Pengamat Policy Strategist CERAH Dwi Wulan Ramadani menyoroti menyoroti rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menuru Dwi hal tersebut memerlukan payung hukum yang jelas. Dwi juga menyoroti terkait kelayakan finansial. Ia mengatakan pembangunan 1 megawatt PLTS membutuhkan biaya Rp14 miliar – Rp15 miliar. Angka ini masih jauh dibandingkan kemampuan fiskal desa di mana Dana Desa hanya berkisar Rp600 juta – Rp1 miliar per desa. Kalaupun Kopdes Merah Putih mendapatkan pinjaman dari perbankan, sambungnya, tetap terikat oleh aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di mana plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dengan tenor enam tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 GW yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih. Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di Tanah Air untuk memanfaatkan pasar yang masif.