Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada Senin, 16 Juni lalu ia menegaskan keterangan darinya jangan sampai dipotong.
Muhajir melanjutkan, jika gagasan pembagian bansos kepada keluarga korban yang terdampak judi online diusulkan Kemenko PMK dalam rapat persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam satgas ini pembentukan struktur telah ditunjuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc. Kemudian Menko PMK akan menjadi Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang akan mendampingi kinerja Ketua satgas selama bertugas. Banyak pro kontra yang datang soal wacana pemerintah ini. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi. Sementara yang sebaliknya, menganggap judi online sudah membuat negara rugi. Hal ini juga akibat maraknya berita soal dampak judi online yang dirasakan oleh keluarga pelaku.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa bansos tidak akan diberikan kepada pelaku judi online. Ramainya polemik terkait bansos pelaku judi online telah dijawab dengan tegas oleh Jokowi. “Nggak ada, nggak ada (Bansos untuk pelaku judi online),” kata Jokowi usai meninjau Program Bantuan Pompa Air, Karanganyar, 19 Juni 2024, dikutip dari keterangan video.
