Komisi IV DPR menegaskan kesiapan membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengawasi potensi penyimpangan dalam mekanisme impor, setelah adanya rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor terutama pada komoditas vital. Langkah tersebut disambut positif oleh anggota Komisi dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, yang menilai pembukaan keran impor non-kuota dapat turut menjaga stabilitas harga dan memperkuat cadangan pangan nasional.
Johan Rosihan mengimbau agar dampak negatif terhadap petani dan produsen lokal dapat diminimalisir melalui upaya mitigasi yang serius. Ia mengusulkan agar instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional, segera menyiapkan langkah perlindungan konkret bagi petani lokal, guna mencegah banjir produk impor mengganggu harga dan semangat produksi dalam negeri.
Dalam kerangka pengawasan kebijakan penghapusan kuota impor, Komisi IV DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti isu ini secara intensif melalui pembentukan Panja. Selain itu, diharapkan kementerian yang terkait mampu mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menetapkan standar pengawasan produk impor agar kebijakan yang diterapkan tidak memberikan dampak merugikan bagi sektor pertanian nasional.
