dicetak pada tanggal: 27 November 2025 9:39 PM

Taiwan Bikin Sejarah, Belanja Senjata AS Gila-gilaan untuk Hadapi Ancaman China

Taiwan dilaporkan menyiapkan anggaran tambahan sebesar 1,25 triliun dolar Taiwan Baru (US$40 miliar atau setara Rp 665 Triliun) untuk bidang militer dan pertahanan dalam delapan tahun ke depan. Anggaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pemerintahan di pulau tersebut soal alokasi belanja militer dan pertahanan. Presiden Taiwan, Lai Ching-te mengatakan kalau seiring Tiongkok meningkatkan tekanan militer, negara-negara Indo-Pasifik yang demokratis—termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia—sedang membentuk konsensus tentang “pertahanan rantai pulau dan tanggung jawab bersama,”.

Hal itu, kata dia, lewat cara meningkatkan anggaran pertahanan untuk melawan ancaman Tiongkok. Presiden Lai menambahkan, Taiwan  bermaksud menggunakan dana yang direncanakan untuk tahun 2026-2033 untuk membiayai pembelian senjata baru dari Amerika Serikat dan memperkuat kemampuan pertahanan asimetrisnya. Itu artinya, Taiwan  akan jor-joran membeli peralatan tempur dari AS, termasuk jet dan sistem pertahanan udara untuk menangkal ancaman China.

Rencana pengeluaran tersebut masih harus disetujui oleh parlemen, yang saat ini didominasi oleh oposisi, terutama Kuomintang yang pro-Tiongkok. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendesak Taiwan untuk berinvestasi lebih banyak dalam militernya sendiri.

Gus Yahya Tetap Memimpin Kegiatan di Kantor PBNU

KH Yahya Cholil Staquf Yahya atau akrab disapa Gus Yahya memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Harlah Ke-103 NU di lantai 8 Gedung PBNU, Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dinamika internal yang belakangan berkembang tidak boleh menghentikan jalannya roda organisasi. Gus Yahya menuturkan, pertemuan tersebut pada dasarnya digelar untuk membahas rangkaian kegiatan peringatan satu abad NU.

Gus Yahya menegaskan, dirinya tetap menjabat Ketua Umum PBNU berdasarkan konstitusi organisasi dan pengakuan seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan. Ia menyebut kenyataan bahwa rapat koordinasi hari itu berjalan penuh dihadiri para pemimpin wilayah menunjukkan struktur NU masih bekerja bersama dirinya.

Terkait surat edaran berkop PBNU yang beredar dan diklaim sebagai keputusan rapat harian Syuriah PBNU terkait pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Gus Yahya menegaskan bahwa surat edaran yang beredar tidak sah. Dokumen itu masih memuat watermark ”DRAFT” dan tidak memenuhi standar administrasi PBNU. Selain itu, surat tidak ditandatangani empat orang unsur Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai ketentuan serta tidak terverifikasi dalam sistem digital resmi milik NU. Terkait dugaan adanya gerakan tertentu untuk menggulingkannya, Gus Yahya menilai dinamika beberapa hari terakhir memang berlangsung tiba-tiba. Ia menolak berspekulasi mengenai berbagai istilah yang muncul dari sejumlah kiai, termasuk sebutan mengenai kelompok tertentu yang disebut ”kasak-kusuk” atau ”pasukan sesat”.

Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pemeriksaan eks Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia memiliki pandangan berbeda pada konteks sanksi terhadap tax amnesty. Purbaya mengakui, saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Salah satu hal yang disebutnya mengenai kesalahan dalam proses tax amnesty dalam kaitan di perkara tersebut.

Purbaya tak berkomentar banyak mengenai kasus yang tengah diusut Kejagung tersebut. Hanya saja, menurutnya, tax amnesty merupakan bagian dari pengampunan pajak, yang tidak masuk dalam ranah pidana. Purbaya turut menilai perlunya ada klausul yang menyatakan adanya pelanggaran. Jika ada pelanggaran, harus ada klausul kalau aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya, maka ada denda.

Kejagung memeriksa mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo (SU) dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP) selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang pada Selasa, 25 November 2025. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020 oleh pegawai pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu.

Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok

Pemangkasan anggaran IKN tahun ini telah berdampak pada rantai pasok konstruksi, yang menyebabkan kontraksi signifikan pada industri semen. Penurunan penjualan semen secara nasional terutama didorong oleh pelemahan permintaan di Kalimantan dan Jawa.

Meskipun penjualan semen nasional terkontraksi, terdapat pertumbuhan permintaan di Sumatra dan Nusa Tenggara. Peningkatan ini didorong oleh berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan sarana penunjang pariwisata. Di tengah pelemahan pasar domestik, volume ekspor semen justru tercatat naik signifikan yang membantu tingkat utilisasi industri. Industri semen juga berharap adanya penambahan anggaran program renovasi rumah untuk mendongkrak kembali konsumsi nasional.

Presiden Nigeria Umumkan Darurat Nasional Usai Ratusan Warga Diculik

Presiden Nigeria Bola Tinubu mengumumkan status darurat keamanan nasional pada Rabu (26/11/2025), menyusul serangkaian penculikan massal yang menimpa ratusan warga, termasuk anak-anak sekolah dan perempuan. “Ini adalah keadaan darurat nasional, dan kami merespons dengan mengerahkan lebih banyak pasukan di lapangan, terutama di daerah-daerah yang keamanannya terancam,” ujar Tinubu dalam pernyataan resminya. Dalam sepekan terakhir, Nigeria diguncang oleh aksi penculikan di berbagai wilayah. Lebih dari 20 siswi Muslim, 38 jamaah, 13 perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 300 pelajar dan guru dari sebuah sekolah Katolik diculik oleh kelompok bersenjata.

Sejumlah korban berhasil diselamatkan atau melarikan diri, namun hingga kini sebanyak 265 siswa dan guru dari sekolah Katolik di Negara Bagian Niger masih dinyatakan hilang. Presiden Tinubu menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperkuat respons keamanan, termasuk dengan merekrut tambahan personel militer dalam mengatasi penculikan massal di Nigeria tersebut. Ia juga memerintahkan agar 50.000 anggota kepolisian baru segera direkrut. Selain itu, para pengawal VIP dari kepolisian dialihkan ke tugas-tugas operasional inti demi memperkuat patroli keamanan.

Nigeria selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari pemberontakan kelompok jihadis di timur laut, hingga meningkatnya aksi penculikan untuk tebusan yang dilakukan geng-geng bersenjata di wilayah barat laut dan tengah. Gelombang penculikan terbaru ini juga terjadi di tengah tekanan internasional, termasuk dari Presiden AS Donald Trump yang beberapa minggu lalu mengancam Nigeria dengan intervensi militer atas dugaan pembunuhan massal oleh kelompok radikal.


Jakarta Kota Terpadat di Dunia

World Urbanization Prospects 2025 yang dirilis oleh Departemen Ekonomi dan Sosial PBB mengungkapkan Jakarta jadi kota dengan penduduk terpadat di dunia, hampir mencapai 42 juta penduduk. Angka ini menggeser tahta ibu kota Jepang, Tokyo, yang selama bertahun-tahun berada di posisi teratas sebagai kota terpadat. Tercantum di laporan PBB, jumlah megacity (kota dengan lebih dari 10 juta penduduk) bertambah drastis. Awalnya, hanya ada delapan kota di tahun 1975, tetapi kini di tahun 2025 mencapai 33 kota. Sebanyak 19 megacity di antaranya berada di Asia. Kondisi saat ini, sebesar 45 persen atau sekitar 8,2 miliar jiwa dari total populasi dunia tinggal di perkotaan, data ini melonjak jika dibandingkan tahun 1950 yang pada saat itu dari 2,5 miliar jiwa hanya 20 persen yang memilih tinggal di kota.

2 Tentara Garda Nasional AS Ditembak, Pelaku Imigran Afghanistan

Aksi penembakan terjadi terhadap dua tentara Garda Nasional Amerika Serikat di Washington DC, pada Rabu (26/7) waktu setempat. Pelaku penembakan diduga merupakan pria imigran asal Afghanistan. Saksi mata mengatakan kepada stasiun televisi WUSA, mendengar beberapa kali letusan senjata api di tempat kejadian.

Sementara itu, Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Kash Pattel dan Wali Kota Washington DC Muriel Bowser mengatakan dua anggota Garda Nasional yang menjadi korban penembakan dalam kondisi kritis. Kedua anggota itu masih dalam penanganan di rumah sakit di Washington DC. Petugas juga berhasil mengamankan pelaku penembakan setelah insiden tersebut. FBI juga telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional. Petugas mengatakan bahwa identitas penembak cocok dengan pria negara bagian Washington yang bermigrasi ke AS dari Afghanistan pada 2021.

Menkes Ungkap Cara Simpel Cegah Gula Darah Melonjak Meski Porsi Makan Banyak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan cara simpel agar tetap menikmati makanan dengan porsi cukup tanpa memicu gula darah melonjak drastis. Menkes menyoroti pentingnya urutan menyantap makanan terhadap respons glukosa tubuh. Budi mencontohkan konsep hidangan yang lazim ditemukan di restoran, yakni appetizer, main course, dan dessert. Susunan tersebut bukan hanya soal estetika penyajian, tetapi juga berkaitan dengan cara tubuh merespons makanan. Budi menceritakan pengalamannya menggunakan alat pemantau glukosa yang ditempel di kulit. Dari situ, ia menemukan kadar gula darah meningkat lebih cepat jika langsung memilih main course. Menurutnya, konsumsi serat di awal dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa. Setelah sayuran, barulah seseorang dianjurkan menyantap sumber protein. Setelah sayur dan protein, barulah mengonsumsi makanan karbohidrat. Dessert atau hidangan penutup diletakkan paling akhir.

Budi menekankan pengaturan urutan makan ini dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu masyarakat menjaga kadar gula darah, terutama di tengah tingginya prevalensi diabetes di Indonesia. Meski begitu, ia tetap mengingatkan pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan pemantauan kesehatan secara berkala tetap diperlukan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko atau sudah terdiagnosis diabetes. Pemilihan penyajian makanan juga tak kalah penting dengan memperbanyak makanan yang diolah dengan cara dikukus dan direbus.

Mengapa Bandara IMIP Tak Ada Petugas Bea Cukai? Pakar Aviasi Ungkap Alasannya

Keberadaan bandara di kawasan PT IMIP menjadi sorotan karena dianggap sebagai anomali yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Namun, ketiadaan petugas bea cukai dan imigrasi disebabkan bandara tersebut hanya melayani penerbangan rute domestik. Bandara IMIP berstatus sebagai bandara khusus yang beroperasi secara legal karena telah memiliki izin, tersertifikasi, dan berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan.

Tanpa izin resmi, bandara tersebut tidak akan mendapatkan persetujuan penerbangan maupun jaminan asuransi. Status bandara khusus seperti yang dimiliki IMIP bukanlah satu-satunya di Indonesia, terdapat contoh lain seperti bandara Wiladatika di Cibubur dan Pondok Cabe. Seluruh bandara dengan status ini terdaftar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Purbaya Tak Setuju SLIK Disebut Hambat Penjualan Rumah, Beda dengan Maruarar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menginvestigasi apakah rendahnya pembelian rumah murni disebabkan oleh ketatnya penyaringan SLIK atau ada faktor lain seperti lemahnya permintaan. Pihaknya menduga pelonggaran SLIK belum tentu membuat masyarakat mampu membeli rumah.

Sebaliknya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa SLIK merupakan faktor utama yang menghambat pembelian rumah karena banyak pengajuan KPR ditolak. Ia berencana meminta OJK agar meloloskan pengajuan KPR dari debitur dengan riwayat kredit bermasalah pada level tertentu.

OJK menjelaskan bahwa SLIK bukanlah daftar hitam, melainkan informasi netral untuk membantu lembaga keuangan memitigasi risiko. OJK tidak melarang penyaluran kredit kepada debitur dengan riwayat non-lancar karena SLIK hanya salah satu faktor dalam analisis kelayakan kredit.

