Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan Papua. Sejumlah masalah krusial pun kini menjadi sorotan, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, eksploitasi alam dan hutan, pendidikan, kesehatan, hingga korupsi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai Gibran perlu mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebelum menjalankan tugasnya.
Ia juga menyarankan pembentukan tim baru yang diisi oleh pakar multidisiplin. Mulai dari isu sosial, kesehatan, pendidikan hingga agama. Frits menekankan agar tim tersebut tidak dibentuk atas dasar kepentingan politik, bukan pencitraan semata.
Menurut Frits, penyelesaian konflik bersenjata merupakan kebutuhan paling mendesak masyarakat Papua. Ia menyebut percepatan pembangunan tidak akan efektif selama konflik bersenjata masih berlangsung. Komnas HAM mencatat konflik bersenjata meningkat dalam lima tahun terakhir. Tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di daerah rawan bahkan turut menjadi korban.
