Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, penambahan utang pemerintah pada era presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan secara bertahap. Adik kandung Prabowo itu menyebut, penambahan utang baru oleh pemerintahan Prabowo akan dilakukan secara gradual selama lima tahun masa jabatan.
Bahkan, kata Hashim, rasio utang pada pemerintahan Prabowo akan dijaga maksimal 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah ketentuan maksimal rasio utang dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 yakni sebesar 60 persen dari PDB. Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap PDB ditarget pada kisaran 39,77 – 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.
Target rasio utang ini melanjutkan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang per akhir Agustus 2024 berhasil menjaga rasio utang Indonesia sebesar 38,49 persen terhadap PDB. Selain itu, penambahan utang pemerintah juga akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan target penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB. Adapun cara pemerintah Prabowo-Gibran menambah penerimaan negara di antaranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara maupun memaksimalkan penegakkan hukum dalam pemungutan pajak.