Danantara Sebut AHY Pimpin Negosiasi Utang Kereta Cepat dengan China

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan tim negosiasi utang proyek kereta cepat ke Cina akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Dony belum bisa memastikan waktu keberangkatan tim negosiasi Indonesia ke negara tersebut.

Dony menyampaikan sejumlah kementerian/lembaga terkait kompak untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dalam penyelesaian utang proyek Whoosh tersebut. Ia mengatakan pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan solid memperjuangkan hasil terbaik bagi Indonesia.

Kendati demikian, Dony berharap masyarakat bisa bersabar dalam melihat hasil negosiasi tersebut. Ia menyebut dampak negosiasi utang proyek kereta cepat memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kondisi keuangan Whoosh.

Gus Yahya Ajak Selesaikan Polemik PBNU Melalui Muktamar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta polemik internal dalam kepengurusan PBNU yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU. Gus Yahya menyadari bahwa selama masa kepemimpinannya tentu ia tidak luput dari kesalahan, sebagaimana yang terjadi di dalam organisasi-organisasi lainnya. Ia juga menilai ada upaya untuk memecah belah NU melalui surat yang beredar dan menyatakan pemberhentiannya sebagai ketua umum.

Diketahui beredar surat yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu. Surat edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat itu disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus ketua umum terhitung mulai 26 November 2025.

Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat pada jabatan ketua umum PBNU. Selama kekosongan jabatan ketua umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

Akui Tak Ada Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali, Purbaya Siap Terjunkan Personel

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tidak adanya petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Purbaya akan melihat apakah bandara tersebut perlu diawasi petugas Bea Cukai, sebab bandara tersebut memiliki izin khusus sehingga tidak seperti bandara pada umumnya. Yang jelas, pihaknya siap apabila diminta untuk menerjunkan petugas Bea dan Cukai ke bandara tersebut.

Mendikdasmen Bongkar Kecurangan TKA, Ini Komentar Kritis Federasi Guru

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). FSGI keberatan atas hasil TKA yang dianggap jeblok. FSGI mengaku tidak memiliki akses untuk mendapatkan hasil TKA pada semua mata pelajaran termasuk matematika yang disebutkan oleh Mendikdasmen jeblok. Apalagi sesuai dengan pedoman TKA, sebenarnya hasil TKA menurut FSGI akan disampaikan pada Januari 2026.

FSGI menilai apa yang disampaikan Mendikdasmen soal TKA masih prematur atau belum waktunya untuk disampaikan. FSGI menduga ada maksud lain di balik alasan Mendikdasmen membocorkan hasil TKA, terutama pada pelajaran matematika. FSGI juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen terkait penyebab jebloknya nilai matematika di TKA tidak memiliki landasan jelas. Sebab yang diukur dari TKA ini ialah hasil belajar siswa, bukan penyebab yang mengakibatkan munculnya hasil belajar tersebut.

Oleh karena itu, Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mencurigai apa yang disampaikan Mendikdasmen soal penyebab jebloknya hasil TKA merupakan simplifikasi persoalan dalam dunia pendidikan. Fahriza menyarankan agar Mendikdasmen melakukan kajian lebih lanjut terkait hasil TKA ini.

Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah. Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.

Dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan, bandara yang dirujuk Sjafrie memang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III. “Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” ujar Sjafrie. Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.

3 Arahan Prabowo ke Menpora Erick Thohir: Kesejahteraan Atlet, Beasiswa hingga Pusat Olahraga Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick Thohir mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

Selain beasiswa, Prabowo juga membuka ruang karir bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik. Selain itu, kata Erick, presiden tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Erick melanjutkan, Prabowo memutuskan adanya payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade. Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.

Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, lanjut Erick, Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

Pemulihan Wilayah Terdampak Erupsi Semeru di Lumajang Dikawal DPR RI

DPR RI memastikan komitmennya mengawal proses pemulihan pasca-erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI ke Pendopo Arya Wiraraja untuk meninjau langsung perkembangan penanganan di wilayah terdampak. Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI dari Fraksi Gerindra, M Husni, menegaskan bahwa seluruh temuan di lapangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku agar proses pemulihan berjalan optimal.

Rombongan Timwas yang terdiri dari sejumlah anggota komisi terkait kebencanaan memeriksa berbagai aspek pemulihan. Mulai dari progres relokasi warga, pemenuhan layanan dasar, hingga kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi lanjutan aktivitas vulkanik Semeru. Langkah pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan terkoordinasi dan sesuai dengan kebijakan nasional. Terutama dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah dan panjang.

Husni menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur serta menyesuaikan dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Bahlil Blak-blakan Jawab Polemik Bandara Morowali, Lempar soal Operasional ke Menteri Teknis hingga Ungkap Arahan Prabowo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal keberadaan Bandara Khusus milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa perangkat negara. Bahlil menyampaikan kementeriannya menunggu hasil investigasi soal keberadaan bandara tersebut. Bahlil menuturkan Kementerian ESDM hanya berwenang menangani masalah pertambangan dan hilirisasi. Sementara terkait operasional Bandara IMIP, kata dia, merupakan kewenangan kementerian terkait.

Dia mengaku masih menunggu laporan dari tim investigasi soal dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Namun, Bahlil menegaskan dirinya akan menindak dan memproses pihak-pihak yang melakukan tambang ilegal. Bahlil juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurut dia, Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelanggar hukum.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali. Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara. Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah. Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu. Ia melanjutkan, kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.

Dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan, bandara yang dirujuk Sjafrie memang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III. Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia juga berjanji menyampaikan temuan dan hasil evaluasinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait mengatakan,  pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di obyek vital. “ Menurut Rico, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Usai pernyataan Sjafrie ini, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan bahwa terdapat Korps Pasukan Gerak Cepat yang siap mengamankan obyek vital, termasuk bandara.

RUU Penyesuaian Pidana Bakal Bisa Ubah Sanksi Kurungan Jadi Denda

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyesuaian Pidana dapat mengonversi vonis sanksi pidana kurungan atau penjara menjadi pidana denda. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej atau Eddy saat rapat panitia kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan bahwa hal itu disesuaikan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah tidak lagi mengenal pidana kurungan. Untuk itu, menurut Eddy, belasan ribu peraturan daerah yang memiliki pidana kurungan dikonversi dengan pidana denda.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang perbedaan besaran dalam pidana denda dalam antara pelaku perseorangan dan pelaku korporasi. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan jika korporasi akan dikenakan denda yang lebih besar daripada perseorangan untuk jenis pelanggaran yang sama. Untuk pidana penjara, dia mengatakan bahwa jika pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka ketentuan konversinya adalah pidana kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif. Ia menyebut jika dari yang sebelumnya pelaku harus menjalani kedua hukuman, berubah menjadi hakim dapat memilih untuk menghukum penjara atau denda. Ia juga berpendapat walaupun hal ini dapat memberi kebebasan opsi ini kepada Hakim, hal ini sudah diatur di KUHP baru soal pedoman pemidanaan.

MA Pastikan Hak Rehabilitasi Presiden tidak Menghambat Penegakan Hukum

Mahkamah Agung (MA) memastikan bahwa pemberian hak rehabilitasi oleh Presiden kepada terdakwa tidak akan mengganggu proses hukum di kemudian hari. MA menegaskan, kewenangan tersebut merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan melalui pertimbangan matang. “Enggak akan mengganggu. Proses hukum berjalan, hak istimewa berjalan. Enggak ada masalah, enggak akan mengganggu karena tentunya Presiden itu tidak sembarangan memberikan,” kata Juru Bicara MA, Yanto, dikutip dari Antara, Rabu (26/11).

Yanto menjelaskan bahwa pemberian rehabilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Ia menegaskan, hak istimewa tersebut diatur secara jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut disampaikan Yanto sebagai respons atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada tiga terdakwa kasus korupsi terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Menurut dia, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan masukan dari MA. Rehabilitasi yang diberikan kepada tiga terdakwa kasus ASDP tersebut, lanjutnya, turut mempertimbangkan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga terdakwa kasus hukum terkait PT ASDP Indonesia Ferry. Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kantor Presiden, Selasa (25/11).

AS Pulangkan Ribuan Warga Myanmar Usai Cabut Status Imigrasi, Sebut Negara Sudah Aman

Ribuan warga Myanmar di Amerika Serikat terancam kehilangan status imigrasi sementara dan dipaksa kembali ke negara asal mereka yang masih dilanda konflik berkepanjangan. Kebijakan kontroversial ini diambil menjelang pemilu yang direncanakan oleh junta militer Myanmar dan dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah politik yang tidak mencerminkan perbaikan situasi keamanan. Pemerintahan Donald Trump menyatakan alasan pencabutan status ini adalah karena kondisi Myanmar dianggap membaik, namun para aktivis dan kelompok HAM mengecam keputusan tersebut sebagai suatu hal yang tidak masuk akal.

Keputusan itu diperkirakan berdampak pada sekitar 4.000 warga Myanmar yang sebelumnya melarikan diri dari perang sipil. Pencabutan Temporary Protected Status (TPS) diumumkan oleh pemerintahan Trump dengan dalih bahwa pemilu mendatang menjadi bukti situasi negara telah membaik. Keputusan AS ini memantik kritik luas dari komunitas internasional. PBB mengecam rencana pemilu junta sebagai sesuatu yang “palsu”, mengingat sejumlah partai oposisi dilarang berpartisipasi dan Aung San Suu Kyi masih dipenjara.

Yang menambah kontroversi, keputusan tersebut bertolak belakang dengan laporan Departemen Luar Negeri AS yang diterbitkan pada Agustus. Laporan tersebut mendokumentasikan “masalah hak asasi manusia yang signifikan” di Myanmar, termasuk pembunuhan dan penghilangan paksa, penyiksaan, penindasan terhadap jurnalis, dan pembatasan kebebasan beragama. Departemen itu juga memperingatkan warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Myanmar karena alasan “kerusuhan sipil, konflik bersenjata, dan penegakan hukum lokal yang sewenang-wenang”.


Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi RI Turun

Sektor kehutanan mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 menjadi Rp 97,22 triliun, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini juga tercatat turun menjadi Rp 6,53 triliun. Investasi subsektor kehutanan di tingkat hulu menurun signifikan pada 2025 menjadi Rp 13,6 triliun.

Namun, investasi di tingkat hilir untuk percepatan hilirisasi kayu log mampu menyumbang investasi sebesar Rp 36,6 triliun. Di tengah tren penurunan, geliat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan justru menunjukkan peningkatan. Nilai transaksi kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial pada triwulan III 2025 mencapai Rp 4,29 triliun, lebih tinggi dari capaian 2024.

Kemenkeu Kejar 201 Pengemplang Pajak, Rp 11,99 Triliun Masuk Kantong Negara

Direktorat Jenderal Pajak berhasil menagih pembayaran dari 106 pengemplang pajak dengan total nilai mencapai Rp 11,99 triliun. Jumlah ini merupakan bagian dari total 201 wajib pajak yang sedang ditangani. Saat ini, masih terdapat 95 pengemplang pajak yang menjadi target penagihan selanjutnya.

Untuk mengejar sisa tunggakan, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif dan membentuk gugus tugas tindak pidana perpajakan. Upaya penagihan juga didukung oleh sinergi dengan instansi lain seperti Lembaga Jasa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum. Kerja sama ini bertujuan untuk mencocokkan data pembanding dan memastikan kesesuaian pembayaran pajak.

Menko Yusril: Presiden Minta Pertimbangan MA Sebelum Rehabilitasi 3 Direksi ASDP

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian rehabilitasi kepada tiga direksi non aktif PT ASDP telah sesuai ketentuan UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan. Presiden Prabowo juga telah meminta dan menerima pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung sebelum menandatangani Keppres rehabilitasi.

Kewenangan Presiden untuk memberikan rehabilitasi muncul karena putusan Pengadilan Tipikor atas kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Baik ketiga terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan rehabilitasi ini, ketiga direksi tersebut tidak perlu menjalani pidana serta harkat dan martabatnya dipulihkan. Kedudukan mereka sebagai direksi non aktif juga otomatis dipulihkan dan menjadi aktif kembali.

