dicetak pada tanggal: 05 Februari 2026 4:14 AM

Presiden Kolombia Akan Temui Trump di Gedung Putih Usai Tuduhan Narkoba

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyambut Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih. Pertemuan akan berlangsung pada pukul 11 pagi waktu setempat. Dilansir kantor berita Al Jazeera, Selasa (3/2/2026), para pejabat pemerintahan AS mengatakan pertemuan itu akan fokus pada kerja sama keamanan regional dan pemberantasan perdagangan narkoba. Sementara itu, kepresidenan Kolombia mengatakan Petro akan menekankan persatuan nasional dan perlunya kedaulatan dihormati selama pertemuan tersebut. Pertemuan itu dilakukan usai beberapa minggu Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Donald Trump sebelumnya melontarkan tuduhan Petro sebagai pengedar narkoba. Meradang, Petro menolak keras tuduhan Trump. Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1), Trump membuat ancaman tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.” “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump.

Perluas Pasar Pelaku UMKM, Tampil di Spring Fair 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memfasilitasi UMKM Indonesia yang digawangi perempuan untuk tampil di ajang Spring Fair 2026. Sembilan jenama Tanah Air yang dimiliki perempuan-perempuan Indonesia sebagai ujung tombaknya ini menampilkan produk fesyen, aksesori, tekstil, garmen, hingga dekorasi rumah (home décor). Pameran ini berlangsung pada 1–4 Februari 2026 di Birmingham, Inggris.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, Spring Fair 2026 menjadi langkah strategis untuk membidik pembeli dari kalangan ritel Inggris. Pameran tersebut telah menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing UMKM perempuan Indonesia di pasar global. Kesembilan jenama unggulan Indonesia dalam Paviliun Indonesia di Spring Fair 2026, yaitu Sakombu, Long Story Short, Salam Rancage, Terima Kasih Kembali, Dcraft, Millsportid, Pan Brothers, Arifahstudio, dan Homewaregroup. Produk-produk yang ditampilkan menonjolkan kualitas, desain inovatif, dan nilai keberlanjutan.

Mendag Busan Tegaskan Komitmen Kemendag Hadapi Tantangan Perdagangan

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan untuk memperkuat perdagangan Indonesia di tengah tantangan perdagangan global. Penguatan tersebut dilakukan dengan mendorong perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. Mendag Busan menyampaikan hal tersebut pada dialog kebijakan (policy dialogue) Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2). Mendampingi Mendag Busan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Johni Martha. Mendag Busan menyampaikan, respons Kemendag terhadap dinamika global adalah adanya program-program prioritas yang mendukung kinerja perdagangan nasional, baik terkait perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Iran Disebut Minta Lokasi Pertemuan dengan AS Diubah ke Oman, Bukan Turki

Iran disebut menuntut perubahan lokasi pertemuan dengan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/2) mendatang. Iran meminta pertemuan itu diadakan di Oman bukan Turki. Selain meminta perubahan lokasi, Iran juga meminta agar negoisasi itu dipersempit menjadi negoisasi dua arah. Dalam pertemuan itu, Iran hanya bersedia bicara mengenai isu nuklir. Menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut, bersama dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi. Menteri-menteri dari beberapa negara lain di kawasan itu, termasuk Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab, juga diharapkan hadir, tetapi Teheran sekarang hanya menginginkan pembicaraan bilateral dengan AS.

Seorang diplomat yang mengetahui tuntutan Iran mengatakan Teheran berupaya “mengubah format, mereka ingin mengubah cakupannya”. “Mereka hanya ingin membahas masalah nuklir dengan Amerika, sementara AS ingin memasukkan topik lain seperti rudal (balistik) dan aktivitas proksi Iran di kawasan itu,” kata diplomat itu. Langkah Iran untuk mengubah tempat dan agenda pembicaraan, yang dijadwalkan pada hari Jumat di Istanbul, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan saat AS membangun kekuatan di Timur Tengah.

Militer AS sebelumnya menembak jatuh sebuah drone Iran yang “secara agresif” mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Presiden Donald Trump, juga sudah mengatakan bahwa “hal-hal buruk” mungkin akan terjadi jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Iran. Sementara itu, Sekretaris Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pembicaraan dengan Iran masih dijadwalkan akan berlangsung akhir pekan ini.

China minta negara yang tunggak iuran PBB segera bayar kewajibannya

Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami “keruntuhan keuangan” karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang “semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program”. PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.

Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan. Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak”. Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga telah mengumumkan pengurangan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang pasti akan berdampak pada pekerjaan PBB.

Sebagai upaya untuk menghemat uang, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator pun sering dimatikan dan pemanas ruangan dikecilkan. Sementara di kantor Badan Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran HAM serius kini akan tidak terdokumentasi karena kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Di Afghanistan, yang memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi.

Surat Tanah Lama Dipastikan Tak Lagi Berlaku, BPN Jelaskan Status dan Solusinya

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan surat tanah lama, baik adat maupun Barat, tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2026. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat atau Barat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP berlaku. Artinya, terhitung sejak diterbitkan pada 2 Februari 2021, berbagai dokumen tanah lama tersebut tidak lagi berlaku per 2 Februari 2026. Surat atau dokumen adat selain sertifikat bukanlah (bukti) kepemilikan, Adapun dokumen tanah yang dimaksud antara lain girik, letter C, petok D, landrente, kekitir, pipil, verponding, erfpacht, opstal, dan gebruik. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan dokumen administrasi perpajakan yang berlaku pada masanya. Meski demikian, BPN menegaskan bahwa hak masyarakat atas tanah tidak otomatis hilang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyatakan tanah yang dikuasai masyarakat tetap menjadi hak pemiliknya dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat.

Amran: Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Produksi Beras, Naik 700%

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional. Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada Januari 2026 meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton. Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Merujuk Keputusan Soeharto, Hotel Sultan Harus Kembali ke Negara

Perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, harus mengembalikan tanah dan bangunan Hotel Sultan kepada negara. Hal tersebut salah satunya merujuk pada Keputusan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan eks-kawasan Asian Games menjadi milik Republik Indonesia.”Pada tahun 1984, Presiden Soeharto mengeluarkan satu Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa seluruh tanah pembangunan eks-ASEAN Games, baik yang berada di dalam dan di luar Gelora, artinya mencakup bidang tanah eks-HGB (Hak Guna Bangunan) PT Indobuildco, berikut seluruh bangunan di atasnya dan hasil-hasil pembangunannya adalah milik negara Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara,” kata Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Kharis Sucipto. Menurut Kharis, tanah tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sejak 2010 oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, administrasi pencatatan bangunan telah diselesaikan pada 2025.

Kualitas Udara Jakarta Peringkat 10 Terburuk Dunia Pagi Ini

Pagi ini, Rabu (4/2/2026), kualitas udara Jakarta kembali masuk dalam kategori tidak sehat dengan menempati peringkat ke-10 sebagai kota paling berpolusi di dunia versi IQAir. Meski telah diguyur hujan selama beberapa pekan, indeks kualitas udara (AQI) yang dipantau pada pukul 05.32 WIB berada di angka 127 dengan nilai konsentrasi partikel halus PM2.5 berada di angka 40 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Delhi, India di angka 340, urutan kedua Krasnoyarsk, Russia di angka 231, urutan ketiga Lahore, Pakistan di angka 191, urutan keempat Hangzhou, China di angka 165, urutan kelima Chengdu, China di angka 163.

Isu Jokowi Jadi Wantimpres Mencuat di Tengah Rumor Reshuffle Kabinet Jilid 5

Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. Di tengah kabar tersebut, muncul pula informasi bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih merupakan afirmasi formal atas relasi yang selama ini sudah berjalan secara informal. Menurutnya, secara politik, langkah tersebut tidak serta merta dapat dibaca sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya figur-figur yang dekat dengan Jokowi yang terdampak reshuffle. Agung menilai, jika benar Jokowi ditunjuk sebagai Wantimpres, maka penunjukan itu lebih mencerminkan upaya formalisasi hubungan politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.

Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka. Ia menambahkan, dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.

Isi Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana Bahas Board of Peace

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta. Puluhan tokoh agama Islam dari berbagai ormas pun berdatangan ke Istana pada Selasa (3/2/2026) siang. Ada yang mengenaka kemeja batik, kemeja, serta baju koko, dan sarung.

Beberapa tokoh yang datang adalah Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Waketum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya. Banyak hal dibahas dalam pertemuan ini, termasuk soal partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar empat jam, sejak para tokoh ormas Islam berdatangan pada pukul 13.00 WIB. Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkap, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Yahya menyebut, semua yang hadir sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada prinsipnya, baik pemerintah dan ormas Islam juga sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Selepas pertemuan di Istana, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar pun mendukung Indonesia bergabung Board of Peace. Padahal, MUI sebelumnnya pernah mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace.

KPK usut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut latar belakang terjadinya kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian terkait kasus dugaan pemerasan dan melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW). Selain itu, Budi mengatakan KPK turut mengusut tahapan-tahapan pengisian 601 formasi perangkat desa tersebut, hingga ke perencanaan penganggaran gajinya yang bersumber dari dana desa.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Mereka adalah Bupati Pati Sudewo (SDW); Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); dan Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Kemenag Tuding Regulasi Ini Bikin Guru Madrasah Swasta Honorer Terhambat Jadi P3K

Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap akar persoalan mengapa pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu aksi protes. irektur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Fesal Musaad menyebut kendala utama terletak pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 dan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021.

Fesal menjelaskan, Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5 mengatur bahwa pelamar prioritas PPPK guru adalah guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun. Masalahnya, kata dia, mayoritas guru madrasah mengajar di swasta dan tidak masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah negeri. Akibatnya, mereka otomatis tersingkir dari skema prioritas.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Kemenag telah mengajukan dua solusi utama kepada Kementerian PAN-RB. Pertama, penyesuaian regulasi pengangkatan PPPK, agar akses tidak hanya diberikan kepada guru non-ASN di sekolah negeri, tetapi juga guru madrasah dan sekolah swasta. Kedua, menurutnya, kebijakan afirmatif khusus bagi madrasah dan sekolah swasta. Meski menghadapi kendala regulasi, Fesal menegaskan Kementerian Agama tetap konsisten memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah, baik negeri maupun swasta.

Pakar Minta DPR Tolak Pemilu E-Voting: Negara Maju Saja Tidak Mau

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal meminta DPR menolak penerapan pemilu berbasis e-voting di Indonesia. Indonesia belum siap dengan sistem pemilu berbasis e-voting. Salah satu persoalannya adalah potensi peretasan hack. “Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack. Keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu,” ucapnya.

Di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Belanda yang sempat menerapkan e-voting pun akhirnya dihentikan karena ada keakuratannya diragukan oleh publik. Sebuah penelitian di Amerika Latin pun menunjukkan, orang tidak percaya dengan hasil e-voting apalagi jika instrumen digital untuk melaksanakan pemilu e-voting tidak siap.

Wacana penerapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting muncul saat Rakernas PDI-P pada bulan Januari 2026. PDI-P mendorong penerapan e-voting untuk menekan mahalnya biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Menanggapi hal ini Mensesneg, Prasetyo Hadi, menilai sistem e-voting uang diusulkan layak diuji sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR Usul Bawaslu Jadi Peradilan Pemilu Tingkat Pertama

Deddy Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar penyelesaian sengketa diperkuat di tingkat bawah melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghindari penumpukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya justru mungkin coba kita dalami, apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah, MK-nya tempat banding. Jadi seluruh persoalan di bawah itu diselesaikan di bawah. Ya, tidak semua bertumpuk ke MK. Akhirnya nggak jelas, itu hanya formalitas bahkan banyak kongkalikongnya juga,” ujar Deddy. Beliau pun menambahkan “Kenapa nggak justru ada lembaga pengadilan ya, khusus kepemiluan, sehingga semua persoalan di lapangan itu langsung bisa disidangkan dan diambil keputusan pada saat itu juga.”

