Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan internal yang terjadi di tubuh PBNU dalam dua pekan terakhir. Ia menyebut polemik yang berkembang sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi, namun mengakui persoalan konsesi tambang menjadi titik paling sensitif.
Menanggapi pertanyaan soal penyesalan NU menerima konsesi tambang era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rahmat menjelaskan bahwa niat pemerintah ketika itu adalah mendorong kemandirian ormas Islam.Rahmat juga menyebut keputusan menerima konsesi tambang diambil secara terbatas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan NU, termasuk pesantren-pesantren tua yang menjadi akar organisasi.
Rahmat menegaskan perdebatan tambang di internal PBNU berada pada dua ranah: 1. Kamar pertama: etik dan strategi. Apakah tambang etis bagi NU? Apakah masih strategis di tengah tren energi hijau dan industri batu bara yang terus menurun? 2. Kamar kedua: operasional dan tata kelola. Mulai dari siapa operator tambang, keterbukaan investor, reklamasi, hingga pengelolaan dana abadi dari profit tambang.