Wacana pemberian akses melintas bagi pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia menuai kritik dari kalangan akademisi dan peneliti. Isu tersebut mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Langit Indonesia Bukan Zona Bebas: Mengkritisi Kebijakan Akses Militer Asing dalam Perspektif Kedaulatan Udara, Kebijakan Pertahanan Nasional, dan Harga Diri Bangsa” yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). Akademisi hubungan internasional, Connie Rahakundini Bakrie, menegaskan bahwa kedaulatan udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional.  Connie memperingatkan pemberian izin menyeluruh (blanket clearance) tanpa evaluasi kasus per kasus berpotensi membuka peluang pengumpulan intelijen, pemetaan instalasi strategis, hingga gangguan terhadap operasi militer nasional. Ia menilai kebijakan semacam itu dapat mengikis kedaulatan udara secara perlahan.

Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai isu tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut langsung kedaulatan negara. “Ini adalah ujian nyata sejauh mana negara berani berdiri di atas prinsip, bukan sekadar kompromi diplomatik,” ujarnya. Gian menyoroti skema akses berbasis “notifikasi” yang dinilai berpotensi menggeser posisi negara dari otoritas aktif menjadi sekadar pihak yang diberi tahu. Menurut dia, pergeseran dari mekanisme “izin” ke “notifikasi” bukan hanya simplifikasi administratif, tetapi juga berdampak pada kontrol operasional dan kemandirian pertahanan. Ia mengingatkan, dalam praktik global, kedaulatan kerap tidak hilang secara eksplisit, melainkan melemah secara bertahap melalui kebijakan teknis yang longgar dan berulang.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Bakrie, Yuda Kurniawan, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menilai kebijakan akses militer asing harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesiapan pertahanan dan kalkulasi geopolitik kawasan. Menurut Yuda, Indonesia perlu memastikan memiliki kapasitas pengawasan dan penegakan hukum udara yang memadai sebelum membuka akses lebih luas. 

Amerika Serikat (AS) secara resmi meminta Blanket Overflight Clearance kepada pemerintah Indonesia. Permintaan ini memicu peringatan keras karena dinilai berpotensi merongrong kedaulatan negara dan merusak prinsip politik luar negeri bebas aktif. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa permintaan ini secara langsung menabrak aturan hukum yang berlaku di tanah air, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP 4/2018). Ia memaparkan bahwa pesawat udara negara asing, termasuk pesawat militer, diwajibkan secara hukum untuk memiliki izin dari otoritas Indonesia.

Bagi pihak AS, prosedur perizinan setiap kali melintas dianggap tidak efisien dan tidak mampu mengejar tenggat waktu untuk mencapai titik perang jika terjadi konflik di kawasan Asia Timur. Jika AS harus menghindari wilayah udara Indonesia untuk menghindari birokrasi, mereka akan menempuh rute yang lebih jauh dengan konsekuensi biaya dan waktu yang besar. Namun, Hikmahanto memberikan catatan kritis bahwa menyetujui permintaan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ia mempertanyakan marwah kedaulatan negara jika pemerintah justru mengompromikan aturan hukum yang seharusnya ditegakkan di mata negara lain.

Selain masalah kedaulatan, pemberian izin terbang bebas ini diprediksi akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran persaingan kekuatan besar. Hikmahanto memperingatkan bahwa Indonesia bisa dianggap berpihak pada AS di mata lawan-lawan Washington, sebagaimana posisi negara-negara Teluk yang memfasilitasi pangkalan militer AS sering dianggap sebagai keberpihakan oleh pihak seperti Iran. Dalam penutupnya, Hikmahanto mendesak pemerintah agar berhitung dan mengkaji secara mendalam sebelum mengambil keputusan terkait permintaan AS tersebut. Ia mengingatkan agar kepentingan nasional tidak dikorbankan demi sekadar menjaga hubungan baik antarnegara.