Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memperkirakan total perputaran ekonomi dapat mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun.
Pemerintah, kata Fahri, telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni. Selanjutnya yakni pembangunan satu juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan. Terakhir yakni penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.
Sementara itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mendorong pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, termasuk melalui kemudahan regulasi dan percepatan realisasi proyek strategis perumahan bagi MBR dan MBT di kota-kota besar.