Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gaspol alias gerak cepat untuk mengatasi berbagai persoalan penyebab banjir di Ibu Kota. Untuk itu, Pemprov DKI menyiapkan anggaran jumbo, yakni sebesar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Anggaran itu masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Komisi D DPRD DKI meminta Pemprov DKI, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera menjalankan seluruh program (PR) prioritas pengendalian banjir.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike, dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bertajuk Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (10/7/2025).
Menurut Yuke, program prioritas pengendalian banjir, ada tujuh. Pertama, dukungan kegiatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung. Kedua, penambahan dan pemeliharaan pompa. Ketiga, perbaikan saluran air lingkungan yang belum tersambung. Keempat, pembangunan embung. Kelima, penambahan pasukan biru. Keenam, penambahan alat kerja pasukan biru. Ketujuh, penambahan alat berat.
