Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan kasus pengoplosan beras yang ditemukan baru-baru ini, bentuk pembohongan publik yang sangat merugikan rakyat kecil. Puan menegaskan praktik tersebut juga bentuk kejahatan yang langsung menyasar kehidupan masyarakat.
Puan memandang masalah ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, terjangkau, dan jujur secara informasi. Oleh karena itu, dia meminta negara segera bertindak tegas menangani mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Dia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan perlindungan bagi konsumen.
Dia menyatakan penegakan hukum menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya kepada pelaku teknis, tetapi juga jaringan distribusi dan korporasi besar di balik praktik manipulatif. Puan juga mendorong perlunya reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan agar lembaga terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup. Puan juga berpandangan perlu adanya evaluasi terkait distribusi beras, termasuk peran BUMN dan mitra swasta agar berpihak pada konsumen dan petani. Lalu, perlunya peningkatan literasi dan perlindungan konsumen melalui edukasi publik yang berkelanjutan.
