Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan terjadi penurunan kepuasan publik atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Survei yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022 itu menunjukkan angka kepuasan publik terhadap kinerja di bidang penegakan hukum hanya berada di angka 51,5 persen. “Capaian ini turun 6 persen dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Juni 2022,” ujar peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dikutip dari Harian Kompas, Senin (24/10/2022).
Dalam jajak pendapat yang sama kala itu, kepuasan publik di bidang penegakan hukum berada di angka 57,5 persen. Rangga mengungkapkan, ketidakpuasan publik pada penegakan hukum terjadi di semua lapisan ekonomi masyarakat. Pada masyarakat ekonomi menengah bawah hingga tingkat bawah kepuasan publik berada di angka 59 persen.
Publik juga menunjukan ketidakpuasannya pada lima aspek penegakan hukum yang turut diukur pada jajak pendapat kali ini. Kelimanya adalah penuntasan kasus hukum, menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum.
