Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan dan efisiensi anggaran dalam rapat kabinet perdana pada 23 Oktober 2024. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meninjau alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencoret kegiatan yang dianggap seremonial, seperti seminar, konferensi, dan perjalanan luar negeri. Ia juga meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempelajari proyek-proyek pemerintah agar tidak ada proyek yang hanya bersifat “mercusuar,” yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mendukung arahan Prabowo mengenai efisiensi anggaran. Menurutnya, Prabowo sangat memahami keterbatasan anggaran negara, terutama setelah pengalaman lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia yakin Prabowo ingin memastikan bahwa anggaran difokuskan pada program-program utama yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mengingat kebutuhan anggaran untuk program pemerintahannya sangat besar.
Namun, ruang fiskal Prabowo dihadapkan pada tantangan, meskipun anggaran belanja tahun 2025 meningkat menjadi Rp 3.621 triliun, termasuk Rp 552 triliun untuk membayar bunga utang. Selain itu, jumlah kementerian yang bertambah menjadi 48 serta program unggulan seperti makan bergizi gratis menambah beban anggaran. Drajad Wibowo dari Tim Kampanye Nasional menyatakan bahwa APBN 2025 kekurangan Rp 300 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Menurut Centre for Strategic and International Studies (CSIS), salah satu opsi untuk memperluas ruang fiskal adalah dengan memangkas subsidi BBM, yang diperkirakan dapat menghemat anggaran hampir Rp 100 triliun per tahun.
