia memasuki era dividen demografis. Persaingan global semakin intensif. Revolusi teknologi terjadi hampir terus-menerus. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan mulai secara fundamental mengubah lanskap pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Di tengah perubahan-perubahan ini, visi kepemimpinan yang dibutuhkan bukanlah visi yang hanya mempertahankan situasi saat ini, tetapi visi yang dapat mempersiapkan masa depan.

Cari Dana Rp32 T, Kantor Purbaya Lelang 9 Seri Surat Utang 1 September
  • Surat Utang Negara
  • https://www.cnbcindonesia.com/market/20260828092652-17-763012/cari-dana-rp32-t-kantor-purbaya-lelang-9-seri-surat-utang-1-september

Pemerintah bakal kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada Selasa, 1 September 2026. Lelang ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk menutup sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp32 triliun, dengan target maksimal yang bisa diserap mencapai 150% dari target indikatif tersebut, atau setara Rp48 triliun.

Ada sembilan seri SUN yang akan ditawarkan dalam lelang kali ini, terdiri dari tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON) berjenis Fixed Rate (FR). Penjualan SUN dilaksanakan melalui sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price).

Danantara Suntik Rp456 M ke Adhi Karya Bereskan Proyek Mandek LRT City
  • Danantara Danai Proyek LRT City
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260827235740-92-1397173/danantara-suntik-rp456-m-ke-adhi-karya-bereskan-proyek-mandek-lrt-city

Danantara Indonesia akan menyuntikkan Rp456 miliar ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menyelesaikan proyek Apartemen LRT City yang mangkrak. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkap masih sekitar 2 ribu konsumen Apartemen LRT City yang belum mendapatkan haknya. Dony mengatakan Danantara berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini. Menurut dia, penyelesaian proyek ini penting karena perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat.

Proyek apartemen LRT City yang kini mangkrak, yakni LRT City Ciracas dan LRT City Tebet. Pekerjaan interior dan pembangunan fasilitas terhenti sejak setelah Lebaran 2025. Sementara itu, LRT City Cibubur belum memasuki tahap pembangunan fisik. Hingga kini, lahan proyek tersebut masih berupa area kosong. Berdasarkan data ADCP, sekitar 2.400 konsumen hingga kini belum menerima unit apartemen yang telah dibeli. Sebagian besar konsumen dijanjikan serah terima pada periode 2023 hingga 2024.

Kejar Swasembada Gula 2 Tahun, Pemerintah Siapkan Rp 1,7 Triliun untuk Peremajaan Pohon Tebu
  • Swasembada Gula
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/28/110000426/kejar-swasembada-gula-2-tahun-pemerintah-siapkan-rp-1-7-triliun-untuk

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, berusaha swasembada gula bisa terwujud dalam dua tahun dengan memperluas areal tanam menjadi 30 hektar di Lampung. Namun, Amran bilang, untuk meningkatkan produksi gula nasional, maka tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal tanam saja. Kementan juga harus memperbaiki produktivitas tanaman dengan melakukan peremajaan tebu rakyat.

Sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma butuh untuk diremajakan. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyediakan budget khusus untuk mendukung proses peremajaan pohon tebu. “86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp 1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru,” kata Mentan Amran. Kementan menargetkan, program peremajaan tebu rampung dalam waktu tiga tahun.

Bappenas: Indonesia Terjebak 3 Dekade Jadi Negara Berpendapatan Menengah
  • Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a9032730a659/bappenas-indonesia-terjebak-3-dekade-jadi-negara-berpendapatan-menengah

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia sudah terlalu lama berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Pambudy mengatakan, Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun, dalam kurun waktu lebih dari tiga dekade, Indonesia belum mampu melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Pambudy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas produksi, kesempatan kerja, daya saing industri, dan pendapatan per kapita, sambil mengurangi kesenjangan. Dalam RKP 2027, target pertumbuhan 6 % akan dicapai melalui penguatan produktivitas, peningkatan investasi, percepatan industrialisasi, pengembangan industri strategis, produksi pangan, dan program Prokesra untuk 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja.

BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5,9-6% pada 2027
  • Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a9005fda1769/bi-proyeksikan-ekonomi-indonesia-tumbuh-hingga-5-9-6-pada-2027

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,1% hingga 5,9% menuju 6%. Proyeksi tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8). Aida mengatakan, proyeksi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masih tingginya risiko perekonomian global.

Pertumbuhan dapat melampaui batas atas proyeksi menjadi 6 % bila prospek ekonomi global membaik, aliran modal masuk meningkat, proyek strategis nasional dipercepat, dan penerimaan devisa ekspor dioptimalkan. Risiko yang dihadapi meliputi pertumbuhan ekonomi global yang hanya tipis, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan moneter ketat Federal Reserve, serta nilai tukar rupiah yang diproyeksikan sekitar Rp 17.700 per dolar.

Akselerasi PLTS Diakomodasi RUEN Baru, Tapi Bukan 100 GW
  • Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026-2035
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6a9046ac50ef2/akselerasi-plts-diakomodasi-ruen-baru-tapi-bukan-100-gw

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026-2035 ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Landasan pengembangan energi nasional ini akan mengakomodasi sejumlah agenda pemerintah, termasuk akselerasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biodiesel. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, dokumen perencanaan 10 tahun itu akan ditinjau lima tahun sekali, untuk merespons dinamika sektor energi baik di tingkat nasional maupun global. Untuk program PLTS, yang diakomodasi adalah 100 gigawatt-peak (GWp), tidak seambisius yang sempat disebut Prabowo yaitu 100 gigawatt.

RUEN juga akan mempercepat program biodiesel yang kini berada pada level B50, dan jika pencapaian melebihi target Kebijakan Energi Nasional (KEN) maka akan dimasukkan sebagai akselerasi. Evaluasi menunjukkan porsi EBT hanya 13‑14 % pada akhir 2025, jauh di bawah target 23 %; oleh karena itu diperlukan keseimbangan supply‑demand dengan masukan industri, sementara pusat data diproyeksikan menjadi sumber permintaan utama bagi PLTS.

OpenAI dan 100 Perusahaan Big Tech Minta Dunia Waspada Serangan Siber Berbasis AI
  • Ancaman Siber Berbasis Kecerdasan Buatan
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20260828/84/1999458/openai-dan-100-perusahaan-big-tech-minta-dunia-waspada-serangan-siber-berbasis-ai

Lebih dari 100 perusahaan teknologi dunia, termasuk OpenAI, Anthropic, Google, dan Microsoft, menandatangani surat terbuka yang mendesak sektor publik dan swasta segera berkolaborasi menghadapi lonjakan ancaman siber berbasis kecerdasan buatan yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Surat tersebut turut diteken oleh perusahaan keamanan siber ternama seperti Crowdstrike, Okta, dan Fortinet, serta sejumlah lembaga keuangan besar dan penyedia infrastruktur internet global. Mereka menilai pendekatan keamanan siber konvensional sudah tidak lagi memadai menghadapi ancaman generasi baru ini.

Update Banjir Bandang Nepal: Hampir 400 Orang Tewas, 1.400 Hilang
  • Banjir Bandang Nepal
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260828063839-113-1397193/update-banjir-bandang-nepal-hampir-400-orang-tewas-1400-hilang

Korban tewas imbas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet bertambah jadi 392 orang per Jumat (28/8) pagi. Sebanyak 1.400 orang juga hingga kini belum ditemukan. Juru bicara kepolisian Nepal Abi Narayan Kafle mengatakan bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Berdasarkan catatan pemerintah Nepal, sejumlah besar warga negara asing termasuk di antara korban hilang. Warga negara India jadi yang paling terdampak, dengan 288 orang tercatat tak bisa dikontak.

Para pejabat Amerika Serikat (AS) juga mengabarkan sekitar 90 warga negara mereka tak diketahui keberadaannya hingga Kamis (27/8). Warga asing lain yang turut hilang dalam bencana ini antara lain dari Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jerman, China, hingga Malaysia. Wisatawan yang hilang sebagian besar datang ke Nepal untuk berziarah. Otoritas China telah mengerahkan 1.500 personel untuk membantu Nepal dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Lebih dari 5.000 tentara dan aparat kepolisian dimobilisasi Nepal untuk operasi ini.

Banjir bandang dan tanah longsor menyapu Nepal pada Rabu (26/8). Laporan awal menyebutkan musibah ini dipicu gempa bumi yang mengakibatkan longsoran es dan batuan di Sungai Lhende Khola, sungai yang melintasi wilayah Nepal dan Tibet.nNamun, analisis lebih lanjut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan tidak ada gempa bumi sebelum tanah longsor dan banjir bandang terjadi.

Kemhan Ungkap Mekanisme Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Usai Disetujui DPR
  • Penjualan Kapal Perang
  • https://news.detik.com/berita/d-8637559/kemhan-ungkap-mekanisme-penjualan-eks-kri-ki-hajar-dewantara-usai-disetujui-dpr

Komisi I DPR menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dengan cara penjualan secara lelang. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap mekanisme selanjutnya setelah permohonan disetujui. “Setelah mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan BMN. Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 akan dijual melalui mekanisme lelang dengan status material besi tua atau scrap,” kata Karoinfohan Kemhan Brigjen Rico Sirait, Jumat (28/8/2026).

Brigjen Rico menjelaskan akan ada proses penilaian sebelum dilakukan lelang. Proses tersebut, kata dia, untuk menetapkan nilai barang sesuai kondisi terkini. “Sebelum pelaksanaan lelang, akan dilakukan penilaian/appraisal oleh tim penilai, yang biasanya dilakukan KPKNL, untuk menetapkan nilai barang sesuai kondisi aktualnya. Selanjutnya proses lelang juga dilaksanakan melalui KPKNL sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Pemindahtanganan itu dilakukan melalui mekanisme penjualan secara lelang. Persetujuan diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Rapat dihadiri oleh Wamenhan Donny Ermawan, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Alasan Puan Maharani Tak Temui Perwakilan Massa Pati saat Demo 27 Agustus di DPR
  • Demo AMPB di Gedung DPR
  • https://www.kompas.tv/nasional/687797/alasan-puan-maharani-tak-temui-perwakilan-massa-pati-saat-demo-27-agustus-di-dpr

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan alasannya tidak menemui masyarakat perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Seperti diketahui, dalam aksi unjuk rasa kemarin, perwakilan massa aksi sempat menemui pimpinan DPR. Namun, Puan tampak absen dalam pertemuan tersebut. Soal ketidakhadirannya dalam kegiatan tersebut, Puan menjelaskan, DPR memiliki beberapa agenda yang berlangsung bersamaan sehingga pimpinan DPR membagi tugas.

Unjuk Rasa RUU Perampasan Aset Di DPR Berujung Kericuhan
  • Demo AMPB di Gedung DPR
  • https://suaragarut.id/unjuk-rasa-ruu-perampasan-aset-ricuh

Aksi unjuk rasa menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta, berakhir ricuh pada Kamis, 27 Agustus 2026 malam. Massa memprotes kelambatan DPR dalam mengesahkan undang-undang penyitaan aset koruptor serta menyoroti berbagai isu nasional.

Eskalasi situasi meningkat saat sekelompok orang membakar sebuah pos polisi di kawasan Slipi, Jakarta Barat, serta dua unit sepeda motor di depan Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian menembakkan meriam air dan gas air mata untuk menghalau massa yang bertahan hingga malam hari, sementara akses Jalan Gatot Subroto dan Ruas Tol Dalam Kota ditutup total.