TII: Sudah Saatnya Pasal Kerugian Negara UU Tipikor Direvisi

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko berpendapat sudah saatnya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur perihal kerugian negara dilakukan perubahan atau revisi.

Dia menganggap Pasal tersebut sapu jagat dan bisa menjerat siapa saja. Demikian disampaikan Danang dalam agenda diskusi Prime Plus CNN Indonesia TV dengan tema ‘Keputusan Korporasi Berujung Vonis Bui’, Senin (24/11) malam. Dia memandang penindakan kasus-kasus dugaan korupsi sudah mengarah pada pembungkaman. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Aristo Pangaribuan menyatakan pertentangan antara prinsip Business Judgement Rule (BJR) dengan tindak pidana korupsi (tipikor) sangatlah tipis.

Menurut dia, Pasal kerugian negara dalam UU Tipikor memiliki cakupan yang sangat luas. Aristo menambahkan Indonesia saat ini memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sering dianggap dilindungi prinsip BJR. Sebelumnya, pada Kamis, 20 November lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspadewi dengan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sejumlah Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mengapa Pemerintah Belum Pindahkan ASN ke IKN?

Meski target pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan pemerintah, realisasinya masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah aspek, mulai dari kesiapan hunian, infrastruktur penunjang, hingga kepastian mekanisme penempatan, membuat proses relokasi belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: Apa kendala utama yang membuat ribuan ASN belum juga berpindah ke pusat pemerintahan yang baru? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan ASN belum pindah ke IKN karena jumlah kementerian/lembaga yang bertambah.

Rini menuturkan, jumlah kementerian/lembaga yang bertambah dari 34 menjadi 48 membuat pemerintah mesti memetakan ulang penempatan ASN dan pembagian fungsi kelembagaan di IKN. Rini menuturkan, pemerintah sebenarnya sudah merancang tahapan pemindahan ASN sejak 2022 sampai 2024. Namun, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga ketika rezim pemerintahan berganti membuat rancangan tersebut perlu disesuaikan kembali. Padahal, pemerintah telah menyiapkan berbagai proses kelembagaan, daftar pegawai yang akan berpindah, hingga estimasi jumlah ASN yang akan ditempatkan di IKN. Komisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN mulai 2026. Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pemindahan ASN tidak boleh sebatas pemindahan pegawai, tetapi juga fungsi pemerintahan.

Rehabilitasi Ira Puspadewi: KPK Pastikan Tak Ada Pelanggaran dalam Proses Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam proses penanganan kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada eks Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan direksi lainnya.

“Secara formil, pekerjaan kami itu sudah diuji dengan adanya pengajuan praperadilan. Dan kami juga sudah melewati itu, artinya secara formil apa yang dilakukan penyidik dan penyelidik itu tidak melanggar hukum,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11). Asep menjelaskan, KPK sudah memenangkan praperadilan dalam perkara ini. Asep menambahkan bahwa dari sisi materiil, pembuktian unsur pidana juga telah diuji dalam persidangan. Pengadilan Tipikor bahkan telah menyatakan Ira bersalah pada 20 November 2025.

Meski demikian, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan Presiden terkait pemberian rehabilitasi, karena hal itu masuk dalam hak prerogatif kepala negara. Presiden Prabowo sebelumnya menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga tersangka kasus korupsi KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara periode 2019–2022, yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Dasco menjelaskan bahwa usulan rehabilitasi berasal dari DPR setelah lembaga tersebut menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait dinamika kasus ASDP sejak Juli 2024.

Pasar EV Indonesia Naik 49%, Meski Kendaraan Konvensional Turun

PwC merilis laporan Electric Vehicle Readiness 2025 yang menunjukkan pasar otomotif ASEAN relatif stabil. Pada data tersebut, tercatat total penjualan kendaraan ringan di enam negara hanya turun 1,5 persen menjadi 2,368 juta unit pada kuartal III/2025. Indonesia menjadi pengecualian. Pasar kendaraan ringan tanah air terkontraksi 11 persen, akibat kenaikan pajak barang mewah, pengurangan belanja pemerintah, dan pelemahan rupiah.

Berbanding terbalik dengan pasar kendaraan konvensional, penjualan EV di Indonesia justru naik 49 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata ASEAN yang tumbuh 62 persen dengan tingkat adopsi 18 persen. Thailand dan Vietnam menjadi motor utama pertumbuhan EV regional. Tingkat adopsi di kedua negara sudah mencapai 30 persen dan 33 persen.

ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin buka suara mengenai aturan wajib berpakaian ala santri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari Jumat. Aturan yang baru dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar setiap Jumat ASN laki-laki dianjurkan memakai bawahan sarung batik. Yasin membenarkan aturan penggunaan sarung tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor B/800.1.12.5/83/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang memuat aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pemprov Jawa Tengah yang baru. Sementara itu, ditanya mengenai alasan penggunaan sarung bagi ASN pria setiap hari Jumat itu, Gus Yasin mengaku tak mengetahui karena aturan itu digagas oleh Gubernur Jateng.

RI Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Eks Wamenlu Wanti-wanti Potensi Konflik

Eks wakil menteri Luar Negeri sekaligus Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mewanti-wanti potensi risiko jika Indonesia betul-betul mengirim pasukan ke Jalur Gaza, Palestina. Dino mengatakan Indonesia harus mempersiapkan dengan serius dan mempelajari secara rinci mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Yang paling penting kita menjaga pasukan kita untuk tidak berada di situasi dimana kita tertarik atau terseret dalam clash atau konflik di lapangan, yang potensinya memang masih tinggi sekali,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Dino mengatakan potensi konflik itu masih ada meski sudah ada gencatan senjata dan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. “Satu risiko besar, dan kita seharusnya tidak pernah memikirkan kemungkinan itu, adalah jika kita bentrok dengan Hamas. Karena itu bukan yang kita inginkan. Dan itu tidak akan menguntungkan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ujar dia.

Indonesia tentu tak ingin berkonflik dengan siapapun sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Namun, untuk bisa sampai ke sana perlu kesepakatan damai yang diterima semua pihak. Dia lalu mencontohkan dalam sejarahnya ada pihak-pihak yang berkonflik di wilayah tertentu kembali terlibat bentrok meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Eks Wamenlu ini juga mengungkapkan Indonesia harus peka berbagai skenario dan menegaskan posisinya. Di luar itu, RI juga punya keunggulan dipercaya seluruh faksi-faksi di Palestina.

UNHCR: 12 Ribu Orang di Dunia Masih ‘Stateless’, Tantangan Besar RI

Laporan terbaru Komisioner PBB United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan bahwa persoalan stateless atau tanpa kewarganegaraan masih menjadi isu global yang belum terselesaikan. UNHCR mencatat sekitar 12 ribu orang di seluruh dunia masih hidup tanpa kewarganegaraan. Kondisi ini membuat mereka rentan kehilangan hak dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga pencatatan kelahiran.

Padahal, sejumlah instrumen hukum internasional, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 hingga Konvensi Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan 1961, menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Di Indonesia, persoalan stateless juga menjadi perhatian serius. Komnas HAM melaporkan terdapat sekitar 325.477 warga asal Indonesia yang berpotensi kehilangan kewarganegaraan. Sebagian besar berada di Malaysia, Tawau, dan negara tujuan pekerja migran lainnya.

Banyak dari mereka tinggal di luar negeri lebih dari lima tahun tanpa dokumen yang jelas, menikah dengan warga negara asing, atau tidak mengurus administrasi sehingga terancam tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia. Peneliti Utama Maslow Quest Foundation, Cassadee Orinthia Yan, menilai pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan ini. Ia menilai bahwa ketiadaan kewarganegaraan berdampak panjang terhadap individu, mulai dari tidak diakuinya hak-hak dasar hingga kesulitan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.




11 Juta Wajib Pajak Belum Aktivasi Coretax, Bos DJP Beri Pesan Ini

Tahun 2026 tinggal lima minggu lagi. Tahun baru menjadi tandanya dimulainya musim pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) bagi seluruh wajib pajak. Pasalnya, per 1 Januari 2026, wajib pajak orang pribadi dan badan usaha bisa mulai melaporkan SPT Tahunan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan 2025 pada tahun depan akan menggunakan sistem perpajakan Coretax. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak. Mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Coretax. Pasalnya, baru sekitar 3,1 juta wajib pajak orang pribadi yang telah registrasi dan mendapatkan kode otorisasi DJP hingga 20 November 2025. Padahal secara keseluruhan pada tahun 2025, terdapat 14,78 juta wajib pajak pribadi dan badan yang terdaftar dalam sistem DJP. Dengan demikian, ada sekitar 11 juta lebih wajib pajak pribadi yang perlu segera melakukan aktivasi akun Coretax. Menurut Bimo, hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah membentuk akun Coretax, namun belum mencapai tahap mendapatkan kode otorisasi DJP.

Prabowo Perkuat Program Keluarga Berencana untuk Kendalikan Pertumbuhan Penduduk

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang memperkuat program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyeimbangkan tingkat kelahiran di berbagai wilayah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa.

Saat ini, Indonesia memiliki Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate – TFR) sebesar 2,1, yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap wanita Indonesia melahirkan dua anak. Namun, kondisi ini tidak merata di semua daerah. Beberapa wilayah, seperti Jakarta, memiliki tingkat fertilitas lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 1,8. Sebaliknya, persentase wanita menikah yang menggunakan alat kontrasepsi baru mencapai 56,26 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, Wihaji menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk.

Menurut data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia mencapai 11,1 persen pada tahun 2024, masih jauh dari target 7,4 persen. Selain itu, angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate – mCPR) di negara ini mencapai 61,7 persen, lebih rendah dari target 63,41 persen. Untuk rencana strategis 2025–2029, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

IPB: Agronomi Pendayagunaan Lahan Cetak Sawah Tingkatkan Produktivitas

Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB University menyebutkan agronomi pendayagunaan lahan cetak sawah menjadi strategi penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional, guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong tercapainya swasembada melalui pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB University Prof. Baba Barus mengatakan optimalisasi lahan cetak sawah memerlukan pendekatan agronomi yang holistik meliputi pemilihan varietas adaptif, pengelolaan tanah dan air, serta sistem budidaya yang sesuai dengan karakteristik agroekosistem setempat. Dengan pendekatan ilmiah berbasis data lapangan, ilmu agronomi mampu mengidentifikasi faktor pembatas dan memberikan solusi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas lahan baru.

Ditjen Pajak Gandeng 7 Negara untuk Cegah Kejahatan Perpajakan

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan Indonesia telah menjalin kerja sama dengan otoritas perpajakan di Malaysia, Fiji, Australia, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura. Kerja sama tersebut meliputi pencegahan kejahatan perpajakan hingga belajar memanfaatkan Akal Imitasi (AI). Salah satu yang disorot adalah kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan National Tax Agency Jepang untuk menyelesaikan nota kesepahaman Assistance in Collection (AIC) dan penanganan kejahatan perpajakan. Negara itu, juga mendorong Indonesia memperkuat Asian Initiative agar menghindari negara-negara yang jadi tempat pelarian. Kerja sama dengan Thailand, Korea Selatan, dan Singapura juga untuk belajar memanfaatkan AI dalam membaca algoritma yang berhubungan dengan modus-modus penyelewengan pajak. Sehingga cara menghindar dari pajak sudah bisa dideteksi oleh sistem.

Awas Bahaya “Oversharing” Medsos, Penjahat Siber Bisa Curi Data Pribadi dan Uangmu

PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan (oversharing) di media sosial. Sebab, penggunaan media sosial yang tidak berhati-hati dapat membuka celah terjadinya tindak kejahatan siber. Imbauan ini disampaikan di tengah tingginya aktivitas digital masyarakat. Berdasarkan Indonesia Digital Report 2025, hingga Februari 2025 terdapat sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, atau lebih dari setengah populasi.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan, aktivitas keuangan digital yang intens ini membuat semakin banyak informasi pribadi beredar di ruang publik, termasuk yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Belum lagi, masih banyak masyarakat tidak menyadari bahwa informasi sederhana yang dibagikan di media sosial dapat digunakan pelaku untuk mengakses layanan perbankan hingga melakukan transaksi tanpa izin.