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Taufan Pawe yang menegaskan perlunya penguatan kewenangan lembaga Bawaslu untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Bawaslu perlu di beri kewenangan yang luas, termasuk membentuk sistem peradilan pemilu untuk memperkuat penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arya Bima pun menilai lembaga penyelenggara pemilu perlu diperkuat guna menghadapi tantangan demokrasi ke depan. “KPU Bawaslu, apakah diperkuat, ya tentunya harus diperkuat. Karena tahapan pemilu, saat pemilu dan pascakompetisi pemilih ini tidak mudah. Apalagi kalangan pemilih muda yang nanti akan masuk ke 67 persen, yang rata-rata juga tidak tertarik dengan pemilu, tidak tertarik dengan partai politik. Ini perlu ada empowering,” ucapnya.

Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di Tahun Ini

Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 6 % pada 2026. Ia juga menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat untuk tahun-tahun ke depan berdasarkan pengalaman mencermati perekonomian Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Purbaya menekankan fokus memperbaiki kondisi domestik, menggerakkan sektor pemerintah dan swasta, serta memperbaiki iklim bisnis agar pertumbuhan di atas 6 % dapat tercapai. Purbaya menilai mesin pertumbuhan sebelumnya stagnan karena peran berbeda antara era SBY dan Jokowi, dan kini berupaya menyelaraskan pembangunan infrastruktur pemerintah dengan kebijakan moneter yang mendukung swasta.

Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, kematian seorang siswa berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena merupakan bukti bahwa biaya pendidikan masih membebani warga. Menurut Ubaid, persoalan biaya pendidikan dasar masih menjadi beban nyata bagi keluarga miskin, meskipun konstitusi dan undang-undang dengan tegas mewajibkan negara membiayainya. Situasi ini, kata dia, diperparah oleh sikap pemerintah yang abai terhadap perintah Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa sekolah dasar tidak boleh dipungut biaya.

Ubaid juga menyayangkan kebijakan anggaran negara yang seharusnya dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia justru diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini, menurut dia, merupakan tanda nyata kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari parlemen, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menilai insiden ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.

Dari parlemen, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menilai insiden ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan, pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis dan inklusif, tanpa membebani anak dari keluarga miskin. Ke depan, Hetifah bilang, sistem pendidikan harus benar-benar menjamin sekolah dasar gratis, termasuk perlengkapan belajar.

Bareskrim Geledah Kantor Sekuritas dan Tetapkan Tersangka Kasus Pasar Modal

Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran sebagai underwriter emiten pada IPO PIPA. Identitas tiga tersangka baru dalam kasus penawaran umum perdana PT Multi Makmur Lemindo Tbk diumumkan, namun belum diungkapkan secara rinci.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa penggeledahan merupakan kelanjutan penyelidikan pasar modal dan hasilnya akan diumumkan kemudian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Pengembangan BEI menegaskan bahwa penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait transparansi dan floating saham, dan menegaskan komitmen mendukung upaya hukum terhadap goreng saham.

Elon Musk dan Pendiri LinkedIn Ribut Usai Nama Keduanya Masuk di Berkas Epstein

Elon Musk dan salah satu pendiri LinkedIn Reid Hoffman masuk dalam berkas terkait pelaku kejahatan seksual anak Jeffrey Epstein yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ. Kedua tokoh di bidang teknologi ini kini berselisih di media sosial, memicu pertukaran kritikan sengit di X antara kedua miliarder teknologi.

Musk membagikan screenshot email dari Epstein dan menuduh Hoffman berkunjung ke pulau Epstein demi menggalang dana MIT, sementara Hoffman membalas dengan menuduh Musk membuat tuduhan palsu dan menolak membantu korban. Perseteruan keduanya, yang telah berlangsung bertahun‑tahun sejak perpisahan mereka di OpenAI, kini mencuat kembali dengan klaim ancaman keamanan dan tudingan saling menuduh motivasi iri serta upaya menutupi keterlibatan masing‑masing.

Chusnus Mar’iyah Usul Bubarkan Bawaslu dan Cabut Wewenang MK Tangani Sengketa Pemilu

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah mengusulkan lembaga Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) dibubarkan dan mencabut wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa pemilu.

Sebelumnya Bawaslu adalah badan ad hoc yang dipermanenkan seiring berjalannya waktu. Tidak hanya Bawaslu, Panwaslu juga dinilai tidak diperlukan. “Makanya saya dari dulu, Panwaslu saja enggak perlu apalagi Bawaslu, bubarkan saja. Kayak gitu ya, nanti kan saya di itu Bawaslu se-Indonesia pasti marah dengan saya. Tapi enggak apa-apa, saya 2006 saja sudah bicara sebelum Bawaslu, baru Panwaslu,” ucapnya.

Chusnul juga menyorot keefektifan wewenang MK dalam menangani sengketa. Sebab ada potensi seluruh perkara pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ditinjau secara mendalam.

Turis Asing Masuk RI Capai 15,38 Juta di 2025, Tertinggi Sejak Pandemi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia sebanyak 15,38 juta kunjungan sepanjang 2025 atau naik 10,80 persen (yoy). Angka ini tertinggi sejak pandemi covid-19. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah pengunjung ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah kunjungan itu belum bisa menyamai capaian sebelum pandemi. Pada 2019, jumlah wisman yang masuk ke Indonesia mencapai 16,10 juta kunjungan.

Dari sisi pengeluaran, para turis tercatat membelanjakan rata-rata US$1.267 per kunjungan. Apabila dilihat dari kebangsaannya, pada 2025 sebagian besar wisman berasal dari negara ASEAN mencapai 6.356.941 kunjungan. Namun, pengeluaran terbesar berasal dari wisman asal kawasan Eropa karena tinggal lebih lama di dalam negeri.

Berdasarkan asal negaranya, yang paling banyak masuk ke Indonesia adalah warga:

– Malaysia sebanyak 2,63 juta atau 17,2 persen (dari total kunjungan)
– Australia sebanyak 1,75 juta atau 11,4 persen
– Singapura sebanyak 1,52 juta atau 9,9 persen
– China sebanyak 1,34 juta atau 8,7 persen
– Timor Leste sebanyak 1 juta atau 6,6 persen.

Isi Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam di Istana Bahas Board of Peace

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta pada Selasa (3/2/2026) siang. Beberapa tokoh yang datang adalah Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Waketum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya.

Lewat pertemuan ini, menurutnya, 16 ormas Islam serta para kiai dan pemimpin ponpes yang hadir sudah memahami betul penjelasan soal Board of Peace. Meski begitu, PBNU tetap mengingatkan agar Indonesia tak terbawa arus yang merugikan Palestina. Di dalam pertemuan, Presiden Prabowo juga disebut berjanji bahwa Indonesia akan membantu rakyat Palestina. Prabowo juga akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina. Prabowo berjanji akan keluar dari Board of Peace jika tidak bisa membuat perubahan.

Selepas pertemuan di Istana, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar pun mendukung Indonesia bergabung Board of Peace. Padahal, MUI sebelumnnya pernah mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace. Bagi Anwar, MUI selalu mendukung setiap hal yang memperjuangkan kemaslahatan suatu bangsa dan manusia.

Anggaran Gentengisasi di Bawah Rp 1 Triliun, Purbaya: Hitungan Awal Terlalu Kasar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran program gentengisasi yakni penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat atau batuan tidak mencapai Rp1 triliun dan masih dapat dikendalikan. Estimasi awal yang beredar dianggap terlalu kasar karena mengasumsikan seluruh rumah di Indonesia beratap seng, padahal hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria penggantian.

Program gentengisasi ini digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk memperindah permukiman, membuat hunian lebih sejuk, tahan lama, dan estetis. Prabowo menyatakan keinginannya agar seluruh atap rumah di Indonesia menggunakan genteng.

Industri genteng nasional menyambut positif kebijakan ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) siap ekspansi karena utilisasi pabrik sudah mendekati 90 persen. Purbaya juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui 6 persen tahun ini dengan menggenjot sektor pemerintah dan swasta secara seimbang, serta perbaikan iklim usaha.

Mendukbangga: Child Grooming Sudah Jadi Ancaman Nyata, Bukan Lagi Teori

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik child grooming yang sering kali dibungkus dengan perhatian dan kasih sayang palsu, karena dapat menjadi pintu masuk kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji untuk menanggapi maraknya perbincangan publik terkait child grooming, terutama setelah aktris Aurelie Moremans menerbitkan buku memoar berjudul “Broken Strings” yang mengungkap pengalamannya sebagai korban kekerasan selama meniti karier.

Wihaji menjelaskan bahwa child grooming merupakan bentuk manipulasi yang pada awalnya tampak sebagai perhatian tulus, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi anak. Namun, secara bertahap pelaku melakukan pencucian otak agar anak semakin bergantung dan memberikan kepercayaan berlebih.

Menurut Wihaji, pelaku child grooming biasanya merancang tahapan-tahapan tersebut dengan sangat rapi dan terencana. Jika masyarakat tidak peka dan berhati-hati, kondisi tersebut berpotensi berujung pada berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Wihaji menambahkan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada anak, melainkan juga bagi seluruh anggota masyarakat. Ia menekankan peran penting edukasi dalam membentuk perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Dilema Rapor Dagang RI: Rantai Pasok Didominasi China, Cuan Besar dengan AS

Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI dengan Negeri Panda pada 2025 menembus angka US$22,17 miliar. Angka ini melonjak 94,3% apabila dibandingkan dengan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$11,41 miliar.

Pembengkakan defisit ini dipicu oleh arus impor barang dari China yang mencapai US$86,99 miliar, naik tajam dibandingkan realisasi 2024 sebesar US$71,63 miliar. Sementara itu, ekspor RI ke China hanya tumbuh dari US$60,22 miliar menjadi US$64,82 miliar. Secara neraca perdagangan total, BPS mencatat China (-US$20,50 miliar) memang menjadi sebagai negara penyumbang defisit terbesar pada 2025, diikuti Australia (-US$5,63%) dan Singapura (-US$5,47 miliar). Kondisi tersebut kontras justru terjadi pada perdagangan dengan AS. Negeri Paman Sam semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia.

Sepanjang 2025, surplus dagang RI dengan AS tercatat menebal menjadi US$21,12 miliar, naik 23,6% dibandingkan capaian surplus 2024 yang sebesar US$17,09 miliar. Perkembangan tersebut ditopang oleh ekspor nonmigas ke AS yang melesat ke level US$30,96 miliar, sedangkan impor dari negara tersebut relatif terjaga di angka US$9,84 miliar. Data BPS menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Penandatanganan Tarif Impor dengan AS Tertunda karena Dewan Perdamaian Gaza

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses negosiasi kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Amerika Serikat telah selesai, namun penandatanganannya masih harus menyesuaikan jadwal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump serta memerlukan fine tuning pada legal drafting.

Persentase tarif impor yang akan diberikan Indonesia belum diungkapkan karena masih berada di bawah Non-Disclosure Agreement, dan informasinya baru akan dibuka setelah penandatanganan resmi. Penundaan penandatanganan dari akhir Januari ke Februari disebabkan oleh dinamika termasuk pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian Gaza), namun keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Dewan tersebut tidak berhubungan dengan perjanjian tarif dagang.

Neraca Perdagangan Surplus 68 Bulan Beruntun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus pada Desember 2025, melanjutkan tren keuntungan 68 bulan beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2), menjelaskan ‎secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 41,05 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 282,91 miliar dolar AS dan impor 241,86 miliar dolar AS.