Menkes Kebut Pengiriman Genset untuk Operasikan Tenda Medis di NTT
  • Penaganan Pasca Gempa NTT
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/28/08273441/menkes-kebut-pengiriman-genset-untuk-operasikan-tenda-medis-di-ntt

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah berupaya mempercepat pengiriman generator set (genset) guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan rumah sakit lapangan. Namun demikian, ia belum memastikan lagi kapan genset tersebut dapat dikirim. Menkes hanya dijanjikan akan dikirimi bantuan genset tersebut pada Jumat ini.

Budi juga mengungkapkan, penggunaan tenda pelayanan medis menjadi langkah krusial mengingat sebagian besar masyarakat dan tenaga kesehatan masih enggan beraktivitas di dalam gedung pascabencana. Selain penyediaan tenda, Kementerian Kesehatan bergerak cepat dalam menyuplai kebutuhan logistik kesehatan lain, mulai dari pasokan obat-obatan hingga perangkat pendukung komunikasi.

Buruh Terancam Tak Dapat Pesangon Saat Perusahaan Pailit, SPSI Jabar Usul Jaminan Masuk RUU
  • Usulan Jaminan Pesangon Buruh
  • https://bandung.kompas.com/read/2026/08/28/070841878/buruh-terancam-tak-dapat-pesangon-saat-perusahaan-pailit-spsi-jabar-usul?page=all#page2

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) mendorong skema Jaminan Pesangon dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Usulan tersebut muncul karena pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih berisiko kehilangan hak pesangon ketika perusahaan tutup, mengalami relokasi, atau dinyatakan pailit.

Ketua Umum PP FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto menilai, kewajiban perusahaan membayar pesangon belum sepenuhnya menjamin pekerja memperoleh haknya. Roy mengatakan, persoalan pembayaran pesangon setelah perusahaan tutup atau pailit bukan sekadar kekhawatiran. Roy menyebut PT Sritex, PT Danbi Internasional, dan PT Matahari Sentosa Jaya sebagai contoh perusahaan yang disebut masih memiliki persoalan terkait hak pesangon buruh.

SPSI mengusulkan agar perusahaan diwajibkan mencadangkan dana pesangon secara berkala selama hubungan kerja masih berlangsung. Dengan sistem tersebut, dana tidak baru disiapkan ketika perusahaan melakukan PHK atau sudah menghadapi kesulitan keuangan. Roy menilai, mekanisme pencadangan dapat memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja jika sewaktu-waktu perusahaan tutup atau pailit.

Rosan Ungkap 9,29 Juta Rumah Tangga Belum Punya Rumah
  • Backlog Perumahan
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tkgcs5370/pemerintah-siapkan-skema-pembiayaan-untuk-serap-stok-hunian-jakarta

CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sekitar 9,29 juta rumah tangga di seluruh tanah air belum memiliki rumah. Data tersebut menunjukkan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar dan perlu dipenuhi dengan cepat. Rosan menyampaikan data tersebut saat membuka Danantara Housing Expo 2026. Dia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024. BPS juga mencatat sekitar 18 juta rumah tangga masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

Menurut Rosan, kondisi demikian membuat kebutuhan rumah menjadi hal yang sangat prioritas. Danantara akan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berusaha mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sekaligus memastikan hunian yang tersedia memenuhi standar kehidupan layak.

Perkuat Persahabatan Melalui Festival Budaya
  • https://rm.id/baca-berita/internasional/323632/dubes-ri-untuk-swiss-ngurah-swajaya-perkuat-persahabatan-melalui-festival-budaya

Festival Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Swiss (VIS) bersama KBRI Bern di Kurbrunnenanlage, Rheinfelden, sukses memamerkan ragam seni, kuliner, dan produk UMKM Nusantara. Acara yang berlangsung pada Sabtu (22/8/2026) ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swiss.

Kemeriahan festival diisi dengan berbagai pertunjukan seni, seperti tarian tradisional Nusantara, alunan angklung Bali, peragaan busana karya desainer tanah air, hingga lokakarya melukis batik. Selain mempromosikan pariwisata melalui kampanye Wonderful Indonesia, pengunjung juga disuguhkan pameran fotografi karya Dr. phil nat. Heinz Köchli yang menampilkan keindahan Indonesia sejak era 1980-an.

Di samping mempererat hubungan bilateral melalui diplomasi budaya dan ekonomi, Festival Indonesia 2026 turut membawa misi kemanusiaan yang kuat. Acara ini memperkenalkan program dukungan pendidikan bagi anak-anak di Sumatera Barat dan Aceh, serta menggalang dana bagi masyarakat korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Gempa Susulan Masih Terjadi, Tanggap Darurat Flores Diperpanjang 14 Hari
  • Masa Tanggap Darurat Penanganan Gempa diperpanjang
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/28/072002578/gempa-susulan-masih-terjadi-tanggap-darurat-flores-diperpanjang-14-hari?page=all#page2

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan ini diambil oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah rapat koordinasi di Posko BPBD Kabupaten Ende, menyusul masih tingginya aktivitas gempa susulan di berbagai wilayah terdampak bencana gempa magnitudo 7,7 yang sebelumnya mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Meski masa tanggap darurat diperpanjang, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan serta diaktifkan kembali secara bertahap sesuai tingkat keamanan wilayah. Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas, di mana pembelajaran dapat dilangsungkan menggunakan sekolah lapangan atau ruang belajar darurat apabila fasilitas gedung belum aman.

Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memaksakan penggunaan bangunan publik seperti kantor, rumah sakit, dan sekolah yang dikategorikan tidak aman oleh Dinas PUPR. Pemeriksaan struktur bangunan terus digencarkan untuk memastikan keselamatan warga, sementara teknis pelayanan publik dan kegiatan belajar disesuaikan dengan kondisi darurat di tiap-tiap daerah.

Dorong Peningkatan Minat terhadap Pendidikan Nonformal
  • Penguatan Pendidikan Non Formal
  • https://lampost.co/humaniora/dorong-peningkatan-minat-terhadap-pendidikan-nonformal

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya dukungan serius dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan minat masyarakat terhadap satuan pendidikan nonformal (SPNF) yang kerap dipandang sebagai pilihan kedua. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 23 Agustus 2026, tingkat partisipasi pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) Paket C baru mencapai 361 dari total 9.693 SPNF yang memenuhi syarat. Angka ini mengalami penurunan yang sangat kontras dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat partisipasi sekitar 63% atau 6.128 SPNF.

Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah tantangan utama, seperti faktor kultural, stigma sosial yang memandang sebelah mata pendidikan nonformal, hingga kendala ekonomi dan aksesibilitas. Mayoritas peserta didik Paket C berasal dari golongan ekonomi bawah yang harus bekerja untuk membantu keluarga, sehingga kesulitan hadir secara rutin. Selain itu, masalah klasik seperti minimnya fasilitas belajar dan buruknya jaringan komunikasi lembaga turut memperlambat upaya peningkatan kualitas layanan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, Lestari mendorong strategi kolaboratif melalui sosialisasi masif dan perubahan pola pikir masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu gencar mengedukasi publik bahwa ijazah Paket C setara dengan SMA serta memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan. Di samping itu, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga harus diperkuat agar mampu meluluskan peserta didik yang kompeten dan siap kerja.

Kepala BIN Dorong UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing
  • Gagasan UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/27/14204641/kepala-bin-dorong-uu-penanggulangan-spionase-dan-intervensi-asing

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong agar gagasan pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dikaji secara menyeluruh. Herindra menilai, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan strategis nasional dari ancaman spionase dan intervensi asing. “Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Herindra, ancaman tersebut semakin berkembang seiring persaingan geopolitik global. Bahkan, sejumlah aktivitas bergerak di wilayah abu-abu sehingga sulit ditangani dengan aturan hukum yang ada. Kendati demikian, Herindra menegaskan bahwa wacana pembentukan regulasi tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, demokrasi, dan kebebasan sipil. Selain regulasi, Herindra menilai kemampuan kontraintelijen perlu diperkuat.

Koordinasi antar-lembaga juga diperlukan untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara maupun keselamatan warga negara. Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani mengatakan isu spionase dan intervensi asing relevan dengan situasi global saat ini. Menurut Evi, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga perlu memberikan masukan yang dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Putusan Praperadilan Febrie: Status Tersangka Sah, Terungkap Terima Uang Rp 40 Miliar
  • Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/28/05195181/putusan-praperadilan-febrie-status-tersangka-sah-terungkap-terima-uang-rp-40

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026). Richard menilai penyelidikan terhadap Febrie tidak dilakukan secara mendadak seperti yang didalilkan kubu Febrie. Menurut dia, terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Febrie mempersoalkan Sprindik Nomor SP.Sidik/2932/7/Res.3.3/2026 Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Menurut mereka, Sprindik tersebut cacat hukum karena tidak didahului penyelidikan, rencana penyidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara. Hakim kemudian menilai dalil tersebut dengan melihat rangkaian proses yang dilakukan penyidik sebelum Sprindik diterbitkan. Menurut hakim, penyidik sebelumnya telah memiliki Laporan Informasi Nomor LI/5/7/Res.3.3/2025/Kortas Tipikor tertanggal 6 Agustus 2025. Dari gelar perkara itu, penyidik menyimpulkan telah terdapat dugaan tindak pidana yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Hakim juga menilai jarak waktu dua hari antara penerbitan Sprindik pada 6 Juli 2026 dan penggeledahan di rumah Sentul pada 8 Juli 2026 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyidikan dilakukan secara prematur. Menurut hakim, KUHAP tidak menentukan jangka waktu minimum yang harus dilewati sejak Sprindik diterbitkan hingga penyidik dapat melakukan penggeledahan.



Janji DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember 2026…
  • RUU Perampasan Aset
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/28/06252041/janji-dpr-sahkan-ruu-perampasan-aset-sebelum-15-desember-2026?page=all#page2

DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Surat komitmen ini muncul setelah desakan AMPB yang meminta komitmen secara tertulis terkait keseriusan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Surat tersebut kemudian ditandatangani setelah perwakilan AMPB selesai membaca isinya di hadapan pimpinan DPR. Lalu, surat itu ditandatangani empat wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurija, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan dan membuka ruang pengawasan publik dalam pembahasan RUU tersebut. Dasco mengatakan, DPR akan menyiapkan salinan dokumen hasil rapat paripurna serta pernyataan tertulis mengenai komitmen tersebut. Sebagai bagian dari proses pembahasan RUU, masukan yang disampaikan AMPB akan diteruskan kepada Komisi III DPR RI. Bahkan, Dasco menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan.

Menuju TKDN 60 Persen, Industri Motor Listrik Masih Terkendala Baterai
  • Kewajiban TKDN, Pengembangan Baterai Listrik Nasional
  • https://otomotif.kompas.com/read/2026/08/27/090200015/menuju-tkdn-60-persen-industri-motor-listrik-masih-terkendala-baterai

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) memastikan industri sepeda motor listrik nasional akan mengikuti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Salah satu target yang harus dikejar adalah peningkatan TKDN motor listrik menjadi 60 persen mulai 2027. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Budi mengatakan, salah satu kendala terbesar untuk mengejar TKDN 60 persen berasal dari komponen baterai. Meskipun sejumlah fasilitas produksi baterai telah berdiri di Indonesia, proses produksinya belum sepenuhnya mencakup pembuatan sel baterai. Menurut dia, kondisi tersebut membuat target TKDN 60 persen menjadi cukup berat untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Industri masih membutuhkan penguatan rantai pasok komponen, terutama untuk komponen bernilai tinggi seperti baterai.