Istana Ungkap Alasan Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Prasetyo menjelaskan, pemberian rehabilitasi ini diawali dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Selain itu, kata dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum) juga menerima aspirasi terkait kasus-kasus hukum, termasuk apa yang menimpa Ira Puspadewi.

Selanjutnya, Kemenkum bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala negara menggunakan hak rehabilitasi untuk Ira Puspadewi, serta dua pejabat ASDP lainnya, yakni Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi. Kemudian, isu pemberian rehabilitasi Ira Puspadewi ini dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo. Prasetyo menjelaskan, keputusan rehabilitasi ini selanjutnya akan diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pulang dari Afsel, Gibran Laporkan Hasil KTT G20 ke Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Presiden Prabowo Subianto usai lawatan dari Afrika Selatan (Afsel) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran melaporkan hasil dari forum tersebut. Pertemuan itu diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Selasa (25/11/2025). Gibran telah tiba di Jakarta pada Senin (24/11/2025) setelah mewakili Presiden Prabowo di KTT G-20.

Selain menghadiri KTT G-20, Gibran juga mengikuti sesi pleno dan beberapa pertemuan dengan pemimpin negara lain membahas sejumlah isu mulai dari ketahanan pangan hingga ekonomi digital. Gibran juga menegaskan komitmen Indonesia mendorong pemerataan akses digital.

Jakarta, Jabar Diminta Siapkan Lahan Sampah untuk Listrik

Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) diminta menyiapkan lahan untuk Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hal itu Selasa (25/11/2025).  DKI Jakarta memiliki sampah 8.000 ton per hari. Hal itu harus dikelola dalam proses ‘waste of energy’ (energi sampah). 

Menurut hanif,  untuk Bandung Raya-nya  berkontribusi 5.000 ton sampah  per hari. Dari jumlah itu yang ditangani di TPA Sarimurti kurang dari 1.000 ton per hari, sehingga ada 4.000 ton per hari yang jatuh di Sungai Citarum. Kementerian LH menyiapkan langkah-langkah pembinaan dan penegakan hukum bila mana diperlukan.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan rencana proyek pembangunan PSEL di DKI Jakarta dan Bandung Raya. Di dua wilayah tersebut  masih terkendala lahan serta akses air.


Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembangunan fasilitas PSEL di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Rencananya, PSEL juga akan dibangun di luar DKI Jakarta seperti di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi.

Operasi SAR Longsor Banjarnegara Menyisakan 11 Korban yang Terkubur

Operasi pencarian korban longsor di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, resmi dihentikan di hari ke-10, Selasa (25/11/2025). Keputusan ini diambil setelah tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda korban tambahan, sementara medan pencarian di area utama semakin mustahil dilanjutkan.

Pada hari terakhir pencarian, tim SAR mencatat perkembangan yang sekaligus menjadi momen haru. Lima jenazah tambahan berhasil ditemukan di Sektor A2 dalam satu titik berdekatan. Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono mengungkapkan, detail temuan tersebut diperoleh antara pukul 13.20 hingga 14.36 WIB.

Budiono memastikan bahwa kelima korban yang ditemukan adalah satu keluarga yang dilaporkan berusaha menyelamatkan diri namun terjatuh di sisi jalan setapak dekat rumah mereka. Dengan temuan ini, Sektor A telah disisir tuntas dan tidak ada lagi korban ditemukan di area tersebut. Total korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan hingga operasi dihentikan berjumlah 17 orang dari total 28 korban tertimbun. “Sedangkan 11 korban lainnya kemungkinan besar terseret longsor ke arah Sektor C,” jelas Budiono.

Apa Alasan Presiden Prabowo Rehabilitasi Ira Puspadewi?

Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Apa alasannya? Ira sebelumnya divonis penjara 4,5 tahun dalam kasus korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022. Selain Ira, ada juga mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono yang turut mendapatkan rehabilitasi dari Kepala Negara.

Dengan rehabilitasi dari Prabowo ini, maka hak dan martabat mereka akan dipulihkan. Sebab, status terpidana otomatis gugur ketika Ira dan kawan-kawan direhabilitasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Muhammad Yusuf Hadi. Prasetyo menjelaskan, pemberian rehabilitasi ini diawali dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Selain itu, kata dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum) juga menerima aspirasi terkait kasus-kasus hukum, termasuk apa yang menimpa Ira Puspadewi.

BI Targetkan QRIS Bisa Dipakai di Cina dan Korea Selatan pada 2026

Bank Indonesia (BI) menargetkan perluasan penggunaan QRIS untuk transaksi di Cina dan Korea Selatan. Selain kedua negara tersebut, BI juga mengincar India sebagai target selanjutnya dan telah memulai uji coba di Jepang. Perluasan QRIS ini sejalan dengan tren transaksi digital yang terus bertumbuh positif.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh sistem pembayaran yang dianggap aman, lancar, dan andal. Kinerja transaksi keuangan digital menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, salah satunya adalah transaksi QRIS yang tumbuh pesat. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah pengguna dan merchant.

Penerimaan Pajak Neto Turun, Ditjen Pajak Ungkap Penyebabnya

Penerimaan pajak neto selama Januari hingga Oktober mengalami penurunan 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan tersebut tercatat sebesar Rp 1.459,3 triliun. Penyebab utama penurunan ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak sebesar 36,4%. Kenaikan restitusi ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri.

Meskipun demikian, kenaikan restitusi dinilai berdampak positif karena dana kembali ke masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat menambah arus kas untuk meningkatkan aktivitas dan menggerakkan perekonomian.

Menteri Tito Ungkap Alasan Triliunan Dana Pemda Mengendap di Bank

Transisi kepala daerah baru menjadi salah satu faktor perlambatan penyerapan anggaran. Banyak kepala daerah yang baru dilantik masih dalam proses menyusun struktur pemerintahannya. Pemerintah daerah perlu menahan sebagian anggaran untuk membayar kontrak proyek yang jatuh tempo di akhir tahun.

Hal ini dilakukan karena banyak proyek yang baru dibayarkan setelah pekerjaannya selesai. Pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri dana untuk gaji dan operasional pada bulan Januari. Dana tersebut ditahan sebagai persiapan jika transfer dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan.

Anggota DPR Tak Nyaman dengan Polemik Ijazah Jokowi: Enggak Kelar-kelar

Kisruh terkait penggunaan diksi “pemusnahan” dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai sengketa ijazah turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Rapat yang beragendakan evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian/lembaga tahun 2025 itu juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Khozin, merasa resah dengan polemik ijazah yang terkesan tidak ada ujungnya. Oleh karena itu, Khozin mempertanyakan soal penggunaan diksi dalam sidang KIP tersebut. Mulanya, dia menyinggung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ijazah tidak termasuk dalam dokumen Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kemudian membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa arsip merupakan dokumen yang bersifat otentik. Mego menegaskan bahwa ijazah pada umumnya disimpan oleh pemiliknya. Karena itu, ketika ditanya mengenai keberadaan arsip ijazah, ia menyatakan bahwa dokumen tersebut pasti ada dan berada di tangan yang bersangkutan. Di sisi lain, KPU disebut hanya menyimpan salinan atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi untuk kepentingan pencalonan. Oleh karena itu, dia menyebut dokumen yang ijazah salinan legalisir yang telah diserahkan kepada KPU bukan arsip otentik.

Tiga Langkah Ini Bisa Tekan Ketimpangan Upah 2026

Konfederasi ASPEK Indonesia sebelumnya menyampaikan dukungan atas komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pembaruan regulasi pengupahan nasional, khususnya di bawah koordinasi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Presiden ASPEK Indonesia, Muhammad Rusdi, mengapresiasi langkah pemerintah yang meninggalkan skema perhitungan dalam PP 51 yang selama ini membuat kenaikan upah hanya berada pada kisaran 1-3 persen. Putusan ini merupakan langkah progresif menuju sistem pengupahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil pekerja.

ASPEK Indonesia juga menyoroti dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 yang menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus berlandaskan keadilan sosial, perlindungan pekerja, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak.  Putusan ini disebut menjadi rambu konstitusional agar formula upah nasional tidak merugikan kaum buruh. Namun, dalam kebijakan tersebut, asosiasi pekerja itu mengusulkan agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak lagi berada di bawah 6,5 persen. 

Hari Guru Nasional 2025: Doa dan Harapan Warganet untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia Ramai di X

Peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini, Selasa (25/11/2025), menjadi momen berharga dan hangat untuk para guru Indonesia atas dedikasi mencerdaskan anak-anak yang kelak menjadi penerus bangsa. Tidak hanya diperingatkan di lingkungan sekolah, Hari Guru Nasional turut dirayakan di berbagai platform media sosial, salah satunya X (dulunya Twitter). Sejak pagi, kalimat “Selamat Hari Guru Nasional” menjadi trending topik pembahasan di platform tersebut.

Pantauan Tekno Liputan6.com, sejumlah warganet mengucapkan peringatan Hari Guru Nasional 2025 dengan doa dan harapan masa depan pendidikan di Indonesia. “Terimakasih untuk semua pengajar di Indonesia. Yang di ruang kelas, di pasar, di jalan, hingga di pelosok bangsa. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Selamat Hari Guru Nasional 2025,” ujar @tahu*** Serupa dengan tulisan tersebut, warganet lain menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah.

Kondisi Terkini Pascaerupsi Gunung Semeru, Masa Tanggap Darurat hingga 2 Desember


Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Selasa pukul 04.45 WIB. Dalam sepekan terakhir, Semeru sudah mengalami 14 kali erupsi. PVMBG melaporkan kolom abu setinggi 800 meter berwarna putih–kelabu mengarah ke utara, dan status gunung tetap berada di Level IV (Awas).

Pengamatan MAGMA Indonesia mencatat 45 gempa erupsi, 2 gempa guguran, dan 4 gempa hembusan pada periode 25 November malam. PVMBG melarang aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 km, serta 500 meter dari tepi sungai di area tersebut karena risiko awan panas dan lahar. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 7.040 letusan gunung api, dengan Semeru menjadi yang paling aktif sebanyak 2.826 erupsi.

Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar resmi memperpanjang masa tanggap darurat terkait bencana erupsi Gunung Semeru. Langkah tersebut diambil untuk memastikan penanganan dampak bencana tetap berjalan optimal serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi warga.




KPK Siap Panggil Menkes Budi Sadikin Terkait Korupsi RSUD Koltim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim). Pemanggilan menkes dinilai penting untuk menelusuri lebih jauh alur perintah maupun dugaan aliran dana dalam proyek tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan, pemeriksaan terhadap pejabat tinggi dapat dilakukan bila ditemukan keterkaitan perintah atau aliran uang. Asep menjelaskan, penyidikan kasus ini menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran uang suap yang diterima PNS Kemenkes Hendrik Permana sebesar Rp 1,5 miliar. Asep menambahkan, uang suap dalam banyak kasus jarang diterima langsung oleh pejabat tertinggi kementerian.

KPK telah menahan tiga tersangka baru dalam kasus ini, sehingga total tersangka yang sudah ditahan mencapai delapan orang. Ketiganya adalah ASN Kemenkes Hendrik Permana (HP), ASN Bapenda Sulawesi Tenggara Yasin (YSN), dan Direktur Utama PT Griksa Cipta Aswin Griksa (AGR).

16 Kapal ASDP Mangkrak! KPK Ungkap Bobrok Akuisisi Rp 1,2 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan terbaru terkait kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dari 53 kapal yang diakuisisi, sebanyak 16 kapal diketahui masih terbengkalai di galangan kapal dan belum dapat dioperasikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kapal-kapal tersebut mangkrak karena biaya perbaikan dan perawatan belum dibayar oleh ASDP. Kondisi ini terungkap dari pengecekan langsung penyidik pada Maret 2025. “Kapal belum beroperasi karena masih ada tunggakan perawatan dan reparasi,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Menurut Budi, empat kapal diketahui berada di Riau dan empat lainnya di Tanjung Priok, sedangkan sisanya tersebar di berbagai galangan kapal lain di Indonesia. Budi menambahkan, PT Jembatan Nusantara yang telah diambil alih justru masih mencatat kerugian. Bahkan, tanpa akuisisi tersebut, keuntungan ASDP diperkirakan bisa lebih besar. Selain itu, kapal-kapal eks PT JN dinilai sudah berusia tua, tidak optimal beroperasi, dan berpotensi mengancam keselamatan penumpang.