Menurut dia, ‎surplus kumulatif ini didorong oleh surplus nonmigas sebesar 60,75 miliar dolar AS, meski defisit migas masih tercatat sebesar 19,7 miliar dolar AS. Menurutnya, kinerja positif tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang memberikan andil 10,77 persen terhadap peningkatan ekspor nonmigas sepanjang 2025. Sepanjang Januari-Desember 2025, negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat dengan surplus 18,11 miliar dolar AS, disusul India sebesar 13,49 miliar dolar AS, serta Filipina yang mencatat surplus 8,42 miliar dolar AS.

Sementara itu, untuk ekspor Indonesia pada Desember 2025 mencapai 26,35 miliar dolar AS, tumbuh 11,64 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut, kata dia, terutama berasal dari ekspor nonmigas yang mencapai 25,09 miliar dolar AS atau naik 13,72 persen dibandingkan Desember 2024. Adapun untuk impor pada bulan tersebut tercatat sebesar 23,83 miliar dolar AS, dengan andil peningkatan 6,36 persen, utamanya diperuntukkan untuk bahan baku/penolong industri dalam negeri.

Wamendikdasmen Fajar Soroti Dampak AI buat Guru

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyoroti dampak kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) pada guru. Ia menilai, guru tengah diuji dalam menjaga martabat profesi sambil memperkuat kompetensi anak Indonesia. Kendati demikian, Fajar mengatakan perkembangan AI tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Menurutnya, perlu dilihat sebagai peluang dalam memperkuat kualitas pembelajaran.

AI juga dapat mempertegas peran pendidik dalam membentuk karakter SDM RI masa depan. Dalam hal ini, guru tetap yang berperan utama dalam mendukung tumbuhnya nilai keteladanan, empati, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter siswa. Fajar juga menyoroti peran AI dalam membuka peluang peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun, peluang tersebut menurutnya tetap butuh peran guru. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki literasi digital yang kritis dan kapasitas pedagogik yang kuat. Diketahui, hingga tahun akademik 2025/2026, puluhan ribu guru sudah menjalani pelatihan terkait mapel pilihan koding dan AI untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir komputasional.

Berkas Epstein Ungkap Pengembang Awal Bitcoin dan Etika Pompom Harga Kripto

Dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mengungkapkan bahwa Jeffrey Epstein menyumbangkan sekitar US$ 850 ribu ke MIT Media Lab, termasuk US$ 525 ribu untuk Inisiatif Mata Uang Digital yang membayar Gavin Andresen, Cory Fields, dan Wladimir van der Laan sebagai pengembang awal Bitcoin. Meski ada spekulasi tentang pengaruh manajerial Epstein, tata kelola Bitcoin tetap terdesentralisasi; ketiga pengembang tersebut dibayar oleh MIT dan tidak mengetahui sumber dana, sementara pendanaan kini datang dari organisasi transparan seperti Human Rights Foundation.

Dokumen DOJ mengungkapkan bahwa Epstein memiliki keraguan untuk mengmbil keuntungan dari kenaikan harga token kripto. Email‑email tersebut menunjukkan Epstein menolak “pompom” harga kripto, menyatakan keprihatinan etis terhadap upaya menaikkan nilai token dan menghindari keuntungan pribadi meski berhubungan dengan tokoh‑tokoh utama industri.

Khawatir Serangan AS, Warga Iran Mulai Cari Tempat Perlindungan

Warga Iran mulai mencari tempat perlindungan dan menimbun kebutuhan pokok, menyusul meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan serangan militer Amerika Serikat. Ketegangan meningkat setelah beredar rumor mengenai ancaman serangan AS, menyusul pergerakan armada militer AS ke kawasan Timur Tengah sejak pekan lalu. Kekhawatiran serupa dirasakan diaspora Iran yang takut kehilangan kontak dengan keluarga akibat kemungkinan pemadaman internet nasional. Di balik ketenangan yang rapuh, warga Iran terus bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika perang benar-benar dimulai.

Dalam sepekan terakhir, ketika AS kembali meningkatkan retorika perang, ancaman konflik berubah menjadi ketakutan nyata bagi warga Iran. Pergerakan armada militer besar AS ke Timur Tengah, selain memicu kesepakatan senjata besar dengan Arab Saudi dan Israel, juga menimbulkan tekanan psikologis dan kekhawatiran mendalam di Iran.

Warga Iran masih terguncang oleh penindakan berdarah terhadap unjuk rasa yang pecah sejak 28 Desember lalu dan meluas ke berbagai kota. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 3.117 orang tewas, tetapi kelompok HAM memperkirakan jumlah korban jauh lebih besar bahkan lebih dari 6.500 orang dan mayoritas adalah warga sipil.

Bos OJK Buka-Bukaan Hasil Pertemuan dengan MSCI, Ini Poin Pentingnya

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan diskusi yang dilakukan dengan penyedia layanan indeks global MSCI berlangsung positif. Hasan menyebut pihaknya mencanangkan akan melakukan pembahasan di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan memberi guidance tentang metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan. Pihaknya akan melakukan update secara reguler terkait progress pembicaraan dengan MSCI dan upaya transparansi yang digadang-gadang oleh pihak Bursa, KSEI dan OJK. Diketahui dalam rapat dengan tim analis MSCI, ikut hadir pihak dari OJK, BEI, KSEI dan perwakilan Danantara.

Hasan menjelaskan, secara umum OJK per hari ini bersama pihak bursa (BEI) dan KSEI telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta untuk diselesaikan oleh MSCI. Dirinya menyebut, OJK, BEI dan KSEI sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan semua isu tersebut. Secara spesifik dirinya merinci yaitu, Pertama, terkait dengan disclosure kepemilikan saham di bawah 5% telah diperbaharui dan kini dilakukan disclosure kepemilikan saham dengan threshold lebih rendah yakni di atas 1% (dari semula >5%). Kedua, menghadirkan lebih rinci klasifikasi investor pada data yg pengelolaannya di KSEI, saat ini ada 9 tipe dan akan menjadi 27 sub tipe investor dan akan memunculkan pengungkapan beneficial owner. Dan ketiga, proposal terkait rencana free float dari minimum 7,5% jadi 15% akan dilakukan secara bertahap dan bersama seluruh pelaku.

Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per Februari 2026

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Minggu, 1 Februari 2026. Perubahan harga berlaku mulai pukul 00.00 WIB. Harga BBM nonsubsidi Pertamina yang turun di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex. Selain itu, penurunan harga juga terjadi di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.

Efek Domino Ambruk IHSG: Merembet ke Rupiah hingga Dompet Rakyat

Secara kasat mata, penurunan IHSG memang identik dengan kerugian investor pasar modal. Namun di balik itu, fluktuasi tajam indeks saham juga mencerminkan tekanan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menjelaskan salah satu faktor yang menjadi perhatian pasar adalah kebijakan MSCI terhadap saham-saham Indonesia. Keputusan tersebut berpotensi memicu efek berantai ke berbagai sektor ekonomi, tak cuma pemain bursa. “Kebijakan MSCI akan berdampak domino terhadap perspektif investor global secara keseluruhan dalam berinvestasi di Indonesia dan uang berpotensi menjadi semakin mahal,” ujar Oktavianus. Pelemahan nilai tukar rupiah, menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan dan sampai ke masyarakat umum. Ketika rupiah tertekan, harga barang impor seperti elektronik, obat, bahan baku industri, berpotensi ikut naik.

Kondisi ini membuktikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki saham sekalipun tetap berisiko merasakan dampak IHSG ambruk melalui kenaikan harga barang kebutuhan tertentu. Tekanan juga bisa dirasakan pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Oktavianus memperingatkan dampaknya akan jauh lebih besar jika Indonesia mengalami skenario terburuk dalam klasifikasi pasar global. Hal ini berpotensi memperpanjang tekanan terhadap ekonomi nasional.

MK Tolak Perubahan Pergantian Kepala Daerah UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah ketentuan pergantian kepala daerah dalam UU Pilkada No 10/2016. Penolakan itu menjawab permohonan  seorang Anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029 bernama Yeyen.  

Yeyen memohon sejumlah pasal dalam UU 10/2016 tentang Pilkada agar diubah.  Ketentuan yang dimohonkan adalah pasal 173 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No 10/ 2016 tentang Pilkada. Menurutnya, pasal-pasal itu merugikan hak-hak konstitusional dirinya karena tidak mendapat kesempatan menggantikan kepala daerah yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika Gubernur/ Bupati/ Wali Kota berhenti sebelum masa jabatanya berakhir maka penggantinya adalah wakilnya.  

MK menilai permohonan Yeyen tidak dapat menguraikan legal standingnya. MK tidak melihat adanya kerugian konstitusional yang dimaksud. Penggugat tidak mampu menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat pasal-pasal tersebut.  “Mengadili, menyatakan Permohonan Nomor 266/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo Senin 2 Februari 2026. 

Hasil Rapat OJK, BEI, dan MSCI, Salah Satunya Buka Data Investor Kepemilikan 1%

OJK bersama Self Regulatory Organisations (SROs) mengadakan pertemuan virtual dengan MSCI, menyatakan target meningkatkan free float saham publik menjadi 15% pada Maret 2026. Selain itu juga membahas mengenai keterbukaan data investor hingga batas maksimal 1% mulai Februari 2026.

Pejabat Pengganti Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewab Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa meskipun IHSG turun hampir 5%, investor asing mencatat net buy sebesar Rp 654,9 miliar, dan penurunan saham mayoritas terjadi pada yang sebelumnya naik tinggi, mencerminkan rebalancing portofolio. OJK dan seluruh SRO berkomitmen memastikan perdagangan tetap teratur, wajar, dan efisien. Selain itu OJK juga mengimbau investor pasa modal untuk tetap tenang dan tidak panik.

Prabowo: Waspada Geopolitik, Jangan Jadi Pemimpin Lugu

Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor (2/2/2026) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak menjadi pemimpin yang “lugu” dalam menghadapi dinamika global dan geopolitik. Walau Indonesia sering dianggap sebagai “The Impossible Nation”, para pemimpin harus tetap waspada dan memahami situasi geopolitik dunia. Prabowo menegaskan “Kita harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang mengerti sejarah kita.”

Prabowo menegaskan konflik geopolitik dunia termasuk perang di Ukraina dan peristiwa di Gaza akan berdampak terhadap Indonesia. Banyak negara-negara besar yang sering mengajarkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia dibangun oleh pengorbanan besar rakyat, oleh karena itu, para pemimpin diminta untuk membuktikan pengabdiannya kepada rakyat bukan sekedar mengakuinya.

Menurut Prabowo, pemimpin yang melupakan sejarah akan mengulangi kesalahan masa lalu. “Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” ucapnya. Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga situs-situs sejarah nasional. Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu meski berbeda suku, ras, agama, dan pandangan politik. Indonesia adalah keluarga besar yang keberlangsungannya dibangun oleh kontribusi para pemimpin terdahulu, dari presiden pertama hingga kini.

Dilema Rapor Dagang RI: Rantai Pasok Didominasi China, Cuan Besar dengan AS

Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI dengan Negeri Panda pada 2025 menembus angka US$22,17 miliar. Angka ini melonjak 94,3% apabila dibandingkan dengan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$11,41 miliar.

Pembengkakan defisit ini dipicu oleh derasnya arus impor barang dari China yang mencapai US$86,99 miliar, naik tajam dibandingkan realisasi 2024 sebesar US$71,63 miliar. Sementara itu, ekspor RI ke China hanya mampu tumbuh moderat dari US$60,22 miliar menjadi US$64,82 miliar. Secara neraca perdagangan total, BPS mencatat China (-US$20,50 miliar) memang menjadi sebagai negara penyumbang defisit terbesar pada 2025, diikuti Australia (-US$5,63%) dan Singapura (-US$5,47 miliar). Kondisi tersebut kontras justru terjadi pada perdagangan dengan AS. Negeri Paman Sam semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia.