PPIH Kesehatan 2027: Apakah tenaga kesehatan non-ASN bisa daftar?
  • Kesempatan untuk Tenaga Kesehatan Non-ASN, Seleksi PPIH Kesehatan 2027
  • https://www.antaranews.com/berita/5712809/ppih-kesehatan-2027-apakah-tenaga-kesehatan-non-asn-bisa-daftar

Tenaga kesehatan non-ASN memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan 1448 H/2027 M. Berdasarkan ketentuan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), status kepegawaian bukanlah satu-satunya penentu, sehingga pelamar non-ASN tetap dapat mendaftar selama memenuhi kualifikasi profesi, administrasi, dan persyaratan khusus pada formasi yang dipilih seperti kloter, Arab Saudi, maupun tenaga kesehatan bandara.

Selain memenuhi persyaratan umum—seperti WNI, beragama Islam, sehat jasmani-rohani, serta memiliki dokumen profesi seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)—peserta non-ASN yang masih aktif bekerja wajib menyiapkan surat izin dari atasan atau pimpinan instansi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa instansi asal mengetahui dan mengizinkan pelamar untuk mengikuti seleksi serta menjalankan tugas jika dinyatakan lulus.

Secara keseluruhan, seleksi ini mengutamakan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan yang kuat kepada jemaah haji. Pelamar diimbau untuk memastikan kelengkapan dokumen dan mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi sesuai jadwal resmi yang telah ditetapkan.

BPH Migas Catat Konsumsi Solar Subsidi Naik
  • Kenaikan Konsumsi Solar Subsidi
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/tkejyk502/bph-migas-catat-konsumsi-solar-subsidi-naik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi solar bersubsidi naik hingga 15,10 persen pada Agustus 2026 yang disebabkan oleh kenaikan harga solar nonsubsidi dan peningkatan aktivitas logistik. Pada 18 April hingga 4 Mei 2026, konsumsi biosolar tercatat sebanyak 50.745 KL per hari, naik 0,24 persen dengan selisih 121 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran biosolar sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi. Kemudian, pada Mei 2026, kenaikan konsumsi biosolar kembali terjadi, yakni sebanyak 52.685 KL per hari, naik 4,07 persen dengan selisih 2.061 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran biosolar sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi.

Tren kenaikan juga terus terjadi pada 1–10 Juni yakni 56.521 KL, naik 11,65 persen dibandingkan sebelum kenaikan harga solar nonsubsidi. Kemudian pada 10 Juni–1 Juli (56.827 KL, naik 12,25 persen); 1 Juli–1 Agustus (57.963 KL, naik 14,50 persen); serta rata-rata Agustus sebesar 58.271 KL (naik 15,10 persen).

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan terdapat aktivitas logistik yang meningkat, baik ekspor maupun impor untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, lanjut dia, peningkatan penggunaan solar juga disebabkan kebutuhan sektor produktif. Pertumbuhan sektor produktif tersebutlah yang kemudian mendorong kenaikan konsumsi solar bersubsidi, selain disparitas harga dengan solar nonsubsidi.

Prabowo Perintahkan Pendidikan Lingkungan di Sekolah: No Tree, No Life
  • Mendorong Kesadaran Lingkungan dengan Pendidikan
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/26/23373481/prabowo-perintahkan-pendidikan-lingkungan-di-sekolah-no-tree-no-life

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar pemahaman mengenai pentingnya lingkungan hidup dan pepohonan diajarkan sejak dini di bangku sekolah. Instruksi tersebut disampaikan saat dirinya memimpin rapat penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (26/8/2026), dengan penekanan agar generasi muda memahami larangan menebang atau membakar pohon secara sembarangan.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat di NTT yang masih sering membakar hutan atau lahan untuk membuka lahan baru. Ia mengingatkan bahwa berkurangnya populasi pohon di wilayah tersebut telah menjadi masalah menahun yang berdampak langsung terhadap ketersediaan cadangan air dan kelestarian alam setempat.

Sebagai pengingat akan pentingnya ekosistem, Presiden menegaskan filosofi bahwa pohon merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup manusia. Selain mendorong dunia pendidikan untuk menanamkan kesadaran lingkungan, pemerintah berencana mengambil langkah strategis jangka panjang melalui pembangunan pusat perbenihan pohon guna mempercepat upaya penghijauan dan mengamankan pasokan air.

Desil 9 dan 10 Bukan Jaminan Kaya, Pakar Ingatkan Risiko Salah Sasaran
  • KOntroversi Penentuan Desil DTSEN
  • https://surabaya.kompas.com/read/2026/08/27/084743178/desil-9-dan-10-bukan-jaminan-kaya-pakar-ingatkan-risiko-salah-sasaran?source=sorotan

Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 menuai kritik karena pengelompokan berdasarkan desil dinilai belum cukup menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh. Pakar Ekonomi UMSURA, Fatkur Huda, menegaskan bahwa desil hanya menunjukkan posisi relatif seseorang dalam populasi, bukan ukuran pasti pendapatan atau kekayaan. Karena itu, seseorang yang masuk desil tinggi belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama, terutama jika kondisi keuangannya terbebani utang.

Fatkur menyoroti pentingnya membedakan utang produktif dengan utang konsumtif. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurutnya, tidak dapat dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan, melainkan hanya tambahan likuiditas sementara. Dalam menentukan penerima subsidi BBM, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan variabel lain, seperti pendapatan riil, beban utang, kepemilikan aset, jenis dan penggunaan kendaraan, serta tingkat konsumsi BBM.

Ia juga mengingatkan risiko exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya masih layak menerima subsidi justru tersisih akibat kesalahan klasifikasi data. Karena itu, pemerintah perlu memastikan validitas DTSEN, menyediakan mekanisme koreksi data, dan melakukan uji dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fatkur menilai desil sebaiknya digunakan sebagai salah satu instrumen penargetan, bukan satu-satunya tolok ukur dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi Pertalite.

Destry Siapkan Jurus BI untuk Jaga Rupiah Sambil Dorong Pertumbuhan
  • Calon Gubernur Bank Indonesia
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a8e94d11b768/destry-siapkan-jurus-bi-untuk-jaga-rupiah-sambil-dorong-pertumbuhan

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry memperkenalkan konsep 3I dan 1S sebagai kerangka dalam memperkuat arah kebijakan bank sentral ke depan. Destry menjelaskan, tiga aspek utama dalam konsep 3I adalah impactful, inklusif, dan integrasi.

Destry menekankan kebijakan makroprudensial yang pro‑growth namun prudent, percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, penguatan peran 46 kantor perwakilan BI di daerah, serta revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa (LLD) berbasis digital. Pada agenda keuangan inklusif dan berkelanjutan, Destry menyoroti peran keuangan syariah sebagai “game changer”, memperkuat tata kelola kelembagaan dan inovasi, serta mengaitkan semua inisiatif dalam konsep “Sinergi Merah Putih”.

Danantara Resmikan Proyek WTE Bekasi, Bakal Olah 500 Ribu Sampah per Tahun
  • Proyek PSEL Bekasi
  • https://katadata.co.id/finansial/korporasi/6a8e98cb4cf3d/danantara-resmikan-proyek-wte-bekasi-bakal-olah-500-ribu-sampah-per-tahun

Danantara Indonesia meresmikan proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Ciketing Udik, Bekasi, dengan investasi Rp 3 triliun melalui PT Danantara Investment Management dan PT Daya Energi Bersih Nusantara. Proyek ini mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun dengan tingkat pengolahan sekitar 70 %. Diperkirakan dapat menurunkan emisi sampah hingga 80 % dan mengurangi karbon sebesar 640.000 ton CO₂ per tahun, serta menyediakan energi bersih bagi 55.000 rumah dan hampir 1.000 lapangan kerja hijau.

Fasilitas memproses 1.500 ton sampah per hari menggunakan moving grate incinerator berstandar EU IED dan menjual listrik ke PLN lewat PPA dengan tarif US$0,20/kWh. Operasional direncanakan mulai pertengahan 2028, dengan operator Wangneng dan Zhejiang Weiming yang juga menangani proyek di Denpasar. Fasilitas akan bersinergi dengan teknologi Pirolisis yang dikelola TNI Angkatan Darat untuk menghasilkan bahan bakar minyak dari sampah menumpuk.

Purbaya Siap Cairkan Dana Karhutla Berapa Pun, Asal Tak Di-markup
  • Dana Karhutla
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6a8ea375b91cf/purbaya-siap-cairkan-dana-karhutla-berapa-pun-asal-tak-di-markup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan siap mencairkan berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.  Anggaran untuk penanganan Karhutla berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bendahara mengatakan,  BNPB saat ini memiliki dana Rp 5 triliun untuk mengatasi bencana alam. Penambahan anggaran akan bergantung pada permintaan BNPB kepada Kemenkeu. 

Kementerian Kehutanan juga telah menerima sebagian alokasi tambahan, sementara BNPB belum mengungkap total biaya karena penilaian masih berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penanganan kebakaran sudah mulai teratasi dan berharap semua dapat selesai dalam satu hingga dua minggu, bersamaan dengan peluncuran Program PLTS 100 GWp.

Usut Skandal Penerimaan Maba, KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Sita 60 Berkas
  • OTT Rektor Unsoed
  • https://www.metrotvnews.com/play/b3JC5wm8-usut-skandal-penerimaan-maba-kpk-geledah-rektorat-unsoed-dan-sita-60-berkas

KPKmenggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Penggeledahan dilakukan pada 23 dan 24 Agustus 2026. Penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, tim KPK terlihat membawa beberapa koper berisi sekitar 60 berkas yang akan diperiksa lebih lanjut. Selain kantor rektorat, penyidik juga menggeledah rumah Rektor Unsoed serta sejumlah lokasi yang digunakan para tersangka lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya rangkaian penggeledahan tersebut. Dalam prosesnya, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. “Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru,” ujar Budi.

Dua Boeing 737 Dikerahkan, Angkut 665 Prajurit TNI untuk Tangani Karhutla Kalimantan
  • Penanganan Karhutla dan Kabut Asa
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/25/17384611/dua-boeing-737-dikerahkan-angkut-665-prajurit-tni-untuk-tangani-karhutla?page=all#page2

Dua pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara (AU) dikerahkan untuk mengangkut 665 prajurit Yonif TP 839/SA dari Jakarta ke Kalimantan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dua pesawat tersebut menerbangkan para prajurit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026) dan Selasa (25/8/2026). Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman mengatakan, pengerahan pasukan melalui jalur udara dilakukan untuk mendukung mobilisasi personel menuju wilayah yang terdampak karhutla.

Setibanya di Kalimantan, para prajurit Yonif TP 839/SA akan memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan dukungan personel. Ali mengatakan, Lanud Halim Perdanakusuma juga mendukung mobilisasi personel dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam operasi penanganan karhutla.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa tiga batalyon telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Kalimantan. Selain itu, TNI juga mengerahkan 1.000 orang penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik di Kalimantan maupun Riau. Bukan hanya itu, TNI turut mengerahkan tim freefall hingga tim paramotor untuk membantu penanganan karhutla.

