Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan akan semakin membebani kelas menengah. Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan meski belum diumumkan secara resmi, tarif KRL pasti naik jika subsidi berbasis NIK diterapkan. Akibatnya, daya beli kelas menengah akan semakin tertekan.
Eko mengatakan kelas menengah dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah yang tidak terorganisir. Pasalnya saat rencana skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek diubah menjadi berbasis NIK mengemuka, pemerintah juga memberikan sinyal rencana pembatasan BBM subsidi. Padahal, sambung Eko, jika BBM subsidi dibatasi maka masyarakat diharapkan beralih ke transportasi umum. Namun, subsidi KRL justru juga ingin dibatasi dengan berbasis NIK dengan alasan agar subsidi tepat sasaran.
Tak hanya soal subsidi, Eko mengatakan kelas menengah juga berpotensi semakin tertekan dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan. Ia mengatakan sebelum PPN naik jadi 12 persen saja, konsumsi kelas menengah sudah tertekan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan tertekan.
