Tak Sinkron Pendapat Menko Yusril Ihza dan Menkum Supratman Andi Agtas Soal Wacana Amnesti untuk Koruptor

Wacana pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil curiannya memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pejabat pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendukung langkah ini melalui pemberian amnesti dan abolisi. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menilai hal tersebut perlu dipahami dalam konteks mekanisme yang berbeda. 

Yusril Ihza Mahendra menilai ide Presiden Prabowo Subianto soal pengampunan koruptor sejalan dengan kewenangan konstitusional presiden. Menurut Yusril, amnesti dan abolisi untuk pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara adalah langkah yang dapat ditempuh sesuai dengan UUD 1945. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak melanggar hukum. Meski dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa pengembalian uang negara tidak menghapus sifat pidana, aturan tersebut dapat dipadukan dengan kewenangan presiden yang dijamin konstitusi. 

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas memberikan pandangan berbeda. Ia mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengampunan bagi koruptor dapat dilakukan melalui mekanisme denda damai. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah perbandingan dengan tindak pidana ekonomi lainnya yang merugikan negara. Supratman menjelaskan bahwa kewenangan pemberian denda damai dalam perkara tindak pidana yang merugikan negara tetap berada di tangan Jaksa Agung, bukan presiden. Ia juga menyebut bahwa mekanisme pengampunan bukanlah hal baru, mengingat pemerintah pernah menerapkan kebijakan serupa di bidang pajak melalui program tax amnesty.

Search