3 Anggota DPRD TTU Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Kematian Dokter Icha, Ini Kata Penasihat Hukum
  • Kasus Kematian Dokter Icha
  • https://www.tribunnews.com/regional/7873468/3-anggota-dprd-ttu-dikabarkan-jadi-tersangka-kasus-kematian-dokter-icha-ini-kata-penasihat-hukum

Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) dikabarkan telah menetapkan tiga anggota DPRD TTU (Timor Tengah Utara) sebagai tersangka dugaan penganiayaan dan pengancaman menggunakan kekerasan verbal. Ketiga anggota DPRD TTU yang diduga terlibat tersebut yakni Therensius Lasakar, SE, Nobertus Tubani, S.Sos, dan Veronika Lake, ST. Kabar tersebut disampaikan kuasa hukum keluarga almarhumah dr. Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha, Viktor Manbait kepada wartawan, Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Viktor, penetapan tersangka dilakukan Tim Joint Investigation Polda NTT setelah menggelar perkara pada Senin 24 Agustus 2026.

Viktor menjelaskan, berdasarkan surat penyidik, ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh berupa penganiayaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan verbal agar seseorang melakukan sesuatu. Perbuatan tersebut diduga menyebabkan gangguan kesehatan berupa depresi berat yang kemudian berujung pada kematian dr. Icha karena bunuh diri. Sementara itu, kata Viktor, seorang terlapor lainnya, Maria Mathildis Sau, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Penasihat hukum ketiga anggota DPR TTU, Egiardus Bana mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda NTT soal penetapan tersangka kliennya. Mereka juga belum menerima informasi resmi dari Penyidik Polda NTT ihwal status hukum tiga anggota DPRD TTU dan satu orang ASN yang dilaporkan oleh keluarga Dokter Eliza Pricila Utami Pakaenoni. 

185 Ribu Warga Masih Mengungsi Akibat Gempa NTT
  • Gempa NTT, Pengungsi Bencana, Revitalisasi Sekolah
  • https://news.detik.com/berita/d-8634279/185-ribu-warga-masih-mengungsi-a kibat-gempa-ntt

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 103 orang per 25 Agustus 2026. Korban meninggal tersebar di Manggarai sebanyak 41 orang, Manggarai Timur 34 orang, Nagekeo 13 orang, Sikka 6 orang, Ngada 5 orang, Ende 3 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 1.666 orang, sementara 185.131 orang masih mengungsi, termasuk tambahan 4.804 pengungsi baru. Gempa susulan juga masih dirasakan di sejumlah wilayah NTT.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan penanganan sekolah terdampak menjadi prioritas dalam masa pemulihan. Sekolah yang mengalami kerusakan akan diprioritaskan untuk memperoleh program revitalisasi pada tahun 2026. Pemerintah masih melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap tingkat kerusakan serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan sebelum proses pembangunan dimulai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

Sebagai bagian dari respons darurat, Kemendikdasmen telah menyiapkan bantuan tunai sebesar Rp860 juta dalam bentuk voucher bagi 61 sekolah, serta menyalurkan berbagai kebutuhan pendidikan dan logistik dasar. Bantuan tersebut mencakup 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaus, dan 1.650 paket bantuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pendidikan dapat segera pulih, sekaligus mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Pascagempa NTT, Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Warga Manggarai Barat
  • Kemudahan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Warga Terdampak Gempa
  • https://www.tempo.co/politik/pascagempa-ntt-dukcapil-terbitkan-358-dokumen-warga-manggarai-barat-2283795

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengerahkan layanan jemput bola untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada hari pertama pelayanan, Senin, 24 Agustus 2026, sebanyak 358 dokumen kependudukan telah diterbitkan, meskipun kantor Dinas Dukcapil Manggarai Barat mengalami kerusakan berupa retakan akibat gempa. Dokumen tersebut meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, surat pindah datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Untuk memperkuat pelayanan, Ditjen Dukcapil mengirimkan berbagai peralatan dan logistik, antara lain 4.000 blanko KTP elektronik, perangkat internet Starlink, Sam Card, ribbon, film, cleaning kit, kertas, printer inkjet, serta alat perekam KTP elektronik portabel. Peralatan tersebut memungkinkan petugas menjangkau warga di posko pengungsian dan desa-desa terdampak, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga memastikan bahwa penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana dilakukan secara gratis.

Tim Ditjen Dukcapil bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Dukcapil berencana memperluas layanan ke sejumlah posko pengungsian dan wilayah terdampak lainnya, sementara petugas juga terus memantau perkembangan gempa susulan yang masih terjadi dengan kekuatan di bawah magnitudo 4. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memastikan warga terdampak segera memperoleh kembali dokumen penting yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik dan bantuan pascabencana.

Mengapa Desil Jadi Masalah? Saat Angka Menentukan Nasib Bansos
  • KOntroversi Penentuan Desil DTSEN
  • https://money.kompas.com/read/2026/08/26/093522926/mengapa-desil-jadi-masalah-saat-angka-menentukan-nasib-bansos?page=all#page2

Desil dalam DTSEN pada dasarnya merupakan alat untuk memetakan posisi relatif sosial ekonomi keluarga, bukan ukuran mutlak untuk menentukan apakah seseorang kaya atau miskin. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, usaha, kesehatan, dan karakteristik rumah tangga lainnya. Karena itu, seseorang dengan penghasilan pas-pasan tetap dapat berada di desil tinggi, sementara kondisi ekonomi di dalam satu kelompok desil juga dapat sangat beragam.

Persoalan muncul ketika angka desil digunakan sebagai dasar langsung untuk menentukan akses masyarakat terhadap bantuan atau subsidi. Penggunaan batas desil berpotensi menimbulkan exclusion error, yaitu rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk kategori penerima, serta cliff effect, ketika dua keluarga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda hanya karena berada pada batas desil yang berbeda. Dalam KIP Kuliah 2026, misalnya, pemerintah menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis penentuan penerima, meskipun tetap menyediakan jalur verifikasi bagi calon penerima yang tidak tercatat dalam kategori desil tertentu.

Oleh karena itu, desil sebaiknya diposisikan sebagai alat penyaringan (screening tool), bukan vonis tunggal terhadap kondisi ekonomi seseorang. Data sosial ekonomi yang bersifat dinamis perlu terus diperbarui dan dilengkapi dengan mekanisme verifikasi, sanggah, serta pertimbangan kondisi riil masyarakat, termasuk perbedaan daya beli antarwilayah dan tingkat kerentanan rumah tangga. Semakin besar pengaruh data desil terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah, semakin penting pula transparansi indikator dan fleksibilitas kebijakan agar angka statistik justru tidak mengabaikan kenyataan sosial di lapangan.

Demo 27 Agustus ke DPR: Warga Pati, Bangkalan, Depok dan Mahasiswa Bawa Tuntutan Berbeda
  • Demo di Jakarta
  • https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/26/07222421/demo-27-agustus-ke-dpr-warga-pati-bangkalan-depok-dan-mahasiswa-bawa?page=all#page2

Gelombang aksi unjuk rasa akan kembali mewarnai kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah dan elemen mahasiswa berencana datang ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda. Ada yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penuntasan kasus korupsi, sementara kelompok lainnya membawa tuntutan yang lebih luas, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pemerintah.

Aksi pada Kamis (27/8/2026) akan mempertemukan sejumlah kelompok dengan kepentingan yang berbeda. AMPB berfokus pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan penuntasan kasus dugaan korupsi di Pati. AMDB membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok. GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu demokrasi, kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, militerisme, kriminalisasi aktivis, hingga pemberantasan korupsi. Sementara RMP4 dari Bangkalan hadir dengan tuntutan berbeda, yakni menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta perbaikan tata kelolanya.

Di sisi lain, seluruh kelompok yang akan menggelar aksi memiliki latar belakang dan kepentingan masing-masing. Perbedaan tuntutan tersebut membuat aksi di depan DPR/MPR RI pada Kamis diperkirakan menjadi ruang bertemunya berbagai suara masyarakat dari sejumlah daerah dan kelompok. AMPB sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjaga aksi tetap damai.

OJK Buka Suara soal Rekening Donasi Demo Warga Pati Diblokir Bank Mandiri
  • Pemblokiran Rekening Donasi Demo
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a8d4a945b556/ojk-buka-suara-soal-rekening-donasi-demo-warga-pati-diblokir-bank-mandiri

OJK menegaskan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya menurut UU Perbankan, dan dijamin oleh LPS. Penundaan transaksi dipandang sebagai langkah perlindungan sementara selama proses penyelidikan.

Rekening Supriyono di Bank Mandiri yang berisi sekitar Rp 80,9 juta dari uang pribadi dan donasi warga Pati ditunda atas permintaan aparat penegak hukum, dan bank menyampaikan permintaan maaf serta menegaskan komitmen terhadap good corporate governance, kepatuhan, dan kehati‑hatian. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran, dengan durasi maksimal lima hari kerja berdasarkan Pasal 26 UU No 8/2010 dan Pasal 237 UU No 4/2023, serta terus berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial untuk klarifikasi tujuan penghimpunan dana.

Pakar: Pencegahan Karhutla Gambut Harus Berbasis Sains
  • Pencegahan Karhutla Lahan Gambut
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tkbe8f522/pakar-pencegahan-karhutla-gambut-harus-berbasis-sains

Guru Besar IPB University Budi Indra Setiawan mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan berbasis sains. Upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh karena risiko kebakaran dipengaruhi berbagai faktor teknis maupun nonteknis yang saling berkaitan. Menurut dia, kebakaran gambut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Kondisi muka air tanah, cuaca kering, tingkat kelembapan gambut, ketersediaan bahan bakar di permukaan, kecepatan angin hingga keberadaan sumber api dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Karena itu, pencegahan karhutla di kawasan gambut perlu dimulai dengan menjaga muka air tanah serta memperkuat pengelolaan tata air. Pengelolaan kanal dan sekat kanal, penyediaan embung dan sumber air, pemantauan kelembapan gambut, serta kesiapan sarana pemadaman menjadi bagian dari langkah yang perlu dilakukan di wilayah rawan. Budi mengatakan pendekatan berbasis sains juga membutuhkan sistem pemantauan yang mampu memberikan gambaran kondisi lapangan secara cepat. Data cuaca, titik panas dan kondisi gambut perlu dipadukan melalui citra satelit, sensor muka air tanah, menara pantau, patroli darat hingga penggunaan pesawat nirawak atau drone.

Upaya pencegahan juga tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis. Perilaku manusia, kebiasaan membuka lahan, keterbatasan alternatif pengolahan lahan tanpa bakar, persoalan penguasaan lahan, konflik tenurial, tingkat kesejahteraan masyarakat hingga koordinasi antarpihak turut memengaruhi risiko terjadinya karhutla.

Dinsos DIY Pastikan Warga Miskin yang Desilnya Naik Drastis Bansosnya tak Langsung Disetop
  • Polemik Penentuan Desil DTSEN
  • https://rejogja.republika.co.id/berita/tkc3pp282/dinsos-diy-pastikan-warga-miskin-yang-desilnya-naik-drastis-bansosnya-tak-langsung-disetop-part2

Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan memicu keluhan dari sejumlah warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga khawatir perubahan peringkat kesejahteraan tersebut berdampak pada bantuan sosial (bansos) yang selama ini diterima, terlebih ketika data desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka sebenarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Suyarno memastikan, perubahan peringkat desil dalam DTSEN tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan bansos bagi warga yang secara nyata masih membutuhkan. Dinsos DIY menyadari adanya warga yang mengalami kenaikan desil secara signifikan, tetapi kondisi ekonominya tidak ikut berubah. Suyarno mengatakan, Pemda akan membahas mekanisme agar kondisi faktual keluarga tetap menjadi pertimbangan ketika terdapat ketidaksesuaian dengan data DTSEN. BPS DIY juga terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah agar terdapat pemahaman yang sama mengenai DTSEN.