Dalam kasus korupsi ini, tiga mantan petinggi ASDP telah dijatuhi hukuman karena dinilai merugikan negara hingga Rp 1,25 triliun. Mereka adalah Ira Puspadewi, mantan direktur utama ASDP, dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Selain itu, ada Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan, juga dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Titah Prabowo ke Kepala BRIN: Riset Energi Hijau-Bikin Satelit

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian mendapatkan titah khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin siang kemarin. Dikutip dari unggahan resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat_kabinet, Selasa (25/11/2025), Prabowo menyampaikan beberapa hal. Yang paling utama adalah agar Arif dan Amarulla memanfaatkan para periset yang ada di tanah air dengan maksimal. Saat ini terdapat sekitar 8.000 periset yang berada di bawah BRIN.

Prabowo juga meminta agar Arif dan Amarulla memaksimalkan segala bentuk inovasi dan riset dalam mendukung berbagai program prioritas nasional di berbagai bidang dari teknologi hingga energi. Di sektor teknologi, Presiden meminta BRIN melakukan pengembangan industri satelit, pesawat amfibi, drone, serta teknologi sanitasi dan filter air. Lalu di sektor energi, BTIN diminta untuk melakukan riset energi hijau yang terbarukan dan ramah lingkungan. Meliputi riset dan pengembangan produk baterai, green fuel, serta teknologi pengolahan sampah plastik. Setelah itu, di sektor pangan, BRIN diminta melakukan pengembangan varietas unggul padi dan jagung.

Pabrik Pakan Ternak Triliunan Rupiah

PEMERINTAH punya rencana besar di sektor peternakan ayam. Dalam waktu dekat, Kementerian Pertanian akan mengembangkan kluster produksi ayam petelur dan ayam pedaging di berbagai wilayah. Dalam pidato di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada pada 22 November 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan ada sejumlah provinsi yang menjadi lokasi perdana pengembangan kluster produksi ayam. Provinsi itu, antara lain Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Pemerataan produksi, dilakukan demi menekan disparitas harga serta menjaga stabilitas pasokan daging dan telur ayam nasional. Anomali memang terjadi pada industri peternakan ayam nasional. Di sisi hilir, produksi daging ayam bisa dikatakan mencapai swasembada alias mencukupi kebutuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi daging ayam ras pada 2024 mencapai 3,83 juta ton dan estimasi produksi pada 2025 naik 10,95 persen menjadi 4,25 juta ton. Angka ini jauh di atas kebutuhan 3,87 juta ton secara nasional.

TNI AD-BAIS Bakal Jaga Kilang & Terminal Pertamina per Desember 2025

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat akan mulai melakukan penjagaan di seluruh kilang dan terminal BBM milik PT Pertamina (Persero) mulai bulan depan. Hal itu ia sampaikan selepas mengikuti rapat kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, Sjafrie awalnya membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah tanah air. “Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita,” ujarnya dikutip Selasa (25/11/2025). Ia lantas menjelaskan maksud dari penjagaan kilang Pertamina itu. Sjafrie mengatakan penempatan prajurit di sana termasuk pengamanan instalasi strategis.

“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” kata Sjafrie. Ia menyebut pengamanan itu dimulai pada bulan Desember melibatkan Angkatan Darat yang dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Hari Guru Nasional 2025: Ada 7 Program Guru Mulai Tunjangan hingga Beasiswa

Banyak program pemerintah yang mulai diluncurkan untuk para guru. Apa saja program bagi guru ini, terangkum dalam isi pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Hari Guru Nasional atau HGN 2025 yang diperingati hari ini, Selasa (25/11/2025). Dalam upacara Hari Guru Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merilis isi teks pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Isi teks pidato Mendikdasmen berisi banyak program yang telah diluncurkan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam era digital yang semakin masif. Selain meningkatkan kapasitas guru seperti penuntasan gelar D4-S1, ada program-program tunjangan atau insentif yang tujuannya mensejahterakan para guru.

AS Tetapkan Kartel Matahari Venezuela Organisasi Teroris, Seret Maduro

Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan kartel Venezuela “Cartel de los Soles” sebagai organisasi teroris dan menuding Presiden Nicolas Maduro sebagai anggota organisasi tersebut. Pada 16 November, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa Cartel de los Soles atau Kartel Matahari akan ditambahkan ke dalam organisasi teroris asing (FTO). AS menuduh “kartel” itu diawasi secara langsung oleh Maduro sendiri.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan penetapan ini akan membawa “sejumlah besar opsi baru” bagi AS terhadap Venezuela dan pemerintahan Maduro. Penetapan kartel ini sebagai organisasi teroris menyusul sejumlah serangan militer AS terhadap kapal-kapal Venezuela, yang dituduh membawa narkoba di Karibia dan Pasifik. Meski belum memberikan bukti keterlibatan langsung Maduro dalam perdagangan narkoba, namun AS bersikeras Maduro adalah pimpinan Cartel de los Soles.

Menanggapi langkah terbaru AS ini, Venezuela menyebut apa yang dilakukan pemerintah Trump sebagai sebuah “kebohongan konyol” yang bertujuan membuka jalan bagi intervensi militer yang “tidak sah”. Maduro dan pemerintahnya selalu membantah terlibat dalam kejahatan, dan menuduh AS berupaya melakukan perubahan rezim dengan niat mengendalikan sumber daya alam Venezuela, terutama cadangan minyaknya yang besar.

DPR: Pensiun Anggota Bukan Keistimewaan, melainkan Hak Jabatan

Polemik mengenai pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali mencuat. Menjawab sorotan publik, DPR menegaskan bahwa pensiun bagi pimpinan dan anggota dewan bukanlah privilese, melainkan hak jabatan yang melekat sebagaimana pejabat lembaga negara lainnya. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, saat membacakan keterangan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Senin (24/11/2025). Sari menegaskan bahwa skema pensiun yang selama ini menjadi perdebatan telah dirancang secara proporsional dan memiliki pengamanan fiskal yang ketat.

Menurut Sari, besaran pensiun ditentukan berdasarkan masa jabatan, bukan diberikan secara penuh begitu saja. Rumus ini merefleksikan prinsip reward based on service performed, bahwa penghargaan diberikan setimpal dengan masa kerja. Sari juga mengingatkan bahwa tidak semua mantan anggota DPR otomatis menerima pensiun.

Meski demikian, sejumlah mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tetap mempersoalkan keberadaan tunjangan pensiun ini. Mereka yang mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa dana pensiun tersebut membebani anggaran negara yang sejatinya berasal dari pajak masyarakat.

Pengentasan Rakyat dari Kemiskinan Jadi Penentu Tukin Kementerian dan Pemda

Pemerintah pusat menggulirkan wacana untuk menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator penentu pemberian tunjangan kinerja bagi instansi di pusat hingga daerah serta dana transfer ke daerah. Di satu sisi, langkah itu dinilai dapat memicu peningkatan kinerja aparatur dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keterkaitan pengentasan kemiskinan dengan dana transfer ke daerah dinilai problematik karena tingkat kemiskinan di setiap daerah yang berbeda-beda.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam media gathering di kantor BP Taskin, Jakarta, Senin (24/11/2025), mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan kerap menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya aturan birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, reformasi birokrasi tematik yang diselenggarakan pemerintah pusat merupakan inovasi penting yang dapat memicu peningkatan kinerja aparatur di daerah. Namun, Herman mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperjelas kaitan antara program pengentasan kemiskinan dengan jumlah dana TKD. Menurut Herman, akan lebih baik jika keberhasilan daerah dalam pengentasan kemiskinan dimasukkan dalam skema dana insentif daerah. Dengan begitu, setiap daerah yang memiliki inovasi dalam perencanaan dan pengembangan investasi bisa mendapatkan insentif tambahan tanpa mengurangi lagi dana TKD.

TNI Siapkan 20.000 Pasukan ke Gaza, Misi Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Tentara Nasional Indonesia mempersiapkan kekuatan dalam skala masif untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Rencana strategis tersebut terungkap seusai rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025). Seusai rapat tersebut, Agus Subiyanto memberikan rincian teknis mengenai kesiapan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan di bawah komando jenderal bintang tiga tersebut, akan terdapat tiga brigade komposit. Komposisi satuan di bawah brigade tersebut dirancang untuk kebutuhan multidimensi. Selain pasukan darat, TNI juga menyiagakan alat utama sistem senjata (alutsista) pendukung dari matra laut dan udara. Terkait waktu pemberangkatan, Agus menegaskan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan situasi di lapangan. Proses perekrutan saat ini berfokus pada tes kesehatan, fisik, dan psikologi prajurit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa penyiapan pasukan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Sjafrie menjelaskan, meskipun pasukan disiapkan secara substansial oleh Panglima TNI, spesifikasi penugasannya akan difokuskan pada aspek nonkombatan. Anggota Komisi I DPR, Utut Adianto, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana besar pemerintah tersebut.

Jepang ‘Ngotot’ Mau Tempatkan Rudal Dekat Taiwan, China Semakin Murka

China semakin murka dan mengecam keputusan Jepang pada Senin (24/11) untuk melanjutkan rencana penempatan rudal di dekat Taiwan. Rencana Tokyo itu kian meningkatkan ketegangan diplomatik beberapa pekan lalu. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) mengatakan rencana penempatan rudal di Pulau Yonaguni dekat Taiwan, tetap berjalan sesuai rencana. “Penempatan ini bisa menurunkan kemungkinan serangan bersenjata ke Jepang,” ujar Koizumi.

Kementerian Luar Negeri China pada Senin (24/11) menilai penempatan rudal Jepang sebagai “upaya senjata menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.” China mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau yang memerintah sendiri itu.

Taiwan mengatakan pada Senin (24/11), penguatan fasilitas militer Jepang di Yonaguni “membantu menjaga keamanan di Selat Taiwan.” “Jepang merupakan negara berdaulat dan berhak melakukan tindakan apapun untuk melindungi keamanan wilayahnya, selama tidak mengancam negara lain,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, Wu Chih-chung, kepada anggota parlemen. “Kami percaya ini menguntungkan kepentingan nasional kami, karena Jepang tidak memiliki klaim wilayah atau permusuhan ke Taiwan,” ia menambahkan.

Studi BRIN Ungkap Obat Diabetes Cemari Air DKI Jakarta, Ini Dampaknya

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap jejak obat diabetes metformin mencemari aliran Sungai Angke di Jakarta. Ini merupakan laporan pertama yang menunjukkan bahwa sisa-sisa obat antidiabetes telah masuk ke perairan ibu kota. Hal ini tercantum dalam sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh BRIN. Peneliti BRIN Wulan Koagouw, yang terlibat dalam studi itu, menjelaskan bahwa sampel diambil dari enam titik yang berbeda sepanjang Sungai Angke pada Juni 2022.

Hasil studi menunjukkan metformin terdeteksi di tiga lokasi, dengan konsentrasi bervariasi antara 27 ng/L hingga 414 ng/L.. Metformin merupakan salah satu obat yang paling sering diresepkan di dunia untuk pengobatan diabetes tipe 2. Obat ini unik karena hampir tidak diurai oleh tubuh dan diekskresikan dalam bentuk aslinya melalui urine. Temuan ini membuktikan Jakarta sedang menghadapi jenis polutan baru yang dikenal sebagai emerging contaminants, yaitu bahan aktif dalam obat-obatan yang dapat mencemari lingkungan namun sering kali tidak dipantau dalam pemantauan kualitas air konvensional.

Koagouw memperingatkan bahwa penemuan metformin di Sungai Angke tidak boleh dianggap remeh. Meskipun tingkatnya tidak setinggi di negara lain hal ini tetap tidak aman. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan metformin memiliki efek biologis yang signifikan pada organisme air, termasuk kerusakan jaringan gonad, perubahan ekspresi gen, gangguan pertumbuhan pada ikan muda, dan peningkatan produksi hormon steroid pada ikan betina dewasa. Menurut BRIN, temuan ini dapat memberikan dasar yang penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan limbah domestik, meningkatkan pemantauan polutan farmasi, dan mengembangkan strategi pengendalian pencemaran yang didasarkan pada bukti.

