Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan pemerintah perlu segera menghentikan langkah impor beras agar petani lokal tidak merasa diabaikan negara. Menurut politisi perempuan dari PKB ini, stakeholder pangan sudah saatnya menanggalkan ego sektoral masing-masing dalam menyikapi kebijakan di sektor pangan, terutama kebijakan impor beras.
Dia menyatakan, basisnya data antarlembaga. Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton, sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasional telah menyatakan bahwa stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton. “Silang sengkarut ini harus segera disudahi. Jika kita menyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang menjadi pegangan,” ujar Anggia.
Anggia menuturkan bahwa fakta lapangan menunjukkan sebagian besar petani tidak setuju impor. “Suara petani itu suara basis negeri ini. Hampir sebagian besar petani pasti tidak setuju impor. Ini yang harus digarisbawahi pemerintah,” ujarnya. Merespons kenaikan harga beras awal Januari ini, Anggia menggarisbawahi sejumlah faktor yang mempengaruhi. Dia menyebut antara lain masa paceklik, distribusi yang kurang efektif, serta kenaikan harga alat angkut imbas naiknya BBM jadi faktor utamanya. Anggia menyebut kenaikan harga beras saat ini masih terjangkau oleh konsumen, sehingga tidak ada keterdesakan untuk melakukan impor beras.