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Imbas Kebakaran Hutan 1.511 Hektare di Kalimantan
  • Sanksi Karhutla
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a8d37f5d4cbe/kemenhut-sanksi-6-perusahaan-imbas-kebakaran-hutan-1511-hektare-di-kalimantan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH setelah menemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal yang mereka kelola. Total areal yang terbakar mencapai 1.511,55 hektare tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Lima perusahaan dikenai sanksi berupa Paksaan Pemerintah yaitu PT WEL, PT FI, PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur. Sementara PT MPK, dicabut izin usahanya sekaligus dikenakan sanksi Paksaan Pemerintah karena kebakaran pada arealnya terjadi secara luas dan berulang. Pemerintah mewajibkan perbaikan sistem pengendalian kebakaran, pemulihan vegetasi, khususnya pada lahan gambut, dan akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan izin bila kewajiban tidak dipenuhi.

Prabowo Resmikan Proyek PLTS 100 GWp, Investasi Rp 1.140 Triliun
  • Prabowo Resmikan Proyek PLTS
  • https://katadata.co.id/berita/energi/6a8d5c382a4fe/prabowo-resmikan-proyek-plts-100-gwp-investasi-rp-1140-triliun

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS total 100 GWp dalam tiga tahun, setara atau melebihi kapasitas pembangkit listrik nasional sekitar 88 GW, sebagai upaya memperkuat swasembada dan kedaulatan energi serta mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Prabowo berharap proyek dapat selesai dalam dua tahun bila semua kementerian bekerja sesuai target.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut investasi proyek mencapai US$73 miliar (Rp 1.140 triliun), diproyeksikan menciptakan 5,52 juta lapangan kerja, menghemat subsidi Rp 73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi CO₂ sekitar 140 juta ton per tahun. Pendanaan akan diarahkan melalui skema IPP dengan opsi pemerintah via Danantara bila tidak ada investor kompetitif, didukung Battery Energy Storage System (BESS).

Tahap awal meliputi 14 proyek PLTS pertama dengan kapasitas total ~5,2 GWp dan investasi US$7,7 miliar, termasuk beberapa proyek terapung, BESS, serta proyek skala kecil di Bali dan wilayah terpencil. Pemerintah menargetkan PLTS 1 GWp di Bali beroperasi komersial pada 2028 untuk menggantikan PLTD.

Kadar CO2 Atmosfer Naik, Ilmuwan Temukan Perubahan Aneh di Darah Manusia
  • Dampak Peningkatan Karbondioksida
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/tkcokt416/kadar-co2-atmosfer-naik-ilmuwan-temukan-perubahan-aneh-di-darah-manusia-part2

Lonjakan karbon dioksida di atmosfer diduga mulai memengaruhi tubuh manusia. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal Air Quality, Atmosphere and Health, peneliti dari The Kids Research Institute Australia, Curtin University, dan The Australian National University (ANU) menemukan perubahan sejumlah indikator kimia dalam darah seiring meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer. Temuan ini dinilai penting, terutama bagi anak-anak dan remaja. Karena masih dalam masa pertumbuhan, mereka berpotensi terpapar konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi sepanjang hidup.

Para peneliti memeriksa data kesehatan populasi Amerika Serikat (AS) selama sekitar 20 tahun. Mereka menganalisis hasil pemeriksaan darah sekitar 7.000 orang yang dikumpulkan dalam interval dua tahun dari 1999 hingga 2020. Haislnya sejak 1999, rata-rata kadar bikarbonat serum meningkat 7 persen dan rata-rata kadar kalsium dan fosfor justru menurun. Tren biologis ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer.

Para peneliti mengatakan hasil studi ini menunjukkan peningkatan karbon dioksida di atmosfer bisa menjadi bentuk risiko terkait perubahan iklim yang berbeda dari ancaman yang lebih umum, seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Menurut salah satu peneliti, Profesor Alexander Larcombe, peningkatan karbon dioksida perlu dipertimbangkan bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tapi juga sebagai faktor kesehatan masyarakat jangka panjang yang perlu dipantau. Temuan ini juga membuka kemungkinan penurunan emisi bisa memberikan manfaat tambahan dalam melindungi kesehatan manusia jangka panjang.

Apakah Tepung Bisa Padamkan Karhutla? Ini Penjelasan Pakar IPB University
  • Inovasi "Ubi Bombing"
  • www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0kpqWMDK-apakah-tepung-bisa-padamkan-karhutla-ini-penjelasan-pakar-ipb-university

Presiden RI Prabowo Subianto meminta adanya inovasi pemadaman api dengan menggunakan tepung alih-alih hanya menggunakan air. Ia pun meminta agar produksi tepung berbahan dasar ubi atau singkong tersebut dilakukan secara besar-besaran. Namun apakah tepung dari bahan ubi itu bisa menjadi alternatif pemadaman api untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)? Begini penjelasan Pakar Forensik Kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. Bambang menjelaskan, tepung memang dapat dimanfaatkan sebagai alat pemadaman api. Namun, dalam penelitian yang pernah ia lakukan, tepung yang digunakan bukan berbahan dari ubi ataupun singkung. 

Perpres No 109 Tahun 2025 Jadi Terobosan dalam Pengelolaan Sampah
  • Perpres No 109 Tahun 2025 Jadi Terobosan dalam Pengelolaan Sampah
  • https://www.tempo.co/lingkungan/perpres-no-109-tahun-2025-jadi-terobosan-dalam-pengelolaan-sampah-2283804

Sampah menjadi salah satu tantangan. Setiap hari, Indonesia menghasilkan sekitar 141.926 ton sampah, atau setara 51,8 juta ton per tahun. Pertumbuhan sampah setiap tahun mengalami kenaikan 1,48 persen. Dari timbulan sampah tersebut hingga Agustus 2026, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil dikelola, sementara 75 persen sisanya masih belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di berbagai daerah, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga semakin besarnya tekanan terhadap kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA). Ditambah lagi, 72 persen TPA masih dioperasikan secara open dumping dan 32,59 persen terbuang ke lingkungan.

Dari kondisi tersebut, pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini merupakan penyempurnaan sekaligus pengganti Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, dengan cakupan yang lebih komprehensif untuk mempercepat penanganan darurat sampah nasional, memperkuat kepastian pelaksanaan proyek PSEL, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

ATSI Berharap Paket Internet Makin Murah Usai IEU-CEPA Diteken
  • Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
  • https://teknologi.bisnis.com/read/20260826/101/1998836/atsi-berharap-paket-internet-makin-murah-usai-ieu-cepa-diteken

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap penandatanganan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, memberi dampak bagi harga internet di masyarakat yang makin terjangkau.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Uni Eropa di sektor telekomunikasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah keterjangkauan layanan telekomunikasi bagi masyarakat atau affordability.

Eropa Pasar Besar Alas Kaki, APRISINDO Harap IEU-CEPA Pangkas Tarif dan Dongkrak Daya Saing RI
  • Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20260826/257/1998830/eropa-pasar-besar-alas-kaki-aprisindo-harap-ieu-cepa-pangkas-tarif-dan-dongkrak-daya-saing-ri

Eropa merupakan salah satu pasar besar bagi industri alas kaki. Dari sisi ekspor, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menunjukkan nilai ekspor alas kaki Indonesia ke 27 negara Uni Eropa mencapai US$1,31 miliar pada 2020. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi US$1,54 miliar pada 2021 dan US$2,02 miliar pada 2022. Nilai ekspor sempat turun menjadi US$1,65 miliar pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi US$1,77 miliar pada 2024 dan US$1,82 miliar pada 2025. Hingga Juni 2026, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke 27 negara Uni Eropa tercatat sebesar US$919 juta.

Sekretaris Jenderal APRISINDO Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan rencana penandatanganan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan, khususnya tarif. Dengan demikian, produk alas kaki Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk dari negara pesaing. Menurutnya, implementasi IEU-CEPA berpotensi membuka peluang peningkatan ekspor, diversifikasi buyer, serta mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia yang berorientasi ekspor ke pasar Eropa.

Duet Dedi Mulyadi-Gibran 2029 Muncul, Ini Respons Relawan Jokowi
  • Dedi Mulyadi-Gibran
  • https://wartaekonomi.co.id/read630428/duet-dedi-mulyadi-gibran-2029-muncul-ini-respons-relawan-jokowi

Dinamika menuju Pemilu 2029 mulai memunculkan sejumlah spekulasi pasangan potensial. Salah satu skenario yang mencuri perhatian adalah kemungkinan duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budi Arie meminta publik tidak terlalu cepat menyimpulkan arah politik menuju 2029. Menurutnya, waktu menuju kontestasi tersebut masih panjang sehingga perubahan konfigurasi politik masih sangat mungkin terjadi. Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tidak membatasi komunikasi dengan kelompok politik tertentu. Menurutnya, ukuran utama Projo dalam menentukan kerja sama adalah keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Hersubeno Arief mengungkap analisis mengenai kemungkinan Dedi Mulyadi berpindah kendaraan politik dari Partai Gerindra ke PSI. Hersubeno menilai posisi Dedi di Gerindra dapat menjadi persoalan tersendiri apabila elektabilitasnya justru berada di atas Presiden Prabowo Subianto.

Denny Indrayana Bikin Sayembara tentang Ijazah Gibran, Ade Armando Endus Tujuan Akhirnya 2029
  • Sayembara Ijazah Wapres Gibran
  • https://nasional.sindonews.com/read/1742587/12/denny-indrayana-bikin-sayembara-tentang-ijazah-gibran-ade-armando-endus-tujuan-akhirnya-2029-1787580488#goog_rewarded

Mantan Kader PSI Ade Armando angkat bicara terkait sayembara ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Ade mengendus sayembara tersebut sebagai upaya serius untuk mendelegitimasi keluarga Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ade melihat bahwa kembalinya Jokowi ke panggung politik secara aktif menjadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Menurutnya, posisi Jokowi saat ini sangat krusial, terutama keterlibatannya dalam membesarkan PSI dan perannya dalam mengawal pemerintahan ke depan.

Eksistensi keluarga Jokowi, menurut Ade, dianggap sebagai bahaya bagi peta kekuatan politik pihak lain. Hal inilah yang memicu gerakan kontinu untuk “menghabisi” pengaruh politik keluarga Jokowi di mata publik.

Kepuasan Publik Menurun, Apa Saran KH Ma’ruf Amin kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran?
  • Pemerintahan Prabowo-Gibran, Saran KH Ma'ruf Amin
  • https://www.kompas.id/artikel/kepuasan-publik-menurun-apa-saran-kh-maruf-amin-kepada-pemerintahan-prabowo-gibran

Survei terbaru menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurun, dengan 51 persen responden menyatakan puas dan 46,9 persen menyatakan tidak puas. KH Ma’ruf Amin menilai semangat dan program transformasi pemerintah sudah baik, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar tidak terjadi penyimpangan maupun korupsi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat serta tahapan program yang tidak dijalankan secara terburu-buru.

