Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah ekonom di Tanah Air, bahwa ada 20-30% APBN yang digarong atau hangus. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyebut bahwa isu tersebut benar adanya. Bahkan dia menilai KPK sendiri sudah lama mengetahuinya.
Menurut Misbah KPK seharusnya menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Isu lama seperti itu tidak hanya sekadar dibuka publik tetapi juga menindaklanjutinya, sehingga bisa ada perbaikan. “Jangan malah ribut di internal sendiri karena terindikasi banyaknya pelanggaran etik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia juga meminta KPK untuk bekerja sama dengan institusi lain. KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Dengan bekerja sama, hasil pun bisa lebih optimal. KPK juga tidak bisa bekerja sendiri, harus menggandeng institusi lain seperti APIP, PPATK, BPK, dan juga organisasi masyarakat sipil yang konsen di isu tata kelola anggaran dan anti korupsi,” tandasnya.
