Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu satu tahun bagi DJBC untuk berbenah atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Ia menegaskan bahwa apabila Kementerian Keuangan gagal melakukan pembenahan, maka 16.000 pegawai DJBC berpotensi dirumahkan.
Pilihan lain yang dikemukakan adalah mengalihkan tugas kepabeanan kepada pihak ketiga, yakni Societe Generale de Surveillance (SGS) perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss. SGS bukan nama baru dalam sistem kepabeanan Indonesia. Perusahaan ini pernah digunakan pemerintah sejak 1968 pada era Menteri Keuangan Ali Wardhana untuk mengatasi penyelewengan dan korupsi yang marak terjadi di Bea Cukai.
Purbaya juga menemukan indikasi pelanggaran ketika melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025). Ia mendapati laporan nilai impor yang tidak masuk akal, salah satunya terkait barang submersible pump. Dalam dokumen impor, harga pompa tersebut tercatat hanya 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 jauh di bawah harga pasar. Dari pengecekan langsung di marketplace, produk serupa dijual pada kisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Selisih ini menjadi indikasi kuat praktik underinvoicing.