Meninggalnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat sorotan pemerintah. Ketua Badan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam satu tahun, ada 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Mereka sebelumnya merupakan korban TPPO yang kemudian dipekerjakan secara ilegal di luar negeri. Menurut Benny, 90 persen dari jumlah WNI yang meninggal itu diberangkatkan secara tidak resmi oleh sindikat ilegal perdagangan manusia. Dia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, kurang lebih ada 94.000 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, kurang lebih ada 94.000 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia.
Menilik kondisi para WNI korban TPPO itu, menurut dia, tercatat ada 3.600 orang menderita sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik. Penyebabnya, kata Benny, pekerja migran yang menjadi korban TPPO tidak pernah memiliki hasil medical check up. Benny Rhamdani mengatakan, Bank Dunia (World Bank) sebenarnya sudah memperingatkan soal praktik TPPO di Indonesia sejak 2017. Saat itu, Bank Dunia merilis data tentang adanya 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Padahal, kata Benny, WNI yang secara resmi tercatat bekerja di luar negeri menurut data yang dihimpun pihaknya kurang lebih 4,7 juta. Benny pun yakin, 4,3 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri itu ditempatkan secara ilegal oleh sindikat TPPO. Merujuk data-data tersebut, kata Benny, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perang terhadap sindikat TPPO harus terus dilakukan.
Pada Selasa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai persoalan TPPO di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat itu, Presiden Jokowi menyatakan akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan itu. “Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam keterangannya usai mengikuti rapat.
