Pemerintah mulai membongkar dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang disebut merugikan penerimaan negara. Temuan itu kini menjadi salah satu dasar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang akan mengambil peran dalam tata kelola ekspor komoditas strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan kelapa sawit (CPO) terbesar yang diduga melakukan praktik tersebut melalui skema pengalihan transaksi lewat perusahaan afiliasi di luar negeri Kasus ini, menurut Purbaya, bermula dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet yang menyoroti praktik under invoicing ekspor SDA. Setelah mendengar laporan itu, ia langsung meminta penelusuran data ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window (INSW).