BPW tekankan kehadiran orang tua guna cetak generasi emas 2045

Federasi Bisnis Profesional Wanita (BPW) Indonesia menekankan pentingnya kehadiran orang tua dalam rangka mencetak generasi emas di tahun 2045 sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Presiden Federasi BPW Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd., menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan. Menurutnya, dalam memberikan pendidikan pada anak, peran orang tua tidak dapat tergantikan. Lingkungan belajar yang memberi rasa aman dan nilai-nilai positif bagi anak-anak akan membantu proses tumbuh kembang menjadi lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Starchild Daycare & Preschool Yuriko Delvita menambahkan pihak sekolah menghadirkan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini berpendekatan Jepang di Indonesia, yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh perhatian. Yuriko menekankan pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalin sistem secara utuh, melainkan mengadaptasinya dengan tetap menghormati budaya serta nilai setiap keluarga.

Putaran 2 Negosiasi Damai Rusia-Ukraina Segera Digelar, Bahas Pembagian Wilayah

Rusia mengonfirmasi bahwa putaran kedua negosiasi damai dengan Ukraina dan Amerika Serikat (AS) akan dimulai pada Rabu (4/2/2026) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), setelah ditunda dari jadwal semula akhir pekan lalu. Agenda utama pembicaraan akan fokus pada isu wilayah—poin paling sensitif dalam konflik ini—tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda kemajuan signifikan dari kedua pihak. AS berupaya menjadi perantara bagi tercapainya kesepakatan damai. Washington sedang menyusun draf kesepakatan damai melalui pembicaraan dengan Kyiv dan Moskwa.

Kendati sebagian besar poin dalam draf tersebut telah disepakati, Kyiv menyatakan bahwa isu wilayah tetap menjadi hambatan utama. Rusia, yang kini menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, menuntut penguasaan penuh atas wilayah Donetsk di timur sebagai bagian dari segala macam perjanjian damai. Moskwa juga memperingatkan, akan merebut wilayah tersebut secara paksa jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Ukraina menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang berpotensi membuka jalan bagi serangan lanjutan Rusia di masa depan.

Pemerintah Kyiv juga memperingatkan, menyerahkan wilayah hanya akan memperkuat posisi Moskwa. Sebagian besar warga Ukraina pun menolak gagasan menyerahkan wilayah yang telah dipertahankan pasukan mereka selama bertahun-tahun, dan menganggap hal itu tidak dapat diterima.

DPR: Usut Tuntas Pelanggaran HAM terhadap Nenek Saudah oleh Pemilik Tambang Ilegal

Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah, di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di wilayah tersebut. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan hukum yang tegas dan tidak boleh membiarkan aksi premanisme di sektor tambang merugikan rakyat kecil.

Selain itu, Willy meminta kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan, untuk bersinergi mengawal pemulihan hak-hak korban.

Mengingat kompleksitas persoalan yang melibatkan isu lingkungan, energi, dan hak asasi, Willy mendorong adanya penyelesaian lintas sektor dan lintas komisi di DPR RI. Willy menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kasus ini tidak ditangani secara parsial.

Nadiem Makarim: Insya Allah Saya Akan Bebas, Sedang Dibuktikan

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim optimistis dapat dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbais Chromebook yang sedang bergulir di persidangan. Alasannya, sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang mengaku bahwa mereka menerima gratifikasi tanpa sepengetahuan dan perintah Nadiem.

Nadiem pun kaget karena sejumlah anak buahnya dahulu mengaku menerima uang dalam bentuk gratifikasi dalam kasus korupsi Chromebook. Ia menuturkan. para saksi di persidangan juga sudah mengaku tidak ada intervensi dirinya dalam proses pengadaan Chromebook melalui e-katalog. Dengan demikian, menurut Nadiem, harga pengadaan Chromebook di e-katalog bukan merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri kala itu, melainkan kewenangan antara vendor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Menjaga Ikhtiar Negara untuk Guru Honorer

Bagi para guru honorer, isu kesejahteraan bukan sekadar perdebatan di media sosial atau wacana kebijakan di ruang publik. Di sekolah-sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guru honorer tetap berdiri di depan murid-muridnya dengan penuh tanggung jawab. Honorarium yang terbatas, pembayaran yang tidak selalu tepat waktu, serta ketidakpastian status kerja menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi.

Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan, rata-rata pendapatan guru non-aparatur sipil negara (ASN) masih berada di bawah upah layak di banyak daerah, terutama luar wilayah perkotaan. Laporan OECD (2020) mencatat, kesejahteraan guru berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan keberlanjutan proses pendidikan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, negara berkewajiban untuk melindungi martabat dan kesejahteraan pendidik. Berbagai program kesejahteraan guru Non-ASN yang dijalankan belakangan ini menjadi bukti bahwa ikhtiar tersebut terus diupayakan.

Ke depan, penguatan kesejahteraan guru honorer perlu terus dilakukan secara terintegrasi. Bank Dunia dalam sejumlah laporannya menekankan pentingnya standar honor minimum berbasis biaya hidup daerah, perluasan jaminan sosial, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar program kesejahteraan tidak berjalan parsial (World Bank, 2022). Dengan ikhtiar negara yang berkelanjutan dan dedikasi para guru, pendidikan Indonesia insya Allah dapat melangkah maju secara lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban.

Selama Ini Dunia Salah Membaca Trump

Donald Trump menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di dunia dalam hampir satu dekade. Namun di tengah kontroversial itu, banyak orang menilai Trump dari gaya luarnya, bukan dari cara berpikirnya. Memahami Trump seharusnya tidak bisa menggunakan kacamata politisi biasa. Trump lahir dari dunia bisnis, media, dan negosiasi keras yang membentuk cara pandangnya. Kunci pertama memahami Trump adalah ia melihat dunia seperti arena bisnis raksasa. Baginya hubungan antarnegara adalah transaksi bukan seperti kebanyakan pemimpin dunia yang membicarakan soal nilai bersama, solidaritas, dan kerja sama global. Ia melihat hanya kontrak yang harus adil.

Kemungkinan gaya kasar yang ditunjukkan pun disengaja. Pernyataan keras dan ancaman tersebut dalam banyak kasus digunakan lawan untuk duduk berunding. Trump merasa menang dan memahami bahwa era media dan persepsi bisa menjadi alat tawar. Trump hidup di ekosistem media dimana ia bukan korban media, namun pemainnya. Trump pun menekankan pada hubungan antar individu yang berujung pada diplomasi personal, bukan protokoler. Ia tidak menyelesaikan konflik bersenjata namun mengubah peta hubungan. Dalam geopolitik, perubahan arah kadang lebih penting daripada solusi sempurna. Trump juga menilai kekuatan finansial lebih efektif daripada perang. Mengingat Amerika menguasai sistem keuangan global, Trump menggunakan kekuatan dolar sebagai senjata dan alat tawar.

Pola kepemimpinan Trump membuat banyak pihak tidak nyaman karena diplomasi modern sering dibungkus bahasa indah: persahabatan, kemitraan, solidaritas tetapi dibaliknya ada kepentingan nasional. Trump mengatakan bagian yang biasanya tidak diucapkan dan membuat transaksi terlihat seperti transaksi. Bagi sebagian orang, itu jujur. Bagi yang lain, itu merusak tatanan. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah berpotensi mengurangi kepercayaan jangka panjang. Apalagi banyak kebijakannya sangat bergantung ke pribadi Trump, hal ini berdampak pada arah perubahan saat pergantian pemimpin. Gaya cepatnya pun memberi hasil cepat namun tidak bertahan lama. Walaupun Trump mampu menggerakan loyalitas kuat ada juga penolakan keras. Sehingga, ia adalah kekuatas sekaligus kelemahan.

Trump bukan sekedar politisi, ia negosiator, komunikator media dan pemain psikologi massa. Bukan ideolog murni tetapi pragmatis. Ia tidak terlalu peduli terlihat baik namun peduli terlihat menang. Ia bukan diplomat klasik, Ia deal maker. Sisi kontroversial Trump tidak sepenuhnya salah karena ia memantulkan wajah dunia apa adanya. Dunia global yang penuh kepentingan di katakan oleh Trump tanpa hiasan. Ia hanya memainkan permainan lama dengan cara terang-terangan.

Inflasi Awal 2026 Menguat Meski di Januari Deflasi, Tekanan Harga Diprediksi Bertahan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55%, naik signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih 2,92%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tahunan terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini mencatat inflasi 11,93% dengan andil mencapai 1,72% terhadap inflasi tahunan.

Selain faktor struktural tersebut, kenaikan inflasi awal tahun juga dipengaruhi efek basis rendah (low base effect). Pada Januari–Februari 2025, pemerintah sempat menerapkan diskon tarif listrik yang menekan IHK dan memicu deflasi. Akibatnya, level harga pada periode tersebut berada di bawah tren normal. Tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memproyeksikan inflasi tahunan akan bertahan di atas 3% sepanjang kuartal I-2026.

Meski demikian, prospek jangka menengah dinilai lebih terkendali. Faisal memperkirakan inflasi tahunan berpotensi kembali turun ke bawah 3% pada akhir 2026, atau masuk dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%–3,5%. Ia memproyeksikan inflasi umum berada di sekitar 2,72% pada penghujung tahun. Dengan berbagai tekanan tersebut, dinamika inflasi awal 2026 menunjukkan bahwa deflasi bulanan belum tentu mencerminkan meredanya tekanan harga. Fokus pasar dan pembuat kebijakan kini tertuju pada kemampuan inflasi kembali terkendali setelah momentum musiman berlalu.

Babak Baru, Presiden Iran Kini Perintahkan Negosiasi Nuklir dengan AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memerintahkan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan harapannya agar kesepakatan segera tercapai untuk mencegah aksi militer terhadap Iran. Iran mengatakan, mereka sedang mengerjakan metode dan kerangka kerja untuk negosiasi yang akan siap dalam beberapa hari mendatang, dengan pesan antara kedua pihak disampaikan melalui para pemain regional.

Trump telah memperingatkan bahwa waktu Iran hampir habis untuk mencapai kesepakatan tentang program nuklir. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Teheran tidak pernah menerima ultimatum dari AS. Dia juga tidak dapat mengkonfirmasi apakah pesan itu telah diterima.

Para aktor regional telah mendorong diplomasi untuk meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi berada di Turki pekan lalu dan mengadakan panggilan telepon lebih lanjut dengan rekan-rekannya dari Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Bersatunya negara-negara kawasan untuk mendorong solusi diplomatik menunjukkan kekhawatiran bahwa serangan AS apa pun akan menyeret Timur Tengah ke dalam konflik.  Hal ini sebagaimana peringatan yang dilontarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

BSI Resmi Jadi BUMN, Fokus Pembiayaan ke Segmen Konsumer dan Ritel

Setelah resmi menyandang status badan usaha milik negara (BUMN), PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI tetap memperkuat penyaluran pembiayaannya ke sektor ritel dan konsumer. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, selama ini BSI menyalurkan sekitar 90 persen pembiayaannya ke segmen Ritel, Konsumer UMKM dan Komersial skala kecil dengan lingkup ekosistem Pendidikan dan Lembaga Kesehatan. Pembiayaan tersebut diberikan kepada pegawai, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta ekosistem BUMN. BSI masih akan terus menggarap sektor pembiayaan tersebut ke depannya.

TPA Terancam Penuh 2028, Prabowo Janji Bereskan Masalah Sampah

Presiden Prabowo Subianto berjanji menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Pasalnya, seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) diperkirakan kelebihan daya tampung (overcapacity) pada 2028. Prabowo lantas mencontohkan masalah sampah di Bali yang memicu komentar dari beberapa tokoh di luar negeri. Kondisi kotor tersebut membuat wisatawan enggan datang.

Untuk mengatasi permasalahan sampah dalam jangka pendek, Prabowo meminta personel TNI dan Polri untuk melakukan korve atau corvée (bahasa Prancis: kerja bakti) untuk membersihkan sampah. Prabowo pun menegaskan seluruh pihak harus terlibat dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Dalam jangka lebih panjang, Prabowo memaparkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi yang tersebar di 34 kabupaten dan kota. Proyek tersebut ditargetkan bisa berfungsi dalam 2 tahun ke depan.

