PT PLN (Persero) menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana swasembada energi Presiden Prabowo Subianto dengan mengutamakan penggunaan energi bersih. Berbagai inisiatif pendanaan hijau sedang digalakkan, termasuk melalui kolaborasi dalam Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang diperkenalkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional, Mari Elka Pangestu. GBFA bertujuan menggalang pembiayaan transisi energi, dengan kebutuhan untuk aksi iklim dan SDGs diperkirakan mencapai sekitar US$ 6 triliun secara global. Mari juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan dana sekitar US$ 280 miliar hingga 2030 untuk mendukung aksi iklim, di mana hanya 30 persen yang dapat ditanggung oleh anggaran negara.
PLN telah merancang Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF) sebagai strategi pendanaan untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, mengungkapkan bahwa 75 persen pembangkit PLN di masa depan direncanakan berbasis energi terbarukan, dengan estimasi kebutuhan dana lebih dari US$ 100 miliar hingga tahun 2033. Selain itu, PLN akan berfokus pada proyek pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pengembangan smart grid, yang didukung oleh kolaborasi dengan lembaga keuangan global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Sejauh ini, PLN telah mengumpulkan sekitar US$ 2,9 miliar dalam dua tahun terakhir dan tengah bernegosiasi dengan ADB untuk tambahan pembiayaan sebesar US$ 4,8 miliar. Total potensi pendanaan yang berhasil dikumpulkan PLN saat ini mencapai US$ 46,9 miliar. PLN berencana memperluas kerja sama dengan investor internasional dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memastikan rencana transisi energi berjalan sesuai target, sekaligus memastikan kesiapan proyek-proyek energi terbarukan yang tepat sasaran.
