Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja. KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.
Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar presiden Korea Selatan segera mundur.
Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan.