Ambisi Baru Elon Musk, 1 Juta Satelit untuk Data Center AI ke Luar Angkasa

Ambisi Elon Musk dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) tampaknya tak lagi terbatas di Bumi. Melalui perusahaan dirgantara miliknya, SpaceX, Musk mengajukan rencana untuk membangun pusat data AI yang berbasis di luar angkasa, bukan di darat seperti data center pada umumnya. Guna mewujudkan hal tersebut SpaceX telah meminta izin kepada Federal Communication Commission US untuk meluncurkan hingga satu juta satelit. Jumlah itu disebut-sebut hampir 100 kali lipat dibandingkan total satelit yang saat ini berada di orbit. 

SpaceX menyebut bahwa pusat data di orbit merupakan solusi untuk memenuhi permintaan daya komputasi AI yang terus meningkat. Karena itu, mereka meminta izin untuk membangun sebuah sistem satelit dalam jumlah besar.  Dalam dokumen tersebut, SpaceX menyatakan akan mengerahkan sistem hingga satu juta satelit yang beroperasi di lapisan orbit sempit, dengan rentang hingga 50 kilometer untuk setiap lapisan. SpaceX juga menegaskan bahwa pusat data orbital merupakan cara paling efisien untuk memenuhi lonjakan kebutuhan komputasi AI.

Nadiem Bingung Harga Pengadaan Chromebook Dianggap Mahal: Itu e-Katalog

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku bingung harga dari pengadaan Chromebook dinilai kemahalan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, proses pengadaannya dilakukan melalui e-katalog yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Nadiem menegaskan, para saksi di sidang sudah menjelaskan kalau harga produk disurvei di dalam e-katalog. Harga-harga yang ada diurutkan dan dipilih yang termurah. Nadiem juga menegaskan, harga dalam e-katalog tidak diurus oleh pihak kementerian atau menteri, tapi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam sidang, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek, Dhany Hamidan Khoir mengaku melakukan survei harga produk Chromebook hanya melalui e-katalog, bukan survei ke lapangan atau metode lainnya. Jaksa menilai, pengadaan Chrome Device Management (CDM) ini merugikan negara karena tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek saat itu. Selain itu, proses pengadaan Chromebook juga dinilai bermasalah karena tidak melalui proses kajian yang patut.

Proyeksi Inflasi Januari 2026: Terkerek Emas, Tertolong Tiket Pesawat

Inflasi diproyeksikan meningkat cukup tajam pada Januari 2026 secara tahunan akibat tekanan harga emas, meski secara bulanan diperkirakan mereda terutama akibat normalisasi harga tiket pesawat usai libur akhir tahun. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan (year on year/YoY) ke level 3,77%. Level itu lebih tinggi dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 2,92% YoY maupun Januari 2025 yang hanya 0,76% YoY. Sebaliknya secara bulanan (month on month/MoM), Asmo memperkirakan IHK akan mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,06% mom. Angka ini melandai signifikan dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,64% MoM.

Asmo merincikan bahwa kelompok harga bergejolak (volatile food) diperkirakan berbalik mengalami deflasi, dipicu oleh koreksi tajam pada harga cabai rawit yang turun sekitar 27% MoM, diikuti oleh penurunan harga bawang merah sebesar 13% MoM. Sejalan, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga diperkirakan mencatat deflasi ringan. Asmo mencatat harga bahan bakar non-subsidi turun rata-rata sebesar 6%, sejalan dengan tarif angkutan udara yang diproyeksi turun 10,6% menyusul berakhirnya puncak permintaan perjalanan liburan. Di sisi lain, inflasi inti (core inflation) diprediksi mengalami percepatan secara bulanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang mengerek harga emas.

Surplus Dagang Diproyeksikan Melonjak ke US$6,8 Miliar pada Desember 2025

Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus pada bulan sebelumya di level US$2,7 miliar.

Asmo menjelaskan bahwa pelebaran surplus dagang tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang terakselerasi menjelang akhir tahun, yang pada saat bersamaan impor justru mengalami penyusutan. Dia merinci bahwa kenaikan ekspor didorong oleh permintaan yang membaik terhadap komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta besi dan baja, khususnya dari China. Dari sisi harga, lanjutnya, komoditas besi dan baja mencatatkan kenaikan harga sekitar 5,8% MtM atau 31,8% YoY. Kendati demikian, harga komoditas lainnya secara umum cenderung menurun meskipun permintaan tetap solid.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor ke China melesat tajam sebesar 25,7% YoY, disusul ekspor ke Singapura yang tumbuh 20,2% YoY, dan Malaysia sebesar 11,5% YoY. Sebaliknya, kinerja impor diproyeksikan terkontraksi sebesar 9,7% YoY atau turun 2,2% secara bulanan pada Desember 2025. Penurunan ini terutama dipicu oleh rendahnya impor barang modal dan bahan baku, sejalan dengan perlambatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang mencerminkan melemahnya pesanan baru.

Luhut Sarankan OJK & BEI Pakai AI untuk Endus Saham Gorengan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal. Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau ‘saham gorengan’ secara lebih cepat, akurat, dan proaktif, guna mencegah terulangnya insiden yang memicu peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Luhut menegaskan bahwa peringatan MSCI harus dipandang sebagai cerminan jujur bagi regulator untuk berbenah.

Selain isu teknologi, Luhut juga menyoroti lima poin reformasi lainnya. Pertama, pengetatan aturan transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) disertai sanksi tegas. Kedua, peningkatan porsi saham publik atau free float emiten kapitalisasi besar secara bertahap menjadi 15% dari posisi saat ini sekitar 7,5%. Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan. Keempat, pelonggaran batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan asuransi hingga 20% demi memperdalam likuiditas domestik. Kelima, perombakan jajaran direksi BEI dan OJK sebagai momentum strategis untuk seleksi pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan.

Skenario Perang Memanas, AS Siapkan Perisai Udara Sebelum Serang Iran

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah memperkuat sistem pertahanan udara dan rudal di seluruh kawasan Timur Tengah.  Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan aksi balasan dari Iran jika militer AS melancarkan serangan di masa mendatang. Pentagon saat ini tengah mengerahkan tambahan baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan sistem pertahanan rudal Patriot ke sejumlah lokasi strategis. Lokasi-lokasi tersebut mencakup pangkalan di mana pasukan AS ditempatkan, termasuk di Yordania, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, dan Qatar.

Hingga saat ini, Presiden AS Donald Trump belum mengumumkan keputusan resmi terkait aksi militer terhadap Iran. Namun, sejumlah pejabat menyatakan bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan serangan terbatas dengan kekuatan yang sudah ada di kawasan tersebut. Meski demikian, terdapat kekhawatiran mengenai dampak dari serangan tersebut. 

Selain pertahanan darat, Angkatan Laut AS juga telah menyiagakan beberapa kapal perusak rudal kendali yang mampu mencegat ancaman udara seperti rudal dan drone. Fokus pada penguatan pertahanan udara ini berkaca pada intensitas pertukaran rudal selama perang 12 hari antara Israel dan Iran tahun lalu. 

Prabowo Bertemu Peneliti BRIN, Bahas Pilkada Tidak Langsung

Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional di kediamannya pada Jumat, 30 Januari 2026. Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung menjadi salah satu isu yang dibahas.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyampaikan opsi. Opsi Pilkada langsung seperti sekarang dinilai belum sepenuhnya efektif karena partai politik peserta Pilkada belum firm, stakeholder-nya belum memiliki kesamaan perspektif, dan tidak adanya keberpihakan Pemda untuk mengeksekusi program rakyat. Sementara pilkada tidak langsung dimungkinkan untuk diterapkan selama tidak menggunakan mekanisme lama. Peraturannya perlu di adendum dengan mengedepankan hak politik masyarakat sipil.

Atas opsi tersebut, Prabowo belum menyampaikan kesimpulan. Namun, Siti Zuhro menegaskan bahwa pilkada harus berdampak pada kualitas pemerintahan daerah. “Kalau sudah tidak bisa mengurus dan melayani, pemda apa itu? Sibuk dengan OTT, sibuk dengan manuver-manuver politik, sibuk dengan katakan konflik antara kepala daerah dan wakilnya, pecah kongsi. Sibuk gitu aja. Kapan kerjanya? Nah ini antara lain yang kita pikirkan.”

Jokowi Mati-matian untuk PSI, Golkar: Harus Lolos Verifikasi Pemilu Dulu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai PSI dan semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) berpotensi menjadi kompetitor. Sarmuji menyatakan pada Minggu (1/2/2026) “Bagi kami partai apapun yang menjadi peserta pemilu berpotensi menjadi kompetitor. Hanya saja PSI harus membuktikan diri, harus lolos seleksi administratif untuk bisa menjadi peserta pemilu.”

Sebab posisi PSI berbeda dengan partai politik lain yang sudah memiliki kursi di parlemen. PSI harus melakukan verifikasi faktual terlebih dahulu sebelum mengikuti Pemilu 2029. Berbeda dengan partai yang sudah ada di parlemen tidak diwajibkan mengikuti proses verifikasi faktual.

Sarmuji juga menilai dukungan maksimal dari Jokowi untuk PSI adalah hal wajar, mengingat ketua umum PSI adalah putranya. Sebelumnya, pada Rakernas PSI di Makassar, PSI menetapkan Jokowi sebagai tokoh utama dalam setiap kampanye partai.

Bersama RI, 7 Negara Muslim Kecam Pelanggaran Gencatan Senjata Israel

Tujuh negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Turki, melayangkan kecaman keras terhadap rentetan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di Jalur Gaza. Aksi militer Israel tersebut dilaporkan telah menewaskan dan melukai lebih dari seribu warga Palestina sejak gencatan senjata disepakati. Pernyataan bersama ini dirilis oleh Menteri Luar Negeri dari tujuh negara, yakni: Turki, Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi.

Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Turki pada Minggu (1/2), ketujuh negara tersebut menegaskan bahwa serangan Israel berisiko merusak upaya perdamaian yang tengah dibangun oleh komunitas internasional. Pelanggaran ini terjadi di saat pihak regional dan internasional tengah bekerja keras mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump serta implementasi
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Para menteri itu menilai pelanggaran berulang dari Negeri Zionis ini sebagai ancaman langsung terhadap proses politik. Hal ini dianggap menghambat terciptanya kondisi transisi menuju fase yang lebih stabil di Gaza, baik dari aspek keamanan maupun kemanusiaan. Berdasarkan data kantor media Gaza, meskipun status gencatan senjata sedang berlaku, serangan Israel dilaporkan masih terus berlanjut. Sejak 10 Oktober lalu, serangan tersebut telah merenggut 524 nyawa dan melukai 1.360 orang lainnya.

Mensesneg: Pembentukan Perminas Arahan Prabowo, Fokus Kelola Mineral Kritis

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pembentukan PT Perminas merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengelolaan mineral kritis secara terfokus. PT Perminas dibentuk oleh Danantara untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe, Sumatra Utara, yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources, dengan fokus khusus pada mineral kritis berbeda dari fungsi MIND ID.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa BUMN baru ini diperlukan karena MIND ID tidak menangani tambang yang izinnya telah dicabut. MIND ID tetap mengelola perusahaan tambang lain seperti ANTAM, Bukit Asam, Inalum, Vale Indonesia dan Freeport.

Markas Scam di Kamboja Digerebek, Nyaris 1.800 Warga China Ditahan

Kepolisian Kamboja melancarkan operasi besar-besaran terhadap sindikat penipuan daring (online scam) dan mengamankan lebih dari 2.000 orang pada Sabtu (31/1). Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengungkapkan bahwa dari 2.000 orang yang diamankan, hampir 1.800 dari total mereka yang ditahan adalah warga negara China. Operasi skala besar ini menyasar sebuah kompleks penipuan di Bavet, kota terbesar di Provinsi Svay Rieng yang berbatasan langsung dengan Vietnam.