Menhaj: Jemaah Haji Tak Lolos Cek Kesehatan di Saudi Berpotensi Dipulangkan

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengingatkan jemaah haji untuk mematuhi kewajiban tes kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Otoritas Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah secara acak. Jika ditemukan jemaah yang dinilai tidak layak istitaah (kemampuan) kesehatan, maka akan berpotensi dipulangkan.

Untuk itu, Gus Irfan mengajak jemaah untuk menjaga kesehatan sejak dini agar pada waktu keberangkatan nanti dalam kondisi sehat dan siap mengikuti rangkaian ibadah. “Kami juga mengajak jemaah menjaga kesehatan sejak sekarang agar pada waktu keberangkatan nanti benar-benar dalam kondisi sehat, juga harus memperhatikan imbauan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk mentaati ketentuan istitaah kesehatan,” ujarnya.

Kementerian Haji menekankan bahwa penerapan standar kesehatan pada penyelenggaraan haji 2026 akan dilakukan sepenuhnya untuk memastikan keselamatan dan kelancaran ibadah haji. “Jika jemaah tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan, maka tidak dapat diberikan kesempatan pelunasan. Ini semata untuk memastikan keselamatan dan kelancaran ibadah haji,” tutur Gus Irfan.

Melacak Sebab Turunnya Minat Anak Muda untuk Jadi Guru

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan berdasarkan hasil survei PGRI, hanya 11 persen anak yang tertarik menjadi guru. Dari persentase tersebut juga anak muda yang berminat bukan karena suka rela ingin menjadi guru, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain memilih profesi tersebut.

Pengamat pendidikan, Doni Kusuma, menilai profesi mulia tersebut sudah tidak diminati anak muda karena masa depan yang dinilai tidak menjanjikan. Di samping itu, minimnya apresiasi terhadap guru juga dinilai jadi sebab profesi itu tak lagi menarik di mata anak muda. Dia menilai pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang jelas untuk guru. Mulai dari guru negeri hingga swasta, serta guru ASN dan honorer, termasuk apresiasi dan insentif yang memumpuni atas jasa dan dedikasi guru.

Doni menilai, kualitas pendidikan di Indonesia perlu berbenah secara menyeluruh. SDM-SDM yang unggul dibutuhkan dalam upaya mendorong generasi muda di bidang sains dan matematika. Menurut dia, sains dan matematika sangat penting dan menjadi dasar pengembangan dan inovasi di masa depan. Jika ini tidak dipenuhi, inovasi di tanah air akan sulit berkembang, di sisi lain akan semakin banyak masyarakat yang memilih studi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan tersebu

UMKM Diserbu Pembeli

Gerai UMKM binaan Pertamina dibanjiri pembeli saat gelaran Pertamina Eco RunFest 2025 di Gelora Bung Karno, Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 23 November 2025. Tercatat, puluhan UMKM mulai dari penjual kopi, snack, minuman sehat, makanan rumahan, hingga produk kriya melaporkan permintaan yang terus meningkat seiring padatnya pengunjung Eco RunFest 2025.

BMKG: 31 Provinsi Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem Senin 24 November, Ini Wilayah Terdampak

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan 31 provinsi di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrem pada Senin (24/11/2025). Cuaca ekstrem tersebut meliputi hujan sedang hingga sangat lebat dan angin kencang. Rilis BMKG menyebut provinsi yang diprakirakan mengalami hujan sangat lebat meliputi Aceh, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sangat lebat dan angin kencang. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur diprakirakan mengalami angin kencang tanpa hujan lebat. Papua dan Sulawesi Selatan juga berpotensi dilanda kombinasi hujan sedang-lebat disertai angin kencang. Mayoritas wilayah lainnya, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem ini dipicu beberapa fenomena atmosfer. Indian Ocean Dipole (IOD) negatif memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, sirkulasi siklonik yang terus berlangsung di perairan selatan Jawa turut memicu peningkatan hujan di sebagian besar Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Gelombang atmosfer yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia, ditambah kelembapan udara tinggi dan kondisi atmosfer yang relatif labil, menjadi faktor pemicu cuaca signifikan.

PM Jepang dan PM Cina Tak Saling Sapa di KTT G20

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Cina Li Qiang tidak bertegur sapa sepanjang KTT G20 di Afrika Selatan akhir pekan ini. Seperti dilansir Kyodo dan dikutip Antara pada Ahad, ini terjadi di tengah memburuknya hubungan kedua negara setelah pernyataan Takaichi soal kemungkinan serangan Cina terhadap Taiwan. Dalam peringatan terbaru, Menlu Cina Wang Yi mengatakan pemimpin Jepang itu telah mengirim “sinyal keliru” dengan menyatakan kesiapan intervensi militer terkait Taiwan — sebuah “garis merah” yang tidak boleh dilanggar, sebut pernyataan kementeriannya pada Ahad. Usai menghadiri KTT dua hari yang menjadi debutnya di G20, Takaichi mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak menjadwalkan pertemuan dengan Li.

Indonesia dan Inggris Akan Kerja Sama Bidang Maritim Rp 87 Triliun

Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama maritim senilai £4 miliar yang berfokus pada pengembangan kemampuan maritim dan pembuatan kapal. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia serta menciptakan ribuan lapangan kerja di kedua negara.

Kedua negara juga membahas percepatan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi serta kolaborasi di sektor pendidikan. Pemerintah Inggris berkomitmen menyediakan hingga 10.000 beasiswa bagi pelajar Indonesia dan mendukung ekspansi universitasnya.

Selain isu bilateral, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi di Gaza dan menekankan kebutuhan pasukan stabilisasi internasional. Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju Kemitraan Strategis yang diharapkan menjadi tonggak baru kerja sama kedua negara.

Gibran di KTT G20: AI Akan Menentukan Kekuatan Ekonomi Beberapa Dekade Mendatang

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyinggung, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan menentukan kekuatan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Gibran saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025). Gibran mengatakan, G20 harus memastikan bahwa AI menjadi kekuatan yang inklusif. Hal tersebut dapat terwujud dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara, sehingga para inovator dapat mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform global.

Serangan Udara di Gaza Tewaskan 21 Orang, Hamas Tuduh Israel Langgar Gencatan Senjata

Sebanyak 21 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Gaza pada Sabtu (22/11/2025), menurut keterangan badan pertahanan sipil Gaza. Militer Israel menyebut seorang bersenjata menyeberangi apa yang mereka sebut sebagai Garis Kuning di Jalur Gaza dan melepaskan tembakan ke arah tentara Israel. Insiden tersebut terjadi di Gaza selatan pada jalur yang digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan sehingga Israel menyatakan mulai menyerang target teror di wilayah itu.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa hingga Kamis, total 312 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Khalil al-Daqran, menyebut lebih dari 20 orang terluka telah tiba di rumah sakit, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan mengirim seorang teroris ke wilayah yang dikuasai Israel untuk menyerang tentara IDF. Israel menyatakan telah menewaskan lima anggota senior Hamas sebagai respons atas pelanggaran tersebut. Hamas dalam pernyataan terpisah menyebut eskalasi serangan Israel merupakan upaya melemahkan gencatan senjata.

Badan kemanusiaan PBB OCHA menyebut peningkatan bantuan untuk Gaza masih terhambat oleh pembatasan visa, persetujuan impor, minimnya titik penyeberangan, serta berbagai hambatan teknis dan administratif lainnya.

Angola dan Ethiopia Tertarik Kerja Sama Bidang Pertanian dengan Indonesia

Angola dan Ethiopia menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia saat pertemuan KTT G20 Afrika Selatan 2025. Para pemimpin kedua negara Afrika tersebut diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 2026 untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini.

Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis karena beberapa perusahaan Indonesia telah beroperasi di Ethiopia. Perusahaan tersebut membutuhkan dukungan dan kerangka kerja sama baru untuk memperdalam investasi di sektor agrikultur serta turunan kelapa sawit.

Negara lain juga menyampaikan minat kerja sama dengan Indonesia, seperti Finlandia yang tertarik pada investasi pusat data. Nota kesepahaman juga ditandatangani dengan perusahaan Jerman di bidang pertahanan serta adanya rencana investasi di sektor hulu migas.

Gubernur Bali Perintahkan Lift Kaca di Pantai Kelingking Dibongkar

Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan penghentian total pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Klungkung. Investor juga diwajibkan membongkar seluruh bangunan dalam waktu enam bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan lima jenis pelanggaran berat serta rekomendasi Pansus DPRD Bali. Pelanggaran tersebut mencakup tata ruang, perizinan, pengelolaan wilayah pesisir, hingga standar pariwisata budaya. Tindakan tegas ini bertujuan sebagai penegasan agar investasi di Bali ke depan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan. Selain itu, langkah ini demi menjaga kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk pariwisata yang berkualitas.

Lebanon: Serangan Israel di Beirut abaikan tuntutan gencatan senjata

Presiden Lebanon Joseph Aoun, Minggu (23/11), mengatakan bahwa serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut merupakan bukti lain bahwa Israel mengabaikan seruan berulang kali untuk menghentikan serangannya. Pernyataannya muncul tak lama setelah serangan Israel yang menewaskan lima orang dan melukai 28 lainnya di Beirut selatan. Israel mengeklaim bahwa serangan itu menargetkan kepala staf Hezbollah, Ali Tabatabai. Hezbollah telah mengonfirmasi bahwa Tabatabai tewas dalam serangan tersebut.

Israel “menolak untuk menerapkan resolusi internasional dan menolak semua upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk mengakhiri eskalasi dan memulihkan stabilitas tidak hanya di Lebanon tetapi juga di seluruh kawasan,” tambahnya. Aoun menekankan bahwa Lebanon telah mematuhi penghentian permusuhan “selama hampir satu tahun” dan telah berulang kali mengajukan inisiatif untuk menjaga ketenangan.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 331 orang tewas dan 945 orang terluka akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024. Misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) juga melaporkan lebih dari 10.000 pelanggaran udara dan darat yang dilakukan Israel.

Indonesia Siap Swasembada, Mentan Amran Halau Upaya Impor Beras Ilegal

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan setiap upaya impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Amran menyusul ditemukannya 250 ton beras asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat. Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala bentuk impor beras yang bertentangan dengan kebijakan nasional, terutama jika dilakukan tanpa prosedur resmi. Amran menuturkan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras karena stok dalam negeri berada pada posisi kuat. Proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Amran juga menyebut kebijakan penghentian impor oleh pemerintah berkontribusi pada penurunan harga beras dunia.

Myanmar tangkap 1.590 WNA dalam operasi pusat penipuan daring

Myanmar menangkap sedikitnya 1.590 warga negara asing dalam operasi besar-besaran yang menargetkan pusat penipuan daring di sepanjang perbatasan Myanmar–Thailand. Operasi militer itu dilakukan pada 18–22 November di Shwe Kokko, kawasan yang dikenal sebagai pusat perjudian dan penipuan. Para pelaku yang ditahan disebut masuk secara ilegal ke Myanmar.

Otoritas juga menyita 2.893 komputer, 21.750 telepon seluler, 101 penerima satelit Starlink, 21 router, serta berbagai peralatan industri yang digunakan untuk aktivitas penipuan dan perjudian daring. Warga asing yang ditangkap itu berasal dari berbagai negara, termasuk China, Vietnam, Malaysia, Ethiopia, Namibia, Indonesia, Uganda, India, Zimbabwe, Filipina, Pakistan, Rwanda, Kenya, Nigeria, Nepal, Korea Selatan, Mesir, dan Madagaskar.

Di KTT G20, Wapres Gibran Sorot Ketimpangan dan Kesenjangan Digital

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat, saat ini ada ketimpangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Padahal, AI selama beberapa dekade mendatang dinilai Gibran akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi. Sorotannya tersebut disampaikan saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025).

