Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar BUMN perbankan merampingkan jumlah komisaris dan hanya diisi oleh profesional. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Bank Mandiri dan BRI diklaim telah menerima arahan tersebut dan sepakat mengurangi jumlah komisaris sesuai kebutuhan. Struktur manajemen BUMN perbankan diharapkan lebih efisien dibandingkan sebelumnya yang dianggap terlalu besar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan lembaga keuangan negara.
Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi direksi, dengan jumlah minimal tiga orang dan maksimal sebanyak direksi. Politikus PDIP Adian Napitupulu sebelumnya menyoroti bahwa jabatan komisaris dan direksi BUMN selama ini dianggap sebagai “titipan” tanpa proses rekrutmen terbuka. Pada 2020, ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 6.000–7.200 komisaris dan direksi di seluruh perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Menurutnya, tidak ada mekanisme perekrutan yang transparan, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki akses ke posisi tersebut. Kritik ini memperkuat dorongan untuk mereformasi struktur manajemen BUMN guna menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel.