Kompleks di Bavet tersebut terdiri dari 22 gedung yang beroperasi dengan kedok kasino. Wilayah ini dilaporkan telah lama menjadi sarang aktivitas ilegal, mulai dari penipuan telekomunikasi hingga judi daring. Selain di Bavet, operasi serupa juga dilakukan serentak di beberapa wilayah lain, termasuk Sihanoukville. Tekanan dari aparat dilaporkan telah membuat sejumlah situs penipuan ditutup secara sukarela oleh pengelolanya sebelum penggerebekan terjadi.

Langkah tegas Kamboja ini dipicu oleh desakan pemerintah China. Duta Besar China untuk Kamboja, Wang Wenbin, sebelumnya menyatakan bahwa maraknya kasus warga China yang hilang di Kamboja telah mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Sebagai catatan, Komite Ad-Hoc Penanggulangan Scam Daring Kamboja melaporkan bahwa dalam tujuh bulan terakhir, sebanyak 5.106 tersangka dari 23 negara telah ditangkap, dengan 4.534 di antaranya telah dideportasi.

Menutup Celah ‘Mafia Saham’ Usai Badai di Pasar Modal

Ororitas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong transformasi pasar modal dengan memperkuat transparansi ultimate beneficial ownership (UBO). Di sisi lain, pemerintah telah mewajibkan perusahaan pelaporan keuangan terpusat mulai tahun 2026. Ultimate beneficial ownership (UBO) adalah terminologi yang lazim dikenal dalam praktik tata kelola korporasi. UBO berbeda dengan legal ownership yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi milik korporasi, misalnya laporan keuangan.

UBO biasanya merupakan individu yang namanya tidak tercantum dalam dokumen resmi milik perseroan, namun ditengarai sebagai pengendali entitas dan penerima manfaat paling puncak dari suatu transaksi atau aktivitas bisnis suatu korporasi. Penyembunyian identitas UBO lazimnya bertujuan untuk praktik pencucian uang dan pengemplang pajak.

Friderica Widyasari Ditunjuk Jadi Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK

OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua, efektif 31 Januari 2026; sebelumnya ia menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. OJK juga menunjuk Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; sebelumnya ia memimpin Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

OJK menegaskan akan menajamkan kebijakan, program kerja, dan agenda strategis guna merespon dinamika yang berkembang di sektor keuangan. OJK juga memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen.

Tutup Rakernas PSI, Kaesang Ajak Kader Menangkan Pemilu 2029

Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029. Beliau mengajak seluruh kader untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik.

“Saya minta tolong kerja samanya, semuanya, untuk bisa bekerja keras, membantu saling gotong royong supaya cita-cita kita bisa tercapai,” ucapnya pada pidato penutup Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan (Sabtu, 31/1/2026).

Pada Rakernas tersebut, Kaesang mengenalkan aplikasi partai. Aplikasi ini memuat data DPW PSI yang telah memenuhi persyaratan dari KPU untuk mengikuti Pemilu 2029. Kaesang pun menegaskan “Saya ketua umum, akan saya peras seluruh darah saya untuk memenangkan PSI.” “Mari kita menangkan Pemilu di 2029 nanti.”

Harga Emas Dunia Merosot Lagi hingga 4%, Ini Faktornya

Harga emas spot turun hingga 4 % pada perdagangan awal Senin, diikuti penurunan serupa pada perak yang tetap di atas US$80 per ons setelah sebelumnya jatuh 12 %. Menurut Robert Gottlieb, aksi jual masih berlangsung karena belum terlihat titik keseimbangan baru bagi harga logam mulia.

Penurunan harga emas ini dipicu oleh nominasi Kevin Warsh sebagai pemimpin The Fed oleh Presiden AS, yang menguatkan dolar dan menurunkan sentimen beli emas di tengah kekhawatiran geopolitik dan nilai mata uang. Investor menganggap Warsh sebagai penentang inflasi terkuat diantara kandidat final, meningkatkan ekspetasi kebijakan moneter yang akan mendukung dolar dan elemahkan harga emas.

Investor Berharap Bursa Bisa Penuhi Permintaan MSCI

Pasar modal Indonesia diguncang rangkaian pengumuman penting pada akhir pekan lalu, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami beberapa kali trading halt. Tekanan datang dari kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan rebalancing indeks saham Indonesia mulai akhir Januari 2026.

Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pemangkasan bobot saham Indonesia di MSCI Emerging Markets Index. Risiko penurunan status dari emerging market menjadi frontier market ikut mencuat. Dampaknya terasa langsung di pasar. Investor asing melakukan aksi jual besar-besaran, terutama pada saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot tinggi di indeks global. Tekanan jual ini memperdalam volatilitas IHSG.

Situasi pasar yang bergejolak diikuti gelombang pengunduran diri pejabat di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum penutupan perdagangan, Direktur Utama BEI Iman Rachman lebih dulu menyampaikan pengunduran diri. Sebenarnya investor tidak beharap direksi BEI dan Ketua OJK mundur. Harapannya kita bisa memenuhi permintaan MSCI,” kata Hans.

Menhan Pastikan 4.000 ASN akan Menjadi Komcad

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Sjafrie menjelaskan, para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara.

Para ASN yang berusia 18 sampai 35 tahun diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer. Setelah rangkaian pelatihan dasar selesai, para ASN tersebut akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan pengabdian.

Sjafrie melanjutkan, pelatihan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Walau demikian, dia memastikan para ASN yang sudah menjadi komcad ini tidak akan diproyeksikan untuk menggantikan tugas TNI dalam menjadi ujung tombak keamanan negara. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, dia berharap jiwa nasionalisme para ASN semakin meningkat sehingga semangat untuk melayani masyarakat serta negara semakin tinggi.

Pakar Ingatkan DPR: Parliamentary Threshold Jangan Jadi Instrumen Kepentingan Partai Besar

Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai rawan diselewengkan menjadi alat kepentingan partai besar. Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan DPR agar tidak menggunakan parliamentary threshold sebagai instrumen self-dealing yang justru melemahkan demokrasi plural.

Ia menegaskan, meski DPR tidak diwajibkan berkonsultasi secara formal dengan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK. Menanggapi kekhawatiran soal fragmentasi parlemen serta usulan penurunan ambang batas secara bertahap, Titi menilai persoalan efektivitas parlemen tidak seharusnya dibebankan kepada pemilih melalui pemotongan suara.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa tanpa penyederhanaan sistem kepartaian, sistem presidensial akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik yang berdampak pada lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional. Dalam konteks tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) merupakan salah satu instrumen konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice Riza Chalid, Polri Endus Lokasi Persembunyian

Pelarian panjang pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) memasuki babak akhir yang krusial. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengonfirmasi bahwa Interpol pusat di Lyon, Prancis, telah resmi menerbitkan Red Notice untuk Riza Chalid per tanggal 23 Januari 2026. Status ini menjadikannya buronan internasional yang wajib ditangkap oleh kepolisian di 196 negara anggota Interpol.

Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (1/2), menegaskan bahwa pihaknya telah mendeteksi keberadaan sang “Gasoline Godfather”. Meski tidak menyebutkan nama negara secara spesifik demi kepentingan operasi, Polri memastikan Riza tidak berada di Lyon, melainkan di salah satu negara anggota Interpol lainnya.

Penerbitan Red Notice ini merupakan tindak lanjut dari penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pertengahan 2025 lalu. Riza Chalid diduga kuat menjadi otak di balik kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Selain tindak pidana korupsi, ia juga dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kejagung mencatat kerugian negara dalam skandal ini mencapai angka fantastis. Modus operandi yang digunakan melibatkan intervensi kebijakan impor minyak mentah yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak swasta tertentu.

Prabowo dan Para Kepala Daerah akan Kumpul di Sentul Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto dan kepala daerah se-Indonesia akan berkumpul di Sentul, untuk Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/2/2026). Rakornas ini diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber dalam sejumlah sesi tematik. Mereka akan membahas program strategis Presiden yang meliputi kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, serta penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka secara resmi Rakornas 2026. Selain membuka acara, Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas. Ia juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025.

Menhan Pastikan 4.000 ASN akan Menjadi Komcad

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Sjafrie menjelaskan, para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara.

Para ASN yang mengikuti komcad berusia 18 sampai 35 tahun tersebut diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer. Setelah rangkaian pelatihan dasar selesai, para ASN tersebut akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan pengabdian. Walau demikian, dia memastikan para ASN yang sudah menjadi komcad ini tidak akan diproyeksikan untuk menggantikan tugas TNI dalam menjadi ujung tombak keamanan negara.

Sjafrie melanjutkan, pelatihan komcad tersebut akan dilakukan secara bertahap. “Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya,” kata Sjafrie.

Investor Asing Ingin Ambang Lapor Kepemilikan Saham Turun ke 1 Persen

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan investor asing mendorong agar aturan ambang batas pelaporan kepemilikan saham diturunkan ke level 1 persen. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatur keterbukaan kepemilikan saham di atas 5 persen. Artinya, hanya investor yang menguasai lebih dari 5 persen saham sebuah perusahaan yang wajib melaporkan hal itu ke bursa. Menurut Rosan, investor asing menilai ambang batas pelaporan dengan kepemilikan saham di atas 5 persen tersebut masih terlalu tinggi. Hal itu dinilai berpotensi membuka ruang pembentukan harga saham yang tidak wajar.

Selain itu, investor asing juga mengapresiasi rencana menaikkan ketentuan free float minimum emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Sederhananya, free float adalah jumlah saham yang aktif milik sebuah perusahaan yang dijual ke publik. Artinya, saham free float tidak ‘dikunci’ oleh pemegang saham besar, seperti pendiri perusahaan, manajemen, atau institusi. Semakin besar persentase free float, maka semakin likuid saham tersebut. Banyak investor yang bisa membeli atau menjual kapan saja dan pergerakan harganya lebih stabil sebab tak mudah dimanipulasi.

BI: Penjual yang Tolak Uang Rp 10.000 dan Rp 20.000 Tahun Emisi 2005 Bisa Kena Sanksi

Bank Indonesia (BI) merilis informasi daftar uang yang masih berlaku di 2026. Merujuk laman BI, uang kertas Rp 10.000 dan Rp 20.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat transaksi hingga saat ini. Hal ini menjawab keresahan publik di media sosial X. Banyak warganet yang mengeluh bahwa uang kertas edisi 2005 ditolak oleh pedagang. Bank Indonesia (BI) memastikan, pedagang yang menolak uang Rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran dapat dikenai sanksi.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bagi seseorang yang menolak uang tersebut, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda maksimal Rp 200.000.000.

Direktur Utama BEI Iman Rachman Mundur di Tengah Sentimen Rilis MSCI

Iman Rachman mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu disampaikan kepada wartawan di media center Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1). Iman Rachman mengatakan keputusan yang diambil menurutnya menjadi yang terbaik untuk padar modal. Ia berharap dengan pengunduran dirinya menjadi lebih baik. Kinerja BEI dalam beberapa hari terakhir disorot terutama usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga trading halt dalam dua hari beruntun. Pasar merespons negatif pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menangguhkan rebalancing indeks saham Indonesia pada Februari 2026.

Diwarnai “Trading Halt”, Purbaya Yakin IHSG “To The Moon” Capai 10.000 di Akhir Tahun

Optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak surut meski pasar modal Indonesia sempat gonjang-ganjing pada dua hari kemarin. Perdagangan saham sempat dihentikan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026) lantaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun drastis hingga 8 persen. Purbaya tetap optimistis IHSG masih berpotensi menguat hingga menyentuh level 10.000 pada akhir tahun ini. Sebab kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Dia memperkirakan, guncangan pasar umumnya berlangsung singkat, sekitar dua hingga tiga hari, sebelum kembali stabil. Pasalnya, kepanikan investor lebih dipicu faktor psikologis dan sentimen penilaian lembaga global, bukan karena persoalan mendasar pada ekonomi nasional.