Gibran mengatakan, jika ketimpangan dan kesenjangan digital tersebut masih terjadi, Gibran menilai bahwa manfaat AI hanya akan dirasakan segelintir orang. G20 harus memastikan bahwa AI menjadi kekuatan yang inklusif. Inklusivitas itu dapat terwujud dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara, sehingga para inovator dapat mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform global.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengatakan bahwa AI juga sangat bergantung kepada mineral kritis yang diperlukan untuk pusat data hingga chip. Namun, Gibran melihat bahwa nilai sebenarnya bahan mentah itu diambil pihak lain, meskipun permintaannya terus meningkat.

Jembatan Kabanaran Diresmikan Presiden Prabowo, Karya Monumental ADHI di Yogyakarta

Jembatan Kabanaran karya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada Rabu (19/11/2025). Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson, serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan Kulon Progo.

Jembatan Kabanaran dibangun oleh ADHI melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Sumber Wijaya Sakti (SWS). Pembangunan berlangsung sejak 2022 dan diselesaikan pada pertengahan 2025 dengan total nilai investasi mencapai Rp 863,72 miliar. Jembatan tersebut memiliki panjang total sekitar 2,3 kilometer (km), yang berfungsi menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Infrastruktur ini sebelumnya dikenal dengan nama Jembatan Pandansimo.

Sampai dengan Oktober, Jembatan Kabanaran mencatatkan prestasi nasional dengan menerima Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan sistem struktur corrugated steel plate (CSP) dan timbunan ringan mortar busa. Teknologi ini menjadikan Jembatan Kabanaran sebagai proyek inovatif dalam pengembangan infrastruktur jembatan di Indonesia, khususnya pada kawasan pesisir selatan. Selain teknologi struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal pada elemen arsitektur dan estetika, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga berpotensi menjadi ikon baru kawasan pesisir selatan DIY.

Gus Yahya dan Ulama PBNU Tangkis Desakan Mundur dari Rapat Syuriyah

Ulama-ulama berkumpul memementahkan hasil rapat harian Syuriyah PBNU mendesak Yahya Cholil Staquf mundur dari kursi Ketua Umum. Pertemuan digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam. Silaturahmi ulama ini yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara. Gus Yahya, sebutan untuk Yahya Cholil Staquf, hadir.

Said Asrori menegaskan tidak ada pemakzulan terhadap Ketum PBNU Gus Yahya, karena forum suksesi ketum PBNU adalah Muktamar PBNU, bukan rapat harian Syuriyah PBNU. Yahya sendiri menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Jabatan Ketum PBNU dalah mandataris Muktamar PBNU. Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.

Risalah rapat yang mendesak Yahya mundur itu diteken oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Yahya mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

Penguatan Keterwakilan Perempuan

Jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 10-13 November 2025 menangkap dukungan publik terhadap penguatan peran perempuan dalam politik. Sembilan dari 10 responden menilai keterwakilan minimal 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD adalah hal penting. Publik juga meyakini langkah penguatan peran perempuan ini akan diikuti komitmen fraksi-fraksi di DPR. Sebagian besar responden (75,7 persen) yakin fraksi akan memenuhi kuota 30 persen perempuan di pimpinan AKD.

Laporan Women in Politics 2025 dari IPU-UN Women menunjukkan, kemajuan global menuju kesetaraan jender masih sangat timpang. Per 1 Januari 2025, laki-laki masih menguasai jabatan eksekutif dan legislatif tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Secara teknis, putusan ini tidak terlalu sulit diterapkan. AKD periode 2024-2029 tersebar di 13 komisi, 7 badan, dan 1 Mahkamah Kehormatan Dewan. Tiap-tiap AKD dipimpin satu ketua dan empat wakil ketua. Dari lima kursi pimpinan tiap-tiap AKD, setidaknya harus diisi oleh dua perempuan. Namun, enam dari 10 responden memperkirakan akan ada hambatan dalam penerapan putusan MK ini. Bagian terbesar responden (24,5 persen) menilai hambatan utama berasal dari kepentingan elite politik. Merespons pesimisme atas kemungkinan mandeknya implementasi kebijakan ini, mayoritas responden (77,2 persen) menilai perlu adanya sanksi tegas bagi lembaga legislatif atau fraksi di DPR yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan di pimpinan AKD.

Politik-Hukum Terkini: Indonesia Krisis Hukum Pidana

Ketegangan politik dan hukum kembali mencuat dalam akhir pekan ini. Hal itu memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan penegakan regulasi di Indonesia tengah mengalami guncangan signifikan. Pada satu sisi, pemerintah terus memajukan agenda strategisnya melalui percepatan penyusunan kebijakan dan konsolidasi internal. Namun pada sisi lain, sejumlah gejolak dari berbagai sektor menunjukkan proses ini tidak selalu berjalan mulus dan kerap memunculkan pertanyaan tentang transparansi serta akuntabilitas.

Seiring dengan maraknya kritik dari masyarakat sipil dan akademisi, isu-isu seperti percepatan legislasi hukum pidana, perdebatan internal organisasi besar keagamaan, hingga penegakan hukum yang melibatkan aset bernilai besar menegaskan ruang publik tengah dipenuhi ketidakpastian.

Kelompok-kelompok pengawas kebijakan semakin tegas menyuarakan kekhawatiran terkait kualitas regulasi baru, kesiapan perangkat hukum, serta potensi penyalahgunaan kewenangan di berbagai institusi negara. Pada tengah turbulensi tersebut, Indonesia berada pada persimpangan penting. Tantangannya bukan hanya memastikan arah politik tetap stabil, tetapi juga menjamin proses hukum berjalan sesuai konstitusi dan berpihak pada kepentingan publik. Situasi ini menuntut kewaspadaan, kejelian, dan komitmen kuat untuk menjaga integritas demokrasi, sekaligus memastikan setiap keputusan strategis tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.

 Berita Nasional Hari ke-8 Pencarian, 16 Korban Longsor Banjarnegara Masih Belum Ditemukan

Pada hari kedelapan pencarian korban terdampak longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Minggu, 23 November 2025, Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban yang tersisa. Menurut keterangan dari Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, kendala di lapangan menjadi penyebab utama belum ditemukannya korban. Budiono juga menjabat sebagai Search Mission Coordinator (SMC) dalam operasi ini.

Budiono menambahkan bahwa tim telah mengupayakan usaha maksimal. Sebanyak 23 unit alat berat dikerahkan ke lokasi. Namun, kondisi medan yang berat dan tidak stabil membuat operator alat berat harus bekerja ekstra hati-hati. Dengan belum ditemukannya korban baru, jumlah korban yang masih dicari tidak mengalami perubahan. Total 16 korban masih dalam pencarian, sementara 12 korban lainnya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Operasi SAR akan dilanjutkan hari Senin ini dan Selasa besok sesuai SOP masa perpanjangan pencarian korban.

YLBHI: Ada Upaya Monopoli Hukum oleh Polri di KUHAP Baru

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana.

Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan kekacauan penegakan hukum. Sebab, dalam Pasal 93 disebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik tertentu tidak lagi bisa melakukan penangkapan, kecuali atas perintah penyidik Polri. Padahal, dalam undang-undang tertentu, PPNS bisa menyidik, menangkap, dan menahan seseorang. Isnur menjelaskan, penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 huruf g disebutkan bisa menangkap dan menahan seseorang, selanjutnya penyidik Bea dan Cukai dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 juncto UU Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan bisa menangkap dan menahan seseorang.

Kemudian penyidik kehutanan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) serta UU Nomor 18 Tahun 2013 juga menyatakan polisi kehutanan memiliki kewenangan menangkap dan menahan pelaku pembalakan liar. “Terdapat potensi yang sangat berbahaya dalam penanganan pidana terkait dengan bea-cukai, narkotik, kehutanan, dan lain-lain karena mereka kehilangan kewenangannya. Itu berbahaya bagi penyidikan,” kata Isnur. Isnur mengatakan kekacauan itu bisa terjadi karena dalam KUHAP baru Pasal 363 disebutkan bahwa semua aturan mengenai PPNS dan penyidik tertentu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. “Nah, situasinya bertentangan. Pertanyaannya, kalau Pasal 93 lanjut Pasal 99, PPNS tidak dapat melakukan penahanan kecuali perintah penyidik Polri, mau pakai yang mana? Mau pakai KUHAP atau undang-undang tertentu?” tutur Isnur.

Pengumuman UMP 2026 Ditunda, Demo Buruh Batal Digelar Hari Ini

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan untuk kembali menunda demo yang direncanakan digelar hari ini, Senin (24/11/2025). Keputusan ini diambil setelah pemerintah resmi menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang seharusnya dilakukan pada Jumat (21/11/2025). Kendati demikian, Said memastikan aksi buruh tetap akan digelar menjelang pengumuman resmi kenaikan UMP.

Selain aksi tersebut, Said juga mengklaim bahwa buruh telah menyiapkan rencana mogok nasional yang akan diikuti oleh sekitar 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Aksi mogok itu akan digelar apabila Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memaksakan pengumuman penetapan upah yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh.

Serikat buruh menawarkan tiga opsi perhitungan kenaikan UMP 2026. Opsi pertama, buruh mengusulkan kenaikan UMP di seluruh Indonesia pada kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen. Opsi kedua adalah kenaikan sebesar 7,77 persen. Opsi ketiga merupakan kenaikan paling rendah, yakni 6,5 persen. Menurut Said, angka ini setara dengan persentase kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KPK Kembali Beberkan Kerugian Negara di Kasus ASDP, Ada Rekayasa Pengkondisian Valuasi Kapal

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry periode 2017–2024, Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tipikor menegaskan adanya kerugian keuangan negara hingga Rp 1,25 triliun, yang dinilai mendekati kondisi total loss.

Budi berujar bahwa temuan itu mencerminkan dampak finansial dan bisnis dari akuisisi yang dinilai jauh dari prinsip kehati-hatian. Salah satu penyebabnya, pengkondisian proses dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan valuasi kapal dan valuasi perusahaan.

Budi mengatakan pengkondisian ini, menurut hakim, dilakukan dengan sepengetahuan direksi ASDP. Dalam persidangan terungkap bahwa KJPP menyesuaikan nilai valuasi saham dan perusahaan PT JN dengan ekspektasi direksi, termasuk dalam penentuan Discount on Lack of Marketability (DLOM) yang ditetapkan lebih rendah dari opsi yang tersedia. Indikasi rekayasa itu terlihat dari perubahan versi kertas kerja penilaian, perbandingan nilai kapal serupa di ASDP, asumsi-asumsi konsultan, hingga percakapan internal para pihak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi pidana penjara terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi selama 4 tahun dan 6 bulan.

Utang Pemerintah 2025 Diperkirakan Naik ke Rp9.450 Triliun

Posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 diperkirakan mencapai Rp9.450 triliun, seiring realisasi pembiayaan utang yang masih besar. Perkiraan itu dihitung dari tambahan bersih utang sepanjang Januari–Oktober 2025 dan dampak pelemahan rupiah.

Faktor pelemahan rupiah memperbesar nilai utang dalam rupiah karena 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing dan mayoritasnya dolar AS. Kurs tengah BI melemah dari Rp16.162 per dolar AS pada akhir 2024 menjadi Rp16.640 per dolar AS pada 31 Oktober 2025 sehingga menambah nominal utang sekitar Rp67 triliun. Dengan tambahan akibat kurs tersebut, diperkirakan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.450 triliun. Ia memperkirakan angka itu masih berpotensi naik hingga sekitar Rp9.600 triliun pada akhir 2025 dengan rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 40 persen.

Gibran Promosikan MBG hingga Hilirisasi Setiap Pertemuan Bilateral di Sela G20

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mempromosikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto setiap kali menggelar pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Johannesburg, Afrika Selatan.

Gibran pun mengungkap, setiap kali melakukan pertemuan bilateral, dirinya turut menyampaikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Diketahui, Gibran menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Selama berada di Afrika Selatan, ia menjalankan tugas dari Prabowo untuk mewakilinya berpidato di tiga sesi KTT G20.

