Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden RI Bidang Energi, mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam rencana pensiun dini atau penutupan PLTU batu bara di Indonesia. Meski pemerintah berupaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dengan mengurangi emisi karbon dari PLTU, Purnomo menekankan pentingnya melakukan proses ini secara cermat, terutama terhadap PLTU milik perusahaan listrik swasta (IPP). Pengalaman Indonesia pada krisis listrik tahun 1997-1998, yang melibatkan sengketa kontrak dengan IPP, menjadi alasan utama untuk melakukan kajian dan negosiasi menyeluruh sebelum memutuskan penutupan PLTU milik swasta.
Purnomo menegaskan, PLTU milik PLN yang merupakan BUMN dapat dihentikan tanpa masalah, namun PLTU milik swasta harus dilakukan dengan hati-hati dan mengacu pada kontrak yang ada. Ia mengingatkan kembali pengalaman masa lalu di mana Indonesia kalah dalam sengketa internasional dengan IPP, yang mengakibatkan hampir disitanya aset negara. Oleh karena itu, jika PLTU swasta ingin dihentikan, perlu adanya kesepakatan yang matang, atau penggantian dengan energi baru terbarukan (EBT).
Sementara itu, pemerintah telah merencanakan pensiun dini untuk beberapa PLTU batu bara mulai tahun 2028, dengan target menghentikan 13 PLTU sebelum tahun 2030. Di antaranya termasuk PLTU Suralaya, PLTU Paiton, dan PLTU Ombilin. Beberapa PLTU lain, seperti PLTU Cirebon, direncanakan pensiun setelah 2030. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan PLTU yang akan pensiun secara alami karena usia operasional yang sudah tua.
