Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Mendag M Lutfi: Itu Prerogatif Presiden

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan berkomentar soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Lutfi juga tidak berkomentar soal menilai dirinya sendiri atas penanganan minyak goreng. “Jadi saya serahkan sama beliau lah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kode atas wacana reshuffle kabinet. Namun dirinya tidak memberikan komentar soal nama dan posisi mana saja yang bakal digeser. Salah satu yang paling santer disebut akan di-reshuffle adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia dinilai tak bisa mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sehingga harganya melambung. Kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal peluang kader partainya yang bisa mengisi jabatan jika ada menteri yang harus diganti.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan persoalan reshuffle hanya Jokowi dan Tuhan yang mengatahui. Dia menyarankan agar presiden mengganti menteri yang performanya tidak bagus, seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena isu minyak goreng. Namun jika ada menteri yang diganti dari latar belakang partai politik, Ujang menganggap tidak masalah. “Paling digeser ke kementerian lain. Atau kalau pun diganti, itu akan dari kader partai yang sama. Itu pun biasanya atas usulan ketum partainya,” kata Ujang saat dihubungi. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, reshuffle kabinet mesti berdasarkan pada pertimbangan kinerja menteri. Sebab pertimbangan itu rasional dan melihat dari kerja menteri yang bersangkutan. Tetapi pertimbangan politis reshuffle kabinet pun sulit dihindari, biasanya presiden juga akan mengkalkulasi politik demi menjaga stabilitas pemerintahan. Karyono menuturkan, realitas politik membuat Presiden juga berkompromi dengan berbagai kekuasaan dan partai koalisi

Search