Pemerintah Targetkan 100 Sekolah Rakyat Selesai Bulan Ini

Pemerintah secara aktif menetapkan sasaran strategis agar 100 Sekolah Rakyat tahap awal dapat diselesaikan pada akhir Juli 2025 sebagai wujud komitmen dalam pemerataan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 63 sekolah telah mulai beroperasi sejak pertengahan bulan, sementara 37 lainnya ten-gah dalam proses renovasi dan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membuka akses pendidikan berkualitas dan setara bagi anak-anak di seluruh penjuru Indonesia. Sekolah ini dirancang tak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas asrama, laboratorium, serta ruang orientasi siswa. Agus menerangkan bahwa proses pembelajaran di 63 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi dimulai dengan agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam fase ini, para siswa dikenalkan pa-da lingkungan sekolah, diperiksa kesehatannya, dan dilakukan pemetaan potensi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Upaya ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kekuatan dan kebutuhan tiap siswa, termasuk penguatan aspek akademik yang dipersonalisasi sejak dini. Agus menambahkan bahwa seluruh 100 Sekolah Rakyat akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo saat semuanya telah ber-fungsi secara optimal. Adapun sekolah-sekolah ini diproyeksikan akan melayani sebanyak 9.755 siswa, yang akan didampingi oleh 1.554 tenaga pengajar dan pendamping, termasuk wali kelas dan wali asrama. Pemerintah tak han-ya fokus pada tahap awal, tetapi juga tengah merancang pembangunan Sekolah Rakyat permanen dengan memanfaatkan lahan yang diusulkan oleh pemerintah kota dan provinsi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa para siswa yang lulus dari Sekolah Rakyat akan memperoleh ijazah resmi yang diakui secara nasional. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari sistem pendidikan formal yang telah terdaftar da-lam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga legitimasi ijazahnya setara dengan sekolah umum lainnya. Program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas jangkauan pendidi-kan sekaligus menghadirkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Search