Ma’ruf Amin juga mengingatkan agar pemerintahan berjalan dengan satu visi, sehingga tidak muncul “matahari kembar” antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya, wapres harus menjalankan peran sesuai kewenangan yang diberikan presiden, bukan bertindak seolah-olah presiden. Hal ini penting untuk menjaga soliditas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Para pengamat menilai masukan Ma’ruf Amin relevan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan program strategis dijalankan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Soliditas internal antara presiden, wapres, dan jajaran kabinet menjadi kunci agar pemerintahan terlihat efektif, mampu memenuhi janji-janji, serta mengembalikan kepercayaan publik.

Prabowo Minta Uji Coba Tepung Ubi Buat Padamkan Karhutla
  • karhutla, Tepung Ubi
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824164306-4-762007/prabowo-minta-uji-coba-tepung-ubi-buat-padamkan-karhutla

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan uji coba penggunaan tepung berbahan dasar ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ide ini awalnya disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yang menjelaskan bahwa zat dari tepung dapat memutus unsur pembakaran sehingga api bisa dicegah maupun dipadamkan. Inovasi ini merupakan temuan anggota Babinsa di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Prabowo menanyakan efektivitas bahan tersebut dan mendapat penjelasan bahwa tepung ubi cukup efektif, bahkan berpotensi digunakan dalam skala besar. Ia kemudian meminta agar produksi ditingkatkan dan dilakukan uji coba lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan melalui helikopter seperti konsep water bombing.

Selain itu, Prabowo juga meminta BNPB dan BRIN meneliti lebih lanjut bahan pemadam alternatif yang lebih efektif dibandingkan air. Arahan ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk mencari solusi inovatif dan berbasis sumber daya lokal dalam menghadapi ancaman karhutla.

Prabowo Siapkan 1.000 Perwira TNI-Polri Perkuat Penanganan Karhutla Sumsel
  • karhutla
  •  https://news.detik.com/berita/d-8632993/prabowo-siapkan-1-000-perwira-tni-polri-perkuat-penanganan-karhutla-sumsel

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Dalam rapat di Posko Utama Satgas Karhutla Sumsel, ia menginstruksikan penurunan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk membantu sosialisasi serta edukasi masyarakat agar pencegahan lebih efektif. Prabowo menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain fokus pada pencegahan, Prabowo mendorong inovasi di kawasan gambut dengan memperbanyak sumur bor, embung, dan kanal. Ia bahkan mengusulkan agar infrastruktur tersebut dimanfaatkan secara produktif, misalnya untuk budidaya ikan, sehingga selain mengendalikan karhutla juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. BRIN diminta terlibat dalam riset dan pengembangan solusi inovatif ini.

Prabowo menutup rapat dengan apresiasi kepada Forkopimda Sumsel dan seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ia mengingatkan agar persoalan asap juga menjadi perhatian utama, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat, menurutnya, akan terus memantau perkembangan dan memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan optimal.

Pembakar Hutan Riau Pura-pura Mancing, Prabowo: Bawa ke Jakarta
  • karhutla
  • https://nasional.kompas.com/read/2026/08/24/22202681/pembakar-hutan-riau-pura-pura-mancing-prabowo-bawa-ke-jakarta

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau melaporkan adanya tiga orang yang berpura-pura memancing namun sebenarnya hendak membakar hutan. Mendengar laporan itu, Prabowo memerintahkan agar para pelaku dibawa ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Kapolda Riau menjelaskan bahwa sejak 2025 hingga 2026 pihaknya telah menangani 94 kasus dengan 106 tersangka. Khusus tahun 2026, tercatat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka, serta luas lahan terbakar mencapai lebih dari 800 hektare. Ia menegaskan bahwa seluruh kasus karhutla di wilayahnya disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun tidak.

Prabowo juga meminta agar BIN ikut melakukan pendalaman kasus, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Selain itu, aparat kepolisian telah memasang ratusan plang peringatan karhutla di Rokan Hilir sebagai langkah pencegahan. Arahan Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Safari Prabowo Cek Penanganan Karhutla di Sederet Provinsi
  • karhutla
  • https://news.detik.com/berita/d-8633397/safari-prabowo-cek-penanganan-karhutla-di-sederet-provinsi

Presiden Prabowo Subianto melakukan safari ke Kalimantan dan Sumatra untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Kalimantan Barat, ia menyusuri lahan terbakar di Kubu Raya, memberi arahan kepada jajaran menteri dan aparat, serta menyapa petugas dan warga.

Setelah itu, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan memimpin rapat terbatas bersama pejabat pusat dan daerah guna memperkuat koordinasi penanganan karhutla.

Safari ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan strategi penanganan karhutla berjalan efektif, mempercepat pemadaman, dan mencegah meluasnya kabut asap ke wilayah lain.

Ketika Bencana Melampaui Kapasitas Daerah Otonom
  • Kapasitas Daerah Otonom, Ketika Bencana Melanda
  • https://sumbarsatu.com/berita/35419-ketika-bencana-melampaui-kapasitas-daerah-otonom

Bencana sering kali melampaui kapasitas daerah otonom. Pemerintah daerah memang menjadi garda terdepan, tetapi keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran membuat mereka cepat kewalahan. UU 24/2007 dan PP 21/2008 memang memberi kewenangan menetapkan status bencana, namun yang lebih penting adalah kapasitas penanganan. Bantuan pusat seharusnya tidak menunggu label “bencana nasional”, melainkan segera turun ketika daerah sudah tidak mampu.

Paradigma penanganan bencana perlu bergeser dari status-driven menjadi capacity-driven. Eskalasi bantuan harus otomatis: kabupaten/kota yang kewalahan segera diperkuat provinsi, dan provinsi yang kewalahan segera diperkuat pusat. BPBD juga tidak boleh hanya berfungsi saat bencana terjadi, melainkan harus diperkuat sebagai lembaga strategis dengan personel, teknologi, dan anggaran memadai. Pemerintah pusat perlu menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kebencanaan untuk mitigasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan infrastruktur tahan bencana.

Selain itu, koordinasi nasional harus berjalan tanpa terjebak birokrasi, termasuk membuka ruang bantuan internasional bila kapasitas nasional tidak mencukupi. Bantuan antardaerah sebaiknya diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan hanya logistik darurat. Ukuran keberhasilan pascabencana bukan sekadar rumah berdiri kembali, tetapi kehidupan masyarakat pulih: sekolah berjalan, pasar hidup, puskesmas berfungsi, dan mata pencaharian kembali. Intinya, otonomi daerah harus berarti rakyat terlindungi, dengan prinsip sederhana: yang dekat hadir pertama, yang kuat segera membantu.

Jika UU Pemilu Tidak Direvisi
  • Jika Tak Merevisi UU Pemilu
  • https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-uu-pemilu-tidak-direvisi-lt6a8bb6b880577/?page=all

Titi Anggraini menegaskan bahwa revisi UU Pemilu sangat mendesak sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Putusan MK telah mengubah makna keserentakan pemilu: pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) harus dipisahkan dari pemilu daerah (DPRD, kepala daerah) dengan jarak 2–2,5 tahun. Jika revisi tidak segera dilakukan, KPU tetap wajib mempersiapkan pemilu, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi legislasi DPR dan Presiden.

KPU hanya berwenang mengatur aspek teknis seperti pendaftaran pemilih, verifikasi peserta, kampanye, logistik, dan penghitungan suara. Namun, hal-hal mendasar seperti desain dua gelombang pemilu, masa transisi jabatan DPRD/kepala daerah, serta aturan ambang batas dan pencalonan presiden harus diatur melalui undang-undang. Tanpa revisi, KPU berisiko menghadapi sengketa hukum karena peraturan teknisnya bisa diuji di Mahkamah Agung atau dipersoalkan di Bawaslu.

Risiko legislative inaction akan melemahkan independensi KPU dan menimbulkan ketidakpastian dalam anggaran, logistik, hingga pendidikan pemilih. Karena itu, revisi minimum UU Pemilu harus segera diselesaikan sebelum tahapan dimulai, dengan proses transparan dan partisipasi publik yang bermakna. KPU tidak boleh dijadikan pengganti pembentuk undang-undang, sementara publik harus terus mengawasi agar legislasi berjalan konsisten.

Ratna Dewi: Masalah Etik Bisa Bermula dari Proses Seleksi
  • Etik dalam Proses Seleksi
  • https://dkpp.go.id/ratna-dewi-masalah-etik-bisa-bermula-dari-proses-seleksi/

Ratna Dewi Pettalolo dari DKPP menekankan bahwa masalah etik penyelenggara pemilu bisa muncul sejak proses seleksi. Jika seleksi di tingkat pusat bermasalah, dampaknya akan berlanjut ke provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara ad hoc. Sepanjang 2022–2025, tercatat 95 perkara terkait seleksi, dengan putusan mulai dari rehabilitasi hingga pemberhentian tetap.

Ia menegaskan integritas calon penyelenggara sama pentingnya dengan independensi tim seleksi. Timsel yang obyektif tidak cukup tanpa kejujuran peserta, karena keduanya saling melengkapi. Proses seleksi yang cacat akan menyulitkan tercapainya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam diskusi GPSP, tokoh lain seperti Sri Budi Eko Wardani, Ilham Saputra, dan Valina Singka Subekti menekankan perlunya sistem merit berbasis kompetensi, profesionalisme, dan integritas. Mereka mengingatkan agar seleksi teknokratis tidak digeser oleh kepentingan politis menjelang pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu periode 2027–2032.

Kebakaran Desa Adat Sade, Kerugian Capai Rp 34 Miliar
  • Kebakaran Desa Adat Sade
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/143956378/kebakaran-desa-adat-sade-kerugian-capai-rp-34-miliar

Kebakaran di Desa Adat Sade di Lombok Tengah, NTB, pada 22 Agustus 2026 malam dan menyebabkan kerugian besar yang ditaksir mencapai Rp 34 miliar. Perhitungan dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat desa, dan kepolisian, mencakup seluruh bangunan yang terbakar. Sebanyak 75 rumah adat, 69 art shop, empat berugak sekenem, masjid, pintu gerbang, menara pandang, serta satu museum yang dibangun Dinas Pariwisata NTB ikut hangus dilalap api.

Kerugian tersebut belum termasuk harta benda pribadi warga yang belum terdata karena banyak di antara mereka masih trauma. Menurut Lalu Sungkul, Staf Ahli Bupati Lombok Tengah, rata-rata pemilik rumah memiliki perhiasan dan barang berharga lain yang belum dihitung dalam total kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebakaran lebih besar daripada angka resmi yang sudah diumumkan.

Selain kerugian material, kebakaran ini juga memusnahkan warisan budaya penting masyarakat Sasak. Desa Adat Sade dikenal sebagai destinasi wisata budaya dengan rumah adat khas dan pusat kerajinan tenun. Hilangnya bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang pariwisata menjadi pukulan berat bagi masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi maupun identitas budaya. Pemerintah daerah bersama aparat kini berupaya melakukan pendataan lanjutan dan pemulihan pasca bencana.

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut
  • karhutla
  • https://www.politikindonesia.id/karhutla-tak-cukup-dipadamkan-harus-dicegah-dan-diusut

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dengan pemadaman api. Kehadiran Presiden di beberapa titik karhutla harus menjadi momentum untuk membenahi sistem permanen, bukan sekadar simbol kepemimpinan saat api membesar. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

Data menunjukkan ribuan hotspot di Kalimantan dan Sumatera, dengan pemerintah mengerahkan 52 pesawat, helikopter, dan ribuan personel. Meski langkah ini menunjukkan keseriusan negara, biaya besar yang dikeluarkan ketika api sudah membesar. Karhutla bukan sekadar persoalan api, tetapi terkait tata kelola lahan, pembukaan lahan, pengawasan perusahaan, aktivitas masyarakat, serta lemahnya patroli. Penegakan hukum harus menyentuh aktor utama, bukan hanya pelaku lapangan, agar akar masalah benar-benar diatasi.

