Program pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan pemerintah hingga kini masih menghadapi ketidakpastian karena belum adanya peta jalan yang jelas dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Para pengembang perumahan, yang memiliki peran strategis dalam merealisasikan proyek ini, membutuhkan arah yang tegas guna menyesuaikan rencana dan strategi mereka. Tanpa kejelasan terkait distribusi pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, skema pendanaan, serta mekanisme pelaksanaannya, mereka sulit menentukan langkah konkret dalam mendukung program ini. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri properti yang berharap ada sinergi erat antara pemerintah dan sektor swasta.
Sejak kampanye pemilihan presiden 2024, program ini digadang-gadang menjadi solusi bagi permasalahan hunian di Indonesia, dengan target membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta di pedesaan. Namun, meskipun pemerintahan baru telah melewati masa 100 hari kerja, realisasi program ini masih jauh dari harapan. Para pengembang perumahan, bersama dengan berbagai asosiasi properti, terus menunggu kepastian dari pemerintah terkait implementasi dan regulasi yang akan diterapkan. Bahkan, Komisi V DPR RI pun telah meminta kejelasan dalam bentuk dokumen cetak biru yang memuat strategi dan tahapan pelaksanaan agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan tidak sekadar menjadi wacana semata.
Kementerian PKP sebelumnya menyatakan bahwa dokumen roadmap program 3 juta rumah sedang dalam tahap penyusunan, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan akan dirilis. Salah satu fokus yang telah diidentifikasi adalah optimalisasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta integrasi pembangunan perumahan di perkotaan dengan sistem transportasi publik dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, tanpa adanya matriks kerja yang konkret, baik dari segi pembiayaan maupun mekanisme pembangunan, program ini masih jauh dari implementasi yang sistematis. Kejelasan dari pemerintah sangat dinantikan agar pembangunan dapat segera dimulai dan target besar ini tidak hanya menjadi retorika politik tanpa realisasi nyata.