BPJPH Pastikan Tax Holiday 20 Tahun Berlaku di Kawasan Industri Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan fasilitas tax holiday selama 20 tahun bakal diberlakukan di kawasan industri halal di Indonesia. Insentif tersebut disiapkan untuk menarik minat investor agar masuk ke ekosistem industri halal nasional. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan salah satu kawasan yang hampir rampung dibangun dan siap diresmikan adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) di Jawa Timur. Seiring beroperasinya HIPS, fasilitas tax holiday pun akan langsung diberlakukan di kawasan tersebut.

Menurut Haikal, penguatan ekosistem halal nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar, tetapi juga sebagai pemain utama dalam rantai pasok halal global. Haikal menegaskan nilai halal kini telah berkembang menjadi standar global yang berpengaruh pada pola konsumsi dan perdagangan internasional.

Prabowo Luncurkan Terobosan 2026: Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Secara Online

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional. Mulai tahun 2026, seluruh sekolah di Indonesia—baik negeri maupun swasta—dapat mengajukan permohonan perbaikan gedung secara daring melalui sebuah aplikasi khusus. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam cara pemerintah memproses revitalisasi pendidikan yang selama ini kerap memakan waktu panjang. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbarui mekanisme pengusulan agar lebih efisien.

Melalui Aplikasi Revitalisasi Sekolah yang terintegrasi secara nasional, proses pengajuan kini tidak lagi harus melewati jalur manual berlapis. Aplikasi yang dapat diakses melalui revit.kemendikdasmen.go.id itu menjadi pusat kendali perencanaan dan pengawasan revitalisasi sekolah. Pemerintah daerah maupun satuan pendidikan bisa langsung memasukkan data, memantau progres, hingga mengakses rekomendasi otomatis berbasis data Dapodik. Sistem ini juga mampu mengecek kelengkapan dokumen secara real time dan menyajikan pemeringkatan objektif berdasarkan tingkat kerusakan.

Gogot menambahkan bahwa aplikasi tersebut dirancang agar proses perencanaan hingga evaluasi berjalan dengan cepat dan transparan. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, sehingga setiap usulan dapat ditindaklanjuti secara lebih akuntabel. Detail kondisi sekolah, termasuk kerusakan tiap ruang, juga dapat ditampilkan secara menyeluruh melalui sistem.

Defisit APBN Oktober 2025 Makin Lebar karena Belanja Bengkak, Ini Alokasinya

Defisit APBN per 31 Oktober mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02% dari PDB, angka ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, realisasi defisit ini masih berada dalam batas aman dan terkendali serta lebih rendah dari target outlook APBN. Pelebaran

defisit terjadi karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Namun, defisit keseimbangan primer tercatat lebih rendah, menunjukkan pendapatan negara sudah cukup untuk membiayai seluruh belanja di luar pembayaran bunga utang.

Belanja negara diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah seperti menjaga daya beli masyarakat, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Pemerintah berkomitmen menjalankan disiplin fiskal agar APBN tetap efektif sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kemenkeu Ungkap Anggaran MBG Baru Terserap 58%

Realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis telah mencapai Rp 41,3 triliun per 18 November. Angka tersebut setara dengan 58,2% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. Penyaluran anggaran program telah tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Papua.

Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Target penyaluran kepada 82,9 juta penerima berpotensi mundur dari akhir tahun menjadi paling lambat pada Februari. Pergeseran target ini disebabkan oleh adanya kendala dalam proses distribusi dan verifikasi.

Pemerintah Berlakukan Diskon Tiket Transportasi Selama Libur Natal Tahun Baru

Pemerintah memberlakukan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode liburan akhir tahun.

Program ini memberikan diskon tarif untuk berbagai moda transportasi, termasuk kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan angkutan udara. Potongan harga yang diberikan bervariasi antara 13 hingga 30 persen, tergantung pada jenis layanan transportasi. Untuk mengoptimalkan program, pemerintah juga menyiapkan serangkaian acara budaya di berbagai destinasi wisata.

Selain itu, jadwal libur sekolah telah diselaraskan untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan keluarga.

Soal Pasukan untuk Misi Perdamaian Gaza: Tunggu Titah Prabowo, TNI AD Seleksi Ketat

Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza usai Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang menekankan bahwa Indonesia mengingingkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut. Selain itu, Indonesia menekankan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian itu untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati. Kemudian, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan. Hanya saja, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait menyebut, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza itu masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Sambil menunggu keputusan Prabowo, menurut Rico, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI. Persiapan itu mulai dari bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.

Anak Buah Purbaya Sandera Pengemplang Pajak yang Nunggak Rp25 M

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak berinisial SHB di Semarang yang menunggak pajak sampai Rp25,4 miliar. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh mengatakan SHB punya utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451. Diharapkan langkah ini dapat memberikan efek jera baik kepada wajib pajak bersangkutan maupun wajib pajak lain. Nurbaeti memastikan penyanderaan dilakukan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. DJP telah melakukan upaya persuasif sebelum penyanderaan, tetapi tidak diindahkan oleh SHB. Penyanderaan pun dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya 2 Semarang dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. DJP dapat melepaskan wajib pajak yang disandera apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

Teror Pinjol Ilegal yang Ancam Ratusan Nasabah Dibongkar Bareskrim

Bareskrim Polri membongkar kasus dua aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dengan total 400 nasabah. Para pelaku tetap meneror nasabah meski pinjamannya telah dilunasi. Wadirtipidsiber Kombes Andri Sudarmadi menyebutkan dua aplikasi itu adalah Dompet Selebriti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini diawali adanya laporan salah satu korban berinisial HFS yang terus diancam sehingga mengalami kerugian mencapai Rp 1,4 miliar. Dalam kasus ini, Bareskrim menangkap total tujuh tersangka. Mereka memiliki tugas masing-masing, dari penagihan hingga pembayaran. Andri menyebutkan para pelaku mengancam menggunakan kata-kata yang digabung dengan angka. Hal itu agar mencegah pemblokiran.

Presiden Diminta Hati-hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, Kamis (20/11/2025), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati saat mengirim pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi, situasi politik di kawasan tersebut masih tidak kondusif dan berpotensi berisiko besar bagi Indonesia. Ia melihat indikasi adanya intervensi dari Israel untuk menentukan negara mana yang boleh bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Oleh mengingatkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan aspek geopolitik, kemanusiaan, serta keamanan nasional sebelum memutuskan mengirim pasukan.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran, Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan keputusan Dewan Keamanan PBB terkait bina damai di Gaza sarat kepentingan Amerika Serikat. Bahkan, keberadaan Rusia dan China sekalipun tidak mampu memengaruhi perumusan draf resolusi yang bebas kepentingan. Pasukan perdamaian itu sendiri akan bermasalah pada level kepemimpinan karena dikelola tidak seperti blue helmet yang netral dan berwibawa.

Rezasyah menduga akan terjadi kegamangan pemerintah karena struktur pengelolaan Dewan Perdamaian dan ISF yang membingungkan. Situasi juga menjadi ironis karena, jika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, mereka harus tunduk pada kepemimpinan Angkatan Bersenjata AS. Agar tidak terlibat dalam tarik-menarik kepentingan di antara negara-negara lain, Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario yang bisa menjadi pengetahuan bersama di kawasan ASEAN dan Gerakan Nonblok.

KPK Selidiki Kasus Korupsi Kargo Haji di BPKH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga antikorupsi menyebutkan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat.

Penyelidikan ini, kata Budi, masih berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Ia menolak menjelaskan detail perkaranya. “Ini menjadi tugas rumah kita bersama, tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait guna berbenah,” tuturnya. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, permasalahan di BPKH yang sedang diusut terkait dengan pengiriman barang ke jemaah haji. Asep mengatakan permasalahan ini masih di tahap penyelidikan. Asep menyatakan KPK masih mendalami dugaan penyimpangan pengiriman barang yang dilakukan BPKH. Penelurusan ini dilakukan untuk mengetahui sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus korupsi di BPKH.

Asep menyatakan kasus ini berbeda dari dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. “Karena saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain. Nah, itu ada informasi yang kami terima,” ucapnya.

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Tinggal Tunggu Perintah Pimpinan

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Ia mengatakan setelah mengesahkan RUU KUHAP, Komisi III selanjutnya akan membahas RUU Perampasan Aset.

Namun demikian, ia menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait kapan dimulainya pembahasan RUU Perampasan Aset.  Soedeson mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas, terlebih masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga menjadi prioritas karena menjadi tuntutan masyarakat dan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi begini, kami Komisi III itu kan hanya menerima perintah. Pimpinan DPR memerintahkan Komisi III kerja, kita kerja. Tetapi itu kan yang berkaitan sama perampasan aset itu kan sudah merupakan tuntutan masyarakat. Dan itu sudah merupakan perintah Presiden dan Ketua DPR. Sehingga itu menjadi prioritas kita. Yang paling penting itu karena itu sudah menjadi tuntutan masyarakat,” katanya

Pascaputusan MK, Kapolri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan Kapolri menarik Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri (20/11/2025). Trunoyudo mengatakan, penarikan perwira tinggi tersebut merupakan bentuk komitmen dan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri. Dari pertimbangan pokja, yang dibentuk Polri untuk mengkaji putusan MK, kemudian diputuskan untuk menarik Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri.

Atur Jatah Imbalan, Wakil Ketua dan Anggota DPRD OKU Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka baru dalam dugaan suap untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Kamis (20/11/2025) malam. Dua tersangka di antaranya adalah Wakil Ketua dan anggota DPRD periode 2024-2029 yang mengatur besaran imbalan dari jatah anggaran pada pokok-pokok pikiran yang diajukan di anggaran Pemerintah Kabupaten OKU 2025.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa konstruksi perkara korupsi itu adalah melalui pengondisian jatah pokok-pokok pikiran (pokir) dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemkab OKU. Pokir anggota DPRD diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Nilai anggaran pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar. Dari anggaran itu disepakati jatah untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Rp 5 miliar, sementara masing-masing anggota sebesar Rp 1 miliar.

Menurut Asep, praktik jual-beli jatah proyek sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pejabat Pemkab maupun DPRD OKU. Asep menambahkan modus suap merupakan pola korupsi yang paling dominan dalam perkara tipikor yang ditangani KPK. Salah satu ruang paling rentan terjadi suap itu adalah pada proses penganggaran. Pada tahap itu, berbagai kepentingan dapat bernegosiasi untuk mengamankan alokasi anggaran, membuka peluang terjadinya pemberian janji atau pemberian uang kepada pemangku jabatan.

Purbaya Terima Surat Menpan RB soal Kenaikan Gaji PNS 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait usul kenaikan gaji PNS pada 2026. Dirjen Anggaran Luky Alfirman menegaskan sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Namun, belum ada keputusan karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut. Luky menjelaskan ada banyak faktor dalam pertimbangan kenaikan gaji PNS tahun depan. Menurutnya, masalah ini tidak sederhana.

Menteri PAN RB Rini sebelumnya menegaskan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan hal tersebut tetap bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.

Road Map Sepak Bola Indonesia Diluncurkan 2026, Alexander Zwiers Tekankan Ketelitian dan Rencana Matang

Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, mengumumkan bahwa road map lengkap untuk sepak bola Indonesia akan diperkenalkan pada tahun 2026. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di GBK Arena, Jakarta, pada hari Kamis (20/11/2025), pria yang sering disapa Alex tersebut menyatakan bahwa saat ini dia masih dalam proses mempelajari kondisi sepak bola di Indonesia.

Saat ini, telah beredar road map bernama “Garuda Membara” yang ditampilkan dalam tiga halaman. Berdasarkan dokumen yang beredar, peta jalan ini menjelaskan strategi Indonesia menuju tahun 2034. Fondasi dari road map ini adalah “Menyatukan dan Menginspirasi Bangsa”, dengan identitas tim yang dibangun melalui kebersatuan, keberanian, dan kesempurnaan.

Mengenai road map “Garuda Membara” yang belakangan bermunculan di media sosial, PSSI merasa tak tahu menahu. “Belum bisa menjawab, saya tidak akan komentar berkaitan dengan itu. Karena sumbernya dari mana saya juga belum tahu loh ini,” tutur Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji.

Search