Kesehatan masyarakat, edukasi, dan sistem respons cepat berbasis data juga perlu menjadi prioritas. Keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari jumlah kebakaran yang dicegah, bukan hanya api yang dipadamkan. Pemerintah harus berani membongkar jaringan pembakaran, memperbaiki tata kelola, dan memastikan karhutla tidak menjadi bencana berulang.

Kesejahteraan dan Pembaruan Kompetensi Guru, Tantangan Riil Dunia Pendidikan
  • Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru
  • https://rm.id/baca-berita/education/323105/catatan-politik-bamsoet-kesejahteraan-dan-pembaruan-kompetensi-guru-tantangan-riil-dunia-pendidikan

Kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru menjadi dua tantangan utama pendidikan nasional. Masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan rendah, bahkan diperkirakan sekitar 74 persen berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, sehingga sebagian harus mencari pekerjaan tambahan atau menghadapi persoalan keuangan. Di sisi lain, Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 679 ribu guru serta persoalan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Dengan sekitar 64,3 juta peserta didik aktif dan jutaan anak usia sekolah, kebutuhan terhadap guru yang cukup, berkualitas, dan sejahtera menjadi semakin mendesak.

Selain persoalan kesejahteraan dan status kepegawaian, guru juga dituntut meningkatkan kompetensi untuk menghadapi transformasi digital dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi, mulai dari pembelajaran jarak jauh, video conference, media interaktif hingga kecerdasan buatan, mengharuskan guru memiliki literasi dan keterampilan digital yang memadai. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses perangkat dan internet, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta tingginya beban administrasi. Karena itu, program peningkatan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship dinilai perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas guru agar transformasi teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja.

Pemerintah dan DPR juga terus membahas penguatan status dan kesejahteraan guru, termasuk penyelesaian status guru PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, serta peluang pengangkatan menjadi PNS. Meski pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru pada 2027, peluang tersebut tetap terbuka apabila kondisi fiskal memungkinkan. Pada akhirnya, perbaikan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi dan kepastian status kepegawaian. Investasi terhadap jutaan guru bukan hanya menyelesaikan persoalan tenaga pendidik, tetapi juga menentukan kualitas puluhan juta anak Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan masa depan.

Karhutla Mengepung Kalimantan, Bagaimana Pemerintah Mengatasinya?
  • Karhutla di Kalimantan
  • https://www.kompas.id/artikel/karhutla-mengepung-kalimantan-bagaimana-pemerintah-mengatasinya?open_from=Tagar_Page

Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan melalui pengerahan besar-besaran personel, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus 2026 untuk memimpin penanganan, sementara pemerintah menambah sekitar 1.500 personel TNI, enam helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Penanganan juga difokuskan pada kawasan gambut melalui penambahan pompa air dan sumur bor karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Di Kalimantan Tengah, sekitar 10.700 personel telah dikerahkan, namun kebutuhan tambahan peralatan pemadaman masih cukup besar.

Meski sumber daya telah dikerahkan secara masif, efektivitas penanganan belum sepenuhnya mampu menekan skala karhutla. Pada 21 Agustus 2026 tercatat 8.638 titik panas di seluruh Kalimantan, sementara luas karhutla Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektar. Kalimantan Barat menjadi wilayah terparah dengan 38.310,86 hektar lahan terbakar, disusul Kalimantan Tengah dengan 7.634,46 hektar. Kondisi gambut, luasnya sebaran titik panas, keterbatasan pompa dan armada, serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi kendala utama. Dampaknya, kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk memaksa ribuan anak belajar daring dan menyebabkan asap melintasi perbatasan hingga Sarawak, Malaysia.

Selain pemadaman dan pencegahan, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Hingga 21 Agustus 2026, Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi dan menetapkan 72 tersangka perorangan, sambil menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan maupun pemodal. Sedikitnya empat perusahaan di Kalimantan Barat juga tengah disidik dan terancam pencabutan izin apabila terbukti sengaja membakar lahan. Pemerintah turut memperketat kebijakan melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk meninjau kembali aturan daerah yang sebelumnya masih memberikan ruang bagi praktik pembakaran atas dasar kearifan lokal.

Sepekan Gempa NTT, Kementerian PU Perbaiki 34 Titik Longsor dan 9 Jembatan
  • Penanganan Gempa NTT
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260823210254-92-1395618/sepekan-gempa-ntt-pu-perbaiki-34-titik-longsor-dan-9-jembatan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8). Hingga 20 Agustus, tercatat 94 titik jalan dan jembatan rusak di sejumlah ruas jalan nasional. Berdasarkan pendataan awal BPJN Nusa Tenggara Timur, kerusakan terdiri dari 75 titik longsoran, tiga titik jalan amblas, serta 16 jembatan dan duiker.

Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Bina Marga telah memeriksa 34 titik longsoran dan sembilan jembatan atau duiker. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya sejak hari pertama gempa telah menginstruksikan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan infrastruktur.

Dody menegaskan penanganan dilakukan melalui pembersihan material longsoran, pengamanan badan jalan, pemasangan rambu, hingga persiapan perbaikan permanen. Ini seperti penguatan lereng, pemasangan rock bolt, wire mesh, rockfall barrier, shotcrete, dan pembangunan dinding penahan tanah. Sejumlah titik terdampak berada di ruas Ruteng-Reo-Kedindi, Ruteng-Km 210, Km 210-Batas Kabupaten Manggarai, serta beberapa ruas di wilayah Ende. Di sisi lain, Kementerian PU juga memastikan 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum masih berfungsi. Arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan BBM, juga tetap berjalan lancar.

Keppres Terbit, Sekda Aceh M Nasir Resmi Dicopot
  • Pencopotan Sekda Aceh
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824065152-32-1395654/keppres-terbit-sekda-aceh-m-nasir-resmi-dicopot?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Keppres itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Sekretariat Dukungan Kabinet Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tertanggal 22 Agustus 2026. Surat tersebut bersifat segera dan dilengkapi salinan serta petikan Keppres.

M. Nasir diketahui menjabat sebagai Sekda Aceh sejak 15 Agustus 2025 lalu. Ia saat itu dilantik oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Saat dikonfirmasi Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi membenarkan info tersebut. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung Mualem. Nurlis menyatakan pengganti M. Nasir nantinya akan segera diumumkan. Berdasar pernyataan Mualem, kata Nurlis, pergantian itu untuk penyegaran di jajaran Pemprov Aceh.

Koruptor Siap-Siap! RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung Desember 2026
  • RUU Perampasan Aset
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824075904-4-761707/koruptor-siap-siap-ruu-perampasan-aset-ditarget-rampung-desember-2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan RUU Perampasan Aset dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang. Habiburokhman mengatakan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Untuk memperkuat substansi sekaligus memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat.

Dia menjelaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembahasan UU KUHAP maupun UU Polri yang telah diselesaikan Komisi III. Adapun, perbedaannya, RUU Perampasan Aset merupakan konsep regulasi yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia sehingga membutuhkan perumusan yang lebih cermat.

Komisi III sebelumnya telah menegaskan RUU Perampasan Aset tetap menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan juga terus dilakukan dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok profesi. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.



1.260 Hektare Kebakaran Lahan di Kaltim, Kebanyakan Milik Perusahaan
  • Karhutla Kalimantan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824083918-20-1395676/1260-hektare-kebakaran-lahan-di-kaltim-kebanyakan-milik-perusahaan

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus bertambah. Hingga akhir pekan lalu setidaknya tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.260,92 hektare, dan mayoritas merupakan lahan milik perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, dari total luas terdampak, sebanyak 1.197,37 hektare merupakan lahan, kemudian hutan 32,84 hektare, dan kebun 30,71 hektare.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto, mengatakan kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah didominasi berada di lahan perusahaan, seperti yang terjadi di wilayah Kutai Kartanagara (Kukar) yakni– dari data tercatat–luas lahan yang terbakar hingga 366,70 hektare. Selain itu, dia menjelaskan untuk kebakaran yang terjadi di kawasan hutan tak dipungkiri ada perbedaan data antara yang dihimpun BPBD dan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, menurutnya untuk data dalam kawasan hutan lebih banyak mengacu pada Dinas Kehutanan.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Kukar menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar. Tercatat 47 kejadian dengan luas mencapai 369,88 hektare. Selanjutnya Kutai Barat 71 kejadian dengan luas 337,17 hektare, Paser 105 kejadian dengan luas 268,68 hektare, Samarinda 69 kejadian dengan luas 90 hektare, dan Berau 38 kejadian dengan luas 86,44 hektare.

Menhan Sjafrie Sebut RI akan Kembangkan Amunisi, Rudal, dan Roket Bersama Cina
  • Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-China
  • https://indonesiadefense.com/menhan-sjafrie-sebut-ri-akan-kembangkan-amunisi-rudal-dan-roket-bersama-cina/

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, pemerintah Republik Indonesia akan mengembangkan amunisi, misil atau peluru kendali (rudal) hingga roket bersama Cina. Hal itu disampaikan Menhan Sjafrie setelah pertemuan 2+2 ke-2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan antara Indonesia-Cina di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Jumat (21/8). Kerja sama tersebut dalam bentuk joint development atau pengembangan bersama. Nantinya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan melakukan transfer teknologi atau transfer of technology (ToT) kepada Indonesia. Harapannya, Cina mengirimkan transfer teknologi soal amunisi, rudal hingga roket sesuai yang sudah dikembangkan di Negeri Tirai Bambu.

Indonesia akan melibatkan industri pertahanan nasional seperti PT Pindad dan PT Len Industri dalam proyek tersebut. “Pasti Pindad (dilibatkan), kemudian PT LEN untuk listrik. Paling lambat (tahun) 2027 sudah jalan,” kata Sjafrie. Dalam pertemuan 2+2 tersebut, Indonesia menekankan pentingnya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang peralatan dan industri pertahanan.

Danrem 173: TNI cari sembilan perempuan yang dibawa KKB
  • Aksi KKB di Mimika
  • https://www.antaranews.com/berita/5708103/danrem-173-tni-cari-sembilan-perempuan-yang-dibawa-kkb?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan pencarian terhadap sembilan orang perempuan Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dibawa KKB hingga kini terus dilakukan. Brigjen TNI Vivin mengatakan awalnya 11 orang perempuan yang dibawa KKB, namun dua orang ditembak hingga menyebabkan satu orang (mama) meninggal. “Sedangkan seorang lainnya jatuh ke jurang, namun Jumat (21/8) sudah dievakuasi dan dirawat di rumah sakit Timika,” kata Vivin.

Dia mengatakan insiden itu terjadi 16-17 Agustus lalu dan saat ini TNI berupaya memulihkan situasi keamanan di wilayah itu. Selain memulihkan situasi keamanan, kata Vivin, TNI menggandeng pemda setempat membantu memberikan makanan karena mereka takut ke kebun. Menurutnya, KKB yang membawa warga sipil itu diduga kelompok KKB dari Kodap III Ndugama yang memang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni dua hari berjalan kaki.

