Enam paket stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah pada awal Juni 2025 dinilai belum menyentuh akar persoalan utama pekerja, yaitu minimnya lapangan kerja. Presiden ASPSI, Mirah Sumirat, menyebut durasi kebijakan yang hanya dua bulan sebagai bentuk kebijakan jangka pendek yang tidak menjawab tantangan struktural. Ia menyambut baik bantuan tersebut, namun menekankan pentingnya penciptaan pekerjaan berkelanjutan. Menurutnya, pekerja membutuhkan solusi permanen untuk akses kerja, bukan sekadar bantuan konsumtif sesaat. Pandangan ini mencerminkan kekecewaan buruh terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak strategis.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Gaffari Ramadhan membantah anggapan bahwa stimulus hanya sebatas hiburan. Ia menjelaskan penciptaan lapangan kerja formal memerlukan regulasi yang tepat dan perbaikan iklim investasi, yang memakan waktu. Ketimpangan pemulihan pasca-Covid-19 membuat sektor informal lebih cepat pulih dibandingkan sektor formal. Oleh karena itu, kebijakan ekspansif dinilai penting meski dampaknya bertahap. Stimulus yang dirancang mencakup diskon transportasi dan tol, potongan tarif listrik, bantuan sosial, serta insentif ketenagakerjaan lainnya selama Juni–Juli 2025.
