Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja perdana bersama Komisi IV DPR RI, meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025. Tambahan ini diusulkan di atas anggaran awal Kementerian Kehutanan yang telah ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk penyediaan lahan untuk program *food estate*, pengembangan pendidikan vokasi kehutanan, serta digitalisasi layanan perizinan.
Raja Juli menjelaskan bahwa dana tambahan akan dialokasikan untuk program seperti pendidikan kehutanan gratis bagi anak-anak petani hutan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan kehutanan unggulan. Selain itu, upaya digitalisasi layanan dan pengelolaan kawasan wisata alam juga menjadi prioritas, termasuk penerapan tarif baru berbasis pembayaran non-tunai. Ia optimis program ini akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memperkuat peran kehutanan dalam mendukung kedaulatan pangan, konservasi sumber daya air, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang memimpin rapat, menyambut baik usulan ini namun menegaskan perlunya kajian lebih lanjut. Raja Juli juga menekankan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi besar pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang lebih inklusif dan produktif.
