Kisruh perebutan kursi Ketua Umum Kadin Indonesia antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie masih bergulir usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024. Ketum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru. Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi. Arsjad sebelumnya menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.
Sementara itu, Istana Kepresidenan mengaku telah menerima surat dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang ditujukan untuk Presiden Jokowi. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat. Ari membantah bahwa ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART. Ari menyatakan bahwa Istana belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.
