Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Yusril, arahan presiden sudah jelas, yakni minta DPR segera mengambil langkah konkret agar regulasi itu bisa segera rampung. Yusril mengatakan, pemerintah sama sekali tidak akan menghambat proses. Bahkan, ia memastikan eksekutif siap kapan saja untuk duduk bersama legislatif membahas RUU tersebut.
Lebih jauh, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk menentukan langkah teknis pembahasan. Jika DPR ingin mengambil inisiatif baru, menambahkan pasal, atau melakukan revisi dari draf yang ada, pemerintah akan menyesuaikan.
Yusril juga mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sudah resmi dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, sehingga peluang untuk dibahas terbuka lebar. Ia juga berharap pembahasan aturan tersebut bisa segera rampung.