Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi penjelasan soal penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Bukan hanya itu, TNI Angkatan Darat (AD) juga angkat bicara karena sebagian warga khawatir penetapan status siaga 1 terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Sorotan muncul dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai status siaga 1 semacam itu seharusnya ditetapkan presiden dan DPR, bukan langsung oleh panglima TNI. Mereka menilai penetapan status siaga 1 itu menyalahi Undang-Undang Dasar Negarai RI 1945. Koalisi khawatir ada upaya pembentukan persepsi situasi sedang tidak aman (fear mongering) dan penanganan kelompok kritis terhadap pemerintahan. Anggota DPR Tb Hasanuddin meminta TNI menjelaskan soal status siaga 1 ini agar tidak membingungkan rakyat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menyatakan hal serupa.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, status siaga 1 merupakan hal yang biasa dalam militer, baik untuk kesiapan prajurit maupun penanggulangan bencana. Perwira tinggi (Pati) TNI bintang empat itu menegaskan bahwa perintah siaga satu bukan hal luar biasa, melainkan mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan. Wartawan kemudian menanyakan apakah konflik di Timur Tengah menjadi alasan dikeluarkannya perintah siaga satu, tapi Agus menjawab singkat.