Indonesia tengah menghadapi krisis backlog perumahan yang dinilai semakin serius. Pemerintah menyebut sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah, dengan 6 juta di antaranya tinggal di hunian tidak layak. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan krisis perumahan di Indonesia sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dari 9,8 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekitar 6 juta hidup dalam kondisi yang lebih buruk karena tinggal di hunian yang tidak layak secara struktural maupun sanitasi.
Dia menyoroti sistem data yang tidak sinkron, pendekatan pembangunan yang keliru, serta lemahnya peran negara dalam menjembatani kebutuhan dan penyediaan rumah menjadi penyebab utama banyaknya rumah yang tidak terserap oleh masyarakat. Sebagai langkah nyata, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp47 triliun untuk memperbaiki rumah-rumah tidak layak di perdesaan, menata kawasan kumuh termasuk wilayah pesisir, serta membangun rumah vertikal di perkotaan.
Dalam kesempatan yang sama, Fahri menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap memegang teguh komitmennya untuk membangun tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia. Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, untuk bersinergi dalam menyukseskan agenda besar ini.