Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia. Sebab, pemerintah memasang target tinggi, yakni 2 juta unit EV pada 2025 dan 12 juta unit EV pada 2030. Sementara pada Oktober 2022, baru terealisasi sebanyak 31.827 unit atau 1,5 persen dari keseluruhan target EV pada 2022.
Oleh karena itu, pemerintah mesti melakukan evaluasi. Menurut Eddy, selain mengakselerasi jumlah EV, pemerintah perlu membangun ekosistem EV. Misalnya, dengan memperbanyak jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), memberikan fiskal insentif, hingga memperhitungkan rantai pasok untuk baterai maupun komponen EV. Eddy memaparkan, pada 2020, jumlah SPKLU hanya mencapai 180 unit. Kemudian, mencapai 570 unit pada 2022. Padahal, target SPKLU tahun 2025 adalah sebanyak 6.318 unit. Dari 570 unit SPKLU, tercatat sebanyak 502 unit berada di Jawa-Bali, dengan sebaran 155 titik di Jawa dan 34 titik di Bali. Sementara di Sumatera hanya terdapat 31 titik, Kalimantan 13 unit, Sulawesi 15 unit, Nusa Tenggara 6 unit, dan masing-masing 1 unit di Maluku dan Papua.
Terkait insentif kendaraan listrik, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana sempat mengatakan bahwa penyaluran insentif kendaraan listrik rencananya akan dilakukan Kementerian Perindustrian dengan dana yang diberikan Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian ESDM, akan mengambil peran dalam konversi kendaraan konvensional menjadi menjadi kendaraan listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga mengatakan aturan terkait besaran insentif kendaraan listrik akan keluar awal Februari 2023.