Dirut BEI Mundur, IHSG Terkoreksi Tipis di Pagi Ini (30/1)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melemah pasca pengumuman pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman pada Jumat (30/1/2026). Pada intraday perdagangan Jumat (30/1), IHSG terkoreksi 0,74% ke level 8.171,24 pukul 9:33 WIB. Padahal, IHSG membuka perdagangan dengan menguat 1,11% ke level 8.323,20 setelah dua hari terkena trading haltTrading halt pertama terjadi pada Rabu (28/1/2026) terjadi trading halt pukul 13:43:13 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) pasca pengumuman MSCI. Kemudian trading halt kedua terjadi pada Kamis (29/1/2026) pukul 09:26:01 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) dan dibuka kembali pada pada pukul 09:56:01 waktu JATS

Iman menyampaikan mengundurkan dirinya dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tekanan yang terjadi dalam dua hari terakhir. Menurutnya, keputusan yang diambil merupakan langkah yang terbaik untuk pasar modal. Dia berharap dengan pengunduran dirinya, pasar modal Indonesia akan menjadi lebih baik.

Dampak Evaluasi MSCI – Trading Halt Momentum Reformasi Pasar Modal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai penghentian sementara perdagangan (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kedua kalinya menjadi momentum bagi otoritas guna mempercepat reformasi regulasi pasar modal. Sebagaimana diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan pada Kamis pukul 09.26 WIB dalam sistem Jakarta Automated Trading System (JATS) setelah IHSG turun hingga 8%. Saat itu, indeks melemah 665,89 poin atau 8,00% ke level 7.654,66. Perdagangan kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 09.56 WIB tanpa perubahan jadwal sesi.

Disampaikan Airlangga, pihaknya sudah berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan terkait gejolak pasar tersebut. Hasil pembahasan menekankan pentingnya pembaruan aturan dan tata kelola di pasar modal. Adapun selain imbas dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga keuangan global Goldman Sachs turut menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight.

Sementara Direktur Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Gilman Pradana mengatakan, sebagai penyedia indeks global, evaluasi MSCI dipandang perlu disikapi secara konstruktif oleh seluruh pemangku kepentingan pasar. Menurutnya, penilaian MSCI seharusnya tidak dilihat semata sebagai sentimen negatif, melainkan sebagai momentum perbaikan struktural pasar modal Indonesia. Menurut Gilman, dalam konteks saat ini, kebijakan MSCI berpotensi menjadi katalis untuk memperkuat kredibilitas pasar, meningkatkan kepercayaan investor global, serta membuat pasar saham Indonesia lebih resilien dalam jangka panjang.

Konferensi China-ASEAN Digelar di Jakarta, Alibaba-Huawei Bakal Hadir

Raksasa perusahaan teknologi dari China daratan, Alibaba Cloud, Huawei, hingga Ant International bakal turut menghadiri China Conference: Southeast Asia. Forum ini akan digelar South China Morning Post (SCMP), bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Hotel St. Regis, Jakarta, pada 10-11 Februari mendatang. Executive Managing Editor, South China Morning Post, Zuraidah Ibrahim mengatakan, melalui forum ini pihaknya akan fokus menghubungkan pihak-pihak yang tertarik dengan China maupun Indonesia.

Zuraidah menyampaikan bahwa SCMP akan melaporkan berita yang fokus pada isu ekonomi. Pihaknya akan membantu memfasilitasi dialog, pertukaran pemahaman, dan menjalankan tanggung jawab media dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Director Global Events South China Morning Post, Razlan Manjiaji, mengatakan pertemuan itu bakal membahas tiga pilar topik utama. Isu diplomasi dan geopolitik akan menjadi materi yang perlu banyak dibicarakan. Topik lainnya menyangkut perdagangan dan arus modal serta teknologi yang penting bagi Asia Tenggara.

ESDM Bakal Beri 313 Izin Baru Wilayah Pertambangan Rakyat

Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertata.

Ia merinci usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 blok, Sumatra Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok. Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara tidak mengajukan penambahan WPR dan tetap menggunakan sembilan blok yang telah ditetapkan sebelumnya.

Yuliot menjelaskan, penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penetapan WP sangat dinantikan oleh pemerintah daerah karena menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang. Selain itu, WP juga menjadi pijakan bagi penerbitan izin usaha pertambangan, termasuk izin pertambangan rakyat. Yuliot menegaskan, perubahan WP tidak akan mengganggu izin yang sudah ada.

Bukan Sekedar Administrasi, Kemendagri Tegaskan Dampak Kebijakan Daerah Harus Terukur

Dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi di daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Program SKALA terus memperkuat kolaborasi.

Langkah ini untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, namun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa “Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting,”

Kolaborasi ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan.

Uji Materi UU Pemilu di MK, Pemohon Usul Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 2,5 Persen

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas parlemen tanggal 29 Januari 2026.

Dalam permohonan nomor 37/PUU-XXIV/2026, pemohon mengusulkan agar ambang batas parlemen yang saat ini 4 persen diturunkan menjadi maksimal 2,5 persen. Alasan penurunan ini untuk mengantisipasi hilangnya jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Menurut Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, menyarankan pemohon juga menyampaikan kajian dan argumentasi untuk menurunkan ambang batas ini kepada DPR.

Wamenkes Pastikan Virus Nipah Belum Masuk Indonesia

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus memastikan virus Nipah belum ditemukan di Indonesia hingga kini. Benjamin mengungkap virus Nipah sudah ada sejak 1998 di India, dan tercatat ada dua kasus baru tahun ini. Ia mengatakan, India sebagai negara asal kasus tersebut berkomitmen mencegah penyebaran virus ke negara lain. Penyebaran virus Nipah dari India pun terus diwaspadai. Sejumlah negara yang memiliki jalur transit dari India juga telah meningkatkan kewaspadaan.

Terkait langkah antisipasi di dalam negeri, Benjamin menegaskan bahwa Indonesia selalu menerapkan skrining, terutama di pintu masuk internasional seperti bandara. Alat deteksi disebutnya, telah mumpuni mendeteksi indikasi dugaan apabila ada penyebaran virus tersebut. Selain itu, Pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah secara global dan mulai melakukan pencegahan dini guna melindungi masyarakat Indonesia.

Poin Pleno PBNU: Gus Yahya Ketum, Struktur Pengurus Kembali ke Semula

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengembalikan posisi KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno PBNU yang dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Rapat pleno yang digelar secara hybrid itu diikuti jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A’wan serta pimpinan badan otonom dan lembaga PBNU. Forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda besar NU ke depan. Dalam rapat tersebut, PBNU menerima permohonan maaf Gus Yahya terkait sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan.

Selain memulihkan jabatan ketua umum, rapat pleno juga memutuskan untuk mengembalikan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU yang telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024. PBNU juga menyepakati peninjauan ulang seluruh Surat Keputusan, baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya, yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan SK PAW Tahun 2024. Selain itu, rapat mendorong percepatan penerbitan SK kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU.

Prabowo dan Maruarar Bahas Land Clearing Lahan 30 Hektare Rusun Subsidi di Cikarang

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis (29/1/2026) sore WIB. Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Prabowo menerima laporan dari Maruarar terkait perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang sedang disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi.

Selain itu, berdasarkan keterangan Teddy, Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141 ribu unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan berdekatan. Menurut Teddy, lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama.

PKS Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu

PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability).

Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi parlemen yang berlebihan. Sehingga pengambilan kebijakan strategis dapat dilaksanakan dengan lebih mudah akibat adanya perbedaan kepentingan yang terpecah-pecah.

Sementara, usulan PAN mengenai fraksi gabungan ditanggapi berbeda oleh PKS. PKS menilai penggabungan ini tidak bisa dipaksakan sebab fraksi bukan sekadar wadah administratif namun representasi platform, ideologi, dan arah perjuangan politik.

Pramono putuskan imbauan PJJ dan WFH diperpanjang hingga 1 Februari

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memutuskan agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan work from home (WFH) diperpanjang hingga 1 Februari 2026. Selain memperpanjang imbauan PJJ dan WFH, dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Meskipun pada Kamis pagi hujan turun cukup lebat, dia sudah meminta agar OMC dilakukan. Pramono mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku hingga 28 Januari 2026. Namun apabila diperlukan, kebijakan tersebut akan diperpanjang. Dia pun menegaskan kebijakan tersebut juga berlaku bagi perusahaan maupun sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Polri: Penonaktifan Kapolresta Sleman guna jamin objektivitas

Polri menyatakan bahwa penonaktifan sementara Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan. Trunoyudo menjelaskan, penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta.

ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.

Dalam audit tersebut, lanjut dia, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DI Yogyakarta merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DI Yogyakarta pada Jumat pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DI Yogyakarta. Sebagai informasi, kasus penjambretan yang menjadi polemik ini terjadi pada April 2025. Seorang suami bernama Hogi Minaya mengejar dua penjambret yang merampas tas istrinya menggunakan mobil.

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini terancam menjadi sekadar slogan normatif. Hal ini disebabkan oleh absennya kemandirian anggaran yang membuat lembaga peradilan masih bergantung pada keputusan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat memberikan keterangan ahli dalam sidang pengujian undang-undang Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/1/2026). Fahri menyoroti praktik penganggaran Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.

Dalam kesaksiannya, Fahri menyebut komponen kritis dalam kemandirian anggaran di Indonesia masih hilang. Tidak ada jaminan konstitusional eksplisit yang melindungi anggaran peradilan dari modifikasi sepihak oleh eksekutif, serta tidak adanya mekanisme penyampaian anggaran langsung ke DPR.

Hujan Sudah Turun Sejak Pagi, Ini Prediksi Cuaca Jabodetabek

PADA pagi ini, Jumat 30 Januari 2026, sebagian Jabodetabek telah basah oleh hujan. Peringatan dini cuaca yang dibuat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang berlaku pukul 04-07 WIB mengungkap hujan bermula dari wilayah di pesisir di Jakarta, Tangerang, maupun Bekasi.

Menurut prakiraan cuaca BMKG, hujan sepanjang hari ini di seluruh wilayah Jakarta akan memiliki intensitas yang ringan. Baik itu di wilayah daratan maupun Kepulauan Seribu. Sekalipun sebagian besar diperkirakan hanya akan memiliki cuaca hujan ringan, Jakarta dan sekitarnya tetap diminta mengantisipasi kejadian hujan lebat-sangat lebat hari ini. BMKG memberikan status peringatan dini hujan ‘Siaga’ kepada Jakarta hari ini bersama sejumlah daerah lainnya yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan NTT.

Pakar Gizi: MBG dan Pendidikan Saling Menguatkan, Fondasi Bangun SDM Unggul

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Leni Sri Rahayu MPH, mengatakan salah satu tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi gratis sesuai kebutuhan kelompok sasaran, khususnya kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), anak usia sekolah, dan remaja.

Menurutnya, jika pelaksanaan MBG mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat. Sejauh ini pengawasan tata kelola MBG harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi. Itu penting karena dengan alokasi anggaran yang besar, harus ada indikator keberhasilan sampai program MBG bisa berjalan dengan baik.

Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Leni mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor IQ sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal.

Banjir Jakarta Meluas: 20 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Kamis Pukul 09.00 WIB

Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu (28/1/2026) menyebabkan terjadinya sejumlah genangan di permukiman warga hingga ruas jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Kamis (29/1/2026) pagi pukul 09.00 WIB, terdapat 20 RT dan 5 ruas jalan yang masih tergenang. Genangan terjadi seiring dengan meningkatnya status sejumlah pos pantau dan pintu air menjadi Waspada atau Siaga 3, di antaranya Bendung Katulampa, Pos Sunter Hulu, Pos Pesanggrahan, Pos Angke Hulu, hingga Pintu Air Manggarai dan Karet.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan mengatakan, genangan terparah terjadi di wilayah Jakarta Timur akibat luapan Kali Ciliwung yang dipicu curah hujan tinggi. Wilayah terdampak di Jakarta Timur meliputi Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, dan Cililitan. Selain Jakarta Timur, BPBD juga mencatat genangan di wilayah Jakarta Barat yang meliputi 6 RT di Kelurahan Rawa Buaya dan Kedoya Selatan.