Prabowo Rapat Malam-malam di Hambalang Bahas Karhutla dan Gempa NTT
  • Gempa NTT, Karhutla Kalimantan
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260824035034-32-1395636/prabowo-rapat-malam-malam-di-hambalang-bahas-karhutla-dan-gempa-ntt

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pascagempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat itu digelar pada Minggu (23/8) malam tadi di kediamannya pribadinya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia memanggil Panglima TNI hingga kepala Staf Angkatan TNI.

Ada yang Tolak Jalur Sepeda Dihapus, Ini Respons Pemprov DKI
  • Wacana Penghapusan Jalur Sepeda di DKI Jakarta
  • https://news.detik.com/berita/d-8631785/ada-yang-tolak-jalur-sepeda-dihapus-ini-respons-pemprov-dki

Sejumlah warga tidak sepakat bila nantinya jalur sepeda di Jakarta dihapus. Pemprov DKI Jakarta siap mencari solusi terbaik. Pemprov tidak ingin ada pihak yang merasa dikesampingkan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih dalam proses evaluasi terhadap fasilitas jalur sepeda. “Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau menyampaikan akan segera memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh masukan yang masuk, baik dari komunitas pesepeda maupun dari masyarakat secara lebih luas,” kata Stafsus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim.

Chico mengatakan pihaknya sangat menghargai dan menampung semua aspirasi, termasuk dari warga yang menolak wacana penghapusan jalur sepeda. “Evaluasi ini dilakukan justru karena ada perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi ada komunitas pesepeda yang meminta jalur tetap dipertahankan. Di sisi lain, ada masukan publik yang menilai banyak jalur sepeda justru lebih sering digunakan kendaraan bermotor, kurang terawat, atau terputus,” lanjutnya.

Pramono mengaku berhati-hati dalam memutuskan nasib jalur sepeda di Jakarta. Hal ini menyusul adanya usulan agar jalur sepeda ditutup karena dinilai lebih banyak digunakan pengendara motor. Pramono mengatakan saat ini terdapat dua pandangan terkait keberadaan jalur sepeda. Komunitas pesepeda, salah satunya Bike to Work, meminta jalur tersebut tetap dipertahankan. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai jalur sepeda justru banyak digunakan oleh pengendara motor.


Sebelum Api Menyala, Iklim Sudah Beri Tanda
  • Karhutla Kalimantan
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/07000001/sebelum-api-menyala-iklim-sudah-beri-tanda?source=sorotan

Setiap kali musim kemarau datang, cerita tentang kebakaran hutan dan lahan seperti kembali diputar. Titik panas bermunculan, asap mulai menyelimuti permukiman, penerbangan terganggu, sekolah terpaksa diliburkan, dan pemerintah kembali mengerahkan berbagai upaya pemadaman. Setelah hujan turun dan api padam, perhatian kita pun beralih. Sampai musim kemarau berikutnya tiba dan cerita yang sama kembali terjadi.

Mengapa kita seperti selalu terlambat?

Mungkin karena kita terlalu sering melihat kebakaran dari saat api sudah muncul. Padahal, sebelum api terlihat, lingkungan sebenarnya telah mengalami proses yang berlangsung secara perlahan. Suhu meningkat, hujan berkurang, udara mengering, dan vegetasi kehilangan kandungan air. Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, lingkungan menjadi semakin mudah terbakar.

Mengenal Desa Adat Sade yang Terbakar, Kampung Suku Sasak Bertahan 15 Generasi
  • Terancamnya Warisan Budaya karena Kebakaran
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/082204678/mengenal-desa-adat-sade-yang-terbakar-kampung-suku-sasak-bertahan-15?source=headline

Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, merupakan salah satu kampung tradisional Suku Sasak yang telah dihuni dan bertahan hingga 15 generasi. Kampung yang menjadi salah satu dari 21 dusun di Desa Rembitan ini dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut Jero Keliang. Sejak dikunjungi wisatawan asing pada 1983, Sade berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang terkenal, sebelum mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Keunikan Desa Adat Sade terletak pada kehidupan masyarakatnya yang masih mempertahankan tradisi leluhur dan arsitektur tradisional Sasak. Terdapat sekitar 100 bangunan dengan dua jenis bangunan utama, yakni Bale Tani sebagai tempat tinggal dan Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Rumah-rumah tersebut menggunakan bahan tradisional seperti kayu, anyaman bambu, dan atap alang-alang, sementara lantainya dibuat dari campuran tanah, getah pohon, dan abu jerami serta dirawat menggunakan cara-cara tradisional.

Selain arsitektur dan tradisi, Desa Adat Sade juga dikenal melalui seni tari dan kerajinan tenun khas Lombok yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Produk tenun seperti kain songket, sarung, selendang, dan taplak meja turut memberikan manfaat ekonomi tidak hanya bagi warga Sade, tetapi juga bagi masyarakat di dusun dan desa sekitarnya. Keberadaan Desa Adat Sade menjadi salah satu simbol penting pelestarian budaya Sasak di Lombok, sehingga musibah kebakaran menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun.

Bank BUMN Buka Suara soal Rekening Aktivis Pati Botok Diblokir Jelang Aksi DPR
  • Rekening Aktivis Pati Botok Diblokir
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/064600678/bank-bumn-buka-suara-soal-rekening-aktivis-pati-botok-diblokir-jelang-aksi?source=terpopuler

ank Mandiri buka suara mengenai rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok yang disebut diblokir menjelang aksi di Jakarta. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan pemblokiran rekening dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari aparat penegak hukum (APH). Penjelasan bank pelat merah itu disampaikan setelah Botok mengaku rekening yang berisi uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan aksi senilai Rp 80,9 juta tidak dapat digunakan. Adhika menjelaskan Bank Mandiri tidak melakukan pemblokiran rekening secara sepihak. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Guru SMA Diduga Jadi Pengepul Calon Mahasiswa Unsoed, Pejabat Kampus Raup 1,12 Miliar
  • Korupsi Penerimaan Mahasiswa Unsoed
  • https://regional.kompas.com/read/2026/08/24/070300078/guru-sma-diduga-jadi-pengepul-calon-mahasiswa-unsoed-pejabat-kampus-raup-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan peran seorang guru SMA dalam praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Guru tersebut diduga mengumpulkan calon mahasiswa yang ingin masuk Unsoed sebelum berkomunikasi dengan Kepala Bagian Akademik sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru, Eko Sumanto.

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, keduanya diduga membahas jumlah calon mahasiswa yang dapat diloloskan serta uang yang harus disetorkan melalui jalur di luar mekanisme resmi. Berdasarkan temuan penyidik, harga satu kursi calon mahasiswa diduga dipatok mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

KPK menyebut praktik tersebut berlangsung atas sepengetahuan Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya.

Kebijakan AS Borong US Treasury Buat Otot Rupiah Menguat
  • Rupiah Menguat
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a881de26bff1/kebijakan-as-borong-us-treasury-buat-otot-rupiah-menguat

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 54 poin ke level Rp 17.694 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 17.748 per dolar AS, pada Jumat (21/8). Analis menyebut kebijakan Departemen Keuangan AS yang meningkatkan program pembelian kembali (buyback) surat berharga negara (US Treasury) jangka panjang jadi salah satu faktor yang membuat rupiah menguat. 

Ketegangan geopolitik AS‑Iran meningkat karena Donald Trump mengancam perang ekonomi terhadap Iran dan sekutunya, sementara Uni Emirat Arab menangguhkan semua transaksi keuangan dengan Tehran, menambah tekanan pada pasar keuangan global. Kredit perbankan Indonesia tumbuh 13,58 % yoy pada Juli berkat insentif likuiditas dan kebijakan makroprudensial BI, namun defisit transaksi berjalan melebar dan risiko inflasi pangan akibat El Niño serta kekeringan dapat menurunkan daya beli dan kepercayaan konsumen.

4 Perusahaan Diselidiki Soal Karhutla, Prabowo Siap Tindak Bila Terbukti
  • Karhutla Kalimantan
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6a89aa4aa675e/4-perusahaan-diselidiki-soal-karhutla-prabowo-siap-tindak-bila-terbukti

Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Ini menyusul temuan adanya beberapa perusahaan yang diduga terlibat pembakaran. Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi adanya empat korporasi yang sedang diselidiki, sementara Kementerian Kehutanan melakukan sidak ke empat perusahaan PBPH di Kalimantan Barat, antara lain PT Wanakerta Eka Lestari, PT Finantara Intiga, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan PT Wana Subur Persada.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla merupakan bagian dari tata kelola usaha kehutanan yang bertanggung jawab. Pencegahan kebakaran, kata dia, bukan hanya untuk melindungi hutan, tapi melindungi masyarakat dari dampak asap dan bencana ekologis, menjaga kepastian usaha, serta memastikan investasi tidak terganggu oleh risiko kebakaran. 

Hasil Rebalancing FTSE: 29 Saham Terdepak dari Indeks, BSDE Turun Dua Tangga
  • Hasil Rebalancing FTSE
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a8836f4667a6/hasil-rebalancing-ftse-29-saham-terdepak-dari-indeks-bsde-turun-dua-tangga

Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell mendepak total 29 saham dalam hasil semi annual review untuk FTSE Global Equity Index Series September 2026. Dalam hasil review tersebut, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) turun dua tangga dari indeks Mid Cap ke indeks Micro Cap. Berdasarkan pengumuman FTSE Russell pada Jumat (21/8), tidak ada saham Indonesia yang masuk maupun keluar dari indeks Large Cap.

Perubahan juga terjadi pada indeks Small Cap. Sepuluh saham dihapus dari indeks Small Cap, sembilan di antaranya dipindahkan ke Micro Cap sementara PT Siloam International Hospitals Tbk hanya dikeluarkan; selanjutnya 28 saham dihapus dari indeks Micro Cap, mencakup perusahaan di sektor konstruksi, keuangan, media, dan lainnya. Perubahan tersebut dapat direvisi hingga penutupan perdagangan pada 4 September dan akan final pada 7 September, dengan tanggal rebalancing 18 September dan efektivitas pada pembukaan perdagangan 21 September.

Pascagempa NTT, Kemenkes Masih Fokus pada Keselamatan Pasien
  • Fasilitas Kesehatan Untuk Korban Gempa NTT
  • https://www.kompas.id/artikel/pascagempa-ntt-kemenkes-masih-fokus-pada-keselamatan-pasien?open_from=Section_Tematik

Gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk dua rumah sakit utama dan tiga puskesmas yang mengalami kerusakan berat. Dalam masa tanggap darurat, Kementerian Kesehatan memprioritaskan keselamatan dan penanganan pasien melalui sistem triase, dengan pasien kritis dirujuk ke rumah sakit, sementara korban dengan luka ringan ditangani di puskesmas maupun tenda darurat.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mendirikan sedikitnya tiga rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, RSUD Aeramo, dan Stadion Golo Dukal. RS lapangan tersebut didukung tenaga medis dari berbagai daerah, termasuk dokter spesialis ortopedi, bedah, anestesi, dokter umum, serta perawat khusus. Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi dan renovasi fasilitas kesehatan yang rusak dapat diselesaikan dalam waktu 8–12 bulan.

Selain penanganan fisik, pemerintah memberikan perhatian terhadap trauma psikologis masyarakat akibat gempa dan gempa susulan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi untuk menghadirkan layanan trauma healing dan konselor bagi masyarakat terdampak, serta mengupayakan ketersediaan psikolog klinis secara bertahap di puskesmas. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan, tidak memasuki bangunan yang rusak sebelum dinyatakan aman, serta tetap berada di tempat pengungsian apabila kondisi tempat tinggal belum dipastikan aman.

Search