Tak hanya permukiman, genangan juga merendam sejumlah ruas jalan di Jakarta. BPBD DKI mencatat terdapat lima ruas jalan yang terdampak, dengan ketinggian air bervariasi antara 15 hingga 40 sentimeter. Ruas jalan tersebut di antaranya Jalan Meruya Selatan, Jalan Daan Mogot KM 12, Jalan Srengseng Raya, Jalan Ciledug Raya, dan Jalan Raden Inten II.



Nusron: Periode 2019-2024, Indonesia Kehilangan 554 Ribu Hektare Sawah

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). Nusron diminta RI 1 mengendalikan alih fungsi lahan sawah nasional guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan, Usai pertemuan, Nusron menjelaskan, dalam periode 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah. Semua lahan itu beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Nusron menyampaikan, Kementerian ATR/BPN telah mengambil sejumlah langkah strategis yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030. Aturan itu mengamanatkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, kata Nusron, pemerintah mengambil langkah sementara berupa penetapan seluruh LBS sebagai LP2B di daerah-daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen. Kebijakan itu berlaku hingga pemerintah daerah menetapkan secara jelas pembagian lahan LP2B dan lahan yang dapat dikonversi.

Purbaya Bocorkan Tarif Bea Keluar Batu Bara Berkisar 5–11 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tarif bea keluar (BK) komoditas batu bara akan berkisar antara lima hingga 11 persen dengan beberapa level penyesuaian yang masih dibahas. Ditemui usai pelantikan anggota Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026), Purbaya mengatakan ketentuan bea keluar batu bara saat ini telah memasuki tahap proses pengundangan.

Ia memastikan pemerintah tengah merampungkan regulasi bea keluar batu bara sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Selain itu, Purbaya mendorong agar kebijakan bea keluar batu bara dapat diberlakukan secara surut. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan negara memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan.

Terkait respons pelaku usaha, Purbaya menekankan pemerintah tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan pengusaha. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Kepada DPR RI, Apjati Sebut Regulasi Penempatan PMI Rumit dan Lambat

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2026). Apjati mendorong DPR untuk mengevaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwani, menjelaskan, tingginya target penempatan PMI yang ditetapkan pemerintah di angka 500 ribu orang per tahun tidak realistis. Hal itu sulit dicapai selama regulasi penempatan masih rumit dan lambat. Padahal, sambung dia, penempatan PMI terbesar sekaligus paling aman selama ini justru dilakukan melalui P3MI. Menurut Said, beban regulasi yang berlapis dan tidak responsif terhadap dinamika pasar kerja global. Hal itu malah memperlambat proses penempatan, khususnya melalui jalur resmi. Alih-alih memperkuat penempatan yang aman dan terukur, regulasi yang ada justru kerap menghambat pelaku usaha dalam penempatan PMI secara aman dan legal.

Menurut Said, bahwa persoalan mendasar dalam penempatan PMI saat ini adalah ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih dan ketidakjelasan pengaturan di lapangan. Kondisi itu terlihat jelas dalam penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah.

Kapan Pajak Marketplace Berlaku?

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat. Purbaya masih mempertahankan pendiriannya untuk menerapkan pajak baru ketika perekonomian nasional telah mencetak pertumbuhan 6 persen. Purbaya menjelaskan pertimbangan utamanya saat ini adalah kesiapan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak. Sebab, bila wajib pajak belum memiliki kemampuan membayar pajak yang memadai, penambahan tarif pajak dikhawatirkan dapat mengancam daya beli masyarakat, yang berujung berdampak pada kinerja perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan. Bimo, dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta menjelaskan pergeseran struktur ekonomi dari konvensional ke digital membutuhkan adaptasi proses bisnis perpajakan yang lebih responsif, mengingat cara berbisnis secara umum juga telah bergeser. Aturan mengenai kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Besaran PPh 22 yang dipungut, yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk. Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

Harga Timah Global Melonjak 50% dalam Tiga Bulan, Pasokan Ketat Jadi Pemicu

Harga timah di pasar global terus melesat dalam tiga bulan terakhir seiring ketatnya pasokan dan meningkatnya permintaan dari industri berteknologi tinggi. Data London Metal Exchange (LME) menunjukkan, harga timah naik dari US$ 36.435 per ton pada 27 Oktober 2025 menjadi US$ 54.878 per ton per 26 Januari 2026. Artinya, harga timah melonjak sekitar 50,62% dalam waktu singkat. Pemerintah menilai lonjakan harga ini tidak terlepas dari pengetatan tata kelola pertambangan timah di dalam negeri, termasuk upaya pemberantasan tambang ilegal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan harga terjadi karena lonjakan permintaan di tengah pasokan yang terbatas. Permintaan timah meningkat dari berbagai sektor strategis, seperti industri elektronik, semikonduktor, hingga panel surya. Di saat yang sama, produksi dari sejumlah negara pemasok utama terganggu, ditambah dinamika kebijakan dan geopolitik global yang ikut menekan suplai. 

Dari sisi emiten, PT Timah Tbk (TINS) melihat kenaikan harga timah sangat dipengaruhi sentimen pasar terkait isu pasokan. Division Head Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan menjelaskan, pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta izin ekspor di Indonesia menjadi salah satu faktor utama. Rendi menambahkan, kenaikan harga timah berdampak positif terhadap harga jual produk PT Timah, khususnya untuk pasar ekspor. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengingatkan risiko jangka panjang yang perlu diwaspadai. Harga yang terlalu tinggi berpotensi menekan daya beli konsumen dan memicu penurunan permintaan.

Sejarah Baru, PPATK Catat Perputaran Dana Judi Online Turun 20% pada 2025

PPATK mencatat perputaran dana judi online sebesar Rp 286 triliun pada 2025, turun 20,33 % dibandingkan tahun lalu. Kepala PPATK menyatakan estimasi tanpa intervensi pemerintah dapat mencapai Rp 481,22 triliun, bahkan Rp 1,11,18 triliun dengan tekanan fintech.

Penurunan transaksi menyebabkan total deposit pemain judi online menjadi Rp 51 triliun pada 2024, turun 35 % pada 2025. Pemerintah memblokir situs serta rekening yang terafiliasi, dan 80 % pemain berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Ivan menekankan pemberantasan judi online menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Asta Cita. Upaya ini bertujuan menyelamatkan masyarakat dari dampak buruk judi online.

BMKG Proyeksi Sejumlah Wilayah Hujan Lebat hingga Sangat Lebat Hari Ini

BMKG mengingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat hari ini di Banten, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan NTT akibat kombinasi dinamika atmosfer. Daerah lain diperkirakan mengalami hujan ringan atau sedang, seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang.

Hujan petir diprediksi di Bandar Lampung, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, dan Merauke. Beberapa wilayah akan mengalami kondisi berawan tebal, kabut atau asap, antara lain Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Surabaya, Mataram, Manokwari, dan Jayapura.

Bos Danantara Ungkap Potensi Kerugian BUMN Tembus Rp50 T

BPI Danantara mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp50 triliun per tahun. Angka itu berasal dari kerugian langsung sebesar Rp20 triliun dan tidak langsung Rp30 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkap kerugian tak langsung perusahaan pelat merah terjadi akibat inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN dan anak-anak usahanya.

Melihat hal itu, sambung Dony, pemerintah melalui Danantara ingin mengonsolidasikan BUMN agar kinerjanya lebih efisien. Dari 1.000 lebih BUMN dan anak-anaknya yang beroperasi saat ini akan dipangkas menjadi hanya 300-an. Konsolidasi yang dilakukan bisa berupa merger antarperusahaan hingga penutupan perusahaan. Kendati demikian, Dony menjamin bahwa pihaknya tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mengingat akan menguras energi dan waktu, proses konsolidasi akan dilakukan satu per satu.

Danantara juga menerapkan langkah serupa pada Garuda Indonesia dan Citilink sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh. Hasilnya, seluruh anak usaha Garuda telah berada dalam kondisi ekuitas positif. “Citilink yang last year rugi signifikan, tahun ini di dalam forecasting-nya dan saya harapkan nanti mereka akan positif, next year itu kurang lebih US$6 juta sampai US$9 juta dalam forecasting, dalam business plan yang sudah kita buat, ” ujar Donny.

Staf Ahli Kapolri: Polisi dari Dulu Ditarik-tarik Kekuatan Politik

Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, Staf Ahli Kaporli, menyatakan bahwa kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik sejak dulu.

Beberapa pernyataan beliau yang menegaskan hal tersebut antara lain “Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu,” tanya Yogi dalam siaran langsung ‘Satu Meja The Forum’ Kompas TV, Rabu (28/1/2026).

“Dengan politik begini Pak, saya ngikuti polisi itu dulu sejak zaman Orde Baru dulu itu Pak. Kita dulu, saya dulu waktu patroli itu dulu suruh ikut kampanye, kampanye Golkar waktu itu.”

“Ketika zaman Bu Mega, polisi juga didekati oleh PDIP kan gitu kan. Jadi memang polisi itu dari dulu ditarik-tarik oleh kekuatan politik yang ada.”

Oleh karena itu, terdapat sejumlah peraturan yang menegaskan polisi dilarang untuk berpolitik praktis. Salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Untuk itu diperlukan evaluasi dari sisi aspek kulturalnya. Namun, evaluasi tersebut bukan juga menjadikan alasan untuk mengubah kedudukan Polri di bawah kementerian. “Strukturnya sudah bagus, untuk kelembagaan, untuk profesionalitas. Hanya untuk mentalitas itu belum masuk, makanya kita merasa bahwa yang lemah bagi kita adalah kultural. Makanya itu kalau mau reformasi mestinya sasarannya ya itu (kultural),” ujar Aryanto.

Andi Amran Dorong Alih Komoditas Tanaman Keras di Daerah Rawan Longsor

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya perubahan pola tanam di kawasan rawan longsor, khususnya di wilayah pegunungan dengan tingkat kemiringan tinggi. Hal tersebut disampaikan Mentan usai meninjau lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Amran, daerah dengan ketinggian dan kemiringan ekstrem seharusnya ditanami tanaman keras atau perkebunan yang memiliki perakaran kuat untuk menahan erosi tanah. Dia menilai praktik penanaman hortikultura di lereng dengan kemiringan hingga 30 derajat, bahkan mencapai 45 derajat, menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor.

Prabowo Minta Ketahanan Stok BBM Nasional Ditingkatkan jadi 3 Bulan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan tersebut menjadi salah satu dari empat fokus kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo. Ketahanan energi menjadi perhatian lantaran saat ini ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional baru mencukupi untuk 21 hari, sedangkan standar internasional berada di level 90 hari.

The Fed Tahan Suku Bunga, Pasar Global Bergejolak dan Dolar Menguat

Keputusan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) untuk menahan suku bunga acuan pada Kamis (29/1/2026) waktu Indonesia, memicu pergerakan beragam di pasar keuangan global. Saham dan obligasi bergejolak, sementara dolar AS menguat setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan dukungan pemerintah terhadap mata uang yang kuat. Di pasar saham, reli yang sebelumnya mendorong indeks S&P 500 menembus level 7.000 mereda pada akhir perdagangan setelah pengumuman waktu setempat. Dikutip dari Bloomberg, saham-saham teknologi bergerak bervariasi. tercatat Meta Platforms Inc. menguat didorong prospek yang dinilai positif, Tesla Inc. naik setelah laba melampaui perkiraan, sementara Microsoft Corp. melemah karena kekhawatiran tingginya belanja investasi kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, S&P 500 bergerak relatif datar.

Search